## MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL
Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Muhammadrafly1998@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  binmas  polrestabes  makassar  dalam menangani  paham  radikal  dan  kendala  yang  dihadapi  Binmas  Polrestabes  Makassar  dalam menangani  paham  radikal. Jenis  penelitian  ini  adalah  kombinasi  dari  penelitian  normatif  dan penelitian  empiris.  Pendekatan  penelitian  adalah  pendekatan  hukum  (pendekatan  patung)  dan pendekatan  sosiologis  (pendekatan  sosiologis). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran Binmas  dalam  menangani  pemahaman  radikal  di  Kota  Makassar  antara  lain  (1)  Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3)  Bekerja  sama  dengan  Pemerintah  dan  Kementerian  untuk  bersama-sama  mencegah  dan menghentikan  penyebaran  ide-ide  radikal  dari  dalam.  Namun  demikian  ada  kendala  yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.

## Kata Kunci: Paham Radikal; Radikalisme

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  role  of  Makassar  Community  Polytechnic  Community Empowerment  in  handling  radical  understanding  and  the  obstacles  faced  by  Makassar Polrestabes  Community  Policing  Community  in  dealing  with  radical  notions.  This  type  of research is a combination of normative research and empirical research. The research approach is a  legal  approach  (sculpture  approach)  and  sociological  approach  (sociological  approach).  The results  showed  that  the  role  of  Binmas  in  dealing  with  radical  understanding  in  Makassar  City included  (1)  Conducting  Guidance  and  Counseling  containing  material  related  to  Radicals  (2) Conducting  visits  to  community  leaders,  religious  leaders  and  organizations  that  have departments  of  influence  in  society  and  (3)  Work  with  the  Government  and  the  Ministry  to jointly  prevent  and  stop  the  spread  of  radical  ideas  from  within.  However,  there  are  obstacles faced  by  Binmas  in  handling  this  radical  understanding  such  as  the  limited  ability  and understanding of Binmas members related to Radical understanding.
Keywords : Radicalism; Radicalisme

## Pendahuluan
Hukum  dibuat  tentu  saja  untuk  dilaksanakan,  sebab  jika  tidak  pernah  dilaksanakan  maka tidak  dapat  dikatakan  sebagai  hukum.  Pelaksanaan  hukum  tersebut  diwujudnyatakan  dalam bentuk  tindakan  yang  harus  dilaksankan,  tindakan-tindakan  itu  disebut  sebagai  penegakan hukum  ( law  enformance ).  Di  dalam  inilah  sehingga  peranan  para  penegak  hukum  sangat dibutuhkan  dalam  melaksanakan  hukum  yang  dibuat.  Penegak  hukum  sebagai  usaha  kekuatan, menjadi  kewajiban  kolektif  komponen  suatu  bangsa  termasuk  Indonesia.  Berhubung  Indonesia sebagai negara yang menganut paham Konstitusional atau sebagai negara hukum. Maka dari itu terkait  masalah  radikalisme  yang  merupakan  hal  serius  membuat  peran  kepolisian  sebagai penegak hukum sangat diperlukan dalam menagani hal ini.
Namun  perlu kita pahami  terlebih dahulu apa  yang dimasuk dengan radikalisme. Radikal berasal dari kata radix radix berarti akar, sehingga radical pada dasarnya berarti mengakar atau hingga  ke  akar-akarnya. 1 Kemudian  radikalisme  merupakan  suatu  paham  yang  dianut  oleh manusia  dengan  berpegang  teguh  pada  pemikirannya  yang  sudah  mengakar  yang  menganggab seusuatu  yang  berbeda  dengannya  itu  salah,  kemudian  paham  ini  bertujuan  membuat  suatu perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara  kekerasan atau drastic pada suatu system  yang sudah  ada.  Sehingga  dalam  menghadapi  masalah  yang  luar  biasa  ini  sangat  diperlukan  peran kepolisian sebagai fungsi keamanan negara untuk menjaga ketertiban masyarakat Indonesia.
Kepolisian  atau  biasa  kita  sebut  Polri  merupakan  organ  pemerintah  yang  memiliki kewenangan  khusus  dalam  menjaga  kemanan  dan  ketertiban  masyarakat  sehingga  sangat diperlukannya  peran  aktif  kepolisian  dalam  menangai  dan  mengatasi  paham  radikal  yang merajalela. Kemudian di dalam Polri terdapat sebuah Unit atau Fungsi yang memliki tugas dalam berhadapan langsung dengan masyarakat.
Binmas  dituntut  menciptakan  hubungan  yang  dekat  dan  saling  kenal  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat.  Pemberian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  ini  harus  bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah terkait gerakan radikalisme dalam masyarakatnya.
Dari  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  terhadap  peran  serta Lembaga  Kepolisian  pada  Unit  Binmas  dalam  melaksanakan  tugasnya  ditengah-tengah masyarakat.  Dalam  penanganannya  apabila  terjadi  permasalah  tentang  Gerakan  Radikalisme  di tengah masyarakat.

## Metode Penelitian
Metodologi  merupakan  sistem  panduan  untuk  memecahkan  persoalan  dengan  komponen yang spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat.  Sedangkan Penelitian adalah suatu  proses,  yaitu  suatu  rangkaian  langkah-langkah  yang  dilakukan  dengan  terencana  dan sistematis  guna  mendapatkan  pemecahan  masalah  atau  mendapatkan  jawaban  terhadap pertanyaan-pertanyaan  tertentu. 2 Dengan  demikian,  metodologi  penelitian  adalah  sekumpulan aturan, kegiatan, dan prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  diarahkan  kepada  pengungkapan  pola  fikir  yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin  ilmu  yang  dijadikan  acuan  dalam  menganalis  objek  yang  diteliti  sesuai  dengan  logika ilmu  itu.  Pendekatan  penelitian  ini  biasanya  disesuaikan  dengan  profesi  peneliti  namun  tidak
1 Syahrin Harahap. Upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme. ( Depok : SIRAJA, 2017), h.1
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian.( Jakarta : CV. Rajawali, 1985), h. 65
menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner 3 dalam mengumpulkan data  yang diperlukan.  Kemudian  didalam  penulisan  Jurnal  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dan  sosiologis  yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan  aturan  yang  berlaku  sebagai landasan teori serta penerapan hukum yang ada dimasyarakat sehingga dapat melihat lebih jelas gejala-gejala  hukum  dan  sosial  yang  berhubungan  dengan  Objek  dalam  jurnal  ini  yaitu  paham radikal.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  jenis  penelitian  yang bersifat    deskriptif.  Menurut  Hadari  Nawawi,  metode  penelitian  deskriptif  ini  memiki  dua  ciri- ciri pokok,  yaitu; 4 Memusatkan penelitian pada masalah-masalah  yang ada pada saat  penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta- fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.
Pada  penelitian  sumber  data  berguna  untuk  mengembangkan  hasil  penelitian.  Dalam penelitian  ini  digunakan  sumber  data  ke  dalam  dua  jenis  data,  yaitu:  Data  Primer  dan  data sekunder  yang didapatkan langsung dari sumbernya  baik melalui dokumen resmi maupun tidak resmi, laporan dalam bentuk dokumen, wawancara, dan observasi yang nantinya dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitiann ini. Untuk  bahan penelitian ini yang menjadi data primer adalah  wawancara  dengan  pihak  dari  Fungsi  Binmas  di  Polrestabes  Makassar.  Kemudian literatur  dari  berbagai  sumber  lainnya  yang  dapat  memperkuat  pelaksanaan  penelitian  sebagai data sekunder.
Pada bagian ini,  peneliti akan menjelaskan mengenai  metode  yang akan  dilakukan dalam pengumpulan  data  sebagai  sumber  yang  berguna  dalam  mengembangkan  hasil  penelitian  ini. Yang  mana  metode  yang  digunakan  adalah:  Observasi,  Wawancara,  Dokumentasi  dan  Studi Pustaka.
Dalam  menguji  suatu  keabsahan  data  yang  diperoleh  guna  mengukur  validates  hasil penelitian,  penelitian  dituntut  mengingatkan  ketekunan  dalam  penelitian,  pengamatan  yang cermat  dan  berkesimbungan  dengan  menggunakan  triangulasi  adalah  suatu  teknik  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## Hasil dan Pembahasan Pembahasan Pertama
Kota  Makassar  yang  berada  ditengah  provinsi  dan  merupakan  kota  terbesar  ke-8  di Indonesia  setelah  Depok  dan  Jakarta  Utara  sehingga  menjadikan  pusat  pertumbuhan  dan perkembangan  di  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  juga  yang  membuat  Kota  Makassar  didatangi  oleh berbagai macam orang dari wilayah luar untuk menetap, bekerja, menimba ilmu ataupun hanya melakukan rekreasi atau berlibur, yang membuat masyarakat Kota Makassar diisi oleh berbagai karakter orang-orangnya.
Berdasarkan  hal  ini  pula  membuat  masing-masing  masyarakat  Makassar  memiliki  pola pikir yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian berdampak pada timbulnya berbagai macam masalah-masalah  tindak  pidana,  lalu  dari  masalah-masalah  tersebut  dibutuhkan  juga  penangan yang tepat juga dari para penegak khususnya anggota Polisi Polrestabes Makassar.
3 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.  ( Jakarta  : Rajawali Pers, 2001), h. 13-14
4 Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum . (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 22-23
Hal ini sesuai dengan data kriminalitas pada tahun  2017 dengan dominasi kejahatan  yang terjadi  antara  lain;  Pencurian,  Penganiayaan,  Penipuan,  Penggelapan  dan  Korupsi  dengan  total sebanyak  21.616  kasus  kejahatan  yang  dilaporkan.  Dari  data  tersebut  kemudian  sangat diperlukannya  kinerja  Polisi  Polrestabes  Makassar  dalam  menjalankan  tugasnya,  hal  ini  sesuai dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  anggota  Polri  dalam  pasal  13  UU  No.  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Topografi  wilayah  Kota  Makassar  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut;  tanah  relative  datar, bergelombang,  berbukit  dan  berada  pada  ketinggian  0-25  m  diatas  permukaan  laut  dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerangannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%.
Hal  ini  memungkinkan  Kota  Makassar  berpotensi  pada  pengembangan  permukiman, perdagangan, jasa, industry, rekreasi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya.
Secara topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:
a. Bagian Barat kearah Utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai.
b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.
Perkembangan  fisik  Kota  Makassar  cenderung  mengarah  ke  bagian  Timur  Kota.  Hal  ini terlihat  dengan  giatnya  pembangunan  perumahan  di  Kecamatan  Biringkanaya,  Tamalanrea, Manggala, Panakukang dan Rappocini.
Polisi berasal dari kata politea yang berarti negara kota, dimana pada zaman Yunani Kuno manusia  hidup  berkelompok,  kemudian  dari  kelompok  tersebut  membentuk  sebuah  himpunan lalu  berkembang  lagi  menjadi  kota  ( polis ) 5 .  Agar  kehidupan  di  kota  tersebut  dapat  tertata sehingga  dibuatlah  norma-norma.  Lalu,  norma-norma  tersebut  ditegakkan  melalui  kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.
Dalam  menjalankan  Tugas  Pokok  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diatur  dalam pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Tugas  pokok Polri  tersebut  yaitu:  (1)  Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  (2)  Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Rumusan  ketiga  tugas  pokok  tersebut  bukan  menggambarkan  urutan  prioritas  maupun hirarki, namun ketiga-tiganya sama penting dalam menjalankan tugas Polri. 6 Hal ini merupakan tanggungjawab    tercipanya  dan  terbinanya  suatu  kondisi  aman  dan  tertib  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Polisi dan masyarakat itu bagaikan air dan ikan, akan sulit memisahkan keeratan hubungan di antaranya. Tidak ada masyarakat tanpa Polisi, begitu juga sebaliknya. Dimana ada masyarakat disitu ada institusi bernama polisi ( ubi societas ubi politie ).
Sudah dapat kita pahami bahwa peranan Polisi dalam Masyarakat sangat  diperlukan, baik itu  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  maupun  sebagai  pelayan  masyarakat ketika ada konflik  yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan Polisi yang dapat berhubungan erat dengan  masyarakat,  maka  dari  itu  muncullah  Unit  Binmas  dalam  bagian  fungsi  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat.
5 Viswandro,  Maria  Matilda,  dan  Bayu  Saputra. Mengenal  Profesi  Penegak  Hukum.  ( Yogyakarta  : Pustaka Yustisia, 2015), h. 7
6 Pudi  Rahardi. Hukum  Kepolisian.  Kemandirian,  Profesionalisme,  dan  Reformasi  POLRI,  ( Surabaya  : Laksbang Grafika, 2014), h. 69
Binmas atau kepanjangan dari Pembinaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  bidang  Pembinaan  Masyarakat.  Hal  ini  meliputi segala  upaya  dalam  kegiatan  komunikasi,  konsultasi,  punyuluhan,  penerangan,  pembinaan, pengembangan  dan  berbagai  kegiatan  lainnya  yang  dinilai  perlu  dalam  menjadi  mitra masyarakat.
Diharapkan  dengan  adanya  Binmas  maka  pandangan  masyarakat  tentang  polisi  sebagai aparat  hukum  yang  menakutkan  dapat  berubah  dengan  menyamakan  posisi  antara  Polisi  dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan tindak pidana atau kejahatan, pemecahan masalah  sosial  yang  berpotensi  menimbulkan  gangguan  dalam  rangka  meningkatkan  kepatutan hukum serta ketertiban.
Hal  ini  didasari  dengan  pemahaman  bahwa  untuk  menciptakan  kondisi  aman  dan  tertib tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, dimana Polri sebagai Subjek dan Masyarakat sebagai Objek.  Melainkan  dengan  harus  bersama-sama  antara  Polri  dengan  Masyarakat  dengan  cara memberdayakan  kemitraan    Polri  dan  warga  masyarakat.  Sehingga  bersama-sama  dapat mendeteksi gejala-gejala yang menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.
Binmas  bertugas  melaksanakan  pembinaan  masyarakat  meliputi  kegiatan  penyuluhan, pemberdayaan  Perpolisian  Masyarakat  (Polmas),  pengawasan  dan  pembinaan  dalam  bentuk pengamanan  swakarsa,  melaksanakan  koordinasi  serta  kegiatan  kerjasama  antara  berbagai organisasi, lembaga, instansi dan tokoh-tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum untuk tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.

## Pembahasan Kedua
Karl  Von  Savigny  mengungkapkan  bahwa  hukum  itu  adalah  jiwa  rakyat (Volkgiest) , hukum  yang  bersemayam  ditengah-tengah  relung  jantung  kehidupan  komunitas  masyarakat manusia dimana hukum itu ditemukan (Living Law).
Sehingga  penegak  hukum  sebagai  perantara  hukum  sangat  diperlukan  dalam  menjaga keteraturan  kehidupan  sosial  antara  manusia.  Penegak  hukum  pula  merupakan  upaya  kolektif sebuah bangsa sebagai usaha menjaga kesatuan dan keutuhan.
Penegakan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  di  dalamnya.  Hukum  tidak  dapat  tegak dengan  sendirinya  yang  berarti  hukum  sebagai  substansi  tidak  mampu  mewujudkan  sendiri kehendak-kehendak  dan  janjinya    yang  telah  tercantum  dalam  peraturan-peraturan.  Di  dalam realitasnya,  kehendak-kehendak  hukum  dilaksanakan  melalui  manusia.  Yang  benar-benar menempati posisi sangat penting sebagai penegak hukum. 7
Paham  radikal  adalah  sebuah  masalah  yang  perlu  ditangani  dengan  cara  yang  tepat  pula, disebabkan  paham  ini  memberikan  pengaruh  langsung  kepada  masyarakat.  sehingga  perlu melakukan upaya-upaya dalam menanganinya.
Sayangya  Unit  Binmas  Polrestabes  tidak  dapat  hanya  berfokus  atau  berpegangan  pada buku  panduan  saja,  karena  Binmas  merupakan  Unit  yang  terjun  langsung  diantara  masyarakat. Sehingga merupakan kewajiban Binmas Polrestabes Makassar dalam menyesuaikan diri dengan menggali  dan  menerapkan  nilai-nilai  yang  telah  ada  didalam  masyarakat  tanpa  harus  bersikap kaku dalam menghadapi suatu masalah.
Sebagai  anggota  Polri  yang  memegang  kewenangan  menjadi  penegak  hukum  sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Unit Binmas Polrestabes Makassar dapat berfungsi sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  landasan  hukumnya  menjaga  keamanan  dan  ketertiban,
7 VIswandro, dkk. Mengenal Profesi Penegak Hukum . (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)., h. 3
menegakkan  hukum  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Berdasarkan  wilayah-wilayah  yang  menjadi  kewajiban  Polrestabes  Makassar  yang  terdiri dari  12  Kecamatan  dengan  122  Kelurahan,  dalam  pelaksanaannya  dibutuhkan  tanggungjawab yang  bersar  pula  dalam  mengayomi  dan  membimbing  warga  masyarakat  Makassar  yang didalamnya terdiri dari bereneka ragam prilaku dan karakteristik, yang harus digali dan dipahami berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing wilayah. 8
Terkait mengenai paham radikal yang sedang marak diberitakan, Unit Binmas Polrestabes Makassar  tidak  tinggal  diam  melihat  sebuah  bibit  kekacauan  yang  dapat  mengancam  keutuhan dan keseimbangan dalam masyarakat khususnya di Kota Makassar.
Menyikapi  permasalahan  tersebut,  Binmas  Polrestabes  Makassar  melakukan  koordinasi dengan  baik  dengan  jajaran  Polsek  disetiap  kecamatan  dan  kelurahan  berupa  arahan  dan penyampaian yang sistematis untuk dapat mencegah paham Radikal tumbuh dan berkembang.
Dalam  menangani  paham  Radikal  di  Kota  Makassar,  Binmas  memiliki  peran  penting dalam  mencegah  paham  ini  tumbuh  dan  berkembang  yang  nantinya  akan  memberikan  dampak yang  buruk  terhadap  keseimbangan  unsur-unsur  didalam  masyarakat.  Unit  Binmas  dalam melaksanakan tugasnya  menangani  paham  radikal  menggunakan cara preemtif atau pendekatan kepada masyarakat, 9 sehingga informasi mengenai masalah yang ada di setiap wilayah kelurahan kota  Makassar  dapat  diterima  dan  dapat  melakukan  tindakan  lebih  lanjut  untuk  menyelesaikan masalah ini. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Binmas didalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1076/VII/2018 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. 10
Peran  Binmas  Polrestabes  menangani  paham  radikal  berupa  kegiatan  bimbingan  dan penyuluhan  hukum  kepada  semua  elemen  masyarakat  termasuk  Siswa  sekolah,  masyarakat, satpam, pedagang dan lain-lainnya  yang terkait paham  radikal  secara detail dengan tujuan agar unsur-unsur  masyarakat  ini  mendapatkan  pemahaman,  serta  agar  dapat  ikut  andil  dalam menangani  permasalahan  ini  berupa  laporan  langsung  ke  kantor  polisi  ketika  melihat  dan mengetahui  terdapat  kegiatan  radikal  di  sekitar  tempat  tinggalnya.  Sehingga  informasi  yang merupakan bibit masalah akan semakin cepat ditangani dan ditindak oleh Polri. 11
Hal ini dilaksanakan karena merupakan upaya awal mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dengan  manusia,  masyarakat  dan  hukum  yang  merupakan  tiga  hal  yang  berkaitan  sangat  erat. Selanjutnya,  Binmas  Polrestabes  Makassar  juga  melaksanakan  kegiatan  lain  berupa  kunjungan atau  sambaing  kepada  tokoh  masyarakat  atau  pemuka  agama  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap masyarakat  yang tinggal pada suatu wilayahnya. Dengan kata lain hal ini sama seperti perpanjangan  tangan  dari  Binmas  mencegah  paham  radikal  pada  suatu  wilayah  tetapi  Binmas tetap  melakukan  pengawasan,  karena  masih  berada  pada  lingkup  tanggungjawabnya  sebagai anggota Kepolisian. 12
8 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.15 Wita
9 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita
10 Korbinmas  Baharkam  Polri. Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas.  Edisi  V  Tahun  2018.  ( Jakarta:Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2018), ., h.vii
11 Akmal,  Baurbinmas  Polrestabes Makassar, Sulsel,  wawancara oleh penulis di Makassar, 31  Januari 2020 pukul 09.00 Wita
12 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di  Makassar,  3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita
Paham radikal tidak hanya dianut oleh masyarakat biasa saja karena paham ini juga dapat dianut  oleh  pegawai-pegawai  pemerintah  yang  memiliki  status  pendidikan  yang  baik  dengan pekerjaan  yang  baik  pula,  hal  ini  disebabkan  dari  kurangnya  pemahaman  pegawai  dalam menyerap  sebuah  informasi  sehingga  sangat  mudah  untuk  dipengaruhi  bergabung  kedalam paham  radikal.  Selanjutnya  bentuk  peran  Unit  Binmas  Polrestabes  dalam  menangani  paham radikal yaitu bekerja sama dengan Pemerintah Kota atau Kementerian Agama ketika mendengar isu-isu  bahwa  pegawai  negeri  sipil  di  dalamnya  telah  terindikasi  menganut  paham  radikal. 13 Bentuk kerjasama ini berupa pemberian selebaran dan bimbingan langsung dari ahli yang paham akan  permasalah  radikal.  Hal  ini  dilakukan  agar  mencegah  dan  mengantisipasi  paham  radikal sebab sifat dari paham radikal ini tidak terbatas hanya pada kalangan biasa saja, tetapi juga bisa terjangkit pada pegawai-pegawai pemerintah.
Polrestabes  Makassar  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban,  serta  sebagai  pengayom dan pelayan masyarakat Makassar, didalamnya terdapat berbagai unit arau fungsi sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. Di dalamnya terdapat fungsi yang melakukan pencegahan, seperti  Sabhara  yang  rutin  melakukan  patroli.  Adapula  fungsi  yang  melakukan  penanganan ketika  terjadi  sebuah  kejahatan,  seperti  Reskrim  yang  didalamnya  terdapat  penyelidik  dan penyidik, serta didalamnya juga terdapat  unit  yang melakukan pengawasan dan tata tertib Polri yang  biasa  dikenal  dengan  propos.  Kemudian  terdapat  pula  unit  atau  fungsi  yang  tugasnya melakukan  pendekatan  langsung  dengan  masyarakat  yang  kita  kenal  Binmas  atau  Pembinaan Masyarakat.
Unit binmas merupakan unit kerja kepolisian yang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat  dalam  bentuk  penggalangan  terbuka 14 .  Maksudnya  adalah  Binmas  atau Bhabinkamtibmas  yang  berada  disetiap  wilayah  tugasnya  melakukan  pendekatan  berupa mendatangi, melihat dan mendengarkan langsung ketika mendapat laporan dari warganya ketika akan dan telah terjadi konflik dengan kata lain Unit Binmas merupakan alat deteksi dini terhadap permasalahan yang akan muncul nantinya, berbeda hal dengan Unit Intelkam yang memperoleh info  dengan  cara  penggalangan  tertutup  yang  cara  perolehan  informasinya  bersifat  rahasia  dan sembunyi-sembunyi.
Bentuk  pendekatan ini  yang berupa bimbingan dan penyuluhan, kunjungan atau sambang kepada  para  tokoh-tokoh  masyarakat  disetiap  wilayah  atau  kelurahan,  serta  kerjasama  dengan instansi  terkait  dilakukan  secara  rutin, 15 agar  hubungan  komunikasi  antara  masyarakat  dan kepolisian  tetap  terjaga  dengan  baik.  Dan  memberikan  manfaat  kepada  masing-masing  pihak, dimana  masyarakat  mendapatkan  jaminan  keamanan  dalam  beraktifitas  sehari-hari  dan  Polisi sebagai  penegak  hukum  dapat  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  menjaga  keamanan negara. Ini semua beretujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 16
Peran  binmas  Polrestabes  Makassar  yang  telah  diuraikan  diatas  juga  dikarenakan  Paham Radikal  berada  ditengah-tengah  masyarakat  sehingga  sangat  diperlukannya  membangun
13 Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita
14 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di  Makassar,  3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita
15 Jiyanto, Satbinmas Polrestabes Makassar, Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 31 Januari 2020 pukul 09.00 Wita
16 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di  Makassar,  3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita
kerjasama  yang  aktif  antara  Binmas  sebagai  pengemban  amanat  dalam  menjaga  kamtibmas, masyarakat  sebagai  objek  kamtibmas  serta  instansi  atau  organisasi  yang  dinilai  penting  untuk ikut andil dalam menangani paham radikal. Kemudian dengan bersinerginya dengan baik semua lapisan  dalam  masyarakat,  membuat  paham  radikal  ini  tidak  dapat  berkembang  dan  tidak memberikan dampak yang buruk bagi kamtibmas.
Mengenai  gejala-gejala  sosial  yang  terjadi  dalam  pergaulan  hidup  manusia,  unit  Binmas diharapkan dapat bekerja dengan menggali nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat kemudian mengaplikasikannya  pada  kegiatan-kegiatan,  sehingga  Binmas  dapat  diterima  dengan  baik sebagai penegak hukum dari suatu wilayah.
Kemudian,  ketika  masalah  tentang  paham  radikal  semakin  berkembang  dan  telah memberikan  bukti-bukti  nyata  atas  perbuatan  dan  kegiatan  yang  telah  meresahkan  masyarakat, hal ini kemudian akan ditangani bersama oleh Unit lain termasuk Sabhara, Intelkam dan Reskrim yang memang memiliki kewenangan dan tugas khusus terkait masalah-masalah seperti ini. 17 Unit Binmas Polrestabes bukan lagi unit yang menangani hal ini secara sendiri tetapi perlu kerjasama dengan  berbagai  Unit  di  Polrestabes  Makassar  untuk  mengatasi  masalah  paham  radikal  hingga tuntas. Walaupun demikian Unit Binmas masih bisa menagani paham radikal dengan melakukan pendekatan  terhadap  ketua,  anggota  atau  sinpatisan  penganut  paham  radikal.  Namun  ketika terjadi perlawanan dengan cara kekerasan, maka hal itu akan dibawah kedalam ranah hukum. 18 Dengan kata lain Unit Binmas bersifat Preemtif yaitu pendekatan kepada masyarakat untuk mengajak  bekerja  sama  mencegah  dan  mengatasi  paham  radikal  di  Kota  Makassar,  semua  ini bertujuan untuk tercapainya Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. 19
Bentuk  upaya-upaya  yang  telah  dijabarkan  diatas  berfungsi  untuk  membuka  pemahaman masyarakat terkait masalah sosial khususnya paham radikal dengan mengajak masyarakat untuk menerima suatu perbedaan, mengedepankan komunikasi yang baik antar sesama, sehingga dapat menjaga keharmonisan sosial dan kerukunan antar umat.
Pelaksanaan  profesi  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  di  luar  profesinya, namun sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, para professional dituntut untuk selalu belajar dan mengemban dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalisannya. 20
Melihat  nilai  adat  istiadat  dari  Kota  Makassar,  misalkan    biasa  dikenal  dengan  budaya malu  dan  harga  diri  yang  merupakan  nilai-nilai  kultur  yang  sudah  ada  sejak  dulu.  Hal  ini  juga dikenal  dalam  ajaran  Islam  dengan  sebutan ghirah, orang  jepang  mengenai giri dan  orang Sulawesi  Selatan  mengenal sirik. Hal  itu  sangat  mudah  dipahami,  dikarenakan  perasaan  malu dan  harga  diri  adalah  suatu  perasaan  yang  alamiah.  Yang  keberadaannya  pada  setiap  manusia sesuai  dengan  fitrah  manusia,  dan  perasaan  malu  dan  harga  diri  itulah  yang  membedakan manusia  dengan  binatang  misalnya. 21 Dengan  demikian,  kultur  sirik  ini  jelas  merupakan  kultur yang luhur bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
17 Jiyanto, Basatibmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar,  31 Januari 2020 pukul 10.00 Wita
18 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di  Makassar,  3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita
19 Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita
20 Nurul  Qamar,  dkk. Sosiologi  Hukum.  (Sociology  of  Law) .  (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media,  2016).,  h. 127 21 Achmad Ali. MENGUAK REALITAS HUKUM, rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2008)., h.225-227
Menurut  penulis,  salah  satu  faktor  sehingga  bangsa  ini  mengalami  keterpurukan  di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang hukum dan penegakannya. Tidak lain karena kultur  malu  yang  mencakupi  harga  diri  dan  rasa  malu  telah  semakin  termaginalkan  oleh  kultur konsumtif  materialistis.  Kemudian  membuat  masyarakat  Sulawesi  Selatan  dapat  menghalalkan segala cara hanya untuk kesenangan duniawi termasuk menganut paham radikal, yang tanpa rasa malu dan bersalah melebeli orang lain dengan sebutan kafir hingga melakukan tindak kekerasan sebagai  alat  pembenar  dari  paham  yang  diyakini.  Membuat  kultur  malu  dan  harga  diri  yang diterapkan  dahulu  kini  sudah  mulai  menghilang  dari  kehidupan  sosial  masyarakat  khususnya kota Makassar. Sehingga sangat diperlukannya penegak hukum  yang dapat me-reaktualisasikan nilai-nilai ini kembali di dalam jiwa masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Unit Binmas Polrestabes Makassar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam upayanya menangani paham radikal di  Kota  Makassar  berupa: 22 (1)  Dari  Unit  Binmas  Polrestabes  Makassar  masih  ada  beberapa anggota  atau  SDM  yang  tidak  memumpuni,  memahami  secara  detail  masalah  radikal  dan  cara menaganinya;  (2)  Masih  ada  masyarakat  yang  enggan  melapor  ketika  ada  indikasi-indikasi terkait  paham  radikal,  hal  ini  menjadi  salah  satu  kendala  terbesar  karena  Polri  khususnya  Unit Binmas baru akan bertindak dan menangani sebuah permasalahan ketika terdapat informasi dari masyarakat  langsung;  (3)  Kemudian  dari  pihak  Instansi  Pemerintah  masih  dirasakan  belum secara  maksimal  memberikan  kerjasama  dengan  Polrestabes  dalam  menangani  paham  radikal; dan  (4)Selanjutnya  yang  menjadi  kendala  terakhir  yaitu  sifat  dari  paham  atau  aliran  redikal  ini tertutup sehingga sangat sulit untuk dideteksi.
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  telah  paparkan  terhadap  kendala  yang  dihadapi  Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal, memberikan sentakan bahwa kurangnya pemahaman  warga  masyarakat  Makassar  mengenai  paham  radikal.  Baik  itu  termasuk  penegak hukumnya,  pemerintah  dan  masyarakat  yang  perlu  menyadarkan  diri  bahwa  paham  radikal  ini merupakan permasalahan bersama yang memerlukan kerjasama yang baik dengan berbagai unsur sehingga  paham  radikal  ini  dapat  ditekan  penyebarannya  sampai  ketahapan  dapat  dihilangkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat Makassar.
Namun  tidak  hanya  sebatas  tiga  unsur,  universitas  sebagai  pihak  akademisi  juga diharapkan  turut  andil  dalam  mencegah  paham  radikal  ini  menyebar.  Dengan  memulai  dari dalam  dan  luar  lingkungan  sekitarnya  menggunakan  berbagai  pendekatan  keilmuan.  Kemudian reaktualisasi  kultur sirik dan  penerepan  nilai-nilai  Pancasila  pada  masyarakat  kota  Makassar, sangat diperlukan sehingga dapat digunakan untuk membentengi diri dari paham radikal.

## Kesimpulan
Bahwa  peran  Unit  Binmas  Polrestabes  Makassar  memiliki  manfaat  yang  besar  dan memiliki  tugas  yang  sangat  mulia  karena  kewenangannya  sangat  luas  berdasarkan  Peraturan Kapolri  yang  ada,  khususnya  dalam  menagani  paham  radikal  yang  dapat  merusak  keutuhan sosial,  ketertiban  dan  keamanan.  Dengan  cara  mengajak  kerjasama  antara  masyarakat,  tokoh masyarakat,  pemuka  agama  serta  instansi  atau  organisasi  untuk  dapat  berkolaborasi,  sehingga tidak semakin berkembang dan memberikan masalah-masalah terhadap kamtibmas.
Masih  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Unit  Binmas  dalam  menangani  paham radikal  di  Kota  Makassar  yang  diantaranya  berupa  kurangnya  pemahaman  beberapa  anggota Binmas  Polrestabes  Makassar  mengenai  paham  radikal  yang  seharusnya,  kurangya  kerja  sama
22 Adzan  Subuh,  Kasat  Binmas  Polrestabes  Makassar,  Sulsel,  wawancara  oleh  penulis  di  Makassar,  3 Februari 2020 pukul 10.45 Wita
masyarakat dan instansi-instansi pemerintah terkait dalam melakukan koordinasi sebagai bentuk upaya pencegahan paham radikal di kota Makassar serta paham radikal sendiri yang sangat sulit untuk dideteksi karena sifatnya yang ekslusif dan rahasia.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali. MENGUAK REALITAS HUKUM, rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2008. Harahap, Syahrin. Upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme. Depok : SIRAJA, 2017. Korbinmas  Baharkam  Polri. Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas.  Edisi  V  Tahun  2018.  J akarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2018. Nurul Qamar, dkk. Sosiologi Hukum. (Sociology of Law) . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
Rahardi,  Pudi. Hukum  Kepolisian.  Kemandirian,  Profesionalisme,  dan  Reformasi  POLRI, Surabaya : Laksbang Grafika, 2014.
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum . Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. J akarta : CV. Rajawali, 1985. Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. Mengenal Profesi Penegak Hukum. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.