N e g a t i v e   C a m p a i g n d a l a m   P e m i l i h a n   U m u m   T a n t a n g a n P e n d i d i k a n   P o l i t i k   d a n   M a s ya r a k a t   D e m o k r a t i s   I n d o n e s i a
Fuad Hasim 1 , Saadatul Maghfira 2 lawfuadhasim@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 1 saadatulmaghfira@uinmybatusangkar.ac.id , Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia 2

## Abstract
Background :
Indonesian democracy thrives on facilitating elections  involving  members of the  legislature and the executive, including the president and vice president. This is considered the main way to realize democracy and give people's sovereignty to political leaders. However, elections also do not guarantee the creation of a just and prosperous society. Because it is an important tool for candidates to convey their vision, mission, and program to the voters or called Political Campaign.

## Research Metodes:
The research applied in this writing is by using legal research methods (Normative Juridical).

## Findings:
The importance of political education is also related to efforts to prevent negative campaign practices. Effective political  education  can  help  instill  values  of  integrity,  ethics  and  responsibility  in  politics.  This  helps  people understand the importance of a clean campaign process and integrity in Indonesian democracy.

## Conclusion:
The  influence  of  negative  campaigning  in  the  context  of  general  elections  in  Indonesia  is  often  the  spread  of negative information, hoaxes and propaganda to damage the reputation of political competitors. The results show that  negative  campaigning  can  disrupt  the  election  process  and  influence  the  way  people  perceive  political candidates and parties, especially in educational institutions.
Keywords : Negative Campaign; General Election; Democracy; Education; Politics.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Demokrasi Indonesia berkembang pesat dalam memfasilitasi pemilihan umum yang melibatkan anggota legislatif dan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden.  Hal  ini  dianggap  sebagai cara utama untuk mewujudkan demokrasi dan memberikan kedaulatan rakyat kepada para pemimpin politik. Namun, pemilu juga tidak menjamin terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  Sejahtera.  Karena  menjadi  alat  yang  penting  bagi  para  kandidat  untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada pemilih atau disebut dengan Kampanye Politik.

## Metode Penelitian:
Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum (Yuridis Normatif).

## Hasil Penelitian:
Pentingnya pendidikan politik juga terkait dengan upaya mencegah praktik kampanye negatif. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam berpolitik. Hal ini membantu masyarakat memahami pentingnya proses kampanye yang bersih dan berintegritas dalam demokrasi indonesia.

## Kesimpulan:
Pengaruh  kampanye  negatif dalam konteks pemilihan umum di  negara Indonesia seringkali terjadi  penyebaran informasi negatif, hoaks, dan propaganda untuk merusak reputasi pesaing politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kampanye  negatif  dapat  mengganggu  proses  pemilihan  dan  memengaruhi  cara  masyarakat  dalam memandang calon dan partai politik khususnya di institusi pendidikan.
Kata kunci : Kampanye Negatif; Pemilihan Umum; Demokrasi; Pendidikan; Politik.
DOI : - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara demokrasi yang sistem ketatanegaraannya telah berkembang pesat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, undang-undang ini mengatur pemilu di Indonesia yang melibatkan pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, termasuk presiden dan wakil presiden, yang dipilih dalam pemilihan umum dan bertanggung jawab untuk mendukung kontestasi  pemilihan  umum. 1 Pemilihan  Umum  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip-prinsip Langsung,  Umum,  Bebas,  Rahasia,  Jujur,  dan  Adil,  sesuai  dengan  Pasal  22  E  Ayat  (1) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. 2
Dengan cara ini, warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak politiknya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 dan 28 Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan mayoritas Warga Negara Indonesia untuk  menjaga  kehidupan  dan  eksistensinya. 3 Pemilu  atau  pemilihan  umum  adalah  suatu mekanisme  dalam  sistem  demokrasi  yang  umumnya  diterapkan  oleh  negara-negara  modern untuk  mengatur  proses  rekrutmen  politik  dan  transfer  kekuasaan  dengan  cara  yang  damai. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan politik berada dalam kendali rakyat, sesuai dengan  prinsip  yang  ditekankan  oleh  Abraham  Lincoln  dalam  pidatonya,  yaitu  "demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat." Penghormatan terhadap hak individu dan kebebasan politik, pelaksanaan hukum, dan pemilu yang jujur dan terbuka adalah
1 Ofis Rikardo, “Penerapan  Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum  di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (27 Juli 2020): 51–71, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228.
2 Dewi Haryanti dan Oksep Adhayanto, Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). hlm.6
3 Christopher  Sinaga,  “Analisis  Terhadap  Peranan  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Menangani Kampanye  Hitam  Pada  Pemilihan  Umum  Presidenrepublik  Indonesia  Tahun  2014  Berdasarkan  Undang- Undangnomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,” Dharmasisya  Jurnal  Program Magister Hukum FHUI 1, no. 24 (2021): 100–109, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24.
prinsip-prinsip penting dalam demokrasi. Situasi krisis selalu ada dalam proses demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat. 4
Dalam  demokrasi  Indonesia,  warga  memiliki  kesempatan  untuk  secara  langsung memilih  para  pejabat  pemerintah  melalui  pemilihan  umum.  Ini  menunjukkan  bahwa  rakyat memiliki otoritas permanen. Demokrasi dan pemilihan umum demokratis tidak dapat berfungsi tanpa  satu  sama  lain.  Dengan  kata  lain,  pemilihan  umum  dianggap  sebagai  metode  untuk mewujudkan  demokrasi,  atau  untuk memberikan  kedaulatan  rakyat  kepada calon  yang  akan memegang jabatan politik. Pilihan umum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan arah  kebijakan  negara  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  metodenya  dapat  disesuaikan  atau diubah  jika  dianggap  sebagai  langkah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam situasi  tertentu.  Penentuan  pilihan  yang  tepat  memerlukan  pemikiran  dan  pengalaman  yang cermat untuk memastikan kebaikan atau keburukan dari pilihan tersebut. 5
Dalam sistem politik Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilakukan, yang memberikan kedaulatan rakyat dengan memberikan pilihan langsung kepada rakyat  tentang  siapa  yang  akan  memimpin  pemerintah  mereka.  Meskipun  demikian,  masih banyak yang berpandangan bahwa pemilu ini seringkali dianggap sebagai kegiatan rutin lima tahunan yang kurang memberikan manfaat kepada rakyat.  Hasil dari pemilu saja tidak akan secara otomatis menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, seperti yang diinginkan oleh para pendiri negara. Dalam hal  ini disadari bahwa masih banyak masyarakat  yang  mungkin belum siap atau belum berhasil memahami sepenuhnya arti dari proses pemilihan yang terjadi. 6
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  Pahlevi  yang  menyatakan  bahwa  kesiapan yang  dimaksud  adalah  peningkatan  kesadaran  politik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pemilu.  Mungkin  benar  bahwa  masyarakat  sekarang  lebih  pintar,  tetapi  perlu diingat bahwa, meskipun seseorang mungkin terpengaruh oleh orang lain, pemilihan adalah hal yang  sangat  pribadi.  Oleh  karena  itu,  Konsep  bahwa  kesadaran  politik  harus  dimulai  sejak pemilihan hingga pengambilan keputusan harus diubah, dan praktik politik uang tidak boleh diterima dalam bentuk apa pun. 7
Kampanye  dalam  pemilihan  umum  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kandidat dalam pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menyajikan visi, misi, dan program
4 Baharuddin  Dollah,  “Kecenderungan  Calon  Anggota  Legeslatif  Memanfaatkan  Media  Surat  Kabar Dalam  Kampanye  Pemilu  2014,” Jurnal  Komunika :  Jurnal  Komunikasi,  Media  dan  Informatika 5,  no.  3  (4 Januari 2017): 163, https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.853.
5 Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (5 Juli 2018): 87–104, https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359.
6 Sandy  Sulistiono  dan  Widyawati  Boediningsih,  “Konsep  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia,” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, no. 3 (21 September 2023): 333, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488.
7 Mushaddiq  Amir,  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,” Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 23,  no.  2  (20  Oktober  2020):  115–31, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41.
mereka.  Menurut  Emilsyah  Nur,  kampanye  adalah  usaha  sistematis  yang  dilakukan  oleh individu atau kelompok (agen perubahan) untuk mendorong orang lain (target adopsi) untuk menerima, mengubah, atau meninggalkan ide, sikap, praktik, dan perilaku tertentu. 8 Kampanye politik sering kali diperlakukan seolah-olah itu adalah sebuah peristiwa dramatis. Dalam situasi ini,  Richard  A.  Joslyn,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Swanson  (1990),  menganalogikan kampanye politik dengan adegan drama di mana para aktor politik berperan. Menurut definisi yang lebih formal, kampanye adalah tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum dengan  tujuan  untuk  meyakinkan  pemilih  melalui  penyampaian  visi,  misi,  dan  program mereka. 9
Kampanye Pemilihan Umum sudah tertuang dalam BAB VII Pasal 267 hingga Pasal 339 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum. Menurut Pasal 1 angka 35 UU tersebut, kampanye pemilihan umum adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilihan  umum  atau  pihak  yang  diamanatkan  oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan mengenalkan visi, misi, program, dan/atau  citra  diri  peserta  pemilihan  umum.  Peraturan  seperti  Pasal  280  ayat  (1)  UU  No.  7 Tahun 2017, yang melarang penghinaan terhadap peserta lain berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan  Golongan  (SARA),  adalah  salah  satunya.  Seseorang  dapat  dihukum  karena  melanggar ketentuan ini. 10
Dalam hal kampanye hitam, UU No. 7 Tahun 2017 belum memberikan definisi yang jelas. Meskipun Wirdyaningsih menyatakan bahwa tidak ada definisi jelas yang mengatur atau menjelaskan  "kampanye  hitam",  Pasal  12  huruf  c  UU  No.  7  Tahun  2017  memberikan wewenang  kepada  KPU  untuk  menyusun  Peraturan  KPU  untuk  berbagai  tahapan  Pemilu, termasuk  peraturan  yang  berkaitan  dengan  larangan  kampanye  hitam. 11 Selain  itu,  Pasal  12 huruf l memberikan wewenang kepada KPU untuk menyusun Peraturan KPU untuk berbagai tahapan Pemilu. 12
Di Indonesia, istilah "kampanye hitam" digunakan untuk merujuk pada tindakan yang disebut  sebagai  "kampanye  negatif",  yang  bertujuan  untuk  merusak  reputasi  lawan  politik. Menurut  UU  No.  7  Tahun  2017,  praktik kampanye  negatif,  juga  dikenal  sebagai  kampanye negatif,  mencakup  pelanggaran  kode  etik  penyelenggaraan  pemilihan,  pelanggaran
8 Muhammad Nasir Angar, Jusuf Madubun, dan Johan Tehuayo, “Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan  Kepala Daerah  Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020,” Journal  of  Government Science Studies 1, no. 1 (1 Februari 2022): 18–27, https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page18-27.
9 Afrian Saputra, “Kampanye Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014,” eJournal Ilmu Komunikasi 4, no. 1 (2016): 88–100.
10 Andrian Thanzani dkk., “Black Campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu,” Journal Evidence Of Law 1, no. 3 (30 September 2022): 42–51, https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.103.
11 Suyono Suyono, “Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media  Sosial  Facebook,” Calathu:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 3,  no.  2  (17  Desember  2021):  88–99, https://doi.org/10.37715/calathu.v3i2.2181.
12 Denico  Doly,  “Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  Di  Media  Sosial: Pembelajaran  Pemilihan  Umum  Presiden  Tahun  2019,” Kajian 25, no. 1 (2020): 1–18, http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885.
administratif  pemilihan,  sengketa  pemilihan,  dan  tindak  pidana  pemilu.  Namun,  menurut pendapat  Susanto,  kampanye  hitam  juga  dikenal  sebagai  "kampanye  hitam"  melibatkan penghinaan dan penyebaran berita palsu, fitnah, atau upaya untuk merusak reputasi kandidat tertentu. 13
Penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  tidak  diragukan  lagi  bukanlah  tugas  yang mudah.  Untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  pemilu  yang  demokratis,  diperlukan  lebih  dari sekadar seperangkat perangkat peraturan yang sesuai. Untuk memahami hal ini, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perilaku pemilih dan petugas pemilu. Dua elemen penting ini masih berada dalam tahap yang tidak menguntungkan yang membuat pemilu demokratis sulit dilakukan saat ini.
Belakangan  ini,  ditemukan  kontroversi  sehubungan  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  mengizinkan  kampanye  di  tempat  pendidikan  tanpa  menggunakan  atribut kampanye, Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 280 ayat (1) dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat  pendidikan."  Putusan  nomor  65/PUU-XXI/2023  Mahkamah  Konstitusi  menetapkan dukungan  untuk  kampanye  di  institusi  pendidikan.  Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan dalam keputusannya bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak berlaku secara hukum karena tidak ditafsirkan sebagai "Mengecualikan penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan asalkan ada izin dari pihak yang bertanggung jawab atas tempat tersebut, serta hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu.” 14
Akibatnya, Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Pemilu telah mengalami modifikasi  dan  saat  ini  dirumuskan  sebagai  berikut,  "Menggunakan  fasilitas  pemerintah, tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan,  kecuali  fasilitas  pemerintah  dan  tempat  pendidikan, dengan syarat memperoleh izin dari pihak yang berwenang atas tempat tersebut dan menghadiri tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu". Dalam menghadapi isu ini, pendidikan politik menjadi semakin relevan. Kampanye tidak sekadar merupakan upaya untuk mengajak orang memilih  calon  pemimpin  dalam  kontestasi  pemilu;  namun,  juga  merupakan  alat  untuk memberikan pendidikan politik yang kuat kepada pelajar.
Pendidikan  politik  bertujuan  untuk  membantu  individu  menjadi  warga  negara  yang aktif, berpengetahuan, dan tanggap dalam masyarakat demokratis. Indonesia menganut sistem demokrasi  Pancasila  yang  mengandalkan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  demi
13 Pulung  Abiyasa,  “Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Di  Kota  Semarang  Suatu Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 2,  no.  2  (20 November 2019): 149, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
14 Tempo.co  “polemik-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pemerintah-dan-pendidikan-begini-bunyi- keputusan-kontroversi-itu,”  diakses  21  Oktober  2023,  https://nasional.tempo.co/read/1764948/polemik-mk- bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pemerintah-dan-pendidikan-begini-bunyi-keputusan-kontroversi-itu.
kesejahteraan masyarakat. Meskipun individu memiliki kebebasan yang dijamin, mereka juga harus  tunduk  pada  aturan  dan  memikul  tanggung  jawab  sosial,  moral,  dan  etika.  Selain  itu, pendidikan  politik  sangat  penting  dalam  mengatasi  isu  kampanye  negatif  atau  “negativ campaign”. Dalam konteks kontestasi pemilu, kampanye hitam dianggap sebagai pelanggaran pemilu  karena  melibatkan  penyebaran  propaganda  negatif  yang  dapat  merusak  reputasi seseorang.  Propaganda  semacam  ini  dapat  dengan  mudah  menyebar  di  masyarakat,  yang berpotensi memicu polarisasi. Oleh karena itu, peran pelajar dan mahasiswa dalam mencegah kampanye hitam menjadi sangat penting. Selain kampanye hitam, edukasi tentang pemilu yang bersih dari politik uang juga perlu ditekankan.
Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini Bagaimana  pemilihan  umum  memengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  Indonesia? Bagaimana  pendidikan  politik  dapat  meningkatkan  partisipasi  politik  dan  kesadaran masyarakat? dan Bagaimana mengatasi tantangan kampanye negatif dalam pemilihan umum di indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum, lebih khususnya  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mencakup analisis bahan pustaka hukum dan melibatkan pendekatan konseptual, pendekatan terhadap  undang-undang,  serta  pendekatan  khusus  dalam  menganalisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023  yang  mengizinkan  kampanye  di  institusi  pendidikan dengan tidak menggunakan atribut politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Penjelasan pada Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  menjadi  subjek  kontroversi  dalam  konteks  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Akibatnya terhadap pendidikan politik di indonesia.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaruh Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi,  dimana  pemerintahan berdasarkan  kehendak  rakyat,  untuk  kepentingan  rakyat,  dan  berprinsip  demokratis.  Prinsip demokrasi  tercermin  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  (pemilu),  yang  berfungsi sebagai  alat  untuk  memilih  wakil  rakyat  secara  sah  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi.  Pemilu  dapat  dianggap  sebagai  ekspresi  konkret  dari  kedaulatan  rakyat  yang berlangsung secara langsung, atau sebagai wujud nyata dari demokrasi yang dijalankan  oleh rakyat. Sesuai dengan sudut pandang yang dikemukakan oleh Robert Dahl, pemilihan umum
mewakili  konsep  ideal  dan  paling  tinggi  dari  pemerintahan  demokratis  dalam  zaman kontemporer. 15
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), pemilu dijelaskan di Pasal 1 Ayat (1) sebagai suatu proses di mana rakyat  dapat  dengan  cara  yang  langsung,  terbuka,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden,  Wakil Presiden,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  konteks  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemilu  ini  berakar  pada  nilai-nilai  Pancasila  serta  dasar  hukum  yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16
Dalam  esensinya,  pemilu  berperan  sebagai  wadah  pelaksanaan  demokrasi,  yang menjamin  kemerdekaan  warga  negara  melalui  partisipasi  publik  dalam  bentuk  pencoblosan suara.  Pemilu  adalah  sarana  di  mana  demokrasi  dijalankan  sebagai  sistem  yang  menjamin kebebasan  warga  negara  melalui  partisipasi  publik  dalam  bentuk  pemungutan  suara.  Ini mencerminkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberi warga negara hak dan kebebasan  untuk  berpendapat  dan  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah. Proses pemilu secara massal mengaktifkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu adalah pengejawantahan  demokrasi  dan  komponen  penting  yang  harus  diterapkan  dengan  prinsip- prinsip demokratis. 17
Ada  tiga  alasan  mengapa  pemilihan  umum  (pemilu)  memiliki  peran  penting  dalam konteks negara demokratis sebagai berikut: 18
a. Pemilihan  umum  berperan  sebagai  cara  yang  aman  untuk  mengalihkan  kekuasaan politik.  Tidak  ada  legitimasi  yang  diperoleh  oleh  individu  atau  partai  politik melalui tindakan kekerasan; sebaliknya, pemenang pemilu ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak atau mayoritas dukungan dari warga yang diperoleh melalui proses pemilihan rakyat.
b. Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan individu. Dalam konteks pemilu, konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokratis.
c. Pemilu berperan Sebagai sarana untuk rakyat secara langsung menyerahkan kedaulatan mereka  kepada  kandidat  pemilu,  sejalan  dengan  prinsip  hati  nurani  dan  keinginan rakyat.
15 Rahmat  Bijak  Setiawan  Sapii,  Yoan  Dwi  Pratama,  dan  Axcel  Deyong  Aponno,  “Realisasi  Wacana Penundaan  Pemilihan  Umum:  Manifestasi  Kontraindikasi  Terhadap  Supremasi  Konstitusi  Dan  Demokrasi,” Japhtn-Han Vol. 1, no. No. 2 (Juli 2022), https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48.
16 Delviani  Delviani,  “Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone),” Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law 1, no. 1 (23 Juli 2019), https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.350.
17 Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan (Yogyakarta: PM Publisher, 2020).
18 M Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, “Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang  (Money  Politics)  dalam  Pemilu  di  Indonesia:  Upaya  Mewujudkan  Pemilu  yang  Berintegritas,” Wajah Hukum 4, no. 1 (24 April 2020): 52, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167.
Berdasarkan  UUD  1945  Pasal  22E,  pemilihan  umum  (pemilu)  dijalankan  dengan prinsip-prinsip LUBER JURDIL, yang memiliki makna sebagai berikut: 19
a. "Langsung"  mengindikasikan  bahwa  rakyat  secara  langsung  memilih  wakilwakil mereka sesuai dengan keyakinan pribadi.
b. "Umum"  menunjukkan  bahwa  semua  warga  negara  yang  memenuhi  syarat  untuk memilih berhak untuk mengikuti pemilu.
c. "Bebas"  berarti  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kebebasan  mutlak  untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
d. "Rahasia"  menjamin  kerahasiaan  data  pemilih  dalam  memberikan  suara,  sehingga identitas mereka tidak akan diketahui oleh pihak lain.
e. "Jujur" menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, dan pemantau, harus bertindak dengan kejujuran.
f. Prinsip "Adil" memastikan bahwa semua peserta dan pemilih diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pemilu.
Dalam konteks negara demokratis, pemilihan umum adalah elemen fundamental yang memiliki peran penting. Dengan jalannya pemilihan umum, masyarakat diberikan kesempatan untuk  menentukan  perwakilan  mereka,  yang  selanjutnya  diberikan  tugas  oleh  mereka  untuk mengelola  urusan  negara.  Pemilihan  umum  adalah  suatu  proses  di  mana  warga  negara menunjukkan kedaulatan mereka dengan memilih para pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden,  para  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  para  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), dan juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), masyarakat juga menyuarakan kedaulatan mereka dalam memilih Gubernur, Wakil  Gubernur, Bupati, Wakil  Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
Mengingat hal ini, penting untuk menyadari bahwa pemilu pada dasarnya diperlukan dalam politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Pada kenyataannya, pemilu dianggap sebagai tolak ukur dan simbol demokrasi di sebagian besar negara demokrasi. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa pemilihan umum adalah tanda lahiriah dari demokrasi yang sedang berjalan. Dengan kata lain, pembentukan sistem demokrasi secara logis mengarah pada pemilihan umum. 20
Namun,  penting  untuk  dipahami  bahwa  meskipun  pemilihan  umum  adalah  contoh nyata dari demokrasi dalam tindakan, mereka tidak selalu demokratis. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis diperlukan sebagai salah satu sisi dari demokrasi. Pemilu  yang  demokratis
19 Alvianus Kristian Sumual, Mario Gerson Lontaan, dan Yandi Supit, “Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945,” Journal of Law and Nation Vol. 2, no. No. 2 (Mei 2023): 103–12, https://joln.org/index.php/joln/article/view/32/50.
20 Hoesein  dan  Zainal  Arifin, Penetapan  Pemilih  Dalam  Sistem  Pemilihan  Umum ,  1  Cet  1  (PT.  Raja Grafindo Persada, 2019).
haruslah  inklusif,  kompetitif,  berulang,  dan  konklusif,  tidak  bisa  hanya  bersifat  simbolis. Setidaknya ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah  sebuah pemilu dilakukan  secara  demokratis  diantaranya:  sejauh  mana  hak-hak  asasi  manusia  diakui, ditegakkan, dan dipromosikan; tingkat persaingan yang adil di antara para kandidat; dan sejauh mana  masyarakat  umum  memiliki  kepercayaan  terhadap  pemilu  yang  menghasilkan pemerintahan  yang  sah.  Untuk  mencapai  pemilu  yang  demokratis  di  sebuah  negara  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  demokrasi, ketiga  elemen  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  yang tak terpisahkan. 21
Yang pertama adalah pengakuan, pembelaan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hal ini pada  dasarnya  berkaitan  dengan  prosedur  pencalonan  kandidat  yang  maju  dalam  pemilihan umum.  Ketika  semua  warga  negara  diberi  kesempatan  yang  sama  untuk  mencalonkan  diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum, maka pemilihan umum dapat dikatakan demokratis. Undang-undang  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  harus dicalonkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik;  calon  anggota  DPR  dan  DPRD harus anggota partai politik; calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan; dan calon kepala daerah harus anggota partai politik atau calon independen.
Kedua, ada persaingan yang adil antara para kandidat yang mencalonkan diri. Hal ini secara  langsung  mempengaruhi  cara  pemilu  dijalankan.  Tidaklah  cukup  hanya  dengan menerapkan pemilu yang demokratis dengan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk  menyatakan  niat  mereka  untuk  berpartisipasi.  Kesempatan  yang  sama  untuk mencalonkan diri harus disertai dengan kesempatan yang sama pula bagi pemenang pemilu. Oleh  karena  itu,  menerapkan  pemilu  yang  demokratis  berarti  memastikan  bahwa  setiap kandidat memiliki peluang yang sama untuk menang, selain hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara langsung atau perwakilan.
Ketiga,  tumbuhnya  kepercayaan  publik  terhadap  pemilu  yang  menghasilkan pemerintahan  yang  sah.  Jika  tidak  ada  pelanggaran  atau  masalah  dengan  hasil  pemilu, kepercayaan publik terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang sah akan tumbuh dengan  sendirinya.  Pemilu  dapat  tetap  sah  meskipun  ada  kemungkinan  terjadi  pelanggaran pemilu dan ketidaksepakatan atas hasilnya. Hal ini dapat diselesaikan secara demokratis dan adil melalui sistem hukum. Berdasarkan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Mahkamah  Konstitusi  diakui  sebagai  lembaga peradilan  yang  berwenang  menyelesaikan  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum  dan
21 Agus  Pratono,  Burlian  Paisol,  dan  Izomiddin,  “Wewenang  Kejaksaan  Terhadap  Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata  Negara Indonesia,” ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 1, no. 1 (2022): 22, https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18992.
pemilihan kepala daerah pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final dalam hal ini. 22

## 3.2 Pentingnya Pendidikan Politik
Menurut Alfian dalam jurnal Nasiwan, pendidikan politik dipahami sebagai upaya yang disengaja  dan  terencana  untuk  meningkatkan  kesadaran  warga  negara  akan  hak  pilihnya. Menyadarkan  warga  negara  akan  hak  dan  kewajiban  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi merupakan  tujuan  utama  pendidikan  politik.  Sikap  politik  warga  negara  yang  mendorong kelancaran sistem pemerintahan sebagian besar dibentuk oleh pendidikan politik. Pendidikan politik  adalah  upaya  yang  disengaja  untuk  mengubah  proses  sosialisasi  politik  masyarakat sehingga  para  anggotanya  memahami  dan  menghargai  sepenuhnya  prinsip-prinsip  yang terdapat  dalam  kerangka  kerja  politik  yang  sempurna.  struktur  politik  yang  akan dikembangkan. 23
Keuntungan dari pendidikan politik dapat membantu orang menjadi lebih terlibat secara politik. Partisipasi politik, menurut Huntington dalam Jurnal Nasiwan, adalah setiap tindakan warga  negara  pribadi  yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  oleh pemerintah. mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurut definisi ini,  partisipasi  politik  harus  melibatkan  aktivitas.  Akibatnya,  pendapat  mengenai  relevansi politik,  kompetisi  politik,  dan  efektivitas  politik,  serta  sikap  warga  negara  terhadap  politik, pengetahuan politik, dan ketertarikan terhadap politik, sering kali tidak berhubungan. 24
Mengingat pentingnya pendidikan politik bagi seluruh warga negara Indonesia, kami berharap bahwa sistem pendidikan politik negara ini secara unik berasal dari aspirasi nasional yang telah diputuskan dan digali  dari kekayaan rohani dan kepribadian bangsa. Hal ini demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tercapainya tujuan-tujuan politik yang pada hakikatnya  merupakan  cerminan  dari  aspirasi  dan  harapan  rakyat  Indonesia.  Pembentukan politik,  atau  Bildung,  adalah  nama  lain  dari  pendidikan  politik.  Alasan  mengapa  disebut "pembentukan"  adalah  karena  tujuannya  adalah  untuk  menciptakan  individu-individu  yang sadar  politik  yang  memahami  tempat  mereka  dalam masyarakat.  memahami  tempat  mereka dalam masyarakat dan kedudukan politik. dan diberi nama "Bindung" (pembentukan diri atau pendidikan  diri),  sebagai  hasil  dari  kegiatan  yang  sesuai  dengan  istilah  tersebut:
22 Fitria  Esfandiari,  Adibah  Oktavia,  dan  Isti  Latifah  Astri,  “Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah,” Ahkam Volume 7, no. Nomor 1 (2019): 27–43, https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.27-48.
23 Abid  Rahmatullah,  Siti  Alya  Rosyifa,  dan  Nor  Laily  Yasmin,  “Peranan  Partai  Demokrat  Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Di Era Millenial,” JIS: Jurnal Ilmu Sosial Vol 2, no. No 2 (2022): 143–47, https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.39.
24 M.  Arung-  Palaga  dan  Yuwanto  -  -,  “Peran  Gereja  Katolik  Keuskupan  Agung  Semarang  Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019,” Journal of Politic and Government Studies 10, no. 4 (4 Oktober 2021): 196–215.
mengembangkan diri sendiri sambil bertanggung jawab penuh atas perkembangan politiknya sendiri. tanggung jawab sendiri untuk mengejar karir politik. 25
Kata "sosialisasi politik" dalam bahasa Inggris merupakan asal mula istilah "pendidikan politik". Pendidikan politik adalah langkah dalam proses sosialisasi politik, menurut sejumlah karya politik saat ini. Sosialisasi politik dan pendidikan politik memiliki tujuan dan fungsi yang sama  secara  teori,  meskipun  memiliki  perbedaan  dalam  bahasa.  Oleh  karena  itu,  tidak diragukan lagi, sosialisasi politik dan pendidikan politik digunakan secara bersamaan dalam tulisan  ini.  Rusadi  Kantaprawira  menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  politik  adalah  untuk meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  agar  dapat  memaksimalkan  kemampuannya  untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi harus ditegakkan jika kedaulatan rakyat atau demokrasi ingin dipahami. 26
Selain  itu,  Instruksi  Presiden  Nomor  12  tahun  1982  tentang  Pendidikan  Politik  bagi Generasi Muda menguraikan tujuan pendidikan politik bagi generasi muda. Bunyinya sebagai berikut:  Pendidikan  politik  bertujuan  untuk  memberikan  bimbingan  kepada  generasi  muda Indonesia  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara.  Sebagai  bagian dari  usaha  untuk  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  pendidikan  politik  juga bertujuan untuk menumbuhkan generasi baru Indonesia yang memahami eksistensi bangsa dan negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945. 27 Dalam  konteks  ini,  terdapat  banyak pandangan negatif yang telah berkembang terhadap segala aspek yang terkait dengan politik. Politik  sering  kali  dianggap  secara  ilusi  oleh  mayoritas  masyarakat  Indonesia,  terutama disebabkan  oleh  perilaku  para  elit  politik.  Namun,  pada  hakikatnya,  dalam  ranah  politik, terdapat studi yang signifikan tentang pembangunan nasional yang efektif. 28
Mengutip Aristoteles, politik seharusnya diartikan sebagai upaya warga negara dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sayangnya, realitas saat ini seringkali bertentangan dengan pandangan  tersebut.  Banyak  masyarakat  mengasosiasikan  politik  dengan  upaya mempertahankan atau memperoleh kekuasaan semata. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah,  elit  partai  politik,  dan  masyarakat,  memiliki  tanggung  jawab  bersama  untuk memastikan  bahwa  konsep  politik  tidak  disalahartikan. 29 Sebagai  salah  satu  pihak  yang diharapkan memainkan peran penting dalam meningkatkan pendidikan politik, partai politik
25 Dudih  Sutrisman, Pendidikan  Politik,  Persepsi,  Kepemimpinan,  dan  Mahasiswa.  Guepedia,  2019. (Guepedia, 2019).
26 Asrinaldi,  “Pendidikan  Politik  Bagi  Masyarakat  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu  Tingkat  Ad  Hoc,” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 314, https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328.
27 Dedi Triralmaidi, Alfan Miko, dan Asrinaldi Asrinaldi, “Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015,” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 282, https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.282-297.
28 Nur  Inna  Alfiyah  dan  Wilda  Rasaili,  “Meningkatkan  Kecerdasan  Politik  Pemuda  Karang  Taruna ‘Karya  Bajuaju’  Di  Desa  Banuaju  Barat  Kecamatan  Batang-Batang,” Abhakte  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 1, no. 1 (15 Maret 2023): 14–20, https://doi.org/10.24929/abhakte.v1i1.2422.
29 Ihyani Malik dkk., “Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan,” Masyarakat Berdaya dan Inovasi 1, no. 1 (20 April 2020): 39–47, https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14.
perlu  mengambil  langkah-langkah  untuk  merubah  citra  negatif  yang  melekat  pada  mereka. Pendidikan politik harus dilihat sebagai usaha untuk membangun landasan yang kuat dalam berpartisipasi  dalam  masyarakat  dan  negara  Indonesia  yang  kita  cintai.  Pengembangan pendidikan politik harus diperkuat dengan tujuan memberdayakan dan memperkuat generasi muda, sehingga mereka memiliki motivasi untuk turut serta dalam membangun negara ini. 30
Partisipasi  aktif  dalam  proses  politik  adalah  penting  dalam  negara  demokrasi.  Salah satu cara penting untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik adalah melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, sebagai pemilih baru dan pemilih muda, penting bagi siswa dan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengikuti pemilihan umum. Pendidikan politik  adalah  cara  terbaik  untuk  mempersiapkan  diri  sebelum  pemilihan.  Ini  mengajarkan siswa dan mahasiswa tentang dasar sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara,  dan  bagaimana  memilih  calon  pemimpin  yang  tepat  untuk  mewakili  kepentingan masyarakat. 31 Melalui  pendidikan  politik  dan  sumber  informasi  yang  tepat,  siswa  dan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum memilih. Ini sangat penting Untuk mengatur  arah  masa  depan  yang  lebih  positif  bagi  Indonesia.  Karena  itu,  pentingnya pendidikan  dalam  berperan  aktif  dalam  proses  politik  dan  menjadi  pemilih  yang  bijak  serta memiliki tanggung jawab.

## 3.3 Tantangan Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum
Di banyak negara, termasuk Indonesia, kampanye negatif tersebar luas. Menurut David Mark  kampanye  negatif  berfokus  pada  tindakan  kandidat  yang  lebih  memilih  untuk memenangkan  pemilu  dengan  cara  menjelek-jelekkan  saingannya  daripada  menyoroti kelebihan  dan  kebijakannya.  menyerang  lawan  daripada  menyoroti  kelebihan  dan kebijakannya.  Menurut  John  G.  Geer  (2006:21),  kampanye  negatif,  atau  negativitas,  adalah sejumlah  tuduhan  yang  dilontarkan  terhadap  kandidat  saingannya  oleh  pesaing.  Selama kampanye, satu kandidat menyerang kandidat lainnya. Lilleker (2006:127) berpendapat senada bahwa negativitas adalah gaya komunikasi yang menyoroti kekurangan dalam argumen orang lain.  yang  menyoroti  kekurangan  dalam  logika,  sikap,  karakter,  dan  kapasitas  lawan  untuk membuat aturan.
Direktur  Indobarometer  Qodari  menyatakan  bahwa  ada  perbedaan  utama  antara kampanye  hitam  dan  kampanye  negatif.  Kampanye  negatif  dan  kampanye  hitam  berbeda terutama  karena  kampanye  negatif  didasarkan  pada  fakta  dan  perlu  ditegakkan  dalam masyarakat demokratis, sementara kampanye hitam tidak. Sementara kampanye hitam tidak berdasar dan harus dihindari, kampanye negatif didukung oleh fakta dan harus diizinkan dalam masyarakat  demokratis.  Selain  itu,  menurut  Lilleker,  mayoritas  kandidat  benar-benar meremehkan lawan politik mereka selama pemilihan umum. Mark menegaskan bahwa definisi
30 Arlis  Prayugo  dan  Rahadi  Budi  Prayitno,  “Pendidikan  Politik  Sebagai  Proses  Belajar  Membentuk Kesadaran  Politik  dan  Peran  Kewarganegaraan,” EDUKASIA:  Jurnal  Pendidikan  dan  Pembelajaran 3,  no.  3 (2022): 427–42, http://jurnaledukasia.org.
31 Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia, 2019.
kampanye  negatif  yang  sebenarnya  adalah  tindakan  menggunakan  bahasa  verbal  atau  fisik untuk  menggambarkan  ketidakberesan  atau  kesalahan  lawan  serta  cerita  yang  berlebihan tentang masa lalu mereka yang buruk.
Pemilu  pada  dasarnya  adalah  elemen  penting  dalam  sistem  demokrasi  suatu  negara, yang  digunakan  untuk  menentukan  perwakilan  rakyat  dalam  pemerintahan  eksekutif  dan legislatif.  Proses  pemilu  dirancang  untuk  menentukan  mereka  yang  akan  menduduki  posisi pemerintahan dalam rangka menciptakan negara demokratis, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan dukungan mayoritas. 32
Sebelumnya,  terdapat  pemilihan  umum  yang  dilakukan  secara  terpisah  antara pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota) dan pemilu eksekutif (presiden dan juga wakil presiden), selain pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk  (1)  perubahan  dalam  preferensi  dan  pandangan masyarakat dalam memilih pemimpin dan perwakilan di parlemen; (2) kondisi dan lingkungan masyarakat  yang  terus  berubah  sesuai  dengan  perubahan  situasi;  (3)  pertumbuhan  populasi yang meningkat, yang dapat memengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) kebutuhan akan pemilihan umum yang terjadwal secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. 33
Walau begitu, walaupun ada manfaat dalam sistem pemilihan yang terstruktur, proses politik  di  Indonesia  dihadapkan  pada  beberapa  tantangan  serius.  Salah  satunya  adalah kampanye  Negatif  itu  sendiri,  yang  juga  berdampak  negatif  pada  pemahaman  politik masyarakat. Kampanye Negatif terkesan memberi izin untuk menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis. Kampanye negatif juga menjadi sarana untuk merusak citra calon lain dengan cara tidak menggunakan data yang valid, yang  dapat  menyebabkan  konflik  di  antara  calon,  tim  kampanye  mereka,  dan  pendukung mereka. 34 Kampanye  Negatif  menjadi  sumber  kekhawatiran  bersama  dalam  menjaga kelancaran  Pemilihan  umum  yang  adil  dan  damai,  karena  dapat  disadari  bahwa  kampanye hitam ini memiliki potensi untuk memicu konflik di antara pendukung kedua calon. Terdapat dua  faktor  yang  dapat  memungkinkan  terjadinya Negative  Campaign .  Pertama,  kampanye Negatif dapat dilaksanakan oleh kelompok kandidat yang memiliki popularitas lebih rendah daripada kandidat lawan yang lain. Faktor kedua, kampanye Negatif dapat dilakukan oleh tim kandidat sendiri yang merasa menjadi korban penfitnah atau penyerangan di arena publik. 35
32 Udiyo  Basuki,  “Parpol,  Pemilu  dan  Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik  dalam  Sistem  Pemilihan Umum  di  Indonesia  Perspektif  Demokrasi,” Kosmik  Hukum 20,  no.  2  (22  Juli  2020):  81, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.
33 Sahran  Raden,  “Penyerdehanaan  Surat  Suara  Pemilu  Dalam  Presfektif  Sistem  Pemilu  Dan Pemerintahan  Presidensial,” Qaumiyyah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara 2,  no.  1  (30  Juni  2021):  22–45, https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19.
34 Aisyah  Dara  Pamungkas  dan  Ridwan  Arifin,  “Demokrasi  dan  Kampanye  Hitam  dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  (Analisis  atas  Black  Campaign  dan  Negative  Campaign),” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 1 (19 Juli 2019): 16–30, https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641.
35 Samsul  Rani,  “Dinamika  Komunikasi  Politik  Pada  Pemilihan  Presiden  Di  Indonesia,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18, no. 2 (2 Maret 2020): 72–85, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3379.
Oleh Karena itu, Negative campaign mencerminkan situasi politik saat ini di Indonesia. Dengan adanya Kampanye negatif, hal ini akan berdampak pada negatif pula pada pendidikan politik masyarakat Indonesia, terutama di lembaga pendidikan. Pendidikan politik membantu memahami bagaimana proses politik berlangsung, mulai dari proses pemilihan umum hingga kebijakan  publik  dan  pemerintahan.  Ini  membantu  generasi  muda  dalam  menentukan pilihannya secara cerdas dan terinformasi. Pendidikan politik tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini membantu membangun rasa kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam membangun negara.  Pendidikan  politik  membantu  dalam  memahami  nilai-nilai  dasar  demokrasi  seperti kebebasan  berpendapat,  keadilan,  persamaan  hak,  dan  toleransi.  Hal  ini  penting  untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati perbedaan.

## 4. KESIMPULAN
Sebagai  pokok  permasalahan  yang  telah  dibahas  di  atas,  penulis  mengeksplorasi pengaruh Negative  Campaign dalam  konteks  pemilihan  umum  di  negara  Indonesia,  dimana seringkali terjadi penyebaran informasi negatif, hoaks, dan propaganda untuk merusak reputasi pesaing  politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jenis  kampanye  semacam  ini  dapat mengganggu proses pemilihan dan memengaruhi cara masyarakat memandang calon dan partai politik  khususnya  di  institusi  pendidikan.  Selain  itu,  terdapat  kontroversi  seputar  keputusan Mahkamah  Konstitusi  yang  mengizinkan  kampanye  di  institusi  pendidikan  tanpa menggunakan  atribut  kampanye.  Artikel  ini  juga  menyoroti  urgensi  dalam  meningkatkan pendidikan  politik,  terutama  dalam  pemahaman  mengenai  kampanye  negatif.  Tujuannya adalah agar pemilih, terutama pelajar dan mahasiswa, dapat menjadi warga negara demokratis yang  lebih  cerdas,  analitis,  dan  peduli.  Karna  Pendidikan  politik  merupakan  kunci  untuk mengatasi  tantangan  kampanye  negatif  dan  memastikan  bahwa  pemilihan  umum  berjalan dengan bersih dan beretika guna menciptakan demokrasi yang membuat rakyat dapat berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat.

## 5. REFERENSI
Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” JURNAL USM
LAW REVIEW 2, no. 2 (20 November 2019): 149.
https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
Alfiyah,  Nur  Inna,  dan  Wilda  Rasaili.  “Meningkatkan  Kecerdasan  Politik  Pemuda  Karang Taruna ‘Karya Bajuaju’ Di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang.” Abhakte Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1,  no.  1  (15  Maret  2023):  14–20. https://doi.org/10.24929/abhakte.v1i1.2422.
Amir,  Mushaddiq.  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (20 Oktober 2020): 115–31. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41.
Angar, Muhammad Nasir, Jusuf Madubun, dan Johan Tehuayo. “Strategi Pemenangan Partai Golongan  Karya  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur Tahun 2020.” Journal of Government Science Studies 1, no. 1 (1 Februari 2022): 18– 27. https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page18-27.
Antari, Putu Eva Ditayani. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum  Di  Indonesia.” Jurnal  Panorama  Hukum 3,  no.  1  (5  Juli  2018):  87–104. https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359.
Asrinaldi.  “Pendidikan  Politik  Bagi  Masyarakat  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu  Tingkat  Ad Hoc.” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, no. 2 (1 Oktober 2019): 314. https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328.
Basuki,  Udiyo.  “Parpol,  Pemilu  dan  Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik  dalam  Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi.” Kosmik Hukum 20, no. 2 (22 Juli 2020): 81. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.
Chandra,  M  Jeffri  Arlinandes,  dan  Jamaludin  Ghafur.  “Peranan  Hukum  dalam  Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu  yang  Berintegritas.” Wajah  Hukum 4,  no.  1  (24  April  2020):  52. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167.
Delviani,  Delviani.  “Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone).” Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law 1, no. 1 (23 Juli 2019). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.350.
Dollah, Baharuddin. “Kecenderungan Calon Anggota Legeslatif Memanfaatkan Media Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilu 2014.” Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika 5, no. 3 (4 Januari 2017): 163.
https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.853.
Doly,  Denico.  “Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  Di  Media  Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.” Kajian 25, no. 1 (2020): 1–18. http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885.
Esfandiari,  Fitria,  Adibah  Oktavia,  dan  Isti  Latifah  Astri.  “Pembentukan  Badan  Peradilan
Khusus  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah.” AHKAM Volume  7,  no.  Nomor  1  (2019):  27–43.  https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.27- 48.
Harefa,  Darmawan,  dan  Fatolosa  Hulu. Demokrasi  Pancasila  di  Era  Kemajemukan . Yogyakarta: PM Publisher, 2020.
Haryanti, Dewi, dan Oksep Adhayanto. Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung . Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
Hoesein, dan Zainal Arifin. Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum . 1 Cet 1. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
Malik, Ihyani, Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, dan Hamrun Hamrun. “Edukasi politik virtual era  demokrasi  digital  pada  sekolah  menengah  kejuruan.” Masyarakat  Berdaya  dan Inovasi 1, no. 1 (20 April 2020): 39–47. https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14. Ofis  Rikardo.  “Penerapan  Kedaulatan  Rakyat  Di  Dalam  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (27 Juli 2020): 51–71.
https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228.
Palaga,  M.  Arung-,  dan  Yuwanto  -  -.  “Peran  Gereja  Katolik  Keuskupan  Agung  Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019.” Journal of Politic and Government Studies 10, no. 4 (4 Oktober 2021): 196–215.
Pamungkas,  Aisyah  Dara,  dan  Ridwan  Arifin.  “Demokrasi  dan  Kampanye  Hitam  dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  (Analisis  atas  Black  Campaign  dan
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2024, Vol. 16 No. 1
Negative Campaign).” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 1 (19 Juli 2019): 16–30. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641.
Pratono, Agus, Burlian Paisol, dan Izomiddin. “Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata  Negara Indonesia.” ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 1, no. 1 (2022): 22.
https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18992.
Prayugo,  Arlis,  dan  Rahadi  Budi  Prayitno.  “Pendidikan  Politik  Sebagai  Proses  Belajar Membentuk  Kesadaran  Politik  dan  Peran  Kewarganegaraan.” EDUKASIA:  Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 3, no. 3 (2022): 427–42. http://jurnaledukasia.org. Raden,  Sahran.  “Penyerdehanaan  Surat  Suara  Pemilu  Dalam  Presfektif  Sistem  Pemilu  Dan Pemerintahan Presidensial.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (30 Juni 2021): 22–45. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19.
Rahmatullah, Abid, Siti Alya Rosyifa, dan Nor Laily Yasmin. “Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin  Dalam  Mewujudkan  Pendidikan  Politik  Di  Era  Millenial.” JIS:  Jurnal Ilmu Sosial Vol 2, no. No 2 (2022): 143–47. https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.39.
Rani,  Samsul.  “Dinamika  Komunikasi  Politik  Pada  Pemilihan  Presiden  Di  Indonesia.”
Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah 18,  no.  2  (2  Maret  2020):  72–85. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3379.
Sapii,  Rahmat  Bijak  Setiawan,  Yoan  Dwi  Pratama,  dan  Axcel  Deyong  Aponno.  “Realisasi Wacana  Penundaan  Pemilihan  Umum:  Manifestasi  Kontraindikasi  Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi.” JAPHTN-HAN Vol. 1, no. No. 2 (Juli 2022). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48.
Sinaga, Christopher. “Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye  Hitam  Pada  Pemilihan  Umum  Presidenrepublik  Indonesia  Tahun  2014 Berdasarkan  Undang-Undangnomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum.” Dharmasisya  Jurnal  Program  Magister  Hukum  FHUI 1,  no.  24 (2021): 100–109. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24.
Sulistiono,  Sandy,  dan  Widyawati  Boediningsih.  “Konsep  Kedaulatan  Rakyat  Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia.” JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 5, no. 3 (21 September 2023): 333. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488. Sumual, Alvianus Kristian, Mario Gerson Lontaan, dan Yandi Supit. “Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945.” Journal of Law and Nation
Vol. 2, no. No. 2 (Mei 2023): 103–12.
https://joln.org/index.php/joln/article/view/32/50.
Sutrisman, Dudih. Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia, 2019. Guepedia, 2019.
Suyono, Suyono. “Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui  Media  Sosial  Facebook.” Calathu:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 3,  no.  2  (17 Desember 2021): 88–99. https://doi.org/10.37715/calathu.v3i2.2181.
Thanzani,  Andrian,  Aulia  Dean  Puspita  Sari,  Linda  Tri  Yulia,  dan  Sultoni  Fikri.  “Black Campaign  Melalui  Media  Elektronik  Dari  Perspektif  Hukum  Pemilu.” Journal Evidence Of Law
1, no. 3 (30 September 2022):
42–51. https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.103.
Triralmaidi, Dedi, Alfan Miko, dan Asrinaldi Asrinaldi. “Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  Dalam  Pilkada  Tahun  2015.” NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 6,  no.  2  (1  Oktober  2019):  282. https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.282-297.