Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 1, No. 5 Desember 2020
PEMENUHAN  HAK  PELAYANAN  KESEHATAN  DAN  MAKANAN  YANG LAYAK  BAGI  WARGA  BINAAN  DAN  TAHANAN  MENURUT  UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
Roby Christian Hutasoit Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : robyhutasoit98@gmail.com

## Abstract
The study "Evaluating Health Services for Prisoners, Detainees, and Correctional Students"  aims  to  obtain  an  overview  of the  Implementation  of  Health  Services  in State Detention Centers, Corrections Institutions, and Special Guidance Institutions for  Children  and  to  find  out  coordination  with  related  agencies  in  the implementation  of  health  services  in  Detention  Centers  State,  Correctional Institution, and Special Child Development Institution. This study was carried out in  2018  with  locus  in  DKI  Jakarta,  North  Sumatra,  West  Java,  South  Kalimantan and  North  Sulawesi  Provinces.  The  method  used  in  this  study  is  a  mixed  method. Data collection techniques were carried out using survey questionnaires, literature studies  and  in-depth  interviews.  The  results  of  the  study  showed  that  the implementation of health services both promotive health services; preventive health services; and curative health services; as well as rehabilitative health services that have  been  done  well  as  evidenced  by  the  satisfaction  of  the  recipient's  health service prisoners, inmates and correctional students.

## Keywords: Health Services, Correctional Assistance Citizens, Correctional Technical Implementation Unit

## Abstrak
Pengkajian  ”Evaluasi  Layanan  Kesehatan  bagi  Narapidana,  Tahanan,  dan  Anak Didik  Pemasyarakatan”  tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai Pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan,  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  serta  untuk  mengetahui koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  pelaksanaan  layanan  kesehatan  pada Rumah  Tahanan  Negara,  Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak.  Kajian  ini  dilaksanakan  pada  tahun  2018  dengan  lokus  di  Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode  mixed  method.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei, studi pustaka dan  wawancara  mendalam  (in-depth  interview).  Hasil  pengkajian  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  baik  pelayanan  kesehatan  promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan  rehabilitatif  sudah  dilakukan  dengan  baik  terbukti  dengan  kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.
Kata  kunci : Pelayanan  Kesehatan,  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NKRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah  Negara  Hukum.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu  prinsip terpenting  Negara  Hukum  adalah  adanya  jaminan  kesederajatan  bagi  setiap  orang  di hadapan  hukum  ( Equality  Before  The  Law ).  Oleh  karena  itu  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Prabowo, 2018).
Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak  pidana  bukanlah  semata-mata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap  perbuatan yang  dilakukannya  (Susanti,  2019).  Pidana  penjara  merupakan  salah  satu  jenis  sanksi pidana  yang  paling  sering  digunakan  dalam  menanggulangi  masalah  kejahatan (Wibawa, 2018).
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat menghukum  penjahat  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  (Laksana,  2016).  Hal  ini memberikan  wacana  kepada  para  hakim  dalam  merumuskan  vonis  penjatuhan  sanksi kepada  para  pelaku  kejahatan  agar  mampu  menangkap  aspirasi  keadilan  masyarakat (Sinaga,  Lubis,  &  Munthe,  2019).  Kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan  secara umum  masih  menganut  pemahaman  untuk  memperbaiki  terpidana  di  lembaga pemasyarakatan,  sehingga  memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial masyarakat.
Merujuk  terhadap  konsepsi  pemidanaan  itu  cenderung  dimulai  dari  konsepsi yang  bersifat  menghukum  yang  berorientasi  kebelakang  (Roestamy,  2020).  Sistem pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan  penjeraan  yang disertai  dengan  lembaga  "rumah  penjara"  secara  berangsur-angsur  dipandang  sebagai suatu  sistem  dan  sarana  yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial,  agar  Narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk melakukan  tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Situmorang, HAM, & Kav, 2019).
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  satu  rangkaian  kesatuan  penegakan  hukum pidana,  oleh  karena  itu  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengembangan konsepsi  umum  mengenai  pemidanaan.  Sistem  Pemasyarakatan  disamping  bertujuan untuk  mengembalikan  warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik,  juga bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  (Saraswaty  &  Dewi, 2020).
Meskipun demikian penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan Hak- hak  narapidana  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  hilang  kemerdekaannya  karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.
Sering  ditemui  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  bahwa  hak-hak  narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara (Larashati, 2017). Hal ini  di  sebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  kurang  dipahaminya  peraturan
mengenai  hak-hak  narapidana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  oleh  petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak  narapidana  harus  dilindungi  oleh  hukum  dan  penegak  hukum  khususnya  para staf  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  sehingga  merupakan  sesuatu  yang  perlu  bagi  negara hukum  untuk  menghargai  hak-hak  asasi  narapidana  sebagai  warga  masyarakat  yang harus  diayomi  walaupun  telah  melanggar  hukum.Disamping  itu  narapidana  perlu diayomi  dari  perlakuan  tidak  adil,  misalnya  penyiksaan,  tidak  mendapatkan  fasilitas yang  wajar  dan  tidak  adanya  kesempatan  untuk  mendapatkan  remisi.  Pidana  penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang (Wardana, 2019).
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Permasyarakatan  menyebutkan  bahwa  salah  satu  hak-hak  dari  narapidana  adalah mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak.pelayanan  kesehatan  dan Makanan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  atau  makanan  sehat  adalah  makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung  kuman  penyakit  atau  zat  yang  dapat  membahayakan  kesehatan.Makanan yang  bergizi  adalah  makanan  yang  cukup  mengandung  karbohidrat,  lemak,  protein, mineral,  vitamin,  dalam  jumlah  yang  seimbang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Makanan yang berkecukupan adalah makanan  yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan  kondisi  tertentu.  Selain  memenuhi  persyaratan  pokok  tersebut,  perlu  diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan.
Sedangkan untuk Pemenuhan pelayanan  kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakukan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan  kesehatan  secara  manusiawi  yang  diarahkan  pada  tingkatan  harkat  dan martabat,  sehingga  diharapkan  dapat  mengembangkan  suatu  masyarakat  yang berkepribadian, yang saling menghormati dan menjunjung tinggi (Fachrezi & Wibowo, 2020).
Di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  semuanya  narapidana  dalam  kondisi sehat,  bagi  narapidana  yang  sakit  harus  mendapatkan  pelayanaan  kesehatan  yang optimal maka dari itu menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan  adalah  tercapainya  kesadaran,  kemampuan  dan  kemauan  hidup  sehat  setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang  ras,  agama,  politik  yang  dianut,  dan  ekonomi,  diberikan  hak  pelayanaan kesehatan  demikian  pula  bagi  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa  pidananya  di Lapas.
Pelayanan  kesehatan  yang  di  berikan  di  lembaga  pemasyarakatan  merupakan salah  satu  pemberian  Hak  Asasi  Manusia  dari  negara  kepada  warganya.  Pelayanan kesehatan  merupakan  upaya  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitative  dibidang kesehatan  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  untuk  terwujudnya  Pelayanan kesehatan  yang  baik  bagi  narapidana  tidak  terlepas  dari  tersediannya  sarana  dan prasarana kesehatan.
Berdasarkan  dari  rumusan  masalah  diatas  tujuan  penelitian  dibuat  untuk Mengetahui  bagaimana  tinjaun  umum  tentang  jaminan  hak  warga  negara  dilihat  dari konvenan  hak  sipil  dan  hak  politik.  Mengetahui  apa  saja  hak  narapidana  menurut undang-undang  no.12  tahun  1995. Mengetahui  bagaimana  standar  minimum  rules sebagai  konvensi  jaminan  hak  narapidana  di  dunia.  Mengetahui  pemenuhan  hak  sipil dan hak politik bagi narapidana di seluruh dunia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  hukum.  Hal  ini  berdasarkan  pendapat  Peter Mahmud  Marzuki  bahwa  tidak  perlu  istilah  penelitian  hukum  normatif,  karena  legal research  atau  bahasa  Belanda  rechtsonderzoek  selalu  normatif.  Sama  halnya  dengan istilah  yuridis  normatif  yang  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  penelitian  hukum  (Peter, 2014: 55-56).  Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang  bersifat  preskriptif,  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  argumentasi  atas hasil penelitian  yang  telah  dilakukan.  Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  dalam  penulisan hukum  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam  pembuatan  perundangundangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Adapun  yang menjadi  bahan  hokum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah:  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Universal  Declaration  of  Human  Rights ( DUHAM ), Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Dicrimination  Againts Women.
( CEDAW ),  Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar  ilmu  hukum  dan  pandangan-pandangan  klasik  para  sarjana  yang  mempunyai kualifikasi  tinggi.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan meliputi:  buku-buku  ilmiah  dibidang  hukum,  makalah-makalah,  jurnal  ilmiah,  artikel ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Warga Binaan Pemasyarakatan
Upaya  peningkatan  status  kesehatan  dan  gizi  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  mandiri  untuk  hidup  sehat diarahkan  untuk  mencapai  suatu  kondisi  dimana  masyarakat  Indonesia  termasuk  yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan  yang  dihadapi,  sehingga  dapat  bebas  dari  gangguan  kesehatan,  baik  yang disebabkan  karena  penyakit  termasuk  gangguan  kesehatan  akibat  bencana  maupun lingkungan  dan  perilaku  yang  tidak  mendukung  untuk  hidup  sehat.  Dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan  makan  dan  minum.  Penyediaan  ini  harus  memperhatikan  kandungan makanan,  kebersihan,  dan  kesehatannya.  Setiap  narapidana  dan  tahanan  harus disediakan  makanan  yang  memiliki  kandungan  nutrisi  yang  sesuai  dengan  kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan  yang  biasa.  Selain  itu  air  minum  harus  tersedia  kapan  pun  narapidana membutuhkan.  Status  gizi  warga  binaan  pemasyarakatan  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  status  gizi  warga  binaan  pemasyarakatan  tersebut  sangat  terkait dengan  tingkat  ketersediaan  pangan.  Perlindungan  terhadap  setiap  warga  negara
termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan  jumlah  zat  gizi  yang  dikonsumsi  sangat  berperan  dalam  meningkatkan  status  gizi masyarakat,  termasuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  lembaga  pemasyarakatan. Narapidana  perlu  dilindungi  dari  makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan dan minuman untuk warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan untuk itu perlu diadakan  pengawasan  yang  baik  untuk  penyediaan  makan  bagi  warga  binaan pemasyarakatan.  Makanan  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia  yang  dibutuhkan setiap  saat  dan  di  manapun  ia  berada  serta  memerlukan  pengelolaan  yang  baik  dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa andanya makanan dan minuman manusia tidak dapat  melangsungkan  hidupnya.  Bahan  makanan  yang  baik  terkadang  sulit  untuk  kita temui,  karena  jaringan  pelayanan  makanan  yang  begitu  panjang  dan  melalui  jaringan perdagangan  yang  begitu  luas.  Salah  satu  upaya  mendapatkan  makanan  yang  baik adalah  menghindari  penggunaan  bahan  makanan  yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak jelas  karena  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  kualitasnya.  Untuk  itu  bahan makanan  yang  masuk  di  lembaga  pemasyarakatan  harus  benar-benar  diperiksa  dengan baik  jangan  sampai  ada  bahan  makanan  yang  rusak  sebab  kandungan  gizinya  sudah berkurang serta tidak baik untuk kesehatan warga binaan. Di lembaga pemasyarakatan dilakukan  lelang  setiap  setahun  sekali  untuk  menentukan  pemborong  yang  akan mendistribusikan  makanan  setiap  harinya  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana/tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi  di  bidang  pembinaan,  pelayanan,  dan  keamanan  sebagaimana  tercantum dalam  pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Makanan  Bagi Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara  yang  selanjutnya  disebut  Rutan  mengatur  bahwa  penyelenggaraan  makanan  di LAPAS  dan  Rutan  dilaksanakan  mulai dari  proses  perencanaan  anggaran,  perencanaan menu,  perhitungan  kebutuhan  bahan  makanan,  pendistribusian  makanan,  pencatatan  dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Hak-hak  seorang  narapidana  sebagaimana  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  dalam  ayat  (1)  disebutkan bahwa Narapidana berhak:
A. Amelakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
B. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
C. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
D. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
E. menyampaikan keluhan;
F. mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang tidak dilarang;
G. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
H. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
I. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
J. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
K. mendapatkan pembebasan bersyarat;
L. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
M. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
Diantaranya terkait dengan kajian ini, adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sebagaimana di ayat (1) huruf d di atas. Sementara untuk  pelaksanaannya  diatur  dengan  peraturan  pemerintah,  sebagaimana  ayat  (2) menyebutkan  ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Bagian  Keempat Pelayanan  Kesehatan  dan  Makanan  Pasal  14  (1)  Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  layak.  (2)  Pada  setiap LAPAS  disediakan  poliklinik  beserta  fasilitasnya  dan  disediakan  sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pasal 15 (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Pasal 16 (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan  dicatat  dalam  kartu  kesehatan.  (2)  Dalam  hal  Narapidana  atau  Anak  Didik Pemasyarakatan  ada  keluhan  mengenai  kesehatannya,  maka  dokter  atau  tenaga kesehatan  lainnya  di  LAPAS  wajib  melakukan  pemeriksaan.  (3)  Apabila  dari  hasil pemeriksaan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditemukan adanya  penyakit  menular  atau  membahayakan,  maka  penderita  tersebut  dirawat  secara khusus. (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pasal 17 (1) Dalam hal penderita sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  memerlukan  perawatan  lebih  lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan  dilakukan  di  rumah  sakit  umum  Pemerintah  di  luar  LAPAS.  (2)  Pelayanan kesehatan  bagi  penderita  di  rumah  sakit  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS. (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2)  yang  dibawa  dan  dirawat  di  rumah  sakit  wajib  dikawal  oleh  Petugas  LAPAS dan  bila  diperlukan  dapat  meminta  bantuan  petugas  kepolisian.  (4)  Biaya  perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. (5) Dalam hal ada Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit,  maka  Kepala  LAPAS  harus segera  memberitahukan  kepada  keluarganya.  Pasal  18  (1)  Apabila  Narapidana  atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya. (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik  Pemasyarakatan  diduga  meninggal  secara  tidak  wajar,  maka  Kepala  LAPAS segera  melapor  kepada  Kepolisian.  (3)  Jenazah  Narapidana  atau  Anak  Didik Pemasyarakatan  yang  tidak  diambil  keluarganya  dalam  jangka  waktu  2  x  24  (dua  kali dua  puluh  empat)  jam  sejak  meninggal  dunia  dan  telah  diberitahukan  secara  layak kepada  keluarga  atau ahli  warisnya,  penguburannya  dilaksanakan  oleh  LAPAS,  sesuai dengan  tata  cara  agama  atau  kepercayaannya.  (4)  Barang  atau  uang  milik  Narapidana atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  meninggal  dunia,  harus  diserahkan  kepada keluarga  atau  ahli  warisnya.  (5)  Penyerahan  barang  atau  uang  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (4)  dilakukan  dengan  Berita  Acara.  (6)  Apabila  barang  atau  uang  milik Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  meninggal  dunia  tersebut  tidak diambil  oleh  keluarga  atau  ahli  warisnya  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah diberitahukan,  maka  barang  atau  uang  tersebut  menjadi  milik  negara.  (7)  Dalam  hal barang  milik  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  meninggal  dunia
mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan  dibuatkan  Berita  Acara.  Pasal  19  (1)  Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  berhak  mendapatkan  makanan  dan  minuman  sesuai  dengan  jumlah kalori  yang  memenuhi  syarat  kesehatan.  (2)  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  yang  berkewarganegaraan  asing  bukan  penduduk  Indonesia,  atas petunjuk  dokter  dapat  diberikan  makanan  jenis  lain  sesuai  dengan  kebiasaan  di negaranya.  (3)  Harga  makanan  jenis  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Pasal 20 (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau  menyusui,  berhak  mendapatkan  makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. (3) Anak dari Narapidana wanita yang  dibawa  ke  dalam  LAPAS  ataupun  yang  lahir  di  LAPAS  dapat  diberi  makanan tambahan  atas  petunjuk  dokter,  paling  lama  sampai  anak  berumur  2  (dua)  tahun.  (4) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  telah  mencapai  umur  2  (dua) tahun,  harus  diserahkan  kepada  bapaknya  atau  sanak  keluarga,  atau  pihak  lain  atas persetujuan  ibunya  dan  dibuat  dalam  satu  Berita  Acara.  (5)  Untuk  kepentingan kesehatan  anak,  Kepala  LAPAS  dapat  menentukan  makanan  tambahan  selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.
Sementara bagi tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58  Tahun  1999  tentang  Syarat-Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Serta dalam ayat (2) Pada setiap  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau  LAPAS/Cabang  LAPAS  disediakan  poliklinik beserta  fasilitasnya  dan  ditempatkan  sekurang-  kurangnya  seorang  dokter  dan  tenaga kesehatan  lainnya.  Sementara  ayat  (3)  Dalam  hal  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau LAPAS/Cabang  LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.
Selanjutnya  Pasal  22  ayat  (1)  Pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh  dokter RUTAN/Cabang  RUTAN  atau  LAPAS/cabang  LAPAS.  (2)  Dalam  hal  dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Kemudian  Pasal  23  ayat  (1)  Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  paling  sedikit  1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Ayat (2) menyatakan Dalam  hal  ada  keluhan  mengenai  kesehatan,  maka  dokter  atau  tenaga  kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap  tahanan.  Ayat  (3)  Dalam  hal  hasil  pemeriksaan  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditemukan  adanya  penyakit  menular  atau  yang membahayakan,  maka  tahanan  tersebut  wajib  dirawat  secara  khusus.  Ayat  (4) Perawatan  secara  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  24  ayat  (1)  Dalam  hal  tahanan  yang  sakit  memerlukan  perawatan  lebih lanjut,  maka  dokter  atau  tenaga  kesehatan  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau LAPAS/Cabang  LAPAS  memberikan  rekomendasi  kepada  Kepala  RUTAN/Cabang RUTAN  atau  LAPAS/Cabang  LAPAS  agar  pelayanan  kesehatan  dilakukan  di  rumah sakit  di  luar  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau  LAPAS/Cabang  LAPAS.  (2)  Pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  mendapat  izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
LAPAS.  (3)  Dalam  hal  keadaan  darurat,  Kepala  RUTAN/Cabang  RUTAN  atau LAPAS/Cabang  LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi  yang  menahan  terlebih  dahulu.  (4)  Dalam  jangka  waktu  1  x  24  (satu  kali  dua puluh  empat)  jam,  petugas  pemasyarakatan  memberitahukan  pengiriman  tahanan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  kepada  instansi  yang  menahan.  (5)  Tahanan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  yang  dibawa  dan  dirawat  di  rumah  sakit  harus dikawal  oleh  petugas  kepolisian.  (6)  Biaya  perawatan  kesehatan  di  rumah  sakit dibebankan kepada Negara.
Pasal  25  (1)  Dalam  hal  ada  tahanan  yang  meninggal  dunia  karena  sakit,  maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan  surat  keterangan  kematian  dari  dokter  serta  dibuatkan  berita  acara.  (2) Apabila  penyebab  meninggalnya  tidak  wajar,  maka  Kepala  RUTAN/Cabang  RUTAN atau  LAPAS/Cabang  LAPAS  segera  melapor  kepada  kepolisian  setempat  guna penyelidikan  dan  penyelesaian  visum  et  repertum  dari  dokter  yang  berwenang  dan memberitahukan  kepada  pejabat  instansi  yang  menahan  serta  keluarga  dari  tahanan yang meninggal.
Tata  cara  perawatan  dan  pembinaan  tahanan  dan  narapi  da-na  dapat  bekerja sama  dengan  instansi  terkait  lainnya  sebagai-mana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun  1999  tentang  Kerja  Sama  Penyelenggaraan  Pembinaan  Dan  Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  sebagaimana  Pasal  1  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini yang dimaksud dengan: ayat (1). Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri  dengan  instansi  terkait,  badan-badan  kemasyarakatan  atau  perorangan  dalam rangka  pembinaan  dan  atau  pembimbingan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya ayat  (2)  Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Kerjasama  dimaksud  selain  terhadap  pelayanan  kesehatan  juga  terkait rehabilitasi ketergantungan narkotika sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  Bagi  Tahanan  Dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, Pasal  2  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan ditujukan untuk:
a. Pecandu Narkotika;
b. Penyalahguna Narkotika; dan
c. Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Sedangkan  tujuannya  sebagaimana  Pasal  3  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan  dan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk:
a. memberikan  pelayanan  dan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak    Tahanan  dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
b. memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  meliputi  aspek  biologis,  psikologis  dan  sosial  dari ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
c. meningkatkan  produktifitas  serta  kualitas  hidup  Tahanan  dan  Warga  Binaan Pemasyarakatan; dan
d. mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.
Sementara  Pasal  12,  Dalam  rangka  penyelenggaraan  layanan  Rehabilitasi  Narkotika,
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengadakan kerjasama dengan:
a. instansi/ lembaga pemerintah;
b. lembaga internasional; dan/atau
c. pihak swasta.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  tata  cara  pelayanan  kesehatan di  atas,  maka  perlu  ada  standar  pelayanan  sebagaimana  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan.  Pasal  1  ayat  (1)  Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik  untuk  setiap  jenis  pelayanan.  (2)  Standar  Pelayanan  Publik  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.
Demikian  berdasarkan  Permenpan  RB  di  atas,  maka  pada  tahun  2014  aturan mengenai  standar  pelayanan  kesehatan  pemasyarakatan  melalui  Keputusan  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  PAS- 14.OT.02.02 Tahun 2014 direvisi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-32.PK.07.01 Tahun 2016 tentang Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan.
Filosofi  dari  keputusan  di  atas,  sebagaimana  bagian  menimbang  bahwa  a. akuntabilitas kinerja organisasi diperlukan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel dan dapat diukur atas keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan;  b.  bahwa  untuk menyeragamkan  mekanisme  pelaksanaan  Pelayanan  Dasar  Perawatan  Kesehatan  di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS.
Dalam pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan kesehatan, yakni:
1. Pelayanan  Kesehatan  Promotif  adalah  suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih  mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
3. Pelayanan  Kesehatan  Kuratif  adalah  suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan  akibat  penyakit,  pengendalian  penyakit,  atau  pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin; dan
4. Pelayanan  Kesehatan  Rehabilitatif  adalah  suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan  untuk  mengembalikan  bekas  penderita  ke  dalam  masyarakat  sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  PAS-32.PK.07.01  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Dasar  Perawatan Kesehatan,  tidak  lepas  dari  upaya  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  tahanan, narapidana,  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  terbaik  dan  ideal  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun aspek teoritis pelayanan kesehatan. Merujuk pada skema sub sistem dalam pelayanan kesehatan oleh pakar kesehatan masyarakat.

## B. Kendala  Yang  Di  Hadapi  Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana
Di dalam melaksanakan suatu tugas atau aktifitas petugas seringkali menghadapi berbagai  hambatan  administrasi  maupun  berbagai  hambatan  dalam  pelaskanaannya dilapangan  atau  teknisnya.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  1  Makassar  proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan banyak menghadapi kendala.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemenuhan  hak    mendapatkan makanan  yang  layak  bagi  warga  binaan pemasyarakatan  adalah  anggaran  yang  rendah serta  kurangnya  jumlah  pegawai  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  1  Makassar. Anggaran  yang  rendah  ini  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  sarana  dan  prasarana yang  memadai  di  dapur  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  1  Makassar.  Ada  beberapa peralatan  dapur  yang  menurut  pegawai  lembaga  pemasyaraktan  itu  sendiri  bahwa peralatan tersebut sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah diganti.
Hal  tersebut  berdampak  pada  penyediaan  makanan  bagi  warga  binaan pemasyaraktan  secara  kualitasnya  kurang  baik  karena  peralatan  dapur  yang  digunakan sudah  usang  dan  seharusnya  sudah  diganti  dengan  peralatan  yang  lebih  baik.  Hal  ini tentu  saja  berdampak  pula  pada  tidak  terpenuhinya  kecukupan  gizi  warga  binaan pemasyarakatan  selama  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  untuk  sementara  waktu di Lembaga Pemasyarakatan.
Jumlah  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  1  Makassar  yang  kurang khususnya di bagian juru masak dan ahli gizi seharusnya diadakan perekrutan pegawai. Sehingga makanan yang disajikan secara kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan warga  binaan  pemasyarakatan  sendiri  yang  memasak.  Karena  banyak  warga  binaan pemasyarakatan  yang  lain  mengeluhkan  bahwa  makanan  yang  dimasak  oleh  rekannya sendiri sesama warga binaan pemasyarakatan kurang enak, kebersihan makanannya pun kurang  terjamin  serta  nilai  gizi  dari  makanan  yang  disajikan  sangat  mereka  ragukan. Kemudian  tidak  tersediannya  ahli  gizi  yang  dapat  menilai  langsung  makanan  yang disajikan sudah bergizi atau belum karna tentu saja setiap makanan harus ditakar jumlah gizinya  sebelum  disajikan  ke  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Surat  Edaran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Makanan  Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan 2250 kalori.
Over  kapasitas  menjadi  sebuah  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  lembaga pemasyarakatan  dibeberapa  Negara  di  dunia.  Kondisi  over  kapasitas  juga  dialami  di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingkat kepadatan hunian LAPAS/Rutan sangat berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tugas  dalam  hal  ini  pelayanan  kesehatan  maupun makanan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan.  Selain  berpengaruh  dalam  pelaksanaan tugas  kondisi  lapas  yang  over  kapasitas  juga  berpengaruh  terhadap  pengawasan  dan keamanan.  Hal  ini  terjadi  karena  bertambahnya  jumlah  penghuni  LAPAS/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan.
Keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  melebihi  kapasitas  menyebabkan pemenuhan  hak-hak  bagi  narapidana  tidak  optimal.  Upaya  yang  dapat  ditempuh  untuk mengatasi  atau  mengurangi  masalh  over  kapasitas  ini  yaitu  dengan  memberikan hukuman  pengganti  dan  pidana  bersyarat.  Hukuman  pengganti  dan  pidana  bersyarat dimaksudkan  untuk  mengurangi  tingginya  angka  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana.

## C. Koordinasi Instansi Terkait Pelayanan Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan
Koordinasi  dengan  instansi  terkait  pelayanan  kesehatan  di  daerah  telah dilakukan  terbukti  dengan  adanya  tenaga  kesehatan  atau  dokter  Pusat  Kesehatan Masyarakat  dari  Dinas  Kesehatan  setempat,  mengunjungi  klinik  pemasyarakatan  tiap seminggu sekali dan bantuan obat-obatan.
Berdasarkan  sumber  informasi  dinas  kesehatan  bidang  pelayanan  kesehatan masyarakat, mengatakan bantuan obat-obatan dapat diberikan dengan cara mengajukan usulan  dan  inventaris  daftar  obat  yang  dibutuhkan,  selain  itu  agar  lebih  kuat  dasar hukum  koordinasi  di  atas,  perlu  dilakukan  suatu  Memorandum  of  Understanding (MoU). MoU ini merupakan perjanjian pendahuluan/kesepahaman sehingga masih perlu dilanjutkan  dengan  perjanjian  yang  memuat  hal-hal  pokok  dari  MoU  agar  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  sebagaimana  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata disebutkan  bahwa  ”Setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  para  pembuatnya”.  Perjanjian  dimaksud  dapat  berupa  Surat  Keputusan Bersama,  mengingat  pelayanan  kesehatan  merupakan  keputusan  (beschikking)  pejabat tata  usaha  negara,  dimana  kebijakan  ada  pada  Kementerian  Kesehatan  dan pelaksanaannya  ada  pada  Dinas  kesehatan  di  daerah  yang  bertanggungjawab  kepada Kementerian Dalam Negeri, sementara Bantuan Jaminan Kesehatan yang berada dalam kewenangan Kementerian Sosial.

## Kesimpulan
Berdasarkan  gambaran  umum  data  hasil  kajian  dan  analisisnya,  maka  diambil kesimpulan.  Bahwa  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  baik  pelayanan  kesehatan promotif;  pelayanan  kesehatan  preventif;  dan  pelayanan  kesehatan  kuratif;  maupun pelayanan  kesehatan  rehabilitatif  sudah  dilakukan  dengan  baik  terbukti  dengan kepuasan  penerima  pelayanan  kesehatan  tahanan,  narapidana,  dan  anak  didik pemasyarakatan  dalam  memberikan  respon  sebagaimana  dalam  tabel  data  dan penjelasan yang telah dikemukan dalam bab sebelumnya.
Sarana  dan  prasarana  pada  Unit  Teknis  Pemasyarakatan  sangat  minim  begitu juga  dengan  obat-obatan  belum  sesuai  dengan  standar  pelayanan  kesehatan. Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  sejumlah  tahanan  dan  narapidana  memiliki  riwayat penyakit  yang  berisiko  tinggi,  maka  penyediaan  makanan  perlu  disesuaikan  dengan jenis penyakit yang diderita oleh para tahanan dan narapidana.
Tahanan,  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  banyak  yang  belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan ketika tahanan, narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan  sakit  dan  dirujuk  ke  rumah  sakit  untuk  mendapatkan pengobatan yang lebih intensif.
Klinik Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah  belum  memiliki  sumber  daya  manusia  kesehatan  seperti  dokter,  dokter  gigi, apoteker dan izin praktek dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin pendirian dan operasional
Pola koordinasi yang dilakukan selama ini adalah hasil kreativitas dari pimpinan di  daerah  dengan  instansi  terkait  dibidang  pelayanan  kesehatan  terutama  untuk mendapatkan obat.

## Bibliografi
Fachrezi,  Faldi  Biaggy,  &  Wibowo,  Padmono.  (2020).  Upaya  Pemenuhan  Hak Pelayanan  Kesehatan  Kepada  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (2), 363–376.
Laksana,  Andri  Winjaya.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Penyalahguna  Narkotika  Dengan  Sistem  Rehabilitasi. Jurnal  Pembaharuan Hukum , 2 (1), 74–85.
Larashati,  Mitra  Utami.  (2017). Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang . Universitas Andalas.
Prabowo,  Fandy.  (2018).  Prinsip  Perlindungan  yang  Sama  dalam  Pemberian  Bantuan Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Berat. Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pembaharuan Hukum Islam , 21 (1), 125–144.
Roestamy,  Martin.  (2020).  ASAS  KEADILAN  DALAM  SUPLAI  MAKAN TAHANAN KEPOLISIAN

## DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DIHUBUNGKAN  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  36  TAHUN  2009. JURNAL ILMIAH LIVING LAW , 12 (1), 1–17.
Saraswaty,  Rina,  &  Dewi,  Salamiah  Sari.  (2020).  PEMBERDAYAAN  NAPI PEREMPUAN DI LP TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA, MEDAN, SUMATERA UTARA. Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (3), 140–148.
Sinaga,  Agus  Pranata,  Lubis,  Anggreini  Atmei,  &  Munthe,  Riswan.  (2019).  Tinjauan Yuridis  Permufakatan  Jahat  Penyalahgunaan  Narkotika  Berdasarkan  Undang- Undang  No:  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , 1 (1), 10–18.
Situmorang,  Victorio  H.,  HAM,  R.,  &  Kav,  JHRS.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  Bagian  dari  Penegakan  Hukum. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 13 (1), 85–98.
Susanti,  Dewi  Elvi.  (2019).  Pemidanaan terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Studi  Kasus  Perkara  Pidana  No.  07/pid-sus-anak/2017/pn.  pdg. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (2), 187–206.
Wardana,  Marta.  (2019). IMPLEMENTASI  CUTI  BERSYARAT  BAGI  NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG) .
Wibawa, Iskandar. (2018). Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Media  Hukum , 24 (2),  96– 104.