## PENERAPAN ATURAN PERPAJAKAN PADA YAYASAN DIBIDANG PENDIDIKAN
Temi Utami Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, jakarta, Indonesia

## Abstract
Many  educational  foundations  are  established  in  big  cities,  but  not  all  foundation administrators  know  the  tax  obligations  that  must  be  carried  out.  In  order  to  provide information, this paper discusses tax obligations for educational foundations. The foundation's income in education minus operational costs is the remaining excess, this excess is exempted as a tax object, as long as it is used to finance educational facilities and infrastructure, thus there is no foundation income tax payable. Although there is no Foundation income tax payable, the foundation still has an obligation to submit the Annual Tax Return along with the attachments required. in the Annual Tax Return plus the notification regarding simple physical plans, cost of building  plans  and  procuring  educational  facilities  and  infrastructure,  statement  letter  that explain  about  excess  will  be  used  for  the  construction  of  buildings  and  infrastructure  for education and / or research at most 4 (four) years since the surplus is obtained, and the excess that  is  not  used  in  the  year  it  is  obtained  will  be  used  for  the  construction  of  buildings  and educational  infrastructure,  a  maximum  period  of  4  (four)  years  since  the  excess  is  obtained, makes  a  report  on  the  provision  and  use  of  the  excess.  Another  obligation  is  to  carry  out bookkeeping and collect and deduct and deposit Income Tax articles 21 and 23 by using Tax Return Period PPh Article 21 and Periodic Tax Return Article 23 if there are costs incurred which are  the  object  of  article  21  and  article  23.  With  the  discussion  of  tax  obligations,  it  becomes information for the management foundation in carrying out tax obligations.
Key words : Remaining excess is exempted as tax object . Yearly Tax Return submission.

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan sangat penting bagi kita semua karena dengan pendidikan dapat menambah wawasan  dan  mencerdaskan  kita.  Semua  keluarga  di  Indonesia  menginginkan  anggota keluarganya  mempunyai  pendidikan  sampai  jenjang  yang  paling  tinggi,  dalam  rangka memenuhi kebutuhan pendidikan warga Indonesia terutama di kota kota besar maka banyak didirikan  yayasan  untuk  mengelola  pendidikan      Taman  Kanak  Kanak  ,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas  sampai  Perguruan  Tinggi.Untuk mendirikan  yayasan  harus  memenuhi  ketentuan  Undang-undang  tentang  Yayasan  selain  itu juga harus mengikuti ketentuan yang lain diantaranya ketentuan perpajakan.
Menurut  aturan  pajak  Yayasan  dibidang  pendidikan      termasuk  dalam  kriteria  Subjek Pajak,  karena  Subjek  maka  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  .Pada umumnya  pengelola  yayasan  tidak  mempunyai  bagian  khusus  yang  mengurus  pajak  dan biasanya yang mengurus perpajakan di bagian keuangan.
Dalam  rangka  memberikan  memberikan  informasi  dan  menyamakan  persepsi  tentang kewajiban  perpajakan  bagi  Yayasan,  penulis  tertarik  untuk  membahas “Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Di Bidang Pendidikan”.
Dalam  makalah  ini  penulis  akan  membatasi  masalah  pada  saat  kewajiban  pajak  apa  saja yang  harus  dilaksanakan  oleh  yayasan  di  bidang  pendidikan  sejak  berlakunya  perubahan Undang Undang Perpajakan Tahun 2000.
Metode yang digunakan yakni pengumpulan aturan perpajakan melalui internet dan kajian pustaka  diantaranya  yang  dikaji  Undang  Undang  Perpajakan  ,  Peraturan  Pemerintah  terkait pelaksaaan Undang Undang, Peraturan Menteri Keuangan , Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Ketentuan  yang terkait dengan yayasan adalah sebagai berikut:
a. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan      menyatakan  bahwa  Yayasan  adalah  badan hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukan  untuk  mencapai tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai anggota.
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  nomor  16  tahun  2000  menyebutkan bahwa
- Pasal 1 angka 3 : Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak usaha yang meliputi perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,perah  seroan  lainnya,  badan  usaha  milik  negara  atau badan  usaha  milik  daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi, koperasi,  dana  pension,  persekutuan,  perkumpulan, yayasan ,  organisasi  masa, organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Pasal 1 angka 10 : Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk  melaporkan  penghitungan  dan  atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan  atau bukan  objek  pajak  dan  atau  harta  dan  kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pasal  1  angka  10  Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara teratur  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- Pasal 3 ayat 1 : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar , lengkap,  dan  jelas  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  Latin,  angka Arab  satuan  mata  uang  Rupiah  dan  menandatangani  serta  menyampaikan  ke  kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Pasal  28  ayat  (1)  :  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau pekerjaan  bebas  dan  Wajib  Pajak  badan  di  Indonesia  ,  wajib  menyelenggarakan pembukuan.
c. Pasal  Pasal  dalam  huruf  b  diatas  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum Dan  Tata  Cara  Perpajakan  pasal  pasal  dalam  huruf  b  mengalami  perubahan  dalam penempatan definisi dalam Pasal 1 secara prinsip pengertiannya tidak berubah.
d. Undang – Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang- Undang Nomor  17  Tahun 2000 menyebutkan dalam :
- Pasal 2 ayat 1 huruf b : yang menjadi subjek pajak adalah Badan.
- Pasal  4  ayat  1  :  yang  menjadi  objek  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia , yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Pasal  21  ayat  1  huruf  d  :  Pemotongan  pajak  atas  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan , jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- Pasal 23 ayat 1huruf a dan c : Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan , disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo  pembayarannya  oleh  badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri, penyelenggara  kegiatan ,  bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan  luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan :
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas
1. Dividen sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. Royalti; dan
4. Hadiah,  penghargaan,  bonus,  dan  sejenisnya  selain  yang  telah  dipotong  pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e c. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
1. Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta,  kecuali  sewa dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta  yang  telah  dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dan
2. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa  tehnik  ,  jasa  manajemen,  jasa  kontruksi,  jasa konsultan,  dan  jasa  lain  selain  jasa  yang  telah  dipotong  Pajak  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- Pasal  25  ayat  (1)  Besarnya  angsuran  pajak  dalam  tahun  pajak  berjalan  yang  harus dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  adalah  sebesar  Pajak  Penghasilan yang  terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  tahun  pajak yang lalu dikurangi dengan: a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  21  dan  Pasal  23  serta  Pajak  Penghasilan  yang  dipungut  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri  yang  boleh  dikreditkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24;  dibagi  12  (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- Pasal  26  ayat  (1)  :  Atas  penghasilan  tersebut  di  bawah  ini,  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  yang  dibayarkan  atau  yang  terutang  oleh  badan  pemerintah,  Subjek Pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan perusahaan  luar  negeri  lainnya  kepada  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain  bentuk  usaha tetap di  Indonesia,  dipotong pajak  sebesar 20%  (dua puluh  persen) dari jumlah  bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga,  termasuk  premium,  diskonto,  premi  swap  dan  imbalan  sehubungan  dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- Pasal 26 ayat (2). Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- Pasal 29 : Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) , kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
e. Pasal 4 ayat 3 huruf Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan : yang dikecualikan dari objek pajak adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan / atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan  /  atau  penelitian  dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 ( empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut , yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan Peralihan menyebutkan bahwa Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
f. Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang  Undang Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  Dan  Penjualan Atas Barang Mewah menyebutkan dalam :
- Pasal 4A ayat 1 : Jenis Barang sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Jenis Jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  5  yang  tidak  dikenakan  pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal  4A  ayat  3  huruf  f  bahwa  Penetapan  Jenis  Jasa  yang  tidak  dikenakan  Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dalam ayat 1 didasarkan atas kelompok kelompok jasa sebagai berikut : Jasa di bidang pendidikan.
g. Pasal 5 huruf f Peraturan  Pemerintah  Nomor 144 Tahun  2000  Tentang Jenis Barang  Dan Jasa Yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai :Kelompok Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa di Bidang Pendidikan.
h. Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2012 Jenis Barang dan jasa yang  tidak  dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4A Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  80/PMK.03/2009  Tentang  Sisa  Lebih  yang  diterima atau  diperoleh  Badan  atau  Lembaga  Nirlaba  Yang  Bergerak  Dalam  Bidang  Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan,
Pasal 1 Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan :
(1) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih  tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
(2) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih dari seluruh penerimaan yang  merupakan  objek  Pajak  Penghasilan  selain  penghasilan  yang  dikenakan  Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari- hari badan atau lembaga nirlaba.
(3) Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau lembaga  nirlaba  yang  bergerak  dalam  bidang  pendidikan  dan/atau  bidang  penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
(4) Sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pembelian  atau  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan,  penelitian  dan pengembangan  termasuk  pembelian  tanah  sebagai  lokasi  pembangunan  gedung dan prasarana tersebut;
b. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;
c. pembelian/pembangunan  asrama  mahasiswa,  rumah  dinas  guru,  dosen  atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.
Pasa12
(1) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdapat sisa  1ebih  yang  tidak  digunakan  untuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan pendidikan  dan/  atau  penelitian  dan  pengembangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  ayat  (4),  sisa  lebih  tersebut  diakui  sebagai  penghasilan  dan  dikenai  Pajak Penghasilan  pada  tahun  pajak  berikutnya,  setelah  jangka  wahu  4  (empat)  tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.03/  2020  Tentang  Perlakuan  Pajak Penghasilan  Atas  Beasiswa  Yang  Memenuhi  Persyaratan  Tertentu  Dan  Sisa  Lebih  Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Badan  Atau  Lembaga  NirLaba  Yang  Bergerak  dalam  Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 6
(1) Badan atau Lembaga harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan  dan/atau  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Laporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  setiap  tahun  sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
(3) Pelaporan  jumlah  sisa  lebih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai dengan  contoh  yang  tercantum  dalam  Lampiran  huruf  A  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Selain  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Badan  atau  Lembaga  harus membuat  catatan  mengenai  rincian  penggunaan  sisa  lebih  yang  dilengkapi  dengan bukti pendukung.

## Pasal 11
Sisa  lebih  yang  diterima  atau  diperoleh  pada  Tahun  Pajak  2020  dihitung  sesuai  dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
k. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  44/PJ./2009  Tentang  Pelaksanaan  Pengakuan Sisa  Lebih  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Badan  Atau  Lembaga  Nirlaba  Yang  Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan
Pasal 2
(1) Sisa  lebih  yang  diperoleh  badan  atau  lembaga  nirlaba  yang  ditanamkan  kembali dalam  bentuk  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  yang  diselenggarakan  bersifat terbuka kepada pihak  manapun  dan  telah  mendapat  pengesahan  dari instansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejakdiperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
(2) Badan  atau  lembaga  nirlaba  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.
(3) Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  bersamaan dengan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan  tahun  pajak diperolehnya  sisa  lebih  tersebut  atau  paling  lama  sebelum  pembangunan  dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

## Pasal 3
Pelaksanaan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dilakukan sebagai berikut :
a. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba setiap tahun yang akan  digunakan  untuk  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan pendidikan  dan/atau  penelitian  danpengembangan  dialihkan  ke  akun  dana pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau penelitian dan pengembangan;
b. pembukuan  atas  penggunaan  dana  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  pada  tahun
berjalan  dilakukan  dengan  mendebet  akun  aktiva  dan  akun  dana  pembangunan  dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan  serta  mengkredit  akun  kas  atau  utang  dan  akun  modal  badan  atau lembaga nirlaba.
Pasal 4
(1) Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  yang  berasal  dari  sisa  lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilakukan penyusutan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008.
(2) Apabila  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Biaya bunga atas dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terutang atau  dibayarkan  setelah  selesainya  proses  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba.
(4) Dalam  hal  dana  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterima  atau diperoleh sebelum diperolehnya sisa lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukansebagai bagian dari harga perolehan sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 5
Badan  atau  lembaga  nirlaba  yang  menggunakan  sisa  lebih  untuk  pembangunan  dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membuat :
a. pernyataan bahwa:
1. sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan
2. sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan palinglama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. yang merupakan lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
b. pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan
c. laporan  mengenai  penyediaan  dan  penggunaan  sisa  lebih  dan  menyampaikannya kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  dalam  lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

## Pasal 6
(2) Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 2 ayat  (1) terdapat sisa  lebih  yang  digunakan  selain  untuk  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan rasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan,  sisa  lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut.
(3) Apabila Badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan pengembangan  namun  tidakmenyampaikan  pemberitahuan  rencana  fisik  sederhana dan rencana biaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) dan tidak membuat pernyataan,  pencatatan  dan  laporan  sebagaimana  dimaksuddalam  Pasal  5,  sisa  lebih tersebut  diakui  sebagai  penghasilan  dan  dikenai  Pajak  Penghasilan  sejaktahun  pajak diperoleh sisa lebih tersebut.
(4) Pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas  sisa  lebih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2),  dan  ayat(3)  ditambah  dengan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan yang berlaku.
l. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP  87/PJ/1995  Tentang  Pengakuan Penghasilan  Dan  Biaya  Atas  Dana  Pembangunan  Gedung  Dan  Prasarana  Pendidikan  Bagi Yayasan  atau  Organisasi  Yang  Sejenis  Yang  Bergerak  Di  Bidang  Pendidikan  menyatakan dalam Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Yayasan  adalah  yayasan  atau  organisasi  yang  sejenis  yang  bergerak  di  bidang pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
2. Dana  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  adalah  dana  yang  akan digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  yang  berasal  dari sisa  lebih,  yaitu  selisih  dari  seluruh  penerimaan  yang  merupakan  obyek  Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan;
3. Pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  adalah  pembangunan  fisik  sarana Pendidikan seperti :
1) pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;
2) gedung sarana pendidikan;
3) asrama  mahasiswa;
4) rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;
5) peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;
6) sarana olah raga;
7) inventaris kantor.
Pasal 2
(1) Dengan  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  yayasan  dapat mengakui  dana  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bsebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya, dan  sebesar  dana  yang  telah  digunakantersebut  merupakan  biaya  yang  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sebagai berikut  :a.sisa  lebih yayasan  setiap  tahun  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan gedung dan  prasarana  pendidikan  dialihkan  ke  rekening  dana  pembangunan  gedung
dan prasarana pendidikan;b.Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan  prasarana  pendidikan  pada  tahun  berjalan  dilakukan  dengan  mendebet  rekening aktiva  dan  rekening  dana  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan  serta mengkredit rekening kas atau hutang dan rekening modal yayasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  kegiatan  Yayasan  di  bidang  sosial  adalah  menyelenggarakan  kegiatan pendidikan.  Yayasan  di  bidang  Pendidikan  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang  diatur  dalam Undang  Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  termasuk  dalam  kriteria  Badan,  sedangkan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan bahwa Badan termasuk dalam Subjek Pajak,maka Yayasan  bidang  pendidikan  merupakan  Subjek  Pajak,  karena  itu  harus  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  dimana  lokasi  yayasan  itu  berada  untuk  didaftarkan  sebagai  Wajib  Pajak Terdaftar.  Apabila  yayasan  sudah  terdaftar  menjadi  Wajib  Pajak  maka  Yayasan  mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPh baik pasal 21, Pasal 23 maupun Pasal  26.
Pembukuan  pada  dasarnya  adalah  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan yang  berisi  setiap  transaksi  baik  pengeluaran  maupun  pendapatan  yang  pada  akhirnya menghasilkan  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan  rugi  laba  dan  neraca dan  laporan  penggunaan  dana.  Laporan  Keuangan  merupakan  data  untuk  pengisian  SPT Tahunan  dan  sebagai  lampiran  yang  diwajibkan  ketika  menyampaikan  SPT  Tahunan,  dengan demikian  yayasan  dibidang  pendidikan  wajib  melakukan  pembukuan,  membuat  laporan keuangan dan mengisi SPT Tahunan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu juga apabila dalam laporan rugi laba ada biaya biaya yang dikeluarkan untuk:
a. pembayaran  gaji  karyawan,  honor  dosen  atau  pembayaran  lain  sehubungan  penggunaan jasa  termasuk  jasa  pekerja  bebas,  wajib  memungut  dan  memotong  pajak  penghasilan Pasal  21,  setelah  dipotong  dan  dipungut  harus  disetorkan  ke  Bank,  kemudian  dilaporkan setiap bulan menggunakan sarana SPT masa PPh Pasal 21.
b. pembayaran Bunga, dividen dan royalty, hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta selain yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, serta imbalan sehubungan jasa tehnik dan manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lainnya , wajib memotong dan memungut  PPh  pasal  23  dan  meneyetorkannya  ke  Bank,  dan  wajib  melaporkan  dengan menggunakan sarana SPT masa PPh pasal 23, kewajiban lapor tidak perlu tiap bulan tapi tergantung  apabila  ada  pembayaran  atas  transaksi  tersebut  diatas,  apabila  pembayaran tersebut  diatas  dikeluarkan  untuk  subjek  pajak  luar  negeri  maka  harus  memungut  , memotong pasal 26 dan menyetorkannya ke Bank serta harus lapor ke Kantor Pelayanan Pajak  menggunakan  sarana  SPT  Masa  PPh  pasal  26  tidak  perlu  lapor  tiap  bulan  tapi tergantung apabila ada pembayaran.
Sesuai  Undang  Undang  Pajak  Penghasilan  bahwa  yang  menjadi  objek  pajak  adalah penghasilan. Penghasilan Yayasan diperlakukan sebagai berikut:
a. Mulai  1  Januari  2001  sesuai  mulai  berlakunya  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2000, bahwa  sisa  lebih  yang  diterima  yayasan  di  bidang  pendidikan  tidak  diatur  dalam  batang tubuh  undang  undang      yang  mengatur  yang  tidak  termasuk  objek  pajak  ini  berarti  sisa lebih atau penghasilanbruto/ omzet setalah dikurangi biaya biaya yayasan termasuk objek
pajak, tapi dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak disebutkan bahwa dana pembangunan gedung  sarana  itu  berasal  dari  sisa  lebih  dibukukan  masuk  ke  dana  pembangunan  di passiva dan lawan transaksinya di aktiva. Pada saat dana pembangunan digunakan diakui sebagai  penghasilan,  dan  sebesar  dana  yang  telah  digunakan  tersebut  merupakan  biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan.
b. Terhitung  Tanggal  1  Januari  2009  sampai  dengan  sekarang      bahwa  sisa  lebih  yang diterima  yayasan  bergerak  dibidang  pendidikan  termasuk  yang  dikecualikan  dari pengenanan  pajak.pengaturan  detailnya  diatur  di  peraturan  Menteri  Keuangan  yang intinya      sisa  lebih  yang  bukan  objek  pajak  atau  tidak  dikenakan  pajak  adalah  sisa  lebih yang digunakan untuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan  yang  diselenggarakan  bersifat  terbuka  kepada  pihak  manapun,  dalam jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih  tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa apabila penghasilan yayasan dikurangi biaya biaya  operasional  atau  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan menghasilkan  sisa  lebih,  maka  sisa  lebih  tersebut  dikecualikan  dari  pengenaan  pajak  , sepanjang  sisa  lebih  digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan  prasarana  pendidikan, sehingga tidak ada pajak penghasilan yayasan di bidang pendidikan terutang, akan tetapi sisa lebih itu belum digunakan atau belum habis sampai 4 tahun sejak diperolehnya maka sisa hasil lebih  tersebut  menjadi  objek.  Jadi  apabila  sisa  lebih  tersebut  digunakan  untuk  sarana  dan prasarana pendidikan maka dalam SPT Tahunan yayasan di bidang pendidikan akan terlihat PPh terutang  nihil  sehingga  tidak  ada  pembayaran  PPh  pasal  25  dan  pasal  29.Selain  itu  juga  di peraturan  Direktur  Jenderal  disebutkan  bahwa  aktiva  yang  dibeli  dari  sisa  lebih  ,  biaya penyusutannya  tidak  boleh  dibiayakan.  Apabila  pembangunan  gedung  dan  prasarana pendididikan  dibiayai  dari  pinjaman  maka  perlakuan  biaya  biaya  bunga  atas  dana  pinjaman tersebut  diperlakukan  sebagai  bagian  dari  harga  perolehan  gedung  dan  prasarana  kegiatan pendidikan  apabila  pinjaman  diperoleh  sebelum  pembelian  atau  pembangunan  gedung  ,  dan biaya  bunga  diakui  sebagai  biaya  apabila  pembayaran  bunga  dibayarkan  setelah  selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.
Kewajiban lain yang harus dilakukan Yayasan terhitung mulai berlakunya Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 selain yang telah disebutkan diatas adalah:
1. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
2. Wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kegiatan  pendidikan  dan/atau penelitian dan pengembangan.
3. Wajib membuat pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan  prasarana  pendidikan  dan/atau penelitian  dan  pengembangan paling  lama  4  (empat) tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih  tersebut,  dan  Sisa  lebih  yang  tidak  digunakan  pada tahun  diperolehnya  tersebut  akan  digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan  prasarana pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak diperolehnya  sisa  lebih  tersebut  yang  merupakan  lampiran  dalam  Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
4. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih.
Materi  pada  angka  2  ,  3  dan  4  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Apabila  Yayasan  tidak  menyampaikan  laporan  tersebut  diatas  maka  sisa  lebih  yayasan menjadi objek pajak yang harus dikenakan Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.  03/2020  berlaku  untuk  Tahun  Pajak  2020. Perbedaan  aturan  lama  dan  yang  paling  terbaru  terhitung  tahun  pajak  2020  adalah  sebagai berikut:
a. tidak  diperlukan  lagi  pernyataan  karena  dalam  peraturan  menteri  keuangan  tersebut  tidak diatur;
b. perlakuan  penyusutan  dimana  dalam  aturan  lama  pembelian  aktiva  dari  sisa  lebih penyusutannya tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya;
c. sementara  untuk  aturan  baru  semua  aktiva  yang  dibeli  sebelum  tahun  2000  ditulis  harga perolehannya  berdasarkan  sisa  buku  dan  dilakukan  penyusutan  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
Yayasan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan  tidak  mempunyai  kewajiban  memungut Pajak  Pertambahan  Nilai  karena  Jasa  pendikan  yang  diserahkan  oleh  Yayasan  di  bidang Pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelaahan  terhadap  aturan  perpajakan  yang  ada  yang      dilakukan  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  Yayasan  yang  bergerak  di bidang pendidikan adalah:
1. Harus terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana Yayasan berlokasi.
2. Wajib  melakukan  pembukuan  dan  membuat  laporan  keuangan  serta  menyampaikan  SPT Tahunan  beserta  lampiran  yang  dipersyaratkan  dalam  SPT  Tahunan  beserta  lampiran sebagai berikut:
a. rencana  fisik  sederhana dan  rencana  biaya  pembangunan  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana kegiatan pendidikan.
b. Pernyataan  bahwa  Sisa  lebih  akan  digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan prasarana  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling  lama  4  (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan Sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun  diperolehnya  tersebut  akan  digunakan  untuk  pembangunan  gedung  dan prasarana  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan  pengembangan  paling  lama  4  (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
c. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih
3. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan
4. Memotong  dan  memungut  PPh  PPh  Pasal  21  dan  PPh  Pasal  23  apabila  ada  pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan Pasal 23 serta pasal 26 selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya melalui SPT Masa.
Terhitung  mulai  tahun  pajak  tahun  2020  mulai  berlaku  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 68/PMK. 03/2020, perbedaan yang mendasar dalam aturan baru ini terutama tidak diperlukan surat  pernyataan,  dan  perlakuan  aktiva  yang  dibeli  sebelum  tahun  2000  sisa  buku  dicatat sebagai harga perolehan dan disusutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang dan Peraturan
……………….. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
…………………  Undang -Undang  Nomor  6 Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000.
……………….. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
………………..  Undang  – Undang  Nomor  7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 .
………………..  Undang  – Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
…………………. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  Dan Penjualan Atas Barang Mewah.
……………….. Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009.
………………...  Peraturan  Pemerintah  Nomor  144  Tahun  2000  Tentang  Jenis  Barang  Dan  Jasa Yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
………………...  Peraturan Pemerintah  Nomor  Nomor 1 Tahun  2012 Jenis Barang  dan  jasa  yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
……………… ...  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  80/PMK.03/2009  Tentang  Sisa  Lebih  yang diterima  atau  diperoleh  Badan  atau  Lembaga  Nirlaba  Yang  Bergerak  Dalam  Bidang Pendidikan Dan /Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan,
…………………  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/P MK.03/  2020  Tentang  Perlakuan  Pajak Penghasilan  Atas Beasiswa  Yang  Memenuhi Persyaratan  Tertentu Dan  Sisa  Lebih  Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Badan  Atau  Lembaga  NirLaba  Yang  Bergerak  dalam  Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.
……………….. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  44/PJ./2009  Tentang  Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak  Dalam  Bidang  Pendidikan  DaN  Pengembangan  Yang  Dikecualikan  Dari  Objek Pajak.
………………..  Keputusan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  KEP  87/PJ/1995  Tentang  Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Atas Dana Pembangunan Gedung Dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi Yan g Sejenis Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan.