## MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR

## MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN REVIEW OF IBNU 'ĀSYŪR'S THOUGHT
Ali Muchasan 1 ali@iaih.ac.id
M. Syarif 2 gilangcempaka78@gmail.com
Dhuhaa Rohmawan 3 dhuharohmawan@gmail.com

## Abstrak
Maqāṣid  Al-Syarī’ah  perspektif  Ibnu  ‘Āsyūr,  ulama  kontemporer  yang  berjasa  besar mengembangkan maqasidus syariah, tidak hanya dari sudut pandang bagaimana hukum Islam itu menjadi sarana individu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, tapi bagaimana manusia  itu  benar-benar  berfungsi  sebagai  makhluk  individu,  makhluk  sosial  dan makhluk yang berketuhanan. Pemahaman dan pengembangan pengetahuan Maqasidus syariah menjadi tenting kiranya untuk kita dapat merasakan spirit tasyri’ agar keimanan kita menjadi bertambah. Maqasid al Syariah dapat berupa maqasid al'ammah syariah, yang  mencakup  segala  aspek  syariah  dan  Maqāṣid  Al-Syarī’ah  al  khasah  yang dikhususkan untuk salah satu bab dari syariah yang ada bab, seperti maqasid al syariah bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau Maqāṣid Al-Syarī’ah al juz'iyyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban sholat, haram perselingkuhan, dan sebagainya. Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori maqashid syariah menurut Ibnu ‘Āsyūr. Dengan harapan dapat mengetahui ciri-ciri dan keunikannya dari teori.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur,  yaitu  dengan  mencari  dan mempelajari  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  menjadi  objek  kajian penelitian ini. Ibnu ‘Āsyūr pada maqashid al syar'iyyah.
Kata Kunci : Maqāṣid Al-Syarī’ah, Ibnu ‘Āsyūr
1 Institut Agama Islam Hasanuddin pare
2 Universitas Islam Majapahit Mojokerto
3 Institut Agama Islam Hasanuddin pare

## Abstract
Maqāṣid Al-Syarī'ah from the perspective of Ibnu 'Āsyūr, a contemporary scholar who has contributed greatly to developing maqasidus sharia, not only from the point of view of how Islamic law becomes a means for individuals to get closer to God, but also how humans actually function as individual beings , social beings and Godly beings. Understanding and developing Maqasidus sharia knowledge becomes tenting for us to be able to feel the spirit of tasyri' so that our faith will increase. Maqasid al Sharia can be in the form of maqasid al'ammah sharia, which covers all aspects of sharia and Maqāṣid Al-Syarī'ah al khasah which is devoted to one of the chapters of sharia that has chapters, such as maqasid al sharia in economics, family law and others , or Maqāṣid Al-Syarī'ah al juz'iyyah which includes every syara' law such as the obligation to pray, forbidden adultery, and so on. In this paper, the discussion will be focused on the maqashid sharia theory according to Ibn 'Āsyūr. With the hope of knowing the characteristics and uniqueness of the theory. This research is a research that uses a qualitative descriptive approach using the literature study method, namely by searching for and studying literature related to the problem that is the object of this research study. Ibn 'Āsyur on maqashid al syar'iyyah.
Keywords : Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ibnu 'Āsyūr

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan sosial dan budaya tentunya membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada bidang hukum Islam. Pastinya dengan adanya pola perubahan, kebutuhan dan kepentingan umat saat ini menjadikan tantangan tersendiri  bagi  eksistensi  hukum  Islam. 4 Upaya  kontekstualisasi  hukum  dilakukan mujtahid dengan memunculkan konsep maqāṣid al-syarī’ah sebagai orientasi dari produk hukum  Islam  yang  tentunya  bisa  menjawab  persoalan  kontemporer.  Para  ulama menjadikan maqāṣid al-sharī’ah sebagai salah satu bagian penting dalam kajian usul fiqh. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa maqāṣid kontemporer. 5
Alasan  merumuskan  maqāṣid  al-syarī’ah  tidak  lain  sebagai  jawaban  dari fenomena  masyarakat  pada  masa  itu  sekaligus  problem  solving  permasalahan  yang muncul  pada  masa  itu  juga.  Tentunya  seiring  berjalanya  waktu,  hal  ini  membutuhkan telaah baru dan pengkajian ulang terhadap maqāṣid alsyarī’ah jika disandingkan dengan keadaan sekarang ini yang tentunya telah mengalami dinamika dan struktur sosial 6 . Oleh
4 Mashudi, M. (2017). Kontribusi Metode Istiqra’ Dalam Program Vasektomi (Mop). Iqtisad, 4(2), 49–72. https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.262 9
5 Auda, J. (2008). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah. Bandung: Mizan.
6 Mohammad  Fauzan  Ni’ami,  Bustamin,  (2021)  Maqāṣid  Al-Syarī’ah  Dalam  Tinjauan  Pemikiran  Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda. Juris, https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257/2025
karena itu, beberapa ulama seperti Ibnu ‘Āsyūr memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī’ah yang mereka bangun.
Permulaan  perhatian  Ibn  ‘Ashur  terhadap  maqāṣid  yakni:  Pertama  termaktub dalam kitabnya, Alaisa al-Subḥ bi Qarīb, memberikan kritik terhadap sistem pendidikan di  dunia  Islam  pada  umumnya  melalui  perspektif  maqāṣid.  Dampak  penjajahan  yang dirasakan rakyat Tunisia menjadi pemicu untuk bangkit dan berjuang untuk bisa keluar dari  keterpurukan.  Diperkuat  adanya  reformasi  Islam  yang  pelopori  oleh  Muhammad Abduh  dengan  gagasannya  “Wacana  Pembaharuan  Islam”.  Apalagi  setelah  kunjungan kedua  kalinya  ‘Abduh  ke  Tunisia  (1903  M 7 .  Metodologi  yang  digunakan  oleh  Ibnu ‘Āsyūr adalah istiqrā’.
Ibnu  ‘Āsyūr  membagi  maqāṣid  Syariah  menjadi  dua  dan  mendefinisikan keduanya: pertama, maqāṣid al tashri’ al ammah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi  pada  seluruh  atau  mayoritas  hukum,  yang  mana  subtansi  hukum  tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqāṣid al khasah adalah cara-cara yang dikehendaki  shari’  untuk  merealisasikan  kemanfaatan  manusia,  atau  untuk  menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus 8 .
Maqāṣid  al  Syariah  bisa  berupa  maqāṣid  Syariah  al‘ammah,  yang  meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqāṣid Syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqāṣid al Syariah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain - lain, atau maqāṣid Syariah al juz’iyyah yang meliputi setiap hukum shara’ seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya 9 .

## B. PEMBAHASAN

## 1. Biografi Ibnu ‘Āsyūr
Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭahir  bin  ‘Ashur.  Beliau  terlahir  dari  lingkungan  keluarga  yang  dapat  dikatakan istimewa dalam ilmu keislaman, atau lebih tepatnya keluarga para ulama, semisal seperti: Sheikh Ahmad bin ‘Ashur, Muhammad bin ‘Ashur, Muhammad Ṭahir bin ‘Ashur al-Jad,
7 Al-Hasanī, I. (1995). Nadariyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām Muhammad ibn ‘Ashur. al-Ma’had al- ‘Alimī li al-Fikr alIslamī.
8 Al Raisuni, Ahmad. 1992. Nadhariyat al Maqashid‘Inda al Imam al Shatibi, Beirut: Al Muassasat al Jam’iyat.14).
9 Mawardi, Ahmad Imam. 2010. Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKiS, 183).
dan kemudian Muhammad Fadil bin ‘Ashur. Tepatnya beliau dilahirkan pada tahun 1879 M di pinggiran kota yang bernama La Marsa, Tunisia. Isma’īl al-Hasanī membagi fase kehidupan salah satu pilar ilmu maqāsid al- sharī’ahini dalam dua fase besar yang masing- masing  memiliki  pengaruh  terhadap  perkembangan  pemikirannya.  Pertama,  fase penjajahan  kolonial  Perancis  atas  negara-negara  maghrib  al-‘arabīatau  Afrika  Barat (Maroko, Aljazair, Tunisia) dalam rentang waktu 1881 M hingga 1956 M. Kedua,adalah fase kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956 M hingga tahun 1973 M, yakni tahun dimana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir 10 .
Fase pertama kehidupannya dilalui dengan terjadinya berbagai peristiwa besar di dunia Islam, seperti melemahnya imperium kekhalifahan Turki Usmāni. Kondisi tersebut kemudian  dimanfaatkan  oleh  negara-negara  imperialis  Eropa  untuk  melakukan penjajahan  terhadap  negara-  negara  Islam  di  Timur  Tengah,  Afrika  Utara  dan  Afrika Barat, termasuk Tunisia tempat lahir dan tumbuh kembang beliau. Pahitnya penjajahan menyadarkan  rakyat  Tunisia  untuk  bangkit  dan  berjuang  untuk  bisa  keluar  dari keterpurukan.  Dalam  prosesi  menuju  kemerdekaannya,  ada  faktor  historis  yang melatarbelakanginya:  Pertama,  pengaruh  eksternal,  yakni  pengaruh  yang  datangnya daripara  pejuang  reformasi  Islam  dariMesir  seperti  Muhammad  ‘Abduh.  Gagasannya mengenai  “wacana  pembaharuan  Islam”  yang  digagas  dan  disebarkan  berkala  melalui media  cetak  “Urwatul  Wutsqā”  sangat  mempengaruhi  pola  pikir  para  cendekiawan muslim di dunia, termasuk Ibn ‘Ashur dan cendikiawan lainnya di Tunisia. Terlebih pasca kunjungan  kedua  ‘Abduh  ke  Tunisia  (1903  M)  semakin  melecutkan  semangat  para cendekiawan Tunisia dalam hal pemikiran dan pembaharuan Islam. Karena itu wajar jika kemudian Ibn ‘Ashur dianggap sebagai cendikiawan  yang terpengaruh oleh pemikiran pembaharuan ‘Abduh, Jamaluddīn al-Afgānī, Rasid Ridā dan lainnya 11 .
Fase  kedua,  kehidupan  pasca  kemerdekaan.  Dalam  fase  ini  Ibn  ‘Ashur mencurahkan  segenap  tenaga  dan  pikirannya  dalam  dunia  pendidikan.  Pada  fase  ini, selain menjabat staf pengajar resmi di universitas, ia jugamenjabat sebagai Hakim Agung mazhab Maliki dan Mufti Agung Tunisia pada tahun 1926 M. Kecemerlangan karirnya juga membawanya turut aktif dalam dunia internasional seperti sebagai anggota Majma‘
10 Isma’īl al-Hasanī, Nadariyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām Muhammad ibn ‘Ashur,(Ribat: al-Ma’had al- ‘Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995), 75.
11 Isma’īl al-Hasanī, Nadariyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām Muhammad ibn ‘Ashur,(Ribat: al-Ma’had al- ‘Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995), 75.
Lugatulal‘Arabīyah (Pusat Studi Bahasa Arab) di Kairo Mesir (1940 M.), ia pernah juga menjadi  anggota  utusan  Majma‘  al-‘Ilmi  al-‘ArabīdiDamaskus  (1955M).  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pergolakan  sosial-  politik  dan  budaya  pada  masa  itu turut membentuk pola pemikiran Ibn ‘Ashur 12 . Sebagai seorang ilmuwan ia aktif menulis beberapa karya buku penting  yang mencerminkan kebebasan pemikirannya  yang khas. Beberapa karya Ibn ‘Ashur yang dapat disebutkan di sini diantaranya: Taḥrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd; Maqāsid al- sharī’ah al-Islamiyah;  Usul  Niḍam  al-Ijtima‘  fî  al-Islam;  Alaisa  al-Subḥu  bi  Qarīb;  Naqd  ‘Ilmi likitāb al-Islām wa Usūl al-Hukm, danmasih banyak lagi karya-karyanya yang tersebar dan belum sempat diterbitkan dalam bentuk buku 13 .

## 2. Pemikiran Maqāsid al-sharī’ah Menurut Ibn ‘Ashur
Ibnu ‘Āsyūr membagi maqāṣid syariah menjadi dua bagian yaitu maqāṣid al amah dan maqāṣid al khasah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqāṣid  yaitu  dengan  fitrah,  maslahah,  dan  ta’lil.  Terakhir  ia  menjelaskan operasionalisasi  teori  maqāṣid  dengan  tiga  cara  yaitu  melalui  al  Maqam,  Istiqra’ (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqāṣid. Tujuan umum (maqāṣid al ‘amah) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal  dan menyerahkan segala urusan kepadaNya.  Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada  Allah,  mendatangkan  kemaslahatan  dan  menolak  bahaya,  memudahkan  dan menghilangkan kesulitan6 Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya7 Selanjutnya  Ibnu  ‘Āsyūr  membatasi  maqāṣid  al  ammah  dengan  empat  syarat  yaitu pertama  bersifat  tetap  (al  thubut).  Kedua,  jelas  (al  duhur),  yaitu  bersifat  jelas  tidak menimbulkan  perselisihan  dalam  menjelaskan  arti  seperti  menjaga  keturunan  sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan shara’ tidak diperdebatkan
12 Ibid. 78
13 Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.
karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri 14 .
Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu ‘Āsyūr adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) 15 . Ibnu ‘Āsyūr membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara’ menjadi empat bagian sebagai berikut: 1). Maslahat dilihat dari  segi  pengaruhnya  bagi  tegaknya  umat.  2).Maslahat  dilihat  dari  segi  hubungannya dengan  umat  secara  umum,  kelompok,  atau  individu.  3).  Maslahat  dilihat  dari  segi terealisasinya  kebutuhan  atau  tercegahnya  kerusakan.  4).  Adanya  maslahat  karena sebagai  tujuan  dari  suatu  perbuatan  atau  karena  implikasi  dari  perbuatan.  Cara  untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa  yang  pedih)  dan  menasehati,  kedua  dengan  cara  memudahkan  dan  kasih  sayang. Cara  yang  pertama  dibatasi  dengan  beberapa  cara,  diantaranya:  diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan 16 .
Selanjutnya  ia  menegaskan  bahwa  tujuan  penetapan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  dalam  melihat  apakah  suatu hukum  itu  mempunyai  maslahat  atau  justru  akan  mendatangkan  mafsadah,  maka  ia membatasi maslahat dari empat aspek: pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat terbagi menjadi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Kedua, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu terbagi menjadi dua yaitu maslahat kulliyah, dan maslahat juz’iyah. Ketiga, maslahat dilihat dari segi  terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan terbagai  menjadi  tiga bagian yaitu maslahat qat’iyah, maslahat danniyah, dan maslahat wahmiyah. Keempat, adanya maslahat  sebagai  tujuan  dari  suatu  perbuatan  atau  karena  implikasi  dari  perbuatan.
14 Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd. Al ‘Ati. 2007. Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith, 233)
15 Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.: 235)
16 Ibid. 132
Mashlahah  semacam  ini  sebagai  awal  kemunculan  metode  tathollu’at  (observasi), tafathanat (pemahaman), dan madhahir (fenomenologi). 17
Di samping batasan-batasan di atas Ibnu ‘Āsyūr menambahkan bahwa maqashid Syariah harus sesuai dengan empat hal. Pertama, sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Kedua memprioritaskan makna dibandingkan lafadz ketika mempertimbangkan hukum. Dengan demikian  maka,  syariah  sebagai  ajaran  akan  sesuai  bagi  segala  waktu  dan  tempat, merealisasikan  dan  memulyakannya  syariah.  Tujuan  syariah  secara  khusus  dalam muamalah  adalah  cara  yang  dikehendaki  oleh  Shari’  (pembuat  syariat)  dalam merealisasikan  tujuan  manusia  yang  bermanfaat  atau  untuk  menjaga  kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara’ ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (maqshud) atau prasarana (wasilah) 18 .
Maqashid  terbagi  menjadi  dua  yaitu  tujuan  shari’  dan  tujuan  manusia  dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya  ada  yang berhubungan dengan hak Allah, dengan  hak  hamba,  gabungan  antara  dua  hak  yaitu  hak  Allah  dan  hak  hamba.  Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa  mendatangkan  kemanfaatan  secara  umum,  maka  dinisbatkan  kepada  Allah  dan seseorang  tidak  berhak  untuk  menggugurkannya.  Yang  dimaksud  dengan  hak  hamba adalah  perbuatan-perbuatan  yang  mendatangkan  bagi  dirinya  sesuatu  yang  pantas  atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya maslahah secara  umum  ataupun  mendatangkan  kerusakan  secara  umum.  Prasarana  (al  wasail), adalah  hukum-hukum  yang  ditetapkan  yang  dengannya  hukum  lain  bisa  didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan,  karena  tanpa  hukum  ini  terkadang  tujuan  hukum  tidak  tercapai  atau  tercapai akan  tetapi  terjadi  kekacauan.  Seperti  bentuk  akad  dan  lafadz  orang-orang  yang
17 M. Muawaffaq, Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu ‘Āsyūr, Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1 2021
18 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami, 250).
mewakafkan  yang  menjadikannya  sebagai  prasarana  untuk  mengetahui  tujuan  mereka dalam akad 19 .
Dengan kata lain bahwa Ibnu ‘Āsyūr dalam menetapkan maqāṣid khasah adalah dengan  cara  memilah  apakah  suatu  hukum  menjadi  tujuan  (maqsud),  atau  menjadi prasarana (wasilah). Setelah itu ia membagi maqashid menjadi dua yaitu tujuan shari’ dan tujuan  manusia,  dari  tujuan-tujuan  tersebut  dilihat  dari  segi  hubungannya  dengan  hak Allah  dan  hak  hamba  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  hak-hak  Allah,  hak-hak  hamba, percampuran  antara  hak  Allah  dan  hak  hamba.  Sedangkan  wasilah  (prasarana)  adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi  kekacauan.  Seperti  menyaksikan  dalam  pernikahan  dan  mengumumkan  nikah. Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan fitrah adalah keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia merupakan keadaan yang bisa menerima kebaikan dan konsistensi  yang  merupakan  maksud  dari  firman  Allah  SWT  adalah  manusia  itu (dahulunya)  satu  umat.  Tauhid,  petunjuk,  dan  kebaikan  adalah  fitrah  yang  diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia 20 .
Ibnu  ‘Āsyūr  menegaskan  pentingnya  fitrah  untuk  membantu  ahli  fiqih  dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharnnya keberadaan fitrah maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan fitrah maka ia diperbolehkan. Terkadang sifat fitrah ini bertentangan dalam satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya fitrah. Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah  melenceng  dari  fitrah14  Alal  al  Fasi  menjelaskan  pengertian  fitrah  adalah  setiap kemaslahatan  adalah  fitrah,  seperti  jujur,  menepati  janji,  ikhlas,  amanah,  adil,  lemah
19 Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.156).
20 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami, 266)
lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi. Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling membenci, berbuat buruk, fanatik, adalah melawan fitrah 21 .
a. Mendatangkan Kemaslahatan Dan Menolak Mafsadah Dalam Muamalat
Ibnu  ‘Āsyūr  mendefinisikan  maslahah  adalah  sifat  bagi  perbuatan  yang  bisa mendatangkan  kebaikan,  manfaat  untuk  selamanya  secara  mayoritas  maupun  individu. Mashlahah  dalam  bidang  muamalah  modern,  baik  yang  bersifat  umum  atau  khusus. Mashlahah  secara  khusus  adalah  mashlahah  yang  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh individu dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat yang terdiri dari para individu. Sedangkan mashlahah secara umum didapatkan sebagai pengikut atau konsekwensi logis dari mashlahah khusus, seperti menjaga harta dari israf (berlebih-lebihan). Menurut Mustafa  Zaid,  mashlahah ditinjau dari segi  dibutuhkannya terbagi  menjadi  tiga:  mashlahah  daruriyah,  mashlahah  hajiyah,  mashlahah  tahsiniyah 22 Mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah ini sesuai dengan kaidah yang digagas oleh Shatibi adalah Wad’u al syarai’ innama huwa li masalih al ‘ibad fi al ‘ajil wa al aajil ma’an (penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti) 23 . Dasar mashlahah pada hak-hak dalam muamalat menurut Ibnu ‘Āsyūr  terbagi  menjadi  dua,  hak-hak  Allah  sebagai  mashlahah  ‘ammah  dan  hak-hak hamba  sebagai  mashlahah  khasah.  Ketika  mashlahah  ‘ammah  bisa  mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas atau melindungi hak orang yang tidak bisa  melindungi  haknya,  maka  Shari’  mewajibkan  dengan  wajib  ‘ain,  dan  di  sisi  lain diwajibkan  dengan  wajib  kifayah.  Seperti  wajibnya  menjaga  jiwa,  yang  wajib  kifayah menyelamatkan  orang  yang  tenggelam.  Sedangkan  maslahat  khasah  adalah  transaksi yang mendatangkan kemanfaatan untuk  diri sendiri. Ketika terjadi  pertentangan antara dua  mashlahahmaka  perlu  dilakukan  tarjih,  seperti  mendahulukan  mashlahahiman  dari pada mashlahah amal.
Hukum asal muamalah menurut Ibnu ‘Āsyūr semuanya adalah ta’lil (berdasarkan illat).  Mayoritas  hukum  muamalah  yang  dianggap  sebagai  hukum  ta’abud  (bernilai ibadah) mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin. Sedangkan Allah berfirman: Allah
21 Al Fasi, ‘Alal. 1993. Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha. Ribat: Dar al Gharb al Islami.194
22 Zaid, Mustafa. 1964. Al Mashlahah fi al Tasyri’ al Islami. Kairo: Dar al Fikr, 55
23 Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. Qawaid al Maqashidi ‘Inda al Imam al Shathibi ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan. Dimasq: Dar al Fikr,126
tidak  menjadikan  agama  bagimu  sebagai  sesuatu  yang  menyulitkan  (al  Hasani,  1995: 318). Ibnu ‘Āsyūr menjadikan ta’lil sebagai dasar teori tentang rasionalisasi pemikiran shari’ah, hal  ini tampak  jelas dari alasan-alasannya sebagai  berikut, ta’lil  adalah salah satu  kemungkinan  dasar  adanya  qiyas  ushuli  (qiyas  yang  dilakukan  oleh  para  ulama’ ushul) dalam mencari solusi masalah-masalah yang tidak ada dalam teks, ia mencakup semua  hukum-  hukum  ibadah  dan  muamalah,  sarana  untuk  menemukan  karakteristik syariah, kebiasaan pencarian dalil dalam fiqih dan kebiasaan pembandingan dalam ilmu ushul  fiqih.  Ta’lil  menurut  Ibnu  ‘Āsyūr  adalah  sebagai  dasar  teori  maqāṣid,  karena penelitian di bidang maqashid berdasarkan pada ta’lil. Ia membangun posisinya dalam hal  ta’lil  ketika  menafsirkan  dan  meneliti  teks-teks  syariah  (al  Hasani,  1995:  323). Demikian dasar-dasar umum filosofi pembentukan hukum dalam teori maqashid syariah perspektif Ibnu ‘Āsyūr.
Fitrah  disini  memainkan  peranan  penting  dalam  membangun  teori  maqāṣid, setelah disesuakian dengan shara’ baik secara pokok maupun cabang, maka setiap tujuan syariah  harus  berdasarkan  pada  fitrah  yang  mana  dasar  umumnya  adalah  untuk  jalb  al masalih dan dar’u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), dengan  demikian  akan  menghasilkan  dalam  ijtihad  fiqh,  rasionalisasi  dalam  maqashid dan istinbat hukum. Ibnu ‘Āsyūr membatasi definisi maslahah, kemudian menjelaskan tentang jalbu al masalih dan dar’u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) dalam dua bentuk yaitu batasan hak-hak dalam muamalah dan menghilangkan kontradiksi  antara  beberapa  masalih.  Selanjutnya  ia  menjelaskan  tentang  mashlahah maqsudah shar’an (kebaikan yang diinginkan oleh shara’). Mengenai ta’lil adalah salah satu  metode  rasionalisasi  di  bidang  Syariah,  karena  ta’lil  merupakan  salah  satu  solusi untuk menjembatani “terbatas-nya” teks dan selalu berkembangnya permasalahan dalam kehidupan dan sarana untuk menemukan karakteristik aturan dan batasan hukum.
Al Maqam adalah membedakan antara teks syar’i dengan ruhnya. Pengertiannya adalah mashlahah yang diinginkan syara’ yang tidak bisa dipahami dari arti asal suatu teks, akan tetapi bisa dipahami dari arti yang tersembunyi dari arti teks tersebut 24 . Maqam adalah situasi ketika seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan dalam bingkai kondisi tertentu. Khitabshar’i adalah merupakan khitab bahasa yang ditransfer
24 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami. 326
dari Rasul SAW, maka orang yang menjadikan dalil dengannya harus menguasai maqam (situasi)- nya agar bisa memahami arti yang dituju secara syara’.
Maqam  yang  dimaksud  terdiri  dari  dua  bagian.  Pertama  adalah  maqam  maqal, berupa qarinah-qarinah lafdiyah. Sedang yang kedua adalah maqam hal berupa qarinah- qarinah  haliyah  (situasi  dan  kondisi  yang  menyertai)  situasi  yang  ada  di  saat  suatu perkataan itu diucapkan (al Hasani, 1995: 339). Tradisi teori keilmuan para Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in berdasarkan pada pembedaan antara maqamat (situasi dan kondisi) teks- teks shari’ah seperti perjalanan ke Madinah, hal ini bertujuan untuk melihat lebih dekat pada fakta peninggalan Rasul dan perbutannya, perbuatan sahabat serta tabi’in. Dengan mengetahui  maqamat  (situasi  dan  kondisi)  akan  bisa  menghilangkan  kemungkinan- kemungkinan  yang  bertentangan  dengan  dalil  dan  memperjelas  illat  yang  dituju  oleh Shari’ sehingga hukum-hukum yang tidak ada teksnya bisa digantungkan kepadanya.
Ibnu  ‘Āsyūr  menjelaskan  bahwa  maqamat  (situasi  dan  kondisi)  yang menyebabkan  perkataan  dan  perbuatan  Rasul  ada  dua  belas  yaitu:  tasyri’  (pembuat hukum), fatwa, qadha’ (memutuskan perkara), imarah, huda, sulh (arbitrator), isyarah ‘ala al musytashir, nasihah, takmil al nufus, ta’lim al haqaiq al ‘aliyah, ta’dib, tajarrud ‘an al irshad.  Seorang  peneliti  harus  bisa  membedakan  antara  maqamat  (situasi  dan  kondisi) mauidhah,  targhib,  tarhib,  tabshir,  dan  maqamat  ta’lim,  tahqiq,  dan  tasyri’ 25 .  Maqam merupakan  metode  yang  dipakai  oleh  Ibnu  ‘Āsyūr  dalam  membangun  teorinya. Menurutnya maqam harus dihadirkan dalam fiqih shari’ah. Tujuan menghadirkan maqam paling tidak ada tiga tujuan; pertama, untuk mentafsirkan teks, kedua untuk mencari illat hukum dan ketiga untuk menjadikan dalil pada suatu hukum 26 .
Fungsi dari mengetahui wasilah al maqashid adalah untuk menjaga Syariah secara keseluruhan ketika melihat juz’iyahnya. Ketika melihat mashlahah tersebar di segala bab- bab  Syariah,  maka  seharusnya  melihat  juz’iyat  itu  dengan  kulliyat  ketika  hendak menerapkan dalil-dalil khusus dari kitab, sunnah, ijma’ dan qiyas 27 . Sedangkan Tujuan merealisasikan  wasilah al  Maqashid  adalah melihat perkataan dan nash  (teks) Syariah. Mayoritas ilmu ushul digambarkan dengan kaidah-kaidah lafdziyah, maka cara berdalil sangat tergantung kepada sejauh mana ahli ushul memahami maqashid al Syariah. Satu
25 Ibid 350
26 Ibid 354
27 Al Syathibi, Imam. tt. Al Muwafaqat fi Usul al Syariah. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah. Auda, Jasser. 2007. Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidih. Herndon: IIIT. 106
lafadz terkadang dilematis apakah ia harus diartikan secara hakiki atau majaz, umum atau khusus, ifrad atau ishtirak, secara independen atau disimpan, mutlak atau muqayyad, arti asli atau tambahan, tartib atau taqdim dan ta’khir, ta’sis (dasar) atau ta’kid, baqa’ atau nasakh, arti shar’i atau aqli, urfi atau lughawi 28 .
Maqashid mempunyai beberapa wasilah yang akan mengarahkan pada satu tujuan yaitu  menghilangkan  kontradiksi  secara  jelas,  yang  mencakup  beberapa  aspek  seperti takhsis atau ta’mim, itlaq atau taqyid, tarjih, jam’u atau nasakh. Dengan demikian maka seorang Mujtahid tidak hanya terfokus pada satu teks shar’i akan tetapi harus melihat juga pada teks-teks lain yang terkadang memberikan gambaran global, atau menjelaskan yang mujmal, atau mentakhsis yang umum atau berakhirnya masa pengamalan suatu teks 29 .
Ahli Fiqih atau ahli usul fiqih dalam menetapkan illat hukum berdasarkan pada wasilahal maqashid. Hal itu dikarenakan tujuan qiyas adalah menelusuri illat illat berikut: munasabah,  tanqih  al  manat  (menyeleksi),  takhrij  al  manat  (mengeluarkan),  ilgha’  al fariq.  al  Munasabah  adalah  suatu  sifat  yang  tampak,  terukur  yang  mana  akal  bisa memberikan  hukum  padanya  sebagai  tujuan  dari  terealisasinya  mashlahah  atau tertolaknya  mafsadah.  Tanqih  al  manat  adalah  membuang  atau  tidak  menganggap sebagian sifat dan menjadikan selain apa yang telah dibuang sebagai illat hukum. Takhrij al manat adalah proses mengeluarkan illat nya al munasabah. Ilgha’ al Fariq adalah salah satu cara tanqih al manat.
Untuk  seorang  Mujtahid  dalam  mencari  dalil  bagi  hukum-hukum  yang  tidak terdapat dalam qiyas dan juga tidak ada dalil  secara khusus,  bisa mempfokuskan pada wasilah  al  maqashid.  Dalam  menetapkan  maqashid’ammah  Ibnu  ‘Āsyūr  meringkas menjadi  lima  poin  yaitu:  pemberlakuan  hukum  dengan  tujuan  memudahkan,  dzariah, larangan  mensiasati  hukum,  menghargai  penetapan  hukum,  kekuatan  aturan  harkat martabat  serta  ketentraman  umat.  Pelaksanaan  Hukum  dengan  Tujuan  untuk Memudahkan. Untuk merealisasikan hukum-hukum Syariah secara umum tidak mungkin terjadi  kecuali  dengan  tujuan  memudahkan.  Seperti  contoh  batasan  khamr  sebagai wasilah diterapkannya hukum had bagi peminumnya 30 . Saddu al Dzari’ah dan Fathu al Dzari’ah (Menutup dan membuka dzari’ah) Dzari’ah secara bahasa berarti segala sesuatu
28 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami. 106
29 Ibid. 377
30 Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais. 129
yang digunakan sebagai perantara kepada orang lain. Sedangkan dzari’ah secara istilah adalah  membuka  dan  menutup  sesuatu.  Dzariah  sebagaimana  ia  wajib  di  tutup  ia  juga wajib  dibuka,  dimakruhkan,  disunahkan,  dan  diperbolehkan.  Dzariah  adalah  wasilah, wasilah  pada  sesuatu  yang  diharamkan  hukumnya  haram,  wasilah  sesuatu  yang  wajib hukumnya wajib seperti berangkat sholat jumat dan berhaji. Dzari’ah adalah sebagai jalan mencari  dalil  terhadap  maqashid  yang  akan  membedakan  antara  wasilah  dan  maqsud dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan mashlahah dan mafsadah 31 .
Perangkat untuk membedakan antara wasilah dan maqsud adalah bergantung pada penetapan saddu al dzari’ah sebagai tujuan umum. Tujuan ini menurut Ibnu ‘Āsyūr adalah munculnya  kerusakan  secara  umum  terhadap  dampak  hukum  di  samping  adanya  asal kemaslahatan. Jika suatu perbuatan mengandung maslahah, namun tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada mafsadah, maka dzari’ah tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan  suatu  perbuatan  mengandung  mafsadah  yang  bercampur  maslahah  maka  harus dilakukan penutupan dzari’ah 32 .
Tujuan Syariah melarang hilah yang menghilangkan tujuannya dari suatu hukum menurut  Ibnu  ‘Āsyūr  adalah  karena  hilah  merupakan  wasilah  dengan  perbuatan  yang diperbolehkan  secara  dhahir  dengan  tujuan  agar  terbebas  dari  tuntutan 33 .  Wasail  al shari’ah dalam merealisasikan tujuan shari’ah kembali pada cara ekstrim dan ketat pada satu  sisi  dan  mempermudah  serta  kasih  sayang  pada  sisi  yang  lain,  yang  terdiri  dari beberapa kecenderungan/insting sebagai berikut: Al Wazi’ al nafsani (insting kejiwaan), hal ini terealisasi dalam memperbaiki keyakinan; Al Wazi’ al Sultani (insting kekuasaan), seperti khalifah, Pemerintah, qadi, mufti, polisi, pengawas dan kepala Daerah.
Beberapa  wasilah  menggunakan  jalan  yang  mudah  dan  penuh  kasih  sayang. Sedang Ibnu ‘Āsyūr membatasi wasilah ini dengan hal-hal berikut: dasar suatu hukum bertujuan untuk memudahkan, perubahan hukum biasanya dari sulit menuju mudah, tidak mengabaikan udzur mukallaf karena berdasar pada hikmah, illat, dan batasan 34 Menurut Ibnu ‘Āsyūr hendaknya dalam melakukan kajian ilmiah dalam wasilah ijtihad agar selalu
31 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami. 386
32 Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid‘Indaal Imam Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami. 390
33 Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais 115
34 Ibid. 401
memperhatikan dua hal: penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan maqashid shari’ al ashliyah dan tabaiyyah, dan penelitian  yang bertujuan untuk membedakan ijtihad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah 35 .
Pada  tingkatan  Menetapkan  Maqashid  Khashah  akan  dijelaskan  maqashid khashah  (tujuan  khusus)  dan  cara  untuk  merealisasikannya  sebagai  berikut:  Hak-hak bertransaksi  (huquq  al  muamalah)  penentuan  dasar  hak  pada  muamalah  merupakan wasilah bagi dua tujuan peradilan: pertama pencerahan hak-hak itu pada diri qadli. Kedua menetapkan hak-hak itu pada diri orang yang berperkara. Menjaga aturan, kewibawaan, dan memperkuat persatuan umat; Kekuatan finansial suatu umat merupakan wasilah yang menjamin  realisasi  maqsud  al  khash  (tujuan  khusus);  Peredaran,  Kejelasan,  Penjagaan Merupakan  Tujuan  Syariah  dalam  Harta.  Wasilah  untuk  merealisasikan  maqsud peredaran  ada  tiga  wasilah  pertama  wasilah  dalam  penjagaan,  kedua  wasilah  dalam memudahkan dan ke tiga wasilah dalam kesinambungan dan keberlangsungan (al dawam wa  al  tamkin) 36 .  Pemikiran  maqashid  dalam  teori  Ibnu  ‘Āsyūr  di  samping  harus memenuhi  unsur  maqam  al  khitab  al  shar’i  untuk  menjelaskan  arti  yang  dimaksud,  ia membutuhkan dua wasilah yaitu: istiqra’ dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk  dalam  wasilah  dan  sesuatu  yang  termasuk  maqashiddalam  fiqih  Syariah  al tatbiqi.  Maqam  merupakan  jalan  untuk  membatasi  tujuan  shar’i  dari  suatu  khitab, sementara istiqra’ (induksi) dan al tamyiz baina al wasilah wa al maqsud (membedakan antara  wasilah  dan  tujuan)  merupakan  dua  wasilah  untuk  menetapkan  tujuan  hukum secara  khusus  atau  umum.  Metode  ini  merupakan  suatu  teori  yang  berdasarkan  pada filsafat pembentukan hukum, yang cara kerjanya khusus ke umum yang mana teori ini berdasarkan pada kesesuaian antara shara’ dengan fitrah dan mashlahah yang berpijak pada universalitas illat-illat hukum dalam naungan fitrah dan mashlahah yang dituju oleh shara’. Syariah di bangun berdasarkan fitrah dan mashlahah hingga keduanya sesuai, hal itu merupakan teori dasar untuk mencari illat hukum dalam naungan keduanya. Mencari illat hukum  berdasarkan  fitrah dan mashlahah merupakan dasar filsafat  teori maqashid hal ini dikarenakan antara fitrah dan mashlahah dalam Syariah berjalan beriringan.
35 Ibid 151
36 Ibid 189

## b. Keunggulan Pemikiran Maqāsid al-shārī’ah Ibn ‘Ashur
Berdasarkan hasil kajian atas pemikiran maqāsid  al-shārī’ahIbn ‘Ashur di  atas, terdapat poin yang menjadi penilaian penulis yang sekaligus sisi kelebihan atas pemikiran yang diteliti, yakni konsep maqāsid al-shārī’ah dengan cakupan yang universal. Apabila dilihat dari sisi sejarahnya, aspek universalitas maqāsid al-shārī’ahbaru terbentuk pada masa  Ibn  ‘Ashur.  Klasifikasi  yang  dilakukan  Ibn  ‘Ashur  tentang  maqāsid  al-shārī’ah menjadi dua bagian penting, yakni maqāsid ‘ammah dan khaṣṣah sebenarnya merupakan titik awal yang menjadi pembeda dari pemikiran maqāsid sebelumnya.
Pertama,  dari  aspek  cakupan  dan  keberlakuannya,  maqāsid  ‘ammah  memiliki cakupan  keberlakuan  yang  universal,  yakni  tidak  hanya  berlaku  untuk  kaum  muslimin saja tetapi juga berlaku untuk seluruh manusia dan alam semesta. Syari’ah Islam dalam pandangan  Ibn  ‘Ashur  memiliki  sifat  universal  yang  dapat  diterima  seluruh  umat manusia, yang selain diturunkan untuk seluruh manusia, juga untuk membangun aturan hidup  berlandaskan  substansi-substansi  syari’ah  Islam  pada  seluruh  bentuk  sistem  dan tata  hidup  masyarakat  di  muka  bumi.  73  Esensi  terpenting  dari  konsep  universalitas syari’ah  Islam  Ibn  ‘Ashur  terfokus  pada  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  melalui pelaksanaan  syari’ah  Islam,  yakni  terwujudnya  kebaikan  dan  kemaslahatan  dalam kehidupan umat manusia pada setiap zaman dan tempat. Dan hal itu dapat diwujudkan dengan dua cara berikut; Pertama, syari’ah Islam memberi kelonggaran dan keringanan kepada umat manusia dalam penerapan esensi-esensinya pada kondisi dan bentuk yang berbeda,  dengan  tetap  memegang  prinsip  memudahkan  hukum-hukumnya  tanpa memberatkan dan menyulitkan bagi pemeluknya. Kedua, Penerapan esensi syari’ah Islam tersebut bisa jadi diadopsi oleh umat non-muslim dalam bentuk hukum-hukum dan aturan hidup  yang  berbeda-beda  seperti  hukum  hukum  Persia,  Romawi,  Hindu,  China,  dan lainnya.  Intinya,  keseluruhan  hukum  tersebut  bertemu  pada  satu  titik  universal,  yakni terciptanya kebaikan dan keteraturan hidup.
Universalitas  syari’ah  Islam  dalam  pandangan  Ibn  ‘Ashur  tampaknya  tidak menempati  posisi  sebagai  tujuan  dari  syari’ah  itu  sendiri,  tetapi  lebih  pada  cara pelaksanaan  maqāsid  al-shārī’ahitu  sendiri  yang  ditekankan  untuk  berlaku  secara universal  dengan  cara  memberi  kemanfaatan  baik  bagi  kaum  muslimin  maupun  non muslim. Misalnya sifat kemudahan, keadilan, dan menghindari kerusakan, adalah sifat-
sifat yang dibutuhkan oleh semua orang, apapun agamanya. Dalam konteks ini Ibn ‘Ashur menegaskan  bahwa  ajaran  Islam  yang  menyangkut  prinsip-prinsip  umum  hendaknya dapat  diterapkan  secara  universal.  Adapun  hukum-hukum  dalam  Islam  yang  berkaitan erat dengan konteks sosiologis bangsa Arab tidak seharusnya dipaksakan penerapannya untuk bangsa lain yang bukan Arab. Ibn ‘Ashur memberi contoh tentang masalah raḍā’ah (wanita yang menyusui anak) dan tentang masalah jilbab, dimana terbentuknya hukum kedua masalah tersebut dalam fiqh sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh adat dan kondisi sosial  bangsa  Arab.  Sedangkan  maqāsid  khaṣṣah  yang  terdapat  pada  bab-bab  tertentu dalam  hukum  Islam  –  seperti  pada  hukum  keluarga,  hukum  properti  dan  hukum muamalah pada umumnya – memiliki cakupan yang lebih sempit darimaqāsid‘ammah, setidaknya  hanya  menjangkau  umat  Islam  yang  menerapkan  hukum  tersebut.  Dalam konteks  maqāsid  khaṣṣah  inilah  konsep  maqāsidterdahulu  yang  mencakup  al-uṣūl  al- khamsah  menempati  posisinya.  Karena  apabila  dibandingkan  dengan  pemikiran  Ibn ‘Ashur  tentangmaqāsid‘ammah,  pemikiran  maqāsid  yang  berkaitan  dengan  al-uṣūl  al- khamsah lebih menekankan pada perlindungan individu dan terbatas pada kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin.
Kedua, dari aspek analisisnya yang mampu mendeskripsikan maqāsid al-shārī’ah secara  sistematis  dan  metodologis.  Ibn  ‘Ashur  sering  mengakui  bahwa  pendapatnya dibangun berdasarkan analisis induktif (istiqra’). Metode ini sebenarnya bukan metode baru  dalam  ijtihad  hukum  Islam,  tetapi  sisi  kelebihan  Ibn  ‘Ashur  adalah  ia  mampu menemukan hal-hal baru dalam maqāsid al-shārī’ah yang belum pernah diperhatikan oleh ulama sebelumnya, meskipun dengan penggunaan metode yang sama 37 .

## c. KelemahanPemikiran Maqāsid al-shārī’ah Ibn ‘Ashur
Apabila  pemikiran  Ibn  ‘Ashur  dilihat  dan  dipahami  secara  kritis,  maka  akan ditemukan  beberapa  hal  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  kritik  atas  kelemahan konstruksi pemikirannya seperti berikut; Pertama, berbeda dengan pemikiran maqāsid al- shārī’ahsebelumnya yang memiliki tingkatan prioritas yang jelas, hal-hal yang termasuk dalam  kategori  maqāsid  ‘ammah  dalam  pandangan  Ibn  ‘Ashur  tidak  disertai  solusi prioritasnya.  Artinya  ketika  terdapat  dua  atau  lebih  dari  maqāsid  ammah  dalam  satu
37 Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.
kondisi,  Ibn  ‘Ashur  tidak  menjelaskan  maqāsid  ‘ammah  yang  mana  yang  harus didahulukan. Hal ini akan menimbulkan kerancuan ketika teori ini benar- benar terjadi. Misalnya antara konsep toleransi (al-Samāhah) dan kebebasan (hurriyah), sejauh mana batasan-batasannya,  dari  kedua  macam  maqāsid  ‘ammah  tersebut  mana  yang  harus diprioritaskan,  hal  tersebut  belum  terjawab  oleh  penelitian  Ibn  ‘Ashur  .  Kedua,  teori maqāsid al-shārī’ahyang ditawarkan Ibn ‘Ashur tidak disertai dengan aplikasi dan contoh- contoh yang memadai, termasuk aplikasi metode penerapannya. Sehingga tampak abstrak dan  hanya  dapat  dipahami  secara  teoritis  saja,  selain  itu  juga  terlihat  kontradiktif antaramaqāsid  al-shārī’ah‘ammahdengan  maqāsid  al-shārī’ahkhaṣṣahdilihat  secara umum.Ketiga,  sebagaimana  para  pendahulunya  (khususnya  al-Shāṭībī),  pemikiran maqāsid al- shārī’ahIbn ‘Ashur masih terkungkung pada pendekatan bayani. Memang ia menegaskan bahwa metode yang digunakan untuk menetapkan pembaharuan maqāsid- nya adalah metode istiqra’, tetapi sumber utama analisis induktif yang digunakan tetaplah naṣ dan tidak keluar dari itu (misalnya berdasarkan sumber empiris). Padahal disatu sisi ia  menegaskan  bahwa  jalan  untuk  mencapai  maslahah  jauh  lebih  luas  dan  beragam daripada jalan  yang telah dirumuskan oleh fuqaha’, dan tidak harus selalu  bergantung dengan naṣ. Karena akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi maslahat.
Keempat,  apabila  dilihat  secara  utuh  pemikiran  Ibn  ‘Ashur  sebenarnya  lebih bersifat  melengkapi  pemikiran  maqāsid  al-shārī’ah  sebelumnya.  Harus  diakui  dalam banyak  hal  Ibn  ‘Ashur  mampu  menghadirkan  aspek  kebaharuan  yang  sangat  penting daripemikirannya, meskipun dalam beberapa hal Ibn ‘Ashur terkesan sekedar mengulangi pemikiran  maqāsid  sebelumnya  tanpa  modifikasi  yang  berarti,  misalnya  pemikiran  al- Shāṭībī tentang maslahat. Terlepas darikelebihan maupun kekurangannya, harus diakui bahwa pemikiran Ibn ‘Ashur merupakan pemikiran pembaharuan yang memiliki ciri khas tersendiri  dibidang  ilmu  maqāsid  al-shārī’ahkontemporer  yang  sangat  penting  untuk dikembangkan oleh para pemikir selanjutnya 38 .

## C. KESIMPULAN
38 Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.
Maqāsid  al-shārī’ahdapat  dimaknai  sebagai  tujuan-tujuan  yang  hendak diwujudkan melalui pelaksanaan syari’ah Islam. Sebelum masa Ibn ‘Ashur, pemikiran maqāsid al- shārī’ahtelah menemukan bentuknya dalam beberapa kategori yang terkenal dengan  istilah  al-  uṣūl  al-khamsah,  yakni  lima  prinsip  dasar  yang  mencakup  (1) memelihara agama (hifz al-dīn), (2) memelihara jiwa (hifz al-nafs), (3) memelihara akal pikiran (hifz al-‘aql), (4) memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan (5) memelihara harta kekayaan  (hifz  al-māl).  Masing-masing  dari  kelima  prinsip  dasar  tersebut  memiliki tingkatan, yakni level ḍarūriyāt, al-ḥajjiyāt, dan taḥsīnat/al-tazyīnat. Kemudian pada masa Ibn ‘Ashur, pemikiran maqāsid al-shārī’ahmengalami pembaharuan yang sangat penting karena  pada  masa  ini  terjadi  pergeseran  posisi  al-uṣūl  al-  khamsah  yang  semula menempati  kedudukannya  sebagai  maqāsid  ‘ammah  menjadi  maqāsid  khaṣṣah. Sedangkan  maqāsid  ‘ammah  dalam  pemikiran  Ibn  ‘Ashur  mencakup  prinsip-prinsip maqāsid  universal  berikut;  fitrah  (al-fiṭroh),  toleransi  (al-samāhah),  maslahah  (al- maslahah), kesetaraan (al-musāwah), serta kebebasan (hurriyāh).
Hal  paling  menonjol  daripemikiran  maqāsid  al-shārī’ahIbn  ‘Ashur  adalah klasifikasi  cakupan  keberlakuannya  yang  lebih  universal  dibanding  dengan  pemikiran maqāsid  al-  shārī’ahsebelumnya.  Sedangkan  sisi  kelemahan  pemikiran  Ibn  ‘Ashur menurut  penulis  terletak  pada  ketidakjelasan  tingkatan  prioritasnya  serta  tidak  disertai dengan  aplikasi  dan  contoh-contoh  yang  memadai,  termasuk  aplikasi  metode penerapannya. Sehingga tampak abstrak dan hanya dapat dipahami secara teoritis saja.

## Daftar Pustaka
Al  Hasani,  Ismail.  1995.  Nadzariyat  al-Maqashid‘Indaal  Imam  Muhammadal Thahirbin‘Ashur. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami.
Al Syathibi, Imam. tt. Al Muwafaqat fi Usul al Syariah. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah.
Auda, Jasser. 2007. Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidih. Herndon: IIIT
Al Fasi, ‘Alal. 1993. Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha. Ribat: Dar al
Gharb al Islami.
Al Raisuni, Ahmad. 1992. Nadhariyat al Maqashid‘Inda al Imam al Shatibi, Beirut: Al Muassasat al Jam’iyat.
Auda, J. (2008). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah. Bandung: Mizan.
Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. Qawaid al Maqashidi ‘Inda al Imam al Shathibi ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan. Dimasq: Dar al Fikr,
Chamim  Tohari,  Pembaharuan  Konsep  Maqāsid  Al-Sharī’ah  Dalam  Pemikiran
Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.
Isma’īl al-Hasanī,  Nadariyat  al-Maqāsid  ‘inda  al-Imām Muhammad ibn  ‘Ashur,(Ribat: al-Ma’had al- ‘Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995).
Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais.
Muhammad  ‘Ali,  Muhammad  ‘Abd.  Al  ‘Ati.  2007.  Al  Maqashid  al  Shar’iyyah  wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith.
Mohammad  Fauzan  Ni’ami,  Bustamin,  (2021)  Maqāṣid  Al-Syarī’ah  Dalam  Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda. Juris,
https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257/2025
Mawardi, Ahmad Imam. 2010. Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LkiS.
Mashudi,  M.  (2017).  Kontribusi  Metode  Istiqra’  Dalam  Program  Vasektomi  (Mop).
Iqtisad, 4(2), 49–72. https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.262 9.
M.  Muawaffaq,  Maqashid  Syariah  Dalam  Perspektif  Ibnu  ‘Āsyūr,  Attujjar:  Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1 2021.
Zaid, Mustafa. 1964. Al Mashlahah fi al Tasyri’ al Islami. Kairo: Dar al Fikr.