Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra
e-ISSN : 2621-4105

## PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara, Medan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan muhammadridwanlubis76@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  menjawa  apa  yang  menjadi  faktor utama  anak  konflik  dengan  hukum  dan  bagaimana  peran  penegak  hukum  dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Tidak  diragukan  lagi,  reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak  dapat  berguna  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  anak  yang  berkonflik  dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan masyarakat untuk melindungi mereka  secara  terpisah  dari  orang  dewasa,  karena  mereka  situasi,  kapasitas  fisik  dan intelektual  yang  terbatas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan,  ekonomi,  tingkat  pendidikannya  rendah  dan  alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam  melakukan  kejahatan.  Langkah-langkah  atau  upaya  konkrit  dari  semua  instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah  dilakukan  namun  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  dalam  memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak
Kata kunci : Pemidanaan; Perlindungan Anak; Pidana Anak.
Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra
e-ISSN : 2621-4105

## CRIMINAL AGAINST CHILDREN AGAINST WITH LAW

## Abstract
The purpose of this study is to analyze how legal protection is for children in conflict with the law and find out what are the main factors for children in conflict with the law and how the role of law enforcement is in dealing with cases against children in conflict with the  law.  This  research  uses  normative  juridical  law  research.  Undoubtedly,  the reintegration of children in conflict with the law is one of the important rights of children because if a child violates the law, he does not have special rights and treatment so he cannot  be  useful  in  society.  Therefore,  children  in  conflict  with  the  law  need  legal protection  and  community  support  to  protect  them  separately  from  adults,  because  of their situation, limited physical and intellectual capacities. The results of the study show that  the  factors  that  cause  children  to  be  involved  in  crime  are  family  factors, environmental factors/friends, economics, low education levels and alcohol/drugs. The cause is a factor that must be reduced and eliminated so that children are not involved in committing crimes. Concrete steps or efforts from all implementing agencies related to efforts  to  handle  children  in  conflict  with  the  law  have  been  carried  out  but  have  not shown significant results in providing support for the protection of children's rights. The cause is a factor that must be reduced and eliminated so that children are not involved in committing crimes. Concrete steps or efforts from all implementing agencies related to efforts  to  handle  children  in  conflict  with  the  law  have  been  carried  out  but  have  not shown significant results in providing support for the protection of children's rights. The cause is a factor that must be reduced and eliminated so that children are not involved in committing crimes. Concrete steps or efforts from all implementing agencies related to efforts  to  handle  children  in  conflict  with  the  law  have  been  carried  out  but  have  not shown significant results in providing support for the protection of children's rights.
Keywords: Criminalization; Child protection; Child Crime.
Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  selanjutnya  yang  berpotensi  untuk  mengubah  negara Indonesia  menjadi  negara  yang  lebih  maju  untuk  itu  anak  sering  juga  disebut  sebagai generasi  penerus  bangsa  di  hari  mendatang  yang  berperan  penting  dalam  menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun pada  dasarnya  perkembangan  kejiwaan  anak  tidak  sama  dengan  orang  dewasa  untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak. 1
Istilah  'anak  yang  berkonflik  dengan  hukum'  merujuk  kepada  siapa  pun  yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan kontak dengan sistem peradilan sebagai akibat dari dicurigai atau dituduh melakukan pelanggaran. Kebanyakan anak di konflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol. Beberapa di antaranya dikenal sebagai status  pelanggaran  dan  tidak  dianggap  kriminal  ketika  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Selain  itu,  beberapa  anak  yang  terlibat  dalam  perilaku  kriminal  telah  digunakan  atau dipaksa oleh orang dewasa. Terlalu sering, prasangka terkait dengan ras, etnis atau status sosial dan ekonomi mungkin membawa seorang anak ke  dalam konflik dengan hukum bahkan ketika tidak ada kejahatan telah dilakukan, atau mengakibatkan perlakuan kasar oleh petugas penegak hukum.
Anak  adalah  “makhluk  hidup  yang  memiliki  keterbatasan  dan  kebutuhan perlindungan dari orang lain”. Pengertian anak dalam hukum pidana adalah “anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi  belum  mencapai  18  (delapan  belas)  tahun  tua  yang  diduga  melakukan  tindak pidana”. Di United Anak-anak kerajaan berusia dari nol  tahun sampai 18 tahun Dalam Amerika Serikat, yaitu New York dan Vermont, seseorang yang belum mencapai usia 16 masih disebut remaja. Ada perbedaan pemahaman anak masing-masing negara, karena perbedaan  pengaruh  sosial  anak  pembangunan,  karena  sosial  budaya  dan  ekonomi aktivitas  tiap  negara  berbeda.  Meskipun  banyak  hal  berpengaruh  pada  tingkat kematangan seorang anak. Itu menunjukkan bahwa pengaruh sosial, kegiatan sosial dan
1 Ria Juliana, Ridwan Arifin, “ Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum) ”, Jurnal SELAT 6 (2), 2019, hal 225-234. DOI: https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019
e-ISSN : 2621-4105
budaya haruslah menjadi kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk mencegah anak dari menjadi nakal.
Keadaan  struktur  sosial  dan  budaya  di  sekitarnya  adalah  penyebab  kenakalan. Perkembangan  struktur  masyarakat  dan  keluarga  sekitar  seperti  konflik  orang  tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma  yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya.
Komite Hak Anak telah meninjau semua laporan negara-negara di wilayah tersebut. Sambil menyambut  perbaikan  seperti  baru  hukum atau  kode,  pembentukan  pengadilan atau  pengadilan  remaja,  pendirian  pusat  rehabilitasi  dan  program  pelatihan  bagi  aparat penegak  hukum,  komite  memiliki  menyatakan  keprihatinan  atas  kurangnya  kesesuaian antara undang-undang dan kebijakan dengan standar peradilan anak internasional. Telah berulang kali dicatat bahwa usia minimum tanggung jawab pidana terlalu rendah, bahwa perampasan kebebasan tidak digunakan hanya sebagai tolak ukur upaya terakhir, anak- anak itu antara 16 dan 18 dianggap sebagai orang dewasa dan itu anak-anak di bawah 18 tahun, dalam banyak kasus, tidak terpisah dari orang dewasa saat berada di penahanan dan disimpan dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa akses ke dasar layanan. Panitia juga  mengungkapkan  kekhawatiran  tentang  laporan  orang  di  bawah  18  tahun  yang ditahan berdasarkan tindakan tertentu atau prosedur. 2
Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang pemidanaan terhadap anak- anak.  Hambali  (2019)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Penerapan  Diversi  terhadap Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini mengnalisis  tentang  bagaimaa  penerapan  diversi  dalam restorative  justice pada  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  diversi  dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum  dalam  sistem  peradilan  anak,  merupakan  implementasi  sistem  dalam  keadilan restoratif untuk  memberikan  keadilan  dan  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban
2 IPU and  UNICEF (2004) “ Improving the Protection of  Children in Conflict with the Law in South Asia A regional parliamentary guide on juvenile justice: A Handbook for Parliamentarians ”  (http:// www.ipu.org/english/handbks.htm#child-prot ) diakses tanggal 20 April 2021
e-ISSN : 2621-4105
atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. 3
Sedangkan  penelitian  serupa  oleh    Nugroho  (2017)  dalam  penelitiannya  yang berjudul    “Peran  Balai  Pemasyarakatan  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ditinjau Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia” . Dalam  penelitiannya  tersebut  Okky  Chahyo mengindentifikasi  perlindungan  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan  bahwa  perlindungan  hak  anak  masih  belum  maksimal  dalam  sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan  litmas  dan  pendampingan  oleh  BAPAS,  sehingga  diperlukan  penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. 4
Terakhir penelitian dentang pemidanaan anak diangkat oleh Anjari (2021) dengan judul  “Perlindungan  Anak  Yang  Bermasalah  Dengan  Hukum  Dalam  Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila”. Penelitian ini fokus menganalisisi kasus pemidanaan anak  sesuai  yang  ada  dalam  Putusan  Nomor  20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg  dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw. Dalam penelitiannya tersebut Warih Anjari fokus meneliti bagimana  perlindungan  terhadap  pemidanaan  anak  menurut  perspektif  pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila dalam dua  putusan pemidanaan anak tersebut. 5
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih meneliti tidak hanya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum,  tetapi  juga  faktor  apa  yang  menjadi  penyebab  anak-anak  menjadi pelanggar  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana perlindungan hukum terhadap anak  yang  berhadapan dengan hukum  dan menjawa apa yang menjadi faktor  utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak
3 Azwad  Rachmat  Hambali, “Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13 (1), 2019, hal 15-30. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30 4 Okky Chahyo Nugroho, “ Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal HAM 8 (2), 2017, hal 161-174. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174
5 Warih  Anjari,    “ Perlindungan  Anak  Yang  Bermasalah  Dengan  Hukum  Dalam  Perspektif  Pemidanaan Integratif Pancasila”, Jurnal Jurnal Judisial 13 (3), 2021, hal 351-372. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.435
e-ISSN : 2621-4105
hukum  dalam  penanggulangan  kasus-kasus  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum

## B. PERUMUSAN MASALAH
Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Apa yang menjadi faktor  utama anak konflik dengan hukum ?
3. Bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hokum?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini adalah ini penelitian hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif, dan yuridis empiris adalah penelitian yang  dilakukan  dengan  meninjau  masalah  yang  diteliti  dari  segi  ilmu  hukum  dengan secara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk menggali dan  menganalisis  mengenai  Anak  yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (ABH),  sehingga pemahaman tentang ABH diantara para penegak hokum memiliki persepsi  yang  sama. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal research) , yaitu penelitian “yang menganalisa hukum baik tertulis di dalam buku ( law at is written in the book) , maupun hukum yang diputuskan oleh  hakim  melalui  proses  pengalihan  ( law  as  it  decided  by  the  jugle  through  judicial process )”. 6

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Menurut Nicholas Mc Bala masa kanak-kanak adalah “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain”. Status dan kondisi anak di Indonesia  bersifat  paradoks.  Idealnya,  anak  adalah  ahli  waris  dan  pelopor  masa  depan bangsa.  Secara  riil,  situasi  anak-anak  Indonesia  masih  dan  terus  memburuk.  Itu  dunia anak  yang  semestinya  diwarnai  dengan  kegiatan  bermain,  mempelajari  dan mengembangkan  minat  dan  bakat  mereka  untuk  masa  depan,  realitas  diwarnai  dengan data  yang  kelam  dan  menyedihkan. 7 Anak-anak  masih  dan  terus  berurusan  dengan
6 Jhony Ibrahim, “ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 282
7 Abu  Huraerah,  “ Child  Abuse (Kekerasan  Terhadap  Anak )”,  Edisi  Revisi,  Sptember  2007,  NUANSA, Bandung , hal. 21
e-ISSN : 2621-4105
hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus  dari  semua  komponen  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  melindungi  dan mengawasi tumbuh kembang anak Indonesia. Jadi anak-anak itu tidak dihadapkan pada hukum  karena  melakukan  perbuatan  menyimpang.  Arah  kebijakan  hukum  bertujuan untuk  menjadikan  hukum  sebagai  suatu  peraturan  yang  mengatur  memberikan perlindungan  bagi  hak-hak  warga  negara  dan  jaminan  kehidupan  masa  depan  di  masa depan. 8
Menurut Anthony M. Platt 9 definisi kenakalan adalah perbuatan anak yang meliputi (1) tindak pidana jika dilakukan keluar oleh orang dewasa (2) tindakan yang melanggar aturan  negara  atau masyarakat  (3)  perilaku  tidak  bermoral,  membolos,  kasar  dan tidak senonoh  kata-kata,  tumbuh  di  jalanan  dan  pergaulan  dengan  orang  jahat  yang memungkinkan pengaruh buruk pada anak-anak di masa depan.
Perlindungan    terhadap    anak    harus    lebih    diperhatikan    lagi,    karena  melihat kenyaatan  yang  ada  ternyata  masih  banyak  kasus  pelanggaran  hak terhadap    anak. Hal    tersebut    terlihat    dari    masih    banyaknya    kasus penelantaran  anak,  kasus penganiayaan  anak,  hingga  kasus  pembunuhan terhadap  anak.  Perlu  ada  ketegasan undang-undang    dan    kerjasama    dari  pemerintah  serta    masyarakat    untuk  bisa memberikan perlindungan terhadap amak,   karena   anak      merupakan   tanggung   jawab kita   semua   sebagai manusia  terlepas  dari  orang  tua  biologisnya. 10
Negara bagian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua atau wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  atas  implementasi  perlindungan  anak. Pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa memandang suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin,  etnis,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan  kelahiran  dan  kondisi  fisik dan/atau mental anak. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak negara, itu adalah wajib memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak melalui kewajiban dan tanggung jawab  Pemerintah  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang implementasi perlindungan anak. 11
8 Marlina, “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice ”, Cetakan kedua, Refika Aditama, 2012, hal. 1
9 Jack E Bynum dan William E Thompson, 2002, “ Juvenile Delinquency A Sociological Approach ”, Boston : A Peason Education Company, Allyn and Bacon, Fifth edition, hal. 9
10 Nopiana    Mozin,    Maisara    Sunge,  “ Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak    Korban Kekerasan ”, Jurnal Ius Constituendum 6 (1), 2021, hal 166-181. DOI : 10.26623/jic.v6i1.2485
11 Barda Nawawi Arif, “ Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana ”,  Bandung , Citra Aditya Bakthi, hal 35
e-ISSN : 2621-4105
Perlindungan hukum anak adalah “perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak”.  Bentuk  hukum  perlindungan  anak  hukum  adat,  hukum  perdata,  hukum  pidana, acara  pidana  hukum,  peraturan  lain  tentang  anak.  Perlindungan  anak,  menyangkut berbagai  aspek  kehidupan  dan  penghidupan,  sehingga  anak  benar-benar  dapat  tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dengan hak asasi manusia mereka. 12
Menurut Bismar Siregar itu masalah proteksi bagi anak-anak merupakan salah satu sisi  pendekatan  untuk  melindungi  Indonesia  anak-anak.  Masalahnya  bukan  hanya  bisa mendekat  secara  yuridis,  tetapi  juga  membutuhkan  pendekatan  yang  lebih  luas,  yaitu ekonomi, sosial dan budaya. 13
Banyak  anak  menghadapi  persidangan  bahkan  ketika  mereka  di  bawah  usia kriminal tanggung jawab karena mereka tidak dapat membuktikan usia mereka. Dalam praktiknya, menentukan usia anak yang ditangkap mungkin bermasalah. Seringkali sulit untuk menemukan kelahiran registrasi resminya. Anak yang kelahirannya belum terdaftar atau  yang  belum  pernah  bersekolah  tidak  memiliki  catatan  usia  yang  sah.  Polisi dilaporkan juga gagal mencatat usia anak atau dengan sengaja mencatat peningkatan usia untuk  menghindari  keharusan  mematuhi  perlindungan  prosedural.  Anak-anak  yang melakukan  tindakan  ilegal  tetapi  terlalu  muda  untuk  dimintai  pertanggungjawaban, undang-undang  tentang  pelaku  remaja  mungkin  ditangani  dengan  prosedur  lain  – kebanyakan dalam pendekatan kesejahteraan. Anak bisa ditempatkan di sebuah lembaga kesejahteraan  alasan  tanpa  pengadilan  dan  tidak  memiliki  kemungkinan  peninjauan kembali  atau  banding,  yang  artinya  bahwa  sistem  pemantauan  independen  harus menindaklanjuti dan meninjau kesejahteraan ini kasus
Anak-anak  yang  kurang  dewasa  dan  kurang  bersalah  memiliki  potensi  rehabilitasi yang lebih besar daripada orang dewasa. Studi menunjukkan bahwa pendekatan hukuman dan  pencegahan  memiliki  efek  terbatas  pada  anak-anak  karena  mereka  tidak  memiliki kapasitas  untuk  memahami  konsekuensi  dari  tindakan  mereka  dan  mengontrol  impuls mereka.  Apalagi  melihat  kerentanan  karena  usia  mereka,  penahanan  menempatkan mereka berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan mengekspos anak pada kontaminasi  kriminal  dari  sesama  narapidana  dan  stigma,  yang  memiliki  efek  negatif
12 Irma Setyowati Sumitro, “ Aspek Hukum Perlindungan Anak” , Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 15.
13 Bismar Siregar dkk, “ Hukum dan Hak-Hak Anak ”, Rajawali, 1986, hal. 22
e-ISSN : 2621-4105
jangka  panjang  pada  masa  depan  anak.  Hak-hak  anak  dijamin  melalui  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dan perjanjian, pedoman dan standar lain yang relevan. Menurut hukum internasional, yang utama tujuan intervensi yang berkaitan dengan pidana anak  haruslah direhabilitasi dan  direintegrasi anak, daripada hukuman. Jika  memungkinkan,  perlu  dialihkan  dari  pengadilan  formal  sistem,  menjadi  hukuman alternatif  harus  diterapkan,  dan  penahanan  harus  menjadi  ukuran  terakhir  resor  untuk jangka waktu yang paling singkat. Sebagai aturan umum, anak-anak tidak boleh menjadi sasaran perampasan kebebasan kecuali mereka melakukan kejahatan yang sangat serius yang melibatkan kekerasan, atau terus berlanjut melakukan kejahatan yang sangat serius lainnya, dan tidak ada tanggapan lain yang sesuai.
Khusus  pertimbangan  harus  diberikan  pada  kekhususan  gender.  Ada  kebutuhan untuk memprioritaskan penerapan tindakan non-penahanan untuk gadis-gadis yang telah bertentangan  dengan  hukum  dan  untuk  memberikan  yang  khusus  perlindungan  bagi tahanan  perempuan.  Berdasarkan  kerangka  hukum  internasional,  perlu  dilakukan modifikasi  terhadap  keadilan  standar  sistem  untuk  menanganinya:  membuatnya  ramah anak, memastikan partisipasi penuh dan efektif dari anak-anak, dorong rehabilitasi dan pastikan privasi remaja dan hindari stigmatisasi.

## 2. Alasan Utama Anak Konflik dengan Hukum
Teknologi  yang  semakin  modern  selain  menunjukkan  keunggulannya  dan memberikan    kemudahan    untuk    manusia,    disisi    lain    juga  teknologi    mempunyai pengaruh  negatif  yang  sangat  besar  untuk  kalangan  masyarakat  terutama  para remaja yang  akan  meranjak  dewasa  yang  masih  mencari  jati  dirinya  untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar untuk  para remaja sehingga  menyebabkan  banyaknya  kejahatan  yang  sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. Akibat rasa  ingin  tahu  tanpa  didampingi dan    bimbingan    yang    positif    dari    orang    tua  sehingga  mereka  (anak-anak  remaja) mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam maupun aturan hukum yang berlaku. 14
Alasan  yang  menimbulkan  konflik  antara  anak  dan  hukum  sangat  beragam  dan kompleks.  Mereka  mencakup  kemiskinan,  kehancuran  keluarga,  keluarga  orang  tua
14 Mega  Widyawati,  “ Tindak  Pidana  Persetubuhan  Pada  Anak  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam” , Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hal 68-81. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2232
tunggal,  keluarga  yang  direkonstruksi,  tekanan  teman  sebaya,  kurangnya  pendidikan, pengangguran,  atau  tidak  adanya  perspektif  kejuruan,  panduan  yang  salah  orang  tua, mengabaikan.  Banyak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  menjadi  korban  kesulitan sosial  ekonomi.  Ini  merampas  mereka  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  tempat  tinggal, perawatan dan perlindungan. Banyak anak tidak mengenyam pendidikan atau hanya hadir beberapa tahun, banyak dari mereka harus mulai bekerja pada usia dini
Sebagian  dari  anak-anak  ini  melarikan  diri  dari  rumah,  lebih  memilih  jalan-jalan daripada  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Yang  lainnya  dipaksa  turun  ke  jalan  dan menjadikannya tempat tinggal mereka, dengan harapan bisa bertahan hidup.  Anak-anak terlantar,  terlantar  atau  dilanda  kemiskinan  menjadi  sasaran  organisasi  kriminal,  yang mengekspos mereka pada eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba.
Intervensi  global,  sosial  dan  ekonomi  diperlukan  untuk  menghilangkan  akar penyebab tersebut: termasuk program memerangi kemiskinan, pendidikan, kejuruan, dan program konseling orang tua. Sejalan dengan itu, sangatlah penting untuk menjangkau anak-anak  yang  sudah  berada  dalam  sistem  peradilan,  untuk  menghalangi  mereka mengejar  karir  kriminal  mereka,  dan  mendukung  rehabilitasi  dan  inklusi  mereka (kembali) ke dalam masyarakat. 15
Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat rentan untuk dilakukan tindakan, anak-anak  sangat  rentan  dengan  berbagai  keinginan  dan  harapan  yang  ingin  dicapai sesuatu  dan  lakukan  sesuatu.  Seorang  anak  dalam  melakukan  sesuatu  melakukannya tidak/kurang menilai konsekuensi dari tindakannya.
Kebutuhan  ini  tidak  semuanya  dapat  dipenuhi  oleh  seorang  anak  sendiri  tetapi kebutuhan  bantuan  dari  orang  dewasa.  Orang  tua/dewasa  memiliki  kewajiban  untuk membantu anak-anak secara fisik, ekonomi dan psikologis di perkembangan mental anak. Anak-anak tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, anak-anak terhambat perkembangannya dan  bahkan  bisa    menyebabkan  gangguan  mental,  akhirnya  menjadi  kenakalan  aktor. Menurut  Richard  Dembo,  dkk.  anak-anak  yang  mengalami  banyak  kesulitan  seperti kesulitan dalam membiasakan diri dalam keluarga, menjadi secara ekonomi orang-orang
15 United Nations Office on Drugs and Crime, “ Criminal Justice Assessment Toolkit ”, New York, 2007, Part III Alternatives to Incarceration, p. 12
e-ISSN : 2621-4105
yang  depresi  atau  ekonomi  rendah  memiliki  risiko  lebih  tinggi  untuk  menjadi  pelaku kenakalan dari pada anak yang menderita fisik dan perampasan seksual.
Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut Penyebab  anak  melakukan  kenakalan  adalah:  pengaruh  hubungan/teman  sebaya, kurangnya  perhatian  dari  orang  tua  dan  keluarga,  rumah  rusak  (keluarga  berantakan), ekonomi (pendidikan). Faktor langsung atau tidak penting kecerdasan anak. Ini faktor ada sejak lahir seperti kecerdasan. oleh karena itu demikian diperlukan peningkatan kualitas kecerdasan  pada  anak.  Anak  yang  kurang  cerdas  akan  mengalami  kesulitan mengendalikan  emosi  dan  keinginannya,  sehingga  mudah  jatuh  menjadi  kejahatan, bahkan  jika  mereka  tidak  bertanggung  jawab  secara  langsung  kejahatan.    Diversi bertujuan  untuk          meniadakan          aspek  hukuman    yang    didapat    jika  seseorang melakukan  tindak pidana,  namun  di  lain  pihak, hilangnya    aspek    hukuman tersebut tidak   serta   merta meniadakan     sangsi     yang diterima  oleh  pelaku  tindak pidana. Dalam  hal  ini  pelaku tetap   mendapatkan   sangsi namun      sangsi      tersebut bukan merupakan     suatu hukuman    melainkan    suatubentuk  tanggungjawab  yang harus dilakukan  karena  telah melakukan kesalahan (tindak pidana). 16
Sistem restorative justice telah diutamakan dalam hukum pidanadaengan mencoba untuk  mengintegrasikan  tiga  kepala  segitiga:  pelaku  -  korban  -  masyarakat.  Model  ini didasarkan  pada  gagasan  bahwa  perlindungan  sistem  tidak  cukup  terfokus  pada pelanggaran,  dan  tidak  cukup  mementingkan  gagasan  mengubah  anak  di  bawah  umur menjadi  makhluk  yang  bertanggung  jawab.  Model  tersebut  memperkenalkan  kembali korban  di  pengadilan  peradilan  anak.  Seluruh  intervensi  dengan  demikian  berorientasi pada  penyadaran  pemuda  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  itu.  Ini  juga menumbuhkan kesadaran akan perlunya menebus kerusakan, dan untuk mengambil sikap yang jelas terhadap nilai yang ingin dibagikan oleh komunitas. 17

## 3.Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Sebagai  generasi  penerus,  anak-anak  haruslah  menjadi  individu  yang  dapat dipersiapkan dengan   matang    untuk     masa   depannya,    namun seiring   perubahan
16 Lilien Ristina, “ Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversiterhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ”, Jurnal Ius Constituendum 3 (2), 2018, hal. 166-178. DOI : 10.26623/jic.v3i2.1038
17 Cahyasena Putu  Yudha,  , “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram) ”, Jurnal Kerthawicara 5 (3), 2016.
e-ISSN : 2621-4105
jaman,    dan    perubahan    sosial  memiliki    dampak    yang    sungguh    uar    biasa    dalam perubahan    yang    terjadi    permasalahan    anak    berupa  penelantaran,          eksploitasi, perdagangan       anak, diskriminasi,  kekerasan  terhadap  anak  baik  fisik, psikis  dan seksual. Kebutuhan tentang perlindungan anak  sangat  dibutuhkan  agar  kondis  anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin keras. 18
Penanganan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  bagian  dari kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  karena  tujuan  utamanya  adalah perlindungan  anak  dan  mensejahterakan  anak  dimana  anak  merupakan  bagian  dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat (social  welfare ). 19 Pendat  dari  G.  Pieter  Hoefnagels mengatakan,  keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan  penanggulangan  kejahatan ( criminal  policy )  sangat  penting,  karena  kebijakan  penanggulangan  merupakan  usaha rasional  dari  masyarakat  sebagai  reaksi  terhadap  kejahatan. 20 Upaya  penanggulangan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilakukan  dengan  cara  terpadu  yang mencangkup  3  (tiga)  tindakan  yaitu  tindakan  preventif,  tindakan  penghukuman,  dan tindakan kuratif.
Penjatuhan  pidana  terkhusus  pidana  penjara  yang  diberikan  oleh  hakim  terhadap anak  mengakibatkan  jatuhnya  hukuman  terhadap  anak  yang  melakukan  perbuatan melawan hukum maka dengan itu pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri ataupun dari Departemen Kehakiman, petugas dari kemasyarakatan dan Departemen Sosial serta petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan tersebut. 21
Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah  mempunyai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
18 Tateki Tursilani, “ Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak ”, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41 (1), 2017.
19 Nawawi, Barda Arief, 2012, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.
20 Marlina, 2009 , “Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Refika Aditama, Bandung” , hal.15.
21 Bambang  Purnomo,  Gunarto,  “ Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)” , Jurnal Hukum Khaira Ummah 13 (1) 2018, hal 46.
e-ISSN : 2621-4105
sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan  hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  termasuk  dalam  kriteria  yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menyatakan  lebih  lanjut  bahwa perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  meliputi  anak  yang  berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Terkait dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang  masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa.
Menurut  standar  internasional,  sistem  peradilan  anak  harus  bertujuan  untuk mendorong spesialisasi dalam praktik peradilan anak dan mengembangkan sistem pidana yang berbeda keadilan yang memperlakukan anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Sebagian besar negara di kawasan ini memiliki prosedur peraturan perundang-undangan  yang terpisah untuk anak-anak  yang berkonflik dengan hukum.  Ia  mengakui  perlunya  perlakuan  khusus  terhadap  anak-anak  dan  memasukkan aspek  fundamental  dasar  dari  peradilan  anak,  seperti  pemisahan  anak-anak  dari  orang dewasa,  pembentukan  pengadilan  remaja,  kebutuhan  akan  rehabilitasi  dan  larangan perlakuan kasar dan kejam. Namun, ini ketentuan-ketentuan seringkali tidak sepenuhnya sesuai  dengan  instrumen  internasional  dan  memang  hampir  tidak  diterapkan  dalam praktik.  Banyak  konsep  undang-undang  keadilan  'modern'  –  jelas  pemisahan  antara pelaku  anak  dan  anak  yang  membutuhkan  perlindungan,  pengalihan  dan  keadilan restoratif, preferensi untuk rehabilitasi berbasis komunitas dan komunitas keterlibatan  - tidak  diterapkan.  Belum  ada  negara  di  wilayah  tersebut  yang  telah  sepenuhnya menerapkan remaja yang terpisah dan berbeda sistem peradilan untuk memastikan bahwa anak-anak  yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara jauh berbeda dari orang  dewasa.  Namun,  ada  dorongan  yang  signifikan  untuk  reformasi  dalam  beberapa tahun  terakhir  seperti  yang  terlihat  dalam  komitmen  pemerintah  Bhutan,  Maladewa, Nepal dan Sri Lanka.
e-ISSN : 2621-4105
Anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  termasuk  residivis  anak,  berhak diperlakukan  dengan  cara yang  mempromosikan  reintegrasi  mereka  dan  anak  yang mengambil  peran  konstruktif  dalam  masyarakat.  Dalam pendapat  komite,  kewajiban negara-negara  pihak  untuk  mempromosikan  langkah-langkah  penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum tanpa menggunakan proses peradilan berlaku, tetapi tentu saja tidak terbatas pada anak-anak yang melakukan pelanggaran ringan, seperti mengutil atau pelanggaran properti lainnya
Langkah-langkah  atau  upaya  konkrit  dari  semua  instansi  pelaksana  yang  terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  dalam  memberikan  dukungan  terhadap perlindungan  hak-hak  anak  dalam  situasi  pemenjaraan.  Anak  yang  mengalami  perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep diversi and restrorative justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

## E. PENUTUP
Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  anak  yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan/pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya  rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi  dan  dihilangkan  agar  anak-anak  tidak  terlibat  dalam  melakukan  kejahatan. Lebih  lanjut  lagi  perlindungan  dari  negara  dan  perhatian  orang  tua,  orang  dewasa  dan lingkungan di masyarakat sangat membantu anak-anak untuk kembali menjadi anak-anak sesuai  dengan  kondisi  dan  pengembangan.  Masa  kanak-kanak  merupakan  masa  yang sangat  rentan  untuk  dilakukan  tindakan,  anak-anak  sangat  rentan  dengan  berbagai keinginan  dan  harapan  yang  ingin  dicapai  sesuatu  dan  lakukan  sesuatu.  Seorang  anak dalam  melakukan  sesuatu  melakukannya  tidak  /  kurang  menilai  konsekuensi  dari tindakannya.  Kebutuhan  ini  tidak  semuanya  dapat  dipenuhi  oleh  seorang  anak  sendiri tetapi  kebutuhan  bantuan  dari  orang  dewasa.  Orang  tua  /  dewasa  memiliki  kewajiban untuk  membantu  anak-anak  secara  fisik,  ekonomi  dan  psikologis  di  perkembangan mental  anak.  Anak-anak  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  ini,  anak-anak  terhambat perkembangannya  dan  bahkan  bisa  menyebabkan  gangguan  mental,  akhirnya  menjadi
Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra
e-ISSN : 2621-4105
kenakalan  pelaku. Penanggulangan  dan  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  bertujuan  untuk  merubah  perilaku  dan  sikap  anak  yang  menyimpang,  serta memberikan dorongan agar anak yang tersebut dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.  Langkah-langkah  atau  upaya  konkrit  dari  semua  instansi  pelaksana  yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu  Huraerah,  “ Child  Abuse  (Kekerasan  Terhadap  Anak )”,  Edisi  Revisi,  NUANSA,
Bandung, 2007.
Barda Nawawi Arif, “ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ”, Bandung , Citra Aditya Bakti.
Bismar Siregar dkk, “ Hukum dan Hak-Hak Anak”, Rajawali, 1986
Irma  Setyowati  Sumitro,  “ Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak” ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 1990.
Maidin  Gultom,  “ Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dengan  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , cetakan Ke empat Revisi, Refika Aditama. Marlina,  “ Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restoratif Justice”, Refika Aditama, Bandung, 2009.
_______,  “ Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan Resto rative Justice”, Cetakan kedua, Refika Aditama, 2012.
Nawawi, Barda Arief , 2012 , “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
United Nations, “ Office on Drugs and Crime, Criminal Justice Assessment Toolkit ”, New York, 2007, Part III Alternatives to Incarceration.

## Jurnal
Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13 (1), 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30
Lilien Ristina, “ Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversiterhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana ”, Jurnal Ius Constituendum 3 (2), 2018. DOI
: 10.26623/jic.v3i2.1038
Mega Widyawati, “ Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan  Hukum  Islam ”,  Jurnal  USM  Law  Review  1  (1),  2018.    DOI
: 10.26623/julr.v1i1.2232
Nopiana  Mozin,  Maisara  Sunge, “ Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak  Korban Kekerasan ”, Jurnal Ius Constituendum 6 (1), 2021.
e-ISSN : 2621-4105

## DOI : 10.26623/jic.v6i1.2485
Cahyasena Putu Yudha, 2016, “ Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Anak  yang  Berkonflik Dengan  Hukum  (Study  Kasus  di  Bapas  Kelas  II  Mataram) ”,  Jurnal  Universitas Udayana, Denpasar,
Okky  Chahyo  Nugroho, “ Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal HAM 8 (2), 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174
Tateki  Tursilani,  “ Dampak  Kekerasan  Seksual  di  Ranah  Domestik  Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak ”, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41 (1), 2017.
Ria Juliana, Ridwan Arifin, “ Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum) ”, Jurnal SELAT 6 (2), 2019, hal 225-234. DOI: https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019
Warih Anjari,  “ Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila”, Jurnal Jurnal Judisial 13 (3), 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.435

## Artikel
Purnianti, “ Garis Besar Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Seminar Sehari Peradilan Anak Mengembangkan Diversi Dan Restorative Justice , 2003. Jakarta.

## Internet
IPU and UNICEF (2004) “ Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia A regional parliamentary guide on juvenile justice: A
Handbook for Parliamentarians” (http:// www.ipu.org/english/handbks.htm#child- prot )