Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity

## Pergeseran Paradigma dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pertahanan
Aris Sarjito a * a Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia * Corresponding author e-mail: arissarjito@gmail.com
DOI : 10.32832/djip-uika.v14i2.16812

## ABSTRAK
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kebijakan  pertahanan  di  seluruh  dunia  telah  mengalami transformasi  yang  signifikan  karena  kemajuan  teknologi,  pergeseran  dinamika  geopolitik,  dan munculnya  ancaman  asimetris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pergeseran paradigma  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  pertahanan,  dengan  fokus  pada  tiga bidang  utama:  pengaruh  kemajuan  teknologi,  dampak  dari  perubahan  dinamika  geopolitik,  dan efektivitas kebijakan saat ini dalam melawan ancaman asimetris. Memanfaatkan metode penelitian kualitatif, termasuk studi kasus dan analisis kebijakan, penelitian ini meneliti bagaimana teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan dan sistem tak berawak diintegrasikan ke dalam strategi pertahanan. Ini juga menilai bagaimana munculnya kekuatan global baru dan konflik regional telah mendorong penyesuaian strategis oleh kekuatan besar dan aliansi, seperti AS, Cina, dan NATO. Selain  itu,  penelitian  ini  mengevaluasi  kecukupan  kebijakan  yang  ada  dalam  menangani  perang siber, perang hibrida, dan terorisme. Temuan menunjukkan bahwa sementara kemajuan teknologi dan  pergeseran  geopolitik  telah  mendorong  perubahan  substansial  dalam  kebijakan  pertahanan, tantangan  tetap  dalam  mencapai  koordinasi  antar-lembaga  yang  efektif,  beradaptasi  dengan perubahan teknologi yang cepat, dan menangani akar penyebab terorisme. Studi ini menyimpulkan bahwa adaptasi dan inovasi berkelanjutan dalam strategi pertahanan sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam lanskap global yang semakin kompleks.
Kata kunci: ancaman asimetris; dinamika geopolitik; kebijakan pertahanan; kemajuan teknologi; perang siber

## Paradigm Shift in Defense Policy Formulation and Implementation

## ABSTRACT
In  recent  years,  defense  policies  worldwide  have  undergone  significant  transformations  due  to technological  advancements, shifting  geopolitical  dynamics,  and  the  rise  of asymmetric  threats. This research aims to explore the paradigm shift in defense policy formulation and implementation, focusing on three key areas: the influence of technological advancements, the impact of changing geopolitical dynamics, and the effectiveness of current policies in countering asymmetric threats. Utilizing  qualitative  research  methods,  including  case  studies  and  policy  analysis,  this  study examines  how  emerging  technologies  like  artificial  intelligence  and  unmanned  systems  are integrated into defense strategies. It also assesses how the rise of new global powers and regional conflicts have prompted strategic adjustments by major powers and alliances, such as the U.S., China,  and  NATO.  Additionally,  the  research  evaluates  the  adequacy  of  existing  policies  in addressing  cyber  warfare,  hybrid  warfare,  and  terrorism.  Findings  indicate  that  while
technological  advancements  and  geopolitical  shifts  have  driven  substantial  changes  in  defense policies,  challenges  remain  in  achieving  effective  inter-agency  coordination,  adapting  to  rapid technological  changes,  and  addressing  the  root  causes  of  terrorism.  The  study  concludes  that continuous adaptation and innovation in defense strategies are essential for maintaining security and stability in an increasingly complex global landscape.
Keywords:  asymmetric  threats;  cyber  warfare;  defense  policy;  geopolitical  dynamics; technological advancements
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Konvergensi kemajuan teknologi, pergeseran geopolitik, dan tantangan keamanan yang muncul mengkatalisasi transformasi signifikan dalam bidang pengembangan dan  pelaksanaan  kebijakan  pertahanan.  Penelitian  ini  menggali  pergeseran paradigma  dalam  kebijakan  pertahanan,  menggarisbawahi  studi  terbaru  dan kemajuan  yang  menggarisbawahi  karakter  yang  berkembang  dari  strategi keamanan nasional dan global.
Salah  satu  pendorong  perubahan  paling  signifikan  dalam  kebijakan  pertahanan adalah  kemajuan  teknologi  yang  pesat.  Teknologi  baru  seperti Artificial Intelligence (AI), kemampuan siber, dan sistem tak berawak membentuk kembali strategi dan operasi militer. Integrasi AI ke dalam mekanisme pertahanan, misalnya, meningkatkan  proses  pengambilan  keputusan  dan  efisiensi  operasional.  Menurut sebuah studi oleh RAND Corporation, aplikasi AI dalam pertahanan berkisar dari pemeliharaan  prediktif  peralatan  militer  hingga  sistem  otonom  yang  mampu melakukan misi kompleks tanpa campur tangan manusia (Libicki, 2020).
Keamanan  siber  juga  telah  menjadi  landasan  kebijakan  pertahanan  modern. Meningkatnya  frekuensi  dan  kecanggihan  serangan  siber  memerlukan  strategi keamanan  siber  yang  kuat  untuk  melindungi  infrastruktur  penting  dan  informasi sensitif. Laporan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) menyoroti bahwa  negara-negara  sekarang  memprioritaskan  kemampuan  pertahanan  siber, dengan investasi signifikan dalam kerangka kerja keamanan siber dan pembentukan komando siber khusus (International Institute for Strategic Studies (IISS), 2021).
Pergeseran geopolitik adalah faktor penting lainnya yang mempengaruhi kebijakan pertahanan. Munculnya kekuatan global baru dan munculnya kembali persaingan kekuatan  besar  telah  mendorong  negara-negara  untuk  menilai  kembali  strategi pertahanan  mereka.  Persaingan  strategis  antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok, misalnya,  telah  menyebabkan  peningkatan  fokus  pada  kawasan  Indo-Pasifik. Sebuah studi oleh Center for a New American Security (CNAS) mencatat bahwa
A.S.  meningkatkan  kehadiran  dan  aliansi  militernya  di  Indo-Pasifik  untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar (Ratner, 2021).
Selain itu, aliansi NATO mengadaptasi strateginya untuk mengatasi ancaman dari aktor negara dan non-negara. Perkembangan terakhir di Eropa Timur, khususnya konflik  di  Ukraina, telah menggarisbawahi  perlunya NATO untuk  meningkatkan pencegahan  dan  postur  pertahanannya.  Penelitian  Dewan  Atlantik  menunjukkan bahwa NATO berinvestasi dalam pasukan respons cepat dan meningkatkan latihan militernya  untuk  memastikan  kesiapan  melawan  potensi  agresi  (Breedlove  & Scaparrotti, 2022).
Sifat  ancaman  keamanan  telah  berkembang,  mengharuskan  pergeseran  dalam perumusan kebijakan pertahanan. Ancaman militer tradisional sekarang dilengkapi dengan  ancaman  asimetris  seperti  terorisme,  perang  hibrida,  dan proliferasi weapons of mass destruction (WMDs). Kompleksitas ancaman ini membutuhkan pendekatan pertahanan yang komprehensif dan multidimensi.
Perang  hibrida,  yang  menggabungkan  taktik  militer  konvensional  dengan  taktik tidak teratur dan perang siber, menimbulkan tantangan yang signifikan. Konflik di Ukraina  telah  mencontohkan  penggunaan  perang  hibrida,  di  mana  kekuatan konvensional, serangan siber, dan perang informasi digunakan secara bersamaan. Penelitian  oleh  European  Council  on  Foreign  Relations  (ECFR)  menunjukkan bahwa melawan ancaman hibrida membutuhkan tanggapan sipil dan militer yang terintegrasi, serta kerja sama internasional (Liik, 2021).
Terorisme  tetap  menjadi  ancaman  terus-menerus,  dengan  aktor  non-negara mengeksploitasi  kemajuan  teknologi  dan  jaringan  global.  Kebijakan  pertahanan semakin berfokus pada langkah-langkah kontra-terorisme yang mencakup berbagi intelijen, kolaborasi internasional, dan mengatasi akar penyebab terorisme. Laporan Global  Terrorism  Index  2022  menekankan  pentingnya  mengadopsi  pendekatan holistik  yang  mencakup  pembangunan  sosial-ekonomi,  program  kontra- radikalisasi,  dan  meningkatkan  kemampuan  penegakan  hukum  (Institute  for Economics and Peace, 2022).
Pergeseran  paradigma  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  pertahanan ditandai dengan integrasi teknologi canggih, adaptasi terhadap dinamika geopolitik, dan  respons  terhadap  ancaman  keamanan  yang  berkembang.  Penelitian  terbaru menggarisbawahi  pentingnya  ketangkasan  dan  inovasi  dalam  strategi  pertahanan untuk mengatasi kompleksitas tantangan keamanan modern. Ketika negara-negara terus  menavigasi  lanskap  transformatif  ini,  penekanan  pada  integrasi  teknologi,
aliansi  strategis,  dan  mitigasi  ancaman  komprehensif  akan  sangat  penting  dalam membentuk kebijakan pertahanan yang efektif untuk masa depan.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kemajuan  teknologi  yang  pesat,  ketegangan geopolitik  yang  berkembang,  dan  ancaman  asimetris  yang  muncul  telah  secara drastis  mengubah  lanskap  kebijakan  pertahanan  global.  Strategi  tradisional  yang berpusat  pada  kemampuan  militer  konvensional  terbukti  tidak  memadai  dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Negara-negara dengan demikian dipaksa untuk menilai kembali dan membentuk kembali kebijakan pertahanan mereka untuk memasukkan teknologi baru, menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik yang bergeser, dan dengan mahir melawan ancaman non-tradisional seperti perang siber, perang hibrida, dan terorisme. Pergeseran paradigma ini menggarisbawahi perlunya pemahaman  menyeluruh  tentang  pendorong  di  balik  transformasi  ini  dan implikasinya yang mendalam bagi keamanan nasional dan stabilitas internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemajuan teknologi terhadap perumusan  dan  implementasi  kebijakan  pertahanan,  menguji  pengaruh  dinamika geopolitik  terhadap  strategi  pertahanan  nasional  dan  internasional,  dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam mengatasi ancaman asimetris.
Pertanyaan  penelitian  untuk  penelitian  ini  mencakup  mengeksplorasi  dampak transformatif dari kemajuan teknologi pada kebijakan pertahanan, khususnya dalam mengintegrasikan  kecerdasan  buatan,  keamanan  siber,  dan  sistem  tak  berawak untuk meningkatkan kemampuan operasional dan pengambilan keputusan (Libicki, 2020).  Selain  itu,  laporan  ini  menyelidiki  bagaimana  dinamika  geopolitik  yang berkembang,  seperti  munculnya  kekuatan  global  baru  dan  konflik  regional, mempengaruhi strategi pertahanan nasional dan internasional, dengan fokus pada adaptasi oleh kekuatan besar dan aliansi seperti A.S., Tiongkok, dan NATO untuk menjaga  keamanan  di  tengah  pergeseran  ini  (Breedlove  &  Scaparrotti,  2022; Ratner, 2021). Selain itu, studi ini menilai efektivitas kebijakan pertahanan saat ini dalam  mengatasi  ancaman  asimetris,  termasuk  perang  siber,  perang  hibrida,  dan terorisme,  mengevaluasi  strategi  yang  digunakan  dan  mengusulkan  peningkatan ketahanan  kebijakan  dan  kemampuan  beradaptasi  dalam  menanggapi  tantangan yang kompleks dan berkembang ini (Institute for Economics and Peace, 2022; Liik, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  sangat  penting  untuk  mengeksplorasi  fenomena kompleks  seperti  pergeseran  paradigma  dalam  perumusan  dan  implementasi kebijakan  pertahanan.  Penelitian  ini  menggali  penggunaan  data  sekunder  dalam penelitian  kualitatif,  menggambar  pada  kerangka  kerja  dan  pedoman  yang disediakan  oleh  John  W.  Creswell.  Ini  menyoroti  penerapan  metode  ini  untuk memahami  nuansa  kebijakan  pertahanan  modern  yang  didorong  oleh  perubahan teknologi, geopolitik, dan terkait keamanan.
John  W.  Creswell,  seorang  tokoh  terkemuka  dalam  penelitian  kualitatif, menggarisbawahi pentingnya pemahaman kontekstual dan makna dalam fenomena sosial.  Menurut  Creswell  (2014),  Penelitian  kualitatif  menggali  makna  yang dikaitkan  oleh  individu  atau  kelompok  dengan  masalah  sosial  atau  manusia, sehingga ideal untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks seperti pergeseran kebijakan pertahanan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang beragam faktor yang mempengaruhi  dan perspektif pemangku kepentingan, penting untuk menganalisis  secara  komprehensif  nuansa  strategi  pertahanan  kontemporer  dan implikasinya.
Data  sekunder,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Creswell,  (2014),  terdiri  dari informasi  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  atau  lembaga  lain  untuk  tujuan  yang tidak  terkait  dengan  penelitian  saat  ini.  Jenis  data  ini  sangat  berharga  dalam penelitian kualitatif, memberikan wawasan kontekstual yang mendalam tanpa perlu pengumpulan  data  primer.  Dalam  konteks  mempelajari  perubahan  paradigma dalam  kebijakan  pertahanan,  sumber  data  sekunder  mencakup  beragam  bahan seperti laporan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi akademik, artikel berita, dan  catatan  sejarah.  Sumber-sumber  ini  tidak  hanya  memperkaya  pemahaman tentang  strategi  pertahanan  yang  berkembang  tetapi  juga  memfasilitasi  analisis komprehensif  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perumusan  dan implementasi kebijakan dari waktu ke waktu.
Dalam  penelitian  kebijakan  pertahanan,  metode  data  sekunder  seperti  analisis dokumen,  analisis  konten,  dan  analisis  historis  memainkan  peran  penting  dalam mengungkap  wawasan  dan  tren.  Analisis  dokumen,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Creswell  (2014),  melibatkan  peninjauan  secara  sistematis  berbagai  dokumen— mulai  dari  kertas  kebijakan  hingga  laporan  militer—untuk  memahami  evolusi strategi  pertahanan  dalam  menanggapi  ancaman  yang  muncul  dan  pergeseran geopolitik  (Breedlove  &  Scaparrotti,  2022).  Demikian  pula,  analisis  konten memungkinkan  para  peneliti  untuk  mengukur  dan  menafsirkan  tema  dalam  data
kualitatif, seperti laporan media tentang insiden perang siber yang mencerminkan meningkatnya penekanan pada keamanan siber dalam strategi pertahanan nasional (International  Institute  for  Strategic  Studies  (IISS),  2021).  Analisis  historis melengkapi  metode  ini  dengan  memberikan  konteks  dari  peristiwa  masa  lalu, menawarkan  pelajaran  yang  menginformasikan  keputusan  kebijakan  masa  kini, seperti penyesuaian strategis yang dibuat oleh aliansi militer seperti NATO dalam menanggapi  tantangan  kontemporer  (Ratner,  2021).  Sementara  data  sekunder menawarkan akses hemat biaya ke informasi yang luas, peneliti harus menavigasi pertimbangan etis, memastikan akurasi data dan menjaga terhadap bias dalam topik sensitif  seperti  kebijakan  pertahanan.  Kemampuan  beradaptasi  dalam  kerangka kerja analitis sangat penting untuk secara efektif memanfaatkan data yang tersedia sambil mempertahankan standar metodologis yang ketat.
Metode penelitian kualitatif menggunakan data sekunder, sebagaimana diuraikan oleh  John  W.  Creswell,  memberikan  kerangka  kerja  yang  kuat  untuk mengeksplorasi  perubahan  paradigma  dalam  perumusan  dan  implementasi kebijakan  pertahanan.  Melalui  analisis  dokumen,  analisis  konten,  dan  analisis historis,  peneliti  dapat  memperoleh  wawasan  komprehensif  tentang  faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam kebijakan pertahanan dan implikasinya. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang kredibel dan relevan, para peneliti dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana negara-negara mengadaptasi strategi pertahanan mereka dalam menghadapi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik, dan ancaman keamanan yang berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemajuan  teknologi  telah  secara  signifikan  mempengaruhi  perumusan  dan implementasi  kebijakan  pertahanan,  membentuk  kembali  strategi  militer, kemampuan  operasional,  dan  proses  pengambilan  keputusan.  Teknologi  baru seperti Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, dan sistem tak berawak sangat penting  dalam  strategi  pertahanan  modern,  meningkatkan  efektivitas  militer  dan perencanaan strategis. Memeriksa studi kasus dan inisiatif pertahanan baru-baru ini menyoroti  dampak  transformatif  dari  teknologi  ini  pada  operasi  militer kontemporer (Johnson, 2019).
Artificial Intelligence (AI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pertahanan  dengan  meningkatkan  berbagai  operasi  militer,  termasuk  analisis intelijen  dan  sistem  senjata  otonom.  Kemampuan  AI  untuk  memproses  dan menganalisis volume data yang besar secara real-time telah merevolusi kemampuan Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR), memungkinkan identifikasi
pola dan anomali yang mungkin terlewatkan oleh analis manusia, sehingga secara signifikan  meningkatkan  kesadaran  situasional  dan  pengambilan  keputusan (Abaimov & Martellini, 2020; Libicki, 2020).
Salah  satu  studi  kasus  penting  adalah  Proyek  Maven  Departemen  Pertahanan Amerika  Serikat,  yang  menggunakan  AI  untuk  menganalisis  rekaman  video  dari drone.  Project  Maven  telah  menunjukkan  potensi  AI  untuk  mempercepat pemrosesan  data  dan  meningkatkan  akurasi  identifikasi  target,  sehingga meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  mengurangi  beban  kognitif  pada  analis manusia (Sayler, 2020).
AI juga memainkan peran penting dalam pemeliharaan prediktif, yang membantu menjaga  kesiapan  peralatan  militer.  Dengan  memprediksi  kegagalan  peralatan sebelum terjadi, pemeliharaan prediktif berbasis AI dapat mengurangi waktu henti dan  biaya  pemeliharaan,  memastikan  bahwa  aset  militer  selalu  siap  tempur. Aplikasi  AI  ini  telah  diterapkan  di  berbagai  cabang  militer  AS,  termasuk penggunaan  AI  oleh  Angkatan  Udara  untuk  memprediksi  kebutuhan  perawatan pesawat (Defense Innovation Board, 2019).
Keamanan  siber  adalah  landasan  kebijakan  pertahanan  modern,  didorong  oleh frekuensi  dan  kecanggihan  serangan  siber  yang  terus  meningkat.  Strategi pertahanan  kontemporer  memprioritaskan  perlindungan  infrastruktur  penting, jaringan militer, dan informasi sensitif dari ancaman siber. Pembentukan komando siber  khusus,  seperti  Komando  Siber  A.S.  dan  entitas  serupa  di  seluruh  dunia, menggarisbawahi  peran  penting  keamanan  siber  dalam  pertahanan  nasional (Naseer, 2020).
Prakarsa  pertahanan  baru-baru  ini  menyoroti  integrasi  keamanan  siber  ke  dalam strategi pertahanan yang lebih luas. Misalnya, NATO telah mengakui dunia maya sebagai  domain  operasi,  di  samping  darat,  laut,  udara,  dan  ruang  angkasa. Pengakuan  ini  telah  mengarah  pada  pengembangan  kebijakan  pertahanan  siber yang  komprehensif,  termasuk  peningkatan  kemampuan  siber  negara-negara anggota  dan  pembentukan  tim  respons  cepat  untuk  melawan  ancaman  siber (NATO, 2020).
Studi kasus insiden dunia maya, seperti serangan ransomware WannaCry 2017 dan peretasan  SolarWinds  2020,  menggambarkan  kebutuhan  kritis  akan  langkah- langkah keamanan siber yang kuat. Insiden ini telah mendorong pemerintah untuk berinvestasi  dalam  teknologi  pertahanan  siber  canggih  dan  mengembangkan kerangka  kerja  kolaboratif  untuk  berbagi  informasi  dan  operasi  siber  bersama (Sanger, 2019; Zetter, 2015).
Sistem  tak  berawak,  seperti drone dan  kendaraan  otonom,  telah  berdampak signifikan  terhadap  kebijakan  pertahanan  dengan  meningkatkan  fleksibilitas operasional dan mengurangi risiko terhadap personel manusia. Drone , khususnya, telah menjadi sangat diperlukan untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR), serangan presisi, dan dukungan logistik, sehingga mengubah operasi militer modern.
Penggunaan drone untuk  serangan  presisi  telah  menjadi game-changer dalam operasi  kontra-terorisme.  Misalnya,  penggunaan drone oleh  militer  AS  untuk menargetkan  para  pemimpin  teroris  bernilai  tinggi  di  Timur  Tengah  telah menunjukkan efektivitas sistem tak berawak dalam  melaksanakan serangan yang tepat  dan  kerusakan  jaminan  rendah.  Kemampuan  ini  telah  menyebabkan pergeseran  dalam  kebijakan  pertahanan  ke  arah  menggabungkan  lebih  banyak sistem tak berawak untuk operasi yang ditargetkan (Zenko, 2016).
Sistem  tak  berawak  juga  memainkan  peran  penting  dalam  pengawasan  dan pengintaian. Drone yang  dilengkapi  dengan  sensor  dan  kamera  canggih  dapat mengumpulkan intelijen di  area yang sulit  atau berbahaya bagi  pesawat  berawak untuk  diakses.  Kemampuan  ini  meningkatkan  kesadaran  situasional  dan memberikan informasi real-time kepada komandan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat selama operasi militer (Singer, 2009).
Selanjutnya, kendaraan otonom sedang dikembangkan untuk melakukan berbagai peran  pendukung,  seperti  logistik  dan  transportasi.  Penggunaan  konvoi  otonom untuk  mengirimkan  pasokan  di  zona  tempur  mengurangi  risiko  bagi  pengemudi manusia  dan  meningkatkan  efisiensi  operasi  logistik.  Program  Autonomous Ground  Resupply  (AGR)  Angkatan  Darat  AS  adalah  salah  satu  inisiatif  yang bertujuan  mengembangkan  kendaraan  otonom  untuk  dukungan  logistik  (U.S. Army, 2021).
Pergeseran  lanskap  geopolitik,  ditandai  dengan  munculnya  kekuatan  global  baru dan  konflik  regional,  telah  secara  signifikan  mempengaruhi  strategi  pertahanan nasional  dan internasional.  Dinamika geopolitik yang berkembang, khususnya di Indo-Pasifik  dan  Eropa  Timur,  membentuk  kembali  kebijakan  pertahanan  ketika kekuatan  dan  aliansi  utama  seperti  Amerika  Serikat,  Tiongkok,  dan  NATO melakukan penyesuaian strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di tengah tantangan yang muncul (Auslin, 2020).
Pertumbuhan ekonomi dan militer Tiongkok yang cepat telah secara fundamental mengubah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Melalui prakarsa seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan tindakan tegas di Laut Cina Selatan, Tiongkok telah
memperluas  pengaruhnya,  mendorong  kekuatan  regional  dan  aktor  global  untuk memikirkan kembali strategi pertahanan mereka (Kapur, 2019).
Amerika Serikat,  memandang China sebagai  pesaing  strategis, telah menerapkan beberapa langkah untuk mengimbangi pengaruh China. Strategi Indo-Pasifik A.S. menekankan penguatan aliansi dan kemitraan, meningkatkan kehadiran militer, dan mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Hu & Meng, 2020). Strategi ini  mencakup  prakarsa  seperti  Dialog  Keamanan  Kuadrilateral  (Quadrilateral Security  Dialogue  –  Quad)  yang  melibatkan  A.S.,  Jepang,  India,  dan  Australia, yang  bertujuan  untuk  mengoordinasikan  upaya  pertahanan  dan  memastikan stabilitas regional.
Jepang juga telah menyesuaikan kebijakan pertahanannya sebagai tanggapan atas kebangkitan  China.  Pedoman  Program  Pertahanan  Nasional  (National  Defense Program  Guidelines  –  NDPG)  Jepang  menggarisbawahi  perlunya  meningkatkan kemampuan  pertahanan  dan  memperkuat  aliansi  A.S.-Jepang.  Ini  termasuk memperoleh  teknologi  canggih  dan  meningkatkan  anggaran  pertahanan  untuk mengatasi potensi ancaman dari Tiongkok (Japan Ministry of Defense, 2020).
Strategi  pertahanan  Australia,  yang  diuraikan  dalam  Pembaruan  Strategis Pertahanan  2020,  menyoroti  pentingnya  kawasan  Indo-Pasifik  yang  aman. Pembaruan  itu  menyerukan  peningkatan  pengeluaran  pertahanan,  modernisasi kemampuan militer, dan keterlibatan yang lebih dalam dengan mitra regional untuk mencegah agresi dan melindungi kepentingan nasional (Australian Department of Defence, 2020).
Eropa Timur telah menjadi titik fokus ketegangan geopolitik karena tindakan Rusia di Ukraina dan ambisi regionalnya yang lebih luas. Aneksasi Krimea pada tahun 2014  dan  konflik  yang  sedang  berlangsung  di  Ukraina  Timur  telah  mendorong NATO dan negara-negara  anggotanya untuk  menilai  kembali  strategi pertahanan mereka (Moore & Coletta, 2017).
Tanggapan  NATO  telah  ditandai  dengan  pergeseran  ke  arah  pertahanan  dan pencegahan  kolektif.  Inisiatif  Enhanced  Forward  Presence  (EFP)  melibatkan penyebaran  kelompok  pertempuran  multinasional  di  negara-negara  Baltik  dan Polandia untuk mencegah potensi agresi. NATO juga telah meningkatkan frekuensi dan  skala  latihan  militernya  untuk  memastikan  kesiapan  dan  menunjukkan komitmennya untuk membela negara-negara anggotanya (Luik & Praks, 2017).
Uni Eropa juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui inisiatif seperti Permanent Structured Cooperation (PESCO)
dan  European  Defence  Fund  (EDF).  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kerja  sama  di  antara  negara-negara  anggota  UE,  mengembangkan  proyek pertahanan bersama, dan mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal scurity (European Union External Action, 2021b).
Modernisasi militer Rusia dan kebijakan luar negeri yang tegas telah mengharuskan penyesuaian  strategis  oleh  NATO  dan  negara-negara  anggotanya.  Menanggapi pengembangan sistem senjata canggih, kemampuan dunia maya, dan taktik perang hibrida  Rusia,  negara-negara  NATO  telah  meningkatkan  investasi  pertahanan mereka.  Misalnya,  Inggris  telah  mengumumkan  rencana  untuk  meningkatkan pengeluaran  pertahanan  dan  mengembangkan  kemampuan  baru  untuk  melawan ancaman hibrida dan serangan siber (UK Ministry of Defence, 2021).
Ambisi  strategis  Tiongkok  juga  telah  mendorong  perubahan  dalam  strategi pertahanan di luar Indo-Pasifik. Misalnya China's Belt and Road Initiative meluas ke  kawasan  seperti  Asia  Tengah  dan  Eropa,  mempengaruhi  pertahanan  dan kebijakan  luar  negeri  negara-negara  di  sepanjang  rute  ini.  Sebagai  tanggapan, negara-negara  meningkatkan  kerja  sama  militer  mereka  dan  mencari  kemitraan keamanan  baru  untuk  menyeimbangkan  pengaruh  China  (Brzezinski  &  Xiang, 2021).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  ancaman  global  telah  berevolusi  dari  konflik negara-ke-negara tradisional untuk memasukkan ancaman asimetris seperti perang dunia maya, perang hibrida, dan terorisme. Diskusi ini menilai efektivitas kebijakan pertahanan  saat  ini  dalam  mengatasi  ancaman  non-tradisional  ini  dengan memeriksa  strategi  yang  digunakan,  kekuatan,  dan  kelemahannya.  Dengan menganalisis  insiden  spesifik  dan  respons  pertahanan,  studi  ini  memberikan rekomendasi  untuk  meningkatkan  ketahanan  dan  kemampuan  beradaptasi kebijakan  pertahanan  untuk  mengatasi  ancaman  yang  kompleks  dan  beragam  ini dengan lebih baik.
Perang siber telah menjadi masalah keamanan nasional yang kritis, dengan aktor negara  dan  non-negara  semakin  menggunakan  serangan  siber  untuk  mencapai tujuan  strategis.  Kompleksitas  dan  anonimitas  operasi  siber  membuat  mereka sangat menantang untuk dipertahankan. Sebagai tanggapan, kebijakan pertahanan saat ini berfokus pada pengembangan kerangka kerja keamanan siber yang kuat dan pembentukan unit pertahanan siber khusus (Relia, 2015).
Misalnya, Amerika Serikat mendirikan U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) untuk  mengoordinasikan  dan  meningkatkan  kemampuan  pertahanan  sibernya. Inisiatif  ini  telah  secara  signifikan  meningkatkan  kemampuan  negara  untuk
mendeteksi  dan  menanggapi  ancaman  siber.  Namun,  insiden  profil  tinggi  seperti peretasan SolarWinds pada tahun 2020 menyoroti kerentanan terus-menerus dalam infrastruktur  dan  rantai  pasokan  penting  (Reeder  &  Hall,  2021).  Meskipun  ada investasi  besar  dalam  keamanan  siber,  kesenjangan  tetap  ada  dalam  koordinasi antar-lembaga dan berbagi intelijen ancaman secara real-time.
NATO  juga  memprioritaskan  pertahanan  siber,  mengakui  dunia  maya  sebagai domain  operasi.  Pembentukan  NATO  Cooperative  Cyber  Defense  Centre  of Excellence  (CCDCOE)  dan  pengembangan  kebijakan  pertahanan  siber  yang komprehensif telah memperkuat postur pertahanan siber kolektif aliansi tersebut. Meskipun demikian, laju perubahan teknologi yang cepat dan proliferasi ancaman siber  yang  canggih  memerlukan  adaptasi  dan  investasi  berkelanjutan  dalam langkah-langkah keamanan siber (NATO, 2020).
Perang hibrida, yang memadukan operasi militer konvensional dengan taktik tidak teratur,  aktivitas  siber,  dan  perang  informasi,  menimbulkan  tantangan  signifikan terhadap  strategi  pertahanan  tradisional.  Tindakan  Rusia  di  Krimea  dan  Ukraina Timur  mencontohkan  bagaimana  perang  hibrida  dapat  secara  efektif  mencapai tujuan strategis sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal  (Fabian, 2019).
Kebijakan pertahanan saat ini telah berjuang untuk secara efektif melawan ancaman hibrida  karena  sifatnya  yang  beragam.  Peningkatan  kehadiran  NATO  di  Eropa Timur dan peningkatan latihan militer adalah langkah-langkah menuju penanganan aspek  konvensional  perang  hibrida.  Namun,  melawan  elemen  non-konvensional, seperti kampanye disinformasi dan serangan siber, membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan fleksibel (Anagnostakis, 2023).
Upaya  Uni  Eropa  untuk  memerangi  ancaman  hibrida  melalui  inisiatif  seperti European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) patut dipuji.  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  ketahanan  dan  meningkatkan kerja  sama  di  antara  negara-negara  anggota.  Terlepas  dari  upaya  ini,  UE menghadapi tantangan dalam mencapai respons terpadu dan terkoordinasi karena berbagai  tingkat  kesiapan  dan  prioritas  nasional  yang  berbeda  (European  Union External Action, 2021a).
Terorisme  tetap  menjadi  ancaman  terus-menerus,  dengan  organisasi  teroris  terus mengadaptasi taktik mereka dan mengeksploitasi teknologi baru. Untuk memerangi terorisme, kebijakan pertahanan telah difokuskan pada kombinasi operasi militer, pengumpulan intelijen, dan upaya kontra-radikalisasi (Schnader, 2019).
Perang  Global  Melawan  Teror  AS,  yang  diluncurkan  setelah  serangan  11 September,  telah  menyebabkan  penghapusan  para  pemimpin  teroris  utama  dan gangguan  jaringan  teroris.  Namun,  munculnya  kelompok  teroris  yang terdesentralisasi  dan  penyerang  tunggal  menghadirkan  tantangan  baru. Kemampuan  kelompok-kelompok  seperti  ISIS  untuk  menginspirasi  dan mengarahkan  serangan  melalui  propaganda  Online  menggarisbawahi  perlunya strategi kontra-radikalisasi yang efektif (Byman, 2019).
Negara-negara  Eropa  telah  menerapkan  berbagai  langkah  untuk  mengatasi ancaman  terorisme,  termasuk  peningkatan  keamanan  perbatasan,  peningkatan pembagian intelijen, dan operasi kontra-terorisme. Pembentukan European Counter Terrorism Centre (ECTC) dalam Europol telah meningkatkan koordinasi di antara negara-negara  anggota.  Namun  demikian,  ancaman  terorisme  yang  tumbuh  di dalam  negeri  dan  radikalisasi  individu  di  Eropa  menyoroti  perlunya  pendekatan yang  lebih  komprehensif  yang  mengatasi  akar  penyebab  terorisme  (European Commission, 2020).
Kebijakan  pertahanan  saat  ini  menunjukkan  beberapa  kekuatan  dalam  mengatasi ancaman asimetris, seperti pembentukan unit dan pusat khusus, peningkatan kerja sama  internasional,  dan  pengembangan  kerangka  kerja  komprehensif,  yang  telah meningkatkan  kemampuan  untuk  menanggapi  perang  siber,  perang  hibrida,  dan terorisme. Namun, kelemahan signifikan tetap ada (Sarjito, 2023).
Salah satu kelemahan utama adalah sifat tertutup dari banyak kebijakan pertahanan, yang  dapat  menghambat  koordinasi  dan  berbagi  informasi  yang  efektif.  Sifat ancaman  asimetris  yang  dinamis  dan  saling  berhubungan  membutuhkan pendekatan  yang  lebih  terintegrasi  dan  gesit.  Selain  itu,  evolusi  yang  cepat  dari ancaman  ini  memerlukan  adaptasi  dan  inovasi  berkelanjutan  dalam  strategi pertahanan (Nicander, 2015).
Untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  pertahanan  dalam  mengatasi  ancaman asimetris,  beberapa  rekomendasi  dapat  dibuat:  meningkatkan  koordinasi  dan berbagi  informasi  di  antara  lembaga  pemerintah  dan  mitra  internasional  melalui satuan tugas bersama dan pusat komando terintegrasi; berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan komputasi kuantum untuk tetap berada di depan ancaman dunia maya yang muncul dan meningkatkan kemampuan  prediktif;  mengembangkan  dan  melaksanakan  program  kontra- radikalisasi  komprehensif  yang  mengatasi  akar  penyebab  terorisme,  termasuk faktor sosial, ekonomi, dan ideologis; dan mengadopsi strategi fleksibel dan adaptif yang  melibatkan  tinjauan  rutin  dan  pembaruan  strategi  pertahanan,  yang diinformasikan oleh intelijen ancaman dan kemajuan teknologi terbaru.

## KESIMPULAN
Kemajuan  teknologi,  khususnya  dalam  AI,  keamanan  siber,  dan  sistem  tak berawak,  telah  secara  signifikan  mempengaruhi  perumusan  dan  implementasi kebijakan  pertahanan  modern.  Teknologi  ini  meningkatkan  kemampuan operasional, meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan menyediakan alat baru untuk mengatasi tantangan keamanan kontemporer. Dengan mengintegrasikan teknologi  yang muncul ini ke dalam  strategi pertahanan, organisasi militer dapat mempertahankan  keunggulan  strategis  dan  secara  efektif  menanggapi  ancaman yang berkembang. Pengembangan dan implementasi berkelanjutan dari teknologi ini kemungkinan akan membentuk masa depan kebijakan pertahanan, mendorong inovasi dan transformasi lebih lanjut dalam operasi militer.
Dinamika geopolitik yang berkembang, didorong oleh munculnya kekuatan global  baru  dan  konflik  regional,  telah  secara  signifikan  mempengaruhi  strategi pertahanan  nasional  dan  internasional.  Kebangkitan  Tiongkok  telah  membentuk kembali  kebijakan  pertahanan  di  Indo-Pasifik,  dengan  Amerika  Serikat  dan sekutunya  meningkatkan  kehadiran  dan  kerja  sama  militer  mereka  untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. Di Eropa Timur, penyesuaian strategis NATO dalam menanggapi tindakan Rusia telah berfokus pada pertahanan dan pencegahan kolektif. Ketika lanskap geopolitik terus bergeser, negara-negara dan aliansi harus menyesuaikan strategi pertahanan mereka untuk mengatasi tantangan yang muncul dan menjaga keamanan dan stabilitas.
Kebijakan  pertahanan  saat  ini  telah  membuat  langkah  signifikan  dalam mengatasi ancaman asimetris seperti perang siber, perang hibrida, dan terorisme. Namun, sifat ancaman yang berkembang ini membutuhkan adaptasi dan perbaikan berkelanjutan.  Dengan  meningkatkan  koordinasi,  berinvestasi  dalam  teknologi canggih,  menerapkan  program  kontra-radikalisasi  yang  komprehensif,  dan mengadopsi  strategi  yang  fleksibel,  kebijakan  pertahanan  dapat  menjadi  lebih tangguh dan efektif dalam menjaga keamanan nasional dan internasional.

## REFERENSI
Abaimov,  S.,  &  Martellini,  M.  (2020).  Artificial  intelligence  in  autonomous  weapon systems. 21st Century Prometheus: Managing CBRN Safety and Security Affected by Cutting-Edge Technologies , 141–177.
Anagnostakis,  D.  (2023).  Hybrid  Threats:  A  European  Response.  In Handbook  for Management  of  Threats:  Security  and  Defense,  Resilience  and  Optimal  Strategies (pp. 425–441). Springer.
Auslin,  M.  R.  (2020). Asia’s  new  geopolitics:  Essays  on  reshaping  the  Indo-Pacific . Hoover Press.
Australian Department of Defence. (2020). 2020 Defence Strategic Update.
Breedlove,  P.,  &  Scaparrotti,  C.  (2022). Enhancing  NATO’s  Deterrence  and  Defense Posture . Atlantic Council.
Brzezinski, I., & Xiang, L. (2021). The Belt and Road Initiative and Its Impact on Global Securit. Center for Strategic and International Studies .
Byman,  D.  (2019). Road  warriors:  Foreign  fighters  in  the  armies  of  jihad .  Oxford University Press.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . SAGE Publications.
Defense Innovation Board. (2019). AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial Intelligence by the Department of Defense. Defense Innovation Board .
European  Commission.  (2020). Counter-Terrorism  Agenda  for  the  EU:  Anticipate, Prevent, Protect, Respond .
European Union External Action. (2021a). European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats .
European Union External Action. (2021b). Permanent Structured Cooperation (PESCO) and the European Defence Fund (EDF) .
Fabian,  S.  (2019).  The  Russian  hybrid  warfare  strategy–neither  Russian  nor  strategy.
Defense & Security Analysis , 35 (3), 308–325.
Hu, W., & Meng, W. (2020). The US Indo-Pacific strategy and China’s response. China Review , 20 (3), 143–176.
Institute for Economics and Peace. (2022). ). Global Terrorism Index 2022 . Institute for Economics and Peace.
International  Institute  for  Strategic  Studies  (IISS).  (2021).  ).  Cyber  Capabilities  and National  Power:  A  Net  Assessment. International  Institute  for  Strategic  Studies (IISS) .
Japan Ministry of Defense. (2020). National Defense Program Guidelines for FY 2020 and Beyond .
Johnson, J. (2019). Artificial intelligence & future warfare: implications for international security. Defense & Security Analysis , 35 (2), 147–169.
Kapur, A. (2019). Geopolitics and the Indo-Pacific Region . Routledge.
Libicki,  M.  C.  (2020). The  Role  of  Artificial  Intelligence  in  Military  Decision-Making . RAND Corporation.
Liik,  K.  (2021). Countering  Hybrid  Threats  in  Europe:  A  Comprehensive  Approach. European Council on Foreign Relations (ECFR) .
Luik, J., & Praks, H. (2017). Boosting the Deterrent Effect of Allied Enhanced Forward Presence . International Centre for Defence and Security (ICDS).
Moore,  R.  R.,  &  Coletta,  D.  V.  (2017). NATO’s  return  to  Europe:  engaging  Ukraine, Russia, and beyond . Georgetown University Press.
Naseer,  I.  (2020).  Cyber  Defense  for  Data  Protection  and  Enhancing  Cyber  Security Networks for Military and Government Organizations. MZ Computing Journal , 1 (1). NATO. (2020). Cyber Defence .
Nicander,  L.  (2015). New threats-old routines:  bureaucratic  adaptability  in  the security policy environment .
Ratner, E. (2021). Securing the Indo-Pacific: A Strategy for the United States and Its Allies . Reeder, J. R., & Hall, T. (2021). Cybersecurity’s pearl harbor moment. The Cyber Defense Review , 6 (3), 15–40.
Relia, S. (2015). Cyber warfare: its implications on national security . Vij Books India Pvt Ltd.
Sanger,  D.  E.  (2019). The  perfect  weapon:  War,  sabotage,  and  fear  in  the  cyber  age . Crown.
Sarjito, I. A. (2023). Kebijakan dan Strategi Pertahanan . CV Jejak (Jejak Publisher).
Sayler, K. M. (2020). Artificial intelligence and national security. Congressional Research Service , 45178 .
Schnader,  J.  (2019).  The  Implementation  of  Artificial  Intelligence  in  Hard  and  Soft Counterterrorism Efforts on Social Media. Santa Clara High Tech. LJ , 36 , 42.
Singer,  P.  W.  (2009). Wired  for  war:  The  robotics  revolution  and  conflict  in  the  21st century . Penguin.
UK Ministry of Defence. (2021). Defence in a Competitive Age .
U.S. Army. (2021). Autonomous Ground Resupply .
Zenko, M. (2016). Drone Warfare . Council on Foreign Relations.
Zetter, K. (2015). Countdown to zero day: Stuxnet and the launch of the world’s first digital weapon . Crown.