Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Muhammad Adystia Sunggara 1 , Yang Meliana 2 , Ade Ayu Saputri 3 1 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail : dr.m.adystiasunggara@gmail.com
2 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: yangmeliana259@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: adeayusaputri29@gmail.com

## Abstract
The crime of trafficking in persons is an object of crime that is growing in Indonesia. There needs  to  be bold  observational  actions  by  our law enforcers  to  make  our criminal law  more humanistic.  The  approach  method  that  will  be  used  in  this  research  is  a  normative  legal research  approach.  Normative  legal  research  is  an  approach  method  used  to  determine  the legal  norms  contained  in  statutory  regulations.  The  results  of  this  study  are  that  legal protection  against  the  criminal  act  of  trafficking  in  persons  in  Indonesia  has  indeed  been regulated  in  such  a  way,  but  in  terms  of  implementing  law  enforcement,  the  apparatus  and government  have  not  seriously  implicated  it  and  efforts  to  prevent  and  overcome  the  law against many crimes must be carried out in an integrated manner. between institutions related to law enforcement, namely: the existence of a well-organized, professional apparatus in their field as well as up to date facilities and infrastructure, the law in its embodiment as law in the law enforcement process (Criminal Justice System), which increasingly qualified and oriented towards  truth  and  justice  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution,  harmonious coordination  between  legal  functionaries  and  relevant  government  officials,  community participation  which  must  be  motivated  so  that  potential  conditions  can  be  raised  to  become real strengths  of  citizens  who  care  about  crime  and  actively  take  part in the  prevention  and take an anticipatory attitude towards crime.
Keywords: Law Enforcement; Human Trafficking; Criminal Justice System

## Abstrak
Kejahatan  perdagangan  orang  adalah  satu  objek  kejahatan  yang  semakin  perkembang  di Indonesia.  Perlu  ada  tindakan  observasional  yang  berani  oleh para  penegak  hukum  kita agar corak hukum pidanan kita semakin humanis. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Perlindungan  hukum  terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam  hal  pelaksanaan  penegakkan  hukumnya,  para  aparat  dan  pemerintah  masih  belum secara  serius  mengimplikasikannya  serta  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  hukum terhadap  kejahatan  yang  banyak  terjadi  harus  dilakukan  secara  terpadu  antar  institusi  yang berhubungan  dengan  penegakan  hukum  yaitu:  adanya  aparatur  yang  tertata  dengan  baik, professional  di  bidangnya  serta  sarana  dan  prasarana  yang up  to  date ,  hukum  dalam perwujudan  sebagai  undang-undang  dalam  proses  penegakan  hukum  (Sistem  Peradilan Pidana/ Criminal Justice System ), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  koordinasi  serasi  antar fungsionaris  hukum  dan  aparatur  pemerintah  terkait,  Partisipasi  masyarakat  yang  harus dimotifikasi agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang  peduli  terhadap  kejahatan  dan  aktif  ambil  bagian  dalam  penanggulangan  serta melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Human Trafficking; Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, menjadikan para ahli elemen  di  negera  ini  untuk  berfikir keras memformat konsep untuk mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit.
Mengharuskan  peraturan  perundang- undangan  kita  untuk  bisa  mengatasi persoalan  ini  sama  saja  memelihara ketidak  adilan.  Kepastian  itu  memang penting, 1 namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil sebagaimana  salah  satu  asas  hukum yang  mengatakan Nemo  ius  ignoraria consetu r. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan produk asli dari bangsa kita, melainkan  produk  hasil  mengadopsi dari Belanda, sehingga seakan menjadi kewajaran jika banyak ketentuan dalam pasal  yang  ada  di  dalamnya  tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di bangsa ini.
Kejahatan  perdagangan  orang adalah  satu  objek  kejahatan  yang
1 Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,
Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, “Penerapan  Dan  Pemberian  Bantuan  Hukum Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu,” SOLUSI . Vol 19 No 2. 2020:
138-154. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360
semakin  perkembang  di  Indonesia. Materi  pengaturan  pasal  mengenai  hal tersebut  sudah  diatur  pada  Pasal  297 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  namun  sampai  sejauh  ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.  Perlu  ada  tindakan observasional  yang  berani  oleh  para penegak hukum kita agar corak hukum pidanan  kita  semakin  humanis.  Arif Gosita,  yang  merupakan  salah  satu pakar  hukum  pidana  mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong  menyoroti  sebuah  kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya,  bahwa  ada  yang  kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban  diabaikan.  Bagaimanapun  juga bahwa  unsur  penyebab  kejahatan  tidak tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada korban. 2
Tindak  Pidana  Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) merupakan masalah  besar  yang  sudah  mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia  itu  sendiri.  Salah  satu  bentuk trafficking yaitu  kegiatan  perbudakan manusia  yang  terjadi  jauh  sebelum  isu perdagangan orang semakin 2 Ahidi ILyas, M Jakfar Puteh , Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial , Banda Aceh (Yogyakarta: AK Group, 2018)
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
berkembang  seperti  sekarang.  Setiap kegiatan  perbudakan  pada  zaman  itu dilakukan  tanpa  memperhatikan  hak seseorang  untuk  hidup  bebas,  hal tersebut jelas menggambarkan mengenai  pelanggaran  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM). 3 Saat  ini
kegiatan perbudakan tersebut dimodernisasi dalam bentuk
Trafficking .  Berdasarkan  Pasal  1  ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  21  tahun
2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud  dengan  pedagangan  orang, adalah sebagai berikut: 4
“Perekrutan, pengiriman, pemindahan,  penampungan,  atau penerimaan  seseorang,  dengan ancaman atau penggunaan kekerasan  atau  bentuk-  bentuk lain  dari  pemaksaan,  penculikan,
3 Yang  Meliana,  “Kajian  Yuridis  Tentang
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Kehidupan  Bernegara  Di  Indonesia  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang  Hak  Asasi  Manusia,” Justici, Vol  13
No.1.
2021, http://117.74.115.107/index.php/justici/article/
download/401/118
4 Pasal  3 Protocol  to  Prevent,  Suppress,  And Punish  Trafficking  In  Persons,  Especially Women  And  Children,  Supplementing  The
United Nations Convention Against Transnational  Organized  Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi).
penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan  atau  memberi  atau menerima pembayaran atau memperoleh  keuntungan  agar dapat  memperoleh  persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”
Antara  korban  dan  pelaku adalah  dua  unsur  terjadi  kejahatan. Dari  arena  inilah  kemudian  kajian korban  begitu  penting  untuk  didalami lebih  jauh,  khususnya  terkait  korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan  untuk  menemukan  metode yang  tepat  untuk  digunakan  sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan  korban  berikutnya,  dan juga  sebagai  prasyarat  pemenuhan kajian  hukum  pidana  secara  utuh. Korban selama ini hanya diwakili  oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan  kepada  pelaku  dengan prosedur  seperti  yang  di  atur  oleh peraturan perundang- undangan.
Dari  penjelasan  di  atas  tidak terlihat  perbedaan  yang  signifikan antara  pengertian  perdagangan  orang
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dengan Protocol  to  Prevent,  Suppress, And  Punish  Trafficking  In  Persons, Especially  Women  And  Children, Supplementing  The  United  Nations Convention Against Transnational Organized  Crime (Protokol  Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang
Tindak  Pidana  Transnasional  Yang Terorganisasi). Hanya saja bila berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor 21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang pengertian  perdagangan  orang  memuat frasa  penjeratan  utang.  Hal  tersebut dapat  diwajarkan  karena  seperti  yang disebutkan  dalam  penjelasan  umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang bahwa penyusunan Undang-  Undang  Nomor  21  tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protocol  to  Prevent, Suppress,  And  Punish  Trafficking  In
Persons, Especially Women And Children,  Supplementing  The  United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan  Menghukum  Perdagangan  Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-  Bangsa  Menentang  Tindak
Pidana Transnasional Yang
Terorganisasi).
Ancaman Trafficking menyebar luas  ke  berbagai  negara  di  dunia, terutama  negara-negara  berkembang seperti  Indonesia.  Selain  itu,  Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan  bagi  negara.  Namun,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  hal  tersebut juga membawa dampak yang merugikan  negara,  tidak  sedikit  tindak kejahatan  yang  berlalu  lalang  di Indonesia,  dan  salah  satu  yang  paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang.Kejahatan ini terjadi  karena  tidak  ada  penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia  dipandang  sebagai  barang yang  bisa  ditentukan  harganya  tanpa
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
persetujuannya  dibawa,  dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia. 5
1. Setiap  orang  yang  melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman,
pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut di  wilayah  negara  Republik Indonesia;
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud  untuk  dieksploitasi  di wilayah Negara Republik Indonesia  atau  dieksploitasi  di negara  lain  dan  setiap  orang yang  membawa  warga  negara Indonesia  ke  luar  wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi  di  luar  wilayah negara Republik Indonesia;
3. Setiap  orang  yang  melakukan pengangkatan anak dengan
5 Muzaffar,  Chandra  et.al, Human’s  Wrong: Rekor  Buruk  Dominasi  Barat  Atas  HAM (Yogyakarta: Pilar Media, 2017).
menjanjikan sesuatu atau memberikan  sesuatu  dengan maksud  untuk  dieksploitasi; Setiap  orang  yang  melakukan pengiriman  anak  ke  dalam  atau ke  luar  negeri  dengan  cara  apa pun  yang  mengakibatkan  anak tersebut tereksploitasi;
4. Setiap  penyelenggara  negara yang menyalahgunakan kekuasaan  yang  mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal 5,  dan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantsan  tindak  pidana perdagangan orang;
5. Setiap  orang  yang  berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana  perdagangan  orang,  dan tindak  pidana  itu  tidak  terjadi; Setiap  orang  yang  membantu atau melakukan percobaan untuk  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang; Setiap orang  yang  merencanakan  atau melakukan  permufakatan  jahat untuk  melakukan  tindak  pidana perdagangan orang;
6. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan  korban  tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan  atau  perbuatan cabul  lainnya  dengan  korban tindak pidana perdagangan orang,  mempekerjakan  korban tindak pidana perdagangan
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil  keuntungan  dari hasil tindak pidana perdagangan orang;
7. Korporasi, tindak pidana perdagangan  orang  dianggap dilakukan oleh korporasi apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  orang-  orang yang  bertindak  untuk  dan/atau atas  nama  korporasi  atau  untuk kepentingan  korporasi,  baik berdasarkan  hubungan  kerja maupun hubungan lain, bertindak  dalam  lingkungan korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama;
8. Kelompok  yang  terorganisasi, seperti  sebuah  agensi  atau perusahaan yang berkedok sebagai  penyalur  tenaga  kerja ke  luar  negeri  tapi  ternyata  di dalamnya terdapat kegiatan jual belimenusia.
9. Setiap orang yang memberikan atau  memasukkan  keterangan palsu  pada  dokumen  negara atau dokumen lain atau memalsukan  dokumen  negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya
tindak pidana perdagangan orang. 6
Para  pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang  tersebut  seringkali
6 Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
memangsa  pihak  yang  lemah,  baik lemah  secara  fisik,  psikis,  ekonomi, spiritual,  politik  maupun  sosial.  Pihak yang paling rentan dengan kondisi  dan situasi  tersebut  adalah  perempuan  dan anak-anak.  Bahkan  pada  penjelasan umum  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2017  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang disebutkan  bahwa  berdasarkan  bukti empiris,  perempuan  dan  anak  adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban  tindak  pidana  perdagangan orang.  Tindak  pidana  perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan kejahatan  baik  terorganisasi  maupun tidak  terorganisasi.  Jaringan  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang memiliki  jangkauan  operasi  tidak hanya  antar  wilayah  dalam  negeri tetapi juga antar negara.
Sesungguhnya  Indonesia  telah meratifikasi berbagai peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  yang  dikeluarkan PBB,  sebagai  wujud  partisipasi  bangsa Indonesia  dan  rasa  peduli  bangsa Indonesia  terhadap  korban  tindak pidana  perdagangan  orang.  Tidak hanya  itu,  secara  yuridis  Indonesia sudah  memiliki  ketentuan  mengenai
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
pemberantsan tindak
pidana perdagangan  orang,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  pada  dasarnya sudah  mengatur  tentang  larangan perdagangan  orang  melalui  Pasal  297 KUHP  yang  menentukan  larangan perdagangan wanita dan anak laki- laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan  tindakan  tersebut sebagai kejahatan.
Korban  di  sini  tidak  begitu begitu  populer  diperhatikan,  karena konsen  penghukuman  hanya  diberikan kepada  pelaku  yang  hal  tersebut menandakan selesainya persoalan.
Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan,  belum  tentu  si  korban merasa  rela  dan  aman.  Banyak  korban yang  masih  belum  merasa  mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di  tengah  masyarakat  akibat  trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam  sehingga  sulit  untuk  berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting.
Kejahatan  perdagangan  manusia  yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan  perlindungannya  terhadap korban,  karena  kejahatan  menjadi transnasional, tersetruktur dan sistematis.

## B. Permasalahan
Penulisan  ini  akan  membahas permasalahan pada Perlindungan Hukum  terhadap  Korban  Perdagangan Orang di Indonesia ( Human Trafficking ) dan  Implementasi  Hukum  Hak  Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum  yuridis  normatif adalah metode pendekatan  yang  digunakan  untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Seluruh  data  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  akan  dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian dengan  mengkaji  dan  menganalisa pasal-pasal peraturan perundang- undangan  dan  juga  menggambarkan bagaimana  suatu  peraturan  perundang- undangan tersebut dilaksanakan, apabila  kita  mengaitkan  dengan  segala keterbatasan suatu undangundang dengan segala kelebihan dan kelemahannya  baik  dari  faktor  yuridis
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
maupun  faktor  non  yuridis,  serta menganalisanya  berdasarkan  semua data  yang  diperoleh  dalam  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.
Sumber  data  penilitian  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  adalah  sumber  data  yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat  berupa  opini,  hasil  observasi, kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil pengujian.  Data  sekunder  adalah  data yang bersumber dari penelitian
kepustakaan  ( library  research )  yang bahan  hukumnya  berasal  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Pengumpulan  data  pada penelitian  ini  diperlukan  data  yang bersumber  dari  buku-buku,  literatur, dan  pendapat  ahli  hukum,  jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian  ini,  ataupun  sumber  lain untuk  menunjang  keberhasilan  dan efektivitas penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  terhadap
Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia
Terkait  aspek  yuridis  tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana.  Walaupun  dalam produk hukum ini belum memperhatikan  kepentingan  korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu  pasal  yang  memberikan  klausa terkait  perlindungan  terhadap  korban yaitu  pada  Pasal  14c  ayat  (1)  KUHP tentang  ganti  kerugian  yang  bersifat keperdataan.  Bunyi  pasal  tersebut adalah sebagai berikut:
“pada  perintah  yang  disebut dalam  Pasal  14c  kecuali  dalam  hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama  dengan  syarat  umum, bahwa  orang  yang  dipidana  tak akan  melakukan  tindak  pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang   yang dipidana itu  akan  mengganti  kerugian  yang terjadi  karena  tindak  pidana  itu,
semuanya atau sebagiannya saja, yang  akan  ditentukan  pada  perintah yang ditentukan pada  perintah  itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”
Menurut  bunyi  pasal  di  atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
muatan  dalam  KUHP  sudah  sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungn  korban  lebih  banyak merupakan  perlindungan  abstrak  atau perlindungan  tidak  langsung,  artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan  perundang-undangan  selama ini,  bsearti  pada  hakekatnya  telah  ada perlindungan  hukum  dan  hak  asasi korban.
Dengan demikian,
KUHP
belum  secaranya  nyata  dan  tegas menentukan  ketentuan  secara  konkret atau langsung memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban dan  dan  juga  tidak  merumuskan  jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan  keluarga  korban  sekaligus.  Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif,  sehingga  ketentuannya  tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan  perlindungan  mnurut  bunyi muatan pasal dalam KUHP.
Selain perlindungan hukum dari KUHP,  perlindungan  terhadap  korban pun  dapat  ditemukan  pada  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.  Khususnya  pada  Pasal  5  ayat
(1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi,  keluarga  dan  harta  bendanya, serta  terbebas  dari  ancaman  yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang  atau  telah  diberikannya.  Ikut serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan, memberikan keterangan  tanpa  tekanan,  mendapat penerjemah,  bebas  dari  pertanyaan yang  menjerat,  mendapatkan  informasi mengenai  perkembangan  kasus  dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru  dan  kediaman  baru,  memperoleh penggantian  biaya  transportasi  sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat  hukum,  memperoleh  bantuan biaya  hidup  sementara  sampai  batas waktu perlindungan berakhir.
Kemudian
bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut  sebenarnya  pemerintah  telah menunjukkan  secara  subtantif  ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up.  Hal  ini  berbeda  dengan undang-undang  lainnya  yang  bersifat top-down  dan  lebih  kental  dengan kepentingan  penguasa  yang  ditandai dengan  aturan-aturan  prosedural  yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
keadilan. 7 Memang  aliran  positivistik legalistik  yang  menonjol  prosedur dilakukan  secara  ketat,  sehingga  orang memandang  bahwa  hukum  itu  adalah prosedur hukum itu sendiri. 8
Spesifik  mengeai  perlindungan terhadap  kejahatan  perdagangan  orang tertera  pada  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Pedagangan  Orang. Khususnya  pada  Pasal  43  ayat  (1) Ganti  kerugian  dan  serta  rehabilitasi medis  dan  sosial  serta  reintegrasi  yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan  fisik,  psikis,  dan  sosial akibat  tindak  pidana  perdagangan orang. Kemudian pasal  berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51  hingga  Pasal  54  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2007  yang  berturut- turut  mengatur  tentang  kerahasiaan identitas  korban,  hak  mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus
7 Enny  Agustina,  Ernawati  Ernawati,  Misnah Irvita,  Conie  Pania  Putri,  “Dampak  Masa
Pandemi Covid-19
Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,” Unusia Conference . Vol 1 No 1. 2021: 89-100.
8 Ahmad  Mawardi  Muslih, Hukum  Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
dicantumkan  sekaligus  pada  amar putusan pengadilan. 9
Karena  semakin  besar  dan masive kejahatan perdagangan manusia di  Indonesia  setelah  dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2009  tentang pengesahan  Protokol  untuk  Mencegah, Menindak  dan  Menghukum,  terutama perempuan,  dan  anak-anak,  suplemen konvensi  PBB  menentang  kejahatan Transnasional yang terorganisir ( protocol  to  prevent,  suppress,  punish, trafficking in persons, especially women and children, Suplementing the united  nations  convention  Against transnasional  organized  crime ). 10
Selain  itu  pemerintah  bersama  DPR juga telah menerbitkan Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2009  tentang pengesahan  protokol  pemberantasan penyelundupan  ,  migran  baik  melalui darat,  laut,  maupun  udara,  suplemen konvensi  PBB  menentang  kejahatan transnasional yang terorganisasi
( Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air ).
9 Aziz  Syamsuddin, Tindak  Pidana  Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
10 Aziz Syamsuddin
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
Selain  yang  ditentukan  pada
muatan pasal-pasal peraturan perundang-  undangan  terkait,  perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif  terkait,  dimana  yang  pertama, layanan  konseling  dan  bantuan  medis yang  seharusnya  negara  menyediakan akses  khusus,  pada  lembaga  tertentu, sehingga  membuat  merasa  aman  dan percaya  diri  dalam  menguak  kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan  dengan  manusia  pada umumnya tanpa diskriminasi.
Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi  agar  terhadap  masyarakat yang  dapat  menjadi  mitra  kepolisian, karena  melalui  informasi  diharapkan fungsi  kontrol  masyarakat  terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

## B. Implementasi Hukum Hak Asasi
Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang  (TPPO)  merupakan  tindak pidana  yang  dianggap  baru  dalam sistem  hukum  Indonesia,  sekalipun
bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  TPPO, baru  muncul  dan  disahkan  oleh Pemerintah  dan  diundangkan  pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara  Tahun  2007  Nomor  58. Undang-  undang  ini  merupakan  upaya memberikan  perlindungan  hukum  baik langsung  atau  tidak  langsung,  kepada korban  dan/  atau  calon  korban  agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah.
Indonesia  dewasa  ini  sudah meratifikasi
United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
menjadi  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2009.  Dengan  diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia  sudah  benar-benar  berupaya untuk  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 11
Peraturan  tentang  perdagangan orang  bertujuan  sebagai  pengakuan
11 Mustafid,  Fuad,  “Perdagangan  Orang  dalam Perspektif  Ham  dan  Filsafat  Hukum  Islam,” Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam ,  Voume  29 Nomor 1, 2019.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
dari  hukum,  dan  bukan  semata-mata didasarkan  pada  perlindungan  hukum. Pengakuan  dari  segi  hukum  lebih penting  dari  perlindungan  hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya  sikap  bersama  yang  melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ ketertiban,  sebagai  salah  satu  sarana untuk  mencapai  keadilan.  Atas  dasar itu  hak  terkait  dengan  status  dan berakibat  apabila  berinteraksi  dengan sesamanya.
Demikian pula dengan pengakuan  hukum  terhadap  hak  asasi manusia sangat  bergantung pada status manusia  secara  individual,  sebagai pengemban kodrat kemanusian.
Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum  yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak  terpisahkan  yaitu  hak  dan kewajiban.  Tidak  ada  hak  tanpa kewajiban,  demikian  juga  tidak  ada kewajiban tanpa hak. 12
J. G. Steenbeek beropini bahwa agar  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat sejalan,  maka  harus  ditentukan  dalam suatu konstitusi yang berisi:
12 Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2011).
- Adanya  jaminan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia  dan  warga negara,
- Ditetapkan susunan
ketatanegaraan  suatu  negara yang bersifat fundamental, dan - Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan  yang  bersifat fundamental. 13
Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi  sebaiknya  mengatur  asas- asas, kekuasaan pemerintah (dalam arti luas), hak-hak yang diperintah, hubungan  antara  yang  diperintah  dan memerintah. 14
Perjuangan  untuk  mendapatkan persamaan  dan  kedudukan  hukum bukan  hanya  terhadap  sub  sistem budaya  (hukum)  saja, 15 tetapi  hampir berlaku  untuk  seluruh  sub  sistem  yang ada, sehingga untuk dapat memberlakukannya  diperlukan  adanya campur  tangan  penguasa  (negara/ pemerintah),  untuk  dapat  memaksa tetapi  dalam  menjalakannya  harus
13 Soemantri,  Sri., Prosedur  dan  Sistem Konstitusi (Bandaung: Alumni, 2016).
14 Strong., C., V., Modern Politik Constitution , (London: Sidgwik dan Jackson Limited, 2019). 15 AA, Saputri, “Parameter Pendeteksian Image Forensics  Terkait  Manipulasi  Foto  Dalam Tindak  Pidana  Cyber  Harrasment,  “  Jurnal Bangkanesia. Vol 1 No 1. 2021:  27-42.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
memperhatikan
unsur keadilan Demikian  juga  dengan  perjuangan terhadap  HAM,  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip tesebut di atas, termasuk perjuangan terhadap perdagangan orang sebagai bagian dari HAM.  Perdagangan  orang  merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban  manusia  menurut  kodrat yang  diberikan  oleh  penciptaNya (Tuhan),  yaitu  hak  untuk  hidup  bebas dan  tidak  boleh  diperlakukan  seperti makhluk  hidup  lainnya  (binatang), bahkan  tidak  dianggap  sebagai  barang (walaupun berwujud). Karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya, bahkan diperlakukan  lebih  buruk  dari  hanya sekedar  perbudakan,  yaitu  adanya resiko  kematian.  Oleh  karena  sistem hukum,  sebagai  paying  hukum  dalam mengambil  kebijakan.  Melalui  sistem hukum  dapat  ditemukan  kelemahan dan  kekurangan  atau  kebutuhan  dalam penanggulangannya.
Sebelum diundangkannya
Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun 2007  dalam  sistem  hukum  Indonesia, penegakan  hukum  perdagangan  orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP.  Namun  sejalan  dengan  era
globalisasi  peraturan  dalam  KUHP  ini dianggap  tidak  sesuai  lagi,  sehingga dilakukan  regulasi  hukum  melalui tataran  formulasi.  Regulasi  hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan  sasaran  pembangunan  hukum nasional,  yaitu  meliputi  kaidah-kaidah/ norma  hukum,  aparatur  dan  organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur  hukum,  falsafah  dan  budaya hukum,  termasuk  perilaku  hukum, pemerintah, dan masyarakat  Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan  hokum  Demikian  juga dengan  pengaturan  HAM.  HAM  lebih dulu  ada  dibanding  hukum,  artinya HAM  sebagai  hak  dasar  dan  suci melekat pada manusia sepanjang hidupnya, sebagai anugerah dari Tuhan melalui  seperangkat  aturan  hukum yang  ada.  Atas  dasar  itu  hukum menjadi condition  sine  qua  non dalam penegakan HAM. Lengkapnya instrument hukum tentang HAM menjadi  salah  satu  sumber  hukum HAM yang menunggu kebijakan pemerintah dalam menegakannya. 16
16 Munthe,  Riswan,  “Perdagangan  Orang (Trafficking)  sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 7 Nomor 2, 2015.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat  internasional.  Masalah  ini merupakan  fenomena  yang  semakin meningkat  baik  dari  sisi  kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangannya  harus  dilakukan secara  serius,  sehingga  PBB  berupaya untuk  mengantisipasi  menanganinya dalam  kongres  1975  di  jenewa  tentang pencegahan  dan  penanganan  kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan:
- Perubahan-perubahan bentuk dan  dimensi  kejahatan,  baik secara  transnasional  maupun nasional;
- Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.
Secara rinci kongres ini membicarakan  berbagai  hal  penting, yakni:
1) Crime  as  business yaitu  bentuk
kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan
material  melalui  kegiatan  dalam bidang usaha (bisnis) atau industri,  yang  pada  umumnya dilakukan  secara  terorganisasi
dan  dilakukan  oleh  mereka  yang mempunyai kedudukan terpandang  dalam  masyarakat, termasuk  dalam  kejahatan  ini, antara  lain  yang  berhubungan dengan  lingkungan  perlindungan konsumen  dan  dalam  bidang perbankan,  disamping  kejahatan- kejahatan lain yang biasa dikenal dengan organized  crime,  white collar crime, dan korupsi.
2) Tindak pidana yang berhubungan dengan  hasil  pekerjaan  seni  dan kekayaan  budaya,  objek-objek budaya atau warisan budaya.
3) Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat- obatan.
4) Perbuatan
kekerasan antar perorangan (inpersonal violence ), khusunya kongres meminta perhatian  terhadap  perbuatan- perbuatan  kekerasan  dikalangan para remaja.
5) Perbuatan
kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional  yang  biasa  disebut kejahatan teroris.
6) Kejahatan yang berhubungan dengan  lalu  lintas  kendaraan bermotor.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
7) Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi)  dan  pelarian  pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan  tempat  misalnya mengenai  pelanggaran  paspor dan  visa,  pemalsuan  dokumen, mengeksploitir tenaga kerja,
pelacuran, dan lain-lain.
8) Kejahatan  yang  dilakukan  oleh wanita.
Hak asasi manusia yang merupakan  hak  natural  dan  pemberian dari  Tuhan,  karena  itu  perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan  tugas  suci  dan  anugerah bagi  umat  manusia.  Penegakan  HAM selalu  berhubungan  dengan  politik hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan  terhadap  pelaku  pelanggaran HAM.  Penanggulangan  hukum  HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran  HAM  yang  merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan.
Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya.  Salah  satu  gejala  sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah  perdagangan  orang.  Oleh  sebab
itu  pencegahan  terhadap  Tidak  Pidana Perdagngan  Orang  (TPPO)  harus didasarkan  pada  hukum  HAM,  yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban,  keadilan,  dan  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare ).  Upaya untuk  melakukan  pencegahan  terhadap TPPO  ini  merupakan  suatu  strategi sosial,  yang  memerlukan  kebijakan kriminal ( criminal policy ), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan  dan  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat. 17
Mengacu  pada  teori  hukum pembangunan
dari
Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik hukum  Indonesia  harus  mengacu  pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan,  karena  itu  konsepsi hukum  yang  berlaku  harus  didasarkan pada  keteraturan  dan  ketertiban,  dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan  semua  itu  diperlukan adanya  kepastian.  Tanpa  kepastian hukum  dan  ketertiban  masyarakat, manusia tidak mungkin mengembankan  dan  mempertahankan kaidah yang dianugrahkan oleh Tuhan, yaitu  HAM.  Dalam  realita  kaidah hukum  berbeda  dengan  kaidah  sosial
17 Glenn  Ch,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  kejahatan  perdagangan  perempuan”. Jurnal Lex Crimen , Vol. IV, No.7, 2015.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
lainnya,  dimana  kaidah  hukum  dapat dipaksakan  pemberlakuannya  secara teratur.  Artinya  pemaksaan  tersebut digunakan  untuk  menjamin  penataan peraturan  hukum,  baik  bentu,  cara maupun alat pelaksanaannya. 18 Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan  yang  banyak  terjadi  harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang  berhubungan  dengan  penegakan hukum yaitu: 19
1. Adanya  aparatur  yang  tertata dengan  baik,  dengan  personal yang  professional  di  bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang up to date , serta syarat  untuk  penanggulangan kejahatan modern dengan
modus  operandi  yang  canggih dan terselubung.
2. Hukum dalam perwujudan
sebagai  undang-undang  yang
berwawasan  ke  masa  depan serta  proses  penegakan  hukum
(sistem peradilan pidana/
18 Kusumaatmadja,  Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis (Bandung: Alumni, 2016).
19 Muflichah,  Siti  dan  Rahadi  Wasi  Bintoro, “Trafficking: Suatu
Studi
Tentang Perdagangan  Perempuan  dari  Aspek  Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas,” Jurnal  Dianmika  Hukum ,  Volume  9  Nomor  1, 2009.
criminal  justice  system ),  yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.
3. Koordinasi serasi
antarfungsionaris  hukum  dan aparatur pemerintah terkait yang berdedikasi dan
berorientasi pada upaya mewujudkan
keamanan,
ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi  masyarakat  yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi  kekuatan  nyata  warga masyarakat yang peduli terhadap  kejahatan  dan  aktif ambil bagian dalam
penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap tindak  pidana  perdagangan  orang  di Indonesia  memang  sudah  sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan  penegakkan  hukumnya, para  aparat  dan  pemerintah  masih belum secara serius
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222
mengimplikasikannya.  Produk  hukum yang  menjadi  lokomotif  utama  dan primadona  para  penegak  hukum  yaitu KUHP  masih  belum  memberikan tendenti keperpihakan terhadap korban, karenan memang produktersebut masih menawarkan  klausal  abstrak  terkait korban  yang  hanya  diwakilkan  oleh Negara.
Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan  yang  banyak  terjadi  harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang  berhubungan  dengan  penegakan hukum  yaitu:  adanya  aparatur  yang tertata  dengan  baik,  professional  di bidangnya  (SDM)  serta  sarana  dan prasarana  yang  up  to  date,  hukum dalam  perwujudan  sebagai  undang- undang dalam proses penegakan hukum  (Sistem  Peradilan  Pidana/ Criminal Justice System ), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945,  koordinasi serasi  antarfungsionaris  hukum  dan aparatur  pemerintah  terkait,  Partisipasi masyarakat  yang  harus  dimotifikasi, agar  kondisi  potensial  dapat  terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam
penanggulangan,  dan  melakukan  sikap antisipatif terhadap kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
AA,  Saputri,  “Parameter  Pendeteksian Image
Forensics Terkait
Manipulasi  Foto  Dalam  Tindak Pidana Cyber Harrasment, “ Jurnal Bangkanesia. Vol 1 No 1. 2021.
Ahidi  Ilyas,  M  Jakfar  Puteh ,  Islam Tinjauan  Spiritual  dan  Sosial ,
Banda  Aceh ,  Yogyakarta:  AK Group, 2018.
Ahmad  Mawardi  Muslih, Hukum
Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Aziz  Syamsuddin, Tindak  Pidana Khusus ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2011.
Enny  Agustina,  Ernawati  Ernawati,
Misnah  Irvita,  Conie  Pania  Putri, “Dampak Masa Pandemi Covid-19
Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,” Unusia  Conference .  Vol 1 No 1. 2021.
Glenn  Ch,  “Perlindungan  Hukum Terhadap
Korban kejahatan perdagangan  perempuan”. Jurnal Lex Crimen , Vol. IV, No.7, 2015.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan  Kumpulan  Karya
Tulis , Bandung: Alumni, 2016.
Muflichah,  Siti  dan  Rahadi  Wasi Bintoro,  “Trafficking:  Suatu  Studi Tentang  Perdagangan  Perempuan dari  Aspek  Sosial,  Budaya  dan
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Ade  Ayu  Saputri,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

## Ekonomi di Kabupaten Banyumas,”
Jurnal  Dianmika  Hukum ,  Volume 9 Nomor 1, 2009.
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang Meliana, Arifin  Faqih  Gunawan, Sri  Yuliana,  “Penerapan  Dan
Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat  Kurang  Mampu,”
SOLUSI . Vol 19 No 2. 2020: 138- 154.
Munthe,  Riswan,  “Perdagangan  Orang (Trafficking)  sebagai  Pelanggaran
Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal
Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 7 Nomor 2, 2015.
Mustafid,  Fuad,  “Perdagangan  Orang dalam Perspektif Ham dan Filsafat
Hukum  Islam,” Jurnal  Pemikiran
Hukum Islam , Voume 29 Nomor 1,
2019.
Muzaffar,  Chandra  et.al, Human’s Wrong:  Rekor  Buruk  Dominasi Barat  Atas  HAM ,  Yogyakarta:
Pilar Media, 2017.
Sri  Soemantri, Prosedur  dan  Sistem Konstitusi ,  Bandaung:  Alumni,
2016.
Strong.,  C.,  V., Modern  Politik Constitution , London: Sidgwik dan
Jackson Limited, 2019.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara  Di  Indonesia  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi
Manusia,” Justici, Vol  13  No.1.
2021.