## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA
Kuniawan Seto, Busro Achmad Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Imam Barjo Pleburan, Semarang, 50241

## Abstract
This  research  want  to  know  what  is  the  legal  consequence  of  a  breach  of  contractual agreement undertaken by the Public Works Service of Brebes Regency with C.V. Aria Duta. The approach  method  used  in this  research  is  Juridical Empirical.  The  effect  of the contract  under the control is the default of one of the parties in the charter agreement. sanctions and penalties shall  be  1  ‰  (one  thousand  permil)  of  the  wholesale  price.  Based  on  the  provisions  in  the Agreement  Letter  above,  then  CV.Aria  Duta  has  to  pay  fines  and  sanctions  that  must  be submitted to the user of the goods / services.

## Keywords: Agreement under the Hands

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam perjanjian  pemborongan  yang  dilakukan  dibawah  tangan  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis  Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  pemborongan  tersebut.bahwa sanksi  dan  denda  (penalty)  adalah  sebesar  1  ‰  (seribu    permil)  dari  harga  borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa.
Kata Kunci : Perjanjian di Bawah Tangan.

## A. Pendahuluan
Perjanjian  Pemborongan  merupakan  perjanjian  yang  kompleks  karena  mengatur banyak  aspek  baik  secara  legal  maupun  teknis  tentang  proses  pengadaan  barang  dan  jasa. Kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang  ideal  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  mampu  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  sangatlah  dibutuhkan  dalam  perjanjian pemborongan.  Perjanjian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  sering  dibuat  dalam  bentuk  kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan
pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.
Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan government  contract .  Pemerintah  hanya  memanfaatkan  instrumen  hukum  perdata  oleh pemerintah,  sehingga  kontrak  yang  dibuat  oleh  pemerintah  memiliki  karakteristik  yang berbeda  jika  dibandingankan  dengan  kontrak  privat  pada  umumnya.  Adanya  unsur  hukum publik  menyebabkan  aturan  dan  prinsip  hukum  dalam  hukum  kontrak  privat  tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah (Simamora, 2012).
Suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaanya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati  tidak  senantiasa  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  juga  dapat  terjadi  dalam kontrak  pengadaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  pihak  penyedia  barang/jasa, seperti  perbuatan  wanprestasi  atas  keterlambatan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  Konstruksi Bangunan,  yang  atas  perbuatan  wanprestasi  tersebut  menimbulkan  kerugian  pada  pihak pemberi  kerja.  Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur (Prayogo, 2007).
Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP Nomor 14  Tahun  2012,  apabila  penyedia  barang  terbukti  melakukan  wanprestasi  maka  penyedia barang  wajib  memberikan  penggantian  kerugian  bagi  pihak  pemberi  kerja.  Berdasarkan Pasal  120  Perpres  Nomor  4  Tahun  2015  bahwa  Penyedia  barang/jasa  yang  terlambat menyelesaikan  pekerjaan  dalam  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  kontrak  karena kesalahan  penyedia  barang/jasa,  dikenakan  denda  keterlambatan  sebesar  1/1000  (satu perseribu) dari nilai kontak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode Yuridis Empiris . Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kenotariatan  sebagai  data  sekunder. Penelitian  yang  akan  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  sosiologis  atau empiris  (Soemitro,  2000).  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin  membagi  penelitian  hukum sosiologis/empiris  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  penelitian  berlakunya  hukum  dan penelitian  identifikasi  hukum  tidak  tertulis.  Penelitian  berlakunya  hukum  dibedakan  lagi
menjadi  2  (dua),  yaitu  penelitian  efektivitas  hukum  dan  penelitian  dampak  hokum (Amirrudin dan Asikin, 2010).
C. Hasil dan Pembahasan
1. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Yang Dilakukan  Dibawah  Tangan  Antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Brebes dengan C.V. Aria Duta sampang di Kabupaten Pati
Melalui  persetujuan  ini  akan  terjadi  perjanjian  diantara  kedua  belah  pihak,  kedua belah  pihak  bersetuju  dan  berjanji  untuk  melakukan  kegiatan  pembangunan  jalan  dan jembatan  pedesaan  dengan  uraian  pekerjaan  peningkatan  jalan  poros  desa  Kubangpari  – Banjarlor,  Kecamatan  Kersana,  Kabupaten  Bresbes,  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Perjanjian  Pekerjaan  Pemborongan  Nomor  050/12378.B/PPK-CKX/2016,  tanggal  21 Oktober  2016.  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  :“Semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan- persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak  atau karena  alasan-  alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.
Ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  perjanjian yang  telah  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  mengikat  untuk  pihak-pihak  yang melakukan perjanjian pemborongan dan akan membawa akibat hukum bagi keduanya.
Menegaskan  bahwa,  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Asas  kebebasan  berkontrak  ini  telah memungkinkan  perkembangan  dalam  hukum  perjanjian,  para  pihak  dapat  menciptakan sendiri  bentuk  dari  perjanjian  asalkan  perjanjian  yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Bila  dibandingkan  dengan  isi  Perjanjian  Pekerjaan  Pemborongan,  maka  terhadap pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  CV.  Aria  Duta,  karena  sebagai  pemenang  pelelangan umum tersebut yang di berikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dimaksud, maka telah memenuhi kesepakatan yang ada.
Melalui  penandatanganan  perjanjian  pekerjaan  pemborongan  terhadap  pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, maka keseluruhan ketentuan-ketentuan di dalam dokumen  merupakan  kesatuan  serta  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  perjanjian
tersebut,  akibatnya  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  menandatangani  perjanjian  itu  yaiu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan CV. Aria Duta.
2. Kedudukan  Perjanjian  Pemborongan  Yang  Disebabkan Overmacht Antara  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta
Perjanjian  pekerjaan  pemborongan  antara  CV.  Aria  Duta  dengan  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dalam hal CV. Aria Duta melakukan wanprestasi, yaitu dengan adanya keterlambatan dalam penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian/kontrak.
Wawancara  dengan  Direktur  CV.  Aria  Duta  selaku  kontraktor, dimana  yang  menjadi alasan  terjadinya  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan,  adalah  karena  hujan  yang  turun terus-menerus  lebih  dari  normal,  sehingga  tidak  memungkinkan  kontraktor  untuk melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik,  karena  apabila  dipaksakan  hasilnya  menjadi  tidak baik dan kurang memuaskan.
Keadaan  memaksa  (overmacht  atau  force  majeur),  dengan  mengajukan pembelaanpada  pokoknya,  yaitu  kontraktor  berusaha  menunjukkan  bahwa  tidak terlaksananya  apa  yang  telah  diperjanjikan  itu  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  sama  sekali tidak  dapat  diduga  dan  dimana  ia  tidak  dapat  perbuatan  apa-apa  terhadap  keadaan  atau peristiwa  yang  timbul  di  luar  dugaan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Pemimpin  Proyek STSI  Surakarta,  dengan  perkataan  lain,  hal  tidak  terlaksananya  perjanjian  atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah karena disebabkan adanya kelalaian.
Menurut  Kepala  CV.  Candrakirana    selaku  Konsultan  Pengawas ,  sebaliknya  apabila pemberitahuan  keadaan  overmacht  atau  force  majeur  ditolak  oleh  pihak  yang memborongkan,  maka  pihak  pemborong  wajib  mengganti  kerugian  atau  kerugian ditanggung bersama oleh pihak pemborong dan pihak yang memborongkan.
Dalam perjanjian antara CV. Aria Duta dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes  telah  diketahui,  bahwa  pihak  kontraktor,  yaitu  CV.  Aria  Duta  telah  melakukan wanprestasi,  yaitu  dengan  adanya  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan.  Sesuai  dengan perjanjian  /  kontrak  tersebut,  maka  pihak  kontraktor  CV.  Aria  Duta  mendapatkan  sanksi pembayaran ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan pekerjaan (penalty).
Berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016, bahwa sanksi dan denda (penalty)
adalah sebesar 1 ‰ (seribu  permil) dari harga borongan. Di mana atas hasil kesepakatan mengenai  penyelesaian  pekerjaan  dan  perpanjangan  waktu,  penyelesaian  keterlambatan pekerjaan disepakati 7 (tujuh) hari kerja kalender.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pemborongan  Yang Dilakukan  Dibawah  Tangan  Antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Brebes  Dengan C.V.  Aria  Duta.  Melalui  kegiatan  pembangunan  jalan  dan jembatan  pedesaan jalan  poros desa  Kubangpari  –  Banjarlor,  Kecamatan  Kersana,  Kabupaten  Bresbes,  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Perjanjian  Pekerjaan  Pemborongan  Nomor  050/12378.B/PPK- CKX/2016,  tanggal  21  Oktober  2016.  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa :“Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk  itu.  Persetujuan  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik”.    Kontrak  Pengadaan  Barang Dan  Jasa  Pemerintah  akan  memberikan  perlindungan  yang  obyektif  dan  otentik  terhadap pejabat  penandatangan  kontrak  di  hadapan  pihak  ketiga/aparat  pengawas.  Dengan demikian,  apabila  terjadi  wanprestasi  yang  merugikan  negara,  kontrak  pengadaan  barang dan jasa yang dibuat dengan akta Notaris akan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat para pihak tanpa perlu bukti tambahan.
2. Kedudukan  perjanjian  pemborongan  yang  disebabkan overmacht antara  dinas  pekerjaan umum  Kabupaten  Brebes  Dengan  C.V.  Aria  Duta.  Dalam  praktek  perjanjian  pengadaan barang  dan  jasa  dibuat  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  bukan  dalam  bentuk  otentik (akta  notariil).  Dimana  draft  perjanjian  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh C.V. Aria Duta. Dibuatnya perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efesiensi waktu dan biaya. Dalam merancang perjanjian panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan C.V. Aria  Duta  menggunakan  standar  kontrak.  Berdasarkan  Pasal  19  Perjanjian  Pekerjaan Pemborongan  Nomor  050/12378.B/PPK-CKX/2016,  tanggal  21  Oktober  2016,  bahwa sanksi  dan  denda  (penalty)  adalah  sebesar  1  ‰  (seribu    permil)  dari  harga  borongan.  Di mana  atas  hasil  kesepakatan  mengenai  penyelesaian  pekerjaan  dan  perpanjangan  waktu, penyelesaian keterlambatan pekerjaan disepakati 7 (tujuh) hari kerja kalender. Berdasarkan
dari  ketentuan  dalam  Surat  Perjanjian  tersebut  di  atas,  maka  pihak  kontraktor  CV.  Aria Duta  harus  membayar  denda  dan  sanksi  yang  harus  diserahkan  kepada  pihak  pengguna barang/jasa.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan :
1. Perlu  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pemberi  tugas,  pemborong,  perencana  dan pengawas  dalam  pelaksanaan  pemborongan  bangunan.  Dengan  adannya  koordinasi  yang baik  maka  pelaksanaan  proyek  bangunan  dapat  dilaksanakan  secara  efisien,  efektif  dan terencana
2. Jika  pemborong  /  kontraktor  dalam  melaksanakan  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan  bestek, maka  pemberi  tugas  ( bouwher )  harus  segera  memberika  peringatan  untuk  menghindari kerugian yang lebih besar.
3. Untuk  mendapatkan  kualitas  bangunan  yang  baik  dan  bermutu  maka  pengawas  harus melakukan  pengawasan  yang  ketat  dan  insentif.  Pengawasan  tersebut  harus  dilaksanakan sejak  awal  pelaksanaan  pembangunan  hingga  diserahkannya  bangunan  yang  telah  selesai didirikan kepada pemberi tugas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Waluyo,  2001, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktik ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suharsini  Arikunto,  2006, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktis,
Rineka Cipta, Jakarta.
Sumardi Suryabrata, 1993 , Metodologi Penelitian , Rajawali, Jakarta.
Y. Sogar Simamora, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia), Penerbit  Kantor  Hukum  “WINS  & Partners, Surabaya.