## Arief Suryono E-mail: arsur15@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Article Information Abstract
Keywords: Insurance; insurer; legal liability
Kata Kunci: Asuransi; pe- nanggung; tanggung jawab hukum.
Every human being does not rule out the possibility that he will face the risk of his actions. This risk can come from agreements and laws and regulations that cause harm to the victim, so they must be responsible for their legal actions. Therefore, in order to avoid a greater risk of loss, one can apply for self-insurance, considering that the purpose of insurance is to transfer risk from the insured to the insurer. The formulation of the research problem is how is the responsibility of the insurer in legal liability insurance?This study uses a normative method with a statutory and conceptual approach, as well as secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a conceptual analysis approach presented in the form of analytical descriptive narratives. One type of insurance, namely legal liability insurance, aims to transfer risk from the insured to the insurer against the insured’s legal actions that cause harm to the victim. Legal actions can be in the form of acts against the law and default. If you already have legal liability insurance and in the future the insured commits a legal action that causes harm to the victim, then the responsibility of the insured to compensate the victim becomes the responsibility of the insurer. The form of responsibility in the form of the insurer will provide compensation to the victim. Therefore, legal liability insurance is considered important for now and in the future, to overcome the risk of legal action that is very likely to occur.

## Abstrak
Setiap manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi risiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat bersumber dari parjanjian dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Oleh karena itu, guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar, seseorang dapat mengajukan asuransi diri, mengingat tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dan konseptual, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan analisis konseptual yang disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Tanggung Jawab Penanggung dalam... 1
Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi tanggung jawab hukum, bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung terhadap perbuatan hukum tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila telah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan di kemudian hari tertanggung melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, maka tanggung jawab tertanggung memberi ganti rugi kepada korban beralih menjadi tanggung jawab penanggung. Bentuk tanggungjawab itu berupa penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap korban. Oleh sebab itu, asuransi tanggung jawab hukum dianggap penting untuk saat ini dan masa mendatang, untuk menanggulangi risiko terhadap perbuatan hukum yang sangat mungkin terjadi.

## A. Pendahuluan
Setiap kehidupan manusia akan selalu menghadapi risiko, di mana risiko yang dihadapi dapat berupa risiko yang menguntungkan atau merugikan, baik kerugian pada diri sendiri maupun orang lain yang disebabkan karena telah terjadinya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Akibat hukum dapat terjadi karena perbuatan bersumber perjanjian yang menyebabkan wanprestasi atau perbuatan bersumber undang-undang (peraturan perundang-undangan) menyebabkan terjadi perbuatan melanggar hukum. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.) Burgerlijk Wetboek ( BW ), mengenai sumber perikatan berupa: persetujuan (perjanjian) dan undang- undang (peraturan perundang-undangan).
Akibat wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, secara hukum harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, apabila dilakukan gugatan ganti rugi. Risiko terhadap wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian dapat dialihkan dengan cara asuransi melalui asuransi tanggung jawab hokum, karena tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
Kerugian yang timbul akibat dari peristiwa yang tidak pasti terjadi, penanggung harus memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi menimbulkan kerugian sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak kerugian tersebut. (Arikha Saputra, et.al, 2021: 218).
Jenis asuransi tanggung jawab hukum yang dimaksud dapat berupa asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor, berdasarkan sumber data Dirlantas Polda Metro Jaya jumlah kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya Periode
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
Januari–Mei 2021 terdapat 816 kecelakaan. Kerugian materiil oleh pengguna jalan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mencapai Rp.1.000.000.000., lebih (Kompas.com–31/08/2021, 12.19 WIB). Ini merupakan peluang Perusahaan Asuransi (Penanggung) untuk mengadakan asuransi tanggung jawab hukum, agar apabila terjadi risiko kecelakaan, tanggung jawab tertanggung memberikan ganti rugi ditanggung oleh penanggung. Asuransi kendaraan wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau compulsory third party liability motor vehicle insurance merupakan salah satu instrumen keselamatan jalan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kecelakaan serta fatalitas dan keparahan korban kecelakaan lalu lintas jalan. (Sulistiowati, 2011: 444).
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji “Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah risiko melakukan perbuatan hukum tertentu dapat menjadi obyek asuransi tanggung jawab hukum?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soerjono dan Sri, 1986:1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (perundang-undangan) dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dianalisis (Peter, 2014:134).
Penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi pertauran perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur. Berdasarkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Pengertian Asuransi
Asuransi menurut Pasal 246 KUHD: perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dengan menerima premi, guna memberikan ganti rugi kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena peristiwa yang tidak pasti saat kapan terjadinya. Asuransi menurut Pasal 1 (1) UU Perasuransian: perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan kewajiban membayar premi kepada perusahan asuransi sebagai imbalan untuk:
a.  Memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
tertanggung/pemegang polis karena peristiwa tertentu yang tidak pasti saat kapan terjadinya; atau
b. Memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Menurut Agoes Parera: Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek asuransi karena risiko yang menimbulkan kerugian (Agoes, 2019:23). Berdasarkan pengertian asuransi tersebut di atas, maka unsur-unsur asuransi adalah: perjanjian, penanggung, tertanggung, premi, peristiwa yang tidak pasti, kepentingan, terjadinya risiko yang menimbulkan kerugian, dan ganti rugi/santunan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis asuransi salah satunya menghasilkan polis elektronik atau e-polis, yaitu kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik. Keuntungan bagi tertanggung dengan menggunakan polis elektronik adalah mempersingkat waktu serta biaya, sedangkan keuntungan bagi perusahaan asuransi yakni menghemat biaya operasional. Proses penerbitan e-polis prinsipnya sama dengan penerbitan polis pada umumnya, namun terdapat perbedaan. Pertama: saat pembelian produk, pembeli tidak menerima penjelasan dari marketing namun lebih kepada uraian informasi dalam website saja. Kedua: proses underwriting . Underwriting merupakan proses seleksi risiko. Analisis atas risiko dilakukan untuk menentukan premi yang akan dibayar oleh tertanggung. Selanjutnya, penerbitan polis asuransi dan dikirim kepada tertanggung melalui email .
Teori keabsahan merupakan titik awal menjelaskan validasi tindakan perjanjian e-polis. Keabsahan berasal dari kata sah dalam bahasa Inggris disebut legal. Legal dalam kamus Oxford diartikan dengan based on the law . sedangkan dalam Black’s Law Dictionary kata Legal diartikan “... of relating to law, established, required or permitted by law, of or relating to law as opposed to equity ” (Gillan, S.L, & Panasian, C.A, 2015: 793-794). Dalam proses underwriting , pihak yang menangani disebut underwriter harus memahami manajemen risiko ( risk management ). Apabila underwriter tidak melakukan kalkulasi dan pengelolaan risiko dengan cermat dan baik, maka apat terjadi kerugian di luar perkiraan. Akibatnya, risiko klaim ( claim ratio ) perbandingan antara klaim yang harus dibayar dan premi yang diperoleh menjadi tinggi. Tentu saja, ujungnya akan mengurangi laba perusahaan asuransi, karena hasil investasi dari dana atau premi akan dibayarkan klaim.
Keinginan bagian underwriter dan marketing selalu bertentangan.
Bagian marketing menghendaki target premi tercapai, sementara bagian underwriter ingin melihat risiko yang dipindahkan tertanggung. Apakah risikonya masuk akal atau tidak? Apakah risikonya bisa dikelola atau tidak? Untuk itu, perusahaan asuransi menerima premi, besarnya
4 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
dihitung berdasarkan harga yang berlaku di pasar asuransi, apakah per mil (per seribu) atau persen, dikalikan dengan uang pertanggungan nasabah. Sedangkan, dari pihak tertangung, perusahaan asuransi diharapkan kejujuran saat mengisi aplikasi atau permohonan menjadi pemegang polis. Semakin jujur calon tertanggung memberikan informasi tentang dirinya, semakin mudah pihak asuransi mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh tertanggung tersebut. Ketidakjelasan risiko yang dihadapi tertanggung yang tertera pada formulir atau aplikasi permohonan asuransi, akan menyulitkan kedua pihak ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu klaim (Koijen, R.S, 2015: 445). Kasus klaim harus dilihat dari tertanggung dan perusahaan asuransi. Sama halnya dengan bisnis lain, ada unsur moral hazard atau niat jahat. Artinya, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menyimpang dari hukum.

## 2.  Perjanjian Asuransi
Menurut Pasal 246 KUHD, pada hakekatnya asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dengan syarat peristiwa yang tidak dapat dipastikan saat kapan akan terjadinya (Dewan Asuransi Indonesia, dalam Sentosa, 2014:17-18). Perjanjian asuransi selain perjanjian timbal balik juga perjanjian bersyarat. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Adapun perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi penanggung apabila syarat yang dikehendaki terjadi, yaitu terjadi evenemen.
Menurut O. J. Jejelola: A contract of insurance can be defined as a contract whereby a person called the insurer agrees a consideration of money paid to him, called the premium, by another person, called the assured, to indemnity the latter against loss resulting to him on the happening of certain events (Jejelola, 2014:81).
Perjanjian Asuransi, selain mengikuti ketentuan perjanjian pada umumnya mengenai syarat syahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer., berupa: sepakat, cakap, hal tertentu dan halal, juga adanya “kewenangan” tertanggung untuk mengasuransikan. Selain itu juga adanya kewajiban bagi tertanggung untuk memberitahukan tentang segala sesuatunya terhadap obyek asuransi kepada penanggung (itikat baik) (Pasal 251 KUHD).
Prinsip-prinsip asuransi meliputi: 1. Kepentingan, maksudnya tertanggung mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. 2. Indemnitas, asas keseimbangan antara kerugian dengan ganti rugi (berlaku bagi asuransi kerugian, tidak berlaku bagi asuransi jiwa). 3. Itikad baik, maksudnya tertanggung wajib memberitahu segala sesuatunya kepada penanggung mengenai apa yang diketahui atau seharusnya diketahuinya.
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
4. Reasuransi adalah penanggung dimungkinkan mempertanggungkan kembali kepada Perusahaan Reasuransi. 5. Subrogasi adalah peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian (Arief, 2020:77-102).

## 3. Risiko
Asuransi bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for (Emmett, 1988:4). Risiko adalah ketidakpastian kapan terjadinya kerugian bagi tertanggung, dapat berupa risiko murni dan spekulatif. Risiko murni menimbulkan kerugian, sedangkan risiko spekulatif menimbulkan kerugian atau keuntungan. Risiko yang dapat dialihkan dalam asuransi adalah risiko murni dan dapat menimpa harta benda maupun jiwa yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil.
Kriteria risiko yang dapat diasuransikan adalah: a. Dapat dinilai dengan uang; b. Risiko murni; c. Kerugian terjadi karena peristiwa yang belum pasti saat kapan terjadinya; d. Tertanggung memiliki insurable interest (kepentingan) dan e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Agoes, 2019:165) serta kesusilaan (Pasal 268 KUHD).

## 4. Kepentingan
Tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap apa yang diasuransikan (Pasal 250 KUHD). Kepentingan disyaratkan ada saat diadakan pertanggungan diadakan. Kepentingan adalah harta kekayaan atau hak subyektif tertanggung jika terjadi risiko akan menyebabkan kerugian bagi tertanggung (Sentosa, 2014:31). Menurut Dorhout Mees, kepentingan itu harus ada saat terjadi kerugian. Menurut Vollmar, kepentingan harus sudah ada pada tertanggung saat terjadi risiko, sehingga tertanggung berhak mengklaim ganti rugi. Jadi kepentingan tidak harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, tetapi harus ada saat terjadi risiko yang menimbulkan kerugian. Pada saat itulah muncul kepentingan untuk menentukan ada atau tidaknya ganti kerugian (Agoes, 2019:40). Pihak yang berhak menerima adalah yang mempunyai kepentingan saat terjadi risiko (evenement). Adapun syarat kepentingan adalah: dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya dan tidak dilarang undang-undang (Pasal 268 KUHD).

## 5.  Asuransi Kerugian
Asuransi kerugian dapat dipahami berdasarkan Pasal 246 KUHD: suatu perjanjian, penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti, sehingga dapat dipahami pengaturan tersebut tentang asuransi kerugian berdasarkan kalimat “...memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan...”
Asuransi kerugian adalah penggantian ganti kerugian sejumlah uang seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung (Man Suparman dan Endang, 2003:150), merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat kejadian berbahaya(google.com/search?q=asuransi+kerugian&rlz=1C1CHBD_ id1D8991D 899&oq=aqs=chrome.1.35i39i36218 8.1037791j0j15&sourceid =chrome&ie=UT F-8, Diakses: 29/05/2021, Jam: 20.43). Prinsip dasarnya; tanggung jawab penanggung kepada tertanggung adalah memberikan ganti kerugian seimbang (sama) dengan kerugian yang benar-benar diderita. Tujuan pertanggungan kerugian ialah mengganti kerugian terhadap harta kekayaan/benda tertanggung (Purwosutjipto, 1996:16). Asuransi kerugian tanggung jawab penanggung kepada tertanggung memberikan ganti rugi berupa kerugian materiil, dapat berupa: biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPer).

## 6. Wanprestasi
Wanprestasi adalah perbuatan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian, menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain, karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut (Isnaeni, 2018:30). Unsur-unsur wanprestasi adalah:
a.  Tidak melaksanakan perjanjian;
b.  Melaksanakan perjanjian, tetapi terlambat;
c.  Melakukan sesuatu, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; dan
d.  Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

## 7.  Perbuatan Melanggar Hukum
Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPer.: Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Unsur- unsur perbuatan melanggar hokum; perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, dan kerugian.
Menurut Arrest Hoggerad (HR) 31 Januari 1919, tindakan melawan/ melanggar hukum dalam arti luas ( onrecht matige daad ): Melanggar haknya orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukumnya, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan dan hartanya orang lain dalam pergaulan hidup (Satrio, 1993:34).
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
7
Menurut Wirjono, perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat (Wirjono 1, 2000:7). Mengingat Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar subyek hukum (orang/badan hukum), maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

## 8. Kerugian
Kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi dapat berupa kerugian materiil dan im-materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian im-materiil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian materiil yang bisa dituntut akibat wanprestasi dapat berupa: biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPer.). Sedangkan kerugian im-materiil, yang dapat dituntut: terhadap pembunuhan, ganti rugi kematian (Pasal 1370 KUHPer.); terhadap luka atau cacat, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan im-materiil (Pasal 1371 KUHPer.) dan terhadap penghinaan, penggantian kerugian pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPer.).

## 9.  Teori Tanggung Jawab Hukum
Adagium Siapa Salah Pikul Risiko lahir dengan asumsi; kesalahan yang dilakukan seseorang mengakibatkan kerugian yang dialami pihak lain. Sehingga wajar bila orang yang berbuat salah, wajib memikul risiko bertanggunggugat, demi kembalinya kerugian (Isnaeni, 2018:194). Teori lainnya yaitu teori tanggung jawab hukum dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPer. Pasal 1247 KUHPer menekankan terhadap kewajiban si berutang mengganti kerugian berupa: biaya, rugi dan bunga apabila terjadi kerugian akibat yang dapat diduga sebelumnya. Pasal 1248 KUHPer. menekankan bahwa kerugian yang terjadi akibat langsung karena tidak dipenuhinya perikatan.
Kedua pasal tersebut menganut salah satu dari dua ilmu kesebaban ( causiliteitleer ), pertama dari Von Buri “ theori conditio sine qua non ” yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada: dengan ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat; kedua “ adequate veroorzaking ” (penyebab yang bersifat dapat dikira-kira) mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kira, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat (Wirjono, 2000:62- 63).
Menurut teori Adequat , suatu perbuatan merupakan sebab kerugian kalau akibat kerugian dapat diduga akan muncul dari perbuatan itu yang berpengaruh timbulnya akibat itu. Berdasarkan teori Adequat, orang melihat faktor dapat menduga timbulnya akibat kerugian sebagai unsur
8 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
hubungan causal (Satrio, 1993:338-339). Berdasarkan uraian di atas, antara teori conditio sine qua non dan teori adequate veroorzaking dalam Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Yurisprudensi yang dipakai adalah teori adequate veroorzaking .

## 10.  Asuransi Tanggung Jawab Hukum
Menurut Hukum, baik Adat maupun Burgerlik Wetboek , orang wajib memberi ganti kerugian, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (Wirjono, 1981:151). Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum atas kesalahannya, berarti dia bertanggung jawab atas sanksi hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Dalam Jimly dan M. Ali, 2006:62).
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH III) adalah tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian pihak ketiga selaku korban berdasarkan tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian, yang disebabkan Kendaraan Bermotor tertanggung sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung (msig. co.id/id/did-you-know/tahukah-anda- tanggung-jawab-hukum-pihak- ketiga, Diakses: 11/05/2021, Jam: 21.51). Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dapat memberikan perlindungan ganti rugi atas tuntutan terhadap tertanggung (Kompas.com–31/08/2021, 12.19 WIB).
Asuransi tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungan dimana penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah uang tertentu, karena tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian yang diderita pihak ketiga akibat  adanya kelalaian yang dilakukan   o l e h tertanggung. (google.com/search?q=asuransi+tanggung+jawab+hukum &riz=1C1CHBD_idID8 99ID899&oq=asuransi+tanggung+jawab+huku m&aqs=chrom..89i57j0j0i22i30.1 7023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses: 11/05/2021, Jam: 21.47).
Tertanggung mempunyai kepentingan berhubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan tersebut adalah tanggung jawab hukum akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misal perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung (Abdulkadir, 1999:163), bisa karena bersumber perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Asuransi tanggung jawab hukum berdasarkan perjanjian diadakan tertanggung dalam upaya apabila terjadi wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka tanggung jawabnya digantikan oleh penanggung (Arief, 2020:75-76). Misal: Tertanggung mengajukan
Tanggung Jawab Penanggung dalam...
pinjaman kredit kepada Kreditur (Bank) salah satu syaratnya harus mengikuti asuransi kematian. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan angsuran belum lunas, maka kewajiban melanjutkan angsuran dilanjutkan oleh Penanggung.
Menurut Radiks: adanya pihak ketiga yang berkepentingan, asuransi tanggung gugat disebut juga asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ( third party legal liability insurance ) (Radiks, 1992:442). Misal: Tertanggung mengasuransikan tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan lalu lintas jalan kepada Penanggung. Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan maka tanggung jawab tertanggung kepada korban digantikan oleh penanggung.
Asuransi tanggung jawab hukum manfaatnya sangat luas dan dibutuhkan untuk saat ini maupun masa yang akan datang, sepanjang unsur kesalahan perbuatan hukum, karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dan unsur kerugian terpenuhi, apabila pihak ketiga melakukan gugatan ganti rugi, maka tanggung jawab ganti rugi ditanggung penanggung.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum adalah apabila tertanggung melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan melakukan gugatan ganti rugi, maka tanggung jawab tertanggung memberikan ganti rugi digantikan oleh penanggung.
Asuransi tanggung jawab hukum penting, karena ke depannya semakin kompleknya risiko yang dihadapi dalam kehidupan. Sehingga dengan asuransi tanggung jawab hukum, apabila tertanggung mengalami wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dapat mengurangi beban kerugian, karena tanggung jawabnya akan ditanggung oleh penanggung.

## E. Saran
Kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk mulai sadar akan eksistensi perusahaan asuransi yang kini menawarkan banyak produk pilihan. Apabila di kemudian hari masyarakat yang telah mendaftarkan diri atau kepentingannya dalam program asuransi mengalami peristiwa yang merugikannya atau pihak ketiga, maka bentuk ganti rugi yang semula dibebankan kepada masyarakat selaku pihak tertanggung beralih kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi.
Oleh karena itu, asuransi dapat disebut pula sebagai bentuk pertolongan kepada masyarakat, karena memberikan perlindungan hukum yang turut dijamin. Namun, ketika hendak mengajukan asuransi, ada baiknya masyarakat memahami lebih dulu cara bekerja dan latar belakang dari perusahaan tersebut, untuk meminimalisir hal-hal yang justru merugikan tertanggung nantinya.
Tanggung Jawab Penanggung dalam...

## F.  Daftar Pustaka Buku
Abdulkadir Muhammad. 1999. Hukum Asuransi Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Agoes Parera. 2019. Hukum Asuransi di Indonesia . Cet. I, Sleman: PT Kanisius.
Arief Suryono. 2020. Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi , Surakarta: UNS PRESS.
Emmett J. Vaughan. 1988. Fundamentals Risk of And Insurance . 5 Th Edition. Iowa: Iowa City.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa) . Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
H.M.N Purwosutjipto. 1996. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 . Jakarta: Djambatan.
Jimly Asshidig dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Jakarta:
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang . bagian pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 2003. Hukum Asuransi. Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian . Cet. Kedua, Bandung: PT Alumni.
Moch. Isnaeni. 2018. Selintas Pintas, Hukum Perikatan (Bagian Umum). Surabaya: PT. Revka Petra Media.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Radiks Purba. 1992. Memahami Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
Sentosa Sembiring. 2014. Hukum Asuransi . Cet. II, Bandung: Nuanla Aulia.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Cet. Kedua. Jakarta: CV Rajawali.
Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian . Bandung: Mandar Maju.
-------. 1981. Hukum Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT Intermasa.
-------. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata . Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal
Ahmad Sudiro. 2014. Asuransi Tanggung Jawab Produk Dan Perlindungan Terhadap Konsumen . Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 4, Vol. 21 Oktober 2014 (ISSN: 677 – 697). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
Arikha Saputra et.al. 2021. Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha
Gillan, S. L. & Panasian, C. A. 2015. On lawsuits, corporate governance, and directors’ and  officers’liability  insurance . Journal of Risk and Insurance. 82(4). 793-822. America : Wiley Online Library .
Jejelola, O. J. 2014. The Doctrine Of ‘Non – Disclosure’ Under The Law Of Insurance: A Critical Appraisal . European Scientific Journal September 2014/SPECIAL/ edition Vol. 2, ISSN: 1857- 7881 (Print) e – ISSN: 1857-7431. Spain: European Scientific Institute
Koijen, R. S. & Yogo, M. 2015. The cost of financial frictions for life insurers, American Economic Review. 105(1), 445-75. America: AEA Press
Putri Nur Amalia dan Arief Suryono. 2019. Perjanjian Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga antara PT Asuransi Ramayana dan JNE Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang . Jurnal Privat Law. Vol. VII, No. 2 Juli – Desember 2019 (ISSN: 2337-4640). Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Sulistiowati. 2011. Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 . Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Internet
g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = a s u r a n s i + k e r u g i a n & r l z = 1 C 1 C H B D _ id1D8991D899&oq=a qs=chrome.1.35i39i36218 8.1037791j0j15&sourceid=c hrome&ie=UTF-8, Diakses: 29/05/2021, Jam 20.43
google.com/search?q=asuransi+tanggung+jawab+hukum&riz=1C1CHBD_idI D899ID899&oq=asuransi+tanggung+jawab+hukum&aqs=chrom.89i57j0j0i 22i
30.17023j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses:11/05/2021, pukul:21.47 Kompas.com – 31/08/2021, 12.19 WIB
msig.co.id/id/did-you-know/tahukah-anda-tanggung-jawab-hukum-pihak- ketiga, Diakses: 11/05/2021, pukul: 21.51.