## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework
Walhi Lampung Forum in The Case Of RZWP3K Perda Revision Based on Advocacy Coalition Framework Perspective

## Khairunnisa Maulida
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email Korespondensi: Khairunnisamaulida123@ gmail .com Diterima: 18 Oktober 2021 Direvisi: 20 Desember 2021 Disetujui: 30 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.157
Abstrak: Revisi  Peraturan  Daerah  nomor  1  tahun  2018  yang  memuat  tentang    rencana  zonasi  wilayah pesisir serta pulau pulau kecil pada setiap provinsi yang di dinilai akan mengebiri banyak ruang hidup pada masyarakat  pesisir  di  beberapa  pulau.  Keadaan  ini  bisa  dibaca  pada  perda  nomor  1  tahun  2018  yang membagi setiap permukian para nelayan seluas 11 ,66 hectare. WALHI Lampung merupakan sebuah forum wahana  lingkungan  hidup  dengan  14  anggota  lainnya  memberikan  sikap  bentuk  penolakan  kemudian pembatalan atas direvisinya perda tentang RZWP3K dengan kata lain yaitu peraturan daerah zonasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF).  Hasil penelitian terdapat dua koalisi dalam aktor revisi Perda RZWP3K yang  mana setiap individu mengusung logika belief systems, yaitu koalisi A dan B yang mana kedua koalisi tersebut sama -sama saling memiliki perbedaan  di dalam kerangka pendekatan ACF. Sistem nilai dalam kasus revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif ACF yaitu  berupa  sistem  kepentingan  politik  Pemerintah  Provinsi  Lampung  masuk  dalam  program  legislasi daerah  DPRD  Provinsi  Lampung  atau  dalam  kajian  ACF  disebut  dengan  Core  believe  system.  Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak  adanya  revisi  Perda  RZWP3K.  Keputusan  DPRD  Provinsi  Lampung  dalam  merevisi  Undang- Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut saat ini sudah termuat pada program legislasi Provinsi Lampung tahun 2020.

## Kata Kunci: Walhi, Revisi Peraturan Daerah, RZWP3K
Abstract: Revision of  Regional  Regulation  number  1  of  2018  which contains  a  zoning  plan  for  coastal areas and small islands in each province which is considered to be able to castrate a lot of living space in coastal communities in several islands. This situation can be read in regional regulation number 1 of 2018 which divides each settlement of fishermen into an area of 11.66 hectares. WALHI Lampung, which is an environmental  forum  with  14  other  memberships,  gave  a  form  of  rejection  and  then  cancellation  of  the revised regional regulation on RZWP3K in other words, namely zoning regulations. The purpose of writing is to identify and explain the Lampung Walhi Forum in the case of rejecting the revision of the Regional Regulation RZWP3K based on the perspective of the Advocacy Coalition Framework (ACF). The results of the study There are two coalitions in the revised Perda RZWP3K, where each individual carries the logic of belief systems, namely coalitions A and B where both coalitions have differences in the framework of the ACF approach. The value system in the case of the revised Perda RZWP3K based on the ACF perspective is in the form of a political interest system of the Lampung Provincial Government included in the regional legislative  program  of  the  Lampung  Provincial  DPRD  or  in  the  ACF  study  it is called the Core  believe system. The civil society coalition in the case of the rejection of the revised Perda RZWP3K was formed on the  basis  of  the  same  vision,  namely  rejecting  the  revision  of  the  Perda  RZWP3K.  The  decision  of  the Lampung  Provincial  DPRD  in  revising  the  Law  made  the  Lampung  Civil  Society  Coalition  reject  the regulation which is currently included in the 2020 Lampung Province legislation program.
Keywords: Walhi, Revised Regional Regulations, RZWP3K

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pro dan kontra mengenai pembahasan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2018 menyita perhatian semua  pihak.  Aturan  yang  dirancang  mengenai  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil (RZWP3K) diprediksi dapat merampas tempat tinggal warga pesisir diberbagai wilayah. Rencana dilegitimasinya kebijakan tersebut dianggap dapat membuat kerugian dikarenakan ketergantungan masyarakat terhadap  sumber  daya  laut  pesisir (Fajar,  2018). Perda tersebut  memicu  organisasi masyarakat  sipil  di  Provinsi  Lampung  yang  bergerak  dibidang  lingkungan  untuk  melakukan penolakan terhadap revisi perda Nomor 1 tahun 2018.
Disisi  lain,  DPRD  Provinsi  Lampung  akan  merevisi  sejumlah  Peraturan  Daerah  (Perda) diantaranya  Perda  Pariwisata  dan  Perda  RZWP3K.  Rencana  revisi  Perda  Pariwisata  dan  perda RZWP3K ditanggapi oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi  Lampung Sahlan Syukur bahwa Perda Pariwisata ini berguna untuk pengembangan sektor Destinasi pariwisata di Bumi Ruwa Jurai dan membantu ekonomi masyarakat Lampung (Metropolis.co.id, 2020).
Penerbitan  perda  RZWP3K  harus  ditolak  dikarenakan  akan  melegitimasi  dan mengakibatkan hilangnya sebagian ruang hidup masyarakat yang hidup di daerah pesisir Indonesia yaitu dengan adanya berbagai macam yakni proyek pembangunan meliputi pengerukan atau yang disebut dengan reklamasi, tambang migas maupun pasir, konservasi yang berbasis hutang, industri pariwisata,  perkebunan  sawit  dan  pembangunan  infrastruktur  untuk  pelabuhan  serta  industri maritim.  Dalam  perencanaan  pembangunan  bukan  merupakan  hal  yang  mudah  karena  akan berhadapan dengan berbagai masalah dan juga berbenturan dengan kepentingan lainnya meliputi aspek  sosial  kemasyarakatan (Febrina  &  Isril,  2018). Hasil  penelitian (Darmawan,  2021) menunjukkan  bahwa  potensi  konflik  di  beberapa  daerah.  Terutama  di  kawasan  lindung  dengan budidaya dan dikawasan perikanan dan diindustri. Temuan lainnya adalah pada aspek teknis yang menunjukkan  perbedaan  di  wilayah  pesisir  karena  penggunaan  dua  garis  pantai  dan  peta  dasar yang berbeda. Mengenai substansi, terdapat perbedaan isi kerangka amanat RTRW dan RZWP3K di peraturan daerah.
Sebanyak 21 Provinsi di Indonesia telah mengesahkan Perda RZWP3K menjadi peraturan daerah tetang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan adanya peraturan mentri Nomor 23/ Permen-KP/2016 turut aktif dalam mendorong Perda zonasi tersebut, walaupun pada akhirnya  terdapat tigabelas Provinsi lainnya yang sedang dalam pembahasan dan diskusi  mengenai rancangan aturan baru mengenai zonasi wilayah baik yang kini sedang  dibahas  maupun  yang  sudah  disahkan  dibeberapa  Provinsi.  Perda  tersebut  terbukti menciptakan masalah bagi masyarakat yaitu terampasnya ruang hidup masyarakat pesisir. Aturan baru dalam perda RZWP3K Provinsi Lampung No. 1 tahun 2018   mmbuat alokasi pemukiman untuk para nelayan hanya seluas 11,66 Hektar (Jatam, 2019).
Sikap mendukung penolakan terhadap revisi perda zonasi hadir dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam satu koalisi. Organisasi masyarakat sipil tersebut yaitu Forum WALHI di  Provinsi  Lampung  serta  14  organisasi  lainnya.  Revisi  perda  tersebut  telah  masuk  agenda program legislasi daerah yang merupakan inisiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Ada beberapa alasan  ditolaknya  revisi    perda  tersebut  yaitu  pertama  tidak  jelasnya  arah  kebijakan  nasional, tahapan revisi cacat prosedur dan administrasi (RMOLLampung, 2020) . Dalam penelitian Yusri & Adlin, (2017) menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap lingkungan tidak hanya Walhi, melainkan scale up dan green peace . Advokasi adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kaum pergerakan (Chairi, 2019).
Dalam  memahami sebuah kebijakan dan dinamika atau proses yang terjadi didalam dan diantara  institusi-institusi  yang  terlibat,  tidak  dimungkinkan  tanpa  mempergunakan  suatu kerangka teoritis berupa teori, paradigma dan kerangka konseptual sebagai panduan  memahami berlangsungnya bargaining process (Prianto, 2017) . Konsep yang akan digunakan dalam paper ini adalah Advocacy  Coalition  Framework yang  merupakan  konsep  perubahan  kebijakan  yang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dilaksanakan oleh aktor yang berpartisipasi dalam kebijakan tersebut untuk memahami bagaimana organisasi nonpemerinntah dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K. Ada model ini politik bersifat pragmented dan policy  making bersifat  dinamis (Sandi  &  Herwangi,  2020). sistem Konsep  ACF  digunakan  karena  membahas  mengenai  aktor  dalam  proses  kebijakan  tersebut (Muchsin, 2017). ACF dari Paul A. Sabatier yang melihat dari suatu sistem keyakinan dan koalisi dari  aktor  yang  terlibat (Agnes,  2020). Konsep  ACF  berbeda  dengan  kebijakan  publik,  ACF membahas  mengenai  hal apa saja  yang seharusnya diterapkan ataupun tidak diimplementasikan oleh  berbagai  pihak  pemerintahan  sedangkan  sebuah  analisa  dari  kebijakan  publik  lebih menitikberatkan  dalam  hal  pembentukan,  nilai  serta  dampak  yang  begitu  terasa  oleh  kalangan masyarakat atas kebijakan (Martomo, 2020).
Penelitian  sebelumnya  yang  menggunakan  kerangka  konsep  ACF  yaitu  (Harirah,2018) digunakan  untuk  menganalisis  kebijakan  sebagai  persaingan  diantara  koalisi  dari  aktor  yang menyediakan  solusi  dari  masalah  kebijakan  yang  ada.  Masing  –masing  koalisi  tersebut  terlibat didalam sebuah kepentingan. Konflik yang akan muncul dari masing-masing koalisi yang terlibat akan  dilakukan  proses    mediasi  dari  pada  pihak  dengan  kata  lain  broker  kebijakan.  ACF menjelaskan  mengenai  hubungan  dari  jaringan  yang  berkaitan  dengan  hak  apa  yang  harus  atau tidak  harus  diimplementasikan  oleh  pihak  pemerintah  dengan  menyarankan  sebuah  kebijakan tertentu (Esa, 2016)
ACF  menjadi  sebuah  konsep  agar  dapat  melakukan  analisa  atas  koalisi  yang  sudah dibangun oleh para aktor yang saling terkait pada kebijakan agar melaksanakan sebuah advokasi dengan  tujuan  agar  dapat  memperjuangkan  beragam  kepentingan  dari  setiap  aktor  ACF. Kelompok kepentingan dapat  memberikan pengaruh dalam  hasil akhir proses  kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok tercermin dalam proses kebijakan tersebut (Anwar, 2017). ACF terdiri atas beragam elemen yakni parameter yang sangat relative stabil. pada sub sistem kebijakan ini termuat beragam elemen lain yakni sebuah sistem kepercayaan koalisi, advokasi, sumber daya dan  serta  metode  dari  proses  perubahan  sebuah  kebijakan (Weible,et  al  2007). Sebuah  sindiran untuk ACF  merupakan sebuah  keyakinan  yang  berganti   kepada  kebijakan  begitu  resisten atas sebuah perubahan sebagai upaya menyambut bukti yang terbilang kontradiktis (Marta & Agustino, 2019) . Parsons (2000) menyatakan bahwa sub sistem sebuah kebijakan terdiri atas beragam pihak yang  ikut  andil  dalam  proses  menciptakan  ataupun  evaluasi  gagasan  dari  pada  kebijakan. Berdasarkan  teori  dari  ACF  kebijakan  dikemas  atas  dasar  sistem  advokasi  koalisi  yang dilaksanakan  oleh  banyak  stakeholder  yang  sudah  ikut  dilibatkan  sebelumnya.  Sejumlah  actor saling berinteraksi atas keyakinan yang serupa. Keyakinan itulah yang berubah menjadi sandaran dari  setiap  actor  yang  berkoalisi  agar  mereka  dapat  dengan  berani  untuk  memperjuangkan agasannya (Yudiatmaja & Kristianti, n.d.). Sistem kepercayaan  lainnya yang ikut menjadi dasar dari sebuah interaksi dari sejumlah aktor meliputi Common believe core, core of  believe system serta several external factor (Tamrin, 2017). Kerangka pikir ACF terdapat dua arah sistem logika yaitu legal formal dan logika konsekuensi atas sikap untuk nilai benda (Arshanti et al., 2017). Terdapat sistem kepercayaan yang dibangun agar mampu mewujudkan sebuah tujuan yang sangat ingin dicapai. Dengan begitu, sangat tidak menutup kemungkinan para anggota dari koalisi yang terdiri dari beragam kelompok, baik segi privat ataupun public. Ciri yang kedua yakni sebuah pengaruh dari berubahnya keadaan eksternal sebuah kebijakan yang mana hal itu akan dilakukan karna dipengaruhi oleh sebuah keadaan ekonomi maupun sosial setiap orang, perubahan kebijakan dari  skala  prioritas  serta  dipengaruhi  oleh  hal  lainnya.    Hal  yang  menjadi  cirri  terakhir  ialah terjadinya  policy  oriented  learnings  yang  mana  memberikan  sebuah  sebuah  dari  beragam kebijakan, sebagai contohnya seperti pada proses perbaikan dari berbagai kebijakan. Berdasarkan uraian  yang  telah  dijabarkan,  pertanyaan  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana  Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Coalition Framework (ACF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi  Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk melihat proses sampai dengan hasil dari penolakan walhi Lampung dalam hal revisi Perda RZWP3K.

## Metode
Metode  dalam  penelitian  ini  yakni  menerapkan  studi  kepustakaan  yang  menjadi  sebuah langkah  awal  yang  signifikan,  yang  mana  dapat  menentukan  sebuah  topic  bahasan  agar  dapat melakukan  penelitian,  sehingga  pada  tahapan  berikutnya  yakni  proses  mengkaji  berbagai  teori maupun sumber referensi  yang  memiliki keterkaitan terhadap   penelitian  yang  ingin dikerjakan (Sugiyono,  2017:291). Disisi  lain,  studi  pustaka  didefinisikan  sebagai  metode  penelitian  yang menghasilkan  sebuah  landasan  yang  kokoh  untuk  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  termasuk pengembangan  teori,  melalui  literature  review,  integrasi  berbagai  temuan  dari  penelitian sebelumnya  sebagai  upaya  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  penulis memperoleh  informasi  dan  data  melalui  jurnal,  buku,  peraturan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan objek penelitian. Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya dengan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Forum Walhi Lampung dalam Kasus Penolakan Revisi Perda RZWP3K
Masyarakat yang  merasa dirugikan dengan revisi  Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 yaitu perda RZWP3K yang berprofesi sebagai nelayan, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung menolak revisi perda oleh DPRD Provinsi Lampung. Masyarakat yang berada disekitar pesisir dan HNSI Provinsi Lampung tidak menyetujui dengan adanya revisi perda tersebut.  Perda  RZWP3K  sebelumnya  sudah  disetujui  semua  pihak  termasuk  HNSI  Provinsi Lampung sehingga kemudian perda itu disahkan pada 2018. Para nelayan berharap perda tersebut diaplikasikan  terlebih  dahulu  karena  perda  tersebut  telah  mengakomodir  kepentingan  nelayan, apabila dalam pelaksanaannya terdapat masalah barulah perlu di revisi (Lampung.antaranews.com, 2018).
Partai politik di Provinsi Lampung juga ada yang menolak pembahasan pada  revisi peraturan daerah nomor1 tahun 2018 yang membahas mengenai  rencana zonasi di wilayah pesisir  dan pulau –pulau  kecil  provinsi  Lampung  yakni  dari  Fraksi  NasDem.  Sementara  itu,  Fraksi  Demokrat memilih menunggu revisi perda ini. Demokrat mempunyai dua opsi yaitu pertama seperti partai NasDem yang menolak revisi diawal dengan konsekuensinya fraksi tidak mengirimkan anggota ke pansus. Namun akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk ikut membahas. Jika terdapat hal-hal yang mengganjal dan urgensi yang dirasa tidak penting maka diakhir pembahasan fraksi dari partai Demokrat berhak menolak untuk disahkan (Monologis.id, 2020).
Setelah  membentuk  koalisi  advokasi,  strategi  yang  dilakukan  selanjutnya  dalam  penolakan revisi  perda  RZWP3K  tersebut  mengikat  dan  memobilisasi  publik.  Beberapa  upaya  yang dilakukan oleh Koalisi masyarakat sipil adalah dengan menyatakan sikap atas bentuk penolakan revisi Perda nomor 1 tahun 2018. Kemudian Walhi Lampung yang merupakan bagian dari lapisan masyarakat sipil ataupun sebuah lembaga yang hanya fokus pada  isu –isu di lingkungan hidup, dan berbagai Hak asasi manusia dan juga sumber daya alam secara bersamaan dengan 14 lainnya turut menyatakan sikap yakni (Walhilampung.or.id, 2020):
1. Walhi  Lampung  dengan  keras  sangat  menolak  direvisinya  RZWP3K  dan  kemudian meminta kepada DPRD Lampung agar dengan segera untuk melakukan pembatalan atas direvisinya perda yang berkenaan dengan RWZP3K yang mana hal ini dinilai begitu cacat dalam hal administratif ketika proses penyusunannya dan serta tidak mementingkan aspek

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
secara  berkelanjutan  maupun  berbagai  jaminan  atas  keselamatan  hidup  bagi  para masyarakat di wilayah bagian pesisir.
2. Walhi  Lampung  juga  melakukan  penilaian  yang  mana  jika  RWZP3K  direvisi  dan diterapkan maka ada banyak masyarakat yang bermukim dipesisir akan semakin terpinggir dan  termarginal  dan  juga  hal  tersebut  akan  lebih  memperburuk  kerusakan–kerusakan lingkungan pada pulau pulau di pesisir, perevisian ini hanya memajukan disatu aspek yaitu ekonomi.
3. Kemudian Walhi Lampung mendesak Pemprov Lampung agar melakukan penerapan atas sebuah  program  yang  termuat  dalam  peraturan  daerah  nomor  1  tahun  (2018)  yang membahas  mengenai  RWZP3K  kemudian  melaksanakan  berbagai  upaya  sebagai  suatu bentuk penegakan hukum dari beragam kejahatan pada unit pesisir dan pulau kecil yang telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang.
Selain  itu,  Forum  Walhi  Lampung  juga  melakukan  upaya  dengan  menggandakan  berbagai bentuk  dukungan  kemudian  meluncurkan  banyak  tekanan  kepada  pemprov  agar  menghasilkan perubahan  yang  diinginkan.  Hal  ini  sebagai  bentuk  pernyataan  sikap  dan  agar  memperoleh dukungan terhadap revisi perda nomor1 tahun 2018, Walhi Lampung menggalang petisi penolakan lewat https://www.change.org/tolakrevisiRZWP3KLampung  yang  mulai  sejak 13 agustus 2020. Walhi lampung juga terus mendorong Pemprov Lampung mencabut izin pertambangan pasir laut yang  masih  beroperasi  yaitu IUP  PT. Sejati Sampurna Nusantara  Labuhan Maringgai Lampung Timur yang beroperasi sejak 30 September 2015 hingga 30 September 2020.
Forum WALHI juga menyampaikan penolakan revisi perda pada aktivitas Konsultasi Publik dalam  pengambilan  data  pada  rencana  peninjauan  ulang  atas  perda  yang  diadakan  pada  15 Desember 2020 tepat di Hotel Emersia Lampung oleh Dinas Kelauatan Perikanan Lampung via Zoom. Pelaksanaan peninjauan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh semangat yang besar yang mana disebabkan karena perda tersebut telah masuk pada bagian perencanaan yang akan direvisi dan juga kedalam progja legislasif DPRD Lampung pada 2020.
Disisi lain, Walhi Lampung juga mempersoalkan apa yang menjadi dasar atas diterapkannya peninjauan kembali terhadap perda nomor 1 tahun 2018 karena dalam peraturan menteri kelautan perikanan RI no. 23 tahun 2016 memuat sebuah perencanaan untuk dilakukannya pengolaan pada pulau–pulau kecil dibagian pesisir, bahwa pemantapan peninjauan peninjauan kembali yang akan direalisasikan seharusnya berpedoman pada SK gubernur yang tercantum dalam pasal 45 Permen KKP  Nomor  23  tahun  2016  yaitu”  Penetapan  pelaksanaan  kegiatan  peninjauan  yang  telah dimaksudkan  pada  pasal  44(a)  diterapkan  berdasarkan  putusan  Gubernur  untuk  dilakukan peninjauan RZR (Malik, 2020).

## Analisa Aktor Pembentuk Koalisi
Setiap  koalisi  mengusung  sistem  kepercayaan  atau  belief  system  yang  masing-masing berbeda  pada  kerangka  Advocacy  Coalition  Framework.  Dua  logika  sistem  kepercayaan  dan koalisi  yang  terbentuk  melalui  kerangka  ACF  yang  digunakan  dua  koalisi  masing-masing mengusung  logika  sistem  kepercayaan (belief  system), yaitu  :  koalisi  kelompok  A  yang  yakin bahwa Perda Pariwisata ini berguna untuk pengembangan sektor Destinasi pariwisata di Bumi Ruwa Jurai dan membantu ekonomi masyarakat Lampung dan koalisi B yang memandang bahwa revisi Perda tersebut tidak pro Lingkungan dan akan memarginalisasikan serta merampas ruang masyarakat  pesisir.  Marginalisasi  dan  terampasnya  ruang  masyarakat  berarti  telah mempertaruhkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian  Wicaksono (2016) menyebutkan bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tidak  hanya  dapat  dilihat  dan  diukur  dari  keadaan ekonomi saja. Namun, dapat dilihat dari hal lainnya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat seperti keadaan spiritual, pendidikan, kesehatan dan banyak hal lainnya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Sumber  Daya  yang  digunakan  oleh  Forum  WALHI  dalam  Penolakan  Revisi  Perda RZWP3K
Sumberdaya utama yang digunakan oleh koalisi pemerintah terdiri dari beberapa jenis yaitu : Votes dan bentuk lain dari dukungan politik, uang, Informasi, pengatahuan dan keterampilan serta Jabatan.  Urutan  penyebutan  sumber  daya  diatas  tidak  mencerminkan  kepentingan  relatifnya dikarenakan semua sumber daya dianggap mempunyai kelebihan dan digunakan pada momentum tertentu.  Sumber  daya  yang  akan  dimanfaatkan  oleh  setiap  koalisi  di  pemerintahan  untuk memperjuangkan  core  belief  dalam  penolakan  revisi  perda  RZWP3K  adalah  informasi, pengetahuan  dan  keterampilan.  Beberapa  organisasi  masyarakat  sipil  yang  telah  tergabung  dan memiliki  andil  besar  pada  koalisi  advokaasi  yang  mempunyai  sumber  daya    sangat  bervariasi. Terdapat  berbagai  macam  masyarakat sipil  yang tergabung adalah berasal dari  berbagai  macam masyarakat sipil yang ada di Provinsi Lampung.
Menurut  pengamatan  ketika  proses  advokasi  dilaksanakan  beragam  sumber  daya  seperti Lembaga  bantuan  hukum  juga  mempunyai keterampilan saat  menelaah dan kemudian  advokasi hukum  berlandaskan pada  lembaga serta pada advokasi mereka  mempunyai keterampilan untuk mengatur  aksi  dalam  hal  penggalangan  dukungan  yang  telah  dimaksimalkan  selama  ini. Sedangkan  organisasi  lainnya  yaitu  Walhi  yang  memiliki  kemampuan  dalam  mengamati  dan mendorong  terciptanya  suasana  lingkungan  yang  amat  sehat  serta  berkelanjutan  yang  menjadi bagian dari HAM.

## Sistem Nilai pada Kasus Revisi Perda RZWP3K berdasarkan Perspektif ACF
Ketika  melakukan sebuah kajian pada sistem penilaian  ACF  mendeskripsikan  dua  hal  yaitu core and common  belief system.  Common belief  yakni persamaan pola pikir dari pertimbangan latar belakang serta visi dari setiap masing-masing aktor ketika mengemukakan bentuk penolakan atas direvisi nya perda RWZP3K yang tercancum pada arah dari kebijkan, urgensi maupun strategi setiap aktor pada level pusat dan daerah, kemudian disisi lain core belief terdiri dari beragam peran kepentingan serta ambisi dari para aktor ketika mempertahankan masterplant yang telah ada.
Sebuah sub sistem pada RWZP3K ialah terdiri aktor dari pemprov lampung, mengingat bahwa pemprov menjadi perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah yang mana memiliki tugas agar dapat menyelaraskan setiap  arah dari tujuan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Sub sistem RZWP3K yaitu terdiri dari aktor pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah provinsi adalah  wakil  dari  pemerintah  pusat  yang  mempunyai  tugas  dalam  melakukan  sinergi  kepada pemerintah  daerah.  DPRD  Provinsi  Lampung  merupakan  subsistem  dari  pemerintah  provinsi Lampung  yang  mempunyai  otoritas  dan  kepentingan  dalam  melakukan  regulasi  Perda  tersebut. Core  believe  system  menjadi  sebuah  nilai  penting  bagi  setiap  individu  ataupun  lembaga bahwasanya  hal tersebut  harus  mampu  mengedepankan  hak  masyarakat luas  yang bermukim di pesisir supaya  ruang kehidupan mereka tidak hilang dirampas. Setiap perampasan yang dilakukan kepada masyarakat pesisir menjadikan berbagai manfaat yang seharusnya mereka rasakan menjadi hilang, sebagai contoh pemanfaatkan dalam bidang perikanan kelautan dan ekosistem di wilayah pesisir, serta kebun tropis yang tersimpan dalam pulau kecil. Hasil dari munculnya perda tersebut dapat  menjadikan provinsi dengan  mudah  melegitimasi  berbagai kegiatan pembangunan di area pulau  pesisir  yang  mana  sebelumnya  illegal.  Core  believe  system    berupa  sebuah  sistem kepentingan  politik  Provinsi  Lampung  yang  saat  ini  telah  masuk  kedalam  Progda  legislasif  di DPRD Lampung 2020.

## Koalisi Advokasi dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif ACF
Koalisi  masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K yang merugikan masyarakat pesisir yang hanya mengedepankan aspek ekonomi saja dan akan merusak lingkungan. Hal tersebut yang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
mulanya menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat mencari dukungan kepada masyarakat sipil dan kemudian melalui petisi yang dibuat oleh masyarakat sipil tersebut masyarakat turut serta berpartisipasi. Terbentuknya interaksi antara masyarakat sipil dengan tidak langsung mendirikan sebuah  koalisi  yang  menjadi  awal  proses  politik  untuk  menolak  revisi  Perda  RZWP3K,  Forum Walhi  Lampung  berhasil  membentuk koalisi dengan  masyarakat sipil  lainnya  yang  mempunyai tujuan yang sama yaitu menolak revisi Perda RZWP3K.
Koalisi  yang  terbentuk  bertujuan  untuk  memperjuangkan  hak  masyarakat  pesisir,  dengan begitu  dapat  mempermudah  para  aktor  untuk  berinteraksi  demi  mencapai  tujuan  dalam  hal penolakan  revisi  perda  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  dari  Retno  &  Hidayah, (2021) yaitu Proses peningkatan pemahaman hukum mengenai hak masyarakat dalam penyusunan peraturan  daerah  dalam  hal  ini  adalah  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil (RZWP3K)  telah  berhasil  mendorong  seluruh  peserta  terlibat  aktif  dalam  proses  identifikasi masalah yang dialami masyarakat pesisir teluk Balikpapan. Serta secara aktif Tim Klinik Hukum dan  Koalisi Masyarakat Sipil  menyusun Policy Brief dan  menyampaikannya kepada pengambil kebijakan terkait penyusunan Raperda RZWP3K.

## Kebijakan dalam Penolakan Revisi Perda RZWP3K
Saat  sebagian  dari  peserta  kebijakan  berupaya  agar  dapat  mempengaruhi  sebuah  proses kebijakan yang mana menghasilkan koalisi advokasi, namun broker berupaya untuk menemukan solusi yang ideal dari setiap koalisi yang bersebrangan. Kondisi tersebut hanya bisa diselesaikan ketika  munculnya  peran  penengah  didalam  mediasi  dari  kedua  kelompok  yang  yakni  DPRD Provinsi  Lampung  dan  Forum  Walhi.  Broker  dari  kedua  kelompok  tersebut  adalah  Pemerintah Provinsi Lampung.
Forum Walhi Provinsi Lampung sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi lampung dalam hal melakukan implementasi program dari perda nomor 1 tahun 2018. Upaya yang dilakukan  forum  Walhi  tersebut  sebagai  bentuk  kepercayaan  forum  walhi  kepada  pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan. Peninjauan kembali harus dilakukan berdasarkan SK Gubernur yang termuat dalam pasal 45 permen nomor 23 tahun 2016  yaitu  dalam  peninjauan  kembali  yang  dimaksud  dalam  huruf  a  pasal  44  adalah  dengan berlandaskan SK Gubernur dalam melakukan peninjauan kembali perda RZWP3K.

## Kejadian –Kejadian Eksternal yang dapat Mempengaruhi Perubahan Kebijakan
Indikator  dari  kejadian  eksternal  yang  dapat  menjadi  pengaruh  pada  subsistem  kebijakan yakni:  perubahan  sosial-ekonomi  dan  opini  publik  ,perubahan  secara  terorganisir  pada  koalisi pemerintahan pada keputusan kebijakan akan berpengaruh pada subsistem yang lain.  Pada konteks penelitian ini, bentuk perubahan kebijakan dipengaruhi oleh adanya keputusan serta dampak dari subsistem yang lain. Sebuah penelitian yang diselesaikan oleh Tinov (2013) menyebutkan bahwa evaluasi  dari  dampak  kebijakan  memberikan  suatu  perhatian  dalam  output  serta  dari  dampak kebijakan dibandingkan pada tahap pelaksanaan. Perlu dipahami bahwa masih ada dampak yang masih  menjadi  harapan  dan  juga  dampak  yang  tidak  diharapkan.  Dampak  yang  masih  menjadi harapan  mempunyai  arti  yaitu  ketika  dibuatnya  kebijakan  maka  pemerintah  sudah  mengetahui dampak  yang  akan  diterjadi  ketika  kebijakan  tersebut  dilegalkan.  Keputusan  DPRD  Provinsi Lampung  dalam  merevisi  Undang-Undang  membuat  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Lampung melakukan  penolakan  terhadap  perda  tersebut  telah  masuk  dalam  program  legislasi  di  Provinsi Lampung tahun 2020.

## Kesimpulan
Advokasi  secara  koalisi  masyarakat  sipil  di  Lampung  yang  diterapkan  terhadap  kasus penolakan revisi Perda No. 1 Tahun 2018 memiliki dampak positif pada aktivisme yang dilakukan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Koalisi tersebut berasal dari organisasi yang berbeda ideologi Selain itu, Fraksi partai politik juga menolak untuk merevisi perda dan para nelayan yang telah bergabung  pada Himpunan organisasi HNSI yakni himpunan nelayan seluruh Indonesia  menolak revisi perda RZWP3K karena dinilai tidak pro lingkungan dan memarginalisasikan masyarakat pesisir. Forum Walhi merupakan forum yang  terdiri  dari  berbagai  organisasi  non  pemerintah  yang  menolak  revisi  Perda  RZWP3K. Terbentuknya forum mampu mengakumulasikan sumber daya antar organisasi satu dengan yang lainnya. Dengan begitu akan mengakibatkan berbagai dampak  akibat munculnya beragam jenis strategi  untuk  dapat  diimplementasikan  sebuah    bentuk  perubahan  dari  kebijakan.  Hal  tersebut dimulai  dengan  menyuarakan  penolakan  revisi  perda,  menyatakan  sikap  menolak  revisi, menghimpun dukungan publik melalui petisi, monitoring kebijakan.
Sebuah metode advocacy coalition framework yang dipergunakan dari kedua koalisi yang mengusung  logika  dari  kepercayaan  belief  system  ialah  Koalisi  kelompok  A  yang  meyakini keberadaan  Peraturan  daerah  Pariwisata  ini  mampu  berguna  untuk  mengembangkan  berbagai sektor  Destinasi  serta  mensejahterakan  keadaan  ekonomi  di  masyarakat  Sang  bumi  ruwai  jurai lampung. Kemudian koalisi B yang memandang bahwa revisi Perda tersebut tidak pro Lingkungan dan  akan  memarginalisasikan  serta  merampas  ruang  masyarakat  pesisir.  Oleh  karena  itu,  agar dalam  perumusan  peraturan  daerah  dapat  dicapai  dan  tidak  merugikan  pihak  lain  maka  ketika merumuskan  sebuah  kebijakan  pemerintah  dirasa  sangat  perlu  untuk  dapat  menyesuaikan kepentingan  aktor  serta  kontestasi  diskursus  yang  ada,  dengan  begitu  akan  diperoleh  dukungan dari koalisi pada kebijakan yang akan dirumuskan. Sumber daya yang digunakan oleh gabungan masyarakat  sipil  dalam  menolak  revisi  Perda  RZWP3K  adalah  informasi,  pengatahuan  dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing.

## Daftar Pustaka
Agnes, A.  A. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Penetapan  Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya . Universitas Airlangga.
Anwar, K. (2017). Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan 2014-2016. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , 16 (27).
Arshanti,  L.,  Kartodihardjo,  H.,  &  Khan,  A.  (2017).  Masalah  dan  Kebijakan  Sertifikasi Pengelolaan  Hutan  Alam  Produksi  Lestari :  Penerapan  Advocacy  Coalition  Framework. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 14 (2).
Chairi,  E.  (2019).  Upaya  Merangkul  Kembali  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI). Jurnal Sosiologi Agama , 13 (2).
Dalrymple, D. J., & Parsons, L. J. (2000). Marketing management .
Darmawan, M. (2021). The Inegration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWPK3) for the sustainable Coastal Area Development. IOP Conference Series : Earth and Enviromental Science .
Esa, R. F. (2016). Pertarungan Kepentingan Politik dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. Jurnal Politik Muda , 5 (2). Fajar,  J.  (2018). Ruang  Hidup  Masyarakat  Pesisir  di  Rampas  oleh  Perda  RZWP3K . Mongabay.Co.Id.
Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (30). Harirah,  Z.  (2018).  Hasil  Penelitian  128  KERANGKA  ADVOKASI  KOALISI  DALAM KEBIJAKAN PENATAAN PEMUKIMAN BANTARAN SUNGAI WINONGO DI KOTA YOGYAKARTA. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (30). Jatam.  (2019). Melegalkan  Perampasan  Ruang  Hidup  Masyarakat  Pesisir,  RZWP3K  Wajib  di Tolak . Www.Jatam.Org.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 197-206 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Lampung.antaranews.com. (2018). HNSI Lampung Tolak Revisi Perda RZWP3K . Www.Lampung.Antaranews.Com. https://lampung.antaranews.com/berita/442498/hnsi- lampung-tolak-revisi-perda-rzwp3k
Malik,  A.  S.  (2020). Walhi  Minta  Revisi  Perda  RZWP3K  Dibatalkan .  M.Lampost.Co. https://m.lampost.co/berita-walhi-minta-revisi-perda-rzwp3k-dibatalkan.html Marta,  A.,  &  Agustino,  L.  (2019).  Analisis  Policy  Networks :  Utilitas  dan  Limitasi. Jurnal Agregasi , Volume 7 (1).
Martomo,  Y.  P.  (2020).  Kontribusi  Komunikasi  Politik  dalam  Membangun  Jejaring  Koalisi Formulasi Kebijakan Minuman Keras Kota Surakarta. Progressio , 1 (1). Metropolis.co.id.  (2020). DPRD  Lampung  Revisi  Perda  RZWP3K .  Metropolis.Co.Id. https://metropolis.co.id/2020/10/01/dprd-lampung-revisi-perda-rzwp3k/
Monologis.id. (2020). Fraksi Demokrat Pilih Ikut Bahas Revisi Raperda RZWP3K . Monologis.Id. https://monologis.id/regional/fraksi-demokrat-pilih-ikut-bahas-revisi-raperda-rzwp3k Muchsin,  S.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Pengurangan  Resiko  Bencana .  Universitas Brawijaya.
Prianto,  A.  L.  (2017). Dinamika  Tata  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Formulasi  Kebijakan  Tata Ruang Kota . CV Samudra Biru.
Retno, S. H., & Hidayah, R. Al. (2021). Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. DINAMISIA:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (4), 815–822. RMOLLampung.  (2020). Empat  Alasan  Forum  WALHI  Lampung  Tolak  Revisi  Perda  Zonasi . Www.Rmollampung.Id.
Sandi,  F.,  &  Herwangi,  Y.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perubahan  Kebijakan terhadap  Status  Kawasan  Strategis  Tanjung  Berikat  pada  Perubahan  RTRW  Kabupatn Bangka Tengah. JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 6 (1). Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Tamrin, M. H. (2017). Interaksi Aktor Kebijakan Dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik (JKMP) , 5 (2), 141–158. Walhilampung.or.id.  (2020). Pernyataan  Sikap  Forum  WALHI  Lampung  Tolak  dan  Batalkan Revisi  Perda  Provinsi  Lampung  Nomor  1  tahun  2018 .  Www.Walhilampung.or.Id. https://www.walhilampung.or.id/article/pernyataan-sikap-forum-walhi-lampung-tolak-dan- batalkan-revisi-perda-provinsi-lampung-nomor-1-tahun-2018
Weible, M, C. and S., & Paul, A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework dalam Fisher  Frank,  et  al  (ed)  (2007).  Handbook  of  Public  Policy,  Analysis  Theory,  Politic  and Methodes . CRC Press.
Wicaksono, B. (2016). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Tinjoman  Lama  Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru  Kota Padang Sidimpuan Tahun 2014. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , Volume 15 (25). Yudiatmaja,  W.  E.,  &  Kristianti,  D.  (n.d.). Konflik,  Negosiasi  dan  Perubahan  Kebijakan : Pelajaran Berharga dari Kebijakan dan program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, II, IV Kota Padang . Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Yusri, A., & Adlin. (2017). Organisasi Masyarakat Sipil Membela Masyarakat dalam Kasus Kabut Asap di Pekanbaru Tahun 2014. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan , Volume 16 (28).