## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## POTENSI MELEMAHNYA PRINSIP TERBUKA DAN BERSAING DALAM PENGADAAN DENGAN METODE E-PURCHASING

## Bintang Puwan Permata
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI e-mail : bintangpp.21@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024
Keywords: E-purchasing, Open and
Competitive Principles,
Procurement. E-purchasing  is  a  form  of  government  innovation aimed  at  expediting  the  procurement  process  for goods and services. However, in its implementation, the  competition  among  participants/providers  of goods/services  appears  to  be  superficial.  This research  aims  to  review  the  application  of  the principles  of  openness  and  competitiveness  in  the procurement  of  goods  and  services  using  the  e- purchasing  method.  This  study  is  a  normative  legal research with a prescriptive nature and a legislative approach.  Data  collection  is  conducted  through  a literature study technique. The types of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data obtained are analyzed  using  deductive  reasoning  techniques. Based on the research findings, it is known that there is a potential for collusion that results in unhealthy business  competition  in  the  implementation  of  the procurement  of  goods  and  services  through  the  e- purchasing  method.  Therefore,  there  is  a  need  for regulations that clearly define the requirements and criteria for the selection of goods/services providers. Abstrak Kata kunci: E-purchasing, Pengadaan,
Prinsip Terbuka dan Bersaing.
E-purchasing merupakan wujud inovasi pemerintah dalam  rangka  mempercepat  proses  pengadaan barang/jasa dengan cara memangkas birokrasi dan tahapan pengadaan. Namun dalam pelaksanaannya, kompetisi yang terjadi diantara para peserta/penyedia  barang/jasa  terkesan  semu.
Corresponding Author:
Bintang Puwan Permata: bintangpp.21@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan prinsip terbuka dan bersaing serta kaedah-kaedah dalam  hukum  persaingan  usaha  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  dengan  metode e-purchasing . Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  dengan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa khususnya e -purchasing . Pengumpulan data  dilakukan  dengan  teknik  studi  pustaka.  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data  yang  diperoleh  dianalisa  dengan  teknik penalaran  deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  terdapat  potensi  terjadinya persekongkolan  yang  menyebabkan  persaingan usaha  tidak  sehat  pada  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing . Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan yang secara tegas  mengatur  tentang  syarat  dan  kriteria  dalam penggunaan metode pemilihan penyedia barang/jasa.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  katalog  elektronik  dilatarbelakangi  oleh  adanya kebutuhan  untuk  menyediakan  sarana  pengadaan  barang/jasa  yang  modern, efektif, hemat waktu dan biaya. Katalog elektronik dapat membantu meningkatkan efisiensi  dalam  proses  pengadaan  dengan  memberikan  akses  mudah  terhadap informasi  mengenai  berbagai  barang  dan  jasa  yang  tersedia.  Selain  itu,  katalog elektronik merupakan wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu bentuk keterlibatan UMKM pada pengadaan melalui katalog elektronik adalah pada katalog lokal (Iqbal, 2020). Melalui  katalog  elektronik  pemerintah  mendorong  terselenggaranya  pengadaan barang dan jasa yang mudah dan cepat dengan sistem yang sederhana, hal ini sangat sesuai dengan prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa khususnya Prinsip Efektif dan Efisien.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, saat ini dikenal 5 metode pemilihan penyedia, yaitu e-puchasing, Pengadaan  Langsung,  Penunjukan  Langsung,  Tender  Cepat  dan  Tender.  Tender merupakan metode konvensional dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam tender terdapat tahapan-tahapan antara lain : pengumuman, pemberian penjelasan/aanwizing,  upload/penyampaian  dokumen  penawaran  peserta, evaluasi  Administrasi,  Kuaslifikasi,  Teknis  dan  Harga  oleh  Pokja  Pemilihan,
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 58
Pembuktian  Kualifikasi,  Penetapan  dan  Pengumuman  Pemenang,  Masa  sanggah, Negosiasi  Teknis  dan  Harga.  Dari  tahapan-tahapan  tersebut  dapat  terlihat  jelas kompetisi yang terjadi diantara para peserta tender, sehingga dapat menghasilkan pemenang/calon  penyedia  barang/jasa  yang  berkompeten  dan  dengan  harga penawaran  yang  kompetitif/terendah  diantara  peserta  yang  lulus  evaluasi penawaran dan kualifikasi.
Salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah prinsip terbuka  dan  bersaing.  Prinsip  tersebut  dapat dimaknai  bahwa  Proses  pengadaan barang dan jasa harus memberikan peluang yang sama kepada semua pelaku usaha yang  memenuhi  syarat  kualifikasi  dan  teknis,  dan  harus  mendorong  adanya kompetisi  yang  sehat  antara  pelaku  usaha  yang  setara,  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan,  serta  mengikuti  prosedur  yang  terdefinisi  dan  transparan.  Prinsip bersaing  menekankan  bahwa  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa,  harus  ada kompetisi  yang  adil  di  antara  sebanyak  mungkin  pelaku  usaha  yang  memenuhi syarat dan setara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan produk barang/jasa yang tersedia secara kompetitif dan untuk mencegah intervensi yang dapat mengganggu fungsi pasar dalam proses pengadaan (Sancoko & Pratama, 2020).
Berbeda  dengan  metode  pemilihan  penyedia  secara  tender, e-purchasing dilakukan  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  atau  Pejabat  Pengadaan  dengan  cara memiilih  langsung  produk  barang/jasa  yang  telah  tersedia/tayang  pada  katalog elektronik baik itu katalog nasional, sektoral maupun lokal. Meskipun e-purchasing sering kali dianggap lebih efisien karena prosesnya dapat dilakukan lebih cepat dan dengan lebih minim birokrasi, jika ditinjau kembali pada pelaksanaannya terkesan kompetisi yang terjadi diantara para pelaku usaha bersifat semu atau samar-samar. Hal  ini  tentu  menimbulkan  keraguan  terhadap  tegaknya  prinsip  terbuka  dan bersaing dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 9 Tahun 2021 Pasal 18 menyebut bahwa, Metode yang dapat dilakukan pada proses pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik adalah : (1) negosiasi harga (2) mini kompetisi (3) competitive catalogue.
Diadakannya metode mini kompetisi pada pengadaan barang/jasa melalui katalog  elektronik  pada  dasarnya  merupakan  wujud  upaya  pemerintah  untuk mendorong terciptanya persaingan yang lebih kompetitif layaknya kompetisi yang terjadai pada proses pengadaan barang/jasa secara tender ataupun tender cepat. Namun berdasarkan informasi dari LKPP, penggunaan metode mini kompetisi oleh pengguna  anggaran  masih  sangat  jauh  dibandingkan  dengan  metode  negosiasi harga.  Melihat  adanya  ketimpangan  tersebut  tentu  menimbulkan  sebuah pertanyaan yaitu mengapa PPK atau Pejabat Pengadaan cenderung memilih metode pengadaan  melalui  katalog  elektronik  dengan  cara  negosiasi  harga  dibandingkan dengan  mini  kompetisi.  Sehingga  penting  untuk  melakukan  kajian  terhadap permasalahan tersebut.
Penelitian  tentang  pengadaan  barang/jasa  dengan  metode e-purchasing sudah  pernah  dilakukan,  diantaranya  adalah  tulisan  Iqbal  yang  menyimpulkan bahwa  dengan  adanya  katalog  elektronik,  pengadaan  barang/jasa  akan  lebih transparan, terbuka, dan dengan adanya pemangkasan proses dan birokrasi  dapat menghindari  terjadinya  penyimpangan  namun  keterlibatan  UMKM  dalam
pengadaan  barang/jasa  melalui  katalog  elektronik  masih  sangat  minim,  sehingga perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkannya  melalui  sinergi  dan  kolaborasi diantara kementerian terkait, yaitu LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM (Iqbal, 2020). Kemudian tulisan Putri  dkk.  menyimpulkan  bahwa  dengan  mengacu  pada  indikator  akuntabilitas BAPPENAS,  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  melalui  katalog  elektronik  di kelurahan wonokromo telah berjalan dengan akuntabel. Ketiga indikator tersebut adalah (1) adanya keselarasan antara prosedur dan pelaksanaan (2) adanya sanksi terhadap kesalahan/kealpaan (3) adanya output dan outcome yang dapat diukur (Putri,  Sunarya,  &  Fatah,  2023).  Selain  itu,  tulisan  Wibowo  pada  tahun  2015 mencatatkan  bahwa  pengadaan  barang/jasa  melalui  katalog  eletronik menimbulkan  celah  terkait  hilangnya  kompetisi  diantara  pelaku  usaha  (Wibowo, 2015).  Berbeda  dengan  tulisan  yang  sudah  pernah  dilakukan,  penelitian  ini akan berfokus pada alasan-alasan penggunaan metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui  katalog  elektronik  kaitannya  dengan  penegakan  prinsip  terbuka  dan bersaing serta kaedah-kaedah dalam hukum persaingan usaha. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide/masukan guna penyusunan peraturan dan pedoman  dalam  rangka  memperkuat  sistem  pengadaan  di  Indonesia  khususnya dari segi metode pemilihan penyedia.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  dapat  dirumuskan permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penulisan  ini,  yaitu  apakah  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  melalui  katalog  elektronik  telah  mendukung  tegaknya prinsip  terbuka  dan  bersaing  dan  sesuai  dengan  kaedah-kaedah  dalam  hukum persaingan usaha? Jika belum, apakah Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah  melalui  LKPP  untuk  kembali  menguatkan  pelaksanaan  prinsip tersebut?

## METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Menurut  Prof.  Irwansyah,  S.H.,M.H.  Penelitian  normatif  dapat  dipahami  sebagai penelitian untuk mengkaji suatu norma atau ketentuan yang  berlaku (Irwansyah, 2022,  p.  42),  sedangkan  sifat  preskriptif  sendiri  merupakan  karakteristik  dari keilmuan ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  yaitu  dengan  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa khususnya E-purchasing . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dan  bahan  hukum sekunder  yang  diperoleh  dari  buku,  kajian,  artikel  jurnal  terdahulu.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisa dengan teknik penalaran deduktif untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Aspek Hukum Persaingan Usaha
Sebagaimana tersurat dalam pasal 2 UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  bahwa  dalam  melakukan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
60
kegiatannya, pelaku usaha harus mempedomani asas demokrasi ekonomi, dengan cara  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  sendiri  dengan  kepentingan umum. Jika dimaknai secara luas dan menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha saja, tetapi juga termasuk bagi  pelaku  pengadaan  dalam  hal  ini  PA/KPA/PPK/Pejabat  pengadaan  dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Pelaku pengadaan juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha yang bergerak pada bidang sejenis  dengan  kualifikasi  setara.  Dengan  upaya  tersebut  diharapkan  tujuan pengadaan yang efektif dan efisien dapat tercapai.
Persaingan usaha tidak sehat adalah kompetisi di antara para pelaku usaha dalam  menjalankan  produksi  atau  distribusi  produk  dengan  tindakan  yang  tidak etis,  melanggar  hukum,  atau  merintangi  persaingan  usaha  (Abustan,  2023,  p.  1). Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang disebut dalam UU No.5 tahun 1999  sebagai  kegiatan  yang  dilarang  adalah  persekongkolan.  Persekongkolan adalah  konspirasi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dan/atau  pelaku pengadaan untuk mengatur dan mengarahkan pemenang tender(Abustan, 2023, p. 16). Menyesuaikan dengan perkembangan praktik pengadaan barang/jasa saat ini, perlu dimaknai secara luas bahwa yang masuk dalam kategori persekongkolan tidak hanya terbatas tender saja, namun juga termasuk pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik. Oleh sebab itu, Posisi hukum persaingan usaha dalam kegiatn pengadaan barang/jasa jelas sangat penting. Pemberlakuan kaedah-kaedah hukum persaingan usaha ditujukan dalam rangka mencegah munculnya kompetisi usaha yang tidak sehat (Abustan, 2023, p. 8).

## b) Perskongkolan Dalam Pengadaan
Persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa bisa terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak yang terlibat baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak dengan tujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain yang berpotensi untuk menjadi pesaing dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Persekongkolan bisa timbul dalam setiap tahapan proses pengadaan yang dimulai dari perencanaan, penentuan  persyaratan  dalam  dokumen  pemilihan,  evaluasi  penawaran,  sampai dengan  pelaksanaan  kontrak.  Dalam  tulisannya,  Manthovani,  menjelaskan  unsur- unsur terjadinya persekongkolan, yaitu :  (1)  adanya kerjasama atau kesepakatan antar dua pihak/lebih (2) dengan terang-terangan ataupun diam-diam melakukan pengkondisian  dokumen,  membuat  kompetisi  semu,  menyepakati  dan/atau mendukung  timbulnya  pengkondisian,  dan  tidak  menolak  melakukan  perbuatan tertentu  walaupun  mengetahui  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  untuk mengatur pelaku usaha tertentu yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, termasuk  adanya  kesempatan  eksklusif  yang  diberikan  oleh  pelaku  pengadaan kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  melalui  cara-cara  yang bertentangan/melawan  hokum  (Manthovani,  2023).  Misalnya  pelaku  usaha tertentu  yang  telah  membuat  kesepakatan/konspirasi  dengan  pelaku  pengadaan ataupun  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  dapat  ditunjuk  seebagai  penyedia barang/jasa kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan demikian pelaku usaha lain terhalangi kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
Persekongkolan  pengadaan  barang/jasa  dapat  dikelompokkan  menjadi  3 jenis,  yaitu  :  persekongkolan  horizontal,  persekongkolan  vertikal,  dan persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal (Simamora, Kurniawan, Abrianto, &  Amalia,  2021,  p.  18).  Persekongkolan  horizontal  terjadi  antara  sesama  pelaku usaha,  persekongkolan  vertikal  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  pelaku pengadaan,  sedangkan  persekongkolan  gabungan  terjadi  antara  dua  atau  lebih pelaku  usaha  dengan  pelaku  pengadaan.  Perlu  ditegakkan  prinsip  terbuka  dan bersaing untuk menghindari persekongkolan tender tersebut.

## c) Prinsip Terbuka dan Bersaing
Prinsip hukum bisa dipahami sebagai gagasan dasar yang dijadikan sebagai fondasi dalam penyusunan peraturan hukum. Prinsip hukum adalah panduan yang bersifat umum dan konsep yang tingkat abstraksinya tinggi, dan berperan sebagai “ratiolegis” dasar  pemikiran  hukum  yang  mendahului  peraturan  perundang- undangan dan keputusan hakim. Karena bersifat umum dan abstrak, prinsip hukum pada  dasarnya  tidak  dapat  diterapkan  secara  langsung  dalam  penyelesaian permasalahan  hukum.  Untuk  mengatasi  permasalahan  hukum,  prinsip-prinsip hukum harus pertama-tama diwujudkan dan diuraikan ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret (Simamora et al., 2021, p. 4).
Prinsip  hukum  terbagi  menjadi  dua,  yakni  prinsip  hukum  umum  dan prinsip hukum khusus. Prinsip hukum umum adalah prinsip yang berlaku secara lintas sektor dalam hukum. Di sisi lain, prinsip hukum khusus adalah prinsip yang khusus  berlaku  dalam  sektor-sektor  tertentu,  seperti  hukum  pidana  (termasuk prinsip-prinsip seperti asas legalitas dan asas tiada hukuman tanpa kesalahan) serta hukum perdata (termasuk prinsip kebebasan berkontrak dan itikad  baik). Dalam hal  pengadaan,  peraturan  hukum  yang  mengatur  pengadaan  didasarkan  pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini memiliki peran utama sebagai standar nilai  yang  harus  dipatuhi  dalam  setiap  tahapan  pengadaan.  Prinsip-prinsip  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  karena  hasil pengadaan  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  dari  segi  administratif,  teknis, maupun keuangan (Simamora et al., 2021). Prinsip hukum pengadaan terdiri dari : Value for money, transparan, keadilan, akuntabel, terbuka dan bersaing.
Prinsip terbuka dan bersaing secara tegas tertulis dalam pasal 6 Perpres No.16  tahun  2018  tentang  pengadaan  barang/jasa  sebagaimana  telah  diubah dengan perpres No. 12 tahun 2021. Prinsip terbuka dapat dimaknai bahwa setiap pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi yang telah ditetapkan diperbolehkan untuk turut serta dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan prinsip bersaing diupayakan untuk menciptakan kompetisi yang sehat diantara para pelaku usaha yang wajib diterapkan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa,  dengan  demikian  dapat  menghasilkan  produk  barang/jasa  yang berkualitas dan tidak ada intervensi oleh pihak manapun yang bisa menghambat proses terbentuknya mekanisme pasar penyediaan produk barang/jasa (Mawarni, Gamaputra,  & Meilinda,  2020).  Prinsip  terbuka  mempunyai  makna  yang  berbeda dengan  prinsip  transparan.  Prinsip  terbuka  berfokus  pada  terbukanya pengadaan/pemilihan penyedia untuk sebanyak-banyaknya pelaku usaha dengan klasifikasi sejenis dan kualifikasi setara. Sedangkan prinsip transparan menekankan tentang keterbukaan dan kejelasan seluruh informasi, ketentuan dan persyaratan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
62
pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat secara luas.
Untuk  menegakkan  prinsip  terbuka  dan  bersaing,  harus  memenuhi indikator-indikator,  diantaranya  :  (1)  proses  pengadaan  dilaksanakan  secara transparan dan bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha (2) pokja pemilihan harus dapat mempertahankan suasana pemilihan penyedia agar tetap kondusif bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan (3) seluruh tahapan pada proses pemilihan penyedia  wajib  mengupayakan  terciptanya  persaingan  yang  sehat  (4)  Pengelola kegiatan  wajib  melakukan  tindakan  tehadap  hal-hal  yang  bisa  menghalangi terciptanya  persaingan  yang  sehat  (5)  seluruh  tahapan  pengadaan  harus dihindarkan dari adanya pertentangan kepentingan (Arifin, 2020).

## d) Metode Pemlihan Penyedia Barang/Jasa
Metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  diatur  dalam  pasal  38 Perpres no.16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan perpres no.12 tahun 2021  terdiri  dari  :  (1) E-purchasing (2)  Pengadaan  langsung  (3)  Penunjukan langsung  (4)  Tender  cepat  (5)  Tender.  Untuk  menentukan  metode  pemilihan penyedia  yang  akan  digunakan,  Pejabat  Pengadaan/PPK  diwajibkan  untuk memahami kriteria dan ketentuan yang harus dipenuhi serta menyesuaikan dengan karakteristik barang/jasa yang akan diadakan.
E-purchasing merupakan metode pengadaan yang dilakukan dengan cara memilih produk barang/jasa yang telah tercantum/tayang pada katalog elektronik. Untuk  paket  pekerjaan  dengan  nilai  HPS  sampai  dengan  Rp.200.000.000,- dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, sedangkan paket pekerjaan dengan nilai HPS lebih dari Rp. 200.000.000,- dilakukan oleh PPK. Katalog elektronik meliputi katalog elektronik nasional yang dibuat dan dikelola oleh LKPP, katalog elektronik sektoral dikelola  oleh  Kementerian/Lembaga  dan  katalog  elektronik  lokal  dikelola  oleh Pemerintah Daerah.
E-purchasing pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  wujud  upaya pemerintah  dalam  melakukan  penyederhanaan  birokrasi  namun  bukan dimaksudkan  untuk  menggantikan  posisi  tender  yang  secara  nyata mengimplementasikan  prinsip-prinsip  pengadaan. E-purchasing mempunyai banyak  kelebihan  dalam  hal  kesederhanaan  yang  ditawarkan,  antara  lain  tidak memakan  waktu  dan  proses  yang  panjang  seperti  halnya  dalam  tender,  tidak diperlukan  penyusunan  HPS,  dan  menutup  potensi  terjadinya  tender  gagal (Kurniawan, 2019).
Metode pengadaan langsung digunakan jika produk barang/jasa yang akan diadakan nilainya tidak lebih dari Rp.200.000.000,-. Sebelum adanya SPSE (sistem pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik)  pengadaan  langsung  dilakukan  secara manual,  namun  saat  ini  seluruh  pengadaan  langsung  telah  diarahkan  untuk dilakukan  secara  elektronik.  Pada  pelaksanaanya,  seluruh  tahapan  proses pengadaan  langsung  secara  elektronik  yang  diawali  dengan  perencanaan  hingga pelaporan dilaksanakan secara online (Gojali, 2022).
Metode  penunjukan  langsung  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk memilih  penyedia  dalam  keadaan  tertentu,  beberapa  keadaan  tertentu  tersebut diantaranya  adalah  :  (1)  pelaksanaan  perencanaan  acara/kegiatan  yang  sifatnya
mendesak  dalam  rangka  sebagai  tindaklanjut  atas  komitmen  internasional  yang diikuti oleh presiden dan wakil presiden (2) produk barang/jasa yang berdasarkan sifatnya wajib dirahasiakan demi kepentingan negara (3) pekerjaan pembangunan yang berdasarkan sifatnya digolongkan kedalam satu kesatuan sistem dimana tidak bisa  diperhitungkan/direncakan  sebelumnya  (4)  produk  yang  hanya  dapat dihasilkan/diproduksi oleh satu pelaku usaha saja (5) produk yang bersifat spesifik dan berkaitan dengan hak paten untuk melaksanakan kegiatan dimaksud (6) sebagi tindak lanjut tender ulang gagal (7) sebagai tindak lanjut atas terjadinya pemutusan kontrak pekerjaan.
Kelebihan  pada  penggunaan  metode  penunjukan  langsung  adalah  dapat mewujudkan efisiensi dari segi waktu dan tenaga, serta dapat menjamin kepastian pada  pelaksanaan  pekerjaan.  Namun  seringkali  metode  penunjukan  langsung digunakan  secara  tidak  tepat  sesuai  dengan  ketentuan,  tujuan,  dan  syarat penggunaanya  dengan  maksud  untuk  melancarkan  praktik  persekongkolan. Keputusan  mengenai  pemilihan  metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang seharusnya  menggunakan  tender  tetapi  dilakukan  dengan  penunjukan  langsung adalah wujud langkah mundur sebab meniadakan prinsip persaingan, keterbukaan, dan  keseimbangan  yang  jika  prinsip  tersebut  ditegakkan  justru  mampu mewujudkan efisiensi (Pohan, Purba, & Kaban, 2023). Kesalahan dalam penggunaan metode pemilihan tersebut dapat membuka celah terjadinya penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Tender  cepat  digunakan  dalam  hal  deskripsi/karakteristik  dan  besaran jumlah  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  sudah  dapat  dirinci  dengan  jelas  dan barang/jasa tersebut disediakan oleh calon penyedia yang telah terkualifikasi dalam SIKAP.  Sesuai  dengan  namanya,  tender  cepat  dilaksanakan  dengan  meniadakan beberapa tahapan yang ada dalam metode tender sehingga  dari segi  waktu lebih cepat daripada tender, namun tetap terlihat jelas kompetisi yang terjadi diantara para  peserta.  tender  cepat  dilakukan  tanpa  adanya  tahapan  evaluasi  kualifikasi, penilaian administrasi dan teknis, dan tahapan sanggah (Martono & Simanjuntak, 2021). Peserta yang telah terkualifikasi pada SIKAP dan terundang untuk mengikuti tender  cepat,  selanjutnya  memasukan  penawaran  harga,  kemudian  evaluasi dilakukan  oleh  sistem,  dan  pemenang  ditentukan  berdasarkan  harga  penawaran terendah.
Dalam  urutan  pemilihan  metode  pengadaan  yang  akan  digunakan  oleh pengguna jasa, tender menempati posisi terakhir setelah E-purchasing , pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat. Hal ini tersurat pada pasal 38  ayat (7)  Perpres  tentang  pengadaan  barang/jasa  yang  menyebutkan  “tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan  metode  pemilihan  penyedia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a  sampai  dengan  huruf  d”.  Penggunaan  tender  sebagai  alternatif  terakhir dalam  pemilihan  metode  pengadaan  menunjukkan  bahwa  tender  cenderung membutuhkan  poses  yang  panjang  dan  upaya  yang  lebih  dibandingkan  dengan pilihan  metode  pengadaan  yang  lain.  Namun  dilain  sisi,  tender  menawarkan persaingan yang kompetitif diantara para peserta untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang.
Wujud persaingan yang kompetitif tersebut tergambar jelas dari tahapan- tahapan  yang  harus  dilalui  pada  tender,  yaitu  :  pengumuman  tender,  download
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
64
dokumen  tender,  pemberian  penjelasan  oleh  Pokja,  penyampaian  penawaran, evaluasi  administrasi,  kualifikasi,  teknis  dan  harga,  pembuktian  kualifikasi  dan negosiasi,  penetapan  pemenang,  dan  pemberian  kesempatan  untuk  mengajukan sanggah  bagi  peserta  yang  tidak  setuju  dengan  hasil  evaluasi.  Seluruh  peseta diwajibkan  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  dalam  dokumen tender, dan dalam menentukan persyaratan paket yang akan dikompetisikan, pokja diwajibkan  untuk  mematuhi  rambu-rambu  yang  tercantum  dalam  ketentuan perundang-undangan. Apabila terdapat indikasi adanya kecurangan maka terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pihak, salah satunya adalah tender gagal  yang  harus  ditindaklanjuti  dengan  tender  ulang/penyampaian  penawaran ulang/evaluasi ulang.
Dalam  penelitiannya,  Sancoko  dkk.  mengemukakan  faktor-faktor  penting yang menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam memutuskan untuk mengajukan penawaran  pada  pemilihan  penyedia  jasa  konstruksi  dengan  metode  tender, diantaranya  :  kesiapan  personel  dan  peralatan,  pemenuhan  syarat  tender,  akses menuju  lokasi  pekerjaan,  tingkat  risiko  dan  kompleksitas  pekerjaan,  metode pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan (Sancoko & Pratama, 2020). Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh PPK dan Pokja Pemilihan dalam melakukan  tahapan-tahapan  pemilihan  penyedia.  Dengan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  PPK  dan  Pokja  Pemilihan  diharapkan  dapat  memetekan jumlah pelaku usaha yang tersedia dan dapat mengikuti tender (semakin banyak pelaku  usaha  yang  mampu  memenuhi  persyaratan  akan  semakin  kompetitif  dan baik  bagi  hasil  pekerjaan  nantinya)  sehingga  dapat  membantu  PPK  dan  Pokja Pemilihan  dalam  menentukan  menetapkan  metode  pemilihan,  jangka  waktu pelaksanaan, metode evaluasi, dll.
Untuk  pembahasan  selanjutnya,  penulis  akan  berfokus  pada  metode pengadaan secara e-purchasing . Sebagaimana disebut dalam pasal 13 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021, kewenangan pengelola katalog elektronik nasional yang ada pada kepala lkpp terdiri dari : (1) memutuskan persyaratan produk dan penyedia (2) menyetujui penayangan produk barang/jasa (3) menetapkan dan membatalkan sanksi  penyedia  (4)  melaksanakan  pengawasan  dan  evaluasi.  Untuk  katalog sektoral, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pimpinan Lembaga dan untuk katalog lokal diberikan kepada kepala daerah.
Kemudian  kepala  LKPP  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pembinaan  pada  pengelolaan  e-katalog  lokal  dan  sektoral.  Pembinaan  tersebut terdiri  dari  :  (1)  menyetujui  pengelolaan  katalog  sektoral  dan  lokal  (2) mendampingi,  mengawasi  dan  memberikan  penilaian  pada  pengelolaan  katalog lokal dan sektoral (3) menetapkan sanksi kepada pengurus katalog elektronik lokal dan  sektoral.  Kriteria  yang  harus  dimiliki  oleh  barang/jasa  yang  tayang  di  toko daring  adalah  (1)  standar  atau  bisa  dibuat  standar  (2)  mempunyai  ciri  dengan sedikit risiko (3) pembentukan harga ditentukan oleh pasar.
Pada  Pasal  16  Perlem  LKPP  No.9  tahun  2021  disebutkan  mengenai tanggungjawab  penyedia  dalam katalog  elektronik  yang  meliputi  :  (1) kebenaran semua informasi dan substansi barang/jasa yang dicantumkan pada produk yang ditayangkan  (2)  menindaklanjuti  surat  pesanan  dalam  katalog  elektronik  (3) kesesuaian  Keterangan  produk  yang  tercantum  pada  katalog  elektronik  dengan
spesifikasi  produk  yang  dikirim  kepada  pemesan  (4)  merespon  terhadap  adanya laporan dan pengaduan produk yang dicantumkan di katalog elektronik dan dikirim ke  pemesan.  Selain  itu  penyedia  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  mengelola katalog elektronik dengan aktivitas yang terdiri dari penulisan informasi produk, update data/informasi, monitoring.
E-purchasing bisa  dilakukan  dengan  pilihan  3  metode,  yaitu  :  Negosiasi harga,  mini  kompetisi,  dan  competitive  catalogue.  Negosiasi e-purchasing adalah tahap proses berunding/tawar menawar, yang melibatkan Pejabat Pengadaan/PPK, penyedia katalog, dan pihak terkait lainnya (bila diperlukan), terkait dengan barang atau  jasa  yang  tercantum/tayang  dalam  Katalog  Elektronik  (Kristianto,  2022). Dalam melakukan negosiasi para pihak mempunyai maksud yang beragam, dari sisi PPK  selaku  pengguna  jasa  ingin  mendapatkan  produk  yang  berkualitas  dengan harga yang kompetitif, tetapi dari sisi pelaku usaha tentunya didorong oleh motivasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, kenyataan dilapangan tidak  demikian,  pelaku  pengadaan  seringkali  belum  mempunyai  rasa  "memiliki" sebagaimana jika membeli barang dengan uang sendiri (Kristianto, 2022).
Menurut teori agensi, rakyat merupakan subjek yang memiliki/menguasai sumber  daya  (uang)  dalam  suatu  negara/pemerintahan.  Sementara  pelaku pengadaan  hanya  bertugas  sebagai  yang  membelanjakan  uang  tersebut  namun seringkali  mempunyai  tujuan  yang  berbeda  dengan  pemiliknya.  Tanpa  adanya kesadaran  untuk  berpegang  teguh  pada  etika  pengadaan  tentu  para  pelaku pengadaan  tersebut  akan  cenderung  untuk  memuaskan  kepentingan  sendiri (Kristianto, 2022). tersurat pada pasal 7 Perpres No. 16 tahun 2018 salah satunya adalah menghindari  conflict  of  interest  yang dapat  dimaknai  bahwa  setiap  orang yang  terliat  pada  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  harus  mencegah  dan mengantisipasi timbulnya pertentangan kepentingan baik secara langsung ataupun tidak yang dapat mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat.
Mini  kompetisi  dilaksanakan  dengan  mengundang  2  atau  lebih  penyedia pada katalog elektronik yang menawarkan produk sejenis atau dengan spesifikasi yang  sama  dengan  berorientasi  pada  perolehan  harga  terbaik.  Sedangkan competitive catalogue dilakukan dengan adanya kompetisi secara sistem terhadap data dan spesifikasi yang dicantumkan oleh pada penyedia pada lingkup kegiatan konstruksi.
Terhadap  pilihan  metode  pengadaan  melalui e-purchasing yang  tersedia, belum  ada  ketentuan  yang  secara  tegas  mengatur  tentang  parameter/tolak  ukur bagi  pengguna  jasa  untuk  menentukan  metode  mana  yang  harus  dipakai.  Hal  ini tentunya  akan  menimbulkan  kebingungan  dan  bagi  pihak  yang  tidak  memegang teguh  prinsip  dan  etika  pengadaan  tentunya  celah  tersebut  akan  dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan dan keinginan pribadi.
Berdasarkan  data  prosentase  pemilihan  metode e-purchasing ,  terdapat ketimpangan antara penggunaan metode mini kompetisi dengan metode yang lain oleh pelaku pengadaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik.  Penulis  berpendapat  bahwa  ketimpangan  tersebut  dapat  disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu (1) minimnya informasi yang tersampaikan kepada para pelaku  pengadaan  terkait  dengan  tersedianya  fasilitas  mini  kompetisi  (2) kecenderungan  para  pelaku  pengadaan  untuk  memanfaatkan  kemudahan  pada
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 66
metode  negosiasi  dalam  memilih  produk/pelaku  usaha  yang  diinginkan  dengan harga yang telah diatur dengan tujuan untuk keuntungan pribadi.
Dalam  pelaksanaan  pemililhan  penyedia  barang/jasa  dengan  metode tender,  tolak  ukur  yang  digunakan  oleh  pengguna  jasa  untuk  memilih  penyedia adalah (1) peserta dengan harga penawaran terendah dan lulus evaluasi kualifikasi, teknis  dan  harga  atau  (2)  peserta  yang  mengajukan  penawaran  harga  dengan ekonomi  terbaik.  Sementara  pada  metode e-purchasing pengguna  barang/jasa membeli produk secara langsung dari pelaku usaha lewat katalog elektronik dengan detail produk dan harga yang telah ditentukan (Wibowo, 2015).
Menurut  Wibowo,  dalam  pengadaan  melalui  katalog  elektronik  ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu (1) tidak mempunyai tolak ukur yang tegas  dalam  menetapkan  penyedia  yang  terpilih  untuk  dilakukan  negosiasi  (2) berkurangnya  unsur  persaingan/kompetisi  karena  pengguna  barang/jasa  hanya dapat memilih penyedia yang produknya sudah tayang di katalog elektronik saja. Dalam  hal  tertentu  konsep  pemilihan  penyedia  memungkinkan  untuk  menunjuk pelaku  usaha  tertentu  tanpa  dilakukan  kompetisi,  Namun  hal  tersebut  harus memenuhi unsur : (1) dalam rangka menghadapi kondisi khusus, misalnya terjadi keadaan  genting  (2)  karena  keadaan  tertentu  misalnya  dikarenakan  adanya  hak paten maka produk yang akan diadakan hanya dapat disediakan oleh pelaku usaha tertentu  (3)  karena  pertimbangan  efektivitas  (Wibowo,  2015).  Oleh  karena  hal tersebut,  diskresi/privilege  dalam  menentukan  penyedia  dengan  tidak  melalui kompetisi  seperti  hallnya  pada  tender  dapat  menjadi  ruang  timbulnya persekongkolan.
Masih  dalam  kajiannya  wibowo  menuliskan,  apabila  mengacu  pada pelaksanaan  di  uni  eropa,  jika  ada  banyak  pelaku  usaha  yang  telah  terdaftar produknya  dalam  katalog  eletronik,  maka  pengguna  barang/jasa  tidak diperkenankan  memilih  satu  penyedia  yang  dilanjutkan  ketahap  negosiasi, pengguna  barang/jasa  diwajibkan  untuk  mengundang  beberapa  penyedia  untuk penawaran berikutnya, begitu pula apabila terdapat penyedia lain yang tercantum produknya  namun  tidak  terundang  maka  tidak  boleh dihalangi  untuk  turut  serta berpartisipasi (Wibowo, 2015).
Lebih  jauh  lagi  menurut  Kim  dalam  Wibowo,  pelaksanaan e-purchasing tanpa kompetisi juga pernah dilakukan di korea selatan, namun dalam praktiknya di  kritik  oleh  audit  board  korea  selatan  karena  terdapat  celah  untuk  terjadinya tindakan korupsi. Berkaca dari pengalaman tersebut selanjutnya di korea selatan ditetapkan ketentuan apabila pengguna barang/jasa akan mengadakan barang/jasa dengan e-purchasing harus  mengundang  lebih  dari  satu  pelaku  usaha  yang produknya terdaftar  dalam katalog elektronik  apabila pagu pengadaan lebih dari US$  50.000  sehingga  tetap  terjaid  kompetisi  diantara  para  penyedia  tersebut (Wibowo, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  jika  para  pengguna  dan  penyedia barang/jasa berpegang teguh pada etika pengadaan khususnya dalam menentukan metode  pemilihan  penyedia  yang  akan  digunakan  pada  proses  pengadaan barang/jasa, tentunya tidak ada kekhawatiran akan melemahnya prinsip terbuka dan  bersaing.  Namun  kenyataan  dilapangan  terdapat  kecenderungan  untuk memuaskan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada
dan menghindari metode pemilihan penyedia yang menegakkan persaingan usaha yang  sehat.  Perlu  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  mendorong  Pejabat Pengadaan/PPK  memilih  metode  mini  kompetisi.  Hal  ini  dimungkinkan  dengan memperjelas  ketentuan/  persyaratan/  kriteria  yang  wajib  dipenuhi  sebelum menentukan  mana  metode  yang  akan  digunakan  (mini-kompetisi  atau  negosiasi harga),  sehingga  tidak  ada  lagi  celah  yang  dapat  di  manfaatkan  oleh  pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Sesorang yang memegah teguh moralitas dan  integritasnya dan memiliki etika  yang  baik  cenderung  menjadikan  hukum  yang  walaupun  mengandung keterbatasan apapun menjadi lebih baik, namun sebaliknya hukum yang selengkap dan sebaik apapun akan menjadi buruk jika dipegang oleh tangan penegak hukum yang  bermoral  rendahan  (Irwansyah,  2022,  p.  20).  Menurut  Amirudin  dalam Nainggolan dkk. faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kegiatan pengadaan  barang/jasa  diantaranya  adalah  struktur  hukum  dan  organisasi  yang rentan, lemahnya kapasitas pengelolaan pengadaan barang/jasa, tingkat kepatuhan, penegakan, dan pengawasan hukum yang lemah (Nainggolan, Mardiana, & Adam, 2023).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode e-purchasing saat ini masih  terdapat  celah  untuk  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  melalui tindakan persekongkolan sehingga meniadakan prinsip terbuka dan bersaing yaitu pada metode negosiasi harga. Hal ini disebabkan karena substansi peraturan yang ada masih terkesan permisif, hanya bersifat pilihan, tidak jelas dan tegas mengatur tentang  ketentuan,  kriteria  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam menentukan  penggunaan  metode e-purchasing (negosiasi  harga  atau  mini- kompetisi).
Rekomendasi
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  diperlukan  adanya  kebijakan pemerintah  untuk  mendorong  penggunaan  metode  mini-kompetisi  melalui peraturan  yang  secara  jelas  dan  tegas  mengatur  kriteria  dan  syarat  penggunan metode-metode pada e-purchasing .
DAFTAR PUSTAKA Abustan.  (2023). Dimensi-Dimensi  Penting  Hukum  Persaingan  Usaha (M.  D. Abubakar & I. R. Abustan, eds.). Tasikmalaya: Edu Publisher.
Arifin,  A.  S.  R.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  E-Tendering  Jasa  Konstruksi
Berdasarkan  Prinsip-Prinsip  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  di Perguruan Tinggi. CIVED , 7 (1), 36 – 43.
Gojali,  J.  (2022).  Implementasi  Good  Governance  Dalam  Pengadaan  Langsung Elektronik  Pada  Bidang  Pembinaan  Sekolah  Dasar  Disdikbud Kabupaten Serang. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 6 (1), 76 – 87.
Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
68
Pemerintah Terhadap UMKM. Jurnal USM Law Review , 3 (1), 77 – 97. Irwansyah.  (2022). Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kristianto,  A.  (2022).  Negosiasi  Harga  e-Purchasing  Katalog  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah. Jurnal  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa , 1 (1), 53 – 60. Kurniawan,  I.  (2019).  Analisis  Yuridis  terhadap  E – Purchasing  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah. Journal  of  Law  and  Policy  Transformation ,
4 (1), 103 – 120.
Manthovani, R. (2023). Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik  Persekongkolan  Tender. Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum , 3 (1), 53 – 71. Martono,  D.,  &  Simanjuntak,  M.  R.  A.  (2021). Analisis  Faktor  Keberhasilan Procurement  Tipe  Tender  Cepat  Berbasis  E-Procurement  Di Perusahaan  PT.  ABC .  Civil  Engineering,  Environmental,  Disaster  &
Risk Management Symposium ….
Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. Wacana Publik , 14 (02), 81 – 92.
Nainggolan,  E.  M.,  Mardiana,  S.,  &  Adam,  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  tentang  Program  Bela Pengadaan. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (1), 1 – 16.
Pohan,  N.  A.,  Purba,  H.,  &  Kaban,  M.  (2023).  Urgensi  Pengadaan  Barang Dan  Jasa Dengan  Proses  Penunjukan  Langsung  (Studi  Pengadaan  Makan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimatan Timur). Jurnal Hukum Al- Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat , 4 (3), 769 – 793.
Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E- Katalog  Di  Kelurahan  Wonokromo  Kota  Surabaya. Soetomo Administrasi Publik , 1 (2), 117 – 130.
Sancoko,  B.,  &  Pratama,  B.  R.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Keputusan  Penyedia  untuk  Memasukkan  Penawaran  pada  Tender Pekerjaan  Konstruksi  di  Kementerian  Keuangan. Jurnal  Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (1), 63 – 84.
Simamora,  Y.  S.,  Kurniawan,  F.,  Abrianto,  B.  O.,  &  Amalia,  R.  (2021). Pengantar Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa .  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan  yang  Masih  Harus  Dilakukan?). Integritas:  Jurnal  Antikorupsi ,
1 (1), 37 – 60