## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Andi Tenri Ellyanti Entong 1 , Mursalim 2 , Ibrahim Dani 3
(Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia) andiellyanti@gmail.com 1

## ABSTRACT
ANDI  TENRI  ELLYANTI  ENTONG .  The  Influences  of  Applications Government Accounting Standard, Human Resource Competence,  and The Use of Information Technology to The Quality of Financial Report in Human Resource  Development  Agency  Sulawesi  Selatan  Province  (guided  by Mursalim and Ibrahim Dani ).
This research was conducted with the aim to: (1) the influences of aplications of  Government  Accounting  Standard  to  The  Quality  of  Financial  Report  in Human  Resource  Development  Agency  Sulawesi  Selatan  Province;  (2)  the influences  of  Human  Resource  Competence  to  The  Quality  of  Financial Report  in  Human  Resource  Development  Agency  Sulawesi  Selatan Province; and (3) the influences of the use of Information Technology to The Quality  of  Financial  Report  in  Human  Resource  Development  Agency Sulawesi Selatan Province.
This research use a scientific approach. This rsearch use 37 employeees as respondents with their main duties and functionin carrying out their works.
The  research  result  showed  that:  (1)  the  application  of  Government Accounting  Standard  had  influential  but  not  significant  to  The  Quality  of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province;  (2)  the  Human  Resource  Competence  had  influential  and significant  to  The  Quality  of  Financial  Report  in  Human  Resource Development  Agency  Sulawesi  Selatan  Province;  and  (3)  the  use  of Information  Technology  had  influential  but  not  significant  to  The  Quality  of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province.
Keywords :  The  Quality  of  Financial  Report,  Applications  Government Accounting Standard, Human Resource Competence, The Use of Information Technology

## I. PENDAHULUAN
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  merupakan  lembaga  pada pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  kepada  kepala  daerah dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Pada  Pemerintah Provinsi,  OPD  terdiri  atas  Sekretariat  Daerah, Dinas  Daerah,  Badan dan Lembaga  Teknis  Daerah  yang  juga  disebut  Satuan  Keja  Perangkat Daerah  (SKPD),  jadi  secara  keseluruhan  SKPD  tergabung  menjadi  OPD. OPD  dibentuk  oleh  masing-masing  daerah  berdasarkan  pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. OPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.  Pengendalian  organisasi  perangkat  daerah  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  Provinsi  dan  oleh  Gubernur  untuk  Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerntahan yang baik. Kinerja SKPD harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Laporan  keuangan  merupakan  suatu alat  pertanggungjawaban  atas  kinerja  keuangan  manajemen  suatu pemerintahan  kepada  publik  yang  dipercayakan  kepadanya  (Prasetya, 2005).
Salah  satu  tugas  dari  SKPD  adalah  melaksanakan  kegiatan  yang anggarannya bersumber dari APBD yang tertuang dalam Daftar Penggunaan Anggaran  (DPA)  yang  disusun  setiap  satu  tahun  anggaran  dan  setelah pelaksanaan  kegiatan  penggunaan  anggaran  setiap  SKPD  berkewajiban untuk  melaporkan  pengelolaan  keuangan  kepada  Kepala  Daerah  melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Laporan  Keuangan    SKPD  yang  saat  ini  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  penyajian  Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah  yang sangat mempengaruhi  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  itu sendiri.  Laporan    Keuangan  SKPD  dituntut  untuk  memberikan  penyajian  yang akuntabel  dan  berkualitas.    Penyajian    laporan  keuangan  yang  berkualitas menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  adalah  laporan
keuangan  yang  memiliki  karakteristik  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan serta  dapat  dipahami.  Relevannya  itu  informasi  yang  termuat  didalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka mengevaluasi  peristiwa  masalalu  atau  masa  kini  dan  memprediksi  masa depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  dimasa lalu.  Andal  yaitu  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian yang  menyesatkan  dan  kesalahan  yang  material,  menyajikan  setiap  fakta secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi.  Dapat  dibandingkan  dengan  laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada  umumnya.  Dapat  dipahami  dalam  artian  dapat  dimengerti  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP 71, Tahun 2010).
Informasi  dalam  laporan  keuangan  banyak  dimanfaatkan  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Dimana  piak-pihak  yang  berkepentingan tersebut  menggunakan  informasi  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Keputusan  yang  dihasilkan  diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Menurut Suwardjono (2005), Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai  nilai.  Informasi  akan  bermanfaat  apabila  informasi  dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  akan digunakan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  sebagai  dasar  untuk pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  wajib memperhatikan  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Sistem  akuntansi  juga  diperlukan  dalam  penyusunan  laporan keuangan.  Dimana  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah dibutuhkan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Sistem  akuntansi  keuangan daerah  merupakan  suatu  prosedur  dari  tahap  awal  pengumpulan  data sampai  pelaporan  keuangan  atas  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007)
Setiap  tahunnya,  LKPD  mendapat  penilaian  berupa  opini  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Ketika  BPK  memberikan  Opini  WTP  (Wajar Tanta Pengecualian) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan  suatu  entitas  Pemerintah  Daerah  tersebut  disajikan  dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.
Fenomena  menunjukkan  bahwa  banyak  Pemerintah  Daerah  yang telah  memperoleh  opini  WTP  atas  laporan  keuangan  (Sri  Mulyani,  2017). Menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD berada diatas target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2016 (IHPS II BPKRI, Tahun 2017).
Dari data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  II  Tahun  2017  atas  542  LKPD Kabupaten/Kota  tahun  2016  menunjukkan  opini  WTP  diberikan  atas    378 (70 %) dan berdasarkan tingkat pemerintah, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34  Pemerintah  Provinsi  (91%)  termasuk  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan yang berhasil meraih opini WTP atas pemeriksaan keuangan tahun 2017.  Capaian  opini  tersebut  telah  melampaui  target  kinerja  keuangan daerah  bidang  penguatan  tata  kelola  pemerintah  daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk pemerintah provinsi 85 % ditahun 2019.

## II. METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  saintific  yang merupakan  struktur  teori  untuk  membentuk  hipotesis  dan  kemudian menggunakan  fakta  atau  data  empiris  untuk  menguji  hipotesis    sehingga mendapatkan kesimpulan atau konklusif. Pendekatan saintific membutuhkan pengujian secara kuantitatif dan statistik (Jogiyanto, 2014).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan,
adapun  waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mulai  Agustus  sampai Oktober 2018.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Data  primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006 : 60).
Data  primer  diperoleh  peneliti  bersumber  dari  responden  melalui penyebaran  kuesioner  penelitian.  Kuesioner  digunakan  untuk  memperoleh data  mengenai,  penerapan  SAP,  kompetensi  SDM,  dan  pemanfaatan  TI terhadap laporan keuangan di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

## III. PEMBAHASAN
Pembahasan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP),  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi (TI) terhadap Kualitas  Laporan Keuangan Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian pembahasan berikut ini.
1.  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X1)  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Sulawesi Selatan (Y)
Hasil  pengujian  telah  membuktikan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh posistif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Syarifuddin (2015) Analisis Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Binjai  dengan  Sistem  Pengendalian  Pemerintah  Sebagai  Variabel Moderating.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  secara  parsial  Kompetensi SDM  dan  Pemanfaatan  TI  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Kota  Binjai  namun  Penerapan  SAP  dan  Sitem  Akuntansi Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Kota  Binjai  Namun.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Irwan (2011),  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dan positif  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
Menurut  Nordiawan  dan  Hertianti  (2010)  Pengembangan  SAP mengacu  pada  praktik-praktik  terbaik  ditingkat  internasional  dengan  tetap mempertimbangkan  kondisi  di  Indonesia  baik  peraturan  perundangan  dan praktik-praktik  akuntansi  yang  berlaku.  SAP  merupakan  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh suatu  Komite  Standar  yang  independen  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah setelah  terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

## 2.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia    (X2)  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan (Y)
Hasil pengujian  telah membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia  berpengaruh  posistif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan  bahwa  secara  parsial  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal  ini  didukung  oleh  hasil  analisis  deskriptif  yang  menunjukkan
bahwa  apabila  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  yang  diukur  dengan indikator    pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  dapat  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dikarenakan  sumber  daya  manusia merupakan  unsur  yang  menjalankan  semua  fungsi  pelaksanaan  tugas  baik berupa  peraturan  maupun  standar  operasional  prosedur  yang  diterapkan dalam  suatu  organisasi  pemerintahan.  Apabila  mengacu  pada  teori  yang dikemukakan  Watson Wyatt  sebagaimana  yang  dikutip  dalam  Ruky  (2003), kompetensi  merupakan  kombinasi  dari  keterampilan  (skill),  pengetahuan (knowledge),  dan  perilaku  (attitude)  yang  dapat  diamati  dan  diterapkan secara  kritis  untuk  suksesnya  sebuah  organisasi  dan  prestasi  kerja  serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.
Kaitannya  dengan  teori  keagenan  sebagaimana  yang  dikemukakan Gilardi (2001) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai hubungan pendelegasian. Dalam pendelegasian tugas harus memperhatikan kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pegawai  yang  diberikan  wewenang  dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  semakin  baik  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  seorang  pegawai  (agen)  maka  semakin  baik  pula kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  yang  akan  disampaikan  kepada pemberi amanah (prinsipal).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Irwan (2011)  yaitu  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Provinsi  Sumatera  Barat dimana  mengemukakan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dan  positif Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah,  dan  juga  hasil  penelitian  Mahaputra  dan  Putra  (2014)  tentang Analisis  Faktor-  Faktor  yang  Memengaruhi  Kualitas  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  mengemukakan  bahwa  kapasitas
sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  kualitas informasi  pelaporan  keuangan  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kabupaten Gianyar.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  adalah  kemampuan  seseorang atau  individu  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga  untuk  melaksanakan fungsi  atau  kewenanganya  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien.  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  faktor  terpenting dalam  menciptakan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  karena  yang menerapkan  SAP  adalah  manusia  (Indriasih,  2014).  Kapasitas  Sumber Daya  Manusia,  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  akuntansi  secara bersama-sama  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Indriasari  dan  Nahartyo,  2008), Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada kualitas informasi pelaporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014)

## 3.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X3)  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Hasil  pengujian  telah  membuktikan  bahwa  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  berpengaruh  positif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.  Hasil  uji  t menunjukkan  bahwa  secara  parsial  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal  ini  kemungkinan  dikarenaan  teknologi  informasi  hanya  sebagai alat  atau  media  yang  dapat  digunakan  untuk  mempermudah  penyusunan laporan keuangan, bukan membuat kualitas laporan keuangan semakin baik. Secara  teori  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  keagenan  yang menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban  pihak pemegang amanah  (agen)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang
menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pemberi  amanah  (prinsipal)  yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Hal ini sejalan dengan Penelitian Angraini  dan Riduan (2014), Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  dimana  pada  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  namun  tidak  sejalan  dengan  penelitian Karmila,  Tanjung  dan  Darlis  (2014),  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Pengendalian  Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah  Provinsi  Riau)  dimana  pada  penelitian  tersebut  mengemukakan bahwa  Pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  Parsial  berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan faktor yang berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
2.  Kompetensi Sumber Daya  Manusia  merupakan faktor yang berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Badan  pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
3.  Pemanfaatan teknologi informasi (TI) merupakan faktor yang berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

## Saran
1.  Perlunya  peningkatan  pemahaman  terhadap  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI)  agar
kualitas laporan keuangan semakin baik.
2.  Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tetap perlu menjadi perhatian agar kualitas laporan keuangan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,D.T.  dan  Riduan,  A.  2014.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3 No.3.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017.    Ihktisar    Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Semester II Tahun 2017
Barus  Syarifuddin,  2017.  Analisis  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah kota Binjai dengan sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  Sebagai  Variabel Moderating. Tesis . Universitas Sumatera Utara.
Darwanis  dan    Mahyani,  Dwi  D.  2009.  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap  Keterandalan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.
Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi Vol 2 No 2 Juli 2009 Hall 133-151 Indriasih,D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness  of  Government  Internal  Control  Toward  the  Quality  of Financial Reporting in Local Goverment. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 5, No. 20 ISSN 2222-2847
Indriasari,  desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  2008.  Pengaruh  Kapasitas Sumberdaya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir) Jurnal SNA Pontianak.
Irwan,D.  2011.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat .  Tesis .Universitas  Negeri Padang.
Jogiyanto.  2007. Model  Kesuksesan  Sistem  Teknologi  Informasi .  Penerbit Andi: Jogjakarta.
Karmila.  Tanjung,  A.  R.  dan  Darlis,  E.  2014.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknolog  iInformasi  dan  Pengendalian Intern  Terhadap  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah. Jurnal  Sorot Vol.9  No.1  Lembaga  Penelitian  Universitas Riau. ISSN 1907- 364 X.
Mahaputra,  Rahma  Upabayu  I.  P.  dan  Putra,  I.  W.  2014.  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana  8.  2 (2014) 230-244
Nordiawan,  D.  dan  Hertianti,  A.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik Edisi  2 Jakarta : Salemba Empat
Nugraheni,  Purwaniati  dan  Subaweh,  Imam , 2008 . Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1  Vol. 13, April 2008 , hal 48- 58
Prasetya,  Gede  Edy.  2005, Penyusunan  dan  Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah . Andi. Yogyakarta
Republik  Indonesia.  2003.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Ruki.  Ahmad.  S.  2003. Sumber  Daya  Manusia  Berkualitas  Mengubah  Visi Menjadi Realitas. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.