Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4608/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa Sukarame
(Studi Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/Pn Tjk)
Zulfi Diane Zaini 1 , Melisa Safitri 2 , Ifal Setiawan 3*
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung 1,2,3 Article Info Abstract Article history: Received : 15 Januari 2023 Publish : 01 Maret 2023 Forgery  of  letters  is  a  criminal  act  containing  factors  of  untruth  or  falsification  of something (object), something that appears authentic from the outside whilst in reality it's far opposite to the usage of the reality. The problem on this have a look at is the decide's attention in passing a decision at the perpetrators of the crime of forging letters and the crook  obligation  of  the  perpetrators  of  the  crime  of  forging  the  Letter  of  evaluation selection No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. The studies technique used is normative juridical in addition to empirical, due to examining the choose's considerations in passing a choice on the culprit of the crime of forging letters through Sujir Bin Karam, the selection become accurate consistent with sufficient proof and fact data. Method and criminal responsibility from  the  meeting  of  the  perpetrators  of  the  crime  of  forgery  of  letters,  where  the perpetrators  were  legally  and  convincingly  verified,  the  panel  of  judges  sentenced  the perpetrators to imprisonment for 2 years and 3 months.
Keywords: Accountability, Letter Forgecy, Pedestal

## Info Artikel
Abstrak Article history: Received : 15 Januari 2023 Publish : 01 Maret 2023 Pemalsuan  surat  merupakan  tindak  pidana  mengandung  unsur  ketidakbenaran  ataupun pemalsuan  sesuatu  (objek),  sesuatu  tampak  benar  dari  luar  padahal  sebenarnya bertentangan menggunakan kebenaran. Adapun permasalahan pada penelitian merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat  serta  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Studi Putusan  No:  1099/Pid.B/2021/PN.Tjk.  Metode  penelitian  dipergunakan  merupakan normative  yuridis  serta  empiris,  akibat  pemeriksaan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pada  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  surat  oleh  Sujir  Bin  karam merupakan  putusan  benar  sesuai  bukti  cukup  serta  fakta  informasi  ada.  Proses  serta pertanggungjawaban pidana  dari pertemuan para pelaku  tindak pidana pemalsuan surat, dimana para pelaku terbukti secara sah serta meyakinkan, majelis hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ifal Setiawan
Universitas Bandar Lampung Email : ifalyt04@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  menjadikan  hukum  menjadi  dasar  pengaturan kehidupan berbangsa serta bernegara, sejalan menggunakan apa tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  “UUD 1945”).  1945)  menyatakan  bila  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  pasal  merupakan  dasar hukum negara Indonesia merupakan hukum primer pada Indonesia biasanya.
Dalam    Pasal  28H  ayat  (4)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan: “Setiap orang berhak atas hak milik  pribadi, serta hak milik itu tak boleh diambil alih secara sewenang-wenang  oleh  orang  lain.”  Hak  milik  tadi  diabadikan  pada  Undang-Undang  No.5 Tahun 1960 melalui Peraturan pokok Pertanian, membagi hak atas tanah pada dua bentuk, yaitu:
1. Hak primer merupakan hak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, bisa dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai).
2. Hak sekunder merupakan hak tak diperoleh secara langsung (hak gadai, hak bagi hasil, hak gelandangan, hak sewa atas pertanian) (Manulang, 2011).
Sesuai hak milik menjadi keliru satu hak primer tadi di atas, setiap orang atau badan hukum pada  Indonesia  berhak  mempunyai  hak  milik  tanpa  campur  tangan  dari  pihak  manapun. Termasuk  hak  penguasaan  tanah  dari  Pasal  16(a)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.5 Tahun 1960 perihal Peraturan pokok Pertanian. Hak milik dimaksud pada sini merupakan hak untuk mempunyai tanah, menggunakan syarat wajib memiliki akta tanah sah serta didaftarkan atas  tanah  tadi.  Pengertian  pendaftaran  diatur  pada  Pasal  4  Keputusan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.24  Tahun  1997  perihal  pendaftaran  Tanah,  mewajibkan  hak  atas  tanah  untuk didaftarkan guna menyampaikan jaminan keamanan serta kepastian hukum. Akta kepemilikan tanah  mempunyai  satu  fungsi,  yaitu  menjadi  alat  bukti  kuat.  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah menyampaikan  kepercayaan  bank  kreditur  untuk  meminjamkan  uang  pada  pemilik,  bagi pemerintah Sertifikat Hak Tanah  menunjukan bahwa tanah bersangkutan  sudah terdaftar pada kantor pertanahan.
Maka,  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  merupakan  bukti  bahwa  tanah  tadi  sudah  terdaftar serta  lebih  berkaitan  menggunakan  hakekat  kepentingan  serta  manfaat  bisa  disewakan, diperdagangkan, dikerjasamakan serta dijadikan tanggungan. Kepentingan tadi wajib menerima perlindungan  hukum  pada  kasus  muncul  dari  kepentingan  tanah,  kepentingan  tadi  tak  jarang menyebabkan  permasalahan  hukum  seperti  memalsukan  akta  orang  lain  untuk  tujuan  tertentu akhirnya merugikan orang lain. Pemalsuan surat ( vervalschen, vervalen ) merupakan perbuatan mengganti dengan cara apapun oleh seorang tak berhak atas surat, sebagai akibatnya sebagian atau seluruh isi surat itu tidak sama menggunakan surat aslinya atau surat aslinya (Chazawi & Ferdian, 2014).
Dari  van  Bemmelen  serta  van  Hatum,  terdapat  2  jenis  pemalsuan,  yaitu  material  serta spiritual. Pemalsuan materi merupakan perbuatan dilakukan sang seorang menggunakan maksud jelas  untuk  memakai  barang  palsu  tadi  menjadi  barang  tak  palsu  atau  menyuruh  orang  lain menggunakannya, sedangkan pemalsuan mental  merupakan  perbuatan dilakukan  oleh seorang menggunakan  maksud  tak  bisa  dibenarkan,  yaitu  adanya  kebohongan  yang  dijelaskan  atau diceritakan oleh seorang pada sebuah teks (Lamintang, 2013).
Padahal Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa memalsukan atau memalsukan surat bisa dipidana menggunakan pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur pada Pasal  263(1)  KUHP  yaitu  unsur  subyektif  menggunakan  maksud  serta  unsur  tujuan,  yaitu barangsiapa  (pelaku)  melakukannya.  Dari  Van  Hamel,  bijkomend  ogmerk  berarti  kejahatan pemalsuan  surat  pada  ketentuan  pidana  diatur  pada  Pasal  263(1)  KUHP,  pembebasan  dari kesalahan, atau dijadikan menjadi alat bukti sesuatu, menggunakan maksud untuk memakai surat itu sendiri atau penggunaan orang lain untuk menyuruh, seolah isinya benar serta tak dipalsukan, diancam,  Bila  penggunaan  itu  bisa  mengakibatkan  kerugian,  sebab  memalsukan  surat  itu, menggunakan pidana penjara paling lama enam tahun serta pasal 263 para Surat dipergunakan seolah  benar  serta  tak  palsu  akan  dikenakan  sanksi  bisa  menyebabkan  kerugian  sebab penggunaan surat tadi. Satu kasus tindak pidana pemalsuan surat dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang,  No:1099/Pid.B/2021/Pn.Tjk.  kasus  tadi  dilakukan  oleh  terdakwa  Sujir  Bin Karam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  memakai  pendekatan  hukum  normatif  serta  empiris,  serta  pendekatan  hukum normatif  memakai  hukum  relevan  serta  pendekatan  empiris  melihat  langsung  topik  penelitian melalui  observasi  serta  wawancara.  Data  dipergunakan  merupakan  analisis  hukum  kualitatif. Menggunakan data diperoleh pada lapangan, lalu merangkainya serta mendeskripsikannya pada bentuk kalimat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pada Pelaku  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat Studi Putusan Nomor:1099/Pid.B/ 2021/PN.Tjk. Keseimbangan  hakim  pada  mengambil  suatu  putusan  merupakan  salah  satu  unsur penting pada menegakkan suatu putusan, sebab musyawarah adalah aspek krusial dari segala aspek putusan, bahkan putusan tak memuat cukup musyawarah menjadi alasan upaya hukum percobaan ulang baik banding atau kasasi, mengakibatkan kemungkinan putusan dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.
Pada  pemeriksaan  perkara,  hakim  wajib  memperhatikan  alat  bukti,  sebab  hasil pembuktian itu nantinya akan dipergunakan menjadi bahan pemeriksaan perkara. Pembuktian artinya  tahapan  sidang  pengadilan  sangat  penting,  pembuktian  bertujuan  untuk  menerima kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  fakta  dituduhkan  benar  terjadi  guna  memperoleh  putusan benar serta adil dari hakim. Hakim tak akan bisa menyampaikan putusan hingga jelas baginya bahwa  peristiwa  itu  benar  terjadi,  yakni  sudah  terbukti  kebenarannya  sebagai  akibatnya tampak adanya korelasi hukum antara para pihak.
Sesuai wawancara penulis  menggunakan  Ibu  Aria Verronica, hakim  pada  Pengadilan Negeri  Tanjungkarang,  berkata  bahwa  pertimbangan  hakim  pada  Putusan  No. 1099/Pid.B/2021/PN.Tjk dilakukan oleh terdakwa Sujir Bin Karam bisa ditinjau bahwa hakim wajib  mendasarkan putusannya  pada bukti, unsur  serta pertimbangan cermat,  pada hal  tadi terdakwa Sujir Bin Karam benar serta sudah mengambarkan bahwa beliau melakukan tindak pidana  pemalsuan  surat,  terlepas  dari  pertimbangan  dasar  dirancang  oleh  hakim. Dipergunakan untuk referensi pada hal tadi merupakan menjadi:
a. Menimbang bahwa sebab terpenuhinya seluruh unsur Pasal 263(1) KUHP, maka terdakwa wajib dibuktikan secara res judicata serta secara meyakinkan bahwa dia melakukan tindak pidana pemalsuan.
b. Menimbang  bahwa  Tergugat  sudah  mengaku  menjadi  SUMARIO,  sesuai  SUNARYO dipalsukan  oleh  saksi  Suhaidi  Alias  Edi  Bagong  serta  terdakwa  membentuk  KTP SUNARYO supaya bisa memproses nama SHM SUNARYO menjadi Safitriyadi.
c. Menimbang  bahwa  terdakwa  ingin  menjadi  SUMARIYO  sebab  saksi  Suhaidi  Alias  Edi Bagong sudah berjanji kepadanya bahwa terdakwa akan membelikan rumah serta sepeda motor  bila  ingin  menerima  uang  hasil  penjualan  harta  tadi  akhirnya  terdakwa  menjadi SUMARIYO.
d. Menimbang, mengingat tanah tadi dijual seharga Rp 775.000.000 serta uangnya diberikan oleh  Saksi  Hi.  Entis  Sutysna  pada  Sdr.  Suhaidi  Alias  Edi  Bagong,  lalu  Terdakwa mendapatkan Rp 20.000.000 serta 1 unit sepeda motor MIO pada proses kredit, selanjutnya sepeda motor tadi dibawa keluar sewa 2 bulan lalu ditarik sebab tunggakan;
e. Menimbang, Bahwa saksi Maliki Efendy mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 400.000.000 akibat perbuatan terdakwa;
f. Menimbang  bahwa  sesuai  hasil  LABKRIM:  43/2021/DTF  tanggal  2  September  2021, kedua SHM tadi diatas terjadi pencoretan serta penggantian tulisan, sebagai akibatnya surat bukti tadi mengalami tak bisa diterima, sesuai hasil LABKRIM tadi, maka 2 SHM palsu atau palsu.
g. Menimbang bahwa selama persidangan peradilan  tak mengemukakan suatu  pembenaran atau dalih bisa menghapuskan tak sahnya terdakwa, sebagai akibatnya perbuatan terdakwa wajib dipertanggungjawabkan kepadanya;
h. Menimbang,  bahwa  sebab  terdakwa  bisa  mendapatkan  tanggung  jawab,  maka  terdakwa wajib  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  didakwakan  kepadanya  serta  wajib dihukum.
2. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Studi  Putusan No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk.
Seorang bisa berbicara perihal tindak pidana Bila perbuatan terdakwa terbukti artinya tindak pidana pada pengertian peraturan perundangan pidana berlaku, mengakibatkan dampak
hukum bagi tercapainya kepastian hukum pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana  bersifat  pribadi  atau  perseorangan,  sebagai  akibatnya  Tanggung  jawab  hanya diletakkan pada pelaku kejahatan. Maka, tanggung jawab atas tindak pidana tak bisa dialihkan pada orang lain.
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  pada  Putusan  No. 1099/Pid.B/2021/PN.Tjk sebab pelaku sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak  pidana  “pemalsuan  surat”.  Contohnya,  Pasal  263  Ayat  1  KUHP  menyatakan: “merupakan suatu tindak pidana untuk mengakibatkan kerugian dengan surat palsu”. Majelis hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; serta  pidana kurungan  serta masa kurungan dijalani  oleh  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

## 4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan penelitian ini yakni:
1. Pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan  belajar  No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk.  Terdakwa  Sujir  Bin  karam  benar,  terbukti hakim wajib mendasarkan putusannya di bukti, unsur serta pertimbangan matang. pada hal terdakwa Sujir Bin karam benar serta terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat,
2. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Memalsukan  Putusan  Surat  Kajian No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. pelaku akhirnya terbukti secara meyakinkan, hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama dua tahun 3 bulan; serta pidana kurungan serta masa kurungan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi  serta  Ardi  Ferdian.  2014. Tindak  pidana  pemalsuan  merupakan  tindak  pidana menyerang  kepentingan  hukum  kepercayaan  pada  warga  tentang  kebenaran  isi  tulisan serta pesan disampaikan , Putra utama Offset, Jakarta.
______. 2008. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta.
______. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Dampak Perubahan UUD 1945 pada Perkembangan hukum Nasional , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Leden Marpaung. 2009. Praktek Teori aturan Pidana , Sinar Grafik cet 6, Jakarta.
Moeljatno.  2008. Revisi Pokok Utama hukum Pidana – Edisi, Rineka Cipta, Jakarta. Mukti  Aro.  2004. Praktek  Kasus  Perdata  di  Peradilan  Agama .  Cet  V.  Perpustakaan  Pelajar, Yogyakarta.
P.A.F  Lamintang  serta  Theo  Lamintang.  2013. Tindak  Pidana  khusus  Membahayakan kepercayaan  Publik  pada Surat,  Dana,  Barang  Bukti  serta  Peradilan ,  Sinar  Graphic, Jakarta.
Rinto Manuelang. 2011. Seluruh Perihal Tanah, Rumah Serta Izin, Buku Pintar , Yogyakarta. Wirjono  Prodjodikoro.  2014. Pokok-Utama  Hukum  Pidana  Pada  Indonesia ,  Refika  Aditama, Jakarta Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke-4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo. Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  perihal Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 perihal Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No.2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 perihal Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  No.27  Tahun  1983 Jo .  Peraturan  pemerintah  No.58  Tahun  2010 jo . Peraturan  Pemerintah  No.92  Tahun  2015  perihal  Pedoman  Pelaksanaan  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Departemen Pendidikan serta Kebudayaan. 2000. KBBI , Balai Pustaka, Jakarta.
Mahendri  Massie.  2017. Tindak  pidana  penggelapan  pada  menggunakan  jabatan  berdasarkan pasal 415 KUHP , Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7.
Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris , Aneka Ilmu, Semarang.