How to Cite
Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie/Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penghuni Kawasan Perumahan atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang/Vol. 2, No. 6, Januari 2022 DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.142 e-ISSN/p-ISSN 2721-2246 Publish by
Rifa’Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 2, No. 6, Januari 2022
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penghuni Kawasan Perumahan atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang
Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia muhammadalinurdien.fh@gmail.com , baharudinjusufrzh@gmail.com

## Article Information
Submitted : 05 Januari 2022
Accepted : 08 Januari 2022 Online Publish : 20 Januari 2022

## Abstrak
Rumah merupakan kebutuhan paling dasar dari manusia untuk bisa hidup dan memiliki  tempat  untuk  ditinggali.  Kondisi  saat  ini,  dengan  pertumbuhan penduduk  yang  cukup  pesat  di  Kabupaten  Karawang  dengan  banyak berdirinya  industri  maka  kebutuhan  akan  rumah  juga  semakin  meningkat. Pengembang  melihat  hal  ini  sebagai  kesempatan  yang  baik  untuk mengepakkan sayap bisnisnya di bidang  properti. Seringkali sejalan dengan pembangunan  perumahan  yang  pesat,  tidak  diimbangi  dengan  penyediaan fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  yang  mumpuni.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  yang  bisa  didapatkan  penghuni kawasan  perumahan  mengenai  tempat  pemakaman.  Penulisan  penelitian  ini menggunakan  suatu  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum terhadap  asas-asas  hukum,  peraturan  hukum  serta  perbandingan  hukum inventarisasi  hukum  positif,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif.  Hasil  penulisan  dalam  artikel  jurnal  ini  adalah  kondisi  sebagian perumahan  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  yang  saat  ini,  banyak pengembang perumahan membangun perumahan dengan mengabaikan aturan mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya disediakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen  dapat  menggunakan  haknya  dengan  menggugat  pengembang  ke Badan  Penyelesaian  Sengketa  konsumen  atau  Pengadilan  Negeri  setempat atas apa yang telah diperjanjikan dengan pengembang.
Kata kunci: Pemakaman; Perumahan; Perlindungan Hukum;

## Abstract
The house is the most basic need of humans to be able to live and have a place to  live.  The  current  condition,  with  a  fairly  rapid  population  growth  in Karawang Regency with many industrial establishments, the need for housing is also increasing. The developer sees this as a good opportunity to spread its business  wings  in  the  property  sector.  Often  in  line  with  rapid  housing development, it is not balanced with the provision of qualified public facilities and  social  facilities.  The  writing  of  this  research  uses  a  normative  juridical research,  namely  legal  research  on  legal  principles,  legal  regulations  and comparative  legal  inventory  of  positive  law,  using  a  descriptive  approach method. The results of writing in this journal article describe the condition of some  of  the  portraits  of  housing  in  Karawang  Regency,  legal  provisions regarding the rights of housing residents to public facilities and social facilities
that should be provided by housing developers. As well as methods and several ways that can be taken to obtain rights as residents of housing. Keywords: Cemetery, Housing, Legal Protection

## Pendahuluan
Manusia  dalam  menjalani  kehidupannya  sebagai  seorang  manusia  tentunya membutuhkan  yang  namanya  kebutuhan  untuk  hidup.  Mulai  dari  kebutuhan  yang  sangat mendasar  sampai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  yang  lain.  Rumah  menjadi  salah  satu kebutuhan dasar manusia, tidak hanya untuk sekadar untuk tempat tinggal dan beraktifitas, rumah  juga  tempat  di  mana  awal  mulanya  seseorang  mendapatkan  pendidikan  terkecil melalui keluarga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk  bertempat tinggal  serta berpenghidupan yang layak”. Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi di lapangan sangat jelas terlihat bahwa  masih  sangat  banyak  masyarakat  kita  yang  belum  bertempat  tinggal  yang  layak bahkan belum memiliki tempat tinggal.
Sebagai  daerah  yang  saat  ini  menjadi  salah  satu  kota  industri  terbesar  di  Indonesia, Karawang  memiliki  banyak  permasalahan  pada  berbagai  bidang.  Dalam  hal  pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat  pesat  dalam beberapa tahun terakhir juga  dibarengi  dengan banyaknya  para  pendatang  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia  untuk  bekerja  pada  sektor industri  maupun  sektor  nonformal.  Maka  permintaan  akan  rumah  meningkat,  hal  tersebut dimanfaatkan  para  pengembang  perumahan  untuk  membuat  rumah  untuk  memenuhi banyaknya permintaan akan kebutuhan rumah. Selain rumah, masyarakat juga menginginkan perumahan  yang  terdapat  segala  fasilitas  maupun  sarana  yang  memadai  untuk  menunjang aktifitas sehari-hari. Sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal 20 Undang-undang Nomor 1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  yang  menyebutkan  bahwa, “Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum”.
Dalam Pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskaaan bahwa:
1. Perumahan  adalah  kumpulan  rumah  sebagai  bagian  dari  permukiman,  baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Prasarana  adalah  kelengkapan  dasar  fisik  lingkungan  hunian  yang  memenuhi standar  tertentu  untuk  kebutuhan  bertempat  tinggal  yang  layak,  sehat,  aman,  dan nyaman.
3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
Menurut Budiharjo, pengertian berkenaan dengan perumahan adalah di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, di samping itu rumah juga merupakan tempat di mana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut  aspek  teknis  dan  fisik  tetapi  juga  aspek  social,  ekonomi,  dan  budaya  dari penghuninya (Budiharjo, 1984, p. 148)
Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 juga secara garis besar disebutkan bahwa tujuan  dari  diselenggarakannya  perumahan  dan  kawasan  pemukiman  adalah  terciptanya kepastian hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak dengan perencanaan dan  pengembangan  wilayah  yang  berdaya  guna  hasil  guna  sumber  daya  alam  serta memberdayakan  para  pemangku  kepentingan  untuk  terwujudnya  rumah  yang  layak  huni, terjangkau,  lingkungan  yang  sehat,  aman,  serasi,  teratur,  terencana,  terpadu  dan berkelanjutan.
Dalam  hal  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  pemukiman  juga  harus  sesuai dengan  asas-asas/landasan  yang  kaitannya  dengan  fasilitas  umum  maupun  fasilitas  sosial perumahan antara lain:
1. Asas  keefisienan  dan  kemanfaatan,  merupakan  landasan  agar  penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  pemukiman  dilakukan  dengan  memaksimalkan  potensi yang  dimiliki  berupa  sumber  daya  tanah,  teknologi  rancang  bangun,  dan  industri bahan  bangunan  yang  sehat  untuk  memberikan  keuntungan  dan  manfaat  sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
2. Asas  keserasian  dan  keseimbangan,  merupakan  landasan  agar  penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman  dilakukan  dengan  mewujudkan  keserasian antara struktur ruang dan pola ruang keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan,  keseimbangan  pertumbuhan  dan  perkembangan  antardaerah,  serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
3. Asas  keterpaduan,  merupakan  landasan  agar  penyelenggaraan  perumahan  dan kawasan  permukiman  dilaksanakan  dengan  memadukan  kebijakan  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian,  baik  intra-  maupun antarinstansi  serta  sektor  terkait  dalam  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh,  saling menunjang, dan saling mengisi.
4. Asas  kelestarian  dan  keberlanjutan,  merupakan  landasan  agar  penyediaan perumahan  dan  kawasan  permukiman  dilakukan  dengan  memperhatikan  kondisi lingkungan  hidup,  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  terus  meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pasal  9  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa dalam penyediaan perumahan dan pemukiman diwajibkan memiliki sarana sebagai berikut antara lain:
1. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan;
2. Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan;
3. Sarana Pendidikan;
4. Sarana Kesehatan;
5. Sarana Peribadatan;
6. Sarana Rekreasi Dan Olah Raga;
7. Sarana Pemakaman;
8. Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau; Dan
9. Sarana Parkir.
Hal  ini  juga  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2011, yang mengatakan bahwa pembangunan perumahan meliputi:
a. Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
b. Peningkatan kualitas perumahan.
Sebagai halnya telah diterangkan di atas bahwa pemakaman menjadi sarana perumahan dan  pemukiman,  maka  pihak  yang  membangun  perumahan  tersebut  wajib  menyediakan sarana pemakaman sesuai dengan kriteria serta kententuan yang ada
Prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  yang  sering  disebut  juga  fasilitas  umum merupakan  bagian  dalam  suatu  perumahan  yang  harusnya  disediakan  oleh  penyelenggara perumahan (Imperatri, 2018, p. 3). Namun pada kenyataannya banyak terdapat pengembang perumahan  yang  tidak  menyediakan  fasilitas  umum  pada  perumahan  sebagaimana  yang terjadi di Kabupaten Karawang, satu di antara banyak fasilitas tersebut yakni adalah fasilitas tempat pemakaman. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang  Penyediaan  Penggunaan  Tanah  Untuk  Keperluan  Tempat  Pemakaman,  Tempat pemakaman umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat II atau Pemerintah Desa. Pada dasarnya fasilitas pemakaman ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap penghuni perumahan. Seringkali akibat tidak  tersedianya  tempat  pemakaman  dalam  perumahan,  penghuni  perumahan  harus memakamkan  jenazah  secara  swadaya  dengan  lahan  seadanya  ataupun  dimakamkan  di pemakaman  umum  desa.  Hal  tersebut  akan  menjadi  persoalan  ketika  lahan  pemakaman semakin  sedikit,  belum  lagi  ada  penolakan  warga  yang  lahan  atau  wilayahnya  dijadikan pemakaman oleh penghuni perumahan. Nasib penghuni perumahan yang meninggal dunia menjadi terkatung-katung dan tidak jelas apabila hal tersebut  terus terjadi. Sejalan dengan permasalahan  tesebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  meneliti  tentang perlindungan hukum terhadap hak penghuni kawasan perumahan atas tempat pemakaman di Kabupaten Karawang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi hal yang menarik untuk  dilakukan  penelitian  mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Penghuni Kawasan Perumahan Atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis  normatif  yakni  metode  yang  digunakan  dengan  menguasai  hukumnya  bagi  suatu persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan  atau  menerapkan  peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  yang  ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier  untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti (Soekanto, 2008, p. 51) Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. Metode analisis data yang digunakan dalam hal ini  yakni  metode  analis  deskriptif  normatif  kualitiatif,  data  yang  diperoleh  dari  basil penelitian, dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan
diteliti  berdasarkan  kualitas  kebenarannya  sehingga  akan  memperoleh  keseimpulan  dari permasalahan yang ada.

## Hasil Pembahasan
Apabila  dampak  dari  suatu  peraturan  cukup  besar,  maka  hal  tersebut  bisa  dibilang bahwa peraturan tersebut telah dijalankan dengan efektif. Seiring dengan keadaan ini Jeremy Bentham mengatakan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah manusia sebanyak- banyaknya  merupakan  dasar  dari  moral  dan  peraturan  perundang-undangan  (Rumokoy  & Maramis,  2016,  pp.  34–35)  Kondisi  demografi  Kabupaten  Karawang  yang  sudah  berubah jauh dari sebelumnya menyebabkan banyak pengembang perumahan yang genjar melakukan pembangunan  perumahan,  namun  seringkali  abai  akan  aturan-aturan  berkaitan  dengan pembangunan  perumahan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  penataan  pembangunan  pada kawasan perumahan menjadi tidak teratur yang dampaknya dapat merugikan banyak pihak, bagi masyarakat dan pemerintah.
Salah  satu  permasalahannya  adalah  mengenai  ketersediaan  prasarana,  sarana,  dan utilitas  umum.  Menurut  Baehaqi  selaku  Kabid  Perumahan  PRKP  Karawang  menjelaskan bahwa  dari  328  perumahan  yang  telah  berdiri  di  Kabupaten  Karawang,  sejumlah  265 perumahan belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sementara 78 perumahan belum mempunyai tempat pemakaman (Iqbal Tawaqal, n.d.) Dari situ pemakaman menjadi sesuatu yang luput dan jarang dipenuhi oleh pengembang perumahan. Tentu hal ini berakibat pada  timbulnya  permasalahan  di  mana  penghuni  perumahan  kesulitan  dalam  hal memakamkan  anggota  keluarganya  yang  meninggal  dunia.  Penghuni  perumahan  harus mencari pemakaman sekitar perumahan untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya, itu  pun  harus  dengan  mengeluarkan  biaya  yang  cukup  besar  hanya  untuk  sebidang  tanah pemakaman.  Dalam  beberapa  kasus  juga  sempat  adanya  penolakan  warga  sekitar  untuk memakamkan  jenazah  di  wilayah  mereka  dengan  berbagai  macam  dalil,  dalil  yang  paling sering dilontarkan adalah terbatasnya juga lahan pemakaman umum daerah setempat. Para pengembang perumahan juga seakan menutup  diri dan melupakan hal  yang tentunya juga sangat  penting  selain  sekadar  membangun  rumah  untuk  tempat  tinggal,  yaitu  tempat pemakaman sebagai tempat penguburan jenazah.
Tentu saja, hal yang demikian tidak sejalan dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun  2011  yang  menyatakan  bahwa  rumah  tunggal,  rumah  deret,  dan/atau  rumah  susun yang  masih  dalam  tahap  proses  pembangunan  dapat  dipasarkan  melalui  sistem  perjanjian pendahuluan  jual  beli.  Perjanjian  pendahuluan  jual  beli  dilakukan  setelah  memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. Status pemilikan tanah;
b. Hal yang diperjanjikan;
c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
Pasal  47  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  juga  menyebutkan  bahwa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. Keterpaduan  antara  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  dan  lingkungan  hunian; dan
c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Bisa  dibilang  bahwa  tempat  pemakaman  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  mesti diperjanjikan  oleh  pengembang.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  Pasal  134  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menyelenggarakan pembangunan  perumahan  yang  tidak  membangun  perumahan  sesuai  dengan  kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
Perlindungan  hukum  mengenai  permasalahan  tidak  terpenuhinya  hak  penghuni kawasan  perumahan  ini  erat  kaitannya  dengan  penghuni  yang  dalam  hal  ini  sebagai konsumen dari pengembang perumahan. Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha yang dalam  hal  ini  adalah  pengembang  perumahan  semestinya  sejajar,  namun  menjadi  lemah karena  rendahnya  pengetahuan  konsumen  mengenai  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Oleh karena itu, Andi dalam jurnalnya mengatakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada, dimaksudkan menjadi  landasan hukum  yang kuat  bagi pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Wiyono, n.d., pp. 34–25)
Berkenaan dengan hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  memberikan  pengertian  tentang  perlindungan  konsumen  secara  luas, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Menurut  Pasal  3  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap berusaha;
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan  atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
Hal yang perlu diperhatikan konsumen adalah pada saat serah terima fisik. Rumah yang diserahkan harus sesuai spesifikasinya dengan yang ada di dalam perjanjian jual beli. Jika tidak  sesuai,  maka  hak  konsumen  untuk  tidak  menandatangani  berita  acara  serah  terima tersebut sebelum pengembang menyelesaikannya (Kallo, 2008, pp. 48–50) Lain daripada itu, berdasarkan Pasal  45 ayat  (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Konsumen yang dalam hal ini adalah penghuni perumahan dapat menunut pengembang dengan Pasal  8 ayat  (1)  huruf f  Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 mengandung suatu ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  untuk  memproduksi  atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan  atau  jasa. Berdasarkan  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999,  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
Upaya  hukum  selanjutnya  yang  busa  ditempuh  penghuni  perumahan  yang  telah dirugikan  pengembang  adalah  melakukan  gugatan  kepada  pengembang  untung  memilih antara memenuhi perikatan dan/atau memutuskan perikatan dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, dengan cara yaitu:
a. Pemenuhan perikatan
b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
c. Ganti kerugian
d. Pembatalan perjanjian timbal balik
e. Pembatalan dengan ganti kerugian.
Selain  itu,  jika  pembangun  perumahan  tidak  memenuhi  sarana  pemakaman,  yang berarti  pembangun  tersebut  juga  tidak  membangun  perumahan  sesuai  dengan  yang diperjanjikan,  maka  berdasarkan  Pasal  150  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011, penyelenggara  perumahan  dan  kawasan  permukiman  tersebut  dapat  dikenai  sanksi administratif.  Bahkan,  pada  pasal  selanjutnya  yakni  Pasal  151  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 2011, menjelaskan bahwa penyelenggara pembangunan perumahan juga dapat dikenai sanksi  pidana  jika  tidak  melakukan  pembangunan  perumahan  sesuai  kriteria,  spesifikasi, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan:
1. Setiap  orang  yang  menyelenggarakan  pembangunan  perumahan,  yang  tidak membangun  perumahan  sesuai  dengan  kriteria,  spesifikasi,  persyaratan,  prasarana, sarana,  dan  utilitas  umum  yang  diperjanjikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pelaku  dapat  dijatuhi  pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  penghuni  kawasan  perumahan  atas  tempat pemakaman di Kabupaten Karawang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak taatnya
para pengembang akan aturan dan lemahnya posisi serta pengetahuan konsumen atas haknya menyebabkan hal ini terus berlanjut dan berulangkali terjadi.
Pemerintah  yang  diharapkan  hadir  juga  tidak  menunjukkan  komitmennya  pada permasalahan  ini.  Konsumen  dapat  memperjuangkan  haknya  dengan  menggugat pengembang  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  maupun  Pengadilan  Negeri setempat,  dengan  menggunakan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi  pelaku  usaha. Selain itu, Pasal  1267  KUH  Perdata  mengenai  ganti  rugi  atas  pemenuhan  atau  pemutusan  perikatan, serta  Pasal  150  dan  Pasal  151  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  mengenai pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## BILIOGRAFI
Albert  Rumokoy.  (2017)  Donald  dan  Frans  Maramis. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Budiharjo, E. (1984). Sejumlah Masalah Pemukiman Kota: Alumni . Bandung
Darus  Badrulzaman,  Mariam.  (2015) Hukum  Perikatan  Dalam  KUH  Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ermin,  Kallo.  (2009) Perspektif  Hukum  Dalam  Dunia  Property .  Jakarta:  Minerva  Athena Pressindo.
Soekanto, Soejono. (2008) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Hamzah, Andi. (1986) Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bandung: Binacipta.
Hernanda Imperatri, Wimas. (2018) Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Lahan Pemakaman Oleh  Developer  Perumahan .  Skripsi.  Program  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Imperatri,  W.  H.  (2018). Pelaksanaan  Kewajiban  Penyediaan  Lahan  Pemakaman  Oleh Developer  Perumahan  (Studi  di  Kabupaten  Malang) .  University  of  Muhammadiyah Malang.
Iqbal  Tawaqal.  (n.d.). “‘Membandel’”,  265  Perumahan  Di  Karawang  Belum  Serahkan Fasos-Fasum, 78 Belum Memiliki TPU” .
http://www.baskomnews.com/2019/08/25/membandel-265-perumahan-di-karawang- belum-serahkan-fasos-fasum-78-belum-miliki-tpu/
Kallo,  E.  (2008). Perspektif  hukum  dalam  dunia  properti:  sebuah  upaya  pengembangan, pemajuan,  serta  pencerahan  hukum  dalam  dunia  properti  di  Indonesia .  Minerva Athena Pressindo.
Pujiningrum, Wigati. (2008). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Bidang Perumahan: Studi Kasus Gugatan Warga Perumahan Narogong Indah Lawan PT. Kentanik Super Internasional. Tesis.  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia. Depok.
Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2016). Pengantar ilmu hukum
Sari Sitio, Elfrida. (2015) Implementasi Peraturan Daerah  Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009  Terkait  Dengan  Penyediaan  Lahan  Untuk  Pemakaman  Di  Kota  Semarang . Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
Soekanto,  S.  (2008). Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cet.  3,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia . UI Press.
Wiyono, A. P. (n.d.). Tanggung Jawab Developer Perumahan Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman. E-Jurnal The Spirit Of Law , 1 .
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  Dan Kawasan Permukiman.
. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1987  tentang  Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. ________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## Copyright holder:
Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie (2022) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan