Ilmu  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Tanjungpura  Jl.  Prof  Dr. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat 78124 Email: zulkarnaen@fisip.untan.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.8, No.1, 2023 DOI: 10.14710/jiip. v8i1.15322

## COLABORATIVE GOVERNANCE:  Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam
Kota Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya
Zulkarnaen, Abdul Rahim

## Universitas Tanjungpura
Dikirimkan: 26 Juli 2022 Direvisi: 01 Maret 2023 Diterbitkan: 31 Maret 2023

## Pendahuluan
Kota  Pontianak  dulu  pernah  disebut  dengan  sebutan  kota  seribu  parit.  Hal  ini dikarenakan banyaknya parit yang berada di wilayah Kota Pontianak. Sampai kini juga parit masih banyak walaupun di banyak tempat terjadi penyempitan dan pendangkalan sehingga tidak lagi berfungsi utama sebagai  jalur transportasi air. Kondisi alam berupa parit  juga banyak ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Kota Pontianak. Parit/sungai yang berada diperbatasan dijadikan sebagai batas alam wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.  Parit/sungai yang dijadikan sebagai batas antar daerah menjadi ‘milik bersama” kedua daerah.
Batas  wilayah  antara  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  berupa batas alam yaitu parit dan atau sungai, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten  Kubu Raya Provinsi Kalbar.  Pada pasal 2 (dua)  Permendagri tersebut tertulis beberapa parit

## INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola parit/sungai sebagai batas alam antara kedua daerah tersebut. Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan letaknya berdampingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini antara lain pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya sangat mengapresiasi  penelitian  ini,  serta  menilai  bahwa  pelaksanaan  collaborative  governance merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah, namun saat ini belum memiliki payung hukum untuk melaksanakan collaborative governance, Peneliti berharap dengan adanya insiasi serta ide dari peneliti dapat mendorong  kedua  daerah  tersebut  untuk  segera  merancang  dan  mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah

## KATA KUNCI
Kolaborasi; Pemerintahan; Pontianak; Kubu Raya; Batas Alam
dan sungai  yang menjadi batas daerah antar Kota Pontianak dan Kabupten Kubu Raya, sebagai berikut: (a) Sungai Nipah Kuning;  (b) Parit Nipah Kuning; (c) Sungai Jawi; (d) Parit Sungai  Raya;  (e)  Sungai  Kapuas;  (f)  Parit  Mayor;  (g)  Sungai  Landak;  dan  (h)  Sungai Malaya.
Pengamatan di lapangan pada Parit Mayor yang merupakan salah satu batas alam antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya yang berada di Jalan Tanjunghulu Kecamatan Pontianak Timur dengan Jalan H. Rais Kecamatan Sungai Raya terlihat tidak sama perlakuan pembangunan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Gambar 1.   Parit Mayor,  2021
Kondisi  batas  alam  yang    lain  antara  Kota  Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu Raya,  yaitu  Sungai  Malaya,  Jalan  Selat  Panjang    yang  berada  Desa  Mega  Timur Kecamatan  Sungai  Ambawang  dengan  Kelurahan  Siantan  Hulu  Kecamatan  Pontianak Utara juga belum tertata secara bersama.
Gambar 2.  Sungai Malaya,  2021
Sungai/parit    sebagai  batas  alam  yang  dimiliki  bersama  oleh  dua  pemerintah daerah  dimana kondisi  tidak dijawab, dibangun dalam kebersamaan terlihat pada batas alam  berupa  Sungai  Nipah  Kuning  di  Jalan  Kom.  Yos.  Sudarso  yang  merupakan  batas daerah  Kelurahan  Sungai  Beliung  dengan  Desa  Sungai  Rengas  Kabupaten  Kubu  Raya terlihat tidak terurus dalam format Bersama, sinergis, kolaborasi.
Gambar 3. Sungai Nipah Kuning,  2021
Bahkan kondisi batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya yang berada  pusat kota, kawasan berkembang  seperti batas alam Sungai Raya yang berada di  Kelurahan  Bangka  Belitung  Laut    Kota  Pontianak  dengan  Kecamatan  Sungai  Raya Kabupaten Kubu Raya juga tidak terkelola secara bersama.   Kondisi batas alam berupa sungai  terlihat kumuh.      Namun  pada   jarak yang  tak  jauh  dari  sungai  tersebut    pada wilayah milik masing-masing, baik itu Kota Pontianak maupun Kubu Raya terlihat geliat pembangunan.      Ada  indikasi  jika  Kawasan  tersebut  merupakan  milik  bersama  Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya penanganan masalah tidak terpola, tidak ada kerjasama.
Gambar 4. Sungai Raya,  2021
Tidak terpolanya penanganan parit/sungai yang menjadi batas alam daerah Kota Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya  karena    milik  bersama  terlebih  pada  bagian bukan  pinggiran  yaitu  saluran  air  parit/sungai.    Kondisi  parit/sungai  yang  berada  di Sungai  Raya  Dalam  yang  merupakan  batas  daerah  Kecamatan  Pontianak  Tenggara dengan  Kecamatan  Sungai  Raya  menunjukkan  sulitnya  menormalisasi  parit/sungai sebagai batas alam ini oleh kedua pemerintah daerah tersebut.  Hal ini tergambarkan pada gambar 1.5. di bawah ini.
Gambar 5.   Parit  Sungai Raya, 2021 Bagaimana kondisi parit/sungai yang bukan merupakan batas alam daerah antara Kota Pontianak dengan Kubu Raya ?
Gambar 6. Parit di Sepakat 2 Kecamatan Pontianak Tenggara, 2021 Terlihat  kondisi  parit  di  Sepakat  2  terpelihara  kebersihan  dari  sampah  dan kedalaman  parit  juga  terjaga.    Kota  Pontianak  secara  rutin  dan  berkelanjutan memelihara dan menormalisasi kondisi parit.
Lalu  bagaimana  kondisi  parit/sungai  yang  bukan  merupakan  batas  alam  daerah antara  Kota  Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya    yang  terletak  pada  wilayah Kabupaten  Kubu  Raya  ?    diantara  Batas  alam  kedua  pemerintah  daerah  ini  berupa Sungai Raya yang Panjang,  mencakup ada bagian  yang merupakan batas daerah yang dapat  dikatakan  milik  bersama  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  ada bagian Sungai Raya yang sepenuhnya milik/berada sepenuhnya di wilayah Kabupaten Kubu  Raya.    Kondisi  Sungai  Raya  yang  sepenuhnya  berada  di  Kabupaten  Kubu  Raya (gambar 1.7)  terlihat bersih dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten  Kubu Raya.
Gambar 7.   Parit Sungai Raya, 2021
Pada  Gambar  5,  6  dan  7.,      ada  perbedaan  yang  signifikan,  antara  parit  yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah  masing-masing  (gambar  6  dan  7)  dimana  terlihat kondisi parit  bersih dan dikelola secara baik. Namun tidak dengan kondisi parit/sungai merupakan batas alam yaitu gambar 5  terlihat tidak dikelola secara baik. Antara Kota Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya  dalam  penangan  parit/sungai  sebagai  batas alam tidak ada kolaborasi.
Peneliti  tertarik  untuk  mengakaji,  mengalisis  lebih  lanjut  berkenaan  masalah pengelolaan  sungai/parit  yang  terletak  sebagai  batas  antara  dua  daerah  tersebut dengan  konsep  teori  collaborative  governance  sebagai  suatu  ikhtiar  untuk menyampaikan  rekomendasi  dalam  menghadapi  masalah  tersebut  diatas,  peneliti melakukan  penelitian  dengan  judul  “COLABORATIVE  GOVERNANCE:    Studi  Kolaborasi antar  Stakeholder  dalam  Penanganan  Sungai/Parit  di  Kawasan  Perbatasan  Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya”.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang diutarakan oleh Ansell and Gash  (2007)  yaitu adalah, dimana proses kolaborasi terdiri dari beberapa antara lain kondisi awal, proses kolaborasi dan kemanfaatan atau outcome. Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kondisi  awal.  Tujuan  dari  kondisi  awal  untuk  dapat  mengetahui  perihal  yang menyebabkan  kendala  pelaksanaan  proses  kolaborasi  antar  stakeholder  yang terlibat dalam pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak. Dalam studi awal ditemukan fakta parit/sungai yang  merupakan  batas  alam  tersebut  tidak  dikelola  bersama,  terlihat  kotor, kumuh,  ditumbuhi  tanaman,  sendimentasi  dan  tepian  parit/sungai  penataan berbeda antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
2. Proses  kolaborasi.      Tahapan  kedua  adalah  Proses  kolaborasi,  pada  tahapan kolaborasi terdapat 5 tahapan bagian, antara lain
a. Tahap I, Dialog tatap muka. Adalah kondisi yang sangat diperlukan dalam proses kolaborasi, namun belum memenuhi untuk keselurahan proses kolaborasi. Dialog antar  muka  akan  sering  terjadinya  perbedaan  pandangan  antar  masing-masing stakeholder, mereka akan memperkuat argumen masing-masing. Akhir dari Dialog tatap  muka  tentunya  sangat  diperlukan  yaitu  untuk  mencapai  kesepakatan bersama dalam pengelolaan parit/sungai yang “milik bersama” kedua pemerintah daerah.  Tujuan  dari  Dialog  tatap  muka  dalam  proses  kolaborasi  adalah  untuk mempertemukan  pemangku  kepentingan  antar  kedua  daerah.  Pertemuan  yang dilakukan dalam penanganan sungai/parit yang mana posisinya dimiliki oleh Kota Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  boleh  jadi  ada  perbedaan  mensikapi pengelolaan  sungai/parit.      Pada  tahap  tahap  dialog  tatap  muka  ini  para stakeholders atau pemangku kepentingan duduk bersama berdiskusi dalam satu forum  serta  turut  berpartisipasi  dalam  menghasilkan  keputusan  dan  tidakan selanjutnya yang akan dilaksanakan  dalam proses kolaborasi.
b. Tahap II, tahapan selanjutnya adalah Membangun  kepercayaan. Dalam tahapan Membangun  kepercayaan  tentunya  memakan  waktu  serta  membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaborasi. Jika pemangku kepentingan tidak  dapat  membangun  kepercayaan  maka  proses  kolaborasi  tidak  akan  dapat terlaksana  dengan  baik.  Setiap  daerah  memiliki  masalah  yang  berbeda-beda terkait  dengan  pengelolaan  batas  wilayah  wilayah  masing-masing,    hal  ini  yang menjadi  penyebab  prioritas  daerah  masing-masing  berbeda.    Dalam  kondisi demikian  saling  ada  kepercayaan  dalam  suatu  pengelolaan  untuk  menuju pencapaian  tujuan  bersama  pengelolaan  parit  sebagai  batas  daerah  Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
c. Tahap III Komitmen pada proses. Pada tahapan selanjutnya yaitu Komitmen dari semua  pemangku  kepentingan  dalam  pelaksanaan  proses  kolaborasi  komitmen juga  menjadi  faktor  penting  dalam  mencapai  keberhasilan  proses  kolaborasi. Meskipun demikian dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema. Misalnya pemangku kepentingan harus menaati hasil musyawarah yang dilaksanakan  dalam  suatu  forum,  hal  tersebut  merupakan  bentuk  komitmen walaupun  keputusan  tersebut  berbeda  pandangan.  Hal  tersebutlah  yang menyebabkan  komitmen  sangat  diperlukan  dalam  proses  kolaborasi,  sehingga
terbangunnya  kepercayaan  atas  tanggung  jawab  masing  masing  stakeholder, sehingga  para  stakeholder  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  dengan  baik. Dalam  konteks  ini,  komitmen  pada  proses  merupakan  konsekuensi  atas keterlibatan  dari  masing-masing    pemangku  kepentingan.  Para  pihak  terkait, pemangku  kepentingan  pengelolaan  sungai/parit  di  perbatasan  Kota  Pontianak dan  Kabupaten  Kubu  Raya  membutuhkan  dan  menimbulkan  keterikatan  yang mengharuskan pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengikuti proses kolaborasi sesuai dengan yang telah ditentukan.
d. Tahap IV, tahapan selanjutnya adalah Pemahaman bersama. Dalam pelaksanaan proses kolaborasi, para stakeholder tentunya harus mengembangkan pemahaman bersama.  Pemahaman  bersama  tersebut  yaitu  terkait  visi,  misi  dan  tujuan  yang sama serta jelas arahnya. Dalam  pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah ini  diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, stakeholders  dari  Pemerintah  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  serta masyarakat  dan  sektor  swasta.  Melalui  kolaborasi  dan  sinergisitas      berpeluang meningkatkan partisipasi aktif dari masing-masing stakeholder dengan arah dan tujuan yang selaras. Sungai/parit yang berada di perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya secara formal legal masing-masing memiliki kewenangan di wilayahnya  sehingga  berpotensi  masing-masing  bekerja  menurut  kepentingan masing-masing  daerah.  Tantangan  pemahaman  bersama  memerlukan  tahap- tahap sebelumnya yang kondusif.
e. Tahap  V,  Hasil  antara  (intermediate  outcome).      Literatur  menunjukkan  bahwa kolaborasi  akan  terjadi  ketika  tujuan  dan  keuntungan  dari  kolaborasi  sifatnya konkrit.  Keuntungan  dari  kolaborasi  antar  stakeholder  dalam  pengelolaan sungai/parit  di  kawasan  perbatasan  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya adalah bahwa kolaborasi mengarah  sinergitas antar stakeholder dalam mengelola parit/sungai batas alam daerah yang milik bersama ini.
3. Outcomes  atau  manfaat.        Keuntungan  yang  diperoleh  dari  kolaborasi  antar stakeholders  dalam  pengelolaan  sungai/parit  di  sebagai  batas  daerah  Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya adalah memberi kemanfaatan bersama yaitu  kondisi  parit  yang  bersih,  sehat,  dimana  saat  musim  hujan  mampu menampung  air  dan  saat  musim  kemarau  ada  ketersediaan  air  yang  dapat digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran
Gambar 8. Kerangka Pikir
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.      Proses  dan  makna  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.    Dengan menggunakan  metode  deskriptif  melalui  pendekatan  kualititatif,  peneliti  berupaya menyampaikan model collaborative governance antar stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit  sebagai batas wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini  dilaksanakan  di  perbatasan  antara  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu Raya.Penentuan  subjek  penelitian,  informan  dalam  penelitian  ini  secara  bertujuan (purposive). Adapun subjek penelitian mencakup unsur dari pemerintah Kota Pontianak dan  Kabupten  Kubu  Raya  serta  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  sektor masyarakat  dan  usaha.  Data  dikumpul  melalui  tiga  teknik  (cara)  yaitu  melalui:  1). Wawancara  yang  mendalam  (indept-interview)  kepada  Subyek  Penelitian.;    2). Observasi  atau  pengamatan  (observation),  dan  3).  Dokumentasi.  Untuk  memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

## Pembahasan
1. KONDISI AWAL
Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  dalam  pengelolaan  batas  alam  antara kota  pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  memang  belum  adanya  kerjasama,  hal  ini dikarenakan masih adanya rasa ego sektoral antar stakeholder.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  kurang  tertatanya  parit/sungai  milik  Bersama tersebut  acapkali  dalam  kondisi  yang  tidak  dikelola  secara  bersama  antara  dua pemerintah  daerah.  Masing-masing  pemerintah  daerah  karena  memposisikan kepemilikan    bersama    dan  mereka  belum  memiliki    kesepakatan  bersama  yang mengikat untuk mengelola parit/sungai sebagai batas alam ini. Parit/sungai banyak yang terlihat  dalam keadaan kotor dan kadang tersumbat oleh sampah.
Gambar 9.  Parit/Sungai Raya yang belum menggunakan turap beton, 2021 Masalah  rumput  liar  yang  tumbuh  lebat  di  dalam  parit,  menyebabkan pemandangan  yang  kurang  mengenakkan  untuk  dilihat,  dan  mengganggu  keindahan. Parit yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam ini, merupakan pembatas antara Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, rumput-rumput liar tumbuh begitu suburnya, dan setelah saya ukur dari permukaan air pada parit, tinggi rumput tersebut diperkirakan berkisar antara 1 sd 2 meter.
Di  parit  yang  berada  di  jalan  Adisucipto  yang  merupakan  batas  alam  Kota Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya.    Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  kedua pemerintah daerah, sama-sama tak memberi perhatian pada batas alam wilayah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya
Gambar 10.   Parit Adisucipto,  Perbatasan Pontianak - Kubu Raya, 2021
Permasalahan  ini  harus  ditindak  lanjuti,  dari  pemerintah  daerah  harusnya mengeluarkan peraturan atau juga mencanangkan penggalian parit sehingga air dapat mengalir dengan baik. Lalu peran masyarakat disini adalah menjaga lingkungan parit dan lingkungan perbatasan tetap dalam kondisi yang bersih, tertib, dan teratur. Peran antara pemerintah  dan  masyarakat  memang  sangat  penting  di  sini.  Jika  salah  satunya  tidak bergerak,  maka  parit  yang  menjadi  perbatasan  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu Raya ini akan tetap kumuh dan tidak enak dipandang mata.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  kolaborasi  tentu  saja  memerlukan  peran  aktif sektor swasta. Sektor swasta dapat memberi pinjaman uang atau membantu dari segi keuangan sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terhalang    oleh anggaran yang sedikit misalnya membantu dalam modal untuk membeli keperluan untuk membersihkan parit dan merenovasi dinding parit agar tanah tidak  longsor  ke  parit.  Untuk  masyarakat  sendiri  bisa  membantu  dengan  tidak membuang  sampah  sembarangan  sehingga  sampah  tersebut  tidak  membuat  parit menjadi kotor dan tersumbat, selain itu masyarakat juga bila perlu melakukan gotong royong  agar  memudahkan  pemerintah  khususnya  dinas  kebersihan  dalam
melaksanakan tugasnya dan pihak swasta memberikan modal untuk membeli keperluan untuk melaksanakan hal tersebut.
Terkait  kondisi  dari  parit  tersebut  yang  memiliki  letak  cukup  strategis  sungguh memperihatinkan  karena  parit  yang  menjadi  parit  perbatasan  tersebut  sangat  tidak terurus.  Dimana  sampah  baik  disekitar  sungai  yang  menghiasi  sepanjang  sungai  itu mengalir. Dan dalam parit tersebut banyaknya rumput liar yang memenuhi parit, ada juga beberapa sampah serta kayu-kayu yang tertancap dalam sungai yang sudah tidak terpakai.
Gambar 11. Parit Mayor
Pengelolaan parit sebagai batas alam daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya  yang  tersebar  di  berbagai  kecamatan  dan  kelurahan/desa.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  ke  dua  tempat  yaitu  Camat Pontianak  Tenggara  dan  Camat  Sungai  Raya,  mereka  mengutarakan  bahwa  memang benar hingga saat ini parit/sungai sebagai batas alam ini tidak dikelola secara bersama.
Pengelolaan  parit  sebagai  batas  alam  cenderung  masing-masing  pemerintah daerah mengelola dengan kehendaknya, bahkan ada parit/sungai sebagai batas wilayah ini kedua pemerintah daerah sama-sama kurang memberikan perhatian pembangunan. Banyak  parit/sungai  sebagai  batas  alam  antar  pemerintah  daerah  ini  pembangunan tepian parit yang berbeda penanganannya.  Masyarakat setempat, informan  acapkali bingung,  mengapa  tidak  sama  bentuk  penataan,  pembangunan  tepian  parit  ini  yang kepemilikan  wilayah  berbeda  pemerintahan  daerah,  bahkan  terlihat  kontras  antara perlakuan pembangunan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Banyak  parit/sungai  yang  pembangunan,  pengelolaan  berbeda  secara  ekstrim antara apa yang dibangun oleh Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Informan masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  parit  Mayor  menunjukan  kekecewaan  dan  merasa heran mengapa kondisi demikian tak bisa diatasi. Padahal mereka berada di lokasi yang “sama”  berjarak  hanya  sebuah  parit  yang  tak  lebar  dan  hanya  berbeda  wilayah pemerintahan daerah.
Pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  Kecamatan  tidak  bisa  berbuat  banyak  untuk membangun  parit/sungai  yang  sebagai  batas  alam  ini  karena  tidak  memiliki  payung hukum, kebijakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar pemerintah daerah dalam mengelola  parit.  Pemerintah    setempat  lebih  banyak  mengandalkan  kesadaran, partisipasi  masyarakat.  Namun,  dikemukakan  informan  tidak  mudah  menggerakkan partisipasi  dari  RT/RW  yang  berbeda  pemerintah  daerah.  Lebih  lajut,  dikemukakan informan  masyarakat  juga  kurang  berpartisipasi  pada  kerja  bhakti  dan  penggalangan dana untuk urusan  pembersihan parit yang milik bersama ini. Mereka mengharapkan menggunakan dana pemerintah untuk melakukan normalisasi parit.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya menjadikan  parit  sebagai  sasaran  tempat  pembuangan  limbah  rumah  tangga  yang tentunya bukan hanya membuat parit tersumbat,  juga  akan menghasilkan bau yang kurang sedap. Kondisi parit pembatas alam antara dua pemerintah daerah terlihat masih ada  sampah-sampah  dan  dangkal  yang  menyebabkan    memang  sering  terjadi  banjir dibeberapa  titik  di  Desa  Sungai  Raya  Dalam.  Tinggi  banjir  itu  terkadang  sampai  50 centimeter. Hal itu yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

## 2. PROSES KOLABORASI
Dalam proses kolaborasi yang dikemukakan oleh ansell and gash (2007) ada perlu adanya 5 tahapan pada proses kolaborasi, antara lain Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pamahaman bersama, intermediate outcome. a. Dialog tatap muka
Salah satu proses dari kolaboratif antar stakeholder tentunya berorientasi pada hasil dari kesepakatan bersama, komunikasi yang dilaksanakan dengan cara dialog tatap muka adalah proses awal yang sangat penting dari salah satu tahapan proses kolaborasi. Tahapan dialog tatap muka merupakan proses penting dalam membangun kepercayaan, menunjukkan  rasa  saling  menghormati,  menciptakan  pemahaman  bersama,  serta membentuk komitmen terhadap proses kolaborasi yang akan dilaksanakan kedepannya. Tujuan  dari  dialog  tatap  muka  yaitu  untuk  mempertemukan  para  stakeholder  yang nantinya akan menjadi pelaksana dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah parit/sungai sebagai batas alam antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.  Parit/sungai ini dimiliki oleh kedua pemerintah daerah.
Dalam  konteks  penanganan  permasalahan  wilayah  parit/sungai  sebagai  batas alam antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, pertemuan perlu  dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan  tatap  muka  antara  dua  belah  pihak  tentunya  bukan  hanya  dilaksanakan dalam sekali pertemuan saja. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh atau menemukan sebuah  kesepakatan  secara  bersama-sama  membutuhkan  waktu  dan  proses  yang panjang.  Untuk  melakukan  kolaborasi  antar  kedua  belah  pihak,  komunikasi  harus dilaksanakan  secara  dua  arah  melalui  pertemuan  tatap  muka  untuk  membahas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan antara kedua belah pihak  merupakan  salah  satu  yang  penting  untuk  dilaksanakan  sebagai  suatu  proses dalam menyepakati solusi penanganan permasalahan parit diwilayah perbatasan antar 2 daerah tesebut.
Dalam  komunikasi  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  pada  dasarnya  pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dalam hal ini merespon positif terkait  pengelolaan  parit  sebagai  batas  alam  secara  kolaborasi.  Pemerintah  Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya pun menilai collaborative governance  merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah.
Menurut  peneliti  untuk  merealisasikan  respon  posisitf  yang  telah  di  sampaikan kedua belah pihak tentunya diperlukan komunikasi intens, sehingga di temukan solusi untuk  mengatasi  permasalahan-permasalaha  di  lapangan.  Selain  itu  Pemerintah  Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini juga belum memiliki payung
hukum  untuk  melaksanakan  kegiatan  kolaborasi  pengelolaan  batas  alam  antar  kedua daerah  tersebut.  Peneliti  berharap  pemerintah  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu Raya  segera  merancang  Peraturan  tentang  Kolaborasi  pengelolaan  parit  yang berbatasan langsung dengan daerah lain, sehingga diharapkan adanya outcome terkait solusi permasalahan pengelolaan batas alam tersebut.
Selain itu peneliti menilai perlunya kepeduliann serta keterlibatan dari berbagai pihak antara lain Kelurahan, RT, RW dan masyarakat setempat yang berada di wilayah perbatasan masing-masing daerah, sehingga dengan adanya rasa tanggung jawab serta rasa  memiliki  yang  melekat  di  masyarakat,  keasrian  dan  keindahan  batas  alam  akan terawat  dan  terjaga.  Dalam  melibatkan  semua  pihak  perluya  komunikasi  buka  hanya komunikasi horizontal namun juga harus adanya komunikasi vertikal.
Parit/sungai  batas  alam  antara  dua  pemerintah  daerah  tentu  saja  melibatkan banyak  pihak.  Komunikasi  dan  koordinasi  yang  efektif  diperlukan.  Komunikasi  dan koordinasi  proses  interaksi  berbagai  pihak  untuk  saling  memberikan  informasi  atau menyepakati  suatu  keputusan,  sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai  bisa  berhasil direalisasikan.  Dalam  pengimplementasian  ini  koordinasi  yang  dimaksud  adalah koordinasi  antara  pihak  state,  private  sector  dan  civil  society  dalam  penerapan collaborative  governance  untuk  menciptakan  parit/sungai  yang  bersih.  Namun, kurangnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi salah satu  faktor  yang  menghambat  terselenggaranya  collaborative  governance  untuk menciptakan parit yang bersih.
Partisipasi  masyarakat  diperlukan,  bagaimana  masyarakat  siap  membantu membersihkan  dan  menjaga  keindahan    parit  menjadi  hal  penting  dalam  terciptanya kondisi parit yang bersih. Dalam pengimplementasian collaborative governance untuk menciptakan  parit/sungai  batas  alam  yang  bersama  ini  diperlukan  masyarakat  yang memiliki kesadaran tinggi, disiplin dan patuh pada  peraturan yang telah dibuat untuk tidak membuang sampah ke parit/sungai.

## b. Membangun kepercayaan
Dalam  pelaksanaan  proses  kolaborasi  tentu  bukan  hanya  sekedar  untuk mempertemukan,  serta  membuat  kesepakatan  maupun  negosiasi  antar  stakeholder. Namun  lebih  dari  pada  itu,  salah  satunya  untuk  membangun  kepercayaan  antar stakeholder.  Dalam  tahapan  membangun  kepercayaan  serta  komitmen  merupakan tahapan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  negosiasi  serta  dialog.  Dengan  kata  lain, tahapan dalam membangun rasa saling percaya tentunya tidaklah mudah sehingga perlu dilaksakanakan bertahap dan rutin, serta mnegedapankan komunikasi antar pihak yang terlibat diharapkan dapat terbangunnya rasa saling percaya dan tentunya paham akan maksud serta tujuan yang sebenarnya sehingga akhir dari proses tahapan membangun kepercayaan akan terbentuknya suatu kesepakatan bersama dan memilki manfaat baik baik semua pihak dalam hal ini tidak ada yang  merasa dirugikan.
Membangun    kepercayaan  adalah  salah  satu  indikator  terpenting  dalam  proses kolaborasi.  Para  pemangku  kepentingan  harus  saling  percaya  karena  tidak  mungkin membangun  kemitraan  berbasis  ketidakpercayaan  antara  para  pihak.  Membangun kepercayaan  tentu  bukan  proses  yang  mudah  antar  partisipan  dalam    sebuah  proses
kolaboratif, karena membangun kepercayaan merupakan proses yang relatif lama yang membutuhkan  komunikasi yang intensif (terus menerus).
Salah  satunya  cara  dalam  membangun  sebuah  kepercayaan  antara  lain  melalui keterbukaan  informasi  antar  stakeholder,  pemangku  kepentingan  pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah di wilayah perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu  Raya,  dimana  stakeholder  harus  terbuka  dalam  memberikan  informasi  terkait dengan  segala  proses  yang  telah  ditempuh.  Membangun  kepercayaan  di  antara  dua pemerintahan  daerah  yang  setara  dalam  penanganan  parit  di  wilayah  perbatasan dengan  cara  rutin  melakukan  komunikasi  serta  koordinasi  antar  pihak-pihak  yang terkait.
Komunikasi  serta  koordinasi  yang  dilakukan  dalam  membangun  sebuah kepercayaan  antar  stakeholder  yang  melaksanakan  program  kolaborasi  ini  penting dilakukan  agar  tujuan  dalam  penanganan  parit  di wilayah  perbatasan  Kota  Pontianak dan  Kabupaten  Kubu  Raya  dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien.  Komunikasi  dan koordinasi  serta  sinergitas  dalam  dalam  penanganan  parit  batas  daerah  di  wilayah perbatasan  antar  Kota  Pontianak  dengan  Kabupaten  Kubu  Raya.  Dalam  membangun kepercayaan  antara  kedua  pemerintah  daerah  yang  berdampingan  perlu  adanya political  will  yang  merupakan  komitmen  dan  dukungan  penuh  dari  pimpinan  kedua daerah, tanpa adanya dukungan dari pimpinan kedua daerah maka kolaborasi akan sulit terlaksana dengan baik.
Perlunya  sosialisasi  yang  dilakukan  di  tingkat  pimpinan  kepada  seluruh  jajaran termasuk  camat  dan  lurah/kepala  desa  yang  berada  di  wilayah  perbatasan  langsung, dengan  sosialisasi  tersebut  di  harapkan  mampu  menumbuhkan  kesadaran  berbagai pemangku  kepentingan  atas  penting  penanganan  parit  milik  bersama  ini  dilakukan secara  sinergis,  kolaborasi  semua  pemangku  kepentingan.  Selain  itu  soisalisasi  yang dilakukan merupakan bentuk komitmen nyata dari kedua pimpinan daerah..

## c. Komitmen pada proses
Permasalahan  dalam  penanganan  parit/sungai  batas  alam  ini  yang  letaknya    di wilayah perbatasan antar kedua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya hingga  saat  ini  masih    belum  mampu  memenuhi  kehendak  publik.  Penanganan  parit belum memiliki pola yang disepakati oleh kedua pemerintah daerah.
Kondisi parit sebagai batas alam daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya umumnya kotor, kumuh, berbau. Rancanagn, disain pengelolaan parit yang milik bersama  ini  diperlukan.  Mengingat  dan  memperhatikan  proses  kolaborasi  dalam pengelolaan parit sebagai batas daerah ini serta hasil dari pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan semua pihak pemerintah  mulai tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan,  kelurahan/desa,  masyarakat,  pihak  swasta  yang  berada  di  lingkungan sekitar  parit  perbatasan  serta  pihak  terkait  lainnya  berkomitmen  mengacu  pada kesepakatan bersama dalam penanganan parit/sungai sebagai batas alam ini.
Keterlibatan beberapa pihak, pemangku kepentingan  secara kolaborasi tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif serta memiliki dampak positif terkait  penanangan  parit  di  wilayah  perbatasan,  antara  lain  meningkatkan  komitmen pemerintah  daerah  dalam  penanganan  wilayah  perbatasan  tersebut.  Kolaborasi berbagai  pemangku  kepentingan,    selain  dapat  memberikan  kontribusi  atau  dampak
positif,  tentunya  diharapkan  dapat  meningkatkan  rasa  memiliki  serta  rasa  tanggung jawab  dari  semua  elemen  dalam  menjaga  dan  memelihara  hasil  pembangunan kolaborasi  antar  dua  daerah  tersebut,  menjamin  keberlanjutan,  dan  meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah.
Proses  kolaborasi  dalam  pengelolaan  parit  di  wilayah  perbatasan  antar  kedua daerah  yaitu  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  dalam  hal  komitmen pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat  terhadap  proses  kolaborasi  yang  dilakukan karena    memiliki  tujuan  yang  sama.  Dalam  penataan  Parit  maupun  sungai  yang melibatkan  dua  pemerintahan  daerah  dan  berbagai  pemangku  kepentingan  tentu dengan  konsep  kolaborasi  memerlukan  tahapan  yang  terencana,  terukur  dan berkelanjutan  yang  mana  perlu  dilaksanakan  semua  pihak  pemangku  kepentingan secara bertanggungjawab.

## d. Pemahaman bersama
Saling  memahami  antar  stakeholder  dalam  penanganan  parit  di  wilayah perbatasan antar kedua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya bukan sesuatu  yang  mudah,  selain  menyamakan  persepsi  agar  satu  pandangan  yang  sama dalam mengatasi permasalahan di wilayah  perbatasan tentu harus memiliki satu misi yang jelas, dimana misi tersebut akan dijadikan pegangan oleh setiap stakeholder untuk melangkah  serta  dalam  mengambil  tindakan  secara  bersama-sama.  Diberbagai  aspek maupun  bidang  kehidupan,  tentu  sangat  membutuhkan  adanya  saling  kerjasama, bersinergi dan keterpaduan untuk mencapai suatu tujuan. Sama halnya dengan upaya penanganan  parit  di  wilayah  perbatasan  antar  kedua  daerah  bahwa  sinergi  yang kolaboratif menjadi suatu landasan, sehingga perlu dibangun serta diimplementasikan. Tentu harus berdasar pada fungsinya masing-masing.
Kolaboratif  juga  merupakan  suatu  entitas  dari  sikap  yang  harus  dilandasi  oleh kesepahaman  serta  kesadaran  kolektif  tentang  masalah  yang  penanganannya  harus dilakukan  secara  bersama-sama  sehingga  tercapainya  tujuan  bersama.  Saling memberikan pemahaman dalam kolaboraif menjadi bagian yang sangat penting untuk menyamakan  pnadangan  dari  stakeholder  yang  terlibat.  Setiap  organisasi  maupun kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama  untuk  mencapai  tujuan tertentu pasti perlu didasari oleh  misi serta visi yang jelas dalam menantang di masa depan. Proses kolaborasi terkait dengan persamaan visi, misi bersama, tujuan yang jelas dan arah strategis dari program. Agar semua pemangku kepentingan memahami arah program,  kesepakatan,  kolaborasi  penanganan  parit/sungai  batas  alam  daerah  Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya  diperlukan sosialisasi.
Sosialisasi bisa diartikan sebagai hal yang penting dalam penerapan collaborative governance  dalam  menciptakan  parit/sungai  batas  alam  yang  milik  bersama  Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya   yang bersih, sehat, fungsional maka diperlukan adanya  proses  sosialisasi  kepada  masyarakat  secara  utuh.  Keterlibatan  masyarakat dalam    implementasi  collaborative  governance  dalam  menciptakan  parit  yang  bersih, sehat  ini menjadi lebih terarah.
e. Hasil antara (intermediate outcome)
Kolaborasi  yang  dilaksanakan  tentunya  berfokus  pada  proses  selain  itu  juga melihat  bagaimana  hasil  yang  telah  dicapai  hingga  saat  ini.  Selama  proses  kolaborasi dilaksanakan oleh stakeholder, dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jika tujuan serta keuntungan dari kolaborasi relatif konkret, terukur, dirasakan manfaatnya ini menuju harapan  akhir  kolaborasi  tersebut  nantinya  akan  berhasil.  Meskipun  intermediate outcomes  dapat  mewakili  sebuah  output  yang  nyata  dari  hal  tersebut,  tetapi  dalam proses  intermediate  outcomes  diartikan  sebagai  hasil  proses  yang  penting  untuk membangun  momentum  yang  dapat  menyebabkan  keberhasilan  kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaborasi, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.
Dalam  penanganan  daerah  di  wilayah  perbatasan  antar  dua  daerah  tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa memang perlu adanya pengelolaan bersama dalam penanganan  batas  wilayah  tersebut.  Sehingga  diperlukan  aturan  hukum  antar  kedua daerah dalam pelaksanaan dilapangannya. Selain itu kesepakatan antar kedua daerah merujuk pada perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan baik warga Kota Pontianak maupun warga Kabupaten Kubu Raya, dengan harapan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  maupun  pihak  swasta  yang berada di sekitar batas wilayah antar dua daerah tersebut, terkait tujuan  dari program yang sedang di laksanakan.
Oleh  karena  itu,  penyamaan  persepsi  secara  bersama-sama  menurut  peneliti sangat  penting  untuk  dilaksanakan,  hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  pelaku dalam  hal  ini  pemerintah  Kota  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu  Raya  serta  seluruh elemen  masyarakat  dan  stakeholder  terkait,  agar  mengetahui  peran  dan  tanggung jawab  mereka  masing-masing,  dan  bertanggungjawab  atas  peran  mereka  masing- masing sampai kepada kemungkinan dari dampak yang akan ditimbulkan dari penataan parit  di  wilayah  perbatasan  antar  dua  daerah  tersebut.  Seperti  yang  kita  ketahui, masyarakat  di  lingkungan  sekitaran  perbatasan  memiliki  peran  yang  sangat  penting untuk  menjaga  kondisi  parit  agar  tetap  bersih,  indah,  serta  asri.  Untuk  itu  perlu keterlibatan  semua  baik  pemerintah  provinsi,  kota/kabupaten,  kecamatan, kelurahan/desa,  masyarakat  serta  pihak  swasta  di  lingkungan  sekitaran  daerah perbatasan tersebut.
Penanganan parit/sungai batas alam antar daerah yang berkelanjutan dan terus termonitor  maka  diperlukan  pengawasan  atas  hasil  yang  sudah  dicapai.  Pengawasan dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses  pemonitoran  atau  suatu  proses  untuk memastikan apakah kegiatan sebuah instansi atau organisasi sesuai dengan apa yang di rencanakan.  Dalam  penerapan  collaborative  governance  untuk  menciptakan parit/sungai  yang  bersih  ini  dimana  jika  tingkat  pengawasan  pihak  state  yang  rendah pada masyarakat dapat  memicu masyarakat menjadi tidak tertib mengikuti aturan yang telah dibuat.  Selain itu,  rendahnya pengawasan, penindakan untuk masyarakat yang tertangkap  melanggar  aturan  juga  tidak  maksimal,  sehingga  tidak  menimbulkan  efek jera bagi masyarakat.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa,  Pemerintah  kota  pontianak  dan  kabupaten  kubu  raya  merespon  positif  dan mereka juga menilai bahwa collaborative governance  merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah. Namun,  Pemerintah  Kota  Pontianak  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  saat  ini belum  memiliki  payung  hukum  untuk  melaksanakan  kegiatan  kolaborasi  pengelolaan batas alam antar kedua daerah tersebut serta Masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dalam menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian parit sebagai batas alam.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  peneliti  merekomendasikan,  Perlunya komunikasi  yang  intens  dan  terus  menerus  antara  pemerintah  kota  pontianak  dan kabupaten  kubu  raya  utuk  mecari  solusi  penanganan  batas  wilayah  di  antara  kedua daerah.  Peneliti  juga  berharap  penelitian  ini  merupakan  insiasi  serta  ide  dari  peneliti agar  dapat  mendorong  Pemerintah  kota  pontianak  dan  kabupaten  kubu  raya  untuk segera merancang dan mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai  batas  alam  antar  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  peneliti  menganggap  Perlu dilakukan Sosialisasi dan pendekatan oleh pemrintah daerah masing-masing agar semua pihak dapat turut serta berpartisipasi dalam merawat parit sebagai batas wilayah antar kedua daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Puji  dan  syukur  kami  panjatkan  atas  kehadirat  Allah  SWT  karena  berkah  limpahan Rahmat,  Karunia  serta  RidhoNya,  tim  peneliti  dapat  menyelesaikan  Laporan  Hasil Penelitian. Terimakasih kepada pihak Universitas Tanjungpura khususnya Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  yang  telah  memberikan  kesempatan  untuk  melaksanakan penelitian  terkait  pelaksanaan  Collaborative  Governance.  Tidak  lupa  Kepada  pihak Pemerintah  Kota  Pontianak,  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kecamatan  Pontianak  Selatan Kecamatan  Sungai  Raya  serta  pihak-pihak  lain  yang  tak  bisa  disebutkan  satu-persatu, yang telah membantu  kelancaran penelitian ini serta bersedia memberikan informasi- informasi jelas dan relevan terkait dengan pengelolaan batas alam milik kedua daerah.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Tahun 2022

## Daftar Pustaka
Buku :
Darmadi, Hamid 2014,  Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia Dwiyanto,  Agus.  2015.  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta:Gajah Mada University Press
Islamy, La Ode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Sleman: Deepublish
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta:Gava Media
Miles,  Matthew  B  and  A.  Michael  Huberman.    2005.  Qualitative  Data  Analysis (terjemahan) Jakarta:UI Press
Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  Riant.  2011.  Public  Policy  :  Dinamika  Kebijakan  -  Analisis  Kebijakan  - Manejemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung:Tarsito Rosidi, Abidarin dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
Subarsono,  Agustinus.  2016.  Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan  Kolaboratif  Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Ulum, M. Chaienul dan Rispa Ngindana. 2017. Environmental Governance Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Malang:UB Press
Peraturan :
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2020  Tentang  Batas  Daerah  Kota Pontianak Dengan Kab. Kubu-Raya Prov. Kalbar
Jurnal :
Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative  Governance  Dalam  Pembangunan  Kawasan Perdesaan  (Tinjauan  Konsep  dan  Regulasi). Wedana:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200-208.
Agranoff, Robert & Michael McGuire.  2003.  Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government. Washington D.C.:Georgetown University Press Ansell, Chris Dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal  Of  Public  Administration  Research  And  Theory.  University  Of  California, Barkley
Dimas  Luqito  Chusuma  Arrozaaq.  2018.  Collaborative  Governance  (Studi  Tentang Kolaborasi  Antar  Stakeholders  Dalam  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga
Fawwaz  Aldi  Tilano,  Sri  Suwitri.  Collaborative  Governance  Dalam  Upaya  Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang. Universitas Diponegoro Handoko,  T.,  &  Tinov,  M.  T.  (2019).  Collaborative  Governance  Dalam  Pengendalian Pencemaran  Lingkungan  Oleh  Aktivitas  Industri  Pada  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Siak di Kota Pekanbaru. Jurnal Administrative Reform (JAR), 6(3), 102-109.
Khomsin,  Rainhard  S.  Simatupang.  2014.  Penentuan  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014.  Surabaya  :  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember
Sandy Nur Ikfal Raharjo. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong) Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI
Internet :
Website  Bappeda  Kota  Pontianak.  Diakses  pada  tanggal  29  April  2021  Pukul  13.01 http://bappeda.pontianakkota.go.id/
Website  Pemerintah  Kota  Pontianak.  Diakses  pada  tanggal  29  April  2021  Pukul  13.39 https://www.pontianakkota.go.id/
Website Wikipedia tentang Kabupaten Kubu Raya. Diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul 13.42 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya Website Wikipedia tentang Kot6a Pontianak. Diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul
13.45 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak

## Tentang Penulis
Zulkarnaen dan Abdul Rahim adalah dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Tanjungpura.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema kebijakan publik.