Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## PELAKSANAAN SANKSI ADAT MENTAWAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CABUL

## IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AND IMPACT ON INDIGENOUS MENTAWAI CRIME INVESTIGATION PROCESS OF OBSCENE
Aidil Andrial Putra 1
1 Masters Program in Law in Ekasakti University Email: galantalvaro6@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  82dan Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya  pemerintah  untuk  mencegah  dan  melindungi  anak  dari  tindak  pidana  tersebut. Meningkatnya  tindak  pidana  pencabulan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai sangat memprihatinkan semua kalangan, dan model penyelesaiannya lebih mengedepankan perdamaian melalui penerapan sanksi adat dengan membayar denda (tulau) . Penyelesaian dalam bentuk perdamaian tidak berdampak secara yuridis terhadap proses penyidikan yang dilakukan  penyidik  Satreskrim  Polres  Kepulauan  Mentawai,  karena  selama  tiga  tahun terakhir, dari lima belas kasus yang dilaporkan, empat belas kasus tetap dilanjutkan melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana  sungguhpun  telah  ada  penyelesaian  perdamaian dengan penerapan sanksi adat.
Kata Kunci: Sanksi Adat, Penyidikan, Tindak Pidana Cabul

## ABSTRACT
Criminal  acts  of  sexual  abuse  against  children  as  stipulated  in  Article  82  and Article  76E  of  Law  Number  35  of  2014  concerning  Child  Protection  constitute  a government effort to prevent and protect children from these criminal acts. The increasing criminal  acts  of  sexual  abuse  that  took  place  in  the  Mentawai  Islands  Regency  were  of great  concern  to  all  circles,  and  the  settlement  model  prioritized  peace  through  the application of customary sanctions by paying fines (tulau). Settlement in the form of peace does not have a juridical impact on the investigation process conducted by the Mentawai Islands  Police  Resort  Satreskrim  investigator,  because  over  the  past  three  years,  out  of fifteen  cases  reported,  fourteen  cases  continued  through  the  criminal  justice  system mechanism  even  though  there  has  been  a  peace  settlement  with  the  implementation  of customary sanctions.
Keywords: Customary Sanctions, Investigation, Obscene Crime

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  masyarakatnya  memiliki  keragaman  suku,  ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan di desa-desa. Keragaman itu pula yang  menjadi  suatu  kekayaan  akan  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Dalam kehidupan  bermasyarakat,  masyarakat  dan  hukum  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan, ubi societas Ibi ius , dimana ada masyarakat di situ ada hukum.Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban  umum.Aturan  hukum  tersebut  ada  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  berlaku secara  nasional  maupun  kedaerahan,  di  dalam  lapangan  hukum  publik  maupun  hukum privat (R. Soepomo, 2007:5).
Van  Vollenhoven  dalam  penelitian  pustakanya  pernah  menyatakan  bahwa masyarakat-masyarakat  asli  yang  hidup  di  Indonesia,  sejak  ratusan  tahun  sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri.  Tata hukum  masyarakat  asli  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  hukum  adat  (H.R.  Otje  Salman Soemadiningrat, 2011:7). Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum Barat,  hukum  Islam,  hingga  hukum  Adat  menggambarkan  secara  nyata  keberagaman hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hukum  adat  pun  juga  beragam  karena  hukum dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:15).
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa:  “hukum  pada  hakekatnya  merupakan konkretisasi  dari  sistem  nilai-nilai,  khususnya  nilai-nilai  hukum  suatu  masyarakat; demikianlah  keadaannya  yang  ideal,  oleh  karena  kenyataannya  tidak  selalu  demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek  spiritual  dari  sistem  budaya  tersebut  (Soejono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko, 2002:337).
Secara  sosiologis,  hukum  tidak  tertulis  senantiasa  akan  hidup  terus  dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut (Rehngena Purba, 2007: 31):
1. Hukum  tidak  tertulis  pasti  ada  karena  hukum  tertulis  tidak  akan  mungkin  mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
2. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak  tertulis  lebih  menonjol  dari  hukum  tertulis;  yang  menjadi  masalah  adalah  mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;
3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun
hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian, sebab dalam bidang kehidupan  yang  bersifat  publik,  maka  hukum  tertulis  terutama  dibuat  untuk  mencegah kesewenang-wenangan penguasa.
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  1  Darurat  Tahun  1951,  maka “hukum  yang  hidup”  (hukum  adat  yang  tidak  tertulis)  diakui  menjadi  sumber  hukum pidana tertulis (WvS), selama tidak ada bandingan  atau padanannya dalam WvS. Melalui Pasal  5  ayat  (3)  Undang-undang  ini,  telah  diakui  adanya  “perbuatan  pidana  menurut hukum  yang  hidup”  (delik-adat)  dan  “hukuman  adat”  (pidana-adat).  Menurut  Mardjono Reksodiputro, ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Rehngena Purba, 2007: 100).
Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.  Di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  disamping  berlakunya  hukum  pidana umum,  juga  terlihat  pada  aspek-aspek  tertentu  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  yaitu penerapan sanksi pidana adat dalam bentuk pembayaran denda (tulo) berupa menyerahkan sejumlah  uang,  membayar  ganti  rugi  natura  berupa  pohon  kelapaatau  hewan(babi)  dan kuali besar serta dipaksa untuk menikah dan bentuk-bentuk lainnya yang disepakati antara keluarga pelaku dan keluarga korban.
Menurut  hukum  adat  setempat  setiap  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat  apabila diselesaikan  secara  adat,  maka  kehidupan  masyarakat  akan  tetap  terjalin  dan  terjaga dengan  baik  dan  menghapuskan  rasa  benci  dan  dendam  di  dalam  hati  mereka  yang berselisih,  karena  apabila  diselesaikan  menurut  hukum  pidana,  maka  kehidupan masyarakat dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan dendam.
Masyarakat  adat  suku  Mentawai  tetap  mempertahankan  kebiasaan-kebiasaan maupun  adat  istiadat  dalam  pergaulan  hidupnya  di  masyarakat,  serta  mempercayai  dan meyakini  adat  istiadat  yang  terangkum  dalam  hukum Arat  Sabulungan yang  dapat melindungi,  mengamankan  baik  diri  maupun  jiwa  manusia  dengan  cara  menaati  hukum. Jadi  ada  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diterima  dan  ditaatisebagai  suatu  pedoman  hidup yang tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan keberadaannya.
Keberadaan  hukum  pidana  adat  dan  sanksi  adat  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai,  dewasa  ini,  sebagian  tercermin  pada  tingkah  laku  aparat  penegak  hukum  dan anggota  masyarakat  yang  masih  berkesadaran  hukum  adat.  Dalam  praktek,  masih ditemukan  pengaruh  kesadaran  hukum  adat  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  adat, khususnya  dalam  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  perdamaian.  Hingga  saat  ini,  putusan adat masih ditaati, dihormati, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat adat Mentawai. Dalam hal  ini  masyarakat  adat  Mentawai  menganggap  bahwa  hukum  adat  merupakan  bentuk penyelesaian hukum yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum tertulis.
Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan  Pasal  296  KUHP.  istilah  perbuatan  cabul  dijelaskan  sebagai  perbuatan  yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu  berahi  kelamin.  Misalnya,  cium-ciuman,  meraba-raba  anggota  kemaluan,  meraba- raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan (R. soesilo, 1996:212).
Salah  satu  peristiwa  yang  menjadi  contoh  dampak  hukum  adat  terhadap  kasus tindak  pidana  cabul  dan  persetubuhan  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/28/K/VII/2017/SPK-C,  tanggal  26Juli  2017yang  ditangani  oleh  Satuan  Reserse Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai  terhadap  anak  di  bawah umur yang bernama Grace Dewi Sartika Munthe Pgl Grace yang dilakukan oleh Agustinus Gulo Pgl Agus pada hari Minggu tanggal 18Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di  Kapal  Pesiar  yang  sedang  berlabuh  jangkar  +  500  meter  dari  dermaga  Km.  0 Tuapejat,Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 332 ayat (1) KUHP.
Terhadap  perkara  tindak  pidana  cabul  tersebut  dalam  proses  penyidikan  ada permohonan  dari  Kepala  Desa  dan  Kepala  Suku  Mentawai  supaya  diselesaikan  dengan mekanisme hukum  adat  yang berlaku di  Mentawai  sehingga perkaranya tidak dilanjutkan melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  tetapi  atas  dasar  pertimbangan  Kepala  Adat Mentawai  pelaku  diharuskan  membayar  denda  dan  atau  menikahi  korban  sebagai  bentuk sanksi adat karena telah melakukan pelanggaran hukum adat.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan sanksi adat Mentawai terhadap penyidikan tindak pidana  cabul  di  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kepulauan Mentawai?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  hanya  menggambarkan  tentang  pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul dan dampaknya terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan  Mentawai.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo, 1990:23). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai yang Diterapkan Pada Tindak Pidana Cabul Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Suku  Sabbagalet    dipeoleh penjelasan sebagai berikut:
“Pada  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  apabila  ada  anggota  masyarakat  yang melanggar  peraturan  adat,  maka  akan  dikenai  sanksi  adat.  Sanksi  adat  tersebut dinamakan tulou (denda). Apa saja aturan atau kesepakatan adat yang kau langgar maka  kau  akan  di tulou sebagai  ganjaran.  Tujuannya  sama  saja  dengan  sanksi hukum  lainnya  yakni  untuk  memberi  efek  jera  agar  seseorang  tidak  mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut.” 1
1 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Matheus,  Kepala  Suku  Sabaggalet  pada  tanggal  17  September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa:  “orang  Mentawai  tak  rumit-rumit.  Kau  rusakkan sampan  tetangga  kau  di tulou ,  kau  ganggu  atau  berzina  dengan  istri  tetangga  atau  istri saudara kau di tulou , kau curi babi atau ayam orang kau di tulou , kau aniaya anak tetangga kau  di tulou ,  begitu  seterusnya.Tak  banyak  ribut-ribut,yang  salah  mengaku  salah  dan membayar tulou , maka kehidupan sosial kembali berjalan normal”. 2
Nilai tulou berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan yang dilanggar, misalnya memperkosa dan membunuh adik istri seperti pernah terjadi di Pagai Utara beberapa tahun silam.Selingkuh dengan istri saudara tulou nya juga besar seperti pernah terjadi  di  Siberut Utara beberapa kali. Waktu di Saliguma-Kinimasuk Kecamatan Siberut Tengah-ada warga yang harus membayar tulou berupa 3 (tiga) ekor babi, 5 (lima) ekor ayam, beberapa batang kelapa, mangga, durian, sagu, beberapa rumpun keladi, parang, kuali, kulit penyu, periuk, piring, gelas, sendok dan sejumlah uang karena menggoda istri orang. 3
Orang  Mentawai  juga  menerapkan tulou itu  itu  pada sasareu (orang  asing)  yang bermasalah dengan mereka, seperti yang pernah terjadi di desa Matotonan tahun 2016, ada pencari  manau  dari  Padang  yang  di tulou gara-gara  main  mata  dengan  istri  warga  desa setempat. Semua barangnya seperti tas, ransel, sleeping bag , matras, kamera, jaket, sepatu, sandal,  topi,  kemeja,  celana  panjang,  rokok  dijadikan  sitaan tulou .  Dia  balik  ke  Muara Siberut  hanya  mengenakan  celana  pendek  tanpa  baju.Untung  ada  majikannya  yang meminjamkan baju, tapi dia harus menanggung malu dari hulu sampai muara, karena cerita seperti itu cepat sekali menyebar.
Besarnya  denda  yang  dijatuhkan  harus  dibayar  oleh  pelaku  berupa  harta  benda  si pelaku.  Denda  tersebut  dijatuhkan  setelah  kedua  belah  pihak  melakukan  perdamaian  dan bernegosiasi  dalam  sebuah  pertemuan  mirip  sidang.  Kalau  sudah  disepakati  si  pelanggar harus  membayar  semua tulou itu  tanpa  neko-neko  lagi.  Kalau  seseorang  menolak membayar tulou situasi  bisa  memburuk.  Keluarga  besar  yang  dilanggar  bisa  menyatakan perang  kepada  keluarga  besar  pihak  yang  melanggar.  Panah  beracun  pun  akan  disiapkan kalau ini terjadi.
2 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Matheus,  Kepala  Suku  Sabaggalet  pada  tanggal  17  September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Matheus,  Kepala  Suku  Sabaggalet  pada  tanggal  17  September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pada  kasus  yang  penulis  teliti,  yaitu  tindak  pidana  cabul  yang  dilakukan  oleh Agustinus  Gulo  terhadap  korban  Grace  Dewi  Sartika  Munthe  Pgl  Grace  penyelesaian secara  adat  dilakukan  dengan  menerapkan  sanksi  adat  Mentawai  dengan  menjatuhkan sanksi pidana adat berupa:
1. Pemenuhan  ganti  kerugian  immateriil  dalam  bentuk  pelaku  harus  menikahi  korban berdasarkan  kesepakatan  antara  keluarga  pelaku  dengan  keluarga  korban  yang disaksikan  oleh  Ketua  Suku  masing-masing  pihak  yang  dituangkan  dalam  surat perdamaian.
2. Pemberian  ganti  kerugian  materiil,  dalam  bentuk  kewajiban  untuk  membayar  denda (tulau) berupa:
a. Pemberian  uang  dari  pelaku  kepada  korban  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah).
b. Pemberian 1 (satu) pucuk senapan laras panjang oleh pelaku kepada orang tua laki- laki korban untuk berburu.
c. Pemberian  1  (satu)  buah  kuali  besar  oleh  pelaku  kepada  orang  tua  perempuan korban.
d. Pembelian  3  (tiga)  ekor  babi  untuk  keluarga  besar  korban,  masyarakat  dan lingkungan  tempat  korban  tinggal  sebagai  jamuan  pesta  permaafan  pelaku  kepada keluarga besar korban. 4
Menurut penulis, bentuk sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di atas dapat dianalisis dari 2 (dua) perspektif, yaitu:
1. Perspektif Yuridis
Bentuk  sanksi  adat    Mentawai  yang  diterapkan  pada  pelaku  tindak  pidana pencabulan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, karena beberapa alasan, yaitu:
a. Jenis  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  tersebut  di  atas  tidak  ada  pasal  yang  mengatur secara  khusus  jenis  sanksi  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  tindak  pidana  pencabulan tersebut.
b. Penjatuhan  sanksi  adat  tersebut  sangat  memberatkan  pelaku,  sungguhpun  dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku,  karena  apabila  pelaku  tidak  menepati  janji  dan membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam  surat perdamaian,  maka  implikasi  hukumnya  akan  lebih  besar,  yaitu  konflik  antar  suku yang bisa menimbulkan peperangan antar suku.
c. Sanksi  adat  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tidak  melalui  proses  peradilan  yang formal,  sehingga  dapat  menimbulkan  “ketidakadilan”  bagi  pelaku  sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum, karena   apakah dengan telah dilaksanakannya sanksi  yang  dijatuhkan  secara  adat  itu,  ada  jaminan  bahwa  perkaranya  tidak  akan dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Matheus,  Kepala  Suku  Sabaggalet  pada  tanggal  17  September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 2. Perspektif Sosiologis
Bentuk  sanksi  adat  Mentawai  yang  diterapkan  pada  pelaku  tindak  pidana pencabulan secara sosiologis menimbulkan “diskriminasi” dalam pelaksanaan penjatuhan saksi adat tersebut. Dalam praktik, penerapan sanksi adat untuk tindak pidana pencabulan jenisnya tidak sama, jadi terkesan dalam menerapkan besar dan jenis sanksi melihat pada latar belakang sosial dan ekonomi dari pelaku. Bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang secara  sosial  dan  ekonomi  tinggi  akan  dijatuhkan  sanksi  adat  yang  tidak  sama  apabila pelaku tindak pencabulan tersebut status sosial dan ekonominya rendah. Dengan demikian tidak  ada  keseragaman  dalam  jenis  sanksi  adat,  sementara  tindak  pidana  yang  dilakukan sama, yaitu pencabulan.
Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Pada Satuan Resesrse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai
Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor  Kepulauan  Mentawai  relatif  cukup  tinggi,  karena  dari  tahun  ke  tahun  selalu meningkat jumlahnya. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak, tidak menyurutkan langkah dan upaya pelaku dan keluarganya dan korban maupun keluarganya serta masyarakat dan Ketua Suku untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut melalui perdamaian supaya tidak diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan dengan mekanisme penerapan hukum adat.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan adanya upaya penyelesaian  menggunakan  mekanisme  penerapan  sanksi  adat  pada  tindak  pidana pencabulan terhadap anak, diperoleh penjelasan sebagai berikut: 5 :
“Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, ketika sedang melakukan proses penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pencabulan,  selalu  dihadapkan  pada  persoalan pada  adanya  permohonan  dari  para  pihak  supaya  penyidik  menghentikan penyidikan kasus yang sedang ditanganinya, karena adanya surat perdamaian yang telah  dibuat  para  pihak  dan  sudah  diterapkannya  sanksi  adat  kepada  pelaku, sehingga masalahnya sudah dianggap selesai”.
5 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)Hendri,  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai  pada  taggal  20  September  2018  di  Tua Pejat.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  adanya  surat  perdamaian  yang  diajukan  para  pihak dalam kasus tindak pidana pencabulan dan dampak pelaksanaan sanksi adat mentawai pada penyidikan  tindak  pidana  cabul  pada  Satuan  Resesrse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai diperoleh penjelasan sebagai berikut: 6
“Pada  dasarnya  pihak  penyidik  dapat  menerima  surat  perdamaian  yang  diajukan para  pihak  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  pencabulan, namun surat perdamaian tersebut tidak menghilangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf  dalam  tindak  pidana  yang  dapat  menghilangkan  pertanggungjawaban pidana  pelaku,  sehingga  perkara  tersebut  tetap  dilanjutkan  proses  penyidikannya dan  tidak  dihentikan  dengan  adanya  surat  perdamaian  tersebut.  Surat  perdamaian akan  dilampirkan  dalam  berkas  perkara  yang  akan  diserahkan.  Dengan  demikian adanya  pelaksanaan  sanksi  adat  tidak  berdampak  secara  yuridis  terhadap  proses penyidikan”.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Kasatreskrim  Polres  Mentawai  terkait  dengan  adanya surat  perdamaian  sebagai  salah  bentuk  penerapan  sanksi  pidana  adat  terhadap  tindak pidana  pencabulan  yang  tidak  menimbulkan  dampak  secara  yurisdis,  menurut  penulis sudah tepat dengan analisis sebagai berikut:
1. Dari  rumusan  Pasal  82  Perpu  Nomor  1  Tahun  2016 juncto Pasal  76E  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat dimaknai bahwa tidak ada keharusan bagi  tindak pidana sebagaimana  dimaksud  di  atas,  untuk  dilaporkan  oleh  korbannya.  Dengan  demikian, menutut  analisis  penulis,  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  merupakan  delik biasa , bukan delik aduan.
2. Karena tindak pidana  pencabulan terhadap anak  tersebut  merupakan delik biasa, maka proses  hukum  terhadap  tersangka  akan  tetap  berjalanwalaupun  seandainya  pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka karena sudah adaperdamaian dengan telah diterapkannya  sanksi  adat.    Dengan  demikian  walaupun  korban  mencabut  laporan tersebut  tetap  penyidik  harus  meneruskan  dan  menindaklanjuti  melalui  mekanisme sistem peradilan pidana..
3. Apabila  ada  perjanjian  perdamaian,  surat  perdamaian  tersebut  harus  dimasukan  dalam berita acara pemeriksaan yang berkasnya dikirimkan ke Penuntut Umum, dimana hal itu dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  saat  perkara  tersebut diperiksa di pengadilan.
Penyidikan  terhadap  pencabulan  dan  persetubuhan  anak  yang  dilakukan  oleh Agustinus Gulo terhadap Grace Dewi Sartika Munthe berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/28/K/VII/2017/SPK-C,  tanggal  26Juli  2017,  telah  dilakukan  penyidikannya  dengan
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Inspektur  Polisi  Satu  (Iptu)  Hendri,  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai  pada  taggal  20  September  2018  di  Tua Pejat.
mekanisme penanganan tempat kejadian perkara, melakukan pemanggilan terhadap orang- orang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut serta melakukan upaya paksa terhadap pelaku  dengan  melakukan  penangkapan,  penahanan  dan  penyitaan,  serta  melakukan pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi  dan  keterangan  ahli  dan  pencocokan  terhadap  barang bukti  serta  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi  dan visum  et  repertum ,  maka  berdasarkan analisis yuridis dan analisis terhadap fakta-fakta maka perbuatan tersangka telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 332 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur delik yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 82  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak juncto Pasal  332  ayat  (1) KUHPidana.Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Penyidikan  dianggap selesai  apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut  umum yang  menyatakan  bahwa  berkas  perkara  telah  lengkap  atau  apabila  tanggapan  waktu  14 hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas,  penuntut  umum  tidak  menyampaikan  pernyataan apa-apa  dan  tidak  pula  mengembalikan  berkas  perkara  itu  kepada  penyidik.  Terhitung sejak  tenggang  waktu  tersebut,  dengan  sendirinya  menurut  hukum  penyerahan  berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi.  Terjadi  penyerahan  tanggung  jawab  hukum  atas  seluruh  perkara  yang  bersangkutan dari  penyidik  kepada  penuntut  umum.  Peralihan  tanggung  jawab  yuridis  atas  berkas perkara,  tanggung  jawab  hukum  atas  tersangka  dan  tanggung  jawab  hukum  atas  segala barang bukti atau benda yang disita.
Pada penyidikan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh Agustinus Gulo terhadap Grace Dewi Sartika Munthe, walaupun sudah ada perjanjian perdamaian  tidak  berdampak  secara  yuridis,  karena  perkaranya  sudah  diserahkan  ke Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Mentawai  dan  sudah  dianggap  selesai  dan  dan dinyakan lengkap (P.21).

## Penutup
Pelaksanaan  sanksi  adat  Mentawai  yang  diterapkan  pada  tindak  pidana  cabul  di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawaidengan cara melakukan perdamaian
antara  pelaku  dengan  korban  yang  diketahui  oleh  kepala  suku  masing-masing  dan penjatuhan  hukuman  berupa  penggantian  kerugian  immateriil  untuk  menikahi  anak  yang telah  dicabuli  sertapembayaran  ganti  rugi  materiil  dengan  membayar  denda (tulau) sebesar sepuluh juta rupiah dan membeli tiga ekor babi untuk jamuan pada pesta permintaan maaf dan  janji  untuktidak  akan  mengulanginya,  serta  pemberian  satu  senapan  laras  panjang untuk  berburu  dan  satu  kuali  besar  untuk  keluarga  korban.  Adapun  bentuk  dan  jumlah sanksi yang dikenakan kepada pelaku ditentukan oleh kesepakatan ketua suku pelaku dan korban.
Dampak  pelaksanaan  sanksi  adat  Mentawai  terhadap  penyidikan  tindak  pidana cabul  di  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai secara  yuridis  tidak  berdampak  terhadap  proses  penyidikan,  karena  kasus  yang  ditangani penyidik  tetap  dilanjutkan  dan  dikirim  ke  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Mentawai sampai dinyatakan lengkap pada tahap II (P.21) sehingga bukti formal pelaksanaan sanksi adat  yang  berbentuk  surat  perdamaian  hanya  dapat  dilampirkan  pada  berita  acara pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA
BukuTeks:
Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar, PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2010
Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2014
H.R.  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer ,  PT. Alumni, Bandung, 2011
Hendra  Nurtjahjo  dan  Fokky  Fuad, Legal  Standing  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi , Humanika,Jakarta, 2010
Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta,1990
Koesparmono  Irsan, Hukum  Perlindungan  Anak ,  Fakultas  Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007
Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya,  Cet  2 , Sinar Grafika, Jakarta,2004
R.  Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat ,  Cetakan  ke-17,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 2007
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode  Penelitian Hukum dan  Jurimeteri, Alumni, Bandung, 1994
Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko, Hukum  Adat  Indonesia ,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Kajian  Kepustakaan ,  Alfabeta, Bandung , 2013