## IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014)
Yulianto, Bambang Waluyo
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat Telp:(021) 7656971. Email: yantoff79@gmail.com (CA)
Naskah Diterima: 20-04-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021 DOI: ……………..

## How to cite:
Yulianto, Bambang Waluyo. (2021). “Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77-PUU-XII/2014)”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 34-49

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  subtansi  dari  Pasal  69  Undang-Undang  nomor  8  tahun  2010 tentangPencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PPTPPU). Permasalahan  yang  terjadi  dalam  tataran penegakan  hukum  di  lapangan  adalah  bahwa  pasal 69  ditafsirkan  oleh  sebahagian  penegak  hukumsebagai  pasal  yang  memberikan  ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal.Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum  yang  tidak  sederhana  karena  menyangkut  asas  praduga  tak  bersalah  dan  konsepsi pembuktian  dalam  sistem  pradilan  pidana  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah memberikan  pandangan  tentang  maksud  pasal  69  tersebut  dimana  kemudian  pasal  tersebut dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  analitis  terhadap peraturan  perundang-undangan,  putusan  mahkamah  konstitusi  dan  putusan  pengadilan  serta pendekatan  kasuistis  atas  beberapa  praktek  penegakan  hukum  di  lapangan.  Tulisan  ini menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pembuktian  tindak  pidana  asal  tetap  harus  dilakukan  agar proses penegakan hukum tetap berjalan jujur, adil, dan independen(due process of law ).
Kata Kunci: Pembuktian, Pencucian Uang, Pasal 69.

## Abstract
This  paper  discusses  the  substance  of  Article  69  of  law  number  8  of  2010  concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU). The problem that occurs in the level of law enforcement in the field is that article 69 is interpreted by some law  enforcers as an article which gives room for freedom not to carry out original criminal proof. Of course this  interpretation  has  a  legal  impact  that  is  not  simple  because  it  involves  the  principle  of presumption  of  innocence  and  the  conception  of  proof  in  the  criminal  justice  system  in Indonesia. The purpose of this paper is to provide a view of the purpose of article 69 which then  the  article is  declared  constitutional  by  the  Constitutional  Court.  The  research  method used by the author is a normative legal research method with an analytical approach to the laws  and  regulations,  the  decisions  of  the  constitutional  court  and  court  decisions  and casuistic approaches to some law enforcement practices in the field. This paper generates the
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
conclusion  that  proving  that  the  original  crime  must  still  be  carried  out  so  that  the  law enforcement process continues to be honest, fair and independent (due process of law).
Key words: Proof, Money Laundering, Article 69.

## PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  posisi  fundamental  dalam  sistem  sebuah  negara,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  stabilitas  sebuah  negara  dapat  diukur  dari  kualitas  sistem  dan  penerapan hukum yang berlaku pada negara tersebut (Muhammad Yusuf,2013, h. 58).Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.Kasus-kasus berkategori „ ’Big Fish” seperti kasus korupsi, narkotika dan pencucian uang yang melibatkan pejabat ataupun politisi telah banyak yang berhasil diungkapkan secara terbuka  dan  transparan  oleh  aparat  penegak  hukum.Perkembangan  penegakan  hukum  yang meningkat  kemudian  menghidupkan  kembali  harapan  rakyat  Indonesia  yang  telah  lama mendambakan keadilan dan persamaan perlakuan hukum di negeri ini.
Pertumbuhan  dan  perubahan  masyarakat  ditambah  dengan  semakin  pesatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  informasi  ternyata  juga  turut  memunculkan dampak negatif yaitu dengan hadirnya kejahatan-kejahatan yang baru, kompleks serta dengan teknik-teknik  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya  dan  belum  dirumuskan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Nainggolan, 2018, h. 77)
Sebagaimana  tertuang  pada International  Narcotics  Control  Strategic  Report  (INCSR) tahun  2003  yang  dirilis  oleh  Kementrian  Luar  Negeri  Amerika  Serikat,  dinyatakan  bahwa para pelaku kejahatan semakin tertarik untuk melakukan tindak kejahatan pada negara-negara yang  sistem  ekonomi  dan  keuangannya  terus  berkembang.  Kebanyakan  dari  mereka melakukan  kejahatan  pencucian  uang  melalui  sistem  keuangan (money  laundering) (Husen, 2006, h. 1 ).
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang(TPPU)  merupakan  kegiatan  pencucian  hasil  kejahatan yangbertujuan  untuk  menyamarkannya  seolah-olah  harta  tersebut  berasal  dari  kegiatan  yang sah atau legal. Praktik pencucian uang adalah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar uang  hasil  kejahatannya  terlihat  legal  dan  jejak  kejahatannya  sulit  untuk  ditelusuri.  Praktek inidilakukan  dengancaraberagam  seperti  membelanjakan  barang-barang  mewah,  properti, ditransferkan, masuk asuransi, atau untuk modal usaha (Ganarsih, 2015, h. 3).
TPPU  melibatkan  asset  (pendapatan  dan  kekayaan)  yang  disamarkan  sehingga  aman untuk  digunakan  tanpa  diketahui  oleh  penegak  hukum  bahwa  harta  tersebut  bersumber  dari kegiatan  yang  tidak  sah.Melalui  pencucian  uang  asset  yang  berasal  dari  kegiatan  yang melawan hukum tersebut kemudian diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal (Husein,2007, h. 4).
Cakupan kejahatan tindak pidana pencucian uang sudah melewati lintas batas kenegaraan dengan  diawali  oleh  bisnis-bisnis  ilegal  seperti  perdagangan  narkoba,  perdagangan  manusia, penipuan, prostitusi, perdagangan senjata api dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis ilegal tersebut menghasilkan  keuntungan  yang  sangat  besar  sehingga  permintaan  untuk  melakukan  praktek pencucian uang juga semakin meningkat.
Teknik  kejahatan  yang  seperti  itu,  dalam  penelitian  kriminologi  di  kategorikan  sebagai kejahatan  kerah  putih  ( White  CollarCrime) .Oleh  sebab  itu,  seluruh  aparat  penegak  hukum yang  tergabung  dalam  kesatuan  sistem  peradilan  pidana  harus  memiliki  kompetensi  dan keahlian  yang  khusus  untuk  menghadapi  kejahatan-kejahatan  tersebut.Penegak  hukumpun tidak  bisa  berjalan  sendiri  melainkan  harus  dibantu  oleh  para  ahli  yang  mengerti  tentang sistem  keuangan  dan  perbankan.  Untuk  itulah  kiranya  peran  dari  Pusat  Pelaporan  dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) sangat dibutuhkan (Yani,2013, h. 25).
Pada  koridor  penegakan  hukum,  mendefinisikan  pencucian  uang  bukanlah  konsep  yang sederhana  karena  problemnya  begitu  banyak  dan  bervariasi  sehingga  cukup  sulit  untuk menjabarkan  delik-delik  hukumannya  (kriminalisasi)  secara  objektif  dan  efektif.  Ini  terlihat dari  batasan  pengertiannya  yang  beragam  (Halim,2013,h.  13).  Terdapat  beberapa pertimbangan  suatu  tindak  pidana  terkait  dengan  undang-undang  anti  pencucian uang.Pertama,  kejahatan  asal  membahayakan  kemanusiaan  secara  umum  contohnya  adalah tindak  pidana  terorisme.Kedua,  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  asal  sangatlah besar  seperti  tindak  pidana  korupsi.Ketiga,  kejahatan  asal  tersebut  menimbulkan  kerusakan yang hebat seperti peredaran dan penyeludupan narkoba (Yustiavandana, 2014, h. 55).
Pencucian  uang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  khusus  hal  ini  dilandaskan  pada aturannya  yang  bersifat  khusus  dan  didasarkan  pada  asas  hukum  pidana  yang  sering  kita dengar  yaitu  a lex  specialis  derogat  legi  generali dimana  yang  bersifat  khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.Pengkategorian sebagai tindak pidana khusus timbul karena dinamisnya pergerakan jaman yang berimplikasi munculnya beragam kejahatan yang  modern  dan  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  semakin  sulit  untuk  diungkap.  Subtansi yang  termuat  dalam  hukum  tindak  pidana  khusus  biasanya  memuat  aturan-aturan yang  juga bersifat khusus baik secara materil ataupun secara formil sehingga akan ditemukan beberapa aturan  menyimpangi  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Hiariej, 2016, h. 25) .
Indonesia  mulai  menjerat  perbuatan  pencucian  uang  pada  April  2002  dengan pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (TPPU)  yang  kemudian  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003. Kemudian  pada  tahun  2010  ketentuan  anti  pencucian  uang  dilakukan  perubahan  kembali dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010.Revisi  pada  tahun  2003 dilakukan  karena  ketentuan  sebelumnya  dianggap  masih  lemah  tetapi  setelah  direvisipun, ternyata  masih  dirasakan  ada  kelemahannya  dan  pada  saat  itu  sedang  dirancang  untuk amandemen yang kedua kalinya.Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi, hal ini  tidak  terlepas  adanya  tekanan  Internasional  kepada  Indonesia  untuk  mengkriminalisasi aktivitan pencucian uang (Ganarsih, 2003, h. 9).
Dalam  tiga  kali  perubahan  undang-undang  tindak  pidana  pencucian  uang,  terdapat kesamaan  norma  yang  mendasar  yang  disepakati  oleh  pembuat  undang  undang  bahwa  harta kekayaanyang  didakwakan  sebagai  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  harta  yang berasal  dari  tindak  pidana.  Kesamaan  norma  ini  memberikan  pemahaman  yang  dimaknai secara  umum  bahwatanpa  adanya  pidana  asal  maka  tidak  mungkin  ada  pencucian  uang.
Kesamaan  norma  tersebut  juga  memberikan  persepsi  yang  sama  bahwa  pidana  pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan.
Pemahaman tersebut justru terlihat berbanding terbalik dalam rumusan Pasal 69 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (PPTPPU)yang  memberikan  pemahaman  seolah-olah  pencucian  uang  tidak mempunyai  keterkaitan  yang  erat  antara  perbuatan  yang  satu  dengan  perbuatan berikutnya.Pasal  69menyatakan “Untukdapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ".
Ketentuan  Pasal  69  mengenai  tidak  perlu  dibuktikannya  terlebih  dahulu  tindak  pidana asalmengisyaratkan  bahwa  yang  menjadi  sasaran  Undang-Undang  Pencucian  Uang  Tahun 2010  bukanlah  terletak  pada  perbuatan  (kesalahan)  terdakwa,  melainkan  pada  kepemilikan harta  yang  diduga  berasal  dari  atau  terkait  dengan  tindak  pidana  asal.  Pembuktian  terbalik terhadap  harta  kekayaan  terdakwa  tidaklah mutatis  mutandis membuktikan  kesalahan terdakwa  atas  perbuatannya  ( predicate  offence/crime ).Pembuktian  terbalik  terhadap  harta kekayaan  terdakwa  yang  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  bertujuan  untuk  merampas  harta kekayaan terdakwa secara keperdataan ( in rem forfeiture atau civil-based forfeiture ); terpisah dan  sangat  berbeda  dengan  pembuktian  kesalahan  terdakwa  atas  tindak  pidana  asal  yang tujuannya  untuk  membuktikan  kesalahannya  dan  kemudian  merampas  hartanya  secara kepidanaan  ( in  personam  forfeiture atau criminal-based  forfeiture )  (Atmasasmita,  2013,  h. 24).
Dalam praktek penegakan hukum yang terjadi, pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) justrubanyak  dikesampingkan  oleh  penegak  hukumBahasyim  Assifie  (BA)  adalah contoh  dari  pemidanaan  pencucian  uang  tanpa  pembuktian  tindak  pidana  asal.  BA  adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak.BA diduga menerima pemberian uang dari  Kartini  Mulyadi  sebesar  Rp1.000.000.000,-serta  memiliki  transaksi  mencurigakan  pada rekeningnya dengan total sebesar Rp60.992.238.206,- dan USD 681.147.
Jaksa  penuntut  umum  kemudian  mendakwa  Bahasyim  Assifie  dengan  tindak  pidana korupsi  untuk  penerimaan  sebesar  Rp1.000.000.000,-  sementara  untuk  transaksi mencurigakan,  jaksa  mendakwakantindak  pidana  pencucian  uang  tanpa  pembuktian  tentang kejahatan yang menjadi sumber atas transaksi mencurigakan pada rekeningnya tersebut. Pada akhirnya  Bahasyim  Assifie  diputus  secara  sah  dan  meyakinkanmelakukan  tindak  pidana korupsi sebesar Rp1.000.000.000,-dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp60.992.238.206,-Putusan pidana terhadap Bahasyim Assifie dikuatkan hinggatingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Putusan  pidana  pencucian  uang  terhadap  Bahasyim  Assifie  bagi  sebahagian  kalangan seolah menjawab kegelisahan akan lemahnya proses  penegakan supremasi hukum pencucian uang selama ini karena kurangnya keberanian, inovasi dan ketegasan  penegak hukum dalam mewujudkan  hukum  yang  idealis  dan  berkeadilan  bagi  masyarakat.Putusan  tersebut menimbulkan pemikiran baru tentang keputusan hakim yang responsif dan progresif. Hukum progresif  adalah  bagian  dari  proses searching  for  the  truth (pencarian  kebenaran)  dan searching for justice (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti (Ravena, 2010, h.164).
Bagi sebahagian kalangan dan praktisi hukum lainnya, putusan hakim tersebut menabrak asas  praduga  tak  bersalah  dimana  harta  yang  tidak  dapat  dibuktikan  asal  usulnya  tidak  serta merta dapat dianggap sebagai hasil pidana.Hal ini juga dianggap bertentangan dengan syarat penjatuhan pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan dalam diri pelaku .
Pada tanggal 11 Agustus 2014, polemik tentang ketentuan Pasal 69 kemudian didaftarkan dan  diujimaterikan  di  Mahkamah  Konstitusi  oleh  AKIL  MOCHTAR  yang  merupakan tersangka  TPPU.  AKIL  MOCHTAR  mendalilkan  bahwa  Pasal  69  melanggar  hak konsitusionalnya sebagai warna gegara dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.Pengaduan konstitusional merupakan alternatif pertahanan diri warga negara dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya melalui  lembaga peradilan atas penyelenggaraan kekuasaan negara (Kodiyat MS, 2019, h. 172)
Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-XII/2014  pada  akhirnya  menolak permohonan  AKIL  MOCHTAR  dan  menyatakan  pendapat  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa  tidak  dibuktikannya  tindak  pidana  asal  terlebih  dahulu  bukanlahhalangan  untuk penegakan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang.Tidak  semua  hakim  Mahkamah  Konstitusi sepakat  dengan  pandangan  tersebut,  2  (dua)  hakimberpandangan  untuk  dapat  dituntutnya seseorang  dengan  pencucian  uang,  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  bahwa  harta  kekayaan yang  dikuasai  terdakwa  merupakan  hasil  tindak  pidana  karena  tidaklah  mungkin  terjadi pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal.
Polemik  penerapan  Pasal  69  tersebut  tentu  akan  membawa  dampak  hukum  yang  tidak sederhana  dan  atas  dasar  itulah  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  secara  mendalam  terkait dengan  implikasi  hukum  tidak  diwajibkannya  pembuktian  tindak  pidana  asal  dengan menelaah Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang ditempuh dengan melakukan penelitian terhadap bahan primer, bahan pustaka atau data sekunder dengan langkah-langkah penelusuranterhadap peraturan perudang- undangan,  putusan-putusan  pengadilan  serta  literatur-literatur  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  dikaji.  Penelitian  ini  mengkaji  norma  hukum  yang  tertulis  dari  berbagai sudut pandang seperti dari sisi teori, sisi formil dan beberapa kasuistis empiris serta kekuatan mengikatnya suatu undang-undang.

## PEMBAHASAN
Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesi a
Setiap negara mempunyai definisi dan terminologi sendiri tentang pencucian uang sesuai kaidah  hukum  yang  berlaku  pada  negara  yang  bersangkutan.  Aparat  penegak  hukum,  para pelaku usaha, negara-negara maju dan negara ketiga, bisa saja memiliki definisi yang berbeda berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda (Sjahdeini,2003, h. 5).
Ada  beberapa  permasalahan  di  dalam  dan  luar  negeri  yang  memaksa  Indonesia  untuk menerapkan pemidanaan pada aktivitas pencucian uang.Permasalahan di dalam negeri karena pesatnya  perdagangan  narkotika,  prilaku  koruptip  penyelenggara  negara  dan  aksi terorisme.Sementara  untuk  permasalahan  luar  negeri,  pihak  internasional  yang  menganggap
Indonesia  merupakan  surga  untuk  melakukan  aktivitas  pencucian  uang.  Ini  terjadi  karena sebelum  tahun  2002,  Indonesia  belum  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang menjerat  aktivitas  pencucian  uang,  menganut  rezim  devisa  bebas  dan  menerapkan  sistem kerahasiaan bank yang ketat. Usul sumber dana yang diterima dipandang sebagai titik lemah dalam upaya penanggulangan pencucian uang (Ganarsih,2003, h. 363).
Desakan  internasional  itu  antara  lain  dapat  dilihat  darikeputusan Financial  Action  Task Force  On  Money  Laundering (FATF)  yang  memuat  Indonesia  ke  dalam  daftar  hitam Non- Cooperative Countries and Territories to combat MoneyLaundering (NCCT) di Tahun 2001. Selain  itu  Asian  Development  Bank(ADB)  mempersyaratkanadanya  Undang-undang  Anti Money  Laundering untukpencairan  kredit  yang  tertunda  sebesar  140  juta  dollar.  FATFakan memberikan sanksi internasional dan nampaknya sanksitersebut tidak dapat diabaikan begitu saja  karena  dapatberdampak  pada  sikap Organization  of  Economic  Cooperationand Development (OECD) terhadap Indonesia (Ganarsih,2003, h. 363).
Daftar  hitam  masih  disematkan  kepada  Indonesia  hingga  Februari  2002  karena  FATF menilai minimnya inisiatif Indonesia untuk memerangiaktivitas pencucian uang. Setelah dua bulan berlalu yaitu di tanggal 17 April 2002, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengeluarkan beleid Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK, 2007, h. 69).
Setahun berlalu undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.Dalam perjalanannya upaya-upaya diatas dirasakan belum maksimal. Peraturan perundang-undangan yang  ada  dinilai  membuka  ruang  penafsiran  yang  bermacam-macam,  tidak  tepatnya penjatuhan  sanksi,  belum  diterapkannya  sistem  beban  pembalikan  pembuktian,  terbatasnya akses  informasi,  serta  masih  tumpang  tindihnya  tugas  dan  kewenangan  dari  para  pelaksana Undang-Undang ini. Untuk itulah kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (PPTPPU) sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 2003.
Disamping  menimbulkan  dampak  pada  stabilitas  ekonomi  dan  integritas  sistem keuangan,  pencucian  uang  juga  akan  menimbulkan  akibat  buruk  pada  aspek  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 (Saputra, 2018, h.244).

## Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang
Berbicara  tentang  pencucian  uang  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari pemahaman  tentang hasil  tindak  pidana, yaitu  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana.  Definisi  tentang  hasil  tindak  pidana  telah  dijabarkan  secara  detail  pada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Pasal  2 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  hasil tindak  pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana (Waluyo, 2016. h. 67).
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  secara  hakikat  bergantung  sekali  dengan  tindak pidana asalnya. TPPU harus dilihat sebagai follow up crime atau supplementary crime (tindak pidana  lanjutan  atau  tambahan)  yang  berawal  dari  adanya  tindak  pidana  asal,  walaupun
pencucian  uang  pada  dasarnya  merupakan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  ( as  seperate crime ).  Pencucian  uang  adalah  kejahatan  yang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan kejahatan  pada  umumnya,  utamanya  yang  harus  dipahami  bahwa  kejahatan  ini  " bukan merupakan  kejahatan  tunggal  tetapi  kejahatan  ganda"  (double  crimes). Namun  demikian, antara  kejahatan  utama  dan  kejahatan  pencucian  uangnya  merupakan  kejahatan  yang  berdiri sendiri-sendiri (Ganarsih, 2015, h.32).
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencucian uang secara universal dikenal dalam 3 (tiga) kategori yaitu (1) Penempatan , pada tahap ini pelaku cuci uang akan menempatkan atau menginvestasikan  hasil  kejahatannya  pada  sistem  keuangan  atau  sistem  perbankan  yang  ada di  dalam  atau  di  luar  negeri,  (2) Pelapisan, pada  tahapan  ini  para  pelaku  cuci  uang  akan melakukan lapisan-lapisan transaksi yang dimaksudkan agar jejak, motif dan identitas pelaku akan  sulit  untuk  dideteksi  contohnya  adalah  pemindahan  dana  ke  banyak  rekening  dengan identitas  pemilik  rekening  yang  berbeda-beda,  memecah  transaksi  dalam  jumlah  tertentu untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi keuangan, (3) Intergrasi , pada tahapan ini para  pelaku  cuci  uang  akan  menggunakan  hasil  kejahatannya  pada  kegiatan,  harta  atau perusahaan yang legal sehingga terkesan bahwa harta mereka bersumber dari hasil yang sah.

## Implikasi  Hukum  tidak  dibuktikannya  Tindak  Pidana  Asal  dalam  Perkara  TPPU Berpotensi Pada Bebasnya Terdakwa
Tiada  pidana  tanpa  kesalahan,  atau geen  strafzonder  schuld dikenal  sebagai  salah  satu asas  penting  dalam  hukum  pidana  (Moeljatno,1993,  h.153).  Prinsip  dari  asas  tiada  pidana tanpa  kesalahan  ini  adalah  bahwa  seseorang  itu  hanya  bisa  dipidana  apabila  ia  terbukti bersalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang.  Kesalahan  bisa  dalam bentuk  kesengajaan  ataupun  dalam  bentuk  kelalaian  (Seno  Adji,1985,  h.54).Apabila  tidak ditemukan unsur kesalahan, maka pelaku tidak dapat dipidanasebagaimana asas hukum yang tidak tertulis serta dianut oleh kebanyakannegara termasuk Indonesia, dikenal dengan istilah “geen  straft  zonderschuld” atau  diterjemahkan  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan” (Saleh,1983, h. 137).Kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu, pertama, sengaja, kedua, kelalaian, dan ketiga, dapat dipertanggungjawabkan (Hamzah, 2012, h.142).
Dalam  teori  hukum  pidana  dikatakan  bahwa  tiap  tiap  rumusan  delik  terdiri  dari  unsur bestandeelen (inti delik) dan elementen ( elemen delik).Inti delik adalah unsur yang tercantum dalam  rumusan  delik  dan  harus  tercantum  dalam  dakwaan  serta  harus  dibuktikan  oleh penuntut  umum.Bilamana  salah  satu  unsur  inti  delik  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan,  maka terdakwa harus dibebaskan.Dalam pembagian unsur inti delik ada yang disebut sebagai unsur objektif (Actus  Reus) dan ada  yang  diketahui  sebagai  unsur  subjektif (Mens  Rea). Sementara elemen  delik  adalah  unsur  yang  tidak  tampak  dalam  rumusan  namun  harus  dianggap  ada namun tidak perlu ada dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali ada keragu-raguan pada diri hakim.
Terkait  dengan  rumusan  pasal  3,  pasal  4  dan  pasal  5  UU  No.8  Tentang  PPTPPU  maka rumusan  delik  kalimat “menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  membawa,  menukarkan,  menerima,  menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran,  hibah  dan  perbuatan  lainny a”  adalah  inti  delik  yang  dikelompokan  sebagai Actus  Reus sementara  delik “Harta  Kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduganya
merupakan  hasil  tindak  pidana” ditempatkan  sebagai Mens  Rea .Bilamana  salah  satu  unsur tersebut  ( Actus  Reus dan Mens  Rea )  tidak  dibuktikan,  maka  unsur  kesalahan  dari  terdakwa tidak  dapat  terpenuhi  dan  terdakwa  harus  lepas  dari  dakwaan  perbuatan  pidana  pencucian uang.
Pembuktian mengenaipengetahuan atau niat jahat ( Mens Rea ) menjadisebagai unsur vital dalam penjatuhan sanksi kepadaterdakwa.Dalam konteks penanganan perkara TPPU,pembuktianadanya  niat  jahat  hanya  bisa  dilakukan  ketika  penuntut  umum  dapat membuktikan  bahwa  terdakwa  mengetahui  dan  atau  dapat  menduga  bahwa  harta  yang dimilikinya  berasal  dari  kejahatan  (tindak  pidana).Pertanggungjawaban  adalah  konsep  yang sangat  penting  yang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan,  oleh  karenanya  maka  perbuatan seseorang tidaklah dikatakan bersalah terkecuali terdapat pikiran jahat yang melekat padanya (Rahmi, 2014, h. 280).
Norma  tidak  diwajibkannya  terlebih  dahulu  pembuktian  pidana  asal  dalam  tahap penyidikan    sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  69  adalah  pada  saat  penyidik menetapkan  tersangka  pencucian  uang  dimana  berdasarkan  hasil  investigasi  yang  dilakukan oleh penyelidik ditemukan harta yang tidak sesuai dengan profil tersangka. Namun bilamana perkara akan ditingkatkan pada tahapan penuntutan, sudah seharusnya penyidik memberikan bukti  terkait  dengan  kejahatan  asal  yang  dilakukan  oleh  tersangka  yang  menjadi  dasar perolehan harta yang tak wajar.
Penafsiran  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PPTPPU)  telah  jauh  keluar  dari  maksud pembentukan  pasal  tersebut.  Makna  kata “tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu” dalam Pasal 69 seharusnya ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan  tidak  wajib  terlebih  dahulu  dibuktikan  dengan “adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terhadap tindak pidana asalnya. Dengan  demikian  pembuktian  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  ataupun  pemeriksaan  di muka  sidang  pengadilan  harus  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  tindak  pidana  asalnya, sebagai dakwaan kumulatif atau setidak tidaknya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang (Putusan MK, 2014, h. 83).
Dalam  tataran  empiris,  beberapa  perkara  TPPU  dinyatakan  bebas  dari  jeratan  tindak pidana  pencucian  uang  karena  tidak  dibuktikannya  tindak  pidana  asal  terjadi  pada  contoh kasus sebagai berikut:
1. Terdakwa Korporasi PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS)
PT. TPS adalah anak perusahaan PT Pelindo III yang berlokasi di Surabaya. Dalam kurun waktu 2014 sampai 2016, PT TPS mengikat kontrak kerjasama dengan PT Akara Multi Karya (PT  AMK)  terkait  pengelolaan  Tempat  Pemeriksaan  Fisik  Terpadu  di  lokasi  PT  TPS. Terdakwa  PT  TPS  menerima  pendapatan  bagi  hasil  sebesar  Rp14.6  milyar  tersebut  dari kerjasama  tersebut.Kerjasama  tersebut  dinilai  melanggar  beberapa  aturan  tentang penyelenggaraan kerjasama dan layanan pada pelabuhan.
PT  TPS  kemudian  didakwa  melakukan  perbuatan  pidana  akan  tetapi  dengan  dakwaan tunggal  melakukan  perbuatan  pencucian  uang  dengan  membagikan  uang  yang  tidak  legal sebesar Rp14.6 tersebut sebagai deviden kepada PT Pelindo III selaku induk perusahaan. PT
TPS  didakwa  merupakan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  3  juncto  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP
Dalam  amar  putusannya  (3361/Pid.Sus/2018/PN.Sby),  Hakim  Pengadilan  Negeri Surabaya  kemudian  menyatakan  Terdakwa  PT.  Terminal  Petikemas  Surabaya  tidak  terbukti melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  yang  didakwakan  Jaksa  Penuntut Umum  dan  membebaskan  Terdakwa  PT  TPS  dari  segala  dakwaan (Vrijspraak) (SIPPPS, 2020).
2. Terdakwa RS (Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)
RS  adalah  Auditor  Utama  BPK  RI  yang  tertangkap  tangan  menerima  hadiah  atau  janji dari  S  yang  merupakan  Inspektorat  Jenderal  Kementrian  Desa.Pada  saat  tertangkap  tangan tanggal  26  Mei  2017,  RS  sedang  menerima  uang  sebesar  Rp40  juta  dari  komitmen  yang dijanjikan oleh S sebesar Rp240 juta.Pada tanggal 6 September 2017, RS kembali ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. RS disangkakan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun  2010  tentang  PPTPPU  dimana  Penyidik  kemudian  melakukan  penyitaan  beberapa harta kekayaan diantaranya harta berupa tanah kavling seluas 329 m2 di Kebayoran Essence KE/1-15, Bintaro seharga Rp3.5 milyar
Dalam  dakwaan  pencucian  uang,  Jaksa  menyebutkan  bahwa  pembelian  rumah  seharga Rp3.5  milyar  tersebut  tidak  sesuai  dengan  profil  terdakwa  sebagai  pegawai  negeri  dan tidak dilaporkan  di  dalam  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU No. 8  Tahun  2010  tentang  PPTPPU.  Penuntut  umum  hanya  menyampaikan  bahwa  uang  yang masuk  untuk  pembayaran  rumah  tersebut  diduga  merupakan  penerimaan  gratifikasi  tanpa memberikan gambaran siapa pihak yang memberikan gratifikasi tersebut.
Dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 112/PIDSUS/TPK/2017PN.JKT PST, hakim menyampaikan bahwa terdakwa RS  mampu  membuktikan  profil  keuangannya  dimana  rumah  sebesar  Rp3.5  diperolehdari penghasilan  dan  pinjaman  yang  dilakukannya  ke  bank  syariah  serta  dari  kegiatan  usaha lainnya diluar penghasilanutamanya sebagai Auditor.Oleh karnanya, pemenuhan “hasil tindak pidana” tidak  dapat  terpenuhi  dan  terdakwa  dibebaskan  dari  dakwaan  pencucian  uang  atas pembelian rumah tersebut.
Dari  kedua  perkara  tersebut  terdapat  penegasan  bahwa  tindak  pidana  adalah Causa Proxima terjadinya tindak pencucian uang sehingga ketika dakwaan atas tindak pidana asalnya tidak  didalilkan  dengan  jelas  maka  terdakwaakan  sangat  mudah  untuk  dibebaskan.Ditinjau dari perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan adalah hak yang  seharusnya  diperoleh  manusia  tanpa  ada  pengecualian  apapun  (Suadi,2019, h.107).Bahkan  sekalipun  seorang  menyandang  status  terdakwa,  maka  hak  dan  kesempatan untuk  diperlihatkan  kebenaran  materiil  haruslah  diperlakukan  setara  dengan  warga  negara lainnya.Dalam  konteks  pencucian  uang,  terdakwa  juga  memiliki  hak  untuk  dihadirkan pembuktian atas tindak pidana asal yang pernah dilakukannya.Tentu sangatlah tidak adil bila
hakim  menjatuhkan  pidana  dengan  dua  ketentuan  pidana  (pidana  asal  dan  pencucian  uang) namun yang dibuktikan di persidangan hanyalah kejahatan pencucian uangnya saja.

## Terlanggarnya Asas Praduga Tak Bersalah
Hukum bukanlah hanya kumpulan peraturan-peraturan, melainkan suatu bangunan  yang berwatak  dan  bermakna  (Rahardjo,  2006,  h.144).Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan pemahaman  hukum  yang  sangat  baiktidaklah  cukup  dengan  hanya  melihat  peraturan hukumnya  saja, tetapi  harus  pula menggali  sampai  kepada asas-asas  hukumnya.Asas  hukum memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Rahardjo, 2006, h.47).Unsur  mutlak  dari  hukum  adalah  asas  dan  kaidah.Kekuatan  jiwa  hukum  terletak  pada dua  unsur  tersebut.Asas  hukum  merupakan  jantung  pertahanan  hidupnya  hukum  dalam masyarakat.  Semakin  dipertahankan,  maka  hukum  akan  semakin  kuat  dan  bermakna  bagi kehidupan masyarakat.Bilamana peraturan undang-undang tidak didasarkan pada asas hukum, maka  peraturan  tersebut  dipastikan  akan  kehilangan  diri  dari  sifat  hukumnya  (Poernomo, 2000, h.73).
Salah satu asas hukum yang sangat mendasar dan memandu bekerjanya sistem peradilan pidanaadalah asas praduga tidak bersalah (Andi Hamzah, 2008, h.3).Pada hakikatnya asas ini memberikan  penekanan  bahwa  demi  tegaknya  tujuan  hukum  maka  setiap  penyelenggaraan proses  peradilan  pidana  sepatutnya  didasarkan  pada  asas  praduga  tidak  bersalah.  Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang berlaku universaltidak hanya dalam hukum acara pidana  Indonesia  melainkan  juga  dianut  dalam  hukum  pidana  internasional.Asas  hukum  ini adalah syarat mutlak untuk meyakinkan dan menyatakan bahwa proses yang dijalankan telah dilaksanakan dengan cara yang jujur, adil, dan independen(due process of law) (Atmasasmita, 2009).
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  rumusan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dinyatakan dalam  Pasal  8  ayat  (1)Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, yaitu “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,
Pengertian  asas  praduga  tidak  bersalah  mengandung  2  (dua)  arti  yang  sangat penting. Pertama , asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. Kedua , asas praduga  tidak  bersalah    pada  dasarnya  adalah    pada    persoalan    beban    pembuktian  ( the burden of  proof ) di muka persidangan dimana bukan  terdakwa  yang  harus  membuktikan bahwa  ia  tidak  bersalah,  melainkan jaksa  penuntut  umumlah  yang  seharusnya  membuktikan bahwa  terdakwa  memang  bersalahdengan  cara  membuktikan  semua  elemen  tindak  pidana yang didakwakan (Ali, 2004, h.54).
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PPTPPU)  sepatutnya  dimaknai  sebagai  upaya  mewujudkan tujuan “crime  doesn’t  pay” dimana  pelaku  pidana  tidak  bisamenikmati  hasil  kejahatannya baik pada saat menjalani hukuman ataupun setelah selesai menjalani hukuman. Pasal 69 tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk “memiskinkan terdakwa” sehingga penegak hukum dapat menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Dalam  praktek  di  lapangan,  pada  beberapa  perkara  TPPU  penerapan  Pasal  69  dijadikan senjata untuk “mengambil” sebanyak-banyaknya kekayaan terdakwadengan mengesampingkan  asas  praduga  tak  bersalah  dan  prinsip  keadilan.    Berikut  adalah  beberapa contoh kasus terkait dengan penerapan pencucian uang yang menurut penulis melanggar asas praduga tak bersalah yaitu:
3. Terdakwa DS pada kasus Simulator SIM di Korlantas Polri
DS didakwakan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA) atau kedudukannya selaku Kepala Korps  Lalulintas Polri.Akibat perbuatan  DS  yang  menyalahgunakan  kewenangan  jabatannya  tersebut,  negara  mengalami kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp145  miliar  atau  sekurang-kurangnya  Rp121 milyarterkait dengan pengadaan Driving Simulator Polri untuk Tahun Anggaran 2011.
Selain  didakwa  atas  korupsi  dan  TPPU  untuk  perkara  utamanya  pada  tahun  2011, Penuntut  umum  juga  mendakwa  DS  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebesar Rp53.894.480.929,-  (lima  puluh  tiga  milyar  delapan  ratus  sembilan  puluh  empat  juta  empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atas kepemilikan hartanya yang  diperolehnya  pada  tahun  2003  sampai  dengan  Maret  2010  dengan  menggunakan Undang-undang  yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Penuntut  umum  tidak  membuktikan  tindak  pidana  asal  diperolehnya  harta  tersebut  namun hanya  menjelaskan  profil  penghasilannya  sebagai  anggota  Polri  dan  LHKPN  yang dilaporkannya.Hakim dalam putusannya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST  kemudian  menyatakan  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaima  dakwaan  penuntut umum  dengan  mempertimbangkan  profil  tersangka  tanpa  meminta  kepada  Penuntut  Umum untuk melakukan pembuktian adanya tindak pidana asalnya.
4. Terdakwa LHI pada kasus kuota import daging sapi
LHI  yang  merupakan  Presiden  Partai  PKS  didakwa  menerima  hadiah  atau  janji  yaitu menerima  hadiah  uang  sejumlah  Rp1.300.000.000,-  (satu  milyar  tiga  ratis  juta  rupiah)  dari MEL  dari  keseluruhan  uang  yang  dijanjikan  yaitu  sebesar  Rp40.000.000.000,-  (empat  puluh milyar rupiah) pada tahun 2013.
Pada  dakwaan  kedua  sampai  keempat,  LHI  turut  didakwa  melakukan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  lama.LHI  didakwa melakukanperbuatan  menempatkan  dan  mentransfer  sejumlah  uang  ke  beberapa  rekening serta  membelanjakan  dan  atau  membayarkan  sejumlah  uang  untuk  pembelian  beberapa kendaraan dan properti pada periode selama terdakwa menjabat anggota DPR RI  yaitu pada periode tahun 2004 s.d 2009.Penuntut Umum hanya mendasarkan pada petunjuk bahwa harta- harta  tersebut  tidak  dilaporkan  dalam  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  dan tidak  sesuai  dengan  profil  penghasilan  terdakwa  sebagai  anggota  DPR  RI  Periode  2004  s.d 2012.
Terkait  dengan  dakwaan-dakwan  pencucian  uang  tersebut  hakim  dalam  putusannya sebagaimana  tertuang  Putusan  Mahkamah  Agung  No.1195  K/Pid.Sus/2014kemudian  LHI bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan
secara  bersama-sama  dan  diputuskan  dipidana  selama  16  (enam  belas)  tahun  dan  denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Kedua  contoh  kasus  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  pengabaian  pembuktian tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang berimplikasi pelanggaran asas praduga tak  bersalah,  prinsip  keadilan  dan  memberikan  kesan  kesewenangwenangan  dalam  proses penegakan hukum. Kedua contoh kasus tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Pasal 69 tidaklah  ditujukan  sebagai  instrument  kemudahan  dalam  proses  penegakan  hukum  TPPU tetapi lebih kepada upaya untuk merampas harta terdakwa sebanyak banyaknya.
Sapardjaja  seorang  Hakim  Agung  menyatakan  sekalipun  penerapan  pembalikan  beban pembuktian  diperkenankan  dalam  UU  TPPUnamun  bilamana  tindak  pidana  pencucian  uang tidakdidakwa  bersamaan  dengan  tindak  pidana  asalnya  maka  yang  timbul  adalah  persoalan yang rumit yangharus ditelaah melalui kajian akademik.Bilamana penuntut umum mendakwa tindak  pidana  asal  dengantindak  pidana  pencucian  uang  secara  bersama-sama  maka akanmempermudah  kerja  hakim  untuk  mendapatkan  keyakinan  dan  memutusterdakwa bersalah, karena selain unsur tindakpidana pencucian uang terbukti, juga tindakpidana asalnya sangat  jelas.Bahwa  dengan  tercukupinya  alat  buktidan  barang  bukti  yang  diajukan olehpenuntut  umum  penerapan  beban  pembuktianterbalik  hampir  tidak  diperlukan  lagi (Halif,2017, h. 190).
Bagaimanapun kita sangat membenci prilaku pencucian uang, tetap saja cara penegakan hukum  harus  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dan  juga  harus selaras  dengan  landasan  teori  yang  memuat  falsafah  tentang  adanya  ketentuan  pencucian uang. Paling tidak harus kita pahami bersama bahwa tidaklah mungkin terjadipencucian uang tanda adanya kejahatan asal (No money laundering without Predicate Offence) , disamping itu harus  kita  tanamkan  dalam  konsep  pemikiran  kita  bahwa  TPPU  adalah  kejahatan  ganda (double  crimes) ,  dan  pelaku  kejahatan  asal  akan  dipidana  dengan  dua  kejahatan  sekaligus yang  dalah  hal  ini  terdapat concursus  realis ebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  KUHP (Ganarsih, 2015, h.76).
Bertentangan dengan Konsep Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Praktek  peradilan  pidana  secara  umum  terbagi  atas  tiga  tahap  yaitu  tahap  penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di muka peradilan, hal yang sangat penting bagi semua pihak adalah ihwal pembuktian (Satria, 2012, h. 2). Menjadi sangat penting karena bilamana terjadi perdebatan atau silang pendapat antara penuntut umum dengan terdakwa maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya (Anshorudin, 2004, h.31).
Dalam  konteks  pencucian  uang,  tidak  dibuktikannya  tindak  pidana  asal  sangat bertentangan dengan konsepsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu : 1. Bertentangan dengan prinsip dasar pembuktian di Indonesia. Prinsip tersebut adalah Actori Incumbit Onus Probandi artinya siapa  yang medakwakan kesalahan maka dia yang harus membuktikannya.  Ini  artinya  bahwa  beban  untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana berada  pada  pundak  penuntut  umum  baru  yang  kemudian  diakhiri  oleh  pernyataan Terdakwa  (Hiariej,  2012,  h.43).  Asas  ini  sejatinya  dibentuk  dengan  tujuan  agar  penyidik
dan  penuntut  umum  bertindak  profesional  dalam  proses  penegakan  hukum  dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Sistem  pembuktian  yang  dianut  pada  peradilan  pidana  di  Indonesia  adalah Negatief Wettelijk Bewisjtheorie dimana dasar dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  secara  limitatif  oleh  undang-undang dengan disertai dengan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa  (Harahap, 2002, h.273). Dalam konteks Pencucian uang maka tidak dibuktikannya tindak pidana asal akan sangat menyulitkan hakim dalam membentuk keyakinannya. Putusan yang didasarkan hanya  pada  keyakinan  hakim  akan  menimbulkan  kerawanan  terjadinya  praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan justifikasi keyakinan hakim.
Tinjauan  atas  Pertimbangan  Mahkamah  Kostitusi  Terhadap  Uji  Materi  Pasal  69 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU .
Dalam  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  77/PUU.XII/2014terkait dengan  pengujian  Pasal  69  UU  No.8  Tahun  2010,  7  (tujuh)  dari  9  (sembilan)  Hakim  MK memberikan  pendapat  andaikata  pelaku  tindak  pidana  asalnya  meninggal  dunia  berarti perkaranya  menjadi  gugur,  dan  ini  akan  menjadi  tidak  adil  bagi  rakyat  Indonesia  bilamana seseorang  yang  sudah  nyata  menerima  keuntungan  dari  tindak  pidana  pencucian  kemudian tidak  dapat  di  proses  pidana  hanya  karena  tindak  pidana  asalnya  belum  dibuktikan  terlebih dahulu.  Namun  demikian  para  hakim  MK  tersebut  menyatakan  bahwa  tindak  pidana pencucian  uang  memang  tidak  mungkin  berdiri  sendiri,  tetapi  harus  ada  kaitannya  dengan tindak pidana asal sehingga tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak  pidana  asalnya.Meskipun  tidak  persis  sama  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang, dalam  KUHP  telah  dikenal  tindak  pidana  penadahan  (Pasal  480  KUHP)  yang  dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.
Terkait  dengan  pendapat  Hakim  MK  tersebut,  maka  dapat  diinterpretasikan  sebagai berikut:
1. Hakim MK menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan merupakan kejahatan  yang  bersifat  tunggal  tetapi  merupakan  kejahatan  yang  bersifat  ganda (double crime) dimana tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya pidana asal.
2. Hanya pada kondisi yang terbatas (limitatif clausa) maka dakwaan tindak pidana asal tidak perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  seperti  yang  dinyatakan    bilamana  terdakwa  telah meninggal  dunia.  Secara  hukum  pula  seharusnya  pertimbangan  tersebut  dimaknai  bahwa dalam  kondisi  yang  normal  makaundang-undang  tidak  melepaskan  tanggungjawab penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal.
3. Tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sepatutnya dimaknai bahwa untuk  melakukan  penegakan  hukum  atas  pidana  pencucian  uang  maka  tidak  perlu menunggu  adanya  putusan  hukum  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  tindak  pidana asalnya.  Perkara  pencucian  uang  tetap  dapat  disidangkan  bersamaan  dengan  dakwaan tindak  pidana  asal  sebagai  dakwaan  yang  bersifat  kumulatif.    Pasal  480  KUHP  tentang penadahan adalah konteks yang dicontohkan pada pelaku pasif yang persidangannya tidak
perlu menunggu putusan pelaku utamanya, akan tetapi barang yang dikuasainya tetap harus didakwakan dan dibuktikan sebagai hasil dari tindak pidana .

## KESIMPULAN
Penuntut umum harus membuktikan dua hal yaitu yang pertama terkait dengan kejahatan asalnya (predicate  crime) dan  yang  kedua  adalah  perbuatan  terdakwa  dalam  melakukan perbuatan  pencucian  uangnya (followers  crime) karena  secara  teori  dan  filosofis  tidaklah mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal.
Tidak dibuktikannya tindak pidana asal dalam persidangan tindak pidana pencucian uang maka akan mempunyai implikasi hukum berupa bebasnya terdakwa dari jerat pencucian uang, mengesampingkan  asas  praduga  tak  bersalah  serta  bertentangan  dengan  konsep  pembuktian dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang  menganut  asas Actori  Incumbit  Onus Probandi dimana  kewajiban  pembuktian  atas  kesalahan  terdakwa  terletak  pada  penuntut umum.

## SARAN
Penuntut umum semaksimal mungkin menghadirkan atau menyajikan dakwaan kumulatif dimana  dakwaan  pidana  asal  dan  dakwaan  pencucian  uang  didakwakan  secara bersamaan.Walaupun  tindak  pidana  asal  dan  pencucian  uang  merupakan  kehendak  atau perbuatan  yang  berbeda  (berdiri  sendiri),  namun  keduanya  saling  terkait  karena  tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal. Dalam perspektif hukum, dakwaan kumulatif  akan  mendatangkan  rasa  keadilan,  kepastiaan  dan  kemanfaatan  yang  tidak  hanya\ dirasakan oleh terdakwa namun juga dirasakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani, Mas.(2013).Kejahatan Pencucian Uang ( Money Laundering ) (Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Jurnal Widya Vol.1-No.1 Mei-Agustus 2013, 20-28 .
Ali, Ahmad.(2004). Meluruskan Jalan Reformasi Hukum. Jakarta: Agatama Press.
Anshorudin.(2004). Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif . Yogyakarya: Pustaka Pelajar.
Atmasasmita,  Romli.(2013). Analisis  Hukum  UU  RI  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uan g.Surakarta:  FH Universitas Sebelas Maret.
Atmasasmita,  Romli.  (2009). Logika  Hukum  Asas  Praduga  Tak  Bersalah:  Reaksi AtasParadigmaIndividualistik. Diaksesdari https://www.hukumonline.com tanggal  9 Maret 2020.
Ganarsih,  Yenti.  (2003). Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) .Depok: Universitas Indonesia.
Ganarsih,  Yenti.(2015). Permasalahan  Dalam  Implementasi  Tentang  Penerapan  UU  TPPU Pada Tindak Pidana Korupsi .Jakarta: Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganarsih,  Yenti.(2015). Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di Indonesia .Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Halim,  Pathorang.(2013). Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Pencucian  Uang  di  Era Globalisasi .Yogyakarta: Total Media- FH UMJ.
Halif.(2017).Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pidana Asal, Jurnal Yudisial Vol.10. No.02, 173-192 .
Hamzah,Andi.(2012). Asas-AsasHukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Perkembangannya .Medan: Sofmedia.
Hamzah, Andi.(2008). HukumAcara Pidana Indonesia .Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya.(2002). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta:Sinar Grafika.
Hiariej, Eddy O.S.(2012). Teori & Hukum Pembuktian .Jakarta:Erlangga.
Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana .Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Husein,  Yunus.(2006). Pembangunan  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  Di  Indonesia  Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan .Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
Husein, Yunus.(2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang .Jakarta: Book Terrace & Library.
Kodiyat  MS,  Benito  Asdie.,  Maulida  Sinaga,  Eza  Ista.(2019).  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Konstitusional  Complaint .Jurnal  De  Lega  Lata.Volume  4  Nomor  2,  Juli-Desember 2019 , 160-174.
Moeljatno.(1993) .  Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneke Cipta.
Nainggolan,  Ibrahim.(2018).  Analisis  Yuridis  Pengembalian  Barang  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Perikanan .Jurnal De Lega Lata. Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 68-80. Poernomo,  Bambang.(2000). Orientasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia .Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 112/PIDSUS/TPK/2017PN.JKT PST. Putusan Perkara Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU.XII/2014. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  (2007). Rezim  Anti  Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun. Jakarta: PPATK. Rahardjo, Satjipto.(2000). Ilmu Hukum .Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto.(2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban .Jakarta: UKI Press.
Rahmi,  Atikah  &  Lubis,  Suci  Putri.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Anak  Yang Melakukan  Kekerasan  Fisik  Terhadap  Pembantu  Rumah  Tangga  (Analisis  Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN). Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor  2, Juli-Desember 2017, 262-284 .
Ravena,  Dey.  (2010).  Wacana  Konsep  Hukum  Progresif  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia . Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, No. 02 September 2010, 155-166 . Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .Jakarta: Angkasa Baru.
Satria,  Hariman.  (2012). Penertiban  SKPP  oleh  Kejaksaan  Dalam  Proses  Peradilan Pidana .Yogyakarta:  Genta Publishing.
Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Surabaya  (SIPPP). https://sipp.pn- surabayakota.go.id/list_perkara/search yang diakses pada tanggal 20 Februari 2010.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2003).Pencucian  Uang:  Pengertian,  Sejarah,  Faktor  Penyebab,  dan DampaknyaBagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No.3, 7.
Yusuf, Muhammad.(2013). Miskinkan Koruptor. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.
Yustiavandana,  Ivan.(2014). Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal .Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Waluyo, Bambang.(2016). Penegakan Hukum Di Indonesia .Jakarta:Sinar Grafika.