## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Cancellation  Of  Notarial  Deeds  Made  By  Notaries  Done Unauthorized And Against The Law (Case Study In Tangerang City)
Futri Wicaksono BR Surbakti 1 , Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H 2 , Dr. Muhammad Sofyan Pulungan, S.H., M.A 3
1, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: putri.200.pp@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: isyana_notary@hotmail.com 3 Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: pulunganmsofyan@gmail.com
Abstract: Notaries who have been appointed by the State are authorized to make legal evidence or letters in the eyes of the law. Legal evidence made by a Notary in the form of an Authentic Deed,  has  legal  and  perfect  evidentiary  power  in  the  eyes  of  the  law.  Therefore,  the  role  of  a notary is very important for the needs of the community, many of which are state documents. The precautionary principle is required to carry out the duties as a Notary. The problem is how a Notary  gives  birth  to  an  authentic  deed  that  is  legal  and  not  against  the  law,  What  is  the responsibility of a Notary as a General Officer for the cancellation of a deed made because it is illegal and against the law? against the  law?  To  answer  this  problem,  this  type  of  research  is normative. The data used are secondary data, collection of literature study data, and qualitative data analysis and deductive method of drawing conclusions. The conclusion of this author states that (1) A Notary gives birth to an Authentic Deed that is valid and not against the law by having the power of Authenticity Deed Proof which is perfect and binding, (2) As a Notary must have an attitude of responsibility, if one day there is a dispute or violation of the deed he made and (3) All deed  documents  made  by  Notary  and  PPAT  X  Tangerang  City  are  null  and  void  or  juridical defects and contrary to law.
Keywords: Cancellation of Notary Deed, Notary, Notary Liability.
How to Site: Penulis pertama (2019). Judul penelitiabn,. Jurnal hukum to-ra , 5 (3), pp xx-xx. DOI.10.33541-XX-0000-00

## Introduction
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  dalam  pembuatan  akta  autentik  sesuai  dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Artinya akta otentik diterbitkan oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang  sah  di  mata  Hukum  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menentukan  secara  tegas  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara hukum. Prinsip negara hukum ialah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “Notaris  berwenang  membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskam oleh  Peraturan  Perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuannya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 1
Maka dari itu seorang Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan tanggung jawab dan peran sebagai notaris harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab Notaris menurut Valerina J.K Kriekhoff ada 3 hal yang harus dipegang oleh seorang Pejabat Umum yaitu:
Dapat dipercaya;
Merupakan Kehormatan;dan
Merupakan Amanah Pejabat Umum. 2
Dengan  demikian  notaris  merupakan  suatu  jabatan  (publik)  yang  mempunyai karakteristik, yaitu : 3
Sebagai  Jabatan  UUJN  merupakan  unifikasi  di  bidang  pengaturan  JabatanNotaris, artinya  satusatunya  aturan  hukum  dalam  bentuk  Undang-Undang  yang  mengatur Jabatan  Notaris di  Indonesia,  sehingga  segala hal  yang  berkaitan  Notaris  di  Indonesia
1 Habib Adjie “ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notari s”, RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 13
2 Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2 .
3 Habib Adjie, op. cit ., hlm. 15-16.
Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan (2021). Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi  Kasus Di Kota Tangerang ) Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354
harus  mengacu  kepada  UUJN.  16  Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang diciptakan  oleh  Negara.  Menempatkan  Notaris  sebagai  Jabatan  merupakan  suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan  fungsi  tertentu  (kewenangan  tertentu)  serta  bersifat  berkesinambungan  sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 4
Notaris mempunyai kewenangan tertentu Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan  harus  ada  aturan  hukumnya  sebagai  batasan  agar  jabatan  dapat  berjalan dengan  baik,  dan  tidak  bertabrakan  dengan  wewenang  jabatan  lainnya.  Dengan demikian  jika  seorang  pejabat  (notaris)  melakukan  suatu  tindakan  diluar  wewenang yang  telah  ditentukan,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
Diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  Pasal  2  UUJN  menentukan  bahwa Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  menteri  yang membidangi  kenotariatan  (Pasal  1  ayat  (14)  UUJN).  Notaris  meskipun  secara administratif  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah,  tidak  berarti  Notaris menjadi  subordinasi  (bawahan)  dari  yang  mengangkatnya,  yaitu  pemerintah.  Dengan demikian, Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  :  1. Bersifat  mandiri  (autonomous); 2.  Tidak  memihak  siapa  pun  (impartial);  3.  Tidak  tergantung  kepada  siapa  pun (independent),  yang  berarti  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain; 5
Tidak  menerima  gaji  atau  pensiun  dari  yang  mengangkatnya;  Notaris  meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun  dari pemerintah. Notaris hanya menerima  honorarium  dari  masyarakat yang telah  dilayaninya  atau  dapat  memberikan  pelayanan  cuma-cuma  untuk  mereka  yang tidak mampu.
Akuntabilitas  atas  pekerjaannya  kepada  masyarakat;  Kehadiran  Notaris  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan  dokumen  hukum  (akta)  otentik dalam  bidang  hukum  perdata,  sehingga  Notaris  mempunyai  tanggung  jawab  untuk melayani  masyarakat.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  (openbaar  ambtenaar)  yang
4 Habib  Adjie  “ Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sebagai  Unifikasi  Hukum  Pengaturan  Notaris ”,  RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 38
5 Herlien  Budiono,  Notaris  dan  Kode  Etiknya,  Upgrading  &  Refreshing  Course  Nasional  Ikatan  Notaris  Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3 .
Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan (2021). Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi  Kasus Di Kota Tangerang ) Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354
berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan  dengan  pekerjaannya  dalam  membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.
Apabila  seorang  notaris  membuat  akta  tidak  sesuai  dengan  Undang-undang  dan dapat  merugikan  pihak  lain,  bahwa  profesinya  sebagai  pejabat  umum  juga  dapat dirugikan. Maka perbuatan melawan hukum seperti ini telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata  yang  berbunyi:  “setiap  orang  yang  melalukan  perbuatan  melanggar hukum diwajibkan untuk megganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”, jadi  notaris  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan akibatnya,  notaris  wajib  membayar  ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  bahkan  apabila ternyata  kebenaran  akan  akta  autentik  yang  dibuat  salah  dimata  hukum  akan dinyatakan  batal  demi  hukum,  dan  akta  dapat  dibatalkan,  serta  notarisnya  dapat diberhentikan secara hormat oleh Pemerintah.
Artikel ini akan membahasa pembatalan akta notariil yang dibuat oleh notaris yang dilakukan  secara  tidak  sah  dan  melawan  hukum,  lokasi  penelitian  adalah  notaris  dan PPAT X di wilayah kota Tangerang, dimana akta notaris yang telah dibuat oleh Notaris dan  PPAT  X  di  Tangerang  awalnya  tidak  ada  masalah  sama  sekali,  akan  tetapi  dalam pelaksanannya permasalah  timbul  ketika  salah  satu pihak merasa  dirugikan,  sehingga menimbulkan  sengketa.  Akibatnya  Notaris/PPAT  X  Kota  tangerang pun  turut  menjadi Tergugat-III pada tahun 2019, Penggugat menyatakan bahwa dialah ahli waris yang sah dimata hukum dari pemilik tanah sengketa ini dengan dibuktikan oleh Surat Kematian Almh  pewaris  No.  469/28-Kel.  Jur.Bar  tanggal  28  Februari  2017  (Bukti  P-1)  jo  Surat Keterangan  Waris  tanggal  9  Maret  2017  (Bukti  P-2),  Notaris/PPAT  Kota  Tangerang telah  bertindak  tidak hati-hati dan  tidak melalukan  uji  tuntas  ( legal  due  diligent ) atas kepemilikan yang sebenarnya.
Oleh  karena  itu,  artikel  akan  membahas  mengenai  bagaimana  seorang  notaris melahirkan  akta  autentik  yang  sah  dan  tidak  berlawan  dengan  hukum,  bagaimana tanggung  jawab  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang  sebagai  pejabat  umum  atas pembatalan akta yang dibuat karena tidak sah dan melawan hukum dan akibat hukum atas  pembatalan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang tidak sah dan melawan hukum.
Bagaimana seorang Notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan  hokum,  Bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang sebagai  Pejabat  Umum  atas  pembatalan  akta  yang  dibuatkan  karena  tidak  sah  dan melawan hokum dan Apakah Akibat Hukum atas Pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang tidak sah dan melawan hokum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif,  ini  merupakan  penelitian  yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum  dan  dapat  berupa  pendapat  para  ahli. Sifat  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  deskriptif  analisis  penelitian  ini diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  sistematis  dan  terperinci  tentang permasalahan yang diteliti. 6
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Analisis  data penelitian  berisi  uraian  tentang  cara-cara  analisis  yang  menggambarkan  bagaimana suatu data di analisis dan apa manfaat data obyek penelitian.

## Discussion

## Notaris Melahirkan Akta Autentik Yang Sah dan Tidak Berlawan Dengan Hukum
Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  yang  disebut  dengan  Pejabat  umum. Sesuai  dengan  pasal  1869  KUHPerdata,  apabila  yang  membuat  pejabat  yang  tidak cakap hukum dan tidak berwenang atau berbentuk cacat, maka pasal ini menjelaskan bahwa “Akta tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau  disebut  juga  akta  otentik,  namun  apabila  akta  itu  mempunyai  nilai  kekuatan dibawah tangan dengan syarat harus ditandatangani para pihak.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta  yang  sejak  semula  dengan  sengaja  secara  resmi  dibuat  untuk  pembuktian. Tujuannya adalah pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. 7 Seorang notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum dengan memilik kekuatan  pembuktian  akta  otentik  yang  sempurna  dan  mengikat.  Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga), yaitu :
Kekuatan  pembuktian  fomal,  ialah  dapat  membuktikan  antara  para  pihak  yang sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tesebut.
Kekuatan  pembuktian  materiil,  ialah  dapat  membuktikan  antar  para  pihak  yang bersangkutan,  bahwa  peristiwa  terserbut  benar  terjadi  sesuai  apa  yang  tercantum dalam akta.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015, hlm.10 .
7 Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, cet 6, 2002, hlm 145 .
Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan (2021). Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi  Kasus Di Kota Tangerang ) Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354
Kekuatan pembuktian luar dan ke luar, ialah dapat membuktikan tidak saja antara para  pihak  yang  bersangkutan  tetapi  terhadap  pihak  ketiga,  bahwa  pada  tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tesebut. 8

## Persyaratan Formil Sahnya Akta Otentik
Syarat sah akta otentik (yang bersifat partai) terbagi menjadi 2 macam yaitu syarat formil dan syarat materiil. 9 Syarat formil dalam melahirkan akta yang sah adalah harus bersifat  kumulatif  bukan  alternatif.  Jadi  semua  syarat  formil  harus  terpenuhi  apabila salah  satu  tidak  terpenuhi  maka  berlawanan  dengan  hukum  dan  cacat  demi  hukum artinya  akta  tersebut dianggap  batal  demi hukum.  Akibatnya  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
Persyaratan formil tersebut adalah sebagai berikut:
Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang.
Dihadiri para pihak yang melahirkan persetujuan kedua belah pihak.
Kedua  belah  pihak  dikenal  atau  dikenalkan  kepada  pejabat,  saksi  biasa  yang memperkenalkan  para  pihak.  Sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (2)  UUJN  yang  berbunyi “Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2  (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah  dan  cakap  melalukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya.” 10
Menyebutkan  identitas  Notaris  (Pejabat)  dan  penghadap  serta  saksi  membawa identitas yang akan dibacakan oleh Notaris di bagian awal akta.
Menyebutkan tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) huruf c UUJN. 11
Notaris  membacakan  akta  di  hadapan  para  penghadap  namun  apabila  ada  salah satu  para  pihak  tidak  mengerti  bahasa  Indonesia  akan  dibacakan  oleh  penerjemah sesusai pasal 40 ayat (1) UUJN. 12
8 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta:Bina Cipta, 1989, hlm.93
9 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.574
10 Indonesia (a), Pasal 39 ayat (2): “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melalukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”
11 Ibid, Pasal 38 ayat (2).

## Ditandatangi semua pihak sesusai Pasal 44 ayat (1) UUJN. 13

## Persyaratan Materiil Akta Otentik
Sedangkan syarat-syarat Materiil sahnya akta yang tidak berlawan dengan hukum adalah sebagai berikut :
Berisi  keterangan  kesepakatan  para  pihak  ,  namun  harus  sesuai  dengan  Undang- Undang  maupun  keterbitan  umum  apabila  akta  notaris  mengandung  isi  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  Undang-Undang  maka  tidak  mempunyai  kekuatan sebagai akta otentik dapat batal demi hukum atau menjadi akta dibawah tangan.
Isi  keterangan  perbuatan  hukum,  menurut  hukum  fungsi  akta  adalah  sebagai pembuktian  perbuatan  atau  hubungan hukum  yang  terjadi di  antara  para pihak yang membuatnya.
Pembuatan akta sengaja dimasudkan sebagai alat bukti. Sesuai sengan Pasal 1867 KUHP  yang  berbunyi  sebagai  berikut  “suatu  akta  dibagi  2  (dua)  antara  lain  akta  di bawah  tangan  ( onderhands )  dan  akta  resmi  (otentik).  Akta  di  bawah  tangan  adalah akta  yang  dibuat  tidak  di  hadapan  pejabat  yang  hukum  atau  notaris.  Akta  ini  dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.” 14
Tanggung  jawab  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang  sebagai  Pejabat  Umum  Atas Pembatalan Akta Yang Dibuat Karena Tidak Sah Dan Melawan Hukum
Tanggung  jawab  adalah  kesedian  dalam  menjalankan  kewajiban  tugas,  meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum. Sebagai seorang Notaris harus memiliki sikap tanggung jawab atas atas yang telah dibuatnya 15 , apabila suatu  saat  terjadi  sengketa  atau  kesalahan  pelanggaraan  atas  akta  yang  dibuatnya maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Apabila Notaris terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya bersalah secara sengaja dan penuh dengan kesadaran  wajib  di  Hukum  dengan  ketentuan  yang  sudah  berlaku.  Namun  Notaris hanya  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  dan  kesalahan  isi  akta  yang  dibuatnya  di hadapan  ole  Para  Pihak  dalam  bentuk  Formal  Akta  Otentik  sesuai  aturan  Undang- Undang.
12 Ibid, Pasal 43.
13 Ibid, Pasal 44 ayat (1).
14 R. Subekti, Hukum Pembuktian, OP. Cit., hlm 20.
15 Sjaifurrahman , Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 173
Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan (2021). Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi  Kasus Di Kota Tangerang ) Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354
Jika  salah  satu  pihak  merasakan  dirugikan  dari  akta  yang  dibuat  oleh  notaris tersebut,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  pembatalan  akta  yang  dibuatnya melawan  hukum  dan  tidak  sah  di  mata  hukum  dapat  mengajukan  gugatan  berupa tuntutan  ganti  rugi  kepada  notaris  yang  berkaitan.  Gugatan  harus  dapat  dibuktikan kebenaran oleh penggugat. Penggugat harus membuktikan dalam aspek lahiriah, aspek formal maupun aspek materiil atas akta Notaris tersebut. 16
Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  dalam  konstuksi  yuridis  adalah  tanggung jawab  perdata  terhadap  kebenaran  materill  oleh  Notaris  terhadap  konstruksi perbuatan  melawan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Perbuatan melawan  hukum  ini  meliputi  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Jadi seorang notaris harus memiliki sikap  netral  dan  tidak  memihak  kepada  salah  satu  pihak  serta  tidak  memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.  Agar  notaris  dapat  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  materiil  suatu akta yang dibuatnya, tidak bertentangan atau keliru dikemudian hari.
Tanggung jawab Notaris dan PPAT X Kota Tangerang
Tanggung jawab Notaris dan PPAT X Kota Tangerang secara perdata
Sebagaimana  UUJN  (Undang-Undang  Jabatan  Notaris),  maka  Notaris  dan  PPAT  X Kota Tangerang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran atas data materiil suatu akta yang dibuat olehnya.
Tanggung jawab Notaris dan PPAT X Kota Tangerang secara pidana
Apabila  notaris  membuat  surat  palsu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  263  ayat (1),(2)  KUHP,  melakukan  pemalsuan  (Pasal  264  KUHP),  menyuruh  mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP), dan membantu membuat surat palsu  atau  yang  dipalsukan  (Pasal  56  ayat  (1)  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP).  Apabila keadaanya  sadar  maka  ada  unsur  kesalaham  dari  pelaku  tindak  pidana  yaitu kesengajaan  ( opzet )  dan  berhati-hati  ( culpa ),  dapat  diberikan  sanski  berupa  teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat. 17
Tanggung jawab Notaris dan PPAT X Kota Tangerang secara administratif Undang- Undang Jabatan Notaris sangat berkaitan dengan Peraturan Jabatan PPAT dengan kode etik  profesinya.  Apabila  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang  melanggar  aturan  UUJN
16 Habib Adjie, KarakterYuridisAktaNotaris_IndonesiaNotaryCommunity.htm
17 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.65
maka sanksi administratifnya yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Dalam  Pasal  85  UUJN  diatur mengenai sanksi bagi Notaris diantarnya adalah :
Teguran lisan;
Teguran tertulis;
Pemberhentian sementara;
Pemberhentian dengan hormat;dan
Pemberhentian dengan tidak hormat. 18

## Akibat  Hukum  atas Pembatalan akta autentik  yang  dibuat  oleh Notaris  dan  PPAT  X Kota Tangerang tidak sah dan melawan hukum
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata artinya adalah perbuatan melanggar hukum yang melawan  hukum  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. 19 Adanya hubungan  kausal  atau  hubungan  sebab  akibat,  artinya  adalah  kerugian  yang  diderita yang  timbul  akibat  perbuatan  hukum  yang  dilalukan  oleh  Notaris  dan  PPAT  X  Kota Tangerang. 20
Pasal  10  ayat  (3)  “yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  berat  oleh  PPAT  adalah: memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau  konflik  pertanahan,  dengan  demikian  Notaris  dan  PPAT  X  Kota  Tangerang  telah menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak,  bahwa  perbuatan  Notaris  dan  PPAT  X Kota  Tangerang  ini  adalah  melakukan  baliknama  sertipikat  objek  sengketa  atas nama orang lain tidak sesuai dengan nama pemilik sesungguhnya.
Jadi  asetnya  telah  dikuasai  dan  dialihkan  secara  melawan  hukum  dan  tanpa  hak, dan oleh karennya harus dihukum mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 1365.
Pengadilan  pun  memutuskan  semua  dokumen  akta-akta  batal  demi  hukum  atau setidak-tidaknya cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum Akta Jual Beli sebagai berikut : Akta Jual Beli No. 39 Tahun 2016; Akta Jual Beli No. 40 Tahun 2016; Akta Jual Beli No. 41 Tahun 2016; Akta Jual Beli No. 42 Tahun 2016; Akta Jual Beli No. 43 Tahun 2016; Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2016; dan Akta Jual Beli No. 45 Tahun 2016.
18 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , Op.Cit, hlm.114-116
19 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.1-3
20 Riduan Syahrani, 1998, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, hlm.281 .
Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan (2021). Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi  Kasus Di Kota Tangerang ) Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354
Demikian  pula  batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang  sebagai  berikut  :  APHT  No.  1297/2016  tanggal  16  November  2016;  APHT No. 1298/2016 tanggal 16 November 2016; APHT No. 1299/2016 tanggal 16 November 2016; APHT No. 1300/2016 tanggal 16 November 2016 ; APHT No. 1301/2016 tanggal 16  November  2016;  APHT  No.  1302/2016  tanggal  16  November  2016  dan  APHT  No. 1303/2016 tanggal 16 November 2016; 21
Majelis  Hakim  juga  menyatakan  para  penggugat  adalah  pemilik  sah  satu-satunya objek sengketa, kemudian hak dan kuasa diberikan oleh ahli waris yang sesungguhnya untuk bertindak dalam mengurus baliknama tanah objek sengketa menjadi atas nama para pengguggat.
Akibat hukum perbuatan Notaris dan PPAT X di Tangerang yang membuat Akta Jual Beli  objek  sengketa  dan  mengurus  balik  nama  ke  Kantor  Pertanahanakn  Kabupaten Tangerang adalah perbuatan yang tidak cermat, sekaligus melanggar kode etik selaku PPAT  karena  sekalipun  Notaris  dan  PPAT  ini  hanyalah  pihak  yang  mengambil  figur almh.  Herlyn  Mahdiani,  namun  perbuatan  Notaris  dan  PPAT  ini  tidak  melakukan penolakan  atau  setidak-tidaknya  penangguhan/pencegahan  dalam  pembuatan  AJK Objek  Sengketa.  Terlebih  lagi  tidak  hati-hati  dalam  memeriksa  identitas  para  pihak yang  sebenarnya  untuk  menyakinkan  dirinya  apakah  pihak  yang  membuatnya  benar- benar seseorang yang memiliki dan atas nama pemilik aslinya.
Seharusnya  selaku  PPAT  wajib  melakukan  penelitian  dan  pengecekan  terlebih dahulu  atas  kepemilikan  tanah  objek  sengketa.  Perbuatan  ini  termasuk  suatu pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan penjelasannya dalam PP No 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Conclusion
Seorang  Notaris  yang  melahirkan  Akta  Autentik  yang  sah  dan  tidak  berlawan dengan hukum, maka akta yang dibuatnya memiliki kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang sempurna dan mengikat.
Seorang  Notaris  harus  memiliki  sikap  tanggung  jawab  atas  atas  yang  telah dibuatnya, apabila suatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaraan atas akta yang dibuatnya maka notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya.
21 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Tng
Apabila Notaris terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, secara sengaja dan penuh dengan  kesadaran  wajib  di  hukum  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun Notaris hanya bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuatnya di  hadapan  ole  Para  Pihak  dalam  bentuk  Formal  Akta  Otentik  sesuai  aturan  Undang- Undang.
Akibat  hukum  bagi  Notaris/PPAT  terhadap  akta  yang  dibatalkannya  oleh Pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  85  diatur  mengenai  sanksi  bagi  notaris  diantarnya adalah  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian dengan  hormat,  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (3) UUJN.

## Saran
Adanya  bukti  otentik  bukanlah  satu-satunya  fakta  hukum  dalam  perkara,  jadi sebagai  Pejabat  Umum  Notaris  harus  menjalankan  tugasnya  dengan  sangat  teliti dengan  sesuai  dengan  pedoman  aturan-aturan  peraturan  Undang-Undang  yang  telah dibuat  oleh  Pemerintah.  Dengan  menjunjunh  harkat  dan  martabat  sumpah  dan organisasi  Notaris  sebelum  menjadi  seorang  pejabat  umum  dalam  melayani masyarakat  umum.  Tetap  hati-hati  dan  waspada  atas  sebuah  tanggung  jawab  dan tugas  agar  dikemudian  hati  akta  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  dalam  melalukan perbuatan huukum.
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Umum Notaris dan PPAT agar  lebih  menghindari  terjadinya  kerugian  oleh  para  pihak  yang  ingin  membuat produk  akta,  denagan  melalukan  uji  tuntas  (legal  due  diligent)  agar  lebih  waspada dalam melaluka perbuatan hukum karena apabila suata saat terjadi sengketa akta yang dibuat bisa menjadi alat bukti yang kuat di mata hukum.

## References
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Buku
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed-3,  Jakarta:  Balai Pustaka, Cet-3, 2005
Habib  Adjie, Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sebagai  Unifikasi  Hukum
Pengaturan Notaris , RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005
Herziene Indonesich Reglement (H.I.R).
Herlien  Budiono, Notaris  dan  Kode  Etiknya,  Upgrading  &  Refreshing  Course  Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007 (Media Massa).
Kristi  Poerwandari, Pendekatan  Kualitatif  dalam  Penelitian  Perilaku  Manusia, Depok: LPSP3 FP UI, 2005.
Lumban Tobing, G.H.S. 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
R.  Subekti.  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang    Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek). , Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24,
2005.
Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer ,  PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2005
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Riduan Syahrani, 1998, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni
Sjaifurrahman,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,
Bandung: Mandar Maju.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Liberty,  Yogyakarta,  cet  6,
2002
Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 2007
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Refika Aditama, Bandung,
2011
Jurnal Hukum tora: 7(3): 340-354

## Tesis dan Jurnal Ilmiah
Jenifer  Maria  (2020).  “Pembatalan  Akta  Notariil  Oleh  Notaris”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan, Vol.4.  No.4  November  2020,  Magister  Kenotariatan,  Universitas
Surabaya. http://repository.ubaya.ac.id/38676/1/Jenifer%20Maria_Pembatalan%2 0Akta%20Notariil%20Oleh%20Notaris.pdf
Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra (2021), “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, Vol.  6,  No.  7  Juli  2021,  Universitas Tarumanagara. https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax- literate/article/view/3543/2287
Lidya  Christina  Wardhani,  S.H,  (2017),  “Tanggung  Jawab  Notaris/Ppat  Terhadap  Akta  Yang Dibatalkan  Oleh  Pengadilan”,  Tesis  Magister  Kenotariatan  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8969/Lidya%20CW%2 0MKn%20UII.pdf?sequence=1&isAllowed=y ,  Diakses  pada  hari  Sabtu,  11  September
2021 Pukul 18.40 WIB
Ire Tanari Perangin Angin, (2017), “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat  Dihadapannya  (Studi  Notaris  Di  Kecamatan  Desa  Baru  Deli  Serdang)”,  Tesis
universitas Sumatera Utara Medan,
https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/519/130200538.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y . Diakses pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 18:30 WIB
JUSMAN, Andi Auliya, Sigid Riyanto, S.H., M.Si (2009), “Analisis Yuridis Pembatalan Akta
Notaris”, Tesis Universitas Gadjah Mada, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/42809 . Diakses pada hari
Selasa, 17 Agustus 2021 pukul 18:30 WIB
Lupita  Maxellia(2013),  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kebatalan  Dan  Pembatalan  Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
https://media.neliti.com/media/publications/26563-ID-tinjauan-yuridis-tentang- kebatalan-dan-pembatalan-akta-notaris-dalam-prespektif.pdf .  Diakses  pada  hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 23.46  WIB
Ashinta  Sekar  Bidari,  SH,  MH.,  “Kajian  Hukum  Pembatalan  Suatu  Akta  Otentik  Sebagai Legal  Cover  Para  Pihak  Terkait  Dengan  Syarat  Sahnya  Suatu  Perjanjian”, Fakultas
Hukum-Universitas
Surakarta,
https://media.neliti.com/media/publications/163569-ID-none.pdf .  Diakses  pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 23.46  WIB
Cipto Soenaryo1 (2020), “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik  Sesuai  dengan  Moral  Etika  Profesi  dan  Undang-Undang”,  Tesis  Magister Universitas  Sumatera  Utara, https://mkn.usu.ac.id/images/8.pdf .  Diakses  pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 23.48 WIB
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Tng