## Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari/Desa Inderapura Selatan)
People Perception on Village Infrastructure Development Priorities based on Disaster Mitigation (Case Study: Inderapura Selatan Village)
Anggraini Rasadi 1,a ) , Benny Hidayat 2,b ) & Taufika Ophiyandri 2,c )
1) Mahasiswa Magister Teknik Sipil, Universitas Andalas, Padang.
2) Dosen Jurusan Teknik Sipil,Universitas Andalas, Padang.
Koresponden    : a) anggraini.rasadi@gmail.com, b) bennyhidayat@eng.unand.ac.id  &
c) t.ophiyandi@gmail.com

## ABSTRAK
Bencana  merupakan  masalah  global  saat  ini.  Khususnya  di  Indonesia,  Perspektif penanggulangan  bencana  telah  memasuki  paradigma  baru,  dari  sebelumnya  hanya terfokus pada kegiatan tanggap darurat saja, kini juga memakai pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan.  Mitigasi  dan  kesiapsiagaan  dilakukan  pada  saat  tidak  terjadi  bencana. Mitigasi  atau  penanggulangan  bencana  perlu  dipadukan  dengan  upaya-upaya pengurangan  risiko  bencana  kedalam  pembangunan  demi  keberlanjutan  serta pengarusutamaan  pengurangan  risiko  bencana  ke  dalam  perencanaan  program  dan kegiatan desa. Dengan kata lain analisis risiko bencana harus menjadi  salah satu  dasar dalam perencanan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana juga merupakan salah satu prioritas pembangunan desa. Dalam  penelitian  ini  dilakukan  teknik  pengambilan  data  berupa  kuesioner  untuk mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  mengenai  perencanaan  pembangunan infrastruktur  yang  berdasarkan  bencana.  Seluruh  responden  setuju  untuk  memasukkan aspek kebencanaan sebagai salah satu pertimbangan dalam merangking program kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Namun, perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan belum mempertimbangkan aspek penanggulangan bencana.
Kata Kunci :   manajemen infrastruktur, mitigasi bencana, infrastruktur desa, prioritas pembangunan

## PENDAHULUAN
Mitigasi  bencana  perlu  dimasukkan  sebagai  salah  satu  aspek  dalam  pengambilan keputusan  dan  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa.  Pengurangan  risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan  rutin,  serta  menjadi  bagian  dari  kebijakan-kebijakan  sektoral.  Begitu  pula sebaliknya,  setiap  proses  pengelolaan  pembangunan  harus  memasukkan  unsur-unsur pengurangan  risiko  bencana  (analisis  ancaman,  kerentanan  dan  risiko  serta  rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai  negara.  Analisis  risiko  bencana  harus  menjadi  salah  satu  dasar  dalam  perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di  masa  sekarang  tanpa  mengurangi  hak  generasi  mendatang  dalam  memenuhi  kebutuhan mereka (Perka BNPB 01/12, Supayitno & Soemitro 2018, Suprayitno & Soemitro 2019 ).
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol.4, No.4, Oktober 2020

## TINJAUAN PUSTAKA

## Bencana
Bencana  adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa  yang mengancam  dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam  maupun  faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/07).
Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan  yang  di  picu  oleh  suatu  kejadian.  Hubungan  ketiga  unsur  tersebut  dapat  dilihat pada persamaan (1) dibawah ini:
Risiko = Ancaman x Kerentanan/Kemampuan ...(1) (Sumber : Jaswadi, 2012)
Risiko  terjadinya  bencana  berbanding  lurus  dengan  besarnya  ancaman  bahaya  serta kerentanan  masyarakat  yang  terdampak  bencana.  Risiko  bencana  dapat  dikurangi  dengan meningkatkan  kemampuan  masyarakat  maupun  dengan  mengurangi  kerentanan  masyarakat terhadap bencana (Suprayitno & Soemitro 2019).
Penyelenggaraan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan  yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU 21/07). Penanggulangan bencana pada dasarnya diselenggarakan dalam sebuah siklus berikut:
1. Pra-Bencana, yang meliputi:
a. Saat Tidak terjadi bencana
b. Situasi terdapat potensi bencana
2. Saat Tanggap Darurat
3. Pasca Bencana

## Mitigasi Bencana
Mitigasi  adalah  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman bencana  (UU  24/07).  Dalam  Yokohama  Strategy  (1994),  dijelaskan  bahwa  strategi pengurangan risiko bencana yaitu upaya-upaya untuk meredam risiko, harus dipadukan secara sistematis didalam kebijakan dan perencanaan pada program pembangunan.
Kegiatan  mitigasi  dapat  digolongkan  mejadi  2  (dua)  yaitu:  Mitigasi  Non-Struktural (berupa peraturan, penyuluhan, dan pendidikan) dan Mitigasi Struktural (berupa bangunan dan prasarana).  Pembangunan  berdasarkan  kebencanaan  termasuk  kedalam  mitigasi  struktural karena pembangunannya berfungsi untuk mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang  ditimbulkan  oleh  bencana,  seperti  pembangunan  tanggul,  dam,  penaham  erosi  pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya (Perka BNPB 04/08).
Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam merencanakan pembangunan yang  berbasis  kebencananaan.  Dalam  UU  No  24  tahun  2007  dijelaskan  bahwa  masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  komunitasnya.  Masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam  perencanaan  penanggulanan  bencana  dalam  rangka  pengurangan  risiko  bencana. Penyelenggaran penanggulangan bencana dilakukan pada saat situasi tidak terjadi bencana.

## Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa
Perencanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dibuat untuk masa  yang  akan  datang  yang  lebih  baik  dengan  memperhatikan  keadaan  di  masa  sekarang maupun keadaan pada masa sebelumnya. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data atau
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol.4, No.4, Oktober 2020
fakta-fakta  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  suatu  rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih  baik  (Maripah,  2017).  Perencanaan  pembangunan  partisipatif  adalah  suatu  bentuk perencanaan  pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  mulai  dari  identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, terlibat dalam proses penyusunan hingga pada tahap implementasi dan evaluasi kegiatan (Nurcholis, H. et al . 2009).

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  analisis  data kualitatif,  yang  digunakan  untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  tentang  perencanaan pembangunan infrastruktur desa berbasis mitigasi bencana.
Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis tersebut dapat digunakan untuk  mendeskripsikan persepsi  masyarakat  tentang perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang berdasarkan mitigasi bencana. Penilaian kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) titik pilihan pada setiap butir pertanyaan yaitu sangat setuju, setuju, tidak memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Likert, 1932 dalam Budiaji, 2013). Teknik sampling yang digunakan  adalah convenience  sampling dimana  responden  yang  diambil  berdasarkan kemudahan akses dengan asumsi bahwa target populasi homogen (Dornyei, 2007 dalam Etikan, 2015).

## HASIL, ANALISA DATA, DAN PEMBAHASAN
Respoden dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Inderapura Selatan yang hadir dalam  Diskusi  Grup  Terarah/ Focus  Group  Discussion (FGD)  yaitu  sebanyak  30  orang responden. Data responden seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Data Responden Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir Laki-laki Perempuan SD SLTP SLTA S1/S2 14 16 1 2 17 10 46,67% 53,33% 3,33% 6,67% 56,67% 33,33%
Kuesioner  dibagi  dalam  3  variabel  yaitu  variabel  pertisipasi  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan, variabel perangkingan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, dan variabel perangkingan kegiatan pembangunan infrastruktur desa berbasis mitigasi bencana. Butir pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Daftar Pertanyaan Kuesioner

## Kode PERTANYAAN

## A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
A1
Apakah Bapak/Ibu  hadir dalam Musyawarah Nagari  Rencana Kerja Pemerintah (Musnag RKP) Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di tahun 2018?
A2 Apakah  Bapak/Ibu  ikut  mengusulkan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari  dalam Musnag RKP Tahun Anggaran 2019?
A3 Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur RKP Tahun Anggaran 2019?
A4 Apakah kegiatan yang Bapak/Ibu usulkan masuk ke dalam RKP Tahun Anggaran 2019?

## B. Perangkingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa
B1 Apakah menurut Bapak/Ibu hasil perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur nagari tahun 2019 sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pada umumnya?
B2 Apakah  Bapak/Ibu    sudah  puas  dengan  sistem  perangkingan  yang  digunakan  dalam perencanaan RKP 2019?
B3 Apakah  menurut  Bapak/Ibu  diperlukan  sebuah  cara/teknik  perangkingan  usulan pembangunan  infrastruktur  nagari  yang  lebih  baik  dari  cara  perangkingan  kegiatan  pada RKP 2019?
B4 Perlukah  menurut  Bapak/Ibu  untuk  terlibat  langsung  dalam  perangkingan  kegiatan  dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan infrastruktur nagari?
B5 Apakah  menurut  Bapak/Ibu,  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari sudah berdasarkan asas kemanfaatan?
B6 Apakah  menurut  Bapak/Ibu,  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari sudah berdasarkan aspek partisipasi masyarakat?
B7 Apakah  menurut  Bapak/Ibu,  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari sudah berdasarkan aspek keberlanjutan?
B8 Apakah  menurut  Bapak/Ibu,  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari sudah memiliki kepastian pengawasan dari masyarakat?
B9 Apakah  menurut  Bapak/Ibu,  perangkingan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  nagari sudah berdasarkan tipologi * desa/nagari?
C. Perangkingan Berdasarkan Penanggulangan (Mitigasi) Bencana
C1
Apakah menurut Bapak/Ibu Penanggulangan bencana di tingkat nagari merupakan hal yang penting?
C2 Perlukah menurut Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di nagari?
C3 Apakah menurut Bapak/Ibu perangkingan kegiatan pembangunan infrastruktur nagari tahun 2019 sudah berdasarkan aspek penanggulangan bencana?
C4 Perlukah  menurut  Bapak/Ibu  untuk  memasukkan  aspek  penanggulangan  bencana  dalam perangkingan kegiatan pembangunan infrastruktur nagari?
Variabel  A  menggunakan  pilihan  Ya  dan  Tidak  sedangkan  variabel  B  dan  C  menggunakan skala  Likert  dengan  5  titik  pilihan  pada  setiap  pertanyaan  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju  (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dari kuesioner yang sudah disebar  kepada  30  orang  responden,  diperoleh  data  respon  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  3 berikut:
Tabel 3. Data Rekap Hasil Kuesioner
A. YA TIDAK A1 26 4 A2 23 7 A3 9 21 A4 10 20 B. STS TS N S SS B1 0 14 4 12 0 B2 0 25 3 2 0 B3 0 2 6 22 0 B4 0 0 9 6 15 B5 0 13 11 6 0 B6 0 19 7 4 0 B7 3 14 9 3 1 B8 1 14 11 4 0 B9 0 1 4 18 7 C. STS TS N S SS C1 0 0 1 7 22 C2 0 0 0 9 21 C3 5 23 2 0 0 C4 0 0 2 16 12 Keterangan :  STS = Sangat Tidak Setuju TS   = Tidak Setuju N     = Netral S     = Setuju
SS   = Sangat Setuju

## Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Dari  hasil  kuesioner  pada  tabel  3  terlihat  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan cukup tinggi (gambar 1). Sebanyak 86,67% responden hadir pada Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut Musyawarah Nagari Rencana Kerja Pemerintah (Musnag RKP) Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2018. Masyarakat aktif dalam mengusulkan program pembangunan (76,67%) namun mayoritas responden tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penetapan program yang masuk ke RKP Tahun 2019 (70,00%). Selain itu, tidak semua usulan responden dimasukkan kedalam  RKP  Tahun 2019. Sebanyak  76,67%  responden  ikut  mengusulkan  kegiatan  dalam  musyawarah  desa/nagari namun hanya 33,33% responden yang usulannya dimasukkan kedalam RKP Tahun 2019.
Gambar 1. Persepsi Masyarakat tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa
86.67% 76.67% 30.00% 33.33% 13.33% 23.33%
70.00% 66.67% A1 A2 A3 A4 ya tidak
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol.4, No.4, Oktober 2020

## Perangkingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa
Dari  data  sebelumnya  dijelaskan  bahwa  usulan  masyarakat  tidak  semuanya  dapat dimasukkan kedalam RKP  Nagari. Semua program  yang diusulkan oleh  masyarakat  terlebih dahulu  dirangking  oleh  Tim  Penyusun  RKP  Nagari.  Gambar  2  berikut  menjelaskan  hasil kuesioner  mengenai  persepsi  masyarakat  tentang  perangkingan  kegiatan  yang  selama  ini dilakukan di Nagari Inderapura Selatan.
Gambar 2. Persepsi Masyarakat tentang Perangkingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa
Pada gambar 2 terlihat bahwa jumlah responden yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur  nagari  telah  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  nagari  hampir  berimbang dengan  jumlah  responden  yang  merasa  tidak  setuju  dengan  pernyataan  tersebut.  Walaupun 46,67%  responden  menyatakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  sudah  sesuai  dengan kebutuhan,  sebanyak  83,33%  responden  merasa  tidak  puas  dengan  sistem  perangkingan kegiatan  yang  ada  sekarang  dan  menginginkan  adanya  sistem  perangkingan  yang  lebih  baik (73,33%). Responden juga menyatakan bahwa masyarakat desa perlu terlibat langsung dalam perangkingan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa (20% Setuju, 50% Sangat Setuju), sedangkan sisanya menyatakan Netral (30%).
Mengenai  kesesuaian  perangkingan  kegiatan  pembangunan  dengan  kriteria  prioritas Permendes,  mayoritas  masyarakat  menyatakan  tidak  setuju  kecuali  aspek  Tipologi  Desa. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan Tipologi Desa  namun  belum  semuanya  berdasarkan  aspek  kemanfaatan  (43,33%),  aspek  partisipasi masyarakat  (63,33%),  aspek  keberlanjutan  (46,67%),  dan  aspek  kepastian  pengawasan  oleh masyarakat (46,67%).

## Perangkingan  Kegiatan  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Berdasarkan  Mitigasi Bencana
Masyarakat  Nagari  Inderapura  Selatan  sangat  antusias  dengan  pengintegrasian penanggulangan bencana kedalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut terlihat pada gambar 3 berikut ini. Pada Pertanyaan (C1), seluruh responden menyatakan bahwa penanggulangan  bencana  di  tingkat  nagari  penting  untuk  dilaksanakan  dan  perlu  melibatkan masyarakat desa/nagari.
10.00% 3.33% 46.67% 83.33% 6.67% 43.33% 63.33% 46.67% 46.67% 3.3 3% 13.33% 10.00% 20.00% 30.00% 36.67% 23.33% 30.00% 36.67% 13.33% 40.00% 6.6 7% 73.33% 20.00% 20.00% 13.33% 10.00% 13.33% 60.00% 50.00% 3.33% 23.33% B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 STS TS N S SS
Gambar 3. Persepsi Masyarakat tentang Perangkingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana
Sebanyak  96,66%  responden  menyatakan  bahwa  perangkingan  pembangunan infrastruktur  nagari  Inderapura  Selatan  pada  tahun  2019  tidak  berdasarkan  aspek penanggulangan  bencana.  Hanya  3,33%  responden  yang  menyatakan  netral.  Mayoritas responden juga menyatakan bahwa penanggulangan bencana perlu untuk berpartisipasi dalam penanggulangan  bencana  di  Nagari  serta  perlu  untuk  memasukkan  aspek  penanggulangan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam merangking kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

## KESIMPULAN
Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  di  Nagari Inderapura  Selatan  cukup  tinggi.  Tidak  hanya  dalam  musyawarah,  masyarakat  juga menginginkan keterlibatan yang lebih besar terutama dalam perumusan prioritas program yang akan dimasukkan kedalam RKP Nagari. Perangkingan program selama ini dinilai masyarakat masih  kurang  mengakomodir  semua  aspek  prioritas  pembangunan  infrastruktur  yang dipersyaratkan  permendes.  Tidak  hanya  itu,  perencanaan  pembangunan  selama  ini  belum mempertimbangkan aspek penanggulangan bencana. Padahal Mitigasi bencana merupakan hal yang penting bagi masyarakat nagari Inderapura Selatan. Masyarakat setuju untuk memasukkan aspek  penanggulangan  bencana  dalam  sistem  perangkingan  kegiatan  pembangunan infrastruktur desa.
CATATAN. Makalah ini berupakan bagian publikasi dari Penelitian Tesis Magister (PTM); Terimakasih kepada Kemenristekdikti dan LP3M Universitas Andalas yang telah membiaya penelitian tersebut dengan nomor kontrak T/34/UN/16/17/PT.01.03/PKR-Kebencanaan/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Perka BNPB 04/08. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
Perka BNPB 01/12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Budiaji,  W  (2013).  Skala  Pengukuran  dan  Jumlah  Respon  Skala  Likert.  Jurnal  Ilmu  Pertanian  dan Perikanan. Vol. 2, No. 2, Hal : 127-133 Desember 2013. https://osf.io/preprints/inarxiv/k7bgy/download
16.67% 76.67% 3.33% 6.67% 6.67% 23.33% 30.00% 53.33% 73 .33 % 70.00% 40.00% C1 C2 C3 C4 STS TS N S SS
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol.4, No.4, Oktober 2020
Etikan,  I. et  al (2015).  Comparison  of  Convenience  Sampling  and  Purposive  Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. Vol. 5, No. 1 : 1-4 . https://www.researchgate.net/publication/304339244_Comparison_of_Convenience_Sampling_ and_Purposive_Sampling
Jaswadi, dkk. (2012). Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Banjir di  Kecamatan  Pasarkliwon  Kota  Surakarta. Majalah  Geografi  Indonesia  Vol.26,  No.1,  Maret 2012. https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13420 Maripah.  (2017).  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  dalam  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jom FISIP , Vol. 4, No. 2, Oktober 2017 . https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15651 Nurcholis, H. et al. (2009). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah . Jakarta: Garsindo. PerMen  DPT  16/18. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor16  Tahun  2018  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2019.
Prasetyo, A (2016). Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif.
https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1 diakses pada 06 Oktober 2019.
Suprayitno, H. & Soemitro, R.A.A. (2018). “Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management”. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, Vol. 2, No. 1, Maret 2018 . Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2019).  “Pemikiran  Awal  tentang  Prinsip  Tindakan  Mitigasi Preventif  Resiko  Bencana  Alam  bagi  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas”. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019 . Twigg, J (2004). Disaster Risk Reduction: mitigation and preparedness in development and emergency programming . Humanitarian Practice Network. London. https://www.ifrc.org/PageFiles/95743/B.a.05.%20Disaster%20risk%20reduction_%20Good%2 0Practice%20Review_HPN.pdf UU 24/17. Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana . WCNDRY (1994). Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation. Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World. World Conference on Natural Disaster Reduction Yokohama, Japan, 23-27 May 1994 . https://www.ifrc.org/Docs/idrl/I248EN.pdf