Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara
Deni Herdiyana
de ni.herdiyana@pknstan.ac.id
Nina Andriana
nina.andriana@pknstan.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemda  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang mencakup profil daerah provinsi dan kab./kota se-Sulawesi Tenggara, kinerja, tantangan, dan masalah  pengelolaan  keuangan  daerah  se-Sulawesi  Tenggara,  dan  kebijakan  akselerasi  dan pembiayaan pembangunan daerah se-Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan secara naratif eksploratif  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  yang  dilakukan  melalui pengumpulan  dan  analisis  data.  Deskriptif  kualitatif  dilakukan  melalui  pendalaman  dari literatur peraturan perundang-undangan, sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan  data  sekunder  baik  dari  data  APBD  maupun  data  yang  bersumber  dari  BPS. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah,  khususnya  belanja  daerah.  Oleh  karena  itu,  penulis  merekomendasikan  kepada pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki  kualitas  belanja,  yang  terdiri  dari  penetapan  APBD secara  tepat  waktu  dan  memfokuskan  belanja  APBD  pada  peningkatan  pelayanan  publik, pengentasan kemiskinan, serta perbaikan kesejahteraan.
Keywords : Kinerja pengelolaan keuangan daerah, naratif eksploratif, belanja daerah, kualitas belanja, peningkatan pelayanan publik.

## I. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi dan  misi  pembangunan  nasional  melalui Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005-2025.  Adapun  definisi dari pembangunan nasional sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007, adalah untuk mewujudkan  Indonesia  yang  mandiri,  maju, adil dan Makmur. Adapun untuk mewujudkan visi  tersebut,  terdapat  salah  satu  misi  dari  8 (delapan)  misi  yang tercantum pada  RPJPN, yaitu  mewujudkan  pemerataan  pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada
masyarakat,  kelompok  dan  wilayah/daerah yang masih lemah,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastic, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat  terhadap  berbagai  pelayanan sosial  serta  sarana  dan  prasarana  ekonomi,
serta  menghilangkan  diskriminasi  dalam berbagai  aspek  termasuk  gender.  Dengan demikian, salah satu sasaran untuk pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah dengan meningkatkan pembangunan di daerah kepulauan,  salah  satunya  adalah  wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Untuk mewujudkan salah satu misi tersebut di  atas  adalah  pemerataan  pembangunan  dan berkeadilan dengan meningkatkan
pembangunan daerah yaitu dengan menerapkan  kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi  Fiskal.  Kebijakan  tersebut diyakini  dapat  meningkatkan  akselerasi pembangunan  di  daerah,  terutama  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan kesejahteraan masyarakat.
Berkenaan  dengan  visi  misi  sebagaimana tercantum pada UU No. 17 Tahun 2007 serta pelaksanaan Nawacita ketiga, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai  kinerja  pemda  di  wilayah  Provinsi
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan keuangan daerah. Gambaran  umum  mengenai  kesejahteraan masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dibandingkan dengan
kesejahteraan masyarakat secara nasional dapat dilihat pada pie-chart sebagai berikut:
Gambar 1. Gambaran umum mengenai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
Tingkat  pengangguran  Provinsi  Sulawesi Tenggara  sebesar  3,30%,  relatif  lebih  baik dibandingkan  dengan  tingkat  pengangguran nasional sebesar 5,50%. Sementara itu, jumlah penduduk  miskin  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara  sebanyak  331,71  ribu  jiwa,  jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat nasional  sebanyak  26.582,99  ribu  jiwa.  Hal ini,  berbanding  terbalik  dengan  persentase penduduk  miskin  dimana  Provinsi  Sulawesi Tenggara sebesar 12,88%, relatif  lebih tinggi dibandingkan  dengan  skala  nasional  sebesar 10,12%.
PDRB  per  kapita  dan  gini  rasio  Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan relatif lebih  buruk  dibandingkan  dengan  skala nasional.  Angka  PDRB  per  Kapita  Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp29,20 juta, jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat nasional sebesar Rp52,79 juta. Sementara itu, gini rasio Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,402,  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan dengan angka nasional sebesar 0,393. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih  baik  dibandingkan  dengan  tingkat pengangguran  nasional.  Namun  demikian, tingkat  penduduk  miskin  dan  kesenjangan antar penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif  lebih  buruk  dibandingkan  dengan tingkat nasional.
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh  Pemda  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi Tenggara  yang  mencakup  Profil  Daerah Provinsi dan kab./kota se-Sulawesi Tenggara,
Kinerja, Tantangan, dan Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah se-Sulawesi Tenggara, dan Kebijakan Akselerasi dan Pembiayaan Pembangunan  Daerah  se-Sulawesi  Tenggara. Adapun  manfaat  kajian  tersebut  adalah  agar menjadi  masukan  bagi  seluruh  pemda  di wilayah  provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan referensi bagi para pengambil kebijakan.

## II. Tinjauan Pustaka
A. Peran Strategis Kebijakan Fiskal Sesuai  dengan  Pasal  18A  ayat  (2)  UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Hal ini merupakan landasan filosofis dan konstitusional  pembentukan  UU  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  UU  ini mendukung  pendanaan  atas  penyerahan urusan  kepada  Pemerintahan  Daerah  yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan  Daerah.  Pendanaan  tersebut menganut  prinsip money  follows  function , yang kemudian diubah menjadi money follows program yang  mengandung  makna  bahwa pendanaan  mengikuti  program  yang  telah ditetapkan pemerintahan dan menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing- masing tingkat pemerintahan.
Perimbangan
keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis,  adil,  dan  transparan  yang  tetap memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Pemerintah pada hakikatnya  mengemban  tiga  fungsi  utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
B. Peran Strategis APBN sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal
APBN  merupakan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun setiap tahun oleh  lembaga  eksekutif  dengan  persetujuan lembaga  legislatif  dengan  berpedoman  pada Rencana  Kerja  Pemerintah  serta  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Selain  itu, APBN  yang disusun selalu mempertimbangkan  kondisi  ekonomi,  sosial,
dan perkembangan domestik serta internasional yang terkini. Tema dari pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2018 ini adalah pemantapan pengelolaan  fiskal  untuk  mengakselerasi pertumbuhan  yang  berkeadilan.  Sejalan dengan  tema  tersebut,  kebijakan  fiskal  TA 2018  yang  ditetapkan  Pemerintah  diarahkan untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi yang  berkelanjutan,  penciptaan  lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang tujuan akhirnya  adalah  terwujudnya  kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara lebih berkeadilan.
C. Peran  Strategis  Desentralisasi  Fiskal dalam  Pembangunan  Daerah,  Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat
Khusaini  menyatakan  bahwa desentralisasi fiskal  adalah  pelimpahan  kewewenangan  di bidang  penerimaan  anggaran  atau  keuangan yang  sebelumnya  tersentralisasi,  baik  secara administrasi  maupun  pemanfaatannya  diatur atau  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat (Priyono, 2019, 15).
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan  dana  yang  diperoleh  dari  APBN yang  dialokasikan  sesuai  dengan  porsinya masing-masing  kepada  seluruh  Pemda  baik kabupaten/kota  maupun  provinsi  dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal. Implementasi  kebijakan  anggaran  TKDD merupakan instrumen kebijakan desentralisasi fiskal  dalam  rangka  untuk  mendanai  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah,  selain  memperhatikan  kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, juga mempertimbangkan  kemampuan  keuangan negara,  kinerja  pelaksanaan  dan  tujuan  yang hendak  dicapai  dalam  setiap  tahun  anggaran
berdasarkan  program/kegiatan  yang  telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  pelaksanaan desentralisasi  fiskal,  telah  disusun  kebijakan umum TKDD untuk TA 2018 yang mencakup sebagai berikut:
1. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran  TKDD  dengan  alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L);
2. Memperbaiki  pengelolaan  Dana  Transfer Umum (DTU), melalui:
a. Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan  perubahan  kewenangan
daerah, penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH;
b. Pengalokasian  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  bersifat  dinamis  yang dapat  disesuaikan  dengan  perubahan PDN neto pada APBN perubahan;
c. Pemberian  afirmasi  kepada  daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut hingga 100% dalam perhitungan alokasi DAU; dan d. Pengaturan  penggunaan  minimal  25 persen  dari  DTU  untuk  belanja infrastruktur.
3. Memperbaiki  pengelolaan  Dana  Transfer Khusus (DTK), melalui:
a. Pengalokasian  dana  alokasi  khusus (DAK)  fisik  yang  lebih  difokuskan pada  upaya  mengurangi  kesenjangan layanan dasar publik antardaerah;
b. Pengalokasian  DAK  fisik  berdasarkan usulan  daerah  ( proposal  based )  dan prioritas nasional, dengan memperkuat sinergi  antarbidang,  antarprogram, antardaerah dan antarsumber pendanaan;
c. Pengalokasian  DAK  nonfisik  yang lebih tepat sasaran, guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan  dasar  publik  yang  semakin terjangkau; dan
d. Penguatan penyaluran DTK berdasarkan  kinerja  penyerapan  dan capaian output kegiatan.
4. Melakukan  reformulasi  pengalokasian dana  insentif  daerah  (DID)  sebagai instrumen  insentif  dalam  transfer  ke daerah dan dana desa melalui peningkatan
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID;
5. Meningkatkan  efektivitas  pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta; dan
6. Melakukan  reformulasi  pengalokasian Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan  dengan  memberikan  afirmasi bagi  desa  di  daerah  tertinggal,  perbatasan dan kepulauan, guna peningkatan
kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Priyono (2019) yang menyatakan bahwa terdapat peran desentralisasi  terhadap  tingkat  kesejahteraan masyarakat.  Selain  itu  desentralisasi  fiskal dapat  memperkuat  kemampuan  keuangan daerah  yang  digunakan  untuk  program- program pembangunan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.
D. Masalah dan Tantangan Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik
Berdasarkan  Gambar  2    pertumbuhan ekonomi  periode  2014-2018,  perekonomian
Indonesia cenderung membaik secara bertahap  dengan  pertumbuhan  ekonomi  rata- rata sebesar 5%, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 4,9%.

## Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014- 2018
Untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, Pemerintah terus meningkatkan kinerja investasi  dengan  fokus  pada  pembangunan infrastruktur  dan  peningkatan  iklim  investasi di  dalam  negeri.  Untuk  peningkatan  iklim investasi  tersebut,  salah  satu  kegiatan  yang dilakukan  adalah  membangun  sistem  tunggal perijinan  online  ( Online  Single  Submission / OSS).  Selain  itu,  adanya  reformasi  struktural termasuk  di  dalamnya  reformasi  fiskal  yang terus dilakukan untuk memperkuat
fundamental ekonomi nasional serta menjamin kesinambungan pembangunan, sehingga  telah  mengembalikan  Indonesia  ke peringkat  layak  investasi  ( investment  grade ) dari  seluruh  lembaga  rating  internasional. Stabilitas ekonomi makro juga terjaga dengan baik sepanjang 2014-2018 meskipun menghadapi  tekanan  khususnya  pada  nilai tukar  rupiah  sebagai  imbas  dari  kebijakan moneter AS.
Sesuai  dengan  Gambar  3  perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS periode tahun  2014-2018,  memasuki  tahun  2018 pelemahan nilai tukar rupiah masih berlangsung. Peningkatan risiko yang diakibatkan  oleh  volatilitas  pasar  keuangan dunia merupakan faktor utama yang memengaruhi  pelemahan  nilai  tukar  rupiah terhadap  dolar  AS.  Selain  itu,  tekanan eksternal  datang  dari  kebijakan  perdagangan AS yang baru di bawah pemerintahan Donald Trump,  perang  dagang  antara  AS  dengan Tiongkok  dan  negara  lainnya,  depresiasi Yuan, rebalancing ekonomi  Tiongkok,  serta adanya ketidakpastian
permasalahan geopolitik. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar  rupiah  dipengaruhi  oleh  meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada pertengahan  pertama  tahun  2018,  sampai dengan bulan April mengalami kenaikan lebih dari  20%  dibandingkan  dengan  periode  yang sama  pada  tahun  sebelumnya,  serta  adanya pembayaran  utang  luar  negeri  yang  jatuh tempo.
Pemerintah  sudah  semestinya  mewaspadai potensi  risiko  inflasi  yang  kemungkinan terjadi  hingga  akhir  tahun  2018,  seperti meningkatnya  harga  minyak  mentah  dunia, volatilitas   nilai   tukar  rupiah  terhadap  mata
Gambar 3. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Tahun 2014-2018
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
uang  asing  khususnya  Dollar  Amerika.  Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan yang dapat
mempengaruhi  ekspektasi  para  pelaku  pasar dan  masyarakat.  Selain  itu,  Pemerintah  tetap berhati-hati dalam mengelola risiko administered price yaitu dengan
memperhatikan  kondisi  perekonomian  secara global, daya  beli  masyarakat, serta kesehatan fiskal  APBN  dan  BUMN  pelaksana  tugas. Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor tersebut,  berbagai  upaya  telah  dilakukan Pemerintah  dalam  rangka  menjaga  tingkat inflasi  pada  level  yang  rendah  dan  stabil, sehingga  laju  inflasi  pada  tahun  2018 diperkirakan tetap terkendali pada level 3,5%.

## Gambar 4. Perkembangan Laju Inflasi 2014-2018

## E. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi
Dalam Pembangunan Nasional
Terdapat  2  (dua)  tantangan  yang  dihadapi dalam pembangunan  nasional  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana infrastruktur  dan  pelayanan  publik  sehingga nantinya  tercapai  kesejahteraan  masyarakat adil  dan  merata  yaitu  adanya  tantangan pembangunan nasional dan tantangan ekonomi dalam negeri.
Tantangan  pembangunan  yang  dihadapi diantaranya  adalah  (1)  ketimpangan  yang tinggi dalam layanan publik antardaerah, salah satunya terkait akses sanitasi, di Kota Pangkal Pinang  97%  sudah  dapat  akses  sanitasi sedangkan  di  Kab.  Asmat  hanya  14%  yang dapat  akses  sanitasi,  (2)  penurunan  tingkat kemiskinan  yang  melambat  yaitu  hanya 10,12%, (3) IPM yang  masih rendah  yaitu di daerah  Papua  yang  masih  70,79,  sehingga masih perlu untuk ditingkatkan, (4)
Programme for International Student Assessment (PISA) Score Indonesia termasuk rendah  yaitu  berada  di  urutan  62  dari  jumlah
69  negara  yang  disurvei,  (5)  Tingginya ketimpangan  antarkelompok  masyarakat  dan wilayah,  hal  ini  ditandai  dengan  indeks  Gini yang  tinggi  sebesar  0,39,  (6)  malnutrisi merupakan asupan gizi yang belum memenuhi kebutuhan  tubuh  yang  ideal,  sehingga malnutrisi  ini  masih  menjadi  masalah  serius yaitu sekitar 27,6%.
Adapun  tantangan  ekonomi  dalam  negeri yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat inovasi,  kapasitas  produksi  yang  terbatas, masih  adanya  gap  yang  tinggi  antardaerah terkait  infrastruktur,  teknologi  dan  tingkat keterampilan SDM yang dimiliki, dan terakhir adalah  pasar  keuangan  yang  masih  terbatas, serta pemahaman dari  masing-masing Pemda yang  belum  mumpuni  terkait  pengelolaan alternatif  pembiayaan.  Sehingga  output  yang dihasilkan  dari  permasalahan  tersebut  adalah rendahnya  produktivitas,  rendahnya  daya saing  serta  tingginya  ketimpangan  dan kemiskinan antardaerah. Abidin (2015) mengungkapkan bahwa penggunaan anggaran dana desa masih menemui sejumlah hambatan/permasalahan  dalam  perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya  kelembagaan  desa  serta  koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten.
Hambatan  tersebut  perlu  diatasi  untuk meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  naratif eksploratif  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif  maupun  kuantitatif  yang  dilakukan melalui  pengumpulan  dan  analisis  data. Deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendalaman dari literatur peraturan perundang-undangan,  sedangkan  deskriptif kuantitatif  dilakukan  melalui  pengumpulan data  sekunder  baik  dari  data  APBD  maupun data  yang  bersumber  dari  BPS.  Peneliti melakukan  pengumpulan  data  gambaran perekonomian  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dan  dibandingkan  dengan  perekonomian secara nasional, gambaran mengenai kesejahteraan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat  secara  nasional,  kinerja  ekonomi daerah-daerah  di  wilayah  kabupaten/kota/ provinsi Sulawesi Tenggara melalui komposisi  nilai  dan  growth  dari  PDRB
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
(Produk  Domestik  Regional  Bruto)  serta tingkat inflasinya,  indikator kesejahteraan se-
Provinsi Sulawesi Tenggara, indikator layanan  dasar  publik  se-Provinsi  Sulawesi Tenggara, dan tingkat ketergantungan  APBD Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terhadap  Dana Transfer ke Daerah.

## IV. Pembahasan
A. Kebijakan Akselerasi dan Pembiayaan Pembangunan Daerah se-Sulawesi Tenggara
1. Tujuan  dan  Sasaran  RPJMN  2015-2019 dan RKP 2018 Khusus Daerah Kepulauan Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.17
Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) Nasional adalah dokumen
perencanaan  pembangunan  nasional  untuk periode  5  (lima)  tahunan,  yaitu  RPJM
Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II  Tahun  2010–2014,  RPJM  Nasional  III Tahun  2015–2019,  dan  RPJM  Nasional  IV Tahun 2020–2024. RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja  Pemerintah  (RKP)  yang  merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat  prioritas  pembangunan  nasional, rancangan  kerangka  ekonomi  makro  yang mencakup  gambaran  perekonomian  secara menyeluruh  termasuk  arah  kebijakan  fiskal, serta  program  kementerian/lembaga,  lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Tujuan  dan  sasaran  dalam  RPJMN Tahun  2015  –  2019  dan  RKP  Tahun  2018 khusus daerah kepulauan adalah: RPJMN Tahun 2015 – 2019 :
 Percepatan Pembangunan Kelautan
Sebagai  negara  dengan  luas  wilayah  laut yang sangat besar percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan  yang  harus  diupayakan  untuk kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia. Dalam  kaitan  ini  penegakan  kedaulatan dan  yurisdiksi  nasional  perlu  diperkuat sesuai  dengan  konvensi  PBB  tentang Hukum  Laut  yang  telah  diratifikasi. Disamping  itu,  tantangan  utama  lainnya adalah bagaimana mengembangkan
industri  kelautan,  industri  perikanan,  dan peningkatan  pendayagunaan  potensi  laut dan  dasar  laut  bagi  kesejahteraan  rakyat Indonesia.  Disamping  itu  upaya  menjaga daya  dukung  dan  kelestarian  fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.
 Penyempurnaan dan penguatan peraturan dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan. Dengan masih adanya kesejangan pembangunan antarwilayah terutama untuk  daerah  tertinggal,  kepulauan,  dan perbatasan, maka diperlukan penyempurnaan  dan  penguatan  peraturan dan  kebijakan  pembaangunan  untuk daearah tertinggal, kepulauan dan perbatasan.  Dalam  buku  RPJMN  Tahun 2015  -  2019  disebutkan  bahwaa  masih terdapat  122  kabupaten  yang  merupakan daerah  tertinggal,    kawasan  perbatasan darat tersebar di lima provinsi dan kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi  Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehataan,  perlu  didukung dengan  fasilitas  pelayanan  kesehataan yang mencukupi dan memadai. Untuk itu, perlu  dilakukan  pengembangan  fassilitas kesehataan  agar  masyarakat  terlayani kesehatannya dengan baik.
 Perbaikan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup masyarakat di perdesaan
Sesuai  amanat  UU  No.  6  Tahun  2014, pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri  dan  berkelanjutan  yang  memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Upaya mengurangi
kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan  desa-desa  mandiri  serta membangun  keterkaitan  ekonomi  lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.
RKP Tahun 2018  Khusus Daaerah Kepulauan
 Pengurangan kesenjangan antarwilayah
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Sesuai  dengan  tema  Rencana  Kerja
Pemerintah  (RKP)  Tahun  2018,  maka pengembangan  wilayah  ditunjukan  pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan  daerah  pada  tahun  2018 didorong  melalui  pertumbuhan  peranan sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor  pertanian.  Peningkatan  kontribusi sektor-sektor  tersebut  dilakukan  seiring dengan  terus  dikembangkannya  kawasan- kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain  Kawasan Ekonomi  Khusus,  Kawasan  Industri, Kawasan  Perkotaan  (megapolitan  dan metropolitan),  kawasan  pariwisata  serta kawasan  yang  berbasis  pertanian  dan potensi  wilayah  seperti  agropolitan  dan minapolitan.
 Memberikan  afirmasi  kepada  daerah kepulauan  dengan  menambahkan  sub variabel  luas  wilayah  laut  dalam  variabel luas wilayah pada perhitungan DAU Bentuk afirmasi  ini  merupakan salah satu dari  arah  kebijakan  Dana  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  2018.
Pemberian afirmasi kepada daerah kepulauan ini dilakukan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut hingga 100 persen dalam perhitungan alokasi DAU.
 Mempercepat  pembangunan  infrastruktur dan  pelayanan  dasar  pada  181  Lokasi Prioritas  yang  termasuk  kategori  daerah perbatasan,  kepulauan,  tertinggal,  dan transmigrasi.
Dari sisi pemerataan pembangunan,
kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan
perbatasan.    Kebijakan  yang  dilakukan adalah  dengan  mendorong  transformasi dan akselerasi pembangunan  infrastruktur serta  mendorong  peningkatan  investasi  di wilayah  Papua,  Maluku,  Nusa  Tenggara, Sulawesi, dan  Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga momentum pembangunan Wilayah Jawa. Mempercepat  pembangunan  infrastruktur
dan  pelayanan  dasar  pada  181  Lokasi Prioritas  yang  termasuk  kategori  daerah perbatasan,  kepulauan,  tertinggal,  dan transmigrasi  ini  dilakukan  melalui  Dana Alokasi Khusus Afirmasi.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Perkembangan  Transfer  ke  Daerah  dan
Dana  Desa  di  wilayah  se  Provinsi  Sulawesi Tenggara  dapat  kita  lihat  pada  Gambar  5 dibawah ini.
Gambar 5. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa se Sulawesi Tenggara TA 2014- 2018
Untuk  DBH  di  wilayah  se  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  pada  Tahun  2014 mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp611,7  miliar dan  pada  Tahun  2018  mendapat  alokasi sebesar  Rp427,4  miliar,  sehingga  mengalami penurunan  sebesar  30,13%.  Untuk  DAU  di wilayah se Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tahun  2014  mendapatkan  alokasi  sebesar Rp7.410,4  miliar  dan  pada  Tahun  2018 mendapat  alokasi  sebesar  Rp9.821,7  miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar 32,54%.  Untuk  DAK  Fisik  di  wilayah  se Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tahun 2014 mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp921,9  miliar dan  pada  Tahun  2018  mendapat  alokasi sebesar Rp2.071,0 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar 125,00%. Untuk DAK  Non  Fisik    di  wilayah  se  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  pada  Tahun  2014 mendapatkan  alokasi  sebesar    Rp1.160,2 miliar dan pada Tahun 2018 mendapat alokasi sebesar Rp1.933,9 miliar, sehingga mengalami  kenaikan  sebesar  66,69%.  Untuk DID  di  wilayah  se  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  pada  Tahun  2014  mendapatkan alokasi sebesar Rp80,7 miliar dan pada Tahun 2018  mendapat  alokasi  sebesar  Rp201,8 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar 150,06%.  Untuk  Dana  Desa  di  wilayah  se
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tahun 2015 mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp496,1  miliar dan  pada  Tahun  2018  mendapat  alokasi sebesar Rp1.414,2
miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar 185,06%. Kebijakan afirmasi TKDD berhasil mendorong kinerja layanan publik di wilayah se-  Prov. Sulawesi  Tenggara,  yang  tercermin dari meningkatnya IPM, penyediaan Sanitasi, Air  minum,  harapan  lama  sekolah,  serta menurunkan tingkat kemiskinan
Kebijakan  Afirmasi  TKDD  di  wilayah Sulawesi Tenggara 2018 antara lain:
a. Luas  laut  Sulawesi  Tenggara  dihitung 100% dalam perhitungan DAU;
b. Pengalokasian  DAK  afirmasi  dengan menambah  cakupan  bidang  pendidikan, air, minum, dan sanitasi;
c. Alokasi  DAK  fisik  afirmasi  se-Sulawesi Tenggara  naik  dari  Rp40,0  miliar  tahun 2017  dan  menjadi  Rp77,2  miliar  tahun 2018;
d. Pemberian  tunjangan  khusus  guru  PNSD di daerah terluar, kepulauan dan tertinggal.
3. Anggaran  Non  Transfer  ke  Daerah  dan Dana Desa Selain  anggaran  Transfer  ke  Daerah  dan
Dana  Desa,  terdapat  sumber  pendapatan  lain bagi Daerah dalam  membiayai pembangunan daerahnya,  antara  lain  dari  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu,
pembangunan  daerah  juga  mendapatkan alokasi  dari  Kementerian/Lembaga  yang mempunyai  lokasi  proyek/kegiatan  di  daerah tersebut.  Belanja  Kementerian/Lembaga  dan Belanja APBD berjalan sinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, terdapat  4  (empat)  Proyek  Strategis  Nasional dengan  nilai  lebih  dari  Rp2,57  triliun  yang melibatkan  Pemerintah,  Swasta,  dan  BUMN. Pada  Tabel  1  di  bawah  ini  dapat  dilihat Program apa saja yang termasuk dalam Proyek Strategis  Nasional  pada  wilayah  Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Tahun 2018.
Tabel 1 Proyek Strategis Nasional Program Jumlah (miliar Rupiah) Jangka Waktu Lokasi Bendungan Ladongi 907 2016-2021  Kolaka Timur Bendungan Pelosika 1.660 2018-2019  Konawe
Kawasan Industri - - Konawe Pembangunan Smelter - 2016 Konawe JUMLAH 2.567

## 4. Pembiayaan
Salah  satu  isu  krusial  dalam  upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  adalah penyediaan infrastruktur. Kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2015- 2019 diperkirakan mencapai Rp.4.790 triliun, sementara  APBN  dan  APBD  hanya  mampu menyediakan sekitar 41%. Kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2015- 2019 diperkirakan mencapai Rp.4.790 triliun, sementara  APBN  dan  APBD  hanya  mampu menyediakan sekitar 41%.
Dengan  memperhatikan  kondisi  tersebut, Pemerintah  Daerah  diharapkan  juga  dapat melakukan berbagai langkah terobosan dalam mengatasi  segala  keterbatasan  pendanaan untuk  pembangunan  infrastruktur  daerah, terutama melalui perubahan paradigma dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang  lebih maju,  namun  tetap prudent dan  terukur. Dengan  adanya  inovasi  tersebut,  Pemerintah Daerah  telah  ikut  menciptakan  sumber pertumbuhan  ekonomi  baru  yang  akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Saat  ini  sudah  ada  beberapa  alternatif instrumen  pembiayaan  daerah,  seperti  skema Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha (KPBU),  serta  Pembiayaan  Investasi  Non Anggaran (PINA). Selain  skema pembiayaan daerah, penyediaan layanan publik dasar juga dapat bersumber dari pendanaan lainnya, yaitu hibah daerah.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Dalam melakukan  Pinjaman  Daerah,  Pemerintah Daerah  wajib  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
a. Jumlah  sisa  Pinjaman  Daerah  ditambah jumlah  pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari  jumlah  penerimaan    umum  APBD tahun sebelumnya;
b. Memenuhi  ketentuan  rasio  kemampuan keuangan  daerah  untuk  mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
c. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam  hal  Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah  Daerah  juga  wajib    memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan  atas pengembalian  pinjaman  yang  bersumber  dari
Pemerintah.  Pinjaman  Jangka  Menengah  dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Dari semua Pemerintah Daerah di wilayah Prov.  Sulawesi  Tenggara,    masih  terdapat pemerintah  daerah  yang  tidak  memenuhi syarat  untuk  melakukan  pinjaman  ke  PT. Sarana  Multi  Infrastruktur  yaitu  Kab.  Buton Tengah,  Kab.  Buton  Selatan,  Kab.  Konawe Utara,  dan  Kab.  Muna  Barat  dikarenakan syarat minimal opini  BPK atas LKPD 3 tahun terakhir adalah WDP.
B. Tantangan, Masalah, dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah se- Sulawesi Tenggara
1. Pemenuhan Belanja Wajib Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2017  tentang  Pedoman Penyusunan  APBD  TA  2018,  telah  diatur bagaimana  pemerintah  daerah  menyusun APBD TA 2018 termasuk adanya pemenuhan belanja  wajib  yang  telah  diamanatkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Pemenuhan belanja wajib tersebut antara lain adalah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,  Pemda  secara  konsisten  dan berkesinambungan  harus  mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurang- kurangnya  20%  dari  belanja  daerah,  sesuai amanat dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Pada  Tabel  2  di  bawah  ini  dapat  dilihat bagaimana  pemenuhan  belanja  wajib  dalam APBD  TA  2018  untuk  daerah  se-Sulawesi
Tenggara.
Tabel 2 Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD TA 2018 se-Sulawesi Tenggara PENDIDIKAN 20% KESEHATAN 10% 2 daerah belum memenuhi, yaitu: Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Kepulauan 2 daerah belum memenuhi, yaitu Prov. Sultra dan Kab. Muna Barat INFRASTRUKTUR 25% DTU
ALOKASI DANA
DESA 10% DTU 7 daerah sudah memenuhi, yaitu: Kota Kendari, Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna Barat Kab. Buton Selatan
(telah memenuhi seluruhnya)
Dari Tabel 2 tersebut dapat kita lihat bahwa dari  keempat  kewajiban  daerah  dalam pemenuhan belanja wajib di atas, untuk pemda di  wilayah  Sulawesi  Tenggara  terhadap pemenuhan  insfrastruktur  25%  dari  Dana Transfer  Umum  (DTU)  adalah  yang  paling rendah  yaitu  yang  sudah  memenuhi  hanya  7 daerah (39% dari total 18 pemda). Selanjutnya,  untuk  ketaatan  pemda  yang tertinggi  dalam  pemenuhan  belanja  wajib adalah  kewajiban  menganggarkan  Alokasi Dana  Desa  sebesar  10%  dari  DTU,  yaitu semua  pemda  di  wilayah  Sulawesi  Tenggara sudah memenuhi.
Masih adanya daerah yang belum menganggarkan  pemenuhan  belanja  wajib sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, mengakibatkan:
 Kinerja layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menurun.
 Terhambatnya pembangunan infrastruktur  berdampak  luas  terhadap kinerja  perekonomian  dan  pertumbuhan ekonomi.
 Daerah  dapat  dikenakan  sanksi  berupa penundaan  penyaluran  DAU  atas  tidak dipenuhinya mandatory spending.
2. E-Government
Pada  Tahun  2003  telah  terbit  Instruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi
Presiden  ini  terbit  dengan  latar  belakang adanya  tuntutan  dari masyarakat  agar terbentuknya  kepemerintahan  yang  bersih, transparan,  dan  mampu  menjawab  tuntutan perubahan  secara  efektif.  Untuk  menjawab tuntutan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  peningkatan layanan  publik  yang  efektif  dan  efisien  serta adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.  Agar  dalam  pelaksanaannya terdapat kesamaan pemahaman,
keserempakan tindak dan keterpaduan langkah  dari  seluruh  unsur  kelembagaan pemerintah.
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Sampai  dengan  Tahun  2018,  masih  banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan e- government dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Secara  nasional,  penerapan  di  daerah adalah sebagai berikut:
a. Aplikasi Web Base
 E-Planning baru digunakan di 136 daerah,
 E-Budgeting baru  digunakan  di  8 Daerah,
 E-Procurement baru digunakan di 536 daerah,
 Aplikasi Penatausahaan baru digunakan di 158 daerah.
b. Aplikasi terintegrasi
Hanya  6  Daerah  yang  menggunakan aplikasi terintegrasi
c. Aplikasi Dekstop Base Sebanyak 384 Daerah yang menggunakan aplikasi penatausahaan.
Dalam  hal  daerah  akan  menerapkan  e- government, perlu disiapkan langkah-langkah implementasi sebagai berikut:
 Penyusunan dasar hukum e-government (Perkada);
 Pengembangan infrastruktur e- government ( hardware dan software ); dan
 Penyiapan SDM (pelatihan dan bimtek).
3. Standar Biaya Pengaturan  standar  biaya  yang  ada  pada Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah mempunyai  dasar  hukum  sendiri-sendiri. Semua penganggaran atas beban APBN harus mengikuti  standar  biaya  yang  diatur  dalam Peraran Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013    tentang  Pedoman  Standar Biaya,  Standar  Struktur  Biaya,  dan  Indeksasi dalam  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan
Anggaran.
Untuk  Pemerintah  Daerah,  dasar  hukum standar  biaya  yang  harus  dikuti  adalah peraturan kepala daerah yang diterbitkan oleh masing-masing  daerah.  Tiap  daerah  polanya berbeda  karena  ada  yang  tiap  tahun  terbit peraturan  kepala  daerahnya,  namun  ada  juga yang  tidak  tiap  tahun  terbitnya.  Sampai  saat ini, dasar hukum penerbitan Peraturan Kepala Daerah  tersebut  adalah  Pasal  39  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Pasal  39  ayat  (3) tersebut berbunyi  “Standar  satuan  harga  ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah”. Selanjutnya,  Menteri  Dalam  Negeri  melalui Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, telah  mengatur  dalam  Pasal  93  ayat  (5)  yang berbunyi  ”Standar  Satuan  Harga  merupakan harga  satuan  setiap  unit  barang/jasa  yang berlaku  di  suatu  daerah  yang  ditetapkan dengan  keputusan  kepala  daerah”.  Diskresi penetapan  Standar  Satuan  Harga  menjadi celah  terjadinya  in-efisiensi  anggaran  antara lain pada bangunan konstruksi, melalui mark- up harga satuan dan kolusi dengan kontraktor. Secara  nasional,  standar  biaya  yang  ada  di daerah  cenderung  lebih  tinggi  dari  standar biaya yang ada di Pemerintah Pusat. Dampak dari  standar  biaya  daerah  lebih  tinggi  dari Pemerintah  Pusat  adalah  terjadi  inefisiensi anggaran dan pemborosan, sehingga anggaran untuk  program  peningkatan  kesejahteraan rakyat berkurang.
Begitu  pula  yang  terjadi  di  beberapa pemerintah  daerah  di  wilayah  Sulawesi Tenggara,  terdapat  penerapan  standar  biaya yang jauh lebih tinggi dibanding standar biaya masukan yang ada di pemerintah pusat. Uang harian untuk pejabat eselon II di Kab. Konawe Selatan  sesuai  Peraturan  Bupati  Konawe Selatan  Nomor  41  Tahun  2017  tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Konawe Selatan  TA  2018,  adalah  sebesar  Rp2  juta, sedangkan standar  biaya di Pemerintah Pusat Rp  530  ribu),  sehingga  terdapat  pemborosan sebesar  Rp1,470  ribu.  Demikian  juga  halnya standar biaya pejabat eselon II di Kab. Buton Utara  yang  pergi  ke  Jakarta  Rp1,6  juta (301,9%  dari  standar  biaya  di  Pemerintah Pusat  Rp530  ribu),  terdapat  pemborosan sebesar  Rp1.070  ribu  (Keputusan  Bupati Buton Utara, 2018).
4. Value for Money Tuntutan baru
(transparansi dan akuntabilitas)  dalam  organisasi  sektor  publik harus memperhatikan Value for Money dalam menjalankan  aktivitasnya.  Value  for  Money merupakan  konsep  pengelolaan  organisasi sektor  publik  yang  mendasarkan  pada  tiga elemen  utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan efektivitas  (Mardiasmo,  2009).  Berbagai sumber  pendanaan  pembangunan  yang  ada perlu  dikelola  dengan  mengutamakan  prinsip
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Value  for  Money,  yaitu  efisien,  efektif, ekonomis, dan produktif. Artinya, keberhasilan  pembangunan  bukan  terletak atau berasal dari besar atau kecilnya dana yang diperoleh, namun bagaimana  mengelola dana yang  ada  seefisien  mungkin,    agar  sekaligus mampu  menarik  berbagai  sumber  pendanaan lainnya  yang  lebih  besar,  untuk  dapat menghasilkan  output  dan  outcome  yang maksimal.  Value  for  Money  merupakan utilitas yang diperoleh dari setiap rupiah uang yang dibelanjakan baik dengan meminimalkan dana  APBD  dan  menarik  sebanyak  mungkin investasi  swasta  maupun  menggunakan  dana APBD  secara  efektif  dan  efisien  untuk meningkatkan  layanan  publik,  pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan.
Pada  Tabel  3    di  bawah  dapat  dilihat perbandingan daerah dengan anggaran belanja yang  hampir  sama,  tapi  komposisi  dan ouput/outcome berbeda.
Tabel 3 Perbandingan Daerah berdasarkan Value for Money DAERAH Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Kalimantan Timur Kab. Konawe Selatan Kab. Labuhanbatu REALISASI APBD 2016  Rp2,66 Triliun  Rp2,56 Triliun Rp798,5 Milyar Rp800,7 Milyar Belanja Pegawai 22,24% 11,50% 40,74% 52,55% Belanja Modal 28,23% 31,19% 19,54% 23,87% OUTPUT/OUTCOME Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (%) 86,50 92,63 67,65 100 Akses Air Minum (%) 75,82 82,69 68,94 70,13 Penduduk Miskin (%) 12,88 6,23 11,36 8,95 Gini Ratio (%) 0,40 0,30 0,38 0,31 PDRB per Kapita (Rp juta) 38,02 100,22 30,74 56,33
Provinsi  Sulawesi  Tenggara  kita  bandingkan dengan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  di  mana kedua  daerah  tersebut  mempunyai  realisasi anggaran  yang  hampir  sama  yaitu  untuk Provinsi  Sulawesi  Tenggara  mempunyai realisasi APBD 2016 sebesar Rp2,66 Triliun, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai  realisasi  APBD  2016  sebesar Rp2,56  Triliun.  Dari  realisasi  anggaran tersebut,  komposisi  Belanja  pegawai  untuk Provinsi  Sulawesi  Tenggara  lebih  besar  dari
Provinsi Kalimantan Timur (22,24%
dibandingkan  11,50%)  dan    Belanja  Modal untuk Provinsi Sulawesi Tenggara lebih kecil dari  Provinsi  Kalimantan  Timur  (28,23% dibandingkan  31,19%).  Dari  Tabel  3  di  atas, ternyata untuk daerah  yang  memiliki Belanja Modal  yang  lebih  besar  akan  mempunyai Output/Outcome  yang  lebih  baik  (untuk
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan, Akses air minum, penduduk miskin, Gini Ratio, dan PDRB per Kapita).
Demikian pula apabila kita lihat perbandingan antara  Kab.  Konawe  Selatan  dan  Kab. Labuhan  Batu  yang  mempunyai  realisasi anggaran  2016  hampir  sama  (Rp798,5  miliar dibandingkan  Rp800,7  miliar),  dimana  Kab. Konawe  Selatan  realisasi  anggaran  untuk Belanja Modal lebih kecil dari Kab. Labuhan Batu (19,54% dibandingkan 23,87%). Ternyata, daerah yang realisasi Belanja Modal lebih  besar  maka  Output/Outcomenya  akan lebih  baik. Pada  Tabel 3  dapat  kita lihat  pula bahwa  Output/Outcome  untuk  Kab.  Labuhan Batu  lebih  baik  dari  Kab.  Konawe  Selatan (untuk Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan, Akses  air  minum,  penduduk  miskin,  Gini Ratio, dan PDRB per Kapita).

## V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
1. Untuk  mewujudkan  salah  satu  misi  yang tercantum  pada  RPJPN  yaitu  pemerataan pembangunan  dan  berkeadilan  dengan meningkatkan pembangunan daerah, dilakukan  dengan  menerapkan  kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut diyakini dapat meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah,  terutama  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2. Pembangunan  daerah,  termasuk  daerah kepulauan, merupakan bagian dari pembangunan  nasional  memiliki  arti penting  dan  bernilai  strategis.  Demikian pula  halnya  dengan  Provinsi  Sulawesi Tenggara  yang  merupakan  salah  satu daerah kepulauan di Indonesia.
3. Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa (TKDD)  merupakan  dana  yang  diperoleh dari  APBN  yang  dialokasikan  sesuai dengan  porsinya  masing-masing  kepada seluruh Pemda baik kabupaten/kota maupun provinsi dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi fiskal. Implementasi  kebijakan  anggaran  TKDD merupakan instrumen kebijakan
desentralisasi  fiskal  dalam  rangka  untuk mendanai  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah, selain memperhatikan kebutuhan pendanaan
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  tersebut, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan dan tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan  yang  telah  ditetapkan sebagai  prioritas  dalam  pembangunan nasional.
4. Gambaran  umum  tahun  2017  mengenai perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan perekonomian secara nasional adalah sebagai berikut:
 PDRB  Provinsi  Sulawesi  Tenggara sebesar  Rp96,98  triliun,  sedangkan PDRB secara nasional sebesar
Rp13.824,9 triliun, sehingga kontribusi PDRB  Provinsi  Sulawesi  Tenggara terhadap  agregasi  PDRB  se-Indonesia sebesar 0,70%.
 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi  Tenggara  sebesar  6,81%, lebih  tinggi  dari    pertumbuhan ekonomi  secara  nasional  yang  hanya 5,07%.
 Sedangkan untuk inflasi dengan tahun dasar 2010, inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara  sebesar  3,75%,  lebih  tinggi dari  tingkat  inflasi  secara  nasional sebesar  3,61%.  Hal  ini  perlu  adanya perhatian khusus untuk mencegah efek negative dari tingginya inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi
Sulawesi Tenggara yang positif.
5. Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memiliki potensi pembangunan yang besar, khususnya  sektor  pertanian,  perhutanan, perikanan,  peternakan  dan  pertambangan yang dapat dieksplorasi dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Capaian Indikator kinerja keuangan daerah,  ekonomi  (PDRB),  pelayanan publik  (sanitasi  layak,  persalinan  oleh Tenaga Kesehatan, akses air minum layak, imunisasi),  dan  kesejahteraan  (IPM, penduduk  miskin,  tingkat  pengangguran) di  Pemerintah  Daerah  dalam  wilayah Sulawesi Tenggara masih belum merata.
B. Rekomendasi
1. Upaya pembangunan di daerah kepulauan perlu didukung dengan kemudahan interkonektivitas dan ketersediaan
infrastruktur.  Selain,  dana  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa, serta belanja K/L di daerah, Pimpinan daerah dapat menjajaki  berbagai  alternatif  sumber pembiayaan untuk akselerasi pembangunan  infrastruktur,  penyediaan pelayanan publik, dan kesejahteraan.
2. Pengelolaan  pembiayaan  harus  dilakukan secara  efisien,  efektif,  produktif,  dan optimal  secara  transparan  dan  akuntabel. Keberhasilan pembangunan bukan berasal dari  besar  atau  kecilnya  dana  yang diperoleh,  namun  bagaimana  mengelola dana  yang  ada  dengan  tepat  dan mengutamakan value for money dan bersih dari korupsi.
3. Proses belajar tidak akan pernah berhenti, Knowledge sharing penting agar Pimpinan daerah  dapat  belajar  dari  daerah-daerah yang  telah  sukses  dalam  mengelola keuangan  daerahnya  untuk  pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Berbagai  kelemahan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  khususnya  belanja daerah perlu segera diperbaiki pada tahun- tahun kedepan, dengan melakukan beberapa  langkah  strategis  oleh  daerah untuk  memperbaiki  kualitas  belanja, diantaranya melalui :
a. Penetapan  APBD  secara  tepat  waktu, agar  pelaksanaan  belanja  daerah  bisa dilakukan  secara  teratur,  dan  tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
b. Memfokuskan  belanja  APBD  pada peningkatan pelayanan publik,
pengentasan kemiskinan, dan
perbaikan  kesejahteraan,  antara  lain dengan:
 meningkatkan belanja publik, terutama  belanja  modal  untuk infrastruktur pelayanan dasar;
 meningkatkan efisiensi belanja pegawai,  serta  belanja  barang  dan jasa;
 memenuhi belanja mandatory ; serta
 mengalokasikan belanja untuk program/kegiatan  secara  terbatas agar lebih fokus benar-benar sesuai prioritas, dan tuntas dalam penyelesaian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
c. Penerapan Value  for  Money dalam pengelolaan  APBD,  yakni  dengan
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengalokasikan  belanja  yang  efektif, efisien  dan  ekonomis  agar  dapat memberikan  layanan  publik  yang berkualitas.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  besaran  dana  belum  tentu berbanding  lurus  dengan  output  dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Hanya komitmen pemimpin  daerah  untuk  mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, pro-rakyat,  transparan,  dan  akuntabel yang dapat memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
d. Penguatan manajemen kas dan perbaikan pengelolaan aset daerah agar lebih tertib dan produktif.
e. Percepatan  penerapan e-government , berupa e-planning, e-budgeting, dan e- procurement , untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan e-Government secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan  daerah  akan  membantu pemerintah  daerah  dalam  menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, penyerapan anggaran belanja secara  efektif,  efisien  dan  akuntabel, serta  dapat  mencegah  penyimpangan anggaran dan korupsi.

## D AFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , 6 (1), 61-76.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S.
(2019). STUDI EMPIRIS: PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN

## PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) , 4 (2), 13-25.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

## Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005- 2025.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 41 Tahun
2017 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2018.
Republik Indonesia. Keputusan Bupati Buton
Utara Nomor 365 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang, Jasa, dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara TA 2018.