## EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

## Alya Maya Khonsa Rahayu
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Purwono Sungkowo Raharjo, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret

## Abstrak
This  research  was  conducted  to  find  out  whether  the  implementation  of agricultural  land-sharing  agreements  are  in  accordance  with  laws  and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study.  This  study  uses  qualitative  data  analysis  techniques  to  group  data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the  authors  found  that  in  the  implementation  of  the  production  sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law  Number  2  of  1960,  it  was  caused  by  the  community  still  using  local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for  the  production  sharing  is  divided  into  2  (two),  namely  determined  and unspecified,  it  is  still  ongoing  until  now  and  the  expiration  of  the  production sharing  agreement  is  based  on  the  agreement  of  both  parties.  The  obstacle  in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement.

## Keywords:  Agricultural  Land  Profit  Sharing  Agreement,  Agreement,  Law
Number 2 of 1960

## Latar Belakang
Tanah  mempunyai  fungsi  sosial yang pemanfaatannya harus sungguh- sungguh
membantu usaha
meningkatkan  kesejahteraan  rakyat dalam  rangka  mewujudkan  keadilan sosial.  Oleh  karena  itu  perlu  terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata  guna  tanah  secara  nasional. Sehingga  pemanfaatan  tanah  dapat
terkoordinasi  antara  berbagai  jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestariaan  alam  dan  lingkungan, serta  mencegah  penggunaan  tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan (A.P Parlindungan;1998). Tujuan dari pada pemantapan pembangunan di bidang pertanian ini adalah untuk
mendukung  pembangunan  di  bidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri sehingga  tanah  terutama  tanah pertanian  yang  merupakan  sumber daya  kehidupan,  memegang  peran sangat  penting  bagi  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  Indonesia baik  masyarakat  perkotaan  maupun pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.
Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus  1945,  antara  lain  bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini dalam alinea keempat Pembukaan UUD  1945,  secara  tegas  dinyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia  ialah  untuk  memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut Soedigdo Harjosudarmo  menyatakan  :  Di bidang  politik  ekonomi  Negara Republik  Indonesia  bertujuan  untuk memberikan kemakmuran dan keadilan  buat  warga  masyarakatnya, tegasnya  mewujudkan  masyarakat sosialis  Indonesia  yang  adil  dan makmur baik materil maupun spiritual (Soedigdo
Harjosudarmo;1970).  Dalam  rangka untuk  melindungi  golongan  petani yang  berekonomi  lemah  terhadap praktek-praktek  yang  mengandung unsur-unsur “ exploitation ” dari golongan  berekonomi  kuat,  maka Pemerintah Indonesia telah mengatur perjanjian  tersebut  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960 (selanjutnya  disingkat  UU  No.  2 Tahun  1960)  tentang  Perjanjian  Bagi Hasil,  yang  mulai  berlaku  sejak tanggal 7 Januari 1960 dan merupakan dasar  pembenar  ( justification )  bagi
berlakunya  di  masyarakat.  Adapun tujuan dilahirkannya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil  adalah  sebagaimana  disebutkan dalam  Penjelasan  Undang-Undang tersebut, yaitu:
1. Agar  pembagian  hasil  tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil,
2. Menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan  hukum  yang  layak bagi  para  penggarap,  yang biasanya  dalam  perjanjian  bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang  tidak  kuat,  yaitu  karena umumnya  tanah  yang  tersedia tidak  banyak,  sedang  jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan  terselenggaranya  apa yang tersebut pada poin 1 dan 2 di atas,  maka  akan  bertambahlah kegembiraan  bekerja  pada  para petani  penggarap,  hal  mana  akan berpengaruh  baik  pada  cara memelihara kesuburan dan mengusahakan  tanahnya.  Hal  itu tentu akan berpengaruh baik pula pada  produksi  tanah  yang bersangkutan,  yang  berarti  suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.
Apabila  dilihat  dari  tujuan dibuatnya Undang-Undang mengenai Perjanjian  Bagi  Hasil  sebagaimana telah  dikemukakan  di  atas,  maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap  semakin  terlindungi  dan pengelolaan  lahan  pertanian  juga semakin  terjaga.  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Bagi Tanah Pertanian ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi  hasil,  agar  pembagian  hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan  hukum  yang  layak  bagi para penggarap itu, dengan menegaskan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban,  baik  dari  penggarap maupun pemilik (Sudargo Gautama;1993).
Undang-Undang  Bagi  Hasil  lahir karena  perjanjian  bagi  hasil  di  dalam hukum adat ada kecenderungan yang merugikan pihak penggarap dan tidak adanya  kepastian  hukum,  karena dibuat  secara  lisan  Perjanjian  bagi hasil  hanya  menguntungkan  pemilik tanah.
Dengan  demikian  tujuan  utama dari  Undang-Undang  Perjanjian  Bagi Hasil ini untuk memberikan kepastian hukum  kepada  petani  penggarap tanah.  Hal  ini  bukan  berarti memberikan  perlindungan  khusus kepada  penggarap  tanah  namun untuk menegaskan hak dan kewajiban baik  penggarap  maupun  pemilik tanah, mengingat adanya kecenderungan manusia untuk memperoleh hak sebanyak-banyaknya dari perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan  survei  penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali,
diketahui  bahwa  sebagian  besar anggota  masyarakat  yang  melakukan perjanjian  bagi  hasil  tetap  memakai sistem  lama  yaitu  mengikuti  aturan adat  setempat  atau  kebiasaan  yang berlaku  di  tempat/desa  tersebut. dan sangat  sulit  untuk  di  pantau keberadaannya,  karena  tidak  ada
dokumen  yang  dibuat  secara  tertulis sebagai bahan bukti adanya perjanjian bagi hasil.
Sebelum  dikeluarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian  Bagi  Hasil,  di  daerah- daerah padat penduduk seperti pulau Jawa,  Madura,  dan  Bali  sudah mengalami  kondisi,  dimana  jumlah lahan  tersedia  tidak  sebanding  lagi dengan banyaknya jumlah penggarap. Dalam  kondisi  seperti  ini  penggarap secara  terpaksa  menerima  semua persyaratan  yang  diajukan  oleh pemilik  tanah,  walaupun  syarat tersebut  sangat  memberatkan  dan tidak adil.
Pada lain  pihak,  sistem  sewa  dan sistem lainnya penggarap jarang sekali mau melaksanakan, hal itu disebabkan antara  lain  penggarap  tidak  punya modal (uang) untuk membayar sewa, yang  umumnya  dibayar  dimuka  di samping  itu  bilamana  gagal  panen, maka  resiko  tidak  ditanggung  secara bersama, artinya hanya penggaraplah yang akan menjadi korban.
Oleh  sebab  itu,  perjanjian  bagi hasil yang berlangsung dalam masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap,  tetapi  lebih  dominan diatur  oleh  hukum  adat  atau kebiasaan setempat. Sementara hukum adat sendiri tidak
mengaturnya  secara  tegas,  sehingga seringkali  kedudukan  penggarap selalu  dalam  posisi  yang  lemah. Dalam  suasana  seperti  ini  sangat dimungkinkan  terjadinya  pemerasan oleh  pihak  yang  kuat  (dalam  hal  ini pemilik)  terhadap  pihak  yang  lemah yakni si penggarap.
Hal  ini  tentu  saja  tidak  boleh dibiarkan berlarut-larut, karena sangat
bertentangan  dengan  prinsip  yang terkandung  dalam  Undang–Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5 Tahun  1960,  yang  sama  sekali  tidak membenarkan penindasan oleh si kuat terhadap si lemah. Dan ini juga sangat bertentangan  dengan  tujuan  nasional yang  ingin  dicapai  yaitu  memajukan kesejahteraan  umum  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  termasuk  kaum petani.
Upaya untuk mendorong pembagian  hasil  yang  merata  dan memperluas  kesempatan  kerja,  salah satunya adalah
dengan cara melaksanakan  ketentuan  bagi  hasil atas  tanah  pertanian  secara  adil, sehingga  pemilik  dan  penggarap sama-sama bergairah.
Dengan demikian  lapangan  kerja  di  sektor pertanian  akan  semakin  meningkat. Berhubungan  dengan  apa  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  perlu dilakukan  penelitian  yang  bersifat yuridis empiris dengan menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris, dengan  maksud  dan  tujuan  untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi  hasil  dalam  prakteknya  di Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten Boyolali  ditinjau  dari  segi  aspek hukum.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  pada latar  belakang,  maka  rumusan masalah dalam penulisan ini ialah :
1. Apakah  pelaksanaan  perjanjian bagi  hasil  tanah  pertanian  di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali  sudah  sesuai  dengan peraturan perundangan?
2. Apakah  Hambatan yang  terdapat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

## Pembahasan
Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil Tanah  Pertanian  di  Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali
Perjanjian  bagi hasil tanah pertanian di kelima desa yang berada di  Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  sampai  saat  ini  masih  terus berlangsung
turun-temurun menggunakan sistim adat atau dengan sistim  kepercayaan,  Maka  dari  itu pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil tanah  pertanian  tidak  dilakukan perjanjian secara tertulis namun hanya secara lisan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian  di  kelima  desa  sampel penelitian  lebih  familiar  disebut dengan  istilah  “maro”  atau  separo atau  dibagi  dua  dan  “mertelu”  atau dibagi tiga.
Perjanjian  maro  dan  mertelu  di kelima  desa  sampel  yang  berada dalam lingkup Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  Boyolali dapat  dibuktikan dari unsur-unsur berikut :
1. Ada  kesepakatan  dari  semua pihak; 2. Pemilik tanah pertanian memberikan ijin untuk menggarap tanahnya;
3. Kepercayaan dari semua pihak;
4. Perjanjian  dilaksanakan  hanya secara lisan, tidak secara tertulis;
5. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan.
Bagi  hasil  tanah  pertanian  dapat juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga
dekat  atau  orang  pendatang  yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dari penelitian yang telah dilakukan  oleh  penulis  mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  diambil  sampel  5  Desa, karena  hanya  tersisa  5  desa  yang penduduknya  masih  melakukan  bagi hasil,  sedangkan  desa  lainnya  sudah menggunakan  sistim  sewa  tanah,  5 desa  tersebut  yaitu:  Desa  Dibal, Desa Donohudan,  Desa  Manggung,  Desa Sawahan, dan Desa Sindon. Penulis  mengambil  sampling  30 (tiga  puluh)  responden  dengan
pembagian  15  responden  penggarap dan  15  responden  pemilik  tanah.
Selain  sampel  diatas,  penulis  juga mewawancarai Kepala Desa, Kelompok  Tani,  dan  Dinas  Pertanian yang mengurusi pertanian di Kecamatan Ngemplak. Hasil sampling penulis jabarkan pada tabel berikut ini: 1. Latar Belakang/Alasan Perjanjian Bagi Hasil.
Tabel  1.  Alasan  pemilik  tanah pertanian  melaksanakan  perjanjian bagi  hasil  di  Kecamatan  Ngemplak, Kabupaten Boyolali.
No. Alasan Bagi Hasil F (%) 1. Bekerja  bukan  sebagai petani 4 30 2. Merantau 3 20 3. Menolong/Kemanusiaan 2 5 4. Lansia 6 45 JUMLAH 15  100,0 Sumber : Data Primer Latar belakang/alasan dari pemilik tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kelima  desa  sampel  penelitian  di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  dapat  di  gambarkan  dengan Data  Primer  Tabel  diatas.  Alasan pemilik  tanah  melakukan  bagi  hasil tanah  pertanian  diantaranya  4  orang dari  15  responden  atau  sekitar  30% pemilik  tanah  memiliki  Pekerjaan tetap  dan  tidak  bisa  di  tinggalkan, misalnya  :  Aparatur  Sipil  Negara (ASN),  Guru,  Pedagang,  Tentara  dll. Alasan lain dilakukan bagi hasil ialah sebanyak  3  dari  15  responden  atau sekitar  20%  pemilik  tanah  tidak tinggal ditempat tanah tersebut berada karena merantau di kota, atau provinsi
yang berbeda dengan si letak tanah, 2 dari  15  responden  atau  sekitar  5% pemilik  tanah  memutuskan  tanah miliknya untuk dikerjakan oleh orang lain  adalah  karena  ingin  menolong atau  atas  dasar  kemanusiaan  agar sanak saudara atau tetangga mendapatkan  penghasilan  dari  hasil mengerjakan tanah pertanian miliknya dan  6  dari  15  responden  atau  sekitar 45% pemilik tanah memutuskan untuk melakukan  bagi  hasil  adalah  pemilik tanah sudah lansia (lanjut usia) maka ia  sudah  tidak  lagi  memiliki  tenaga yang  cukup  untuk  mengusahakan tanah  miliknya  atau  dapat  dikatakan sudah  tidak  mampu  lagi  untuk berkerja.
Alasan  Penggarap  melakukan perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian diantaranya sebagai berikut :
Tabel 2. Alasan penggarap tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian. No. Alasan Bagi Hasil F (%) 1. Untuk menambah penghasilan 5 35 2. Tidak  memiliki tanah 7 45 3. Tidak bekerja 3 20 JUMLAH 15 100,0 Sumber : Data Primer
Dari  hasil  penelitian  dilapangan ditemukanlah  data  seperti  pada  tabel diatas  yang  berisi  alasan-alasan penggarap mau melakukan perjanjian bagi hasil, uraiannya sebagai berikut, 5 dari  15  atau  sekitar  35%  responden beranggapan bahwa dengan menggarap  tanah  maka  ia  akan mendapatkan  penghasilan  tambahan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, 7 dari  15 atau sekitar 45% responden mengatakan bahwa ia tidak memiliki  tanah  untuk  di  garap sehingga ia  menerima  tawaran  untuk menggarap tanah milik orang lain dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan  kedua  pihak, lalu  alasan yang ketiga ialah 3 dari 15 atau sekitar 20%  penggarap  tanah  tidak  memiliki pekerjaan tetap sehingga ia menerima tawaran  untuk  menggarap  tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada  tabel  pertama  dan  tabel kedua penulis menemukan ketidaksesuaian  antara  pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  di  lapangan dengan  apa  yang  tertulis  didalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960, dimana Pasal 2 Ayat 1 berbunyi “Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah-tanah garapan hanya digarap  oleh  orang-orang  tani  saja (termasuk  buruh  tani),  yang  akan mengusahakannya  sendiri,  juga  agar sebanyak  mungkin  calon  penggarap dapat  memperoleh  tanah  garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah  dicegah,  bahwa  seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat  akan  bertindak  pula  sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan  yang  luas  dan  dengan demikian akan mempersempit kemungkinan  bagi  para  petani  kecil calon  penggarap  untuk  memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3
hektar dipandang sudah cukup untuk memberi  bekal  akan  hidup  yang layak”.  Namun  dalam  prakteknya  di masyarakat  sangat  berbeda  dengan yang  tertulis  dalam  Undang-Undang hal ini dapat disebabkan oleh majunya zaman,  teknologi  dan  era  4.0  yang
berimbas pada gaya hidup masyarakat sehingga  tuntutan  ekonomi  semakin meningkat,  maka  dari  itu  pemilik tanah  pertanian  harus  mencari pekerjaan lain dan sudah tidak dapat mengandalkan hasil panen dari tanah pertanian.
Tabel 3. Luas tanah yang digarap oleh penggarap tanah NO. Luas Tanah (Ha) F % 1 0-1,5 5 45 2 1,6-2,0 3 30 3 2,1-3,0 7 25 JUMLAH 15 100,0 Sumber : Data Primer Hasil  penelitian  pada  tabel  3 menunjukkan bahwa luas tanah yang diusahakan  oleh  penggarap  tanah  di kelima desa yang berada di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali dapat
dikelompokkan menjadi  3  (tiga)  dengan  spesifikasi luas  tanah  0-1,5  hektare  sebanyak  5 responden, 1,6-2,0 hektare sebanyak 3 responden,  dan  2,1-3,5  hektare sebanyak
7 responden. Yang diperbolehkan untuk menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri  maupun  yang  diperolehnya secara,  menyewa,  dengan  perjanjian bagi  hasil  ataupun  secara  lainnya, tidak  akan  lebih  dari  sekitar  3  (tiga) hektar,  selain  itu  Orang-orang  tani yang  dengan  mengadakan  perjanjian bagi  hasil  tanah  garapannya  akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan  menjadi  penggarap, apabila  mendapat  izin  dari  Menteri Muda  Agraria  atau  penjabat  yang
ditunjuk olehnya. Badan-badan hukum  dilarang  menjadi  penggarap dalam  perjanjian  bagi  hasil,  kecuali dengan  izin  dari  Menteri  Muda Agraria  atau  penjabat  yang  ditunjuk olehnya.
Subjek  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah Pertanian  di  Kecamatan  Ngemplak,

## Kabupaten Boyolali
Subjek dalam Perjanjian Bagi Hasil ada 2 (dua) yaitu pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah; sedangkan  Penggarap  adalah  orang- orang  tani  yang  tanah  garapannya, baik  kepunyaannya  sendiri  maupun yang  diperolehnya  secara,  menyewa, dengan  perjanjian  bagi  hasil  ataupun secara  lainnya,  tidak  akan  lebih  dari sekitar  3  (tiga)  hektar,  dalam  hal  ini Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali  dengan  izin  dari  Menteri Muda  Agraria  atau  penjabat  yang ditunjuk  olehnya.    Berdasarkan
pengertian  yang  ada  pada  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  yaitu perjanjian  dengan  nama  apapun  juga yang  diadakan  antara  pemilik  pada suatu pihak yang dalam hal ini disebut sebagai penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan  oleh  pemilik  tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian  di  atas  tanah  pemilik, dengan  pembagian  bagi  hasilnya antara  kedua  belah  pihak  (Pasal  1 huruf  c  Undang-Undang    Nomor  2
Tahun 1960), berikut adalah pengertian dari pemilik dan penggarap : a. Pemilik Pemilik  ialah  orang  atau  badan hukum yang berdasarkan hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b) dan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku sekarang,  yang  berwenang  untuk mengadakan  perjanjian  bagi  hasil tidak  hanya  terbatas  pada  para pemilik,  tetapi  juga  para  pemegang gadai,  penyewa  dan  lain-lain  orang yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah yang bersangkutan.
b. Penggarap
Penggarap  ialah  suatu  individu atau badan hukum di satu pihak yang mengadakan  suatu  perjanjian  dengan pemilik, dan di lain pihak diperkenankan  oleh  pemilik  untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil  antara  kedua  pihak,  Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka  yang  diperbolehkan  menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri  maupun  yang  diperolehnya secara,  menyewa,  dengan  perjanjian
bagi  hasil  ataupun  secara  lainnya, tidak  akan  lebih  dari  sekitar  3  (tiga) hektar.  Yang  kedua  orang-orang  tani yang  dengan  mengadakan  perjanjian bagi  hasil  tanah  garapannya  akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan  menjadi  penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria  atau  penjabat  yang  ditunjuk olehnya;  Ketiga  Badan-badan  hukum dilarang  menjadi  penggarap  dalam perjanjian  bagi  hasil,  kecuali  dengan izin  dari  Menteri  Muda  Agraria  atau penjabat  yang  ditunjuk  olehnya. (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960).

## Bentuk Perjanjian Bagi Hasil
Dari  kelima  desa  yang  menjadi sampel penelitian penulis menemukan bahwa  kelima  desa  tersebut  masih mengusahakan tanah miliknya menggunakan  sistim  bagi  hasil menurut  hukum  adat  setempat dengan  cara  lisan,  hal  tersebut  hanya didasarkan  atas  rasa  percaya  antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan  penggarap,  dan  tidak  terdapat perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan  penggarap  sehingga  apabila sewaktu-waktu  terjadi  hal-hal  yang tidak terduga maka baik pemilik tanah maupun  penggarap  tidak  bisa  saling menyalahkan, hal tersebut disebabkan karena  masyarakat,  bahkan  pamong desa  tidak  mengetahui  adanya Undang-Undang  yang  Nomor  2 Tahun 1960 yang mengatur mengenai Bagi Hasil.
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  bentuk perjanjian  bagi  hasil  yaitu  tertulis. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil menurut Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1960 ialah sebagai berikut :
a. Semua  perjanjian  bagi-hasil harus  dibuat  oleh  pemilik  dan penggarap  sendiri  secara  tertulis dihadapkan  Kepala  dari  Desa  atau Daerah  yang  setingkat  dengan  itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam
Undang-Undang  ini  disebut  "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang,  masing-masing  dari  fihak pemilik dan penggarap.
b. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam  ayat  1  diatas  memerlukan pengesahan dari
Camat/Kepala
Kecamatan  yang  bersangkutan  atau penjabat  lain  yang  setingkat  dengan itu  selanjutnya  dalam  Undang- Undang ini disebut "Camat".
c. Pada  tiap  kerapatan  desa Kepala  Desa  mengumumkan  semua perjanjian  bagi  hasil  yang  diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
d. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan- ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas. Tabel 4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil NO. Luas Tanah (Ha) F % 1 Tertulis 0 0 2 Lisan/Atas Kepercayaan 30 100 JUMLAH 30 100,0 Sumber : Data Primer Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  jangka  waktu perjanjian bagi hasil berbunyi sebagai berikut :
a. Perjanjian  bagi  hasil  diadakan untuk waktu  yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah  waktu  itu  adalah  sekurang- kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan  bagi tanah  kering  sekurang-kurangnya  5 (lima) tahun.
b. Dalam  hal-hal  yang  khusus, yang  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh Menteri  Muda  Agraria,  oleh  Camat dapat diizinkan
diadakannya perjanjian  bagi  hasil  dengan  jangka waktu  yang  kurang  dari  apa  yang ditetapkan  dalam  Ayat  1  diatas,  bagi tanah  yang  biasanya  diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
c. Jika  pada  waktu  berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang  belum  dapat  dipanen,  maka perjanjian  tersebut  berlaku  terus sampai  waktu  tanaman  itu  selesai dipanen,  tetapi  perpanjangan  waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah  yang  bersangkutan  itu  sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa lah yang memutuskan.
Menurut  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  jangka  waktu perjanjian bagi hasil berbunyi sebagai berikut :
a. Dengan  tidak  mengurangi berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal  6, maka  perjanjian  bagi-hasil  tidak terputus  karena  pemindahan  hak milik  atas  tanah  yang  bersangkutan kepada orang lain.
b. Didalam hal termaksud dalam Ayat  1  diatas  semua  hak  dan kewajiban pemilik
berdasarkan perjanjian  bagi-hasil  itu  beralih kepada pemilik baru.
c. Jika  penggarap  meninggal dunia  maka  perjanjian  bagi  hasil  itu dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

## Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil
Pada  Pasal  6  ayat  (1)  pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian ter-maksud  dalam  pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 hanya  mungkin  dalam  hal-hal  dan menurut ketentuan–ketentuan :
a. Atas  persetujuan  kedua  belah pihak  yang bersangkutan dan  setelah mereka laporkan kepada kepala Desa. b. Dengan  ijin  Kepala  Desa  atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya  atau  tidak  memenuhi kewajiban untuk menyerahkan
sebagian  dari  hasil  tanah  yang  telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya  yang  ditegaskan  di dalam  surat  perjanjian  tersebut  pada Pasal  3  atau  tanpa  ijin  dari  pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
c.
Kepala  Desa  memberi  ijin pemutusan  perjanjian  bagi-hasil  yang dimaksud  dalam  ayat  1  pasal  ini dengan
memperhatikan pertimbangan-pertim  bangan  kedua belah  pihak,  setelah  usahanya  untuk lebih  dahulu  mendamaikan  mereka itu  tidak  berhasil.  Didalam  hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala
Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. d. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijikan  diputusnya,  perjanjian sebagai  yang  dimaksud dalam  ayat  1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang di maksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk  mendapat  keputusan  yang mengikat kedua belah pihak.
e.
Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.  Jadi  perjanjian  Bagi  Hasil  dapat hapus karena :
1) Berakhirnya  jangka  waktu perjanjian Bagi Hasil 2) Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :
i. Penggarap  tidak  mengusahakan tanah sebagimana mestinya.
ii. Penggarapan  tidak  menyerahkan hasil tanahnya.
iii. Penggarap tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya.
iv. Penggarap  tanpa  ijin  menyerah- kan  penguasaanya  kepada  orang lain.
Faktor yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil
Di  lima  desa  sampel  penelitian yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  Boyolali  perjanjian  bagi hasil  tanah  pertanian  dapat  berakhir karena  waktu  yang  telah  disepakati oleh  kedua  pihak  sudah  selesai  dan dapat berakhir pula perjanjian tersebut  sebelum  waktu  perjanjian berakhir, sebab berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di 5 Desa
di  Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali diantaranya sebagai berikut :
Tabel 5. Sebab Berakhirnya Perjanjian NO. Sebab Berakhirnya Perjanjian F % 1 Sebelum Jangka Waktu Berakhir a. Kesepakatan kedua belah pihak; 10 30 b. Pemilik  tanah  yang mengkehendaki 2 7,5 c. Penggarap  tanah  yang mengkehendaki d. Salah satu pihak melanggar  kesepakatan yang telah dibuat 2 1 7,5 5 2 Jangka Waktu telah habis 15 50 JUMLAH 30 100 Sumber  data  primer  dari  tabel  5 diatas, terdapat 10 (sepuluh) responden menyatakan alasan berakhirnya  perjanjian  bagi  hasil karena kesepakatan kedua belah pihak (30%), 2 (dua) responden menyatakan bahwa  alasan  berakhirnya  perjanjian bagi  hasil  karena  pemilik  tanah  yang mengkehendaki  perjanjian  berakhir (7,5%),  2  (dua)  responden  lain menyatakan bahwa alasan berakhirnya  perjanjian  bagi  hasil karena penggarap tanah yang mengkehendaki berakhirnya
perjanjian bagi hasil (7,5%) dan 1 (satu) responden  menyatakan  bahwa  alasan berakhirnya  perjanjian  bagi  hasil karena  salah  satu  pihak  melanggar kesepakatan  yang  telah  dibuat  dan disepakati  bersama,  alasan  terakhir berakhirnya  perjanjian  bagi  hasil adalah  karena  jangka waktunya  telah habis 15 responden atau sekitar (50%).
Menurut  data  primer  yaitu  Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960  menyebutkan  bahwa  “Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian  maupun  karena  salah  satu sebab  tersebut  pada  Pasal  6, penggarap wajib menyerahkan kembali  tanah  yang  bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik”.
Maka  dari  itu  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  berakhirnya perjanjian  bagi  hasil  di  Kecamatan Ngemplak  Kabupaten  Boyolali  dapat disebabkan  oleh  2  hal,  yakni  karena sebelum  jangka  waktu  berakhir  atas permintaan  dari  pemilik  tanah  dan penggarap karena
sebab-sebab tertentu  dan  perjanjian  bagi  hasil antara  pemilik  tanah  dan  penggarap sudah  berakhir,  karena  kesepakatan kedua  pihak  dengan  musyawarah yang  menguntungkan  kedua  belah pihak, dan diikuti dengan
pengembalian  tanah  kepada  pemilik sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1960.
Apabila  di  lain  waktu  terjadi perpindahan  hak  milik  tanah  dalam perjanjian  bagi  hasil  dapat  terjadi apabila  perjanjian  bagi  hasil  dengan pihak  sebelumnya  telah  dinyatakan berakhir,  hal  ini  bertujuan  untuk melindungi hak-hak penggarap tanah.
Dalam  data  sekunder  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah  disebutkan  bahwa  pemindahan hak milik tanah dalam perjanjian bagi hasil sebagai berikut :
1. Dengan  tidak  mengurangi berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal  6, maka  perjanjian  bagi  hasil  tidak terputus  karena  pemindahan  hak milik  atas  tanah  yang  bersangkutan kepada orang lain.
2. Didalam  hal  termaksud  dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik  berdasarkan  perjanjian  bagi- hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika  penggarap  meninggal dunia  maka  perjanjian  bagi  hasil  itu dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.
Menurut  penulis  pasal  diatas sudah  tepat,  kaarena  kedua  pihak tidak  ada  yang  dirugikan  baik  hak tanahnya dijual ke orang lain, ataupun pemilik  tanah  meninggal  dunia  atau penggarap  meninggal  dunia,  oleh sebab  itu  perjanjian  akan  tetap diteruskan  oleh  ahli  waris  atau  yang memperoleh secara sah ha katas tanah tersebut.
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di  Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten Boyolali penulis ambil 5 desa sebagai sampel  penelitian,  sebagian  besar lahan  pertaniannya  menggunakan
irigasi yang memungkinkan penduduk menanam tanaman pangan seperti  padi,  jagung,  ketela,  kentang dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut disebabkan  karena  jenis  tanah  di kecamatan ngemplak mudah untuk di kelola.  Kecamatan  Ngemplak  juga memiliki  sumber  daya  manusia  yang berpendidikan  sehingga diperkirakan mampu untuk berinovasi lebih banyak dibandingkan  daerah  yang  lahan pertaniannya non irigasi. Hal ini dapat diartikan  bahwa  pengelolaan  sumber daya pertanian bergantung sepenuhnya pada keadaan iklim yang ada di daerah itu. Sarana  serta  prasarana  sebagai penunjang munculnya peluang usaha dan kesempatan kerja sangat memungkinkan  dari  kondisi  ini timbullah  perjanjian  bagi  hasil  bagi pemilik  tanah  pertanian  yang  lebih memilih  pekerjaan  atau  profesi  lain, atau mereka menyerahkan penggarapan  lahannya  dengan  cara bagi hasil kepada orang-orang yang ia percaya.
Dari  hasil  penelitian  di  kelima sampel  desa  yang  ada  di  Kecamatan Ngemplak,  Kabupaten Boyolali,  pada umumnya  masyarakat  lebih  condong pada  sistem  perjanjian  bagi  hasil berdasarkan  hukum  adat  atau  secara turun-temurun. Adapun kendala yang ditemui  di  kemudian  hari  adalah mengapa  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960  di  kelima  desa  di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  tidak  dapat  dilaksanakan atau  di  gunakan  dalam  pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil,  Hal  tersebut disebabkan karena factor-faktor berikut: 1. Hampir sebagian besar masyarakat di desa sampel penelitian
di  Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  tidak  mengetahui  adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  yang mengatur  tentang  Perjanjian  Bagi Hasil. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, khususnya pihak Kecamatan,  dan lebih  khususnya lagi untuk  penyuluhan  pertanian  hanya dilaksanakan  satu  kali  dalam  satu tahun.
2. Faktor  budaya  yang  masih sangat  erat  pada  diri  masyarakat  di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  yang  masih  menggunakan hukum adat sebagai kebiasaan turun- temurun sehingga
mereka menggunakan  hukum  adat  atau  atas dasar  saling  percaya  antara  kedua pihak  dan  unsur  tolong  menolong dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi hasil  sehingga  masyarakat  merasa tidak  perlu  acara  secara  formal  atau secara lisan, tidak tertulis.
Dari  hasil  penelitian  di  5  (lima) desa  yang  ada  di  Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten
Boyolali penulis  mendapatkan  sebanyak  25 (dua  puluh  lima)  responden  yang terdiri  dari  15  (lima  belas)  orang penggarap  tanah,  dan  10  (sepuluh) orang pemilik tanah, penulis memperoleh data bahwa pelaksanaan perjanjian  bagi  hasil  di  Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang Perjanjian Bagi Hasil, penulis mendapatkan  fakta  bahwa  tidak berfungsinya perjanjian secara tertulis.
Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, lebih  khususnya  hukum  adat  yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, mereka lebih mementingkan budaya tolong menolong dalam perjanjian bagi hasil secara  adat,  yakni  secara  lisan pembagian  hasilnya  dan  atas  dasar saling  percaya  antara  pemilik  tanah dengan  penggarap.  Faktor  budaya sangat lekat pada masyarakat sehingga apabila masyarakat menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam sistem penggarapan  tanahnya  takut  menjadi bahan  pergunjingan  satu  desa.  Rasa kebersamaan,  gotong  royong  dan saling  tolong  menolong  masih  sangat melekat  pada  masyarakat  di  kelima desa di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Hambatan  yang  terdapat  dalam pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil tanah pertanian di Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Boyolali adalah Ketidaktahuan  pamong  desa  dan masyarakat  tentang  adanya  undang- undang  perjanjian  bagi  hasil  tanah pertanian Nomor 2 Tahun 1960. Faktor ketidaktahuan  masyarakat  terhadap keberadaan undang-undang bagi hasil tanah  pertanian  juga  mempengaruhi pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil. Yang masyarakat tahu adalah perjanjian  yang  sudah  berlaku  oleh pendahulunya yaitu perjanjian menurut  hukum  adat  setempat  yaitu dengan cara lisan dan didasarkan atas dasar  kepercayaan  dan  kesepakatan dari  kedua  belah  pihak.  Hampir sebagian besar masyarakat di Kecamatan  Ngemplak,  Kabupaten Boyolali  tidak  mengetahui  adanya undang-undang  bagi  hasil  tanah pertanian, karena kurangnya sosialisasi  oleh  pemerintah  setempat
sehingga  pengetahuan  masyarakat mengenai  perjanjian  bagi  hasil  masih sangat rendah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :
a. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanah  Pertanian  di  Kecamatan Ngemplak,  Kabupaten  Boyolali secara  umum  hanya  dilakukan secara  lisan,  tanpa  ada  perjanjian tertulis,  atau  dapat  dikatakan hanya  kesepakatan  kedua  belah pihak  saja,  Perjanjian  dapat berakhir  apabila  habis  jangka waktu  yang  telah  ditetapkan, salah  satu  pihak  tidak  mematuhi perjanjian  yang  telah  dibuat, pemilik  atau  penggarap  tanah yang mengakhiri perjanjian tersebut.  Dengan  demikian  dapat dibuktikan  bahwa  Pelaksanaan Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah Pertanian di Kecamatan Ngemplak,  Kabupaten  Boyolali tidak  sesuai  dengan  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
b. Hambatan  dalam  pelaksanaan perjanjian  bagi hasil tanah pertanian diantaranya: masyarakat  bahkan  pamong  desa juga  tidak  mengetahui  adanya
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1960  yang  mengatur  mengenai bagi hasil tanah pertanian.

## Saran
Berdasarkan  apa  yang  telah penulis  uraikan  diatas  pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang  bagi  hasil  tanah  pertanian
dana atau membuat Peraturan Daerah (Perda),  atau  Peraturan  Bupati
(Perbup) dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan  Undang-Undang  tersebut yang  mengatur  mengenai  bagi  hasil tanah pertanian dan dapat menerapkannya.
Daftar Pustaka Buku Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, hlm 134 A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,
(Mandar Maju, Bandung 1998) hlm.8.
Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Udang  pokok  Agraria, isi  dan  Pelaksanaan, (Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116 Lucien Rerolle, Du colonage partiaire et specialement du metayage, Paris
1888 Soedigdo  Harjosudarmo, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis ,Jakarta,1970 hlm.15
Suharsimi  Arikunto,2012, Prosedur
Penelitiaan  Suatu  Pendekatan Praktek , Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
Sudargo  Gautama, Hukum  Antar
Golongan .  (Suatu  Pengantar, Jakarta,1993) hlm.253 Ter  Haar  Bzn, Asas-asas  dan  Susunan
Hukum  Adat ,  Terjemahan  K. Ng Subekti Poesponoto,
(Jakarta  :  Pradnya  Paramita,
1999), hal. 20
Internet https://sawahan.desa.id/profildesa- 48-Demografi.Penduduk.html  diakses pada  tanggal  05  Januari  2020,  pukul 15.30 WIB

## Jurnal
Muh.  Ruslan  Abdullah.  2017.  BAGI
HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA’AH) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional) Ade  Mai  Charly;  Kurnia  Warman; Zefrizal Nurdin. 2019. PROFIT SHARING OF AGRICULTURE LAND USING PUSAKO IN NAGARI DURIAN  RIVER  PADANG PARIAMAN DISTRICT. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.  Volume  6. Hlm.
213. https://www.researchgate.ne
t/publication/336630172_Prof it_Sharing_Agreement_of_Ag riculture_Land_Using_Pusak o_Land_in_Nagari_Durian_Ri ver_Padang_Pariaman_Distri ct
Undang-Undang Instruksi  Presiden  Nomor  13  Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun 1960. Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  4 Tahun 1964 tentang Pedoman  Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil