Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019

## STATUS PAJAK AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DAN OBYEKNYA BERADA DI BALAI HARTA PENINGGALAN

## Oleh:
Yoharto, Triyono, Delia Amanda Iroth, Frisca Deviyanti Sitorus dan Raynoldy Oktora Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
yoharto_caleb@yahoo.com
Abstrak
Bagi anak di bawah umur yang menerima warisan akibat meninggalnya kedua orangtua dan tidak memiliki satupun keluarga, baik tingkat ke atas, semenda, dan sederajat. Memiliki satu permasalahan di dalam pembayaran pajak atas segala warisan yang diterimanya. Maka dari itu dengan adanya putusan pengadilan negeri akan memberikan putusan penunjukkan perwalian bagi anak dibawah umur tersebut. Namun bila belum ada penunjukkan dari pengadilan negeri kiranya  pembayaran  pajak  atas  segala  warisan  tersebut  diberikan  pembayaran  tertunda  atau dibebaskan dari pembayaran pajak, dan tidak dikenakan sanksi pajak selama anak itu dibawah umur saat tidak mendapatkan wali, dan yang mendapakan wali tetapi tidak punya warisan yang dapat dikelola.
Kata Kunci : Pajak. Abintestato. Anak.

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Pada dasarnya warisan jatuh kepada ahli waris saat orang tuanya meninggal, warisan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Waris yaitu perpindahan segala harta kekayaan oleh akibat kematian yang akan di peroleh ahli waris. Warisan yang diterima oleh ahli  waris  memiliki  kewajiban  untuk  mengurus  perpajakan  dari  warisan  yang  telah  di terimanya.  Untuk  anak  yang  tidak  memiliki  keluarga  untuk  mengurusnya,  maka  akan  di tujuk  seorang  wali  oleh  putusan  Pengadilan,  perwalian  (voogdij)  adalah  pengawasan terhadap  anak  dibawah  umur,  yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua  serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.
Dengan  demikian  permasalahan  yang  akan  kami  bahas  mengenai  seorang  anak  di bawah umur yang orang tuanya meninggal, tidak memiliki satupun keluarga, baik tingkat ke atas, semenda, dan sederajat. Menerima warisan barang tidak bergerak, dan barang bergerak, baik  itu  tanah  tanpa  bangunan,  tanah  beserta  bangunan,  kendaraan  bermotor  yang  harus melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakannya. Namun berhubung ahli waris masih di bawah umur, tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tidak cakap, dan tidak memiliki keluarga maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di  atas  tersebut,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.
Pendekatan  Masalah  Sehubungan  dengan  tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  secara  ( statute  approach) dan (conceptual  approach).  Statute  approach yaitu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  serta  membahas  peraturan  perundang- undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Di samping itu digunakan pula pendekatan conceptual  approach yaitu  suatu  pendekatan  yang  diperoleh  melalui  literatur- literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan jurnal.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:
1. Ps. 330 KUHPerdata, Usia 21 Th atau sudah menikah;
2. Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
3. Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
4. Ps. 7 UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
5. Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, 18 th;
6. Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
7. Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi;
8. Ps. 98 (1) Kompilasi Hukum Islam;
9. Ps. 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, 18 tahun;
10. Ps. 1 angka 8, UU Pemasyarakatan, 18 tahun;
11. Ps. 1, UU tentang Pengadilan Anak, 18 tahun;
12. Ps. 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 18 tahun;
13. Ps. 1 (4), UU tentang Pornografi, 18 tahun;
14. Ps. 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun;
15. Ps. 1 angka 5, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.
Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:
1) Hukum Perdata
KUHPerdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur  genap  dua  puluh  satu  tahun,  dan  lebih  dahulu  telah  kawin.”  Di  sini  artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah.  Jika  belum  berusia  dua  puluh  satu  tahun  penuh  tetapi  sudah  kawin  telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.
2) Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  9  ayat  (1),  “Batas  usia  anak  yang  mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”
Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.
3) Undang-undang Perkawinan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
Undang-undang  no.  01  tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  47  ayat  (1), “Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (  delapan  belas  )  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.
4) Undang-Undang Perlindungan Anak
Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal  1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.
5) Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)
Undang-undang  no.  23  tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  pasal  7,  “Warga  negara  Republik  Indonesia  yang  pada  hari pemungutan  suara  sudah  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  sudah/pernah  kawin mempunyai  hak  memilih.”,  undang-undang  no  10  tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia  yang pada hari  pemungutan  suara  telah  genap  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih  atau sudah/pernah  kawin  mempunyai  hak  memilih.”,  dan  undang-undang  no  32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dari  tiga  undang-undang  ini  memang  tidak  tertulis  secara  jelas  mengenai  batas  usia dewasa,  namun  di  sini  disinggung  mengenai  batas  usia  yang  memiliki  hak  memilih.  Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.
A. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab Intestato)
Pewarisan  Berdasarkan  Kedudukan  Sendiri  (uit  eigenhoofde).  Ahli  waris  menurut Undang-Undang  (ab  intestato)  adalah  ahli  waris  karena  kedudukannya  sendiri  (uit
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
eigenhoofde)  demi  hukum  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  pewaris,  menurut KUHPerdata, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.
Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berukut:
a. Golongan  pertama,  yaitu  terdiri  dari  suami/isteri,  dan  anak-anak  pewaris  beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pasal  852,  bagian  anak  adalah  sama besar  walaupun  anak-anak  tersebut  berasal  dari  perkawinan  yang  berbeda.  Maksud dari Pasal  852 ini adalah hak mewaris dari  anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka  mendapatkan  bagian  yang  sama  besar  walaupun  mereka  dilahirkan  dari perkawinan yang berbeda.
Pasal  852a  ayat  1,  bagian  suami/isteri  yang  hidup  terlama  sama  bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan  anak  dan  atau  keturunannya  dari  perkawinan  pertama,  maka  bagian suami/isteri  perkawinan  kedua  tidak  boleh  melebihi  bagian  anak  dari  perkawian pertama.
b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdata. Pasal 854 KUHPerdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing 1/3 jika ada satu saudara, dan masing-masing ¼ jika ada dua saudara atau lebih.
Pasal 855 KUHPerdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah ½ jika mewaris bersama satu orang saudara, 1/3 jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, ¼ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara  berhak  mewarisi  seluruh  harta  warisan.  Pasal  857  KUHPerdata  adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Bagian saudara
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
dari  perkawinan  yang  sama  maka  bagiannya  sama  besar,  sedangkan  jika  saudara- saudara  berasal  dari  perkawinan  yang  berbeda,  maka  bagiannya  harus  dibagi  dua (kloving)  yaitu  ½  bagian  untuk  saudara  dalam  garis  sebapak,  dan  ½  untuk  saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sebapak dan bagian dari garis seibu.
c. Golongan  ketiga,  yang  terdiri  dari  kakek,  nenek  dan  seterusnya,  beserta  keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis sebapak maupun dalam garis seibu. Pasal- pasal  yang  mengatur  golongan  ketiga  ini  adalah  Pasal  85,853,858  KUHPerdata. Seperti  halnya pembagian saudara dalam Pasal  857 KUHPerdata, pembagian dalam ahli  waris  golongan  ketiga  juga  harus  dilakukan  kloving  terlebih  dahulu,  yaitu  ½ bagian untuk ahli waris dalam garis sebapak, dan ½ bagian untuk ahli waris garis seibu.
d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka  sampai  derajat  keenam.  Ahli  waris  golongan  keempat  ini  termasuk  dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.22 Pasal-pasal yang  mengatur  golongan  keempat  ini  adalah  Pasal  850,  858,  861,  KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga,  bahwa  dalam  pembagian  warisan  harus  dikloving  terbelih  dahulu,  yaitu  1/2 bagian  untuk  ahli  waris  dalam  garis  sebapak,  dan  ½  bagian  untuk  ahli  waris  dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana  terdapat  pengaturan  didalam  Pasal  861  KUHPerdata  :  “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”

## B. Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat
Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan  hak  ahli  waris  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  keturunan  yang  sah. Penerimaan  harta  warisan  oleh  keturunan  yang  sah  dari  ahli  waris  yang  telah  meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris  yang  telah  meninggal  tersebut.  Kedudukan  sebagai  ahli  waris  tetap  pada  si  yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Pengertian dari  penggantian  ini  dapat  kita  temukan  dari  ketentuan  Pasal  841  KUHPerdata  menurut ketentuan  pasal  tersebut,  penggantian  adalah  memberikan  hak  kepada  seseorang  yang
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang  yang  digantikan.  Dengan  demikian,  pengertian  pergantian  menurut  ketentuan  pasal tersebut  diatas  adalah  memberikan  hak  kepada  seseorang  untuk  bertindak  sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.
Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:
1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.
Pasal-Pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengatur  tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :
1) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal  yang  mengatur  penggantian  dalam  golongan  pertama  ini  adalah  Pasal  842 KUHPerdata,  “penggantian  dalam  garis  lurus  kebawah  yang  sah  berlangsung  terus dengan tiada akhirnya”.
2) Penggantian  dalam  garis  menyimpang  (penggantian  dalam  golongan  kedua),  pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
3) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas. Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya,  yang dapat  digantikan harus ahli waris telah  meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris,  dan  ahli  waris  tersebut  meninggalkan keturunan  yang sah, seperti  yang diatur dalam Pasal  847 KUHPerdata,  yaitu “tiada seorang  pun  diperbolehkan  bertindak  untuk  orang  yang  masih  hidup  selaku penggantinya”.

## C. Hak Waris Anak Luar kawin
Pengertian Balai Harta Pengertian berdasarkan RUU Balai Harta Peninggalan adalah suatu unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya  membidangi  perwalian,  pengampuan,  ketidakhadiran,  harta  peninggalan  tidak
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
terurus,  pendaftaran  surat  wasiat,  surat  keterangan  waris,  kepailitan,  aset  bank  dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.
Peraturan  perundang-undangan  dibidang  Balai  Harta  Peninggalan  masih  memakai produk hukum Peninggalan produk kolonial Hindia Belanda itu antara lain :
1. Institutie voor de Weeskamer in Indonesie (Ordanantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166);
2. Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen (Ordonantie van 9 Septenber 1897, Stb. 1897 Nomor 231).
Meskipun  begitu,  Pada  tanggal  30  April  2012,  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melakukan  rapat tentang  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Balai  harta  Peninggalan.  Rapat dihadiri  oleh  anggota  panitia  Penyusunan  RUU  tentang  Balai  Harta  Peninggalan  dan perancang peraturan-perundang-undangan.
Adapun  Peran,  Tugas  dan  Fungsi  Balai  Harta  Peninggalan  sehubungan  dengan kewarisan  berdasarkan  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  sebagai  berikut: Guna  sebagai  Pengurusan  harta  peninggalan  yang  tak  ada  kuasanya  / onbeheerde nalatenschappen , Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka  harta  peninggalan  itu  dianggap  tidak  terurus.  Balai  Harta  Peninggalan,  menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai  itu,  pada  waktu  mulai  melaksanakan  pengurusan,  wajib  memberitahukan  hal  itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri.
Dalam  hal  ada  perselisihan  tentang  terurus  tidaknya  suatu  harta  peninggalan. Pengadilan  itu  atas  permohonan  orang  yang  berkepentingan  atau  atas  saran  jawatan Kejaksaan,  setelah  minta  nasihat,  Balai  Harta  Peninggalan  akan  mengambil  keputusan tanpa  persidangan.  Balai  Harta  Peninggalan  setelah  mengadakan  penyegelan  yang dianggap  perlu,  wajib  untuk  mengadakan  pemerincian  harta  peninggalan  itu,  dan mengurusnya  serta  membereskannya.  Balai  itu  wajib  untuk  melacak  para  ahli  waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat  kabar resmi, atau dengan cara lain  yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang  telah  diajukan  terhadap  harta  peninggalan  itu,  dan  menjalankan  serta  melanjutkan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
hak-hak  dari  orang  yang  telah  meninggal  itu,  dan  memberikan  perhitungan  mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.
Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali. Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:
a. Perwalian  oleh  suami  atau  isteri  yang  hidup  lebih  lama,  pasal  345  sampai  pasal  354 KUHPerdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :
“Apabila  salah  satu  dari  kedua  orang  tua  meninggal  dunia,  maka  perwalian terhadap  anak-anak  kawin  yang  belum  dewasa,  demi  hukum  dipangku  oleh orang  tua  yang  hidup  terlama,  sekadar  ini  tidak  telah  dibebaskan  atau  dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”
Namun  pada  pasal  ini  tidak  dibuat  pengecualian  bagi  suami  istri  yang  hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.
b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :
“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi  seorang  anaknya  atau  lebih  berhak  mengangkat  seorang  wali  bagi  anak- anak  itu,  jika  kiranya  perwalian  itu  setelah  ia  meninggal  dunia  demi  hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”
Dengan  kata  lain,  orang  tua  masing-masing  yang  menjadi  wali  atau  memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.
c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan:
“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.
Orang-orang yang berwenang menjadi Wali. Wewenang menjadi wali. Pada pasa l332 b (1) KUHPerdata menyatakan “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.
Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b (2) KUHPerdata dapat  disimpulkan  bahwa  bantuan  dari  pendamping  (bijstand)  itu  dapat  digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan:
“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan  perempuan  itu  setelah  perwalian  bermula,  sepertipun  apabila  si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima  perwalian  tersebut,  maka  si  wali  perempuan  bersuami  atau  tidak bersuami,  berhak  melakukan  segala  tindakan-tindakan  perdata  berkenaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”
Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu,  maka dalam pasal  355  ayat  2  KUH  Perdata  dinyatakan  bahwa  badan  hukum  tidak  dapat  diangkat sebagai  wali.  Tetapi  hal  ini  akan  berbeda  kalau  perwalian  itu  diperintahkan  oleh pengadilan.
Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan hukum diserahi  perwalian  maka  panitera  pengadilan  yang  menugaskan  perwalian  itu  ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”.
Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau  kewajiban  memberitahukan  itu  tidak  dilaksanakan.  Sedangkan  kejaksaan  atau seorang  pegawai  yang  ditunjuknya,  demikianpula  dewan  perwalian,  sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.
Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali:
a) Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
b) Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
c) Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.
Yang dapat meminta pembebsan untuk diangkat sebagai wali. Dalam pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan:
1. Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
2. Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
3. Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
4. Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
5. Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
6. Mereka  yang  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda  dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau  diperintahkan  masih  ada  keluarga  sedarah  atau  semenda  yang  mampu menjalankan tugas perwalian itu.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019
Menurut pasal 377 (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa “si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas”.
Menurut  pasal  379  KUH  Perdata  disebutkan  ada  5  golongan  orang  yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu:
1. Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen).
2. Mereka yang belum dewasa (minderjarigen)
3. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (onzet) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.
D. Mulainya Perwalian
1. Dalam pasal 331 a KUHPerdata, disebutkan:
Jika  seorang  wali  diangkat  oleh  hakim,  dimulai  dari  saat  pengangkatan  jika  ia hadir  dalam  pengangkatan  itu.  Bila  ia  tidak  hadir  maka  perwalian  itu  dimulai  saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.  Jika seorang willi  diangkat  oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meniggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima  pengangkatan  tersebut.  Bagi  wali  menurut  undang-undang  dimulai  dari  saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.
Berdasarkan  pasal  362  KUH  Perdata  maka  setiap  wali  yang  diangkat  kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.
2. Wewenang Wali
Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian). Dalam pasal 383
(1) KUH Perdata:
“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.”
Artinya  wali  bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan  anak  yang  menjadi perwaliannya.  Dalam  ayat  2  pasal  tersebut  ditentukan,  “si  belum  dewasa  harus menghormati  walinya.”  Artinya  si  anak  yang  memperoleh  perwalian  berkewajiban menghormati si walinya.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018

## E. Pengurusan dari Wali
Pasa1383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan:
“… pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”
Namun  demikian  pada  keadaan  tertentu  pupil  dapat  bertindak  sendiri  atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah. Barang-barang yang termasuk  pengawasan  wali.  Menurut  pasal  385  (2)  KUH  Perdata,  barang-barang  tersebut adalah  berupa  barang-barang  yang  dihadiahkan  atau  diwariskan  kepada  pupil  dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

## F. Tugas dan Kewajiban Wali
Adapun kewajjban wali adalah:
Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan.
Pasal 368 KUH Perdata apabjla kewajjban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
1. Kewajiban  mengadakan  inventarisasi  mengenai  harta  si  anak  yang  diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1335 KUH Perdata).
3. Kewajjban  menentukan  jumlah  yang  dapat  dipergunakan  tiap-tiap  tahun  oleh  anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
4. Kewajiban  wali  untuk  menjual  perabotan  rumah  tangga  minderjarigen  dan  semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang- barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata)
5. Kewajiban  untuk  mendaftarkan  surat-surat  piutang  negara  jika  ternyata  dalam  harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
6. Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

## G. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:
1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :
2. Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig).
3. Matinya si anak.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
4. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
5. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
6. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena :
7. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
8. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP Perdata). Syarat  utama  untuk  pemecatan  adalah  .karena  lebih  mementingkan  kepentingan anak  minderjarig  itu  sendiri.  Alasan  lain  yang  dapat  memintakan  pemecatan  atas  wali didalam pasal 382 KUHPerdata menyatakan:
a. Jika wali berkelakuan buruk.
Jika  dalam  melaksanakan  tugasnya  wali  tidak  cakap  atau  menyalahgunakan kecakapannya.
b. Jika wali dalam keadaan pailit.
Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
c. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 368 KUHPerdata).
d. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 372 KUHPerdata).
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Perpajakan meliputi :
A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
1. Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018

## H. Sanksi Hukum Jika Tidak Melakukan Pembayaran Pajak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum Perpajakan  (KUP),  sanksi  perpajakan  terdiri  dari  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana. Untuk  sanksi  administrasi  terdiri  dari  sanksi  denda,  sanksi  bunga,  dan  sanksi  kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Namun, khusus untuk  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  atau  telat  bayar  pajak,  sanksi  yang  dikenakan adalah:

## I. Bunga yang Dibayar jika Lupa Membayar Pajak
Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang  telat  atau  tidak  membayar  pajak,  yakni  Pasal  9  ayat  2a  dan  2b.  Dalam  pasal  2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
Sementara,  pada  pasal  2b  disebut,  wajib  pajak  yang  baru  membayar  pajak  setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung  sejak  berakhirnya  batas  waktu  penyampaian  SPT  sampai  dengan  tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

## F. Masa Pajak Sama dengan Satu Bulan Kalender.
Tahun  Pajak  sama  dengan  satu  tahun  kalender,  disebut  juga  tahun  takwin.  Tahun Pajak  biasanya  adalah  jangka  waktu  bulan  Januari  sampai  dengan  Desember  kecuali mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.
Sanksi  Pidana  bila  Tidak  Menyetorkan  Pajak.  Sanksi  ini  merupakan  jenis  sanksi terberat  dalam  dunia  perpajakan.  Biasanya,  sanksi  pidana  dikenakan  bila  wajib  pajak melakukan  pelanggaran  berat  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dan dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2  kali  pajak  terutang  dan  maksimal  4  kali  pajak  terutang  yang  tidak  dibayar  atau  kurang dibayar.
Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Ketentuan  pembayaran  terhadap  pajak  benda  tidak  bergerak  dalam  Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat:
1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan.
Dalam hal ini, objek pajak warisan benda tidak bergerak yang diberikan kepada ahli waris  anak  dibawah  umur  yang  tidak  mempunyai  wali  maka  harus  memohon  penetapan kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  menunjuk  wali  sebagai  pengampuh  terhadap harta  warisan  anak  yang  diampuhnya.  Apabila  wali  yang  ditunjuk  Pengadilan  Negeri mampu untuk mengelolah terhadap harta warisan maka hasil pengelolaan dari harta warisan tersebut harus dibayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.terhadap harta peninggalan barang  bergerak  seperti  kendaraan  bermotor  maka  pembayarannya  mengikuti  ketentuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu:
1. Motor Pertama 1,5%
2. Motor Kedua    2  %
3. Motor Ketiga    2,5%
4. Motor Keempat dan seturusnya 4%
Apabila  warisan  tanah  tersebut  kurang  dari  Rp  4.800.000.000,00  maka  tidak dikenakan pajak namun, bila diatas Rp 4.800,000,000,00. Harus dibayar pajak atas tanah tersebut. Apabila tanah tersebut oleh wali dikelolah dengan cara disewakan, maka dilihat dari perjanjian apakah pajak tersebut dibayar oleh penyewa atau pemberi sewa. Kendaraan bermotor dikenakan pajak setiap tahunnya sebesar 1,5%.
Apabila  kendaraan  yang  diwariskan  dikelolah  oleh  wali  maka  selain  membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak selain membayar pajak kendaraan bermotor, maka ditambah dengan pajak perolehan hasil pengelolaan.
Bila  wali  cedera  janji  terhadap  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  termasuk tidak  membayarkan  pajak  atas  harta  warisan  maka,  Pengadilan  Negeri  berhak  memutus kembali untuk melakukan penggantian wali bagi anak dibawah umur tersebut.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Ketentuan  pembayaran  terhadap  pajak  benda  tidak  bergerak  dalam  Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat:
1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.
Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan.
Dalam hal ini, objek pajak warisan benda tidak bergerak yang diberikan kepada ahli waris  anak  dibawah  umur  yang  tidak  mempunyai  wali  maka  harus  memohon  penetapan kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  menunjuk  wali  sebagai  pengampuh  terhadap harta  warisan  anak  yang  diampuhnya.  Apabila  wali  yang  ditunjuk  Pengadilan  Negeri mampu untuk mengelolah terhadap harta warisan maka hasil pengelolaan dari harta warisan tersebut harus dibayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.terhadap harta peninggalan barang  bergerak  seperti  kendaraan  bermotor  maka  pembayarannya  mengikuti  ketentuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu:
1. Motor Pertama 1,5%
2. Motor Kedua    2  %
3. Motor Ketiga    2,5%
4. Motor Keempat dan seturusnya 4%
Apabila  warisan  tanah  tersebut  kurang  dari  Rp  4.800.000.000,00  maka  tidak dikenakan pajak namun, bila diatas Rp 4.800,000,000,00. Harus dibayar pajak atas tanah tersebut. Apabila tanah tersebut oleh wali dikelolah dengan cara disewakan, maka dilihat dari perjanjian apakah pajak tersebut dibayar oleh penyewa atau pemberi sewa. Kendaraan bermotor  dikenakan  pajak  setiap  tahunnya  sebesar  1,5%.  Apabila  kendaraan  yang diwariskan  dikelolah  oleh  wali  maka  selain  membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  maka ditambah  dengan  pajak    selain  membayar  pajak  kendaraan  bermotor,  maka  ditambah dengan pajak perolehan hasil pengelolaan.
Bila  wali  cedera  janji  terhadap  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  termasuk tidak  membayarkan  pajak  atas  harta  warisan  maka,  Pengadilan  Negeri  berhak  memutus kembali untuk melakukan penggantian wali bagi anak dibawah umur tersebut.

## b. Saran Tindak Lanjut
1. Bagi ahli waris yang masih di bawah umur, yang belum ada walinya di dibebaskan dari pembayaran pajak
2. Adanya regulasi yang mengatur tentang pembebasan pajak bagi anak di bawah umur yang menerima warisan namun belum ada wali pengampunya.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018
Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR BACAAN

## Peraturan Perundang-Undang:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan