## Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

## ZulqadriAnand
Mahasiswa Bagian HTN, angkatan 2009

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  implikasi  perubahan  Undang- Undang  Dasar  1945  terhadap  sistem  ketatanegaraan.Penulisan  bersifat  normatif dengan  menempatkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  sebagai  rujukan.  Hasil pengkajian  menunjukan  bahwa  terdapat  implikasi  yang  nyata  dalam  sistem ketatanegaraan  berupa  perubahan  di  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara. Perubahan  tersebut  secara  positif  mengarah  kepada  pembentukan  negara Indonesia yang lebih demokratis.
Kata kunci : Implikasi, perubahan UUD, dan sistem ketatanegaraan.

## I. Pendahuluan
Adanya sebuah konstitusi merupakan  pemikiran  yang  telah lama berkembang. Hal ini menghendaki  adanya  ide  terhadap pembatasan  kekuasaan  pemerintah. Pembatasan  tersebut  agar  dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan sebuah kepastian maka harus  berdasarkan  oleh  hukum. Hakikat  konstitusi  itu  sendiri  tidak lain  adalah  pembatasan  terhadap kekuasaan  pemerintahan  di  satu pihak  dan  jaminan  terhadap  hak-hak warga negara maupun setiap penduduk  dipihak  lain.  Hak-hak  ini mencakup  hak-hak  dasar  seperti  hak untuk  hidup,  mempunyai  milik, kesejahteraan ( health ), dan
kebebasan.
Menurut  Mc  Ilwan, 1 ada  dua unsur  fundamental  dari  konstitusi, yaitu  batas-batas  hukum  terhadap kekuasaan  yang  sewenang-wenang dan  pertanggung  jawaban  politik
1 Dikutipdari  Budiman  N.P.D  Sinaga,
Hukum  Tata  Negara,  PerubahanUndang- Undang  Dasar ,  Jakarta  PT Tata  Nusa,2009, hlm. 59.
sepenuhnya  dari  pemerintah  kepada yang  diperintah.  Sebuah  negara  atau sistem  pemerintahan  apapun  harus didirikan  berdasarkan  hukum,  ketika kekuasaan dalam negara dilaksanakan mesti disesuaikan dengan  ketentuan  dan  prosedur hukum.  Struktur  lembaga-lembaga pemerintah  harus  menjamin  bahwa kekuasaan  yang  diberikan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  guna mencapai  tujuan  bersama  yakni menuju kesejahteraan bersama. Disini  gagasan  sebuah  konstitusi mengandung  arti  bahwa  penguasa perlu  dibatasi  kekuasaannya  dan karena itu kekuasaannya harus diperinci  secara  tegas.  Terdapat penekanan bahwa pemegang kekuasaan hanya mempunyai
kekuasaan  yang  sudah  dirinci.  Tidak ada  kekuasaan  penguasa  di  luar kekuasaan yang sudah dirinci.
Harus  diakui  bahwa  konstitusi adalah  sebagai  kesepakatan  politik yang  terdapat  berbagai  macam  cara pandang didalamnya. Sebagai produk  dari  manusia  konstitusi  juga memiliki  beberapa  kekurangan  baik disebabkan  oleh  substansi  yang  ada
di  dalamnnya  ataupun  disebabkan oleh  implementasinya.  Bertolak  dari kekurangan yang ada maka amandemen  terhadap  substansi  yang terdapat  di  dalam  UUD  1945  adalah menjadi  sebuah  tuntutan  mutlak.
Menurut I Gde Pantja Astawa paling tidak  ada  tiga  alasan  utama  yang dapat diidentifikasikan sehingga UUD 1945 perlu diubah, yaitu: 2
1. Berangkat dari pemaknaan
reformasi yang antara lain diartikan  sebagai constitutional reform dan cultural  reform sehingga  berbicara  reformasi berati mereformasi atau memperbaharui  konstitusi  atau Undang-undang dasar dan cultur.
2. Didasarkan pada pandangan yang  menilai    UUD  1945
memiliki watak yang sentralistik, terutama membuka peluang kearah  sentralisasi  kekuasaan pada  eksekutif  atau  presiden, sehingga  siapapun  yang  menjadi presiden akan mengulangi kecenderungan  yang  sama  yang dinilai  bertindak  otoriter.  Maka dari  itu  untuk  menghindari kesalahan  yang  sama,  maka sumber penyebabnya harus diperbaiki, dan perubahan terhadap  konstitusi  merupakan sebuah keniscayaan. 3. Adanya pendapat dengan menunjuk  pada  salah  seorang arsitek yang merancang bangunan  UUD  1945  yaitu Soepomo yang dinilai menularkan  pikiran-pikiran  fasis melalui paham integralistiknya. Berdasarkan uraian yang disampaikan  jelas  terlihat  bahwa pendapat untuk diadakannya 2 I  GdePantjaAstawa, Beberapacatatan tentangPerubahan UUD 1945 , jurnal Demokrasi  dan  HAM,  Vol.  1,  No.4,
September-November 2001, hlm.33.
amandemen terhadap Undang-
undang  dasar  1945  sangat  masuk akal  dan harus direalisasikan dengan sesegera  mungkin.  Berdasarkan  arus gerakan  yang  menginginkan  adanya perubahan  maka  akhirnya  Undang- undang dasar 1945 secara konstitusional berhasil diamandemen.  Tanggal  19  Oktober 1999  MPR  mengeluarkan  perubahan pertama UUD 1945. dalam kesempatan ini MPR telah mengubah sembilan  pasal  dalam  UUD  1945.
Mengingat  UUD  1945  hanya  terdiri dari  37  pasal,  maka  perubahan  ini dapat dikatakan cukup banyak karena  mencakup  hampir  sperempat bagian. Meskipun demikian, MPR masih belum merasa cukup sehingga mengeluarkan  ketetapan  MPR  No. IX/MPR/1999  Tentang  Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan Undang-undang dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Bagir  Manan    terhadap perubahan  ini  mengatakan  telah terdapat  beberapa  tindakan  seperti berikut  ini:  perubahan  terhadap  isi (substansi)  ketentuan  yang  sudah ada;  penambahan  ketentuan  yang sudah  ada;  pengembangan  materi muatan  yang  sudah  ada  menjadi  bab baru;  penambahan  sama  sekali  baru; pengahapusan  ketentuan  yang  sudah ada; memasukkan dan memindahkan beberapa  isi  penjelasan  ke  dalam Batang  tubuh;  perubahan  struktur UUD 1945 dan menghapus
penjelasan  sebagai  bagian  dari  UUD 1945 3 .  Amandemen  terhadap  UUD 1945  memang  dimungkinkan  untuk
3 Bagir  Manan, DPR,  DPD,  dan  MPR Dalam  UUD  1945 Baru ,  Yogyakarta:  FH UII Press 2003, hlm. 1.
dilakukan  karena  telah  diatur  dalam pasal 37.
Menurut Sri soemantri didalam pasal  37  mengandung  tiga  norma, yaitu: 4 . 1. bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar pada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara;
2. bahwa  untuk  mengubah  untuk mengubah Undang-undang Dasar kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah  2/3  dari  seluruh  jumlah anggota MPR; dan 3. bahwa putusan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang- kurangnya  2/3  dari  anggota MPR yang hadir. Dalam  ketentuan  diatas  tidak ditemukan  ketentuan  yang  secara sengaja mengatur tentang pembatasan perubahan Undang- undang  Dasar.  Maka  dari  itu  untuk menghindari adanya perubahan terhadap  kesepakatan  luhur  bangsa, Fraksi-fraksi MPR RI 1999 sebagaimana terdapat dalam lampiran ketetapan MPR No. IX/MPR/1999  tentang  Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  bersepakat  bahwa  arah  dan cara-cara  perubahan  UUD  1945
adalah :
1. tidak mengubah pembukaan UUD 1945
4 Sri  Seomantri, Prosedur  dan  sistem perubahan  konstitusi ,  Bandung:  Alumni, 1984, hlm.65.
2. tetap  mempertahankan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3. mempertegas  sistem  pemerintah presidensial 4. penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal  normatif dalam  penjelasan  UUD  1945 harus  dimasukkan  ke  dalam pasal-pasal  yang  ada  dalam batang tubuh UUD 1945; dan 5. perubahan  dilakukan  dengan cara “adendum“
Dalam  hal  ini  Mahfud  MD berpendapat  keputusan  untuk  tidak mengubah  pembukaan  UUD  1945 merupakan  keputusan  yang  tepat, baik  secara  filosofis  maupun  secara politis,  dalam  hidup  bernegara  bagi bangsa  Indonesia.  Secara  filosofis, pembukaan  UUD  1945  yang  di dalamnya terdapat pancasila merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia  untuk  hidup  bersama dalam  ikatan  satu  bangsa  yang majemuk.  Ia  juga  dapat  disebut sebagai tanda kelahiran (akte) karena sebagai  modus  vivendi  didalamnya juga memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta
identitas  diri  dan  pijakan  melangkah untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  dan tujuan  Negara.  Jika  pembukaan diubah  maka  Indonesia  yang  ada bukanlah  Indonesia  yang  aktenya dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945  melainkan  Indonesia  yang  lain lagi.  Secara  politik,  langkah  yang diambil  oleh  MPR  adalah  benar adanya.  Sebab  gerakan  reformasi menuntut adanya pembatasan kekuasaan  pemerintah  agar  tidak sewenang-wenang. Untuk membenahi sistem yang ada diperlukan adanya perubahan terhadap  isi  dari  UUD  1945  tanpa harus  mempersoalkan  pembukaan karena  otoriterisme  muncul  bukan
bersumber dari pembukaan melainkan  bersumber  dari  pasal- pasal  UUD  tersebut. 5 Telah  banyak perubahan yang terjadi pasca amandemen  UUD  1945,  diantaranya di  bidang  hukum,  politik  dan sebagainya.  Lalu  apakah  implikasi perubahan  tersebut  terhadap  sistem ketatanegaraan Indonesia?
II. Pembahasan 1. Penegasan Negara Hukum
Konsepsi manusia tentang negara  hukum  sudah  lahir  dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Secara eksplisit, gagasan negara hukum telah dikemukakan  oleh  plato,  ketika  ia mengintroduksi konsep Nomoi . Dikemukakan bahwa penyelenggaraan  negara  yang  baik ialah yang didasarkan pada pengaturan  (hukum)  yang  baik.
Perumusan  negara  hukum  ini  tidak terlepas  dari  falsafah  dan  sosio politik  yang  melatarbelakanginya terutama menempatkan individu atau warga negara sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara.  Oleh  karena  itu,  unsur pembatasan  kekuasaan  negara  untuk melindungi hak-hak individu menempati  posisi  yang  signifikan. Konsepsi  negara  hukum  semakin menguat  sesuai  dengan  adagium Lord  Acton  yaitu  bahwa  manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung  untuk  menyalah  gunakan kekuasaan  yang  dimilikinya,  dan kekuasaan  yang  absolute  pasti  akan disalah gunakan.
Perjalanan  bangsa  ini  telah membuktikan bahwa kekuasaan yang pernah  ada  dan  tidak  berlandaskan
5 Moh.Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum Tata  Negara  PascaAmandemen  Konstitusi , Jakarta: RajawaliPers, 2010, hlm.2.
atas  hukum  maka  akan  bersifat otoriter.  Rezim  orde  lama  dengan karakteristik  demokrasi  terpimpin telah  membawa  kekuasaan  menuju sentalistik.  Setiap  kebijakan  umum diperoleh berdasarkan kehendak tertentu dengan tidak memperhatikan aspek yang ada ditengah masyarakat. Model  kepemimpinan  seperti  ini tidak mengedepankan prinsip demokrasi bahkan akan menimbulkan  disintegrasi  bangsa karena  masyarakat  merasa  tidak memiliki  peran  dalam  membangun bangsa.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di era  kepemimpinan  orde  baru.  Model kepemimpinan  yang  di  pergunakan selalu berusaha menyatukan berbagai elemen  yang  ada  dengan  tidak memperhatikan  segala  aspirasi  yang ada sehingga menimbulkan pemasungan terhadap hak-hak konstitusional  warga  negara.  Unsur- unsur  kekuasaan  tidak  berjalan sebagaimana mestinya sehingga kekuasaan  eksekutif  berkuasa  lebih dominan  ( executive  heavy ).  Tentu saja  hal  ini  bertentangan  konsep demokrasi  konstitusional  dan  negara hukum  yang  di  adopsi  oleh  bangsa
Indonesia  bahwa  pemerintah  yang demokratis adalah terbatas
kekuasaanya  dan  tidak  dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Disebabkan  oleh  kekuasaan yang  tak  terbatas  dan  karena  tidak secara  konsisten  menjadikan  hukum sebagai  dasar,  maka  pemerintahan yang  ada  di  negeri  ini  penuhi  oleh praktek korupsi kolusi dan nepotisme.  Jika  kita  telusuri  lebih dalam, maka tujuan utama
munculnya  gerakan  reformasi  tahun 1998, yang merupakan “jalan pintas” bagi penggantian pemerintahan, adalah  untuk  memberantas  korupsi yang  sudah  menjangkit  disegala  lini
kehidupan  masyarakat  Indonesia. Setiap  kebijakan  disegala  bidang (politik,  ekonomi,  buday,  hankam dan  lainnya)  selalu  berorientasi kepada  upaya  untuk  memerangi budaya  korupsi.  Fakta  yang  terjadi menunjukan bahwa krisis multidimensi yang ada di Negara  ini terjadi  karena  “virus”  korupsi. Moralitas  bangsa  sudah  hancur karena  praktek  tersebut.  Birokrasi- birokrasi  yang  ada  dipenuhi  dengan sanak  family,  dan  teman  sejawat dengan  tidak  menjadikan  kualitas seseorang sebagai prioritas utamanya.  Aparat  penegak  hukum yang  diharapkan  dapat  mengurangi kemudian dapat menghilangkan praktek-praktek kotor tersebut ternyata  tidak  berjalan  sebagaimana yang diharapkan bersama.
Hal  ini  disebabkan  karena spectrum  politik  nasional  dikuasai oleh  sebuah  partai  hegemonic  dan kekuatan  militer  dengan  Dwifungsi ABRI-nya. Padahal menurut Helmes, salah  seorang  ahli  hukum  Belanda, mengatakan hukum itu adalah bukan kata-kata yang tertulis dengan indah, akan  tetapi  hukum  adalah  apa  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu substansi hukum juga lebih bertendensi  menciptakan  keadaan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh rezim tersebut.
Mahfud  MD  dalam  hal  ini berpendapat  bahwa  hukum  yang  ada dalam  rezim  orde  baru  bersifat ortodoks  dan  konservatif,  yang ditandai oleh hal-hal berikut ini: 6
6 Moh.Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum Tata  Negara  PascaAmandemen  Konstitusi , Jakarta: RajawaliPers, 2010, hlm.179.
8 Terpetik  dari  J.B.J.M.  ten  Berge, Besturen
Door De Overheid, W.E.J. Tjeenk
Willink ,Deventer,1966, hlm. 34-38
1. proses pembuatannya sangat sentralistik, semuanya bersumber  dan  harus  menerima materi  yang  disiapkan  oleh pihak eksekutif 2. sifat  isinya  adalah  posivistik- instrumentalistik, hukum dijadikan alat untuk membenarkan kehendak- kehendak sepihak lembaga eksekutif 3. cakupan isinya open- interpretatif, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politiknya. 4. Implementasinya mengutamakan kebijakan sehingga banyak hukum  yang  dilanggar  hanya dengan kebijakan.
5. Implementasinya juga menekankan  pada  perlindungan korps,  sehingga  ketika  ada anggota  korps  yang  melanggar hukum maka akan segera dilindungi agar tidak mencemarkan nama korpsnya. Dalam  pasal  1  ayat  (  3  )  UUD 1945 dinyatakan: “ Negara Indonesia adalah  negara  Hukum.”  Ketentuan ini  merupakan  hasil  dari  Perubahan
Ketiga UUD 1945. Sebelum Perubahan Ketiga tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara hukum sehingga sering menimbulkan  keraguan.  Menurut
Sudargo Gautama dalam suatu negara  hukum,  terdapat  pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Tidak dibolehkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa  kepada  warga  negara. Implikasi  dari  penegasan  tersebut adalah  kekuasaan  yang  terbatas  dan dibentuknya lembaga  yang berfungsi melakukan penegakan hukum.
Penegasan terhadap negara hukum,  juga  memiliki  implikasi
terhadap terbentuknya sebuah lembaga  Negara  yang  berfungsi sebagai  pengawal  tegaknya  hukum.
Sesuai dengan konsep negara hukum yang  dikemukakan  oleh  J.B.J.M  ten Berge  bahwa  setiap  negara  hukum diperlukan  sebuah  pengawasan  oleh lembaga  dan  hakim  yang  merdeka 7 . Perkembangan  yang  lebih  maju dalam  politik  hukum  kekuasaan kehakiman  ini  kemudian  dituangkan juga  dalam  amandemen  UUD  1945. Pada perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001, pasal 24 ayat (2) UUD  1945  menyebutkan  bahwa kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung dan  Mahkamah  Konstitusi  dengan kompetensi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara  dengan  hak  melakukan  uju materi ( judicial review ) UU terhadap
UUD.  Mahkamah  Konstitusi  juga mempunyai tugas lain yaitu, memutus  pendapat  DPR  bahwa Presiden/wakil  presiden  tidak  lagi memenuhi syarat, memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil
Presiden  telah  melanggar  hal-hal tertentu yang telah ditentukan didalam  UUD,  memutus  sengketa kewenangan  antar  lembaga  negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD,  memutus  pembubaran  partai politik  dan  memutus  sengketa  hasil pemilu.
Mengenai  judicial  review,  hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah
Jhon  Marshall  yang  membatalkan
Judiciary  Act  1789  secara  sepihak dengan alasan act tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika. Dalam hal ini ada 4 alasan mengapa  proses  judicial  review dibenarkan secara hukum;
a. hakim bersumpah untuk menjunjung  tinggi  konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan  dengan  konstitusi maka perlu dilakukan uju materi. b. Konstitusi  adalah  the  supreme law  of  the  land  sehingga  harus ada pengujian terhadap peraturan  yang  di  bawahnya agar  the  supreme  law  tersebut tidak dilangkahi isinya.
c. Hakim  tidak  boleh  menolak perkara,  sehingga  kalau  ada yang  mengajukan  permintaan judicial review harus dipenuhi.
d. Pemahaman bahwa hukum adalah  produk  politik.  Karena hukum  adalah  produk  politik, maka  harus  ada  mekanisme pengujian  agar  isi  maupun prosedur  pembuatannya  benar secara hukum.
Politik  hukum  yang  mendasari pembentukan  Mahkamah  Konstitusi adalah  menjaga  agar  tidak  ada Undang-undang  yang  bertentangan dengan UUD sebagai kaidah penuntun  hukum  dibawahnya,  dan kalaupun  ada  Mahkamah  Konstitusi dapat membatalkannya. Itulah sebabnya,  sering  dikatakan  bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal  konstitusi  dan  penfsir tunggal konstitusi. Dalam hal pengambilan setiap putusan Mahkamah  Konstitusi  hendaknya selalu berhati-hati. Hal ini
dikarenakan  selain  sebagai  lembaga peradilan  hukum,  tak  jarang  banyak pihak yang menganggap lembaga ini sebagai  lembagai  peradilan  politik. Dalam  hal  penyebutan  ini  penulis sependapat karena Mahkamah Konstitusi  memang  mengurusi  hal- hal  yang  bersifat  politik  terutama dalam  hal  impeachment.  Dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil  presiden  di  dalam  Undang-
undang  Dasar  diatur  dalam  dua mekanisme  antara impeachment dan forum  previlegiatum 8 . Dengan impeachment dimaksudkan bahwa presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan  wakil  seluruh  rakyat, melalui  penilaian  dan  keputusan politik  dengan  syarat-syarat  dan mekanisme  yang  ketat.  Sedangkan forum previlegiatum adalah penjatuhan  presiden  dan  atau  wakil presiden  melalui  pengadilan  khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran  hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Hal lain yang  selalu  menjadi  perdebatan adalah batasan-batasan dalam pengambilan sebuah putusan. Hal ini dimaksudkan  karena  yang  menjadi objek  dari  pada  penyelesaian  di Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal judicial  review  adalah  Undang- undang sebagai produk dari lembaga legislatif.  Dalam  hal  ini  Mahkamah Konstitusi  tidak  boleh  membuat putusan  yang  bersifat  mengatur. Tugas  Mahkamah  Konstitusi  dalam hal  ini  hanyalah  menyatakan  apakah UU  tersebut  bertentangan  dengan UUD  1945.  Betapapun  Mahkamah Konstitusi  mempunyai  pemikiran untuk  mengatur  sebagai  alternatif UU  yang  telah  dibatalkan,  maka  hal itu  tidak  boleh  dilakukan,  karena yang  mempunyai  peran  mengatur adalah  legislatif.  Mengenai  hal  ini penulis berpendapat berbeda. Bagi penulis, sebuah permohonan  yang  diajukan  kepada Mahkamah  Konstitusi  diharapkan ada  sebuah  penyelesaian  secara hukum sehingga
dapat menyelesaikan  masalah  yang  ada. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh
8 Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7B
mahkamah  konstitusi  maka  masalah akan selalu ada sebelum dilakukanya revisi  undang-undang  oleh  lembaga legislatif. Padahal kita ketahui bersama proses pembentukan Undang-undang di lembaga legislatif membutuhkan  waktu  yang  cukup lama.  Selain  itu,  terkadang  pasal- pasal  yang  dimohonkan  menjadi jantung  dari  pada  Undang-undang, maka dari itu penyelesaiaannya harus dilakukan sesegera mungkin sehingga  tidak  berdampak  besar terhadap psal-pasal lainnya. Bagi penulis point penting dari penegasan  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum adalah proses penyelesaian  setiap  masalah  selalu melalui  prosedur  hukum,  tanpa  lagi dapat  diselesaikan  hanya  melalui prosedur politik saja.
2. Pemilihan Umum Secara Langsung Sebelum terjadinya amandemen  UUD  1945,  sistem perpolitikan  di  Indonesia  didominasi oleh kekuatan tertentu dan cenderung tertutup.  Masyarakat  tidak  memiliki bargaining position dalam
menentukan kebijakan  yang diambil. Tidak  adanya  partisipasi  publik menjadikan kekuasaan yang ada sulit untuk  di  lakukan  pengawasan  dan cenderung  untuk  bersifat  sewenang- wenang.    Tertutupnya  rekrutmen para penyelenggara negara ini membuka  peluang  untuk  terjadinya hegemoni  kekuasaan.  Padahal  Moh. Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, dalam  paham  kedaulatan  rakyat ( democracy ),  mengatakan  rakyatlah yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan pemegang  kekuasan  tertinggi  dalam suatu negara. Rakyatlah yang menetukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah  yang  menentukan  tujuan
yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.
Namun  dalam  kenyataannya memang  hal  tersebut  sangat  sulit untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan tingkat  kehidupan  yang  berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan  tingkat  kecerdasan  warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi  antarsektor  pekerjaaan yang  juga  bebeda.  Kompleksitas tersebut menghendaki bahwa kedaulatan  rakyat  itu  dilaksanakan dengan  melalui  sistem  perwakilan (representation).
Dalam  praktiknya  proses  yang dirasakan paling ideal adalah dengan melalui  proses  pemilihan  umum.
Jimly asshiddiqie berpendapat, paling  tidak  ada  4  hal  tujuan dilaksanakannya  pemilihan  umum, yaitu
a. untuk  memungkinkan  terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan  secara  tertib  dan damai. b. Untuk  memungkinkan  tejadinya pergantian  pejabat  yang  akan mewakili  kepentingan  rakyat dilembaga perwakilan.
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara 11 . Proses  pemilihan umum secara langsung kita rasakan pasca amandemen  UUD  1945.  pilihan politik  pada  saat  itu  menghendaki untuk  diadakannya  pemilihan  umum secara langsung. Konstitusi kita telah mengatur  hal  ini  di  dalam  pasal  1 ayat  2  UUD  1945  yang  berbunyi  “ kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  UUD”.
Apabila kita mempergunakan interpretasi gramatikal dalam membaca  Undang-undang  ini  maka jelas  bahwa  pemilihan  umum  harus
dilaksnakan  secara  langsung  oleh rakyat.
Secara  umum  ada  2  alasan diadakannya pemilihan secara langsung. Pertama, pemilihan langsung  dianggap  lebih  membuka peluang bagi tampilnya para penyelenggara  negara  yang  sesuai dengan  kehendak  rakyat  sendiri. Alasan  kedua  adalah  untuk  menjaga stabilitas  pemerintahan  agar  tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.
Dengan  adanya  pemilihan secara  langsung,  legitimasi  yang dimiliki  akan  sangat  kuat  karena harus  mempunyai  dukungan  yang besar  dari  rakyat  sebagai  pemegang kekuasaan  tertinggi.  Fakta  yang  ada di  lapangan  membuktikan  sebelum beralihnya kepada pemilihan langsung oleh rakyat, politik transaksional banyak mewarnai pengisian  jabatan  di  negeri  ini.
Selain  itu  terkadang  kebijakan  yang diambil  oleh  lembaga  perwakilan rakyat tidak berbanding lurus dengan apa  yang  menjadi  keinginan  rakyat secara mayoritas. Pemilihan politik secara langsung memang baik untuk demokrasi di negeri ini. Namun, kita juga harus hati-hati dalam menyikapinya  agar  demokrasi  dapat selalu  menjaga  integrasi  bangsa  dan bukan sebaliknya mendatangkan disintegrasi  bangsa.  Dengan  adanya pemilihan  secara  langsung  maka akan cenderung memenangkan calon yang  berasal  dari  etnis  dan  agama secara  mayoritas.  Hal  tersebut  akan membuat  etnis  dan  agama  yang memiliki  suara  minoritas  menjadi apatis  terhadap  hasil  yang  telah dicapai.
Selain  itu  dengan  adanya pemilihan  politik  secara  langsung juga  akan  memunculkan  calon  yang tidak  berkualitas.  Hal  ini  didasarkan
seorang  calon  dapat  mencalonkan diri  melalui  jalur  independent  yang telah  mendapatkan  kekuatan  hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.  Calon  tersebut  hanya mengutamakan  kharismatik  yang juga  didukung  oleh  kemampuan financial  sehingga  kapabilitas  dan juga moralitas seorang calon menjadi dikesampingkan. Namun pendapat yang demikian itu tidak boleh kita jadikan dasar  untuk  mengembalikan  kepada sistem  lama,  karena  apapun  yang terjadi  itulah  konsekuensi  logis  dari berlakunya prinsip demokrasi. Ketika  prinsip  ini  yang  menjadi pilihan  kita  bersama,  kita  tidak  bisa menjadi  apatis  lalu  mengolok-olok pilihan  rakyat  berdasarkan  tingkat kesadaran  politik  dan  pendidikan masing-masing.
Hal  yang  dapat  kita  lakukan
agar demokrasi berjalan sesuai dengan harapan adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada  warga  masyarakat  yang mempunyai  hak  pilih  untuk  dapat menggunakannya  sesuai  dengan  hati nurani.  Selain  itu  proses  selektif diinternal parpol juga harus diperkuat agar nantinya tidak menghasilkan  politisi-politisi  tanpa visi  dan  menutup  peluang  terjadinya rekrutmen  politik  yang  tertutup sehingga  dapat  mencegah  terjadinya politik transaksional.

## 3. Penguatan  sistem  checks  and balances
Ketika  arus  gerakan  reformasi berhasil  menumbangkan  sakralisasi UUD  1945,  banyak  pula  tuntutan dari  arus  bawah  untuk  memperbaiki UUD  agar  ia  mampu  membangun sitem  politik  dan  ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini
memiliki  urgensi  yang  sangat  kuat, mengingat dalam tiga periode sistem politik  ternyata  di  Indonesia  tak pernah  lahir  sistem  politik  yang demokratis sehingga selalu menimbulkan korupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Ide  yang  muncul  ketika  itu adanya sistem dan mekanisme
chekcs  and  balances (saling  kontrol dan mengawasi). Check and
balances adalah  sebuah  mekanisme untuk  selalu  melakukan  pengawasan dan  penyeimbangan  oleh  kekuasaan negara  yang  ada  sesuai  dengan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi.  Dalam  hal  kekuasaan negara,  penulis  menggunakan  teori yang pernah dikemukaan oleh montesque  dengan  trias  politikanya yang membagi kekuasaan kedalam 3 bidang, yaitu;
a. kekuasaan  eksekutif,  pelaksana Undang-undang
b. kekuasaan  legislatif,  pembuat Undang-undang
c. kekuasaan  yudikatif,  pelaksana fungsi peradilan Dalam hal pembuatan Undang-
undang, sebelum dilakukannya amandemen terhadap konstitusi seluruh  mekanisme  didominasi  oleh eksekutif, baik proses inisiatif maupun proses pengesahannya. Pada saat  itu  hampir  dipastikan  tidak  ada RUU yang datangnya dari DPR yang notabennya sebagai representasi rakyat. Bahkan pada masa orde baru, RUU  yang  semula  berasal  dari Presiden  pun  pernah  ditolak  untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah  disetujui  oleh  DPR  melalui pembahasan  bersama  pemerintah selama tak kurang dari 8 bulan. Maka dengan adanya amandemen terhadap konstitusi,
fungsi  dan  peran  eksekutif  sebagai pembuat,  pelaksana,  dan  penafsir
sebuah  Undang-undang  direduksi dan diberikan kepada lembaga lainnya  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan. Dalam hal pembentukan sebuah Undang- undang  DPR  memiliki  peranaan yang sangat besar. Sebuah rancangan yang diajukan oleh pemerintah harus melalui pembahasan bersama di DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila tidak terjadi sebuah kesepakatan, maka rancangan undang-undang  yang  di  ajukan  oleh pemerintah tadi tidak boleh diajukan kembali pada sidang masa itu.
Jika  pada  masa  orde  baru presiden  dpat  membatalkan  RUU yang telah disetujui oleh DPR, maka hal  tersebut  sangat  sulit  untuk dilakukan untuk sekarang ini. Dalam hal  ini,  pasal  20  ayat  5  UUD  1945 menutup  celah  untuk  terjadinya kesalahan  seperti  dulu.  Ketentuan yang  terdapat  dalam  pasal  20  adalah apabila  sebuah  rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui  bersama tidak  disahkan  oleh  presiden,  maka setelah  30  hari  semenjak  rancangan tersebut  disetujui,  maka  rancangan tersebut menjadi sah dan wajib untuk diundangkan.  Hal  lainnya  adalah Anggota  DPR  memiliki  hak  untuk mengajukan rancangan Undang- undang  sama  seperti  hak  yang dimiliki  oleh  presiden  (pasal  5  dan pasal 21) 9 .
Selain memiliki fungsi legislasi pembuatan  undang-undang,  DPR juga  memiliki  fungsi  melakukan pengawasan  (kontrol)  .  Hal  ini  perlu ada  mengingat  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  kekuasaan  eksekutif sangat  besar  dan  juga  bertendensi untuk terjadi penyalaahgunaan kekuasaan.  Presthus  membagi  2 tugas  negara  yang  dijalankan  oleh
9 LihatUndang-undangDasar 1945, pasal 20
pemerintah,  yaitu  (a)  policy  making, penetuan  haluan;  dan  (b)  task executing,  yaitu  pelaksanaan  tugas menurut haluan yang telah ditetapkan bersama. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, dapat memintakan  pertanggung  jawaban atas  setiap  kebijakan  yang  telah diambil  oleh  pemerintah.  Ketika kebijakan  tersebut  dirasakan  ada 10 prosedur yang dilanggar, atau isi dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan  harapan  masyarakat  secara rasional, maka DPR dapat
menggunakan  hak-haknya  sebagai bentuk  pengawasan  yang  dilakukan (interplasi,  angket,  dan  menyatakan pendapat).
Dalam  kenyataannya  sekarang, DPR telah melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik. Setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, selalu mendapatkan
perhatian  khusus  dari  DPR.  Namun, terkadang hal tersebut tidak berujung terhadap apa yang menjadi kehendak rakyat  secara  meyoritas.  Bahkan  tak jarang,  hal-hal  tersebut  dijadikan manuver  politik  oleh  para  elit  partai politik guna meningkatkan Bargaining positionnya terhadap presiden  yang  tentu  saja  bermuara kepada kepentingan politik pragmatis. Selain itu kekuasaan
kehakiman  juga  dapat  melakukan proses  check  balances.  Proses  ini biasanya  dikenal  dengan  istilah judicial  review.  Harus  diakui  bahwa hukum adalah sebuah produk politik, yang  tidak  menutup  kemungkinan dalam proses pembuatannya “diselipi” oleh kepentingan-
13 Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal
kepentingan politik pragmatis. Ketika produk politik tersebut diimplementasikan kedalam kehidupan  masyarakat,  tak  jarang mendapatkan  pertentangan  karena substansi  hukum  itu  sendiri.  Maka dari itu, lembaga kekuasaan kehakiman  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  judicial  review terhadap  produk  politik  tersebut (pasal 24). Hal ini pun sesuai dengan prinsip  negara  hukum,  bahwa  harus ada  pengawalan  terhadap  hak-hak konstitusinal  warga  negara  termasuk terhadap hukum itu sendiri. Demokrasi tanpa hukum dapat menjadi anarki, hukum tanpa demokrasi  maka  akan  kehilangan makna.

## III. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah  melalui  perjuangan panjang,  pada  akhirnya bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan  (amandemen)  atas  UUD 1945.  kemajuan  besar  dalam  sistem ketatanegaraan  telah  dapat  dilihat dari hasil perubahan tersebut, terutama  dengan  adanya  penegasan bahwa  indonesia  adalah  negara hukum,  pemilihan  umum  secara langsung,  serta  menguatnya  format dan  mekanisme  cheks  and  balances. Dengan  adanya  amandemen  UUD 1945  diharapkan  dapat  membawa bangsa  kearah  yang  lebih  baik, sesuai dengan cita-cita kita bersama.

## 2. Saran
Diperlukan  sebuah  perubahan ke-5  terhadap  Undang-undang  Dasar 1945  untuk  dapat  memperbaiki  isi yang belum secara utuh dilaksanakan dan untuk memberikan energi positif dalam sistem ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2009. Pengantar Ilmu  Hukum  Tata  Negara.
Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada. Sinaga Budiman N.P.D. 2009. Hukum Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar .  Jakarta:  PT  Tata Nusa. Mahfud  MD,  Moh.  2009. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi  Isu .  Jakarta: Rajawali Pers. ----------------------.2010. Perdebatan Hukum  Tata  Negara  Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada. ----------------------.2010 Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: PT RajaGrafindo. HR Ridwan 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo.