Perspektif Akuntansi
Volume 4 Nomor 3 (Oktober 2021), hal. 255-276 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p255-276
http://ejournal.uksw.edu/persi

## Pengendalian Internal Dalam Konteks Pengelolaan Pajak Reklame
Josua  Rolamdo 1 UPN Veteran Jakarta
Ni Putu Eka Widiastuti UPN Veteran Jakarta
Received 10/03/2021 Revised 09/04/2021 Accepted 09/04/2021 Abstract. Internal control of local taxes is the key factor in the success of tax management, including the collection of advertisement taxes. Therefore,  an  adequate  internal  control  analysis  is  essential  in administering  the  advertisement  tax.  This  study  uses  a  qualitative method by taking objects in the Kelapa Gading area, North Jakarta. Data  were  collected  through  observation,  interviews  with  four  key informants,  namely  the  Head  of  the  Regional  Revenue  Service  Unit (UPPD),  Head  of  the  Service  Unit  (Kasatpel  Pelayanan),  Head  of Billing Unit (Kasatpel Penagihan), and the Data Administration Unit. This study indicates that the internal control of the advertisement tax in the Kelapa Gading, North Jakarta has been running effectively. The tax management information system plays significant role in internal control by providing information of tax arrears.
Keywords : Effectiveness, Local Taxes, Advertisement Tax, Internal Control
1 josua.rolamdo@upnvj.ac.id
Abstrak. Pengendalian  internal  pajak  daerah  merupakan  faktor kunci pada  berbagai  aktivitas  termasuk  dalam  pengelolaan  pajak reklame.  Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis pengendalian internal yang  memadai  dalam  pengelolaan  pajak  reklame.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan mengambil objek di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan empat orang informan kunci seperti  Kepala  Unit  UPPPD  Kelapa  Gading,  Kasatpel  Pelayanan, Kasatpel Penagihan, Pengadministrasi Pendataan Satuan Pelaksana Pendataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal  di  wilayah  Kelapa  Gading,  Jakarta  Utara  telah  berjalan dengan efektif. Sistem informasi manajemen reklame mendukung pengendalian internal sebab sistem informasi ini dapat mengawasi wajib pajak yang masih menunggak pajak.
Kata  kunci :  Efektivitas,  Pajak  Daerah,  Pajak  Reklame,  Pengendalian Internal

## Pendahuluan
Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang penting dan yang pengelolaannya ditangani  oleh  Pemerintah  Daerah  tingkat  Kabupaten/Kota.  Di  wilayah  Kelapa Gading,  Jakarta  Utara,  pajak  reklame  termasuk  pajak  yang  jenisnya  mempunyai prospek  positif  yang  memiliki  peran  untuk  bisa  mendorong  perkembangan  Pajak Daerah.  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  menerbitkan  Peraturan Daerah No. 12/2011 terkait Pajak Reklame. Kenyataannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara masih ditemukan banyak wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang atau lalai membayar pajak reklame, padahal potensi dari pajak reklame sangat besar.
Kondisi  wilayah  Kelapa  Gading  berpotensi  tinggi  menyumbangkan  pajak  reklame karena  ada  banyak  restoran,  pusat  perbelanjaan,  hotel  membuat  kawasan  ini memiliki  banyak  objek  pajak,  termasuk  objek  pajak  reklame.  Sayangnya  realisasi penerimaan pajak reklame yang seharusnya berkontribusi besar dalam pajak daerah tidak sebesar yang diharapkan seperti pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel  1.  Target  dan  Realisasi  Penerimaan Pajak  Reklame  Kecamatan  Kelapa Gading Tahun 2012-2019
Tahun Target Realisasi Persentase 2012 10.793.000.000 13.122.382.591 121,58% 2013 26.288.000.000 25.193.369.750 95,84% 2014 52.906.000.000 33.083.269.851 62,53% 2015 92.226.000.000 22.172.035.562 24,04% 2016 28.509.000.000 30.809.162.736 108,07% 2017 47.089.000.000 47.754.433.644 101,41% 2018 58.556.000.000 53.829.424.439 91,93% 2019 44.758.787.000 45.207.138.816 101,00%
Kendala  lainnya,  pegawai  dari  satuan  pelaksana  pendataan  Unit  Pelayanan Pemungutan  Pajak  Daerah  (UPPPD)  Kelapa  Gading  terkadang  kesulitan  dalam melakukan  pengarsipan  karena  masih  kekurangan  pegawai.  Berkaitan  dengan pengelolaan  pendapatan  daerah,  pengendalian  internal  yang  diterapkan  bisa mendukung  pada  pemastian  berbagai  sumber  pemasukan  daerah.  Selain  itu, pengendalian  internal  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian sejalan pada perencanaan pemasukan keuangan yang sudah dibuat pemerintah.
Pengendalian internal pajak daerah adalah faktor kunci dalam menjamin semua pajak yang  diterima  benar  serta  semua  satuan  pelaksana  yang  berkaitan  pada  aktivitas pemungutan  pajak  reklame  pun  dimonitor  supaya  meminimalisir  masalah  dalam pemungutan  dan  pengolahan  datanya.  Pengendalian  internal  bertujuan  dalam mencapai  efisiensi  serta  efektifitas  dalam  mencapai  tujuan  diselenggarakannya negara,  kepatuhan  pada  undang-undang,  pengamanan  aset  negara,  serta  andalnya pelaporan keuangan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  pengendalian  internal pemungutan pajak reklame pada Kantor UPPPD Kelapa Gading. Manfaat teoritisnya yaitu menjadi rujukan penelitian mengenai pengendalian internal pemungutan pajak reklame. Sedangkan untuk manfaat praktis bagi UPPPD Kelapa Gading, penelitian ini dapat  digunakan  sebagai  rujukan  untuk  memperbaiki  pengendalian  internal pemungutan pajak reklame.

## Telaah Pustaka

## Pajak Reklame
Samudra  dalam  Rundengan  &  Sondakh  (2019)  menjelaskan  pajak  reklame  yakni kontribusi terkait pemasangan reklame. Bentuk yang disebut reklame yaitu media, perbuatan,  alat,  serta  benda  yang  dibentuk  dengan  bertujuan  komersial  menarik minat umum, mempromosikan, menganjurkan, serta memperkenalkan jasa, barang, badan,  atau  pun  orang  yang  bisa  dibaca,  dilihat,  dinikmati,  dirasakan,  ataupun didengar publik.

## Dasar Pemungutan Pajak Reklame
Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Reklame:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  pemungutan  pajak  reklame  dilaksanakan  dalam daerah  di  mana reklame tersebut berada. Pajak reklame memiliki tarif tertinggi sebesar 25% serta ditentukan melalui peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 12/2011 terkait Pajak Reklame.

## Subjek dan Wajib Pajak Reklame
Subjek  dari  pajak  reklame  yaitu  individu  pribadi  atau  pun  badan  yang mempergunakan reklame. Individu pribadi atau pun badan yang menyelenggarakan reklame  merupakan  wajib  pajak  reklame.  Reklame  diselenggarakan  oleh  badan ataupun oleh individu pribadi. Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut yang dikatakan menjadi wajib pajak reklame.

## Dasar Pemungutan Pajak Reklame
Menurut  Rundengan  &  Sondakh  (2019)  terdapat  tiga  sistem  pemungutan  pajak daerah yakni: self assessment system ataupun dibayarkan mandiri melalui wajib pajak, official  assessment  system ataupun  ditentukan  kepala  daerah,  serta with  holding system ataupun  sistem  pemungutan  pajak  ditentukan  besarnya  pajak  yang  harus dibayar  seseorang  ada  di  pihak  ketiga.  Untuk  Pajak  Reklame  yang  dipungut  di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh kepala daerah (official assessment).

## Dokumen dalam Pemungutan Pajak Reklame
Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak  reklame  di  Kelapa  Gading,  keberhasilan  dan  ketertiban  dalam  pelaksanaan pemungutan  pajak  tidak  lepas  dari  dokumen  pendukung  kelancaran  pelaksanaan perpajakan di Kantor UPPPD Kelapa Gading.
Dokumen  yang  digunakan  untuk  memungut  pajak  reklame  UPPPD  Kelapa  Gading adalah:

## Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak Reklame
Merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajak reklame ke UPPPD Kelapa Gading.

## Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Adalah  surat  keputusan  yang  menunjukkan  seberapa  besarnya  jumlah  pajak  yang terutang.  Surat  ini  memuat  nama  dan  alamat  pelanggan,  jenis  reklame,  lokasi pemasangan reklame, judul reklame, dan ukuran (panjang, lebar dan tinggi reklame yang dipasang).

## Nota Penghitungan
Nota penghitungan meliputi nama dan alamat wajib pajak, alamat reklame terpasang, NIK, NPWP, ukuran reklame, dan jenis reklame. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
Adalah surat yang digunakan dalam melakukan penagihan pajak. Surat tersebut juga dapat  menunjukkan  sanksi  administratif  berupa  bunga  atau  denda  yang  harus dibayarkan oleh wajib pajak.

## Pengertian Pengendalian Internal
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  menjelaskan sistem  pengendalian internal  adalah proses  yang  sangat  diperlukan  dalam  tindakan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Lebih  lanjut,  tidak  hanya  bertindak  sebagai pengawas,  pengendalian  internal  berperan  dalam  menciptakan  lingkungan  kerja yang  efektif  dan  efisien.  Dengan  adanya  pengendalian  internal,  maka  aktivitas instansi akan selalu terjaga dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

## Komponen Pengendalian Internal
The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO) dalam  Nurnaluri,  Hasbuddin,  &  Ratu  (2019)  menyampaikan  lima  komponen pengendalian internal, meliputi:
Control Environment ataupun Lingkungan Pengendalian, yakni serangkaian struktur, proses, dan standar sebagai dasar untuk pengendalian internal di berbagai organisasi. Lingkungan  pengendalian  merupakan  cerminan  tindakan  serta  sikap  manajemen serta pemilik, yang mana menjadi pondasi seluruh komponen pengendalian internal lain.  Efektivitas  komponen  pengendalian  internal  secara  keseluruhan  dipengaruhi atmosfer yang tercipta dari lingkungan pengendalian.
Risk Assessment ataupun Penilaian Risiko, yakni proses yang berulang serta dinamis dalam  menganalisis  serta  mengidentifikasi  risiko  untuk  meraih  tujuan  entitas  dan menetapkan  pengelolaan  risiko.  Pada  konteks  ini,  risiko  laporan  menimbang probabilitas perubahan pada lingkungan internal serta eksternal.
Control Activities ataupun Aktivitas Pengendalian, yakni prosedur ataupun kebijakan yang  mengatur  tindakan  dalam  membantu  memastikan  bahwasanya  arahan organisasi  dalam  meminimalkan  risiko  yang  berpengaruh  pada  dilaksanakannya penggapaian  tujuan.  Aktivitas  pengendalian  dilaksanakan  pada  seluruh  tingkatan serta  berbagai  tahapan  pada  proses  pelaporan  keuangan  serta  bisnis.  Misalnya tanggung jawab, pemisahan tugas, review, rekonsiliasi, verifikasi, persetujuan, serta otorisasi.
Information  and  Communication atau  Informasi  dan  Komunikasi.  Informasi dibutuhkan guna pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal untuk meraih tujuan dari pelaporan keuangan. Komunikasi yakni aktivitas berulang serta menerus untuk memperoleh, berbagai, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi,  melaksanakan,  serta  merancang  pengendalian  internal  serta  dalam menilai efektifitas.
Monitoring ataupun  Pemantauan,  artinya  sistem  pengendalian  internal  harus dipantau secara berkala. Jika terjadi kesalahan yang serius, harap segera dilaporkan ke manajemen puncak dan manajemen.
Dengan kata lain, seluruh lima komponen haruslah saling berhubungan serta tidak bisa terpisahkan, kemudian dilakukan diseluruh level serta kegiatan pada organisasi, dari yang paling kecil sampai tingkatan entitas.

## Tujuan Pengendalian Internal
Bodnar  dalam  Homenta &  Afandi  (2017) menyatakan  pengendalian  internal  yakni proses  tertentu  dalam  menyajikan  rasa  yakin  secara  rasional  terkait  tercapainya tujuan  reliabilitas  dari  pelaporan  keuangan,  efisiensi  serta  efektivitas  operasi organisasi, serta sesuainya organisasi pada regulasi serta aturan yang berlaku.

## Unsur – Unsur Pengendalian Internal
Seperti  yang  diindikasikan  oleh  Mulyadi  dalam  Nugrahani  (2014)  unsur pengendalian  internal  adalah:  Membedakan  dengan  jelas  struktur  organisasi  dari tanggung  jawab  fungsional.  Struktur  organisasi  merupakan  suatu  kerangka  kerja yang membagi tanggung jawab fungsional menjadi unit-unit organisasi yang dibentuk untuk  melaksanakan  kegiatan  utama  organisasi.  Pembagian  tanggung  jawab fungsional  dalam  organisasi  didasarkan  pada  fungsi  operasi,  dan  fungsi  operasi memilih  kewenangan  untuk  melaksanakan  aktivitas,  yang  harus  dipisahkan  dari fungsi akuntansi yang berwenang mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai  terhadap  kekayaan,  hutang,  pendapatan dan  pengeluaran.  Dalam sebuah organisasi,  setiap  transaksi  hanya  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  pejabat  yang berhak menyetujui sistem distribusi kewenangan yang digunakan untuk mengatur
pelaksanaan setiap transaksi. Praktik sehat dalam memenuhi tanggung jawab setiap unit otoritatif. Kualitas karyawan sejalan dengan tanggung jawabnya, karena semua aktivitas sangat bergantung pada orang yang melakukan aktivitas tersebut.

## Efektivitas Pengendalian Internal
Mahmudi  dalam  Syukriyati  &  Solikin  (2018)  menjelaskan  efektivitas  yaitu keterkaitan di antara tujuan serta output, besarnya sumbangan ataupun kontribusi output  pada  pencapaian  tujuan.  Pengendalian  internal  berkaitan  dengan  aktivitas operasi  pemungutan  pajak  reklame,  pengendalian  internal  akan  efektif  apabila pengendalian  tersebut  dijadikan  bagian  penting  dalam  organisasi.  Dengan diterapkannya  pengendalian  internal  pada  organisasi  pada  akhirnya  akan meningkatkan penerimaan pajak reklame. Hal ini karena pengendalian internal juga merupakan  sarana  yang  bisa  mengawasi,  mengendalikan,  serta  mengarahkan aktivitas pencapaian target. Sehingga dapat mengurangi serta mencegah timbulnya penyimpangan  ketika  melaksanakan  aktivitas  pemungutan  pajak  reklame  dan diharapkan target penerimaan pajak reklame dapat tercapai.

## Penelitian Terdahulu
Homenta  &  Afandi  (2017)  menganalisis  sistem  pengendalian  intern  perpajakan daerah  Kabupaten  Hamahera  Utara.  Metode  kualitatif  deskriptif  digunakan  dalam penelitian ini. Perolehan dari penelitian ini yakni masih ada ketidaksesuaian dalam sistem  pengendalian  internal  penerimaan  pajak  pada  PP  RI  No.  60/2008,  ditemui kelemahan  yaitu  pada  Sumber  Daya  Manusia  yang  terbilang  kurang  pada  aspek pendapatan serta reward pada karyawan yang belum diterapkan. Namun sejumlah unsur  Pengendalian  Internal  dinilai  baik.  Kemudian  Ningsih  (2017)  meneliti kontribusi pajak daerah di Sukoharjo dan menyimpulkan bahwa adanya hambatan internal karena minimnya sarana dan prasarana pembongkaran baliho yang sudah habis masa berlakunya dan jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah reklame yang terpasang di kabupaten Sukoharjo.
Lebih  lanjut,  Qoriah  (2017)  meneliti  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal pemungutan perpajakan hotel terhadap efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut.  Metode  penelitian  kuantitatif  dan  strategi deskriptif  dan  menyimpulkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemungutan Pajak  Hotel  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Garut berdampak  besar  terhadap  efektivitas  penerimaan  perpajakan  hotel  Kabupaten Garut. Hasil yang sejalan oley Yuniati (2017) yang menguji pengaruh pengendalian internal  pada  efektivitas  penerimaan  pajak  penghasilan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengendalian  intern  mempengaruhi  efektivitas  penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega sejumlah 51,3%. Sedangkan sisa 48,7% terpengaruh faktor lainnya di luar pengendalian internal.
Kemudian  Nuraeni  &  Mutmainah  (2018)  menemukan  bahwa  penerapan pengendalian intern pada sistem pemungutan pajak reklame yang dioperasikan oleh instansi BPPKAD Kabupaten Temanggung dan memastikan kepatuhan terhadap
komponen kontrol apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Pelaksanaan  pengendalian intern sistem pemungutan pajak reklame di BPPKAD Kabupaten Temanggung sudah berjalan  baik  dan  sudah  terealisasi  sesuai  dengan  rancangan  komponen  SPIP. Penelitian  Nurnaluri,  Hasbuddin,  &  Ratu  (2019)  menunjukkan  bahwa  Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan BPPRD Kota Kendari sudah memadai dan sesuai dengan PP RI No. 60/2008 namun dalam komponen lingkungan pengendalian masih  diperlukan  perhatian  yang  lebih.  Kedua,  sistem  pemungutan  PPB  yang dilakukan oleh BPPRD Kota Kendari sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemungutan pajak daerah yang tertuang dalam PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016. Lebih jauh, Lapod, Tinangon, & Wokas (2019) menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak air permukaan antara tahun 2014 s/d 2018 tidak cukup efektif dan kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah dinilai juga tidak memiliki  kontribusi  karena  nilainya  relatif  kecil  apabila  dibandingkan  dengan kontribusi jenis pajak lainnya.
Bimo,  Prasetyo,  &  Susilandari  (2019)  menyimpulkan  kepemilikan  keluarga berpengaruh pada keterkaitan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak, tetapi  ketidakpastian  lingkungan  tidak  berpengaruh  pada  keterkaitan  antara pengendalian internal dan penghindaran pajak. Kemudian, Bustomi, Heru, & Dwiono (2019) menyimpulkan penerapan pengendalian internal di Kabupaten Pangandaran, dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  parsial,  sudah  dilaksanakan  sejalan pada  ketentuan  yang  berlaku  dan  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Rundengan  & Sondakh  (2019)  menemukan  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  dalam  prosedur pembayaran  reklamasi  selain  masih  ada  sebagian  wajib  pajak  yang  tidak  tertib membayar  pajak  reklamasi.  Selanjutnya,  Handayani,  Yudianto,  &  Afiah  (2020) menunjukkan  semua  variabel  independen  yang  dipergunakan  yakni  sistem pengendalian  intern  pemerintah  serta  juga  penggunaan  teknologi  informasi  serta komitmen  organisasi  mempunyai  pengaruh  signifikan  serta  positif  pada  kinerja akuntabilitas pemerintah.

## Metoda
Metode  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang memperoleh analisis tanpa meninggalkan prosedur analisis statistik. Metode kualitatif deskriptif dipilih dibanding pada kuantitatif dikarenakan penelitian ini  tidak  dilandaskan  terhadap  uji  statistik,  tetapi  menggunakan  penalaran  serta pandangan  dari  informan  penelitian  terkait  efektivitas  pengendalian  internal pemungutan pajak reklame di UPPPD Kelapa Gading.
Situs penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  (UPPPD)  Kelapa  Gading  yang  beralamat  di  Jl.  Gading  Putih  Raya  No.1, RT.12/RW.19,  Kel.  Kelapa  Gading  Timur,  Kec.  Klp.  Gading,  Kota  Jakarta Utara,  DKI Jakarta  14240.  Situs  ini  dipilih  karena  Kantor  UPPPD  Kelapa  Gading  melakukan pemungutan  pajak  daerah  khususnya  pajak  reklame  dan  menjalankan  fungsi  di antaranya adalah:  Penagihan, penetapan, pemeriksaan,  penilaian, serta pendataan
pajak daerah. Penatausahaan, pengukuhan, serta pendaftaran objek dan subjek pajak daerah.  Objek  dalam  penelitian  ini  mencakup  tiga  komponen,  yaitu:  Tempat, bertempat  di  Kantor  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  (UPPPD)  Kelapa Gading. Pelaku, orang terkait adalah Kepala UPPPD Kelapa Gading, Satuan Pelaksana Penagihan, Satuan pelaksana Pendataan, Satuan Pelaksana Pelayanan. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam situasi yang berlangsung. Aktivitas dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pengendalian internal pemungutan pajak reklame.

## Data Penelitian
Data  primer  dari  informan  adalah  orang  yang  benar-benar  memahami  kegiatan UPPPD  Kelapa  Gading  atas  kegiatan  pengendalian  internal  pemungutan  pajak reklame.  Perolehan  observasi  serta  wawancara  akan  dipergunakan  dalam menggambarkan bahan analisis sebagai informasi yang valid. Data sekunder berupa dokumen  ataupun  arsip  lain,  seperti  struktur  organisasi,  dokumen  target  dan realisasi  penerimaan  pajak  daerah,  dan  berbagai  peraturan  daerah  maupun peraturan gubernur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan empat orang  informan  kunci:  Kepala  Unit  UPPPD  Kelapa  Gading,  Kasatpel  Pelayanan, Kasatpel  Penagihan,  Pengadministrasi  Pendataan  Satuan  Pelaksana  Pendataan. Mereka  dipilih  karena  memiliki  kepentingan  terhadap  pengendalian  internal pemungutan  pajak  reklame  dan  akses  terhadap  sistem  informasi  manajemen reklame.  Wawancara  kepada  wajib  pajak  dilakukan  pada  dua  orang  informan pendukung: Bu Lala dari Biro Jasa Reklame dan Pak Dwi Ari Selaku pengelola Mall Of Indonesia yang banyak dipakai oleh wajib pajak yang memasang reklame. Data juga dikumpulkan  melalui  dokumentasi  dokumen  yang  digunakan  yaitu  realisasi penerimaan  pajak  daerah,  target  penerimaan  pajak  daerah,  struktur  organisasi, rekaman aktivitas pembongkaran objek pajak reklame yang ditempel stiker: “objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah”.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan berdasarkan riset desain penelitian yang digunakan bisa digambarkan pada gambar di bawah ini.

## Gambar 1 Riset Desain

## Hasil dan Pembahasan

## Profil UPPPD Kelapa Gading
UPPPD Kelapa Gading memiliki struktur jabatan, dan setiap jabatan memiliki peran kerja masing-masing untuk menciptakan kualitas pelayanan yang sistematis. UPPPD Kelapa Gading dipimpin oleh Rusdian Permana selaku Kepala Unit yang mengelola pengembangan  manajerial  dari  sub  bagian  tata  usaha  serta  tiga  satuan  pelaksana diantaranya satuan pelaksana penagihan, pelayanan dan pendataan.

## Gambar 3 Struktur Organisasi UPPPD Kelapa Gading

## Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  Kelapa  Gading  hanya  menggunakan  satu  sistem  yaitu Official  Assesment seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bpk  Agus  Taufik  selaku  Kepala  Satuan  Pelaksana Pelayanan dimana kedudukan untuk menghitung besarnya pungutan yang terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh kantor UPPPD melalui SIM reklame. Pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame  pada  kantor  UPPPD  terbagi  menjadi  tiga satuan pelaksana, dengan tanggung jawabnya antara lain:
Satuan  Pelaksana  Pelayanan:  menerima,  meneliti,  dan  mengadministrasikan permohonan pendaftaran wajib pajak reklame baru, melakukan pemutakhiran data subjek  dan  objek  pajak  reklame,  melakukan  pengecekan  kelengkapan berkas/dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat pendaftaran bagi wajib pajak baru, membuat nota perhitungan pajak reklame terutang;
Satuan  Pelaksana  Pendataan:  bertugas  mengumpulkan  informasi,  pendataan  dan pemutakhiran  data  subjek  dan  objek  pajak  daerah  serta  melaksanakan  verifikasi lapangan dalam permohonan pendaftaran maupun penutupan subjek dan objek pajak reklame.
Satuan  Pelaksana  Penagihan:  bertugas  melakukan  penyusunan  laporan  kinerja penerimaan dan piutang pajak reklame, merekomendasikan pembayar pajak untuk menerima inspeksi, pengecekan ke lapangan apakah secara teknis lokasi dan jenis reklame  yang  didaftarkan  telah  sesuai  bagi  wajib  pajak  yang  mengajukan permohonan reklame baru.
Alur pelaksanaan pemungutan pajak reklame dijelaskan pada gambar berikut.

## Gambar 4 Alur Pelayanan Pemungutan Pajak Reklame
Bapak  Agus  Taufik  selaku  Kepala  Satuan  Pelaksana  Pelayanan  mengungkapkan bahwa  setiap  wajib  pajak  yang  mengajukan  permohonan  reklame  baru  wajib melakukan  pendaftaran  terhadap  objek  dan  subjek  pajak  dengan  menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen persyaratan.

## Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Reklame
Dalam melakukan pengolahan data pajak reklame dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Reklame. Dengan penggunaan sistem ini dilakukan pengolahan data pendaftaran untuk wajib pajak baru, diperhitungkan besarnya pajak reklame dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Pajak  Reklame  bertujuan  membantu  UPPPD  Kelapa Gading dan wajib pajak meningkatkan tertib administrasi: melakukan perhitungan pajak  dan  menerbitkan  nota  perhitungan,  menetapkan  dan  menerbitkan  SKPD, memantau  penerimaan  pajak  daerah  dari  pajak  reklame,  membuat  laporan penerimaan pajak reklame, dan membantu dalam pengawasan bagi wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang atas objek pajak reklame maupun wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak. Penggunaan sistem ini diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan dengan kesadaran yang tinggi.

## Pelaksanaan dan Kendala Pendataan Pajak Reklame
Satuan  Pelaksana  Pendataan  merupakan  satuan  kerja  UPPPD  Kelapa  Gading  yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan pajak reklame. Satuan pelaksana ini  bertugas  melaksanakan  pengumpulan  informasi,  pendataan  dan  pemutakhiran data  subjek  &  objek  pajak  reklame  serta  melaksanakan  verifikasi  lapangan  dalam permohonan  pendaftaran  maupun  penghapusan  subjek  dan  objek  pajak  reklame. Pendataan obyek dapat dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan ataupun cek  lokasi  objek.  Apabila  didapati  objek  pajak  yang  belum  terdaftar  maka  akan diberikan pemberitahuan berbentuk surat dan himbauan untuk segera mendaftarkan di kantor UPPPD Kelapa Gading
Jika  wajib  pajak  yang  sudah  memakai  reklame  tetapi  belum  mendaftar,  petugas tersebut akan meminta informasi tentang wajib pajak dan mengambil perkiraan dari reklame yang diperkenalkan, kemudian mengumpulkan informasi untuk mengetahui bisnis yang dilakukan wajib pajak, misalnya informasi yang berkaitan dengan nama organisasi, alamat atau bidang organisasi dan jenis usaha. yang diarahkan. Informasi ini  dapat  menentukan  identitas  wajib  pajak  dengan  mengisi  Formulir  Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD).
Dalam upaya pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame, UPPPD Kelapa Gading  melakukannya  dengan  cara  pemasangan  plang  dan  atau  stiker  bagi  wajib pajak  yang  tidak  membayar  dan/atau  belum  daftar  ulang  dengan  tahapan memberikan  surat  himbauan,  surat  teguran  dan  selanjutnya  himbauan  surat pemasangan stiker.
Kendala yang saat ini dihadapi oleh UPPPD Kelapa Gading dalam proses pendataan adalah  kurangnya  SDM/jumlah  petugas  lapangan  yang  bertanggung  jawab  untuk pengecekan reklame, yang juga akan menyebabkan dampak dari kurangnya kontrol terhadap reklame yang telah berakhir masa pajaknya. Kemudian, reklame yang sudah kadaluwarsa  seharusnya  diperpanjang  masa  pajak,  namun  ternyata  masih  banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang.  Serta banyaknya dokumen yang
diserahkan wajib pajak saat mengajukan reklame baru menyulitkan petugas untuk mengarsipkannya.

## Pelaksanaan dan Kendala Penagihan Pajak Reklame
Kegiatan  ini  ditujukan  kepada  para  wajib  pajak  yang  mempunyai  tunggakan  yang berada  di  wilayah  kerja  UPPPD  Kelapa  Gading.  Kegiatan  penagihan  pajak  reklame bertujuan agar wajib pajak patuh dan segera melakukan pembayaran pajak reklame dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Jumlah  besarnya  pokok  pajak  yang  terutang untuk jenis pajak reklame ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Setelah SKPD terbit dan kemudian dicetak, maka wajib pajak diharuskan untuk membayarkan kewajiban dalam  rentang  waktu  selama  30  hari.  Dalam  rentang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah SKPD dicetak, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila selama rentang waktu  30 hari tersebut wajib pajak belum membayarkan kewajiban pajak reklame, akan masuk ke dalam masa piutang pajak.
SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, maka dari pihak UPPPD Kelapa  Gading  akan  memberikan  surat  himbauan  pertama  yang  berlaku  selama  7 hari. Apabila surat himbauan pertama tidak direspon oleh wajib pajak, akan diberikan surat himbauan yang kedua. Hingga pada saat surat himbauan yang ketiga, barulah UPPPD Kelapa Gading akan memasang plang stiker penunggak pajak atau reklame akan diturunkan.
Sanksi  administrasi  juga  akan  diberlakukan  apabila  wajib  pajak  belum  melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang berupa pengenaan beban bunga sebesar 2% sebulan  dihitung  dari  pajak  yang  kurang  atau  terlambat  dibayar  dan  ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD surat pemungutan biaya dan/atau otorisasi sebagai bunga dan/atau denda. Penggunaan biro jasa digunakan beberapa wajib pajak dalam mengurus perizinan reklame. Tetapi inilah yang menjadi kendala yang  dihadapi  dalam  melakukan  tindakan  penagihan  sebab  penagihan  akan dilakukan  ke  biro  jasa  yang  mengurus  dan  bukan  langsung  ke  pemilik  reklame sehingga memakan waktu lebih lama.
Sebagai  upaya  melakukan  penagihan  pajak  reklame  dalam  mencapai  target,  pihak UPPPD Kelapa Gading melakukan penagihan pajak reklame dengan cara melakukan pendataan  wajib  pajak  reklame  baru,  melakukan  penagihan  ke  wajib  pajak  yang punya tunggakan pajak secara konsisten dan tegas. Bentuk tindakan pengendalian jika ada masalah (misal: jika reklame habis masa berlakunya belum diperpanjang), masih  ditemui  penyelenggara  reklame  yang  belum  menjadi  wajib  pajak maka  dari pihak UPPPD Kelapa Gading akan memberi himbauan untuk melakukan pendaftaran ulang  kepada  wajib  pajak  yang  reklamenya  sudah  habis  masa  berlakunya  tidak diperpanjang  dan  memberi  surat  himbauan  untuk  segera  melakukan  pendaftaran reklame bagi wajib pajak baru.

## Pembahasan

## Prosedur Pemungutan Pajak Reklame
Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa proses pemungutan pajak reklame mulai dari tahap pendaftaran wajib pajak hingga penerimaan bukti setor pajak dari wajib  pajak  telah  berjalan  dengan  baik  antara  wajib  pajak  selaku  pemohon  dan petugas  pelayanan  satuan  pelaksana  pelayanan.  UPPPD  Kelapa  Gading  juga melakukan tahapan penentuan (verifikasi) dan evaluasi yang tepat bagi wajib pajak sebagai  pihak  yang  dinilai.  Misalnya  reklame  baru,  wajib  pajak  wajib memberikan kelengkapan dokumen dan surat pernyataan (jika diperlukan) sebelum ditentukan reklame ini layak untuk diterima atau ditolak. Surat pernyataan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penempatan reklame tersebut.  Tahap  penentuan  (verifikasi)  ini  menentukan  reklame  mana  yang diperbolehkan  atau  tidak  diperbolehkan.  Jika  diizinkan,  SKPD  akan  diterbitkan sebagai bukti perintah pembayaran.

## Unsur-Unsur Pengendalian Intern

## Struktur organisasi yang membedakan tanggung jawab fungsional
Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilakukan, UPPPD Kelapa Gading telah  memisahkan  fungsi-fungsi  yang  ada  dalam  pemungutan  pajak  reklame. Pemisahan fungsi terkait perpajakan reklame telah dilaksanakan dengan baik. Setiap aktivitas  yang  membutuhkan  pemeriksaan  dokumen  dan  otorisasi  selama  proses pemungutan  dengan  jelas  dilakukan  oleh  setiap  satuan  pelaksana.  UPPPD  Kelapa Gading  mendelegasikan  tugas  secara  berurutan  dan  sistematis,  serta  bertanggung jawab terhadap fungsinya dengan jelas.

## Prosedur dan otoritas pencatatan
Berdasarkan hasil penelitian, UPPPD Kelapa Gading mempunyai sistem pencatatan dan pembagian dalam mengotorisasi setiap transaksi yang terjadi dilakukan dengan baik. Sistem otorisasi UPPPD Kelapa Gading yang baik akan menghasilkan dokumen pembukuan yang selanjutnya akan digunakan sebagai input dan diserahkan sebagai data  reklame  untuk  diolah.  Dokumen  yang  terdokumentasi  dengan  baik  dapat mempermudah pemeriksaaan, dapat dipercaya melalui formulir atau dokumen yang digunakan.

## Praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi setiap satuan pelaksana
UPPPD Kelapa Gading merancang SIM Reklame yang dirancang untuk memudahkan penyampaian  dan  pencatatan  informasi  pemohon  (wajib  pajak)  dan  mencegah praktik tidak sehat terkait pemungutan pajak. Dalam hal pengisian formulir SPOPD (Surat  Pendaftaran  Objek  Pajak  Daerah)  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  satuan pelaksana pelayanan akan mencatat permohonan yang telah disampaikan wajib pajak untuk  selanjutnya  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan  oleh  satuan  pelaksana pendataan.

## Pegawai yang memiliki kualitas sesuai tanggung jawab
Menurut  penulis,  pegawai  UPPPD  Kelapa  Gading  memiliki  keterampilan  dan kemampuan yang mumpuni, yang tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

## Lingkungan Pengendalian

## Penegakan nilai integritas dan etika
UPPPD  Kelapa  Gading  memiliki  tujuan,  sehingga  kepala  unit  dan  kepala  satuan pelaksana hingga para pegawai diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu kualitas moral atau nilai moral pegawai UPPPD Kelapa Gading adalah kedisiplinan, mengharuskan  pegawai  datang  tepat  waktu  dan  bertanggung  jawab  dalam menyelesaikan pekerjaan.

## Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
UPPPD  Kelapa  Gading  mengatur  kewenangan  dan  tanggung  jawab  berdasarkan struktur  organisasi  sesuai  dengan  fungsinya.  Struktur  organisasi  UPPPD  Kelapa Gading  berpedoman  pada  peraturan  daerah.  UPPRD  Kelapa  Gading  memiliki kesatuan struktur organisasi kepegawaian yaitu kewenangan, berasal dari pimpinan yakni  kepala  unit,  kemudian  kepala  satuan  pelaksana  yang  dibantu  oleh  staf  dari masing-masing satuan pelaksana.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  UPPPD  Kelapa  Gading  masih  memiliki  beberapa kekurangan:  belum  menunjukkan  lingkungan  pengendalian  yang  memadai  karena kurangnya  jumlah  personil  di  satuan  pelaksana  pendataan  sehingga  pegawai kesulitan mengelola arsip berkas dan saat cek ke lapangan untuk pendataan reklame yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  di  kecamatan  Kelapa  Gading  dan  di  satuan pelaksana penagihan sehingga menyebabkan masih banyaknya tunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

## Penilaian Risiko
Hasil  penelitian  menunjukkan  penilaian  risiko  pada  UPPPD  Kelapa  Gading  terkait dengan  proses  pemungutan  pajak  reklame  masih  belum  maksimal.  Hal  ini dikarenakan  peneliti  menemukan  dalam  pengumpulan  berkas  dan  pengelolaan dokumen  pajak  reklame,  tidak  adanya  nomor  urut  yang  tercetak  pada  dokumen tersebut tidak digunakan. Hal ini bertentangan dengan asumsi Mulyadi dalam Fanola (2018)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  membuat  dan  melaksanakan  praktik  yang sehat, formulir penting yang digunakan oleh perusahaan harus dicetak dengan nomor urut,  dan  penggunaan  nomor  urut  tersebut  dipertanggungjawabkan  oleh  yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.
Sebaiknya Kepala Unit UPPPD Kelapa Gading dan pegawai pelaksana penagihan juga terlibat  dalam  proses  penetapan  target  penerimaan  karena  merekalah  yang  dapat mengetahui tingkat piutang pajak tak tertagih sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dalam proses penentuan target penerimaan periode berikutnya perlu
dilihat  dari  hasil  pencapaian  tahun – tahun  sebelumnya  serta  harus update dengan peraturan gubernur terbaru yang mengatur pajak reklame. Dari hasil penelitian, rata- rata target penerimaan pajak reklame di Kelapa Gading berkisar di antara 44 miliar rupiah hingga mencapai 55 miliar. Penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun 2015  menyebabkan  tidak  mencapai  hasil  maksimal,  penerimaan  hanya  sebesar 24,04% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penetapan target penerimaan pajak reklame tanpa melihat potensi wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya dari pencetakan SKPD di tahun yang sedang berjalan serta adanya pemberlakuan Pergub DKI Jakarta No. 172 Tahun 2014 yang memberikan pengurangan dasar pengenaan pajak reklame sebesar 50 persen kepada setiap penyelenggara reklame.

## Kegiatan Pengendalian
Pemisahan  fungsi  Secara  struktur  organisasi  UPPPD  Kelapa  Gading,  baik  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  terkait  dengan  pemungutan  pajak  reklame  telah berjalan dengan baik dan terpisahnya fungsi yang jelas. Dokumentasi UPPPD Kelapa Gading  memiliki,  mengelola  dan  memelihara  sistem  informasi  manajemen,  serta transaksi dan peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak reklame, dan pencatatan secara detail dalam bentuk dokumen. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dengan pengendalian internal pada saat pemungutan pajak reklame oleh UPPPD Kelapa Gading meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian UPPPD Kelapa Gading secara umum dengan sistem otorisasi untuk  mengontrol  kehandalan  pengolahan  data  di  UPPPD  Kelapa  Gading,  semua dokumen selalu disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang (Kepala Unit).
Untuk  pengendalian  aplikasi  adalah  dengan  adanya  sistem  informasi  manajemen untuk  pemungutan  pajak  reklame  yang  mengintegrasikan  semua  kegiatan pemungutan ke dalam SIM REKLAME dan hanya dapat diakses oleh pegawai UPPPD Kelapa  Gading.  Pembatasan  akses  sistem  informasi  manajemen  reklame  dan pencatatannya. Pimpinan instansi (dalam hal ini Kepala UPPPD Kelapa Gading) hanya memberikan akses kepada pegawai yang mempunyai kendali atas sistem informasi manajemen reklame dan pencatatannya.

## Informasi dan Komunikasi
Sistem  informasi  dan  komunikasi  di  UPPPD  Kelapa  Gading  telah  terkomputerisasi dengan  sistem  pengelolaan  pajak  reklame  berbasis  teknologi  berupa  Sistem Informasi  Manajemen  Reklame  (SIM  REKLAME).  Sistem  ini  digunakan  untuk mendapat  informasi  mulai  dari  wajib  pajak  yang  sudah  melakukan  pendaftaran reklame  hingga  wajib  pajak  yang  masih  belum  melunasi  pajak  terutangnya  serta melalui  sistem  ini,  lebih  mudah  mendapatkan  informasi  untuk  melakukan pengawasan  pemungutan  pajak  reklame.  Untuk  mendukung  informasi  dan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik, maka perlu komunikasi dan koordinasi yang  baik  kepada  satuan  pelaksana  yang  terkait.  Dalam  hal  ini,  penerapan  sistem informasi dan komunikasi UPPPD Kelapa Gading telah berjalan dengan baik.

## Pemantauan
Pemantauan  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  reklame.  UPPPD Kelapa Gading telah melakukan pengendalian internal yang baik dalam pengawasan serta ketegasan petugas pelayanan dengan memberi surat himbauan untuk segera mendaftar  sesuai  batas  waktu  yang  ditentukan,  cek  langsung  ke  lapangan  untuk memastikan pengisian data oleh wajib pajak ke dalam SPOPD telah sesuai dengan apa yang  disampaikan  wajib  pajak  ke  UPPPD  Kelapa  Gading  dan  mengenakan  sanksi administrasi  sebesar  2%  per  bulan  apabila  ditemukan  wajib  pajak  terlambat melakukan pembayaran.

## Simpulan
Setelah  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengendalian  internal  pemungutan  pajak reklame  pada  kantor  UPPPD  Kelapa  Gading,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengendalian internal dalam pemungutan pajak reklame yang ada di kantor UPPPD Kelapa Gading sudah efektif yaitu dengan penggunaan sistem informasi manajemen reklame dapat mengawasi wajib pajak yang masih menunggak pajak. Namun masih terdapat  beberapa  komponen  pengendalian  yang  kurang  maksimal  di  antaranya: Lingkungan  pengendalian  dalam  pemungutan  pajak  reklame  pada  UPPPD  Kelapa Gading belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya  manusia  (SDM)  pada  satuan  pelaksana  penagihan  dan  pendataan  sehingga menyebabkan  terhambatnya  kinerja  UPPPD  Kelapa  Gading  dalam  melakukan penagihan  pajak  reklame  dan  pendataan  objek  reklame  yang  menyebabkan penerimaan pajak reklame belum mampu dalam mencapai target.
Penilaian  risiko  di  dalam  proses  pemungutan  pajak  reklame,  yang  dilakukan  oleh UPPPD Kelapa Gading masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa formulir  dalam  pengumpulan  dan  pengelolaan  pajak  reklame  yang  tidak menggunakan nomor urut yang tercetak di dokumen. Untuk memudahkan pencarian berkas, perlu penggunaan serial number di dalam formulir ketika dicetak agar lebih memudahkan pegawai dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan di kemudian hari. Ketidakikutsertaan Kepala Unit UPPPD Kelapa Gading dalam proses penetapan target  penerimaan  pajak  reklame  yang  terkadang  terlalu  tinggi  dan  tanpa  melihat potensi yang ada di wilayah ini juga mengakibatkan para pegawai harus lebih ekstra lagi dalam bekerja namun pada kenyataannya juga tidak dapat mencapai target.
Informasi  dan  komunikasi  yang  diterapkan  oleh  UPPPD  Kelapa  Gading  telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan berupa Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM Reklame) yang dapat mengetahui wajib pajak yang masih menunggak pajak. Minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPPPD Kelapa Gading dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak reklame terhadap para pelaku usaha selaku wajib pajak, mengakibatkan tidak terbangunnya pengertian dan pemahaman  terhadap  tujuan  perlu  dilakukannya  pemungutan  pajak  reklame  ini sehingga kurang dipahami dan dimengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan  kurang  mendukung  proses  pemungutan  pajak  reklame  itu  sendiri  yang ditunjukkan dengan masih banyaknya piutang pajak yang belum tertagih.
UPPPD  dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak  reklame  bersifat  aktif  dan  pasif. Tindakan aktif yang dilakukan yaitu pemungutan pajak langsung kepada Wajib Pajak. Mulai  dari  menetapkan  mencetak  formulir  pendaftaran,  menetapkan  tarif  pajak reklame, mencetak SKPD, mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak yang memiliki objek pajak reklame, sehingga masyarakat bisa melakukan pembayaran melalui Bank DKI  hingga  menagih  kepada  para  pelaku  usaha  yang  terdapat  tunggakan  pajak. Tindakan  pasif  UPPPD  adalah  menunggu  wajib  pajak  membayar  tagihan  maupun tunggakan pajaknya. Perhitungan Pajak di UPPPD Kelapa Gading telah menggunakan sistem  komputerisasi  sehingga  memudahkan  dalam  perhitungan  pajak  dan mengurangi resiko kesalahan.
Keterbatasan  yang  terjadi  pada  penelitian  ini  adalah  adanya  informan  mengalami perubahan karena adanya mutasi karyawan di UPPPD Kelapa Gading. Dikarenakan jumlah wajib pajak reklame yang banyak, penulis tidak dapat mewawancarai semua wajib pajak reklame, sehingga penulis hanya dapat menggunakan 2 sampel yaitu Ibu Lala dari Biro Jasa Reklame dan Bapak Dwi Ari selaku pengelola Mall Of Indonesia. Terbatasnya  waktu  pelaksanaan  wawancara  karena  informan  memiliki  agenda kegiatan  lain.  Setelah  penelitian  ini  dilaksanakan  dan  hasilnya  dibahas  mendalam, penulis memberikan saran yang dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya: Hasil penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran  baru  dalam  penelitian  mengenai pengendalian  internal  pemungutan  pajak  reklame  dan  dapat  menjadi  rujukan pengembangan ilmu dan penelitian selanjutnya terutama terkait pajak daerah.

## Daftar Pustaka
Bimo, I. D.,  Prasetyo, C. Y.,  & Susilandari, C. A. (2019).  The effect of  internal control on  tax avoidance: the case of Indonesia. Journal of Economics and Development , 21 (2), 131 – 143. https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042
Bustomi,  T.,  Heru,  B.,  &  Dwiono,  S.  (2019).  Internal  control  of  hotel  tax  management  in optimizing  the  original  revenue  income  in  the  Pangandaran  District. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 7 (9), 298 – 320.
Handayani,  D.,  Yudianto, I.,  & Afiah, N. N. (2020).  The influence of internal control system, information  technology  utilization,  and  organizational  commitment  on  government accountability  performance. Journal  of  Accounting  Auditing  and  Business , 3 (2),  17. https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.26120
Homenta, P. C.,  & Afandi,  D. (2017). Analisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah. Jurnal EMBA Vol.3 No.3 , 3 (3), 777 – 787.
Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal pajak  air  permukaan  serta  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  provinsi Sulawesi Utara. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi ,
7 (3), 2731 – 2740. https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. (2002). Sistem Akuntansi (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Ningsih,  S.  (2017).  analysis  of  billboard  contribution  tax  to  regional  income  of  Sukoharjo district in year 2012-2016. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 1 (01). https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.394
Nugrahani, N. M. W. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam
Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis , 15 (1).
Nuraeni, A., & Mutmainah, S. (2018). Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak reklame  pada  badan  pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  (BPPKAD) Kabupaten  Temanggung. Jurnal  Aktual  Akuntansi  Keuangan  Bisnis  Terapan
(AKUNBISNIS) , 1 (2), 137 – 151. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v1i2.1229
Nurnaluri,  S.,  Hasbuddin,  &  Ratu,  W.  O.  M.  (2019).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Internal Pemungutan  Pajak  Daerah  Pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Kendari. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 4 (2).
Qoriah, D. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , 16 (3).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . , (2008).
Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . , (2009).
Republik Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 12/2011 terkait Pajak Reklame . , (2011).
Rundengan,  S.  M.,  &  Sondakh,  J.  J.  (2019).  Analisis  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak reklame  sebagai  upaya  peningkatan  PAD  BP2RD  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA ,
7 (4), 4839 – 4848. https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25436
Syukriyati,  E.,  &  Solikin,  I.  (2018).  Pengaruh  Efektivitas  Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.13067
Yuniati. (2017). The influence of internal control on the effectiveness of income tax revenue.
International Journal of Economics, Commerce and Management , V (11), 683 – 696.