INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4114-4122 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Komposer Lagu melalui Perspektif Undang-Undang no. 28 Tahun 2014
Debora Agatha Christie Panjaitan 1 ✉
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1910631010095@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Sebuah lagu melalui tulisan dan tanpa tulisan sebagai tujuan menjadi suatu karya yang utuh  apabila mencakup unsur tatau melodi, puisi atau syair, serta pengubahannya termasuk notasi.  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pelanggaran  moral  terkait  membajak  suatu  karya  lagu  sehingga dapat  dijadikan  sebagai  rekomendasi  untuk  mengembangkan  tatanan  keadilan  yang  lebih  baik terhadap hak cipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni analisis hukum yang dilaksanakan melalui mencari tahu kepustakaan atau bahan sebagai informasi opsional data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel hukum lainnya maupun menelaah dari dasar hukum seperti Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dalam pengaturannya terhadap hitungan waktu tertentu, jika suatu pihak mengeksploitasi profit dari suatu lagu atau seni musik, maka keuntungan atas eksploitasi akan menghasilkan royalti.
Kata Kunci: Hak cipta, Hak moral, Karya lagu, Royalti

## Abstract
Songs and/or music with or without writing for the purpose of becoming a complete work if it includes elements or melodies, poetry or poetry, as well as their modifications including notation. This  study aims to identify moral violations related to pirating a song so that it can be used as a recommendation to develop a more effective law enforcement strategy to protect song copyrights. This study uses normative legal research methods, namely legal research conducted by looking at library materials or optional information on secondary data such as books, scientific journals, theses, other legal articles as well as reviewing laws and regulations such as Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Copyrights are regulated for a certain amount of time, if a party exploits profits from a song or musical art, the profits from exploitation will generate royalties.
Keywords: Copyright, Moral rights, Songwriting, Royalty

## PENDAHULUAN
Keanekaragaman  seni  dan  budaya  Indonesia  merupakan  hasil  dari  penyebaran kekayaan di Indonesia, menciptakan pluralisme dengan potensi nasional dan melindungi spektrum seni dan kerajinan yang kaya ini. budaya diperlukan. Demi melestarikan citra dan kesenian  bangsa  Indonesia,  terdapat  sejumlah  masyarakat  yang  mengasah  lebih  lanjut talenta yang mereka lakukan di bidang seni pahat, lukis, tari, musik, dll.
Kegagalan untuk menyampaikan pesan dan ciri kreativitas secara umum pasti akan membahayakan integritas dan kepentingan pencipta, yaitu  untuk diakui,  dihormati dan dinilai berdasarkan hak moral. Setiap manusia memiliki pikiran kreatif dalam kecakapan ilmu,  teknologi  informasi  dan  karya  seni,  dalam  artian  suatu  seni  yang  berhasil  harus dihormati dan dihargai karena karya seni adalah ekspresi dari alam. Seni yang berhasil dikembangkan  adalah  hasil  karya  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  dengan kemampuan untuk menciptakan suatu karya cipta dan orang tersebut harus dilindungi undang-undang.
Bagi seorang pemusik dan/atau pencipta musik, ciptaannya adalah nyawanya, bagi orang  yang  memproduksi  atau  menggunakan  lagu  dan/atau  musiknya,  lagu  tersebut dianggap sebagai potensi keuntungan, jika belum menguntungkan. Bagi industri musik, penciptaan  sebuah  lagu  juga  merupakan  produk  investasi  penting  yang  sangat menguntungkan pencipta lagu dan pihak lainnya. Namun, hal ini tampaknya susah untuk dilaksanakan sebab terdapat perbedaan pendapat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Kekayaan  Intelektual  atau  KI  merupakan  suatu  kekayaan  yang  tidak  berwujud. Dibentuk  melalui  aktivitas  intelektual  manusia,  dinyatakan  melalui  bentuk  karya  seni dan/atau  berupa  karya  temuan.  Hak  kekayaan  intelektual  dibagi  menjadi  dua  bagian, individu dan komunitasHak atas kekayaan intelektual (KI) menempati tempat yang sangat istimewa karena aktivitas online dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi atas dasar mekanisme hukum untuk melindungi hak cipta dan paten, merek dagang, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dll. Pertimbangan hukum mengenai hak cipta atas lagu  dan/atau musik umumnya diatur  dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  dan  (3),  serta  ketentuan  telah dijelaskan   dalam Pasal 499 BW  dan  Pasal 503 BW  sebagaimana  dalam  Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Individu dan pemilik hak cipta tidak boleh menautkan ke organisasi musik seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, klub, dll. Musik serta komposisi dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), penulis asli wajib dalam keanggotaan YKCI, menikmati segala hak dan kewajiban untuk mewujudkannya, sehingga tanggung jawab YKCI sangat penting
dalam manajemen. Royalti untuk musik, diserahkan kepada komposer dan pemegang hak cipta.
Semua orang terus memperlihatkan beragam usaha yang dilakukan oleh World Intellectual Property  Organization  (WIPO).  Rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  WIPO  berdampak signifikan terhadap hak atas kekayaan intelektual, perlindungan wawasan berbudaya berikut ekspresi merupakan jenis kegiatan khusu.
Bulan September 2000, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menyetujui Komisi  Antarpemerintah  tentang  Kekayaan  Intelektual  dan  Sumber  Daya  Alam,  Sumber Daya Manusia, serta  Wawasan Tradisional dan Cerita Rakyat, di mana negara-negara di dunia  memiliki  ruang  untuk  mengembangkan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Wawasan berkenaan dengan Ilmu Tradisional dalam Pikiran. Bagian Kepemilikan .
Dapat  disimpulkan,  ini  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tradisional  dikenal  luas dan  memiliki  banyak  sekali  dalam  kaitannya  dengan  sistem  kepercayaan  dan  seringkali dipegang  bersama-sama,  sering  digunakan  sebagai  bagian  dari  ritual  masyarakat  untuk mengekspresikan budaya. Pengetahuan tradisional juga dinamis dan berkembang, tetapi tidak  kuno  atau  universal,  dan  mempertahankan  keilmuan  kuno  sebagai  prioritas  agar menghormati  individu  dan  masyarakat.  Perwujudan  nilai  berdampak  menjamin  adanya perlindungan secara hukum terhadap keilmuan kuno yang dapat dilindungi oleh sistem hak atas kekayaan intelektual (misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri).
Dalam rangka pemberian lisensi kepada pelaku/pengguna hak cipta,  berdasarkan dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002,  besarnya  royalti  yang  harus dibayarkan oleh penerima hak cipta kepada pemegang hak cipta didasarkan pada kepuasan pemegang  hak  cipta.  pihak  atas  dasar  kesepakatan  organisasi  profesi.  Karena  lagu  atau musik adalah karya intelektual yang  sebagaimana ditentukan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002,  royalti  harus  dibayar,  jika  mencantumkan  izin,  tetapi  tidak  mengatur  tentang pelaksanaan hak tersebut.
Lisensi adalah perizinan yang bertujuan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang memungkinkan penerima lisensi untuk memberikan kepada penerima lisensi berbagai informasi  atau  fungsi  bisnis  teknologi.  menggunakan  hak  kekayaan  intelektual  jika digunakan untuk penjualan, iklan, atau tujuan lain dari produk atau layanan lain. Perikatan lisensi  diantara  pemberi  lisensi  dengan  penerima  lisensi.  Dengan  demikian,  pemegang lisensi berhak atas hak ekonomi yang berasal melalui properti orang lain yang diotorisasi oleh penerima lisensi.
Pemilik  hak  cipta  memiliki  hak  untuk  menyerahkan  lisensi  terhadap  suatu  pihak apabila  perjanjian  lisensi  digunakan  untuk  melakukan  perbuatan  dan  berangkat  dari
pemberlakuan  lisensi  di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Seiring  dengan perizinan, seringkali bersamaan dengan penyerahan royalti terhadap si pembuat hak cipta lagu tersebut. Sedangkan hak ekonomi komposer musik berhak untuk mengiklankan dan menambah lebih dai batasan copy-an musik atau lagu yang diciptakannya, ataupun dapat pula  mensublisensikannya  sebagai  lisensi  terhadap  suatu  pihak  dengan  tujuan mengiklankan dan/atau menyalin lagu dan/atau lagu tersebut.
Lainnya  memberikan  pemberitahuan  dan  hak  cipta,  seperti  pemberitahuan  dan catatan  musik  yang  dimiliki  oleh  seorang  musisi,  dimana  musisi  tersebut  menerima keuntungan ekonomi dalam bentuk royalti. Surat perintah adalah perbuatan hukum berupa teguran atau teguran pendahuluan sebelum suatu perkara masuk ke pengadilan. Peringatan wanprestasi  dalam  bentuk subpoena  (surat  teguran)  kepada  debitur  merupakan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan jika buruk.
Pelanggaran hukum adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kontrak, di mana undang-undang mengizinkan karyawan untuk lalai, atau karena alasan lain, tetapi karena konsekuensi dari kontrak itu sendiri, yaitu jika kontrak dibuat oleh orang tersebut. tangan. dia akan dianggap lalai pada saat itu. Dalam hubungan somasi dan subpoena, jika somasi tidak dibayar tepat waktu atau tidak dilayani dengan baik, somasi dapat digunakan sebagai  langkah  awal  untuk  mengatur  sidang  praperadilan.  membahas  masalah  hukum lainnya. Pemilik kekayaan intelektual dapat menggunakan pengaduan, seperti pemilik hak cipta atau musisi, untuk mengeluarkan peringatan atau meminta pembayaran royalti yang belum dibayar.
Sanksi atau sanksi panggilan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berikut ini :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Jika tetap tidak memberikan solusi yang memuaskan, ancaman kreditur akan diperberat dengan mengajukan hak gadai pihak ketiga. Kreditur hanya memiliki 2 (dua) syarat pilihan, mengajukan dan/atau menuntut.  Apabila dalam hitungan panggilan ketiga masih belum menemukan jalan keluar, debitur dapat meminta pengacara untuk menggugat pembatalan kontrak jika dilanggar, sambil meminta pembayaran. Richard Eddy dalam bukunya Aspects of property  law (teori, contoh  dan aplikasi  penjelas, panggilan  pengadilan)  harus dibuat dalam hal :
1. Kreditur meminta penggantian rugi terhadap debitur.
2. Debitur melakukan kesilapan dalam pelaksanaan prestasi dan kesalahannya tersebut didasarkan oleh iktikad baik.
3. Suatu  perikatan  yang  dipenuho  lewat  jangka  waktu.  Debitur  tetap  ingin  memenuhi prestasi, tetapi terlambat memenuhinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengembangkan  metode  penelitian  dan  analisis  data  dengan menggunakan  kaidah hukum, khususnya penelitian dan topik  penelitian. Mata kuliah ini bertujuan  untuk  mempelajari  teori,  sejarah,  sejarah  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang berhubungan dengan efektivitas penggunaan somasi terhadap klaim royalti oleh komposer musik berdasarkan sudut pandang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep dan Aspek Hukum Somasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Somasi merupakan tindakan yang dijalankan oleh pihak penggugat atau sedang bersengketa dengan pihak tergugat untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada  pihak  tersebut  atas  keberatan  atau  tindakannya . Tujuan  somasi  adalah membiarkan keberuntungan terhadap  pihak lawan yang bersengketa untuk  mencari penyelesaian secara damai sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hukum lebih  lanjut,  seperti  mengajukan  pengaduan  ke  pengadilan.  Isi  somasi  harus menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, hak atau kewajiban yang diduga dilanggar, serta permintaan penyelesaian .
Banyak  negara  memiliki  organisasi  pengelola  hak  cipta  atau  agen  penagihan royalti yang mengumpulkan royalti atas nama musisi dan pemilik hak cipta.  Organisasi bekerja sama dengan pengguna musik, seperti radio, televisi, restoran, dan platform streaming, untuk mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya ke pembuat konten berdasarkan  perjanjian  yang  ada.    Setelah  menghitung  royalti  yang  harus  dibayar, organisasi  pengelola  hak  cipta  atau  lembaga  penagihan  royalti  membagikan  royalti kepada  komposer  dan  subjek  hak  cipta  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati .
2. Hak Royalti Komposer Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pihak  yang  ingin  menggunakan  karya  musik  harus  mendapatkan  lisensi  dari komposer atau pemilik hak cipta. Lisensi ini mencakup lisensi umum yang dikeluarkan oleh  organisasi  pengelola  hak  cipta  atau  lisensi  khusus  yang  dinegosiasikan  secara
langsung antara pencipta dan pengguna ciptaan.
Siapa pun yang ingin menyalin atau mereproduksi lagu dalam bentuk apa pun, seperti rekaman,  CD,  atau  format  digital,  harus  mendapatkan  izin  dari  penulis  lagu  dan umumnya membayar royalti untuk penggunaannya.
Pencipta lagu memiliki kendali atas distribusi musik mereka ke publik. Artinya, siapapun yang ingin mengedarkan lagu, baik dalam bentuk fisik maupun digital, harus mendapatkan izin dari pencipta dan membayar royalti yang sesuai. Organisasi seperti ASCAP,  BMI  atau  SESAC  di  Amerika  Serikat  mengatur  pembayaran  royalti  untuk pemutaran publik.  Jika  sebuah  perusahaan pengembang video  game  menggunakan lagu dalam gamenya tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta.    Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  cipta  karena  penggunaan template dalam karya baru biasanya memerlukan izin dan royalti diserahkan terhadap pemegang  hak  cipta  asli.  Setiap  kali  rekaman  fisik  (CD,  vinyl)  atau  digital  (unduh, streaming)  dari  sebuah  lagu  dijual  atau  didistribusikan,  pemilik  hak  cipta  harus membayar royalti.
Penggunaan lagu dalam media visual memerlukan izin dan pembayaran royalti. Seseorang mengunggah atau membagikan lagu secara ilegal di platform online atau media sosial tanpa izin pemilik hak cipta. Penggunaan di media sosial atau platform online, seperti YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya juga dapat memicu hak cipta tergantung pada kebijakan dan perjanjian platform yang sekarang tersedia.
3. Dampak Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Pencipta Lagu Setelah somasi ditanggapi, langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya dapat bervariasi  tergantung  pada  konteks  dan  tujuan  dari  somasi  tersebut.    Pihak  yang mengirim somasi akan mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh pihak penerima somasi.  Mereka  akan  mempertimbangkan  apakah  tanggapan  tersebut  memenuhi permintaan  atau  tuntutan  yang  diajukan  dalam  somasi.  Jika  tanggapan  dari  pihak penerima  somasi  tidak  sepenuhnya  memenuhi  tuntutan  atau  permintaan  yang diajukan,  pihak-pihak  terlibat  mungkin  akan  memulai  proses  negosiasi.  Tujuannya adalah mengetahui alternatif penyelesaian sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa harus melanjutkan proses hukum lebih lanjut.
Selama  seluruh  proses  ini,  baik  pihak  yang  mengirim  somasi  maupun  pihak penerima  somasi  mungkin  akan  melibatkan  penasehat  hukum  untuk  memberikan nasihat dan panduan hukum selama negosiasi atau proses hukum. Jika somasi tidak ditanggapi sepanjang batas waktu yang sudah diatur menurut peraturan perundang- undangan, konsekuensi hukumnya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum
dan konteks kasus yang bersangkutan. Namun, umumnya ada beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat timbul:
Pihak yang tidak menanggapi somasi dalam batas waktu yang ditentukan dapat kehilangan  peluang  untuk  berpartisipasi  dalam  negosiasi,  mediasi,  atau  proses penyelesaian  alternatif  lainnya.  Jika  somasi  diberikan  sebagai  langkah  pra-peradilan sebelum  mengajukan  gugatan,  pihak  yang  tidak  merespons  somasi  mungkin  tidak dapat  memengaruhi  hasil  peradilan  atau  memiliki  kesempatan  untuk  memberikan pendapat mereka. Jika somasi diberikan sebagai tahap awal dalam proses peradilan dan tidak ditanggapi, pihak yang mengirim somasi mungkin memiliki dasar hukum untuk melanjutkan dengan mengajukan gugatan atau tindakan hukum lainnya terhadap pihak penerima  somasi.  Dalam  beberapa  yurisdiksi,  somasi  dapat  berfungsi  sebagai pemberitahuan  resmi  sebelum  mengajukan  gugatan,  dan  jika  tidak  direspon,  pihak pengirim dapat mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.
Dalam  beberapa  kasus,  jika  somasi  mengandung  pernyataan  fakta  atau tuntutan yang tidak ditanggapi, pernyataan tersebut mungkin dapat dianggap sebagai dugaan fakta yang tidak dibantah. Ini bisa memiliki implikasi dalam proses peradilan dan  pembuktian.  Jika  somasi  merupakan  langkah  pra-peradilan  yang  diperlukan sebelum mengajukan gugatan, ketidakresponsifan terhadap somasi dapat memberikan dasar bagi pihak pengirim untuk mengajukan gugatan secara resmi di pengadilan. Di beberapa yurisdiksi, jika somasi berisi tuntutan tertentu (seperti permintaan pembayaran  atau  tindakan  tertentu)  dan  tidak  ditanggapi  dalam  batas  waktu  yang ditentukan, pihak pengirim somasi mungkin memiliki dasar hukum untuk melanjutkan dengan  mengabaikan  tuntutan  tersebut  dan  melanjutkan  dengan  langkah-langkah hukum lainnya. Somasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap klaim royalti oleh pencipta lagu, tergantung pada konteks dan tujuan dari somasi tersebut.
Jika  somasi  dikirim  sebagai  langkah  pra-perundingan  atau  perundingan  awal terkait  klaim  royalti,  itu  bisa  menjadi  alat  untuk  mengklarifikasi  persyaratan  kontrak antara  pencipta  lagu  dan  pihak  yang  memiliki  hak  atas  karya  tersebut.  Pihak  yang mengirim  somasi  mungkin  ingin  mendapatkan  kejelasan  tentang  hak,  persentase royalti, atau tata cara pembayaran royalti. Somasi dapat digunakan untuk menuntut hak royalti  yang  belum  dibayar  atau  dibayarkan  secara  tidak  memadai  oleh  pihak  lain. Pencipta  lagu  dapat  mengirim  somasi  sebagai  langkah  awal  untuk  mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kontrak atau hak hukum mereka.
Somasi juga dapat digunakan sebagai langkah awal dalam proses negosiasi atau mediasi antara pencipta lagu dan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut. Melalui
somasi, kedua belah pihak dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan terkait klaim royalti  tanpa  harus  melibatkan  tindakan  hukum  lebih  lanjut.  Jika  somasi  dilengkapi dengan  pemberitahuan  hukum  telah  diketahui  sebagaimana  berdasarkan  Undang- undang,  itu  dapat  memberi  sinyal  serius  kepada  pihak  yang  memiliki  kewajiban membayar royalti bahwa pencipta lagu serius dalam melindungi hak-hak mereka dan bersedia mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut jika perlu.
Jika  somasi  tidak  menghasilkan  solusi  yang  memuaskan  atau  jika  tuntutan pencipta  lagu  tidak  dipenuhi,  somasi  tersebut  dapat  menjadi  dasar  hukum  untuk mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  terlibat.  Gugatan  ini  bisa  berhubungan dengan  klaim  royalti  yang  belum  dibayarkan,  pelanggaran  kontrak,  atau  hak-hak pencipta lainnya. Jika somasi mencakup pernyataan fakta atau bukti yang relevan terkait klaim  royalti,  itu  bisa  menjadi  dokumen  yang  berharga  dalam  proses  peradilan  jika pencipta lagu memutuskan untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

## SIMPULAN
Somasi hak cipta dikirimkan terhadap pihak telah diduga terjadi kesalahan dalam menggunakan  elemen-elemen  dari  karya  asli  tanpa  izin.  Biasanya,  jika  pihak  yang menerima somasi tidak merespons atau tidak mencari penyelesaian damai dalam batas waktu ditetapkan, pihak yang melakukan somasi dapat melanjutkan dengan mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. pentingnya royalti dalam berbagai aspek musik, termasuk distribusi musik kepada publik, adaptasi dan promosi musik, adaptasi dan promosi musik, dan royalti dalam konteks musik. Pentingnya royalti  dalam  berbagai  aspek  musik,  termasuk  distribusi  musik,  adaptasi  dan  promosi, adaptasi dan promosi, dan peran media dalam mempromosikan musik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Atsar.  (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Dan  Ekspresi  Budaya Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal Law Reform,  13 (2)
Bernadetha,  (2023), “Somasi:  Pengertian,  Dasar  Hukum,  dan  Cara  Membuatnya.”, hukumonline.com,
Diah Imaningrum Susanti, (2016), Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hukum Hak Cipta :
Filosofi, Sejarah, Dan Perbandingan, Malang, Widya Sasana Publication.
Hendra Tanu Admadja, (2003), Hak Cipta Musik atau Lagu, Cetakan kesatu, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 293-294.
Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, ( 2017), Perfoming Right : Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta
Aspeknya, Jakarta, UKI Press.
Indrasatya  Octavianus,  (2014), Kajian  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Royalti  Atas  Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002, Program Studi Ilmu Hukum,
Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Nasirun Lex et Societatis, II.(9).
Khoirul Hidayah. ( 2017), Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang, Setara Press.
Kholis Roisah, (2015), Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setera Press.
Oksidelfa Yanto, Iwan S,  (2017). Hukum Hak Cipta Dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual :
Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik, Ponorogo, Wade Group.
Otto  Hasibuan.  (2008), Hak  Cipta  Di  Indonesia  :  Tinjauan  Khusus  Hak  Cipta  Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society. Alumni, Bandung.
Peter K. Yu, (2003), Traditional Knowledge, Intellectual Property, and Indigenous Culture: An Introduction, (11 Cardozo J. Int'l & Comp.
Tim Redaksi dan Damaya, (2018) , Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI). ISBN 978-602- 407-488-3 Laksana
Widhia Arum Wibawana, (2022), "Apa itu Somasi? Ini Penjelasan dan Dasar  Hukumnya", detiknews.