## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG INVESTIGATION IN MONEY LAUNDRY CRIMINAL ACT

## I Putu Kardhianto
Kasat Narkoba  Polres Mataram e-mail : putukardianto@gmail.com
Naskah diterima : 02/10/2015; direvisi : 28/11/2015; disetujui : 30/11/2015

## Abstract
The Poltical law aspect contained in the Investigation of Money Laundry Criminal Acts (MLCA) will be effective if it based on the idea of Article 74 UUTPPU. Its aim to facilitate investigator in the search of the crime assets, which is inseparably part of evidences collection in an investigation process as regulated in Article 183 Jo 184 of the Code of Criminal Law Proceeding (KUHAP) and Article 73 of MLCA concerning the valid evidence instrument. The un-optimal application of Article 74 of the MLCA in Particular Criminal Detective Unit (DIT RESKRIMSUS) of West Nusa Tenggara Police department mainly caused by the limited access to information and the lack cooperation between investigators and PPATK. Whereas, main props of the MLCA investigation are law enforcers and investigation supporting facilities. Hence, it requires a more certain regulation and well-skilled- intellectual investigators in order to optimized the implementation of Law number 8 of 2010.
Keywords: Investigation, Crime, Money Laundry

## Abstrak
Politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berjalan efektif manakala didasari pemikiran bahwa pasal 74 UU-TPPU. Tujuannya adalah  untuk memudahkan Penyidik dalam penelusuran Harta Kekayaan dari Tindak Pidana, yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan Alat Bukti dalam peyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHAP dan pasal 73 UU-TPPU tentang alat bukti yang sah. Penerapan pasal 74 UU-TPPU di Dit Reskrimsus Polda NTB tidak optimal khususnya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan kurangnya kerjasama penyidik dengan lembaga PPATK. padahal penopang utama dalam pelaksanaan penyidikan TPPU adalah penegak hukum dan sarana/ fasilitas terkait penyidikan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas dan para penyidik yang memiliki keterampilan dan intelektualitas yang tinggi dalam mengoptimalisasi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
P aDa umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembun- yikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tin- dak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana sulit ditelu- suri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekay- aan tersebut baik untuk kegiatan yang sah
maupun tidak sah. Karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomi- an dan sisitem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan ber- masyarakat, berbangsa, dan bernegara ber- dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 572~585
Penelitian ini bertujuan menganalisis Pe- nyidikan Tindak Pidana Pencucian   Uang. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini yaitu Politik hukum yang terkandung dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga penyidiknya adalah penyidik tindak pidana asal, Bagaimana penyidik tin- dak pidana pencucian uang di Polda NTB, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pe- nyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis data-data dan bahan hukum yang menjelaskan tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan  pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang
cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Hasil penelitian data secara kwantitatif penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dit Reskrimsus Polda NTB masih sangat kurang, dalam kurun waktu ahun 2013 sampai bulan juli 2015, bahwa penyidikan TPPu hanya ada pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus sedangkan dari berbagai kasus lainnya yang terjadi sebagian besar berpotensi sebagai Tindak Pidana  asal (predicate crime) namun tidak dikomulatifkan penyidikannya dengan TPPU karena justru akan menyulitkan penyidikan dan tidak selaras dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, sederhana.
Kemudian Faktor-faktor yang mem- pengaruhi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah faktor hukum yaitu terdapat kekaburan norma utamanya dalam penafsiran tentang kewenangan penyidik asal dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebagian menyatakan harus digabungkan dalam penyidikan namun dalam praktiknya sering kali perkaranya dipisahkan antara penyidikan Tindak Pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat menimbulkan peluang pelanggaran terhadap asas ne bis in idem, faktor penegak hukum yaitu minimnya penyidik yang memiliki kwalifikasi khususnya yang kompeten menggunakan alat teknologi dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus, faktor sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat masih sering terjadi kesalahpahaman dalam implementasinya dalam kaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menempatkan para
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ........................................................... penyidik yang telah memiliki kwalifikasi penyidikan TPPU sesuai bidang tugasnya.

## PEMBAHASAN
Guna menjelaskan permasalahan maka terdapat beberapa teori yang digunakan, di- antaranya :
a. Teori Kebijakan Pidana ( Penal Policy The- ory )
Menurut Satjipto Rahardjo politik hu- kum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tu- juan sosial dan hukum tertentu dalam ma- syarakat. Dalam studi politik hukum ada beberapa pertanyaan mendasar yaitu :
1) Tujuan apa yang hendak dicapai me- lalui sistem yang ada;
2) Cara apa dan yang mana yang di- rasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan
4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk menca- pai tujuan tersebut dengan baik. 1
b.  Teori Efektifitas
Hukum sebagai kaidah merupakan pa- tokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang diper- gunakan adalah metode deduktif-rasion- al, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif- empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 163
bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. 2
Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kai- dah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur si- kap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efek- tivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. 3 Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya ma- syarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksud- nya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.
Penelusuran Harta Kekayaan hasil tin- dak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undan- gan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsif mengenali pengguna jasa dan mel- aporkan Transaksi tertentu kepada otoritas ( financial intelegence unit ) sebagai bahan analisi dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.
Penanganan Tindak Pidana Pencu- cian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencu- cian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003 ten- tang Perubahan atas Undang-undang no- mor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari menin-
2 Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern , terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta: 1986, hlm
3 http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori- efektivitas-soerjono-sekanto/.diakses tanggal 4 juli 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 574~585
gkatnya kesadaran dari pelaksanaan Un- dang-undang tentang Tindak Pidana Pencu- cian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hu- kum dalam menindaklanjuti hasil analisi hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
Upaya yang dilakukan tersebut dira- sakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbul- nya penafsiran yang berbeda-beda , adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses in- formasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tu- gas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Untuk memenuhi ke- pentingan nasional dan menyesuaikan den- gan standar internasional, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ten- tang Pencegahan dan Pemberantasan Tin- dak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian  uang telah menjadi mata ran- tai penting dalam kejahatan. Pelaku keja- hatan menyembunyikan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyem- bunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimak- sudkan untuk untuk mengaburkan asal- usul harta kekayaan. 4
Indonesia sebagai negara berkembang, nampaknya masih membutuhkan bantuan keuangan dari dunia Internasional. Se- hingga pada tahun 2002 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
4 Ivan Yustiavandana – Arman Nevi – Adi- warman, Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Oktober 2010, hlm. 3
Uang, sebagai Anti money laundering regime yang pertama.
Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tersebut masih belum sempurna se- hingga dalam jangka waktu kurang dari se- tahun, UU tersebut selanjutnya diamande- men dengan Undang-undang Nomor 25 Ta- hun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjut- nya amandemen terakhir dengan disahkan- lah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai the second regime of anti-money laundering . 5
Sebagai salah satu rumusan masalah Politik hukum yang terkandung dalam Tin- dak Pidana Pencucian Uang dalam penu- liasan tesis ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pola pikir dan pola tindak, menjadi suatu pemahaman bersama bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasi- la dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Apa yang menjadi tujuan pemebentukan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sejalan dengan Politik Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam praktik menggunakan pisau analisis pembuktian pasal 183 jo 184 KUHAP dan hal ini akan menajdi efektif manakala proses penyelidikan / Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu untuk memudahkan dalam penelusuran alat bukti oleh Penyidik tindak pidana asal dalam menelusuri Harta Kekayaan yang berasal
5 http // Follow “Elisatris Gultom’s Blog” ...op.cit. hlm.2.
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ...........................................................
dari Tindak Pidana. Sehingga tujuan pe- negakan hukum dapat berjalan efektif yaitu dapat memberi kepastian hukum serta tercapainya asas peradilan cepat.
a). Pola Tindak Pidana Pencucian Uang ( Mon- ey Loundring ):
1). Placement (Penempatan Dana)
Placement (Penempatan dana) merupakan proses awal dalam pencu- cian uang yang ditandai dengan peny- erahan secara fisik uang yang dihasil- kan dari kegiatan illegal ke dalam sistem perbankan.
2).   Layering (Pemilahan Dana)
Layering merupakan langkah kedua yang ditandai dengan pemilahan uang melalui kegiatan menyamarkan uang tersebut dengan melakukan transaksi keuangan yang komplek melalui pem- belian produk finansial seperti, bonds , forex market , stocks dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelacakan audit.
3).   Integration (Integrasi)
Integration , yaitu upaya yang di- lakukan dengan cara menggunakan uang yang ‘dicuci’ melalui placement maupun layering kemudian dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi se- hingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahat- an sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry.
b). Metode Pencucian Uang
Metode Pencucian Uang terbagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:
1. Dengan menggunakan usaha legal
a. Dengan cara membuat catatan penerimaan palsu
b. Dengan cara menaikan harga ba- rang yang dijual
2. Dengan menggunakan transaksi jual beli
c). Perbuatan-Perbuatan yang Tergolong Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang tindak pidana pencu- cian uang telah menetapkan perbuatan-per- buatan yang tergolong tindak pidana pencu- cian uang (pasal 3 sampai dengan pasal 10), antara lain: 6
Pasal 3 : Perbuatan yang Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, meng- hibahkan, menitipkan, menitipkan, mem- bawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di- dugannya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau me- nyamarkan asal-usul harta kekayaan dipi- dana karena tindak pidana pencucian uang. (Pasal 3). Pasal 3 Ketentuan pidana dimak- sud sering di sebut sebagai pelaku aktif, se- hingga ancamannya sampai dengan pidana penjara 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (spuluh miyar rupiah).
Pasal 4 : Setiap orang yang menyembun- yikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau petut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang. (Pasal 4). Ancaman pidana penjara sama 20 ( dua puluh ) tahun, na- mun dendanya menjadi paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
Pasal 5 : Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransfer- an, pembayaran, hibah, sumbangan, peniti- pan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
6 Emmy Yuhasarie, Tindak Pidana Pencucian Uang , Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 47-48
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 576~585
(1). (Pasal 5). Ketentuan pasal 5 dimaksud sering dikategorikan sebagai pasal pasif, se- hingga ancaman pidananya pun lebih ringan yaitu penjara aling lama 5 (lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah).
Pasal 10 : Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kes- atuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana di- maksud dalam pasal 3,Pasal 4, dan Pasal 5. (Pasal 10).
Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Tin- dak Pidana Pencucian Uang adalah:
1. Pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keteran- gan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini wajib mera- hasiakan Dokumen atau keterangan terse- but, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipi- dana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.
3.  Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. (vide pasal 12 ayat 1). Selanjutnya Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dila- rang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara
apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. (pasal 12 ayat 3). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4.  Setiap orang yang melakukan campur tan- gan terhadap pelaksanaan tugas dan ke- wenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).(pasal 14).
5. Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana pnjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).( pasal 15).
6.  Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umm, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian uang yang sedang diperiksa, me- langgar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (pasal 16).

## A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak
Pidana Pencucian Uang ( Money Laun- dring ) Di Polda NTB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

## 1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB
Secara Operasional Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dibagi men- jadi 4 Subdit selaku pelaksana Tugas po- kok  penyidikan di tingkat Polda NTB. Pe- nyidik / Penyidik pembantu yang bertugas menangani Tindak Pidana Pencucian Uang ( money Laundering ) yaitu penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Reskrimsus Polda NTB, sebanyak 6 (enam) personil. Dari 6 personil Penyidik dimaksud tidak semuanya dapat
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ...........................................................
fokus/optimal melaksanakan tugas penyeli- dikan/penyidikan karena masih terbebani dengan tugas-tugas pre-emtif, preventif dan tugas resfresif lainnya lainnya seperti pelak- sanaan penyuluhan, pengamanan, patroli maupun gabungan penanganan kasus lain diluar penyidikan bidang pencucian uang dan kejahatan dunia maya yang berkai- tan dengan Harkamtibmas. Sehingga bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani seperti tabel dibawah ini, sekal- igus sebagai bahan perbandingan penyidi- kan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana khusus lainnya yang terjadi yang se- mestinya menjadi predicate crime.
Secara kwantitas penyidikan tindak pidana pada Dit Reskrimsus Polda NTB dan jajaran Polres wilayah Polda NTB pada ta- hun 2013 ada sebanyak 236 Tindak Pidana dengan berbagai bentuk penyelesaian perkara, selanjutnya dibandingkan pada ta- hun 2014 mengalami peningkatan menjadi 293 Tindak Pidana dengan berbagai bentuk penyelesaian perkara.
Kemudian secara kwantitas per jenis ka- sus fokus analisa pada penanganan yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda NTB saja tanpa menampilkan data dari Polres jajaran Polda NTB karena dari Polres jajaran tidak satupun pernah menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu nampak bah- wa Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya ada pada  tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) perkara Tindak pidana, sedangkan di tahun 2014 bahkan hingga akhir bulan juni 2015 tidak ada Tindak Pidana Pencu- cian Uang yang dilakukan penyidikan. Ini mengindikasikan bahwa secara kwantitas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda NTB dan jajaran Polres masih san- gat kurang.
Dari 293 perkara Tindak pidana yang di- tangani pada tahun 2014 dengan berbagai jenis Tindak pidana yang hampir sebagian besar para pelaku dalam melakukan aktifit- as tindak pidananya tentunya berhubungan
dengan lembaga keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) maupun penyedia barang/jasa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai predicate crime sesuai pasal 2 (1) UU-TP- PU. Dari keterangan sumber Kompol Abdul Gafar selaku Kepala unit penyidikan TPPU dan para penyidik pembantu pada Unit 2 ( bidang penanganan TPPU) bahwa : 7 apabila ada penanganan kasus dari Tindak Pidana asal (predicate crime)  yang terindikasi berkaitan dengan TPPU, tidak serta merta penanganan/penyidikannya di komulat- ifkan dengan menerapkan ketentuan pasal 74 atau 75 UU Nomor 8 Tahun 2010.
Ketika penyidik telah berhasil mengum- pulkan alat bukti dalam penyidikan kasus awal maka penyidik enggan menggali yang terkait dengan perkara TPPUnya, hal ini disebabkan karena pengalaman penyidikan pada tahun 2013 sebagaimana data Tebel 3 diatas yang telah melakukan penyidikan TPPU sebanyak 3 kasus, dijelaskan bahwa penyidik sering mendapat kendala-kendala adanya petunjuk-petunjuk (P.19) dari pihak Penuntut Umum, yang sudah barang tentu dapat menyebabkan rentang waktu penyidi- kannya semakin lama yang dilakukan yang dikhawatirkan tersangka yang sedang di- tahan di keluarkan demi hukum yang dapat berakibat lain seperti adanya kekhawatiran pelaku melarikan diri dan juga akan menye- babkan semakin tinggi pengeluaran angga- ran penyidikannya.
Sesuai dengan “asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, ju- jur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”, sehingga para penyidik merasa lebih efektif dan efesien untuk menerap- kan ketentuan perundang-undangan yang ada pada bidangnya masing-masing tanpa mengkomulatifkan dengan penyidikan ke-
7 Wawancara dengan Kompol L.Abdul Gapar, selaku Penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Rskrimsus Polda NTB Bidang Perbankan, Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya, di ruang penyidikan Polda NTB, tanggal 18 Mei 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
578~585
tentuan pada Tindak Pidana Pencucian Uang. 8

## B. Implementsi Penyidikan Tindak
Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
Penyidikan Tindak Pidana Pencu- cian Uang (TPPU) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencu- cian Uang diatur dalam Bab VIII bagian Pe- nyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, pasal 74 dan 75 UU-PPTPPU

## Penjelasan Pasal 74 ini adalah :
Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenan- gan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indone- sia.
Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pen- cucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai ke- wenangannya.
Sedangkan Pasal 75 adalah :
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tin- dak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan pe- nyidikan tindak pidana Pencucian Uang
dan memberitahukannya kepada PPATK. 9
Pendapat dan argumen ini disandarkan pada penjelasan umum UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan : Dalam perkem- bangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi negara, dan menggunakan mo- dus yang semakin variatif , memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.
Pasal 69 UU PPTPPU :
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pen- cucian Uang tidak wajib dibuktikan ter- lebih dahulu tindak pidana asalnya”.
Pendapat lain yang tidak kalah kuat- nya adalah pendapat yang menyatakan bah- wa penyidikan TPPU mutlak baru dapat di- lakukan setelah penyidikan tindak pidana asalnya berjalan. 10 Pendapat ini besar ke- mungkinan didasari oleh penafsiran gram- atikal Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Dalam penjelasan pasal tersebut, terdapat dua anak kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung “apabila”. Ini mengindi- kasikan bahwa anak kalimat pertama ( Pe- nyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang ) baru dapat dilakukan setelah anak kalimat kedua ( menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya ) dilaku- kan. Artinya, anak kalimat pertama tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari anak ka- limat kedua.
Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh (mut- lak) dilaksanakan apabila penyidikan tin-
9 Pasal 75 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Ten- tang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 10 http://muhammadismet.blogspot.com/2011/11/ isu-seputar-penyidikan-tindak-pidana.html, diakses tanggal 18 mei 2015.
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ........................................................... dak  pidana asalnya belum dilakukan. Lalu apa yang dapat dijadikan patokan bahwa penyidikan TPPU sudah dapat mulai di- lakukan ? Jawabnya adalah ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti per- mulaan yang cukup. Mengingat tahap keti- ka penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup adalah taha- pan yang sangat abstrak dan subyektif maka tahap itu dapat ditarik ketika Surat Perin- tah Penyidikan (tindak pidana asal) dibuat.
Artinya, penyidikan TPPU tidak boleh mendahului tanggal Surat Perintah Penyidikan tindak pidana asal. Penentuan tapal batas ketika Sprindik/SP Sidik TP asal dibuat, dapat dibenarkan oleh KUHAP yang mendefinisikan suatu penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang TP yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan keluar- nya Sprindik/SP Sidik perkara TPPU setelah tanggal Sprindik/SP Sidik tindak pidana asal maka semua pihak dapat berbaik sangka bahwa dalam rentang waktu tersebut, penyidik telah bekerja keras dan ternyata menemukan ada bukti permulaan yang cukup kasus TPPU.
Pasal 75 menekankan adanya bukti permulaan yang cukup perkara TPPU dan TP asal. Dimanakah dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup itu ? tentu saja pada proses penyidikan. Proses penyidikan tentu saja harus diawali oleh lahirnya Sprindik/ SP Sidik.
Berdasarkan hasil penggalian data sekunder (dokumen penyidikan kasus- kasus tindak pidana pencucian uang pada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB bi- dang Perbankan, Pencucian Uang dan Keja- hatan Dunia Maya, di Polda NTB, periode Tahun 2013 dan Tahun 2014, tanggal 18 Mei 2015), dapat diketahui bahwa tersang- ka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)
yang menggunakan modus operandi den- gan menggunakan orang ketiga sebanyak 4 kasus, terdiri dari 3 kasus dalam proses pe- nyidikan dan 1 kasus dalam proses penyeli- dikan. Sedangkan tersangka yang menggu- nakan modus operandi dengan menggunak- an faktur sebanyak 2 kasus yang semuanya masih dalam proses penyelidikan
Hasil penyidikan dari 6 kasus TPPU menunjukkan yang merupakan TPPU hanya 3 kasus, dan bukan TPPU 3 kasus. Dengan demikian, dari 6 kasus TPPU yang dilaporkan PPATK hanya 3 kasus yang memehuhi unsur-unsur pasal TPPU untuk dilanjutkan ke Penuntut Umum. Sedang- kan dari 3 kasus lainnya bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, menurut Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Bidang Ekonomi Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Ditkrimsus Polda NTB, dapat diperinci menjadi 3 kasus memenuhi unsur dan alat bukti, dan 3 ka- sus tidak memenuhi syarat sebagai laporan transaksi mencurigakan (Suspicious Trans- action Report) karena tidak didukung den- gan bukti-bukti maupun sanksi-sanksi yang lengkap.
Dengan kata lain, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi- kan pencucian uang kasus-kasus yang ber- hubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh PPATK kepa- da penyidik Polri sangat besar jumlahnya, yaitu 6 kasus namun untuk membuktikan kasus-kasus tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama. (Wawancara dengan Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Bidang Ekonomi Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Ditkrimsus Polda NTB, tanggal 9 Mei 2015). 11
1. Analisis Teoritis Implementasi Penyidi- kan Tindak Pidana Pencucian Uang Ber- dasarkan Undang Undang No.8 Tahun 2010
11 Ibid hal 89.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 580~585
Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 86 UU- TPPU penyidik mempunyai kewajiban un- tuk melindungi pelapor dan saksi. Sedan- gkan laporan yang disampaikan PPATK kepada penyidik biasanya tidak lengkap, karena tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi sehingga penyidik ha- rus mencari sendiri bukti-bukti dan saksi- saksi tersebut, yang seringkali membutuh- kan waktu sangat lama.
Dalam penyelidikan TPPU seringkali terjadi penolakan, di mana pelapor dan sak- si menolak untuk diperiksa, karena takut identitas dirinya diketahui oleh orang lain ataupun ia takut dianggap membocorkan rahasia tersangka, sehingga takut digugat oleh tersangka karena dianggap mencemar- kan nama baiknya.
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yunus Husein, bahwa batasan pengertian rahasia bank belum jelas. Ketidakjelasan itu ada baik pada Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang Undang No.23 Tahun 1964, Undang Undang No.14 Tahun 1967, Un- dang Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang Undang No.10 Tahun 1998. Pada peraturan perundang-undangan sebelum Tahun 1998, ketidakjelasan itu terutama bersumber dari ruang lingkup rahasia bank yang terlalu luas, yaitu meliputi “keadaan keuangan na- sabah” dan “hal-hal lain dari nasabah bank yang harus dirahasiakan menurut kelazi- man dalam dunia perbankan”.
Dengan berlakunya Undang Undang No.10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998 yang mengubah Undang Undang No.7 Tahun 1992 istilah “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan” sudah dihapuskan dan ruang lingkup pengertian rahasia bank hanya meliputi “nasabah penyimpan dana dan simpanannya”. Walaupun ketidakjelasan itu semakin berkurang, tetapi ketidakjelasan itu masih ada seperti terlihat dalam definisi rahasia bank dalam
Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sampai sekarang belum jelas apakah yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang berhubungan” dan “keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” dalam definisi tersebut.
Definisi tersebut meliputi unsur subjek- tif, yaitu diri nasabah penyimpan dan unsur objektif, yaitu simpanan nasabah. Apakah dengan demikian segala sesuatu mengenai diri penyimpan dana dan simpanannya ha- rus dirahasiakan oleh bank, misalnya nama nasabah, alamat, nomor rekening, nomor mobil, hobi, keluarga nasabah dan lain se- bagainya ? Siapakah nasabah penyimpan dana yang harus dirahasiakan ? Apakah seluruh nasabah penyimpan dana baik per- orangan maupun badan hukum juga harus dirahasiakan ?

## C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pe- nyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
a) Faktor hukumnya sendiri
b) Faktor Penegak Hukum
c)  Faktor sarana atau fasilitas yang men- dukung penegakan hukum .
d) Faktor masyarakat
2.  Kendala Kendala Yang Timbul Dalam Pe- nyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Penanggulangannya.
a.  Kendala yang bersifat yuridis
1) Ketentuan tentang rahasia bank
2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.
3) Persepsi penyidik terhadap TPPU belum sempurna.
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ...........................................................
4) Informasi dari PPATK tidak leng- kap.
b.  Kendala yang bersifat non yuridis
1) Pelapor belum tentu korban.
2) Jumlah penyidik dan kemampuan SDM terbatas
Untuk memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya di- ungkapkan di persidangan, namun hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena dihadapkan pada berbagai kendala, di anta- ranya:
1. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, di- karenakan :
a). Perbedaan sistem hukum antara Indo- nesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
b). Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (mutual legal assis- tance in criminal metters) antara In- donesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
c). Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apa- bila penyidik dapat berhadapan, ber- tatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tin- dak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia.
d). Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke In- donesia untuk memberikan keteran- gan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
e). Untuk mengajukan permohonan ban- tuan pembekuan dan pemblokiran rekening  bank yang berada luar neg- eri diperlukan adanya lampiran beru- pa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (court order).
f). Permintaan bantuan untuk melaku- kan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (court order). Selain itu dalam Kitab Un- dang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan pe- nyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi keten- tuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang buk- ti yang diperoleh dari hasil pelaksa- naan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pen- gadilan In donesia.
2.  Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengatahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
3. Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 582~585
menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hu- kum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
4. Waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah teng- gang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekon- struksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
5. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, di- karenakan :
a). Perbedaan sistem hukum antara Indo- nesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
b). Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di  bidang hukum (mutual legal as- sistance in criminal metters) antara Indonesia dengan negara-negara di- mana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
c). Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada di luar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apa- bila penyidik dapat berhadapan, ber- tatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal
pemeriksaan tersangka dan saksi tin- dak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia.
d). Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke In- donesia untuk memberikan keteran- gan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
e). Untuk mengajukan permohonan ban- tuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar neg- eri diperlukan adanya lampiran beru- pa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (court order).
f. Permintaan bantuan untuk melaku- kan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (court order). Selain itu dalam Kitab Un- dang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan pe- nyitaan masyaratkan harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi keten- tuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang buk- ti yang diperoleh dari hasil pelaksa- naan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pen- gadilan Indonesia.
3. Upaya menanggulangi Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
a . Terhadap kendala yang bersifat yuridis
1)  Ketentuan rahasia bank
Dalam upaya menanggulangi kendala yuridis berkaitan dengan adanya keten- tuan tentang rahasia bank dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak antara penyidik, bank dan nasabah pada
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ........................................................... satu tempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan dari nasabah, agar nasabah mau memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.
Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan ketentuan adanya kewajiban untuk melindungi pelapor dan saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, dilakukan dengan cara : pertama, dengan menjadikan laporan tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai temuan polisi secara langsung. Kedua, perlindungan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan tidak menyentuh obyeknya secara langsung serta tidak dipublikasikan, dan ketiga, dengan pertimbangan alasan keamanan dan keselamatan, mereka akan ditempatkan di Mabes Polri di bawah pengawasan dan penjagaan polisi secara langsung
3)  Persepsi penyidik tentang TPPU be- lum sempurna.
Sedangkan untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya persepsi penyidik tentang tindak pidana pencucian uang yang belum sempurna dilakukan dengan mengadakan sosialisasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU kepada para penyidik dan menerbitkan Buku Pedoman Khusus tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencu- cian Uang.
4)  Informasi dari PPATK belum lengkap.
Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya informasi dari PPATK yang tidak lengkap, dilakukan dengan cara penyidik menga- dakan koordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan saksi-saksi melalui mediasi PPATK sehingga mereka tidak merasa ket- akutan berurusan dengan polisi. Setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan ter-
hadap mereka dengan cara mengadakan wawancara ( interview ) untuk menentu- kan siapa yang dapat dijadikan tersang- ka maupun saksi-saksi yang kemudian melakukan upaya paksa. 12
b.  Terhadap kendala yang bersifat non yuri- dis
1)  Pelapor belum tentu korban.
Untuk mengatasi kendala yang bersi- fat non yuridis berkaitan dengan adanya pelapor dalam tindak pidana pencucian uang yang belum tentu orang yang men- jadi korban kejahatan dilakukan dengan memberikan jaminan kepada pelapor, yaitu dengan menjadikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut meru- pakan temuan polisi secara langsung.
2)  Kemampuan Sumber Daya Manusia penyidik yang terbatas.
Untuk mengatasi kendala yang bersi- fat non yuridis berkaitan dengan kemam- puan sumber daya manusia penyidik yang terbatas, dilakukan dengan cara mening- katan kemampuan sumber daya manusia penyidik antara lain :
a) Mengirimkan penyidik untuk mengi- kuti seminar tindak pidana pencucian uang.
b) Mengirimkan penyidik untuk mengi- kuti pendidikan khusus penyidik tin- dak pidana pencucian uang.
c) Mengirimkan penyidik untuk mengi- kuti studi lanjut pada program pas- casarjana ilmu hukum.
d)  Mengirimkan penyidik untuk mengi- kuti pelatihan ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat. 13
12 Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.
13 Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
IUS

## 584~585

## 4. Analisis Teoritis Kendala-kendala Yang
Timbul Dalam Penyidikan Tindak  Pidana Pencucian Uang dan Upaya-upaya Penang- gulangannya.
Salah satu kendala yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank. Meskipun ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 72 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang simpanannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Dalam praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyampingan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.
Hal ini sesuai dengan pandangan Yunus Husein, bahwa meskipun Undang Undang No.10 Tahun 1998 mengakui adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerapkali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. 14
14 Husein,Y. 2003. Rahasia BankPrivasi Versus Ke- pentingan Umum, Program Pasca Sarjana Fak.Hukum UI, Jakarta.hlm.7

## SIMPULAN
Dari uraian diatas, maka dapat kesimpu- lan sebagai berikut :
1.  Bahwa penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dapat berjalan efektif manakala politik hukum penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, didasari oleh pemikiran bahwa pasal 74 UUTPPU tentang kewenangan penyidik asal dalam melakukan penyidikan TPPU adalah untuk memudahkan Penyidik dalam melakukan penelusuran Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, karena proses penelusuran Harta Kekayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan Alat Bukti dalam peyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHAP dan pasal 73 tentang alat bukti yang sah dalam UU TPPU.
2. Masih terdapat kekaburan hukum (nor- ma) dalam pengaturan kewenangan Penyi- dik terkait implementasi pasal 69, pasal 74 dan pasal 75 UU-TPPU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa masih terjadi multi tafsir yaitu Penyidik tidak wajib membuktikan Tindak Pidana asalnya.
2.  Hasil penelitian tentang pelaksanaan pe- nyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda NTB, bahwa secara kwantitas ma- sih kurang karena kendala yang ada sehing- ga penegak hukum tidak konsisten dalam mengoptimalkan penyidikan TPPU.
Sedangkan saran dar permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah :
1.  Bahwa agar efektif pelaksanaan penyidi- kan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tercapainya asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka Pemerintah perlu membentuk lembaga yang mendu- kung proses penyidikan Tindak pidana Pencucian uang seperti PPATK di setiap Daerah/Provinsi.
2.  Untuk menghindari terjadinya multi tafsir akibat kurang jelasnya tugas dan kewenan-
I Putu Kardhianto | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ........................................................... gan dari para pelaksana Undang-undnag ini, perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan menempatkan pasal-pasal yang mengatur secara implisit dan ekplisit kewenangan penyidik, seperti pengaturan tentang ke- wenangan penyadapan, serta kewenangan lainnya yang lebih efektif dalam mengim- plementasikan kewenangan dimaksud.
3. Dalam mengoptimalisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kwalifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi yang diberikan wewenang melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengintensifkan kegiatan pelatihan/pendidikan kejuruan bagi para penyidik dan menempatkan dalam tugas sesuai kompetensinya.

## Daftar Pustaka
Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. La- wang, Gramedia. Jakarta: 1986,
Emmy Yuhasarie, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm.
http // Follow “Elisatris Gultom’s Blog” .
h t t p : / / l a w m e t h a . w o r d p r e s s . com/2011/05/27/teori-efektivitas- soerjono-sekanto/.diakses tanggal 4 juli 2015.
h t t p : / / m u h a m m a d i s m e t . b l o g s p o t . com/2011/11/isu-seputar-penyidi- kan-tindak-pidana.html, diakses tanggal 18 mei 2015.
Husein,Y. 2003. Rahasia BankPrivasi Ver- sus Kepentingan Umum, Program Pasca Sarjana Fak.Hukum UI, Ja- karta.
Ivan Yustiavandana – Arman Nevi – Adi- warman, Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal, Penerbit Gha- lia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Ok- tober 2010,
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000),
Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Ten- tang Pencegahan dan Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Di- rektorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.   Wawan- cara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Di- rektorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.
Wawancara dengan Kompol L.Abdul Gapar, selaku Penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Rskrimsus Polda NTB Bi- dang Perbankan, Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya, di ru- ang penyidikan Polda NTB, tanggal 18 Mei 2015.