## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## HUKUMAN TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## PUNISHMENT FOR CORRUPTOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Saenal Wahid
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar email: al_wahid88@yahoo.co.id
Keywords : ABSTRACT punishment, corruption, criminal, Islamic law perspective The purpose of this study was to know the punishment for corruptors in  the  perspective  of  Islamic  law.  The  type  of  research  was qualitative research based on library research.  The results showed that the forms of violation of the law of corruption in Indonesia in the perspective of Islamic law can be in the form of ghulul (treason), al-ghasy  (fraud),  and  risywah  (bribery),  al-hirabah  (exploitation), and al-ghasab (use of the rights of others without  permission).  The elements of criminal acts of corruption in the perspective of Islamic Criminal Law are the existence of texts that prohibit it, then having committed acts that have violated the texts, for example committing khiyanah/ghulul,  al-ghasy  (fraud),  risywah  (bribery),  al-hirabah (deprivation),  al-ghasab  (use  of  other  people's  rights  without permission),  and  finally  the  perpetrators  are  people  who  can  be charged with law. The punishment for corruptors in the context of Islamic Criminal Law can be in the form of takzir, moral sanctions, social sanctions and sanctions of the afterlife. Kata kunci : ABSTRAK hukuman, koruptor, pidana, perspektif hukum islam Penelitian ini disusun untuk mengetahui hukuman terhadap koruptor Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kualitatif  yang  didasarkan  pada  penelitian library research .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk-bentuk pelanggaran  hukum  korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum Islam  adalah  bisa  berupa ghulul (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan),  dan risywah (suap), al-hirabah (perampasan),  dan al- ghasab (penggunaan hak orang lain tanpa izin). Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Pidana Islam adalah adanya nas yang melarangnya, kemudian telah melakukan perbuatan yang  telah  menyalahi  nas-nas,  dan  pelakunya  adalah  orang  yang sudah dapat dibebankan hukum. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi  dalam  konteks  Hukum  Pidana  Islam  dapat  berupa  takzir, sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat.
Diterima: 27 Mei 2021; Direvisi : 12 Agustus 2021; Disetujui : 12 Agustus 2021; Tersedia online : 20 Agustus 2021
How  to  cite: Saenal  Wahid,  “Hukuman  Terhadap  Koruptor  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2, No.  2  (2021):  181-193. doi:10.36701/bustanul. v2i2.336.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Salah satu problem global yang paling memprihatinkan saat ini adalah persoalan korupsi 1 . Hal ini dikarenakan korupsi merupakan persoalan yang menjadi faktor perusak tatanan  birokrasi  serta  menyebabkan  munculnya  ketidakadilan  di  masyarakat 2 .  Bentuk nyata  tingkah  laku  korupsi  bisa  berwujud  penggelapan,  penyuapan,  penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan dan perbuatan sejenis lainnya 3 .  Dari pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum,  berupa  penyimpangan  kekuasaan  dan  jabatan,  privatisasi  fasilitas,  penyuapan atau penyogokan, penipuan.
Menurut  Soejono,  terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak pidana korupsi.  Salah satu  faktor tersebut  adalah adanya perkembangan  dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. 4 Berbagai  upaya  telah  dilakukan  guna  mencegah  dan  menghilangkan  praktek korupsi  di  Indonesia.  Namun  realitasnya,  korupsi  tetap  saja  menjamur  bahkan  sudah dianggap sebagai bagian dari “budaya” bangsa. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal.  Langkah solusi yang ditawarkan untuk menghilangkan budaya  korupsi di masyarakat salah satunya adalah dengan cara menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya 5 . Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap  sebagai  tindak  kejahatan  karena  merugikan  tatanan  kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang  kesemuanya  itu  menurut  hukum syara’ harus  dipelihara  dan  dihormati  serta dilindungi 6 . Dengan demikian, suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat kejahatan. Dalam hal ini, korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  Islam  tentang  kejahatan  korupsi  dan  hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengkajinya secara komperehensif, penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  serangkaian
1 John  M  Echols  and  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia, (Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama 2003). h. 145 2 Pope.  Jeremy, Strategi  Memberantas  Korupsi :  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional  (Alih Bahasa Masri Maris) (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2008). h. 9.
3 Ibid., h 15-17.
4 Soejono, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h. 17.
5 Taufik  Rinaldi  dkk, Memerangi  Korupsi  di  Indonesia  yang  Terdesentralisasi,  Studi  Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah , (t.p: Justice the Poor Project, 2007), h. 5-6.
6 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). h.
5.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kegiatan  yang  berkenan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Adapun penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan tulisan ini di antaranya adalah hasil penelitian yang berjudul “Hukuman bagi Pelaku Korupsi: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, yang membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ditilik dari konstruksi hukum positif dan hukum pidana. Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  tulisan  ini  membahas  tentang  pandangan  islam  tentang kejahatan korupsi, dan pandangan hukum islam tentang pelaku tindak pidana korupsi. 7

## PEMBAHASAN Pandangan Islam Tentang Kejahatan Korupsi
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum  Islam yang progresif bukan hanya sebatas normatif saja,  melainkan juga dilakukan dengan cara yang adil dan jujur.  Keadilan dan kejujuran sebagai tujuan hukum Islam ini dilandasi oleh Al-Qur’an dan hadis. Dari sisi ini, Islam melihat keadilan itu bukan hanya sebatas tekstual Al-Qur’an dan hadis saja, namun harus dalam konteks ruang  dan  waktu  sosiologis,  seperti  yang  pernah  dilakukan  oleh  Umar  bin  Khattab  ra. dalam melakukan kebijakan pemerintahannya dalam melakukan dan penegakan hukum mengedepankan hukum Islam progresif.
Hukum  Indonesia  dalam  pendekatan  hukum  Islam  progresif  merupakan  agama yang  universal  yang  kebenarannya  tidak  terukur  pada  ruang  dan  waktu,  sebagaimana ditegaskan dalam dalam firman Allah swt. surah Saba: 28,
َنوُمَلْعَ ي  َلَ ِساَّنلٱ َرَ ثْكَأ َّنِكََٰلَو اًريِذَنَو  اًيرِشَب ِساَّنلِ ل ًةَّفٓاَك  َّلَِإ َكََٰنْلَسْرَأ ٓاَمَو Artinya:
“Dan  kami  tidak  mengutus  kamu,  melainkan  kepada  umat  manusia  seluruhnya sebagai  pembawa  berita  gembira  dan  sebagai  pemberi  peringatan,  tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” 8
Juga ditegaskan dalam firman Allah yang lain dalam surah al-Anbiya: 107,
َْيِمَلَٰعْلِ ل ًةَْحَْر  َّلَِا َكَٰنْلَسْرَا ٓاَمَو
Artinya:
“Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi semesta alam.” 9
Bagi  umat  Islam,  ketentuan  normatif  ideologis  di  atas  dipahami  bahwa  Islam sebagai  agama  yang  universal  memiliki  sifat-sifat  asasi,  yaitu:  1) kaffah ;  menyeluruh, lengkap,  utuh  dan  komprehensif;  2) rahmatan lil ’âlamĩn ;  rahmat  bagi  seluruh  ummat manusia,  segala  kelompok  dan  segala  bangsa;  3) fitri ;  alami;  sesuai  dengan
7 Batubara, Damri. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (studi komparatif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam) . Disertasi: IAIN Padangsidimpuan, 2012.
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kecenderungan-kecenderungan yang baik, harkat, martabat, kemampuan dan kebutuhan manusia; 4) wasath ; wajar, proporsional, tidak berlebih-lebihan.
Selain itu, ajaran Islam juga mempunyai kaidah-kaidah yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah seperti yang termuat dalam al-tasyri’i ilahi (nas-nas Al-Qur’an dan Sunah yang qath’iy al-ma’na dan al-wurud ) dan juga mempunyai sifat yang dinamis, lentur dan fleksibel sebagaimana termuat dalam al-tasyri’ al-wadl’iy . Dengan sifat ini, ajaran Islam mampu merespon dan menampung masalah yang timbul sesuai dengan irama kemajuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kehidupan manusia.
Tujuan  hukum  pada  umumnya  adalah  untuk  menegakkan  keadilan  berdasarkan kemauan  pencipta  manusia  sehingga  terwujud  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam Al-Qur’an maupun hadis, yaitu kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat.
Kemaslahatan dimaksud  dirumuskan oleh Abu  Ishak  al-Syathibi  dan disepakati oleh  ahli  hukum  Islam  lainnya  seperti  yang  telah  dikutip  oleh  H.  Hamka  Haq,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. 10 Jeje  Abdul  Rajak  mengutip pendapat Imam al-Gazali, yaitu mengemukakan bahwa tujuan umum syariat Islam yang diperuntukkan seluruh makhluk (manusia) itu ada lima hal, yaitu: 1) melindungi agama. 2) melindungi jiwa. 3)  melindungi akal.  4) melindungi keturunan. 5) melindungi  harta benda 11 .  Selanjutnya Imam al-Gazali mengemukakan bahwa setiap sesuatu, perbuatan dan usaha yang diarahkan untuk menjamin terlindunginya kelima hal tersebut merupakan kemaslahatan,  sedang  menentang,  mengabaikan  kelima  hal  itu  adalah  pengrusakan (mafsadah) dan menolak pengrusakan itu merupakan maslahat 12 .
Menurut K. H. M. Sahal Mahfudh, fungsi dan peranan Agama Islam (nilai-nilai Islam)  dalam  kehidupan  manusia  adalah:  1)  Sebagai  standar  penilaian  yang  berfungsi sebagai landasan yang menuntun untuk menilai sesuatu, bersikap, berfikir dan pandangan selain itu juga berfungsi mengontrol arus perkembangan yang timbul dengan diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh syariah; 2) Memberikan kesadaran teologi bagi manusia untuk berkembang dan maju. Jalan yang ditempuh adalah penyadaran eksistensi manusia dan kehidupan. Selanjutnya akan tercipta kehidupan yang disiplin dan berkembang pesat namun  juga  bermoral  dan  dinamis;  3)  Motivasi  tumbuhnya  manusia  yang  sempurna ( insan kamil ), dalam arti yang punya potensi keagamaan dan memadai dan disamping itu punya kesadaran secara pasti akan pentingnya aspek non agamis baik secara individual maupun bagi scoup sosial yang lebih luas 13 .
Berdasarkan hal tersebut, cita-cita dan tujuan atau maqasid al-syariah Islam ialah untuk  menghantarkan  dan  membawa  sampai  finis  dalam  rangka  melenyapkan  dan meniadakan  serta  menolak  mafsadat  (bahaya)  yanag  diduga  akan  menimpa  mereka perbuatan  korupsi,  termasuk  perbuatan  yang  bersifat  mafsadat,  sebaliknya  yang  sadar tidak  melakukan  perbuatan  korupsi,  akan  mendatangkan  kemaslahatan  (kebaikan) terhadap harta benda dan Kemanusiaan.
10 H. Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998). h. 68
11 Jeje  Abdul  Rajak,  “Penanggulangan  Korupsi  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam”  (Suranaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h.7.
12 Al-Shatibi, Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Fiqh (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 2002)., h. 3-60
13 K. H. M. Sahal Mahfudh, Nilai-Nilai Islam Menyongsong Abad XXI (Jember, 1988).h. 34.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Lembaran  sejarah  Islam  telah  diberikan  beberapa  langkah  terobosan penanggulangan korupsi seperti kebijakan-kebijakan khalifah Umar bin Khattab ra. pada masa  pemerintahannya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi,  antara  lain:  (1) Memberi  gaji  yang  cukup  bagi  biaya  hidup  karyawan  dan  keluarganya;  (2)  Dilakukan wajib  daftar  kekayaan  bagi  para  pegawai,  kebijaksanaan  seperti  itu  dikenal  dengan “ ta’dibul-muwazhaf bil muqasamah-fil-amwal ”; (3) Merealisasikan Q.S. al- Hasyr: 7: (4) Melakukan “ al-taftisy ” (waskat) oleh “ shahibul-ummal ” kepada bawahannya. Rasulullah saw. melarang seorang pegawai menerima “ risywah ” (suap) dari rakyat. Beliau menjatuhi hukuman administratif berupa teguran, dalam peristiwa Ibnul Lutabiyah yang diangkat menjadi  pegawai  zakat  dan  menerima  hadiah  dari  salah  seorang  anggota  masyarakat wajib zakat. (Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)”.
Setiap muslim sebagaimana penjelasan Al-Qur’an dan Sunah memiliki kewajiban yang  sama  untuk  memberantas  korupsi,  karena  korupsi  adalah  salah  satu  dari  bentuk kemungkaran yang harus diberantas. Allah berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran:104, َنْوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِٕى ٰۤ َٰلوُاَو ۗ ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْ نَ يَو ِفْوُرْعَمْلِبِ َنْوُرُم َْيَو ِْيرَْلْا  َلَِا َنْوُعْدَّي ٌةَّمُا ْمُكْنِ م ْنُكَتْلَو Artinya:
“Hendaklah ada di antaramu kelompok yang selalu mengajak kepada kebajikan dan  memerintahkan  kepada  yang  ma’ruf  dan  mencegah  dari  kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan. 14 ” Kewajiban untuk “beramar makruf”, artinya perintah kepada semua orang Islam baik perseorangan maupun kolektif untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai- nilai  Islam  ke dalam  semua bentuk  aktivitas kepada siapa pun, dimana  pun dan kapan pun.  Di  samping  itu,  juga  melakukan  upaya  pemberdayaan  bagi  umat  manusia  agar mereka  berkemauan  dan  berkemampuan  untuk  berpihak  kepada  kebenaran, melaksanakan dan memperjuangkannya. Sedangkan kewajiban “bernahimunkar”, artinya perintah  kepada  semua  orang  Islam  baik  perseorangan  maupun  kolektif  untuk  tidak berpihak kepada “ketidakbenaran”, menghindarkan diri dan mencegah dirinya dan orang lain untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, baik dalam wilayah ibadah  (hubungan  vertikal  antara  manusia  dengan  Tuhan),  maupun  dalam  wilayah muamalah (hubungan horisontal antarmanusia), termasuk di dalamnya hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan (selain manusia). 15

## Hukum  Islam  Tentang  Hukuman  bagi  Pelaku  Tindakan  Pidana  Korupsi (Koruptor)
Hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  dasar  hukumnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal  ini  sesuai  dengan  keputusan  Tap.  MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
14 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a
15 Muhsin  Hariyanto,  “Korupsi  Dalam  Perspektif  Islam”  (Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, 2004).h. 5

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak  ditemukan  rumusan  atau  definisi  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini adalah undang- undang yang saat ini berlaku (hukum positif) maka tidak ada salahnya apabila pada bagian ini  diuraikan  tipologi  atau  bentuk  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  korupsi  menurut  kedua  undang-undang  ini.  Tidak  ada  definisi  baku  dari  tindak pidana korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan  curang  yang  merugikan  keuangan  negara,  atau  penyelewengan  atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain 16 .
Marwan  Mas  mengklarifikasikan  setidaknya  7  (tujuh)  bentuk  dan  30  jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal UU Korupsi), mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 12B UU Korupsi, kecuali Pasal 4 dan Pasal 12 A sebagai berikut 17 :
1) Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara
Melawan  hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang,  kesempatan,  atau  sarana  karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2) Suap Menyuap (sogokan atau pelicin)
a)  Menyuap pegawai negeri
b) Menyuap hakim.
c) Menyuap advokat.
d) Hakim dan advokat menerima suap
3) Penggelapan dalam Jabatan
a)  Pegawai negeri menggelapkan uang negara, atau membiarkan penggelapan. b)  Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. c)  Pegawai negeri merusak bukti (korupsi). d)  Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak barang bukti.
e)  Pegawai negeri membantu orang lain merusak barang bukti.
4)  Pemerasan
5)  Perbuatan Curang
a)  Pemborong berbuat curang. b)  Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. c)  Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang. d)  Pengawas Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang. e)  Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
f)  Pegawai negeri menyerobot tanah negara yang merugikan orang lain.
6)  Benturan kepentingan dalam pengadaan
7)  Gratifikasi (pemberian hadiah)
Pemberian  sanksi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah  memenuhi  tiga  elemen  penting  agar  seseorang  itu  dapat  dimintai pertanggungjawabannya.  Pada  tindak  pidana  korupsi  sendiri  berdasarkan  Undang-
16 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 15.
17 Ade Fajar Rezeki, Skripsi: “ Tindakan Pidana Korupsi Menurut UU NO.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Dan Hokum Islam ” (Medan:USU,2017), h. 39

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  Undang-Undang  20  Tahun  2001,  sanksi  pidana  yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut 18 :
1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi:
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara
c. Pidana Tambahan
2. Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu korporasi, hukuman pokok yang relevan adalah hukuman denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas  mengatakan  bahwa  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya ditambah denga 1/3 (sepertiga)-nya.

## Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam
Secara umum diketahui bahwa segala hal-hal yang dituliskan di dalam Al-Qur’an merupakan pengaturan yang bersifat umum. Oleh karenanya, terkait dasar hukum tindak pidana korupsi  menurut  hukum  Islam, di  dalam  Al-Quran  ada beberapa  potongan  ayat Al-Quran  yang  memberikan  pandangan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  ayat- ayat yang berkenaan dengan masalah korupsi, yaitu antara lain: 1. Surah Ali Imran: 161,
َنْوُمَلْظُي  َلَ ْمُهَو ْتَبَسَك ا َّم ٍّسْفَ ن ُّلُك  َٰ فَّوُ ت َُّثُ ۚ ِةَمَٰيِقْلا َمْوَ ي َّلَغ اَِبِ ِتَْي ْلُلْغَّ ي ْنَمَوۗ َّلُغَّ ي ْنَا ٍّ ِبَنِل َناَك اَمَو Artinya:
“Dan  tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat  (dalam  urusan  harta  rampasan perang).  Barangsiapa  berkhianat,  niscaya  pada  hari  Kiamat  dia  akan  datang membawa apa yang dikhianatkanya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. 19 ”
2.Surah al-Nisa: 29,
ۗ ْمُكَسُفْ نَا آْوُلُ تْقَ ت  َلََو ۗ ْمُكْنِ م ٍّضاَرَ ت  ْنَع ًةَراَِتِ َنْوُكَت ْنَا َّٓلَِا ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا آْوُلُكَْتَ  َلَ اْوُ نَمَٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يََٰٓيٰ اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك  ََٰ للّا َّنِا
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 20 ” 3. Surah al-Baqarah: 188,
نْوُمَلْعَ ت ْمُتْ نَاَو ِْثُِْلَِبِ ِساَّنلا  ِلاَوْم َا ْن ِم اًقْ يِرَف اْوُلُكْأَتِل ِماَّكُْلْا  َلَِا ٓاَِبِ اْوُلْدُتَو ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا آْوُلُكَْتَ  َلََو Artinya:
18 Ade Fajar Rezeki, “Tindakan Pidana Korupsi Menurut UU NO.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Dan Hokum Islam ” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017). h. 50
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. 21 ”
Dasar hukum tindak pidana korupsi menurut hukum Islam juga dapat dilihat dari beberapa hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan korupsi yaitu:
Dari  Adiy  bin  Amirah  al-Kindi radhiyallahu  ‘anhu, ia  berkata,  “Aku  pernah mendengar Nabi shallallahu  alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belenggu, harta korupsi) yang akan  dia  bawa  pada  hari  kiamat’.”  Ia  berkata,  “Ada  seorang  lelaki  hitam  dari  Anshar berdiri menghadap Nabi shallallahu  alaihi wa sallam , seolah-olah aku melihatnya, lalu dia  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  copotlah  jabatanku  yang  engkau  tugaskan’.  Nabi shallallahu    alaihi  wa  sallam bertanya,  ‘Ada  apa  gerangan?’  Dia  menjawab,  ‘Aku mendengar  engkau  berkata  demikian  dan  demikian’.”  Beliau shallallahu    alaihi  wa sallam pun berkata, ”Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.” 22
Korupsi dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan sangat merugikan orang lain maupun bangsa Indonesia serta pelakunya termasuk sebagai orang- orang yang munafik, dzalim, kafir, dan merupakan dosa yang besar karena mereka telah memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya dan ancaman hukumannya adalah neraka jahanam.
Beberapa jenis tindak pidana ( jarimah ) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah:
a) ghulul (penggelapan);
b) risywah (penyuapan);
c) ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain);
d) khianat;
e) sariqah (pencurian);
f) hirabah (perampokan);
g) al-maks (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), dan al-ihtihab (perampasan); 23
Hukum  Pidana  Islam  mengenai  tindak  pidana  korupsi  terkait  sanksi  pidana, dikenal ada empat sanksi yang dapat diberikan yaitu takzir, sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat. Takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku  jarimah  atau  tindak  pidana  yang  melakukan  pelanggaran-pelanggaran,  baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukum hudud dan kafarat.
Sanksi  moral,  sanksi  sosial  dan  sanksi  akhirat  tidak  bisa  ditemukan  dalam berbagai rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a
22 Ade Fajar Rezeki, Skripsi: “ Tindakan Pidana Korupsi Menurut UU NO.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Dan Hokum Islam ” (Medan:USU,2017), h. 60
23 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2011). h.78.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Korupsi. Menghukum sesorang dalam korupsi dengan cara yang manusiawi, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itu sendiri, maka yang perlu digarisbawahi adalah sudahkah memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan  dan  Islam  yang  kuat,  kalau  tanpa  melihat  itu  maka  tanggungjawab  sebagai sistem  negara  yang  didalamnya  bukan  hanya  sebatas  hukum  normatif,  tetapi  ada  yang dikatakan pemabangunan yang berangkat dari ketidakteraturan bangsa seperti sekarang yang  dirasakan  Indonesia  yang  mayoritas  Islam,  maka  sesorang  hakim  dan  penegak hukum lainnya dalam melakukan penegakan harus melihat faktor sosiologis masyarakat, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem Indonesia dalam menjalankan roda ketatanegaraan. Diyakini ini bias dari runtuhnya sebuah konstitusi yang tidak berdasarkan grand  father  UUD  1945  dan  Pancasila,  tetapi  lebih  menggunakan  pendekatan  budaya hukum kapitalisme, bukan menggunakan pendekatan hukum Islam progresif.
Dalam  konteks  Indonesia  sekarang  ini,  belum  terlihat  ada  upaya  untuk membenahi hal ini yaitu dengan usaha yang benar-benar terlahir dari mukjizat Al-Qur’an dan  hadis  serta  jiwa  Pancasila,  padahal  ketiganya  terbukti  sangat  efektif,  apabila diterapkan  dan  jadikan  sebagai  jiwa  dan  semangat  penegakan  hukum  terhadap  budaya kejahatan  korupsi.  Fakta  yang  ada,  penyelesaian  ketidakteraturan  negara  dan  bangsa justeru keluar dari tiga aspek di atas. Oleh karenanya, untuk menegakan sebuah keadilan yang berperspektif skala makro dan mikro hukum, harus mengedepankan keseimbangan kondisi sosiologis masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga hukum tidak berdampak seperti  monster  yang  menakutkan 24 .  Hukum  seharusnya  dapat  menjadi  pemicu  dalam mewujudkan  harmonisasi  dalam  masyarakat  Indonesia.  Untuk  membenahi  hukumnya, Indonesia  harus  membenahinya  secara  normatif  yuridis,  agar  subjek  hukum  kejahatan korupsi  yang  sudah  menjalar  dalam  tubuh  negara  dan  bangsa  bisa  ditegakkan,  selain melakukan penyadaran dan edukasi hukum.
Abdul  Qadir  Audah  memberi  definisi jarimah ,  “Sesungguhnya  ( jarimah )  itu adalah segala larangan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan pidana, baik berupa had maupun  takzir.  Sedang  yang  dimaksudkan  dengan  larangan  ( mahzhurat )  adalah melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  meninggalkan  (tidak  melakukan)  perbuatan yang diperlukan.” Audah menjelaskan bahwa jarimah itu dapat dibagi menjadi:
1) Jarimah al-Hudud adalah tindak pidana yang kadar pidananya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana ini meliputi: perbuatan zina, menuduh orang lain melakukan zina, mencuri, minumminuman keras, perampokan dan pembegalan, riddah  (keluar  dari  Islam),  pemberontakan  ( bughah )  untuk  menggulingkan kekuasaan yang sah atau membuat huruhara;
2) Jarimah al-Qishash adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa qishash atau diyat. Kadar qishash dan diyat juga telah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana qishash ini meliputi: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan karena kealpaan 25 .
24 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’ul  Jinail  Islami  Muqoronan  Bi  Al-Qanunil  Wadl’iy,  Juz  I (Cairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949).h. 66
25 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’ul  Jinail  Islami  Muqoronan  bi  al-Qanunil  Wadl’iy,  Juz I (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), h. 67

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ada  kaidah-kaidah  umum  dalam  asas-asas  hukum  pidana  Islam,  antara  lain:  1) Hukuman  orang  kecil  adalah  kecil,  dan  hukuman  orang  besar  adalah  besar.  Artinya, hukuman terhadap kejahatan besar, harus besar,  sedang kejahatan  ringan, harus ringan pula;  2)  Manakala  kemaslahatan  publik  menuntut  untuk  diperberat,  maka  hukuman diperberat;  dan  manakala  kemaslahatan  publik  menuntut  diperingan,  maka  hukuman diperingan 26 .
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah  segala  ketentuan  hukum  mengenai  tindak  pidana  atau  perbuatan  kriminal  yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadis 27 .  Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang  mengandung  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. syari’at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia  untuk  melaksankannya.  Konsep  kewajiban  asasi  syari’at  yaitu  menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.
Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Sehingga di dalam Islam, ada ketentuan kewajiban untuk melaporkan suatu tindak kejahatan,  yaitu  apa  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  modern  dengan  mekanisme “ crime watch .” Hal apabila diterapkan dalam tindak pidana korupsi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umat, sehingga dapat melakukan partisipasi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat memberantas kejahatan pidana korupsi di  kalangan  pejabat  atau  kejahatan  oleh  kerah  putih  dan  lebih  umum  lagi  di  kalangan segenap  lapisan  masyarakat  Indonesia,  maka  dari  itu  secara  otomatis  harapannya  akan melahirkan tujuan syariat ( maqasid al-syariat ), berbangsa dan bernegara yang dilandasi keadilan dan kejujuran dalam pandangan Al-Qur’an dan Islam secara kaffah . Selain itu, ada dua faktor yang membuat proses kesadaran dan penegakan hukum Islam  progresif  terhadap  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh: 1) kekuatan dan internalisasi iman/tauhid; 2) Implementasinya akhlak/moral (mutmainnah, jujur, amanah, adil); 3) memiliki ilmu yang mengantarkan kebenaran dan tingkat disiplin tinggi; 4) memiliki jiwa dan pikiran yang Qur’ani sebagai dasar kekuatan akidah dan ketauhidan yang menyadarkan pada 3 aspek, yaitu  aspek  berlindung  segalanya  pada  pedoman  Allah  swt.,  membesarkan  kekuasaan Allah  swt.,  dan  semuanya  diniati  karena  menyembah  Allah  swt.  bukan  selain-Nya. Kedua,  faktor  eksternal  adalah  faktor-faktor  yang  terdapat  di  luar  diri  seseorang  yang meliputi antara lain: 1) adanya atau memiliki jiwa dan skill kepemimpinan dalam posisi simpul  yang  mampu  memberikan  cahaya  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  saw.,  dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;  2)  memiliki  jiwa wara’ serta  menerima  dengan  ikhlas  gaji  atau  pendapatan pegawai  negeri  walaupun  kebutuhan  yang  makin  hari  makin  meningkat,  sebab  yang dilakukannya  sebagai  pengabdian  kepada  negara  dan  rakyat;  3)  membentuk  siklus
26 Jeje Abdul Rajak, “Penanggulangan Korupsi,”, h. 12.
27 Dede  Rosyada, Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial (Jakarta:  Lembaga  Study  Islam  dan Kemasyarakatan, 1992). h. 86.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kebudayaan  atau  kultur  Indonesia  yang  bertaqwa  dan  berakhlak  mulia  sebagai  sumber tidak melakukan korupsi; 4) memiliki skill dan praktek manajemen yang baik dan kontrol yang  efektif  dan  efesien  serta  professional  dan  proforsional  akan  tidak  memberikan peluang  dan  kesempatan  bagi  orang  untuk  melakukan  perbuatan  dan  tindak  pidana korupsi; 5) kesejahteraan dalam menerima kompensasi dari pihak perusahaan dan negara; 6)  taraf  sinkronisasi  regulasi  atau  peraturan  perundangan  dengan  yang  seimbang  dan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum yang terlahir dari nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. (Sunnah), sehingga menciptakan mental yang tinggi dan  memanusiakan  manusia  sebagai  khalifah  Allah  swt.,  dalam  rangka  untuk  penegak hukum Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan progresif; 7) mengintegrasikan atau pembagian  fasilitas  dengan  merata  dan  adil  serta  sikap  yang  lebih  mementingkan kepentingan tanggungjawab diri untuk kepentingan umum dari pada kepentingan hak atas fasilitas  diri  dalam  menjalankannya;  dan  8)  masyarakat  dan  lingkungan  keluarga  yang mendukung  dan  memotivasi  untuk  berbuat  positif  atau  menjalankan  tugas  maksimal dengan tidak melakukan korupsi.
Dengan  perspektif  hukum  Islam  progresif  dalam  integrasi  hukum  nasional (positif) inilah akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, dengan  modernisasi  pemahaman  hukum  Islam  yang  semakin  progresif,  di  mana  dapat memberikan  penyadaran  terhadap  pejabat,  masyarakat  dan  siapa  pun,  karena  dengan melakukan penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam yang progresif yang mampu menginjeksi  nilainilainya  pada  hukum  positif  dan  secara  langsung  dapat  merubah karakter  kepribadian  jiwa  dan  pikiran  personal  muslim  yang  mayoritas  Indonesia beragama muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada  hukum  Indonesia  yang  benar-benar  progresif  sekali  yang  bersumber  dari haqqumirrabbik (Al-Qur’an dan hadis).
Tegasnya,  penyebab  tidak  terjadinya  korupsi  terdiri  dari  tiga  faktor,  yaitu:  1) faktor  mental  yang  tangguh  atau  istikamah  menjalankan sidiq (kejujuran),  amanah (kepercayaan), tablig (menyampaikan) dan fathanah (kecerdasan spiritual, intelegent , dan emosional);  2) faktor kondisi sosial ekonomi yang menerima dengan ikhlas dan  ridha; dan 3) faktor sistem tata-aturan. Faktor mental artinya moral yang memberikan mental yang berjiwa husnu zhan (berbaik sangka), tidak diperbudak nafsu amarah, kerakusan dan iri hati, tamak, gila harta, tidak gila jabatan, jujur, tidak serakah, qanaah,  menjalankan wewenang  dengan  amanah,  justeru  memberikan  hartanya  untuk  menopang,  tidak menyalahgunakan wewenanag serta tidak memperkaya diri sendiri; Faktor kondisi sosial ekonomi, yaitu: kondisi sosial ekonomi sehat, sejahtera secar menerima dengan lapang dada,  memiliki  aktifitas  postif,  kekayaan  diberikan  sebagaian  sebagai  zakat  mal  dan profesi  kepada  kaum  minoritas,  dan  dan  berusaha  dengan  usaha  pemerataan  hasil pembangunan; dan faktor sistem tata-aturan: seperti pengumpulan dana yang dilindungi oleh undang-undang, sistem manajemen yang terbuka, sistem pengawasan yang efektif, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Korupsi adalah perbuatan yang mengandung banyak definisi yang sesuai dengan pemahaman  dari  Al-Qur’an,  hadis  dan  juga  hukum  Islam.  Korupsi  di  Indonesia  dalam perspektif  Hukum  Pidana  Islam  adalah  usaha  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 181-192 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan ( al-‘adalah ), akuntabilitas ( al-amanah ), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.
Bentuk-bentuk pelanggaran hukum korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam  adalah  bisa  berupa ghulul (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan),  dan risywah (suap), al-hirabah (perampasan), dan al-ghasab (penggunaan hak orang lain tanpa izin). Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Pidana Islam adalah adanya  nas  yang  melarangnya,  kemudian  telah  melakukan  perbuatan  yang  telah menyalahi  nas-nas,  misalnya  berbuat khiyanah/ghulul,  al-ghasy (penipuan), risywah (suap), al-hirabah (perampasan), al-ghasab (penggunaan hak orang lain tanpa izin), dan yang  terakhir  pelakunya  adalah  orang  sudah  dapat  dibebankan  hukum.  Hukuman  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  Hukum  Pidana  Islam  yang  dapat  diberikan  yaitu takzir, sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Shatibi. Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Fiqh . (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 2002). Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri’ul Jinail Islami Muqoronan Bi Al-Qanunil Wadl’iy, Juz
I . (Cairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949). Batubara,  Damri. Hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (studi  komparatif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam) . Disertasi: IAIN Padangsidimpuan, 2012.
Echols,  John  M,  and  Hassan  Shadily. Kamus  Inggris  Indonesia .  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
Haq, H. Hamka. Filsafat Ushul Fiqh . (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998). Hariyanto,  Muhsin.  “ Korupsi  Dalam  Perspektif  Islam.” (Yogyakarta:  Universitas Muhammadiyah, 2004).
Irfan, Nurul. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam . (Jakarta: Amzah, 2011).
Jeremy, Pope. Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional (Alih Bahasa Masri Maris) . (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2008).
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya .
Mahfudh, K. H. M. Sahal. Nilai-Nilai Islam Menyongsong Abad XXI . (Jember, 1988). Munajat,  Makhrus. Dekonstruksi  Hukum  Pidana  Islam .  (Yogyakarta:  Logung  Pustaka, 2004).
Rajak, Jeje Abdul. “ Penanggulangan Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam.” (IAIN Sunan Ampel, 2009).
Rezeki, Ade Fajar. “Tindakan Pidana Korupsi Menurut UU NO.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Dan Hokum Islam. ” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017). Rinaldi, Taufik. Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi : Studi Kasus Penanganan  Korupsi  Pemerintah  Daerah .  (Jakarta:  Justice  for  the  poor  project, Bank Dunia, 2007).
Rosyada, Dede. Hukum Islam Dan Pranata Sosial . (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
Soejono. Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia . (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus . (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).