## Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Padang
Geraldine Dwitiya Putri Kirana 1 , M. Fachri Adnan 2
1,2) Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang E-mail: 1) geraldinegeral20@gmail.com , 2) fachriadnan@fis.unp.ac.id

## PENDAHULUAN
Pandemi  covid-19  menjadi  salah  satu  periode  yang  berat  bagi  seluruh  negara  yang mengalaminya,  termasuk  Indonesia.  Indonesia  kemudian  dipandang  sebagai  negara  yang  lambat merespon  pandemi  covid-19  (Aeni,  2021).  Pandemi  berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan,  dalam halnya  penerapan  PSBB  di  tahun  2020,  kemudian  berlanjut  dengan  PPKM  berlevel,  dimana  dengan adanya penerapan tersebut seluruh kegiatan masyarakat dilakukan terbatas, sehingga hal itu berdampak ke  kehidupan  masyarakat  banyak.  Mulai  dari  aktivitas  kerja,  sistem  pembelajaran  yang  biasanya dilakukan dengan tatap muka setelah itu dialihkan ke media daring.
Kota Padang menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kasus covid-19 yang  tinggi  hal  itu  dilihat  dari  meningkatnya  kasus  perbulan,  mulai  dari  bulan  Maret  terdapat  6  kasus, April  terdapat  93  kasus,  Mei  terdapat  285  kasus  sampai  bulan  seterusnya  (Dinas  Kesehatan  Kota Padang). Penanganan covid-19 di Kota Padang pada tahun 2020-2022 belum cukup bisa dilaksanakan dengan baik, karena masih kurangnya kerjasama berbagai pihak, dalam mencapai penanganan pandemi dengan  baik.  Masalah  penanganan  pandemi  seharusnya  tidak  diselesaikan  sendiri  oleh  pemerintah, karena  dibutuhkan  kerjasama  oleh  seluruh  pihak  dalam  mengatasi  permasalahan  ini.  Menurut  Bila  dan Saputra (2019) bahwa hubungan antar aktor tidak hanya satu arah melainkan timbal balik.
Masalah  yang  terjadi  dalam  penanganan  pandemi  yaitu  pertama,  kekurangsiapan  pemerintah dalam  penerapan  PSBB  hal  itu  dilihat  bahwa  Wali  Kota  Padang  Mahyeldi  meminta  Menteri  saling bersinergi  agar  PSBB  dapat  terlaksana  dengan  maksimal  dan  memutus  mata  rantai  penyebaran  virus corona  dengan  cepat,  tetapi  yang  terjadi  masalah  PSBB  tidak  usai  karena  di  pusat  juga  tidak  kompak (Kompas, 2020a). Kedua, kurang sadarnya masyarakat untuk bisa mematuhi aturan protokol kesehatan serta tidak mendisiplikan diri dalam  menerapkannya seperti dalam  menggunakan masker, rutin mencuci tangan  serta  menjaga  jarak,  hal  itu  masih  belum  bisa  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  masyarakat

## ARTICLE HISTORY
Received 08 November 2022] Revised [29 November 2022] Accepted [14 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penanganan  permasalahan  covid-19  di  Kota  Padang  belum  maksimal.  Hal  ini disebabkan kurangnya kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  implementasi prinsip tata kelola kolaboratif,  dan  untuk  menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  tata  kelola kolaboratif  dalam  penanganan  pandemi  covid-19  di  Kota  Padang.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif.  Dalam  menentukan  informan  digunakan  teknik purposive  sampling. Dalam penelitian  ini, wawancara dan  studi  dokumentasi  digunakan untuk  memperoleh  data.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  manual data  analysis  procedure  (MDAP).  Keabsahan  data  diuji  dengan  trianggulasi  sumber. Hasil  pada  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  kolaboratif  dalam penanganan  pandemi covid-19 di Kota Padang belum berjalan dengan  semestinya. Hal itu dilihat dari beberapa prinsip yang sudah terlaksana dengan baik dan juga ada prinsip yang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan collaborative governance yaitu faktor budaya dan faktor politik.

## ABSTRACT
The  handling  of  the  Covid-19  problem  in  the  city  of  Padang  has  not  been  maximized. This is due to the lack of cooperation from various parties, from the government, private sector to the community.  This study aims to explain the  implementation of collaborative governance  principles,  and  to  explain  the  factors  that  influence  the  implementation  of collaborative  governance  in  handling  the  COVID-19  pandemic  in  Padang  City.  The research  uses  qualitative  methods.  In  determining  the  informants  used  purposive sampling  technique.  In  this  study,  interviews  and  documentation  studies  were  used  to obtain data. Data analysis was performed using manual data analysis procedure (MDAP) techniques. The validity of the data was tested by triangulation of sources. The results of the  study  indicate  that  the  implementation  of  collaborative  governance  in  handling  the COVID-19  pandemic  in  the  city  of  Padang  has  not  been  running  properly.  This  can  be seen  from  several  principles  that  have  been  implemented  well  and  there  are  also principles  that  have  not  been  implemented  properly.  Factors  that  influence  the implementation of collaborative governance are cultural factors and political factors.

## KEYWORDS
Collaborative,  Handling,  Covid-19 Pandemic
This is an open access article under the CC –BY-SA license
termasuk  Kota  Padang,  dapat  dilihat  dalam  rekaman  video  di  sebuah  rumah  makan  di  Kota  Padang, seorang  ibu  membahas  protokol  kesehatan  covid-19  dalam  video  tersebut  mengatakan  bahwa  Padang Kota bebas, padang aman dan tidak takut sama corona, kemudian dia mengatakan disini ramai dan juga tidak  ada  jaga  jarak  (Kompas,  2021).  Dilihat  dari  tidak  disiplinnya  masyarakat  Kota  Padang  yaitu sebanyak  49  warga  Kota  Padang  dikenai  sanksi  bakti  sosial,  karena  tidak  menggunakan  masker  saat beraktivitas  diluar  rumah  (Kompas,  2020b).  Terakhir  masih  kurangnya  kerjasama  swasta  dalam menangani pandemi covid-19.
Dalam  rangka  untuk  mempercepat  penanganan  pandemi  maka  diperlukan  konsep  tata  kelola kolaboratif  yang  didefinisikan  sebagai  sebuah  proses  kolaboratif  yang  terdapat  keterlibatan  pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan dalam membuat kebijakan untuk  dapat  mencapai  tujuan.  Rahu  (2021)  mendefinisikan  kolaborasi  sebagai  suatu  proses  dimana pihak-pihak  yang  terlibat  melihat  suatu  masalah  dari  sudut  pandang  atau  aspek  yang  berbeda  yang menyatukan perbedaan serta mencari solusi  dan sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan.
Keterlibatan  organisasi  non-pemerintah  dalam  tata  kelola  pemerintahan  akan  memberikan kontribusi  baik  sisi  anggaran  maupun  sisi  inovasi.  Dalam  penanganan  pandemi  covid  di  Kota  Padang yang dilibatkan bukan hanya pemerintah, namun ini harus dilakukan bersama-sama. Pandemi ini bukan hanya masalah nasional melainkan global, maka dari itu pemerintah Kota Padang menghimbau kepada semua  pihak  untuk  bersama-sama  memerangi  virus  ini.  Tata  kelola  pemerintahan  kolaboratif  Menurut Alfiandri, Akbar, Ikhsan (2019) yaitu wujud publik dan swasta yang bekerja sama dengan melaksanakan cara-cara berupa teknis maupun khusus.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menjelaskan  implementasi  prinsip  tata  kelola  kolaboratif  dalam penanganan  pandemi  covid-19,  dan  untuk  menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19.

## LANDASAN TEORI

## Collaborative governance
Menurut  Ansel  dan  Gash  tata  kelola  kolaboratif  adalah  bentuk  pemerintahan  di  mana  satu  atau lebih Lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan  keputusan  bersama  dan  bersifat  formal,  berorientasi  konsensus,  dan  deliberatif  dalam pendekatan  mereka  untu  merumuskan  atau  menempatkan  kebijakan  publik  menjadi  tindakan  atau mengawasi aset atau program publik (Riyanta & Kurniati, 2018).
Menurut  Alfiandri,  Akbar,  Ikhsan  (2019)  konsep  pemerintahan  kolaboratif  adalah  bentuk pemerintah  di  mana  entitas  publik  dan  swasta  berkolaborasi  melalui  cara  khusus  atau  teknis,  terutama dengan menetapkan peraturan dan aturan hukum untuk penyediaan barang dan jasa publik. Definisi ini mengidentifikasi peran yang berbeda untuk lembaga publik, meskipun faktanya banyak bentuk kolaborasi melibatkan  entitas  non-publik.  Selain  itu,  tata  kelola  kolaboratif  tidak  pernah  ada  hanya  atas  dasar konsultatif.  Sebaliknya,  kolaborasi  menyiratkan  komunikasi  dan  pengaruh  dari  dua  arah atau  lebih,  dan tata  kelola  kolaboratif  menetapkan  standar  untuk  jenis  partisipasi  pemangku  kepentingan  non  publik. Penyatuan  lembaga  publik  dan  pemangku  kepentingan  non  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan melalui konsensus dan partisipasi adalah definisi lain dari tata kelola kolaboratif menurut (Kurniadi, 2020).
Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kolaboratif adalah proses kolaboratif di mana aktor negara dan  aktor  non  negara  berpartisipasi,  masing-masing  dengan  kepentingannya  sendiri  dalam  proses pembuatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

## Prinsip collaborative governance
Berikut lima prinsip kerjasama yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian ini (Fitriana,2018): 1.) Partisipasi
Artinya  semua  pihak  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menyuarakan  pendapatnya,  dapat mengambil keputusan tentang nasibnya sendiri, dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah  disepakati  bersama.  Partisipasi  harus  tepat  waktu  agar  sinkronisasi  dapat  berlangsung  karena itu harus dilakukan tepat waktu atau dengan momentum yang tepat.
2.) Akseptasi
Para  pihak  yang  bekerjasama  harus  berdasarkan  akseptasi,  artinya  masing-masing  pihak  harus menerima  kehadiran  pihak  lain  secara  utuh  dan  atas  dasar  yang  setara,  bertanggungjawab.  Salah satu cara untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain atas keberadaan seseorang adalah dengan mengadopsi pola pikir tanggungjawab. Kemudian jika salah satu pihak yang bekerja sama tidak dapat
bertanggungjawab  untuk  menjalankan  tugasnya,  mereka  harus  setuju  untuk  digantikan  oleh  pihak yang lebih bertanggungjawab
3.) Komunikasi
Aspek  terpenting  dari  kolaborasi  adalah  komunikasi  karena,  kolaborasi  tidak  dapat  terjadi  tanpa komunikasi.  Hanya  melalui  komunikasi  dapat  diberikan  ide,  informasi,  berita,  dan  saran.  Masing- masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan rencana kerjanya. Akibatnya masing pihak harus mau bersatu atau berkolaborasi sebagai satu kesatuan.
4.) Percaya Masing-masing  pihak  harus  bisa  saling  percaya,  dan  dipercaya,  karena  tidak  mungkin  hubungan kerjasama  yang  intim  diatas  kecurigaan.  Oleh  karena  itu,  masing  pihak  perlu  berani  terbuka  dan transparan.  Dimana  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah  menentukan  keberhasilan  penerapan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan.
5.) Berbagi
Aktivitas  dan  sumber  daya  digabungkan  dan  dibagi  di  antar  pihak-pihak  yang  bekerja  menuju tujuan  bersama  dalam  kerjasama  kolaboratif,  serta  mendiskusikan  keuntungan  dan  kerugian  dari kerjasama  tersebut,  baik  manfaat  maupun  resiko  yang  mungkin  timbul  dari  bekerja  sama  secara kolaboratif.  Untuk  mencapai  tujuan  bersama,  setiap  orang  harus  dapat  membagi  diri,  harta,  dan pekerjaan  yang  dilakukannya,  dari  pada  hanya  mengandalkan  satu  pihak  untuk  mengorbankan  atau memberikan segalanya sehingga keadaan tidak lagi proporsional. Prinsip ini juga mengandung makna penyerahan, artinya masing-masing pihak bersedia memberi sekaligus menerima pendapat orang lain termasuk di kritik.

## Faktor yang mempengaruhi collaborative governance
Standar dalam tata kelola kolaboratif yang dapat menjadi panduan untuk menentukan praktik tata kelola kolaboratif  akan  berhasil  dilaksanakan  atau  tidak.  Kolaborasi  dan  partisipasi  terhambat  oleh  sejumlah faktor antara lain, government of Canada dalam Astuti (2020) :

## 1.) Faktor Budaya
Kecenderungan  budaya  untuk  bergantung  pada  proses  dan  keengganan  untuk  mengambil resiko  dan  terobosan  dapat  menyebabkan  sebuah  kolaborasi  gagal.  Kolaborasi  kemudian  gagal sebab akibat dari dominasi pemerintah yang terus berlanjut dan kegagalan untuk mengimplementasikan  kesepakatan  berdasarkan  pola  pikir  kooperatif  dan  egaliter,  yang  diperlukan agar suatu kerjasama dapat berhasil. Selain itu pemerintah terus menggunakan pendekatan top-down ketika  berkolaborasi  dengan  pihak  lain.  Kolaborasi  juga  gagal  karena  partisipasi  kelompok kepentingan  sering  dianggap  sekunder,  tidak  relevan,  dan  didominasi  oleh  kelompok  dominan  atau pemerintah secara top down.

## 2.) Faktor Politik
Dalam  hal  mencapai  tujuan  politik  yang  kompleks  dan  kontradiktif,  kurangnya  kreativitas pemimpin  dapat  menyebabkan  kegagalan  kolaborasi.  Jika  pemimpin  kelompok  yang  bekerja  sama kurang kreatif atau tifak cukup inovatif, akan sulit untuk bekerja sama dalam  mencapai tujuan politik. Perubahan  kesepakatan  dan  perbedaan  pemangku  kepentingan  adalah  dua  faktor  tambahan  yang dapat menyebabkan kegagalan kerjasama. Kolaborasi bisa gagal sebab ada perubahan kesepakatan yang  dibuat  pada  awal  perjanjian  kerjasama  dan  muncul  kepentingan  baru  yang  berbeda  diantara para pemangku kepentingan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  ditujukan  untuk  menggambarkan  dan  memahami  kejadian,  fenomena,  interaksi  sosial, sikap,  dan  pemikiran,  baik  yang  terjadi  secara  individu  maupun  kelompok.  Penelitian  dilaksanakan  di Dinas Kesehatan Kota Padang, BPBD Kota Padang, PT. Semen Padang, RSUD dr Rasidin Padang, dan Semen  Padang  Hospital. Purposive  sampling digunakan  untuk  menentukan  informan  penelitian. Wawancara  dan  studi  dokumentasi  digunakan  untuk  mendapatkan  data.  Penelitian  ini  menggunakan metode  triangulasi  sumber  dalam  uji  keabsahan  data.  Dalam  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik manual data analysis procedure (MDAP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kolaborasi  dibutuhkan  dalam  mencapai  tujuan  penanganan  pandemi  covid-19  di  Kota  Padang. Diperlukan kerjasama dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Peran berbagai pihak tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam penanganan pandemi covid-19. Dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip-prinsip supaya pihak yang terlibat memahami peran dan tanggungjawabnya hal itu dilakukan dalam memulai sebuah kerjasama. Hal itu dapat dilihat dari beberapa prinsip kolaborasi sebagai berikut:

## Partisipasi ( Participation )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Pemerintah Kota Padang ikut berperan dalam penanganan  covid-19,  dilihat  dari  partisipasi  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  berupa  surat edaran PSBB dan PPKM. Selain itu pemerintah juga membuat satgas penanganan covid-19 yang sudah dikeluarkan oleh Walikota Padang. Berdasarkan SK tersebut masing-masing pihak mengetahui tugasnya, sebab  didalamnya  terdapat  pembagian  kedudukan  serta  tugas  masing-masing.  Hal  tersebut  sesuai dengan  teori  partisipasi  menurut  Fitriana  (2018)  bahwa  semua  pihak  memiliki  kesempatan  untuk menyatakan pendapat serta bertanggungjawab atas keputusan yang telah disepakati.
Pihak  BPBD  juga  berpartisipasi  dan  turun  langsung  kelapangan  serta  melibatkan  LSM kebencanaan  dengan  memberikan  sosialisasi  ke  masyarakat.  Selain  itu  Dinas  Kesehatan  Kota  Padang juga  menyediakan  tempat  karantina  bagi  pasien  yang  terkena  covid,  dan  dalam  mendukung percepatannya dinas kesehatan membuat gugus tugas untuk penanganannya. Selain itu RS Pemerintah dan  Swasta  ikut  terlibat  dalam  menangani  pasien  yang  terpapar  covid-19.  Menurut  Adnan  dkk  (2021) bahwa  konsep  partisipasi  ditafsirkan  cukup  luas  yaitu  untuk  mencakup  pidato  politik  serta  transmisi internet pengetahuan politik, kemudian sangat penting untuk menggunakan konsep partisipasi yang lebih dari sekedar mengacu pada perilaku pemilih langsung dalam hal partisipasi.
Dalam mendukung penanganannya pihak kelurahan bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  di  tempat  keramaian,  tempat  ibadah,  sekolah  dan  lainnya. Selain  organisasi  perangkat  daerah  pihak  swasta  juga  ikut  aktif  berpartisipasi  dalam  memberikan bantuan-bantuan  untuk  menangani  pandemi.  Hal  itu  sesuai  dengan  teori collaborative  governance menurut  Kurniadi  (2020)  yang  dimaknai  bersatunya  lembaga  publik  dan  non  pemerintah  dalam pengambilan  keputusan  melalui  partisipasi  dan  konsensus.  Unit  CSR  PT.  Semen  Padang  ikut memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  terkena  covid  mulai  dari  pembagian  masker  hingga sembako.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  kolaborasi  Ansell  dan  Gash  dalam  Riyanta  dan  Kurniati (2018)  bahwa  tata  kelola  kolaboratif  yaitu  lembaga  publik  yang  melibatkan  organisasi  non  pemerintah dalam  proses  pengambilan  keputusan  dengan  tujuan  untuk  menyusun  atau  mengimplementasikan kebijakan publik.

## Akseptasi ( Acceptable )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa semua pihak yang terlibat sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sudah diberikan. Hal itu sesuai dengan teori akseptasi menurut Fitriana (2018) tiap pihak yang berkolaborasi dituntut untuk bersikap tanggungjawab atau dapat diandalkan.
Pihak yang berkolaborasi bertanggungjawab dengan tugas yang sudah diberikan kepadanya diakui Juliustin  (wawancara,  12  Oktober  2022)  sebagai  berikut  :  dengan  adanya  SK  satgas  aturan  mainnya sudah  ada  dan  jelas  sehingga  masing-masing  perangkat  daerah  paham  akan  tugas  dan tanggungjawabnya,  misalnya  dalam  pemakaman  pasien  covid  yang  ikut  terlibat  didalamnya  dinas kesehatan serta dinas lingkungan hidup yang menghandel untuk pemakamannya, serta pihak BPBD juga ikut handel disitu.
Dalam penanganan pandemi dibentuk tim satgas mulai dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan hingga tingkat RT/RW. Keanggotaan dari tim tersebut diisi oleh stakeholder berkepentingan di dalamnya. Pihak yang terlibat melaksanakan tugas sesuai SK yang dikeluarkan Walikota Padang Nomor 379 tahun 2020. Dalam SK sudah terdapat pembagian kedudukan dan tugas masing-masing pihak. Hal tersebut  sesuai  dengan  teori  kolaborasi  menurut  Kurniadi  (2020)  bahwa  kolaborasi  dalam  tata  kelola memerlukan tanggungjawab bersama dari semua pihak yang terlibat.
Komunikasi ( Communication )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat di Kota  Padang  telah  melaksanakan  komunikasi  dengan  baik.  Dalam  melakukan  komunikasi  pihak pemerintah  memberikan  informasi  terkait  perkembangan  kasus  covid-19  melalui  web  dari  dinas kesehatan.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  jumlah
perkembangan  kasus  perharinya.  Dalam  konsep  komunikasi  menurut  Rengkung,  Tampi  dan  Londa (2021) adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi sehingga terjadi terjadi saling pengertian yang mendalam.
Komunikasi  juga  dilakukan  melalui  media  sosial  berupa  Instagram  dari  pusdalops  bpbd  kota padang.  Komunikasi  yang  dilakukan  dengan media  tersebut,  agar  masyarakat  mendapatkan  berita  dan info  terkait  pandemi  covid.  Dalam  melakukan  komunikasi  antar  stakeholder  yang  terlibat  digunakan whatsapp goup, setiap informasi terkait covid seluruhnya disampaikan dalam whatsappgrup.
Menurut  teori collaborative  governance Nasrulhaq  (2020)  bahwa  dalam  menjalankan  kerjasama setidaknya  mengikutsertakan  minimal  tiga  pihak  yaitu  pemerintah,  pihak  swasta,  dan  masyarakat  dan dampak dari penguatan interaksi dalam bentuk kerjasama yaitu terjalinnya pesan dari satu komunikan ke komunikan lain. Dalam penanganan pandemi pihak swasta juga ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi  berupa  sosialisasi  yang  disampaikan  melalui  baliho,  leaflet,  radio  serta  melakukan  kegiatan webinar yang dilakukan setiap bulan. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi menurut Akbar (2021) yang menyatakan  bahwa  komunikasi  dalam  sebuah  kelompok  digunakan  untuk  mengirimkan  dan  menerima informasi yang dapat mempengaruhi orang lain.

## Percaya ( Trust )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa masyarakat Kota Padang belum sepenuhnya percaya  kepada  pemerintah.  Dalam  penanganannya  pemerintah  sudah  melakukan  berbagai  cara  agar masyarakat  dapat  mematuhi  aturan  yang  berlaku.  Tetapi  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  dilaksanakan oleh  masyarakat,  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  pemerintah  gencar  melaksanakan sosialisasi  terkait  covid-19  mulai  dari  menerapkan  protokol  kesehatan,  mensosialisasikan  PHBS,  serta dalam  melaksanakan  vaksinasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Kairoot  dan Ersya  (2021)  bahwa  kepercayaan  masyarakat  dalam  melaksanakan  dan  mematuhi  kebijakan penanganan  covid-19  masih  rendah,  dimana  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan kebijakan yang dikeluarkan berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam menaati pemerintah.
Selama  pandemi  covid-19,  masyarakat  kehilangan  kepercayaan  terhadap  kebijakan  pemerintah karena  sejak  awal  masyarakat  menganggap  kebijakan  tersebut  tidak  konsisten  (Prasetyo  dan Kriswibowo, 2022). Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sulit diterapkan dan memerlukan  waktu  yang  lama.  Menurut  teori  kepercayaan  Alfiandri  (2019)  membangun  kepercayaan membutuhkan  waktu  dan  membutuhkan  komitmen  jangka  panjang  untuk  mencapai  kerjasama  dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Berbagi ( Share )
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Kota Padang dalam kegiatan berbagi ( share ) sudah  dilaksanakan  baik  oleh  berbagai  pihak.  Hal  ini  dilakukan  dalam  bentuk  rapat  evaluasi.  Sesuai dengan  teori collaborative  governance Alfiandri  (2019)  dan  Kurniadi  (2020)  bahwa collaborative governance akan  berhasil  jika  ada  dialog  murni  yang  memungkinkan  semua  pihak  untuk  bersuara, berdiskusi  atas  kepentingan  bersama,  kemudian  juga  berpikiran  terbuka,  menyadari  posisi  masing- masing dan ingin mencari solusi.
Dalam  rapat  tersebut  masing-masing  pihak  menyampaikan  hasil  kerja  yang  sudah dilaksanakannya di lapangan, seperti dalam menyampaikan pasien yang dari pelaku perjalanan dari luar, pasien  yang  terpapar,  dirawat  hingga  meninggal,  kemudian  juga  disampaikan  program-program  yang sudah dan akan dijalankan kedepannya, serta sosialisasi yang sudah dilakukan selama dilapangan. Hal tersebut sesuai dengan teori berbagi ( share ) menurut Fitriana (2018) artinya masing-masing pihak harus mampu  membagikan diri dan milikinya (waktu, sumber daya, dan keterampilan) hal itu sudah dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam penanganan pandemi.
Dalam  kerjasama  yang  dilakukan  antar  pihak  terdapat  kriteria  yang  bisa  menjadi  tolak  ukur  dari keberhasilan dan gagalnya dalam proses implementasi collaborative governance . Beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya partisipasi dan kerjasama, antara lain (Astuti dkk, 2020):

## Faktor budaya
Dilihat  dari  faktor  budaya,  bahwa  faktor  budaya  mempengaruhi  penanganan  pandemi  hal  itu terlihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang  menganut  paham  antivac  sehingga  pelaksanaan  vaksinasi  di Kota  Padang  terjadi  keterlambatan.  Masyarakat  yang  tidak  percaya  vaksin  disebabkan  kurangnya pengetahuan  serta  pemahaman  masyarakat  terkait  vaksin  tersebut.  Selain  itu  juga  banyak  isu,  dan informasi  yang  tidak  jelas  beredar  melalui  media  social  dan  hal  itu  yang  menyebabkan  kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19 semakin rendah.
Pandemi  covid  tidak  hanya  mengancam  secara  personal  melainkan  juga  mengancam  kelompok, komunitas  dan  masyarakat  secara  keseluruhan,  jadi  salah  satu  dari  sejumlah  orang  menolak  untuk divaksin, maka akan membahayakan orang lain. Hal itu sesuai dengan teori faktor budaya menurut Astuti dkk (2020) bahwa sebuah kolaborasi bisa gagal sebab partisipasi dari kelompok kepentingan seringkali memandang bukan hal yang utama dan tidak diperlukan.
Kemudian  juga  terlihat  dari  perubahan  cara  belajar-mengajar  di  Kota  Padang,  yang  sebelumnya dilakukan  secara  langsung  atau  tatap  muka  setelah  itu  disampaikan  secara  online  menggunakan berbagai  platform  media  sosial  seperti  email,  whatsapp,  dan  aplikasi  yang  berhubungan  dengan pendidikan,  hal  ini  yang  sulit  dilakukan  sewaktu  pandemi,  karena  biasanya  siswa  bertemu  langsung dengan murid dan semenjak pandemi hal itu diubah, dan itu berdampak ke seluruh siswa salah satunya siswa Sekolah Dasar, karena siswa belum bisa menggunakan media tersebut maka diminta untuk orang tua  yang  membimbing  anaknya  mengajar  dengan  materi-materi  yang  diberikan  guru  melalui  media tersebut. Tetapi  banyak  orang  tua  yang  kesulitan  dalam  menggunakan  media  tersebut,  terutama  orang tua  yang  belum  bisa  menggunakkan  hp  sehingga  butuh  waktu  yang  lama  untuk  mempelajari  cara menggunakan media tersebut. Tetapi perlahan seiring berjalan waktu hal tersebut bisa dilakukan, tetapi memerlukan  waktu  yang  lama.  Sesuai  dengan  teori  budaya  menurut  Ranjabar  dalam  Yanuarita  dan Haryati  (2021)  bahwa  budaya  atau  juga  sebagai  kultur,  adalah  mentalitas  keberadaan  manusia  dalam hubungan  yang  saling  melengkapi  dengan  alam,  lingkungan  hidup,  yang  didalamnya  semua  hasil tergabung baik dilihat secara konsep fisik berupa materil maupun psikologis dan spiritual.

## Faktor Politik
Dilihat  dari  faktor  politik,  bahwa  faktor  politik  mempengaruhi  penanganan  pandemi  hal  itu  dilihat dari  masing-masing  pihak  yang  berkolaborasi  memberikan  inovasi  yaitu  membuat  wadah  yang  diberi nama  kongsi  covid.  Inovasi  ini  dilakukan  karena  melihat  masyarakat  Kota  Padang  jiwa kegontoroyongannya sangat luar biasa. Maka dari itu pemerintah membuat inovasi ini untuk masyarakat yang terpapar covid, bantuan diberikan oleh masyarakat setempat.
Selain  itu  dinas  kesehatan  juga  membuat  inovasi  berupa  kelurahan  siaga  covid,  inovasi  tersebut dilakukan  percobaan  untuk  satu  kelurahan.  Kemudian  dilihat  inovasi  dari  pihak  RSUD  dr.  Rasidin Padang,  membuat  inovasi  bagi  pasien  yang  terpapar  covid  berupa  terapi  yang  dikombinasikan  dengan spiritual.  Jadi  inovasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  berjalan  dengan  baik.  Sama  halnya  dengan teori faktor politik menurut Astuti dkk (2020) bahwa kepemimpinan inovatif yaitu pemimpin yang mampu memperkenalkan  berbagai  nilai  dan  tujuan  yang  dapat  menjadi  landasan  tata  kelola  kolaboratif  dan memberikan  inspirasi  terhadap  agenda  yang  telah  ditetapkan  dan  bisa  mengarahkan  pada  pencapaian hasil yang positif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  bahwa pelaksanaan  tata  kelola  kolaboratif  dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang belum maksimal, hal itu dilihat dari beberapa prinsip yang sudah  terlaksana  dengan  baik  dan  juga  ada  prinsip  yang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Prinsip kolaborasi  yang  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  yaitu  partisipasi,  akseptasi,  komunikasi,  dan  berbagi. Kemudian ada satu prinsip yang belum terlaksana dengan baik, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Dalam  penanganan  pandemi  covid-19  di  Kota  Padang terdapat  faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan  collaborative  governance  yaitu  faktor  budaya  dan  politik,  kedua  faktor  tersebut mempengaruhi dalam pelaksanaan penanganan covid.

## Saran
Dalam mencapai penanganan pandemi maka diperlukan peningkatan dana yang difokuskan dalam penanganan pandemi covid, dan perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. Fachri., Dalle, Juhriyansyah., Malau, Hasbullah., Yvanka, Vika. 2021.  The Influence of social media  and  Public  Policy  on  Public  Political  Participation  in  Handling  COVID-19  Pandemic:  A Study from Indonesian Domestic and Overseas Youngsters’ Perspective. Croatian International Relations Review . XXVII (87) 2021, 133-159.
Aeni,  Nurul. 2021.  Pandemi  Covid-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  dan  Sosial. Jurnal Litbang:  Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK.
Akbar  Syarifuddin.  2021.  Media  Komunikasi  dalam  Mendukung  Penyebarluasan  Informasi Penanggulangan  Pandemi  Covid-19. Majalah  Semi  Ilmiah  Populer  Komunikasi  Massa .  2  (1), 73-81.
Alfiandri,  Akbar,D.,  &  Ikhsan,  K.  2019. Collaborative  Governance : Suatu  Konsep  Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi . Tanjung Pinang: Umrah Press. Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  Abd.  Rachim.  2020. Collaborative  Governance  dalam  Perspektif Administrasi  Publik .  Program  Studi  Doktor  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
Bila,  A.,  &  Saputra,  B.  2019.  Strategi  Collaborative  Governance  dalam  Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi . 9 (2), 196-210.
Fitriana,  B.M.  2018.  Kolaborasi  dalam  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Melalui  Program  Kota  Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau . 5 (II Juli), 1-17.
Dinas Kesehatan Kota Padang. 2022. Kasus Kejadian Penyakit Covid-19 Tahun 2020 S/D 2021 Di Kota Padang.
Kairoot, Ridhatul., Ersya, Muhammad Prima. 2021. Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kecamatan Kubung. Journal of Civic Education . Vol. 4, No. 4.
Kompas. 2020a, May 6. Wali Kota Padang minta Menteri Kompak Soal PSBB. Kompas. 2020b, September 24. Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot.
Kompas.  2021,  July  4.  Sebut  Pemerintah  Zalim,  ibu-ibu  di  video  viral  Pengunjung  Resto  Tak  Patuh Prokes diburu Polisi.
Kurniadi. 2020. Collaborative Governance dalam penyediaan infrastruktur . Yogyakarta: Grup Penerbitan CV. Budi Utama.
Kurniawan,  R.P.,  Giffary,  M.A.,  &  Marbun,  W.  2021.  Upaya  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan Pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Garut. Jurnal  Pemerintahan  dan  Keamanan  Publik  (JP  Dan KP) . 3 (2), 99-105.
Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa . 6 (2), 140-148.
Nasrulhaq. 2020. Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik . 6 (3), 395-402. Prasetyo,  Khusnul.,  Kriswibowo,  Arimurti.  2022. Public  Trust Pada  Pemerintah  Daerah  Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Governansi . Vol. 8, No 1.
Rahu,  P.D.  2021.  Kolaborasi  Model  Pentahelix  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  Sei  Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan . 10 (1), 13-24.
Ran,  B.,  &  Qi,  H.  2018.  The  Entangled  Twins:  Power  and  Trust  in  Collaborative  Governance. Administration and Society . 1-30
Rengkung,  Cristian  I.R.,  Tampi,  Gustaaf  B.,  Londa,  Very  Y.  2021.  Komunikasi  Publik  Pemerintah  Kota Manado dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Administrasi Publik . 7 (102).
Riyanta,  S.,  &  Kurniati,  P.N.  2018.  Strategi  Tata  Kelola  Kolaboratif  Antara  Aktor  Pemerintah  dan  Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Analis Kebijakan . 2 (2), 24-38. Silayar, K., Sartika, I., & Mulyati, D. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam  Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Renaissance . 6 (2), 859-874. Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 Tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid-19.
Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 379 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Yanuarita,  Heylen  Amildha.,  Haryati,  Sri.  2021.  Pengaruh  Covid-19  Terhadap  Kondisi  Sosial  Budaya  di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penangananya. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika . 2 (2) 58-71.