## Menyoal Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Guru:
Kegagalan LPTK atau Peluang?,
Moh. Mahfud Effendi
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang email: effendimahfud4@gmail.com
Abstrak .  Kompetensi  guru  merupakan  masalah  mendasar  dalam  pendidikan. Banyaknya  guru  yang  unqualified, underqualified, dan mismath  merupakan masalah pemerintah dan LPTK yang harus segera diselesaikan. Kebijakan tentang peningkatan kualifikasi  dan  kompetensi  profesi  guru  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah dalam perbaikan kualitas pendidikan. Guru menjadi ujung tombak pendidikan anak di sekolah.  Oleh  karena  itu,  harus  disadari  bahwa  kualifikasi  dan  kompetensi  guru menjadi  taruhan  dalam  pengembangan  SDM.  Dengan  demikian,  kualifikasi  dan kompetensi  guru  semakin  lama  semakin  dituntut  untuk  memenuhi  tuntutan profesionalisme dan kebutuhan global.

## A. Pendahuluan
Mungkin  pameo  ”Mengatasi  masalah,  timbul  masalah”  cocok  untuk  negeri kita ini. Bagaimana tidak, dalam menangani masalah krisis ekonomi, tsunami, gempa, banjir,  kebakaran  dan  apalagi  namanya,  memunculkan  masalah  baru  dan  sepertinya tak  kunjung  selesai.  Selain  itu,  sebenarnya  ada  masalah  yang  tak  kalah  dahsyatnya, yang  mungkin  mulai  terlupakan,  yaitu  guru.  Kita  ingat  masalah  guru  ini  saat  kita dengar lagu ’Oemar Bakri’-nya Iwan Fals, atau saat nilai ujian nasional ’jelek’, atau SNP  (Standart  Nasional  Pendidikan)  dan  UU  Guru-dosen  saat  diundangkan,  setelah itu  tetap  menjadi  masalah  dan  nampaknya  tak  akan  pernah  selama  pemerintah  kita tidak mempunyai keberpihakan kepada pelaku pendidikan ini.
Masalah  guru  sebenarnya  masalah  kualitas  pendidikan  kita,  yang  semakin lama  semakin  dituntut  untuk  memenuhi  tuntutan  profesionalisme  dan  kebutuhan global. Tuntutan ini menjadi sangat berat ketika kita melihat kondisi pendidikan kita saat  ini.  Kualitas  SDM  kita  tergolong  buruk,  menurut  laporan  UNDP  tahun  2005, bahwa  kualitas  SDM  Indonesia  berada  pada  urutan  ke  110  dari  177  negara.  Hal  ini tidak  bisa  lepas  dari  kualitas  pendidikan  kita  yang  masih  rendah,  simak  saja  hasil
studi  oleh  organisasi  International  Educational  Achievement  (IEA),  bahwa kemampuan  membaca  untuk  tingkat  SD  berada  pada  urutan  ke-38  dari  39  negara peserta studi, untuk tingkat SLTP berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan IPA hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.
Kualitas  pendidikan  tersebut  sebagai  akibat  dari  kualifikasi  dan  kompetensi tenaga  pendidik  yang  masih  rendah.  Keadaan  seperti  ini  masih  berlangsung  sampai pada akhir tahun 2001, yang menyedihkan lagi apa yang dikatakan oleh Malik  Fajar (Kompas, 5 September 2001) bahwa sistim pendidikan kita terburuk di Asia. Bahkan Azra pernah mengatakan bahwa pada tahun 2005 kemarin, kualitas guru di Indonesia tergolong unqualified, underqualified, dan mismath .

## B. Arah Kebijakan Dan Program Pendidikan
Pada  awal  abad-20  ini,  dunia  pendidikan  Indonesia  menghadapi  3  (tiga) tantangan  besar  yaitu:  (1)  sebagai  akibat  krisis  ekonomi,  dituntut  untuk  dapat mempertahankan  hasil-hasil  pembangunan  pendidikan  yang  telah  dicapai;  (2)  untuk antisipasi  era  global,  dituntut  untuk  mempersiapkan  SDM  yang  kompeten  agar mampu  bersaing;  (3)  sejalan  dengan  otonomi  daerah,  perlu  adanya  perubahan  dan penyesuaian  sistim  pendidikan  nasional.  Untuk  menjawab  tantagan  ini  memerlukan perhatian  dan  komitmen  bersama  yang  dimotori  pemerintah  melalui  kebijakan pembangunan pendidikan.
Arah  kebijakan  pembangunan  pendidikan  menurut  GBHN  1999-2004 (http://www.sekolah2000.or.id, 2006)  terdapat 8 (delapan) butir yang diperuntukkan untuk  semua  program  pendidikan,  mulai  program  pendidikan  dasar  dan  prasekolah sampai  program  pendidikan  tinggi.  Arah  kebijakan  pembangunan  pendidikan  yang berkaitan  dengan  kualifikasi  dan  kompetensi  profesi  guru  adalah  meningkatkan kemampuan  akademik  dan  profesional  serta  meningkatkan  jaminan  kesejahteraan sehingga  mampu  berfungsi  secara  optimal.  Untuk  melancarkan  arah  kebijakan tersebut  maka  dibuatlah  program  yang  menjadi  panduan  untuk  mencapai  tujuan. Program  pembangunan  nasional  pendidikan  tinggi  bertujuan  untuk  (1)  melakukan
penataan  sistim  pendidikan  tinggi;  (2)  meningkatkan  kualitas  dan  relevansi;  (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Kegiatan  pokok  di  bidang  peningkatan  kualitas  dan  relevansi  adalah  (1) menyesuaikan  program  studi  dengan  perkembangan  kebutuhan  pembangunan nasional;  (2)  meningkatkan  kualitas  tenaga  pengajar  dengan  jalan  meningkatkan proporsi  yang  berpendidikan  pascasarjana;  (3)  meningkatkan  kualitas  fasilitas laboratorium  beserta  unsur  pendukungnya;  (4)  menyempurkan  kurikulum  sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan persaingan global.
Munculnya  UU  nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru-Dosen  dan  Peraturan Mendiknas  nomor  11  tahun  2005  serta  SNP  (Standart  Nasional  Pendidikan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan memprofesikan  guru-dosen.  Dengan  asumsi  bahwa  guru-dosen  sebagai  profesi  yang profesional  dengan  segala  kompetensi  yang  harus  dimiliki,  akan  berdampak  pada peningkatan  kualitas  pembelajaran,  output,  maupun  outcome.  Hal  ini  akan  menjadi kenyataan  apabila  kita  kaji  dan  menjalankan  amanah  dalam  perundang-undangan tersebut  yang  mengatakan  bahwa  ”Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, sosial)  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memilik kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional  (Paulina,  2006). Perundangan  ini  memiliki  konsekuensi  logis  terhadap  lembaga-lembaga  pendidikan di  Indonesia  termasuk  di  perguruan  tinggi  (PT).  PT  negeri  atau  swasta  harus merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi profesi dosen untuk meningkatkan dan menjaga mutu akademiknya.

## C. Kualifikasi Tenaga Pendidikan
Setiap  profesi  memerlukan  kualifikasi  tersendiri,  karena  kualifikasi merupakan  kemahiran  yang  diperlukan  seseorang  untuk  melaksanakan  tugas profesinya.  Dengan  kemahiran  ini  juga,  kita  dapat  menilai  kinerja  seseorang  dalam
melaksanakan  profesinya.  Bukan  barang  baru  lagi  bahwa  kinerja  guru  kita  masih rendah,  paling  tidak  Supratman  (2004)  menemukan  4  (empat)  indikator  sebagai kelemahan  kinerja  tenaga  pendidikan  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  yaitu  (1) pengetahunan  tentang  strategi  pembelajaran;  (2)  pengelolaan  kelas  khususnya interaksi  pembelajaran;  (3)  motivasi  prestasi;  dan  (4)  komitmen  profesi  dan  etos kerja.
Dicanangkannya  SNP  dan  UU  Guru-Dosen  memiliki  implikasi  yang  serius bagi  LPTK,  karena  persyaratan  pendidik  disebutkan  harus  memiliki  kualifikasi akademik  D-IV  atau  S-1  untuk  guru  dan  pascasarjana  untuk  dosen  (Paulina,  2006). Padahal  kondisi  riil  guru di  Indonesia menurut  gambaran  Balitbang Depdiknas pada tahun  2005  (Syaifuddin,  2006)  sebagai  berikut:  (1)  Dari  1.256.246  guru  SD,  paling banyak  9,03%  berijazah  S-1  atau  D-IV,  guru  berpendidikan  D-1/SPG/SLTA sebanyak  44,28%,  dan  berpendidikan  D-2  sebanyak  43,69%;  (2)  Dari  490.307  guru SMP,  hanya  54,87%  berijasah  S-1  atau  D-IV  dan  21,32%  berijazah  D-2;  (3)  dari 406.065  guru  SMA,  hanya  51,59%  berijasah  S-1  atau  D-IV  dan  24,67%  guru berijazah  D-2.  Gambaran  ini  hanya  dilihat  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan bukan kesesuian latar belakang dengan profesinya.
Kualifikasi  akademik  dan  ketidaksesuaian  latar  belakang  pendidikan  guru akan  mempengaruhi  proses  pembelajaran.  Pola  proses  pembelajaran  dengan  guru aktif  dan  siswa  pasif efektifitasnya  rendah, dan  tidak dapat  menumbuhkembangkan proses  partisipasi  aktif  dalam  pembelajaran  (Dirjendikti,  2005).  Dalam  rangka meningkatkan  daya  saing  diperlukan  pembelajaran  yang  lebih  efektif,  dan  dipadu antara  dimensi  pengetahuan  dengan  dimensi  proses  kognitif  pembelajarannya  di dalam  domain  empat  pilar  pendidikan.  Strategi  pembelajaran  secara  terus  menerus harus  dikaji  sehingga  dalam  pembelajaran  tersebut  membuat  peserta  didik  aktiv berkreativitas,  menyenangkan  sehingga  tujuan  pembelajaran  dapat  dicapai  secara efektif.
Penataan  kualifikasi  tenaga  kependidikan  bener-benar  perlu  dilakukan (Supratman,  2004)  dengan  menata  pendidikan  nasional  yang  berarti  juga  inovasi pendidikan  dan  pembelajaran  serta  pembenahan  kinerja.  Faktor  kesejahteraan  dan penghargaan  menjadi  harapan.  Penghargaan  perlu  sesuai  dengan  prestasi,  oleh karenanya  upaya  ”sertifikasi”  menjadi  tolok  ukur  kualifikasi  dan  perolehan kesejahteraan. Menurut Ace Suryadi (Kapti Asiatun dkk, 2004) tenaga pendidik yang berkualitas  paling  tidak  memiliki  4  (empat)  kreteria  utama  yaitu:  (1)  kemampuan profesional  ( professional  capasity );  (2)  upaya  profesional  ( professional  effort );  (3) waktu  yang dicurahkan  untuk  kegiatan profesional  ( time devotion ); (4) imbalan atas hasil kerjanya ( professional rent ).

## D. Kompetensi Profesi Tenaga Pendidikan
Menurut  SK  Mendiknas  No.045/U/2002,  pasal  21  (Dirjendikti,  2005) kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang  sebagai  syarat  untuk  dianggap  mampu  oleh  masyarakat  dalam melaksanakan  tugas-tugas  di  bidang  pekerjaan  tertentu.  Oleh  karenanya  tepat  apa yang  dikatakan  oleh  Johar  (2002)  bahwa  guru  disyaratkan  disipliner.  Setiap  guru harus  memiliki  disiplin  ilmu  yang  jelas,  misalnya  ahli  bidang  studi,  ahli  pendidikan bidang  studi,  ahli  keguruan,  ahli  ilmu  pendidikan,  atau  ahli  psikologi.  Meskipun demikian  dimungkinkan  seseorang  memiliki  keahlian  ganda  ( double  appointment ), hal  ini  dapat  menjadi  bagian    karakteristik  lembaga  tersebut.  Menurut  Charles E.Johnson (Wina Sanjaya, 2005) bahwa ” Competency as rational performance which satisfactorily  meets  the  objective  for  a  disired  condition” .  Menurutnya,  kompetensi merupakan prilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi ditunjukkkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Purwadaminta (Uzer Usman, 2001) kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan  untuk  menentukan  atau  memutuskan  sesuatu  hal,  sedangkan pengertian dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan.
Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial  kemasyarakatan  (Wina  Sanjaya,  2005).  Pemerintah  juga  secara  tegas mengatakan hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. PP No.19 tahun 2005  (SNP)  mensyaratkan  bahwa  (Paulina,  2006)  standart  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  (pedagogik, kepribadian,  profesional,  sosial)  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan rohani, serta memilik kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi  pemahaman  terhadap  peserta  didik,  perancangan  dan  pelaksanaan pembelajaran,  evaluasi  pembelajaran,  dan  pengembngan  peserta  didik  untuk mengaktualisasikan  berbagai  potensi  yang  dimiliki.  Kompetensi  kepribadian  adalah memiliki  kepribadian  yang  mantab,  stabil,  dewasa,  arif,  dan  berwibawa,  menjadi teladan  bagi  peserta  didik,  dan  berahlak  mulia.  Kompetensi  profesional  adalah kemampuan  penguasaan  materi  pembelajaran  secara  luas  dan  mendalam  yang memungkinkan  membimbing  peserta  didik  memenuhi  standart  kompetensi. Sedangkan komptensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta  didik,  sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan,  orang  tua  peserta  didik,  dan masyarakat sekitar.

## E. Peran Pendidik Dalam Pembelajaran
Sampai  saat  ini  pendidik/guru/dosen  dalam  proses  pembelajaran  masih memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Bagaimanapun  kecanggihan  dan  hebatnya teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Guru sebagai salah satu sumber belajar masih sangat relevan.
Disamping  guru  sebagai  sumber  belajar,  ternyata  masih  banyak  peran  yang harus dilaksanakan dalam upaya membelajarkan peserta didik (Wina Sanjaya, 2005), peran-peran  tersebut  adalah  sebagai  (1)  fasilitator;  (2)  pengelola/manajer;  (3) demonstrator;  (4)  evaluator.  Sedangkan  menurut  Uzer  Usman  (2001)  peran  guru
dalam  menjalankan  tugasnya  dibedakan  menjadi  (1)  peranan  guru  dalam  PBM meliputi  sebagai  demonstrator,  pengelola  kelas,  mediator  dan  fasilitator,  evaluator; (2) peranan guru dalam pengadministrasian; (3) peran guru secara pribadi; (4) peran guru secara psikologis.

## Daftar Pustaka
----------,  2006, Undang-Undang  Republik  Indonesi  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen , Citra Umbara, Bandung.
-----------,  2006, Program  Pembangunan  Nasional  Tahun  2000-2004  Pembangunan Pendidikan, http://www.sekolah2000.or.id. Dirjendikti,  2005, Tanya  Jawab  Seputar  Unit  Pengembangan  Materi  dan  Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi . Djohar, 2002, Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan , LESFI, Jogjakarta.
Dirjendikti,  2005, Tanya  Jawab  Seputar  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di Perguruan Tinggi . Kapti  Asiatun  dan  Kokom  Komariah,  2004, Sertifikasi  untuk  Pemngembangan Profesionalisme  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan ,  Makalah  tidak diterbitkan.
Panen  Paulina,  2006, Kajian  Substansi  SNP  dan  UU  Guru-Dosen ,  Makalah disampaikan pad Rountable Discussion FKIP UMM Pebruari 2006.
Supratman,  2004, Menata  Puing-Puing  Kualifikasi  Tenaga  Kependidikan, Makalah tidak diterbitkan.
Syaifuddin  M.,  2006, Analisis  Kebijakan  dan  Mekanisme  Sertifikasi  Kompetensi Guru ,  Makalah  disampaikan  pad  Rountable  Discussion  FKIP  UMM Pebruari 2006.
Uzer Usman M., 2001, Menjadi Guru Profesional , Remaja Rosdakarya, Bandung. Wina  Sanjaya,  2005, Pembelajaran  dalam  Implikasi  Kurikulum  Berbasis Kompetensi , Prenada Media, Jakarta.