## Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo
Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Dr. Yetniwati, S.H., M.H., Dr. Diana Amir, S.H., M.H., Pahlefi, S.H., M.Kn., dan Lili Naili, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email Korespondensi: Muskibah@unja.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  laporan  hasil  dari  pengabdian  kepada  masayarakat  mengenai kesetaraan  gender  dalam  keluarga  bagi  masyarakat  sekitar  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Tebo.  Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Pelaksanaan Pengabdian  ini  sangat  direspon  oleh  masyarakat  setempat.  Dari  hasil  pengabdian  ini, masyarakat memahami tentang kesetaraan gender dalam keluarga, dalam arti memahami hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara  rutin,  baik  di  lokasi  yang  sama  maupun  di  lokasi  yang  berbeda  dengan  sasaran masyarakat  yang  membutuhkan  pencerahan  terhadap  kesetaraan  gender  dalam  keluarga menuju keluarga yang harmonis.
Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Kesetaraan Gender, Keluarga Harmonis

## ABSTRACT
This article is a report on the results of community service regarding gender equality in the family  for  the  community  around  the  Tebo  Regency  Education  and  Culture  Office. Community service activities are carried out with the aim of increasing public understanding of  gender  equality.  The  implementation  of  this  service  has  been  very  well  received  by  the local community. From the results of this service, the community understands about gender equality in the family, in the sense of understanding the rights and obligations of each family member.  This  kind  of  service  can  be  carried  out  routinely,  both  in  the  same  location  or  in different locations with the target community in need of enlightenment on gender equality in the family towards a harmonious family.
Keywords: Community Service, Gender Equality, Harmonious Family

## PENDAHULUAN
Tuhan  menciptakan  manusia  terdiri  dari  dua  jenis  kelamin,  yaitu  laki-laki  dan  perempuan. Kedua  jenis  kelamin  ini  diistilahkan  sebagai  gender  dalam  kamus  Inggris. 20 Konsep  gender dalam Enclopedia  Feminisme dimaksudkan  sebagai  “kelompok  atribut  dan  prilaku  yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan” 21
Berkaitan  dengan  perbedaan  dalam  mengartikan  istilah  gender  tersebut  di  atas, Istibsyaroh  berpendapat  bahwa  pembedaan  gender  dipergunakan  sebagai  pembeda  antara laki-laki  dan  perempuan,  yang  terkonsentrasi  pada  aspek  tertentu  seperti  sosial  budaya, psikologi, dan aspek lain non-biologis. 22 Nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat akan  mempengaruhi    beban  gender  bagi  seorang  terutama  dalam  masyarakat  patrilineal maupun andosentris. 23
Permasalahan  gender  dalam  masyarakat  banyak  ditemui,  adanya  kesenjangan  antara atribut,  peran,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Permasalahan gender dalam keluarga dapat berupa peran seorang suami sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung  jawab  untuk  menafkahi  keluarga.  Namun  dalam  kenyataan,  bahwa  isterilah  yang menafkahi keluarga, apakah secara keseluruhan atau lebih dominan dari suami. Selain itu ada perbedaan  perlakuan  terhadap  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dalam  pendidikan.  Ada orang tua  yang berpendapat bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi,  sebab pada akhirnya mereka akan hanya mengurus suami dan anak-anak.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dari survey awal sebelum penyampaian materi, penyampaian  materi  penyuluhan,  Tanya  jawab,  evaluasi  kembali  tingkat  pengetahuan masyarakat sasarn setelah penyampaian materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Survei Awal
Pengabdian  pada  masyarakat  dilaksanakan  pada  hari  Selasa  tanggal  21  September  2021. Bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu penyuluhan dengan menggunakan  dua  metode,  yaitu  secara  tatap  muka  dan  melalui  zoom  meeting.  Hal  ini dilakukan mengingat kondisi pada saat pelaksanaan penyuluhan ini pada saat pademic covid- 19.  Penyuluhan  hukum  secara  tatap  muka  dilakukan  di  Kantor  dinas  Kependidikan Kabupaten  Bungo,  sedangkan  penyuluhann  hukum  secara  zoom,  dipusatkan  pada  Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Mendalo. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh 60 peserta, (37  laki-laki  dan  23  perempuan).  Sebelum  penyampaian  materi  dilakukan,  dilaksanakanlah pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat sasaran, sebagaimana tabel di bawah ini:
20 Lihat  John  M.  Echols  dan  Hasan  Syadily, Kamus  Inggris-Indonesia ,  Cet.  XII,  Gramedia,  Jakarta, 1983, hlm. 265.
21 Muhdirahayu (Penerjemah), Dictionary of Feminist Theories , Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 177.
22 Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Yafsir Al-Sya’rawi , Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 62.
23 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  al-Qur’an ,  Cet.  Ke-2,  Dian  Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 33.
Tabel 1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Sebelum Penyuluhan No. Materi Pertanyaan Frekwensi jawaban yang benar Frekwensi jawaban yang salah Jumlah 1. Pengertian gender 15 45 60 2. Perbedaan  jenis  kelamin  dan gender 12 47 60 3. Pengertian kodrat 18 42 60 4. Masalah gender 14 46 60 5. Ketimpangan gender 21 39 60 6. kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan 14 46 60 7. Tanggung  jawab  terhadap kesetaraan gender 15 45 60 8. Pengaruh jenis kelamin terhadap gender 13 47 60 9. Penelantaran keluarga 19 41 60 10. Kedudukan,  peran  dan  tugas anggota  keluarga  menurut hukum negara 16 34 60

## Penyampaian Materi
Gender adalah pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan  yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut  norma-norma,  adat-istiadat,  kepercayaan  atau  kebiasaan  masyarakat.  Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. 24
Jenis  kelamin  adalah  perbedaan  bentuk,  sifat  dan  fungsi  biologis  laki-laki  dan perempuan  yang  menentukan  perbedaan  peran  mereka  didalam  menyelenggarakan  upaya meneruskan keturunan atau memiliki anak. Perbedaan ini terjadi karena mereka memiliki alat reproduktif  yang  berbeda  dan  dapat  berfungsi  bila  dipadukan,  artinya  alat  reproduktif  tidak akan  berfungsi  bila  tidak  digunakan  dengan  lawan  jenisnya.  Disatu  sisi,  jenis  kelamin merupakan  kodrat  karena  jenis  kelamin  merupakan  pemberian  Tuhan  yang  tak  dapat dielakkan dan mempunyai fungsi yang berbeda.
Kodrat  adalah  segala  sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  Sang  Pencipta,  sehingga  manusia tidak bisa merubah maupun menolaknya. Kodrat adalah sesuatu yang sifatnya universal (tetap sepanjang hayat dikandung badan, pada setiap waktu, pada setiap tempat). Dalam pembagian tugas  kerja  Gender  sulit  untuk  dibatasi,  karena  pembagian  tugas  tersebut  kebanyakan  dapat dilakukan  oleh  keduanya.  Walaupun  demikian  pembagian  tugas  perempuan  dan  laki-laki perlu dilakukan untuk berbagi tanggung jawab secara adil dan tidak mengabaikan hak antara perempuan maupun laki-laki serta dapat menguntungkan kedua belah pihak.
Gender  berubah  dari  waktu  ke  waktu  karena  adanya  perkembangan  yang mempengaruhi  nilai-nilai  dan  norma-norma  masyarakat  tersebut.  Di  Jambi,  sudah  ada
24 Lihat  Dien  Sumiyatiningsih,  Pergeseran  Peran  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian  Feminis, Jurnal Waskita, hlm. 140. https://ejournal.uksw.edu › waskita › article
perempuan  yang  menjadi  kepala  desa,  kepala  daerah  karena  meningkatnya  pendidikan.  Di kota, laki-laki mulai membantu-bantu tugas perempuan di rumah tangga.
Ketidakadilan gender (ketimpangan gender) bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Ketimpangan gender tidak mutlak berarti penindasan perempuan, walaupun dalam kenyataan perempuan  lebih  banyak  mengalami  ketimpangan.  Sebenarnya,  ketimpangan  yang  dialami perempuan  secara  tidak  langsung  merupakan  kerugian  bagi  masyarakat  keseluruhan  karena laki-laki dan wanita tidak dapat menjadi mitra sejajar yang mengakibatkan ketidak serasian. Perempuan  lebih  banyak  mengalami  ketimpangan  karena  nilai-nilai  dan  norma-norma masyarakat yang  membatasi ruang gerak mereka dan memberi mereka peran dan tugas yang dianggap kurang penting dari pada laki-laki.
Masalah gender adalah ketimpangan gender:
- Salah satu gender dirugikan;
- Salah satu gender dibedakan derajatnya;
- Salah satu gender dianggap tidak mampu;
- Salah satu gender diperlakukan lebih rendah;
- Salah  satu  gender  mengalami  ketidakadilan  gender  yang  disebabkan  oleh  penilaian- penilaian  yang  berat  sebelah  karena  faktor  jenis  kelamin,  meskipun  termasuk  bagian dalam masalah gender.
Equal/kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan:
- Keseimbangan gender
- Menguntungkan kedua belah pihak
- Memberikan kesempatan yang sama
- Menyetarakan kedua jenis kelamin
- Menegakan keadilan bagi kedua
- Dengan menghapuskan nilai-nilai yang tidak demokratis untuk pembagian tugas gender
Kesetaraan  gender  tanggung  jawab  bersama,  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  gender Pemerintah,  swasta,  lembaga  swasta  non-formal  menyelenggarakan  kegiatan  pembangunan untuk  mengatasi  kesenjangan  sosial,  meningkatkan  taraf  hidup,  dsb.  Kesetaraan  gender diusahakan  untuk  perempuan  dan  laki-laki  terhadap  sistem  masyarakat,  ekonomi,  hukum, politik dan tradisi yang memberikan pengaturan dan nilai-nilai gender yang timpang. Namun faktanya  masih  terdapatkelemahan-kelemahan  hukum  dan  kebijakan  yang  memberi  peluang kepada ketimpangan gender.

## Gender bermasalah jika
5. Perempuan tidak berkembang karena harus dirumah saja.
6. Anak perempuan tidak mendapat seperti anak laki-laki karena dianggap tidak perlu.
7. Perempuan  tergantung  kepada  nafkah  suami,  sehingga  bila  suami  meninggal  dunia, perempuan sulit menghidupi anak-anaknya.
Jenis  kelamin  tidak  mutlak  mempengaruhi  gender.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat jenis kelamin mempengaruhi gender, dengan membeda-bedakan pekerjaan dan beranggapan bahwa  perempuan  telah  dikodratkan  mempunyai  tubuh  yang  lemah  sedangkan  laki-laki mempunyai  tubuh  yang  kuat.Namun  bila  dilatih,  perempuan  juga  tidak  kalah  kuat  dengan laki-laki.  Kenyataannya,  perbedaan  fisik antara  laki-laki  dan  perempuan  bersifat  relatif  atau
tidak  pasti  bahwa  perempuan  tidak  mampu  melakukan  pekerjaan  berat  sedangkan  laki-laki juga banyak menyukai pekerjaan yang halus/lembut.
Tugas dilakukan bersama-sama. Jenis kelamin dapat mempengaruhi gender tapi bukan hal  yang  mutlak.  Contoh  :  tugas  mengasuh  anak  bukan  hanya  bisa  dilakukan  oleh  seorang ibu,  tapi  dapat  juga  dilakukan  laki-laki.  Tugas  tersebut  sebaiknya  tanggung  jawab  bersama sebagai suami-istri.
Gender tidak bermasalah jika:
4. Apabila  kali-laki  perempuan  bersama-sama,  saling  membantu  mengatasi  domien privat dan domein publik.
5. Perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya
6. Tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dalam mengelola rumah tangga
Kewajiban negara:
6. Mencegah terjadinya diskriminasi
7. Melarang perlakuan diskriminasi
8. Mengidentifikasi dan menanggulangi diskriminasi
9. Menjatuhkan sanski terhadap terjadianya perbuatan diskriminasi
10. Mempromosikan Hak asasi perempuan dan keadilan gender melalui tindakan pro aktif 11. Mengakselerasi persamaan defacto
12. Kebijakan yang telah diambil pemerintah:
13. Meratifikasi CEDAW menjadi UU No. 7 Tahun 1984
14. Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang pengurusutamaan Gender
15. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
16. UU Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pemilu
17. dll
Penelantaran rumah tangga adalah :
d. Menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga,  padahal  menurut  hukum,  atau persetujuan/perjanjian,  ia  wajib  memberikan  kehidupan/pemeliharaan  kepada  orang tersebut
e. Penelantaran  tersebut  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan  /atau  melarang  untuk  bekerja layak di dalam/luar rumah, sehingga orang berada di bawah kendali orang tersebut
Siapa saja yang termasuk dalam lingkungan keluarga:
6. suami, isteri dan anak
7. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan yang disebut dalam ayat (a)
8. orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Kedudukan, peran dan tugas anggota keluarga menurut hukum negara dapat diketahui dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Hal  ini  diatur  dalam  BabVI, Pasal 30-34 dan Bab X. Pasal 45-49, yaitu:

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

## Pasal 30
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

## Pasal 31
1. Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

## Pasal 32
1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah  tempat  kediaman  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  ditentukan  oleh suami-isteri bersama.

## Pasal 33
Suami  isteri  wajib  saling  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

## Pasal 34
1. Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

## Pasal 45
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

## Pasal 46
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## Pasal 47
1. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (  delapan  belas  )  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang  tua  mewakili anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di luar Pengadilan.

## Pasal 48
Orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggandakan  barang-barang  tetap yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

## Pasal 49
1. Salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya  terhadap  seorang anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan  orang  tua  yang  lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2.   Meskipun  orang  tua  dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih  berkewajiban  untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## Tanya Jawab
1. Apa hubungannya antara gender dengan hubungan dalam keluarga ?
2. Apakah semua anggota keluarga mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi ?
3. Bagaimana  jika  ada  anggota  keluarga  yang  tidak  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sebagai anggota keluarga ?
4. Jika terjadi permaslahan tentang gender, bagaimana cara menyelesaikannya ?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap munculnya masalah gender ?

## Hasil Survey Setelah Penyuluhan
Setelah materi penyuluhan hukum disampaikan dan memberi kesempatan kepada masyarakat sasarn  untuk  melakukan  tanya  jawab  dengan  Tim  Pengabdian  pada  Masayarakat.  Setelah dilaksanakan  Tanya  jawab,  Tim  Pengabdian  pada  mAsyarakat  memberikan  kembali kuesioner pada masyarakat sasaran. Setelah pengumpulan, dilakukan tabulasi sebagai berikut
Tabel 2 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Setelah Penyuluhan No. Materi Pertanyaan Frekwensi jawaban yang benar Frekwensi jawaban yang salah Jumlah 1. Pengertian gender 46 14 60 2. Perbedaan  jenis  kelamin  dan gender 44 16 60 3. Pengertian kodrat 49 11 60 4. Masalah gender 42 18 60 5. Ketimpangan gender 47 13 60 6. kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan 43 17 60 7. Tanggung  jawab  terhadap kesetaraan gender 40 20 60 8. Pengaruh jenis kelamin terhadap gender 48 12 60 9. Penelantaran keluarga 50 10 60
10. Kedudukan,  peran  dan  tugas
anggota  keluarga  menurut hukum negara 37 13 60
Hasil  penyuluhan  hukum  memberikan  dampak  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat sasaran  terhadap  materi  yang  diberikan,  walaupun  tidak  serratus  persen.  Suatu  hal  yang wajar,  tidak  ada  yang  sempurna,  baik  dari  pihak  penyuluh  hukum  yang  memberikan  materi maupun maupun kemampuan masyarakat dalam menerima materi penyuluhan hukum ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyuluhan hukum dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang  kesetaraan  gender,  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  dimaksud  adalah  anggota keluarga di Kabupaten Tebo.
2. Pemahaman  yang  diperoleh  masyarakat  melalui  penyuluhan  hukum  ini  dapat diterapkan dalam kehidupan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang nyaman dan keharmonisasian.

## Saran
1. Masyarakat harus memahami tentang operan, kedudukan, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat,
2. Kenyamanan  dan  keharmonisasian  dalam  keluarga  akan tercipta  jika  masing-masing anggota  keluarga  memahami  dan  melaksanakan  kedudukan,  tugas,  dan  fungsinya dalam kehidupan berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto,  2007, Sosiologi:  Teks  Pengantar  dan  Terapan , Prenada Media, Jakarta.
John  M.  Echols  dan  Hasan  Syadily,  1983, Kamus  Inggris-Indonesia ,  Cet.  XII,  Gramedia, Jakarta.
Muhdirahayu  (Penerjemah),  2002, Dictionary  of  Feminist  Theories ,  Fajar  Pustaka  Baru, Yogyakarta.
Istibsyaroh,  2004, Hak-hak  Perempuan  Relasi  Gender  Menurut  Yafsir  Al-Sya’rawi ,  Teraju, Jakarta.
Nasaruddin Umar, 2010, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an , Cet. Ke-2, Dian Rakyat, Jakarta.
Ratna  Megawangi,  1999, Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Relasi  Gender ,  Pustaka Mizan, Bandung.
Siti  Musdah  Mulia,  2011, Muslimah  Sejati  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha Illahi, Marja, Bandung.

## Jurnal
Dien  Sumiyatiningsih,  Pergeseran  Peran  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian  Feminis, Jurnal Waskita, hlm. 140. https://ejournal.uksw.edu › waskita › article Peraturan Perundang-undangan
UU No. 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pemilu
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang Pengurusutamaan Gender