## UPAYA PAKSA BAGI PELAKU YANG TIDAK MELAKSANAKAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

## Sugeng Wibowo Saputro
Kejaksaan Negeri Martapura Suhenk_31@yahoo.co.id

## Abstract
Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are  Victims  of  Crime  and  formulative  criminal  law  policies  against  offenders  who  do  not  carry  out restitution on children who are victims of criminal acts.
This  thesis  uses  a  normative  research  method  that  is  prescriptive  because  it  focuses  on  norm  research  in terms of prioritizing legal material in the form of literature which essentially examines the principles of law, legal  system,  and  legal  synchronization  by  abusing  the  matter,  by  using  a  legislative  approach  (  statute aproach) and conceptual approach (conceptual aproach).
Law  Number  11  Year  2012  Regarding  the  Juvenile  Justice  System  it  is  emphasized  that  if  the perpetrators  of  a  crime  then  deny  payment  of  compensation  agreed  upon  in  a  diversion  process  then  the denial brings an impact on the cases that occur later will continue to use the existing criminal justice system. As  a  result  of  the  cancellation  of  the  agreement,  the  child  criminal  case  will  be  continued  in  the  juvenile criminal proceedings and the file is submitted to the Public Prosecutor in accordance with the provisions of the  Law  on  the  Criminal  Justice  System  of  Children  and  bearing  in  mind  the  above  provisions,  this restitution  is  given  a  standard  formulation  in  the  Continental  European  System  sourced  from  Certainty  of Law through legislation specifically which threatens criminal sanctions if it does not carry out the restitution as stipulated in the laws and regulations and if it is then only associated with Government Regulations only.
Keywords : Restitution, Children & Compensation

## Abstrak

## ABSTRAK
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan kebijakan  formulatif hukum pidana terhadap pelaku yang tidak melaksanakan restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana.
Tesis ini menggunakan metode penelitian normative yang bersifat preskriptif karena menitikberatkan pada penelitian  norma  yang  dalam  hal  mengedepankan  bahan  hukum  berupa  bahan  kepustakaan  yang  intinya meneliti asas-asas hukum, sistimatis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganliasa hal tersebut, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  aproach)  dan  pendekatan  konseptual (conseptual aproach).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ditegaskan  bahwa jika pelaku tindak pidana kemudian mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam suatu  proses  diversi  maka  pengingkaran  tersebut  membawa  suatu  dampak  mengenai  kasus  yang  terjadi kemudian akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang ada. Akibat batalnya kesepakatan  tersebut,  perkara  pidana  anak  tersebut  akan  dilanjutkan  ke  dalam  proses  peradilan  pidana Anak dan berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak  serta  mengingat  ketentuan  tersebut  diatas  maka  restitusi  ini  diberikan  suatu  formulasi  standart dalam  Sistem  Eropa  Kontinental  yang  bersumber  dari  Kepastian  Hukum  melalui  peraturan  Perundang- Undangan  secara  khusus  yang  didalamnya  mengancam  sanksi  pidana  apabila  tidak  melaksanakan restitusi  tersebut  sebagaimana  ketentuan  peraturan  Perundang  Undang-Undang  itu  dan  apabila  hal tersebut kemudian hanya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah saja.
Kata Kunci : Restitusi, Anak & Ganti Rugi.

## PENDAHULUAN
Berkaitan  dengan  masalah  tersebut terutama  juga  mengenai  prilaku  melanggar hukum  juga  dapat  dilakukan  oleh  seorang anak,  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai pelaku. Namun dikarenakan kondisinya seorang  anak  harus  diberlakukan  secara khusus  berbeda  dengan  orang  dewasa. Kondisi  yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa anak  adalah  merupakan  harapan  bangsa  yang harus  dibina  dan  diberikan  perlindungan, sehingga  apabila  tindakan  dilakukan  dengan menyimpang  dengan  norma yang  ada termasuk  tindakan  melanggar  hukum,  maka anak  harus  diperlakukan  secara  khusus berbeda dengan orang yang sudah dewasa. 1
Berdasarkan  paradigma  Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  yang pada saat itu berusia kurang lebih 12  (dua)  belas  tahun  akhirnya  diubah  dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak,  yang  dalam  hal  ini mempertegas tentang perlunya suatu pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan  seksual  yang  bertujuan  untuk memberikan efek jera, serta mendorong suatu langkah  kongkrit  untuk  dapat  memulihkan fisik,  psikis,  dan  sosial  anak.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  dapat  mengantisipasi  anak (korban  pelaku  kejahatan)  yang  dikemudian
1 Anonim. Riwayat  Hukum  Perlindungan  Anak. https://m.cnnindonesia.com. Diakses  tanggal  12  Juni 2019.
hari  tidak  menjadi  suatu  pelaku  kejahatan yang sama. 2
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 yang  mulai  efektif  berlaku  pada  tanggal  18 Oktober  2014  banyak  mengalami  perubahan “pardigma  hukum”,  diantaranya  memberikan tanggung-jawab  dan  kewajiban  terhadap negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua, atau wali dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, serta dinaikannya  ketentuan  pidana  minimal  bagi pelaku kejahatan  seksual terhadap  anak, serta diperkenalkannya  sistem  hukum  baru  yakni adanya hak restitusi. 3
Berdasarkan  ketentuan  pasal  71  D  ayat (2)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, menjelaskan  bahwa  :“(1).Setiap  anak  yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal  59  ayat  (2)  huruf  b,  huruf  d,  huruf  f, huruf  h,  huruf  i,  dan  huruf  j,  berhak mengajukan  ke  Pengadilan,  berupa  hak  atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai  pelaksanaan  restitusi  sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.”
Atas  dasar  hal  tersebut  Pemerintah kemudian  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah
2 Pengadilan Negeri Palopo.
www.pn.palopo.go.id. Diakses tanggal 12 Juni 2019. 3 Ibid.
No.  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Restitusi  Bagi  Anak  yang  menjadi  Korban Tindak  Pidana  yang  disahkan  Presiden Republik  Indonesia  Joko  Widodo  pada tanggal  16  Oktober  2017  dan  diundangkan pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  No.  219  pada  16  Oktober  2017. Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No.  43 Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi Bagi  Anak  yang  menjadi  Korban  Tindak Pidana dilampirkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.
Pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi Anak  yang  menjadi  Korban  Tindak  Pidana pada  ketentuan  pasal  21  ayat  (1)  berbunyi “Pelaku  setelah  melakukan  salinan  putusan pengadilan  dan  berita  acara  pelaksanaan putusan  pengadilan  wajib  melaksanakan putusan  pengadilan  dengan  memberikan restitusi  kepada  korban  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  menerima  salinan  putusan pengadilan  dan  berita  acara  pelaksanaan putusan pengadilan.”
Dalam  ketentuan  ini  terlihat  jelas  bahwa kewajiban  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan  dengan  memberikan  restitusi kepada  korban  dan  diberi  tempo  30  (tiga puluh)  hari  untuk  melaksanakan  restitusi tersebut.  Namun  demikian  sifat  kewajiban tersebut  tidak  melibatkan  sanksi  yang kongkrit terhadap pihak yang tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut
dalam  30  (tiga  puluh)  hari.  Suatu  peraturan harus  menjamin  suatu  kepastian  hukum  yang dengan  demikian  harus  menjamin  pula terlaksananya  restitusi  tersebut  dalam  rangka putusan  pengadilan.  Dengan  ketidakjelasaan faktor pemaksa terhadap dijalankan ketentuan pasal ini tentu mengakibatkan tidak terdapatnya suatu kepastian untuk menjalankan aturan ini.
Munculnya  Peraturan  Pemerintah  ini juga  akan  menimbulkan  suatu  persoalan  baru yang  harus  dijawab  dalam  sisi  yuridis mengenai  adanya  unsur  Penataan  dari Peraturan Pemerintah ini. Nampaknya keberadaan  peraturan  pemerintah  ini  lebih mengedepankan  kepada  hak  dari  korban untuk  meminta  ganti  rugi  kepada  pelaku, namun  pelaku  dalam  hal  ini  bisa  saja  tidak melaksanakan  ganti  rugi  yang  sudah  sudah diputuskan  dengan  berbagai  hal  yang  tidak berdampak pada  sanksi  yang  ada  bagi  pelaku ketika  ganti  rugi  ini  tidak  dijalankan.    Oleh karena  itu  berlandaskan  hal  tersebut  perlu kiranya  ditelaah.  secara  normatif  mengenai “Upaya  Paksa  Bagi  Pelaku  Yang  Tidak Melaksanakan  Restitusi  Terhadap  Anak Korban Tindak Pidana”.
Dari keadaan tersebut diatas menyebabkan permasalahan hukum, sehingga menyebabkan terjadi kekaburan hukum mengenai upaya paksa dengan tidak dilakukannya  restitusi  sebagaimana  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana dan kebijakan formulatif  hukum  pidana  terhadap  pelaku yang  tidak  melaksanakan  restitusi  pada  anak yang menjadi korban tindak pidana.

## PEMBAHASAN
UPAYA PAKSA DENGAN TIDAK DILAKUKANNYA  RESTITUSI  SEBA- GAIMANA  PERATURAN  PEMERIN- TAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG  PELAKSANAAN  RESTITUSI

## BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Melihat pada konteks yang ada viktimologi adalah merupakan suatu pengetahuan  ilmiah/studi  yang  mempelajari suatu  viktimisasi  (kriminal)  sebagai  suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan  sosial.  Apabia  beranjak  dari  hal tersebut  suatu  ruang  lingkup  yang  menjadi perkataan  viktimologi  dan  juga  berkaitan dengan  kriminologi  adalah  hal-hal  sebagai berikut:
a. Berbagai viktimisasi atau kriminalitas;
b. Teori-teori viktimisasi kriminal;
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas seperti  para  korban,  pelaku,  pengamat, pembuat  undang-undang,  polisi,  jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal seperti argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian atau viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preferensi,
represi,  tindak  lanjut  (ganti  kerugian  dan pembuatan hukum lainya. 4
Secara  lebih  luas  pengertian  korban diartikan  bukan  hanya  sekedar  korban  yang menderita  langsung,  akan  tetapi  korban  tidak langsung  pun  juga  mengalami  penderitaan yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  korban. Yang dimaksud korban tidak langsung seperti istri  kehilangan  suami,  anak  yang  kehilangan bapak,  orang  tua  kehilangan  anak,  dan lainnya. 5
Menurut crime  dictionary yang  dikutip oleh  Bambang  Waluyo  menyatakan  bahwa “ victim” adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaaan  mental,  kerugian  harta  benda atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  atau usaha  pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” 6
Pada  umumnya  dikatakan  hubungan korban  dengan  kejahatan  adalah  pihak  yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan. Pihak tersebut  menjadi korban karena adanya pihak  lain  yang  melakukan  kejahatan, memang  demikianlah  pendapat  yang  kuat selama ini yang didukung oleh fakta yang ada, mekipun  dalam  praktik  terdapat  dinamika yang  berkembang.  Kemudian  hal  lain  yang disepakati dalam hubungan ini yang terpenting  adalah  pihak korban sebagai  pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang
4 Arif  Gosita.  1993. Masalah  Korban  Kejahatan. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 39.
5 Ibid., hlm. 50
6 Ibid., hlm. 11.
mengambil  untung  atau  merugikan  korban. Kerugian  yang  sering  diterima  atau  diderita korban  dalam  hal  ini  misalnya  fisik,  mental, ekonomi,  harga  diri  dan  lain  sebagainya.  Ini berkaitan  dengan  status,  kedudukan,  posisi, tipologi korban dan sebagainya. 7
Uraian  yang  dijelaskan  merupakan  dan menegaskan  yang  bersangkutan  sebagai korban  “murni”  dari  kejahatan.  Artinya tidaklah  bersalah  hanya  semata-mata  sebagai korban,  melihat  konteks  ini  kenapa  bisa menjadi korban kemungkinan dapat disebabkan;  kealpaan,  ketidaktahuan,  kurang kehati-hatian,  kelemahan  korban  atau  dapat juga  kesialan  korban.  Dapat  juga  terjadi akibat kelalaian negara untuk dapat melindungi  warganya.  Perkembangan  global, faktor  ekonomi,  politik,  sosiologis,  ataupun faktor-faktor  ngatif  lain,  memungkinkan korban ini menjadi tidak murni. Disini korban tersangkut  atau  menjadi  bagian  dari  pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.  Lebih  mendalam  masalah  ini, Hentig seperti yang dikutip Reni Yulia bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah a. Tindakan  kejahatan  memang  dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
b. Kerugian  akibat  tindak kejahatan  mungkin dijadikan  si  korban  untuk  memperoleh keuntungan yang lebih besar;
7 Ibid., hlm. 19.
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan  kerjasama  antara  si  pelaku  dan  si korban;
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya  tidak  terjadi  apabila  tidak  ada provokasi pada diri si korban. 8
Istilah  kebijakan  dapat  diambil  dari istilah “policy” (Inggris)  atau  “ politiek” (Belanda).  Menurut  Barda Nawawi  Arief istilah  kebijakan  hukum  pidana  dapat  disebut dengan  istilah  “Politik  Hukum  Pidana”  yang dalam  kepustakaan  asing  istilah  “politik hukum  pidana”    ini  sering  dikenal  dengan istilah  antara  lain  “ penal  policy” ,  “ criminal law  policy”, atau “strafrechtspolitiek”.
Pengertian  kebijakan  politik  hukum  pidana dapat  dilihat  dari  politik  hukum  maupun politik  kriminal. 9 Menurut  Sudarto  politik hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada waktu. 10
Selanjutnya  Sudarto  menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat keadilan  dan  daya  guna.  Melaksanakan “politik  hukum  pidana”  berarti  usaha  untuk mewujudkan  peraturan  perundang-undangan
8 Rena Yulia, op.cit, hlm. 81
9 Barda  Nawawi  Arief.  2010. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Menyusun KUHP  Baru). Jakarta  :  Kencana  Preneda  Group,  hlm. 26.
10 Sudarto.1981. Hukum  dan  Hukum  Pidana. Bandung : Alumni, hlm. 159.
pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa- masa yang akan datang.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa  politik  atau  kebijakan    hukum  pidana merupakan  bagian  pula  dari  kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). 11
Masalah  penanggulangan  kejahatan  di masyarakat,  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal.  Kebijakan  penal  ( penal  policy )  dapat diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk menanggulangi  kejahatan  dengan  mengguna- kan  sarana  hukum  pidana. 12 Istilah  kebijakan penal  mempunyai  pengertian  yang  sama dengan  istilah  kebijakan  hukum  pidana ( criminal  law  policy )  dan  politik  hukum pidana  ( strafrechtspolitiek ).  Oleh  karena  itu, penggunaan  ketiga  istilah  tersebut  dalam bidang  pemikiran  mengandung  arti  yang sama. 13
Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik  kriminal)  sudah  barang  tentu  tidak hanya  menggunakan  sarana “penal” (hukum pidana),  tetapi  dapat  juga  menggunakan
11 Ibid.
12 Barda Nawawi Arief. Op.Cit., hlm. 29.
13 Salman Luthan. 2014. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan. Yogykarta : FH UII Press, hlm. 14.
sarana-sarana “non-penal”. 14 Usaha penanggulangan kejahatan  secara  penal,  yang dilakukan melalui
langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif,  struktural  dan  kultural  masyarakat tempat  sistem  hukum  hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya  dijalankan  melalui  suatu sistem.
Sistem peradilan pidana yang di dalamnya  bergerak  secara  harmonis  dari subsistem  -  subsistem  pendukungnya  yakni Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK,  Pengadilan, Lembaga  Pemasyarakatan  serta  Advokat. Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  suatu kebijakan  dalam  menetapkan  suatu  perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  (tidak dipidana)  menjadi  suatu  tindak  pidana (perbuatan yang  dapat  dipidana).  Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum  pidana (penal) sehingga  termasuk bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana (penal policy) . 15
Pada  hakikatnya,  kebijakan  penal  bukan semata-mata  pekerjaan  teknik  perundang- undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif  dan  sistematik-dogmatik,  tapi  juga
14 Muladi & Barda Nawawi Arief. Op.Cit., hlm. 158.
15 Barda  Nawawi  Arief.  2006. Tindak  Pidana Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo, hlm. 20.
memerlukan  pendekatan  yuridis  faktual  yang dapat  berupa  pendekatan  sosiologis,  historis dan  komparatif.  Di  samping  itu,  kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif  dari  berbagai  disiplin  sosial lainnya  dan  pendekatan  integral  yang  sejalan dengan  kebijakan  sosial  atau  kebijakan pembangunan nasional. 16
Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum pidana  dapat  dilihat  dari  politik  hukum maupun  dari  politik  kriminal.  Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah 1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan dan situasi pada suatu saat. 17
2. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan- badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat  dan  untuk  apa  yang  dicita- citakan. 18
Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk hukum  pidana,  sebagai  salah  satu  upaya mengatasi  masalah  sosial  termasuk  dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping  itu,  karena  tujuannya  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun  termasuk  dalam  bidang  kebijakan
16 Muladi. 1991. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang : Universitas Diponergoro, hlm.6.
17 Sudarto. op.cit., hlm. 159.
18 Ibid., hlm. 20.
sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai suatu  masalah  yang  termasuk  masalah kebijakan,  maka  penggunaan  hukum  pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan,  karena  pada  hakikatnya  dalam masalah  kebijakan  orang  dihadapkan  pada masalah  kebijakan  penilaian  dan  pemilihan dari berbagai macam alternatif. 19
Di samping itu, usaha penanggulangan  kejahatan  lewat  pembuatan undang-undang  (hukum)  pidana  hakikatnya juga  merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan  masyarakat (social  welfare) . Oleh  karena  itu,  wajar  pulalah  apabila kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan politik sosial (social policy) . Kebijakan sosial (social  policy) dapat  diartikan  sebagai  segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  dan  sekaligus mencakup  perlindungan  masyarakat.  Jadi  di dalam  pengertian “social  policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social  defence  policy” .  Dilihat  dari  arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup  ruang  lingkup  kebijakan  di  bidang hukum  pidana  materiil,  di  bidang  hukum
19 Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Penjara. Semarang  :  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, hlm. 28.
pidana  formil  dan  di  bidang  hukum pelaksanaan pidana. 20
Ada    dua    kategori    dasar    kejahatan yang    digunakan    sebagai    analisis,yaitu kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori “malum  prohibitum  crimes” dan    kejahatan yang  termasuk  dalam  kategori “malum  In se  crimes ”.  Yang dimaksud kategori pertama adalah  suatu  perbuatan  disebut  sebagai  suatu kejahatan    karena    dilarang    oleh    undang- undang.    Perbuatan    itu    bukan  merupakan suatu    kejahatan    jika    undang-undang    tidak melarangnya. Termasuk dalam kategori malum  prohibitum  crimes ini  adalah social torts dan paternalistic  crimes yang    meliputi prostitusi,    perjudian,    penggunaan  obat- obatan  terlarang  dan  alkohol.
Sedangkan    yang    dimaksud    malum inse crimes adalah    perbuatan    yang    memang merupakan  suatu  kejahatan  dilihat  dari sifatnya.    Walaupun    undang-undang    tidak menyatakan  bahwa    perbuatan    itu    dilarang, tetap    saja   itu    merupakan    suatu   kejahatan. Yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah kejahatan  terhadap  harta  benda (property crimes), kejahatan    terhadap    orang (crimes against    the    person) seperti    pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan,    dan  kejahatan    yang    belum lengkap/tidak    sempurna (inchoate    crimes )
seperti percobaan (attempt ) dan permufakatan  jahat  ( conspiracy ). 21
Prinsip    kedua    analisis    ekonomi    atas hukum  pidana  adalah  prinsip efisiensi  yang mengandung makna penghematan, pengiritan,    ketepatan,  atau    pelaksanan sesuai    dengan    tujuan.    Efisiensi    berkaitan dengan    tujuan  dan   sarana    yang    digunakan untuk    mencapai    tujuan.    Jika    sarana  yang ingin    dicapai    membutuhkan    lebih    banyak biaya    dibandingkan    dengan  tujuan  yang ingin  dicapai,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak efisien.  Sebaliknya,  jika    penggunaan    sarana membutuhkan    lebih    sedikit    biaya    yang harus  dikeluarkan    dibandingkan    dengan tujuan    yang    ingin    dicapai,    maka    hal  itu dikatakan  efisien.
Dalam    kaitannya    dengan    analisis ekonomi    atas    hukum    pidana,  efisiensi berkaitan  dengan  dua  hal;  pertama,  apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi    dengan    hukum    pidana    tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulanginya  sehingga    keuntungan yang  hendak  diraih  darinya  lebih  besar;  dan kedua,  apakah  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan lebih    besar/berat    dibandingkan    dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan  perbuatan  pidana.  Jika  sanksi pidana  lebih  berat    dari    biaya  yang  harus
21 William  L.  Barnes  Jr. “Revenge  on Utilitarianism: Renouncing A Comprehen-sive
Economics  Theory  of  Crime  and  Punishment”,  artikel pada Indiana Law Journal,Vol. 74, tahun 1999, hlm 9-
12.
dikeluarkan  oleh    pelaku,    dapat    dipastikan bahwa    pelaku    akan    menghindar    untuk melakukan  kejahatan.
Analisis    ekonomi  berkaitan  dengan prinsip efisiensi ini jika dihubungkan  dengan penjatuhan    sanksi    pidana    bagi    pelaku kejahatan, yang pertama kali harus diperhatikan  adalah  bentuk-bentuk  sanksi pidana  apa  saja  yang  tersedia    yang    akan dijatuhkan    kepadanya.    Kemudian,    dari bentuk-bentuk  sanksi  pidana  yang  ada, dianalisis  mana  yang  paling  efisien  dilihat dari  prinsip  biaya  dan    keuntungan. Umumnya,    bentuk-bentuk  sanksi  pidana berupa  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup, pidana  penjara,  dan  pidana  denda.  Dalam konteks  analisis  ekonomi  bentuk  sanksi pidana  yang  paling  efisien  dan  cocok digunakan  dalam  kaitannya  dengan  prinsip biaya dan keuntungan adalah pidana mati dan pidana  denda.  Sedangkan  pidana  penjara dilihat  dari  analisis  ekonomi  atas  hukum pidana    kurang  sesuai.    Penggunaan    sanksi pidana    penjara    dalam    konteks    ini    pada kenyatannya  memerlukan  biaya  sosial  yang sangat    tinggi (high    social    cost  of imprisonement ),    dan    itu    semua    harus ditanggung    oleh    negara.   Biaya  ini  meliputi biaya langsung dari membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya,  menggaji  pegawai - pegawai  yang bertugas di penjara, dan biaya
kesempatan  yang  hilang  dari  produktivitas bagi mereka yang dipenjara. 22
Belum    lagi    biaya   hidup    setiap   orang yang    dimasukkan    ke  penjara    akibat perbuatan  yang  dilakukan.  Pidana    denda, yang    merupakan    bentuk    sanksi    keuangan (monetary  sanction ),  adalah  pidana  yang efisien  karena    penjatuhannya    tidak memerlukan    biaya    apapun;    ia    hanya berkaitan    dengan    kewajiban    pelaku  untuk membayar  sejumlah  uang  kepada  Negara. Negara  sendiri  tidak  mengeluarkan  biaya apapun    ketika    menjatuhkan  sanksi  pidana denda.  Oleh    karena    itu,    efisiensi    pidana denda    tidak    diragukan    dalam    analisis ekonomi    atas    hukum    pidana.    Namun demikian,    untuk    menentukan  bahwa  sanksi pidana  denda  dikatakan  efisien  dan  dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan,    bergantung    pada    lima    faktor; pertama,  asset yang dimiliki pelaku. Semakin kecil  kekayaan  ( asset )  yang  ada,  semakin kecil  pula  eksistensi  pidana  denda  di  dalam mencegah  pelaku  melakukan  kejahatan. Dikatakan    tidak    mungkin    pelaku    dijatuhi pidana    denda  sementara    dia    sendiri  tidak memiliki banyak  kekayaan  untuk membayar denda  itu;  kedua,  kemungkinan  pelaku  untuk tidak dijatuhi sanksi pidana. 23
22 Robert  Cooter  &  Thomas  Ulen.2000. Law  and Economics .  Eddison  Wesley  Longman  Inc  Amerika Serikat, hlm. 468.
Semakin besar kemungkinan ini, semakin tinggi sanksi pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan. Jika kemungkinan untuk tidak  dijatuhi  sanksi  pidana  ini    setengah persen    (1/2    %),    beratnya    pidana    denda harus  dinaikkan    dua    kali    lipat.    Jika kemungkinannya  sepertiga    persen    (1/3    %), beratnya  pidana  denda  dinaikkan  tiga  kali lipat,    dan    seterusnya;    ketiga,  tingkat keuntungan    yang    diperoleh  dari  melakukan kejahatan.    Semakin  besar    keuntungan    itu, semakin    tinggi  sanksi  pidana  dibutuhkan untuk  mencegah    kejahatan,    dan    juga semakin    besar    kesempatan  dari    jumlah denda  yang  dijatuhkan  dari  kekayaan  yang dimiliki  pelaku;  keempat,  kemungkinan bahwa  tindak  pidana  akan    mengakibatkan kerugian,    dan  kelima,    besarnya    kerugian yang  ditimbulkan. 24
Dilihat dari teori pemidanaan, analisis ekonomi  ini  menggunakan  teori  pencegahan ( deterrence ).    Asumsi    teori  ini  adalah, manusia    merupakan  makhluk    rasional. Implikasinya,    ketika  seseorang  melakukan kejahatan,  maka  sanksi    pidana  yang dijatuhkan  harus  melebihi  seriusitas    tindak pidana.  Teori  pencegahan  yang  dimaksud adalah pencegahan umum ( gen-eral deterrence ),  bukan    pencegahan  khusus ( special    deterrence ).    Penjatuhan  sanksi pidana bertujuan  untuk  mencegah  seseorang
24 Steven Shavell, “Criminal Law and the Optimal Use  of  Nonmonetary  SanctionAs  Deterrence” ,  Artikel Pada Columbia Law Review, Vol. 85 Tahun 1985, hlm 1236-1238.
atau    orang    lain/  masyarakat    melakukan kejahatan.    Sanksi    pidana    dijatuhkan  agar pelaku  dan  orang  lain  tidak  melakukan kejahatan  itu,  karena  kalau  itu  yang terjadi, sanksi  pidana akan  dijatuhkan  untuk  kedua kalinya. 25
Analisis ekonomi atas hukum pidana sebagaimana  dijelaskan  di  atas,hanya    dapat mampu  mencegah  kejahatan  yang  berkaitan dengan  ekonomi.    Artinya,    motif  pelaku melakukan  kejahatan    adalah    untuk mendapatkan    keuntungan    yang    bersifat ekonomis.  Untuk  kejahatan- kejahatan  yang tidak    bermotif    ekonomi,    analisis  ekonomi atas hukum pidana ini tidak dapat  diterapkan. Dalam    kaitannya    dengan  penegakan  hukum pidana  yang  optimal,  analisis    ekonomi memberikan    sejumlah    “aturan”    bagaimana penegakan  hukum  pidana  itu  dapat  berjalan secara  optimal.  Tentu  saja  masalah  untung dan  rugi  ( cost  and  benefit  principle )  masih digunakan  sebagai    titik    pijak  didalam menganalisis    apakah    penegakan    hukum pidana  dikatakan  optimal  atau  tidak. 26
Dalam konteks ini tentunya dalam proses restitusi  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  khusus harus  dilihat  sebagai  mekanisme  baik  dalam perkembangan hukum pidana, kebijakan yang diambil  juga  mempertimbangkan  presfektif ekonomi  yang  harus  diperhatikan  yang diluar
25 William  J.  Barnes  Jr,  William  L.  Barnes Jr,“Revenge  on  Utilitarianism:  Renouncing  A Comprehen-sive  Economics  Theory  of  Crime  and Punishment”, artikel pada Indiana Law Journal,Vol. 74, tahun 1999. hlm 630-631.
26 Ibid.
dari  mekanisme  standart  hukum  pidana  yaitu denda  dan  pidana.  Restitusi  adalah  pidana yang  memberikan  suatu  kejelasan  dan perlindungan  yang  dalam  hal  ini  korbannya adalah  anak-anak  untuk  dapat  dijamin  hak- haknya  untuk  mendapatkan  sejumlah  materi yang dilakukan untuk kegiatan pemulihan dan juga  ganti  rugi  atas  keuntungan  atas  hasil yang  diharapkan  untuk  didapat  tapi  tidak didapat karena adanya kejahatan tersebut. Mengingat  ketentuan  tersebut  diatas maka  restitusi  ini  diberikan  suatu  formulasi standart  dalam  Sistem  Eropa  Kontinental yang  bersumber  dari  Kepastian  Hukum melalui  peraturan  Perundang-Undangn  secara khusus  yang  didalamnya  mengancam  sanksi pidana  apabila  tidak  melaksanakan  restitusi tersebut  sebagaimana  ketentuan  peraturan Perundang  Undang-Undang  itu  dan  apabila hal tersebut kemudian hanya dikaitkan dengan Peraturan  Pemerintah  saja,  maka  Peraturan Pemerintah  harus  secara  tegas  menerapkan sanksi  pidana  terhadap  ketidakpelaksanaan hukuman  ini  dan  pemerintah  dengan  alat pelaksananya  dapat  melaksanakan  eksekusi terhadap  terpenuhinya  putusan  restitusi  atau dengan  kata  lain,  restitusi  ini  apabila  tidak dilaksanakan tidak menjadi masalah keperdataan yang tentunya akan memberatkan korban  yang  harusnya  mendapat  kemudahan dan perlindungan.

## KEBIJAKAN  FORMULATIF  HUKUM
PIDANA    TERHADAP  PELAKU  YANG TIDAK  MELAKSANAKAN  RESTITUSI
OLEH

## ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Ada    dua    kategori    dasar    kejahatan yang    digunakan    sebagai    analisis,  yaitu kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori “malum  prohibitum  crimes” dan    kejahatan yang  termasuk  dalam  kategori “malum  In se  crimes ”.  Yang dimaksud kategori pertama adalah  suatu  perbuatan  disebut  sebagai  suatu kejahatan    karena    dilarang    oleh    undang- undang.    Perbuatan    itu    bukan  merupakan suatu    kejahatan    jika    undang-undang    tidak melarangnya. Termasuk dalam kategori malum  prohibitum  crimes ini  adalah social torts dan paternalistic  crimes yang    meliputi prostitusi,    perjudian,    penggunaan  obat- obatan    terlarang    dan    alkohol.    Sedangkan yang    dimaksud    malum inse    crimes adalah perbuatan    yang    memang    merupakan  suatu kejahatan  dilihat  dari    sifatnya.    Walaupun undang-undang    tidak    menyatakan  bahwa perbuatan    itu    dilarang,    tetap    saja    itu merupakan    suatu    kejahatan.  Yang  termasuk dalam  kategori  ini  adalah  kejahatan  terhadap harta  benda (property    crimes), kejahatan terhadap    orang (crimes    against    the person) seperti    pembunuhan,    pemerkosaan, perampokan,    dan    penyerangan,    dan kejahatan    yang    belum    lengkap/tidak sempurna (inchoate    crimes )    seperti percobaan (attempt )    dan    permufakatan jahat  ( conspiracy ). 27
27 William  L.  Barnes  Jr. “Revenge  on Utilitarianism: Renouncing A Comprehen-sive
Prinsip    kedua    analisis    ekonomi    atas hukum  pidana  adalah  prinsip efisiensi  yang mengandung makna penghematan, pengiritan,    ketepatan,  atau    pelaksanan sesuai    dengan    tujuan.    Efisiensi    berkaitan dengan    tujuan  dan   sarana    yang    digunakan untuk    mencapai    tujuan.    Jika    sarana    yang ingin    dicapai    membutuhkan    lebih    banyak biaya    dibandingkan    dengan  tujuan  yang ingin  dicapai,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak efisien.  Sebaliknya,  jika    penggunaan    sarana membutuhkan    lebih    sedikit    biaya    yang harus  dikeluarkan    dibandingkan    dengan tujuan    yang    ingin    dicapai,    maka    hal  itu dikatakan  efisien.
Dalam    kaitannya    dengan    analisis ekonomi    atas    hukum    pidana,  efisiensi berkaitan  dengan  dua  hal;  pertama,  apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi    dengan    hukum    pidana    tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulanginya  sehingga    keuntungan yang  hendak  diraih  darinya  lebih  besar;  dan kedua,  apakah  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan lebih    besar/berat    dibandingkan    dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan  perbuatan  pidana.  Jika  sanksi pidana  lebih  berat    dari    biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh    pelaku,    dapat    dipastikan bahwa    pelaku    akan    menghindar    untuk melakukan  kejahatan.
Economics  Theory  of  Crime  and  Punishment”,  artikel pada Indiana Law Journal,Vol. 74, tahun 1999, hlm 9- 12.
Analisis    ekonomi  berkaitan  dengan prinsip efisiensi ini jika dihubungkan  dengan penjatuhan    sanksi    pidana    bagi    pelaku kejahatan, yang pertama kali harus diperhatikan  adalah  bentuk-bentuk  sanksi pidana  apa  saja  yang  tersedia    yang    akan dijatuhkan    kepadanya.    Kemudian,    dari bentuk-bentuk  sanksi  pidana  yang  ada, dianalisis  mana  yang  paling  efisien  dilihat dari  prinsip  biaya  dan    keuntungan. Umumnya,    bentuk-bentuk  sanksi  pidana berupa  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup, pidana  penjara,  dan  pidana  denda.  Dalam konteks  analisis  ekonomi  bentuk  sanksi pidana  yang  paling  efisien  dan  cocok digunakan  dalam  kaitannya  dengan  prinsip biaya dan keuntungan adalah pidana mati dan pidana  denda  Sedangkan  pidana  penjara dilihat  dari  analisis  ekonomi  atas  hukum pidana    kurang  sesuai.    Penggunaan    sanksi pidana    penjara    dalam    konteks    ini    pada kenyatannya  memerlukan  biaya  sosial  yang sangat    tinggi (high    social    cost  of imprisonement ),    dan    itu    semua    harus ditanggung    oleh    negara.   Biaya  ini  meliputi biaya langsung dari membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji pegawai-pegawai    yang  bertugas  di  penjara, dan  biaya  kesempatan  yang  hilang  dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. 28
28 Robert  Cooter  &  Thomas  Ulen.2000. Law  and Economics .  Eddison  Wesley  Longman  Inc  Amerika Serikat, hlm. 468.
Belum    lagi    biaya    hidup    setiap orang    yang    dimasukkan    ke  penjara    akibat perbuatan  yang  dilakukan.  Pidana    denda, yang    merupakan    bentuk    sanksi    keuangan (monetary  sanction ),  adalah  pidana  yang efisien  karena    penjatuhannya    tidak memerlukan    biaya    apapun;    ia    hanya berkaitan    dengan    kewajiban    pelaku  untuk membayar  sejumlah  uang  kepada  Negara. Negara  sendiri  tidak  mengeluarkan  biaya apapun  ketika    menjatuhkan  sanksi  pidana denda.  Oleh    karena    itu,    efisiensi    pidana denda    tidak    diragukan    dalam    analisis ekonomi    atas    hukum    pidana.    Namun demikian,    untuk    menentukan  bahwa  sanksi pidana  denda  dikatakan  efisien  dan  dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan,    bergantung    pada    lima    faktor; pertama,  asset yang dimiliki pelaku. Semakin kecil  kekayaan  ( asset )  yang  ada,  semakin kecil  pula  eksistensi  pidana  denda  di  dalam mencegah  pelaku  melakukan  kejahatan. Dikatakan    tidak    mungkin    pelaku    dijatuhi pidana    denda  sementara    dia    sendiri  tidak memiliki banyak  kekayaan  untuk membayar denda  itu;  kedua,  kemungkinan  pelaku  untuk tidak dijatuhi sanksi pidana. 29
Semakin  besar  kemungkinan  ini, semakin tinggi sanksi pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan. Jika kemungkinan untuk tidak  dijatuhi  sanksi  pidana  ini    setengah persen    (1/2    %),    beratnya    pidana    denda
29 Ibid.
harus  dinaikkan    dua    kali    lipat.    Jika kemungkinannya  sepertiga    persen    (1/3    %), beratnya  pidana    denda    dinaikkan    tiga    kali lipat,    dan    seterusnya;    ketiga,  tingkat keuntungan    yang    diperoleh  dari  melakukan kejahatan.    Semakin  besar    keuntungan    itu, semakin    tinggi  sanksi  pidana  dibutuhkan untuk  mencegah    kejahatan,    dan    juga semakin    besar    kesempatan  dari    jumlah denda  yang  dijatuhkan  dari  kekayaan  yang dimiliki  pelaku;  keempat,  kemungkinan bahwa  tindak  pidana  akan    mengakibatkan kerugian,    dan  kelima,    besarnya    kerugian yang  ditimbulkan. 30
Dilihat  dari  teori  pemidanaan,  analisis ekonomi  ini  menggunakan  teori  pencegahan ( deterrence ).    Asumsi    teori  ini  adalah, manusia    merupakan  makhluk    rasional. Implikasinya,    ketika  seseorang  melakukan kejahatan,  maka  sanksi    pidana  yang dijatuhkan  harus  melebihi  seriusitas    tindak pidana.  Teori  pencegahan  yang  dimaksud adalah pencegahan umum ( general deterrence ),  bukan    pencegahan  khusus ( special    deterrence ).    Penjatuhan  sanksi pidana bertujuan  untuk  mencegah  seseorang atau    orang    lain/  masyarakat    melakukan kejahatan.    Sanksi    pidana    dijatuhkan  agar pelaku  dan  orang  lain  tidak  melakukan kejahatan  itu,  karena  kalau  itu  yang terjadi,
30 Steven Shavell, “Criminal Law and the Optimal Use  of  Nonmonetary  SanctionAs  Deterrence” ,  Artikel Pada Columbia Law Review, Vol. 85 Tahun 1985, hlm 1236-1238.
sanksi  pidana akan  dijatuhkan  untuk  kedua kalinya. 31
Analisis  ekonomi  atas  hukum  pidana sebagaimana  dijelaskan  di  atas,hanya    dapat mampu  mencegah  kejahatan  yang  berkaitan dengan  ekonomi.    Artinya,    motif  pelaku melakukan  kejahatan    adalah    untuk mendapatkan    keuntungan    yang    bersifat ekonomis.  Untuk  kejahatan- kejahatan  yang tidak    bermotif    ekonomi,    analisis  ekonomi atas hukum pidana ini tidak dapat  diterapkan. Dalam    kaitannya    dengan  penegakan  hukum pidana  yang  optimal,  analisis    ekonomi memberikan    sejumlah    “aturan”    bagaimana penegakan  hukum  pidana  itu  dapat  berjalan secara optimal.
Tentu  saja  masalah  untung  dan    rugi ( cost    and    benefit    principle )    masih digunakan  sebagai    titik    pijak  didalam menganalisis    apakah    penegakan    hukum pidana  dikatakan  optimal  atau  tidak. 32
Dalam konteks ini tentunya dalam proses restitusi  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  khusus harus  dilihat  sebagai  mekanisme  baik  dalam perkembangan hukum pidana, kebijakan yang diambil  juga  mempertimbangkan  presfektif ekonomi  yang  harus  diperhatikan  yang diluar dari  mekanisme  standart  hukum  pidana  yaitu denda  dan  pidana.  Restitusi  adalah  pidana yang  memberikan  suatu  kejelasan  dan
31 William  J.  Barnes  Jr,  William  L.  Barnes Jr,“Revenge  on  Utilitarianism:  Renouncing  A Comprehen-sive  Economics  Theory  of  Crime  and Punishment”, artikel pada Indiana Law Journal,Vol. 74, tahun 1999. hlm 630-631.
32 Ibid.
perlindungan  yang  dalam  hal  ini  korbannya adalah  anak-anak  untuk  dapat  dijamin  hak- haknya  untuk  mendapatkan  sejumlah  materi yang dilakukan untuk kegiatan pemulihan dan juga  ganti  rugi  atas  keuntungan  atas  hasil yang  diharapkan  untuk  didapat  tapi  tidak didapat karena adanya kejahatan tersebut. Mengingat  ketentuan  tersebut  diatas maka  restitusi  ini  diberikan  suatu  formulasi standart  dalam  Sistem  Eropa  Kontinental yang  bersumber  dari  Kepastian  Hukum melalui  peraturan  Perundang-Undangn  secara khusus  yang  didalamnya  mengancam  sanksi pidana  apabila  tidak  melaksanakan  restitusi tersebut  sebagaimana  ketentuan  peraturan Perundang  Undang-Undang  itu  dan  apabila hal  tersebut      kemudian  hanya  dikaitkan dengan  Peraturan  Pemerintah  saja,  maka Peraturan  Pemerintah  harus  secara  tegas menerapkan sanksi pidana terhadap ketidakpelaksanaan hukuman ini dan pemerintah  dengan  alat  pelaksananya  dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpenuhinya putusan  restitusi  atau  dengan  kata  lain, restitusi  ini  apabila  tidak  dilaksanakan  tidak menjadi  masalah  keperdataan  yang  tentunya akan  memberatkan  korban  yang  harusnya mendapat kemudahan dan perlindungan. ingkar janji dalam pelaksanaannya maka tidak dapat dilakukan secara pidana dalam pemenuhannya.
Kebijakan  formulatif  hukum  pidana  terhadap pelaku  yang  tidak  melaksanakan  restitusi terhadap  Anak  yang  menjadi  korban  tindak
pidana  secara  tegas  yakni  sanksi  pidana berupa  pidana  tambahan,  maka  pemerintah dengan  alat  pelaksananya  dapat  memaksa pelaku/terpidana  agar  memenuhi  putusan restitusi melalui ketentuan perundang- undangan

## PENUTUP
Upaya  paksa  tidak  ada  jika  putusan restitusi tersebut tidak dilaksanakan, sehingga apabila  restitusi  tidak  dilaksanakan  dalam artian terjadi ingkar janji dalam pelaksanaannya  maka  tidak  dapat  dilakukan secara pidana dalam pemenuhannya. Kebijakan  formulatif  hukum  pidana terhadap  pelaku  yang  tidak  melaksanakan restitusi  terhadap  Anak  yang  menjadi  korban tindak pidana secara tegas yakni sanksi pidana berupa  pidana  tambahan,  maka  pemerintah dengan  alat  pelaksananya  dapat  memaksa pelaku/terpidana  agar  memenuhi  putusan restitusi melalui ketentuan perundang-
undangan.
Diharapkan  adanya  suatu  sanksi  berupa hukuman  yang  bersifat  pidana  yang  harus disiapkan secara konkret agar menjamin Anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  untuk mendapatkan  hak-haknya  yang  berkaitan dengan  putusan  restitusi  tersebut  Hendaknya restitusi  yang  termuat  dalam  ketentuan Peraturan  Pemerintah    Nomor  43  tahun  2017 Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  yang merupakan penjabaran Undang-undang
Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak harus dicantumkan dalam Undang-undang
Perlindungan  Anak kedepan. Sehingga disini restitusi tidak lagi berupa hak yang dimohonkan tetapi restitusi sebagai alternative pemidanaan  dimana  Anak  sebagai  korban suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. 1992. Masalah
Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Arief,  Barda  Nawawi.  1994. Kebijakan Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Arief,  Barda  Nawawi.  2002. Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bhakti. Bruggink, J.J.H.1999. Refleksi Tentang Hukum. Bandung  :  Citra  Aditya Bhakti.
Cooter,  Robert  &  Thomas  Ulen.2000. Law and  Economics .  Eddison  Wesley Longman Inc Amerika Serikat.
Drafkin,  Israel  &  Emilio  Viano.  1975.
Victimologi. Landon  :  Lexington Books.
Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Sosio Kriminologi,  Amalan  Ilmu-Ilmu
Sosial  Dalam  Studi  Kejahatan. Bandung : Sinar Baru. Dellyana,  Shanty.  1998. Wanita  dan  Anak Di Masa Hukum. Liberty : Yogyakarta. Dimyanti, Khudzaifah. 2003. Teorisasi Hukum. Surakarta : Muhammadiyah University Ress.
Gosita,  Arif.  1985. Masalah  Perlindungan Anak. Jakarta : Persindo
Akademika.
Ghultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap  Anak. Bandung  :  Refika Aditama.
Karmen,  Andrew.  2001. Crime  Victim  an Introduction to Victimology.
Colorado : Westvie.
Kanter,  EY  dan  SR  Siantur.  2003. Asas-Asas Hukum  Pidana  Indonesia. Jakarta  : Storia Grafika. Luthan, Salman. 2014. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan.
Yogykarta : FH UII Press.
Harkrisnowo,  Harkristuti.  2002. Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak. Jakarta
: Newsletter Komisi Hukum
Nasional.
Hadikusuma,  Hilaman.  1992. Bahasa  Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. Hamzah,  Andi.  1993. Sistem  Pidana  dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita. __________________. 1994. Asas-Asas
Hukum  Pidana. Jakarta  :  Rineka Cipta.
Koeswadji.  1995. Perkembangan  Macam- Macam  Pidana  Dalam  Rangka
Pembangunan Hukum Pidana.
Bandung : Citra Aditya Bhakti. Kansil,  C.S.T.  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarat : Balai Pustaka.
Muladi  &  Barda  Nawawi.  1992. Teori  dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Alumni.
Moeljatno.  2002. Asas-Asas  Hukum  Pidana.
Jakarta : Rineka Cipta.
Muladi.  2005 Hak-Hak  Asasi  Manusia  : Hakikat,  Konsep  dan  Implikasi dalam Presfketif Hukum dan Masyarakat. Bandung  :  Refika Aditama.
Mansur,  Arief  &  Ghultom  2007. Urgensi Perlidungan  Korban  Kejahatan  : Antar Norma dan Realita. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. Marzuki,  Piter  Mahmud.  2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
Nugraheni,  Novie  Amalia.  2012. Sistem Pemidanaan  Edukatif  Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana. Semarang  :  Universitas
Diponergoro.
Priyatna,  Andi.  2010. Let’s  Building  end Bulliying  :  Memahami,  Mencegah dan  Mengatasi  Bullying. Jakarta  :
PT. Elex Media Komputindo.
Reid, Sue Titus. 1985. Crime and
Criminology. New  York  :  CBS
Collage Publishig.
Rahardjo,  Satjipto.  1986. Ilmu  Hukum.
Bandung : Alumni.
Rusli,  Hardjan.  2006. Metode  Penelitian Hukum  Normatif,  Bagaimana  ?.
Jakarta  : Law  Riview  Fakultas
Hukum Universitas Pelitia
Harapan.
Reksodiputero,  Mardjono.  2007. Kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana.
Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Rato,  Dominkus.  2010. Filsapat,  Hukum
Mencari  :  Memahami  Hukum.
Yogyakarta : Laksabang : Presindo.