Volume 5 Issue 2, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Problematika  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Bidang  Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah

## Zulfikri Toguan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: zulfikripohan@law.uir.ac.id
Abstract: Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs  in  terms  of  socialization  and  assistance  for  trademark  registration.  Law  Number  20  of  2016 concerning  Marks  and  Geographical  Indications  provides  improvements  to  previous  laws,  especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.
Keywords: Problematics, Brand, Micro, Small and Medium Enterprises

## 1. Pendahuluan
Dewasa  ini  permasalahan  hak  kekayaan  intelektual  menjadi  sorotan  dan  bahan  kajian yang  mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak,  baik  nasional  maupun  internasional. Masalahnya adalah bahwa milik inteletual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja,  melainkan  erat  hubungannya  dengan  masalah  perdagangan,  ekonomi, pengembangan  teknologi  serta  menjadi  landasan  bagi  usaha  untuk  memajukan  sosio- kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya. 1
HKI  dan  produk  perdagangan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Untuk  sampai ketangan konsumen, produk perdagangan yang berkaitan dengan invensi dalam bidang teknologi memerlukan Hak atas Paten, sedangkan untuk membedakan kualitas produk perdagangan  dari  sisi  keterjaminan  original  dan  labeling  maka  diperlukannya  Hak  atas Merek, dan dalam halnya membentuk suatu kreasi berwujud yang berkaitan dengan seni pada  produk  perdagangan,  agar  kreasi  tersebut  memiliki  kekuatan  yang  tetap  maka
1 Harsono Adi Suamarto, Hak Milik Intelektual Khusunya Paten, dan Merek , Akademik Presindo, Jakarta, 1990, hlm. 6.
diperlukan  Hak  atas  Desain.  Dari  penjabaran  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  produk perdagangan  memiliki  hubungan  keterkaitan  dengan  HKI  dari  awal  proses  produksi hingga sampai ke tangan konsumen.
Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu  dan mempunyai peranan yang penting dalam membedakan  asal  usul  barang  dan  jasa.  Sebuah  merek  dapat  menjadi  kekayaan  yang sangat  berharga  secara  komersial  dan  seringkali  mereklah  yang  membuat  harga  suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. 2
Perkembangan  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  di  Indonesia  dalam  beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi  informasi  dan  sarana  transportasi  yang  menyebabkan  aktivitas  di  sektor perdagangan,  baik  barang  maupun  jasa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.
Merek  sebagai  salah  satu  karya  intelektual  manusia  yang  akrab  hubungannya  dengan kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  memegang  peranan  yang  sangat  penting. 3 Dengan merek,  produk  barang  atau  jasa  sejenis  dapat  dibedakan  asal  muasalnya,  kualitasnya serta  jaminan  bahwa  produk  itu  orisinal.  Kadangkala  yang  membuat  suatu  produk  itu menjadi mahal bukan karena produknya itu sendiri, tetapi karena mereknya. 4
Khususnya mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, bagian “Menimbang” butir a, yang berbunyi :“Bahwa didalam era persagangan global, sejalan dengan konvensi – konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.”
Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa UMKM yang berkembang saat ini  terbagi  menjadi  beberapa  kategori  yaitu  pertanian,  peternakan,  perikanan, kehutanan,  listrik,  gas,  air  bersih,  perdagangan,  hotel,  restoran,  jasa-jasa  swasta,  dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  diberlakukan  upaya-upaya,  antara  lain meningkatkan, memperluas, menetapkan, dan mengamankan segala bentuk produk baik
2 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hlm. 86.
3 Ibid ., hlm. 87.
4 Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 307.
barang  maupun  jasa  termasuk  aspek  investasi  dan  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang berkaitan  dengan  perdagangan  serta  meningkatkan  kemampuan  daya  saing  terutama dalam perdagangan internasional.
Indonesia  merupakan  Negara  yang  sebagian  besar  dana  pemasukanya  berasal  dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ehingga UMKM menjadi salah satu faktor yang memiliki  peranan  besar  dalam  meningkatkan  devisa  negara.  Produk-produk  yang diproduksi  oleh  UMKM  di  Indonesia  banyak  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  dan  memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri.
Karena kurangnya kepekaan dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang dimiliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar. Mungkin bangsa  Indonesia  kurang  menyadari  bahwa  perlindungan  HKI  membawa  nilai  ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. 5
Seringakali  terjadi  sengketa  merek  muncul  lantaran  beberapa  hal,  antara  lain  karena pengusaha  tidak  segera  mendaftarkan  mereknya  sehingga  dimanfaatkan  pihak  lain, ataupun  sengketa  yang  disebabkan  adanya  pihak  yang  tidak  beritikad  tidak  baik  yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari, Sebenarnya  pengusaha-pengusaha  di  Indonesia  terutama  pengusaha  UMKM  sudah semakin sadar akan pentingnya mendaftrakan merek produknya. 6
UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  memegang  peran  penting  dalam  era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produkproduk  UMKM  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  diberikan  HKI  sehingga konsekuensinya, pemerintah / Negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang.
Manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh UMKM.  Penumbuhan  kesadaran  masyarakat  terhadap  HKI  dalam  UMKM  perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMKM yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
5 Syafrinaldi, Hukum Tentang  Perlindungan Hak Milik Intektual Dalam Menghadapi Era  Gllobalisasi , UIR Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 10.
6 Candra Purnama, Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual) , Staf Dinas Koperasi Dan UMKM, Jakarta, 2010, hlm.49.
Dalam  melindungi  mereknya  UMKM  mengalami  beberapa  kesulitan  yaitu  masih rendahnya kesadaran UMKM untuk mendaftrakan mereknya, karena tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran merek, pihak UMKM merasa dengan mendaftarkan mereknya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dimana ratarata UMKM ini merupakan usaha menengah  kebawah.  UMKM  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan usaha  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 7
Kedudukan  Indonesia  yang  demikian,  memerlukan  dorongan  serta  pengawasan  secara langsung  dari  pemerintah  agar  sektor  UMKM  dapat  meningkatan  kinerja  dan  kualitas yang berdampak langsung pada penerapan HKI.
Oleh  sebab  itu,  persaingan  antar  Negara  menjadi  semakin  ketat  sehingga  bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan sedemikian rupa dalam kegiatan perindustrian terkait kekuatan dan kesadaran masyarakat terhadap HKI
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;
1. Apa Problematika Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Terhadap Produk UMKM?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bidang Merek Terhadap Produk UMKM di Indonesia?

## 2. Metode
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metodologi  yang  dianggap  paling  sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut,
Dilihat  dari  jenisnya  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan  kepada  penelitian  hukum normatif atau  metode  penelitian  kepustakaan  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 8 Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter  Mahmud  Marzuki,  karena  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum  untuk  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  bersifat  analistis-eksploratif  yakni  melalui  bahan- bahan kepustakaan. 9
Dalam  penelitian  hukum normatif sumber  data  berasal  dari  data  sekunder.  Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari:
7 Syafrinaldi, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi , Jurnal Mahkamah, Volume. 2, Nomor 1, 2010, hlm. 7.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 13-14
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.
a. Undang-undang Dasar RI 1945
b. Undang-undang  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis
c. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah
Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berpa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya.
Bahan  hukum  tertier,  merupakan  bahwa  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan. 10 seperti,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kamus  hukum  dan  artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.
Pengumpulan  data  dalam  penelitianhukum  normatif  hanya  digunakan  teknik  studi dokumenter/studi  kepustakaan.  Dalam  keadaan  tertentu  dapat  digunakan  teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara  deskriftif  kualitatif,  teknik  analisis  ini  tidak  menggunakan  angka-angka  statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  umum  kedalam  pernyataan  yang bersifat khusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Problematika Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Terhadap Industri UMKM
Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek, karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat  menghasilkan  keuntungan  besar,  tentunya  bila  didayagunakan  dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan  merek  ini,  maka  terhadapnya  dilekatkan  perlindungan  hukum,  yakni  sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. 11
Perlindungan merek sangat penting sekali, Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan  asal  barang  dan  jasa,  sekaligus  menghubungkan  barang  dan  jasa  yang bersangkutan  dengan  produsennya.  Merek  selain  sebagai  harta  kekayaan  yang  dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha selaku pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi  masyarakat  selaku  konsumen  dari  terjadinya  penipuan  kualitas  barang tertentu. Konsumen akan meresa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. 12
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum …, Op.Cit ., hlm. 12
11 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 92
12 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Setara Press, Malang, 2017, hlm. 54.
Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.  Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat  berguna  bagi  produsen  dalam  persaingan  usaha  dan  sekaligus  memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.
Dirjen HKI mengemukakan bahwa pemakaian Merek  berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, kemudian  sebagai  alat  promosi  sehingga  mempromosikan  hasil  produksinya  cukup dengan  menyebut  Mereknya,  sebagai  jaminan  atas  mutu  barangnya,  dan  sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.
Beberapa  problematika  yang  terjadi  dalam  terhadap  perlindungan  hak  kekayaan intelektual bidang merek bagi pelaku UMKM meliputi sebagai berikut;
a. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang merek serta prosedur pendaftarannya
Para  pelaku  usaha  UMKM  banyak  yang  belum  mengetahui  tentang  pentingnya suatu  pendaftaran  merek  serta  prosedur  dalam  mendaftarkannya.  Shingga  hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek produk UMKM yang di hasilkan atau diproduksi atas usaha yang dimilikinya.
Pelaku UMKM lainnya menuturkan bahwa mereka masih bingung dengan proses atau prosedur pendaftaran hak merek produk mereka, mereka hanya tahu bahwa mengurus hal tersebut dilakukan di Jakarta. Sementara mengenai berkas-berkas serta tata caranya mereka masih awam. 13
Adapula  pemahaman  terkait  budaya  para  pelaku  UMKM,  bahwa  produk  atau nama  boleh  saja  sama  tetapi  rasa  memiliki  ciri  khas  sendiri-sendiri.  Sehingga mereka  menggagap  pendaftaran  merek  tidak  menjadi  hal  utama  selama  para konsumen  mampu  mengenali  produk  mereka  dengan  baik  dan  proses perdagangan pelaku UMKM tetap terjaga baik dan makin berkembang. Mereka beranggapan hal ini dirasa cukup tanpa harus mendaftarkan hak merek produk mereka.
b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah
Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu daerah bisa  mengatur  daerahnya  sendiri.  Sebagai  daerah  otonom,  Pemerintah  daerah belum  bisa  mengadakan  suatu  penyuluhan  sendiri  di  Kabupaten  dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di bidang HKI khusunya merek.
Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  mengenai  pentingnya  pendaftaran  merek oleh pelaku UMKM menyebabkan tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan  jelas  mengenai  pentingnya  hak  merek,  keadaan  ini  akan  memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan merek dalam memberikan perlindungan  bagi  produk  UMKM.  Jalur  pendistribusian  informasi  yang  tidak
13 Ibid ., hlm. 55.
sampai  tersebut  ke  sasaran,  sehingga  kesadaran  untuk  melakukan  pendaftaran merek juga tidak akan ada. 14
c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama
Jangka  waktu  pendaftaran  suatu  merek  memerlukan  waktu  sekitar  dua  tahun untuk  mendapatkan  sertifikat  merek.  Prosedur  yang  lama  ini  membuat  para UMKM tidak sabar serta tidak melakukan pendaftaran merek hasil UMKM yang dimilikinya.
d. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal
Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang memerlukan dana  yang  tidak  sedikit.  elaku  UMKM  khawatir  kalau  nanti  merek  mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP.
e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Daerah Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Dinperindagkop sangat  kurang.  Anggaran  yang  dipergunakan  untuk  suatu  penyuluhan  dan sosialisasi  dalam  bidang  HKI  khusunya  merek  belum  ada.  Kekurangan  dalam masalah  dana  ini  ditambah  lagi  masalah  yaitu  belum  adanya  tenaga  ahli  yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya merek UKM kurang mempunyai inisiatif  dan  kreatifitas  untuk  membuat  nama  merek  dan  mendaftarkannya Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan pemasarannya telah  menjangkau  banyak  daerah  tetapi  mereka  masih  malas  dan  tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya.
Pentingnya pendaftaran merek terhadap pelaku usaha di Indoneisa belum secara menyeluruh disadari oleh  kelas-kelas pelaku usaha. Di Indonesia terdapat kelas pelaku  usaha  seperti  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  mana secara  persentase  masih  sedikit  yang  telah  mendaftarkan  merek  ke  Dirjen  KI dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  Non-UMKM.  Sebagaimana  data  yang  telah diuraikan  sebelumnya  yakni  data  statistik  pendaftaran  Ditjen  KI  menunjukkan bahwa  selama  periode  2016-April  2018  pendaftaran  Merek  Non  UMKM mendominasi  sebesar  91,45%  sedangkan  untuk  merek  UMKM  hanya  sebesar 8.55%.
Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  atas  merek  menjadi  sangat  penting  agar tidak  digunakan  oleh  pihak  lain  secara  melawan  hukum  seperti  pemalsuan, peniruan  yang  dapat  menciptakan  persaingan  dagang  tidak  sehat  dan  pada akhirnya  akan  merugikan  pemilik  merek.  Untuk  memperoleh  perlindungan hukum  atas  merek  tersebut,  maka  dengan  demikian  maka  Merek  harus didaftarkan terlebih dahulu. Dirjen KI mengemukakan bahwa pendaftaran merek berfungsi  sebagai  alat  bukti  bagi  pemilik  yang  berhak  atas  Merek  yang didaftarkan,  sebagai  dasar  penolakan  terhadap  Merek  yang  sama  keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk
14 F. Yudhi Priyo Amboro, Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam, Journal of Judicial Review, Volume XXI, Nomor 1, 2019, hlm. 22.
barang  atau  jasa  sejenisnya,  dan  juga  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  mencegah orang  lain  memakai  Merek  yang  sama  keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. 15
Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Bidang  Merek  Terhadap  Produk UMKM di Indonesia
Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak banyak membahas terkait dengan Merek UMKM di Indonesia. Penyebutan terkait dengan Merek  UMKM  tertuang  di  dalam  konsideran  huruf  a  UU  Merek  2016  yang  berisikan “bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  dan  industri  dalam negeri;”. 16
Berdasarkan  konsideran  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  fokus  dari  UU  Merek  2016 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terutama kepada konsumen dan pelaku usaha dalam negeri, dan menjaga suatu persaingan usaha yang sehat. Hanya saja, persaingan usaha yang sehat hanya bisa dapat terjadi apabila para industri besar tidak memanfaatkan  posisi  dominannya  untuk  menekan  industri  UMKM  melainkan  mereka harus bisa bersinergi dalam menjalankan suatu roda perekonomian secara bersama-sama tanpa melakukan monopoli. 17
Keberadaan UU Merek 2016 diharapkan bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi  usaha  UMKM  melalui  perlindungan  kekayaan  intelektualnya  yang  berupa Merek. Dengan adanya pengakuan Merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta  dapat  mengambil  kekayaan  intelektual  milik  pelaku  usaha  UMKM  karena kepemilikan  Merek  yang  terdaftar  diakui  dan  dilindungi  oleh  pemerintah.  Apabila  ada sengketa yang lahir akibat adanya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah hanya akan mengacu  sertifikat  Merek  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  Merek,  kecuali  terjadi pembatalan hak atas merek berdasarkan gugatan merek yang dilakukan oleh salah satu pihak di pengadilan Niaga.
Kemudian  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  merek  industri  UMKM  di Indonesia  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  industri  UMKM  untuk  mendaftarkan merek  oleh  pelaku  UMKM.  dikarenakan  industri  UMKM  hanya  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  merek  apabila  telah  mendaftarkan  mereknya.  Upaya  yang  telah dilakukan yakni dengan cara:
a. Biaya  Registrasi  Merek  UMKM  yang  Lebih  Murah  Dibandingkan  Merek  Non- UMKM
15 Asti  Wulan  Adaninggar,  Hendro  Saptono,  Kholis  Roisah, Perlindungan  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, 39.
16 Konsideran Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
17 Adrian Sutedi, Hak Atas …, Op.Cit., hlm. 94
Kecilnya  pendaftar  Merek  UMKM  tidak  membuat  pemerintah  tinggal  diam. Pemerintah melalui Dirjen KI terus mendorong untuk meningkatkan pendaftaran Merek dari industri UMKM dengan membebankan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pendaftar Merek Non UMKM.
Hal  tersebut  menunjukkan  kepedulian  pemerintah  untuk  meningkatkan perkembangan  bisnis  UMKM  dengan  menjaga  kekayaan  intelektual  dari  para pelaku bisnis UMKM. Sebuah merek terdaftar dilindungi sehingga orang lain tidak dapat  memakainya  dan  akan  mendapatkan  perlindungan  selama  sepuluh  (10) tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU  No.  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Jangka  waktu  ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama sepuluh (10) tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik, harus mengajukan perpanjangan 12 bulan  sebelum  merek  tersebut  berakhir.  Merek  akan  diperpanjang  masa berlakunya  hanya  jika  pemilik  masih  memakai  merek  tersebut  dalam perdagangan barang dan/atau jasa. 18
Dirjen KI memberikan perlakuan khusus bagi industri UMKM dalam mendukung industri  UMKM  untuk  mendaftarkan  merek  yakni  dengan  memberikan pembedaan harga registrasi yang lebih murah dibandingkan dengan pelaku usaha umum. Berikut disajikan perbandingan harga registrasi permohonan pendaftaran merek antara merek UMKM dan merek umum.
Tidak hanya terhadap permohonan pendaftaran merek saja, tetapi juga terhadap biaya  perpanjangan  perlindungan  merek  atau  merek  kolektif  terdaftar  antara merek  UMKM  dan  umum  juga  diberikan  perbedaan  harga.  Berikut  disajikan perbandingan  harga  registrasi  perpanjangan  perlindungan  merek  antara  merek UMKM dan merek umum.
b. Kerjasama  antara  Ditjen  KI  Kementerian  Hukum  dan  Ham  dan  Kementerian Koperasi dan UMKM
Upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  Merek  dagang produksi  industri  UMKM  diadakan  Kerjasama  antara  Departemen  Hukum  dan HAM RI dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor M-10-UM  .06.07.TH  2006  tentang  Peningkatan  Pemahaman  dan  Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya terdapat perlindungan merek dagang  bagi  Koperasi  dan  UMKM.  Adapun  pertimbangan  diadakan  kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: 19
1) UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional.
2) Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  keberadaan  dan  pentingnya pemanfaatan sistim Hak Kekayaan Intelektual (khususnya  Hak Merek) di kalangan pelaku UMKM sektor industri baik makanan, miniman maupun barang-barang produksi olahan rumah tangga masih perlu disosialisasikan.
18 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Alumni, 2005, hlm. 144.
19 Ibid ., hlm. 145
3) Koordinasi  dan  kerjasama  yang  sinergi  antara  para  pihak  dan  upaya peningkatan penyebarluasan, pemahaman dan pemanfaatan sistem Hak Kekayaan  Intelektual  belum  optimal  dalam  perlindungan  merek  dagang produk makanan.
Tujuan  diadakan  kerjasama  antara  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  dengan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 20
1) Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  serta  pemanfaatan  sistim HKI khususnya merek dagang dikalangan pelaku UMKM.
2) Mewujudkan  UMKM  berorientasi  HKI  khususnya  Hak  Merek,  memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global.
3) Meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  yang  sinergis  dan  produktif antara  para  pihak  dalam  mengembangkan  UMKM  dan  memberdayakan sistim Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) nasional.
c. Pemberian Intensif Pembiayaan Pendaftaran Merek UMKM
Dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  HKI-09.OT.03.01  Tahun  2013  tentang Insentif  Hak  Kekayaan  Intelektual  Bagi  Sekolah  Menengah  Perguruan  Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2013. Pemberian  insentif  berupa  pemberian  pembiayaan  pendaftaran  pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yakni merek baik berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.
Adapun  ruang  lingkup  pemberian  insentif  merek  mencakup  pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk maksimal 3 (tiga) macam barang atau jasa dalam  1  (satu)  kelas  setiap  permohonannya.  Pemberian  insentif  ditujukan  bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan persyaratan: 21
1) Membawa  surat  pernyataan  yang  menyatakan  sebagai  UMKM  yang dibubuhi materai secukupnya
2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang merek, yaitu: Mengisi formulir dalam bahasa Indonesia, Foto copy KTP (3 lembar),  Akta  Badan  Hukum/TBN  (2  rangkap  dilegalisasi  oleh  Notaris)  , Contoh etiket merek ukuran minimal 2x2 cm, maksimal 9x9 cm (28 helai), Surat pernyataan disertai materai
3) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
4) Karya  yang  dihasilkan  memenuhi  kriteria  perlindungan  hak  kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
20 Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia , Law & Jurnal Justice, Volume 3, Nomor 1, April 2018, hlm. 40.
21 Ibid ., hlm. 41.
5) Pengantar  yang  berasal  dari  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM,  jika  pengajuan  permohonan  melalui  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM.
6) Surat Rekomendasi yang berasal dari Kementerian atau Dinas jika berasal dari Kementerian atau Dinas.
d. Pendaftaran Merek Kolektif Industri UMKM
Di Indonesia pelaku UMKM seringkali memperjual belikan suatu barang atau jasa dengan suatu ciri khas yang sama oleh beberapa pelaku UMKM lainnya. Sehingga, pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memfasilitasi perlindungan Merek secara kolektif. Berdasarkan penjelasan UU No. 20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Merek  kolektif  adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama- sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Merek kolektif diatur dalam Article 7 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (1883/1967). Berdasarkan Article 7 Paris Convention negara  anggota  harus  menerima  pendaftaran  merek  kolektif  yang  dimiliki  oleh asosiasi  dimana  eksistensinya  tidak  bertentangan  dengan  negara  hukum  asal, meskipun  asosiasi  tersebut  tidak  memiliki  suatu  pendirian  komersial  atau industrial  di  negara  tersebut.  Setiap  negara  menilai  suatu  persyaratan  tertentu dimana merek kolektif dilindungi atau mungkin ditolak pendaftarannya jika merek kolektif tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.
Di  Indonesia,  merek  kolektif  diatur  dalam  Pasal  46  sampai  dengan  Pasal  51 UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan  pendaftaran.  Misalnya,  jika  sepuluh  pengusaha  masing-masing memproduksi jenis barang atau jasa, maka mereka harus mengajukan permintaan pendaftaran  untuk  melindungi  setiap  barang  atau  jasa  yang  dimaksud.  Padahal masing-masing  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  dan  diperdagangkan  tersebut mempunyai  karakteristik  yang  sama,  maka  dalam  hal  tersebut  dimungkinkan untuk  menggunakan  satu  merek  saja.  Terhadap  semua  jenis  barang  atau  jasa, cukup  diajukan  satu  permintaan  pendaftaran  merek  untuk  mereka  gunakan secara  kolektif.  Dengan  demikian,  para  pengusaha  khususnya  pelaku  UMKM dapat  menghemat  biaya,  waktu  dan  tenaga  untuk  memproses  permintaan pendaftaran merek. 22
Merek kolektif merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Jika mengacu kepada bunyi pasal 1 angka 4, maka pada prinsipnya Merek kolektif adalah Merek yang dipergunakan oleh  komunitas  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  suatu  produk  barang
22 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 604.
ataupun  jasa  yang  sama.  Para  pelaku  usaha  tidak  perlu  mendaftarkan  atau membangun merek secara individual melainkan dibangun secara bersama melalui beberapa orang ataupun beberapa badan usaha.
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Problematika  Dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Bidang Merek Terhadap Produk UMKM disebabkan pemahaman pelaku UMKM terhadap hak merek masih rendah/dangkal, dimana mereka hanya tahu bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta, yang membutuhkan biaya  yang  banyak  dan  waktu  yang  lama.  Akan  tetapi  untuk  segi pemahaman manfaat dan pentingnya pendaftaran merek ini para pelaku UMKM  sebagian  besar  sudah  cukup  memahami.  Selain  itu  kegiatan penyuluhan/sosialisasi  dari  instansi  yang  berwenang  masih  sedikit, disamping  materi  yang  disampaikan  dalam  penyuluhan  lebih  pada manfaat Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak merek sehingga hal ini yang membuat para pelaku UMKM hanya memahami bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta. Pemahaman-pemahaman di antara para pelaku UMKM masih banyak yang menjadi penyebab tidak didaftarkannya merek  dagang  mereka,  beberapanya  terkait  budaya  saling  tolong menolong, budaya memaklumi adanya peniruan merek, budaya semakin banyak  peniru  maka  semakin  banyak  peminat,  serta  masih  terdapat beberapa pemahaman lain yang ada pada lingkungan pelaku UMKM..
2) Upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM. Sehingga, dikarenakan kriteria pelaku usaha industri UMKM memiliki keterbatasan baik dari modal, aset maupun hasil penjualan  tahunan  jika  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  Non-UMKM,  oleh karenanya  pemerintah  memberikan  kemudahan  bagi  pelaku  industri  UMKM untuk  mendaftarkan  merek,  yaitu  melalui  kebijakan  biaya  registrasi  merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM,  memberikan  insentif  pembiayaan  pendaftaran  pendaftaran  merek UMKM, serta pendaftaran merek kolektif industri UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;
1) Upaya  mengatasi  hambatan  dalam  pendaftaran  merek  dapat  dilakukan oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengikuti berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI, membuat  nama  merek  yang  lebih  kreatif,  mengecek  merek  yang  telah terdaftar terlebih dahulu web Dirjen HKI apabila berencana mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah  yaitu  mengadakan  penyuluhan  dan  sosialisasi  di  setiap Kabupaten, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.
2) Perlunya  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dalam  rangka  penerapan  pendaftaran  Merek  dan  Indikasi  Geografis dengan melakukan langkah-langkah sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha/UMKM dalam hal pendaftaran.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan IntelektuaI , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Andriana  Krisnawati  dan  Gazalba  Saleh, Perlindungan  Hukum  Varietas  Ban  Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
B.N  Marbun, Kekuatan  &  Kelemahan  Perusahaan  Kecil ,    Pustaka  Binaman  Presindo, Jakarta, 1996.
Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia , Persada, Semarang, 1995.
Candra  Purnama, Perlindungan  Hukum  Produk  Umkm  Melalui  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual) , Staf Dinas Koperasi Dan UMKM, Jakarta, 2010.
Harsono  Adi  Suamarto, Hak  Milik  Intelektual  Khusunya  Paten,  dan  Merek ,  Akademik Presindo, Jakarta, 1990.
Helianti  Hilman,  dalam  Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Perkembangannya , Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Setara Press, Malang, 2017.
M.  Yahya  Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
R. B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003.
Saidin, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Right) ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual , Erasco, Bandung, 1990.
Suhardi, Hukum  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di  Indonesia ,  Akademia, Jakarta, 2012.
Syafrinaldi, Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak  Milik  Intektual  Dalam  Menghadapi  Era Gllobalisasi , UIR Press, Pekanbaru, 2006.
Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Alumni, 2005.
Titik Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi , Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting , Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2003.
Asti  Wulan  Adaninggar,  Hendro  Saptono,  Kholis  Roisah, Perlindungan  Produk  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek
Industri UMKM Di Indonesia , Law & Jurnal Justice, Volume 3, Nomor 1, April 2018
F. Yudhi Priyo Amboro, Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam, Journal of Judicial Review, Volume XXI, Nomor 1, 2019
Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, Law Journal, Volume 2, Nomor 2, 2013
Syafrinaldi, Perlindungan  Merek  Terkenal  Di  Indonesia  Di  Era  Globalisasi ,  Jurnal Mahkamah, Volume. 2, Nomor 1, 2010
Undang-undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah