## Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah
*Trimulato¹, Nur Syamsu², Mega Octaviany³
¹UIN Alauddin Makassar, ²IAIN Dato Karama Palu, ³Universitas Gunadarma *email korespondensi: tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The presence of law number 21 of 2008 drove shariah to be more developed, and accepted by the wider community. At present the market share of shariah banking has penetrated the figure of 5.8 percent. Shariah have financing products for the development of micro and medium small businesses. The bigest for financing product in shariah banking is still dominated by consumer financing, which is 42.80 percent. This research is qualitative in nature which describes the development of productive financing for  SMEs at shariah banking, and the role of financing product to achieve sustainable development golas (SDGs). The results of this study indicate a decrease in the productive financing of working capital by 0.75 percent. Then the financing portion for SMEs of financing is still dominated by consumers, namely 69.14 percent or 139,408,000,000. Distribution of productive financing in the SMEs sector is very relevant and in line with the SDGs objectives, namely welfare and equity.
Keywords : SDGs, Financing Product For SMEs, and Shariah Banking

## Abstrak
Hadirnya  undang-undang  nomor  21  tahun  2008  mengantarkan  bank  syariah  menjadi  lebih berkembang,  dan  diterima  kalangan  luas.  Saat  ini  pangsa  pasar  bank  syariah  telah  menembus angka 5,8 persen. Bank syariah memiliki produk pembiayaan untuk perkembangan usaha kecil mikro  dan  menengah.  Penyaluran  pembiayaan  di  bank  syariah  masih  didominasi  pembiayaan konsumtif yaitu sebesar 42,80 persen. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menguraikan tentang perkembangan pembiayaan produktif bank syariah untuk UMKM dan peran pembiayaan untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penurunan pada pembiayaan produktif modal kerja sebesar 0,75 persen. Kemudian porsi pembiayaan  untuk  UMKM  masih  didominasi  oleh  konsumtif  yaitu  sebesar  69,14  persen  atau sebesar 139.408.000.000. Penyaluran pembiayaan produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan.
Kata kunci: SDGs, Pembiayaan Produktif UMKM, Bank Syariah

## A. Pendahuluan
Bank  syariah  dianggap  seperti  bank-bank  pada  umumnya,  hal  ini  tidak terlepas  dari  akibat  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  serta  minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah mengenai konsep baru ini yang diaplikasikan di dunia perbankan. Kurangnya pemahaman serta minimya edukasi yang mereka dapatkan memberikan persepsi yang berbeda mengenai produk bank
syariah,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  realita  sesungguhnya  bahwa  bank  syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan bunga. Padahal pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia.
Menurut  hasil  Survei  Nasional  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  (SNLIK) Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tahun  2016,  tingkat  pengguna  produk  dan  jasa keuangan  syariah  di  Indonesia  baru  sebesar  11,06%.  Sedangkan  indeks  literasi keuangan  syariah  sebesar  8,11%,  hal  ini  mengindikasi  pemahaman  masyarakat terhadap produk-produk keuangan masih sangat rendah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  bank  syariah  saat  ini  dalam  mendukung UMKM  halal  dan  untuk  menganalisis  potensi  bank  syariah  dalam  mendukung UMKM  halal.Pada  tahun  2014  Abdul  Kadir  Demanik  selaku  Staf  Ahli  Menteri UMKM  bidang  Penerapan  Nilai  Dasar  Koperasi  menyebutkan  terdapat  sekitar 57,9  juta  pelaku  UMKM  di  Indonesia  dan  jumlahnya  terus  meningkat.  UMKM telah  memberikan  kontribusi  pada  PBD  58,92%  dan  penyerapan  tenaga  kerja 97,3%. 1
Produk  halal,  termasuk  di  dalamnya  bank  syariah  adalah  produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan  bagian  dari  ekonomi  syariah  yang  dikembangkan  pemerintah  sejak sekitar tiga dasawarsa terakhir. Pada mulanya pengembangan ini menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. Perbankan syariah sendiri mulai menggeliat sejak 1990- an.  Tepatnya  pada  1992,  industri  ini  memasuki  babak  awal  perjalanan  ditandai dengan  berdirinya  bank  umum  syariah  pertama  di  Indonesia,  yakni  Bank Muamalat. Sampai dengan Januari 2019, jasa keuangan syariah meraup pangsa 6,8 persen.  Angka  ini  mungkin  tampak  kecil,  tetapi  sebetulnya  terus  menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal.
1 Maya Novitasari, ‘Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, Majalah Ekonomi , 24.1 (2019), 49–58.
Kehadiran  BPJPH  bertujuan  mengakomodir  potensi  pasar  produk  halal domestik  yang  terbilang  besar,  sejalan  dengan  menguatnya  kecenderungan beragama penduduk Indonesia. Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang  dan  jasa  halal  Indonesia  pada  2017  sekitar  US$  218,8  miliar.  Jumlah  ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang. 2
Di  sisi  lain,  meski  proporsi  usaha  mikro  mendominasi  struktur perekonomian  nasional,  kesempatan  atau  akses  mereka  terhadap  sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  institusi  perbankan  dan  keuangan  formal  masih sangat terbatas. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak bankable . Karena itu,  mendorong  perkembangan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  (LKMS)  telah menjadi  kebutuhan  yang  sangat  mendesak,  sebagai  upaya  untuk  memperbesar akses  finansial  bagi  kelompok  masyarakat  marjinal  tersebut.  Apalagi  secara konsep,  ekonomi  syariah  memiliki  keberpihakan  yang  sangat  nyata  terhadap pengembangan usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat.
Secara umum, pembiayaan mikro ini telah dilakukan oleh institusi ekonomi dan  keuangan  syariah  melalui  beberapa  saluran,  di  antaranya  koperasi syariah/ Baytul Maal wat Tamwil (BMT), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan  BUS  (Bank  Umum  Syariah)/UUS  (Unit  Usaha  Syariah).  Berdasarkan  data yang  ada,  proporsi  pembiayaan  BPRS  bagi  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) mencapai angka 84,8 persen, sementara proporsi pembiayaan UMKM BUS/UUS mencapai angka sekitar 64 persen. 3
Sistem  perbankan  Islam  sudah  seharusnya  menjadi  sarana  pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, oleh karenanya sistem perbankan Islam diharapkan memiliki tujuan kemakmuran ekonomi yang
2 Evita  Farcha  Kamila,  ‘Peran  Industri  Halal  Dalam  Mendongkrak  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia Di Era New Normal’, Jurnal Likuid , 1.1 (2020).
3 Irfan  Syauqi  Beik  and  Laily  Dwi  Arsyianti,  ‘Ekonomi  Pembangunan  Syariah’  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada., 2017), p. 266 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969369>.
meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum ( economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth ), serta  mewujudkan  keadilan  sosial-ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  yang  merata  ( socio-economic  justice  and  equitable  distribution  of  income  and wealth ).
Peran  perbankan  syariah  dalam  mengembangkan  usaha  masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada  masyarakat  untuk  mengembangkan  usahanya,  baik  usaha  perorangan maupun  usaha  dalam  bentuk  kelompok,  dengan  harapan  pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi  masyarakat  dari  tahun-ketahun  terus  mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.
BRI  Syariah  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  memiliki  program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan usaha mikro. Salah satunya melalui Unit Mikro BRI Syariah iB yang memfasilitasi kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro  dapat  tambahan  pinjaman  modal  sehingga  dapat  mengembangkan usahanya. 4 Adapun  Bank  Mandiri  Syariah  berkomitmen  untuk  mendukung pengembangan  UMKM  sesuai  ketentuan  PBI  No.  17/12/PBI/2015  mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka  Pengembangan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Komitmen  tersebut ditunjukkan dengan portofolio pembiayaan ke segmen UMKM per-posisi Agustus 2017,  portofolio  pembiayaan  UMKM  Mandiri  Syariah  mencapai  25,09%,  atau sekitar Rp14,5 triliun atau dari total pembiayaan senilai Rp57,86 triliun. Khusus untuk  segmen  mikro,  per  posisi  Agustus  2017  Mandiri  Syariah  menyalurkan pembiayaan senilai Rp4,22 triliun. Pembiayaan tersebut diberikan kepada sekitar 74 ribu nasabah di seluruh Indonesia.( www.syariahmandiri.co.id ).
4 Muhamad Turmudi, ‘PembiayaanMikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari’, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2017.

## Pergeseran MDGs menjadi SDGs
Pekerjaan  Sosial  mempunyai  relevansi  yang  sangat  kuat  dengan  masalah kemiskinan.  Sudah  berabad-abad  profesi  ini  bergelut  dan  terlibat  dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir  dari  masalah  kemiskinan.  Profesi  ini  bahkan  menempatkan  masalah kemiskinan  sebagai  bidang  utama  yang  ditangani  Pekerjaan  Sosial.  Jika  sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser  ke  SDGs  merupakan  tujuan  bersama  yang  memerlukan  pengalawan bersama baik vertical maupun horizontal. 5
Rafiqoh Ferawati dalam penelitiannya yang berjudul Sustainable Development Goals di  Indonesia:  Pengukuran  dan  Agenda  Mewujudkannya  dalam  Perspektif Ekonomi  Islam  menyebutkan  berdasarkan  analisis  empat  kuadran  dimana membandingkan  antara  wilayah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  namun mmemiliki dampak kerusakan lingkungan yang rendah ditemukan empat wilayah yaitu  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Sumatera  Utara  dan  Sumatera  Selatan.  Artinya keempat wilayah ini merupakan wilayah yang akan mampu mewujudkan SDGs, dimana  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  tidak  mengorbankan lingkungan di masa depan.
Perspektif  Ekonomi  Islam  memandang  bahwa  perwujudan  SDGs  di Indonesia dapat dicapai. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran dengan beberapa model  yang  diuji,  DPK  perbankan  syariah  selalu  berpengaruh  terhadap pengurangan  kemiskinan.  Artinya  jika  semakin  banyak  DPK  perbankan  syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan pinjaman kebaijkan maka akan semakin berkurang  kemiskinan.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  keberadaan  perbankan syariah selain profit oriented , juga social oriented yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. 6
5 Santoso Tri Ishartono; Raharjo, ‘Sustainable Development Goals & Transport’, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan , 2014.
6 Rofiqoh Ferawati, ‘Sustainable Development Goals Di Indonesia: Pengukuran Dan Agenda Mewujudkannya  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam’, Kontekstualita ,  33.02  (2018),  143 <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>.
Nikmah  Mentari  and  Franciska  Mifanyira  Sutikno  dalam  penelitiannya yang berjudul Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023 menyimpulkan bahwa bank jenis Unit Usaha Syariah (UUS) harus spin off menjadi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), memisahkan diri dari induknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk dapat berdiri sendiri dan mandiri. Unit Usaha Syariah wajib melakukan spin off dengan  mendapatkan  bantuan  dari  Bank  Induk  (Konvensional).  Terkait penanganan  masalah  yang  dapat  terjadi  seperti  sumber  dayar, skill ,  kondisi organisasi dan modal harus mendapat perhatian oleh induknya.
Oleh  karena  itu,  bank  Konvensional  harus  menyiapkan  proses spin-off secara  maksimal  tidak  hanya  secara  struktural  organisasi  tetapi  juga  bagaimana Unit  Usaha  Syariah  dapat  menghadapi  era  SDGs.    Konvensional  sebagai pemiliknya  bertanggungjawab  untuk  proses spin  off anak  usahanya.  Unit  Usaha Syariah yang telah menjadi Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip SDGS sebagai  kewajiban  sebagaimana  diamanatkan  oleh  pemerintah  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan.  Bank  Umum  Syariah  dapat berperan dengan membuat langkah-langkah persiapan manajemen, implementasinya layanan perbankan disesuaikan maksud dan tujuan SDGs serta pelaksanaan CSR juga dapat mendukung SDGS. 7
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal sebagai Sustainable  Development  Goals disingkat  dengan  SDGs  adalah  17  tujuan dengan  169  capaian  yang  terukur  dan  tenggat  yang  telah  ditentukan  oleh  PBB sebagai  agenda  dunia  pembangunan  untuk  kemaslahatan  manusia  dan  planet bumi.  Tujuan  ini  dicanangkan  bersama  oleh  negara-negara  lintas  pemerintahan pada  resolusi  PBB  yang  diterbitkan  pada  21  Oktober  2015  sebagai  ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.  Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium  yang  ditandatangani  oleh
7 Nikmah Mentari and Franciska Mifanyira Sutikno, ‘Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023’, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 2019 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1866>.
pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini: Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan, Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.  Tujuan  2  -  Tanpa  kelaparan  Mengakhiri  kelaparan,  mencapai ketahanan  pangan dan  perbaikan nutrisi, serta  menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera, Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas, Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif  serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan 5 - Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin akses atas air dan  sanitasi  untuk  semua.  Tujuan  7  -  Energi  bersih  dan  terjangkau, Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan  modern  untuk  semua.  Tujuan  8  -  Pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan ekonomi, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9 - Industri, inovasi  dan  infrastruktur,  Membangun  infrastruktur  kuat,  mempromosikan industrialisasi  berkelanjutan  dan  mendorong  inovasi.  Tujuan  10  - Berkurangnya  kesenjangan,  Mengurangi  kesenjangan  di  dalam  dan  di  antara negara-negara.  Tujuan  11  -  Kota  dan  komunitas  berkelanjutan,  Membuat perkotaan  menjadi  inklusif,  aman,  kuat,  dan  berkelanjutan.  Tujuan  12  - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan 13 -  Penanganan perubahan  iklim, Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14-Ekosistem laut, Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber  daya  kelautan  secara  berkelanjutan.  Tujuan  15  -  Ekosistem  daratan, Mengelola  hutan  secara  berkelanjutan,  melawan  perubahan  lahan  menjadi gurun,  menghentikan  dan  merehabilitasi  kerusakan  lahan,  menghentikan kepunahan  keanekaragaman  hayati.  Tujuan  16  -  Perdamaian,  keadilan  dan kelembagaan yang tangguh, Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Tujuan  17  -  Kemitraan  untuk  mencapai  tujuan,  menghidupkan  kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. 8
Berakhirnya  MDGs  pada  2015  masih  menyisakan  sejumlah  pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals /SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium ( Millennium Development Goals /MDGs) yang  telah dilaksanakan  selama  periode  2000-2015  memang  telah  membawa  berbagai
8 https://id.wikipedia.org/, ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’, Kementerian PPN / Bappenas , 2017 <https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan>.
kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus.
Target  yang  belum  tercapai  di  antaranya  adalah  tingkat  kemiskinan nasional,  angka  kematian  bayi,  angka  kematian  ibu,  prevalensi  gizi  buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan  (SDGs)  berkomitmen  untuk  menyukseskan  pelaksanaan  SDGs melalui  berbagai  kegiatan  dan  telah  mengambil  langkah-langkah  strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain  (i)  melakukan  pemetaan  antara  tujuan  dan  target  SDGs  dengan  prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs  pada  setiap  target  dan  tujuan  termasuk  indikator  proksi,  (iii)  melakukan penyusunan  definisi  operasional  untuk  setiap  indikator  SDGs,  (iv)  menyusun peraturan  presiden  terkait  dengan  pelaksanaan  tujuan  pembangunan berkelanjutan,  dan  (v)  mempersiapkan  rencana  aksi  nasional  dan  rencana  aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia. 9
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/ Sustainable  Development  Goals (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan  dengan  berlangsungnya United  Nation  General  Assembly (UNGA)  di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa -  New York (Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan  dan  substansinya  selaras  dengan  Nawacita,  terdiri  atas  17  Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan  bagi  komunitas  global  selama  15  tahun  ke  depan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  global.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016)
9 Badan  Pusat  Statistik, Potret  Awal  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals) Di Indonesia , Katalog BPS , 2016.
untuk mengukur pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs  Global  tersebut,  telah  dikembangkan  Metadata  Indikator  TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 TUjuan, 169 Target dan 320 Indikator. 10
Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals )  sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung  tema  "Mengubah  Dunia  Kita:  Agenda  2030  untuk  Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi  global  untuk  15  tahun  ke  depan  (berlaku  sejak  2016  hingga  2030),  guna mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan  dan  melindungi  lingkungan. SDGs  berlaku  bagi  seluruh  negara  (universal),  sehingga  seluruh  negara  tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.
SDGs  dirancang  secara  partisipatif  berbeda  dari  pendahulunya Millenium Development  Goals (MDGs),  SDGs  dirancang  dengan  melibatkan  seluruh  aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi  terhadap  Tujuan  dan  Target  SDGs.  Tidak  Meninggalkan  Satu Orangpun ( Leave No One Behind ) Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya  SDGs  harus  bisa  menjawab  dua  hal  yaitu,  Keadilan  Prosedural  yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan  proses  pembangunan  dan  Keadilan  Subtansial  yaitu  sejauh  mana kebijakan  dan  program  pembangunan  dapat  atau  mampu  menjawab  persoalan- persoalan warga terutama kelompok tertinggal. 11
10 Bappenas, Ringkasan  Metadata  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/  Indikator  Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia , Kementerian PPN / Bappenas , 2017.
11 sdg2030indonesia, ‘Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)’, 2019 <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  artinya  menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah pertumbuhan pembiayaan produktif pada  sektor  mikro  di  Bank  Syariah.    Kemudian  desain  peran  dari  pembiayaan produktif UMKM di bank syariah tersebut dalam pencapaian sustanaible development Goals (SDGs). Konsep keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  data  kualitatif  yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil  peneliti  sebagai  pendukung  atas  penelitian  secara  ilmiah  yaitu  dengan melakukan  studi  pustaka  (penelusuran  melalui  buku,  artikel,  jurnal,  majalah, internet dan sumber lainnya). Data-data yang digunakan antara lain teori-teori dari berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  SDGs  dan  lembaga  keuangan  syariah serta data yang diperoleh dari Otoritas Jasa keuangan dan sumber data lainnya.
Batasan  dalam  tulisan  ini  difokuskan  pada  perkembangan  produk pembiayaan  produktif  pada  sektor  UMKM  di  Bank  Syariah,  serta  pola  SDGs. Keduanya  sejalan  dalam  mencapai  tujuan  untuk  kesejahteraan.  Dengan menyesuaikan  pola  dari  pembiayaan  produktif  bank  syariah  dalam  kegiatannya mendukung  dan  sejalan  dengan  SDGs  yang  terus  dicanangkan.  Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu studi kepustakaan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi Islam, lembaga keuangan  Islam,  serta  perkembangan  pembiayaan  produktif  pada  sektor  riil UMKM di bank syariah. Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan  dianalisa  terkait  dengan  kondisi  pertumbuhan  dari  pembiayaan  produktif UMKM  di  bank  syariah,  serta  terkait data  tentang peran  dan  tujuan  dari  SDGs yang  sejalan  dengan  keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  yang  telah  ada sebelumnya.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  cara  memaparkan  perkembangan dari pembiayaan pada sektor produktif UMKM di bank syariah, serta menguraikan konsep  Sustanaible  Development  Goals  (SDGs)  yang  saat  ini  terus  diupayakan oleh  pemerintah.  Kemudian  tujuan  dari  SDGs  yang  sejalan  dengan  tujuan  dari lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang kuat dalam pencapaian SDGs. Pembiayaan produktif UMKM bank syariah sebagai upaya tujuan SDGs.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Bank Syariah dan SDGs
Bank  syariah  yang  sejatinya  melekat  pada  identitasnya  sebagai  lembaga keuangan syariah yang akan mendukung pertumbuhan sektor riil khususnya pada kegiatan ekonomi produktif, belum menjadikan porsi pembiayaan pada kegiatan produktif. Sebagaimana data berikut:
Tabel 1.1 Porsi Pembiayaan di Bank Syariah Periode April 2018 NO Tujuan Pembiayaan Besar Pembiayaan Porsi Pembiayaan 1 Modal Kerja 97.569 33,91 % 2 Investasi 67.008 23,29 % 3 Konsumsi 123.178 42,80 % 4 Jumlah 287.755 100 % Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK,2018)/ Data diolah *Miliar Rupiah
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyaluran  pembiayaan  di  bank syariah pada periode April Tahun 2018 masih didominasi untuk pembiayaan untuk keperluan konsumtif yaitu sebesar 42,80 persen atau sebesar 123.178.000.000.000. Lalu porsi kedua yaitu penyaluran pembiayaan modal kerja sebesar 33,91 persen, dan  terakhir  porsi  untuk  penyaluran  pembiayaan  pada  investasi  sebesar  23,29 persen.  Perlu  ada  kesunggguhan  dari  perbankan  syariah  untuk  bisa  mendukung sektor  rill  khususnya  kegiatan  produktif  mikro  kecil  dan  menengah.  Untuk menjaga konsistensinya sebagai lembaga yang akan menopang dan berkontribusi bagi negara.
Konsep muamalah yang  dibagun  dalam  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk mensejahterahkan seluruh ummat manusia, termasuk menciptakan keadilan, serta
pencapaian falah ,  yaitu  kebahagian  yang  harus  merata  dan  dapat  dirasakan  oleh semua  manusia. Dalam  ekonomi  Islam kemerataan menjadi  penting, harta yang tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang saja. Tetapi upaya harta terus berputar dan  bisa  didistribusikan  melalui  kegiatan  ekonomi,  agar  semua  orang  punya peluang yang sama untuk mencapai kesajahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang dikehendaki  dalam  ekonomi  Islam  ini  sejalan  dengan  Sustainable  Development Goals  (SDGs),    yang  saat  ini  juga  menjadi  tujuan  pembangunan  secara  global. SDGs  sendiri  memiliki  17  tujuan  dan  169  pencapaian  sesuai  dengan  ketentuan PBB.
Tujuan dari SDG’s juga dapat dicapai dengan melibatkan banyak lembaga, termasuk diantaranya yaitu lembaga keuangan syariah. Hal ini karena pencapain SDGs  sejalan  dengan  tujuan  yang  dicapai  dalam  konsep  ekonomi  Islam.  Ada kesamaan dalam tujuan dan sejalan dengan apa yang ingin dicapai keduanya. United Nations Development Program (UNDP) Indonesia mengadakan Roundtable Discussion dengan  Tema: “Leveraging  Innovative  Financing  for  Development:  Islamic  Banking  & Finance  for  SDGs ”  mengundang  Tazkia  untuk  berbagi  pengalaman  penerapan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia pada 25 September 2018. Murniati Mukhlisin,  Ketua  STEI  Tazkia,  hadir  menyampaikan  betapa  Maqashid  Syariah memilki tujuan yang sama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituju oleh UNDP.
Murniati  juga  menjelaskan  besarnya  potensi  keuangan  syariah  di  dunia. “Berbagai  negara  di  Eropa  seperti  Perancis,  Jerman,  Luxembourg,  UK  terlebih lagi  negara  Muslim  seperti  Iran,  Malaysia,  UAE,  Arab  Saudi  dan  Indonesia memiliki perhatian besar terhadap perkembangan keuangan syariah yang tampak dari  pertumbuhan  aset”,  “Dengan  dukungan  dari  UNDP,  regulator,  perbankan syariah, FinTech, dunia pendidikan, dan lembaga sosial, diharapkan tujuan mulia ekonomi  syariah  yang  juga  senada  dengan  SDGs  dapat  tercapai  dengan  sebaik mungkin”. 12
12 http://mysharing.co/id, ‘SDGs Sesuai Dengan Keuangan Syariah’, 2019 <http://mysharing.co/sdgs-sesuai-dengan-keuangan-syariah/>.
Perkembangan  ekonomi  syariah  telah  mencapai  pertumbuhan  secara global dan menyentuh banyak aspek, baik di bidang keuangan komersial seperti perbankan, pasar modal, asuransi maupun di bidang keuangan semi komersial dan sosial  seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Koperasi Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil, maupun lembaga keuangan sosial seperti pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Peranan  sosial  ekonomi  dan  keuangan  Islam  ini  dipandang  sejalan  dan mampu berkontribusi mencapai tujuan Sustainable Development Goals /SDGs. Dalam rangka mengejar agenda 2030, UNDP Indonesia telah mulai melakukan sejumlah kerja  untuk  menggunakan  keuangan  Islam  dalam  kerangka  kerja  mereka.  Salah satu  fokus  kegiatan  UNDP  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  keuangan  Islam adalah upaya meningkatkan kapasitas yang diperlukan pada level Negara, regional, maupun internasional terutama dalam hal keuangan sosial. UNDP telah menjalin kerjasama penelitian  dengan Islamic  Development  Bank  Islamic  Research  and  Training Institute (IRTI). 13
Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  membuka  The  2nd Annual Islamic Finance Conference yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 Agustus 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Konferensi ini mengangkat tema “T he  Role  of  Islamic  Finance  in  Eradicating  Poverty  and  Income  Inequality ”.  Di  acara tersebut  Menkeu  menjelaskan  saat  ini  dunia  memiliki  tujuan  baru,  yaitu menciptakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  ( Sustainable  Develoment  Goals - SDG). Dalam hal ini peran keuangan syariah sangat penting, sesuai dengan tujuan dari  negara-negara  Islam  untuk  memberantas  kemiskinan  dan  penyetaraan pendapatan.  "Nilai-nilai  dalam  Islam  sejalan  dengan  tujuan  untuk  mencapai SDG’s,  namun  diperlukan  pemikiran-pemikiran  yang inovatif  dan  kreatif  untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah. 14
13 Andri  Soemitra, Peran  Pemberdayaan  Masyarakat  Oleh  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) , 2018.
14 https://www.kemenkeu.go.id/,  ‘Menkeu:  Nilai-Nilai  Islam  Sejalan  Dengan  SDG’,  2017 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan-sdg/>.
Sebagai  salah  satu  lembaga  otoritas,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memiliki  peran  untuk  mensukseskan  SDG’s  melalui  program  keuangan berkelanjutan  ( sustainable  financing ).  Program  ini  dilakukan  melalui  kerja  sama berbagai  pihak  sehingga  tercipta  dukungan  pembiayaan  kepada  lembaga  yang menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan.  Program  keuangan  berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. OJK bekerjasama dengan  beberapa  lembaga  terkait  telah  menyusun  Roadmap  Keuangan Berkelanjutan.  Roadmap  ini  bertujuan  untuk  menjabarkan  kondisi  yang  ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah  pengawasan  OJK,  serta  untuk  menentukan  dan  menyusun  tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan.
Roadmap tersebut di atas akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan  berkelanjutan  terutama  pemerintah,  pelaku  industri  maupun lembaga  internasional.  OJK  memastikan  terdapat  delapan  perbankan  nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta yang siap menerapkan sistem keuangan berkelanjutan ysitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA,  Bank  Muamalat,  Bank  BJB,  Bank  Arta  Graha  dan  Bank  BRI  Syariah. Penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Setelah  roadmap  dicanangkan,  Selama  dua  tahun  proyek  ini  bertujuan  untuk meningkatkan awareness di industri keuangan. 15
Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang punya peran sebagai lembaga  intermediasi  yang  banyak  melakukan  transaksi  dengan  masyarakat. Sebaiknya  bank  syariah  dapat  berkontribusi  dalam  pencapaian  pembangunan berkelanjutan ( Sustanaible Development Goals /SDGs). Khususnya dalam tercapainya kesejahteraan  di  tengah  masyarakat  secara  merata.  Kegiatan  pembiayaan  pada
15 Neneng Hayati, Erwin Yulianto, and Safdinal, ‘Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi , 6.1 (2020), 173–90.
sektor  produktif pada  UMKM dapat dilakukan di Bank Syariah. Sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam bahwa harta tidak sekedar dinikmati dan berputar pada golongan tertentu. Perlu dilakukan kegiatan melalui kegiatan riil khususnya pada sektor riil UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Muhammad  Fardan  Ngoyo  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa tujuan  pembangunan  berkelanjutan  bukanlah  sesuatu  yang taken  for  granted yang serta  merta  harus  diikuti  tanpa  pernah  memikirkan  bagaimana  dampak  dan kontribusinya bagi rakyat banyak. Pada intinya proses pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada tiga komponen yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling terhubung. Tercapainya tujuan dan target SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah.
Selain  itu,  upaya  serius  dari  pemerintah  belumlah  cukup  bila  tidak  ada dukungan  dari  berbagai  pihak  yang  menyokong  terlaksananya  tujuan  tersebut. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda  dalam  berpatisipasi dan  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan kapabilitas masing-masing.  Karena,  tujuan  utama  digagasnya  pembangunan  berkelanjutan adalah  bagaimana  pembangunan  yang  mendatangkan  kesejahteraan  dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang. 16

## Perkembangan Pembiayaan Produktif di Bank Syariah
Tabel 3.1 Pertumbuhan Pembiayaan Produktif UMKM Bank Syariah 2018 No Jenis Pembiayaan Desember 2017 Desember 2018 Pertumbuhan % 1 Modal Kerja UMKM 37.868 37.583 -075 2 Investasi UMKM 21.111 24.646 16,74 3 Konsumsi UMKM 119.021 139.408 17,13 4 Total 178.000 201.637 13,28
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan ( Statistik Perbankan Syariah Desember 2018) Data Diolah  *Dalam Milyar Rupiah
16 Muhammad  Fardan  Ngoyo,  ‘Mengawal  Sustainable  Development  Goals  (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan’, Sosioreligius , 2015.
Data  di  atas  menunjukkan  penyaluran  pembiayaan  yang  diberikan  bank syariah  pada  sektor  UMKM  pada  periode  desember  2017  sampai  dengan desember 2018. Data diatas menunjukkan pada pembiayaan bank syariah untuk sektor  UMKM  terbagi  atas  dua  yaitu  produktif  dan  konsumtif.  Penyaluran pembiayaan  UMKM  produktif  terdiri  dari  dua  yaitu  Modal  kerja  dan  Investasi, adapun  satu  lagi  adalah  pembiayaan  konsumtif.  Dari  data  menunjukkan  adanya pertumbuhan  pembiayaan  untuk  UMKM  terbesar  adalah  untuk  konsumsi  yang tumbuh sebesar 17,13 persen.
Adapun  pembiayaan  UMKM  produktif  mengalami  penurunan  pada pembiayaan  modal  kerja  sebesar  0,75  persen,  sedangkan  pembiayaan  UMKM untuk investasi tumbuh sebesar 16,74 persen. Jika kita lihat data diatas penyaluran pembiayaan untuk UMKM masih didominasi untuk konsumsi bukan pembiayaan produktif.  Porsi  pembiayaan  untuk  UMKM  konsumsi  sebesar  139.408.000.000. dari total penyaluran pembiayaan UMKM sebesar 201.637.000.000 atau sebesar 69,14, sedangkan porsi untuk pembiayaan UMKM produktif hanya sebesar 30,86 persen.
Perlu  ada  upaya  dari  bank  syariah  untuk  lebih  memperhatikan  dan berkomitmen  untuk  berkontribusi  dalam  mengembangkan  sektor  riil  UMKM, salah  satu  cara  dengan  memperbesar  porsi  pembiayaan  untuk  produktif  bukan konsumtif.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dalam  rangka  mengembangkan  sektor  riil membuka  akses  terbukanya  usaha-usaha  mikro  baru  agar  terus  berkembang. Kehadiran  bank  syariah  yang  tidak  sekedar  sebagai  lembaga intermediasi,  tetapi juga  memjunjung  spirit  dalam  pendistribusian  pendapatan  sebagaimana  prinsip ekonomi Islam. Selain itu aspek moral dan etika dalam ekonomi Islam juga perlu diaplikasikan  di  bank  syariah,  unsur  peduli  dan  saling  menolong  bagi  yang membutuhkan juga perlu dilakukan khususnya para pengusaha mikro.
Pembiayaan  Produktif  Bank  Syariah  Untuk  UMKM:  upaya  mencapai sustainable development goals (SDGs).
Sustanaible Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang  telah  disepakati  untuk  dijalankan  memiliki  17  tujuan  pokok  yang  ingin
dicapai.  Kesejahteraan  dalam  ekonomi  menjadi  bagian  dari  tujuan  SDGs  yang akan  dicapai  sampai  tahun  2030.  Dalam  mencapai  tujuan-tujuan  itu  melibatkan banyak pihak untuk bisa meralisasikannya, diantara lembaga relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs adalah lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. SDGs juga  memiliki  tujuan  agar  terjadi  terjadi  pemerataan  dalam  ekonomi,  hadirnya lembaga  keuangan  mikro  syariah  memberikan  akses  bagi  pemerataan  layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah.
Salah  satu  pencapain  yang  ingin  dicapai  dalam  SDGs  dalam  bidang ekonomi yaitu kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan. Bank syariah menjadi bagian  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  SDGs  tersebut,  dengan  meningkatkan perannya  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  banyak  berhubungan  dengan masyarakat. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan produktif untuk usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Melalui  pembiayaan  produktif  untuk UMKM bank syariah tidak hanya memberikan layanan akses keuangan tetapi juga memberikan  peluang  untuk  berkembangnya  perekonomian  dari  masyarakat bawah.  Pembiayaan  produktif  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  UMKM  akan meningkatkan  pendapatan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan. Perputaraan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar.
Peran lembaga keuangan syariah dalam mencapai SDGs sangat dibutuhkan khususnya untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan.  Bentuk peran dari lembaga keuangan mikro syariah untuk mencapai SDGs yaitu memberikan modal usaha untuk kelas kecil dan menengah dalam rangka mengngkatkan taraf ekonomi semua  masyarakat.  Kemudian  memberikan  akses  layanan  yang  baik  dan berkualitas  bagi  setiap  masyarakat  yang  ingin  melakukan  akses  pada  produk- produk  keuangan,  termasuk  memberikan  produk  investasi.  Lembaga  keuangan mikro  syariah  harus  memahamkan  dan  mengenalkan  bentuk  investasi  kepada semua  masyarakat  untuk  bisa  memperoleh  tambahan  dan  meningkatkan pendapatan ekonomi.

## D. Simpulan
Pertumbuhan pembiayaan produktif untuk UMKM yang disalurkan bank syariah  pada  periode  desember  2017  sampai  dengan desember  2018  mengalami penurunan  sebesar  0,75  persen  pada  modal  kerja,  dan  mengalami  peningkatan pada investasi yaitu sebesar 16,74 persen. Adapun penyaluran pembiayaan UMKM yang  bersifat  konsumtif  tumbuh  sebesar  17,14  persen.  Dari  total  penyaluran pembiayaan bank syariah untuk UMKM 201.637.000.000 masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif, atau sebesar 69,14 persen.
Bank syariah memiliki pembiayaan produktif UMKM yang dapat berperan mewujudkan  kesejahteraan  dan  pemerataan.  Melalui  pembiayaan  produktif UMKM  bank  syariah  tidak  hanya  memberikan  akses  layanan  keuangan  kepada masyarakat,  tetapi  juga  memberikan  peluang  berkembangnya  UMKM. Pembiayaan  produktif  UMKM  bank  syariah  akan  meningkatkan  pendapatan, ekonomi,  dan  kesejahteraan  para  pelaku  UMKM.  Kesejahteraan  yang  sama menjadi tujuan dari SDGs.
*********

## Daftar Pustaka
Andri  Soemitra, Peran Pemberdayaan Masyarakat  Oleh Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) , 2018
Badan  Pusat  Statistik, Potret  Awal  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development Goals) Di Indonesia , Katalog BPS , 2016
Bappenas, Ringkasan  Metadata  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Tpb)/  Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia , Kementerian PPN / Bappenas , 2017
Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti, ‘Ekonomi Pembangunan Syariah’ (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada., 2017), p. 266
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969369>
Evita  Farcha  Kamila,  ‘Peran  Industri  Halal  Dalam  Mendongkrak  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal’, Jurnal Likuid , 1.1 (2020)
Ferawati, Rofiqoh, ‘Sustainable Development Goals Di Indonesia: Pengukuran Dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Kontekstualita , 33.02
(2018), 143 <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
Hayati,  Neneng,  Erwin  Yulianto,  and  Safdinal,  ‘Peranan  Keuangan  Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi , 6.1 (2020), 173–90
http://mysharing.co/id,  ‘SDGs  Sesuai  Dengan  Keuangan  Syariah’,  2019 <http://mysharing.co/sdgs-sesuai-dengan-keuangan-syariah/>
https://www.kemenkeu.go.id/,  ‘Menkeu:  Nilai-Nilai  Islam  Sejalan  Dengan  SDG’,
2017 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai- islam-sejalan-dengan-sdg/>
Ishartono;  Raharjo,  Santoso  Tri,  ‘Sustainable  Development  Goals  &  Transport’, Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan , 2014
Mentari, Nikmah, and Franciska Mifanyira Sutikno, ‘Sustainable Development Goals (SDGs)  Principle  Towards  Sharia  Business  Unit  Pre-Spin  Off  2023’, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 2019 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1866>
Muhamad  Turmudi,  ‘PembiayaanMikro  BRI  Syariah:  Upaya  Pemberdayaan  Dan Peningkatan  UMKM  Oleh  BRI Syariah  Cabang Kendari’, Jurnal  Studi  Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2017
Ngoyo,  Muhammad  Fardan,  ‘Mengawal  Sustainable  Development  Goals  (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan’, Sosioreligius , 2015
Novitasari, Maya, ‘Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal  Dalam  Mendukung  Sustainable  Development  Goals’, Majalah  Ekonomi , 24.1 (2019), 49–58
sdg2030indonesia,  ‘Agenda  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development  Goals)’,  2019  <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa- itu>
Solihin,  Khabib,  ‘Analisis  Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Perlindungan  Kemaslahatan  Umat’, Islamic  Review :  Jurnal  Riset  Dan  Kajian Keislaman , 2020 <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.188>