## MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
(Studi Kasus Kegiatan Pembenihan Ikan Kerapu Hatchery Sekala Rumah Tangga / HSRT di Kabupaten Situbondo)
Ardy Soesanto Universitas Hang Tuah Surabaya Ardy_Soesanto@gmail.com

## Abstract
Indonesia is acountry that has the potential of marine natural resources is quite large, especially in the field of fisheries, But until now the condition of coastal communities  still  lagging.  Therefore  needed  coastal  zone  management  strategy right, one is to applay the model of economic empowerment of coastal communities in accordance with the region in natural resources and human resources cultere of the society.
The  research  focus  is  on  the  implementation  of  the  model  of  community empowerment through business activities grouper HSRT in Situbondo District that implement  the  principles  of  good  governace.  Empowerment  model  with  the principles is that promotes involvement in the implementation of the three pilars, namely the role of goverment, private and public, aplication of the empowerment model  was  considered  successful  in  the  empowering  the  well-being  of  coastal communities reseach area.
So that this model can be applied, then we describe the factors supporting and  factor  constraints  and  requirements  that  must  be  fulfiled.  We  hope  this research can be used as the basis for local governments to adopt policies, as well as for further research.
Keywords :  Empowerment  model,  The  principles  of  Good  Governance,    The Economic welfare,  Coastal Communities.
I. Pendahuluan Indonesia  adalah  negeri  kelautan.  Namun,  masyarakat  pesisir  masih  jauh tertinggal.  Jumlah  penduduk  miskin  pesisir  cukup  besar,  yakni  mencapai  32,14 persen  dari  jumlah  total  penduduk  miskin  Indonesia  (Direktur  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  dan Pengembangan  Usaha KKP),  Sedangkan jumlah  penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta (Badan Pusat Statistik  2014), jadi jumlah penduduk miskin di pesisir sebanyak kurang lebih 9,09 juta jiwa, padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar di kawasan pesisir.
Salah  satu  bagian  terpenting  dari  kondisi  geografis  Indonesia  sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000  Km  (Dahuri et.  al .,  2002).  Wilayah  pantai  dan  pesisir  memiliki  arti  yang strategis  karena  merupakan  wilayah  interaksi/peralihan  ( interface )  antara
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya Dahuri et. al., (1996). Secara  keseluruhan  kebijakan ini dapat  di  laksanakan di  berbagai wilayah negara  Republik  Indonesia  dari  Sabang  sampai  Merauke,  seperti  halnya  yang terdapat di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Situbondo.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara 7°35′ – 7°44′ Lintang Selatan dan 113°30′ - 114°42′ Bujur Timur.  Daerah fisik Kabupaten Situbondo memanjang dari barat ke timur sepanjang pantai selat Madura, dengan panjang pantai ± 150 km, lebar rata-rata ± 11 km dengan luas daratan 1.638,50 km 2 atau  163,85  ha.  Kabupaten    Situbondo  merupakan  dataran  rendah  dengan ketinggian 0–1.250 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan antara 0-45° (Laporan Tahunan Kabupaten Situbondo 2013).
Letak strategis  Kabupaten Situbondo dimantapkan dengan posisinya pada jalan  arteri  primer  Surabaya–Banyuwangi  dan  jalan  kolektor  sekunder  ke  arah Bondowoso,  menyebabkan  arus  informasi  yang  lancar  baik  ke  dalam  maupun  ke luar  wilayah  Kabupaten  Situbondo  dan  juga  memberikan  peluang  besar  untuk memajukan dan meningkatkan potensi wilayahnya di masa yang akan datang. Ditinjau  dari  potensi  dan  kondisi  wilayah,  Kabupaten  Situbondo  dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: (1) Wilayah utara merupakan pantai dan laut yang  sangat  potensial  untuk  pengembangan  komoditi  perikanan  baik  budidaya maupun penangkapan ikan, (2) Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian, dan (3) Wilayah selatan bertopografi miring mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.
Potensi perikanan di kabupaten Situbondo meliputi perikanan tangkap dan perikanan  budidaya,  sedangkan  perikanan  budidaya  dibagi  menjadi  menjadi  tiga kelompok yaitu  budidaya komoditas air tawar, budidaya komoditas air payau dan budidaya komoditas air laut.
Kebijakan  pemerintah  mulai  pusat  sampai  kabupaten  terhadap pengembangan  perikanan  budidaya  merupakan  salah  satu  strategi  di  dalam peningkatan  produksi  perikanan.  Hal  ini  di  karenakan  semakin  lama  kebutuhan ikan  semakin  meningkat  sedangkan  ikan  dari  hasil  tangkapan  laut  semakin menurun  karena  berbagai  permasalahan  yang  ada.  Faktor  utama  dalam  upaya pengembangan  kegiatan  budidaya  adalah  adanya  ketersediaan  benih  ikan.  Oleh karena  itu  pengembangan  kegiatan  pembenihan  ikan  / hatchery juga  harus  di kembangkan seiring dengan berkembangnya usaha kegiatan budidayanya. Kegiatan  usaha  pembenihan  ikan  di  Kabupaten  Situbondo  tersebar  di beberapa  Kecamatan  berpantai  yaitu  Banyuglugur,  Besuki,  Mlandingan,  Bungatan dan Gundil. Usaha pembenihan dikembangkan tidak hanya oleh perusahaan namun juga  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  sekala  rumah  tangga  atau  biasa disebut  dengan Hatchery Sekala  Rumah  Tangga.  Kegiatan  pembenihan  sekala rumah tangga yang berkembang di Kabupaten Situbondo dapat menjadi alternatif usaha  didalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  mampu  meningkatkan  kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai model dalam rangka upaya pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik melakukan penelitian tentang manfaat kegiatan pembenihan ikan kerapu terhadap upaya  peningkatan  sosial  ekonomi  serta  peran  dukungan  pemerintah  dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan judul

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
“Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (Studi  Kasus  Kegiatan Pembenihan  Ikan  Kerapu  Hatchery  Sekala  Rumah  Tangga  /  HSRT  di  Kabupaten Situbondo).”
Maka adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut : (1)  Bagaimana model  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  melalui  pembenihan  ikan kerapu hatchery sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo ? (2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui  pembenihan  ikan  kerapu hatchery sekala  rumah  tangga  di  Kabupaten Situbondo ?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  :  (1)  Untuk  mendiskripsikan  dan menganalisis  model  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  melalui pembenihan  ikan  kerapu hatchery sekala  rumah  tangga  di  Kabupaten  Situbondo, (2)  Untuk  mendiskripsikan  dan  menganalisis  Faktor  pendukung  dan  kendala pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  melalui  pembenihan  ikan  kerapu hatchery sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo
II. Landasan Teori
Pengertian mengenai kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. 1. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum ( basic needs ), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah apabila seseorang yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif ini erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural, yakni kesenjangan akibat kebiijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. 3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh acuan pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : a. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif b. Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (yaitu daerah-daerah kritis sumberdaya alam dan daerah terpencil) c. Rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
5. Kemiskinan  sementara  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  akibat  adanya  : Perubahan  siklus  ekonomi  dari  kondisi  normal  menjadi  krisis  ekonomi, adanya perubahan yang bersifat musiman serta adanya bencana alam atau dampak  dari  suatu  kebijakan  tertentu  yang  menyebabkan  menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat Sumodiningrat (1989) .

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Kemiskinan  adalah  ciri  yang  sangat  menonjol  dari  kehidupan  masyarakat pesisir  di  Indonesia,  khususnya  nelayan.  Secara  umum  nelayan  lebih  miskin dibanding  petani.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh:  (1)  Tantangan  alam  yang dihadapi  nelayan  sangat  berat,  termasuk  faktor  musim;  (2)  Pola  kerja  yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan; (3) Keterbatasan penguasaan modal dan sarana prasarana; (4) Keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai; (5) Karakteristik sosial-ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan seperti kegiatan wisata (Rahardjo, 1999).
Pemberdayaan  merupakan  upaya  untuk  memandirikan  masyarakat  lewat perwujudan  potensi  kemampuan  yang  mereka  miliki.  Adapun  pemberdayaan masyarakat  senantiasa  menyangkut  dua  kelompok  yang  saling  terkait,  yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan, Sumodiningrat (1999).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan  masyarakat  adalah  untuk membentuk  individu  dan  masyarakat  menjadi  mandiri.  Kemandirian  tersebut meliputi  kemandirian  berpikir,  bertindak  dan  mengendalikan  apa  yang  mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu di telusuri apa yang sesungguhnya di maknai sebagai  suatu  masyarakat  yang  mandiri.  Kemandirian  masyarakat  adalah merupakan  suatu  kondisi  yang  dialami  oleh  masyarakat  yang  di  tandai  oleh kemampuan  untuk  memikirkan,  memutuskan  serta  melakukan  sesuatu  yang  di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik,  afektif ,  dengan  pengerahan  sumberdaya  yang  di  miliki  oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu  dukungan  kemampuan  berupa  sumberdaya  manusia  yang  utuh  dengan kondisi kognitif, konatif psikomotorki, afektif dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material.
Perlu dipikrkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher  memiliki  pandangan  pemberdayaan  sebagai  suatu  bagian  dari masyarakat  miskin  dengan  tidak  harus  menghilangkan  ketimpangan  struktural lebih  dahulu.  Masyarakat  miskin  sesungguhnya  juga  memiliki  daya  untuk membangun,  dengan  demikian  memberikan  “kail  jauh  lebih  tepat  daripada memberikan  ikan”.  Disamping  itu NGO merupakan  agen  yang  mendapat  posisi penting, karena di pandang lebih bersifat entrepreneur , berpengalaman dan inofatif di bandingkan pemerintah. Pemeknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good  governance .  Konsep  ini  mengetengahkan  ada  tiga  pilar  yang  harus dipertemukan  dalam  proses  pemberdayaan  masyarakat.  Ketiga  pilar  tersebut adalah  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  yang  hendaknya  menjalin  hubungan kemitraan yang selaras (Akbar Teguh Sulistiyani, 2004).
Prinsip good governance , sebagaimana dikehendaki oleh world bank , adalah merupakan  konstruksi  tata  pemerintah  yang  baik  menyangkut  suatu  konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif serta di dalamnya  mengatur  pola  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  antara pemerintah (gobernment), dunia swasta (business) dan masyarakat (Community). Aspek  Kemitraan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Dalam  rangka menciptakan good  governance di  suatu  negara  hendaknya  mampu  mendekatkan antara  unsur  pemerintahan,  unsur  swasta  maupun  masyarakat.  Pemerintahan hendaknya  menyerahkan  sebagian  dari  kekuasaannya  kepada  swata  dan masyarakat,  sehingga  keduanya  dapat  mengambil  porsi  yang  tepat  dalam

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
pembengunan.  Pemberdayaan  masyarakat  dimaknai  sebagai  proses  penyerahan kekuasaan  dari  pemerintah  kepada  pihak  yang  tak  berdaya  (masyarakat miskin), supaya  dapat  memiliki  kekuatan  untuk  membangun,  serta  meningkatkan  daya masyarakat miskinsehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Model Kemitraan Dalam Pembangunan.  Apa yang di rekomendasikan oleh pola  baru  di  dalam  membangun  bangsa  dan  negara  adalah  dengan  model kemitraan.  Dengan  cara  memberikan  peran  yang  setara  kepada  tiga  aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintahan dalam hal ini  sudah  lebih  transparan  dan  mengembangkan  kepemimpinan  yang  partisipatif. Swasta  hendaknya  mampu  memberikan  kontribusi  dalam  memberikan  energi untuk  melaksanakan  pemberdayaan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat. Masyarakat  hendaknya  mampu  memanfaatkan  peluang  untuk  memberikan  peran aktif melalui partisipasi yang koheren . Peran  Tiga  Pilar/Aktor  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat  miskin  perlu  dirancang  konstribusi  masing-masing aktor  yaitu  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  sehingga  terbentuk  model kemitraan yang di harapkan. Rancangan peran ketiga aktor tersebut tampak pada tabel berikut :
Tabel 1 Peran Tiga Aktor / Pilar dalam Pemberdayaan Masyarakat Aktor Peran dalam pemberdayaan Bentuk Output Peran Fasilitasi Pemerintah  Formulasi dan penetapan policy, implementasi, monitoring dan evaluasi mediasi Kebijakan: politik, umum, khusus / departemental / sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, penyelesaian sengketa. Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem managemant informasi, edukasi Swasta Konstribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah / policy action implementasi, donatur, private investment pemeliharaan Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil. Mayarakat Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama / subyek menghidupkan fungsi sosial kontrol Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.
Sumber : Akbar Tegus Sulistiyani, 2004

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Berdasarkan  pemetaan  peran  tiga  aktor  dalam  tabel  diatas,  pemerintah lebih  banyak  berperan  pada  penentuan  rambu-rambu  dan  aturan  main  secara umum. Peranpemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Selain itu peran mediasi dan kontrol juga sangat penting untuk menghindari penyimpangan.
Untuk menjaga kualitas hasil pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Dalam rangka memudahkan pemeliharaan  hasil  hasil  pembangunan,  menjaga  kualitas  dan  tanggung  jawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program  pembangunan.  Kriteria  yang di  bangun tersebut  di  konsultasikan, didiskusikan  dengan  pihak,  masyarakat  “  yang  memiliki  kompetensi  / profesi relevan ”. Swasta  mengambil  peran  lebih  banyak  pada  implementasi  penentuan langkah  / policy  avtion bersama  masyarakat.  Peran  demikian  perlu  di  tekankan, supaya terjadi variasi analisis berdasarkan kondisi khusus dan bersifat kasuistik di tingkat daerah. Dengan dikian pemberdayaan yang di lakukan akan lebih mendekati kebutuhan lokal. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup  konstribusi  dana  melalui  investasi  swasta  yang  bermanfaat  untuk mendukung proses perberdayaan masyarakat.
Pengelolaan  Berbasis  Masyarakat  atau  biasa  disebut Community  Based Management (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan  Berbasis  Masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang terkandung di dalamnya.
Strategi  pengembangan  masyarakat  pesisir  dapat  dilakukan  melalui  dua pendekatan  yaitu,  yang  bersifat  struktural  dan  non  struktural.  Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur  sosial  politik.  Pendekatan  ini  mengutamakan  peranan  instansi  yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal  ini  peranan  masyarakat  sangat  penting  tetapiakan  kurang  kuat  karena  aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.
Dalam  Undang-Undang  No  45  tahun  2009  tentang  perikanan  dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumberdaya  ikan  dan lingkungannya  mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan. Adapun  peran  pemerintah  yang  dapat  di  berikan  adalah  berupa  di keluarkannaya  Perda  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  bagi pengembangan  wilayah  pesisir  sehingga  memberikan  ruang  khusus  bagi  daerah yang  mempunyai  potensi  untuk  di  kembangkannya  kegiatan  pembenihan  ikan kerapu  skala  rumah  tangga.    Sedangkan  bagi  dinas  terkait,  dalam  hal  ini  adalah Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  dapat  mengeluarkan  suatu  kebijakan  bagi pengembangan kawasan tertentu (daerah pesisir pantai) untuk dikembangkannya kegiatan  usaha  pembenihan  ikan  kerapu  skala  rumah  tangga.  Peran  Lembaga penelitian milik pemerintah (BBAP Situbondo) yang merupakan UPT kementriaan berperan  sebagai  penyedia sarana utama  serta  teknologi.  Sedangkan  peran  UBBL

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Situbondo yang merupakan UPT Provinsi Jawa Timur juga sangat penting dalam hal ini  selain  penyediaan  sarana,  pembinaan  di  lapangan  serta  penyelenggaraan  alih tehnologi melalui pelatihan.
Peran  masyarakat  dalam  bentuk  partisipasi  aktif  masyarakat  sangat  di perlukan,  di  harapkan  masyarakat  memahami  potensi  yang  ada  di  wilayahnya dengan cara membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan sehingga mampu mengelola  potensi  yang  ada.  Peran  swasta  juga  tidak  kalah  pentingnya,  berupa investasi  atau  permodalan  baik  dalam  bentuk private  invesment ataupun  dalam bentuk kerjasama, demi terwujudnya kegiatan usaha. Sehingga seluruh stakeholder harus  bekerjasama  /  bersinergi  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera. Dari  uraian  di  atas,  dapat  kami  risngkas  berupa  skema  alur  pemikiran  dalam penelitian ini : Alur Pemikiran Penelitian Tiga Pilar Good Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Gambar 1
World Bank dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Budi Rianto, 2013.
III. Metode Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif,  berupa  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan keutuhan  ( wholeness )  dari  obyek  penelitian,  dalam  arti  obyek  yang  dipelajari sebagai  suatu  keseluruhan  yang  terintegrasi.  Pendekatan  tersebut  dipilih  karena penelitian  ini  berusaha  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  kegiatan  usaha pembenihan  ikan  kerapu  skala  rumah  tangga  di  Kabupaten  Situbondo  sebagai alternatif  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  khususnya  melalui model  tiga  pilar  pada  prinsip-prinsip  good  governance  yaitu  peran  seluruh stekholder  Pemerintah, swasta dan masyarakat.

## PEMERINTAH
Peran :
- Kebijakan - Formulasi - Implementasi, monitoring dan evaaluasi - Penganggaran / dana - Juknis / Juklak - Informasi, edukasi, network SWASTA Peran : - Konstribusi pada formulasi - Implementasi, monitoring dan evaaluasi
- Action implementasi
- Donatur / dana
- Investasi - Alat, tenaga ahli
MASYARAKAT
Peran : - Parsipasi dalam formulasi
- Implementasi, monitoring dan evaaluasi
- Saran, kritik, rekomendasi
- Pelaku, tenaga terdidik /terlatih

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Dalam  penelitian  ini  penetapan  fokus  penelitian  adalah  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan pembenihan ikan kerapu HSRT dengan pendekatan model peran tiga aktor dalam prinsip-prinsip good governace . Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Situbondo, BBAP Situbondo (UPT Kementrian) dan UPBL Situbondo (UPT Provinsi), peran Swasta dan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan kegiatan usaha pembenihan  ikan  kerapu  skala  rumah  tangga  di  kabupaten  Situbondo.  Sesuai dengan  rumusan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  maka  yang  menjadi  fokus penelitian adalah hal-hal sebagai berikut : (1) Peran Pemerintah, (2) Peran Swasta , (3) Partisipasi Masyarakat, (4) Penerapan model pemberdayaan good governance. Lokasi  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Situbondo khusunya di Kecamatan Bungatan. Pemilihan lokasi ini pilih dengan pertimbangan sebagai  berikut  :  (1)  Kabupaten  Situbondo  sebagai  salah  satu  daerah  dengan produksi  benih  kerapu  terbesar  di  Indonesia;  (2)  Kabupaten  Situbondo  melalui Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  berhasil  membuat  suatu  kawasan  pengembangan usaha  pembenihan  skala  rumah  tangga;  (3)  Kegiatan  usaha  pembenihan  skala rumah  tangga  di  wilayah  lokasi  penelitian  memberikan  dampak  positif  terhadap sosial ekonomi masyarakatnya. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau, sesuai dengan  kemampuan  tenaga  yang  dimiliki,  dan  sesuai  dengan  waktu  yang direncanakan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Tehnik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  dengan menggunakan interactive  model  of  analysis (analisis  model  interaktif)  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan  Hubermann.  Pada  model  interaktif  ini  peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (data reduction), data display, dan coclusion  drawing yaitu  terdiri  dari  tahap  penarikan  dan  verifikasi  (Miles  dan Hubermann,  1992).  Model  ini  menganjurkan  peneliti  untuk  tetap  selalu mempertimbangkan  tiga  komponen  analisis  dengan  kegiatan  pengumpulan  data, selama  proses  pengumpulan  data  berlangsung  dan  sesudah  pengumpulan  data selesai  dengan  menggunakan  waktu  yang  ada  bagi  penelitian  ini.  Proses  analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar 2 berikut ini:

## Gambar 2. Analisis Data
Sumber: Miles dan Hubermann (1992)
IV. Hasil dan Pembahasan Kelurahan Marunda merupakan hasil penggabungan sebagian wilayah Jawa Barat ke wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Jakarta Nomor 1251 Tahun 1996 tentang Pemecahan, Penetapan Batas, Perubahan Nama  Kelurahan  yang  Kembar,  Penetapan  Luas  Wilayah  Kelurahan-Kelurahan  di DKI  Jakarta.  Luas  wilayah  Kelurahan  Marunda  791,69  Ha.  Dari  luas  wilayah tersebut 50 % merupakan pemukiman penduduk, sedangkan 50 % lainnya berupa empang, industry/pergudangan, dan garasi truk trailer.
Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Bungatan, dalam bekerja terserap mayoritas pada sektor pertanian dalam ari luas (pertanian, perikanann, peternakan dan  perkebunan)  yang  menyerap  tenaga  kerja  sebesar  80,44%,  hal  ini membuktikan  bahwa  sektor  ini  menjadi  penyangga  perekonomian  masyarakat  di Kecamatan Bungatan.
Peringkat kedua adalah sector-sektor jasa dan perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 10,90 % yang merupakan sektor kerja perorangan. Sedangkan di peringkat ketiga adalah sector industry yang mampu menyerap 8,65%. Dari seluruh potensi usaha yang ada di Kabupaten Situbondo, yang di bahas di  sini  adalah  potensi  yang  berhubungan  dengan  usaha  pembenihan  ikan. Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan di ketahui bahwa Jumlah produksi  untuk  usaha  pembenihan  air  laut  /  payau  (Hatchery  Sekala  Rumah Tangga)  HSRT  pada  tahun  2013  mengalami  peningkatan  produksi  sebesar 124.982.500  ekor  atau  sekitar  85,75%  yaitu  145.760.000  ekor  pada  tahun  2012 menjadi 270.742.500 ekor pada tahun 2013.
Jumlah  produksi  pembenihan  air  laut  /  payau  (Hatchery  Sekala  Rumah Tangga)  HSRT    untuk  tiap  komoditas  yang  memang  banyak  di  kembangkan  di Kabupaten  Situbondo,  namun  pada  tahun  2013  tidak  semua  komoditas  tercatat jumlah produksinya. Komoditas tersebut adalah udang windu, udang vaname, ikan kerapu tikus, ikan kerapu cantang, ikan kerapu macan dan ikan bandeng. Produksi pada tiap triwulan secara lengkap dapat di lihat pada tabel di bawah ini
Tabel 1.  Jumlah Produksi HSRT Tiap Triwulan Tahun 2013 NO KOMODITAS PRODUKSI (Ekor) Total Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan VI 1 Udang Windu 16.000 3.000 500 0 19.500 2 Udang Vaname 232.000 4.000 2.000 1.506 239.506 3 Ikan Krp Tikus 0 0 0 700 700 4 Ikan Krp Cantang 7.150 1.185 1.500 1.201,5  11.036,5 255.150 8.185 4.000 3.407,5  270.7425 Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2014
Dari tabel produksi benih di Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun 2013, produksi  benih  ikan  kerapu  cantang  sebesar  11.036.500  ekor.  Produksi  tertinggi terjadi pada triwulan I, yaitu pada bulan januari – maret, hal ini di karenakan cuaca pada  bulan  bulan  tersebut  sangan  mendukung  dalam  kegiatan  pembenihan  ikan kerapu.
Kegiatan pembenihan ikan kerapu sangat di pengaruhi oleh cuaca. Kondisi cuaca  berpengaruh  pada  suhu  dan  curah  hujan.  Suhu  optimal  untuk  pembenihan adalah 30 – 31 derajat celsius. Sedangkan curah hujan, selain dapat mempengaruhi suhu juga mempengaruhi pertumbuhan plankton .

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Tabel 2.  Jumlah Peningkatan Produksi HSRT  Tahun 2012 -2013 No  Jenis Komoditas Produksi (ekor) Naik / Turun (%) Tahun 2012    Tahun 2013 1 Udang Windu 31.000.000 19.500.000 - 31,09 2 Udang Vaname 111.900.000 239.506.000 114,04 3 Ikan Krp Tikus 120.000 700.000 483,33 4 Ikan Krp Cantang 2.740.000 11.36.500 302,79 JUMLAH 145.760.000 270.742.500 85,75 Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2014
Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatn produksi benih kerapu baik tikus maupun kerapu cantang mengalami peningkatan produksi yang  sangat  signifikan,  di  bandingkan  dengan  produksi  benih  udang,  terutama udang windu yang mengalami penurunan yang sangan tajam. Walaupun dari segi jumlah,  produksi  benih  udang  masih  lebih  besar.  Namun  jumlah  produksi  benih ikan  kerapu  dengan  jumlah  produksi  benih  ikan  kerapu  tidak  dapat  di perbandingkan,  akan  tetapi  di  perkembangannya  jelas  terlihat  bahwa  produksi benih ikan mengalami trenkenaikan yang sangat pesat.
Peran Tiga Pilar/Aktor Dalam  Pembenihan Ikan Hatchery (HSRT).  Model pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan prinsip prinsip good governance adalah  mengutamakan  keterlibatan  tiga  pilar  /  aktor  didalam  implementasinya yaitu  peran  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Untuk  itu  kami  mencoba mendeskripsikan peran seluruh pilar / aktor tersebut diwilayah objek penelitian. Peran  pemerintah  didalam  pelaksanaan  pengembangan  kegiatan pembenihan ikan kerapu sekala rumah tangga di kabupaten Situbondo  mempunyai peran sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Situbondo :
a. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, sehingga  dinas  tersebut  dapat  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya
b. Penentuan RTRW bagi kawasan usaha perikanan
c. Pemberian paket bantuan / hibah
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo a. Rekomendasi penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau SKT (Surat Keterangan Tercatat untuk usaha kecil.
b. Pembentukan kawasan perikanan terpadu Minapolitan
c. Zonasi kawasan usaha perikanan
d. Pembinaan melalui pembentukan kelompok kelompok pembenihan / budidaya
e. Menyalurkan  paket  hibah  dari  pemerintah  kabupaten,  pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
f. Penerbitan SKA (surat keterangan asal) benih Kepala  Bidang  Perikanan  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten
Situbondo  Bapak  Kholil  SP,  Mpi,  mengenai  peran pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Situbondo  pada  tanggal  10  Agustus  2015, mengatakan :
“Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  memberikan  dukungan  yang  cukup besar  dalam    uapaya  pengembangan  perikanan  di  Kabupaten  Situbondo, baik usaha penangkapan maupun budidaya. Peran tersebut tertuang dalam

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas.  Khusus  pada  kegiatan  budidaya  perikanan, melakukan  langkah-langkah  strategis  dalam  upaya  pengembangan  usaha perikanan baik di budidaya maupun pembenihannya melalui pembentukan zonasi usaha perikanan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Bungatan untuk kawasan pembenihan. Selain itu juga di bentuk sebuah  kawasan  perikanan  terpadu  minapolitan  dimana  di  kawasan tersebut  terdapat  beberapa  usaha  perikanan  yang  saling  mendukung. Adapun  tugas  lainnya  adalah  memberikan  pelayanan  terhadap  para pembudidaya  melalui  pemberian  rekomendasi  untuk  pengurusan  SIUP untuk  perusahaan,  SKT  untuk  pembudidaya  sekala  kecil,  penerbitan  SKA kami  lakukan  karena  pihak  karantina  masih  belum  melakukannya,  serta yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  penguatan  kelembagaan  melalui pembentukan  kelompok-kelompok  pembudidaya  maupun  pembenihan, karena  salah  satu  syarat  penyaluran  bantuan  /  hibah  adalah  kepada kelompok-kelompok tersebut.” (Hasil wawancara Agustus, 2015) 3. Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  melalui  Balai  Budidaya  Air  Payau (BBAP Situbondo) a. Hasil teknologi melalui BBAP sebagai balai penelitian
b. Laboratorium uji untuk melayani pembenih dalam hal kesehatan ikan
c. Penerbitan SHU (Surat hasil Uji Laboratorium) berupa uji PCR sebagai persyaratan distribusi benih ikan lintas provinsi.
d. Penyedia  sarana  produksi  kegiatan  pembenihan  (telur  ikan  kerapu dll)
e. Pembinaan melalui tenaga penyuluh
f. Juklak / Juknis Pembenihan
Kepala  Balai  Budidaya  Air  Payau  (BBAP  Situbondo)  Bapak  Ir.  Dwi Suharmanto, MM mengenai peran BBAP Situbondo pada tanggal 11 Agustus 2015, mengatakan :
“Ikan kerapu  merupakan  salah  satu  komoditas  perikanan,  khususnya  ikan laut  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi,  oleh  karena  itu  perdagangan atau  pengusaahan  komoditas  ini  sangat  marak.  Sebelum  budidaya  kerapu dilakukan  oleh  masyarakat  yang  didalam  pemenuhannya  hanya mengandalkan  dari  alam,  kegiatan  ini  selain  dapat  berdampak  negatif terhadap  ekosistem  juga  dalam  keberlanjutan  usaha  akan  menyulitkan karena keterbatasan stock. Oleh  karena itu  pemerintah mengantisipasinya dengan  mendorong  nelayan/pembudidaya  untuk  melakukan  usaha budidaya  kerapu.  Salah  satu  input  produksi  kegiatan  tersebut  adalah kebutuhan  benih  ikan  kerapu  untuk  dibudidayakan.  BBAP  melaksanakan tugas  dalam  upaya  pengembangan  teknologi  pembenihan  untuk mendukung  kegiatan  tersebut.  Saat  ini  telah  di  kembangkan  teknologi pembenihan  untuk  beberapa  jenis  ikan  kerapu,  diantaranya  ikan  kerapu cantang,  ikan  kerapu  tikus,  cantik,  macan,  lumpur  dll.  Untuk  mendukung kegiatan  tersebut,  di  BBAP  juga  dikembangkan  laboratorium  uji  penyakit yang  keberadaannya  untuk  memudahkan  pera  pembudidaya  dalam memantau  permasalahan  penyakit  dan  uji  PCR  (bebas  penyakit  tertentu) untuk  persyaratan  distribusi  benih.  kami  juga  menjaga  ketersediaan  telur kerapu untuk pembenihan di segmen dua agar pembenih khususnya HSRT dapat  melaksanakan  kegiatan  pembenihan  dengan  baik.  Namun  seiring

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
dengan  terus  berkembangya  unit  HSRT  saat  ini  kami  harus  terus meningkatkan  produksi  telur,  dengan  demikian  diharapkan  kegiatan pembeihan  berjalan  lancar  sehingga  mencukupi  kebutuhan  benih  ikan kerapu untuk kegiatan budidaya ”. (Hasil wawancara Agustus, 2015)
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Laut (UPT PBL Situbondo) a. Kaji  terap  teknologi  (mengkaji  dan  menerapkan  hasil  penelitian sebelum di sebarkan ke masyarakat). b. Penyebarluasan informasi teknologi kegiatan temu teknis c. Peningkatan SDM melalui pelatihan
d. Mendukung sebagai penyedia sarana produksi kegiatan pembenihan seperti telur kerapu.
e. Pembinaan kelompok
f. Juklak / Juknis pembenihan
Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Pengembangan  Budidaya  Laut  (UPT  PBL Situbondo) Ibu Ir. Endah Kristiani, MT  mengenai peran UPT PBL Situbondo pada tanggal 14 Agustus 2015, mengatakan :
“UPT  PBL  Situbondo  adalah  salah  satu  unit  pelaksana  teknis  milik  Dinas Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Jawa  Timur,  yang  tupoksinya  adalah melaksanakan  kegiatan  pengembangan  budidaya  laut.  UPT  merupakan etalase sekaligus ujung tombak dari dinas dalam melaksanakan tugas tugas pelayanan  teknis.  Adapun  diantara  tugas  tugasnya  adalah  melaksanakan kaji  terap  teknologi  budidaya  perikanan,  melaksanakan  alih  teknologi melalui  kegiatan  pelatihan,  temu  teknis  dll.  Kaji  terap  teknologi dimaksudkan  untuk  melakukan  kajian  teknis  terhadap  hasil  temuan teknologi agar dapat di aplikasikan oleh pembudidaya. Oleh karena  itu UPT PBL  juga  melaksanakan  kegiatan  kegiatan  teknis  mulai  dari  kegiatan pembenihan  sampai  budidaya,  agar  kegiatan  tersebut  dapat  di  jadikan contoh  oleh  masyarakat,  selain  itu  juga  dapat  di  jadikan  sebagai  tempat magang  baik  pembudidaya,  pelajar,  mahasiswa  atau  pihak  lainnya.  Khusu untuk  kerapu,  UPT  PBL  melaksanakan  kegiatan  di  seluruh  segmennya, mulai segmen 1 yaitu pemeliharaan induk, segmen 2 pembenihan, segmen 3 penggelondongan sampai segmen 4 yaitu budidaya di KJA, semua dilakukan dalam rangka membantu masyarakat, khususnya pembudidaya ikan.” (Hasil wawancara Agustus, 2015).
Peran Swasta / Pengusaha. Adapun peran swasta dalam proses pemberdayaan masyarakat  pesesir  melalui  kegiatan  pembeihan  ikan  kerapu  HSRT  di  Kabupaten Situbondo adalah :
1. Sebagai pemodal / investor Pemodal / investor sebagian besar adalah masyarakat lokal, meskipun juga ada yang berasal dari situbondo. Jumlah unit usaha kurang lebih 90 unit.
2. Investasi Nilai investasi setiap unit pembenihan antara Rp, 250.000.000 –
700.000.000 tergantung besar kecilnya unit usaha
3. Penyerapan tenaga keraja Pada setiap unit usaha dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4 – 7 orang tergantung besar kecilnya unit usaha

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
4. Pendukung kebijakan pemerintah Mendukung pemerintah khususnya dalam upaya pengembangan kawasan budidaya perikanan, peningkatan SDM dan pelestarian SDA.
5. Fasilitasi program pemerintah
6. Penyediaan sarana produksi dan pendukung Penyediaan jasa transportasi, penjualan sarana produksi (pakan, obat- obatan, peralatan pemeliharaan, peralatan packing dll)
7. Pembeli hasil produksi
8. BANK untuk transaksi keuangan
Dengan  demikian,  bukan  berarti  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  melalui  usaha  pembenihan  ikan  kerapu  HSRT  tidak  mempunyai kendala  atau  hambatan,  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat berkembangnya usaha pembenihan ikan kerapu HSRT yaitu :
1. Keterbatasan  lahan,  seiring  dengan  terus  berkembangunya  unit  usaha baru, maka lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembenihan akan berkurang.
2. Kebutuhan  input  sarana  produksi,  terutama  ketersediaan  telur  ikan kerapu  terbatas,  sedangkan  kebutuhannya  terus  meningkat,  saat  ini memenuhinya hanya berasal dari pemerintah (BBAP Situbondo dan UPT PBL Situbondo) dan dari Bali.
3. egagalan panen akibat serangan penyakit pada masa pemeliharaan
4. Surfival  Rate  (SR)  yang  masih  rendah  berkisar  antara  7–  10  %  dari jumlah  telur  yang  di  tebar,  meskipun  pada  kasus  kasus  tertentu  pada beberapa htchery ada yang mancapai SR sampai 30 % bahkan 40%. 5. Di pengaruhi kondisi alam Kondisi  alam  /  cuaca,  sangat  berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan usaha  pembenihan  HSRT.  Adapun  kondisi  alam  yang  mempengaruhi  di antaranya adalah musin hujan / kemarau, suhu, gelombang dan air laut.
6. Sebagian  besar  kebutuhan  pakan  untuk  benih  masih  import  (80%), dengan harga yang sangat mahal.
V. Kesimpulan Berdasarkan  data-data  dan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Implementasi  pelaksanaan  model  pemberdayaan  masyarakat  melalui kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu hatchery skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo  telah  menerapkan  prinsip  prinsip good  governance .    Dimana  dalam prinsip good  governance mengutamakan  keterlibatan  tiga  pilar/aktor  didalam implementasinya yaitu peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
Penerapan  prinsip goood  governace dapat  di  lihat  dari  peran  tiga  pilar/ aktor  yaitu  pemeintah,  swata  dan  masyarakat  yang  saling  mendukung  sehingga kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu di Situbondo dapat berjalan baik, sehingga memberikan dampak perbaikan ekonomi masyarakatnya, khususnya di Kecamatan Bungatan yang merupakan lokasi fokus penelitian.
Keberhasilan  kegiatan  pemberdayaan  dapat  dilihat  berdasarkan  data-data maupun  fakta  di  lapangan  yang  menunjukkan  perekonomian  masyarakat  cukup baik,  idikasinya  dari  terpenuhinya  kebuthan  pokok  masyarakat  serta  investasi  di dalam  kegiatan  usaha  pembenihan  ikan  kerapu  yang  terus  berkembang,  yang ditandai dengan terus dibangunnya unit usaha baru.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Faktor  pendukung keberhasilan  model  pemberdayaan masyarakat  melalui kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu hatchery skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo,  juga  merupakan  hasil  sinergi  yang  kuat  dari  seluruh  aktor  yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan saling mendukung.
Namun  demikian,  bukan  berarti  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  melalui  usaha  pembenihan  ikan  kerapu  HSRT  tidak  mempunyai kendala  atau  hambatan,  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat berkembangnya usaha pembenihan ikan kerapu HSRT yaitu :
1. Keterbatasan lahan, seiring dengan terus berkembangnya unit usaha baru, maka  lahan  yang  akan  digunakan  untuk  kegiatan  pembenihan  akan semakin berkurang.
2. Kebutuhan  input  sarana  produksi,  terutama  ketersediaan  telur  ikan kerapu  terbatas,  sedangkan  kebutuhannya  terus  meningkat,  perlu diketahui  bahwa  ikan  kerapu  bertelur  hanya  satu  bulan  sekali,  saat  ini pemenuhannya hanya berasal dari pemerintah (BBAP Situbondo dan UPT PBL Situbondo) dan dari Bali.
3. Kegagalan panen akibat serangan penyakit pada masa pemeliharaan
4. Surfival Rate (SR) yang masih rendah berkisar antara 7– 10 % dari jumlah telur  yang  di  tebar,  meskipun  pada  kasus  kasus  tertentu  pada  beberapa htchery ada yang mancapai SR sampai 30 % bahkan 40%.
5. Di pengaruhi kondisi alam
6. Kondisi alam / cuaca, sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha pembenihan  HSRT.  Adapun  kondisi  alam  yang  mempengaruhi  di antaranya adalah musin hujan / kemarau, suhu, gelombang dan air laut.
7. Sebagian  besar  kebutuhan  pakan  untuk  benih  masih  import  (80%), dengan harga yang sangat mahal.
Beberapa  hambatan  diatas  merupakan  pekerjaan  rumah  bagi  seluruh aktor  yang  terlibat  utnuk  dapat  mencarikan  solusi  bersama.  Untuk  itu  kami perlu memberikan saran atas permasalahan yang ada
VI. Saran Dari  hasil  pembahasan  disampaikan  bahwa  dalam  implementasi  model pemberdayaan  masyarakat  melalui  kegiatan  usaha  pembenihan  ikan  kerapu hatchery skala  rumah  tangga  di  Kabupaten  Situbondo,  selain  adanya  faktor pendukung juga terdapat faktor-faktor kendala / hambatan.
Untuk  itu  Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  tindak  lanjut  penelitian  ini, maka dirumuskan sejumlah saran/rekomendasi sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  kajian  baru  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Situbondo  untuk  menentukan  lokasi  pengembangan  yang baru, dengan mencari lokasi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Kecamatan Bungatan. Atau dengan mengarahkan calon investor untuk berinvestasi di kecamatan yang lain. Agar permasalahan terhadap semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan HSRT baru di Kecamatan Bungatan.
2. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha pembenihan ikan kerapu HSRT di Kabupeten Situbondo, maka kebutuhan akan telur ikan kerapu semakin meningkat.  Sedangkan ikan kerapu hanya bertelur satu bulan sekali,  kondisi  tersebut  menjadi  kendala  tersendiri  dalam  upaya

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
pengembangannya. Selama ini kebutuhan telur kerapu hanya di  penuhi dari  BBAP  Situbondo  dan  UPT  PBL  Situbondo,  sebagian  dari  pihak swasta  di  Bali.  Namun  itu  masih  belum  mencukupi  kebutuhan  telur, seringkali  unit  HSRT  di  Situbondo  tidak  kebagian  telur  sehingga  tidak dapat operasional, untuk itu disarankan kepada : a. Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  melalui  dinas  terkait  untuk menarik investor guna mengembangkan usaha pada segmen 1 yaitu usaha pemeliharaan induk kerapu penghasil telur.
b. Kepada BBAP Situbondo dan UPBAT Situbondo, agar memperbesar unit  pemeliharaan  induk  yang  sudah  ada  dengan  menghitung kebutuhan telur dari seluruh unit HSRT yang ada.
3. Permasalahan terhadap masih adanya serangan penyakit terhadap benih ikan  kerapu,  agar  lembaga-lembaga  penelitian,  universitas  dan  balai- balai yang ada,  terus  melakukan peneltian yang lebih  intensif  terhadap upaya penanggulangan serangan penyakit pada benih ikan kerapu. 4. Untuk  permasalahan  masih rendahnya SR  (surfival  rate)  pada  kegiatan pembenihan, semua aktor diharapkan bekerjasama dalam memecahkan permasalahan.  Pemerintah  melalui  Balai  dan  UPT  terus  melakukan kajian teknologi, masyarakat dalam hal ini para pekerja di  pemebnihan agar  terus  meningkatkan  keterampilan  mereka  untuk  selalu memperbaiki  teknis  pembenihan  sesuai  dengan  saran  teknis  dari  hasil penelitian  dan  kaji  terap.  Sedangkan  pihak  pengusaha  mendukung dengan menyiapkan fasilitas  yang dibutuhkan dan anggaran. Untuk itu diharapkan agar semua unit HSRT mengajukan untuk proses sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik). 5. Setiap  pelaku  usaha  baik  pekerja  maupun  pengusaha  agar  mampu mengantisipasi setiap pergantian musim dengan menggunakan peralatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Agar pemerintah mendorong pihak swasta untuk berinvestasi didalam produksi pakan untuk benih ikan kerapu yang berkualitas baik.
Daftar Referensi ________  . 1996. Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.
________  . 1997. Kemiskinan. Balai Pustaka, Jakarta. ________.  1999. Reformasi Pelayanan Publik: Kajian dan Persfektif Teori Governance. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Kebijakan  Publik  pada  Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang tanggal 30 Oktober 1999.
________. (eds). 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Lkis. Yogyakarta. ________. 1993. (Cetakan Kedua). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. Abidinsyah,  2003.
Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  Masyarakat  Pesisir  Di  Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang. Agus Abdurrahman,  Saru  Arifin,  D.Agus  Harjito. 2008 Model  Kebijakan
Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum .
Basri,  Hasan  2003,
Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan. Tesis.  Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
BPS Statistik Kabupaten Situbondo. 2014. Bungatan Dalam Angka
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Budi Rianto, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Langkah Strategis Makmur Bersama Rakyat Dengan Cara Yang Bermartabat). Bungin, Burhan. 2001. Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kuaiitatif. Airlangga University Press. Surabaya. Dewanta, Setya Awan, et. all (Eds). 1995.
Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta. Didik  Trisbiantoro,  Sri  Oetami  Madyowati,  dan  Ninis  Trisyani,  2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
H.  Mardjoeki  2012. Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Pantai  Utara  Daerah Kabupaten Cirebon Islamy,  Irfan.  1998. Agenda  Kebijakan  Reformasi  Administrasi  Negara, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar.  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Brawijaya,Malang. 1 Agustus 1998.
Ivan Razali   2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut.
J.  Lexy,  Moleong.  1989. Methodology  Penelitian  Kualitatif .  (Bandung  : CV Remadja Karya Cetakan I)
Kartasasmita,  Ginandjar.  1997.
Administrasi  Pembangunan:  Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka LP3ES, Jakarta. Kusnadi,  2002. Konflik  Sosial  Nelayan:  Kemiskinan  dan  Perebutan  Sumber  daya Perikanan. LKIS. Yogyakarta.
M.Dwi  Putro  Tiyastono  2011.
Pola  Kemitraan  Budidaya  Perikanan  Dalam meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Waduk  Jatiluhur  Kabupaten Purwakarta . Marviandi,  Eripto.  2006.  Tesis. Strategi  Bertahan  Hidup  Dan  Adaptasi  Nelayan Tradisional  Desa  Koja  Doi  Terhadap  Program  Pemberdayaan  Masyarakat.
Universitas Brawijaya. Malang.
Miles, Matthew and Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia. Jakarta. Moleong,  J.  2006.  (Edisi  Revisi). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Pambudi, Himawan S, et al. 2003. Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Des., LAPPERA PUSTAKA UTAMA. Yogyakarta. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2011.
Pedoman Umum (Pedum)
Program  Jalan  Lain  Menuju  Kesejahteraan  Rakyat  (Jalin  Kesra)  Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Provinsi Jawa Timur. Schuftan,  Claudio.  1996. The  Community  Development  Dilemma:  When  Are  Service Delivery,  Capacity  Building,  Advocacy  And  Social  Moblisation  Really Empowering? Community Development Journal. Vol. 31 (3). July 1996. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Alpha Betha. Bandung. Suhartini  Rr,  et.  al,  (eds).  2005. Model-Model  Pemberdayaan  Masyarakat, Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan  Sosial. PT.  Refika Aditama. Jakarta. Suhendra,  K.  2006. Peranan  Birokrasi  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat, Alfabeta. Bandung.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh.  2004. Kemitraan  dan  Model-Model  Pemberdayaan, Gaya Media. Yogyakarta.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 1 Mei 2016
Suyanto,  Bagong  (eds).  1996. Perangkap  Kemiskinan,  Problem  Dan  Strategi Pengentasannya. Airlangga dan University Press, Surabaya. Tim  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  PSKP  Jember.  2006. Strategi  Hidup Masyarakat Nelayan. LKiS. Yogyakarta.
Wahab, Solihin Abdul. 2002. Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, Dan Publik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah. SIC.