## ANALISIS PENGARUH DEWAN SENGKETA & ARBITRASE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI BERDASARKAN FIDIC CONDITION OF
CONTRACT 2017
oleh : Hadi Ismanto
Program studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Email : ismantohady070291@gmail.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Program studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Email : sarwonohm2@yahoo.com
Abstrak :  Proses  penyelesaian  beda  persepsi  yang  berujung  sengketa  merupakan  hal  yang  sangat mengganggu  proses  kegiatan  konstruksi,  sehingga  pemilihan  penyelesaian  sengketa  harus  dicermati secara  khusus  untuk  memperoleh  hasil  yang  maksimal.  Dewan  sengketa  maupun  arbitrase  menjadi pilihan dimana perselisihan yang berujung sengketa harus diselesaikan. Penyelesaian mengedepankan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hubungan baik, kepastian hukum, dan kepastian keberlangsungan proyek. Dari sudut pandang owner & kontraktor ternyata berbeda, disamping mereka mengutamakan kepastian hukum dari sebuah sengketa, ternyata dari sudut pandang mereka mempunyai kepentingan masing – masing,  owner  memandang  keberlangsungan  proyek  menjadi  hal  yang  harus  dipenuhi, sedangkan kontraktor beranggapan bahwa hubungan baik adalah hal yang harus dicapai pada saat terjadi sengketa, guna tetap menjaga peluang bisnis diproject selanjutnya. Hal ini dapat terakomodasi dengan baik  oleh  Dewan  Sengketa,  dengan  berpedoman fidic  conditions  of  contracts .  Dengan  sampel  100 responden  dimana  47%  Owner  &  Konsultan  &  53%  Kontraktor,  mereka  cenderung  lebih  menyukai Dewan  Sengketa  sebagai  jalan  untuk  menyelesaikan  sengketa  konstruksi.  Hasil  yang  didapat  adalah 53,7%  kontraktor  &  owner  memilih  dewan  sengketa  dengan  mengedepankan  kepastian  hukum, keberlangsungan  proyek  &  hubungan  baik,  sdangkan  sisanya  29,6%  memilih  Arbitrase.  Dari  hasil tersebut penyelesaian sengketa menjadi hal yang terlihat sederhana dan friendly pada saat dalam sebuah kontrak konstruksi mencantumkan Dewan sengketa sebagai sarana untuk mengakomodasi jika terjadi sengketa.
Kata Kunci : Sengketa, Dewan Sengketa, Arbitrase, Fidic Conditions Of Contracts
Abstract :  The  process  settling  of  the  different  perceptions  that  lead  to  dispute  is  very  disruptive  to  the construction  activities.  Thus  the  election  of  dispute  resolution  must  be  observed  specifically  to  obtain maximum  results.  Dispute  council  and  arbitration  council  are  the  choice  where  disagreement  that  lead dispute must be resolved. Settlement prioritizes values that uphold good relationships, legal certainty and certainty of project sustainability. The assesment between  the owner and the contractor is different, besides they prioritize the legal certainty of a dispute, evidently they have their own respective interests, the owner priority  is  the  sustainability  of  the  project  to  be  achieved  amid  a  dispute,  in  order  to  keep  the  business opportunity in the next  project. This can be well accommodated by the dispute council by referring to the Fidic Conditions of Contracts. With a sample of 100 respondents in which 47% of Owners and Consultants, 53% of Contractors, they tend to prefer the Dispute Council as a way to resolve construction disputes. The result is 53.7% of the owner and the contractor chooses the dispute councils by prioritizing legal certainty, the sustainability of the project and good relations, while the remaining 29.6% chose Arbitration. From these
results,  dispute  resolution  becomes  simple  and  friendly  when  a  construction  contract  includes  a  Dispute Council as a means to accommodate in the event of a dispute.
Keywords: Dispute, Dispute Board, Arbitration, fidic conditions of contracts

## Pendahuluan
Pelaksanaan terhadap proses pembangunan infrastruktur  /  konstruksi,  pada  umumnya dilaksanakan oleh penyedia jasa. (UU no.18 th. 1999 pasal 1 ayat 2).
Pada  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  di Indonesia, pelaksanaan pengawasan pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan, umumnya  akan  dibantu  oleh  penyedia  jasa pengawas konstruksi dengan suatu perjanjian  jasa  konsultasi  pengawas konstruksi. (UU no.18 th.1999 pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 11).
Dengan  adanya  globalisasi  ke  depan  yang ditandai  dengan  dibukanya  MEA  dan peluang  bagi  asing  untuk  bekerja  di Indonesia,  maka  peningkatan  sumber  daya manusia  harus  di  tingkatkan  khususnya dalam  bidang  pengembangan  infrastruktur khususnya bidang jasa konstruksi merupakan  suatu  keharusan.  Penggunaan standar kontrak internasional akan berkembang  dalam  pelaksanaan  proyek infrastruktur  khususnya  bidang  jasa konstruksi  di  Indonesia.  Proyek – proyek dengan  pinjaman  pendanaan  asing  baik pendanaan  konstruksi  government  to government  maupun  business  to  business akan meningkat, seiring dengan meningkatnya  proyek – proyek  yang biasanya  menggunakan  standar  kontrak internasional  dalam  hal  ini  yang  palin banyak dipakai adalah Federation Internationale des  Ingenieurs-Conseils (FIDIC)  Condition  of  Contract  yang cakupannya  sangat  luas,  lebih  dari  10 standar kontrak yang telah banyak di pakai
secara luas dilebih dari 100 negara di dunia. Di  Indonesia  standar  kontrak  FIDIC  yang banyak  di  pakai  pada  saat  ini  adalah  FIDIC Condition  of  Contract  for  Construction, FIDIC Condition of Contract for Engineering Procurment  and  Constructions  (EPC) /turnkey  project,  FIDIC  Condition  contract for Plant and Design-Build, FIDIC Short Form of    Contract.  Keempat  buku  ini  sudah diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia oleh  penulis  dari  lisensi  FIDIC.  (FIDIC persyaratan  kontrak  untuk  pelaksanaan konstruksi  2008).  Oleh  karena  itulah, pemahaman akan standar  kontrak ini, dan khususnya  pemahaman  akan  bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa menurut standar  kontrak  ini,  merupakan  suatu keharusan, untuk kemudian dapat disiapkan suatu peraturan perundangan yang mendukungnya, utamanya untuk kepentingan  nasional,  karena  jika  tidak terdapat  peraturan  perundangan  yang mendukung,  maka  para  pihak  yang berkontrak  akan  mencantukan  klausula- klausula tentang penyelesaian sengketa luar negeri,  yang  saat  ini  mulai  menggejala, banyak kontrak BUMN dengan pihak swasta nasional, pelaksanaan penyelesaian sengketanya dilakukan diluaar negeri. (buku ketiga  alternatif  penyelesaian  sengketa konstruksi, sarwono hardjomuljadi).
Dalam  kenyataannya,  hal-hal  yang  sudah disebutkan  diatas  jika  terjadi  para  pihak akan mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya  dengan  cara  yang semudah  mungkin  guna  menghindari pembengkakan  cost,  serta  waktu  yang berpotensi berlarut - larut. Bahkan menurut kajian prof. Sarwono Hardjomuljadi
mengatakan  bahwa  relationship  (dari pandangan kontraktor) & kepastian hukum
(dari pandangan owner) sangat mempengaruhi terhadap kasus
penyelesaian sengketa di Indonesia.
Maka  dirasa  perlu  untuk  mengidentifikasi jalur  mana  yang  lebih  efektif  serta  efisien untuk  dapat  ditempuh  oleh  kedua  belah pihak  yang  bersengketa  guna,  mengontrol pembengkakan  biaya,  pemborosan  waktu, relationship & kepastian hukum.

## Rumusan Masalah
Dewan  Sengketa  &  Arbitrase  merupakan jalur-jalur pilihan yang harus ditempuh jika terjadi  sengketa  dalam  sebuah  kontrak konstruksi,  oleh  sebab  itu  pemahaman tentang  keduanya  (Dewan  Sengketa  & Arbitrase)  harus  sangat  dipahami  sehingga penyelesaian  sengketa  bisa  tercapai  sesuai ekspektasi  dari  pihak  -  pihak  yang bersengketa,  dan  tepat  mengambil  jalur yang diambil.
Maka hal - hal yang harus diketahui adalah : 1. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan  dalam  penyelesaian sengketa ?
2. Faktor  manakah  yang  paling  dominan dalam  penyelesaian  sengketa  terhadap arbitrase maupun dewan sengketa ?
3. Manakah  jalur  yang  lebih  baik (Arbitrase atau Dewan Sengketa) dalam penyelesaian sengketa ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui :
1. Mengetahui faktor - faktor apakah yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa.
2. Mengetahui faktor manakah yang paling dominan  dalam  penyelesaian  sengketa
baik terhadap arbitrase maupun dewan sengketa.
3. Mengetahui  manakah  yang  lebih  baik dalam penyelesaian sengketa.

## Sengketa
Pengertian  sengketa  menurut  kamus  besar bahasa  Indonesia  adalah  sesuatu  yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran;  perbantahan  sedangkan sengketa  konstruksi  adalah  sengketa  yang terjadi  sehubungan  dengan  pelaksanaan suatu  usaha  jasa  konstruksi  antara  para pihak  yang  tersebut  dalam  suatu  kontrak konstruksi  yang  di  dunia  Barat  disebut construction  dispute.  Sengketa  konstruksi yang dimaksudkan di sini adalah sengketa di bidang  perdata  yang  menurut  UU no.30/1999  Pasal  5  diizinkan  untuk diselesaikan  melalui  Arbitrase  atau  Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Nazarkhan  Yasin.  2004,Mengenal  Klaim Konstruksi  dan  Penyelesaian  Sengketa Konstruksi).
Konstruksi  dimaksud  adalah  kegiatan  jasa konstruksi  yang  meliputi;  Perencanaan, Pelaksanaan,  dan  Pengawasan  pekerjaan konstruksi.  Undang-undang  tentang  Jasa Konstruksi  No.18  tahun  1999  dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi  adalah  layanan  jasa  konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi dan layanan  jasa  konsultasi  pengawasan pekerjaan
konstruksi. Sedangkan pengertian  pekerjaan  konstruksi  adalah seluruh  atau  sebagian  rangkaian  kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan  yang  mencakup  pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata  lingkungan  masing-masing  beserta kelengkapannya  untuk  mewujudkan  suatu bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  (Undang- Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999)
Sengketa  konstruksi  dapat  timbul  antara lain  karena  klaim  yang  tidak  dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan, perbedaan  penafsiran  dokumen  kontrak, ketidakmampuan  baik  teknis  maupun manajerial  dari  para  pihak.  Selain  itu sengketa  konstruksi  dapat  pula  terjadi apabila  pengguna  jasa  ternyata  tidak melaksanakan  tugas-tugas  pengelolaan dengan  baik  dan  mungkin  tidak  memiliki dukungan dana yang cukup.
Dengan  singkat  dapat  dikatakan  bahwa sengketa  konstruksi  timbul  karena  salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau default).
Proses  terjadinya  suatu  sengketa  dan penyelesaian sengketa, menurut Yasin, 2004 yang dikutip dari Mutiasari, 2006:
Sengketa  umumnya  merupakan  hal  yang sering dihindari tapi seolah menjadi bumbu penyedap  dalam  dinamika  komunikasi berbisnis,  tidak  terkecuali  dalam  bidang konstruksi.  Sengketa  seringkali  menjadi salah satu item yang harus dipikirkan guna memperlancar kegiatan konstruksi.
Beberapa  pilihan  langkah  yang  mungkin  di tempuh  jika  terjadi  sengketa  semakin bervariasi,  tergantung  jangkauan  sengketa yang  terjadi  dalam  kenyataannya,  dimana beberapa faktor mempengaruhinya seperti, nilai kontrak, siapa yang bersengketa, latar belakang sengketa, dan hal lainnya. Adapun pilihan yang mungkin bisa di tempuh antara lain adalah Arbitrase atau Dewan Sengketa.

## Arbitrase
Arbitrase  merupakan  salah  satu  badan penyelesaian  sengketa,  dimana  dijelaskan secara  umum  adalah  sebagai  berikut,  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang bersengketa.  Sebagai  salah  satu  cara
penyelesaian  di  luar  peradilan,  arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian  arbitrase.  Pengertian  Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para pihak  sebelum  sengketa  atau  suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah sengketa.
Apabila  para  pihak  pemilih  penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi,  maka  persetujuan  mengenai  hal tersebut  harus  dibuat  dalam  perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam  hal  ini  para  pihak  tidak  dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, maka  perjanjian  tersebut  harus  dibuat dalam bentuk akta notaris.
Jika  para  pihak  telah  membuat  perjanjian arbitrase,  maka  Pengadilan  Negeri  tidak memiliki  kewenangan  untuk  mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian  arbitrase  dan  para  pihak  yang bersengketa  tidak  lagi  berhak  untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda  pendapat  yang  termuat  dalam perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak  ikut  campur  tangan  dalam  suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

## Dewan Sengketa
Kontrak  konstruksi  adalah  suatu  kontrak yang  dinamis  dan  belum  lengkap  karena tidaklah  mungkin  untuk  mengemukakan semua  hal  yang  mungkin  terjadi  atau  yang tidak  mungkin  terjadi  selama  pelaksanaan konstruksi.  Untuk  menghadapi  segala kemungkinan,  bentuk  kontrak  konstruksi yang  merupakan  kontrak  konstruksi  yang bersifat dinamis, mengatur tentang :
a)  Pembagian resiko b)  Variasi (perubahan) c)  Penanganan sengketa Perbedaan pendapat dari para pihak dalam menginterpretasikan  dokumen  kontrak seringkali  berkembang  menjadi  sengketa yang  serius.  Jika  para  pihak  gagal menyelesaikan  sengketa  melalui  negosiasi, mereka dapat maju ke arbitrase atau litigasi (pengadilan). Setiap pihak ingin menghindari  arbitrase  maupun  litigasi karena mereka paham bahwa arbitrase dan atau litigasi memakan waktu  dan memerlukan biaya-biaya yang cukup besar. Apalagi dalam proses arbitrase dan litigasi, hubungan antara para pihak memburuk dan proyek  tidak  berhasil  diselesaikan  (dan salah  satu  pihak  akhirnya  akan  kehilangan muka).
Cara  terbaik  guna  menghindari  terjadinya sengketa adalah menghindari atau mengurangi  perbedaan  interpretasi  yang berkembang menjadi sengketa resmi. Tugas utama dewan sengketa adalah menghindari, mengawal proyek dan mengurangi perbedaan  interpretasi  selama  proyek berjala, sehingga tidak berkembang menjadi sengketa. Membuat keputusan atau rekomendasi  sebenarnya  adalah  tugas sekunder dewan sengketa.
Suatu  DB  (dispute  Board)  atau  dewan sengketa  terdiri  atas  tiga  (atau  satu, tergantung  pada  ukuran  dan  kompleksitas proyek)  anggota  yang  berpengalaman  dan memiliki pengetahuan tentang jenis konstruksi,  interpretasi  dokumen  kontrak, proses DB dan benar-benar independen dan tidak  memihak.  Suatu  DB  dibentuk  pada permulaan  suatu  proyek  dan  kepada anggota  DB  harus  diberikan  dokumen kontrak  seperti  persyaratan  kontrak, gambar,  spesifikasi  &  program  kerja sehingga  para  anggota  menjadi  terbiasa dengan  proyek.  DB  mengunjungi  lapangan
secara  teratur,  katakanlah  tiga  bulanan, untuk bertemu dengan orang lapangan dan mengamati  kemajuan  dan  permasalahan proyek,  jika  ada.  Diantara  kunjungan- kunjungan lapangan enjinir atau para pihak mengirimkan  laporan  bulanan  kemajuan proyek, pemberitahuan klaim dan korespondensi  penting  lainnya  kepada anggota  DB  agar  anggota  DB  tetap terinformasikan. DB merupakan bagian dari tim pelaksanaan yang membantu para pihak gagal menghindari sengketa dan menyelesaikan  sengketa  melalui  negosiasi yang bersifat kekeluargaan. Jika para pihak gagal  menyelesaikan  sengketa,  sengketa dirujuk ke DB untuk dimintakan penetapannya.  Karena  anggota  DB  sudah terbiasa  dengan  dokumen  kontrak  dan pelaksanaan  dilapangan  serta  kemajuan proyek, tidak  dibutuhkan waktu  yang lama untuk  mempertimbangkan  suatu  sengketa. Meskipun  jika  penetapan  ditolak  oleh  satu atau  kedua  pihak,  ini  akan  menjadi  dasar bagi  negosiasi  selanjutnya  dalam  suasana kekeluargaan.  Jadi  manfaat  dari  DB  adalah pencegahan  terjadinya  sengketa  dan penyelesaian  sengketa  secara  dini  tanpa menyimpan sikap permusuhan.
Dewan  sengketa  merupakan  gagasan International  Federation  of  Consulting Engineers  atau  FIDIC  untuk  penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dengan harapan tidak memihak kedua pihak yang bersengketa.  Tak  hanya  memutuskan, dewan  sengketa  nantinya  juga  berfungsi sebagai pemutus dan pemberi rekomendasi. Dewan  sengketa  ini  nantinya  akan tercantum  dalam  Undang-undang  Jasa Konstruksi  (UUJK)  yang  baru  dan merupakan  bagian  dari  penyelesaian sengketa konstruksi. Tugas dewan sengketa bukan  hanya  menyelesaikan  sengketa konstruksi  tetapi  juga  mencegahnya  agar tidak meluas. (buku ketiga alt. penyelesaian
sengketa  konstruksi  di  Indonesia,  Sarwono Hardjomuljadi).
Terdapat  tiga  jenis  utama  DB,  Dispute Review  Board  (DRB),  Dispute  Adjudication Board(DAB)  dan  Combined  Dispute  Board (CDB).

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Komparatif  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2009) Metode komparatif adalah rumusan masalah  penelitian  yang  membandingkan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.
Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  metode penelitian  yang  bersifat  deduktif,  obyektif, dan  ilmiah.  Data  yang  digunakan  berupa angka – angka  (skor  atau  nilai)  atau pernyataan – pernyataan  yang  dinilai  dan dianalisis  dengan  pendekatan  statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan dengan menggunakan  model – model  matematis, teori – teori, dan/atau hipotesis (UMB 2017). Sedangkan  menurut  pendapat  Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian  berlandaskan  pada  filsafat positivism,  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik pengambilan  sampel  pada  umumnya dilakukan Persyaratan random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Penelitian  explanatory  adalah  merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan  data  dari  tempat  tertentu, tetapi  peneliti  melakukan  perlakuan  dalam pengumpulan  data,  misalnya  mengedarkan kuesioner, test, wawancara dan sebagainya (Sugiyono, 2013).

## Hasil & Pembahasan
Uji  Validasi  Variabel  bebas  Dewan Sengketa (X1)
Data  kuesioner  variabel    bebas  Dewan Sengketa (X1) terdiri dari 9 (sembilan) buah pertanyaan dapat dilihat pada lampiran data. Variabel  ini  diuji  validitasnya,  validitas adalah  ukuran  yang  menunjukkan  sejauh mana  instrumen  (alat  ukur)  mampu mengukur  apa  yang  ingin  diukur.  Tujuan pengujian validitas adalah untuk meyakinkan  bahwa  kuesioner  benar-benar baik  dalam  mengukur  gejala  sehingga dihasilkan data yang valid. Untuk melakukan uji  validitas,  salah  satu  metode  yang  dapat digunakan  adalah  dengan  mengkorelasikan antara  skor  butir-butir  pertanyaan  dengan skor pertanyaan secara total (data ada pada Lampiran  data).  Suatu  butir  pertanyaan dikatakan  valid  jika  nilai  koefisien  korelasi pearson yang dihitung lebih besar dari nilai koefisien korelasi pearson (Rhitung>Rtable).  Hasil  pengujian  data Variabel bebas Dewan Sengketa (X1) dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil uji validitas untuk variabel bebas Dewan Sengketa (X1)
Pertanyaan
Dewan Sengketa (X 1 ) R (hitung) R (tabel) Keteran gan Dewan Sengketa_01 .646 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_02 .756 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_03 .764 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_04 .668 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_05 .820 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_06 .708 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_07 .618 ** 0,256 Valid
Dewan Sengketa_08 .683 ** 0,256 Valid Dewan Sengketa_09 .686 ** 0,256 Valid
Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner sebanyak 9 (sembilan) semuanya dinyatakan  valid    karena  semua  korelasi pearson yang dihitung (Rhitung) lebih besar dari  koefisien dari tabel untuk n=100 yang nilainya adalah 0,256 dengan ketelitian 0,01 (1%).

## Uji Validasi Variabel Bebas Arbitrase (X2)
Data  kuesioner  variabel    Arbitrase  (X2) terdiri  dari  9  (sembilan)  buah  pertanyaan. Variabel  ini  diuji  validitasnya,  validitas adalah  ukuran  yang  menunjukkan  sejauh mana  instrumen  mampu  mengukur  apa yang  ingin  diukur.  Tujuan  pengujian validitas adalah meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik.  Untuk  melakukan  uji  validitas,  salah satu  metode  yang  dapat  digunakan  adalah dengan mengkorelasikan antara skor butir- butir  pertanyaan  dengan  skor  pertanyaan secara  total.  Suatu  butir  pertanyaan dikatakan  valid  jika  nilai      Rhitung>Rtable. Hasil pengujian data variabel Arbitrase  (X2) dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji validitas untuk variabel bebas Arbitrase  (X2)
Pertanyaan Arbitrase(X 2 ) R (hitun g) R (tabel) Ketera ngan Arbitrase_01 .588 ** 0,256 Valid Arbitrase_02 .662 ** 0,256 Valid Arbitrase_03 .686 ** 0,256 Valid Arbitrase_04 .645 ** 0,256 Valid Arbitrase_05 .662 ** 0,256 Valid Arbitrase_06 .711 ** 0,256 Valid Arbitrase_07 .563 ** 0,256 Valid Arbitrase_08 .516 ** 0,256 Valid Arbitrase_09 .570 ** 0,256 Valid
Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner  sebanyak  15  (lima  belas) semuanya  dinyatakan  valid    karena  semua korelasi  pearson  yang  dihitung  (Rhitung) lebih  besar dari   koefisien  dari  tabel  untuk n=100  yang  nilainya  adalah  0,256  dengan ketelitian 0,01 (1%).
Uji Validasi Variabel Terikat Penyelesaian sengketa (Y)
Data  kuesioner  variabel    Penyelesaian sengketa (Y) terdiri dari 9 (sembilan) buah. Variabel  ini  diuji  validitasnya.  Tujuan pengujian validitas adalah untuk meyakinkan  bahwa  kuesioner  yang  kita susun  akan  benar-benar  baik  dalam mengukur  gejala  sehingga  dihasilkan  data yang valid.
Tabel 3.  Hasil uji validitas untuk variabel

## Penyelesaian sengketa (Y)
Pertanyaan Penyelesaian sengketa (Y) R (hitung) R (tabel) Keteran gan Penyelesaian sengketa_01 .698 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_02 .726 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_03 .605 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_04 .708 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_05 .757 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_06 .803 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_07 .771 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_08 .778 ** 0,256 Valid Penyelesaian sengketa_09 .709 ** 0,256 Valid
Hasil pengujian mendapatkan bahwa semua kuesioner sebanyak 9 (sembilan)
dinyatakan  valid,  Karena  R  (hitung) semuanya lebih besar dari R (tabel).
Pengujian Reliabilitas
Instrumen

## Penelitian
Setelah  data  diuji  validitasnya,  kemudian reliabilitasnya data diuji, reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di  lain  kesempatan.  Konsistensi  disini berarti  alat  ukur  tersebut  konsisten  jika digunakan  untuk  mengukur  konsep  atau gejala  dari  suatu  kondisi  ke  kondisi  lain. Salah satu metode yang dapat dipakai untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan rumus  Cronbach  Alpha.  Suatu  instrumen dikatakan  reliable  jika  nilai  reliabilitas  > 0,700.
Berikut  ini  disajikan  hasil  perolehan Cronbach’s  Alpha,  variabel  bebas  variabel bebas  Dewan  Sengketa,  Arbitrase  dan Penyelesaian sengketa disajikan pada Tabel 4 dengan   menggunakan SPSS.
Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas

## Angket
Variabel Penelitian Reliabilit as r tabel Keteran gan Dewan Sengketa 0,875 0,700 Reliabel Arbitrase 0,804 0,700 Reliabel Penyelesaian sengketa 0,887 0,700 Reliabel

## Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis
Untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh Variabel bebas (X1) & (X2) terhadap terikat Penyelesaian sengketa (Y), maka digunakan analisis  regresi  sederhana.  Analisis  data dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan software SPSS.
Pengaruh Variabel bebas Dewan Sengketa terhadap Penyelesaian sengketa Tabel 5. Koefisien Regresi (X1  terhadap Y) Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standard ized Coefficie nts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12. 12 3 1.842 6.580  .000 Skor_Dewan Sengketa .65 1 .061 .733 10.664  .000
a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
Dengan  demikian  persamaan  regresinya adalah, Y = 12,123 + 0,651 X1. Secara grafis persamaan  regresi  ini  dapat  dilihat  pada Gambar IV.8 sebagai berikut :
Gambar 1. Pengaruh Variabel bebas Dewan Sengketa terhadap Penyelesaian sengketa.
Tabel 6. Koefisien Determinan (R Square) X1   terhadap Y.
Model Summary Model R R
Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .733 a .537 .532 3.452
a.  Predictors: (Constant), Skor_Dewan Sengketa

## Tabel 7. Koefisien Determinan (R Square) X1   terhadap Y
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 1354.779 1 1354.77 9 113.7 12 .000 b Residua l 1167.581 98 11.914 Total 2522.360 99
a.  Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
b. Predictors: (Constant), Skor_Dewan Sengketa
Pengaruh  Arbitrase  terhadap  Penyelesaian sengketa.

## Tabel 8. Koefisien Regresi (X2  terhadap Y)
Coefficients a Model Unstandardi zed
Coefficients Standardi zed Coefficien ts t Sig .
B Std. Error Beta 1  (Constant) 14.1 79 2.71 7 5.2 18 .00 0 Skor_dewan_sen gketa .573  .089 .544 6.4 24 .00 0 a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
Dengan  demikian  persamaan  regresinya adalah,            Y  =  14,179  +  0,573    X2.  Secara grafis  persamaan  regresi  ini  dapat  dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :
Gambar 2. Pengaruh Arbitrase terhadap Penyelesaian sengketa
Tabel 9. Koefisien Determinan (R Square)

## X2  terhadap Y
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .544 a .296 .289 4.256
a. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa
Tabel 10. Tabel Anova X2  terhadap Y
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 747.445 1 747.445 41.26 9 .000 b Residual  1774.915 98 18.111 Total 2522.360 99 a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa b. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa
Pengaruh Variabel bebas Dewan
Sengketa  dan    Arbitrase  terhadap Penyelesaian sengketa
Tabel 11. Koefisien Regresi  Ganda (X1, dan X2 terhadap Y) Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients
Standar dized Coeffici
ents t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 9.436 2.261 4.17 3 .000 Skor_Dewan Sengketa .562 .075 .633 7.51 6 .000 Skor_dewan_ sengketa .176 .089 .168 1.99 2 .049

## a. Dependent Variable: Skor_penyelesaian_sengketa
Pengaruh  X1dan  X2  secara  bersama-sama terhadap  Y,  dapat  dinyatakan  dengan formula sebagai berikut :
Y = 9,436 + 0,562  X1 + 0,176  X2
Tabel 12. Tabel Anova  X1 dan X2 terhadap
Y ANOVA a Model Sum of Square s df Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 1400.6 67 2 700.33 3 60.5 62 .000
b
Resid ual 1121.6 93 97  11.564 Total 2522.3 60 99 a. Dependent Variable:
Skor_penyelesaian_sengketa b. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa, Skor_Dewan Sengketa

## Tabel 13. Koefisien Determinan X1 dan X2 terhadap Y
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .745 a .555 .546 3.401
a. Predictors: (Constant), Skor_dewan_sengketa,
Skor_Dewan Sengketa
Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Variabel  bebas  Dewan  Sengketa  (X1),  dan Arbitrase (X2), terhadap variabel Penyelesaian  sengketa(Y)  dalam  bentuk persen (%) adalah   sebesar 54,6%. Sisanya 45,4%  ditentukan  oleh  faktor  lain  yang belum  diketahui,  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian ini. Pengaruh dalam persen ini adalah signifikan seperti yang ditunjukkan oleh Nilai  F(hitung) lebih besar dibandingkan dengan nilai F(table) (60.562>4,830).

## Perhitungan  RII  (Relative  Importance Index)
Rentang  Nilai  RII  diperoleh  dengan membagi rata dalam 5 (lima) kategori sesuai dengan  skala  likert  yang  digunakan.  Nilai rentang RII dapat dilihat pada Tabel 14.

## Tabel 14. Tabel Rentang RII
Rentang Niai RII Peringkat 0,840 - 1,000 Sangat Setuju 0,680 - 0,840 Setuju 0,520 - 0,680 Ragu-ragu 0,360 - 0,520 Tidak Setuju 0,200 - 0,360 Sangat Tidak Setuju
Analisis RII yang digunakan pada penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  manakah jalur  yang  lebih  baik  dalam  penyelesaian sengketa,  apakah  Dewan  Sengketa  atau Arbitrase

## Tabel 15. Analisa RII untuk Dewan Sengketa
(X 1 ).
Tabel 16. Analisa RII untuk Arbitrase (X 2 ).
Tabel  17.  Analisa  RII  untuk  Penyelesaian Sengketa (Y).
Dari  ketiga  tabel  diatas  (15,  16,  17) diperoleh ranking variabel mana yang paling berpengaruh  dalam  penyelesaian  sengketa, dan hasilnya didapat sebagai berikut :
Tabel 18. Tabel pengaruh terbesar dalam penyelesaian sengketa.
Yang paling berpengaruh dalam penyelesaian  sengketa  adalah  faktor kepastian  hukum  untuk  kedua  responden yang diteliti. Dimana rinciannya bisa dilihat dari  tabel  18,  sedangkan  hal  lainnya  yang menunjang  adalah  dari  sudut  pandang Owner  &  konsultan  keberlangsungan proyek menjadi hal yang diperhatikan selain kepastian  hukum.  Sedangkan  dari  sudut pandang kontraktor relationship adalah hal yang paling dijaga dalam proses penyelesaian sengketa.

## Kesimpulan
Analisis  dan  pengujian  statistik  pengaruh variabel  bebas  Dewan  Sengketa  dan Arbitrase  baik  secara  bersama-sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial), terhadap  variabel  terikat  Penyelesaian sengketa  seperti apa yang diuraikan dalam hipotesis. Lebih jauh secara terperinci dapat diuraikan  sebagai berikut :
1.  Variabel  bebas  Dewan  Sengketa,  dan Arbitrase secara bersama-sama berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  variabel  terikat  Penyelesaian sengketa    (Y)  dengan  keabsahan  99%, karena Fhitung>Ftabel (60.562>4,830). Persentase  pengaruh  adalah  sebesar 54,6%. Sisanya 45,4% disebabkan oleh pengaruh  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian. Nilai pengaruh secara bersama-sama  ini  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  pengaruh  secara
0.65 X1.1 Menghindari perbedaan intepretasi yg berkembang, menjadi sengketa resmi
0.72 X1.2 Independen dan tidak memihak
0.68 X1.3 negosiasi yg bersifat kekeluargaan
0.68 X1.4 mengamati kemajuan & permasalahan proyek secara langsung
0.65 X1.5 penunjukan anggota dewan sengketa yg disepakati oleh kedua belah pihak.
0.61 X1.6 Pembiayaan dianggarkan diawal kontrak
0.63 X1.7 Putusan yang bersifat win-win solution
0.64 X1.8 Putusan bersifat final 0.68 X1.9 Putusan menjaga hubungan baik Skor X1 URAIAN (Dewan Sengketa) 0.7 X2.1 Jaminan kerahasiaan sengketa para pihak 0.7 X2.2 Prosedur lebih sederhana 0.65 X2.3 Para pihak bebas memilih arbiter sesuai keyakinan
0.7 X2.4 Para pihak bebas menentukan pilihan hukum dan tempat pelaksanaan arbtrase.
0.67 X2.5 Putusan arbiter adalah putusan yang menikat kedua belah pihak
0.65 X2.6 Pembiayaan dibagi rata (dua pihak)
0.63 X2.7 Kemampuan arbiter sangat berpengaruh untuk memberikan putusan 0.66 X2.8 Putusan arbiter masih bisa diperkarakan
0.66 X2.9 Putusan arbiter bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase itu sendiri Skor X2 URAIAN (Arbitrase) 0.68 Y.1 Kepastian keamanan 0.7 Y.2 Kepastian keberlangsungan proyek
0.7 Y.3 Hubungan baik personal 0.73 Y.4 Kepastian hukum 0.72 Y.5 Win-win solution
0.7 Y.6 Nama baik perusahaan 0.68 Y.7 Kepastian biaya 0.69 Y.8 Kepastian waktu 0.68 Y.9 Proposisi penyedia & pengguna jasa Skor Y URAIAN (Faktor Penelesaian Sengketa)
terpisah  yaitu  Dewan  Sengketa  dan Arbitrase secara terpisah.
(54,6%>53,7%>29,6%).
2.  Variabel  bebas  Dewan  Sengketa  (X1), berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  variabel  terikat  Penyelesaian sengketa    (Y)  dengan  keabsahan  99%, karena  thitung>ttabel  (10,664>2,365). Persentase  pengaruh  adalah  sebesar
53,7% karena Fhitung>Ftabel (113,712>6,900). 3.  Variabel bebas Arbitrase (X2),
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  variabel  terikat  Penyelesaian sengketa    (Y)  dengan  keabsahan  99%, karena  thitung>ttabel  (6,424>2,365). persentase  pengaruh  adalah  sebesar 59,5%  karena      Fhitung>Ftabel (41,269>6,900).
4.  Berdasarkan  Analisis  RII,  didapatkan bahwa  kepastian  hukum  merupakan faktor  yang  paling  dijaga  oleh  kedua sample responden (Owner
&
Kontraktor).
5.  Setelah  kepastian  hukum,  2  faktor lainnya  yang  dijaga oleh  kedua  sampel responden  menurut  sudut  pandang masing – masing adalah keberlangsungan proyek menjadi prioritas  yang  harus  dijaga  menurut sudut  pandang  owner,  sedangkan hubungan  baik  (relationship)  menjadi prioritas  yang  harus  dijaga  menurut sudut pandang kontraktor.

## Daftar Pustaka
Adolf,  Huala,  2002,  Arbitrase  Komersil Internasional,  Jakarta:  Rajawali  Pers, halaman 18.
Alozn Ph.D Ahmad E, Gallardi Abdullah PH.D,
2017 The  Arbitrating  Party  Utility Function: An Expected Utility Approach.
Armit  Mozza,  Virendra  Kumar  Paul,  2017,
Review of the Effectiveness of Arbitration.
Evelyin  Ailin  Teo,  Ajibade  Ayodeji  Aibinu, 2007, Legal  Framework  for  Alternative Dispute  Resolution:  Examination  of  the Singapore  National  Legal  System  for Arbitration.
FIDIC,  2008,  Persyaratan  Kontrak  untuk
Pelaksanaan Konstruksi MDB
Harmonised  Edition,  LPJJ  &  INKINDO, Jakarta.
FIDIC,  2017,  Conditions  of  Contract  for Construction, FIDIC, Geneva Fuady, Munir, op. cit., halaman 94 Garland, Y. G., Pasande, A. A., & Nugraha, P., 2014,  Tanggungjawab  penyedia  dan pengguna  jasa  konstruksi  menurut syarat-syarat umum kontrak peraturan menteri pekerjaan umum NO. 07/PRT/M/2011  &  menurut  General condition fidic red book
Hardjomuljadi,  Sarwono,  2014, Analysis  on the Possession of Site as Physical Cause of Claim  and  the  Related  Clauses  in  the “FIDIC  Conditions  of  Contract  fo r Construction MDB Harmonised Edition.” Basic and Applied Scientifi Research,
Hardjomuljadi,  Sarwono,  2008,  Direstasi Strategi Pra Kontrak untuk mengurangi Dampak Klaim Konstruksi pada Proyek Pusat  Listrik  Tenaga  Air  di  Indonesia, Taruma Negara, Jakarta
Hardjomuljadi,  Sarwono,  2014,  Buku Kesatu-Pengantar  Kontrak  Konstruksi; FIDIC  Condition  of  Contract,  Logoz Publishing, Bandung.
Hardjomuljadi, Sarwono, 2015, Buku Kedua- Manajemen  Klaim  Konstruksi;  FIDIC Condition of Contract, Logoz Publishing,
Bandung.
Hardjomuljadi, Sarwono, 2016, Buku Ketiga- Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia; FIDIC
Condition of Contract, Logoz Publishing,
Bandung.
Hardjomuljadi,  Sarwono,  2016,  Variation order,  the  causal  or  the  resolver  of claims and disputes in the construction projects.  International  Journal  of Applied Engineering Research.
Harahap, M. Yahya 1991. Arbitrase. Jakarta:
Pustaka Kartini.
Hasan,  Seng,  2015,  Manajemen  Kontrak
Konstruksi  Pedoman  Praktis  dalam mengelola Proyek Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kathleen  M.  J.  Harmon,  2004, Cost-Effective Strategies for Arbitration.
Richard J. Gebken, II, G. Edward Gibson, P.E., James  P.  Groton,  2012  , Dispute Resolution Transactional Cost Quantification:  What  Does  Resolving  a Construction Dispute Really Cost?
Rui  Chuna  Marques,  Ph.D,  2017, Is Arbitration  the  Right  Way  to  Settle Conflicts in PPP Arrangements.
Ronald.  A,  Manlian,  2002,  Analisis  aspek hukum  &  Manajemen  kontrak  dalam Industri konstruksi
Soehanto,  Imam  1995,  Internet  Kontrak Konstruksi.
Soetadi, 2004, Internet Kontrak Konstruksi Subekti, R. 1987, Hukum Perjanjian, Jakata: Intermas, halaman 5
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,  2013,  Cara  mudah  menyusun
Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi;  Alfabeta,
Bandung.
Sugiyono, 2014, Statistika untuk Penelitian;
Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,
2015, Metode Penelitian
Manajemen (Pendekatan : 1. Kuantitatif,
2.  Kualitatif,  3.Kombinasi  (Mixed Methods),  4.  Penelitian  Tindakan (Action Reserch), 5. Penelitian Evaluasi); Alfabeta, Bandung.
Tanielian, Adam, 2012, Risk Management in Construction Projects.
Thomas Haugen,Amarjit Singh, F.ASCE, 2014,
Dispute Resolution Strategy Selection. William  R.  Wildman,  Laura  J.  Stipanowich,
2013, Class  Arbitration  and  the Construction Dispute: Analysis of Current Jurisprudence and Practical Tips for the Construction Practitioner.
Yasin,  Nazarkhan,  2003,  Mengenal  Kontrak konstruksi  di  Indonesia,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.