Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/
Institut Pemerintahan dalam Negeri srihartatiipdn@gmail.com Received: November 11, 2020 Revised:  November 30, 2020 Accepted: December 15, 2020 Available Online: December 30, 2020

## PENERAPAN MODEL NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
Sri Hartati Institut Pemerintahan Dalam Negeri srihartatiipdn@gmail.com

## ABSTRAK
Reformasi  politik  dan  pemerintahan  tahun  1998  yang  diharapkan  sejalan    dengan reformasi  birokrasi  pemerintahan  belum  terwujud,  diindikasikan  dengan  pelayanan  publik (public  service) belum  optimal,  kinerja  ASN  masih  rendah,  kasus  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  masih  menjadi  penyakit  kronis  baik  dikalangan  eksekutif  maupun  legislatif bahkan  sudah  merambah  sampai  ke  level  pemerintahan  terdepan  yakni  desa.  Berdasarkan  data Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tahun  2020,  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia menempati  posisi  85  dari  180  Negara,  Sementara  di  tingkat  ASEAN,  posisi  Indonesia menempati posisi keempat, masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kondisi ini  menunjukkan    birokrasi    di  Indonesia  belum  dapat  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  paradigma  birokrasi,  pelaksanaan reformasi  birokrasi  dan  bagaimana  upaya  penerapan New  Public  Management (NPM)  dalam reformasi birokrasi di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menganalisis bagaimana paradigama birokrasi, pelaksanaan agenda Reformasi  Birokrasi  dan  penerapan    NPM  di  di  Indonesia.      Data  penelitian    dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumentasi  dan  observasi.Teknik  analisis  data  dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perjalanan sejarah birokrasi di Indonesia mulai zaman kerajaan, masa kolonial, “Orde Lama dan Orde Baru, tidak dirancang untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,akan  tetapi  sepenuhnya  mengabdi  pada  kepentingan  kekuasaan” pada masanya. Meskipun berbagai regulasi Reformasi Birokrasi diterbitkan, akan tetapi samapi fase ketiga good governance belum terwujud. Penerapan konsep NPM  di Indonesia belum dapat diterapkan  oleh  seluruh  lembaga/Instansi  Pemerintah.  Berbagai  kendala  yang  dihadapi  antara lain:  perekonomian  didominasi  perusahaan  asing,privatisasi  terkendala  kondisi  market  yang belum  cukup  stabil,  korupsi  meningkat,  sistem  kontrak  memicu  korupsi  dan  politisasi  dan struktur kelembagaan pemerintah yang miskin fungsi kaya struktur.
Kata Kunci : New Public Management ,  Birokrasi, Reformasi Birokrasi

## ABSTRACT
Political  and  government  reforms  in  1998  which  are  expected  to  be  in  line  with government bureaucratic reforms have not yet been realized, it is indicated that public service is not  optimal,  ASN  performance  is  still  low,  cases  of  corruption,  collusion  and  nepotism  (KKN) are  still  a  chronic  disease  both  among  the  executive  and  legislative  branches.  it  has  even penetrated  to  the  foremost  level  of  government,  namely  the  village.  Based  on  data  from  the
Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  2020,  Indonesia's  Corruption  Perception  Index ranks  85  out  of  180  countries,  while  at  the  ASEAN  level,  Indonesia's  position  is  in  fourth position, still below Singapore, Brunei Darussalam and Malaysia. This condition shows that the bureaucracy  in  Indonesia  has  not  been  able  to  create  good  governance.  This  study  aims  to describe  the  bureaucratic  paradigm,  the  implementation  of  bureaucratic  reform  and  how  the efforts to implement New Public Management (NPM) in bureaucratic reform in Indonesia.
This study used a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. This research  analyzes  how  the  bureaucratic  paradigm,  the  implementation  of  the  Bureaucratic Reform  agenda  and  the  application  of  NPM  in  Indonesia.  The  research  data  were  collected using  documentation  and  observation  study  techniques.  Data  analysis  techniques  were  carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results show that from the history of the bureaucracy in Indonesia, starting from the kingdom  era,  colonial  period,  the  Old  Order  and  the  New  Order,  it  was  never  designed  to provide services to the community, but the bureaucracy fully served the interests of power in its time.  Even though  various  regulations  on  Bureaucratic  Reform  were issued,  but  until the third phase  of  good  governance  has  not  been  realized.  The  application  of  the  NPM  concept  in Indonesia  has  not  been  implemented  by all  government  agencies  /  agencies.  Various  obstacles faced include: the economy is dominated by foreign companies, privatization is constrained by unstable market conditions, increased corruption, the contract system has triggered corruption and politicization and the government institutional structure is poor in structure-rich functions.
Keywords: New Public Management, Bureaucracy, Bureaucracy Reform

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  baik  buruknya  penyelenggaraan  pemerintahan terletak  pada  birokrasi.Baik  buruknya  birokrasi  sangat  tergantung  dari  kualitas  Sumber  Daya Manusia aparaturnya, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).
Good  Governance merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  melalui  tiga  domain  sebagai  pilarnya  yakni  aparatur  pemerintah,  dunia  usaha (corporate) dan masyarakat (society). Sinergitas dan keselarasan perlu dibangun antara tiga pilar ini, agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.(Sumaryadi, 2016:13).
Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, dibutuhkan sumber daya dan sumber daya paling  penting  diantara  sumber  daya  yang  ada  adalah  sumber  daya  manusia   (Hariandja  (2002 :2).  ASN  sebagai  SDM  sektor  publik  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  antara  lain memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  Reformasi  Birokrasi  dibutuhkan  aparatur  yang  memiliki  kualifikasi    baik skill maupun knowledge dalam  mendukung  tugasnya,  memiliki  kompetensi  yang  baik  di  bidangnya serta  berperilaku  sesuai  profesinya  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  norma  hukum, nilai,  budaya  yang  berlaku  secara  umum  dan  agama  yang  dianutnya.Sebagai  penyelenggara negara dan pemerintahan, Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab terhadap atas kebijakan atau
keputusan  strategis  yang  diambilnya  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Disisi  lain,  akuntabilitas  kinerjaperlu  terus  ditingkatkan  kualitasnya  sebagialat  kontrol  kinerja agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun  demikian  reformasi  diharapkan  dapat  mempercepat  terwujudnya good governance yang  ditunjukkan  dengan  “  kejelasanvisi  organisasi,  efektif  dan  efesien  bekerja, pengambilan  keputusan  transparan  serta  akuntabel  dalam  tindakan  dan  keputusan.”    (Endralin, 1997),  hingga  saat  ini  belum  menunjukkan  perkembangan  siqnifikan,      Harapan  reformasi reformasi  politik  dan  pemerintahan  tahun  1998akan mereformasi  birokrasi  pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Indikasi  belum  terwujudnya  reformasi  birokrasi  terlihat  dalam  sistem  tata  kelola pemerintahan  belum  berjalan  secara  baik,  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan public (public  service) masih  relatif  rendah,  tercatat  sepanjang  tahun  2019  Ombudsman menerima  11.087    pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik,  meningkat  dari  tahun  2018 yakni  10.985  aduan.  Pemerintah  daerah  menjadi  instansi  terbesar  yang  diadukan  msyarakat, yakni  41,03  %,  disusul  Kepolisian  sebesar  13,84  %,  dan  Kementerian  9,87%  “(Catatan  Akhir Tahun  Ombudsman,  publikasi  ke  media  17  Desember  2019) .” Hasil  survey  Ombudsman  tahun 2019 tercatat 17.717 total pelayanan, dan 2.366 unit layanan secara serentak dilaksanakan pada “4  Kementerian,  3  Lembaga,  6  Provinsi,  36  pemerintah  kota  dan  215  pemerintah kabupatendengan  menggunakan  indikator  yang  diolah  berdasarkan  pasal  21 “UU  No.  25  tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,”menunjukkan  di provinsi nilai kepatuhan rendah (zona merah) sebesar 16,67%%, sedangkan di kabupaten/kotalebih tinggi yakni26,51%. “( https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-2020, diunduh 24 November 2020).”
Kinerja  ASN  masih  rendah,  kasus  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  masih  tinggi,  ibarat penyakit sudah kronis dikalangan eksekutif maupun legislatif, bahkan sudah merambah sampai ke level pemerintahan terdepan yakni desa.
Menurut  penelitian Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  dalam  5  tahun  ke  belakang terjadi  penurunan  kasus  maupun  tersangka  korupsi.  Tercatat  ada  576  perkara  yang  disidik  di tahun 2017, kemudian angka ini turun  menjadi 454 kasus pada tahun 2018 dan turun hingga 271 kasus  pada  2019.  “(https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35553253/icw--penindakan- kasus-korupsi-tahun-2019-turun-drastis,”  diunduh  Senin,  20  Juli  2020).  Data  pada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tahun  2020,  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia (Corruption Perception  Index-CPI) menempati  posisi  85  dari  180  Negara  dengan  capaian  poin  40,  masih
dibawah  rata-rata  CPI  dunia  sebesar  43  poin  .  Sementara  di  tingkat  ASEAN,  posisi  Indonesia menempati posisi keempat, masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.
“( https://harispito.wordpress.com/2017/01/05/47/, “diunduh Senin, 24 Nov 2020).
Menurut  Sumaryadi  (2016:1)  “Kurangnya  komitmen  pemerintah    dalam  mereformasi birokrasi  dan  buruknya  mentalitas  birokrasi  kita  tidak  terlepas  dari  warisan  mentalitas  dan budaya rente  yang  sudah ditanamkan dan dijalankan sejak masa birokrasi kolonial,”. Birokrasi lebih  ingin  dilayani  daripada  melayani.  Disamping  itu  sistem    pengelolaan  SDM  aparaturjuga belum berjalan dengan secara baik. Sebagai contoh dalam proses rekruitmen (pengadaan) CPNS sudah cukup transparan dan akuntabel dengan “Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem”  CAT (Computer  Assisted  Tes) ,akan  tetapi  praktik  pencaloan  penerimaan  CPNS  masih terjadi  diberbagai  daerah. “ (https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/18/123000826/benarkah- rekrutmen-cpns-sudah-berjalan-transparan,” diunduh Senin,24 Nov 2020).
Dari  aspek  Pengembangan  pegawai,  pendidikan  dan  pelatihan  nyatanya  belum  cukup mampu  meningkatkan  kinerja  pegawai  secara  siqnifikan.  Dalam  promosi  jabatan,  meskipun sudah  menggunakan  sistem open  bidding pada  promosi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi,  namun  pada kenyataannya  masih  terjadi  persoalan  terkait  transparasi,  mekanisme  hingga  penetapan  sebagai pejabat.  Muatan  politis  dalam  penetapan  pejabat  Pimpinan  Tinggi  belum  sepenuhnya  dapat dihapuskan.“(https://www.pasundanekspres.co/jabar/subang/tahapan-open-bidding-bumd- dinilai-tidak-sesuai/,” diunduh Senin, 24 November 2020)
Membangun  birokrasi  yang  efektif  tidak  lepas  dari    peran  Manajemen  Sumber  Daya Manusianya (MSDM). Pada sektor privat, MSDM berfungsi lebih efektif dibandingkan dengan di sektor publik sebagai “Sumber kekuatan   bagi perusahaan  agar unggul  berkompetisi di era global  ini.”Stroh  &  Caligiuri  (1998).  Sedangkan  pada  organisasi  sektor  publik,  efektifitas organisasi  terhambat  oleh  budaya  organisasi  yang  lamban  merespon  perubahan  dan  tuntutan perkembangan  teknologi,  cenderung  nyaman  dan  mempertahan  dengan  pola-polalama (mempertahankan status quo )dan iklim organisasi yang tidak kondusif serta nilai-nilai manajerial yang sudah usang (Wallace et al ,1999) .
Hingga saat ini birokrasi belum lepas dari label burukseperti : tidak efesien, tidak efektif, kurang inivatif, kurang kreatif, tidak pernah untung selalu merugi, kualitas SDM rendah dan lain sebagainya.  Buruknya  birokrasi  atau  organisasi  publik,  kemudian  memunculkan  ketidakpuasan masyarakat dan menylut aksi berupa kritik yang deras dan pedas dari masyarakat.Hal inilah yang kemudian  melatarbelakangi  gerakan  untuk  mereformasi  manajemen  sektor  publik,  diantaranya
lahir  konsep New  Public  Management (NPM)  pada  tahun  1991.  NPM  merupakan  konsep mengimitasi  manajemen  di  sektor  swasta  kedalam  manajemen  sektor  publik  agar  terwujud kinerja  pemerintahan  yang  efektif  dan  efesien  sehingga  dapat  mencapai    kesejahteraan masyarakat ( welfare society ).Untuk itu  tulisan ini mencoba mendeskripsikan :
a. Bagaimanaparadigma birokrasi pemerintahan di Indonesia?
b. Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia?
c. Bagaimana  upayapenerapan New Public Management (NPM) dalam reformasi birokrasi di Indonesia?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
a. Birokrasi
Birokrasi diperkenalkan pertama kali oleh psiokrat Perancis Vincent de Goumay(Albrow,1989:1). Birokrasi sejak awal telah diposisikan sebagai lembaga yang berada di atas  masyarakat,  yang  diberikan  kewenangan  menjalankan    tugas-tugas  negara  dalam  berbagai unit  organisasi  pemerintahan  disemua  level  pemerintahan  mulai  dari  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  (provinsi,  kabupaten/kota),  bahkan  hingga  ke  level  pemerintahan  terendah dan  terdepan  yakni  desa  dan  kelurahan  (Setiawan,  dalam  Sumaryadi  2016:36).  Birokrasi dipergunakan  pemerintahan  modern  untuk  melaksanakan  tugasnya  yang  bersifat  spesialis (Morstein, 1957:20). Birokrasi juga  “sistematis mengkoordinir pekerjaan orang banyak”. (Blau dan  Paige,  dalam  Tjokroamidjojo,1978:71).“Birokrasi  mempunyai  misi  suci,  yaitu  untuk melayani,  memberdayakan  dan  mensejahterakan  rakyatnya”(Sumaryadi,  2016:44).,Birokrasi sebagai  penghubung  diibaratkan  sebagaijembatan  yang  akan  dapat  menghubungkan  negara  dan rakyatnya. Birokrasi sebagai kelas  yang  dominan (pemerintah), menggunakan instrument untuk mendominasi  kelas-kelas  sosial  lainnya  yang  dipergunakan  oleh  kelas  yang  dominan (pemerintah) untuk melaksanakan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya (HegeldalamThoha,2005:22).
Dengan  demikian,  dapat  birokrasi    bermakna  sebagai    pelaksana  pemerintahan  yang diberikan  atau  memiliki  otoritas  mengatur  dan  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan, disamping itu birokrasi juga bermakna tatanan dalam menjalankan pemerintahan.

## b. Reformasi Birokrasi
Reformasi  merupakan  suatu  upaya  menata  kembali  segala  praktik  penyelenggaraan Negara yang sudah tidak sesuai atau sejalan dengan tata kehidupan dan kepentingan masyarakat
dari  aspek  pemerintahan,    politik,  ekonomi  dan  budaya  (Widjaja  dalam  Ainur  Rafiq dkk2018:22).  “Perubahan  pada  aspek  struktur,  tingkah  laku,  dan  keberadaan  atau  kebiasaan” Khan (1981), “Aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya  manusia  aparatur.”  (Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi https://www.menpan.go.id/site/, diunduh 20 Juli 2020). Dengan demikian reformasi bukan hanya terkait  penataan  prosedur  dan  struktur  akan  tetapi  juga  mengubah  tingkah  laku  lama  menjadi lebih baik.
Berbeda  dengan  pendapat  sebelumnya,  Sedarmayanti  (2009:72)  tidak  secara  spesifik menyebutkan  reformasi  sebagai  upaya  perubahan,  akan  tetapi  upaya  peningkatan  melalui berbagai cara, dengan tujuan efektifitas, efesien, dan akuntabilitas. Artinya sepanjang ada upaya untuk melakukan peningkatan dengan tujuan memperbaiki keadaan sebelumnya di dalam suatu organisasi, maka hal tersebut dikategorikan melakukan  reformasi.

## c. New Public Management (NPM)
Pada  dasarnya  para  teoretis  mengembangkan  Model  NPM  ( New  Public  Management ), sebagai upaya mengatasi keresahan akan berbagai persoalan yang dihadapi dalam birokrasi yang cenderung buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan antara lain oleh  pola  kerja  yang  masih  tradisional,  telah  usang  sehingga  tidak  mampu  mengakomodir perubahanlingkungan yang begitu cepat. Model NPM menawarkan suatu pendekatan manajerial yang adaptif terhadap berbagai perubahan sehingga berbagai pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhi sesuai harapan.
Hood (1991:3-19) menawarkan pendekatan perubahan internal di dalam tubuh organisasi “ Hands-on professional management, explicit standards and measures of performance, greater emphasis on output control, disaggregation of units, greater competition, private sector styles of management,  and  discipline  and  parsimony  in  resource  utilization. ”Beberapa aspek  yang perlu dirubah  yakni  “Manajemen;  Standar  kinerja;  Pengendalian  output  dan  outcome;    Pemecahan unit-unit  kerja;  Menciptakan  persaingan;  Pengadopsian  gaya  manajemen  disektor  bisnis; Disiplin dan penghematan atas penggunaan sumber daya.”
Meskipun  para  teoretis  menggunakan  istilah  yang  berbeda  dalam  pendekatan  model NPM, yakni managerialism istilah yang digunakan Pollitt,  “ market based public administration istilah Lan dan Rosenbloom atau entrepreneurial government istilah Osbone dan Gebler,”akan tetapi  pada  intinya  sama  melakukan  perubahan  terhadap  birokrasi      pola  atau  gaya  lama  yang tidak adaptif dengan perubahan seningga menimbulkan inefesiensi, in efektivitas, boros, merugi,
kurang  inovatif  dan  SDM  yang  rendah  kepada    model  baru    mengadopsi  pola  pada  organisasi privat (privatisasi).

## III. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.(Lincoln dan Gubadalam Afrizal, 2016).
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  studi  dokumentasi  dan  observasi.Analisis  data penelitian,  menggunakan  model  interaktif  yang  dikemukan  oleh  Miles  dan  Huberman,  berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.(Miles , M.B, 1992).

## IV. PEMBAHASAN

## 4.1. Paradigma Birokrasi di Indonesia
Wajah  birokrasi  pemerintahan  di  Indonesia  saat  ini  tidak  terlepas  dari  sejarah perkembangannya  sejak  zaman  kerajaan  atau  kesultanan.  Pada  masa  itu  birokrasi  (pejabat kerajaan)  berjalan  atas  dasar    perintah  atau  petunjuk    sang  raja  atau  sultan.  Segala  aktivitas birokrasi masa itu ditujukan untuk melayani sang raja bukan rakyat.
Pada  masa  penjajahan  kolonial  Belanda,  birokrasi  (para  pejabat  pribumi  yang ditunjuk/diangkat oleh kolonial Belanda) bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sebagai kaki tangan penjajah, mendapat wewenang untuk  melakukan tugas-tugas demi kepentingan penjajah antara lain:menarik upeti (pajak) kepada rakyat  untuk kepentingan penjajah bukan untuk rakyat, mengawasi kerja paksa dan lain sebagainya.
Setelah Indonsesia merdeka, bentuk Negara berubah dari NKRI berdasarkan UUD 1945 menjadi  Republik  Indonesia  Serikat  berdasarkan  UUDS  1950.  Pada  masa  ini,  birokrasi  dapat diklasifikasikan  kedalam  dua  golongan,  yakni  pegawai  RI  yang  telah  berjasaikut  berjuang mempertahankan  RI,sayangnya  keahlian  dan  pengalaman  kelompok  ini  kurang  memadai. Kelompok kedua adalah para pegawai yang bekerja pada Pemerintah Belanda.Mereka dianggap cukup cakap dan memiliki keahlian, namun karena bekerja pada Pemerintah Belanda, dianggap sebagai  kelompok  yang  menghianati  bangsa  dan  negara  RI  (Menpan,  1995  &  Dwiyanto dkk,2002, dalam Sumaryadi 2016:73)
Antara tahun 1950-1959 pemerintahan berbentuk parlementer dan berganti-ganti kabinet, hal ini menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik.Dengan  faham politik yang kita  kenal  NASAKOM  (Nasionalis,  Agama  dan  Komunis)  ,  membuat  penempatan  dan perekruitan  pejabat  dalam  struktur  birokrasi  harus  diisi  oleh  orang  dari  partai  yang  berkuasa. Dampaknya  birokrasi  menjadi  tidak  profesional  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya,  program- proram  tidak  sepenuhnya  dapat  dijalankan  karena  pejabat  selalu  berganti-ganti  sesuai  partai
pemenang  pemilu.  Pada  orde  ini,  sistem  merit    belum  menjadi  dasar  pengangkatan  dan penempatan pegawai. Pengangkatan dan penempatan pegawai masih didasarkan loyalitas kepada partai.  Konflik  internal  kerap  terjadi  dalam  suatu  instansi,  saling  curiga  antar  pegawai  yang berbeda  partai.  Akibatnya  konsentrasi  birokrasi  bukan  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pelayan  masyarakat,  akantetapi energi  habis  dicurahkan  pada  kepentingan  politik baik  individu maupun kelompok.
Puncak  dari  konflik  politik  Orde  Lama  terjadi  dengan  meletusnya  G-30-S/PKI  1965. Momentum  politik  ini  ditandai  dengan  lahirnya  Supersemar  1966,  yang  merupakan  awal  mula birokrasi  pemerintah  steril  dari  pengaruh kepentingan  parpol.Pemerintah  Orde  Baru  melakukan penataan  birokrasi  baik  dari  aspek  struktur  organisasi  maupun  SDM.Berbagai  pelatihan dilakukan  untuk  meningkatkan  profesionalitas  pegawai.(Dwiyanto,  dkk  dalam  Sumaryadi 2016:74).
Birokrasi  pada  masa  Orde  Baru  memegang  peran  sentraldalam  segala  aspek  kehidupan masyarakat  meliputi  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Hampir  disetiap  aspek  kehidupan, pemerintah  ikut  campur  tangan  atau  terlibat  dalam  mengaturnya.(Mas’oed,  1994  dan  Imawan, 1997 dalam Sumaryadi 2016 :75).
Kebijakan  reformasi  birokrasi  Orba  lebih  diarahkan  untuk  memenuhi  kepentingan pemerintah  pusat  antara  lain:  mengalihkan  wewenang  administratif  kepada  pejabat  eselon atas,keputusan  yang  diambil  lebih  mengutamakan  keinginan    pimpinan  di  tingkat pusat,sertamelakukan  perluasan  kewenangan  pemerintah  pusat  guna  konsolidasi  pengendalian pemerintah daerah.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara  (GBHN),  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita)  dan  Angaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)setiap  tahun  yang  disusun  secara  terperinci.  Berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  ini  memicu  pemusatan  pengalokasian  sumber  daya  dan terjadinya  mobilisasi  sistem,    hal  ini  membuat  terbatasnya  ruang  gerak    pemerintah  daerah sehinggasulit berkreasi dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.(Dwiyanto, dkk dalam Sumaryadi , 2016: 75-76).
Sentralisasi  yang  dilakukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pada masa  orde baru, akhirnya  memunculkan  stigma  begitu  panjang  dan  berbelit-belitnya  rantai  birokrasi  yang  mesti dilalui  oleh  masyarakat  jika    membutuhkan  pelayanan.  Birokrasi  pada  orde  baru,  lebih menampilkan sosok sebagai abdi negara daripada  abdi masyarakat.
Mencermati  perjalanan  sejarah  birokrasi  di  Indonesia  dapat  disimpulkan  bahwa  sejak awal birokrasitidak pernah dirancang sebagai pelayanan masyarakat,akan tetapi mengabdi untuk kepentinganpenguasa pada masanya.
Sejak  awal  pertumbuhannya,  birokrasi  hanya  diperkenalkan  pada  nilai-nilai  kepatuhan pada  raja/sultan  dan  atasan  bukan  untuk  kepentingan  publik,  dengan  ciri  mental  selalu  “minta petunjuk”  dan    “memberi  petunjuk”.  Hal  tersebut  membuat  birokrasi  hadir  sebagai  sosok penguasa  yang  harus  dilayani  bukan  melayani,  alhasil  kualitas  pelayanan  publik  jauh  dari kepentingan  masyarakat.  Hal  inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  patologi  birokrasi  yang  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Budaya memberi upeti pada masa kerajaan/kesultanan, nyatanya  menjadi budaya  hingga  saat  ini  sebagai  “uang  pelicin”    agar  memperoleh  berbagi  keistimewaan  ketika berurusan dengan birokrasi pemerintah.
Birokrasi juga menjadi  kurang inovasi dan kurang kreatif. Birokrasi lebih pada lembaga yang melakukan pengawasan publik, bukan lembaga yang diawasi publik.

## 4.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia
Reformasi  politik  telah  terjadi  kurang  lebih  22  tahun,  dimana  pada  saat  itu  (1998) gerakan  reformasi  berhasil  menjatuhkan  rezim  Orde  Baru  dibawah  kepemimpinan  Presiden Soeharto.Harapan  para  tokoh  reformis  yakni  terjadinya  perubahan  kearah  yang  lebih  baik disegala  aspek  kehidupan  bangsa  terutama  mengikis  habis  tindakan  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  nyatanyabelum  sepenuhnya  terwujud.Praktik  KKN  di  dalam  tubuh birokrasi  belum  dapat  dihapuskan,  bahkan  semakin  merajalela,  bahkan  sampai  ke  hampir semua  komponen  masyarakat  baik  di  sektor  publik  maupun  privat,  kelompok  dan perseorangan,  dari  level  pemerintahan  tertinggi  hingga  terendah,  bahkan  ke  lembaga- lembaga penegak hukum tidak luput dari parktik KKN ini.
Pelayanan  publik  yang  efektif,  efesien, transparan  serta  akuntabel  nampaknya  belum bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  jangka  pendek.Perubahan    siqnifikan  belum  bisa direalisasikan oleh eksekutif maupun legislatif. Kinerja pemerintahan masih terkesan lamban dalam  merespon  perubahan,  pola-pola    birokrasi  lama  (tradisional)  masih  dipraktikkan, sehingga semakin memperburuk kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Sejak  awal  orde  reformasi,  pemerintah  telah  mewacanakan  Reformasi  Birokrasi, namun hingga saat ini belum tampak komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan sebagai suatu gerakan yang masiv diseluruh birokrasi.
Seiring  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan  hadirnya  birokrasi  yang  bersih  dari KKN  dan  peningkatan  pelayanan  publik,pada  awal  reformasi  dilakukan  perubahan  terhadap
UU  Nomor  5  Tahun  1974  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  dengan  ciri  lebih menonjolkan the  structural  efficiensy  model dan  sentralistis,  dengan  UU  Pemerintahan Daerah  Nomor  22  tahun  1999,  yang  merupakan  titik  awal  diberlakukannya  asas desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata. Hanya berlaku kurang lebih lima tahun, UU 22 tahun 1999 direvisi dengan UU 32 tahun 2004, kemudian mengalami perubahan kembali dengan  UU  Nomor  23  tahun  2014  yang  mengedepankan the  local  democracy  model. Untuk merasionalisasi  birokrasi    pemerintah  daerah,  diterbitkan  PP  No.18  tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah,  yang  mengatur    restrukturisasi  organisasi  perangkat  daerah  agar  efesien, efektif, fleksibel, sesuai pembagian urusan dan potensi daerah.
Berbagai  agenda  reformasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  merupakan jawaban akan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembenahanpelayanan publik yang  kualitasnya  masih  rendah,  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang merugi,  praktik  KKN  dan  mafia  hukum  kian  memprihatinkan,  termasukberbagai  konsep baru,  terutama  datang  dari  luar  seperti good  governance,entrepreneurial  bureaucracy, reinventing government.
Meskipun  berbagai  konsepreformasi  birokrasi  telah  diperkenalkan  dan  diagendakan, nyatanya  masih  mengalami  hambatan  dalam  pengimplementasiannya.  Konsep  perubahan yang    diharapkan  sulit  terwujud.Terbukti  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh the  world competitivness  yearbook tahun  1999  menunjukkan indekscompetitivness birokrasi  Indonesia menempati posisi terendah dari 100 negara di dunia yang disurvey (Cullen&Cushman,2000). Salah  satu  indikator  penilaiannya  yakni  efesiensi  birokrasi.  Survey  juga  dilakukan  pada tahun 2000 oleh Pusat Studi Kependudukan &Kebijakan(PSKK) UGM terhadap 3 provinsi di Indonesia,  dan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  buruknya  kinerja  birokrasi  dalam  pelayanan publik  karena  besar  atau  kuatnya  paternalime  atau  dominasi  pemerintah/birokrasi (Dwiyanto,2003).  Menurut  Dwight  King  (1989),negara-negara  berkembang  pada  umumnya mengalami  problem  yang  sama  dalam  birokrasi  pemerintahannya,  yakni:  in  efesiensi, dicirikan  dengan  berbagai  kegiatan  antar  instansi  banyak  terjadi  tumpang  tindih;  berbagai regulasi, struktur, norma dan nilai masih condong  pada kekuasaan; budaya birokrasi belum bergeser dari “dilayani” kepada “melayani”, serta  dasar pertimbangan promosi jabatan pada posisi-posisi strategis belum sesuai dengan sistem merit berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan  kinerja.Dari  sisi  pegawai,  secara  kuantitas  berlebih  dan  tidak  berimbang  dengan kualitas.Birokrasi  masih  menerapkan  pola-pola  tradisional  yang  sudah  ketinggalan  jaman sehingga tidak mampu mengimbangi cepatnya perubahan teknologi dan informasi.Penyalahgunaan  wewenang  masih  kerap  terjadi  karena  standar  operasional  kerja
yang belum disusun secara jelas dan terintegrasi. Selanjutnya pembangunan terkonsentrasi di daerah  perkotaan,  banyak  wilayah-wilayah  yang  terpencil  yang  belum  tersentuh pembangunan sehingga  menjadi daerah miskin.
Indonesia memulai agenda reformasi birokrasi akhir tahun 2006, dimana Kementerian Keuangan,  Mahkamah  Agung,  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai pilot  project nya. Konsep dan kebijakan reformasi birokrasi secara komprehensif mulai dikembangkan, seiring lahirnya  “Peraturan  Presiden  No.81  tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025,  dan  Permenpan-RB  No.  20  Tahun  2010 tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi 2010-2014”.    Sebagai  tindak  lanjut  Perpres  No.81  Tahun  2010,  diterbitkan  9  (sembilan) Permenpan-RB sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yakni nomor 7 hingga 15.
Grand  Design , Road  Map dan  pedoman  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi    tersebut, menjadi  pedoman  bagi  instansi/lembaga  pemerintah  dalam  melaksanakan  program  maupun kegiatan.Agar    kebijakan,  program  dan  kegiatan  berjalan  baik,  dibutuhkan  sistem pengawasan  dan  evaluasi  yang  kredibel,  objektif,  terukur  serta  dapat  diterima    dan ditindaklanjuti  oleh  para  penggunanya.  Terkait  hal  tersebut,  pemerintah  menerbitkan Permenpan  RB  No.  1  Tahun  2012  tentang  Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi,  dan  untuk  operasionalisasinya  berupa    “Petunjuk  Teknis  Penilaian  Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  (PMPRB)” secara online diterbitkan PermenpanRB No. 31 Tahun 2012.
PMPRB  digunakan  oleh  instansi  pemerintah  sebagai  pedoman    melakukan  penilaian berbagai  program  reformasi  birokrasi  agar  dapat  selaras  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai, sesuai indikator serta target nasional.“PenilaianQ dilakukan atas “ output dan outcome” serta berapa  besar  capaian  Indikator  “Kinerja  Utama  (IKU)”  dari  tiap-tiap  instansi  pemerintah yang  melakukan  reformasi  birokrasi  dengan  “indikator  keberhasilan  reformasi  birokrasi secara  nasional”.PMPRB  mempunyai  peran  penting  untuk  mengetahui,  mengawal  dan mengevaluasi pencapaian agenda reformasi birokrasi.
Meskipun  berbagai  regulasi  dalam  rangka  agenda  reformasibirokrasi    telah  diterbitkan, namun  kenyataannya  hingga  fase  ketiga  ini  (2020-2024),tujuan  Reformasi  Birokrasi  sesuai Grand  Design  Reformasi  Birokrasi    2010-2025,  mewujudkan  “ good  governance melalui profesionalitas,  integritas,  pelayan  masyarakat,  dan  abdi  Negara”  belummenunjukkan perubahan  siqnifikan.  Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebagai  garda  terdepan  pelayanan publik,  belum  sepenuhnya  patuh  menjalankan  “UU  No  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik”.Terbukti dari hasil evaluasi “Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)” kurun waktu 2018 dan  2019  menunjukkan  instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  belum  seluruhnya
menerapkan  “manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)”  secara  baik.  Sejumlah  perubahan pelayananpublik sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan seperti dibangunnya mal pelayanan  publik,  akan  tetapi  belum  maksimal.  Kapabilitas  dan  integritas  ASN  pun  masih diragukan, serta masih terjadi ego sektoral (silo mentality) di instansi pemerintah.
Kualitas birokrasi Indonesia masih dapat dinilai juga dari“ government effectiveness index (GEI)”,yang  menunjukkan  hasil  kurang  baik,  meskipun  secara  terus-  menerus  dilakukan perbaikan.Laporan Rule  of  Law  Index  (ROLI) tahun  2020,  memposisikan  Indonesia  pada peringkat 59 dari 128 negara dalam pemberantasan korupsi, yang dinilai dari4 (empat) variabel yakni,  tidak  ada  korupsi  di  eksekutif,  legislatif,    yudisial,  polisi/militer“(Laporan  Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I, 2020 ICW)”.
Perubahan  cukup  siqnifikan  baru  terlihat  pada  akuntabilitas  pemerintah  melalui “pembangunan  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)”.Masih  dibutuhkan komitmen  dan  keseriusan  dari  pemerintah    dalam  menerapkan  reformasi  birokrasi,    tercatat “lebih dari 100 daerah belum melaksanakan program Reformasi Birokras i.” https://mediaindonesia.com/read/detail/278422-tantangan-dan-strategi-reformasi- birokrasi-2020, diunduh 25 Nov 2020) .
4.3.Penerapan New Public Management (NPM) dalam Reformasi Birokrasi

## di Indonesia
Pada tahun 1991 lahir paradigma baru dalam ilmu administrasi publik yang digagas oleh Christopher  Hood  dan  ini  merupakan  langkah  awal  paradigm  alternatif  yakni  konsep  “ New Public  Management (NPM)”,  suatu  pendekatan modern  manajemen  sektor  publik,  lahir  sekitar tahun  1980-andan    1990-an      dinegara-negara  benua  Eropa.Kemunculan  NPM  sebagai  reaksi tidak relevan lagi model pendekatan administrasi publik yang dilaksanakan (tradisional), dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Merujuk konsep NPM oleh Hood (1991), untuk mengimplementasikan NPM, manajemen administrasi publik harus dijalankan dengan memperhatikan komponen sebagai berikut :
1) Manajemen Sektor Publik yang Profesional
NPM menghendaki organisasi sektor publik bekerja secara professional. Manajemen atau manajer  pada  sektor  publik  memiliki  kebebasan  atau  keleluasaan  mengelola organisasinya secara akuntabel. Syarat agar manajemen sektor publik menjadi profesional yakni  dengan  membuat  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  secara  jelas,  siapa mengerjakan apa bertanggungjawab kepada siapa.
Penerapan  prinsip  ini  sudah  dilakukan  dengan  menyusun  uraian  tupoksi  setiap jabatan  dan  Standar  Operasional  Procedur  (SOP).  Kekurangannya,  SOPbelum  disusun secara jelas dan terintegrasi.
2) Standar Kinerja dan Ukuran Kinerja
NPM  mengharuskan  setiap  organisasi  sektor  publik  mempunyai  tujuan  yang  jelas  dan menetapkan  target  kinerja  yang  hendak  dicapai  baik  target  organisasi  maupun  individu yang  terukur  dan  terstandar.  Setiap  pimpinan  atau  manajer  dan  anggota  pegawai  wajib dan  ikut  bertanggungjawab  untuk  mencapai  target  tersebut.Adapun  maksud  penetapan standar  kinerja  bagi  setiap  organisasi,  yakni  agar  dapat  mengukur  “nilai  terbaik (best value) dan  praktik  terbaik (best  practise)”, sementara  penetapan  ukuran  kinerja digunakanuntuk  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi  dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi.
Pemerintah  telah  menetapkan  “Perpres  No.  29  tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)”  sebagai  instrument  untuk  menilai akuntabilitas  dan  peningkatan  kinerja  yang  berorientasi  pada  hasil (outcome). SAKIP memuat berbagai sistem yang terintegrasi, mulai dari“sistem perencanaan, penganggaran dan  pelaporan  kinerja,  disusunselaras    sistem  akuntabilitas  keuangan.”Hasil  evaluasi SAKIP  pada  tahun  2019  khusus  wilayah  I  (pulau  Sumatra,  Banten  dan  Jabar), menunjukkan“75  kabupaten/kota  berpredikat  C  dan  CC,  76  kabupaten/kota  mendapat predikat  B  dan  predikat  BB  diperoleh  21  kabupaten/kota,  sementara  hanya  2 kabupaten/kota memperoleh predikat A.”(https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/implementasi-sakip-untuk-kepentingan-masyarakat,  diunduh  rabu  24  Nov 2020).Hasil  ini  menunjukkan  hanya  sedikit  kab/kota  yang  bersungguh-sungguh  untuk melakukan reformasi birokrasi.
Dengan kondisi ini, maka sangat diharapkan komitmen kepala daerah untuk lebih serius  dalam  memenuhi  unsur-unsur  dalam  penerapan  NPM.  Dibutuhkan  ASN  yang memiliki etos kerja profesional, jujur, idealisme dalam bekerja, memberikan darma bakti secara  terus  menerus  kepada  masyarakat,  tekun  menimba  ilmu  pengetahuan,  mampu menjadi teladan melalui kepemimpinan yang etis visioner serta mampu mengaktualisasikan diri sesuai amanah ASN.
3) Lebih Menekanan Pada Pengendalian Output dan Outcome .
NPM  akan  dapat  terlaksana  apabila  segala  sumber  daya  organisasi  dikerahkan  dan dialokasikan untuk pencapaian target kinerja.Oleh karenanya seluruh sumber daya harus ditekankan  untuk  memenuhi  hasil (outcome) .Organisasi    jangan  hanya  fokus  pada input saja,(jumlah pegawai, jumlah anggaran, peralatan dan lain sebagainya), akan tetapi harus fokus  pada  pengendalian output dan outcome .  Bentuk  pengendaian outcome misalnya dengan  menggunakan  anggaran  berbasis  kinerja,  penempatan  pegawai  berbasis kompetensi, dan lain-lain.
4) Pemecahan Unit-Unit Kerja
Birokrasi  model  Max  Weber  yang  bercorak  tradisional  pada  awalnya  mampu memperkuat organisasi sehingga organisasi berjalan efesien. Seiring berjalan waktu dan perkembangan jaman serta kemajuan teknologi  yang sangat cepat, model birokrasi Max Weber  ternyata  sudah  tidak  cocok  dan  tidak  cukup  mampu  bahkan  gagal  mengimbangi perkembangan  organisasi  sektor  publik    yang  semakin  komplek.  Disinilah  kemudian NPM  menawarkan  suatu  konsep  pemecahan  unit-unit  organisasi,  sehingga  kewenangan tidak  tersentral  hanya  pada  satu  tangan  (sentralistis)  akan  tetapi  dipecah-pecah  ke  unit- unit organisasi di bawahnya (desentralisasi) dan devolusi, sehingga memberi kewenangan yang lebih luas kepada bawahannya dengan tujuan agar unit-unit kerja lebih efisiensi dan efektif  dengan  memangkas  birokrasi  yang  menyebabkan  organisasi  berjalan  lamban.
Sebagai  wujud  desentralisasi  birokrasi  pemerintahan  yakni  lahirnya  “UU  nomor UU  No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  UU  Nomor  5 Tahun 1974” yang cenderung sentralistis. UU 22 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan  kemudian direvisi lagi dengan UU 23 tahun 2014. Dengan UU tersebut, pemerintahan daerah diselenggarakan berbasis urusan, yakni urusan absolut yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  urusan  konkuren,  dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Serta urusan pemerintahan umum yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Untuk melaksanakan urusan konkuren tersebut, dibentuk “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”, yang dikelompokkan sesuai fungsinya yakni: supporting staf (Setda & Set DPRD), operating core (yang melaksanakan urusan pemerintahan), techno structure (badan yang memberikan dukungan teknis pada SKPD) dan techno structure yang secara eksplisit  telah disebutkan yakni Inspektorat Daerah dan Satpol PP.

## 5) Menciptakan Persaingan disektor Publik
NPM sebagai pendekatan dalam manajemen sektor publik, mengadopsi mekanisme pasar dimana terjadi persaingan dalam menarik para konsumen.Persaingan disini dalam kontek bagaimana  sektor  publik  memberikan  pelayanan  yang  cepat,  transparan  dan  murah. Persaingan  dimaksudkan  agar  terjadi  penghematan  biaya,  oleh  karena  itu  dalam pelaksanaan  kegiatan  dilaksanakan  mekanisme  kontrak  dan  lelang  atau  tender.  Melalui mekanisme  tender  yang  kompetitif  diharapkan  akanmemperoleh  hasil  yang  lebih  baik, berkualitas  dan  lebih  hemat.  Dengan  demikian  pemerintah  sudah  menerapkan  konsep privatisasi  di  sektor  publik.Dalam    privatisasi,  tugas-tugas  pelayanan  publik  tidak harus menjadi  monopoli  pemerintah,  akan  tetapi  dapat  dikerjasamakan  kepada  pihak  swasta sepanjang hal tersebut dapat lebih hemat dan kinerjanya lebih berkualitas. Disamping itu, melalui  privatisasi  harapkan akan  mendorong  sektor  swata  atau  pihak  ketiga  akan  lebih berkembang.
6) “Pengadopsian Gaya Manajemen disektor Bisnis ke Dalam Sektor Publik”.
Apabila sektor publik ingin maju, maka harus mau mengadopsi konsep manajemen yang diterapkan pada sektor swasta yang sudah terbukti lebih baik karena senantiasa mengikuti perkembangan.  Manajemen  di  sektor  swasta  yang  dapat  diadopsi  misalnya  dalam penilaian  kinerja,  sistemkompensasi,penempatan  dan  promosi  pegawai  yang  dilakukan berdasarkan  kinerja,  struktur  organisasi  lebih  lentur  tidak  kaku,  perencanaan  yang matang, penggunaan anggaran sangat memperhitungkan  efesiensi dan tepat sasaran serta menggunakan sistem akuntansiyang lebih maju.
Kemenkeu telah memodernisasi kantor hampir di seluruh eselon 1 yakni:“Ditjen Pajak,  Ditjen  Perbendaharaan,  maupun  Ditjen  Bea  Cukai”.  Termasuk  pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Sama halnya dengan Kemenkeu, BPK juga telah melakukan  modernisasi  kantor  dan  remunerasi,    dinamisasi  terjalin  antara  atasan  dan bawahan,  gap  senioritas  hanya  munculpada  saat  yang  dibutuhkan,  dalam  kontek professional kerja.
7) Disiplin dan Hemat Dalam Menggunakan Sumber Daya.
Dalam  konsep  NPM,  sektor  publik  harus  memperhatikan  penggunaan  berbagai  sumber daya  yang  ada  secara  ekonomis  dan  efesien.Jika image yang  melekat  bahwa  birokrasi boros, maka dengan NPM harus diubah dengan melakukan berbagai penghematan biaya- biaya  langsung,  biaya  peningkatan  kualitas  SDM  dan  biaya-biaya  kegiatan  lainnya.
Penghematan  bukan  berarti  mengurangi  kualitas,  akan  tetapi  tetap  menjaga  kualitas namun dengan biaya yang murah.
Penghematan sumber daya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pengendalian biaya  pengeluaran  sehingga  tidak  terjadi  salah  kelola,  salah  alokasi  yang  dapat menimbulkan pemborosan dan yang penting untuk diperhatikan pengelolaansumber daya tidak boleh merusak lingkungan.
Meski  beberapa  prinsip-prinsip  tersebut  telah  coba  dilakukan  di  Indonesia  namun  tidak lepas dari berbagai kendala dan persoalan dalam penerapannya,  yakni:
1) Perekonomian  di  negara  kita  lebih  didominasi  perusahaan  asing  bukan  pengusaha  lokal atau  pribumi  sehingga  konsep  NPM  yang  menekankan  pada  penerapan  prinsip  dan mekanisme  pasardengan  mengurangi  peran  pemerintah (state  entire) pengembangan pasar (market centred approach) mengalami kendala karena pemerintah pemerintah tidak mempunyai sistem pengendalian setiap perusahaan asing yang ada di Indonesia, sehingga yang terjadi justru sebaliknya.
Sistem  dan  kepastian  hukum  juga  masih  lemah  sehingga  berbagai  persoalan terkait  pembagian  keuntungan,  tenaga  kerja  lokal,  dan  dampak  lingkungan  akan  terus terjadi.
2) Persoalan  privatisasibukan  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan  oleh  sektor  publik,  karena kondisi market yang belum cukup stabil atau kuat. Privatisasi yang awalnya dimaksudkan untuk  mendorong  pihak  swasta  lebih  berkembang  dan  terjadi  persaingan  kompetitif dalam  pelayanan  masyarakat,  akhirnya  memunculkan  kepemilikan  asing  atau  hanya dikuasai oleh sekelompok etnis tertentu yang memiliki kekuatan kapital dan negosiasi..
3) Semakin  meningkat  tindakankorupsi.  Pergeseran  budaya  birokrasi  membutuhkan  waktu yang tidak sebentar, budaya birokrasi yang bersifat patronistik yang  tertanam sejak lama dan  sudah  mendarah  daging  lalu  diubah  ke  budaya  pasar  yang  sarat  kompetisi  tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari birokrasi karena perubahan ini akan mengurangi kekuasaan yang selama ini telah dimiliki oleh birokrasi.
4) Sistem “kontrak” sebagai  salah satu mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik justru akan menimbulkan wabah korupsi karena kentalnya nuansa politis sehingga terjadi politisasi penyediaan pelayanan publik.
5) Dalam  birokrasi  masih  banyak  kelemahan  antara  lain:  struktur  kelembagaan  masih miskin  fungsi  kaya  struktur,  persoalan  penegakan  hukum  masih  belum  “berdiri”  atas nama  keadilan  tapi  masih  terkesan  tumpul  ke  atas  dan  tajam  ke  bawah,  lemahnya kapabilitas sumber daya manusia  dan persoalan kurangnya dari sisi permodalan.
Melihat  berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  NPM,    muncul  sikap  skeptis beberapa  pihak  NPM  dapat  diterapkan  di  negara-negara  berkembang,  dengan  alasan  bahwa dominasi  birokrasi  yang  cukup  kental,  amat  sulit  untuk  diubah  apalagi  dihapuskan.Meskipun adanya  keraguan  sebagian  kalangan  akan  keberhasilan  NPM  di  negara-negara  berkembang termasuk  di  Indonesia,  akan  tetapi  upaya  untuk  melakukan  reformasi  birokrasi  sudah  mulai tampak.  Salah  satu  yang  menonjol  adalah    reformasi  birokrasi  di “Kementerian Keuangan  dan Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Keduanya  memfokuskan  reformasi  birokrasi  pada aspek:kelembagaan,  proses  bisnis,  sumber  daya  manusia,  serta  saran  dan  prasarana, mengusung“konsep Balanced Score Card , yakni membentuk strategy map dan key performance indicators (KPI)  sebagai  standardan  alat  ukur  kinerja.”Hasilnya,  secara  konsep  sukses,  akan tetapi dalam pelaksanaannya terasa masih setengah hati.
Terlepas dari belum maksimalnya penerapan NPM di kedua kementerian tersebut, NPM juga  telah  diterapkan  juga  pada  pemerintahan  daerah,  yakni  dengan  kebijakan  otonomi  daerah yang dimulai pada tahun 2001 dengan “UU No. 22 tahun 1999, diganti dengan UU No.32 tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No.23 tahun 2014.”
Meski  penerapan  NPM  di  Indonesia  masih  belum  membawa  perubahan  yang  siqnifikan dalam  tubuh  birokrasi,akan  tetapi  setidaknya  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  sudah memberikan dampak positif pada beberapa hal antara lain. Kinerja pemerintah daerah sudah ada peningkatan  dari  aspek  efisiensi  dan  produktivitas  serta    dari  sisi  kualitas  di  beberapa  daerah sudah terlihat kemajuan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
Namun  demikian  dalam  penerapan  NPM  kerap  kali  terjadi  kekeliruan  dalam menterjemahkan  konsep  NPM,  pada  tahap  implementasi  terjadi  salah  kaprah  sehingga  tidak sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Kesalahan  dalam  implementasi    terjadi  karena  keliru dalam  menterjemahkan  konsep  mewirausahakan  birokrasi  atau  pemerintah  ( Enterprising Government) .  Semestinya Enterprising  Government yang  merupakan  salah  satu  prinsip  NPM semakin  memacu  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  menciptakan  berbagai  sumber pendapatan  baru  secara  komprehensif  bukan  parsial.Hal  ini  yang  kerap  kali terjadi,  pemerintah lupa  jika  semua  prinsip-prinsip  NPM  harus  diterapkan  menyeluruh  tidak  sepotong  atau  dipilih sebagian  saja,  karena tentu  akan  berpengaruh  pada  hasil  yang  tidak maksimal.Pemerintah  yang Berorientasi  pada  Publik  harus  dikedepankan,    agar  “komersialisasi  dan  privatisasi tidakkebablasan.” (Arief Rahman, M.Com).
Kekeliruan  dalam  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  NPM  pada  akhirnya  membuat penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi  tidak  produktif,  tidak  efektif  dan  tidak  efesien. Kesalahan  menterjemahkan  NPM  ini,      justru  akan  menciptakan    terjadinya  kesempatan  dan
ladang  korupsi  baru.  Dari  sisi  pelayanan,  juga  akan  mengakibatkan  menurunnya  kualitas pelayanan  kepada  publik.Untuk  itu  pemerintah  perlu  memperhatikan  azas  pelayanan  maksimal dalam melakukan berbagai inovasi menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.

## V. KESIMPULAN
1. Birokrasi  Indonesia    selama  ini  lekat  dengan  KKN,  tidak  profesional,  berkinerja    rendah,  in efesiensi  dan  inefektifitas  dan  sederet image negatif  lainnya,tidak  terlepas  dari  paradigma birokrasi  sejak  zaman  kolonial  hingga  Orde  Baru  yang  mewariskan  budaya  rente,  mentalitas “minta  petunjuk,”  “memberi  petunjuk”  dan  memposisikan  diri  sebagai  penguasa  yang  harus dilayani bukan melayani.
2.  Agenda  Reformasi  BirokrasiIndonesia  diawali  akhir  2006,  dituangkan  dalam  “Peraturan Presiden  No.81  Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025,  dan Permenpan-RB  No.  20  Tahun  2010  tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  2010-2014,” serta berbagai  regulasi turunannya. Meskipun berbagai regulasi dalam rangka agenda reformasi birokrasi    telah  diterbitkan,  namun  kenyataannya  hingga  fase  ketiga  ini  (2020-2024),tujuan Reformasi Birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui birokrasi  yang  profesional,  berintegritas  tinggi,  menjadi  pelayan  masyarakat,  dan  abdi  negara belum  menunjukkan  perubahan  secara  siqnifikan.Kepatuhan  melaksanakan  UU  pelayanan publik  masih  kurang,  terlihat  dari  masih  sedikit  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah menerapkan  manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)  secara  baik.  Kapabilitas  dan  integritas ASN  pun  masih  banyak  diragukan,  ego  sektoral (silo  mentality) masih  terasa,  dantindakan korupsi masih menjadi penyakit akut dalam tubuh birokrasi.
3. Konsep NPM ternyata belum sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Baru Kemenkeu dan BPK  yang  menonjol  dalam  menerapkan peinsip-prinsip  NPM.  Berbagai  kendala  dan  hambatan muncul  antara  lain:  Perekonomian  di  negara  kita  lebih  didominasi  perusahaan  asing  bukan pengusaha  local,  privatisasi  sector  publik  sulit  dilakukan  karena  kondisi  market  yang  belum cukup  stabil  atau  kuat,  korupsi  meningkat,  system  kontrak  dalam  penyediaan  pelayanan  public justru memunculkan korupsi dan politisasi, dan struktur kelembagaan masih miskin fungsi kaya struktur.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Afrizal.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai disiplin Ilmu . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Albrow,  Martin,  1989. Birokrasi .terjemahan.M.Rusli  Karim  dan  Totok  Daryanto, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Cullen,  Roland  B  &  Donald  Chusman,  2000. Transition  to  Competitive  Goverenment: Speed, Consensus and Performance. Albany, New York: State University of New York Press. Dessler,  Gary.  2003. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jilid  I.  Edisi  10.  Penerbit  PT Indeks : Jakarta.
Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Endralin  J.S.  1997 The  New  Local  Governance  and  Capacity  Building  :  a  strategic Approach. Regional Develovment  Studies Vol.3. Hariandja,  Marihat  Tua  Efendi.2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Grasindo: Jakarta.
Hood,C.1991 .  A  Public  Management  for  All  Season?. Public    Administration,  69 (spring):3-19 Khan,  Mushtaq  Husain.  2004. State  Formation  in  Palestine:  Viability  and  Governance During a Social Transformation. Volume 2 of Political Economy of the Middle East and North Africa. Raoutledge.
King, Dwight Y.1989. Pendekatan Empiris dan Pendekatan-pendekatan Ekonomi Politik, Kawan  atau  Lawan?.dalam  Deregulasi  Ekonomi:  Melihat  Arah  Perubahan,  Mobilitas  Tenaga Kerja di Jawa. Prisma No 3 Tahun XVIII 1989. Marx, F. M. 1957. The Administrative State. Chicago: Chicago University Press. Miles, M.B., A. M. H. 1992. Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oanks, CA: Sage Publications.
Rofiq,  Suradinata,  Djaenuri,  Lukman  .  2018. Reformasi  Birokrasi. Malang  :Media  Nusa Creative .
Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .  Bandung:CV Mandar Maju.
Sumaryadi,  Nyoman  I.2016  . Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan,  Menuju  tata  Kelola Pemerintahan yang Baik .Bogor:Ghalia Indonesia.
Stroh  LK  and  Caligiuri  PM.  1998. Strategic  human  resources:  a  new  source  for competitiveadvantage  in  the  global  arena .  The  International  Journal  of  Human  Resource Management 9(1):1-17.
Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan . LP3ES. Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wallace  J,  Hunt  J  and  Richards  C.  1999. The  relationship  between  organizational culture,organisational climate and managerial values. The International Journal of Public Sector Management 12 ( 7):548-564.

## B. Peraturan Perundang-undangan
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Permenpan-RB  No.  20  Tahun  2010  tentang  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2010-2014

## C. Lain-lain
(https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35553253/icw--penindakan-kasus- korupsi-tahun-2019-turun-drastis,diunduh 20 Juli 2020).
(https://www.menpan.go.id/site/, diunduh 20 Juli 2020).
(https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan- publik-2020,diunduh 24 November 2020)
(https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/18/123000826/benarkah-rekrutmen-cpns- sudah-berjalan-transparan, diunduh Senin,24 Nov 2020).
(https://harispito.wordpress.com/2017/01/05/47/, diunduh Senin, 24 Nov 2020).
(https://www.pasundanekspres.co/jabar/subang/tahapan-open-bidding-bumd-dinilai- tidak-sesuai/, diunduh Senin, 24 November 2020) (https://mediaindonesia.com/read/detail/278422-tantangan-dan-strategi-reformasi-birokrasi- 2020, diunduh 25 Nov 2020)