## TANGGUNG GUGAT PERAWAT ASISTEN OPERATOR BEDAH DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI KAMAR OPERASI (STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG)

## THE RESPONSIBILITY OF A SURGICAL ASSISTANT NURSE IN CARRYING OUT THEIR PROFESSION IN THE OPERATING ROOM (STUDY AT THE H.ABDUL MOELOEK REGIONAL HOSPITAL IN LAMPUNG)

## Akhmad Sapri
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek elsariasafira16@gmail.com

## Abstrak
Sebagaimana diketahui, tindakan perawat asisten operator bedah dilakukan sesuai dengan perintah  dokter  bedah,  maka  secara  hukum  tanggung  jawabnya  ada  pada  pemberi  perintah. Selanjutnya,  jika  terjadi  penyimpangan  dari  perintah  maka  sepenuhnya  menjadi  tanggung jawab perawat asisten operator bedah. Namun demikian, jika didapati terjadi kelalaian yang dilakukan oleh perawat maka apakah dokter turut bertanggung jawab atau rumah sakit tempat ia  bekerja.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk  kewenangan  dan bentuk  tanggung  gugat  operator  bedah,  dan  akibat  hukum  bila  terjadi  sengketa  medis terhadap  perawat  asisten  operator  bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku serta literature.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewenangan tenaga perawat asisten operator bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi  adalah  melaksanakan  tugas  mandiri keperawatan,  dan  pelaksanaan  tugas  pelimpahan  wewenang.  Bentuk  tanggung  gugat  perawat asisten  operator  bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi  rumah  sakit merupakan tanggung jawab dokter. Akibat hukum bila terjadi sengketa medis terhadap perawat asisten  operator  bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi  dibebankan  kepada rumah  sakit  atas  segala  terjadi  atas  kemudaratan  akibat  kelalaian  yang  diperbuat oleh dokter maupun  perawat,  sepanjang  kelalaian  tersebut  tidak  adanya  faktor  kesengajaan  oleh  tenaga kesehatan dan kejadian kesalahan tersebut dilakukan di rumah sakit bersangkutan.

## Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perawat Asisten Operator, Kamar Operasi

## Abstract
The  actions  of  the  nurse's  assistant  surgical  operator are  carried  out  in  accordance  with the  surgeon's  orders,  then  the  responsibility  lies  with  the  giver  of  the  order.  If  there  is  a deviation  from the  order  then  it  is  entirely  the  responsibility  of  the  assistant  surgical  operator nurse.  However,  if  a  nurse  is  found  to  be  negligent,  then  is  the  doctor  responsible  or  the hospital  where  the  nurse  works.  The  problem  in  this  research  is  what  is  the  form  of  authority and the form of accountability of the surgical operator, and the legal consequences if there is a medical  dispute  against  the  assistant  surgical  nurse  in  carrying  out  his  profession  in  the operating  room?  The  method  used  in  this  study  is  a  juridical  empirical  research  method  with primary data from interviews and secondary data from books and literature. The results showed that the form of authority of the assistant surgical operator nurse in carrying out his profession
Volume  1  Nomor  1,  Juli-Desember  2017:  hlm.  55-64. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
in  the  operating  room  was  to  carry  out  independent  nursing  duties,  and  the  exercise  of delegation  of  authority.  The  form  of  accountability  of  a  nurse  operating  assistant  nurse  in carrying out her profession in a hospital operating room is the responsibility of the doctor. The legal  consequences in  the  event  of  a  medical  dispute against  the  assistant surgeon  in  carrying out  his  profession  in  the  operating  room  is  charged  to  the  hospital  for  any  harm  caused  by negligence made by doctors or nurses, as long as such negligence is not a deliberate factor by health personnel and the error is committed at the hospital concerned.
Keywords: Responsibility, Operator Assistant Nurse, Operating Room
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Akhmad  Sapri,  “Tanggung  Gugat  Perawat  Asisten  Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi (Studi di Rumah  Sakit Umum Daerah H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung) ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 55-64.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1755

## A. Pendahuluan
Rumah  Sakit  dan  tenaga  kesehatan  adalah  merupakan  pihak-pihak  yang  memberikan pelayanan  dalam  bidang  kesehatan.  Sejalan  daripada  itu,  Pasien  adalah  penerima  pelayanan kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan  tersebut.  Implementasi  ikatan  antara  tenaga  kesehatan, rumah sakit  dan  pasien  dikodifikasikan  kedalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka menciptakan  keteraturan  dalam  melaksanakan  ikatan  tersebut.  Peraturan  perundang-undangan ini  biasanya  di  rancang  sedemikian  rupa  sebagai  pemenuh  kebutuhan  hukum  rumah  sakit tersebut.
Dilihat dari ikatan hukum antara dokter, tenaga kesehatan serta pasien, ikatan dokter, tenaga kesehatan  serta  ikatan  pasien  dan  rumah  sakit  merupakan  ikatan  hukum  untuk  bersama-sama secara  sepakat  untuk  mengikatkan  diri  sebagai  pihak  dalam  perikatan  ( Verbentenis ).  Hal  yang disebutkan  di  atas  adalah  termasuk  dalam  perikatan  ikhtiar  ( inspanning  verbentenis )  yaitu termasuk dalam langkah-langkah dalam  mengoptimalkan layanan  kesehatan untuk para pasien. Tujuan  paling  hakiki  atas  diberlakukannya  peraturan-peraturan  adalah  diciptakannya  suatu kepastian  hukum. 1 Kepastian  hukum  ini  meliputi  segala  upaya  berdasarkan  hukum  untuk melindungi  pasien  dan  perlindungan  terhadap  rumah  sakit  sebagai  wadah  berkerja  bagi  tenaga kesehatan. 2
Pengoptimalan pelayanan  oleh rumah sakit sebagai pengampu  dapat dilakukan apabila para dokter  dan  perawat  serta  pekerja  administrasi  rumah  sakit  dapat  bekerja  berdasarkan  standar profesi,  standar  operasional  serta  standar  tertentu  dalam  pelayanan  rumah  sakit  (selanjutnya disingkat  UU  No.  25  Tahun  2009).  Lebih  jauh  dijelaskan  pada  UU  No.  25  Tahun  2009  yang mengatur  tentang  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  sebagai  pelaksana  layanan  publik  pada Pasal  15  diatur  mengenai  tujuan  pelaksanaan  pelayanan  publik,  diantaranya  tercipta  kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan.
Seperti  diketahui,  bahwa  salah  satu  contoh  layanan  rumah  sakit  yang  paling  mengandung risiko adalah bidang pelayanan bedah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Suharjo Cahyono, bahwa  bidang  pelayanan  bedah  merupakan  bagian  pelayanan  yang  lebih  sering  menimbulkan cedera medis dan komplikasi dibandingkan di bagian lain.  Misal, dalam tindakan pra bedah atau sebelum  dilakukan  operasi  adalah  tindakan  anestesi,  yang  dalam  tindakan  ini  pun  selalu  akan berisiko  terhadap  tubuh  pasien.  Seperti  yang  terjadi  pada  salah  satu  rumahsakit  Karawaci Tanggerang, dijelaskan bahwa dua pasien meninggal dunia sesudah diberikan obat anastesi yang disebut Buvanet Spinal . 3 Kasus ini menunjukkan begitu kompleksitasnya prosedur pra bedah di rumah sakit.
Pada  prinsipnya  pembedahan  dalam  dunia  medik  merupakan  salah  satu  metode
1 C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,
(2010), hlm. 43.
2 Titik Triwulan Tutik, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka, (2010), hlm.
3 Harian Kompas, tanggal 17 Februari 2015.
penyembuhan penyakit (kuratif), terhadap seorang pasien, dengan kata lain tujuan pembedahan adalah  untuk  mengangkat  atau  menyembuhkan  penyakit  pasien,  pasien  tersebut  ada  indikasi medis  yang  memerlukan  tindakan  atau  intervensi  pembedahan.  Dokter  yang  melakukan pembedahan  terhadap  pasien  harus  bekerja  sesuai  dengan  prosedur  dan  dibantu  oleh  dokter anastesi,  tanpa  tindakan  anastesi  tidak  akan  mungkin  dapat  dilakukan  proses  pembedahan prosedur  tersebut  secara  medis,  oleh  karena  itu,  dokter  bedah  secara  prinsip  tidak  dapat dipisahkan  dengan  dokter  anastesi.  Selain  itu  dokter  bedah  dalam  melakukan  pembedahan  di ruang  operasi,  selalu  dibantu  oleh  perawat  bedah  yang  lazim  dalam  dunia  perumahsakitan disebut perawat asisten operator bedah. Tanpa perawat asisten operator bedah dokter tidak akan dapat  bekerja  secara  maksimal,  sehingga  keberadaan  perawat  asisten  operator  bedah  diruang operasi mutlak diperlukan.
Perawat  asisten  operator  bedah  pada  prinsipnya  bekerja  atas  perintah  dokter  bedah,  oleh karena  itu  segala  sesuatu  tindakan  perawat  asisten  operator  bedah  harus  di  ketahui  oleh  dokter bedah.  Oleh  karena  itu  tindakan  perawat  asisten  operator  bedah  di  kamar  operasi,  selain dilakukan  sesuai  dengan  perintah  dokter  bedah,  maka  secara  hukum  tanggung  jawabnya  ada pada  sipemberi  perintah.  Selanjutnya  jika  terjadi  penyimpangan  dari  perintah  yang  diberikan oleh dokter maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perawat asisten operator bedah. Namun demikian apakah dokter harus menanggung seluruh akibat yang terjadi karena kelalaian perawat asisten  operator  bedahnya,  dilihat  dari  tempat  bekerjanya  dokter,  perawat  apakah  rumah  sakit swasta  atau  pemerintah.  Apakah  tindakan  yang  dilakukan  atas  kelalaian  itu  dokter  turut bertanggung  jawab  atau  rumah  sakit  tempat  ia  bekerja.  Sebagaimana  tercantum  didalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 Pasal 46 tentang rumah sakit (selanjutnya disingkat UU No.  44  Tahun  2009)  menentukan  “Rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelenggara  kesehatan  (Rumah  Sakit)  mempunyai tanggung  jawab  hukum  atas  tenaga  kesehatannya  sehingga  ada  kejelasan  dan  ketegasan  bagi masingmasing  pihak.  Oleh  karenanya  setiap  pihak  yang  terkait,  dapat  dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukannya. Maka, kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum merupakan sebuah satu kesatuan tujuan hukum. 4
Sebagai  contoh  dalam  tindakan  pelayanan  medis  berupa  pembedahan  selalu  melibatkan beberapa  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  lainnya,  dalam  pembedahan  yang  dipimpin  oleh dokter  bedah  selalu  dibantu  oleh  asisten  operator  bedah  yakni  perawat  bedah.  Selain  itu  juga dibantu  oleh  tenaga  medis  yaitu  dokter  anasthesi,  kedudukan  perawat  asisten  operator  bedah dalam  kontek  ini  sangatlah  penting  karena  perawat  asisten  operator  bedah  membantu  setiap aktivitas dan kegiatan dalam hal pembedahan di ruang operasi. Dalam tugas bantuan tentu saja perawat  asisten  operator  bedah  mendapat  perintah  atau  delegasi  dari  dokter  bedah  yang bersangkutan,  sehingga  masing-masing  pihak  baik  dokter  bedah  maupun  perawat  asisten operator  bedah  mempunyai  tanggung  jawab  masing-masing.  Agar  dalam  hal  ini  tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakteraturan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab dalam kewajiban-kewajiban tertentu.
Sesuai  dengan  pemaparan  diatas,  dapat  diteliti  bagaimana  tanggung  gugat  perawat  asisten operator  bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi  (Studi  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Dr.  H  Abdul  Moeloek  (RSUDAM)  Provinsi  Lampung,  karena  menurut  pengamatan penulis RSUDAM merupakan rumah sakit Type B+ Pendidikan dan juga pusat rujukan tertinggi di  provinsi  Lampung,  sedangkan  IBS  (Instalasi  Bedah  Sentral)  RSUDAM  memiliki  12  kamar operasi,  34  operator  bedah  dan  36  perawat  asisten  operator  bedah,  10  dokter  anastesi  dan  di bantu  oleh  18  perawat  anastesi,  tindakan  operasi  rata-rata  perhari  20 pasien.  Dalam  pelayanan bedah,  operator  bedah  selalu  sebagai  dokter  penanggung  jawab  pelayanan  (DPJP),  sementara perawat  merupakan  asisten  operator  sedangkan  pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  tim  yang terdiri  dari  operator  bedah,  asisten  operatornya  perawat,  dan  dokter  anastesi.  Tidak  adil  dan tidak  logis  rasanya  bila  tanggung  jawab  hukumnya  selalu  dibebankan  kepada  rumah  sakit sementara  petugas  lainnya  di  ruang  operasi  juga  menikmati  hasilnya  berupa  uang  jasa
4 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, (1999), hlm. 24.
pelayanan.
Maka  sesuai  dengan  pemaparan  diatas  dapat  dilihat  yang  akan  di  bahas  dalam  tulisan  ini yakni  terkait  wujud  kewenangan  tenaga  perawat  asisten  operator  bedah  dalam  menjalankan profesinya  di  kamar  operasi,  bentuk  tanggung  gugat  perawat  asisten  operator  bedah  dalam menjalankan profesinya di kamar operasi, serta mencari tahu akibat hukum bila terjadi sengketa medis terhadap perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kewenangan dan bentuk tanggung gugat  operator  bedah,  dan  akibat  hukum  bila  terjadi  sengketa  medis  terhadap  perawat  asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku serta literature.

## B. Pembahasan
1. Bentuk  Kewenangan  Tenaga  Perawat  Asisten  Operator  Bedah Dalam  Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi
Di  negara Anglo  Saxon terdapat  dokrin  yang  dikenal  dengan borrowed  servand (tenaga kesehatan  pinjaman),  dalam  hal  pelaksananannya,  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  apakah tenaga-tenaga  tersebut  adalah  tenaga  terdidik  sesuai  dengan  pendidikan  dan  profesinya  yang nantinya kewenangannya berada dibawah pengawasan dokter. Apabila terbukti demikian, untuk dapat  dinyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan  tersebut  adalah borrowed  servand ,  maka  tenaga- tenanga  kesehatan  itu  dalam  hal  ini  adalah  Perawat  yang  dipinjamkan  kepada  dokter  sebagai akibat  dari  perjanjian  terkait  tetap  harus  dididik  atas  perintah  dokter. 5 Bentuk  modifikasi hubungan hukum yang diterbitkan sebagai akibat adanya toelatings contract adalah bahwa oleh dokter  tamu  di  rumah  sakit  swasta  dalam  melakukan  tindakan  operasi  terhadap  seorang  pasien memerlukan  tim  dengan  macam-macam  jenis  latar  belakang skills yang  terdiri  dari  operator bedah  dan  ahli  anestesi.  Tim  tersebut  biasanya  adalah  tim  tunggal  yang  dipimpin  oleh  dokter bedah selaku operator dan berlaku sebagai ketua tim begitu pula dengan dokter anastesi. Namun demikian, dapat pula dibuat lebih dari satu tim operator, tim pertama terdiri dari ahli bedah, juga asisten bedah dan perawat dan tim yang lain bisa tim anestesi yang terdiri dari ahli anestesi dan asisten anestesi. Yang tiap tiap tim mempunyai ketua sebagai captain of the ship . Penerapan toelatingscontract pada  sebuah  rumah  sakit,  pada  dasarnya  merupakan merupakan  bentuk  dan  jenis  kontrak  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  praktik  pada pelayanan  kesehatan.  Perkembangan  kontrak innominaat dalam  bentuk toelatingscontract merupakan konsekuensi dari sistem terbuka ( open  system )  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  berbunyi  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang  membuatnya”. Disini jelas dinyatakan bahwa setiap pihak bebas untuk melakukan perjanjian dalam hal apapun, sudah ataupun belum pernah diatur dalam  peraturan.  Namun  demikian  kebebasan  dalam  hal  pembuatan  perjanjian  atau  kontrak diatur oleh undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan.
Hasil  wawancara  dengan  operator  bedah  mengatakan  bahwa,  tugas  utama  perawat asisten operator  bedah  adalah  memperlancar  proses  operasi  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan operasi  adalah  tanggung  jawab  operator  bedah.  Kalaupun  ada  tindakan  yang  didelegasikan, tetap menjadi tanggung jawab operator dan instruksi yang didelegasikan sepengengetahuan dan dalam  pengawasan  operator.  Dalam  pendelegasian  wewenang,  operator  mempertimbangkan kemampuan asisten operator dan kepercayaan terhadap asisten operator. 6
Hasil wawancara dengan asisten operator mengatakan, bentuk kewenangan perawat asisten operator  dalam  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  SOP.  Semua  jenis  pelayanan  di  ruang  kamar operasi sudah ada SOP nya. Pelaksanaannya mengikuti SOP. Dalam pelaksanaan tugas delegasi, pelaksanaannya sudah pasti sepengetahuan dan pengawasan operator. 7
5 Indra  Sari  Aulia,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah  Sakit  terhadap  Kelalaian  Medis  yang  Dilakukan  Tenaga Kesehatan”, Tesis Magister Hukum Unila, (2014), hlm. 63.
6 Wawancara  dengan  dr.  Marzuki,  Sp.Obg  dalam, Operator  Bedah, di  Ruang  Bedah  pada  RSUD.  Dr.H.  Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Senin, 25 Juni 2018.
7 Wawancara dengan Ns. Rafludin Muchlisin, Perawat Asisten Operator Bedah di Ruang Bedah pada RSUD. Dr. H.
Hasil  wawancara  dengan  direktur  Pelayanan  RSUD  Dr.  H.  Abdul  Moeloek  adalah  semua jenis  pelayanan  dirumah  sakit  bersangkutan  telah  diatur  dalam  SOP,  semua  jenis  tindakan operasi  tanggung  jawab  penuh  ada  pada  dokter  DPJP nya,  perawat asisten  operator  bedah  dan penata  anastesi  adalah  membantu  proses  pelayanan  dan  kelancaran  tindakan  bedah  di  rumah sakit. 8
Hasil wawancara dengan komite  medik adalah Ada dua jenis pelimpahan wewenang  yaitu secara  delegatif  dan  mandat.  Pelimpahan  wewenang  delegatif  dilimpahkan  kepada    perawat sesuai profesi  yang  mempunyai  kompetensi  yang dibutuhkan disertai tanggung jawabnya oleh para  tenaga  kesehatan,  sedangkan  pelimpahan  wewenang  mandat  dilimpahkan  kepada  perawat dalam rangkaian kegiatan medis yang mana kewenangan ini diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pemberi wewenang. 9
Berdasarkan uraian diatas bentuk kewenangan perawat asisten operator yang ada di kamar bedah rumah sakit adalah  melaksanakan tugas  mandiri keperawatan sebagai  mana diuraikan di atas,  tugas  utama  perawat  asisten  operator  bedah  adalah  memperlancar  proses  operasi  dan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi adalah tanggung jawab operator bedah kalaupun ada tindakan  yang  didelegasikan  tetap  tanggung  jawabnya  pada  operator,  instruksi  yang didelegasikan  sepengengetahuan  dan  dalam  pengawasan  operator.  Dalam  pendelegasian wewenang,  operator  mempertimbangkan  kemampuan  asisten  operator  dan  kepercayaan terhadap  asisten  operator.  Pelimpahan  wewenang  delegatif  yang  desertai  pelimpahan  tanggung jawab pula hanya bisa dilimpahkan pada perawat vokasi yang terlatih atau perawat profesi yang mempunyai skill yang  dibutuhkan.  sedangkan  pelimpahan  wewenang  mandat  dilimpahkan kepada  perawat  dalam  rangkaian  kegiatan  medis  yang  mana  kewenangan  ini  diawasi  dan dipertanggungjawabkan  oleh  pemberi  wewenang.  Hal  ini  sudah  ditentukan  pada  UU  No.  38 Tahun  2014  Pasal  29,  terkait  tugas  perawat  dan  Pasal  32  tentang  pemberian  wewenang, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
Dalam  melaksanakan  tugas  mandiri  keperawatan,  dan  pelaksanaan  tugas  pelimpahan wewenang perawat bekerja sesuai  dengan SOP yang telah  di buat oleh rumah sakit. Dalam hal ini  menurut  pengamatan  penulis  perawat  yang  bekerja  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  H. Abdoel  Moeloek  Provinsi  Lampung  sudah  bekerja  berdasarkan  SOP  yang  ada,  dari  semua tindakan perawatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sesudah operasi. Segala macam jasa kesehatan  yang  disedikan  telah  diatur  dalaam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Dan  SOP sendiri  telah  diatur  dalam  ketentuan  UU  No.  29  Tahun  2009  Pasal  50  ialah  “Suatu  perangkat instruksi  atau  langkah-langkah  yang  dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin tertentu”.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dirancang  atas  kesepakatan  bersama  yang  juga dalam perancangannya didasari oleh standar profesi untuk mencapai fungsi rumah sakit sebagai pelaksana  pelayanan  publik.  Semua  jenis  tindakan  operasi  tanggung  jawab  penuh  ada  pada dokter  DPJP  nya, perawat  asisten  operator  bedah  dan  penata anastesi  adalah  membantu  proses pelayanan  dan  kelancaran  tindakan  bedah  di  rumah  sakit.  Perawat  dalam  menjalankan praktiknya  harus  terikat  pada  kewajiban  etis,  yaitu:  Memuliakan  martabat  pasien.  Dan  bahwa setiap masyarakat wajib dilayani sebagai insan yang mempunyai hak dasar termasuk hak dalam memilih  nasib  dirinya.Berbuat  baik (beneficence). Segala  tindakan  perawat  harus  terarah  pada tujuan memulihkan kesehatan pasien, dan senantiasa mengutamakan kesehatan  penderita, tidak merugikan pasien (non-maleficence). Sebelum tindakan keperawatan, perawat harus memahami keuntungan  dan  kerugian  masing-masing  pilihan  tersebut.  Bersikap  adil (justice). Dalam menjalankan  tugasnya  perawat  tidak  membedakan  status  sosial,  ekonomi,  agama,  pendidikan, selain kepentingan kesehatan pasien yang merupakan perhatian utama perawat.

## 2. Bentuk  Tanggung  Gugat  Perawat  Asisten  Operator  Bedah  Dalam  Menjalankan
Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Senin, 25 Juni 2018.
8 Wawancara  dengan  dr.  Pad  Dilangga,  Sp.  P. Direktur  Pelayanan pada  RSUD.  Dr.  H.  Abdul  Moeloek  Provinsi Lampung, Kamis, 28 Juni 2018.
9 Wawancara dengan dr. Taufiqur Rahman, Sp. Obgin, K. Ketua Komite Medis pada RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Senin, 2 Juli 2018.

## Profesinya di Kamar Operasi
Didalam hukum diketahui terdapat dua jenis perjanjian perikatan, ialah: 10 a. Resultaatsverbintenis , perjanjian yang berlandaskan dari hasil pekerjaannya.
b. Inspanningverbintenis , perjanjian yang berlandaskan dari sebuah usaha.
Secara  Umum,  dalam  menjalankan  tugasnya,  dokter  sebagai  pemberi  mandat  kepada  para perawatnya, harus siap bertanggung jawab atas resiko kesalahan yang  mungkin  dilakukan para perawatnya. Dalam hal  kesembuhan pasien, dokter hanyalah pihak penolong agar pasien  dapat sembuh, bukan pihak yang dapat menjamin kesembuhan pasien.
Pada umumnya di sebuah rumah sakit Pemerintah, tenaga keperawatan merupakan pegawai tetap  yang  berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  sehingga  secara  administrasi  juga berlaku  undang-undang  kepegawaian.  Para  tenaga  keperawatan  tersebut  merupakan  tenaga profesional  di  rumah  sakit  yang  melayani  pasien.  Tenaga  keperawatan  di  sini  adalah  tenaga tetap  atau  sebagai  sub-  ordinate  dari  rumah  sakit  atau  sebagai  pegawai  rumah  sakit.  Dalam konteks  sebagai  pegawai,  tenaga  keperawatan  harus  melaksanakan  kewajiban  penyelenggara kesehatan pada  masyarakat  dalam bidang  kesehatan. Dengan ini  maka penyelenggara kesehtan tersebut dianggap sebagai principal dan tenaga keperawatan sebagai agent , Dan pasien sebagai pemberi  kontraprestasi.  Oleh  karena  itu  hubungan  seperti  ini  pada  umumnya  berlaku  pada rumah sakit pemerintah dimana para perawatnya diupah secara konsisten dan full .
Melalui hubungan rumah sakit dan tenaga keperawatan seperti di atas, maka apabila terjadi kerugian yang harus ditanggung oleh pasien sebagai akibat dari kelalaian perawat, maka rumah sakit  sebagai  wadah  bekerja  mereka  adalah  pihak  yang  dibebani  tanggung  jawab.  Hasil wawancara  dengan  bagian  hukum  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Abdoel  Moeloek  ialah  bila terjadi  insiden  terhadap  perawat  asisten  operator  bedah,  rumah  sakit  turut  bertanggung  jawab secara  perdata,  dalam  telaah  kasus  karyawannya  semua  diurai  satu  persatu  baik  secara  pidana, perdata,  dan  administrasi  dari  tanggung  jawab  masing-masing  namun  secara  institusi  rumah sakit turut bertanggung jawab secara perdata berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009.  Kalau untuk kasus pidana merupakan tanggung jawab individu itu sendiri tergantung siapa yang  melakukan kesalahan tersebut. 11
Dari uraian di atas dapat dipastikan bahwa bentuk tanggung gugat perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di  kamar operasi rumah sakit merupakan tanggung jawab dokter.  Bila  terjadi  insiden  terhadap  perawat  asisten  operator  bedah,  rumah  sakit  turut bertanggung  jawab  secara  perdata.  Dalam  telaah  kasus  karyawannya  semua  diurai  satu  persatu baik secara pidana, perdata, dan administrasi dari tanggung jawab masing-masing namun secara institusi  rumah  sakit  turut  bertanggung  jawab  secara  perdata  berdasarkan  UU  No.  44  Tahun 2009.  Sedangkan  dalam  kasus  pidana,  merupakan  tanggung  jawab  individu  itu  sendiri tergantung siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Dalam hal ini, dokter memegang tanggung jawab  penuh  atas  kesalahan  dari  tindakan  medis  perawat  yang  dibawahinya,  sedangkan  jika perawat  tersebut  melakukan  kelalaian  yang  berakibat  kerugian  pasien,  maka  dalam  hal  ini rumah  sakit  sebagai  wadah  mereka  bekerja  adalah  pihak  yang  dibebani  tanggung  jawab, sepanjang  tidak  adanya  faktor  kesengajaan  tenaga  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian. Malpraktik  pidana  karena  kesengajaan  ( intensional ),  ditanggung  oleh  tenaga  kesehatan  itu sendiri.  Misalnya,  Dalam  kasus  pembocoran  rahasia  kedokteran,  keterlambatan  pertolongan medis  pada  pasien  gawat  darurat,  praktik  aborsi  tanpa  indikasi  medis,  dan  dalam  skala  lebih kecil yaitu pemberian surat dokter illegal. 12
Mereka  ini,  perawat  dan  dokter  yang  bekerja  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Abdoel Moeloek  Provinsi  Lampung  sebagai  ASN  terikat  pada  peraturan-peraturan  dan  disiplin  ASN serta  peraturan  dari  pihak  rumah  sakit.  Lalu  Pernyataan  dari  Guwandi  menyebutkan,  dokter- dokter  ini  biasanya  dikenal  dengan  sebutan  dokter  organic. 13 Dalam  hal  ini  dikenal  dengan
10 Fred Ameln, Kapita selekta Hukum Kedokteran , Jakarta: Grafikatama Jaya, (1991), hlm. 42.
11 Wawancara dengan  Drs.  Anindito,  Apt,  MM. Kabag  Hukum  Dan  Perlindungan  SDM pada  RSUD.  Dr.  H.  Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Senin, 25 Juni 2018.
12 Anny  Isfandyarie, Malpraktik  dan  Risiko  Medik  (Dalam  Kajian  Hukum  Pidana), Jakarta:  Prestasi  Pustaka Publisher, (2005). hlm. 34-35.
13 J  Guwandi, Informed  Consent and Informed  Refusal ,  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia, (2006),
doktrin  majikan  dan  karyawan.  Maksudnya  rumah  sakit  sebagai  wadah  bekerja  para  tenaga medis dan perawat sebagai karyawan yang bekerja dirumah sakit, maka apabila terjadi kerugian akibat  kesalahan  karyawannya,  rumah  sakit  akan  dibebankan  tanggung  jawab  hukum  untuk mengganti  kerugian. Dalam  hal  membantu  dokter,  maka hal  yang sama berlaku. Bahwa  dokter adalah pihak yang dibebani tanggung jawab hukum akibat kesalahan perawat yang dibawahinya. Namun,  perlu  dibedakan  apabila  tuntutan  tersebut  adalah  tuntutan  pidana,  maka pertanggungjawaban  hukum  bersifat  pribadi  sesuai  dengan  jenis  kesalahan  atau  kelalaian  yang diperbuat.  Didalam  ketentuan  Pasal  1367  KUHPdt  dijelaskan  secara  tepat  mengenai  pekerjaan perawat sebagai karyawan dirumah sakit  yang berbunyi: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena penbuatannya sendiri, tetapi  juga untuk  kerugian  yang disebabkan  karena  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya”.  Berlandaskan  hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perawat  rumah  sakit  tidaak  bertanggung  jawab  atas kesalahannya  karena  ia  bekerja  atau  menjalankan  jasa  pelayanan  kesehatan  atas  instruksi  dari tempat  ia bekerja  (rumah  sakit),  yang  selanjutnya  pula  dijelaskan  dalam  UU  Nomor  44  Tahun 2006  pada  Pasal  46  menetapkan  “Rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.
Secara umum, ikatan antara dokter, perawat, rumah sakit dan pasien adalah suatu hubungan ikhtiar.  Maksudnya  tenaga  medis  yang  dalam  hal  ini  adalah  dokter  dan  perawat  tidak  dapat menjamin  kesembuhan  pasiennya  namun  berikhtiar  dengan  harapan  dan  keyakinan  supaya pasiennya  dappat  sembuh,  hubungan  ini  disebut  dengan Inspanningverbintenis .  Sedangkan tanggung  jawab  hukum  antara  dokter  dan  perawat  adalah  merupakan  “keterikatan”  seorang dokter  sebagai  pemberi  mandat  berdasarkan  ketentuan  hukum.  Tanggung  jawab  dokter  dan perawat dibidang hukum, khususnya hukum perdata adalah sebagai berikut:

## a. Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi
Wanprestasi  sendiri  memiliki  definisi  sebagai  suatu  peristiwa  dimana  satu  pihak  secara sadar  tidak  melakukan  pemenuhan  atas  kewajiban  yang  telah  dituangkan  ke  dalam  suatu perjanjian.  Dalam  hukum  perdata,  suatu  pihak  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  wanprestasi jika;  Tidak  memenuhi  kewajiban  dengan  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  disepakati  untuk dilaksanakan, atau melaksanakan apa yang telah disepakati namun tidak sesuai, serta melakukan hal yang telah dituangkan didalam perjanjian untuk tidak dilakukan.
b. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Akibat Perbuatan Melawan  Hukum (onrechtmatige daad)
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  tindakan  yang  ditetapkan  oleh  undang-  undang sebagai  pelanggaran  karena  adanya  unsur  merugikan  hak  lain,  bertentangan  dengan  hukum, melanggar norma etis seperti adat istiadat masuarakat, tidak sejalan dengan kepatutan seseorang dalam hidup bermasyarakat.

## c. Akibat  Hukum  Bila  Terjadi  Sengketa  Medis  Terhadap  Perawat  Asisten  Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya Di Kamar Operasi
Dalam  praktik,  jenis  kesalahan  dokter  yang  merugikan  pasien  lebih  dikenal  dengan  istilah malpraktik.  Junus  Hanafiah  memberi  batasan  bahwa  Malpraktik  medik  merupakan  kesalahan baik  itu  sengaja  ataupun  tidak  sengaja,  berupa  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis dalam mengobati  pasien menggunakan keahlian dan ilmu pendidikan yang dimilikinya. 14 Dalam ranah  medis  para  ahli  telah  setuju  bahwa  yang  disebut  malpraktik  merupakan  kelalaian  dokter yang  menyebabkan  kecacatan  pada  pasien  atau  bahkan  meninggal  dunia  karena  ia  tidak menggunakan  ilmu  pendidikan  dan  keahliannya  berdasarkan  standar  profesi  yang  telah
hlm. 87.
14 Junus Hanafiah dan Amri Amir, Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Buku Kedokteran EGC, (2003), hlm.87.
ditetapkan. 15 Berikut ini merupakan 3 syarat yang harus dilakukan dokter dalam tindakam medis supaya tidak dinyatakan sebagai malpraktik, antara lain:
1) Indikasi Medis terarah kepada tujuan pelayanan kesehatan secara konkret
2) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3) Sudah disetujui oleh pasien sebelumnya.
Didalam KODEKI dituangkan aturan-aturan memgenai standar etis, aturan atau norma, dan prinsip  prinsip  berprilaku  para  dokter.  Terkait  dengan  malpraktik,  dikenal  ada  dua  jenis malpraktik, pertama malpraktik secara etik ( ecthical mallpractice ) dan malpraktik secara yuridis ( yuridicial malpractiice ). Malpraktik etik berkaitan langsung dengan etika dokter yang terdapat pada  KODEKI,  malpraktik  ini  misalnya  pada  bidang  diagnostik,  terkadang  pemeriksaan  lebih lanjut kepada pasien oleh dokter di laboraturium tidak terlalu dibutuhkan, tetapi karena adanya kesepakatan  bahwa  dokter  akan  diberikan  hadiah  atau  uang  maka  dokter  mengirim  pasiennya kesana,  padahal  pemeriksaan  laboraturium  sebenarnya  tidak  dibutuhkan  untuk  itu.  Lebih  jauh daripada itu, malpraktik etik pula ditemukan dalam bidang terapi, misalnya dalam kasus sebuah perusahaan  farmasi  yang  menawarkan  jenis  obat  antibiotik  kepada  dokter  dengan  iming-iming tertentu  apabila  dokter  bersedia  memakai  antibiotik  itu.  Karena  terkadang  hal  itu  juga  bisa berpengaruh  terhadap  pengambilan  keputusan  dokter  dalam  memberi  terapi  ke  pasiennya. Pelaksanaan terapi yang berdasar dari janji perusahaan farmasi yang justru tidak sesuai dengan indikasi  yang  dibutuhkan  pasien.  Pada  prinsipnya  tanggung  jawab  rumah  sakit  secara  limitatif telah ditetapkan dalam ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2009 pada Pasal 46, menentukan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.
Hasil  wawancara  dengan  bagian  hukum  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Abdoel  Moeloek Provinsi  Lampung  adalah  bila  perawat  asisten  operator  bedah  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan  perintah  operator,  maka  tanggung  jawabnya  ada  pada  operator  bedah. Tapi  sebaliknya, jika  perawat  asisten  operator  bedah  melakukan  tindakan  diluar  perintah  operator  atau  tidak sesuai dengan SOP dan merugikan pasien maka yang bertanggung jawab adalah perawat asisten operator  itu  sendiri.  Selain  itu,  rumah  sakit  juga  ikut  bertanggung  jawab  secara  perdata berdasarkan ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2009. 16 Dari uraian di atas dapat dijelaskan akibat hukum bila terjadi sengketa medis terhadap perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya  di  kamar  operasi  rumah  sakit  yang  membuat  pihak  rumah  sakit  memiliki  tanggung jawaab  hukum  untuk  mengganti  kerugian  yang  terjadi  sebagai  akibat  kelalaian  para  tenaga medis atas tindakannya terhadap pasien. Sepanjang kelalaian tersebut tidak adanya kesengajaan oleh  tenaga  kesehatan  dan  kejadian  kesalahan  tersebut  dilakukan  di  rumah  sakit  bersangkutan. bila perawat asisten operator bedah melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah operator, maka tanggung  jawabnya  ada  pada  operator  bedah.  Tapi  sebaliknya,  jika  perawat  asisten  operator bedah  melakukan  tindakan  diluar  perintah  operator  atau  tidak  sesuai  dengan  SPO  dan merugikan  pasien  maka  yang  bertanggung  jawab  adalah  perawat  asisten  operator  itu  sendiri. Selain  itu,  rumah  sakit  juga  ikut  bertanggung  jawab  secara  perdata  berdasarkan  ketentuan  UU Nomor  44 Tahun  2009 pada  Pasal  29  yang  menentukan  bahwa  sengketa  akibat  kelalaian  yang dilakukan perawat atau tenaga medis lain harus dimediasi terlebih dahulu.
Untuk  kesalahan  dan  kelalaian  yang  dilakukan  perawat  harus  diurai  satu  persatu.  Oleh karena  itu,  perlu  di  garisbawahi  apabila  kelalaian  tersebut  berupa  kesengajaan  para  tenaga medis,  maka  rumah  sakit  tidak  bisa  dituntut,  karena  kelalaian  murni  dilakukan  secara  sengaja oleh  karyawannya.  Syarat-syarat  untuk  dapat  dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum,  maka malpraktik  keperawatan  ini  jelas-jelas  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  (baik  tertulis maupun  hukum  tak  tertulis),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  malpraktik  harus  dilakukan  atas dasar  kesalahan,  yang  karenanya  menimbulkan  kerugian  dan  mempunyai  hubungan  kausal antara  perbuatan  dan  kerugian  tersebut.  Namun  demikian,  menjalankan  tugas  sebagai  perawat, keterikatan  terhadap  norma  etika  saja  tidaklah  mencukupi.  Oleh  karena  itu,  perawat  juga
15 Anny Isfandyarie, Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Jakarta: Prestasi Pustaka, (2008), hlm. 22.
16 Wawancara dengan Drs. Anindito, Apt, MM. Kabag. Hukum Dan Perlindungan SDM pada RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Senin, 25 Juni 2018.
dituntut  untuk  bekerja  sesuai  peraturan  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  dalam  pelayanan keperawatan.
Pengambilan  keputusan  klinis  dalam  praktik  kedokteran  mengacu  pada  konsep Evidence Based Medicine (EBM). EBM merupakan suatu konsep yang disusun sebagai bagian dari proses untuk  menjamin  tercapainya  efektivitas  klinis  pelayanan  kesehatan  penderita.  Kenyataan tersebut  sebenarnya  telah  tercermin  dalam  sifat  perikatan  tenaga  kesehatan  dan  pasiennya  yg harus  memberikan  jasa  kesehatan  berdasarkan  usaha  maksimal  yang  sebaik-baiknya (inspannings  verbitenis), bukan  berdasarkan  hasil (resultaatverbintenis )  seperti  pada  perikatan di  luar hubungan  dokter dan pasien. Sebenarnya apabila dokter dalam  melayani pasien bersifat patient-centered  health  care (pasien  menjadi  prioritas  utama  dalam  pelayanan  klinis),  maka kemungkinan  kecil  akan  terjadi  tindakan defensive  medicine .  Prinsip  ini  merupakan  cara mempertahankan diri seorang dokter dalam  menghindari tuntutan dari pasien. Dokter berusaha untuk  menghindari  atau  merujuk  pasien  yang  berisiko  atau  melakukan  tes  diagnostil  secara berkelebihan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menurut  pengamatan  penulis,  dalam  praktik  pelayanan  medis dapat  terjadi  adanya  sengketa  medis  karena  pengaruh  kultur  ilmiah  dan  perkembangan kedokteran  modern  yang  menyebabkan  ancaman  keselamatan  berupa  cedera  akibat  tindakan medis. Hal ini terjadi sebagai akibat penggunaan teknologi  yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.  Oleh  karena  itu  tindakan-tindakan  medis  mulai  dari  diagnosis,  pembedahan, pemeriksaan  lanjutan  di  laboraturium,  serta  dalam  hal  obat-obatan  yang  diberikan  wajib berdasarkan oleh ketentuan yang ada, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pasien  atau  keluarga  pasoen  dalam  persoalan  fisik  ataupun  finansial.  Dalam  kaitan  ini, menimbulkan  dampak  yang  merugikan  bagi  pasien  (kejadian  yang  tidak  diharapkan  akibat tindakan medis).

## C. Penutup
Bentuk  tanggung  gugat  perawat  asisten  operator  bedah  dalam  menjalankan  profesinya  di kamar  operasi  merupakan  tanggung  jawab  ketua  tim  yang  dalam  hal  ini  adalah  dokter  ketua, dikarenakan kesalahan timbul karena perawat sedang melakukan arahan dokter. Sejalan dengan kasus  dimana  perawat  melakukan  kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  pasien,  maka  rumah sakit  sebagai  wadah  ia  bekerja  adalah  pihak  yang  dibebani  tanggung  jawab,  sepanjang  tidak adanya  faktor  kesengajaan  tenaga  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian.  Sedangkan  dalam kasus pidana  merupakan tanggung jawab individu itu sendiri tergantung siapa  yang melakukan kesalahan  tersebut.  Bentuk  tanggung  jawab  hukum  tenaga  kesehatan  yakni  dokter,  dan tanggunggung  gugat  perawat  merupakan  “Keterikatan”  tenaga  kesehatan  terkait  pelaksanaan profesinya  yang  dalam  hal  ini  dokter  harus  mematuhi  ketentuan-  ketentuan  hukum  mengenai Tanggung jawab seorang dokter dan Perawat.
Akibat  hukum  bila  terjadi  sengketa  medis  terhadap  perawat  asisten  operator  bedah  dalam menjalankan  profesinya  di  kamar  operasi  rumah  sakit,  dapat  dipastikan  bahwa  sesuai  hukum, rumah sakit adalah pihak yang dibebani tanggung jawab untuk menhganti segala jenis kerugian yang  diderita  pasien    akibat  kesalahan  para  tenaga  medik  pada  rumah  sakit  itu  sepanjang kelalaian  tersebut  tidak  adanya  kesengajaan  oleh  tenaga  kesehatan  dan  kejadian  kesalahan tersebut dilakukan di rumah sakit bersangkutan, bila perawat asisten operator bedah melakukan pekerjaan  sesuai  dengan  perintah  operator,  maka  tanggung  jawabnya  ada  pada  operator  bedah, tapi sebaliknya jika perawat asisten operator bedah melakukan tindakan diluar perintah operator atau  tidak  sesuai  dengan  SPO  dan  merugikan  pasien  maka  yang  bertanggung  jawab  adalah perawat  asisten  operator  itu  sendiri,  selain  itu  rumah  sakit  juga  ikut  bertanggung  jawab  secara perdata  berdasarkan  ketentuan  UU  Nomor  44  Tahun  2009  pada  Pasal  2929  yang  menentukan bahwa sengketa akibat kelalaian yang dilakukan perawat atau tenaga medis lain harus dimediasi terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ameln, Fred. (1991). Kapita selekta Hukum Kedokteran . Jakarta: Grafikatama Jaya.
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Hanafiah, Junus dan Amri Amir. 2003. Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
Isfandyarie,  Anny.  (2005). Malpraktik  dan  Risiko  Medik  (Dalam  Kajian  Hukum  Pidana).
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Isfandyarie,  Anny.  (2008). Tanggungjawab  Hukum  dan  Sanksi  Bagi  Dokter. Jakarta:  Prestasi Pustaka.
J.  Guwandi.  (2006). Informed  Consent  and  Informed  Refusal .  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia.
Martokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Tutik, Titik Triwulan. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien . Jakarta: Prestasi Pustaka.

## B. Sumber Lain
Aulia,  Indra  Sari.  2014. Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah  Sakit  terhadap  Kelalaian  Medis yangDilakukan  Tenaga  Kesehatan .  Tesis  Magister  Hukum  Unila.  Bandar  Lampung: Universitas Lampung.