A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 07 N O . 02 (2021) 46-54
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Mekanisme Pengembangan Bisnis Sarang Burung Walet di Kabupaten Pidie Jaya

## (Business Development Mechanism of Swallow Nests in Pidie Jaya District Indonesia)
Hartanti Dewi
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24352, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: Nov 12, 2021 Revised: Nov 27, 2021 Accepted: Dec 14, 2021 Available online: Dec 25, 2021
Pidie  Jaya  Regency  from  2012  to  2015  has  never  resulted  in achieving the realization of the swallow's nest business target.
This  study  aims  to  identify  and  describe  the  mechanism  for setting  targets  and  government  action  plans  to  increase acceptance  of  the  realization  of  the  swiftlet  nest  business  in Pidie  Jaya  Regency,  Aceh,  Indonesia.  This  research  was conducted  with  a  descriptive  qualitative  approach.  The  data were  obtained  through  observation,  interviews,  and documentation,  while  the  informants  of  this  study  were determined based on the propositional technique. The results of this study indicate that the mechanism for determining the object of the swallow's nest business has been determined by the  DPPKAD  (The  Regional  Revenue,  Financial,  and  Asset Management  Agencies)  service  at  8%  of  the  harvest.  The determination  of  the  swallow's  nest  business  target  in  Pidie Jaya Regency is based on an estimate/prediction, it is still not accomplished  mathematically and  visits the real thing in the field. To increase the acceptance of the swallow's nest business realization,  the  DPPKAD  Office  will  carry  out  socialization, appeals,  installation  of  billboards,  and  broadcasting  of advertisements  on  radio,  and  will  cooperate  with  the  village leader parties to stay business subjects. A recommendation for this research is that the DPKKAD should carry out its duties by establishing procedures or qanuns (local regulations).

## K EYWORDS
Pengembangan  Bisnis,  Bisnis  Sarang Burung  Walet,  DPPKAD,  The  Regional Revenue,
Financial, and Asset
Management Agencies, Qanun
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Dewi, H. (2021). Mekanisme
Pengembangan  Bisnis  Sarang  Burung Walet  di  Kabupaten  Pidie, Asia-Pacific Journal of Public Policy , 7 (2), 46-54.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  di  Asia  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  juga memiliki iklim tropis, dengan keadaan iklim yang sedemikian maka banyak hasil alam dalam berbagai aspek  baik  dari  segi  pertumbuhan,  pertenakan, pertanian  dan  hasil  alam  lainnya.  Indonesia terdiri dari  beberapa  Provinsi,    Kabupaten  dan  Daerah  Kota,  salah  satunya  yaitu  Provinsi  Aceh  yang merupakan  salah  satu  Daerah  yang  produktif  di  Indonesia  (Rosdiana,  2005).  Indonesia  juga merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang bisa kita katakan sangat banyak. Sehingga  banyak  hal  yang harus  dilakukan  oleh  setiap  penduduknya  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  kehidupan  di  Era  Globalisasi  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin  canggih.  Seperti  hal  yang dilakukan oleh penduduk di Aceh ini banyak usaha-usaha dalam mengelola hasil yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya, seperti pertanian, pertenakan, dan kelautan.
Maka  dari  itu  di  Kabupaten  Pidie  Jaya  juga  memiliki  salah  satu  usaha  yang  saat  ini  sangat digemarkan oleh masyarakat setempat yaitu dengan membudidayakan sarang burung walet. Yang pada dasarnya burung walet ini adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxia, collocolia esculanta dan collocalia linchi . Yang tinggal maupun hidupnya di gua-gua atau  bangunan-bangunan  rumah.    Usaha  pertenakan  ini  merupakan  salah  satu  usaha  ternak  yang mempunyai proses untuk dikembangkan karena tingginya permintaan produk pertenakan dan juga memiliki keuntungan yang cukup tinggi.
Adapun dengan adanya usaha pertenakan sarang burung walet apabila berjalan dengan lancar maka secara langsung dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bisnis pengambilan  sarang  burung  walet  itu  sendiri  di  Kabupaten  Pidie  Jaya,  dan  hasil  tersebut  dapat digunakan  untuk  pembangunan  Daerah  yang  tujuannya  untuk  mensejahterakan  kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian menurut mahmudi (2011) bisnis pengambilan sarang burung walet merupakan salah satu jenis bisnis untuk Kabupaten / Kota. Pemungutan dan perhitungan bisnis pengambilan sarang burung walet di atur dalam Peraturan Daerah pada masing-masing Daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari bisnis pengambilan  sarang  burung  walet  dengan  cara  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang ketentuan-ketentuan  bisnis  pengambilan  sarang  burung  walet  agar  setiap  wajib  bisnis  mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut.
Bisnis  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dipungut  dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Bisnis  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  bisnis  Daerah adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepala  Daerah  tanpa  imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bisnis Daerah dan Retribusi Daerah dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya disektor bisnis Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan tarif Bisnis Sarang Burung Walet yang dikelola atau diusahakan maupun dibudidayakan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
Kabupaten Pidie  Jaya  pengambilan  bisnis  sarang  burung walet  di  atur  dalam  Qanun  Nomor  11 Tahun  2011  tentang  bisnis  sarang  burung  walet  yang  berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pemungutan bisnis sarang burung walet tersebut. Dimana dalam Qanun Pidie Jaya tetulis bahwa tarif Bisnis sarang burung walet ini dikenakan yaitu sebesar 8% dari  hasil  panen  yang  di  budidayakan  oleh  subjek  sarang  burung  walet.  Dan  pengambilan  sarang burung walet alam dikenakan bisnis sebesar 10% dari hasilnya . Saat ini Penyebab lainnya di sebabkan karena kurangnya kesadaran dari objek bisnis untuk membayar bisnis sarang burung walet, dan dari objek ini banyak yang memanipulasikan dan / atau menutupi hasil dari panennya. Adapun penyebab lain  dari  tidak  tercapainya  target  penerimaan  bisnis  sarang  burung  walet  ini  juga  di  sebabkan kurangnya respon dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya telah ditetapkan pemungutan bisnis sarang burung walet dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2011. Akan tetapi pada kenyataan saat ini bisnis  sarang  burung  walet  belum  pernah  memenuhi  target  yang  telah  ditentukan,  selalu  yang didapatkannya  dalam  keadaan  yang  tidak  cukup  realisasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hal tersebut seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membuat kebijakan yang lebih efektif dan signifikan dalam pengutipan bisnis sarang  burung  walet.  Dengan  tidak  tercapainya  realisasi  bisnis  sarang  burung  walet  maka  akan berdampak pada kemampuan keuangan Daerah. Seharusnya dengan kekurangan yang didapatkan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, otomatis khususnya harus memaksimalkan sehingga potensi bisnis daerah dapat untuk mencapai kemandirian keuangan Daerah.

## METODE
Menurut  Silalahi  (2009)  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  ilmiah  yang dimaksud  untuk  memahami  masalah-masalah  manusia  dalam  konteks  sosial  dengan  menciptakan gambaran  menyeluruh  dan  konfleks  yang  disajikan,  melaporkan  pandangan  terperinci  dari  par sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti”.  Penelitian kualitatif bersifat deskriptif bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  tentang  masalah-masalah  manusia  dan  sosial  dengan  menginterpretasikan  subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling (Creswel dalam Herdiansyah, 2011).
Alasan pemilihan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena melalui pendekatan kualitatif tersebut  dapat  melakukan  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  secara  mendalam  dengan melukiskan  keadaan  subjek  dan  objek  penelitian  pada  saat  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak sebagaimana adanya. Adapun maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang objek penelitian. Dengan pendekatan kualitatif peneliti  juga  dapat  memperoleh  gambaran  lebih  mendalam  tentang  mekanisme  penetapan  target bisnis  sarang  burung  wallet  secara  lebih  terperinci,  Menurut Armanda,  Hasbi,  dan  Asmara  (2021) Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain  deskriptif.  Sedangkan menurut Sugiyono (2005) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola  pikir induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Metode Penetapan Objek Bisnis Sarang Burung Walet
Menurut Sudarto (2002) Metode merupakan suatu cara kerja diman cara tersebut yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang menyangkut dengan rangkaian kerja yang harus dilakukan oleh organisasi/lembaga dengan beragam cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal  sesuai  dengan  harapan lembaga  tersebut.  Dalam  struktur  organisasi  diperlukan  struktur organisasi  yang  berfungsi  menetapkan  cara  tugas  pekerjaan  dibagi,  dikelompokkan  dan dikoordinasikan  secara  formal,  agar  tercapai  suatu  tujuan  organisasi  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa Metode penetapan objek bisnis sarang burung walet di Kab. Pidie Jaya yaitu dilakukan oleh seksi pendapatan yaitu telah ditentukan oleh  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  yaitu  8%  dari  objek penghasilan  panennya.  Dimana  menurut  penjelasan  yang  tercantum  dalam  Qanun  pengambilan bisnis  sarang  burung  walet  kabupaten  pidie  jaya,dasar  pengenaan  bisnis,  tariff  bisnis  dan  cara perhitungan bisnis pada pasal 4 menyebutkan bahwa dasar pengenaan bisnis sarang burung walet adalah  nilai  jual  sarang  burung  walet.  Nilai  jualnya  dihitung  berdasarkan  perkalian  antar  harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
Dari hasil penelitian dengan informan menyatakan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  saat  turun  lapangan  untuk mendata subjek bisnis sebagai wajib bisnis, subjek bisnis banyak yang mengelak dan tidak mau dirinya terdaftar sebagai wajib bisnis, mereka enggan dan sama sekali tidak mau membayar bisnis, mereka selalu menghindar pada saat mendatangi rumahnya. Dimana disini subjek bisnis tidak mau mendata dirinya sebagai wajib bisnis dikarenakan banyak hal seperti subjek bisnis enggan membayar bisnis, dan subjek bisnis ini menghindari dari bisnis. Hal tersebut dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang kurang, ketidak pahaman masyarakat dalam membayar bisnis dan juga sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Seharusnya  dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) memberikan  surat  tagihan  bisnis  daerah  kepada  petugas  pengutipan  bisnis  sarang  burung  walet sehingga akan mudah bagi petugas saat turun lapangan untuk menetapkan objek bisnis sarang burung walet. Jadi dengan adanya surat tagihan bisnis, ada kemungkinan subjek bisnis sarang burung walet ini tidak berani untuk mengusir bahkan untuk mengelak pada saat petugas turun lapangan. Namun berdasarkan hasil temuan dilapangan pihak pemerintah tidak menjalankan atau melakukan prosedur seperti  yang  tercantum  didalam  qanun  pengambilan  bisnis  sarang  burung  walet.  Sehingga  subjek bisnis ini mendapat kebebasan atau sering mengelak untuk membayar bisnis. bahkan ada subjek yang sama sekali tidak mau membayar bisnis.  Dengan tidak dilakukannya prosedur ini wajib bisnis tidak akan mempunyai kesadaran untuk membayar bisnis, dan juga akan mengakibatkan realisasi bisnis sarang burung walet tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Mengingat bahwa bisnis merupakan pungutan wajib oleh daerah kepada daerah, maka apabila ada ketidak patuhan wajib bisnis dapat membawa konsekuensi dapat diambilnya pemaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib bisnis dengan pengambilan secara paksa juga belum dapat dilakukan, karena sanksi itu terpengaruhi oleh inisiatif daerah. Dengan hal tersebut pemerintah DPPKAD belum dapat melakukan pemungutan paksa karena belum adanya kebijakan dari daerah.
Apabila dikaitkan dengan teori, masih banyak yang harus dilakukan oleh dinas DPPKAD yaitu sesuatu  hal  yang  bisa  membuat  subjek  bisnis  mau  mendata  dirinya  sebagai  wajib  bisnis.  Dengan melakukan survey lapangan, dan pendataan potensi bisnis sarang burung walet secara terus menerus, dan bisa juga melakukan upaya penanggulangan masalah yaitu dengan mengembangkan kerjasama dengan  asosiasi  pengusaha  sarang  burung  walet.  Jadi  dengan  adanya  berbagai  cara  dari  dinas DPPKAD tersebut, Maka akan lebih mudah untuk mendata subjek bisnis sebagai wajib bisnis, serta bisa langsung mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Bisnis Daerah).

## Metode Penetapan Target Bisnis Sarang Burung Walet
Sebagaimana  terlihat  jelas  bahwa  metode  penetapan  target  adalah  suatu  cara  kerja organisasi/lembaga untuk menentukan hasil yang ingin di capai setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian bahwa yang terjadi selama ini di Kabupaten Pidie Jaya penetapan target bisnis sarang burung walet ini ditentukan oleh anggota DPRD,  cara penetapannya tanpa melakukan dengan metode/cara apapun dalam penentuan target bisnis sarang burung walet, hanya saja anggota DPRD (Legislatif) melakukan secara estimasi/ramalan dengan jumlah pendataan objek bisnis sarang burung walet, mereka juga menetapkan target bisnis sarang burung walet semata-mata untuk mengejar PAD tanpa  memperdulikan  hasil  pencapaian  realisasi  yang  didapat  setiap  tahunnya.  Malah  sebaliknya anggota  DPRD  menaikkan  target  bisnis  sarang  burung  walet  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  hasil penelitian sejauh ini metode yang ditetapkan selama ini realisasi penerimaan bisnis sarang burung walet tidak berhasil mencapai target.
Seharusnya  penetapan  target  bisnis  sarang  burung  walet  ini  di  tentukan  oleh  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya  karena dinas DPPKAD yang berhak menetukan target tersebut.  Kemudian penetuan atau penetapan target tersebut harus adanya persetujuan  dari  pihak  Eksekutif.    Penentuan  target  tersebut  harus  menentukan  secara  matematis. Kemudian pada saat penentuan tersebut harus melihat kondisi real dilapangan. Sehingga target yang ditentukan  itu  sesuai  dengan  kondisi  yang  terjadi  dilapangan.  Karena  salah  satu  indikator keberhasilan adalah dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  bahwa  cara  yang  lazim/seharusnya  digunakan  pada  saat penentuan target bisnis sarang burung walet yaitu menggunakan cara Simple Moving Evarage (SMA) merupakan teknik prakiraan yang cukup sederhana dan mudah digunakan. Dengan teknik ini dapat memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu,  atau  di  sebut  periode  ramalan.  Sebelum  di  hitung  rata-rata  pendapatan  periode  lalu,  terlebih
dahulu perlu ditentukan jumlah tahun yang akan dijadikan sebagai periode ramalan, misalnya lima tahun, tujuh tahun dan lain sebagainya.
Selain  dengan  cara Simple  Moving Evarage  bisa  juga  menggunakan  teknik  lain  seperti Exponential Smoothing memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda, dengan teknik ini maka dapat memberikan bobot yang lebih besar trhadap darta terakhir. Serta teknik Transformation Moving Average (TMA) yaitu merupakan teknik prakiraan dengan melihat kecenderungan dari data masa  lalu.  Jika  kecenderungan  pendapatan  selama  beberapa  tahun  menunjukkan  kenaikan,  maka pendapatan  tahun  mendatang  akan  naik  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  sebaliknya  jika kecenderungan turun maka pendapatan tahun mendatang akan turun dari tahun sebelumnya.

## Rencana Aksi Dari Pemerintah untuk Mencapai Target Bisnis Sarang Burung Walet
Kesadaran yang tinggi dari birokrasi yang selama ini melihat bahwa realisasi penerimaaan dari bisnis  sarang  burung  walet  tidak  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan  oleh  anggota  Legislatif. Sihingga sekarang pihak eksekutif timbul inisiatif membuat rencana aksi terhadap subjek bisnis sarang burung  walet.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  bahwa  rencana  aksi  tersebut  yaitu  dengan melakukan  sosialisasi, himbauan-himbauan  kepada  masyarakat  ,maupun  kerja  sama  dengan  pihak Geuchik  masing-masing.  Adapun  cara  untuk  lebih  mempertahankan  dan  meningkatkan  realisasi bisnis  sarang burung  walet  ini  yaitu  dari  pihak pengutipan  bisnis  ini akan  lebih  mendekatkan  diri mereka  dengan  subjek  bisnis,    dengan  cara  bersosialisasi  dan  memberikan  himbauan-himbauan kepada masyarakat serta pemasangan baliho disetiap toko-toko tentang bisnis sarang burung walet, serta  pemasangan  iklan  di  radio.  Selain  itu  juga  kemudian  akan    diberikan  kewenangan  kepada Geuchik  oleh  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan  Aset  Daerah  yaitu  memberikan  SPPT kepada setiap subjek bisnis sarang burung walet yang terdaftar diwilayahnya.
Rencana aksi merupakan langkah yang benar selanjutnya di dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang bisnis Daerah yang mengungkapkan bahwa bisnis Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun menurut Siahaan (2007) yang  berkaitan  dengan  tersebut  upaya  yang  dilakukan  oleh  dinas  DPPKAD  dalam  rangka meningkatkan penerimaan realisasi bisnis sarang burung walet sudah optimal.
Adapun  bila  dikaitkan  dengan  teori,  secara  umum  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  penerimaan  realisasi  bisnis  sarang  burung walet  bisa  melakukan  melalui  optimalisasi  intensifikasi  pemungutan  bisnis  daerah  antara  dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

## 1) Memperluas basis penerimaan
Tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperluas  basis  penerimaan  yang  dapat  dipungut  oleh Daerah,  yang  dalam  perhitungan  ekonomi  dianggap  potensial,  antara  lain  yaitu mengidentifikasi pembayar bisnis baru/potensial dan jumlah pembayar bisnis, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2) Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan  Perda,  mengubah  tarif,  khususnya  tarif  bisnis  dan  peningkatan  kualitas  SDM pemungutan bisnis.
3) Meningkatkan pengawasan
Dengan  melakukan  pemeriksaan  secara  dadakan  dan  berkala,  memperbaiki  proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak bisnis dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran bisnis dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan  yang  dilakukan  yaitu  memperbaiki  prosedur  administrasi  bisnis  melalui penyederhanaan  administrasi  bisnis,  meningkatkan  efisiensi  pemungutan  dari  setiap  jenis pungutan.
5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait didaerah.
Selanjutnya  ekstensifikasi  perbisnisan  juga  dapat  dilakukan  yaitu  melalui  kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perbisnisan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.
Kemudian  ada  juga  menurut  Sumitro  Rachmat  (2004)  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam memperkuat  proses  pemungutan  bisnis  sarang  burung  walet  yaitu  harus  adanya  pengawasan langsung saat subjek bisnis sarang burung walet akan panen, jadi dengan adanya pengawasan disetiap objek bisnis akan panen maka tidak ada peluang dari subjek bisnis mengelak untuk membayar bisnis, dan  juga  tidak  akan  terjadi  manipulasi  hasil  panenya  terhadap  petugas  turun  lapangan.  Adapun perlunya pengawasan langsung saat objek bisnis panen guna untuk memantau kelancaran kegiatan, dan menjamin agar tidak menyebabkan kesalah pahaman dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap subjek bisnis.
Optimalisasi  penerimaan  bisnis  sarang  burung  walet  dilakukan  untuk  meningkatkan kemampuan  keuangan  Daerah  dan  juga  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Menurut Mardiasmo  (2011)  Untuk  itu  selain  harus  adanya  pengawasan  juga  diperlukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat  segera  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  intensifikasi  terhadap  subjek  atau  sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi  informasi  secara  terpadu  guna  mengintensifikasi  bisnis  mutlak  diperlukan  karena  sistem
pemungutan  bisnis  yang  dilaksanakan  selama  ini  mungkin  cenderung  tidak  optimal.  Masalah  ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan bisnis sarang burung walet yang belum tegas.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  peneliti  dapat  merumuskan  beberapa kesimpulan bahwa:
1. Berdasarkan data dan hasil penelitian mekanisme penetapan target bisnis sarang burung walet dilihat dari aspek metode penetapan objek bisnis dilakukan dengan cara mendatangi setiap bangunan  yang  khusus  dibuat  atau  diperuntukkan  bagi  burung-burung  walet.  Setelah  itu langsung menanyakan kepada si pemilik bangunan tersebut. Penetapan objek itu 8% dari hasil panen  yang  dibudidayakan.  Pada  saat  turun  lapangan  pihak  DPPKAD  mengalami  banyak kendala  dikarenakan  tidak  membawa  surat  penagihan  bisnis  daerah  (SPPD).  Hal  tersebut terjadi  tidak  sesuai  dengan  qanun  kabupaten  pidie  jaya.  Seharusnya  pihak  pemerintah melakukan  proses  penetapan  objek  bisnis  sesuai  dengan  prosedur  seperti  yang  tercantum dalam  qanun.  Dilihat  dari  aspek  penetapan  target  bisnis  sarang  burung  walet  dilakukan dengan  cara  ramalan/estimasi  prakiraan  per  subjek  bisnis  sarang  burung  walet.  Penetapan target selama ini ditentukan oleh anggota DPRD, seharusnya penetapan target bisnis sarang burung walet itu di tentukan oleh dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) beserta adanya persetujuan dari pihak eksekutif.
2. Rencana aksi dari pemerintah untuk mencapai penerimaan target bisnis sarang burung walet kabupaten  pidie  jaya  pihak  DPPKAD  akan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat, himbauan-himbauan serta pemasangan baliho di simpang-simpang, dan bekerja sama dengan Geuchik setiap ada pengusaha wallet dan juga akan menyiarkan iklan di radio tentang begitu pentingnya membayar bisnis sarang burung wallet untuk pembangunan daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Maulana, (2012), Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh: A Strategy for Implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law in Aceh. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 7 (1), 18-28.
Herdiansyah,  Haris,  (2011), Metode  Penelitian  Kualitatif  untuk  ilmu-ilmu  sosial, Jakarta:  Salemba Humanika.
Jogiyanto, H.M, (2003). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT Rajagravindo Persada. Mahmudi,  (2010), Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit  Erlangga.  Poerwadarminta,  W.J.S,  (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Mardiasmo.  (2011). Perpajakan. Edisi  Revisi,  Yogyakarta:  CV.  Andi.  Moenir,  (2001), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
Nurul Mahya Sari, (2014), Birokrasi Pelayanan Pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota  Lhokseumawe). Skripsi, FISIP Universitas Malikussaleh.
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Pajak Sarang     Burung Walet.
Rosdiana Haula dan Taringan Rasin, (2005). Perpajaka Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Siahan  Pahala  Marihot,  S.E.,  M.T. Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah. Edisi  Revisi,  PT  Rajagravindo Persada.
Silalahi. (2009), Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, Soemitro, Rachmat. (2004). Asas dan Dasar Perpajakan Dua. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sudarto, (2002). Strategi Pengembangan Agribisnis Sarang Burung Walet. Gramedia Press. Surabaya Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi   Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara   Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.