## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane

## Bimo Satria Hutomo, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: bimosattria@gmail.com

## Abstract
The agreement or contract has a relationship and relationship with the engagement, but the obligations that  must  be  fulfilled  in  an  engagement  are  not  always  fulfilled,  resulting  wanprestasi,  including  bad credit which can be settled using a Small Claim Court. Small Claim Court as one of the efforts to resolve bad debts were also filed at the Pengadilan Negeri Melonguane, including the Small Claim Court No. 19 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn and Small Claim Court No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn. For this reason, this article uses normative or doctrinal research methods that only use secondary data sources such as laws  and  regulations,  court  decisions,  legal  theories  and  opinions  of  legal  experts  which  are  then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, that is: First , The Small  Claim  Court  Mechanism  at  the  Pengadilan  Negeri  Melonguane  is  in  accordance  with  the provisions  of  PERMA  2/2015.  Second,  the  result  of  the  two  Small  Claim  Court  against  default  of  bad debts is that there is peace between the parties on the first day of the trial.
Keywords: dispute; wanprestasi; small claim court; Pengadilan Negeri  Melonguane.

## Abstrak
Perjanjian  atau  kontrak  memiliki  hubungan  dan  keterkaitan  dengan  perikatan,  namun  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu  perikatan  kenyataannya  tidak  selalu  dipenuhi  sehingga mengakibatkan  wanprestasi  termasuk  juga  dalam  kredit  macet  yang  dapat  diselesaikan  menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian kredit macet juga dilakukan di Pengadilan  Negeri  Melonguane  diantaranya  Gugatan  Sederhana  No.  19/  Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn  dan Gugatan  Sederhana  No.  23/Pdt.G.S/2020/PN.  Mgn.  Atas  hal  tersebut,  artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  normatif  atau  doktrinal  yang  hanya  menggunakan  sumber  data  sekunder  seperti  peraturan perundangan,  putusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  serta  pendapat  para  ahli  hukum  yang  kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: Pertama , Mekanisme  Pemecahan  Sengketa  Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri  Melonguane  sudah  sesuai sebagaimana  ketentuan  PERMA  2/2015. Kedua ,  Hasil  dari  kedua  gugatan  sederhana  terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama.
Kata kunci: sengketa; wanprestasi; gugatan sederhana; Pengadilan Negeri Melonguane.

## A. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial lumrah ketika melakukan suatu kegiatan sehingga menimbulkan interaksi timbal balik. Interaksi yang dilakukan oleh manusia tersebut pada dasarnya memiliki tujuan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  hidupnya.  Sehingga  kegiatan  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang mutlak dilakukan oleh manusia, baik antara satu  manusia dengan manusia lain,  satu manusia dengan kelompok  manusia,  ataupun  kelompok  menusia  dengan  kelompok  manusia.  Sejak  lahir,  pada  diri manusia melekat predikat sebagai subjek hukum, dengan predikat tersebut kadangkala interaksi yang dilakukan oleh  manusia  melahirkan  hubungan  serta  akibat  hukum  (Salle,  2019) . Salah  satu  interaksi yang dapat melahirkan hubungan serta akibat hukum yaitu dilakukannya suatu perjanjian atau kontrak oleh manusia tersebut. Dipandang dari Kacamata BW, perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama  sebab  persetujuan  atau  perjanjian  memiliki  pengertian  yang  sama  dengan  kontrak. BW (Burgerlijk Wetboek,  n.d.) merumuskan  kontrak  atau perjanjian  dalam  Pasal  1313 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah tindakan antara satu orang atau lebih menambatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.
Definisi  kontrak  atau  perjanjian  juga  dapat  dilihat  dari  beberapa  ahli  yang  merumuskannya. Subekti  berpendapat  bahwa  sebuah  insiden  yang  mana  seorang  berjanji  pada  seorang  lain  untuk melakukan  suatu  hal  dapat  disebut  sebagai  perjanjian.  Selanjutnya,  KRMT  Tirtodiningrat menyebutkan perjanjian merupakan perbuatan hukum berlandaskan kata sepakat antara dua atau lebih manusia  sehingga  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  sebagai  tuntutan  dari  peraturan  perundangan (Hernoko,  2020).  Selanjutnya,  menurut  Zev  J.  Eigen,  kontrak  mewakili  perwujudan  doktrinal  dari pertukaran ekonomi bebas yang dilakukan secara kolektif di mana para pihak saling bergantung serta terdapat  kemampuan  yang  relatif  sama  untuk  mengetahui  dan  memahami  kebutuhan  dan  keinginan mereka  masing-masing  dengan  syarat-syarat  yang  dinegosiasikan  secara  bebas  dan  kemudian diabadikan dalam instrumen tertulis (Eigen, 2012).
Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan adanya perjanjian apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  a. terdapat pihak-pihak, minimal 2 orang, 2. terdapat persetujuan antar pihak tersebut, 3. terdapat tujuan yang hendak dicapai, 4. terdapat prestasi yang harus dan akan dilakukan, 5. dapat berupa  tulisan  maupun  lisan,  dan  6.  terdapat  syarat-syarat  tertentus sebagaimana  isi  perjanjian pada umumnya (Kusumastuti, 2019).
Manusia sebagai subjek hukum memiliki kebebasan tak terkecuali dalam melakukan perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.) yang pada intinya  menyatakan  bahwa  terhadap  perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  secara  sah  memiliki keberlakuan  sebagaimana  undang-undang  terhadap  pihak-pihak  yang  membuatnya  (Yustisia,  2017). Namun demikian,  kebebasan  tersebut  tidak  bersifat  mutlak  karena  dikendalikan  oleh  hal  lain  seperti
peraturan, ketertiban umum, maupun moralitas (Subekti, 2020). Hal ini sebagaimana disebutkan oleh yang  menyebutkan  kebebasan  berkontrak  tidak  berarti  pihak-pihak  membuat perjanjian  atau  kontrak secara bebas, tetapi tetap meneguhkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Burgerlijk Wetboek), yaitu:  a.  adanya  kata  sepakat bagi pihak-pihak  yang  telah  mengikatkan diri,  b. cakap  dalam  membuat  perikatan,  c.  objek  tertentu,  dan  d.  sebab  yang  halal  atau  tidak  dilarang (Purwosusilo, 2017).
Perjanjian  atau  kontrak  memiliki  hubungan  dan  keterkaitan  dengan  perikatan,  yang  mana hakekatnya  perikatan  merupakan  suatu  hal  yang  dilahirkan  oleh  suatu  perjanjian.  Secara  definisi perikatan  tidak  dijelaskan  secara  rinci  oleh BW (Burgerlijk  Wetboek,  n.d.) , namun  definisi  terkait dengan  perikatan  dapat  dilihat  dari  pendapat  ahli  salah  satunya  adalah  Hardijan  Rusli  yang menegaskan perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang terbit baik karena perjanjian maupun karena  hukum  yang  mengikat  yaitu  kewajiban-kewajiban  yang  muncul  dari  perjanjian  sehingga mengikat  dan  dapat  dipaksakan  secara  hukum  (Marliang,  2017).  Perikatan  pada  akhirnya  akan menimbulkan  suatu  prestasi  yang  dalam  Pasal  11234 BW (Burgerlijk  Wetboek,  n.d.)prestasi  dapat meliputi  memberi  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Salah  satu  atau  ketiga- ketiganya prestasi yang telah diatur oleh BW (Burgerlijk Wetboek) tersebut harus dilakukan oleh pihak yang  terikat  dalam  perjanjian  karena  merupakan  suatu  kewajiban.  Kondisi  yang  terjadi  dalam perikatan yang timbul dari  adanya  perjanjian  oleh  para pihak  yang  sengaja dan  sepakat untuk  saling mengikatkan diri dalam perikatan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing- masing pihak (Hutabarat, 2010).
Kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu  perikatan  kenyataannya  tidak  selalu dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak.  Menurut  M.  D.  Badrulzaman  sebagaimana  dikutip  oleh  menyatakan bahwa terdapat 3 macam konstruksi tidak memenuhi perikatan: a. tidak memenuhi semua yang telah disepakati;  b.  terlambat  memenuhi  yang  telah disepakati;  c.  keliru  ataupun  tidak  sesuai  seperti  yang telah  disepakati;  (Prayogo,  2016);  dan  d.  melakukan  suatu  kegiatan  yang  menurut  perjanjian  tidak dapat dilakukan (Adati, 2018). Wanprestasi berarti prestasi yang buruk (Bahasa Belanda), yaitu sikap tidak  dipenuhinya  kewajiban  oleh  seseorang  atas  perjanjian  yang  talah  ditentukan  sebelumnya. Terdapat  kriteria untuk dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi yaitu adanya  suatu  kesalahan baik karena  kesalahan  maupun  kelalaian  (Suadi,  2018a).  Atas  adanya  wanprestasi  yang  mengakibatkan kerugian bagi salah  satu pihak, Pasal 1267 BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.) menentukan bahwa pihak yang  dirugikan  memiliki  hak  meminta  perlindungan  hukum  untuk  memaksa  pihak  yang  melakukan
wanprestasi  untuk  memenuhi  perjanjian  atau  melakukan  tuntutan  pembatalan  perjanjian  disertai adanya  penggantian  kerugian,  bunga,  maupun  biaya  lainnya  (Pangestu,  2019).  Selain  diatur  dalam Pasal  1267,  wanprestasi juga  diatur  dalam beberapa  pasal  lain dalam BW (Burgerlijk  Wetboek, n.d.) yaitu  Pasal  1238,  1243,  1244,  1245,  1246,  1247,  1248,  1249,  1250,  dan  1251.  Namun,  kadang  kala tidak  secara  sederhana  menetapkan  seorang  debitur  telah  melakukan  wanprestasi,  karena  seringkali para  pihak  tidak  mengatur  secara  tegas  waktu  melakukan  prestasi.  Penagihan  harus  terlebih  dulu dilakukan  apabila  tidak  ditentukan  batas  waktu  pemenuhan  prestasi.  Tenggang  waktu  dalam  hal  ini juga dilakukan untuk melaksakan perjanjian (Sudjana, 2019).
Wanprestasi  kenyataannya  dapat  dialami  oleh  Perjanjian  Kredit  yang  dilakukan  oleh  Bank sebagai  kreditur  dan  nasabah  sebagai  debitur.  Bank  sebagai  suatu  lembaga  yang  lahir  dari  adanya kebutuhan  masyarakat  berfungsi  sebagai  penyalur  dana bagi  masyarakat  ( intermediary atau  lembaga jembatan)  mambuat  perjanjian  kredit  dalam  bentuk  yang  standard  (sering  disebut  perjanjian  baku) (Pase,  2019).  Perjanjian  standar  dalam  kredit  yang  merupakan  perjanjian  dengan  hampir  seluruh klausulanya ditentukan oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain inilah kemudian yang membuat  sering  terjadinya  wanprestasi  yang  berujung  pada  kredit  macet.  Kredit  macet  dapat diselesaikan  melalui  adanya  gugatan  sederhana  pada  Pengadilan  Negeri,  hal  ini  sebagaimana pengejawantahan  salah  satu  asas  dalam  Hukum  Acara  Perdata  yaitu  asas  perdadilan  sederhana (mekanisme  pasti  dan  sederhana),  cepat  (tenggang  waktu  yang  patut),  dan  biaya  ringan  (biaya  yang layak  dan  dapat  dijangkau  masyarakat  Indonesia).  Atas  asas  tersebut,  Mahkamah  Agung  (MA) melakukan manifestasi dengan melahirkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Court). Pasal  1  angka  1  (Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015,  n.d.)  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Court) selanjutnya disebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) pada intinya menyatakan bahwa  pemecahan  Gugatan  Sederhana  (GS)  merupakan  cara  pmeeriksaan  di  persidangan  terhadap gugatan  perkara  perdata  yang  nilai  gugatan  meteriilnya  maksimal  Rp.200.000.000,-  yang  kemudian dapat  diselesaikan  dengan  pembuktian  dan  tata  cara  sederhana.  Menurut  gugatan  yang  diselesaikan dengan cara sederhana adalah gugatan yang tidak terlalu rumit, sehingga waktu penyelesaiannya dari pembacaan gugatan hingga putusan memerlukan waktu yang singkat yaitu maksimal 25 hari kerja saja (Hidayat, 2016).
Gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3) serta tidak dapat dilakukan bagi  perkara  yang  berkaitan  dengan  sengketa  ha  katas  tanah  serta  perkara  yang  penyelesaiannya
dilakukan  di  pengadilan  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)(Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015,  n.d.)  (Anand,  2017).  Meskipun  menggunakan  hakim  tunggal,  tetapi dalam  hal  ini  hakim  tetap  berkewajiban  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hakim  memiliki kemestian  mengadili  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  serta  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim harus disangkai benar dan dihormati (res judicata provaritate habitur) (Sunarto, 2019) . Menurut Pasal 5 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) , penyelesaian gugatan sederhana meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
Atas  tahapan-tahapan  tersebut  maka  akan  melahirkan  suatu  putusan  pengadilan  yang  mana putusan  tersebut  dapat  dilakukan  upaya  hukum  apabila  terdapat  pihak  yang  kurang  puas  dengan putusan tersebut. Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  21 (Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) , gugatan sederhana hanya dapat dilakukan upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta keberatan di depan panitera beserta alasan mengajukan keberatan.  Permohonan  keberatan  ini  diajukan  paling  lambat  7  hari  setelah  putusan  diucapkan  atau setelah adanya pemberitahuan putusan.
Gugatan  sederhana  sebagai  salah  upaya  penyelesaian  wanprestasi  yang  mengakibatkan  kredit macet ini kenyataannya juga dilakukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Pengadilan Negeri Melonguane. Pengadilan Negeri Melonguane merupakan pengadilan yang tergolong baru akibat pemekaran daerah wilayah  administrasi  Kepulauan  Talaud-Sulawesi  Utara,  yang  mana baru  terbentuk  pada  tahun 2016 berdasarkan  (Keputusan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2016,  n.d.).  Pengadilan  Negeri  Melonguane dipusatkan di Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Kabupaten terluar di wilayah Indonesia dengan wilayah hukum di 153 desa/ kelurahan. Meskipun tergolong baru, Pengadilan Negeri Melonguane  tetap  memiliki  Visi  dan  Misi  untuk  meningkatkan  kualitas  peradilan,  yaitu  sebagai berikut:
Pendaftaran Pemeriksaan kelengkapan Penetapan Hakim & Penunjukan PP Pemeriksaan Pendahuluan Pembuktian Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian Putusan Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Negeri Melonguane yang Agung
b. Misi:  Menjaga  kemandirian  Pengadilan Negeri Melonguane,  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan  kepada pencari  keadilan,  Meningkatkan  kualitas  kepemimpinan  di  Pengadilan  Negeri Melonguane, dan Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Melonguane.
Kredit macet yang diselesaikan dengan gugatan sederhana diantaranya adalah kredit macet yang dilakukan oleh Lily Nebangka (Tergugat) terhadap PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy Bawurung  dan  Lando  Darinding  (Penggugat)  dalam  Putusan  Gugatan  Sederhana  No.  19/  Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Jetty Jouriko Loa (Tergugat) terhadap PT. BRI Cabang Tahuna yang diwakili oleh Grefy  Bawurung  dan  Lando  Darinding  (Penggugat)  dalam  Putusan  Gugatan  Sederhana  No.  23/ Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn.  Terhadap  dua  kasus  tersebut,  artikel  ini  akan  terfokus  pada  dua permasalahan,  yaitu: pertama, Bagaimana  mekanisme  pemecahan  sengketa  gugatan  sederhana  di Pengadilan Negeri Melonguane? dan kedua, Bagaimana hasil gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn.
Berdasarkan  penjajakan,  belum  terdapat  penelitian  yang  membahas  persis  dengan  fokus  studi Pemecahan  Sengketa  Wanprestasi  Melalui  Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri Melonguane ,  namun  demikian  terdapat  beberapa  penelitian  yang  setara  dengan  artikel  ini  yaitu: Pertama, Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri yang menulis mengenai penerapan dan kendala  sistem  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  perkara  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri Makassar (Wahyuningsih, S. Ilham, L. & Dahri, 2018). Dikaitkan dengan penelitian tersebut, kebaruan dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  lokus  (lokasi)  serta  penggunaan  dua  contoh  kasus,  yaitu  dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn. Kedua, Nevey  Varida  Ariani  yang  menulis  mengenai  gugatan  sederhana dalam konteks yang lebih luas yaitu peradilan di Indonesia. Ia juga menjelaskan mengenai perbedaan gugatan  sederhana  dengan  gugatan  biasa,  hambatan-hambatan  gugatan  sederhana,  serta  saran  agar kedepannya  penerapan  gugatan  sederhana  dapat  berjalan  lebih  baik dari  sekarang  (Sosiawan,  2019). Bertautan  dengan  penelitian  tersebut,  kebaruan  dalam  artikel  ini  adalah  terdapat  pada  objek penelitiannya, dimana dalam penelitian sebelumnya objek lebih luas sedangkan dalam artikel ini hanya fokus pada satu pengadilan dengan dua kasus yang diangkat. Ketiga, I Made Aditia Warmadewa yang menulis mengenai akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian baku
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
(Warmadewa,  2017).  Dihubungkan  dengan  artikel  Warmadewa,  artikel  ini  lebih  terfokus  pada mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian baku dengan melakukan gugatan sederhana.
Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua Teori, yaitu: pertama, Teori Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman  yang  menyatakan  hukum  adalah  suatu  sistem  yang  pada intinya  gabungan  dari  struktur  (instansi-instansi  penegak  hukum),  substansi  (peraturan  perundang- undangan),  serta  budaya  hukum  (sikap  yang  menentukan  hukum  tersebut  digunakan,  dihindari,  atau disalahgunakan)  (Leatemia,  2019). Kedua, Teori  Kontrak  Ekspresif  yang  menyatakan  bahwa  setiap kontrak yang memenuhi syarat sahnya kontrak dengan pernyatan secara tegas (tertulis maupun liasan) dianggap  sebagai  ikatan  yang  memiliki  kekuatan  sempurna  bagi  para  pihak (pacta  sunt  servanda) (Djulaeka,  2019) . Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Anat  Rosenberg  yang  mengungkapkan  bahwa setiap kontrak  berasal dari  niat para  pihak,  yang  mana niat  tersebut harus  menjadi dasar  dan prinsip dari  setiap  keputusan  sehubungan  dengan  operasi  dan  cakupannya,  dan  objek  utama  pertimbangan dalam  setiap  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  konstruksinya  (Rosenberg,  2020) .  Ketiga, Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) oleh John Stuart Mill yang menyebutkan tujuan manusia dalam hidup adalah kebahagiaan. Manusia berusaha mendapatkan kebahagiaan tersebut melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga, yang ingin dicapai oleh setiap  manusia bukanlah suatu hal  atau benda tertentu, tetapi adanya kebahagiaan yang timbul akibat usaha-usaha tersebut (Suadi, 2018b).

## B. METODE PENELITIAN
Proses  penelitian  dilakukan  secara  sistematis  dengan  mendefinisikan  tujuan,  mengelola  data, serta  mengkomunikasikan temuan -temuan  dalam  kerangka  yang  ditetapkan  sesuai  pedoman menggunakan  metode penelitian  (Patel &  Patel,  2019). Metode  penelitian  sendiri  merupakan sebuah cara  untuk  memecahkan  masalah  dalam  penelitian  secara  sistematis  yang  dilakukan  secara  ilmiah (William,  2017).  Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  normatif  atau  doktrinal yang  hanya menggunakan sumber  data  sekunder  seperti  peraturan perundangan,  putusan  pengadilan, teori-teori  hukum  serta  pendapat  para  ahli  hukum  (Tripa,  2019)  yang  kemudian  dikembangkan  atas dasar  doktrin  yang  dianut  oleh  peneliti  (Zulham,  2018).  Analisa  yang  digunakan  adalah  analisa normatif kualitatif yang berarti analisa yang bertitik tolak kaidah hukum dari data sekunder serta kasus yang  diangkat  (Ginting,  2010).  Sehingga  menjadikan  artikel  dengan  judul  Pemecahan  Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane.
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane
Pengadilan Negeri Melonguane sebagaimana telah dikatakan di muka adalah pengadilan baru yang  terbentuk  pada  22  Oktober  2018.  Meskipun  masih  tergolong  baru,  Pengadilan  Negeri Melonguane tetap  merupakan  bagian dari pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum di  tingkat  pertama  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  serta  keadilan berdasarkan  Pancasila.  Selain  tugas  tersebut,  Pengadilan  Negeri  Melonguane  juga  diserahi  tugas dan  wewenanag  sesuai  undang-undang  seperti  memberi  keterangan,  pertimbangan,  serta  nasihat tentang  hukum  kepada  Instansi  Pemerintahan  di  wilayah  hukumnya  (apabila  diminta),  kecuali berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.
Sebagai  penyelenggara  Kekuasaan  Kehakiman  pada  peradilan  umum  di  tingkat  pertama, apabila terdapat Gugatan Sederhana terhadap perkara perdata Pengadilan Negeri Melonguane juga berkewajiban  menyelesaikannya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Sebelum membahas  lebih  jauh  mengenai  pemecahan  sengketa  dengan  metode  gugatan  sederhana  di Pengadilan  Negeri  Melonguane, kiranya  perlu diuraikan mengenai definisi  atau arti dari  kata-kata berikut  ini:  a.  Mekanisme:  sebagaimana  disebutkan  oleh  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi daring, mekanisme memiliki arti cara kerja, b. Pemecahan: pemecahan berasal dari kata pecah, yang dalam  hal  ini  memiliki  arti  suatu  proses  atau  cara  atau  perbuatan  memecah-memecahkan,  c. Sengketa: berpendapat bahwa sengketa merupakan pertentangan perilaku antara 2 orang atau lebih yang  dapat  memiliki  akibat  hukum  sehingga  atas  akibat  yang  ditimbulkan  tersebut  dapat  dikenai sanksi bagi satu pihak atau keduanya sebagai hukumannya (Herniati & Hartini, 2019). Sedangkan menurut sengketa merupakan suatu konflik yang terjadi di masyarakat sehingga menciptakan suatu oposisi  antara  orang-orang,  kelompok,  ataupun  organisasi  terhadap  objek  tertentu  sebagai  suatu permasalahan (Jamilah, 2014).
Mekanisme Pemecahan  Sengketa  Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri  Melonguane umumnya  sama  dengan  ketentuan  sebagaimana  dalam  (Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015,  n.d.).  Menurut  website  resmi  Pengadilan  Negeri  Melonguane,  tahapan  gugatan sederhana dimulai dengan pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik orang  perorangan  maupun badan  hukum  dengan cara  mengisi  formulir  pendaftaran  di  Pengadilan Negeri Melonguane. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana dalam hal ini tidak boleh lebih dari 1  orang,  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang  sama.  Para  pihak  yang  mengajukan  Gugatan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Sederhana harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu: pertema, penggugat dan tergugat masing-masing satu  subjek  baik  orang  perorangan  maupun  badan  hukum  (boleh  lebih  dari  satu  subjek  apabila mempunyai kepentingan yang sama). Kedua, daerah hukum  penggugat dan  tergugat  adalah  sama. Ketiga ,  jenis  perkara  yang  dapat  diajukan  gugatan  sederhana  adalah  perkara  wanprestasi  maupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materiilnya paling banyak Rp.200.000.000,- dengan pengecualian sengketa ha katas tanah dan atau perkara yang termasuk yurisdiksi pengadilan khusus. Ketiga  persyaratan  tersebut  harus  dipenuhi  untuk  dapat  dilakukan  penyelesaian  melalui  gugatan sederhana, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.
Setelah panitera menilai formulir gugatan telah sesuai dengan kriteria, maka akan dilanjutkan proses  pembayaran  panjer  oleh  Penggugat  yang  kemudian  Penggugat  menunggu  jadwal  siding (panggilan  dari  pengadilan).  Saat  proses  menunggu  panggilan  tersebut,  petugas  pengadilan mencatat gugatan dalam buku register gugatan sederhana yang kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan  Negeri  Melonguane  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  penunjukan hakim (dalam hal ini hakim  tunggal).  Muhammad  Ali  dalam  tulisannya  mencoba  memberikan  pengertian  mengenai hakim,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  hakim  merupakan  seseorang  yang melakukan  kekuasaan  kehakiman  untuk  memutus  suatu  sengketa  secara  adil  berlandaskan  bukti- bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  serta  keyakinan  dalam  hati  nuraninya  (Ali,  2017). Penggunaan hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana tidak dijelaskan lebih lanjut dalam (Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015,  n.d.),  tetapi  dengan  penggunaan  hakim  tunggal  dinilai dapat  mempercepat  jalannya  persidangan  karena  tidak  adanya  perbedaan  pendapat  antar  hakim. Meskipun  Gugatan  Sederhana  menggunakan  hakim  tunggal,  orang  lain  tidak  boleh  memiliki prasangka yang menyatakan putusan yang diciptakan oleh hakim tunggal kurang atau tidak objektif dibandingkan putusan yang diciptakan oleh majelis hakim (Anand, 2017).
Hakim  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  kemudian  memeriksa  perkara  yang  diajukan, apabila hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana maka dikeluarkanlah penetapan  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  bukan  merupakan  gugatan  sederhana diikuti  dengan  pencoretan  dari  register  perkara  dan  pengembalian  sisa  biaya  perkara  setelah dipotong  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pengadilan.  Namun  apabila  gugatan  yang diajukan  menurut  hakim  adalah  gugatan  sederhana  maka  akan  ditetapkan  hari  siding  yang  mana dalam hal ini jurusita melakukan panggilan ke alamat yang telah ditulis dalam formulir gugatan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Sidang pertama dilakukan dengan upaya perdamaian antara para pihak yang harus dilakukan oleh  hakim.  Damai  memiliki  dua  makna  yaitu  makna  formil  dan  materiil.  Dalam  makna  formil damai  berarti  tidak  melanjutkan  sengketa  di  pengadilan  ataupun  membuat  kesepakatan  untuk menyelesaikan  sengketa  sebelum  melakukan  proses  litigasi  di  Pengadilan.  Sedangkan  dalam  arti materiil,  damai  memiliki  arti  tercapainya  kesepakatan  mengenai  penyelesaian  sengketa  setelah melalui proses litigasi di pengadilan (Arto, 2017).
Apabila perdamaian tercapai, hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang memiliki sifat final dan mengikat, sehingga bagi penggugat maupun tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.  Jika  perdamaian  tidak  teraih  hakim  akan  mulai  mendengarkan  gugatan  penggugat  yang dilanjutkan  jawaban  tergugat.  Apabila  tidak  ada  bantahan  dari  tergugat  maka  tidak  ada  proses pembuktian,  sedangkan  apabila  terdapat  bantahan  dari  tergugat  maka  akan  dilanjutkan  proses pembuktian. Perkara perdata pada dasarnya melakukan pembuktian siapa yang mendalilkan sebuah peristiwa  harus  membuktikannya  di  muka  persidangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  163 (Herzien  Inlandsch  Reglement,  n.d.)  yang  dalam  rumusannya,  beban  pembuktian  dalam  perkara perdata  merupakan  kewajiban  dari  pihak  Penggugat  (R,  2020).  Saat  proses  pembuktian,  hakim dapat menentukan apa saja yang harus dibuktikan dari pihak penggugat maupun tergugat.
Setelah proses pembuktian selesai, hakim membuat putusan yang kemudian diucapkan dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  di  hari  yang  sama  dengan  pembuktian  atau  pada persidangan  selanjutnya.  Atas  putusan  yang  telah  dibacakan  oleh  hakim,  apabila  terdapat  pihak yang  menolak  putusan  tersebut  dapat  mengajukan  upaya  hukum,  yaitu  permohonan  keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan memiliki sifat yang final. Pemerikasaan permohonan keberatan  dilakukan  oleh majelis  hakim dengan putusan  yang  diucapkan  paling lama 7  hari sejak penetapan  majelis  hakim.  Secara  singkat,  permohonan  gugatan  sederhana  dapat  dilihat  dalam gambar sebagai berikut:
Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Melonguane
Dikaitkan  dengan  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman  yang  menyatakan  hukum adalah  suatu  sistem  yang  pada  intinya  gabungan  dari  struktur,  substansi,  serta  budaya  hukum, Mekanisme Pemecahan  Sengketa  Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri  Melonguane  telah memenuhi kriteria  Teori Sistem Hukum  Tersebut. Hal  ini dapat  dilihat  dengan adanya  (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) sebagai substansi hukum yang mengatur Pengadilan Negeri  Melonguane  sebagai  struktur  hukum  dalam  memecahkan  sengketa  gugatan  sederhana  di wilayah  hukumnya  sebagai  bagian  dari  budaya  hukum.  Ketiga  komponen  ini  kenyataannya  telah terwujud dan tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak ada, maka sudah tentu Teori Sistem Hukum tersebut tidak akan tercapai.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
2. Hasil  Gugatan  Sederhana  Terhadap  Wanprestasi  Kredit  Macet  Dalam  Putusan  Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn Dan Putusan Gugatan Sederhana No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai  hasil  gugatan  sederhana  terhadap  wanprestasi kredit  macet  dalam  putusan  Gugatan  Sederhana  No.  19/  Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn  antara  Lily Nebangka  (Tergugat)  dengan  PT.  BRI  Cabang  Tahuna  yang  diwakili  oleh  Grefy  Bawurung  dan Lando Darinding (Penggugat) serta Putusan  Gugatan  Sederhana  No. 23/ Pdt.G.S/ 2020/  PN. Mgn dan  Jetty  Jouriko  Loa  (Tergugat)  dengan  PT.  BRI  Cabang  Tahuna  yang  diwakili  oleh  Grefy Bawurung dan Lando Darinding (Penggugat), perlu terlebih dahulu diketahui asal muasal mengapa gugatan  tersebut  diajukan  oleh  penggugat.  Berikut  adalah  kronologi  gugatan  sederhana  terhadap wanprestasi kredit macet tersebut:
a. Kronologi Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn: Lily Nebangka (Tergugat) telah membuat  Surat  Pengakuan  Hutang  No:  B.100/  5215/2/2013  tanggal  26  Februari  2013  yang berisi:
1) Pasal  1:  Tergugat  mengakui  menerima  uang  sebagai  pinjaman/kredit  Kupedes  dari Penggugat sebesar Rp.73.000.000,-  (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
2) Pasal  2:  Pokok  pinjaman  berikut  bunganya  harus  dibayar  kembali  oleh  Tergugat,  dalam jangka  waktu  84  (Delapan  Puluh  Empat)  bulan  sejak  ditandatanganinya  Surat  Pengakuan Hutang oleh Tergugat Tanggal 26 Februari 2013.
Namun, kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi atas ketentuan Pasal  2  Surat  Pengakuan  Hutang  No:  B.100/  5215/2/2013  meskipun  Penggugat  telah melakukan  penagihan  kepada  Tergugat.  Atas  wanprestasi  yang  dilakukan  Tergugat, pinjaman  Tergugat  menunggak  sebesar  Rp.62.973.029,-  sehingga  masuk  dalam  kategori kredit  macet.  Akibat  kredit macet tersebut, Penggugat harus  menanggung  Kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat.
Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  tersebut  kemudian  membuat  Penggugat mengajukan  Gugatan  Sederhana  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Melonguane  dengan petitum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  lunas  seketika  tanpa  syarat  seluruh  sisa
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pinjaman/kreditnya  kepada  Penggugat  sebesar  Rp  62.973.029,-  per  tanggal  31  Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
b. Kronologi  Gugatan  Sederhana  No.  19/  Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn:  Jetty  Jouriko  Loa  (Tergugat) telah  membuat Surat  Pengakuan  Hutang No:  5215-01-004541-10-5 tanggal  20 Desember 2011 yang berisi:
1) Pasal  1:  Tergugat  mengakui  menerima  uang  sebagai  pinjaman/kredit  Kupedes  dari Penggugat sebesar Rp.84.000.000,-  (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
2) Pasal  2:  Pokok  pinjaman  berikut  bunganya  harus  dibayar  kembali  oleh  Tergugat,  dalam jangka  waktu  96  (Sembilan  Puluh  Enam)  bulan  sejak  ditandatanganinya  Surat  Pengakuan Hutang oleh Tergugat Tanggal 20 Desember 2011.
Namun,  kenyataannya  Tergugat  tidak  memenuhi  kewajiban/  wanprestasi  atas  ketentuan Pasal  2  Surat  Pengakuan  Hutang  No:  5215-01-004541-10-5  tanggal  20  Desember  2011 meskipun  Penggugat  telah  melakukan  penagihan  kepada  Tergugat.  Atas  wanprestasi  yang dilakukan Tergugat,  pinjaman  Tergugat  menunggak  sebesar  Rp.38.713.387,-  sehingga  masuk dalam  kategori  kredit  macet.  Akibat  kredit  macet  tersebut,  Penggugat  harus  menanggung Kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat.
Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  tersebut  kemudian  membuat  Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan petitum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  lunas  seketika  tanpa  syarat  seluruh  sisa pinjaman/kreditnya  kepada  Penggugat  sebesar  Rp  38.713.387,-  per  tanggal  31  Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atas  kedua gugatan sederhana  terhadap  wanprestasi  kredit macet  antara  Lily Nebangka (Tergugat)  dengan  PT.  BRI  Cabang  Tahuna  yang  diwakili  oleh  Grefy  Bawurung  dan  Lando Darinding  (Penggugat)  serta  Jetty  Jouriko  Loa  (Tergugat)  dengan  PT.  BRI  Cabang  Tahuna yang  diwakili  oleh  Grefy  Bawurung  dan  Lando  Darinding  (Penggugat)  telah  dilakukan persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Melonguane.  Hasil  dari  kedua  gugatan  sederhana  terhadap

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
wanprestasi  kredit  macet  adalah  adanya  perdamaian  diantara  para  pihak  pada  siding  hari pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata, pada intinya menjelaskan bahwa perdamaian  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  mana  kedua  belah  pihak,  dengan  melakukan hak  dan  kewajibannya,  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  berjalan  atau  menangkal timbulnya suatu perkara yang kemudian dibuat dalam bentuk tertulis.
Perdamaian  hakekatnya  wajib  dilakukan  oleh  Hakim  Tunggal  di  hari  pertama  siding (proses mediasi tidak menggunakan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, n.d.) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Gugatan Sederhana tidak termasuk) (Tjoneng, 2017).  Apabila  terjadi  perdamaian  saat  sidang  gugatan  sederhana  maka  akan  dibuat  Akta Perdamaian  yang  memiliki  sifat  final  dan  mengikat  baik  untuk  pihak  penggugat  maupun tergugat,  sehingga  tidak  ada  upaya  hukum  untuk  Akta  Perdamaian  ini  (MARI,  PSHK,  n.d.). Terdapat 5 unsur dalam pembuatan akta perdamaian, yaitu: a. daftar nomor perkara, b. kepala surat,  c.  identitas  para  pihak,  d.  isi  perdamaian,  dan  e.  amar  putusan  perdamaian  (Sugeng, 2013). Akta perdamaian dua gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut:
a. Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn:
Dalam  hal  ini  Penggugat dan Tergugat  menerangkan bahwa mereka  bersedia  untuk mengakhiri  persengketaan  diantara  mereka  seperti  yang  termuat  dalam  surat  gugatan sederhana yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 19/ Pdt.G.S/  2020  /PN  Mgn  dengan  jalan  perdamaian  dan  untuk  itu  telah  mengadakan kesepakatan  berdasarkan  Nota  Kesepakatan  secara  tertulis  tertanggal  26  Agustus  2020 sebagai berikut:

## Pasal 1
Tergugat  beredia  menyetor  sejumlah  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dari total  kewajiban  Rp62.973.029  (enam  puluh  dua  juta  sembilan  ratus  tujuh  puluh  tiga  ribu dua  puluh  Sembilan  rupiah)  paling  lambat  tanggal  30  September  2020  sehingga  sisa kewajiban  akan  menjadi  Rp42.973.029  (empat  puluh  dua  juta  Sembilan  ratus  tujuh  puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah);

## Pasal 2
Sisa  kewajiban  sejumlah  Rp42.973.029  (empat  puluh  dua  juta  Sembilan  ratus  tujuh puluh tiga ribu dua puluh Sembilan rupiah) akan diangsur setiap bulan dimulai dari bulan oktober 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

## Pasal 3
Kedua belah pihak setuju untuk dibuatkan akta Perdamaian;
Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
Setelah  isi  kesepakatan  perdamaian  dibacakan  kepada  kedua  belah  pihak,  masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Nota Kesepakatan serta memohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian;
b. Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn:
Kedua belah  pihak  menerangkan  bersedia  untuk  mengakhiri  sengketa,  sebagaimana termuat  dalam  gugatan  tertanggal  14  Agustus  2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Melonguane  tertanggal  14  Agustus  2020  dibawah  register  perkara Nomor: 23/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Mgn. dengan cara damai dan untuk hal tersebut Para Pihak telah  membuat  Kesepakatan  Perdamaian  pada  hari  Jumat,  tanggal  28  Agustus  2020 sebagai berikut:
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : GREFY BAWURUNG; Tempat/ tanggal lahir : Bambung, 5 Oktober 1989; Pekerjaan : Pegawai BUMN; Nama : LANDO DARINDING; Tempat/ tanggal lahir : Sawang, 7 Agustus 1980; Pekerjaan : Pegawai BUMN; Selanjutnya disebut Penggugat; Nama : DRA. JETTY JOURIKO LOA; Tempat/ tanggal lahir : Tompaso, 22 Januari 1967; Pekerjaan : ASN;
Selanjutnya disebut Tergugat
Kedua belah pihak berdamai melalui kesepakatan:
1. Tergugat  bersedia  menyetor  Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  mulai dari bulan September 2020 hingga lunas;
2. Biaya perkara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;
3. Kedua belah pihak setuju dibuatkan akta perdamaian;

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Dengan  tercapainya  perdamaian  tersebut  maka  Hakim  menjatuhkan  putusan  bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;
Dikaitkan dengan Teori Kontrak Ekspresif yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang memenuhi  syarat  sahnya  kontrak  dengan  pernyatan  secara  tegas  (tertulis  maupun  liasan) dianggap  sebagai  ikatan  yang  memiliki  kekuatan  sempurna  bagi  para  pihak (pacta  sunt servanda) pada  mulanya  belum  terpenuhi  karena  terjadinya  wanprestasi  dari  pihak  tergugat sehingga  diajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Melonguane  untuk  menyelesaikannya. Namun  dengan  dibuatnya  akta  perdamaian  yang  bersifat  final,  maka  sudah  semestinya  Teori Kontrak Ekspresif ini terpenuhi, sebab telah terdapat keadilan melalui putusan yang dibuat oleh penting hakim sebagai penegak hukum, selain itu hakim adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan (Hukum & Ummah, 2018). Sedangkan dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) oleh John Stuart Mill yang menyebutkan tujuan  manusia  dalam  hidup  adalah  kebahagiaan  sudah  tercapai.  Kebahagiaan  dapat  dilihat dengan adanya perdamaian antar para pihak dengan dibuatnya Akta Perdamaian di kedua kasus wanprestasi kredit macet tersebut.

## D. SIMPULAN
Pembahasan  pada  artikel  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama, Mekanisme Pemecahan  Sengketa  Gugatan  Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri  Melonguane  sudah  sesuai sebagaimana ketentuan  (Peraturan  Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2015, n.d.)  ,  yaitu:  a.  dimulai dengan  pengajuan  gugatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  semua  subjek  hukum;  b.  panitera  menilai formulir  gugatan  apabila  sesuai  kriteria  gugatan  sederhana  dilanjutkan  pembayaran  panjer;  c.  Ketua Pengadilan Negeri Melonguane menunjuk hakim tunggal; d. Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara yang diajukan, apabila tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana maka perkara dicoret dalam register, sedangkan  apabila  termasuk  dalam  Gugatan  Sederhana  dilanjutkan  sidang;  e.  Sidang  pertama dilakukan  dengan  upaya  perdamaian  antara  para  pihak  yang  harus  dilakukan  oleh  hakim,  apabila damai  tercapai  dibuatlah  akta  perdamaian,  sedangkan  apabila  damai  tidak  tercapai  lanjut  ke  proses pembuktian; f. Setelah proses pembuktian selesai, hakim membuat putusan yang kemudian diucapkan dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum. Kedua, Hasil  dari  kedua  gugatan  sederhana  terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama. Pada
perkara  Gugatan  Sederhana  No.  19/  Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn,  Akta  Perdamaian  pada  intinya  berisi kesediaan  Tergugat  untuk  menyetor  sejumlah  Rp20.000.000,00  dari  total  kewajiban  Rp62.973.029 paling lambat tanggal 30 September 2020 yang akan diangsur setiap bulan dimulai dari bulan oktober 2020  minimal  sejumlah  Rp1.000.000,00  setiap  bulan.  Sedangkan  dalam  perkara  Gugatan  Sederhana No.  19/  Pdt.G.S/  2020/  PN.  Mgn,  Akta  Perdamaian  pada  intinya  berisi  kesediaan  Tergugat  untuk menyetor Rp 500.000,00 setiap bulan mulai dari bulan September 2020 hingga lunas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arto,  A.  H.  .  (2017). Seni  &  Teori  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan .  Jakarta:  Penerbit Kencana.
Djulaeka. (2019). Buku Ajar Perancangan Kontrak . Surabaya: Scopindo.
Ginting, E.  D. (2010). Analisis  Hukum  Mengenai  Re-organisasi  Perusahaan  dalam Kepailitan .  Medan: USU Press.
Herniati  &  Hartini,  S.  I.  (2019). Proses  Penyelesaian  &  Sengketa  Bisnis  Melalui  Jalur  Non-Litigasi .
Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
Hernoko, A. Y. (2020). Hukum Perjanjian . Jakarta: Penerbit Kencana.
Hidayat, M. (2016). Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 . Jakarta: Kencana. Hutabarat, S. M. P. (2010). Penawaran & Penerimaan (Hukum Perjanjiian) . Jakarta: Grasindo.
Kusumastuti,  D.  (2019). Perjanjian  Kredit  Perbankan  Dalam  Prespektif  Welfare  State .  Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Leatemia, J. (2019). Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan . Yogyakarta: Deepublish.
MARI, PSHK, & L. (n.d.). Buku Saku Gugatan Sederhana . Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
Marliang. (2017). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Makassar: Indonesia Prime. Pangestu, M. T. (2019). Pokok-Pookok Huukum Kontrak. CV . Makassar: Social Politic Genius (SIGn). Purwosusilo. (2017). Pengadaan Barang & Jasa dalam Aspek Hukum . Jakarta: Kencana.
R, A. (2020). Hukum Pembuktian Perkara Perdata & Pidana . Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Salle. (2019). Hukum Kontrak-Teori dan Praktik. CV . Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
Suadi,  A.  (2018). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah-Penemuan  &  Kaidah  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Suadi, A. (2018). Sosiologi Hukum: Penegakan, Reallitas & Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Kencana.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Subekti. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen . Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
Sugeng,  B.  &  S.  (2013). Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  dan  Contoh  Dokumen  Litigasi .  Jakarta: Kencana.
Sunarto. (2019). Pran Aktif Hakim dalam Perkara Perdaya . Jakarta: Kencana.
Tripa, S. (2019). Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum . Banda Aceh: Bandar Publishing.
Yustisia, T. (2017). Pedoman Menyusun Surat Perjanjian atau Kontrak . Yogyakarta: Huta Publisher. Zulham. (2018). Pran Negara terhadap Perlindungan Konsumen Muslim . Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal:
Adati,  M.  A.  (2018).  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Yang  Dapat  Di  Pidana  Menurut  Pasal  378  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Privatum , Vol. 6, (No.4), p.5–15.
Anand,  A.  P.  F.  dan  G.  (2017).  Kedudukan  Hakim  Tunggal  Dalam  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim Court) Adisti. Jurnal Adhaper , Vol.3 , (No.2), p.205–226.
Ali, M. (2017). Hakim dalam Prespektif Hadis. Jurnal Tahdis, Vol.8, (No.1), p.32-56.
Eigen,  Z.  J.  (2012).  Empirical  Studies  of  Contract. NUSLSC-  Faculty  Working  Papers  Journal, Vol.8, (No.0), p. 291-306.
Hukum, J., & Ummah, K. (2018). Jurnal 1 Maret 2018 . Vol.1, (No.1), p.71–84.
Pase,  A.  T.  (2019).  Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Bank  Terhadap  Nasabah  Yang  Melakukan Wanprestasi  Perjanjian  Kredit  Usaha  Perdesaan  (Kupedes)  Pada  Bank  Bri  Unit  Ketahun  Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. Jurnal Hukum Sehasen , Vol. 2, (No.2), p.1–23.
Patel, M., & Patel, N.  (2019). Exploring Research Methodology : Review Article. International Journal of Research and Review , Vol.6, (No.3), p.48–55.
Prayogo,  S.  (2016).  Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol.3, (No.2), p.280-287.
Rosenberg,  A.  (2020).  Contract’s  Meaning  and  the  Histories  of  Classical  Contract  Law. McGill  Lau Journal , Vol.59, (No.1), p.165-207.
Sosiawan, U. M. (2019). De Jure De Jure. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol.19, (No.10), p.517–538.
Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Jurnal Veritas et Justitia , Vol.5, (No.2), p.374–398.
Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan MA. Dialogia Iuridica Jurnal , Vol.8, (No.2), p.93-106.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Wahyuningsih,  S.  Ilham,  L.  &  Dahri,  I.  (2018).  Peneraoan  Sistem  Gugatan  Sederhana  (SMC)  dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di PN Makassar. Jurnal Tomalebbi, Vol.5, (No.1), p.87-98.
Warmadewa, I. M. A. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku. Jurnal Kertha Semaya, Vol.5, (No.2), p.1-6.
William, C. (2017). Research Methods. International of Bussines and Economics Review Journal, Vol.5, (No.3), p.65-72.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Burgerlijk Wetboek.
Herzien Inlandsch Reglement.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda).