## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 113-120 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Penelantaran Anak Ditinjau dalam
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *
¹Rudi Wahyu Suharto, 1 Abdur Rahim 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.607

## Abstract
Abandonment  of  children  by  parents  is  an  act  that  violates  the  prevailing  legal  norms.  The actions carried out in regard to the unmet fulfillment of children’s needs properly, physically, mentally, spiritually and socially. Abandonment of children causes detrimental effects, such as problems with cognitive, social and emotional development, drug use, self-injury, lower social abilities,  mental  and  neurological  problems.  The  method  used  in  this  study  is  qualitative research from a review of Islamic laws and positive law No. 39 of 1999 concerning human rights The type of research used is the library (research library). The research approach uses the views and doctrines that develop in the science of law (conceptual approaches) taken from literature that support and are relevant to the title of the tesis. The results showed that the phenomenon of neglect is still found in people's lives, due to lack of sufficient economy or other things so that parents  neglect  their  responsibilities.  Abandonment  of  children  in human  rights  review is  the worst form of violation, in the form of legal protection by the State to children in fact already exists in the act. But no less important is the role of parents and society in shaping the mental and moral of the child to continue to guide the child’s growth.
Keywords: Abandonment of children, Economy, Protection.

## Abstrak
Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma  hukum.  Perbuatan  yang  dilakukan  yakni  berkenaan  dengan  tidak  bisa  terpenuhinya kebutuhan  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial.  Penelantaran  anak menyebabkan efek yang merugikan, seperti masalah dengan perkembangan kognitif, sosial dan emosional,  penggunaan  narkoba,  melukai  diri  sendiri,  kemampuan  hidup  sosial  yang  lebih rendah, masalah kejiwaan dan neurologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dari tinjauan Hukum Islam dan hukum positif pada  Undang-undang No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kepustakaan  (library  research).  Pendekatan  penelitian  menggunakan  pandangan  dan  doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  (conceptual  approaches)  yang  diambil  dari  literatur yang  relevan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fenomena  penelantaran  masih  ditemui dalam  kehidupan  masyarakat,  karena  faktor  ekonomi  orang  tua,  sehingga  orang  tua  lalai dengan  tanggungjawabnya.  Penelantaran  anak  dalam  tinjauan  HAM  merupakan  bentuk pelanggaran  terburuk.  Walaupun  hak  seorang  sudah  dilindungi  oleh  hukum,  namun  peran orang  tua  dan  masyarakat  tidak  kalah  penting  dalam  membentuk  mental  dan  moral  anak untuk terus membimbing anak sampai tumbuh kembang dewasa.
Kata Kunci: Penelantaran Anak, Ekonomi, Perlindungan
* Naskah  diterima  tanggal:  12  Januari  2020,  direvisi:  15  Februari  2020,  disetujui  untuk  terbit:  2 Maret 2020.
1 Rudi Wahyu Suharto adalah Peneliti di Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: raider2829@gmail.com .
2 Abdur Rahim adalah Dosen di Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id .

## A. PENDAHULUAN
Penelantaran  anak  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum yang  berlaku  yang  dilakukan  oleh  orang  tua,  dalam  kategori  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan  dan  bimbingan  anak  yang  bersangkutan.  Tanggungjawab  ini  adalah  hal yang  primer  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  tua.  Anak-anak  harus  mempunyai kesempatan  yang  leluasa  untuk  bermain  dan  berekreasi  yang harus  diarahkan  untuk tujuan  pendidikan,  dan  masyarakat  serta  penguasa  yang  berwenang  harus  berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut. 3
Setiap  anak  berhak  tumbuh  kembang  sesuai  minat  dan  bakatnya,  kemudian orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhadap  perkembangan  anaknya  hingga tumbuh  dewasa.  Tanggung  jawab  ini  merupakan  kewajiban  penuh  orang  tua  untuk melaksanakan dengan baik untuk masa depan anak-anaknya. Sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas akhlak yang baik.
Tidak  ada  penegakan  hukum  yang  serius  terhadap  orang  tua  yang  melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya. Seorang anak mengharapkan bisa memiliki ruang  untuk  melakukan  kegiatan  bermain,  belajar  dan  mengembangkan  minat  serta bakatnya  untuk  masa  depan.  Namun  realitanya,  justru  dunia  anak  masih  diwarnai data  kelam  dan  menyedihkan.  Anak  Indonesia  masih  terus  mengalami  kekerasan, secara  kebudayaan  mereka  masih  berada  di  tengah  situasi  yang  tidak  diinginkan. Modernisasi  di  negeri  ini  belum  memperhatikan  persoalan  anak  dengan  baik,  justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung. 4
Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia mempunyai  kedudukan  dan  arti  yang  sangat  penting  dalam  rangka  pelaksanaan pembangunan  manusia  seutuhnya,  yakni  baik  pembangunan  dunia  maupun pembangunan  akhirat,  dan  baik  di  bidang  materil,  maupun  di  bidang  mental spiritual.  Dalam  berbagai  ayat  Al-Qur’an  dan  hadits  dapat  ditemui  bahwa  agama Islam menghendaki agar pembangunan itu dilaksanakan, baik pembangunan manusia sebagai  individu,  maupun  manusia  sebagai  masyarakat,  baik  dalam  bidang  materil, maupun dalam bidang spiritual.
Dalam  pembangunan  bidang  mental  spiritual,  hukum  Islam  berusaha menjadikan  setiap  individu  sebagai insan  kamil (manusia  paripurna)  yakni  manusia yang  berakidah  yang  baik,  benar,  luhur,  dan  beramal  shaleh.  Dalam  bidang  materil, hukum  Islam  meletakkan  prinsip-prinsip  atau  dasar-dasar  umum  yang  dengan  itu pengelolaan dan pemanfaatan materi terjamin untuk manusia berdasarkan ridha Allah SWT.  Selanjutnya  dalam  pembangunan  bidang  sosial,  hukum  Islam  meletakkan prinsip-prinsip  seperti  prinsip  persamaan,  persatuan,  persaudaraan,  keadilan,
3 Abdul  hakim  Garuda  Nusantara, Makalah .” Prospek  Perlindungan  Anak ” (Jakarta: Seminar Perlindungan Hak - hak Anak , 1986),  hal. 19.
4 Abu Huraerah, Kekerasan Anak Terhadap Anak (Bandung: Nuansa, 2006), hal.15.
permusyawaratan,  keseimbangan  dan  lain-lain  yang  dengan  prinsip-prinsip  tersebut terjamin kemajuan dan perkembangan sosial secara bertahap dan mantap. 5
Penelantaran anak menyebabkan efek yang merugikan, seperti masalah dengan perkembangan  kognitif,  sosial  dan  emosional,  penggunaan  narkoba,  melukai  diri sendiri,  kemampuan  hidup  sosial  yang  lebih  rendah,  masalah  kejiwaan  dan neurologis,  kesinambungan  pengabaian  terhadap  anak-anak  mereka  sendiri  dan potensi ingin membalas dendam pada orang-orang yang mengabaikan mereka.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) . Pendekatan penelitian ini  menggunakan  pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum (conceptual  approaches). Data  penelitian  diambil  dari  literatur  baik  dari  buku  ataupun sumber yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Telaah Hukum Islam Terhadap Penelantaran Anak
Di  dalam  Al-Qur’an  dijelaskan  bahwa  asal-usul  seorang  anak  yaitu  melalui sebuah  pernikahan  yang  sah,  suami  istri  saling  berjanji  membentuk  suatu  keluarga yang  baik  sakinah,  mawadah  dan  warohmah.  Kemudian  setelah  terbentuknya keluarga  yang  baik,  penuh  kasih  sayang  dan  rahmat,  mulailah  Allah  menitipkan amanat kepada pasangan suami istri dengan di karuniai keturunan untuk masa depan yaitu seorang anak yang menjadi buah hatinya.
Anak  adalah  sebuah  perhiasan  dunia  yang  dilahirkan  oleh  orang  tuanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”
Ayat  di  atas  mengingatkan  manusia  agar  senantiasa  memelihara  dan  menjaga diri serta keluarga dari bahaya dan ancaman api neraka. Oleh karena itu arahan orang tua  harus  jelas,  di  samping  keteladanan  yang  mendorong  setiap  anggota  keluarga untuk memiliki pribadi yang kuat, bersikap disiplin, memiliki pola hidup yang benar, sesuai  petunjuk  agama.  Dan  orang  tua  wajib  menyediakan  sarana  dan  perlengkapan untuk  dapat  berlangsungnya  pembinaan  dan  pendidikan  dalam  keluarga  seperti tempat  ibadah,  belajar  membaca  Al-Qur’an  alat  tulis  belajar,  buku-buku,  alat  belajar modern seperti komputer dan lainnya.
Anak  adalah  suatu  karunia  yang  diberikan  Allah  SWT  pada  hambanya. Penelantaran  anak  dengan  alasan  apapun  adalah  hal  yang  dilarang,  baik  itu  secara agama  maupun  secara  hukum  yang  berlaku  di  negara.  Dalam  QS.  At-Tahrim  ayat  6,
5 M.  Arifin  Hamid, Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan  (Sebuah  Pengantar  Dalam  Memahami Realitasnya di Indonesia) (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hal. 270.
Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu ke dalam api neraka.”
Setiap  orang  tua  mempunyai  3  (tiga)  peran  terhadap  anak  yaitu  merawat tumbuh  kembang  anak,  membantu  anak  dalam  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya serta merawat psikologis dan emosional anak. Dalam QS. An Nisa ayat 9  menjelaskan  bahwa  Islam  sangat  melarang  penelantaran  anak.  Sebab  seorang  anak akan  mewarisi  segala  hal  yang  dimiliki  orang  tua,  menjaga  keturunan  keluarga  serta harapan agama dan bangsa di masa depan.
Orang  tua  berkewajiban  menjaga,  mendidik  dan  memelihara  agar  anak  dapat memajukan  dan  memperjuangkan  agama  dan  bangsa  dengan  baik  bukan  malah menelantarkannya.  Anak  yang  ditelantarkan  akan  menjadi  pengemis,  gelandangan, pengangguran  yang  berdampak  pada  kenakalan  remaja.  Perkembangan  fisik  dan emosional pun menjadi tidak normal, anak mengalami gangguan bahasa dan sosial.
Jika  memang  seorang  ayah  yang  telah  bekerja  tidak  mencukupi  kebutuhan  si anak,  maka  ayah  boleh  meminta  bantuan  ahli  waris  anak  karena  ahli  waris berkewajiban menafkahi si anak sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233. Waris adalah siapa pun yang akan mendapat warisan jika si anak telah meninggal. Jika si  anak  adalah  orang  dewasa,  maka  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  15  pria  dan  10 wanita. Jika si anak belum dewasa, maka ahli waris selain ayahnya adalah 3 pria yaitu kakek dari bapak, paman si anak atau paman sebapak dan 3 wanita yaitu ibu si anak, nenek dari pihak ibu anak atau nenek dari pihak ayah anak.

## 2. Telaah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Terhadap Penelantaran Anak
Manusia  memiliki  perbedaan  penting  dibandingkan  makhluk  lain,  seperti binatang. Perbedaan itu tak sekedar perbedaan semata, tetapi membawa konsekuensi bahwa  manusia  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda  dengan  hewan.  Prinsip ini tentu saja membawa konsekuensi lain, sebab untuk mewujudkan nilai kemanusiaan sebagai manifestasi (menjunjung tinggi martabat manusia) dibutuhkan sejumlah syarat agar bisa dijalankan. 6
Yang menjadi masalah adalah bahwa dalam kenyataan hidup manusia terdapat begitu  banyak  kejadian  yang  bukan  menjadi  unsur  penguat  (yang  mengukuhkan) keberadaan manusia dan kemanusiaan, tetapi masih menjadi peristiwa strategis bahwa manusia dianiaya, didera derita paksa, dirampas kehidupannya (dibunuh), dan dijegal setiap  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Berbagai  bentrokan,  perang perebutan  daerah,  sampai  usaha  untuk  mendapatkan  keadilan  telah  memberikan kesaksian tentang bagaimana nyawa manusia melayang tanpa arti.
Adanya  ajaran  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  Islam  menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah memposisikan manusia sebagai makhluk terhormat
6 Wibawanto,  A..  Jalan  Kemanusian:  Panduan  untuk  Memperkuat  Hak  Asasi  Manusia. (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999).
dan  mulia.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  manusia merupakan  tuntutan  ajaran  itu  sendiri  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Seluruh hak yang diberikan Allah SWT itu bersifat tetap, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi.
Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hak al-insan ) dan  hak  Allah.  Setiap  hak  itu  saling  melandasi  satu  sama  lain.  Hak  Allah  melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satu pun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya shalat. Sementara dalam hal urusan duniawi seperti hak  kepemilikan,  setiap  manusia  berhak  untuk  mengelola  harta  yang  dimilikinya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan dengan cara menempatkan  Allah  melalui  ketentuan  syariatnya  sebagai  tolak  ukur  tentang  baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat.
Dengan  demikian  konsep  Islam  tentang  HAM  bertumpu  pada  ajaran  tauhid. Konsep  tauhid  mengandung  ide  persamaan  dan  persaudaraan  manusia.  Konsep tauhid  juga  mencakup  ide  persamaan  dan  persatuan  semua  makhluk.  Islam  datang berhubungan  erat  membawa  ajaran  tentang  HAM,  ajaran  Islam  tentang  HAM  dapat dijumpai  dalam  sumber  utama  ajaran  Islam  yaitu  Al-Quran  dan  hadits  yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat praktek kehidupan umat Islam.
Pengesahan  Undang-undang  terhadap  perjanjian  antar  negara  atau  hukum internasional  menimbulkan  kewajiban  bagi  negara  untuk  menjamin  perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sekaligus merupakan  HAM yang perlu dilindungi oleh hukum  bahkan  sejak  anak  masih  dalam  kandungan.  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap anak;
Pertama, berhak  atas  dasar  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, dan  Negara  (Pasal  52); Kedua, sejak  dalam  kandungan  berhak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya  dan  sejak kelahirannya  berhak  atas  suatu  nama  dan  status  kewarganegaraan  (pasal  53); Ketiga, setiap  anak  cacat  fisik  dan  atau  mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan, pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  Negara  untuk  menjamin  kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54);
Keempat, berhak  beribadat  menurut  agamanya,  berpikir  dan  berekspresi  sesuai dengan  tingkat  intelektualitas  dan  usianya  di  bawah  bimbingan  orang  tua  dan  atau wali (Pasal 55); Kelima, berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini. Maka anak tersebut  boleh  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  oleh  orang  tua  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  56); Keenam, Berhak  dibesarkan, dipelihara,  dirawat,  dididik,  diarahkan,  dan  dibimbing  kehidupannya  oleh  orang  tua atau  walinya  sampai  dewasa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  juga berhak  mendapatkan  orang  tua  angkat  atau  wali  berdasarkan  putusan  pengadilan apabila  kedua  orang  tua  meninggal  dunia  atau  karena  sebab  yang  sah  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  orang  tua  sesungguhnya  (Pasal  59); Ketujuh,
berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik  dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan  atau  pembunuhan  terhadap  anak  yang  seharusnya  dilindungi,  maka  harus dikenakan pemerataan hukuman (pasal 58);
Kedelapan, berhak  tidak  dipisahkan  dari  orang  tuanya  secara  bertentangan dengan  kehendak  anak  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan  aturan  hukum  yang  sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak- anak  tetap  berhak  untuk  tetap  bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara tetap  dengan  orang  tuanya  tetap  dijamin  oleh undang-undang  (Pasal  59); Kesembilan, berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya,  dan  berhak mencari,  menerima,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  intelektualitas dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya  sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);
Kesepuluh, berhak  beristirahat,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 61); Kesebelas, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62); Keduabelas, berhak  tidak  dilibatkan  di  dalam  peristiwa  peperangan,  sengketa bersenjata,  kerusuhan  sosial  dan  peristiwa  lain  yang  mengandung  unsur  kekerasan (Pasal  63); Ketigabelas, berhak  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral,  kehidupan  sosial,  dan  mental spritualnya (Pasal 64);
Keempatbelas, berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak,  serta  dari  berbagai  bentuk penyalahgunaan  narkotik,  psikotropika  dan  zat  aditif  lainnya  (Pasal  65); Kelimabelas, berhak  tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan  hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66).

## 3. Analisis Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan HAM
Penelantaran anak dalam hal apapun merupakan perbuatan yang dilarang baik secara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dijelaskan dalam QS. At Tahrim ayat  6,  bahwa  diri  dan  keluarga  harus  dipelihara  terlebih  untuk  anak  yang  menjadi generasi  penerus  di  masa  depan.  Sebagai  orang  tua  harus  mendidik,  memberi  kasih sayang, perhatian dan mengayomi agar anak dapat memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan malah menelantarkannya.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap anak berhak  atas  dasar  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara. Sejak  dalam  kandungan  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
Setiap  manusia  individu  maupun  kelompok  berhak  juga  atas  pelindungan hukum,  pendidikan  dan  pengajaran  terlebih  untuk  anak-anak.  Oleh  sebab  itu, perhatian  ekstra  yang  harus  diberikan  kepada  anak-anak  sehingga  tumbuh  kembang anak  baik.  Dampak  yang  ditimbulkan  atau  yang  dialami  oleh  anak  terlantar  adalah fisik, psikologis dan sosialnya.
Dampak  fisik  sangat  berpengaruh  terhadap  penampilan  anak,  yang  paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak  tersebut  melaksanakan  atau  melakukan  suatu  aktivitas  tidak  sesuai  dengan kondisi  tubuhnya.  Selain  itu,  dampak  fisik  dari  penelantaran  adalah  anak  tidak tercukupinya kebutuhannya baik kebutuhan pokoknya.
Dampak psikologis anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan  salah  ataupun  tindakan  yang  diterima  dari  orang  lain  sehingga menyebabkan  mereka  menjadi  pribadi  yang  tidak  berani  untuk  menyampaikan  atau mengucapkan  yang  mereka  rasakan  atau  inginkan.  Anak  yang  kurang  mendapatkan perhatian  dari  orang  tua  juga  menyebabkan  hal  yang  tidak  baik  bagi  psikologisnya sehingga harus benar-benar diseriusi masalah perhatian terhadap anak.
Kemudian  dampak  sosial  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kehidupan  di  lingkungan  sosialnya  di  mana  anak-anak  mendapatkan  perlindungan sosial  dalam  lingkungan  keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya.  Akibat  yang  sering terjadi  dari  faktor  sosial  anak  adalah  berpisahnya  orang  tua  antara  ayah  dan  ibu, sehingga anak terabaikan tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.

## D. KESIMPULAN
Dalam  kajian  hukum  Islam  fenomena  penelantaran   masih  banyak  terjadi dalam kehidupan masyarakat, itu terjadi karena faktor ketidakpedulian terhadap anak. Bentuk  apapun  dalam  penelantaran  adalah  hal  yang  dilarang  baik  itu  secara  agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Dalam QS. At Tahrim ayat 6 dan QS. An-Nisa ayat 9 menjelaskan pentingnya keluarga yang harus dijaga baik-baik. Sudah sangat  jelas  dalam  hukum  Islam  bahwa  Islam  sangat  melarang  penelantaran  anak. Sehingga  perkembangan  fisik  dan  emosional  pun  menjadi  tidak  normal,  anak mengalami  gangguan  bahasa  dan  sosial,  tidak  tegas,  sering  bolos  sekolah  serta penampilannya tidak terawat.
Tinjauan  HAM  terhadap  penelantaran  anak  merupakan  salah  satu  bentuk perlakuan  terburuk  dan  tindakan  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  dan  ini merupakan  pelanggaran  HAM  terhadap  anak.  Bentuk  perlindungan  secara  hukum oleh negara kepada anak tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Di  samping  perlidungan  dari  negara,  hal  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  peran  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  membentuk  mental  dan moral  anak.  Bimbingan  dari  orang  tua  dan  dukungan  dari  lingkungan  masyarakat untuk  mengenalkan  perbuatan  baik  dan  perbuatan  buruk  atau  menyimpang  serta akibat  setiap  perbuatan  tersebut  kepada  anak  diharapkan  dapat  membentuk  mental dan  moral  anak  menjadi  lebih  baik  sehingga  anak  mampu  menjaga  dirinya  dari
pengaruh-pengaruh  negatif  lingkungan  yang  mungkin  membentuk  perilaku  yang buruk pada diri anak.

## REFERENSI:
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
Bank  Data,  Rincian  Data  Kasus  Berdasarkan  Klaster  Perlindungan  Anak,  2011-2016 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data- kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016 [20 Jan 2020].
Divianta, D. Akhir Tragis 'Adopsi' Bocah Cantik Angeline,
Effendi, M. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasiona. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hamid, M. A. 2011. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia) . Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
Https://www.liputan6.com/news/read/2398135/5-kisah-anak-korban-kekerasan-paling- memilukan-sepanjang-2015.
https://www.liputan6.com/regional/read/2446513/akhir-tragis-adopsi-bocah- cantik-angeline [25 Feb 2020]
Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Anak Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta:
Jurisprudence Institute, 2014.
Mutiah,  D.  2015. 5  Kisah  Anak  Korban  Kekerasan  Paling  Memilukan  Sepanjang  2015 , https://www.liputan6.com/news/read/2398135/5-kisah-anak-korban-kekerasan- paling-memilukan-sepanjang-2015 [20 Feb 2020].
Nusantara,  Abdul  hakim  Garuda.  1986. Prospek  Perlindungan  Anak .  Makalah.  Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak.
Riyaldi, E. 2018. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional .
Depok: Rajawali Pers.
Shomad.  (2012). Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  Dalam  Hukum  Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Tholib, S. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia . Bandung: Alfabeta.
Wibawanto, A. 1999. Jalan Kemanusian: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Yanggo, H. T. 2010. Fiqih Perempuan Kontemporer. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)