## STUDI KASUS PERGULATAN PEREMPUAN SELAKU LEGISLATOR ACEH DI PANGGUNG POLITIK PASCA ORDE BARU

## A Case Study of Women's Control as Aceh Legislators on the Post-New Orde Political Stage
1) Ainol Mardhiah, 2) Dadang Rahmat Hidayat, 3) Agus Rahmat, 4) Nuryah Asri Sjafirah
1) Malikussaleh University, Indonesia
2,3,4) Padjadjara University, Indonesia
1) Tengku Nie, Cot Rd, Reuleut Tim., Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia
2,3,4) Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kab. Sumedang, Indonesia
Diterima 2020-02-16 / Disetujui 2021-03-31

## ABSTRACT
For women to become a legislator, it is not an option that appears suddenly, everything is through  a  mature  thought  process,  a  strong  desire  from  within,  has  good  communication competence,  full  support  from  family  and  the  voting  community,  because  cultural  and  structural barriers become obstacles women are present in the public sphere, so it requires strong motivation from within women legislative candidates to fill this space. Strong Motivation for women legislator candidates  to  choose  to  become  people's  representatives.  The  theory  symbolic  interaction  used  in this research. Uses a qualitative method with a case study approach. This study aims to outlines the motivation  of  Acehnese  women  to  be  present  in  the  public  sphere  by  becoming  legislators  in  the Aceh local parliament. The results of the study concluded that: 1). Two motivations that encourage Acehnese women to be present in the political space by becoming legislative members in the  Aceh parliament,  namely  internal  motivation  and  external  motivation.  2)  the  internal  motivation  is  a sense of empathy, awareness of Acehnese women of the importance of their presence in politics and previous  organizational  experiences.  3).  The  external  motivation  is;  family  motivation,  social motivation, religious motivation, political motivation and economic motivation. The involvement of Aceh women by becoming legislators is a form of exploration, development and self-actualization of themselves in the public sphere.
Keywords : Communication, motivation, women Legislative members,  Aceh Parleament

## ABSTRAK
Bagi perempuan menjadi seorang legislator, bukanlah pilihan yang muncul secara tiba-tiba, semuanya  melalui  proses  pemikiran  yang  matang,  keinginan  yang  cukup  kuat  dari  dalam  diri, memiliki  kompetensi  komunikasi  yang  baik,  dukungan  penuh  dari  keluarga  dan  masyarakat pemilih,  karena  hambatan  kultural  dan  structural  menjadi  kendala  bagi  perempuan  hadir  dalam ruang publik, sehingga membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri calon legislator perempuan untuk  mengisi  ruang  ini.  Motivasi  dari  luar  dirinya  juga  menjadi  kekuatan  bagi  calon  legislator perempuan memilih menjadi wakil rakyat. Teori Interaksi simbolik digunakan dalam penelitian ini. Dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  pendekatan  Studi  Kasus,  kajian  ini  bermaksud  untuk menguraikan  motivasi  perempuan  Aceh  hadir  di  ruang  publik  dengan  menjadi  legislator  di parlemen  lokal  Aceh.  Hasil  kajian  menyimpulkan  bahwa:  1).  Ada  dua  motivasi  yang  mendorong perempuan Aceh untuk hadir dalam ruang politik dengan menjadi anggota legislatif dalam parlemen Aceh,  yaitu  motivasi  internal  dan  motivasi  eksternal.  2)  motivasi  internal  itu  adalah  rasa  empati, kesadaran  perempuan  Aceh  akan  pentingnya  kehadiran  mereka  dalam  politik  dan  pengalaman organisasi yang digeluti sebelumnya. 3). Motivasi eksternal  itu adalah; motivasi keluarga, motivasi sosial,  motivasi  agama,  motivasi  politik  dan  motivasi  ekonomi.  Keterlibatan  perempuan  Aceh
dengan menjadi legislator merupakan bentuk eksplorasi, pengembangan dan aktualisasi diri mereka di ruang publik.
Kata Kunci : Komunikasi, motivasi, anggota legislatif perempuan, parlemen Aceh
*Corresponding Author: Email : inol_mardhiah@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Hasrat  menjadi  politisi  dan  terjun dalam  dunia  politik  tidaklah  muncul  pada semua  orang  di  dunia  ini,  hanya  segelintir orang  yang  senang  dan  tertarik  untuk  hadir dalam  dunia  publik  dan  menjadi  politikus, namun  bagi  sebagian  yang  lain  memiliki ketertarikan yang berbeda dan dengan bidang yang berbeda pula.
Stigma bahwa politik dianggap sebagai  dunianya  laki-laki  bukan  dunia perempuan.    politik  selalu  dianggap  dengan dunia  laki-laki,  politik  itu  kotor,  dan  tidak wajar  perempuan  hadir  di  sana,  karena  bagi kelompok  feminis,  politik  selalu  berkait dengan  kekuasaan,  kesewenang-wenangan, pengerahan  massa  dan  ini  bukan  menjadi karakter  perempuan.  bahwa  dunia  politik diasumsikan  milik  laki-laki  bukan  milik perempuan. (Mikail, 2015).
Perempuan  tidak  pantas  hadir  dalam ruang politik, karena perempuan tidak mampu berpikir  rasional,  tidak  mau  menangung resiko dan perempuan hanya sebagai “penghuni”    dapur/domestik,  dan  stereotipe ini  melekat  pada  perempuan.  Akibatnya menjadi sebuah pandangan di dalam masyarakat  umum  bahwa  dunia  publik sebagai dunianya laki-laki dan dunia
domestik itu tempatnya perempuan Undang-undang  memberikan  ruang begitu  lebar  pada  perempuan  untuk  hadir  di ruang publik (menjadi legislator), sebagaimana  Undang-Undang  No.12  tahun 2003  tentang  Pemilihan  Umum,  mengenai hak khusus bagi perempuan  di bidang politik dengan sistem affirmative action. . Aturan  ini  sangat  menguntungkan bagi  perempuan  di  Indonesia,  sama  halnya bagi perempuan Aceh, hadirnya kebijakan ini, dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan,  karena  sudah  dilegalkan  oleh pemerintah,  yaitu  minimal  30  persen  bagi
setiap  partai  politik  dalam  mengajukan  calon anggota legislatif perempuan.
Ini  menjadi  langkah  yang  strategis bagi perempuan untuk mengupayakan kehadiran  dan  partisipasi  politiknya,  menjadi kesempatan  yang  substantif,  bukan  hanya sekedar  formalitas  untuk  mencapai  kuota yang ada.
Aceh  Propinsi  di  sumatera  yang letaknya  paling  ujung  di  wilayah  barat Indonesia.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Aceh  tahun  2017,  Jumlah  penduduk  propinsi ini  secara  keseluruhan,  berjumlah  5.281.314 jiwa,  terdiri  dari  2.597.326  perempuan  dan 2.592.140 laki-laki.
Berdasarkan hasil pemilihan legislatif tahun  2014  di  propinsi  Aceh,  ada  12  (dua belas)  orang  anggota  legislatif  perempuan yang terpilih dari 81 kursi yang tersedia, atau berkisar  14.8%  legislator  perempuan  hadir dalam  parlemen  tingkat  propinsi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Angka  legislator  perempuan  yang terpilih  di  atas  belum  menunjukkan  jumlah anggota  legislatif  perempuan  yang  signifikan yang  sesuai  dengan Affirmative  Action dan belum  mencerminkan  kehadiran  perempuan Aceh  secara  penuh  dalam  ruang  politik sebagai legislator.
Minimnya kehadiran perempuan dalam  parlemen  Aceh  dimungkinkan  terjadi karena berbagai alasan, dimungkinkan kurangnya  minat  atau  motivasi  perempuan untuk  mencalonkan  diri  sebagai  legislator atau juga karena tingkat kepercayaan pemilih terhadap  calon  anggota  legislatif  perempuan atau  dimungkinkan  juga  karena  kurangnya dukungan  penuh  yang  diberikan  oleh  partai politik pengusung calon legislatif perempuan. Beberapa  penelitian  yang  terkait dengan  minimnya  kehadiran  perempuan dalam  ruang  publik,  diantaranya    penelitian oleh  (Mikail,  2015)  mengatakan  secara umum, ada beberapa alasan membuat kurang terakomodirnya hak-hak politik kaum
perempuan,  yaitu:  kaum  laki-laki  selalu mendominasi  Partai  politik,  dan  adanya Stigma  bahwa  perempuan  hanya  sebagai pelengkap.
Kemudian  penelitian  oleh  (Hasni, 2015)  menegaskan  masyarakat  Indonesia banyak memegang idiologi patriarki, sehingga  melahirkan  sebuah  keputusan  yang bias  gender.  Hal  ini  menjadi  beratnya perjuangan perempuan dalam mencapai suatu kedudukan,  ditambah  adanya  pemaknaan akan  hukum  agama  yang  memperkuat keadaan bias gender”.
Ditambah  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  (Devi,  2015)  menyebutkan bahwa faktor ideologis serta factor psikologis,  paham  patriarki;  kurangnya  rasa percayaan  diri,    minimnya  pengalaman, kapasitas  dan  komperensi  mereka  terkait dengan  partai  politik,  stigma  buruk  tentang politik  disamping  peran  media  massa  yang tidak  menjadikan  isu  tentang  representasi perempuan  dalam  politik  sebagai  isu  yang seksi  untuk  disajikan  membuat  perempuan tidak  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  ruang politik.
Penelitian  ini  menggunakan  Teori Interaksi  Simbolik.  Inti  Teori  ini  bahwa komunikasi dilakukan
melalui pertukaran simbol-simbol yang  diberi  makna sebagai  ciri  dari  aktifitas  manusia.  Teori  ini menyebutkan  bahwa  seseorang  akan  mampu dianalisis  pada  saat  seseorang  tersebut berkomunikasi dengan pihak yang lain.
Tiga pokok pemikiran George Herbert  Mead  mengenai  interaksi  simbolik:
1)  Pentingnya  makna  bagi  perilaku  manusia.
2)  Pentingnya  konsep  diri  3)  Hubungan antara  individu  dengan  masyarakat.  Teori Interaksi  simbolik  terpusat  pada  kepentingan pembentukan  makna  bagi  perilaku  manusia. Teori interaksi simbolik tidak bisa melepaskan  diri  dari  proses  komunikasi, karena  pada  mulanya  makna  itu  tidak  ada artinya  sama  sekali,  sampai  kemudian manusia  mengkonstruksi  makna  tersebut secara  interpretif  melalui  interaksi  kemudian makna  tersebut  disepakati  bersama. Kedua ,
Interaksi  Simbolik  terpusat  pada  pentingnya konsep  diri  ( self  concept), ada  dua  asumsi tambahan; 1). Konsep diri Individu berkembang  karena  adanya  interaksi  dengan pihak  lain.    2)  Konsep  diri  menjadi  motif seseorang  dalam  berprilaku. Ketiga ,  teori Interaksi simbolik berkaitan dengan
kebebasan  individu  dan  batasan  sosial. Asumsinya  adalah:  1).  Proses  budaya  & sosial  akan mempengaruhi orang dan kelompok;  2).  Interaksi  sosial  merupakan hasil dari Struktur sosial (Siregar, 2016).
Teori  Interaksi  Simbolik  menjadi pemandu  dan  memberikan  gambaran  umum mengenai  kondisi  yang  menjadi  topik  kajian penelitian  ini.  Motivasi  itu  muncul  karena adanya  proses  komunikasi  yang  terjadi  pada perempuan-perempuan  Aceh  yang  kemudian membentuk atau mengembangkan konsep diri mereka  dan  dengan  konsep  diri  tersebut memunculkan  motif  dari  tindakan/prilaku mereka  dan  hal  inipun  tidak  lepas  dari pengaruh  budaya  dan  sosial  di  Aceh, karenanya penulis menggunakan teori Interaksi  simbolik  sebagai  landasan  teori dalam kajian ini. Sebagaimana yang diutarakan  oleh  (Madekhan,  2019)  bahwa landasan  teori  sebagai  panduan  agar  fokus penelitian  sesuai  data  lapangan  dan  mampu menjelaskan  gambaran  umum  latar  belakang penelitian  dan  menjadi  dasar  dalam  analisis data penelitian.
Peneliti  mencoba  mendeskripsikan motivasi  anggota  legislatif  perempuan  Aceh hadir  dalam  ruang  publik  sebagai  anggota legislatif.  Motivasi  itu  hadir  karena  adanya komunikasi/interaksi yang terjadi pada anggota  legislatif  perempuan  Aceh.  Motivasi akan  menjadi  tuntunan  bagi  mereka  dalam menjalankan  aktifitas  sebagai  legislator. Tuntatan  sebagai  legislator  mengharuskan wakil  rakyat  untuk  membangun  komunikasi politik  yang  baik  dengan  berbagai  elemen yang  berkepentingan  dengannya,  karenanya motivasi awal mereka sebagai legislator akan mempengaruhi  dalam  prilaku  komunikasi mereka sebagai wakil rakyat.
Tugas  sebagai  anggota  legislatif mengharuskan perempuan-perempuan ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai  pihak  lain,  yaitu  dengan  sesama anggota  legislatif  di dalam  parlemen,  dengan stakeholder dan konstituen didapilnya masing-masing,  maka  proses  komunikasi politik yang terjadi di dalamnya.
Komunikasi politik merupakan komunikasi yang diarahkan untuk tercapainya sebuah tujuan, sebagai penghubung pemikiran-pemikiran politik di tengah masyarakat.  Komunikasi  politik  upaya  yang dilakukan  untuk  mempengaruhi  pengambilan keputusan  politik  yang  dilakukan  melalui
penyampaian  pendapat,  sikap  dan  perilaku individu,  institusi/lembaga,  dan  kekuatan politik (Putri, 2015).
Singkatnya bahwa komunikasi politik sebagai  pengiriman  pesan  dan  informasi bercirikan politik yang dilakukan komunikator politik (pada level suprastruktur dan  infrastruktur),      untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  baik  dalam  bentuk  simbol verbal maupun nonverbal.
Legislator sebagai aktor politik berada  pada  level  suprastruktur,  pencalonan mereka  sebagai  anggota  legislatif,  tidak terlepas  dari  konsep  diri  mereka,  karena motivasi  seorang  untuk  memilih  sesuatu  hal tidak terlepas dari konsep diri yang ada pada dirinya.  Begitu  halnya  juga  ketika  seseorang memilih  untuk  hadir  dalam  ruang  publik, konsep  diri  pada  individu  akan  mendorong individu dalam berperilaku.
Konsep diri ( self concept )
didefinisikan  dengan “those  physical,  social, and  psychological  perceptions  of  ourselves that  we  have  derifed  from  experiences  and our  interaction  with  others” .  Konsep  diri sebagai  penentu  Ketika  komunikasi  kita dengan pihak lain terjadi (Riswandi, 2013).
Konsep diri merupakan gambaran diri dan  perasaan  tentang  diri,  pandangan  ini bersifat  psikologis,  sosial  dan  fisis,  menurut William D Brooks dalam (Rakhmat, 2015).
Selanjutnya (Widiarti, 2017)
mengatakan  bahwa  konsep  diri  tentang gambaran  bagaimana  individu  mengamati, mempersepsikan dan mengalamai sesuatu hal. Konsep  tentang  diri  hadir  karena    interaksi sosial  dan  menjadi  pemandu  dan  sangat mempengaruhi pada tingkah laku seseorang.
Konsep diri sebagai kesadaran bathin yang  permanen,  berkait  dengan  pengalaman dan berkait dengan aku dan konsep diri  akan membedakan aku dengan orang lain.
Konsep  diri  terbagi  pada  psikologis, sosial  dan  fisis.  Konsep  diri  tidak  hanya berkaitan  dengan  gambaran  diri,  namun  juga penilaian  tentang  diri,  sehingga  konsep  diri itu berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan apa  yang  dirasakan  tentang  diri  anda.  Setiap orang termasuk anggota legislative perempuan  memiliki  konsep  dirinya  masing- masing.
Menurut  (Rakhmat,  2015)  2beberapa faktor  yang  berpengaruh  pada  konsep  diri seseorang: a) orang lain; b) kelompok rujukan ( reference  group ).  5  ciri  seseorang  memiliki
konsep  diri  positif:  yakin  bahwa  setiap masalah  akan  mampu  diselesaikan;  memiliki pandangan bahwa dia sama dengan yang lain; menanggapi  pujian  dari  orang  lain  dengan biasa  saja;  menyadari  bahwa  setiap  orang memiliki  berbagai  emosi,  hasrat  dan  sikap yang  berbeda;  kemampuan  dalam  melakukan perbaikan  diri  mengenai  apa  yang  tidak disukai  dan  mencoba  untuk  melakukan koreksi  akan  hal  tersebut.    Konsep  diri  pada diri seseorang akan terus mengalami perubahan  dan  berkembang  karena  berbagai faktor.
Konsep diri terbentuk melalui interaksi  dan  komunikasi  dengan  pihak  yang lain,  sehingga  dengan  adanya  konsep  diri pada  caleg  perempuan  ini  menjadi  penuntun bagi mereka dalam bertindak dan  berprilaku. Konsep  diri  merubah  pola  pikir  dan  persepsi mereka mengenai politik, dengan pengembangan  pada  konsep  diri  telah menggugah  kesadaran  perempuan  untuk  ikut terlibat secara aktif dalam ruang publik.
Keikutsertaan kaum perempuan dalam  politik  dan  ruang  publik,  terkhusus  di parlemen  adalah  urgent  dan  sangat  beralasan untuk  dilakukan;  karena  ini  sebagai  bentuk pemenuhan affirmative  action sebesar  30% bagi keterwakilan perempuan dalam parlemen. Bentuk tanggung jawab perempuan dan  kepekaan  mereka  akan  isu-isu  publik, terutama  berkaitan  dengan  perempuan  dan anak, kaum marjinal disamping juga berkaitan dengan moralitas dan lain-lain. Alasan  lainnya  bahwa  selama  ini masyarakat  memandang  perbedaan  yang sangat ketat laki-laki dan perempuan di dalam politik.  Ditambah  adanya  streotipe  dan  label negatif yang sangat memojokkan perempuan, yang berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan.  Kalau  dilihat  secara  formal memang tidak ada aturan yang mendiskreditkan  perempuan  dalam  politik maupun  dalam  kehidupan  publik  lainnya, namun  realitanya  tergambarkan  dengan  jelas bahwa  proporsi  jumlah  perempuan  pada tingkat  pengambilan  keputusan  di  semua level sangatlah rendah.
Hal  ini  merefleksikan  bahwa  adanya hambatan  dalam  struktural  dan  kultural keterwakilan  perempuan  di  ruang  publik, karenanya  harus  dilakukan  berbagai  upaya, misalnya  dengan  cara  peningkatan  kesadaran politik pada perempuan, peningkatan kapasitas  di  kalangan  perempuan,  juga
pemberian  kesempatan  yang  luas  bagi perempuan  dalam  pengurus  partai  dan lingkungan pemerintah.
Keterwakilan perempuan di parlemen Aceh diperlukan dan menjadi penting, karena perempuan merupakan mayoritas dari masyarakat  Aceh.  Perempuan  memiliki  hak serta  kewajiban  yang  sama  dalam  mengisi pembangunan  Aceh,  sehingga  keterlibatan dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan daerah Aceh sangat diperlukan. Kehadiran  mereka  sebagai  legislator
menjadi jembatan dari kepentingan perempuan  di  daerah  Aceh,  legislator perempuan  yang  akan  memperjuangkan kepentingan  (aspirasi)  kaum  perempuan, karena hanya legislator perempuan yang lebih memahami keinginan dari kaumnya.
Berdasarkan realitas yang dipaparkan, fokus penelitian mengenai bagaimana motivasi anggota legislatif perempuan  Aceh  untuk  hadir  dalam  ruang publik.  Karena  sebagaimana  dipaparkan dilatar  belakang  diatas,  begitu  banyak persoalan  yang  mengemuka  yang  terjadi dalam  masyarakat  Aceh,  namun  mereka tertarik  untuk  mencalonkan  dirinya  sebagai wakil rakyat.
Penelitian  ini  dibatasi  pada  motivasi anggota  legislatif  perempuan  yang  terpilih sebagai  legislator  pada  Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai motivasi  dari  anggota  legislatif  perempuan Aceh  yang  terpilih  pada  konstestasi  pileg 2014-2019 untuk menjadi legislator.
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  pemahaman,  masukan  dan konstribusi  kepada  partai  politik  dan  aktor- aktor  politik  dalam  rangka  merumuskan kebijakan,  regulasi  yang  terkait  dengan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berangkat dari paradigma interpretif (konstruktivis). Interpretif  mengkaji  bahwa  dasar  untuk memahami  makna  sosial  terletak  pada  fakta yang  unik,  memiliki  konteks  dan  makna (Muslim, 2016).
Pendekatan  konstruktif  (interpretif) digunakan  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pendekatan  ini  digunakan  bermaksud  untuk memberikan  gambaran  mengenai  motivasi perempuan  Aceh  tampil  dalam  ruang  publik dengan menjadi anggota legislatif.
Studi kasus sebagai salah satu metode kajian  dalam  kualitatif,    penelitiannya bertujuan  untuk  menjelaskan    realitas  nyata, terbatas kontemporer atau banyak kasus yang dilakukan  secara  rinci  dan  mendalam.  Studi kasus menghadirkan berbagai sumber informasi  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  lainnya  (Creswell,  2014).  Yin (Creswell, 2014) menyatakan bahwa penelitian  dengan  pendekatan  studi  kasus kajian  tentang  suatu  kasus  dalam  realitas nyata, dalam konteks atau setting kontemporer. Pendekatan kualitatif, dimana penelitiannya mengarah langsung pada setting serta  individu  (kelompok)  masyarakat  di mana  individu  dan  kelompok  itu  berada. Secara menyeluruh, subjek penelitian kualitatif  bisa  meliputi organisasi,  kelompok, individu, teks, atau artefak.
Penentuan Informan dilakukan secara purposive sampling. Subjek penelitian didasarkan  pada  orang  yang  dianggap  paling mengerti dan mengetahui mengenai informasi yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  hal  ini akan  memberikan  kemudahan  peneliti  dalam menelusuri  data  penelitian.  Seluruh  anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi di dalam  parlemen  Aceh  untuk  tingkat  propinsi pada  periode  2014-2019  sebagai  informan dalam penelitian ini.
Teknik  analisis  data  menggunakan metode  analisis  data  kualitatif,  yakni  data hasil penelitian lapangan, dilakukan pengolahan dan kemudian penarikan simpulan.  Analisis  data  dilakukan  dari  tahap reduksi data yang berfokus pada penyederhanaan,  abstraksi,  transformasi  dari data  lapangan  tian.  Kemudian,  display  data, penyajian data informasi. Terakhir pada tahap verifikasi dan penarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  interaksi  simbolik  sebagai landasan  teoritis  dari  penelitian  ini,  dengan harapan  bahwa  teori  ini  akan  mampu menguraikan  mengenai  motivasi  anggota
legislatif  perempuan  untuk  hadir  di  ruang publik  dengan  menjadi  legislator  perempuan dalam  parlemen  Aceh  pada  periode  2014- 2019.
Dewan  perwakilan  Rakyat  Aceh sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk tingkat  propinsi  Aceh.  Pada  periode  2014- 2019,  sebanyak  81  kursi  parlemen  yang diperebutkan  oleh  calon  anggota  legislatif. Persaingan  terjadi  dikalangan  calon  legislatif untuk menarik simpatik dari pemilih (konstituen).
Dalam periode 2014-2019 ini terdapat  12  anggota  legislatif  perempuan yang  menempati  kursi  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh.  Terdiri  dari;  5  orang  legislator perempuan dari Partai Aceh (Partai lokal) dan 7  orang  Partai  Nasional;  yaitu;  3  dari  Partai Golkar, 2 orang dari PAN dan masing-masing 1  orang legislator perempuan dari partai PPP, Nasdem, Gerindra.
Bagi  kedua  belas  anggota  legislatif perempuan  Aceh  di  DPRA  menjadi  anggota dewan  atau  wakil  rakyat  memiliki  motivasi (niat,  dorongan)  yang  berbeda-beda  satu dengan  yang  lain.  Sebagai  wakil  rakyat, mereka  memiliki  idealisme  masing-masing yang  mengarahkan  dirinya  untuk  masuk dalam  dunia  politik.  motivasi  itu  biasanya sesuatu yang terpendam
Keikutsertaan  perempuan  sebagai calon  legislatif  dipastikan  memiliki  motivasi tersendiri  yang  mendorong  mereka  untuk mengikuti  kontestasi  ini.  Meskipun  sistem sosial,  budaya  dan  politik  tidak  berpihak sepenuhnya  kepada  perempuan  yang  hendak tampil  dalam  parlemen.  Masih  kuatnya idiologi patriakhi misalnya.
Rakozy
mengatakan  bahwa  di  negara  Indonesia budaya  patriakhi  menjadi  salah  satu  ideologi yang  masih  sangat  mewarnai  dalam  prilaku hidup dalam struktur masyarakat di Indonesia,      konsep    patriarki      menjadi landasan ideologis.    Dalam paham Patriarki posisi    perempuan  lebih  rendah  dari kedudukan  laki-laki  dalam  sosial,        budaya dan   ekonomi (Novarisa, 2019).
Tampilnya  perempuan  dalam  politik, sebagai  suatu  pilihan  berdasarkan  pada pertimbangan  yang  ada  pada  dirinya  karena interaksi yang mereka lakukan, juga berdasarkan  pada  konsep  dirinya,  bagaimana yang bersangkutan memandang dirinya terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan politik.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut
sehingga melahirkan sebuah keputusan untuk menentukan pilihannya.
Untuk  melihat  aktifitas  komunikasi politik  anggota  legislatif  perempuan  terlebih dahulu  kita  harus  menemukan  dorongan  dan motivasi  yang  membuat  mereka  untuk  ikut dalam kontestasi dan menjadi wakil rakyat.
Motivasi menurut Smith dalam
(Indah Mariani & Sariyathi, 2017)
mengatakan  motivasi  menjadi  kekuatan  yang mendorong  serta  mengarahkan  individu dalam  bertindak  dan  berprilaku  dalam melakukan  sesuatu  tanpa  tekanan  atau manipulasi.
Mc.  Clelland  (Hidayati  et  al.,  2016) mengutarakan bahwa motivasi sebagai kekuatan  yang  ada  yang  akan  berkembang dan  ini  sangat  bergantung  pada  dorongan pada  kebutuhan,  situasi  individu  serta peluang yang ada. Mc. Clelland menyebutkan ada  tiga  bentuk  motivasi  yaitu need  for power , need  for  affiliation dan need  for achievement . Need for power yaitu kebutuhan untuk mempersuasi serta mengontrol seseorang, sehingga orang tersebut mengikuti apa  yang  disampaikan  dengan  senang  hati, tidak  terpaksa.    mengendalikan  orang  lain sehingga  orang Need  for  affiliation yaitu kebutuhan dalam menjaga sekaligus merawat hubungan  antarpersonal  dengan  yang  lain. Need  for  achievement merupakan  sebuah kebutuhan dalam meraih tujuan yang diinginkan.  Faktor  dalam  diri  seseorang seperti; pendidikan, pengalaman, kepribadian, sikap,  cita-cita,  keinginan.  Faktor  luar  diri, dapat  muncul  karena  berbagai  hal,  karena keluarga  misalnya,  pimpinan,  teman  atau karena  pengaruh  lainnya,  namun  faktor intrinsik dan ekstrinsik dari motivasi itu dapat hadir karena adanya stimulus”.
Data  hasil  lapangan  diperoleh  bahwa motivasi  legislator  untuk  tampil  dalam  ruang publik  sebagai  anggota  legislator  disebabkan oleh  dua  hal,  yaitu  karena  dorongan  dari dirinya  sendiri  (internal)  dan  dorongan  dari luar (eksternal).
Motivasi  dari  dalam  dirinya  itu muncul karena adanya proses komunikasi dan interaksi  yang  dilakukan  oleh  perempuan- perempuan  Aceh  dengan    lingkungan sekitarnya yang kemudian memunculkan rasa empati  yang  ada  pada  diri  mereka  terhadap persoalan  yang  ada  di  sekitarnya.  Empati merupakan sikap bagaimana seorang individu memahami  perasaan  orang  lain  namun
mereka tidak mengalaminya sendiri
(Silfiasari, 2018). Empati yang dirasakan oleh perempuan-perempuan telah
membuat mereka  ikut  dalam  kontestasi  pileg  Aceh, empati akan pada masalah-masalah perempuan  yang  tidak  pernah  tuntasnya (korban  kekerasan  rumah  tangga,  seksual misalnya),  masalah  anak-anak  dan  kaum marjinal.
Legislator  perempuan  Aceh  melihat bahwa  selama  ini  perempuan,  anak-anak  dan kaum marjinal dikonotasikan sebagai makhluk  lemah  dan  tidak  berdaya.  Hadirnya mereka  sebagai  perwakilan  kaum  perempuan akan  mengangkat  harkat  dan  martabat mereka.  Peran  mereka  sebagai  wakil  dari golongan  perempuan di dalam  legislatif  akan mengkomunikasikan fakta dan realitas tersebut  di  parlemen  dan  akan  menyuarakan suara  dari  kelompok  yang  tidak  berdaya  ini, harapannya  akan  menelorkankan  sebuah kebijakan  dan  kepututusan  yang  pro  pada perempuan,  anak-anak  dan  kaum  marjinal, akhirnya  mereka  akan  berdaya  dan  mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Data  penelitian  juga  membunyikan bahwa  timbulnya  rasa  empati  yang  tinggi pada  diri  anggota  legislatif  perempuan terhadap  persoalan-persoalan  yang  dirasakan perempuan  yang  terjadi  di  sekeliling  mereka dan Aceh secara keseluruhan.
Timbulnya  rasa  empati  pada  diri anggota legislatif perempuan terhadap persoalan-persoalan  yang  dirasakan  oleh perempuan  yang  terjadi  di  sekeliling  mereka dan  Aceh  secara  keseluruhan.  inilah  yang kemudian  menghantarkan  mereka  untuk mengikuti  pencalonan  diri  sebagai  anggota legislatif.  Munculnya  motivasi  yang  kuat untuk  mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat karena begitu banyak permasalah sosial yang terjadi,  seperti  maraknya  pemakaian  narkoba di  kalangan  anak  muda  Aceh,  kesejahteraan masyarakat  yang  masih  rendah,  kemiskinan penduduknya  yang  masih  sangat  tinggi, lapangan kerja yang masih terbatas, kriminalitas  yang  semakin  tinggi,  persoalan- persoalan  ini  menimbulkan  empati  bagi informan  untuk  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif.
Disamping  karena  rasa  empati,  juga karena  kesadaran  dari  mereka  sendiri  bahwa kehadiran  anggota  legislatif  perempuan  di perlemen  itu  suatu  hal  yang  penting, perempuan  harus  menjadi  bagian  dari lahirnya sebuah keputusan, apalagi keputusan tersebut  terkait  dengan  perempuan,    karena perempuan  yang  memahami  kebutuhan  dan keinginan  perempuan.  Mereka  menyadari kehadiran  mereka  dalam  parlemen  mampu berbuat  sesuatu  yang  lebih  berarti  bagi kaumnya  di  Dapil  dan  bagi  penduduk  Aceh keseluruhan.
Kesadaran  pada  anggota  legislatif perempuan juga muncul untuk hadir di ruang public,  karena  mereka  ingin  mewakili  suara anak  muda  (kaum  milenial)  pada  waktu  itu sehingga bergabung dalam partai politik.
Temuan  lapangan  juga  menemukan bahwa keterlibatan perempuan sebagai legislator  sebagai  cara  untuk  mengeksplorasi diri  mereka,  mengembangkan  diri  atau mengaktualisasi diri mereka di ruang publik. Temuan  selanjutnya  motivasi  internal  yang kemudian  mendorong  anggota  legislatif perempuan  untuk  terjun  ke  dalam  ruang publik karena pengalaman organisasi. Pengalaman  dalam  organisasi  yang  mereka geluti  baik  dimasa  lalu  maupun  sekarang, latar belakang organisasi yang mereka tekuni baik formil dan nonformal (organisasi bisnis, social ataupun politik misalnya), pengalaman dalam  organisasi  ini  menjadi  cikal  bakal  dan menginisisasi  keikutsertaan  mereka  di  ranah politik.
Pengalaman  organisasi  dalam  partai politik  menjadi  dorongan  kuat bagi legislator perempuan  Aceh,  sekaligus  ini  sebagai bentuk  tanggung  jawab  sebagai  pengurus partai politik, karena masih rendahya ketertarikan  perempuan  diluar  partai  politik terhadap ruang publik ini, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pengurus partai politik untuk tidak  mengusung  kadernya  ini  sebagai  caleg. Gambar  1.1  dibawah  ini,  peneliti  gambarkan motivasi Internal Anggota Legislatif perempuan Aceh dalam keikutsertaan mereka dalam ruang publik.
Gambar 1.1 Motivasi Internal menjadi Anggota Legislatif
Sumber: Hasil Penelitian (2019)
Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam motivasi internal, timbulnya  rasa  empati  pada  diri  informan karena munculnya berbagai persoalan- persoalan sosial ditengah masyarakat, adanya kesadaran bahwa informan memiliki pengalaman politik sebelumnya dan pengalaman  berorganisasi  pada  waktu  lalu, serta keinginan untuk mengaktualisasi dirinya. Berdasarkan data lapangan
ditemukan  selain  motivasi  internal  anggota legislatif  perempuan,  nyatanya  ada  motivasi eksternal  juga  tidak  kalah  kuat  mendorong anggota legislatif perempuan untuk mengikuti kontestasi  sebagai  legislator  di  parlemen
Aceh  untuk  tingkat  propinsi  ini  pada  periode 2014-2019. Peneliti  menemukan  bahwa  ada beberapa motivasi eksternal yang menggerakkan  anggota  legislatif  perempuan untuk  hadir  dalam  ruang  publik  itu,  peneliti mengkategorisasikannya sebagai berikut; motivasi  keluarga,  motivasi  sosial,  motivasi Agama,  motivasi  politik  dan  motivasi Ekonomi.
Masing-masing motivasi eksternal ini menguatkan  langkah  dari  calon  legislative perempuan dalam memilih jalur ini.
Di  bawah  ini  gambar  1.2  merupakan ilustrasi motivasi eksternal menjadi legislator perempuan :
Gambar 1.2 Motivasi Eksternal Menjadi Anggota Legislatif
Gambar  1.2  di  atas  memberikan gambaran  mengenai  hasil  temuan  penelitian terkait  dengan  motivasi  eksternal  pada anggota legislatif perempuan dalam mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat  pada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  untuk periode 2014-2019, berikut ini;
Motivasi  Keluarga ;  motivasi  pada diri  anggota  legislatif  perempuan  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  ruang  publik  karena didorong  kuat  keluarga  (suami,  anak-anak dan orang tua), teman, kerabat.
Kelompok  ini  menjadi  spirit  kuat bagi  legislator  perempuan  untuk  melangkah dalam  ruang  publik.  Komunikasi  yang  intens dengan  keluarga,  support,  spirit,  membuka cakrawala  dan  pandangan  bagi  perempuan- perempuan  ini    untuk  ikut  dalam  kontestasi ini.
Motivasi  kuat  dari  orang  terdekat telah meningkatkan kepercayaan diri legislator perempuan dalam memilih jalur ini, karena selama ini politik diidentikkan dengan dunianya laki-laki dan perempuan di nomorduakan.
Laki-laki yang paling berhak menggeluti  bidang  ini  dan  juga  diperkuat peran  media,  hasil  penelitian  yang  dilakukan Gidengil  dan  Everitt  (1999)  bahwa  “politik biasanya  dianggap  dunia  laki-laki  dan  terus digambarkan  demikian  oleh  pihak  media” (Semetko A. Holli, 2016).
Dukungan penuh keluarga membuat mereka  memiliki  kepercayaan  yang  lebih tinggi untuk berkiprah di ruang publik, karena disadari  memang  menjadi  anggota  legislatif bukanlah sesuatu yang mudah, membutuhkan tenaga,  pemikiran  dan  waktu  yang  tidak sedikit.
Sebagai  seorang  perempuan  pastinya informan  menyadari  bahwa  dunia  politik adalah  dunianya  laki-laki,  sehingga  ketika mereka  terjun  dalam  politik  maka  diperlukan laki-laki  untuk  mendukungnya.  Perempuan cenderung  menilai  laki-laki  lebih  unggul dalam  bidang  politik.  Nilai-nilai  paternalistik sangat kental di dalamnya, karena sejak kecil masyarakat  kita  sudah  ditanamkan  nilai-nilai paternalistik tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa motivasi  kuat  legislator  perempuan  untuk terjun  dalam  dunia  politik  berasal  dari keluarga  terdekat  terutama  suaminya,  maka ketika  suaminya  mendukung  dan  mensuport informan  dengan  kuatnya  akan  menimbulkan
kepercayaan  diri  yang  tinggi  pada  diri legislator  tersebut.  Motivasi  keluarga  yang mendorong caleg perempuan untuk berpartisipasi  dalam  politik  juga  dikarenakan ingin mencari kesibukan positif. Motivasi ini yang kemudian membuat
informan menggali kemampuan diri
(kompetensi  komunikasi)  mereka  melalui peningkatan pengetahuan dan skill .
Berdasarkan dokumentasi pada Sekretariat  DPRA  didapati  latar  belakang profesi  mereka  sebelum  menjadi  anggota legislative adalah sebagai pengusaha, dosen/guru, ibu rumah tangga.
Waktu  luang  banyak,  ketertarikan mereka  yang  kuat  dalam  politik  dan dukungan penuh keluarga, sehingga membuka  pintu  bagi  anggota  legislatif perempuan untuk hadir dalam politik.
Motivasi sosial artinya bahwa motivasi  yang  timbul  pada  diri  anggota legislatif  perempuan  ini  karena  melihat persoalan-persoalan  sosial  di  masyarakat  dan keinginan untuk berbuat  sesuatu bagi lingkungan sosialnya.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapati  bahwa  keinginan  anggota  legislatif perempuan untuk mencalonkan diri dan terjun dalam politik karena:
1) keinginan untuk berbuat bagi masyarakat banyak dan luas.
2) Bentuk  tanggung  jawabnya  sebagai bagian dari masyarakat.
3) bentuk pengabdian kepada masyarakat.
4) Tuntutan  hati  nurani  karena  begitu banyak persoalan sosial yang  muncul di tengah masyarakat Aceh sekarang.
5) Ingin  mengangkat  harkat  martabat perempuan yang ada di desa-desa.
6) Mewakili  suara  perempuan  dan rakyat yang ada di dapilnya.
7) Berkonstribusi banyak demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tanggung  jawabnya  sebagai  bagian dari  masyarakat  dan  dengan  jenis  kelamin mayoritas  dalam  masyarakat  Aceh  yang kemudian  menggugah  sisi  sosialnya  sebagai manusia  untuk  berkontribusi  lebih  bagi masyarakat  di  Dapilnya  dan  bagi  masyarakat Aceh secara keseluruhan, realitas sosial yang berkembang di masyarakat terutama mengenai masalah dan prilaku sosial memberikan mereka makna dan stimulus bagi
mereka  untuk  mengambil  bagian  lahirnya kebijakan  yang  memberikan  kemaslahatan dan  kesejahteraan  bagi  semua  masyarakat Aceh.
Motivasi  Agama ,  temuan  lain  yang didapatkan dari hasil penelitian ini, bagi calon legislatif perempuan motivasi agama menjadi salah  satu  dorongan  baginya  untuk  terjun dalam  politik,  keinginan  dari informan  untuk “berdakwah dalam politik”.
Mereka menginginkan bahwa pekerjaannya  sebagai  wakil  rakyat  menjadi media untuk syiar agama, sehingga pada saat mereka  menjadi  anggota  legislatif  maka menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan pesan-pesan (syiar-syiar
Keislam)  dan  melakukan  sesuatu  untuk kepentingan agama Islam.
Dukungan  ulama  menjadi  kekuatan kuat  dan  amunisi  bagi  calon  legislatif perempuan untuk terlibat aktif dalam kontestasi ini, komunikasi yang
berkesinambungan  dengan  tokoh  agama membuka  jalan  bagi  perempuan  ini  untuk hadir sebagai anggota legislator.
Dua penafsiran berbeda terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen, bagi  sebagian  ulama  beranggapan  bahwa manakala  perempuan  menjadi  legislator, berarti  seseorang  menjadi  pemimpin,  dan tidak  dibenarkan  dalam  Islam  perempuan menjadi  pemimpin,  sehingga  tidak  adanya dukungan ulama ini kepada calon perempuan yang mengikuti kontestasi pileg pada periode 2014-2019.
Berbeda  bagi  sebagian  ulama  lain, mereka  mempersepsikan  bahwa  menjadi legislator adalah menjadi wakil rakyat (bukan pemimpin)  sehingga  tidak  ada  pertentangan kepada perempuan yang mengikuti pemilihan legislatif.
Pemahaman yang berbeda ini menjadi  kekuatan  tersendiri  bagi  calon legislatif untuk mengikuti kontestasi.
Bagi  masyarakat  Aceh  suara  ulama adalah  suara  Tuhan  artinya  apa  yang disampaikan  oleh  Ulama  akan  dilaksanakan dan  diikuti  oleh  masyarakat  Aceh,  sehingga posisi  Ulama  bagi  masyarakat  Aceh  sangat penting,  tokoh  Ulama  menjadi  tempat bertanya  dan  berdiskusi  tentang  ketauhidan, figh,  akhlak,  muamalah  dan  persoalan masyarakat  lainnya  dan  tidak  terkecuali mengenai politik, semuanya didiskusikan.
Masyarakat Aceh memiliki
kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  Ulama.
Misalnya dalam hal pemilihan legislatif, bagi masyarakat Aceh terutama yang di desa/kampung  akan  senantiasa  bertanya mengenai siapa caleg yang patut untuk dipilih dalam  kontestasi  pileg,  kebiasanya  tokoh Ulama  ini  akan  memberikan  penjelasan  plus dan minus dari masing-masing caleg tersebut dan  memberikan  simbol-simbol  tersendiri untuk  menyampaikan  kepada  masyarakat siapa  yang  layak  atau  tidak  untuk  dipilih. Realitas-realitas inilah yang membuat seorang caleg  harus  senantiasa  berkomunikasi  secara intens  dan  memiliki  kedekatan  yang  baik dengan  Ulama,  karena  ini  akan  memberikan pengaruh  positif  baginya  dalam  bursa kontestasi ini.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sari, 2016)  menyampaikan  bahwa  ulama  memiliki dua persepsi yang berbeda mengenai kehadiran perempuan dalam politik. Sebahagian Ulama (Teungku) memperbolehkan adanya keterlibatan
perempuan  dalam  politik,  namun  para perempuan-perempuan  yang  terlibat  dalam politik,  harus  tetap  menjaga  identitas  diri mereka sebagai Muslimah. Namun sebahagian    Ulama  yang  lain  menolak keterlibatan perempuan dalam politik, karena diyakini  bahwa  mereka  akan  menemukan berbagai  hambatan  nantinya  dan  para  Ulama ini  berpersepsi  bahwa  perempuan  tidak  akan tegas memimpin. Disamping penafsiran yang berbeda    mengenai  Alquran  dan  Hadist.  ada Sebahagian Ulama kurang memahami tentang politik. Peneliti melihat bahwa ulama menjadi tokoh  sentral  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh,  mereka  tempat  bertanya  dalam  segala hal  mengenai  sesuatu  yang  terkait  dengan Hablummina Allah dan Hablum Minannas . Agama  dan  dakwah  menjadi  sebuah dorongan  yang  kuat  bagi  informan  untuk hadir  dan  berkiprah  dalam  politik  disamping untuk  menjaga  amanat  yang  diberikan  rakyat kepada dirinya.
Motivasi  Politik ,  data  lapangan menyatakan  bahwa  dorongan  calon  legislatif perempuan  untuk  mengikuti  kontestasi  ini karena  adanya  aturan  yang  mewajibkan  30% kehadiran  calon  legislatif  perempuan  pada masing-masing partai.
Dengan  kondisi  tersebut  memaksa partai  politik  harus  mengikuti  itu  karena sistem  pemilu  yang  mensyaratkan  demikian,
sehingga  ketika  informan  menjadi  pengurus atau  bagian  dari  partai  politik,  maka  ini menjadi tanggung jawab dia untuk mencalonkan diri atau dicalonkan partainya.
Namun  ada  juga  partai  karena ketidakadaan  calon  legislatif  perempuan  di partainya,  sehingga  mereka  meminang  calon legislatif  perempuan  diluar  dari  pengurus partai untuk memenuhi syarat ini.
Hasil  statistic  Uni  Antar  Parlemen ( Inter  Parliamentary  Union,  IPU )  yang menyebutkan  bahwa:  “perempuan  di  seluruh dunia  masih  tertinggal  jauh  dari  laki-laki dalam  hal  jabatan  politik  dan  menguasai secara  global,  kurang  dari  20%  kursi  di majelis rendah” Susan A. Banducci, Elisabeth Gidengil  dan  Jianna  Everitt,  2016  (Semetko A. Holli, 2016).
Padahal  kehadiran  perempuan  dalam parlemen  akan  membawa  perubahan  pada institusi  atau  Lembaga  yang  didominasi  laki- laki ini. Sebagaimana diutarakan oleh (Yunita Kurniaty et al., 2016) bahwa dapat dibayangkan  ketika  minim  dan  tidak  adanya perempuan  yang  hadir  dalam  politik,  maka kebijakan  dan  keputusan  yang  diputuskan bersifat paternalistic dengan tidak mempertimbangkan  pada  perempuan  sebagai pelaksana keputusan tersebut. Motivasi  politik  menjadi  legalitas bagi  anggota  legislatif  perempuan  untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang
menguntungkan masyarakat, sehingga
tergerak  hati  informan  mengikuti  kontestasi ini  karena  informan  menpersepsikan  bahwa dengan  adanya  legitimasi  kekuasaan  pada dirinya  sebagai  wakil  rakyat,  maka  akan melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang  pro rakyat. Dengan kekuasaan yang dimiliki akan membuat mereka lebih mudah untuk melakukan  komunikasi  politik  dengan  semua elemen  masyarakat,  sehingga  harapannya akan  melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang pro  kepada  pihak  yang  lemah  (perempuan, anak dan kaum marjinal).
Motivasi  Ekonomi ,  memang  tidak mudah  untuk  menggali  motivasi  ini,  namun peneliti  melihat  dari  latar  belakang  informan sebelum  menjadi  anggota  legislatif  itu  ada yang pengusaha, “ibu pejabat”.
Latar  belakang  pengusaha  yang karena konflik di Aceh pada saat itu membuat informan banting stir dan terlibat aktif dalam organisasi kepartaian dan akhirnya mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat.
Kemudian informan yang lain,semula mereka hanya  sebagai  Ibu  rumah  tangga  yang aktivitasnya mendamping tugas suami karena suami adalah pejabat di daerahnya, kemudian karena adanya proses interaksi dan komunikasi yang lain, menimbulkan ketertarikan  dan  mendorong  mereka  untuk terlibat dalam politik.
Berdasarkan  hasil  lapangan  dengan melakukan wawancara dengan anggota legislatif  perempuan  bahwa  memang  mereka tidak secara mudah mengungkapkan keinginan  mereka  untuk  ikut  aktif  dalam pencalonan  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi mereka. Mereka lebih pada keinginan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan pada ujungnya akan  dapat memenuhi kebutuhan  ekonomi  mereka  serta  adanya kepuasan  bathin  pada  mereka.  Selain  itu menjadi  anggota  legislatif,  juga  menjadi sarana  hiburan,  artinya  bahwa  pada  saat kunjungan  kerja,  mereka  bisa  manfaatkan momen  tersebut  untuk  refreshing,  bertemu, berinteraksi  dengan  banyak  orang  di  wilayah yang lain. Bekerja sambil refresing.
Beberapa temuan dari hasil penelitian ini  memberikan  gambaran  bahwa  hasrat perempuan  Aceh  untuk  hadir  dalam  ruang politik dikarenakan karena memang keinginan murni dari dirinya, kesadaran pada dirinya terhadap persoalan-persoalan sosial di sekitarnya.
Kemudian mereka merasa pentingnya perempuan  hadir  dalam  ruang  publik  karena yang  mengetahui  kebutuhan  dan  keinginan perempuan  yaitu  perempuan  itu  sendiri disamping  motivasi-motivasi  lain  yang  telah diuraikan diatas.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa legislator  perempuan  masih  sangat  minim dalam  parlemen  ini,  atau  tidak  mencapai kuota yang ada, ada berbagai hambatan yang menyebabkan persoalan ini terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Mardhiah,  Ainol,et  al  2019)  The  role  of Acehnese  women  in  the  public  sphere  is  still very  low,  due  to  various  problems  that prevent women from actively participating in in  politic,  even  though  opportunities  have been  widely  opened  for  women  to  be present in  the  public  sphere. bahwa  kehadiran perempuan  dalam  ruang  publik  masih  sangat rendah,  banyak  persoalan  yang  menjadi kendala dan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangun
politik  di  Aceh.  Meskipun  kesempatan  dan peluang  telah  dibuka  luas,  namun  tidak membuat  itu  mudah  bagi  perempuan  untuk berkiprah dalam politik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan aktifis  perempuan  dan  penggiat  hak  azasi manusia  Aceh  menyampaikan  ada  beberapa hal  yang  menyebabkan  mengapa  perempuan Aceh  tidak  mampu  berperan  aktif  dalam politik,  persoalan  kapasitas  perempuan, money  politik,  peran  sistem  yang  tidak mendukung dan persoalan pada partai politik. Faktor intern pada diri perempuan itu sendiri, karena  mereka  tidak  punya  kapasitas  dan kompetensi komunikasi.
Kemudian money politik yang ternyata  menjadi  tantangan  bagi  perempuan untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  politik, selanjutnya  persoalan  sistem,  sistem  sosial, budaya ikut mewarnai kiprah politik perempuan di Aceh.
Budaya  patriakhi  dan  penafsiran agama  yang  dipahami  berbeda  di  tengah masyarakat  terhadap  legislator  perempuan, sistem pada partai politik yang tidak berpihak kepada  perempuan,  tidak  adanya affirmative action dari  partai  yang  mendukung  dalam proses  kampanye  untuk  kemenangan  calon perempuan,  tidak  ada  partai  politik  yang secara serius berkeinginan untuk memenangkan perempuan, tidak ada
komitmen  dari  partai  untuk  memenangkan perempuan.
Banyak persoalan lain juga memberikan  sumbangsih  terhadap  minimnya partisipasi  perempuan  dalam  ruang  publik, namun  ini  tidak  menjadi  kajian  dari  tulisan ini.
Beberapa hasil penelitian lain menyebutkan ada beberapa motivasi eksternal yang  mendorong  mereka  untuk  ikut  dalam kontestasi ini. Penelitian (Yohana, 2016)
mengatakan bahwa motivasi yang mendorong ketertarikan  seseorang  dalam  politik  adalah karena  dorongan  Keluarga,  diusung  Partai, Jiwa  aktivis  dan  keinginan  terlibat  langsung dalam pengambilan kebijakan.
Penelitian  yang  dilakukan  (Ismiati  & Hidayati,  2017)  bahwasanya  motivasi  caleg perempuan  untuk  hadir  sebagai  anggota legislatif  karena Need  for  power,  need  of affiliation dan need  of  achievement yaitu
kebutuhan  untuk  memperoleh  kekuasaan (pribadi  dan  sosial),  kebutuhan ,  need  of affiliation; kebutuhan  untuk  membangun kerjasama ,  need  of  achievement ,  motivasi mendapatkan prestasi.
Motivasi  agama  dan  dakwah  adalah motivasi penting yang mendorong keikutsertaan  caleg  legislator  perempuan (informan) dalam pemilihan legislatif. Sesuatu  yang  tidak  mengherankan terjadi  karena  Aceh  sebagai  daerah  otonomi khusus yang menerapkan Syariat Islam, Aceh diberikan hak untuk menjalankan pemerintahannya  sesuai  dengan  Syariat Islam,  seperti  tertera  dalam  Undang-undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  No.  11  tahun 2006,  legalitas  yang  diberikan  negara membuat  seluruh  sendi  kehidupan  sosial politik  budaya  masyarakat  Aceh  terkandung nilai-nilai keislaman.
Bahkan jauh sebelum lahirnya UUPA ini,  pada  tahun  1959,  Aceh  menjadi  sebuah propinsi  di  Indonesia  yang  diberikan  sebutan sebagai  Daerah  Istimewa,  karena  Aceh memiliki keistimewaan dalam Agama, Pendidikan dan adat istiadatnya.
Hal  ini  mungkin  tidak  terjadi  di daerah yang lain di Indonesia.
Nilai-nilai  religiusitas  dan  agama tercermin  dari  masyarakat  Aceh  dalam kehidupannya sehari-hari, sebagaimana disampaikan  oleh  Clifford  Geertz  yang dikutip  (Rifa’i,  2016)  mengemukan  bahwa pondasi  bagi  prilaku  manusia  ( pattern  for behaviour )  adalah  agama,  tindakan  manusia berdasarkan  ajaran  agama.  Kedua,  prilaku manusia (pattern  of  behaviour )  berdasarkan pada  pola  kepercayaannya.  Agama  hasil  dari cipta, rasa dan karsa manusia, agama sebagai pola yang mengarahkan prilaku manusia.
Pemaparan
Geertz di atas memberikan  gambaran  bahwa  dorongan agama dan dakwah itu hadir karena cerminan dan  proses  internalisasi  pada  diri  informan mengenai nilai-nilai keislaman yang diadopsinya  sebagai  tuntunan  ketika  mereka hadir dalam ruang politik, nilai keislaman ini menjadi  dasar  dan  pola  perilakunya  dalam kehidupan  politiknya  sebagai  wakil  rakyat. Di bawah ini peneliti coba rangkumkan dalam gambar 1.3 mengenai motivasi dari legislator perempuan  untuk  terjun  dalam  dunia  politik, internal dan eksternalnya.
Gambar 1.3 Motivasi Anggota Legislatif Perempuan Internal dan Eksternal
Sumber: Hasil Penelitian (2019)
Dari  pemaparan  diatas  mengenai motivasi  anggota  legislatif  perempuan  Aceh menjadi  legislator  adalah  motivasi  internal dan  eksternal  yang  menggugah  mereka  hadir dan memilih menjadi wakil rakyat.
Berdasarkan temuan lapangan,
Peneliti menemukan bahwa motivasi eksternal  yang  membuat  lahirnya  motivasi internal  pada  diri  mereka  atau  dengan  kata lain  bahwa  dorongan  dari  luar  yang mengakibatkan  munculnya  dorongan  dari dalam  informan  untuk  mencalonkan  diri sebagai wakil rakyat.
Komunikasi  dengan  keluarga,  teman dan  lingkungan  sekitar,  ditambah  banyaknya persoalan-persoalan  sosial  dan  masalah  yang terjadi di dalam masyarakat Aceh, permasalahan sosial yang terjadi pada remaja,
perempuan,  anak  dan  kaum  marjinal  yang menggugah  keinginan  mereka  untuk  ikut dalam kontestasi ini. Ditambah juga dorongan untuk berdakwah dalam politik, mengkomunikasikan  tentang  ajaran-ajaran keislaman  dalam  ruang  politik  ini  serta dukungan ulama disekitar informan. Selanjutnya motivasi politik (sistem affirmative action , pinangan partai politik dan ekonomi  telah  mempengaruhi  dirinya  untuk hadir dalam ruang publik ini.
Berbagai stimulus dari eksternal yang kemudian  terinternalisasi  pada  diri  mereka, yang  kemudian  timbul  keinginan  untuk mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat. Stimulus-stimulus  ini  telah  menggugah  rasa empati, menggugah hati nurani dan kesadaran pada diri pada informan untuk memilih jalur
Gambar 1.4 Internalisasi Motivasi Internal dan Eksternal
Sumber: Hasil penelitian, 2019
ini dan ini juga sebagai bentuk aktualisasi diri mereka.  Peneliti  melihat  motivasi  eksternal yang  telah  menginternalisasikan  menggugah kesadaran  internal  mereka  untuk  mengambil jalan  ini.  Peneliti  akan  menggambarkan mengenai  motivasi  eksternal  yang  mengetuk kesadaran  internal  pada  diri  legislator perempuan, jadi  motivasi internal itu  muncul tidak  murni  karena  dorongan  dari  dalam dirinya,  namun  justru  motivasi  internal  itu muncul karena motivasi internal.
Sebagaimana dalam Gambar 1. 4 di atas.

## SIMPULAN
Motivasi anggota legislator
perempuan  ikut  terjun  dalam  politik  sangat beragam  yang    terdiri  dari  motivasi  internal (berasal  dari  dalam  dirinya)  dan  motivasi eksternal (karena dorongan dari luar dirinya) Motivasi  internal  adalah  motivasi  yang muncul  pada  diri  legislator  perempuan  itu sendiri  karena  rasa  empatinya  terhadap persoalan  perempuan,  anak-anak  dan  kaum marjinal,  kemudian  kesadaran  yang  muncul
karena  banyaknya  persoalan-persoalan  sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh.
Motivasi  eksternal  muncul  karena dorongan  yang  kuat  dan  komunikasi  yang intes dengan keluarga terdekatnya. Banyaknya  persoalan-persoalan  sosial  juga ikut  menggugah  motivasi  sosial  legislator perempuan. Motivasi agama keinginan berdakwah  dan  mengkomunikasikan  syiar Islam dalam politik, motivasi politik (memenuhi kuota perempuan di parlemen dan untuk  menampung  aspirasi  perempuan)  dan motivasi  ekonomi  (lapangan  pekerjaan  dan tamasya gratis). Keterlibatan legislator perempuan  di  ruang  publik  sebagai  bentuk eksplorasi, pengembangan dan aktualisasi diri mereka.  Motivasi  keluarga  dan  motivasi sosial  menjadi  motivasi  kuat  dari  kehadiran legislator perempuan Aceh, karena jika tanpa dukungan  keluarga  terutama  suami,  maka dipastikan  mereka  tidak  akan  ikut  dalam konstestasi ini, juga karena begitu banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Aceh membuat legislator  perempuan  harus  bekerja  dan
melakukan  komunikasi  yang  intes  dalam parlemen  dan  dengan  stakeholder  yang  lain untuk  melahirkan  kebijakan  dan  keputusan politik terait dengan ini.
Kebijakan affirmative action yang dibuat pemerintah  sebagai  upaya  meningkatnya keterwakilan  perempuan  di  dalam  politik, sekaligus perempuan harus memiliki kompetensi dirinya, seperti kompetensi komunikasi,  memiliki  jaringan  komunikasi yang  baik  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  pendidikan  politik  sejak  dini kepada perempuan-perempuan
Aceh,
sehingga perempuan Aceh memiliki
kemampuan dan kompetensi yang baik dalam politik dan secara kuantitas juga banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design: qualitative  &  quantitative  approaches.
Sage Publications. Devi,
santi. (2015). TINJAUAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014. Dk , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004 Hasni,  K.  (2015).  Perjalanan  Panjang
Perempuan  Dalam  Budaya. Jurnal
Perempuan . Hidayati, S., Rachmatan, R., & Aprilia, E. D. (2016). MOTIVASI CALEG PEREMPUAN  DITINJAU  DARI  ASAL PARTAI POLITIK . 07 (02), 1–14.
Hutapea,  E.  (2016).  IDENTIFIKASI  DIRI
MELALUI SIMBOL-SIMBOL KOMUNIKASI  (Studi  Interaksionisme Simbolik  Komunitas  Pemakai  Narkoba Di  DKI  Jakarta). Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 2 (1), 1–14.
Indah Mariani, L. M., & Sariyathi, N. (2017). Pengaruh  Motivasi,  Komunikasi  Dan
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  Warung  Mina  Peguyangan Di  Denpasar. E-Jurnal  Manajemen
Universitas Udayana , 6 (7), 244999.
Ismiati, & Hidayati, S. H. S. (2017). Motivasi calon legislatif (caleg) untuk mencalonkan  diri  pada  pemilu  ditinjau dari  jenis  kelamin. Journal  Studi
Gender  Dan  Islam  Serta  Perlindungan Anak , 6 (1), 52–70.
Madekhan,  M.  (2019).  Posisi  Dan  Fungsi Teori  Dalam  Penelitian  Kualitatif.
Jurnal Reforma , 7 (2), 62. https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78
Mardhiah,  Ainol,  dadang  rahmat  Hidayat,
Agus Rahmat, N. A. S. (2019). Political
Communication  of  Women’s  Aceh
Legislators (Opputunities and
Challenges  of  Women  in  Aceh  in  The Public  Sphere). Journal  of  Philosophy and Practice , 12 (2).
Mikail, K. (2015). POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. Addin , 9 (2), 253–276. https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615
Muslim.  (2016).  Varian-Varian  Paradigma,
Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian  dalam  Ilmu  Komunikasi. Wahana , 1 , No.10 (10), 77–85. https://journal.unpak.ac.id/index.php/wa hana/article/view/654 Novarisa,  G.  (2019).  Dominasi  Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap  Perempuan  Pada  Sinetron.  In Bricolage : Jurnal Magister Ilmu
Komunikasi (Vol.  5,  Issue  02,  p.  195).
https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02
.1888
Putri, R. E. (2015). KOMUNIKASI POLITIK (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). Jurisprudence,
5 (1), 50–63.
Rakhmat, Jalaluddin. (2015). Psikologi Komunikasi.,  Bandung.,  PT.  Remaja Rosdakarya. (30th  ed.).  PT.  Remaja Rosdakarya. Rifa’i, M. K. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Religius  Berbasis  Multikultural  Dalam Membentuk Insan Kamil. Jurnal Pendidikan  Agama  Islam  (Journal  of Islamic  Education  Studies) , 4 (1),  116. https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.11 6-133
Riswandi.  (2013). Psikologi  Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sari,  D.  P.  (2016).  Persepsi  Ulama  tentang Keterlibatan  Perempuan  dalam  Bidang Politik  di  Aceh  Selatan. Al-Lubb , 1 , 114–133.
Semetko  A.  Holli,  M.  S.  (2016). Handbook Komunikasi Politik . Nusa Media. Silfiasari, S. P. (2018). Empati Dan Pemaafan Dalam  Hubungan  Pertemanan  Siswa Regular  Kepada  Siswa  Berkebutuhan Khusus  (Abk)  Di  Sekolah  Inklusif.
Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9),
1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004 Siregar,  N.  S.  S.  (2016).  Kajian  Tentang Interaksionisme  Simbolik. Perspektif ,
1 (2), 100–110.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.
86 Widiarti,  P.  W.  (2017).  Konsep  Diri  (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam  Pendampingan  Pada  Siswa  Smp Se  Kota  Yogyakarta. Informasi , 47 (1), 135. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i1 .15035 Yohana,  nova. (2016). ( Studi Fenomenologi pada Anggota Dewan Perempuan DPRD MOTIF DAN MAKNA PEREMPUAN. Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (1), 71–82. Yunita  Kurniaty,  E.,  Hidayat,  B.,  Efendy,  S., &  Sinaga,  R.  S.  (2016).  Peran  Wanita
Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan di Partai Persatuan  Pembangunan. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan , 3 (2), 166–177.
http://ojs.lkispol.or.id/index.php/govern ance/article/view/82