Vol. 6, No. 2 ( Juli-Desember 2021): 222-235

## Maskulinitas sebagai Tonggak Keempat dalam Kajian Feminisme Hubungan Internasional

## Lulu Helina Mulya
Ani W. Soetjipto Universitas Indonesia
Abstract International relations as an academic field of study has a reputation for being masculine, violent, aggressive, or even brutal because of its focus on power projections and the state as the main actor. His  academic  and  practical  discussions  rarely  discuss  issues  related  to  other  matters  outside  of defense,  military,  and  state  power,  such  as  issues  of  gender  equality  or  social  welfare  that  have international  and  transnational  dimensions.  This  paper  criticizes  the  conception  of  masculinity which has been the heart of various schools of thought in international relations through the lens of feminism. This paper will explore more deeply the approaches and main ideas in the concept of masculinity and international relations, by focusing on the ideas promoted by the realism and constructivism paradigms. These ideas will then be contested with the concepts narrated by feminists in international relations. After reviewing the masculinity approach, this paper will also attempt to map the consensus between the feminist approach and the traditional notion of international relations regarding the concept of masculinity.
Keywords : masculinity; realism; constructivism; feminism
Abstrak
Hubungan internasional sebagai bidang kajian akademik memiliki reputasi sebagai kajian yang maskulin, keras, agresif, atau bahkan brutal karena fokusnya terhadap proyeksi kekuatan dan negara sebagai aktor utama. Pembahasannya secara akademik dan praktik amat jarang membahas isu-isu yang menyangkut hal lain di luar pertahanan, militer, dan kekuatan negara seperti isu kesetaraan gender atau kesejahteraan sosial yang memiliki dimensi internasional dan transnasional. Tulisan ini mengkritisi konsepsi maskulinitas yang selama ini menjadi jantung dari berbagai aliran pemikiran  dalam  hubungan  internasional  melalui  lensa  feminisme.  Tulisan  ini  akan  mengupas lebih dalam pendekatan dan gagasan-gagasan utama yang ada dalam konsep maskulinitas dan hubungan internasional, dengan berfokus pada gagasan yang diusung oleh paradigma realisme dan  konstruktivisme.  Gagasan  tersebut  akan  kemudian  dikontestasikan  dengan  konsep-konsep yang dinarasikan oleh para feminis dalam hubungan internasional. Setelah meninjau pendekatan maskulinitas, tulisan ini juga akan berusaha untuk memetakan konsensus di antara pendekatan feminisme dan gagasan tradisional hubungan dalam internasional terkait konsep maskulinitas.
Kata-kata kunci: maskulinitas; realisme; konstruktivisme; feminisme
Pendahuluan Saat berdiskusi terkait kekuatan dalam lanskap hubungan internasional, kemungkinan besar, pemikiran pertama yang akan muncul dalam benak adalah gagasan dan konsep turunan atas kekuatan yang dicetuskan oleh pemikir seperti Plato, Waltz, atau Machiavelli. Seperti pemikir realisme klasik lainnya, Morgenthau (1948) menganggap bahwa negara adalah aktor utama dalam arena politik internasional. Dengan demikian, kerap terjadi struggle of power atau perebutan kekuasaan antarnegara demi mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Gagasan sederhana terkait negara dan kekuatan kemudian mengakar dalam praktik hubungan internasional menjadi faktor determinan terhadap bagaimana negara merespon terhadap sebuah isu atau konflik.
Pada awal tahun 2020 hingga tahun saat tulisan ini disusun, negara- negara sedang dihadapkan dengan isu kesehatan global, pandemi Covid-19, yang mengancam stabilitas negara tanpa terkecuali, berserta dengan masyarakat di dalamnya. Situasi mencekam akibat virus Covid-19 mengharuskan negara untuk merespon situasi pandemi Covid-19 yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh negara-negara adalah menutup perbatasan wilayahnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, inisiatif tersebut memiliki dampak yang berbahaya bagi beberapa negara dengan situasi ekonomi yang rapuh.
Kekacauan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 seolah mengekspos sistem global yang selama ini dikelola secara buruk. Kecenderungan negara untuk selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya membuat kerja sama antarnegara dalam menangani situasi pandemi Covid-19 kacau. Sebagaimana dilansir oleh sebuah artikel yang mengutarakan pernyataan dari Mauro Ferrari, seorang ilmuwan Italia-Amerika yang mengundurkan diri dari menjadi pemimpin European Research Council (ERC) dikarenakan hilangnya harapan Ferrari terhadap sistem yang ada: “Ferrari blamed an ‘internal political thunderstorm’ for the ‘complete absence of coordination of the healthcare policies among member states,  the  recurrent  opposition  to  cohesive  financial  support  initiatives,  the pervasive one-sided border closures, and the marginal scale of synergistic scientific initiatives’” (Greenhalgh, 2020).
Ketidaksiapan negara-negara dalam merespon isu kesehatan yang mencekam  dapat  merefleksikan  sebuah  ketimpangan  praktik  dan  juga  teoritik dalam hubungan internasional. Diskursus yang ada dalam hubungan internasional kerap mengutamakan pembahasan isu-isu yang bersifat high politics yang menjadi ajang kontestasi kekuatan tiap negara, seperti perang, persengketaan wilayah, dan lainnya. Namun, tidak halnya dengan isu-isu yang dianggap bersifat low politics seperti isu kemiskinan atau isu kekerasan seksual. Ketimpangan diskursus tersebut kemudian menjadikan hubungan internasional sebagai sebuah kajian yang dianggap sangat maskulin, karena pendekatannya yang dinilai agresif, keras, dan mengutamakan perspektif melalui lensa laki-laki yang maskulin. Seiring dengan berkembangnya kajian feminisme, muncul sebuah gugatan terhadap definisi gender dan seks dalam politik internasional. Dasar dari gugatan tersebut adalah pemikiran para feminis yang menyatakan bahwa fenomena internasional adalah fenomena yang berjender. Pemikir feminisme Hubungan Internasional (HI) generasi awal seperti Cynthia Enloe, kemudian diperlihatkan bahwa fenomena internasional sebagai fenomena berjender memiliki dampak yang tidak adil bagi perempuan, yang berkontribusi pada isu marginalisasi,
diksriminasi, kekerasan, beban berganda, dan kemiskinan terhadap perempuan sebagai kaum subordinat.
Enloe (1989) menegaskan bahwa sistem yang ada hanya berpihak terhadap laki-laki dan maskulinitas karena perspektifnya yang dijadikan representasi dari perilaku negara. Absensi dari perspektif perempuan memberikan hak istimewa terhadap laki-laki, dan juga melanggengkan subordinasi tehadap perempuan. Berbeda dengan gagasan yang ada dalam kajian teori feminisme dan hubungan internasional secara terpisah, kajian feminisme HI mengawali gagasannya dari apa yang disebut sebagai “The ‘Man’ Question” oleh Zalewski. Fokus para feminis HI berangkat dari subjek laki-laki dengan ragam identitas maskulin yang dilekatkan kepada mereka.
Identitas maskulin yang melekat pada hubungan internasional dan aktor laki-laki di dalamnya kerap digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari Dengan adanya kriteria maskulin yang disamaratakan terhadap setiap individu yang berjenis kelamin laki-laki, maka terbentuk sebuah ekspektasi bagi laki-laki untuk memenuhi kriteria dan peran yang maskulin. Laki-laki yang tidak dapat memenuhi kriteria maskulin seperti kuat, atletis, berjiwa kemimpinan, atau agresif kemudian dipandang sebelah mata secara sosial dan membentuk golongan laki- laki subordinat (Messerschmidt, 1993).
Laki-laki yang berada dalam golongan maskulinitas subordinat menjadi subjek yang kerap kali ditinggalkan dalam pembahasan gender. Baik dalam hubungan internasional, feminisme, atau pengertian umum, laki-laki selalu menjadi subjek superior yang dinilai bersifat opresif terhadap perempuan. Tanpa disadari, setiap individu yang merupakan seorang dengan jenis kelamin laki-laki disematkan dengan sebuah narasi antagonis dan jargon-jargon sexist seperti “all men are trash”. Brittan (1989), dalam tulisannya yang bertajuk “Masculinity and Power” mengutarakan sebuah pernyataan yang menggugah pikiran: “As a man, am I responsible for patriarchy? Am I responsible for all men? As an author of a text of masculinity am I merely trying to assuage my own guilt?” Pernyataan Brittan melegitimasi eksistensi dari perdebatan yang ada terkait maskulinitas dalam lanskap hubungan interasional sebagai konsep umum yang, secara paradoks, tidak representatif.
Berangkat dari kegelisahan terhadap ketimpangan yang terjadi baik kepada perempuan dan laki-laki, tulisan ini bertujuan untuk menilik lebih lanjut narasi maskulinitas dalam hubungan internasional guna mencari titik tengah yang dapat menyajikan pendekatan gender dengan lebih setara. Maka dari itu, pertanyaan riset yang berusaha untuk dijawab dalam tulisan ini adalah: “bagaimana konsensus pandangan terhadap konsep maskulinitas di antara paradigma HI tradisional dan feminisme HI?” Dalam menjawab pertanyaan riset tersebut, tulisan ini akan merujuk kepada ragam literatur yang berupa jurnal akademik dan buku dalam edited volume yang telah melalui proses peer review, yang diterbitkan oleh penerbit atau peron penyedia literatur akademik terakreditasi. Literatur tersebut akan kemudian diorganisasi melalui metode taksonomi yang diimplementasikan melalui pengelompokan literatur serupa dan tema-tema dominan yang muncul dalam pembahasan terkait konsep maskulinitas dalam paradigma terkait. Tulisan ini memiliki argumen utama bahwa konsep maskulinitas yang dinarasikan baik secara umum maupun dalam lingkup HI menyempitkan pengertian terkait dinamika individu, terlebih dinamika yang terdapat dalam hubungan antarnegara. Dengan demikian, diperlukan peninjauan ulang terhadap konsep maskulinitas
melalui paradigma HI yang dapat menjembatani antara narasi serta agenda kesetaraan gender dan juga kepentingan serta dinamika bernegara dalam lingkup internasional.
Tulisan ini akan kemudian disusun dengan alur sistemasi penulisan sebagai berikut: bagian pertama akan memaparkan pendekatan konsep maskulinitas dalam imu HI. Selain menganalisis konsep maskulinitas melalui perspektif realisme sebagaimana disinggung dalam bagian latar belakang ini, tulisan ini juga akan menyertakan pembahasan konsep maskulinitas melalui perspektif konstruktivisme sebagai pembanding. Selanjutnya, bagian kedua akan menganalisis gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh para pemikir paradigma feminisme dalam HI seperti  Cynthia Enloe, Ann Tickner, dan  Charlotte Hooper terkait konsep maskulinitas. Tidak hanya menyertakan gagasan dari para pemikir feminisme dalam HI, bagian ketiga akan memaparkan argumen dari gagasan yang tercantum dalam studi laki-laki dan maskulinitas (man and masculinity), terutama di arena hubungan internasional. Bagian keempat adalah analisis untuk memetakan celah kesamaan yang ditemukan dalam argumen-argumen di ketiga bagian sebelumnya. Terakhir, bagian kelima  berisikan kesimpulan.
Konsep Maskulinitas dalam Teori HI: Realisme dan Konstruktivisme Sebelum menilik konsep maskulinitas antar paradigma terhadap teori hubungan internasional realisme dan konstruktivisme, bagian tulisan ini akan diawali dengan analisis spektrum gender dalam teori hubungan internasional. Dalam mengkaji hubungan yang bersifat antar paradigma, penulis merujuk kepada variabel analisis yang disajikan oleh Sandra Whitworth (1994). Whitworth mengidentifikasi beberapa variabel yang dinilainya dapat menjembatani gender dan teori hubungan internasional. Terdapat setidaknya tiga variabel yang dapat teridentifikasi: Pertama, teori hubungan internasional yang bersangkutan harus terbuka untuk membahas konstruksi yang secara mendalam membahas pula pemaknaan mengenai  ide dan makna tentang konstruksi sosial  (ideas and meanings).  Kedua,  Whitworth  mengidentifikasi  esensi  dari  variabel  historis dikarenakan perkembangan narasi teoritik dan praktik gender yang sangat dinamis. Ketiga, teori hubungan internasional harus memiliki ruang untuk memperdebatkan dan mengkontestasikan konsepsi tentang power. Variabel ketiga dan terakhir ini  prasyarat esensial sehingga sejalan dengan paradigma feminisme yang mengkaji terkait ketimpangan relasi kuasa antar aktor.
Ketiga variabel yang digagas oleh Whitworth mampu mengkaji lanskap gender dalam hubungan internasional. Tulisan  dalam artikel ini secara spesifik ditujukan untuk membahas maskulinitas. Untuk tujuan tersebut penulis mengikutsertakan variabel analisis tambahan dengan meminjam pendekatan Charlotte  Hooper  untuk  menelaah  lebih  dalam  lagi  pendekatan  maskulinitas dalam hubungan internasional. Hooper (2001) menyatakan bahwa hubungan internasional mampu memproyeksikan narasi maskulinitas melalui tiga dimensi, yaitu: 1) praktik institusional dari politik internasional 2) perwujudan isu politik internasional dan 3) makna simbolis memahami politik internasional. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh kausal satu sama lain. Merujuk pada gagasan dari Whitworth dan Hooper,  alur analisisnya adalah sebagai berikut:

## Sumber: diolah dari Hooper (2001).

## Gambar 1. Narasi maskulinitas dalam kajian HI
Pendekatan paradigma realisme dan konstruktivisme merupakan dua pendekatan yang sangat bertolak belakang. Sebagaimana dicatat oleh Rosyidin (2016), pendekatan realisme memiliki kecenderungan untuk mengutamakan aspek- aspek material, sedangkan pendekatan konstruktivisme terhadap non-material. Perbedaan ini memengaruhi bagaimana paradigma realisme dan konstruktivisme mengkaji konsepsi tentang power. Bagi para realis, teorisasi kekuatan menjadi sebuah aspek material yang bersifat absolut. Namun, materialisasi konsep power oleh para realis menyempitkan perspektif realisme terhadap power, yang cenderung hanya dinarasikan melalui instrumen militer atau ekonomi. Di sisi lain, pendekatan konstruktivis dinilai gagal untuk melakukan teorisasi power. Kegagalan ini kerap kali terjadi karena ketidaksesuaian logika konsep power secara epistemologis terhadap premis konstruktivisme terkait ontologi social (Locher & Prügl, 2001). Fokus dari konstruktivisme sendiri adalah pada hal non-material seperti norma dalam struktur sosial yang cenderung membuat gagasan dari konstruktivisme mengabaikan aspek material seperti kekuatan (Snyder, 2004). Bagi konstruktivis, aspek material hanya dapat memiliki makna bagi manusia dan tindakannya apabila terdapat struktur dari ilmu pengetahuan yang dipahami secara kolektif (Wendt, 1995). Konstruktivis memandang power sebagai sebuah aspek performativitas, dan tidak dapat dipandang sebagai sebuah sumber daya yang berdiri sendiri (Guzzini, 2013).
Lebih lanjut, paradigma konstruktivisme memandang struktur sosial merupakan sebuah konsep yang terdiri dari pemahaman yang intersubjektif. Dalam konteks negara, struktur sosial dikaitkan dengan norma yang juga menjadi batasan bagi negara untuk mengambil kebijakan (Rosyidin, 2015). Secara garis besar, konstruktivisme melihat dunia sebagai entitas yang dikonstruksi secara sosial. Selain diskursus terkait struktur sosial, pembahasan lainnya yang juga menjadi napas dalam konstruktivisme adalah interaksi yang terjadi di masa lalu. Para konstruktivis mempercayai bahwa interaksi dan tindakan yang terjadi di masa lalu, membentuk serta memengaruhi struktur yang ada pada masa kini.
Dengan demikian, konstruktivisme dapat memenuhi kedua variabel lain yang merupakan kapabilitas untuk memiliki pendekatan historis dan juga diskursus konstruksi sosial.
Meskipun memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan konstruktivisme, realisme merupakan paradigma yang juga memiliki kapabilitas untuk melakukan pendekatan historis terhadap sebuah fenomena, secara teoritik atau secara praktik. Pada bagian latar belakang, tulisan ini menyinggung konsep struggle of power yang dinarasikan oleh Morgenthau sebagai sebuah kebijakan untuk mempertahankan distribusi kekuatan yang ada dalam sebuah momentum tertentu di dalam sejarah.  Para  pemikir realis seperti Morgenthau juga menyadari bahwa gagasan-gagasan yang diangkat dalam realisme hanya akan memiliki arti apabila memiliki keberadaan dalam konteks historis  melalui praktik dan tindakan yang dilakukan oleh individu (Ashley, 1984). Pandangan realis yang mampu menginterpretasikan beragam makna terhadap setiap periode sejarah juga menunjukkan bahwa realis memandang makna realita sebagai hal yang kontingen dan dikonstruksi secara sosial (Whitworth, 1994).
Menilik lebih dalam konsepsi maskulinitas yang ada dalam paradigma realisme, dapat dinyatakan bahwa realisme memiliki ketiga dimensi maskulin yang dipetakan oleh Hooper. Perang dan maskulinitas merupakan bukti nyata bahwa maskulinitas dan realisme membentuk satu sama lain. Konsep yang diteorisasi oleh para realis kerap diproyeksikan dalam perang, di mana Waltz turut berkontribusi dalam mengkaji alasan yang membuat negara merespon ancaman melalui  perang  dan  gencatan  senjata  (Waltz,  1954).  Karakteristik  maskulinitas dalam realisme secara simbolik juga ditunjukkan dengan bagaimana kepemilikan senjata sangat diperhitungkan sebagai akumulasi kekuatan. Pada masa Perang Dingin, kepemilikan senjata nuklir sangat diindahkan para elit laki-laki, karena motivasi untuk memiliki senjata nuklir dipahami sebagai simbolisme untuk mendapatkan dominasi dan posisi yang strategis dalam pertarungan relasi kuasa (Hartstock, 1989).
Lantas, bagaimana konstruktivis merefleksikan ketiga dimensi maskulin menurut Hooper dalam gagasan-gagasannya? Jones (1996) berargumen bahwa konstruktivis tidak memiliki pendekatan atau merespon terhadap seks atau gender di luar narasi yang mengkonstruksi peran dan nilai yang menentukan konstruksi tindakan dan prioritas manusia. Meskipun dalam analisisnya konstruktivis dapat membedakan antara maskulinitas, femininitas, laki-laki, dan perempuan. Akan tetapi, pembedaan tersebut hanya merupakan sebuah kategorisasi peran biologis dan sosial yang tidak berbicara tentang relasi gender.
Salah satu tulisan konstruktivisme yang menyinggung diskursus gender adalah tulisan yang disusun oleh  Martha Finnemore dan Sikkink (1998) dengan judul “International Norm Dynamics”. Dalam tulisan tersebut, Finnemore dan Sikkink berbicara terkait pembangunan norma dengan menggunakan isu hak pilih perempuan sebagai contoh studi kasus. Akan tetapi, Carpenter (2003) merespon dengan mengutarakan bahwa analisis studi kasus yang diangkat Finnemore dan Kathryn Sikkink tidak menganalisis gender dan permasalahan relasi yang ada di dalamnya, melainkan analisis yang menggunakan pendekatan konstruktivis terhadap gender.
Tulisan  ini  tidak  mengidentifikasi  narasi  maskulinitas  dalam  dimensi praktik institusional dan perwujudan dalam konstruktivisme. Ruang pendekatan konstruktivisme untuk memiliki narasi maskulinitas dalam dimensi simbolik pun cenderung sangat sempit. Meskipun para konstruktivis mengakui eksistensi
dari narasi gender, terutama gender sebagai sebuah konsep yang telah menjadi pengetahuan kolektif, namun konstruktivisme tidak dapat melihat analisa dari narasi gender dan maskulinitas.
Dengan demikian, setelah menganalisis hubungan antara realisme dan konstruktivisme sebagai teori dalam hubungan internasional dengan gender dan maskulinitas, maka dapat dipetakan sebuah tabel sebagai berikut.
Pendekatan Konsep Maskulinitas dalam Feminisme HI Bagian ini akan memaparkan pendekatan konsep maskulinitas menurut beberapa  feminis  HI  yaitu:    Cynthia  Enloe,  Charlotte  Hooper,  Chaterine MacKinnon,  Jane I Parpart, dan  Marysia Zalewski. Sebelum menilik lebih dalam gagasan feminis HI terkait maskulinitas, maka perlu dipahami terlebih dahulu kritik feminis terhadap konsep maskulinitas. Secara garis besar, kritik feminis terhadap maskulinitas memiliki dua orientasi dasar: esensialis dan konstruktivis. Bagi  para  esensialis,  karakteristik  maskulinitas  dan  femininitas  merefleksikan sebuah perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin. Variabel utama yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah kapasitas untuk melahirkan seorang anak. Dengan demikian, laki-laki tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan peran ¬care-giving peran yang diekspektasikan terhadap perempuan sebagia childbearer. Para feminis dengan aliran konstruktivis menolak  nilai dan identitas yang terlebih dahulu dikonstruksikan untuk menentukan peran gender seseorang, karena sejatinya narasi gender yang mengkotak kotakkan perbedaan biologis dengan atribut stereotype dan peran yang menyertainya cenderung dapat mengacaukan hubungan antar manusia Meskipun demikian, perspektif esensialis dan konstruktivis mulai melebur saat para feminis mulai menyuarakan kritiknya terhadap tatanan sosial dan global yang ada. Feminis menganggap bahwa tatanan sosial yang berjalan menindas perempuan dan karkteristik femininitas, menjadikan perempuan golongan yang inferior dalam lingkup masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Pada titik itu para feminis bersepakat untuk mendekonstruksi dikotomi maskulin dan feminin dalam tatanan sosial dan global.  Pembedaan yang dibuat dan berasal dari praktik teori klasik HI seperti realisme yang selama ini memandang karakteristik feminin bertentangan dengan logika negara maskulin dan rasional ditolak mentah mentah oleh kalangan feminis (Jones, 1996).
Beberapa dari para pemikir feminis kemudian berfokus untuk mengkaji gender dan peran perempuan dalam arena internasional. Mereka memulai
dengan  mengidentifikasi  bias  gender  yang  ada  dalam  hubungan  internasional. Sama halnya seperti perempuan, isu ketidaksetaraan gender juga seolah menjadi sebuah isu yang disembunyikan dalam teori internasional yang tradisional dan berpusat pada laki-laki. Tujuan feminis HI adalah  memahami dan memberantas akar ketidaksetaraan gender dalam teori dan praktik internasional (Harel-Shalev, 2020). Pada halaman sebelumnya di artikel ini dinyatakan bahwa, feminis HI pada umumnya berangkat dari narasi “The ‘Man‘ Question”, sebuah istilah representatif yang dicetuskan oleh Maria Zalewski. Sebelum mempublikasikan tulisan yang mengulas kembali konsep “man’s question” pada tahun 2008, Zalewski pada tahun 1997 memiliki keresahan untuk mempertanyakan kembali subjektivitas terhadap laki-laki. Keresahan Zalewski bukanlah sebuah usaha untuk menggeser perempuan sebagai fokus subjek dalam studi feminisme, melainkan semakin menyamaratakan posisi gender dalam hubungan internasional untuk memahami relasi kuasa dengan lebih mendalam (Pearson, 2019).
Gagasan yang kemudian tertuang dalam tulisan “Rethinking The ‘Man’ Question” pada tahun 2008 memiliki sudut pandang yang cukup berbeda. Dalam tulisannya, Zalewski dan Parpart (2008) berusaha untuk menginterupsi stabilitas yang ada dengan mengalihkan fokus subjek dalam studi feminisme dari perempuan menjadi laki-laki. Alasan Zalewski dan Parpart adalah untuk mengentaskan pandangan umum yang melihat perempuan sebagai pusat permasalahan gender.  Zalewski dan Parpart mengubah fokus terhadap subjek laki-laki untuk memberikan perhatian dan meredefinisi ulang konsep maskulinitas yang selama ini dianggap maskulinitas menjadi sebuah problem yang mengopresi femininitas dan perempuan.  Zalewski dan parpart dalam karyanya menyatakan bahwa ‘maskulinitas’ juga harus dimaknai berlapis karena identitas laki laki yang berlapis. ‘Maskulinitas‘ juga membebani laki laki yang tidak bisa memenuhi peran harapan dan atribut yang dilekatkan pada konsepsi tersebut .
Enloe (1989) menyatakan gagasan maskulinitas yang ada merupakan hasil analisis yang hanya berpusat pada tokoh laki-laki yang berhasil menjadi perwujudan nilai maskulinitas seperti Napoleon Bonaparte atau Mao Zedong. Di sisi lain, tidak sedikit laki-laki yang tidak dapat memenuhi perwujudan nilai maskulinitas. Mayoritas dari laki-laki yang tidak menjadi cakupan dalam pengukuhan konsep maskulinitas adalah mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tingkat menengah dan kebawah. Eksklusivitas konsep maskulinitas yang dilebih-lebihkan tidak hanya menindas femininitas dan perempuan, tetapi juga laki-laki dari berbagai lapisan masyarakat.
Beberapa dari laki-laki yang tidak dapat membuktikan kapabilitasnya untuk bertindak maskulin, pada akhirnya mengopresi perempuan demi aktualisasi dirinya sebagai entitas yang maskulin. Tanpa disadari, laki-laki sesungguhnya berusaha untuk mengelak ketergantungannya pada perempuan sebagai entitas yang feminin, yang kerap dijadikan sebagai objek seks, pelayan, bahkan diekspektasikan untuk selalu patuh dan menerima. Apabila feminisasi terhadap perempuan menjadi strategi yang kerap ditempuh untuk mengaktualisasi maskulinitas, maka maskulinitas merupakan gagasan palsu semata ditujukan untuk membentuk tatanan masyarakat patriakis (Enloe, 1989).
Catherine Mackinnon (1987), penulis feminist  terkenal beraliran post modern dalam tulisannya yang bertajuk “Feminim Unmodified” melihat bahwa maskulinitas adalah status quo - dan selama ini dipandang sebagai standar dalam sebuah tatanan sosial. Standar tersebut diciptakan oleh supremasi laki-laki.  Jika di
analisa melalui lensa feminisme, konsep maskulinitas merupakan sebuah konsep yang dialienasi. MacKinnon selanjutnya menyatakan bahwa pendekatan dominan yang selama ini digunakan kalangan feminist untuk membahas ketidakadilan gender adalah menempatkan  perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki laki. Padahal menurut MacKinnon tidak selalu demikiran adanya. Yang diperlukan adalah pemaknaan kembali konsep kesetaraan gender yang tidak lagi melihat perempuan sebagai sub-human, atau laki-laki sebagai kelompok yang dominan. Cara pandang baru yang melihat laki dan perempuan sebagai manusia yang utuh yang memiliki atribut maskulin dan feminin dengan berbagai persoalannya  akan lebih membantu upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam tatanan sosial. Gagasan MacKinnon yang cukup kontroversial mendapat sanggahan dari Hooper (1997), yang menilai bahwa para feminis pascamodern memiliki kecenderungan yang sangat rentan untuk meletakkan perempuan sebagai sebuah permasalahan. Gagasan feminis pascamodern dapat memberikan penekanan yang  semakin  besar  terhadap  perbedaan  dan  fluiditas,  yang  dapat  mereduksi penindasan yang selama ini dihadapi oleh perempuan sebagai sebuah ambiguitas. Hooper tidak mengelak fakta bahwa kuatnya peran gender dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari oleh individu. Argumen yang diutarakan oleh Hooper merefleksikan sebuah realita bahwa maskulinitas dapat dianalisis tanpa menghilangkan perspektif perempuan dan feminisme itu sendiri. Setelah mengulas apa yang dituliskan oleh para feminis dalam HI, tulisan ini akan kemudian mengelompokan argumen utama dan temuan terkait maskulinitas dalam HI berserta dengan problematika gender yang mengikutinya. Argumen utama dan gagasan yang disampaikan memiliki pendekatan yang cukup berbeda, namun dapat dinilai bahwa baik MacKinnon, Enloe, Hooper, Parpart dan Zalewski berusaha untuk menyertakan laki-laki dalam diskursus feminisme HI. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa usaha para feminis HI untuk menyertakan laki-laki dalam pembahasannya  memiliki tingkat keterlibatan yang sangat beragam.
Pemahaman terhadap Studi Laki-laki dan Maskulinitas Sebelum beralih ke dalam pembahasan terkait konsensus dari hasil paparan di bagian terdahulu, pemahaman terkait laki-laki dan maskulinitas di luar studi HI dan feminisme juga patut untuk diperhitungkan. Meskipun memiliki kecenderungan untuk diabaikan, pemikir dalam studi laki-laki dan maskulinitas memiliki kritik yang cukup kuat terhadap pandangan feminisme terkait maskulinitas. Dalam tulisannya yang berjudul ”Misframing Men: The Politics of Contemporary Masculinities”, Michael Kimmel (2010) berusaha meluruskan kesalahpahaman konsep maskulinitas yang selama ini dieratkan dengan proyeksi kekuatan yang menindas. Bagi beberapa laki-laki maskulin, politik gender adalah sebuah usaha reclaiming “sense of power”. Terlebih lagi, Kimmel menilai bahwa tidak semua maskulinitas terbentuk secara setara.
Pembingkaian konsep maskulinitas yang kerap disuarakan oleh para feminis, kemudian menimbulkan sebuah amarah yang terkadang dibalut dalam narasi anti-feminis. Beberapa laki-laki yang merasakan keresahan kemudian menyuarakan beberapa gerakan aktivisme seperti gerakan “A Voice for Men”, yang merupakan gerakan aktivisme daring oleh para aktivis laki-laki. Aktivisme daring tersebut hadir dalam sebuah situs web yang memiliki jargon “Humanist counter-theory in the age of misandry”, yang memunculkan ekstremims liberal dan juga golongan antifeminis.
Keresahan terhadap pembingkaian konsep maskulinitas yang tidak sesuai  ini  juga  terefleksikan  di  sekitar  tahun  1980-an  pada  era  Perang  Dingin. Pada tahun 1980-an, muncul sebuah istilah politik gender kontemporer yang cukup dikenal hingga masa kini, yaitu konsep toxic masculinity yang dipelopori oleh Shepherd Bliss. Konsep toxic masculinity sendiri ditujukan sebagai sebuah antidot dari konsep maskulinitas yang kerap dieratkan dengan kekerasan, otoritas, dan militer. Pada awalnya, toxic masculinity adalah sebuah cabang dari gerakan yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang merasa termarjinalisasi oleh penggambaran konsep maskulinitas yang tidak realistis dalam masyarakat (Harrington, 2020).
Nicholas dan Agius (2018) kemudian berusaha untuk menyederhanakan apa yang berusaha untuk diutarakan oleh para laki-laki yang merasakan ketidakadilan dalam pembingkaian konsep maskulinitas melalui istilah “reverse discrimination”. Secara garis besar, istilah “reverse discrimation” berusaha untuk menyuarakan posisi kontra terhadap ideologi pemikiran gender yang pada umumnya berfokus kepada kesetaraan. Akan tetapi, kesetaraan tersebut dinilai memiliki pemahaman terhadap kesetaraan liberal yang sangat dangkal dan tidak berbasis realita yang sebenar-benarnya.
Pada kenyataannya, pemaham terhadap konsep maskulinitas masih belum dapat terartikulasikan dengan baik. Saat berbicara terkait maskulinitas, konsep maskulinitas yang sangat lekat adalah maskulinitas hegemonik. Secara definitif, maskulintias hegemonik memiliki gagasan yang sangat berbeda dengan realita umum terhadap peran laki-laki, yang disebabkan oleh idealisme kultural terhadap konsep maskulinitas. Sayangnya, idealisme yang ada tidak saling merespon dengan karakter laki-laki pada umumnya. Terlebih lagi, secara praktis, konsep maskulinitas hegemonik hanyalah sebuah fantasi yang direalisasikan melalui karakter fiksional pada film atau seorang figur yang tidak terjangkau oleh laki- laki secara umum (Connell, 1987).
Dalam edisi yang dipublikasi pada tahun 2005, Connell dan Messerschmidt kembali membahas tentang maskulinitas hegemonik, keduanya
menyarankan sebuah bentuk maskulinitas hegemonik yang mampu merespon dan mendemokratisasi dinamika yang ada pada relasi gender. Waling (2018) turut mendukung argumen tersebut dengan menambahkan pernyataan bahwa teorisasi yang dilakukan oleh feminis dapat menjadi sebuah langkah yang krusial untuk menimbang ulang perspektif terhadap laki-laki dan maskulinitas. Melalui teorisasi feminis, Waling menilai bahwa terdapat potensi yang lebih besar bagi konsep laki-laki dan maskulinitas untuk berkembang di luar kerangka teori yang telah ada, yang cenderung bersifat stagnan. Apabila narasi laki-laki dan maskulinitas dapat berkembang dan menyesuaikan konteksnya dengan gagasan dan agenda kesetaraan gender yang sedang berkembang, maka berbagai praktik dan konsep maskulinitas pada akhirnya dapat disertakan dalam menganalisis dinamika kompleks yang ada antara hubungan laki-laki, perempuan, dan lingkup gender secara menyeluruh.
Konsensus Melalui pemaparan konsep maskulinitas dalam tiga pilar: teori hubungan internasional, feminisme HI, dan studi laki-laki dan maskulinitas, bagian ini akan membahas terkait konsensus yang dapat ditarik berserta dengan pendekatan yang paling memungkinan untuk ditempuh dalam usaha mewujudkan agenda kesetaraan gender. Tickner (1998) menegaskan bahwa perspektif feminis melihat kepentingan nasional sebagai suatu hal yang bersifat multidimensional dan kontekstual. Apabila disandingkan dengan gagasan yang ada dalam perspektif realisme, maka terdapat ketidaksesuaian gagasan karena para realis cenderung memandang kekuatan sebagai aspek material yang bersifat absolut. Secara ontologis, maskulinitas sendiri dapat disetujui sebagai sebuah materi yang universal dalam struktur sosial. Namun, terdapat perdebatan epistemologis terkait konsep maskulinitas sebagai narasi yang hadir secara alami dan menjadi tidak terelakan, atau sebagai perwujudan subordinasi dan merupakan konsep yang secara sengaja dikonstruksikan oleh golongan yang superior. Pemikir feminisme HI seperti Hooper menilai bahwa dikotomi gender, maskulinitas dan femininitas, merupakan sebuah pembedaan yang tidak dapat terelakan. Dengan demikian, solusi yang diajukan adalah analisis gender yang dilakukan secara lebih adil dan menyertakan kedua gender dalam porsi yang merata.
Di sisi lain, feminis seperti Zalewski dan Parpart memiliki fokus untuk mengkritisi subjektivitas terhadap laki-laki dan maskulinitas, sehingga keduanya mengusung peralihan fokus subjek analisis dalam studi feminisme. Dalam konteks argumen feminis HI yang mempertanyakan subjektivitas terhadap laki- laki, para pemikir studi laki-laki dan maskulinitas meyuarakan hal yang sama, terkait bagaimana terdapat sebuah permasalahan subjektivitas laki-laki yang kerap dipandang sebagai peran antagonis yang bersifat opresif. Di saat Zalewski dan Parpart menyampaikan gagasannya untuk mengalihkan fokus subjek analisis dalam studi feminisme kepada laki-laki secara ekplisit, para pemikir studi laki- laki dan maskulinitas cenderung mengusulkan perkembangan narasi laki-laki dan maskulinitas di luar kerangka teoritis yang telah ada dan bersifat kaku. Beralih ke dalam pembahasan narasi maskulinitas dalam paradigma tradisional HI, para konstruktivis juga memiliki pendekatan yang memandang bahwa penggunaan diksi dalam dikotomi maskulin dan feminin adalah istilah yang sebelumnya telah terkonstruksi. Secara garis besar, para konstruktivis tidak mengelak kenyataan bahwa konstruksi gender memang telah terbentuk dan tidak dapat dihindari (Carver, 2008). Pemikiran konstruktivisme memiliki ruang yang
sangat sempit untuk melakukan teorisasi kekuatan karena konstruktivisme yang memandang kekuatan sebagai bentuk performativitas. Akan tetapi, kekosongan teorisasi kekuatan secara material dalam perspektif konstruktivisme menciptakan sebuah fleksibilitas untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Sebagaimana dicatat dalam bagian terdahulu, konstruktivisme tidak dapat memandang kekuatan sebagai sumber daya yang berdiri sendiri, melainkan sebagai  sebuah  variabel  yang  saling  berkesinambungan.  Melalui  fleksibilitas tersebut, kemungkinan terbaik yang dapat terjadi adalah rekonseptualisasi makna dari kekuatan itu sendiri. Rekonseptualisasi yang ideal terhadap makna kekuatan adalah kekuatan yang tidak lagi dieratkan sebagai konsep yang maskulin, keras, agresif, dan dominan, melainkan konsep yang bersifat emansipatoris. Pendekatan yang emansipatoris merupakan sebuah konsep yang diusung oleh Enloe, di mana Enloe (1989) menyarankan peningkatan usaha perempuan untuk semakin menunjukkan partisipasinya di dalam area yang didominasi oleh laki-laki. Konsensus yang kemudian terbentuk adalah kenyataan bahwa dikotomi gender sendiri adalah sebuah konsep yang telah terinternalisasi dalam sistem sosial dan membentuk serangkaian norma serta ekspektasi peran yang sukar untuk diabaikan. Namun, kesukaran tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengkaji ulang konsep maskulinitas, secara spesifik dalam teori dan praktik hubungan internasional, untuk menjadi lebih representatif secara teoritik dan praktik. Maka dari itu, dikotomi gender yang adalah maskulinitas dan femininitas dapat dikaji melalui paradigma HI yang lebih terbuka terhadap konsep kekuatan yang dinamis atau bahkan emansipatoris, yaitu paradigma konstruktivisme.
Kesimpulan Sebagai kesimpulan, tulisan ini menilai bahwa dikotomi maskulinitas dan femininitas pada dasarnya menyempitkan pemahaman terkait dinamika individu, kelompok, dan sistem internasional yang ada. Dilema-dilema yang terbentuk dalam hubungan internasional, terutama dilema yang mempertanyakan relasi kuasa dalam gender, merupakan sebuah hasil materialisasi yang sesungguhnya tidak terbentuk secara organik. Melalui konsensus yang telah dianalisis, maka kebenaran dan kesesuaian dari konsep maskulinitas dalam hubungan internasional patut dipertanyakan relevansinya dan seberapa besar tingkat representasi konsepnya terhadap laki-laki sebagai individu secara umum.
Maskulinitas yang dinarasikan di dalam kajian hubungan internasional sendiri pada umumnya lahir dari maskulinitas yang bersifat hegemonik dan terpusat pada perspektif Barat, menjelaskan alasan mengapa maskulinitas juga memunculkan problematika kelas. Dengan demikian, tanpa rekonseptualisasi, maskulinitas dalam hubungan internasional hanya bersifat praktis terhadap sebagian kecil dari kaum laki-laki saja, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan hak istimewa lainnya.
Perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang berada di dalam golongan maskulinitas subordinat. Baik secara teoritik atau praktik, maskulinitas subordinat merupakan representasi konsep maskulinitas yang kerap luput dalam diskursus gender, baik dalam lanskap hubungan internasional saja atau secara holistik. Apabila absensi perbincangan tentang maskulinitas subordinat terus terjadi, maka akan sukar bagi laki-laki yang berada dalam golongan subordinat untuk mendapatkan keadilan yang berhak didapatkannya. Salah satu contoh konkrit adalah kompleksitas pengesahan RUU PKS di Indonesia
karena adanya stigma laki-laki sebagai pelaku, dan bagaimana laki-laki tidak dapat menjadi korban dari perilaku kekerasan seksual Maka dari itu, beberapa poin yang digarisbawahi adalah usulan untuk meningkatkan perspektif laki-laki dalam literatur feminisme, dan juga peningkatan partisipasi perempuan dalam hubungan internasional. Apabila analisis gender sudah dapat dilakukan secara adil, maka kemungkinan untuk memandang maskulinitas dan femininitas sebagai sebuah semantik belaka akan semakin mudah untuk direalisasikan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan idealisme dalam membumikan maskulinitas, femininitas, dan gender, namun cita-cita keadilan bukanlah sesuatu tidak mungkin. Akan tetapi, langkah-langkah untuk meluruskan pemahaman dikotomi maskulinitas harus dilakukan secara perlahan agar tidak menciptakan sebuah kontraproduktivitas dalam usaha pencapaian agenda kesetaraan gender.
Daftar Pustaka Ashley, R. (1984). The Poverty of Neorealism. International Organization, 38 (2), pp. 225-286.
Brittan, A. (1989). Masculinity and Power. Oxford: Basil Blackwell. Carpenter, R.C. (2003). Stirring Gender into the Mainstream: Constructivism, Feminism and the Uses of IR Theory. International Studies Review, 5 (2), pp. 287-302.
Carver, T. (2008). Men in the Feminist Gaze: What Does this Mean in IR?” Millennium: Journal of International Studies, 37 (1), pp. 107-122. CGTN. (2020). Recognizing the problem: How did the world react to the threat of  COVID-19?  [Online].  29  April.  Tersedia  di:  <https://newseu.cgtn.com/ news/2020-04-29/Pandemic-Playbook-1-Recognize-problem-PSKidWQ7Cg/ index.html> [diakses 5 November 2021].
Connell, R.W., & Messerschmidt, J.W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender and Society, 19 (6), pp. 829-859.
Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics.
California: Standford University Press.
Enloe, C. (1989). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press.
Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norms Dynamics and Political Change. International Organization, 52 (4), pp. 887-917.
Harrington, C. (2020). What is ‘Toxic Masculinity’ and Why Does it Matter? Men and Masculinities, 24 (2), pp. 1-8.
Hartstock, N. (1989). Masculinity, Heroism, and the Making of War. Dalam A. Harris & Y. King (Eds.), Rocking the Ship of State: Towards a Feminist Peace Politics. London: Routledge.
Hooper, C. (2001). Manly States: Masculinities, International Relations, and Gender Politics. New York: Columbia University Press.
Hooper, C. (1997). Masculinist Practices and Gender Politics: The Operation of Multiple Masculinities in International Relations. Dalam M. Zalewski & J. Parparts (Eds.), The Man Question in International Relations. New York: Westview Press.
Hooper,  C.  (1999).  Masculinities,  IR,  and  the  ‘Gender  Variable’: A  Cost-Benefit Analysis for (Sympathetic) Gender Sceptics. Review of International Studies, 25 (3), pp. 475-491.
Jones, A. (1996). Does Gender Make the World Go Round? Feminist Critiques of International Relations. Review of International Studies, 22 (4), pp. 405-429.
Kimmel, M. (1997). Integrating Men into the Curriculum. Duke Journal of Gender Law and Policy, 4 (1), pp. 181-196.
Kimmel, M. (2010). Misframing Men: The Politics of Contemporary Masculinities. New Jersey: Rutgers University Press.
Locher, B., & Elisabeth, P. (2001). Feminism and Constructivism: Worlds Apart or Sharing the Middle Ground? International Studies Quarterly, 45 (1), pp. 111-129.
MacKinnon,  C.A.  (1987).  Feminism  Unmodified.  Cambridge,  MA:  Harvard University Press.
Morgenthau, H.J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: A.A. Knopf.
Nicholas, L., & Agius, C. (2018). The Persistence of Global Masculinism: Discourse, Gender and Neo-Colonial Re-Articulations of Violence. London: Palgrave Macmillan.
Pearson, E. (2019). Extremism and Toxic Masculintiy: The Man Question Re-posed. International Affairs, 95 (6), pp. 1251-1270.
Tickner, J.A. (2001). Gendering World Politics: Issues and Approach in the Post- Cold War Era. New York: Columbia University Press.
Tickner, J.A. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press. Waling, A. (2018). Rethinking Masculinity Studies: Feminism, Masculinity, and Poststructural  Accounts  of  Agency  and  Emotional  Reflexivity.  Journal  of Men’s Studies, 27 (1), pp. 1-19.
Rosyidin, M. (2016). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. Global & Strategis, 10 (1), pp. 55-73. Waltz, K.N. (1954). Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press.
Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, International Organization, 46 (2), pp. 391-425. Wendt, A. (1995). Constructing International Politics. International Security, 20 (1), pp. 71-81.
Whitworth, S. (1994). Feminism and International Relations: Towards a Political Economy of Gender in Interstate and Non-Governmental Institutions. New York: Macmillan Press.
Zaleswki, M. (1998). Introduction: From the ‘Woman’ Question to the ‘Man’ Question in International Relations. Dalam M. Zalewski & J. Parparts (Eds.), The Man Question in International Relations. New York: Westview Press.