## ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PAJAK PROGRESIF DAN PAJAK PROPORSIONAL: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN SOSIAL

## Fitri Wahyuni
Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia Email : fitri.wahyuni022@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbandingan  sistem  pajak  progresif  dan  pajak proporsional,  khususnya  implikasinya  terhadap  keadilan  sosial,  guna  memberikan  wawasan baru  dalam  diskusi  kebijakan  pajak.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif, mengandalkan data dari studi terdahulu yang relevan untuk diolah dan dianalisis. Metode ini memungkinkan penggalian mendalam mengenai perspektif dan dampak sistem pajak terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak  progresif  cenderung  lebih  efektif  dalam  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  dan mendukung  redistribusi  yang  adil.  Namun,  sistem  ini  juga  dapat  menimbulkan  tantangan terhadap  motivasi  kerja  dan  investasi.  Sistem  pajak  proporsional,  di  sisi  lain,  menawarkan kesederhanaan  dan  dapat  mendorong  investasi  namun  kurang  efektif  dalam  mengatasi kesenjangan  sosial.  Pemahaman  mendalam  tentang  dinamika  sistem  pajak  memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu,  diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  partisipatif  dalam  merancang  kebijakan  pajak, mempertimbangkan baik dampak jangka panjang terhadap ekonomi maupun keadilan sosial.
Kata kunci: Pajak Progresif, Pajak Proporsional, Keadilan Sosial.

## Abstract
This  research aims to  analyze the comparison  of  progressive and proportional  tax systems, especially their implications for social justice, in order to provide new insights into tax policy discussions. This research was conducted using a qualitative approach, relying on data from relevant  previous  studies  to  be  processed  and  analyzed.  This  method  allows  for  in-depth exploration of the perspective and impact of the tax system on various social and economic aspects. The conclusions of this research indicate that progressive tax systems tend to be more effective  in  reducing  income  inequality  and  supporting  fair  redistribution.  However,  this system can also pose challenges to work motivation and investment. Proportional tax systems, on  the  other  hand,  offer  simplicity  and  can  encourage  investment  but  are  less  effective  in addressing social inequality. A deep understanding of the dynamics of the tax system allows governments  to  develop  fairer  and  more  sustainable  policies.  Therefore,  a  holistic  and participatory  approach  is  needed  in  designing  tax  policy,  considering  both  the  long-term impact on the economy and social justice.
Keywords: Progressive Tax, Proportional Tax, Social Justice.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  negara  dan  redistribusi  pendapatan untuk  mencapai  keadilan  sosial,  sistem  perpajakan  memegang  peranan  krusial.  Berbagai negara  di  dunia  telah  menerapkan  sistem  pajak  dengan  mekanisme  yang  berbeda,  di  mana sistem  pajak  progresif  dan  pajak  proporsional  menjadi  dua  model  yang  paling  banyak
diperdebatkan dan dianalisis keefektifannya. Pemilihan sistem pajak tidak hanya berdampak pada  penerimaan  negara,  tetapi  juga  pada  distribusi  pendapatan  di  masyarakat,  yang  secara langsung  berkaitan  dengan  keadilan  social  (Agasie  &  Zubaedah,  2022).  Di  satu  sisi,  sistem pajak  progresif,  yang  mengenakan  tarif  pajak  yang  semakin  tinggi  pada  penghasilan  yang semakin  besar,  dianggap  oleh  sebagian  pihak  sebagai  mekanisme  yang  lebih  adil.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsip  kemampuan  membayar,  di  mana  individu  atau  entitas  dengan penghasilan lebih tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan upaya pengurangan kesenjangan pendapatan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih egaliter (Wardana, 2021).
Di sisi  lain, sistem pajak proporsional,  yang menerapkan tarif pajak yang sama bagi semua  tingkat  pendapatan,  dijunjung  tinggi  karena  kesederhanaan  dan  keadilannya  dalam pengertian lain. Pendukung sistem ini berargumen bahwa pajak proporsional lebih adil karena setiap orang diperlakukan sama di depan hukum pajak tanpa membedakan tingkat penghasilan. Selain  itu,  sistem  pajak  proporsional  sering  kali  dianggap  dapat  mendorong  investasi  dan pertumbuhan ekonomi, karena tidak menghukum penghasilan tinggi dengan tarif pajak yang lebih  berat  (Jamilah,  2023).  Pemilihan  antara  sistem  pajak  progresif  dan  proporsional  tidak hanya  menyangkut  aspek  teknis  perpajakan  dan  penerimaan  negara,  tetapi  juga  filosofi keadilan  sosial  dan  pilihan  kebijakan  publik  yang  mencerminkan  nilai  dan  prioritas masyarakat.  Debat  ini  menjadi  semakin  relevan  di  tengah  kondisi  ekonomi  global  yang dinamis, di mana negara-negara berusaha menemukan keseimbangan antara memaksimalkan penerimaan  pajak  dan  mempromosikan  keadilan  serta  pertumbuhan  ekonomi  (Walraevens, 2023).
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam tentang  bagaimana  sistem  pajak  progresif  dan  proporsional  bekerja  dalam  praktik,  serta implikasinya terhadap keadilan sosial. Analisis ini penting, mengingat kebijakan pajak yang adil  dan  efektif  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kedua sistem pajak ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi kebijakan pajak yang lebih luas, khususnya dalam konteks mencari sistem yang paling mampu  memenuhi  prinsip keadilan sosial.

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Pajak
Pajak  adalah  sumber  pendapatan  utama  bagi  negara  yang  dipergunakan  untuk pengembangan  nasional.  Berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2009  mengenai  Prinsip  Dasar  dan Prosedur  Perpajakan,  pajak  diartikan  sebagai  sumbangan  wajib  dari  individu  atau  entitas kepada negara yang diwajibkan oleh hukum, tanpa adanya kompensasi langsung dan bertujuan untuk  membiayai  kebutuhan  publik  guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  secara  luas (Syukur, 2020). Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan sumbangan masyarakat ke kas negara  yang  diatur  oleh  hukum  (yang  bersifat  dapat  dienforce)  tanpa  penerimaan  manfaat secara  langsung  (kotrapestasi)  yang  spesifik  dan  diperuntukkan  untuk  menanggung  biaya pengeluaran publik. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi dari  masyarakat  ke  negara  yang  diatur  dalam  hukum,  bersifat  obligatoris,  dan  tidak menawarkan pengembalian layanan secara langsung (Soucat et al., 2023).
Pajak bisa diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan kategori, karakteristik, dan badan yang bertanggung jawab atas pengumpulannya. Berdasarkan klasifikasinya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Pajak langsung, merupakan jenis pajak di mana orang atau badan yang terkena pajak harus  membayar  pajak  tersebut  dari  kantong  pribadinya  dan  tidak  bisa  mentransfer
beban pajak tersebut ke pihak lain. Sebagai contoh adalah pajak pendapatan dan pajak atas tanah serta bangunan (Prakoso & Tixatmojo, 2023).
b. Pajak  tidak  langsung,  merupakan  jenis  pajak  yang  hanya  dikenakan  kepada  subjek pajak  apabila  subjek  tersebut  melakukan  tindakan  atau  kejadian  tertentu  yang mengakibatkan  kewajiban  untuk  membayar  pajak.  Sebagai  contoh  adalah  pajak  atas penjualan barang-barang mewah (Susanty & Hidayat, 2023).
Berdasarkan karakteristiknya, pajak terbagi menjadi dua jenis, yakni:
a) Pajak  subjektif,  adalah  jenis  pajak  yang  penarikannya  mempertimbangkan  kondisi pribadi dari wajib pajak atau penerapan pajak yang mengacu pada situasi subjeknya. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Virginia & Alimuddin, 2024).
b) Pajak objektif, adalah pajak yang penarikannya berfokus pada objek pajak itu sendiri, seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang memicu kewajiban pembayaran pajak,  tanpa  memperhatikan  kondisi  pribadi  dari  wajib  pajak.  Contoh  dari  pajak  ini adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM) (Saptono et al., 2021).
Berdasarkan badan yang mengumpulkannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai  keperluan negara secara keseluruhan.  Contohnya termasuk PPh, PPN, dan PPnBM (Ramadhani et al., 2023).
b. Pajak  Daerah,  adalah  pajak  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintah  daerah,  baik  pada tingkat  I (pajak provinsi) maupun tingkat  II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  tersebut.  Contohnya  termasuk  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB),  Pajak  Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung (Sugiarto et al., 2023).

## 2. Pajak Progresif
Pajak  progresif  merupakan  suatu  sistem  perpajakan  yang  dirancang  untuk menyesuaikan  tingkat  pajak  berdasarkan  kemampuan  ekonomi  individu  atau  entitas.  Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi diukur melalui pendapatan atau kekayaan, di mana individu atau  entitas  dengan  pendapatan  lebih  tinggi  dikenakan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi dibandingkan  mereka  yang  berpendapatan  lebih  rendah.  Esensi  dari  pajak  progresif  terletak pada prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara lebih adil sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu (Tambunan, 2020).
Penerapan  pajak  progresif  di  berbagai  negara  berfungsi  sebagai  alat  redistribusi kekayaan  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  ekonomi.  Dalam  sistem  ini, pengenaan  pajak  yang  lebih  tinggi  terhadap  kelompok  berpendapatan  tinggi  tidak  hanya mengurangi  disparitas  pendapatan,  tetapi  juga  menghasilkan  pendapatan  pajak  yang  dapat digunakan  pemerintah  untuk  membiayai  layanan  publik  dan  infrastruktur  (Kristanti,  2022). Layanan ini, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, merupakan komponen kunci  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan,  khususnya  bagi mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan rendah (Holida et al., 2023).
Implementasi  pajak  progresif  memerlukan  sistem  perpajakan  yang  canggih  dan terstruktur  dengan  baik,  yang  dapat  secara  akurat  mengidentifikasi  dan  mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatan mereka. Hal ini mencakup pengembangan aturan dan  regulasi  yang  jelas,  serta  mekanisme  penegakan  yang  efektif  untuk  mencegah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pajak progresif juga memerlukan transparansi dan komunikasi  yang  efektif  dari  pemerintah  kepada  masyarakat,  agar  wajib  pajak  memahami kewajiban mereka serta manfaat yang diperoleh dari kontribusi pajak mereka (Abshari et al., 2021).
Kritik  terhadap pajak progresif sering kali menyangkut  dampaknya terhadap insentif ekonomi. Argumen yang diajukan adalah bahwa tarif pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi dapat mengurangi motivasi untuk berinvestasi atau bekerja lebih keras, karena sebagian  besar  pendapatan  tambahan  akan  terpangkas  oleh  pajak.  Namun,  banyak  ekonom berpendapat bahwa efek ini dapat diminimalkan dengan menetapkan tarif pajak progresif pada tingkat  yang  wajar,  sehingga  tidak  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  sambil  tetap mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil (Stiers et al., 2022).
Pajak  progresif,  dengan  demikian,  merupakan  alat  penting  dalam  upaya  mencapai keadilan  sosial  dan  ekonomi.  Melalui  penyesuaian  tarif  pajak  berdasarkan  kemampuan ekonomi, sistem ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu memberikan kontribusi yang adil terhadap pendanaan layanan publik dan pembangunan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering kali memecah belah masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan, pajak progresif tetap menjadi komponen kunci dalam kebijakan  fiskal  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  lebih  setara  dan  adil (Nababan, 2023).

## 3. Pajak Proporsional
Pajak  proporsional  adalah  sistem  perpajakan  di  mana  tarif  pajak  dikenakan  dengan persentase  tetap  terhadap  semua  wajib  pajak,  tanpa  memandang  tingkat  pendapatan  atau kekayaan mereka. Dalam sistem pajak ini, baik individu dengan pendapatan rendah maupun tinggi dikenai pajak dengan tarif yang sama. Konsep ini berakar pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan, di mana setiap individu atau entitas membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah dengan proporsi yang sama, sehingga menghilangkan kompleksitas yang sering kali muncul dalam sistem pajak yang lebih progresif atau regresif (Gunawan, 2022).
Keunggulan utama dari pajak proporsional terletak pada kesederhanaannya. Sistem ini mudah  dipahami  oleh  masyarakat  luas,  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan mengurangi biaya administrasi bagi otoritas pajak. Dengan menghilangkan struktur tarif yang berlapis,  pajak  proporsional  meminimalkan  potensi  penghindaran  pajak  dan  memfasilitasi proses  pengumpulan  pajak  yang  lebih  efisien.  Pendukung  pajak  proporsional  berargumen bahwa sistem ini mendorong keadilan karena setiap orang membayar persentase yang sama dari  pendapatan  mereka,  sehingga  memberikan  rasa  keadilan  yang  universal  (Widyastuti  & Darma, 2022).
Selain  itu,  pajak  proporsional  diklaim  dapat  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  dan investasi. Dengan mempertahankan tarif pajak yang rendah bagi individu berpendapatan tinggi, teori ini menyatakan bahwa akan ada lebih banyak uang yang tersedia untuk investasi dalam bisnis  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  yang  pada  gilirannya  dapat  menguntungkan  ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini berasumsi bahwa pajak dengan tarif yang lebih rendah dan konstan tidak akan menghambat motivasi untuk bekerja lebih keras atau  mendapatkan lebih banyak, karena setiap tambahan pendapatan tidak dikenakan tarif pajak yang semakin tinggi (Nur & Batubara, 2023).
Namun,  kritik  terhadap  pajak  proporsional  menunjukkan  bahwa  sistem  ini  mungkin tidak  sepenuhnya  adil  dalam  praktiknya.  Karena  tarif  pajak  yang  sama  dikenakan  kepada semua  individu,  tanpa  memperhatikan  perbedaan  dalam  kemampuan  ekonomi,  individu dengan pendapatan lebih rendah dapat merasa beban pajak mereka secara proporsional lebih berat  dibandingkan  dengan  individu  berpendapatan  tinggi  (Sonjaya,  2024).  Ini  dapat menimbulkan masalah keadilan sosial, di mana beban pajak tidak didistribusikan berdasarkan kemampuan  untuk  membayar.  Pajak  proporsional  dapat,  oleh  karena  itu,  dianggap  kurang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dibandingkan dengan sistem pajak progresif (Fajrina et al., 2020).
Pajak  proporsional  tetap  menjadi  topik  perdebatan  dalam  diskusi  kebijakan  fiskal, dengan  pendukung  menekankan  keefisienan,  kesederhanaan,  dan  potensi  untuk  merangsang aktivitas  ekonomi,  sementara  para  kritikus  menyoroti  kekhawatiran  tentang  keadilan  dan distribusi  pendapatan  yang  lebih  merata.  Meskipun  sistem  ini  menawarkan  beberapa keuntungan  dalam  hal  administrasi  dan  kepatuhan  pajak,  tantangan  dalam  mencapai  tujuan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan tetap menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah yang  mempertimbangkan  struktur  pajak  mereka.  Dengan  demikian,  keputusan  untuk mengadopsi  pajak  proporsional  harus  menyeimbangkan  antara  kebutuhan  untuk  efisiensi ekonomi dan keinginan untuk keadilan sosial dalam masyarakat (Mpofu, 2022).

## C. METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan  ini  dipilih  karena  kemampuannya  untuk  memahami  fenomena  dari  perspektif subjek yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang  implikasi  sistem  pajak  progresif  dan  pajak  proporsional  terhadap  keadilan  sosial, melalui  analisis  yang  mendalam  dan  pemahaman  terhadap  berbagai  perspektif.  Data  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  hasil  penelitian  atau  studi  terdahulu yang  masih  memiliki  relevansi  dengan  isi  penelitian.  Sumber  data  ini  dipilih  karena  dapat memberikan  insight  yang  kaya  mengenai  pengalaman,  opini,  dan  tanggapan  yang  telah diungkapkan  oleh  peneliti  atau  praktisi  sebelumnya  terkait  dengan  tema  penelitian.  Setelah data-data  penelitian  berhasil  dikumpulkan,  maka selanjutnya  data-data  tersebut  akan  diolah, agar hasil dari penelitian ini kemudian dapat ditemukan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan penguraian data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, pengkategorian dan  pengkodifikasian,  serta  penyusunan  kembali  dalam  cara  yang  memungkinkan  peneliti untuk  menarik  kesimpulan  dan  membangun  pemahaman.  Melalui  metode  ini,  penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem pajak progresif  dan  pajak  proporsional  dapat  mempengaruhi  keadilan  sosial,  serta  memberikan rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  mendukung  penciptaan  masyarakat  yang  lebih  adil  dan setara (Sarosa, 2021).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Penerimaan Pajak dalam Sistem Progresif dan Proporsional
Dinamika penerimaan pajak dalam sistem progresif dan proporsional merupakan salah satu topik yang paling penting dalam diskusi kebijakan fiskal dan ekonomi, mengingat peran vital  pajak  dalam  pembiayaan  publik  dan  redistribusi  pendapatan.  Kedua  sistem  pajak  ini memiliki  karakteristik  unik  yang  mempengaruhi  bagaimana  penerimaan  negara  berfluktuasi seiring waktu, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sistem pajak progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan, sering kali dipandang sebagai alat untuk menghasilkan penerimaan negara yang lebih stabil dan adil, khususnya  dalam  mengatasi  ketidaksetaraan  pendapatan.  Namun,  sistem  ini  juga  dapat menghadapi  tantangan  dalam  hal  elastisitas  pajak,  terutama  selama  periode  pertumbuhan ekonomi  cepat,  di  mana  individu  berpenghasilan  tinggi  mungkin  menemukan  cara  untuk mengoptimalkan atau menghindari pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak.
Di sisi lain, sistem pajak proporsional, dengan tarif tunggal yang diterapkan pada semua tingkat penghasilan, sering dianggap lebih sederhana dan dapat mendorong kegiatan ekonomi dengan mengurangi beban pajak pada penghasilan tinggi. Namun, sistem ini bisa kurang efektif dalam  menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  cukup  selama  masa  ekonomi  lesu,  karena penerimaan  pajak  sangat  bergantung  pada  volume  aktivitas  ekonomi  daripada  distribusi pendapatan. Elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks
ini,  karena  menentukan  seberapa  responsif  penerimaan  pajak  terhadap  perubahan  kondisi ekonomi.  Sistem  pajak  progresif  mungkin  lebih  elastis  dalam  kondisi  ekonomi  yang berkembang,  dengan  penghasilan  tinggi  tumbuh  lebih  cepat  dan  oleh  karena  itu  membayar lebih  banyak pajak, sementara sistem proporsional  mungkin lebih stabil  di  berbagai  kondisi ekonomi karena kurangnya variabilitas tarif pajak.
Interaksi  antara  kebijakan  fiskal,  termasuk  insentif  dan  subsidi,  dengan  sistem  pajak juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Kebijakan fiskal yang dirancang untuk merangsang aktivitas ekonomi, seperti insentif pajak untuk investasi atau subsidi untuk sektor tertentu, dapat memiliki dampak yang berbeda pada penerimaan  pajak  tergantung  pada  struktur  sistem  pajak.  Dalam  sistem  progresif,  insentif semacam itu mungkin perlu dirancang dengan lebih hati-hati untuk menghindari pengurangan signifikan  pada  penerimaan  pajak  dari  penghasilan  tinggi,  sementara  dalam  sistem proporsional, efeknya mungkin lebih langsung terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara  keseluruhan.  Efektivitas  kebijakan  fiskal  ini  sering  kali  tergantung  pada  kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan dan menargetkan insentif dengan cara yang memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan pendanaan publik.
Keseluruhan,  dinamika  penerimaan  pajak  dalam  sistem  progresif  dan  proporsional menawarkan  wawasan  penting  tentang  bagaimana  kebijakan  pajak  dapat  dirancang  dan disesuaikan untuk mencapai tujuan ganda memaksimalkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif.  Memahami  elastisitas  pajak  dan  interaksi  dengan kebijakan fiskal adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem pajak tidak hanya adil, tetapi juga  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang,  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  dinamika ekonomi yang terus berubah.

## 2. Pengaruh Terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi
Pengaruh sistem pajak terhadap kesempatan kerja dan investasi merupakan topik yang sangat relevan dalam diskusi ekonomi makro dan mikro, karena kedua aspek ini merupakan pendorong  utama  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Struktur  tarif  pajak memiliki  peranan  signifikan  dalam  mempengaruhi  motivasi  individu  dan  perusahaan  untuk bekerja  lebih  keras  atau  untuk  berinvestasi  lebih  banyak.  Ketika  tarif  pajak  progresif diterapkan,  individu  dengan  penghasilan  lebih  tinggi  menghadapi  tarif  pajak  marginal  yang lebih tinggi, yang bisa mengurangi insentif mereka untuk mencari penghasilan tambahan atau berinvestasi karena sebagian besar dari pendapatan tambahan tersebut akan dikenakan pajak. Sebaliknya, sistem pajak proporsional, yang menerapkan tarif pajak yang sama terlepas dari tingkat  penghasilan,  mungkin  tidak  seefektif  sistem  progresif  dalam  redistribusi  kekayaan tetapi  dapat  mendorong  individu  dan  perusahaan  untuk  berinvestasi  dan  bekerja  lebih  keras karena mereka dapat mempertahankan proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka.
Pengaruh sistem pajak terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga sangat penting untuk  dianalisis.  UKM  sering  dianggap  sebagai  tulang  punggung  ekonomi,  menyediakan sejumlah besar lapangan kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Sistem pajak yang memberatkan bisa mengurangi kemampuan dan motivasi UKM untuk berkembang. Misalnya, sistem  pajak  progresif  yang  terlalu  berat  bagi  pemilik  usaha  kecil  mungkin  menghambat ekspansi  mereka  dengan  mengurangi  likuiditas  yang  tersedia  untuk  investasi.  Di  sisi  lain, sistem pajak proporsional mungkin memberikan kepastian pajak yang lebih besar bagi UKM, memungkinkan  perencanaan  keuangan  yang  lebih  efektif  dan  potensial  untuk  investasi. Namun,  penting  untuk  menciptakan  keseimbangan  yang  tepat,  sehingga  penerimaan  negara tidak dikorbankan dan layanan publik yang penting, yang juga mendukung lingkungan bisnis, tetap terfinansir.
Selanjutnya,  kondisi  pasar  tenaga  kerja  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  pajak  yang diterapkan. Tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja atau menciptakan
pekerjaan, khususnya jika sebagian besar pendapatan tambahan dikenai pajak pada tarif yang lebih tinggi. Hal ini bisa berkontribusi terhadap tingkat pengangguran yang lebih tinggi atau mendorong tenaga kerja informal, di mana individu memilih untuk bekerja dalam kondisi yang tidak  terdaftar  untuk  menghindari  pajak.  Sebaliknya,  sistem  pajak  yang  lebih  rendah  dan sederhana dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi, baik domestik maupun asing,  yang pada gilirannya dapat  meningkatkan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja yang tersedia. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pendanaan untuk layanan  publik  esensial,  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  yang  berperan  penting  dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan kedua tujuan ini: mendorong  kesempatan  kerja  dan  investasi  sambil  memastikan  pembiayaan  yang  memadai untuk layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pajak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap motivasi  untuk  bekerja  dan  berinvestasi,  kesempatan  yang  tersedia  bagi  UKM  untuk berkembang,  serta  kondisi  umum  pasar  tenaga  kerja.  Memilih  antara  sistem  pajak  progresif atau proporsional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang trade-off antara keadilan distributif dan efisiensi ekonomi, serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap dinamika  ekonomi  secara  keseluruhan.  Kebijakan  pajak  harus  dirancang  dengan mempertimbangkan  berbagai  faktor  ini  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi pertumbuhan  ekonomi,  sambil  memastikan  bahwa  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan pembiayaan untuk layanan publik esensial terpenuhi.

## 3. Dampak terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesenjangan Sosial
Dampak  sistem  pajak  terhadap  distribusi  pendapatan  dan  kesenjangan  sosial merupakan  salah  satu  aspek  paling  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  merancang kebijakan pajak. Dalam konteks ini, sistem pajak progresif sering dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai redistribusi pendapatan yang lebih adil, dengan meletakkan beban pajak yang lebih besar pada individu dengan pendapatan lebih tinggi dan menggunakan pendapatan tersebut  untuk  membiayai  layanan  publik  yang  mendukung  kelompok  pendapatan  rendah. Prinsip  di  balik  pendekatan  ini  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  dengan memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih, kontribusi lebih besar  ke  dalam  sistem.  Ini  dapat  membantu  dalam  mengurangi  ketimpangan  dengan mengalokasikan  lebih  banyak  sumber  daya  ke  program  yang  mendukung  pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok pendapatan rendah.
Pengaruh sistem pajak terhadap kelompok pendapatan rendah tidak hanya terbatas pada aspek  finansial  tetapi  juga  meliputi  akses  terhadap  layanan  publik  yang  kualitatif.  Kualitas hidup  individu  sangat  bergantung  pada  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan infrastruktur  sosial  yang  memadai.  Sistem  pajak  yang  dirancang  untuk  mendanai  layanan- layanan  ini  secara  efektif  dapat  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  pada  kelompok pendapatan  rendah,  memberikan  mereka  kesempatan  untuk  meningkatkan  kondisi  ekonomi dan sosial mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari sistem pajak dialokasikan dan digunakan dengan cara yang efisien dan efektif, untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Selain  itu,  mobilitas  sosial  merupakan  aspek  penting  lainnya  yang  dipengaruhi  oleh sistem pajak. Sistem pajak yang mendukung investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu individu dari kelompok pendapatan rendah untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk pekerjaan yang lebih baik dan mobilitas sosial ke atas. Dengan demikian, pajak dapat berperan sebagai alat untuk tidak hanya mengurangi kesenjangan pendapatan saat ini tetapi juga untuk memfasilitasi kesempatan
yang  lebih  besar  bagi  generasi  mendatang.  Namun,  hal  ini  memerlukan  perencanaan  dan implementasi  kebijakan  pajak  yang  hati-hati,  dengan  mempertimbangkan  dampak  jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat.
Dalam  mengevaluasi  dampak  sistem  pajak  terhadap  distribusi  pendapatan  dan kesenjangan  sosial,  penting  untuk  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  efektivitas sistem pajak dalam mengumpulkan pendapatan, efisiensi penggunaan pendapatan tersebut, dan dampak kebijakan pajak terhadap insentif ekonomi. Sistem pajak yang dirancang dengan baik dapat  memainkan  peran  kunci  dalam  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  dan  mendukung pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Namun, tantangannya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya adil dari perspektif distribusi pendapatan tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  menciptakan  kesempatan  bagi  semua  anggota  masyarakat.  Ini memerlukan  pendekatan  yang  seimbang  dan  komprehensif,  mempertimbangkan  berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

## 4. Respons Masyarakat dan Kepatuhan Pajak
Respons masyarakat terhadap sistem pajak yang diterapkan dan dampaknya terhadap kepatuhan  pajak  merupakan  aspek  penting  yang  menentukan  efektivitas  kebijakan  pajak. Persepsi keadilan pajak memainkan peran krusial dalam hal ini. Sistem pajak yang dirasakan sebagai  adil oleh masyarakat  cenderung meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka digunakan untuk tujuan yang baik dan dengan cara yang adil. Sebaliknya,  persepsi  ketidakadilan  dalam  sistem  pajak  dapat  menurunkan  kepatuhan  pajak, memicu  peningkatan  dalam  penghindaran  dan  pengelakan  pajak.  Ini  karena  individu  dan perusahaan mungkin merasa tidak terdorong untuk mematuhi aturan pajak jika mereka percaya bahwa  sistem  tersebut  memberatkan  mereka  secara  tidak  proporsional  atau  tidak  digunakan untuk mendanai layanan publik secara efektif.
Sistem  pajak  progresif  dan  proporsional  memiliki  pengaruh  yang  berbeda  terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Sistem pajak progresif, yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada mereka dengan pendapatan lebih tinggi, sering dianggap lebih adil karena  mengikuti  prinsip  kemampuan  membayar.  Namun,  sistem  ini  juga  dapat  dianggap sebagai  hambatan  bagi  mereka  yang  berada  di  puncak  distribusi  pendapatan,  mendorong strategi penghindaran pajak yang lebih canggih untuk mengurangi beban pajak. Di sisi lain, sistem pajak proporsional, dengan tarif tetap terlepas dari tingkat pendapatan, dapat dipandang sebagai  lebih  sederhana  dan  transparan,  tetapi  juga  dapat  dikritik  karena  kurang memperhatikan prinsip keadilan distributif.
Strategi  penghindaran  dan  pengelakan  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  desain  sistem pajak. Sistem yang kompleks dengan banyak pengecualian dan insentif dapat membuat peluang untuk  penghindaran  pajak,  karena  wajib  pajak  mencari  celah  untuk  mengurangi  kewajiban pajak  mereka.  Pengelakan  pajak,  yang  merupakan  tindakan  ilegal  untuk  menghindari pembayaran pajak, juga dapat ditingkatkan oleh persepsi bahwa sistem pajak tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menyeimbangkan antara memastikan keadilan dan kesederhanaan  dalam  sistem  pajak  untuk  mengurangi  insentif  terhadap  penghindaran  dan pengelakan pajak.
Tingkat  partisipasi  wajib  pajak  dan  kepatuhan  dalam  melaporkan  pendapatan  serta membayar pajak juga terkait erat dengan persepsi terhadap sistem pajak. Sistem yang dirasakan adil dan efisien, di mana wajib pajak dapat melihat manfaat langsung dari pembayaran pajak mereka  melalui  layanan  publik  yang  berkualitas,  cenderung  meningkatkan  partisipasi  dan kepatuhan.  Komunikasi  yang  efektif  dari  pemerintah  tentang  penggunaan  dana  pajak  dapat memperkuat hubungan ini, meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan pajak.
Meningkatkan  kepatuhan  pajak  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif,  yang tidak  hanya  berfokus  pada  penegakan  hukum  yang  ketat  terhadap  penghindaran  dan
pengelakan pajak tetapi juga pada pembangunan persepsi keadilan dan efisiensi dalam sistem pajak. Ini melibatkan dialog yang konstan antara otoritas pajak dan masyarakat, serta perbaikan berkelanjutan  dalam  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  pendapatan  pajak. Pendekatan  yang  holistik  ini  dapat  membantu  membangun  sistem  pajak  yang  tidak  hanya efektif  dalam  mengumpulkan  pendapatan  tetapi  juga  mendukung  keadilan  sosial  dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## E. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  penting  untuk  dicatat  bahwa  sistem  pajak  progresif  dan proporsional  memiliki  dampak  yang  berbeda-beda  terhadap  berbagai  aspek  ekonomi  dan sosial. Meskipun sistem pajak progresif cenderung lebih efektif dalam redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial, hal ini juga dapat mempengaruhi motivasi individu untuk bekerja  dan  berinvestasi,  serta  menimbulkan  tantangan  dalam  hal  penghindaran  dan pengelakan pajak. Di sisi lain, sistem pajak proporsional mungkin lebih sederhana dan dapat mendorong investasi, tetapi dapat dianggap kurang adil dalam distribusi beban pajak. Kedua sistem ini juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap persepsi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan  pajak.  Oleh  karena  itu,  dalam  merancang  kebijakan  pajak,  pemerintah  perlu mempertimbangkan  keseimbangan  antara  berbagai  faktor  ini  untuk  mencapai  tujuan  yang optimal  dalam  hal  distribusi  pendapatan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  keadilan  sosial. Diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  komprehensif,  yang  memperhitungkan  dampak jangka  panjang  dari  kebijakan  pajak  terhadap  masyarakat  dan  ekonomi  secara  keseluruhan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak dan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana pajak, sehingga membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sistem pajak, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pajak yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abshari,  Z.,  Jenkins,  G.  P.,  Kuo,  C.  Y.,  &  Shahee,  M.  (2021).  Progressive  Taxation  versus Progressive  Targeted  Transfers  in  the  Design  of  a  Sustainable  Value  Added  Tax System. Sustainability , 13 (20), 11165.
Agasie,  D.,  &  Zubaedah,  R.  (2022).  Urgensi  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum , 215-239.
Fajrina,  A.  N.,  Putra,  F.  R.,  &  Sisillia,  A.  S.  (2020).  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat: Implementasi  dan  Implikasinya  dalam  Perekonomian. Journal  of  Islamic  Economics and Finance Studies , 1 (1), 100-120.
Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Tax  Evasion. Jurnal  Informasi  Akuntansi (JIA) , 1 (2).
Holida, N., Saputri, M. E., & Ningtias, I. C. K. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora , 1 (2), 136- 158.
Jamilah,  J.  (2023).  Dinamika  Penggunaan  Dan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) DI SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana Tahun 2021. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin , 1 (5), 352-374.
Kristanti,  K.  M.  (2022).  Penyesuaian  Lapisan  dan  Tarif  PPh  Orang  Pribadi:  Agresif  atau Progresif?. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 709-721.
Mpofu,  F.  Y.  (2022).  Taxation  of  the  digital  economy  and  direct  digital  service  taxes: Opportunities,  challenges,  and  implications  for  African  countries. Economies , 10 (9),
219.
Nababan,  N.  A.  (2023).  Evaluasi  Tax  Control  Framework  Perusahaan  Dagang  dalam Menghadapi UU HPP. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 216-227.
Nur,  M.  A.,  &  Batubara,  M.  (2023).  Model  Analisis  IS-LM  dalam  Perspektif  Islam. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 7 (1), 123-132.
Prakoso, A. L., & Tixatmojo, M. A. A. (2023). Kajian Terhadap Validasi Bea Perolehan Hak Atas  Tanah Dan Bangunan Sebagai  Syarat  Peralihan Hak Atas Tanah Di  Kabupaten Sukoharjo. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 113-126.
Ramadhani,  D.  K.,  Reza,  D.,  Nisa,  K.,  Mahfuzdhoh,  N.,  &  Fitri,  V.  (2023).  Analisis Penerimaan Dan Pengeluran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. Journal of Economic Education , 2 (1), 1-15.
Saptono, P. B., Khozen, I., & Ayudia, C. (2021). Main Issues of Value-Added Tax Dispute in Indonesia: A Note from 2019 Tax Court Decrees. Jurnal Kajian Akuntansi , 5 (2), 225- 242.
Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif . Pt Kanisius.
Sonjaya,  Y.  (2024).  Makna  Kesadaran  Perpajakan  dalam  Perspektif  Fenomenologi. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 8 (1), 944-959.
Soucat,  A.,  Tandon,  A.,  &  Pier,  E.  G.  (2023).  From  Universal  Health  Coverage  services packages  to  budget  appropriation:  the  long  journey  to  implementation. BMJ  Global Health , 8 (Suppl 1).
Stiers,  D.,  Hooghe,  M.,  Goubin,  S.,  &  Lewis-Beck,  M.  S.  (2022).  Support  for  progressive taxation: self-interest (rightly understood), ideology, and political sophistication. Journal of European public policy , 29 (4), 550-567.
Sugiarto,  M.  H.,  Yuliastina,  M.,  Isnawati,  I.,  Maulina,  D.,  &  Rahman,  M.  I.  (2023).  Potret Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 16 (2).
Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE) , 9 (1), 3376- 3387.
Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Suara Hukum , 2 (2), 184-214. Tambunan,  M.  R.  (2020).  Review  Reformasi  Sistem  Perpajakan  di  Norwegia:  Suatu Pembelajaran  bagi  Reformasi  Perpajakan  Indonesia. JURNAL  PAJAK  INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 4 (1), 1-13.
Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 8 (1), 661-672. Walraevens, B. (2023). Rawls’s maximin and optimal taxation theory. The European Journal of the History of Economic Thought , 30 (5), 860-882.
Wardana, A. B. (2021). Menakar keadilan pajak penghasilan dan insentif bagi umkm di masa pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 5 (2), 192-205. Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Menakar Keraguan Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Pada  Masa  Pemulihan  Ekonomi  Nasional. Monex:  Journal  of  Accounting Research , 11 (2), 214-231.