Zaaken: Journal of  Civil and Bussiness Law | 23
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama.
Faradiba Mivtahur Rahmi Faradibamr@gmail.com
Yetniwati yetniwati@unja.ac.id
Muskibah muskibah@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 5 Maret 2021; Accepted: 12 Februari 2022; Published: 12 Februari 2022

## Abstract
The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for workers who have experienced  work  accidents  at  CV.  Nusa  Indotama.  This  is  to  find  out  the  obstacles  in fulfilling  the  company's  obligations  to  register  its  workers  in  the  BPJS  Ketenagakerjaan program. The formulation of the problems raised in this thesis is what form of protection is provided  to workers who have experienced work  accidents  who  are  not  registered  in the BPJS  Ketenagakerjaan  program  and  what  are  the  obstacles  to  fulfilling  the  obligations  of Workers  who  experience  work  accidents  who  are  not  registered  in  the  BPJS Ketenagakerjaan  program.  The  research  method  used  is  juridical  empirical.  The  result  of this  research  is  that  the  company  provides  protection  in  the  form  of  a  security  device  to perform work in order to prevent work accidents. However, work accidents still occur. The company provides compensation to workers who have experienced work accidents, but this compensation  does not cover medical expenses until some  workers recover. The  obstacle for companies to enroll their workers into the BPJS Ketenagakerjaan program is that, due to the  incomplete identity  of the workers, the company also  objected to  incurring  additional costs. In addition, the worker constraints are caused by the company not registering their workers, so that workers cannot be registered in the BPJS program. The Manpower Office also  checks  companies,  then  provides  guidance  regarding  the  company's  obligation  to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. Keywords : protection, work accident, and workers.
Volume 3 Nomor 1
Februari 2022     Halaman 23 - 33
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang  menalami  kecelakaan  kerja  pada  CV.  Nusa  Indotama.  Untuk  mengetahui  kendala pemenuhan  kewajiban  perusahaan  mendaftarkan  pekerjanya  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan.  Perumusan  masalah  yang  diangkat  di  skripsi  ini  adalah  bagaimanakah bentuk  perlindungan  yang diberikan pada  pekerja  yang  mengalami kecelakaan kerja  yang tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  apa  kendala  pemenuhan kewajiban terhadap Pekerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja  yang tidak terdaftar  dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil  penelitian  ini  adalah  perusahaan  memberikan  perlindungan  berupa  alat  keamanan untuk  melakukan  pekerjaan  guna  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Namun, kecelakaan  kerja  masih  tetap  terjadi.  Perusahaan  memberikan  santunan  kepada  pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tetapi santunan tersebut tidak menutupi biaya pengobatan  sampai  sembuh  terhadap  beberapa  pekerja.  Kendala  perusahaan  untuk mendaftarkan  pekerjanya  ke  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu,  karna  tidak lengkapnya  identitas  pekerja,  perusahaan  juga  keberatan  untuk  mengeluarkan  biaya tambahan.  Selain  itu,  kendala  pekerjanya  karna  dari  perusahaan  tidak  mendaftarkan pekerjanya,  sehingga  pekerja  tidak  bisa  terdaftar  dalam  program  BPJS.  Dinas Ketenagakerjaan  juga  bertindak  melakukan  pengecekan  ke  perusahaan,  kemudian melakukan pembinaan mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan Kata kunci : perlindungan, kecelakaan kerja, dan pekerja .

## A. Pendahuluan.
Negara Indonesia adalah salah . satu negara dengan jumlah penduduk besar di dunia. Indonesia  dalam  urutan  keempat  jumlah  penduduk  terbanyak  di  dunia,  dengan  jumlah penduduk  sekitar  271  juta  jiwa 1 dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Oleh.  karena padatnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  hidup  yang . terus  meningkat,  penduduk  di negara Indonesia pun dituntut harus bekerja.
Meningkatnya . usaha  di  Indonesia,  selain  untuk  membuat  lapangan  pekerjaan, perusahaan  juga  ingin    memperoleh  keuntungan.  Dimana  dalam  hal  ini,  perusahaan menganggap  hal  yang , terpenting  adalah  memperoleh  keuntungan , besar.  Sehingga perusahaan  mendorong  para  pekerja  untuk  bekerja  lebih  giat  sesuai  dengan  kebutuhan pasar 2 .
Perlindungan hukum bagi pekerja berguna untuk menghilangkan sistem perbudakan dan menjaga para pekerja lebih dihargai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
1 https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/,  diakses  pada  1 November 2019, pukul 23.00 WIB.
2 Ibid.
Zaaken: Journal of  Civil and Bussiness Law | 25
pekerja  dan  hidup  dengan  layak.  Untuk  menjalankan , perlindungan  terhadap , pekerja  itu memerlukan beberapa pelaksanaan , secara terpadu dan berkeseimbangan. 3
Perlindungan , terhadap  hak  pekerja  sebagai , hak  konstitusional  warga  negara, bersumber , pada  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945,  yaitu  Tiap-tiap , warga  negara  berhak  atas pekerjaan , dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain , itu jaminan perlindungan , atas pekerjaan dituangkan pula dalam , dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu , Setiap  orang  berhak , atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan , dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Pasal  28  ayat  (2),  yaitu  setiap  orang berhak , untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan , yang  adil  dan  layak  dalam hubungan  kerja.  Ketentuan  tersebut  menunjukan  bahwa  di  Indonesia  hak  untuk  bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi , oleh UUD 1945.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  maksudnya , untuk  menjamin  hak-hak  pekerja. Menjamin  kesempatan dan  diperlakukan , tanpa  dibeda-bedakan.  Untuk  mewujudkan kesejahterakan , pekerja  beserta  keluarganya  dengan  te  memperhatikan  perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan , pengusaha.
Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan;dan
3. Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai agama.
Perlindungan , pekerja  berguna  untuk  memberi , perlindungan  keselamatan , bagi pekerja pada ketika  bekerja,  sehingga , jika di  nanti  terjadi kecelakaan , kerja  pekerja tidak perlu cemas , karena sudah ada peraturan yang memuat keselamatan bekerja dan tata cara penggantian , ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.
Negara  dan  pemerintah , memiliki  peran  untuk  menjadi , pelindung  bagi  masyarakat atau  warga , negara,  yaitu  berperan  untuk  membuat  regulasi , untuk  kemakmuran , masyarakat. 4 Pemerintah , membentuk  regulasi  berupa  UU , yang  mengatur  tentang
3 Putu Gede Aditya Wangsa,“Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT.Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmiah , Vol. 07 nomor 01, Maret 2019 4 Yetniwati, “The Legal Arrangement of Wage Protection Based On The Principle Of Legal Certainly” Journal Dinamika Hukum, Vol, 16, No. 2, Mei 2016.
Commented [LS31]:
ketenagakerjaan.  Menurut  UU  Ketenagakerjaan  pada  Pasal  99  Ayat  (1)  dikatakan  bahwa setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  sosial  tenaga kerja.
Kemudian,  Pasal  15 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  menyatakan  “Pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta  kepada  badan  penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.
Jaminan , sosial berguna untuk melindungi bagi terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa , para  pekerja,  sehingga , produktivitas  akan  semakin  meningkat.  Dalam  rangka memenuhi  tanggung  jawab  CV.  Nusa  Indotama  untuk  memberi  perlindungan  bagi pekerjanya, pengusaha memperlakukan pekerjanya dengan sikap yang baik dan bermoral, lalu  memperlakukan  setiap  pekerjanya  sesuai  harkat  dan  martabatnya,  dan  juga  untuk perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  para  pekerjanya,  karna  pengusaha  tidak mendaftarkan  pekerjanya  pada  BPJS  Ketenagakerjaan,  pengusaha  sendiri  memberikan tanggung  jawab  penuh  bagi  pekerjanya  yang  mengalami  kecelakaan  kerja.  Namun  pada kenyataannya, ada pula kecelakaan kerja yang tidak ter-cover oleh pengusaha.
Dalam  meningkatkan  produktifitasnya,  CV.  Nusa  Indotama  yang  merupakan perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit, memiliki banyak pekerja yang berkualitas di bidangnya. Ada 50 orang pekerja lapangan yang bekerja di CV. Nusa Indotama. Namun, dengan  jumlah  pekerja  yang  cukup  banyak  tersebut,  perusahaan  ini  ternyata  tidak mengikutsertakan  pekerjanya  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  yang  mana  hal tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  15  Angka  (1)  Undang-undang  No.  24  Tahun  2011 Tentang  BPJS  yang  mewajibkan  pemberi  kerja  mendaftarkan  pekerjanya  dalam  program BPJS  Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  25  orang  pekerja/buruh  di tiga lokasi kebun kelapa sawit milik CV. Nusa Indotama,penulis dapat mengetahui 25 orang pekerja/buruh  tersebut  pernah  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  cukup  fatal,  ada  yang mengalami  kecelakaan  kerja  ringan  seperti  tergores  alat  panen,  jatuh  saat  memanen  dan lain-lain,  ada  juga  yang  mengalami  kecelakaan  berat  seperti,  terkena  alat  panen  hingga menimbulkan luka sobek, atau terkena bahan kimia dan menyebabkan luka bakar, dan lain- lain. Meskipun penyembukan pekerja ditanggung oleh pengusaha, namun pengobatan pasca kecelakaan  tersebut  ada yang tidak  sepenuhnya tertanggung  oleh  pengusaha.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian guna menyusun skripsi
Commented [LS32]: Pekerjanya 50 org, penelditiannya hanya terhadap 34 org
dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  yang  Mengalami  Kecelakaan  Kerja Pada CV. Nusa Indotama”

## B. Pembahasan
Setiap pekerja diberi kesempatan . untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan . dan  kebisaannya  dan  diberikan . upah  yang  layak  sehingga  dapat  menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
Keselamatan . kerja  bersumber  pada  2  (dua)  hal  penting,  yaitu  keamanan . dan ketertiban  kerja.  Guna  mengamankan . keselamatan  pekerja  guna  memperoleh . produktivitas  kerja  yang  baik  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan . tersebut dilaksanakan . sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk perlindungannya,  perusahaan  sudah  menyediakan alat  perlindungan diri  bagi  pekerjanya  untuk  dikenakan  saat  bekerja,  sebagai  upaya  preventif  dari perusahaan  untuk  mencegah  kecelakaan  kerja.  Seperti  Helm,  kacamata,  sarung  tangan, sepatu karet dan lain-lain untuk pekerjaan panen. Lalu, masker, clemet, sarung tangan kain dan karet untuk pekerja yang bertugas memberi pupuk kimia. Namun, alat pelindung diri tersebut  terkadang  ada  yang  sudah  rusak  karna  sudah  terlalu  lama  atau  kualitas  alat perlindungan  diri  tersebut  kurang  baik.  Walau  begitu,  terkadang  ada  juga  pekerja  yang kadang tidak memakai alat perlindungan diri tersebut walaupun alatt perlindungan diri itu ada dan masih bagus.
Peneliti  melakukan  wawancara  singkat  dengan  seorang  pekerja  bernama,  Sugeng. Peneliti  bertanya  perihal  kelengkapan  alat  pelindung  diri  yang  beliau  kenakan  saat melakukan  panen.  Menurut  beliau,  seringkali  alat  pelindung  diri  tersebut  digunakan dengan  tidak  lengkap,  seperti  saat  panen  pekerja  hanya  menggunakan  sepatu  karet  dan tanpa  menggunakan  helm,  dimana  saat  panen  pekerja  sangat  berpotensi  tertimpa  buah sawit  yang  jatuh  ke  kepala,  padahal  helm  yang  disediakan  oleh  perusahan  masih  layak pakai.  Pak  Sugeng  menjelaskan,  terkadang  cuaca  di  lapangan  sangat  terik  dan  panas, sehingga  dengan  menggunakan  helm,  membuat  beliau  atau  pekerja  lain  merasa  tidak nyaman.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  buruh  di  tiga  lokasi  kebun  kelapa  sawit milik CV. Nusa Indotama yang masing beralamat di :
1 Mencolok,  Mendahara  Ulu,  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur,  yang  selanjutnya disebut Kebun 150 (wawancara terhadap 7 orang pekerja)
2 Nibung Putih,  Kec. Sabak  Barat, Kab.  Tanjung  Jabung  Timur,  yang  selanjutnya disebut GARUDA (wawancara terhadap 9 orang pekerja)
3 Desa  Suka  Maju,  Kec.  Geragai,  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur,  yang  selanjutnya disebut PALABI (wawancara terhadap 9 orang pekerja)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  diketahui  sebanyak  total  33  kecelakaan kerja telah terjadi terhadap 25 orang pekerja selama rentang tahun 2017 sampai Juli 2020. Dapat diketahui juga bahwasanya kecelakaan kerja yang terjadi, dimana kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja merupakan kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Kecelakaan kerja  yang  dialami  oleh  pekerja  ini  tentunya  mempengaruhi  hak  yang  seharusnya diperoleh pekerja, yaitu hak pekerja untuk mendapat perlindungan atas keselematan kerja yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaaan.
Kecelakaan  kerja  diatas  diklasifikasikan  oleh  penulis  menjadi  tiga  jenis  kecelakaan kerja yaitu :
1. Kecelakaan  kerja  ringan,  merupakan  kecelakaan  yang  membutuhkan  istirahat kurang  dari  2  hari.  Seperti  yang  dialami  oleh  Eka,  Yanto,  Hendry,  Ferli,  Ida, Tonggak,  Rijal,  Bani,  Ikom,  dan  Pendi,  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  berupa terpeleset,  tergores,  terjatuh  dan  terkilir.  Para  pekerja  langsung  menjalani pengobatan dan setelah itu bisa menjalani aktivitas seperti biasa setelah istrirahat
kurang dari 2 hari.
2. Kecelakaan  kerja  sedang,  yang  merupakan  kecelakaan  yang  membutuhkan istirahat  lebih  dari  2  hari.  Seperti  yang  dialami  oleh  Suhadi,  Kiki,  Apoy,  Sugeng,
Sudrun,  Sarah,  Ikom,  Montong,  Lamin,  Amri,  Musrin,  Iir,  Mugi  dan  Ferli,  yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka sampai robek, luka bakar, dan mata buram. Pekerja langsung menjalani pengobatan, namun butuh istirahat lebih dari dua hari hingga pekerja bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
3. Kecelakaan  berat,  merupakan  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  kegagalan fungsi  tubuh.  Seperti  yang  dialami  oleh  Jumri,  Priyanto,    Iman  dan  Pendi  yang mengalami  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  patah  tulang  di  kaki,  ditangan dan kecelakaan yang mengakibatkan putusnya salah satu jari.
Berdasarkan kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja tersebut, pekerja berhak mendapatkan  perlindungan  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  pekerja  yang dalam  hal  ini  adalah  ha  katas  keselamatan  kerja.  Pekerja  berhak  mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja ditempatnya bekerja. Berdasarkan teori tanggung jawab, dalam kasus ini menerapkan employers liability yang berarti pengusaha bertanggung jawab penuh  untuk  menanggung  pekerja  terkena  resiko  kerja.  Oleh  karena  itu,  perusahaan sebagai  pemberi  kerja  memiliki  kewajiban  untuk  memberi  perlindungan  kepada pekerjanya yang mengalami resiko kerja yang dalam hal ini adalah kecelakaan kerja.
Perlindungan yang berhak diperoleh oleh pekerja adalah perlindungan preventif yang artinya  adalah  tindakan  pencegahan.  Dalam  hal  ini,  pekerja  mendapat  perlindungan preventif  berupa  peralatan  perlindungan  diri  berupa  sarung  tangan,  helm,  clemet, kacamata,  sepatu  karet  dan  lain-lain  yang  bisa  digunakan  oleh  pekerja  saat  melakukan pekerjaan  dan  dapat  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Namun  pada  kenyataannya, alat perlindungan diri tersebut ada yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan, selain itu beberapa  pekerja  juga  merasa  kurang  nyaman  jika  memakai  alat  perlindungan  diri tersebut  secara  lengkap.  Alhasil,  kecelakaan  kerja  pun  tidak  dapat  terhindarkan.  Meski begitu,  ada  kecelakaan  kerja  yang  memang  terjadi  walau  sudah  mengenakan  alat perlindungan diri sekalipun.
Selain  perlindungan  preventif,  pekerja  juga  berhak  menerima  perlindungan  represif yang  merupakan  perlindungan  setelah  terjadinya  kecelakaan.  Perlindungan  represif  ini bisa berbentuk santunan untuk pekerja atau jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi,  apabila  perusahaan  telah  mendaftarkan  pekerjanya  menjadi  peserta  program  BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, juga biaya transportasi ke tempat pengobatan, akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam kasus ini karna perusahaan tidak medaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut,  perusahaan  pun  memberi  perlindungan  represif  berupa  santunan  kepada pekerjanya.
Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui, bahwa besaran santunan yang diberikan oleh  perusahaan  tidaklah  sama  dengan  seharusnya  didapat  oleh  pekerja  menurut Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Jaminan kematian. Dimana, seharusnya pekerja bisa mendapatkan santunan yang lebih banyak jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Santuanan  yang  diberikan  perusahaan  pun  ada ada beberapa yang  tidak  mencukupi kebutuhan  penyembuhan  untuk  para  pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Dimana jika mengambil contoh kecelakaan berat yang dialami oleh pekerja bernama Jumri, Priyanto,  dan  Iman  yang  mengalami  luka  berat  berupa  patah  tulang  lengan  kiri  yang dialami  Jumri  dan  Priyanto,  dan  patah  angkel  kaki  kanan  yang  dialami  Iman.  Luka  berat tersebut dialami oleh mereka saat sedang melakukan pekerjaan.
Hal ini juga terjadi dengan para pekerja lain yang mengalami kecelakaan kerja, namun santunan  yang mereka  dapat tidak  cukup untuk  penyembuhan  mereka. Kebanyakan  dari mereka  merasa  enggan  atau  merasa  mampu  menanggung  sendiri  penyembuhan  mereka. Padahal,  sudah  menjadi  hak  mereka  untuk  mendapat  pertanggung  jawaban  penuh  dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Berdasarkan  hari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pengusaha  atau  pemilik  dari  CV.
Nusa  Indotama,  berikut  kendala  pengusaha  atau  perusahaan,  dalam  pemenuhan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan :
1. Tidak  lengkapnya  Identitas  para  pekerja.  Identitas  pribadi  dari  pekerja  yaitu
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  merupakan  hal  penting  dalam  pendaftatan  BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun, identitas para pekerja yang bekerja di kebun sawit CV.  Nusa  Indotama  ini  tidak  lengkap,  ada  beberapa  pekerja  yang  kehilangan identitas  mereka  atau  Kartu  Tanda  Penduduk  mereka  dan  belum  mengurus kembali KTP mereka yang hilang tersebut. Ada juga beberapa pekerja yang sudah ikut  orang  tuanya  berkerja  sejak  dibawah  umur  17  tahun,  hingga  sekarang dimana  mereka  sudah  berumur  17  tahun  atau  lebih  dan  mereka  masih  belum memiliki  KTP.  Walau  mereka  tidak  memiliki  KTP,  mereka  tetap  ikut  bekerja disana karna mereka sudah bekerja untuk waktu yang lama dengan perusahaan.
2. Pengusaha  merasa  keberatan  mengeluarkan  dana  lebih  untuk  membayar  iuran
BPJS  Ketenagakerjaan.  Selain  itu,  pengusaha  juga  berpendapat  bahwa  beliau merasa  lebih  hemat  tanpa  menggunakan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Karna,  peluang terjadinya kecelakaan kerja di kebun kelapa sawit, terhitung tidak terlalu sering dan  tidak  semua  pekerja  yang  pasti  mengalami  kecelakaan  kerja.  Karna  itu pengusaha  lebih  memilih  untuk  menanggung  biaya  santunan  kecelakaan  kerja sendiri  dari  pada  harus  mengikuti  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  membayar  iuran tiap bulan.
Commented [LS33]: Pengertian hambatan berbeda juga dengan factor dan kendala, sebenarnya mau bicara factor, kendala atau hambatan
Hal  diatas  merupakan  beberapa  kendala  pemenuhan  kewajiban  pengusaha  untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Selain kendala yang dialami oleh pengusaha, berikut adalh kendala yang dialami oleh pekerja untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan :
1. Identitas  pekerja  yang  kurang  lengkap.  Identitas  berupa  KTP  yang  seharusnya dimiliki oleh pekerja sebagai syarat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS tidak lengkap atau hilang dan belum mengurusnya kembali. Selain itu ada juga pekerja yang sejak sebelum berumur 17 tahun sudah ikut orang tuanya tinggal di lokasi dan saat ini sudah menginjak atau lewat usia 17 tahun, belum juga memiliki KTP dan belum mengurusnya.
2. Perusahaan  tidak  mengadakan  pendaftaran  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi pekerjanya,  sehingga  para  pekerja  tidak  bisa  menjadi  peserta  BPJS  karna  yang berkewajiban mendaftar adalah pihak perusahaan.
Hal  diatas  merupakan  beberapa  kendala  pekerja  untuk  mendaftarkan  diri  sebegai peserta BPJS. Bahkan beberapa pekerja tidak mengetahui dengan pasti tentang cara kerja BPJS Ketenagakerjaan itu.
Selain  dari  kendala  yang  dialami  oleh  pihak  perusahaan  dan  pekerjanya,  ada  pula kendala  pihak  pemerintah  tidak  cepat  tanggap  menangani  permasalahan  ini,  yang  mana dalam hal  ini adalah  Dinas Ketenagakerjaan Provinsi  Jambi.  Berikut adalah kendala  yang dialami  Dinas  Ketenagakerjaan  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  bagian pengawasan BPJS di Dinas Ketenakerjaan :
1. Perusahaan-perusahaan  di  Provinsi  Jambi  yang  jumlahnya  sangat  banyak, sehingga  ada  perusahaan  yang  tidak  terpantau  atau  tidak  ter-awasi  oleh  Dinas Ketenagakerjaan.
2. Tidak  adanya  pengaduan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  bahwasanya  perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya. Karena, biasanya jika ada pekerja yang merasa dirugikan  atau  mendapat  perlakuan  tidak  adil  dari  perusahaan,  pekerja  bisa melakukan  pengaduan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  sehingga  selanjutnya,  Dinas
Ketenakerjaan akan langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Selain  itu,  terhadap  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  pekerjanya  pada  program BPJS  Ketenagakerjaan,  Dinas  Ketenagakerjaan  akan  melakukan  pengecekan  langsung  ke
perusahaan  tersebut,  setelah  itu  Dinas  Ketenagakerjaan  akan  melakukan  pembinaan mengenai  kewajiban  suatu  perusahaan  untuk  mendaftarkan  setiap  pekerjanya  dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

## C. Kesimpulan
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja  yang  tidak  terdaftar  dalam  program  BPJS  oleh  CV.  Nusa  Indotama  adalah  dengan menyediakan  alat  perlindungan  atau  pengamanan  yang  digunakan  oleh  para  pekerja, untuk  bisa  mencegah terjadinya  kecelakaan  kerja  dan  upaya  perlindungan represif  yaitu memberikan santunan yang jumlahnya berbeda-beda pada tiap pekerja,. Namun, santunan yang diberikan perusahaan tersebut ada yang tidak cukup untuk  penyembuhan luka dari pekerja  yang  mengalami kecelakaan kerja tersebut.  Selain itu,  diketahui bahwa  santunan dari  perusahaan  tidak  sesuai  dengan  aturan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana santunan yang diberikan oleh perusahaan ada yang kurang dari besaran santunan yang seharusnya didapat dari jika pekerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.  Adapun  kendala-kendala  pemenuhan  kewajiban  yang  dialami  pihak perusahaan yang menyebabkan pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya sbagai peserta BPJS  Ketenagakerjaan,  identitas  pekerja  tidak  lengkap  dan  pihak  perusahaan  yang keberataan mengeluarkan dana lebih untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.  Selain pengusaha,  kendala  yang  dialami  oleh  pekerja  untuk  mendaftar  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan,  karena  tidak  lengkapnya  identitas  diri  dan  pihak  perusahaan  memang tidak mengadakakan pedaftaran pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Kendala dari pihak pemerintah untuk menganggulangi permasalahan ini, karna banyaknya jumlah perusahaan di Provinsi Jambi sehingga banyak perusahaan yang tidak ter-awasi, juga tidak adanya pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan

## Daftar Pustaka

## Buku
Suma’mur. Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan , Gunung Agung, Jakarta, 2009, hlm. 112.

## Jurnal
Putu  Gede  Aditya  Wangsa,“Keterlambatan  Pembayaran  Upah  Pekerja  Oleh  PT.Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmiah , Vol. 07 nomor 01, Maret 2019
Yetniwati,  “The  Legal Arrangement of Wage Protection  Based On The Principle  Of Legal Certainly” Journal Dinamika Hukum, Vol, 16, No. 2, Mei 2016

## Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor
1  Tahun  1970,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1970  Nomor  1,
Tambahan Lembaran negara Nomor 291.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

## Internet
https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/,  diakses  pada 1 November 2019, pukul 23.00 WIB.