## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1, Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 161-169 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn
Mulawarman, Andi Naharuddin, Masni Banggu, Fauzan Hidayatullah, Tusriadi

## PEMANFAATAN MODALITAS POLITIK REZKI MULFIATI LUTFI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024
Mulawarman 1 , Andi Naharuddin 2 , Masni Banggu 3 * , Fauzan Hidayatullah 4 , Tusriadi 5 1 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Andi Sudirman Watampone. Indonesia
2 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia
3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Terbuka. Indonesia
*Korespondensi: masnibanggu05@gmail.com

## *** ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  langkah  apa  yang  harus  dilakukan  politisi perempuan untuk memanfaatkan modalitas politik dalam mendapatkan simpati masyarakat. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif analisis. Data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder.  Hasil Penelitian menunjukkan modalitas yang dimiliki bisa mempengaruhi sikap pemilih dan dapat mengubah pendangan masyarakat melalui pengaruh yang dimiliki oleh seorang aktor dan partai politik. Memanfaatkan  jaringan  keluarga  merupakan  langkah  tepat  untuk  mendapatkan  dukungan politik dengan mengumpulkan basis massa khsusunya dalam kegiatan sosiaalisasi politik dan kampanye  politiik.  Begitupun  juga  modal  politik  yang  dimiliki  sebagai  pemegang  suara terbanyak di partai Nasinal Demokrat (Nasedem) sudah memiliki simpatisan yang loyal dan lebih  menguatkan  kekuatan  untuk  mempertahankan  suara  pemilih,  dan  modal  ekonomi sebagai  faktor  pendukung  dalam  kegiatan  kampaye,  terutama  membiayai  alat  peraga kampanye, seperti media cetak dan media elektronik.
Kata Kunci: Modalitas; Politik; Aktor; Partai Politik; Gender

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  what  steps  female  politicians  must  take  to  utilize  political modalities to gain public sympathy. The research method used is qualitative research with a descriptive  analysis  approach.  Data  obtained  through  primary  and  secondary  data.  The research  results  show  that  the  modalities  at  hand  can  influence  voters'  attitudes  and  can change people's views through the influence of an actor and a political party. Utilizing family networks  is  the  right  step  to  gain  political  support  by  gathering  a mass  base,  especially  in political outreach activities and political campaigns. Likewise, the political capital he has as the holder of the most votes in the National Democratic Party (Nasedem) already has loyal sympathizers and strengthens his strength to retain voters' votes, and economic capital as a supporting factor in campaign activities, especially financing campaign props, such as print media. and electronic media.
Keywords: Modalities; Elections; Actors; Political Parties; Gender

## PENDAHULUAN
Perempuan  dan  politik  berkaitan  dengan  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  politik  dan pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun  pemimpin. Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam politik,  termasuk  dalam  hal  akses  dan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  serta  menduduki jabatan-jabatan  politik.  Namun,  saat  ini  semakin  banyak  perempuan  yang  terlibat  dalam  politik  dan memegang  posisi  penting  di  pemerintahan,  baik  di  level  nasional  maupun  internasional.  Partisipasi  aktif perempuan di politik penting untuk menciptakan kebijakan  dan tindakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta untuk  mewujudkan kesetaraan  gender  dan keadilan sosial secara
Citation (APA): Mulawarman, Naharuddin, A., Banggu, M., Hidayatullah, F., & Tusriadi. (2023). Pemanfaatan  Modalitas  Politik  Rezki Mulfiati Lutfi dalam Menghadapi Pemilu
2024. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu
Sosial , 9 (1),
161 –169. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2974 Email Authors:
mulawarman1403@gmail.com ANaharuddin73@gmail.com masnibanggu05@gmail.com Hidayatullahfauzan23@gmail.com Tusriadi@gmail.com
Submitted: 02 Desember 2023 Accepted: 08 Desember 2023 Published: 27 Desember 2023
Copyright  (c)  2023  Mulawarman,  Andi Naharuddin,  Masni  Banggu,  Fauzan Hidayatullah, Tusriadi
This work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
lebih  luas.  Politik  perempuan  merujuk  pada  gerakan  atau  upaya  untuk  memperjuangkan  kepentingan perempuan  dalam  politik  dan  pemerintahan.  Gerakan  politik  perempuan  bertujuan  untuk  menciptakan kesetaraan  gender  dan  keadilan  sosial,  serta  memastikan  bahwa  suara  perempuan  didengar  dalam pengambilan  keputusan  politik.  Upaya  politik  perempuan  meliputi  berbagai  strategi,  seperti memperjuangkan  hak-hak  politik  perempuan,  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga- lembaga  politik,  mengadvokasi  kebijakan  publik  yang  lebih  inklusif  terhadap  perempuan,  serta memperjuangkan  keadilan  gender  di  seluruh  sektor  kehidupan.  Tujuan  politik  perempuan  adalah  untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan merata bagi semua orang, termasuk perempuan.
Diskriminasi  perempuan  dengan  memberikan  perlakuan  yang  tidak  adil  atau  merugikan  terhadap perempuan,  baik  secara  individu  maupun  sebagai  kelompok,  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  seperti pendidikan,  pekerjaan,  kesehatan,  dan  lain  sebagainya,  hanya  karena  mereka  perempuan.  Hal  ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Perempuan sudah membuktikan diri  kepada  masyarakat  bahwa  kualitas,  baik  secara  pengalaman,  pendidikan  sudah  mengalami peningkatan dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki, kualitas perempuan di era modern sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya, di era modern perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam berbagai bidang dan kualitas mereka dapat mencakup  kreatifitas  dan  kontribusi  khususnya  keterlibatan  dalam  dunia  politik.  Perjuangan  untuk mendapat  kesetaraan  penuh  antara  semua  jenis  kelamin  masih  berlangsung  sampai  sekarang  ini  dan perempuan  terus  bekerja  bersama  dengan  pria  untuk  mencapai  masyarakat  yang  lebih  adil  dan  inklusif. Gender  yang  menciptakan  kesenjangan  gender  tersebut  muncul  pada  masyarakat  berbudaya  patriarki. Budaya  tersebut  memposisikan  laki-laki  sebagai  makhluk  yang  utama  dalam  pengambilan  keputusan, budaya ini tentukan akan merugikan perempuan karena banyak keputusan yang tidak memberikan manfaat bagi perempuan (Handi Mulyaningsi, 2023:112).
Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  misalnya,  keterwakilan  politisi  perempuan  sudah  hampir  memenuhi kuota  30%.  Dari  total  85  kuota  kursi  yang  ada  diparlemen  provinsi  Sulawesi  Selatan  sebanyak  23  kursi diduduki  oleh  politisi  perempuan  dan  laki-laki  62  kursi.    Kuota  30  persen  politik  perempuan  merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam bidang politik, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa setidaknya 30 persen dari posisi politik harus diisi oleh perempuan. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan gender dan memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Tidak  terpenuhinya  kuota  keterwakilan  perempuan  memerlukan  kerja  keras  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan  angka  keterwakilan  pada  pemilu  2024,  tentunya  modalitas  dan  kekuatan  politik  bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan suara di masyarakat.
Modalitas politik merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh pihak politik untuk mencapai tujuan  politiknya, seperti penggunaan strategi kampanye, lobby, diplomasi, penggunaan kekuatan militer, dan sebagainya. Modalitas politik dapat mencakup berbagai tindakan, baik yang legal maupun ilegal, dan dapat  berubah  sesuai  dengan  situasi  politik  yang  berkembang.  Modalitas  politik  memiliki  peran  penting dalam  politik  karena  mempengaruhi  cara  pihak  politik  mencapai  tujuannya.  Beberapa  peran  modalitas
politik  dalam  politik  antara  lain:  Membentuk  opini  publik:  Modalitas  politik  dapat  digunakan  untuk mempengaruhi opini publik melalui kampanye, pemberitaan media, atau sosialisasi, Mendorong partisipasi politik:  Modalitas  politik  dapat  merangsang  partisipasi  politik  masyarakat  melalui  kampanye  partisipasi, pemilihan  umum,  dan  lainnya,    Menentukan  kebijakan  publik:  Modalitas  politik  dapat  memengaruhi kebijakan  publik  melalui  pendekatan  lobby,  diplomasi,  atau  penggunaan  kekuatan  militer.  Mewujudkan keadilan  sosial:  Modalitas  politik  dapat  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan  keadilan  melalui reformasi,  aksi  protes,  dan  demonstrasi.  Dengan  demikian,  penggunaan  modalitas  politik  dapat mempengaruhi cara pihak politik mencapai tujuan dan juga dampak pada masyarakat.
Melalui  modal  politik  yang  dimiliki  politisi  perempuan  jika  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan  baik pemenuhan kuota 30% politisi perempuan akan di dapatkan dengan mudah, khususnya salah satu politisi perempuan yang sudah lama berkecimpun di dunia politik yaitu Resky Mulfiati Lutfi ketua DPRD Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  sudah  memasuki  periode  kedua  dan  mencalonkan  kembali  pada  pemilu  2024. Menjelang pemilu 2024 Resky Mulfiati Lutfi sudah gencar melakukan kampanye politik melalui media sosial, serta  melakukan  peninjauan  kembali  di  berbagai  daerah  untuk  menemui  simpatisan  yang  ada  di  daerah pemilihannya,  meskipun  sebelumnya  komunikasi  yang  dibanguan  terus  dirawat  dan  dijaga  untuk mempertahan basis dukungan dari masyarakat. melihat permasalahan di atas terkait ketidak terpenuhnya kuota  30%  politisi  perempuan  terpilih  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  maka  penulis  tertarik  untuk  melihat bagaimana pemanfaatan modalitas politisi perempuan Resky Mulfiati Lutfi untuk memenangkan kontestasi politik pada pemilu 2024.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analisis.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  dan  menggambarkan  bagaimana memanfaatkan  modalitas  politik  politisi  perempuan  dalam  memenangkan  kontestasi  politik  pemilu  2024 Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  data  yang  bersifat  melalui  teknik  pengumpulan  data yang  terdiri  dari:  Observasi,  Dokumentasi  serta  wawancara  calon  anggota  legislatif  perempuan  Rezki Mulfiati  Lutfi  periode  2024-2029.  Dengan      proses      analisis      data  yang  digunakan  yaitu  data  dianalisis melalui empat cara:  pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan kesimpulan atau (conclusion drawing and verification) (Burhan Bungin, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai  Negara  demokrasi,  sistem  politik  Indonesia  diatur  oleh  konstitusi  Negara  yaitu undang-undang dasar 1945 yang menetapkan kerangka kerja dasar untuk pemerintahan demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional dan di tingkat daerah dan presiden, keterlibatan setiap warga Negara dalam proses politik merupakan  hak  politik    oleh  setiap  warga  Negara,  keterlibatannya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, keikutsertaan masyarakat  dalam terlibat aktif dalam  proses politik termasuk ikut mencalonkan sebagai  anggota  legislatif  maupun  presiden  merupakan  bukan  hal  yang  mudah  didapatkan  untuk mendapatkan  jabatan  politik  dibutuhkan  perjuangan  dan  memiliki  kemampuan  modalitas  yang  cukup, termasuk  kemampuan  seorang  figure  termasuk  popularitas    menjadi  hal  yang  penting  dan  bisa
mempengaruhi  pemilih.  Meskipun  Indonesia  diakui  sebagai  Negara  demokrasi  seperti  halnya  Negara demokrasi  lainnya  tetap  terdapat  tantangan  dan  perbaikan  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas  demokrasi,  seperti  transparansi,  partisipasi  masyarakat  dan  pemberantasan  korupsi.  Sehingga demokrasi  yang  sehat  perlu  keterlibatan  aktif  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  prinsip-prinsip demokrasi.
Kekuatan  modalitas  politik  yang  dimiliki  seorang  politisi  menjelang  pemilu  2024  sudah  mulai dikerahkan untuk mempertahankan posisi khususnya yang sudah lebih awal duduk di parlemen, begitupun juga  politisi  yang  baru  untuk  mengikuti  kontestasi  politik.  Khususnya  politisi  perempuan  bukan  hal  yang mudah  untuk  mengubah  stigma  atau  persepsi  masyarakat  terkait  masyarakat  yang  masih  memiliki pemikiran  bersifat  diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  ingin  menduduki  jabatan  politik.  Perjuangan politisi  perempuan  dalam  mendapatkan  posisi  yang  sama  dengan  politisi  laki-laki  didukung  oleh  teori feminisme  iartikan  sebagai  sebuah  gerakan  sosial  bagi  kaum  feminin  termasuk  pemanfaatan  modalitas (Hastanti  Widy  Nugroho,  60)    Melalui  modalitas  yang  dimiliki  diperlukan  strategi  yang  tepat  untuk memanfaatkan modalitas yang ada. Tentunya strategi politik sebagai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh  individu  atau  kelompok  dalam  mencapai  tujuan  politik  mereka.  Strategi  politik  melibatkan  analisis situasi politik, penentuan tujuan, pemilihan tindakan yang tepat, dan pelaksanaan rencana tersebut dengan cara yang efektif. Contoh strategi politik meliputi penggunaan media massa, kampanye politik, lobi politik, dan dukungan dari kelompok kepentingan.

## Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Kampanye Politik
Modal  sosial  adalah  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  dalam  bentuk  hubungan sosial,  norma,  nilai,  kepercayaan,  keterampilan,  dan  pengetahuan  yang  memungkinkan  mereka  untuk bekerja  sama  dan  saling  bergantung  satu  sama  lain  (Robert  Putnam,  1993),  modal  sosial  adalah  suatu mutual  trust  antara  anggota  masyarakat  dan  masyarakat  terhadap  pemimpinnya.  Modal  sosial  dapat membantu  masyarakat  dalam  berbagai  bidang,  seperti  dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperkuat partisipasi demokratis. Contoh modal  sosial  yang  penting  antara  lain  adalah  jaringan  hubungan  sosial,  seperti  keluarga,  teman,  dan tetangga, serta norma dan nilai yang dianut  oleh masyarakat, seperti rasa saling percaya, toleransi, dan kerjasama.  Modal  sosial  juga  mencakup  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat, seperti  keterampilan  berorganisasi,  keterampilan  berkomunikasi,  dan  pengetahuan  tentang  cara mengakses sumber daya dan layanan publik. Modal sosial merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Jaringan keluarga dapat memiliki peran yang signifikan dalam politik, terutama dalam sistem politik yang  didominasi  oleh  nepotisme  dan  patronase.  Dalam  konteks  seperti  itu,  keluarga  dapat  membantu individu  memperoleh  akses  ke  kekuasaan  politik  dan  sumber  daya,  serta  membantu  mempertahankan kekuasaan  mereka.  Dalam  banyak  kasus,  jaringan  keluarga  dapat  membantu  kandidat  memenangkan pemilihan  dengan  menyediakan  dukungan  finansial,  logistik,  dan  dukungan  kampanye.  Di  beberapa negara,  seperti  Indonesia,  jaringan  keluarga  yang  kuat  dan  terorganisir  dapat  membantu  memenangkan jabatan politik pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Namun, ketergantungan
pada jaringan keluarga dalam politik juga dapat membawa dampak negatif, seperti meningkatkan korupsi dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan politik. Selain itu, praktik nepotisme dan patronase juga dapat membatasi akses dan partisipasi politik bagi individu di luar jaringan keluarga yang dominan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mempromosikan praktik politik yang lebih transparan dan inklusif, yang tidak didasarkan pada jaringan keluarga atau hubungan personal semata (Shertiwan Oktri, 2021: 5).
Keluarga dapat menjadi kekuatan positif dalam politik, seperti ketika keluarga tersebut memainkan peran  yang  kuat  dalam  memperjuangkan  hak  asasi  manusia  atau  menggalang  dukungan  untuk  tujuan sosial  atau  politik  yang  positif.  Selain  itu  keluarga  juga  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  politik, terutama dalam negara-negara yang memiliki sistem politik yang lebih otoriter atau korup. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang sama dapat memegang posisi politik yang berbeda-beda, atau satu anggota keluarga dapat menggunakan pengaruh atau kekuasaannya untuk membantu anggota keluarga yang lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya nepotisme, konflik kepentingan, dan ketergantungan yang berlebihan pada satu keluarga atau individu. Namun, ada juga contoh di mana keluarga dapat menjadi kekuatan positif dalam  politik,  seperti  ketika  keluarga  tersebut  memainkan  peran  yang  kuat  dalam  memperjuangkan  hak asasi manusia atau menggalang dukungan untuk tujuan sosial atau politik yang positif.
Selain  dari  itu  jaringan  keluarga  dapat  dimanfaatkan  politisi  perempuan  untuk  mengkampanyekan tekait budaya partriarki yaitu: Budaya patriarki adalah sistem sosial dan budaya di mana pria memegang kekuasaan  dan kontrol yang lebih besar  dibandingkan wanita. Budaya ini dapat tercermin  dalam  banyak aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, politik, ekonomi, agama, dan budaya populer. Dalam keluarga, budaya  patriarki  dapat  dilihat  dalam  tradisi  dan  norma  yang  menempatkan  pria  sebagai  kepala  keluarga dan  penentu  keputusan  yang  dominan,  sementara  wanita  seringkali  diharapkan  untuk  memenuhi  peran- peran tradisional seperti merawat anak dan rumah tangga. Dalam politik, budaya patriarki dapat tercermin dalam representasi politik yang tidak seimbang antara pria dan wanita, serta ketidaksetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan politik.
Ekonomi, budaya patriarki dapat tercermin dalam kesenjangan upah dan peluang kerja antara pria dan  wanita,  serta  dalam  pembagian  pekerjaan  yang  kurang  adil  antara  pria  dan  wanita  dalam  suatu organisasi. Dalam agama, budaya patriarki dapat tercermin dalam praktik-praktik yang mengekang wanita dalam  hal  penampilan,  peran,  dan  status,  serta  pembatasan  terhadap  akses  wanita  terhadap kepemimpinan agama. Budaya patriarki telah menjadi perhatian masyarakat luas dan banyak upaya yang dilakukan  untuk  mengubahnya.  Perubahan  ini  melibatkan  pendidikan  dan  kesadaran  akan  pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, perubahan budaya dan norma yang tidak adil, serta dukungan dan  advokasi  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan  organisasi-organisasi  yang  memperjuangkan  hak-hak perempuan  dan  kesetaraan  gender.  bahwa  budaya  tersebut  tidak  lagi  berlaku  di  Negara-negara  yang demokrasi  dan budaya tersebut  harus dihilangkan, dan nantinya  politisi perempuan memiliki keleluasaan mendapatkan simpati dari masyarakat.
Rezki Mulfiati Lutfi memulai karir politik di tahun 2019 dengan bergabung di partai Nasional Demokrat (Nasdem) mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah daerah pemilihan Makassar B meliputi Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Manggala. Kec. Panakukang, Rezki Mulfiati
Lutfi berhasil mendapatkan kursi dengan total perolehan suara 15.644 pribadi dan 34.987 total suara partai sekaligus peraih suara terbanyak ke  6 dari total anggota DPRD terpilih. Menurut (Sorensen dan Torfing, 2023),  modal  politik  mengacu  pada  kekuasaan  individu  untuk  bertindak  secara  politis  yang  dihasilkan melalui  partisipasi  dalam  proses  politik  yang  interaktif  sehingga  melalui  pemilu  di  tahun  2024  kembali dipercaya  oleh  partai  Nasional  Demokrat  (NasDem)  untuk  mengikuti  kontestasi  politik.  Dengan memanfaatkan modal sosial dan politik yang dimiliki tetap yakin akan terpilih kembali untuk periode kedua dan  bertekad  akan  berkontribusi  lebih  melalui  pengalaman  selama  menjabat.  Kedekatan  dengan masyarakat dibangun dengan hubungan emosional sehingga merasa dirinya tidak memiliki sekat dengan masyarakat. Dengan membawa aspirasi masyarakat dengan membawa segala keluhan yang nantinya akan diusulkan oleh fraksi partai untuk dibahas bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Hubungan emosional antara aktor politik dan partai politik, seperti pejabat publik atau calon politik, dengan konstituennya sangat penting dalam politik. Ini melibatkan pemahaman, keterbukaan, dan responsif terhadap kebutuhan, masalah, dan aspirasi konstituen untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan. Emosi, komunikasi, dan kepribadian aktor politik dapat memengaruhi bagaimana mereka dilihat oleh konstituennya, sehingga membangun hubungan yang kuat dan positif dapat memengaruhi kesuksesan politik. Hubungan emosional antara aktordan partai politik dan konstituen adalah faktor penting dalam politik demokratis.  Hubungan  ini  mencakup  hubungan  afektif  (emosional)  antara  partai  politik  dan  para  pemilih atau konstituen mereka. Beberapa aspek penting dari hubungan ini meliputi: 1) Representasi: Partai politik  berperan  sebagai  perantara  antara  konstituen  dan  pemerintah.  Konstituen  mengandalkan  partai politik  untuk  mewakili  kepentingan  dan  pandangan  mereka  dalam  proses  politik.  2)  Kepercayaan: Konstituen  harus  merasa  bahwa  partai  politik  memiliki  tujuan  dan  nilai  yang  sejalan  dengan  aspirasi mereka. Kepercayaan adalah aspek kunci dalam hubungan ini. 3) Komunikasi: Partai politik harus memiliki komunikasi yang efektif dengan konstituen mereka. Ini dapat melibatkan kampanye politik, berkomunikasi tentang  kebijakan,  dan  berinteraksi  dengan  pemilih  melalui  berbagai  platform,  termasuk  media  sosial.  4) Responsif:  Partai  politik  harus  merespons  kekhawatiran  dan  kebutuhan  konstituen.  Mereka  perlu mendengarkan umpan balik, menanggapi masalah, dan beradaptasi dengan perubahan dalam pandangan konstituen. 5) Konsistensi: Hubungan emosional yang kuat memerlukan konsistensi dalam pendekatan dan pandangan  partai  politik.  Konstituen  ingin  merasa  bahwa  partai  politik  tetap  setia  pada  nilai-nilai  dan komitmen mereka. 6) Keterlibatan: Partai politik dapat memperkuat hubungan emosional dengan konstituen dengan melibatkan mereka dalam proses politik. Ini bisa termasuk mengadakan pertemuan, diskusi, atau memungkinkan partisipasi dalam pemilihan kandidat.
Hubungan  emosional  yang  kuat  antara  aktor,  partai  politik  dan  konstituen  adalah  kunci  dalam menjaga demokrasi yang sehat dan efektif. Ketika konstituen merasa diperhatikan, diwakili, dan memiliki hubungan yang positif dengan actor dan partai politik, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam proses politik,  memberikan  suara  dalam  pemilu,  dan  mendukung  actor  dan  partai  politik  yang  mereka  percayai. Sebagai legislator incumbent mengatakan bahwa” sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat tentunya sebagai  representative rakyat melegetimasikan kekuasaan  kepada wakil rakyat tentunya kebijakan yang akan  diambil  lebih  kepada  pro  terhadap  rakyat.  Begitupun  juga  keterlibatan  langsung  dalam  meberikan bantuan kepada masyarakat seperti pemberian bantuan alat pertanian, dan aktif dalam kegiatan social.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  seorang  pemimpin  merupakan  modal  politik  yang  besar. Kepercayaan tersebut merupakan elemen kritis dalam dinamika kepemimpinan politik hal ini didasari pada etika  dan  moral  yang  dimiliki  oleh  seorang  politisi  sehingga    menjadi  dasar  membentuk  kepercayaan masyarakat termasuk janji politik yang pernah disampaikan seorang politisi pada saat kampanye, komitmen politisi  Reski  Mulfiati  Lutfi  pada  pemilu  2019  akan  memberikan  efek  terhadap  pemilu  2024  yang  akan datang. Di periode pertama kegiatan politik seperti reses terus dilakukan dengan  tujuan  untuk menyerap segala bentuk aspirasi dan masukan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kedepannya. Hal ini diungkapkan bahwa   sebagai wakil rakyat yang telah diberikan amanah dan merasa sangat senang bisa bertatap muka dengan konstituen, bersilaturahmi berdialog dan berdiskusi. Ketika melakukan kunjungan ke beberapa lokasi banyak harapan-harapan masyarakat yang patut menjadi perhatian, termasuk pengurusan administrasi seperti pelayanan pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk hingga akte kelahiran.

## Pemanfaatan Modal Ekonomi dalam Kampanye Politik
Modal  ekonomi  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  politik,  terutama  dalam  sistem  politik  yang lebih  cenderung  korup  atau  yang  memungkinkan  pengaruh  uang  dalam  pengambilan  keputusan  politik. Modal ekonomi dapat digunakan untuk mendanai kampanye politik, memenangkan dukungan politik, atau mempengaruhi  kebijakan  publik.  Pemilik  modal  ekonomi,  seperti  korporasi  atau  individu  kaya,  dapat memberikan  kontribusi  keuangan  yang  besar  kepada  partai  politik  atau  kandidat  tertentu,  atau  bahkan mendanai kampanye independen yang menguntungkan kandidat atau isu tertentu. Kos politik pada pemilu adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  kandidat  atau  partai  politik  dalam  upaya  memenangkan  pemilihan. Biaya-biaya tersebut meliputi berbagai hal, seperti biaya kampanye, iklan politik, pemungutan suara, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kampanye.
Cost politik pada pemilu dapat sangat tinggi tergantung pada negara dan sistem politiknya. Beberapa negara memiliki batasan pada jumlah uang yang dapat dikeluarkan oleh kandidat atau partai politik dalam kampanye,  sedangkan  negara  lain  tidak  memiliki  batasan  atau  aturan  yang  lebih  longgar.  Di  beberapa negara,  kandidat  bahkan  dapat  memenangkan  pemilihan  tanpa  mengeluarkan  biaya  yang  signifikan, terutama jika mereka memiliki basis dukungan yang kuat. Namun, terlepas dari sistem politiknya, kos politik yang  tinggi  dapat  menjadi  masalah  dalam  politik,  karena  dapat  membatasi  akses  ke  arena  politik  bagi kandidat  yang  kurang  mampu  secara  finansial  atau  partai  politik  yang  kurang  terorganisir.  Hal  ini  dapat mengarah pada pengaruh uang yang lebih besar dalam proses politik dan peningkatan risiko korupsi. Oleh karena itu, upaya-upaya dilakukan di  berbagai negara untuk mengurangi kos politik pada pemilu, seperti dengan memberlakukan batasan pada kontribusi kampanye dan membatasi pengeluaran.
Menurut  (Nascamern,  2001:18)  mengatakan  bahwa  mahalnya  cost  politik  dapat  memicu  dampak pada tindakan korupsi.  Mengatur cost politik harus juga diperlukan perencanaan yang matang karena dari segi peruntukan jangan sampai dengan memiliki modal ekonomi yang kuat pengeluaran dana kampanye menjadi tidak terkontrol. Sehingga nantinya praktik politik uang akan terjadi, akan tetapi jika sebatas hanya untuk dipergunakan biaya seperti iklan politik, sosialisasi politik, atau biaya kunjungan ke daerah pemilihan tentunya melalui modal ekonomi dapat membantu dalam memenangkan kontestasi politik. Biaya kampanye yang  dikeluarkan  semua  dikelola  secara  personal  dan  murni  dari  dana  pribadi,  hal  ini  dilakukan  untuk
menghindari  politik  balas  jasa  ketika  menerima  bantuan  dana  dalam  pihak  lain,  meskipun  jumlah  yang dikeluarkan  bukan  jumlah  yang  sedikit,  terutama  dalam  pemilu  di  level  Provinsi,  khususnya  di  daerah pemilihan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk  relatif besar. Meskipun dalam dana kampanye sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  diperbolehkan  mendapatkan  sumbangan  donasi  dari kelompok politik, namun Reski Mulfiati Lutfi tetap mengandalkan dana pribadi melihat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang sulit dengan kemampuan modal ekonomi (Reninta Ananda, 2021: 180) .
Melalui dana kampanye yang dimiliki Reski Mulfiati Lutfi, dikelolah dengan baik terutama memilih tim sukses  yang  solid  untuk  mendukung  pemenangannya  pada  pemilu  2024,  terutama  memanfaatkan  dana kampanye yang optimal dalam melakukan kunjungan ke berbagai tempat, khususnya di daerah pemilihan Makassar  B  yaitu  Kecamatan  Panakukang,  Tamalanrea,  Biringkanaya,  dan  Kecamatan  Manggala  jika dilihat  jumlah  Daftar  pemilih  tetap  dari  keempat  kecamatan  tersebut  kecamatan  Biringkanaya  memiliki jumlah DPT terbanyak yaitu 150.114. pemilih laki-laki 72.402, pemilih perempuan 77.712 yang tersebar dari 11  kelurahan  dan  572  TPS.  Sehingga  Reski Mulfiati  Lutfi  bersama  tim  lebih  banyak  dikeluarkan  dana  di daerah tersebut.
Mengingat bahwa peluang untuk memenangkan kontestasi politik para politisi harus lebih memahami daerah potensial yang membisa membawa kemenangan, bukan berarti daerah-daerah lain tidak dilakukan kunjungan akan tetapi menempatkan tim sukses yang lebih banyak pada daerah potensial. Informasi yang didapatkan oleh tim pemenangan alat peraga kampanye seperti baliho sudah terpasang ke beberapa titik khususnya  di  daerah-daerah  padat  penduduk.  Baliho  ini  merupakan  salah  satu  alat  promosi  visual  yang sering digunakan dalam kampanye  politik dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas seorang kandidat atau partai politik. Hal ini baliho memberikan kehadiran fisik yang besar dan dapat terlihat dengan mudah di tempat-tempat yang strategis seperti pinggir jalan, persimpangan, atau alokasi publik lainnya, sehingga ini bisa  membantu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  kandidat  dan  partai  politik.  Reski  Mulfiati Lutfi  dalam  mengelola  dana  kampanye  juga  melakukan    monitoring  dan  perawatan  alat  peraga  yang terpasang, dengan tujuan memastikan baliho yang terpasang tetap dalam kondisi yang baik selama periode kampanye,  monitoring  secara  teratur  diperlukan  untuk  menggantikan  dan  memperbaiki  yang  rusak sehingga bisa juga meminimalisir jumlah anggaran yang dikeluarkan, jadi tidak sekedar menghamburkan uang untuk membiayai segala aktivitas kampanye.

## SIMPULAN
Keikutsertaan  politik    perempuan  dalam  era  demokrasi  merupakan  bagian  dari  pemenuhan  hak politik perempuan untuk ikut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam perumusan kebijakan, sehingga kedudukan antara lakil-laki dan perempuan dalam politik tidak ada lagi sekat yang mebedakan, hak terkait politik  baik  memilih  dan  dipilih  tidak  dibedakan  namun  dalam  kenyataannya  kesulitan  politisi  perempuan dalam memenuhi kuota  30% masih terhalang khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2019 belum terpenuhi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya diskriminasi terhadap jender, politisi perempuan masih dipandang sebelah mata untuk terjun langsung dalam dunia politik maka dari itu melalui pemilu  2024  perempuan  memiliki  kesempatan  untuk  mebangun  sebuah  komunikasi  dengan  pemilihnya
Mulawarman, Andi Naharuddin, Masni Banggu, Fauzan Hidayatullah, Tusriadi
dengan  meyakinkan  bahwa  perempuan  juga  bisa  menduduki  jabatan  politik  melaui  dukungan  modalitas yang dimiliki seperti modal sosial politik dan ekonomi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  Reninta.  Teuku  Rika,  Valentina.  2021.  Modal  Politik  dan  Modal  Sosial  Athari  Gauthi  Ardi  Pada Kemenangan  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019  di  Provinsi  Sumatra  Barat.  Jurnal  Desentralisasi Kebijakan Publik (DJKP).
Bungin. Burhan. 2008.  Analisis Dan Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada.
Hania, Hanafi. Ana Sabhana Azmy.2018. Kekuatan-Kekuatan Politik. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Hariti, Siti Sastriani.2009. Gender And Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hiplunudin, Agus. 2019.  Politik Gender. Yogyakarta: Suluh Media.
Indira,  Canna  Giscka,  Chusnul  Mariyah.  2021.  Analisis  Modal  Politik,  Sosial,  Ekonomi,  Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. The journalish: Sosial And Government. S
Martin.lipset Seymour. 2007. Politikal Man. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mulyaningsih,  Handi.2023.  Modalitas  Calon  Anggota  DPRD  Berdasarkan  Jenis  Kelamin  (Studi  Partai  di Partai Golkar, PKB, PDIP) Daerah Pemilihan Lampung. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya.
Noni,Natadia Ernel. 2018. Realitas Cost Politik Partai Lama Sebagai Pembanding Imajinasi Partai Pemula. Kemudi. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No. 02 Februari 2018.
Octri Sertiwan.2021.Modalitas Dalam Kontestasi Politik. JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021.
Samadinata, R. Widya Setiabudi.2016. Jurnal Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014.
Subakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
Widy.  Hastanti  Nugroho.2004.  Diskriminasi  Gender  (Potret  Perempuan  dalam  Hegemoni  Laki-laki)Suatu Tinjauan Filsafat Moral.Yogyakarta: Hanggar Kreato.
Zainuddin,  Rahmat,  Robert,  Dhal.  2001.  Perihal  Demokrasi:  Menjelajahi  Teori  Dan  Praktek  Demokrasi secara Singkat. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

## PROFIL SINGKAT
Saya sebagai penulis pertama yang bernama Mulawarman, S.IP., M. Si. Lahir di Lagoga Kabupaten Wajo Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  tanggal  14  Maret  1988,  sekarang  ini  menjadi  dosen  tetap  di  Universitas Andi  Sudirman  Watampone  dan  menjadi  dosen  LB  di  Subdirektorat  Perkuliahan  Bersama  Universitas Hasanuddin Makassar.