## Tindak Pidana Korupsi Dan Aktivitas Underground Economy
Aloysius Hari Kristianto 1 , Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana
Pramatatya Resindra Widya 2 , Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana

## ABSTRACT
Special  and  continuous  attention  need  to  be  paid  to  the  phenomenon  of  underground  economic activities, especially in deciding the determination of this economic activities to decrease, monitor, and prevent  phenomena  that  are  adverse  to  national/regional  income.  The  aims  of  this  study  are  to analyze the activities and the potential for corrupt behavior of the underground economic agents, looking to avoid the  tax revenues and implications on interest prices from underground economic activities. The method used for this research is a Explanatory Sequential Mix Methods, first analyzed quantitatively by formulating an equation model and applied using the purposefully selected method. The findings of the study showed that corruptive behavior in the underground economic activities has a positive influence on the amount of money supplied in narrow terms (M1-currency) from the regional levels in the 3T (foremost-outermost-underdeveloped) region. Increased corruption levels can boost the amount of money circulating in society. During most of the higher tax collection, the supply of money will increase (M1). It is necessary to implement pentahelix elements to build a synergy between actors  and  to  begin  implementing  and  mastering  electronic/digital  systems  with  E-Government systems in every financial transaction.
Keywords: Underground economy; narrow money; tax on revenue; sequential explanatory methods; corruption

## 79 | Bina Ekonomi

## ABSTRAK
Fenomena  aktivitas underground  economy perlu  mendapatkan  perhatian  secara  khusus  dan berkesinambungan,  terutama  dalam  menentukan  determinasi  aktivitas  ekonomi  untuk mengurangi,  mengendalikan,  dan  menghentikan  fenomena  yang  merugikan  pendapatan nasional/daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi kegiatan pelaku underground economy , potensi perilaku koruptif, penghindaran pembayaran pajak, dan pengaruh aktivitas underground economy terhadap tingkat suku bunga dan tingkat harga. Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory Sequential Mix Methods dengan cara, pertama, menganalisis secara  kuantitatif  dengan  membuat  model  persamaan,  kemudian  dilakukan  analisis  secara kualitatif  dengan  metode purposefully  select .  Penelitian  ini  menganalisis  dari  tingkat  regional daerah  3T  (Terdepan-Terluar-Tertinggal),  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya pengaruh positif antara perilaku koruptif terhadap aktivitas underground economy yang ditandai dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1-uang kartal), meningkatnya tingkat korupsi dapat meningkatkan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Sedangkan semakin tingginya jumlah pajak  yang  dipungut  akan  meningkatkan  jumlah  uang  beredar  (M1).  Perlunya mengimplementasikan unsur pentahelix untuk membentuk sinergi antar pelaku dan mulai untuk mengenalkan  dan menguasai sistem elektronik/digital dalam setiap transaksi keuangan dengan sistem e-goverment.
Kata  Kunci: Underground  economy ;  uang  kartal;  pajak  penghasilan;  eksplanatori  sekuensial; korupsi
Klasifikasi JEL: D73; H26

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  nasional  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  dalam  melihat  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.  Dengan  pengukuran  pendapatan  nasional  yang  tepat,  harapannya  dapat memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  sektor  manakah  yang  memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan sektor apa yang perlu ditingkatkan. Aktivitas underground economy merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan pada berbagai negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Aktivitas ekonomi tersebut dilakukan secara legal maupun  illegal  yang  tidak  terdeteksi  pada  perhitungan  pendapatan  nasional  atau  Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Schneider & Hametner, 2014). Hasil penelitian Feige (1990) underground economy dibedakan menjadi 4 golongan yaitu; (1) the illegal economy , adalah aktivitas ekonomi yang melanggar undang-undang seperti perdagangan hasil curian, pembajakan, penyelundupan, perjudian,  prostitusi  dan  transaksi  narkotika,  (2) the  unreported  economy ,  adalah  tidak  adanya pelaporan  pendapatan  kepada  otoritas  pajak  terkait,  (3) the  unrecorded  economy ,  adalah  tidak adanya  pencatatan  secara  statistik  kepada  pemerintah  terkait  hasil  pendapatan,  dan  (4) the informal economy , adalah pelaku ekonomi yang memperoleh pendapatan dengan tidak memiliki izin usaha, perjanjian kerja dan pinjaman dari lembaga keuangan yang resmi (Azwar & Mulyawan, 2017). Pengukuran tingkat underground economy bukan hal yang mudah dengan tingkat akurasi yang begitu rumit. Perlu adanya kebijakan fiskal yang optimal terkait penarikan pajak, administrasi yang lebih mendukung, dan berpihak pada para pelaku ekonomi ini supaya beralih menjadi pelaku usaha yang bisa tercatat dan memiliki kontribusi terhadap PDB yang dapat mengembangkan sektor Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dengan  kebijakan  subsidi  pajak  penghasilan  (Asaminew, 2010).
Aktivitas underground economy merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan tanpa diketahui  otoritas  pajak  dengan  tujuan  penghindaran  pajak,  yang  termasuk  didalamnya  adalah sektor  informal  dan black  market yang  secara  umum  disebut  dengan the  parallel  market, perlu adanya  kebijakan  yang  berbeda  dalam  mengimplementasikannya  karena  kedua  pasar  tersebut memiliki implikasi yang berbeda. The parallel market terbentuk karena adanya regulasi pemerintah yang terlalu ketat dan pembatasan barang masuk ke dalam pasar. Pasar sektor informal dalam hal produksi bersifat illegal dengan distribusi penjualan dan pangsa pasar yang legal, sedangkan untuk black market proses produksi dan distribusi barang bersifat illegal dan melanggar hukum negara. Gambaran sektor informal adalah unit usaha skala kecil, tenaga kerja mandiri, usaha tidak terdaftar, akses fasilitas kredit minim dan lokasi di daerah perbatasan dan pinggiran (Faal, 2003). Menurut Lofchie (1989) dalam Wardiyanto (2009), kebijakan dalam mengelola pajak sering kali mengalami kegagalan (unsuccessful  implementation) ,  permasalahan  yang  sering  muncul  disebabkan  karena lemahnya  kompetensi  tenaga  ahli,  birokrat  dan  pejabat  sipil  dalam  hal  pajak  serta  munculnya ketidakdisiplinan  para  pelaku  usaha,  ketidakpercayaan  kepada  institusi  negara,  adanya  konflik antara  pegawai  pemerintahan  dengan  kelompok  masyarkat  dominan  dan  ketidakdisiplinnya pegawai  pemerintah  sendiri  dalam  mengimplementasikan  komitmen  yang  telah  ditetapkan (Pravasanti, 2018).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Blanchard  (2006)  menjelaskan  bahwa  strategi

## 81 | Bina Ekonomi
meningkatkan tarif pajak diharapkan dapat mendorong tingkat penerimaan negara, namun langkah ini dapat menimbulkan potensi deviasi pajak, sehingga dalam melakukan aktivitas ekonomi terjadi adanya  disinsentif  bagi  masyarakat,  di  lain  sisi  peningkatan  tarif  pajak  dapat  mendorong masyarakat  untuk  masuk  dalam  aktivitas underground  economy (Azwar  &  Mulyawan,  2017). Dengan  meningkatnya  pertumbuhan underground  economy dapat  menimbulkan  permasalahan dalam hal lemahnya kebijakan desentralisasi fiskal dan rendahnya pendapatan karena kesadaran membayar pajak yang rendah terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional per kabupaten (Kanao et al., 2010).
Stigma masyarakat umum terhadap para pelaku underground economy memberikan kesan kumuh, kotor, tidak tertib, serta lokasi yang mereka tempati sebagai sarana berdagang yang kurang teratur dan tertata dengan baik yang sering kali memempati public area tertentu membuat pelaku usaha  ini  memberikan  kesan  tidak  baik  khususnya  PKL  (Pedagang  Kaki  Lima).  Dari  sisi ketenagakerjaan  adanya keterbatasan  dalam  lapangan  kerja membuat sektor  ekonomi  ini  terus berkembang dan menjadi pilihan para pelaku underground economy yang hanya bertujuan untuk bertahan hidup. Hal ini yang menjadi penciri sektor underground economy yaitu skala usaha relatif kecil, ketergantungan akan sumber daya lokal, fleksibilitas waktu dan tempat, serta aksesbilitas yang  relatif  mudah  (Herlina  wa  ode,  2015).  Terbentuknya underground  economy disebabkan karena adanya beban pajak yang dianggap memberatkan pelaku ekonomi, birokrasi dan larangan yang membebankan, dan perilaku suap yang dapat mengindikasikan tindak korupsi (Tanzi & Fund, 2014).  Adanya  korelasi  positif  antara  tingkat  korupsi  terhadap  aktivitas  pelaku  underground economy yang ditandai dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit (uang kartal) jika dilihat dari sisi moneter, peredaran uang kartal yang tidak dapat terukur terhadap perhitungan PDB dapat merugikan pendapatan negara maupun daerah, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan  daerah.  Beban  birokrasi  yang  kompleks  membuat  para  pelaku underground  economy lebih memilih jalur alternatif dalam segala urusan dan mencari perlindungan untuk tetap menjalankan usahanya (Ouédraogo, 2017).
Aktivitas  kegiatan  pelaku underground  economy di  Indonesia  selama  ini  belum teridentifikasi  dan  terdefinisikan  dengan  jelas,  perlu  adanya  kajian  secara  berkesinambungan untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan keadaan yang menyesuaikan dengan kondisi para pelaku  ekonomi  pada  masing-masing  daerah  di  Indonesia.  Beberapa  estimasi  dan  pendekatan sudah dilakukan oleh para ekonom di Indonesia guna memperbaiki perhitungan dalam mengukur perkembangan  para  pelaku  ekonomi  ini,  dengan  tujuan  kontribusinya  terhadap  proses pembangunan negara/daerah. Hasil estimasi dengan menggunakan indikator pertumbuhan tingkat konsumsi yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dengan estimasi hasil 40 persen dari nilai  PDB,  menunjukkan  bahwa  adanya  kegiatan  usaha  yang  tidak  membayar  pajak,  perilaku korupsi,  atau  usaha  yang  dilakukan  secara  terselubung  yang  tidak  terukur  dalam  salah  satu kontributor terhadap PDB (Nizar, 2015).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Faal  (2003)  melalui  pendekatan  moneter  menjelaskan bahwa nilai underground economy di Guyana tahun 1964 – 2000 dengan tingkat perubahan beban pajak  dapat  mengubah  permintaan  uang  kartal  dengan  menambahkan  variabel  pajak  yang
berpengaruh secara signifikan. Estimasi menunjukkan besarnya underground economy di Guyana dalam periode tersebut sebesar 54,06 persen dari PDB dan rata-rata perkiraan nilai potensi pajak sebesar  19,58  persen  dari  PDB,  semakin  tinggi  tingkat  aktivitas underground  economy semakin besar pula potensi pajak yang hilang terhadap rata-rata PDB. Pengukuran besaran underground economy menempatkan variabel permintaan uang kartal – M1 (currency money) hasil adopsi dari model standar permintaan uang milik Tanzi (Samuda, 2016). Tingkat suku bunga deposito secara teori  akan  berpengaruh  negatif  terhadap  permintaan  uang  yang  berarti  bahwa  jika  terjadi penurunun  tingkat  permintaan  uang  maka  masyarakat  lebih  memilih  untuk  menyimpan  dana dalam  bentuk  depostito  (Kristianto,  2019).  Namun  berbeda  ketika  masyarakat  lebih  memilih memutar  dana  untuk  keperluan  usaha  daripada  menyimpan  dalam  bentuk  simpanan  dengan asumsi masyarakat, bahwa nilai manfaat lebih tinggi jika dana tersebut dipergunakan untuk usaha meskipun tingkat suku bunga simpanan meningkat (Furuoka & Munir, 2014).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan mengeksplorasi kegiatan pelaku underground  economy serta  potensi  perilaku  koruptif  dengan  pendekatan  moneter  dan  sosial. Variabel  bebas  yang  dipergunakan  yaitu  tingkat suku  bunga,  tingkat  harga,  tingkat  penerimaan pajak dan tingkat korupsi sedangkan variabel terikat yaitu jumlah uang beredar uang kartal (M1) yang  diformulasikan  dalam  bentuk  persamaan.  Penelitian  ini  mempergunakan Explanatory Sequential  Mix  Methods dengan  menganalisis  secara  kuantitatif  kemudian  diperdalam  dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi hasil penelitian terhadap kontribusi untuk kebijakan pemerintah daerah. Dengan ruang lingkup regional perbatasan daerah 3T (Terdepan- Terluar-Tertinggal)  kabupaten  Bengkayang  sebagai  daerah  perbatasan  Indonesia – Malaysia. Beberapa  kasus  korupsi yang  terjadi  di Kalimantan  Barat  berdasarkan  wilayah,  jumlah  perkara terus meningkat dari tahun 2006 sebanyak 7 kasus dan 2020 sebanyak 16 kasus (Korupsi, 2019).

## 2. METODE DAN DATA
Potensi  jumlah  peningkatan  penerimaan  negara/pajak  yang  hilang  dapat  disebabkan karena  makin  berkembangnya  aktivitas underground  economy suatu  negara.  Hal  ini  dapat disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan dari otoritas pajak. Tingginya tingkat aktivitas ekonomi ini salah satunya adalah jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara (Tanzi & Fund, 2014). Adanya hubungan positif antara perubahan harga dengan aktivitas underground economy , semakin tinggi aktivitas ini maka akan ada potensi peningkatan harga. Hubungan ini tergantung dari  independensi  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  dalam  menentukan  kebijakan  moneter yang  akan  diterapkan  (Mazhar  &  Méon,  2017).  Studi  empiris  yang  dilakukan  oleh  Williams  & Horodnic (2017) menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi, tingginya pembayaran pajak, dan tingginya  tingkat  korupsi  antar  pejabat  sektor  publik  menyebabkan  adanya  peralihan  segmen aktivitas ekonomi dari ekonomi formal beralih ke aktivitas underground economy . Hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Kiani  et  al  (2015)  dengan  metode  campuran  menunjukkan  bahwa  hasil penelitian  di  Pakistan,  secara  jangka  panjang  aktivitas underground  economy menciptakan tingginya  tingkat  peredaran  uang,  dengan  indikator  moneter  tingkat  suku  bunga  simpanan, berpengaruh  negatif  terhadap  permutaran  uang  kartal.  Sedangkan  tingkat  harga  berpengaruh

## 83 | Bina Ekonomi
positif terhadap permintaan/peredaran uang kartal masyarakat Pakistan dengan periode waktu 1975-2010. Berdasarkan beberapa hasil studi empiris terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Amoh  &  Adafula  (2019),  tingginya  perubahan  harga, menciptakan  peningkatan  aktivitas underground  economy serta  lemahnya  lembaga  pemerintah dalam mengatasi aktivitas ekonomi ini. Hasil penelitian Samuda (2016) menjelaskan bahwa tingkat harga  berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  uang  oleh  pelaku underground  economy hal tersebut  dikaitkan  dengan  perubahan  harga  barang  yang  berpengaruh  terhadap  daya  beli masyarakat.
H1 : Tingkat harga berpengaruh posistif terhadap aktivitas u nderground economy.
Hasil  penelitian  Melnick &  Sokoler  (1984) menyimpulkan  bahwa  perubahan  pada  pajak dapat  mendorong  kebijakan  untuk  meningkatkan  jumlah  uang  beredar  yang  bertujuan  untuk mengurangi output dan  meningkatkan  harga,  dengan  meningkatkan  jumlah  pajak  pemerintah dapat mengalokasikannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Studi empriris yang dilakukan oleh Nurunnabi (2019) menyatakan bahwa pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pajak bagi negara, dengan makin kurang sadarnya masyarakat akan pajak maka kontribusi terhadap pembangunan akan sangat minim. Hal ini juga bertujuan untuk menekan aktivitas pelaku underground economy.
H2 : Pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap aktivitas underground economy.
Hasil  penelitian  Samuda,  (2016)  menjelaskan  bahwa  suku  bunga  simpanan  merupakan opportunity cost dari memegang uang yang berpengaruh secara negatif terhadap aktivitas pelaku underground  economy, dengan  asumsi  jika  suku  bunga  simpanan  naik,  harapannya  masyarakat lebih berminat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. Hasil studi yang dilakukan oleh Afdi & Purnomo, (2015) menurunnya permintaan uang tunai dalam masyarakat merupakan hasil dari berkembangnya sistem keuangan di Indonesia dalam hal ini adalah fasilitas perbankan yang ditawarkan seperti akses ATM, mobile banking , dan internet banking .

## H3 : Tingkat suku bunga simpanan deposito 1 bulanan berpengaruh negatif terhadap aktivitas underground economy
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmani  &  Yousefi  (2010)  secara  makro  ekonomi, tingginya tingkat korupsi sangat berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar dalam masyarakat terhadap  aktivitas  pelaku underground  economy baik  untuk  negara  maju  maupun  berkembang. Hasil penelitian Ozsahin & Ucler (2017) menyimpulkan bahwa potensi peningkatan korupsi dengan regulasi  yang  lemah  dapat  menciptakan  inflasi,  hal  ini  bisa  secara  sengaja  dilakukan  dengan menambah  jumlah  uang  beredar  dalam  masyarakat  untuk  mencari  keuntungan  dari  oknum pejabat.
H4 : Tingkat korupsi berpengaruh positif terhadap aktivitas underground economy
Adapaun  kerangka  pemikiran  dengan  pendekatan Explanatory  Sequential  Mix  Methods dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Exlanatory  Sequential  Mix  Methods dengan menggabungkan  metode  penelitian  kuantitatif  dan  metode  kualitatif  secara  berurutan,  metode kuantatif  dipergunakan  untuk  pengukuran  yang  bersifat  deskriptif,  komparatif,  dan  asosiatif sedangkan  metode  kualitatif  berperan  untuk  pembuktian,  pendalaman,  perluasan,  perlemahan atau pengguguran data kuantitatif yang diperoleh pada tahap awal  (Creswell, 2010). Penjelasan Explanatory Sequential Mix Methods tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2. Pendekatan Explanatory Sequential Mix Methods
Fase pertama dengan menggunakan metode kuantitatif dibentuk model persamaan guna mengukur  dan  menyusun  hipotesis  kemudian  hasil  perhitungan  secara  statistik  dengan menggunakan analisis regresi linear berganda metode OLS (Ordinary Least Square) dengan jenis data sekunder time series dengan hasil estimasi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbias Estimator) dengan  tujuan  mendekatkan  garis  regresi  terhadap  data  aktual  (Basuki,  2017) . Fase  kedua  di perdalam kembali dengan metode kualitatif, dengan teknik indept interview , observasi partisipatif
FASE PERTAMA FASE KEDUA Indek Harga Konsumen (IHK) Pajak Penghasilan (PPh) Y ( Underground Economy ) H 1 (+) H 2 (+) H 3 (-) Suku bunga simpanan (Rate) Tingkat Korupsi Berdasarkan instansi (Corr) H 4 (+)

## 85 | Bina Ekonomi
dan dokumentasi, dengan penentuan obyek penelitian secara purposefully select dimana peneliti mengidentifikasi  lokasi  dan  individu/kelompok  (4-6  orang/kelompok)  dengan  sengaja  dan terencana (Creswell, 2014). Persamaan awal dengan asumsi hasil BLUE dengan bentuk fungsi dapat diartikan sebagai berikut:
𝑀1 𝑖 = 𝑓 ( 𝐼𝐻𝐾, 𝑃𝑃ℎ, 𝑅𝑎𝑡𝑒, 𝐶𝑜𝑟𝑟). 𝐶𝑝 .......................................................................................... 1
Asumsi  hasil Best  Linear  Unbias  Estimator  (BEST) dari  nilai  harapan (expected  value) sebagai berikut:
𝐸(𝑀1 𝑖 𝐼𝐻𝐾, 𝑃𝑃ℎ, 𝑅𝑎𝑡𝑒, 𝐶𝑜𝑟𝑟) = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐼𝐻𝐾 𝑖 + 𝛽 3 𝑃𝑃ℎ 𝑖 − 𝛽 3 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖 + 𝛽 3 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖 + 𝜀 𝑖 2 Model persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑀1 𝑖 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐼𝐻𝐾 𝑖 + 𝛽 2 𝑃𝑃ℎ 𝑖 − 𝛽 3 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖 + 𝛽 4 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖 + 𝜀 𝑖 ................................................... 3
Residual model dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:
𝜀 𝑖 = 𝑀1 𝑖 −   𝑀1^ 𝑖
𝜀 𝑖 = 𝑀1 𝑖 − 𝛽 1 𝐼𝐻𝐾 𝑖 − 𝛽 2 𝑃𝑃ℎ 𝑖 + 𝛽 3 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖 − 𝛽 4 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖 .......................................................... 4
Persamaan 3 memberi asumsi bahwa dari pendekatan moneter yang ditandai dengan Indeks Harga Konsumen,  tingkat  suku  bunga  simpanan,  dan  pajak  penghasilan  berpengaruh  terhadap permintaan uang kartal yang mewakili aktivitas underground economy . Sedangkan tingkat korupsi berpengaruh  positif  terhadap  aktivitas underground  economy, dimana  kenaikan  tingkat  korupsi meningkatkan aktivitas underground economy.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel
Variabel Penelitian Keterangan M1 Permintaan uang riil M1 – Uang Kartal sebagai variabel yang mewakili aktivitas underground economy yang terdiri dari uang logam dan uang kertas sebagai sarana transaksi dalam masyarakat. IHK Indeks Harga Konsumen menunjukkan pertumbuhan tingkat harga dalam masyarakat sebagai kekuatan daya beli, dengan asumsi berpengaruh positif terhadap permintaan uang kartal. PPh Pajak penghasilan sebagai penentu penerimaan untuk negara dengan asumsi berpengaruh postif terhadap permintaan uang kartal.
Tingkat suku bunga deposito 1 bulanan di ukur sebagai opportuninty cost masyarakat memegang uang, dengan
Rate asumsi berpengaruh negatif terhadap permintaan uang kartal. Corr Tingkat korupsi bersifat politis dan birokrasi yang dapat menghasilkan pendapatan tinggi, dengan mendistorsi beberapa harga investasi publik sebagai pembayaran suap kepada oknum pejabat, dengan asumsi perpengaruh positif terhadap aktivitas underground economy.

## 3. PEMBAHASAN
Bagian  ini  menjelaskan  mengenai  hasil  analisis  yang  dilakukan,  baik  secara  kuantitatif maupun secara kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian yang telah diajukan. Hasil analisis yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

## 3.1. Statistik Deskriptif
Pada statistik deskriptif menjelaskan mengenai kondisi variabel penelitian, yang terdiri dari jumlah uang beredar M1-uang kartal, indeks harga konsumen, suku bunga pinjaman, jumlah kasus korupsi dalam instansi, dan penerimaan pajak.
Selama tahun 2010 hingga 2019 jumlah uang beredar di tangan masyarakat berupa  uang kartal  dan  uang giral mengalami  pertumbuhan  yang  positif.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa terjadi  peningkatan  yang  cukup  besar  dari  Rp577.432  trilyun  pada  tahun  2010  menjadi Rp1.540.867 trilyun pada tahun 2019. Kondisi demikian terjadi karena adanya peningkatan aktiva baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu faktor lain yang dapat mendukung peningkatan jumlah uang beredar adalah peningkatan jumlah penyaluran kredit perbankan dapat dilihat pada Gambar 3 (Lawi, 2019).
Nilai  indeks  harga  konsumen  mengalami  nilai  tertinggi  pada  tahun  2013  mencapai  3,26 persen. Pada tahun berikutnya nilai indeks harga konsumen mengalami penurunan hingga menjadi 1,13 persen pada tahun 2019 (Departemen Statistik Bank Indonesia, 2019). Berdasarkan berita dari BBC Indonesia, kondisi demikian terjadi karena peningkatan harga pada bahan pangan akibat gangguan pasokan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dilain sisi pada tingkat suku bunga deposito bulanan menunjukkan nilai di kisaran 1,71 persen hingga 2,14 persen yang merupakan nilai suku bunga  deposito  tertinggi pada  tahun  2014.  Kondisi  demikian  terjadi salah  satunya  dikarenakan adanya  tekanan  dari  pihak  pemilik  dana  besar  perbankan  yang  menginginkan  tingkat pengembalian yang tinggi (Fathul, 2014). Kemudian pada tahun 2015 hingga tahun 2019 tingkat suku  bunga  mengalami  penurunan  karena  suku  bunga  acuan  yang  juga  mengalami  penurunan, dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.

## Sumber: Bank Indonesia (2019)
Gambar 3. Jumlah Uang Beredar Periode 2010
hingga 2019 Sumber: Bank Indonesia (2019)

## Gambar 4. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Suku Pinjaman
Periode 2010 hingga 2019
Jumlah tindak korupsi berdasarkan instansi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2019. Tahun 2018 menjadi tahun dengan jumlah temuan kasus korupsi tertinggi sebesar 50 kasus.  Menurut  Alamsyah  &  Surnayanto  (2018)  yang  melakukan  pemetaan  tindakan  korupsi berdasarkan  lembaga,  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa  menjadi lembaga dengan tindak korupsi yang menyebabkan kerugian pada negara senilai Rp 833 miliar dan Rp  1,2  trilyun.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa  menjadi lembaga dengan jumlah tindakan korupsi dan menyebabkan kerugian negara tertinggi sepanjang tahun 2018, hal ini dapat ditinjau pada Gambar 5 (Alamsyah et al., 2018).
Jumlah  penerimaan  pajak  negara  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2010  hingga  2019. Terjadinya  peningkatan  penerimaan  pajak  salah  satunya  dikarenakan  adanya  kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) . Selain itu, penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan adanya peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan  (PPh),  hal  ini  dapat  ditinjau  pada  Gambar  6 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

## Sumber: Korupsi (2019)
Gambar 5. Tindak Korupsi Berdasarkan Instansi Periode 2010 hingga 2019
Sumber: pajak.go.id (2019) Gambar 6. Perkembangan Penerimaan
Pajak Periode Tahun 2010 hingga 2019

## 3.3. Analisis Kuantitatif
Analisis  kuantitatif  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  indeks  harga konsumen (IHK), pajak penghasilan (PPh), suku bunga simpanan deposito 1 bulanan (Rate), dan tingkat  korupsi  yang  terjadi  (Corr)  terhadap  jumlah  uang  beredar  (M1).  Analisis  kuantitatif dilakukan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan bantuan alat statistik berupa Eviews 8.
Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari empat, yaitu uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa model yang dibangun merupakan model yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Uji asumsi normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang diteliti. Pengujian asumsi normalitas menggunakan Jarquee Berra yang ditunjukkan pada gambar 7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Jarquee Berra probability adalah sebesar 0,553271 (> critical value 5%) sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diteliti memiliki distribusi yang normal.
Uji  asumsi  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  varian residual yang bersifat  tidak  sama  untuk  semua  pengamatan  dalam  model  regresi.  Pengujian  asumsi heterokedastisitas  menggunakan Glejser  test yang  ditunjukkan  pada  tabel  2 . Hasil  penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,3209 (> critical value 5%) sehingga dapat dikatakan bahwa varian residual semua pengamatan dalam model regresi bersifat homogen.
Tabel 2. Hasil Asumsi Heterokedastisitas Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.161371     Prob. F(4,35) 0.3445 Obs*R-squared 4.687025     Prob. Chi-Square(4) 0.3209 Scaled explained SS 4.545054     Prob. Chi-Square(4) 0.3372
Keterangan: signifikansi 5%.
Gambar 7. Asumsi Normalitas

## 89 | Bina Ekonomi
Uji  asumsi multikolinieritas  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  korelasi  antar  variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Pengujian asumsi multikolinieritas menggunakan nilai variance inflation factor (VIF) yang ditunjukkan pada tabel 3. Nilai VIF yang ditunjukkan adalah dari suku bunga simpanan deposito sebesar 1,610334, IHK sebesar 2,200178, tingkat korupsi sebesar 3,261550,  dan  PPh  sebesar  3,144188,  keempat  nilai  VIF  yang  ditunjukkan  kurang  dari  (<)  10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat pada setiap variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

## Tabel 3. Hasil Asumsi Multikolinieritas
Variance Inflation Factors Date: 07/05/20   Time: 07:12 Sample: 2010Q1 2019Q4 Included observations: 40
Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 8.45E+09 82.09533 NA IR 3.46E+09 101.4546 1.610334 IHK 5.04E+08 17.73845 2.200178 CORR 2341638. 13.67468 3.261550 PPH 0.272927 58.66736 3.144188
Keterangan: signifikan 5%. Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi variabel dalam model regresi dengan perubahan waktu. Pengujian asumsi autokorelasi menggunakan Durbin Watson test , jika  nilai  berada  di  antara  -2  dan  +2  maka  dapat  dinyatakan  tidak  terdapat  gejala  autokorelasi (Kristianto  &  Nurchayo, 2020).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa durbin  watson  stat adalah sebesar  1,549612  yang  berada  di  antara  nilai  -2  dan  +2  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak terdapat korelasi antara variabel dalam model regresi dengan perubahan waktu atau tidak terdapat gejala autokorelasi.
Secara  keseluruhan  hasil  uji  asumsi  klasik  menjelaskan  bahwa  model  regresi  yang digunakan  telah  memenuhi  setiap  asumsi  klasik,  yang  terdiri  dari  asumsi  normalitas,  asumsi heterokedastisitas,  asumsi  multikolinieritas,  dan  asumsi  autokorelasi.  Oleh  karena  itu  model regresi dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis menggunakan Ordinary Least Square .
Hasil uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini dijelaskan melalui Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil Ordinary Least Square Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C -73398.49 91948.00  -0.798261 0.4301 RATE -89061.47 58851.76  -1.513319 0.1392
IHK 12320.62 22451.10  0.548776 0.5866 CORR 3832.358 1530.241  2.504415 0.0171 PPH 7.734766 0.522424  14.80554 0.0000 R-squared 0.961859     Mean dependent var 996665.9 Adjusted R-squared 0.957500     S.D. dependent var 311329.6 S.E. of regression 64181.97     Akaike info criterion 25.09330 Sum squared resid 1.44E+11     Schwarz criterion 25.30441 Log likelihood -496.8660     Hannan-Quinn criter. 25.16963 F-statistic 220.6638     Durbin-Watson stat 1.549612 Prob(F-statistic) 0.000000
Keterangan: signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito tidak dapat dibuktikan berpengaruh  (prob=  0,1392  > critical  value 5  %)  terhadap  jumlah  uang  beredar  (M1).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1) tidak dapat dibuktikan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indeks harga konsumen tidak dapat dibuktikan berpengaruh (prob=0,5866 > critical value 5%) pada jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1).
Hasil  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  tingkat  korupsi  (corr)  memiliki  pengaruh  yang positif  ( coefficient =  3832,  358)  signifikan  (0,0171  < critical  value 5%)  terhadap  jumlah  uang beredar  (M1).  Jumlah  uang  beredar  (M1)  sendiri menunjukkan  jumlah  uang  kartal  (baik  logam maupun kertas yang dipegang oleh masyarakat) dan uang giral yang berupa surat berharga dengan mata uang rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di instansi dapat mempengaruhi peningkatan jumlah uang beredar (M1). Sebaliknya, jika terdapat  penurunan  jumlah  kasus  korupsi  maka  dapat  mempengaruhi  penurunan  jumlah  uang beredar (M1).
Hasil  ini  mendukung  hasil  penelitian  dari  Rahmani  &  Yousefi  (2010)  yang  menjelaskan bahwa tingkat korupsi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar. Negara yang memiliki pengendalian kasus korupsi yang lebih baik dapat mendukung penurunan  inflasi  menjadi  lebih  rendah,  hal  ini  dikarenakan  terjadi  efisiensi  pada  kebijakan moneter  sebuah  negara  yang  menciptakan  pendapatan  negara  yang  lebih  baik  sehingga  bank sentral tidak perlu melakukan kebijakan meningkatkan jumlah uang beredar (Samimi & Abedini, 2012).
Negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  rendah  menunjukkan  jumlah  uang  beredar  yang rendah, sedangkan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi justru menunjukkan jumlah uang beredar yang lebih besar. Kondisi demikian dapat terjadi karena tingginya jumlah kasus korupsi yang  terjadi  pada  sebuah  negara  menyebabkan  pengeluaran  pemerintah  dan  defisit  anggaran meningkat. Dalam kondisi seperti ini, bank sentral dalam sebuah negara akan melakukan kebijakan untuk  mencetak  uang  untuk  membiayai  defisit  anggaran  yang  terjadi  yang  menyebabkan pertumbuhan pada jumlah uang beredar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah uang yang  beredar  dapat  meningkatkan  risiko  terjadinya  inflasi  yang  lebih  tinggi  pada  negara  yang bersangkutan (Rahmani & Yousefi, 2010).

## 91 | Bina Ekonomi
Tingkat korupsi yang terjadi dapat meningkatkan inflasi salah satunya karena sistem pajak yang berlaku dalam sebuah negara tidak efisien sehingga tidak dapat melakukan kompensasi atas pendapatan yang hilang dan kemudian memilih kebijakan seigniorage , yaitu mencari keuntungan dengan meningkatkan pertumbuhan jumlah uang beredar untuk menciptakan inflasi  (Ozsahin & Ucler, 2017).
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya jumlah pajak penghasilan berpengaruh positif  ( coefficient =  7,734766)  signifikan  (0,0000  < critical  value 5%)  terhadap  jumlah  uang beredar  (M1).  Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  peningkatan  jumlah  pajak  penghasilan  yang  dapat dipungut dapat mempengaruhi peningkatan jumlah uang beredar yang dipegang oleh masyarakat. Sebaliknya  penurunan  jumlah  pajak  penghasilan  yang  berhasil  dipungut  dapat  mempengaruhi penurunan jumlah uang beredar yang dipegang oleh masyarakat.
Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musa, Usman, dan Zoramawa (2014) yang menjelaskan hubungan pendapatan pemerintah dengan money supply di Nigeria. Semakin tinggi pendapatan pemerintah maka semakin besar jumlah money supply di Nigeria. Tingginya pendapatan pemerintah salah satunya dikarenakan semakin besarnya jumlah pajak penghasilan yang dapat dipungut oleh pemerintah (Yakubu et al., 2014).
Hasil penelitian yang dilakukan juga mendukung pernyataan dari Contc et al. (1984) yang menyatakan  bahwa  perubahan  pada  tingkat  pajak  dapat  mendorong  kebijakan  untuk meningkatkan jumlah uang beredar yang bertujuan untuk mengurangi output dan meningkatkan harga.  Hal ini juga  dijelaskan  oleh  Melnick  & Sokoler  (1984)  bahwa  pemerintah  akan  berusaha untuk  mempertahankan  pendapatan,  termasuk  dalam  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pajak melalui kebijakan meningkatkan jumlah uang beredar melalui kemudahan kredit.
Hasil  penelitian  juga  menjelaskan  bahwa  secara  komprehensif  atau  simultan  terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat suku bunga deposito (RATE), indeks harga konsumen (IHK), jumlah kasus korupsi (Corr), dan besarnya jumlah pajak penghasilan (PPh) terhadap jumlah uang beredar  (M1).  Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  perubahan  yang  terjadi  pada  suku  bunga  deposito (RATE), indeks harga konsumen (IHK), jumlah kasus korupsi (Corr), dan besarnya jumlah pajak penghasilan  (PPh)  secara  bersama  atau  dalam  kurun  waktu  yang  bersama  dapat  memberikan pengaruh terhadap jumlah uang beredar (M1) di masyarakat.

## 3.4. Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif  dilakukan  untuk  menjelaskan  peran  pelaku underground  economy terhadap perekonomian regional daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Underground economy sendiri  merupakan  segala  bentuk  aktivitas  ekonomi  yang  tidak  terdaftar  dan  tidak berkontribusi  terhadap  pembentukan  produk  nasional  bruto  (Badulescu,  2011). Underground economy dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat,  yaitu illegal  economy,  unreported  economy, unrecorded economy , dan informal economy . Illegal economy merupakan aktivitas ekonomi yang melanggar  atau  bertentangan  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  kemudian unreported economy merupakan  aktivitas  ekonomi  yang  pendapatan  yang  diperolehnya  tidak  dilaporkan kepada otoritas pajak, unrecorded economy merupakan aktivitas ekonomi yang seharusnya tercatat namun tidak tercatat dalam statistik pemerintah, informal economy adalah aktivitas ekonomi yang
para  pelaku  ekonominya  sebagian  besar  tidak  memiliki  izin  resmi  dari  pihak  yang  berwenang (Feige, 1990).
Berkaitan dengan peran underground economy terhadap perekonomian regional daerah 3T, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan para pelaku underground economy yang terdiri dari  toko  kelontong,  pedagang  kaki  lima  (PKL),  warung  kopi,  dan  penjual  minuman  keras  yang diwakilkan oleh  dua  orang pelaku usaha. Hasil wawancara menunjukkan alasan  sebagian besar informan membuka usaha adalah untuk menyambung hidup, artinya masyarakat melakukan usaha toko kelontong, pedagang kaki lima, warung kopi, dan penjual minuman keras dengan tujuan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Hasil  penelitian  juga  menerangkan  bahwa  jam  kerja  yang diberlakukan  melebihi  peraturan  yang  berlaku  yaitu  lebih  dari  8  jam  kerja  per  hari.  Hal  ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh informan merupakan usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan waktu kerja yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan izin usaha, semua informan pelaku usaha toko kelontong, pedagang kaki lima,  warung  kopi,  dan  penjual  minuman  keras  tidak  memiliki  NPWP  ataupun  jaminan  sosial. Terdapat  beberapa  alasan  yang  diungkapkan  oleh  informan  terkait  tidak  memiliki  NPWP  dan jaminan sosial untuk usahanya, sebagaimana dijelaskan oleh pelaku usaha toko kelontong berikut:
“ Tidak ada sosialisasi masalah NPWP dan izin usaha dari pemerintah – perlu adanya sosialisasi terkait  NPWP  dan  Izin  Usaha  serta  manfaat  dr  pajak  tersebut  dan  pemahaman  mengenai NPWP ” (Pelaku usaha toko k elontong 1).
Alasan berikutnya karena merasa tidak ada dampak dari memiliki NPWP atas usaha yang dilakukan sehingga tidak merasa perlu memiliki NPWP, sebagaimana dijelaskan pada pernyataan berikut.
“ NPWP dirasa tidak perlu atau dibutuhkan, karena tidak ada manfaat dan selama ini merasa usaha melanggar hukum, usaha tidak tetap ” (Pelaku usaha toko k elontong 2).
“ NPWP Tidak begitu penting dan bermanfaat ” (Pedagang kaki lima 1).
“ NPWP dan izin usaha tidak diperlukan karena merasa usaha kecil dan tidak diperhitungkan, merupakan usaha sampingan aparat dan anggota dewan ” (Pelaku usaha Warung Kopi 1).
Alasan lain yang dinyatakan oleh pelaku usaha yang tidak mau memiliki NPWP adalah birokrasi yang rumit dan panjang. Hal ini disampaikan oleh salah satu pelaku usaha berikut.
“ Izin usaha tidak ada karena dirasa rumit dan birokrasi dalam pengurusan panjang ” (Pelaku usaha warung kopi 2).
Bagi pelaku usaha, memiliki NPWP atas nama usaha yang dijalankan menjadi salah satu unsur yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan dapat dikatakan sebagai usaha yang legal. Namun kondisi tidak adanya sosialisasi atas pentingnya NPWP bagi usaha, pelaku usaha yang merasa rumit untuk  memperoleh  NPWP  dan  menganggap  NPWP  tidak  penting  untuk  dimiliki  menyebabkan pelaku usaha tetap berada dalam underground economy . Alasan tersebut juga telah diungkapkan

## 93 | Bina Ekonomi
dalam penelitian Rothenberg et al. (2016) yang melakukan penelitian mengenai sektor informal ekonomi di Indonesia, bahwa pelaku usaha sektor informal ataupun underground economy akan tetap berada dalam kondisi ilegal karena tidak merasakan kerugian atas status ilegal dari usaha yang dilakukan.
Pada  dasarnya underground  economy yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  ini  dapat menjadi beban terhadap perekonomian regional maupun perekonomian secara nasional. Pelaku usaha underground economy tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup untuk dapat  mendaftarkan  secara  legal  usaha  yang  dilakukan  ke  otoritas  pajak,  sehingga  hal  ini berdampak  buruk  bagi  pendapatan  pajak  negara,  yang  seharusnya  memiliki  potensi  untuk dipungut namun tidak dapat dipungut karena tidak adanya NPWP dan data yang jelas tentang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha underground economy . Hal ini juga dijelaskan oleh Rothenberg et  al.,  (2016),  bahwa  kehadiran  pelaku  usaha  informal  sektor  yang  juga  termasuk  dalam underground  economy dapat  berdampak  buruk  pada  pendapatan  pajak,  struktur  pasar,  dan persaingan.
Berkaitan dengan kontribusi secara ekonomi, menurut pengakuan informan penelitian para pelaku usaha underground economy ini melakukan pembayaran iuran untuk dapat melancarkan usaha  yang  dilakukan.  Iuran  yang  dimaksud  berupa  iuran  kebersihan  dan  keamanan.  Namun menurut  pengakuan  beberapa  informan,  iuran  tersebut  merupakan  iuran  sukarela  yang diperuntukkan  pribadi  dan  bukan  kepada  pihak  dinas  yang  terkait.  Hal  ini  diungkapkan  dalam pernyataan berikut.
“Adapun  iuran  yang  di beri  adalah  iuran  sukarela,  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  Yang bersangkutan,  Dan  iuran  yang  diberikan  diperuntukkan  pribadi  bukan  untuk  dinas,  biasa pelaku usaha memberikan uang keamanan berkisar 200-300 ribu per orang.  Pemberian iuran tersebut setiap bulan di mana pihak keamanan yang datang berkisar dua sa mpai tiga orang” (Pelaku usaha warung kopi 1).
“Manfaat  membayar  uang  keamanan  jika  ada  Razia  sudah  terlebih dahulu  diberikan informasi d ari pihak oknum” (Pelaku usaha warung k opi 2).
“Jika ada razia ada pemberitahuan dari oknum ap arat, iuran masuk pribadi bukan ke instansi” (Penjual minuman keras 2).
Berdasarkan  pengakuan  yang  telah  dijelaskan  tersebut,  diketahui  bahwa  terdapat  oknum dari instansi berkaitan yang mengambil manfaat dari pelaku usaha underground economy untuk kepentingan pribadi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pelaku usaha underground economy seperti dalam penelitian ini adalah pelaku usaha toko kelontong, warung kopi, pedagang kaki lima, dan  penjual  minuman  keras  dipandang  kurang  memiliki  kontribusi  terhadap  perekonomian regional, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.
Apabila diperhatikan, kondisi para pelaku usaha underground economy di tengah kesulitan ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  tetap  dapat  bertahan, padahal pada kondisi yang lain beberapa pelaku usaha dalam skala besar dan legal banyak yang mengalami defisit. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan berikut.
“Selama wabah menggalami penurunan sepi pembeli, harga bahan baku naik dari supplier d an harga jual tetap” (Pedagang kaki l ima 1).
“Pelaku usaha warkop ini juga menjual minuman keras secara sembunyi, pembelian barang dari daerah perbatasan dan juga menerima pesanan untuk pelanggan yang perlu minuman keras lain” (Pelaku usaha warung k opi 2).
“Seminggu bikin arak 2 kali tergantung permintaan, seminggu 200 -300 kil o harga jual 25 ribu” (Penjual minuman keras 1).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  ditunjukkan  bahwa  para  pelaku  usaha underground economy tetap mampu bertahan untuk menjalankan usaha meskipun di tengah kondisi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19.
Secara keseluruhan hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa pelaku usaha underground economy memiliki potensi untuk dapat memberikan kontribusi dari sisi penerimaan pajak ketika usaha  yang  dilakukan  telah  terdaftar  dalam  otoritas  pajak  dan  memiliki  NPWP  sehingga  dapat mendukung perekonomian regional dari kabupaten yang termasuk 3T, salah satunya Kabupaten Bengkayang.
Hal ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  Rasbin, (2013) bahwa selama periode  2001  hingga  2013, underground  economy menyumbang  sebesar  8,33  persen  dari  PDB Indonesia untuk setiap triwulannya. Potensi pajak yang hilang juga cukup besar mencapai 1 persen dari nilai rata-rata PDB per triwulan.

## 4. SIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  terdapat  dua  faktor  yang  mempengaruhi aktivitas underground economy yang ditandai dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1), jumlah potensi tindakan korupsi yang terjadi dalam instansi, dan besaran pajak penghasilan yang dipungut.  Peningkatan  pada  jumlah  tindak  korupsi  dalam  instansi  dapat  menyebabkan peningkatan  jumlah  uang  beredar  (M1)  sebagai  konsekuensi  untuk  membiayai  defisit  sebagai dampak dari tindak korupsi yang dilakukan. Selain itu, peningkatan pada jumlah pajak penghasilan yang dipungut juga dapat meningkatkan jumlah uang beredar (M1).
Di Indonesia sendiri tindak korupsi yang terjadi mengalami peningkatan setiap tahun begitu juga  pada  jumlah  pajak  penghasilan  yang  dipungut,  akibatnya  jumlah  uang  beredar  (M1),  yang merupakan  jumlah  uang  kartal  yang  dipegang  masyarakat  dan  giro  dalam  mata  uang  rupiah mengalami peningkatan. Peningkatan uang yang dipegang masyarakat  menandakan masyarakat memiliki peningkatan jumlah uang untuk melakukan aktivitas ekonomi, baik itu official economy maupun underground  economy .  Perlunya  diterapkan  sistem  digital  yang  terintegrasi  antara departemen  pemerintah  dan  otoritas  yang  terkait  dengan  transaksi  pembayaran  baik  dari pembayaran retribusi, pajak, transaksi bisnis, serta E-Government perlu diimplementasikan supaya akses  masyarakat  terhadap  pemerintah  lebih  terbuka  dengan  diawasi  lembaga  khusus  dengan berbasis integritas, akuntabilitas, akseleratif, repsonsif, dan keterbukaan. Hal tersebut bertujuan

## 95 | Bina Ekonomi
untuk meminimalkan potensi tindak suap, korupsi, dan pemungutan liar dengan dukungan pihak aparat keamanan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
Berkaitan dengan underground economy , hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha underground  economy tidak  memiliki  NPWP  yang  berarti  usaha  yang  dijalankan  tidak  terdaftar dalam otoritas pajak dan menimbulkan beban bagi pendapatan pajak pemerintah daerah. Alasan para pelaku usaha tidak mendaftarkan usaha secara legal adalah tidak memiliki pengetahuan, tidak merasa  penting,  dan  pengurusan  legalitas  dalam  otoritas  pajak  yang  rumit.  Akibatnya  daerah tertinggal  yang  seharusnya  memiliki  potensi  untuk  menerima  pendapatan  dari  aktivitas underground economy yang dilakukan oleh pelaku usaha justru menjadi beban. Oleh karena itu, penting  bagi  pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  dapat  segera  melakukan  pendataan  dan merumuskan  program  yang  dapat  mendorong  pelaku  usaha underground  economy untuk menjalankan  ekonomi  secara  legal  dan  masuk  dalam  aktivitas official  economy .  Dengan  begitu pendapatan  pajak  regional  wilayah  3T  dapat  mengalami  peningkatan  dan  dapat  mendukung pertumbuhan  ekonomi  regional  dan  nasional.  Sosialisasi,  pendampingan,  dan  pelatihan  kepada masyarakat  secara  berkelanjutan  mengenai  informasi  penting  untuk  mendukung  pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdi, M., & Purnomo, K. (2015). underground economy activities in Indonesia . 65608 . https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65608/1/MPRA_paper_65608.pdf
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Indonesia Corruption Watch (ICW) , 1 – 33. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.p df
Amoh, J. K., & Adafula, B. (2019). An estimation of the underground economy and tax evasion: Empirical analysis from an emerging economy. Journal of Money Laundering Control , 22 (4),
626 – 645. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0002
Asaminew, E. (2010). The Underground Economy and Tax Evasion in Ethiopia : Implications for Tax Policy. Macroeconomic Division Ethiopian Economic Policy Research Institute , 1 – 26. http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2011-edia/papers/130-asaminew.pdf
Azwar, & Mulyawan,  andi wawan. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak. Jurnal Info Artha , vol 1 no 1 , 60 – 78.
Badulescu, A. (2011). The underground economy: What is the influence of the discount factor? African Journal of Business Management , 5 (16), 7050 – 7054. https://doi.org/10.5897/AJBM11.1192
Basuki, A. T. (2017). Pengantar Ekonometrika . Danisa Media.
BBC Indonesia. (2013). Harga BBM mendorong inflasi Juni. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130630_inflasi_bbm_juli
Creswell. (2014). Research Design : qualitative, quantitative and mixec methods approaches . SAGE Publications Inc.
Creswell, J. W. (2010). Research Design : John W. Creswell. In Research design : Qualitative,Quantitative and Mix Methods Approaches. (second edi). SAGE Publications Inc.
Departemen Statistik Bank Indonesia. (2019). Analisis Uang Beredar Desember 2019 . 1 – 5. https://www.bi.go.id/id/publikasi/perkembangan/Pages/M2-November-2018.aspx
Faal, E. (2003). Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion: The Case of Guyana. IMF Working Papers , 03 (7), 1. https://doi.org/10.5089/9781451842432.001
Fathul, L. (2014). Siaran Pers OJK Tetapkan Batas Atas Suku Bunga Dana Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan , September , 1. Siaran Pers OJK Tetapkan Batas Atas Suku Bunga Dana Perbankan.html
Feige, E. L. (1990). Defining and estimating underground and informal economies: The new institutional economics approach. World Development , 18 (7), 989 – 1002. https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90081-8
Furuoka, F., & Munir, Q. (2014). Unemployment and Inflation in Malaysia: Evidence from Error Correction Model. Philippone Journal of Development , 1 (1), 35 – 45.
Herlina wa ode,  et. al. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kambu Kota Kendari . 125 – 134.
Kanao, Koji, H. dan, & Shigeyuki. (2010). The size of the underground economy in Japan. Munich

## 97 | Bina Ekonomi
Personal RePec Archive , 24064 .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia . (2019). APBN Kita : Kinerja dan Fakta. In kementrian keuangan republik indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/
Kiani, M., Ahmed, A., & Zaman, K. (2015). Combining qualitative and quantitative approaches for measuring underground economy of Pakistan. Quality and Quantity , 49 (1), 295 – 317. https://doi.org/10.1007/s11135-013-9987-1
Korupsi, K. P. (2019). Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019. In KPK.go.id (Vol. 0, Issue 0, p. 2019). Komisi Pemberantasan Korupsi. https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
Kristianto, A. H. (2019). Analyzing The Influence Of Interest Rates on Money Demand According to Keynesian Theory. Msdj Shanti Bhuana , 1 (1), 38 – 47.
Kristianto, A. H., & Nurchayo, A. C. (2020). Potret Kondisi Perekonomian Indonesia . Amerta Media.
Lawi, Gloria Fransisca Katharina. (2019). BI : Uang Beredar November 2019 Tercatat Menguat. Retrieved from https://finansial.bisnis.com/read/20200102/11/1186283/bi-uang-beredar- november-2019-tercatat-menguat
Mazhar, U., & Méon, P. G. (2017). Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. World Development , 90 .
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.019
Melnick, R., & Sokoler, M. (1984). The Government Revenue From Money Creation and The Inflationary Effects of a Decline in The Rate of Growth of GNP. Journal of Monetary Economics , 13 .
Musa, Y., Usman U., & Zoramawa, A.B. (2014). Relationship between Money Supply and Government Revenues in Nigeria. C BN Journal of Applied Statistics , 5 (2), 117-136.
Nizar, M. A. (2015). Potensi penerimaan pajak dari underground economy di indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 15 , 1 – 38. https://doi.org/1410-3249 Nurunnabi, M. (2019). Political Influence and Tax Evasion in Bangladesh: What Went Wrong? 26 , 113 – 134. https://doi.org/10.1108/s1058-749720190000026007
Ouédraogo, I. M. (2017). Governance, Corruption, and the Informal Economy. Modern Economy , 08 (02), 256 – 271. https://doi.org/10.4236/me.2017.82018
Ozsahin, S., & Ucler, G. (2017). The consequences of corruption on inflation in developing countries: Evidence from panel cointegration and causality tests. Economies , 5 (4). https://doi.org/10.3390/economies5040049
Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 16 (1), 84 – 94. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415
Rahmani, T., & Yousefi, H. (2010). Corruption, Monetary Policy, and Inflation: A Cross-Country Examination .
Rasbin. (2013). Ekspektasi Potensi Underground Economy di Indonesia. Kajian , 18 (3), 229 – 239. https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v18i3.493
Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia’s Informal Sector. World Development , 80 , 96 – 113.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005
Samimi, A. J., & Abedini, M. (2012). Control of Corruption and Inflation Tax: New Evidence From Selected Developing Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 62 , 441 – 445. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.072
Samuda, S. J. A. (2016). Underground Economy in Indonesia.
Buletin Ekonomi Moneter Dan
Perbankan , 19 (1), 39 – 56. https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599
Schneider, F., & Hametner, B. (2014). The shadow economy in Colombia: Size and effects on economic growth. Peace Economics, Peace Science and Public Policy , 20 (2), 293 – 325. https://doi.org/10.1515/peps-2013-0059
Tanzi, V., & Fund, I. M. (2014). The Shadow Economy , Its Causes and Its Consequences. International Seminar on the Shadow Economy Index in Brazil,” Brazilian Institute of Ethics in Competition , July .
Wardiyanto,   Bintoro.   (2009).   Kebijakan   Pengampunan   Pajak   (Tax   Amnesty) [Perspektif Kerangka  Kerja  Implementasi  Sunset  Policy  mendasarkan mendasarkan UU No 28 tahun 2007]. J urnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik , 21(4): 328-335.
Williams, C. C., & Horodnic, I. A. (2017). Evaluating the relationship between social exclusion and participation in the informal sector in the European Union. International Journal of Manpower , 38 (3), 489 – 503. https://doi.org/10.1108/IJM-10-2015-0179
Yakubu, M., Umar, U., & Bello, Z. A. (2014). Relationship between money supply and government revenues in Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics , 5 (2), 117 – 136.

## LAMPIRAN
Tabel 5. Hasil Wawancara pertama (1) TK1 TK2 PKL1 PKL2 WK1 WK2 MK1 MK2 Profil Pendidikan SMP SMP SMP SMP SMA SMA SMA SMA Lama usaha 10 tahun 5 tahun 12 tahun 10 tahun 1 tahun 2 tahun 5 tahun 8 tahun Latar belakang keluarga Petani PNS, mantri, dan bidan Pedagang Pedagang Aparat Petani Pedagang Petani Alasan membuka usaha Keahlian berdagang Tidak mengangg ur Menyambu ng hidup menyambu ng hidup Usaha sampingan Menyam bung hidup Usaha sampingan Usaha sampingan Jaminan Pekerja Upah < UMR < UMR > UMR (50rb / hari) < UMR Ada Ada Ada Ada Jaminan Sosial Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada  Tidak ada Tidak ada Jam Kerja > 8jam > 8 jam > 8 jam > 8 jam > 8 jam > 8 jam Menyesuaik an permintaan Menyesuaik an permintaan Perizinan NPWP Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Izin Usaha Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Retribusi Kebersihan Ada, 20.000 Ada Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Keamanan Ada, 30.000 Ada Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tabel 6. Hasil Wawancara kedua (2) Keterangan TK1 TK2 PKL1 PKL2 WK1 WK2 MK1 MK2 IURAN Pembayara n  retribusi sampah  / kebersihan tidak  ada perubahan , hanya sekedar membayar saja, lingkungan toko masih kotor. NPWP tidak begitu penting, retribusi hanya sekedar formalitas. Tumpang tindih dalam pembayara n iuran beberapa pelaku ekonomi luput  dari pembayara n iuran dibandingk an  pelaku ekonomi lain. - Izin berdasarkan keanggotaan APKL, retribusi  dan iuran tidak menentu kadang ditarik kadang  tidak, ada peraturan dalam  APKL namun pelaku usaha tidak memahami  isi dari perundangan tersebut.Pela ku usaha makanan dibedakan dengan  usaha warung  kopi, ditarik  iuran 10  %  dari omset. Adapun  iuran yang  di  beri adalah  iuran sukarela, tanpa  adanya paksaan  dari pihak yang bersangkutan dan iuran yang diberikan untuk  pribadi bukan  untuk dinas, biasa pelaku  usaha memberikan uang keamanan berkisar  200- 300  ribu  per orang. Pemberian iuran  tersebut setiap  bulan, pihak keamanan yang  datang berkisar  dua sampai tiga orang. Manfaat membayar uang keamanan jika ada razia sudah terlebih dahulu diberikan informasi dari  pihak oknum. Uang retribusi dari aparat sebagai uang keamanan. Jika  ada  razia ada pemberitahua n  dari  oknum aparat,  iuran masuk pribadi bukan ke instansi.

## 101 | Bina Ekonomi
Keterangan TK1 TK2 PKL1 PKL2 WK1 WK2 MK1 MK2 PERIZINAN Tidak  ada sosialisasi masalah NPWP  dan izin  usaha dari pemerinta h – perlu adanya sosialisasi terkait NPWP  dan Izin  Usaha serta manfaat  dr pajak tersebut dan pemahama n mengenai NPWP Npwp dirasa tidak  perlu atau dibutuhkan , karena tidak  ada manfaat dan  selama ini  merasa usaha melanggar hukum, usaha tidak tetap (berpindah ). NPWP Tidak begitu penting dan bermanfaa t  menurut ybs. - NPWP dan izin usaha tidak diperlukan karena merasa  usaha kecil dan tidak diperhitungka n,  merupakan usaha sampingan aparat dan anggota dewan. Izin  usaha tidak  ada karena dirasa rumit  dan birokrasi dalam pengurusa n panjang. - - KONDISI USAHA Disaat wabah COVID  19 menggala mi penurunan penjualan, dari  pihak supplier menggala mi penurunan - Selama wabah menggala mi penurunan sepi pembeli, harga bahan baku  naik dari supplier Penurunan penjualan selama wabah COVID 19, sepi  pembeli, harga dari supplier menggalami kenaikan, harga jual tetap. - Pelaku usaha warkop ini juga menjual minuman keras secara sembunyi, pembelian barang dari Seminggu bikin  arak 2 kali tergantung permintaa n, seminggu 200-300 kilo  harga jual 25 ribu. Sebulan  1-2 kali orang datang  untuk dijual kembali.
Volume 23 No 2 Tahun 2019 | 102 Keterangan TK1 TK2 PKL1 PKL2 WK1 WK2 MK1 MK2 ,jika ada pun  harga naik. dan  harga jual tetap. daerah perbatasa n  dan  juga menerima pesanan untuk pelanggan yang perlu minuman keras lain