## KENDALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH

## Kurniadi Ari Bowo, Budi Santoso,  Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro e-mail : bowriadi@gmail.com

## Abstract
The protected forest is a place to develop conservation areas to preserve nature and protect wild animals and endangered animals. Based on the theory of justice in the preservation of protected forests  as  a  coveted  in  the  law,  especially  relating  to  rights  and  obligations  in  state  relations. Delegation  of  authority  from  the  central  government  to  the  regions  in  the  context  of policymakers and regulations for the utilization of forest resources and its preservation may not deviate and conflict with the law. The protected forest as an asset of valuable resources should be able  to  achieve  the  maximum  utilization  felt  by  most  people.  Yogyakarta  Forest  Management Unit  (KPH)  in  the  management  of  production  forests  and  protected  forests  in  Gunungkidul Regency only  includes 2 (two) mechanisms, namely  by way of self-management and licensing. Not  all  laws  and  regulations  relating  to  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  KPH.  Several  ministerial regulations  related  to  the  duties  of  the  KPH  have  not  yet  regulated  and/or  did  not  explicitly mention the role of the KPH as the operator of forest management at the site level. So far, most conflicts occur because of overlapping tenure (land ownership claims) and land use (land use).

## Keywords : the protected forest, conservation, delegation of authority

## Abstrak
Hutan  lindung  adalah  sebagai  tempat  pengembangan  daerah  konservasi  untuk  memelihara kelestarian  alam  serta  perlindungan  terhadap  hewan  liar  dan  satwa  langka  .  Berdasarkan  teori keadilan dalam pelestarian hutan lindung sebagai suatu yang didambakan dalam hukum terutama berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  bernegara.  Pelimpahan  wewenang  dari pusat  kedaerah  dalam  rangka  pembuat  kebijakan  dan  aturan  untuk  pemanfaatan  sumber  daya hutan  dan  pelestariannya  tidak  boleh  menyimpang  dan  bertentangan  dengan  undang- undang.Hutan  lindung  sebagai  aset  sumber  daya  yang  berharga  sepatutnya  dapat  mencapai pemanfaatan  yang  maksimal  dirasakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Balai  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Yogyakarta  dalam  pengelolaan  hutan  produksi  dan  hutan  lindung  di Kabupaten  Gunungkidul  baru  mencakup  2  (dua)  mekanisme  yaitu  dengan  cara  swakelola  dan perizinan.  Belum  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  pengelolaan  hutan melibatkan  KPH.  Beberapa  peraturan  menteri  terkait  tupoksi  KPH  belum  mengatur  dan/atau tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  peran  KPH  sebagai  operator  pengelolaan  hutan  di  tingkat tapak.Selama  ini  sebagian  besar  konflik  terjadi  karena  tumpang  tindih  penguasaan  (klaim kepemilikan lahan) dan pemanfaatan lahan (land use).
Kata kunci : hutan lindung, pelestarian, pelimpahan wewenang.

## A. Pendahuluan
Rencana  pemindahan  ibu  kota  baru  oleh  pemerintah    dari  DKI  Jakarta  ke Kalimantan  Timur  menjadi  pembahasan  yang  serius  di  kalangan  pemerintah  dan masyarakat  umum.  Karena  dengan  pemindahan  ibu  kota    baru  dipastikan  memerlukan pembukaan  lahan  yang  lebih  luas  sehingga  akan  berdampak  pada    kelestarian  hutan lindung  di  Kalimantan  Timur.  Permasalahan  tersebut  merupakan  salah  satu  cntoh  dari sekian  banyak  masalah  yang  bersinggungan  dengan  kelestarian  hutan,  lalu  bagaimana sesungguhnya upaya pelestarian hutan lindung menghadapi prblematika tersebut.
Hutan  lindung  merupakan suatu kawasan  yang bertujuan  melindungi tata air dan tanah  pada  kawasan  tersebut  dan  sekitarnya.  Pada  hakikatnya,  hutan  lindung  adalah sebagai  tempat  pengembangan  daerah  konservasi  untuk  memelihara  kelestarian  alam serta  perlindungan  terhadap  hewan  liar  dan  satwa  langka.  Perlu  diketahui  bahwa pengembangan daerah konservasi  merupakan pengembangan suatu daerah atau kawasan sebagai  tempat  penelitian,  pendidikan,  dan  daerah  wisata  dengan  tujuan  utama  yaitu melestarikan serta melindungi flora dan fauna dari kepunahan.
Berdasarkan  fungsinya  menurut  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2004  tentang penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang  undang  nomor  1 tahun  2004  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  menjadi Undang-Undang padaPasal 1 butir 8 bahwa “Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan  menjaga kesuburan tanah”. Sementara itu pengertian hutan  lindung  yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan  erosi,  mencegah  intrusi  air  laut  dan  memelihara  kesuburan  tanah. Berdasarkan  fungsinya  tersebut,  maka  penggunaan  lahan  yang  diperbolehkan  adalah pengolahan  lahan dengan tanpa pengolahan tanah (zero tillage) dan dilarang  melakukan penebangan vegetasi hutan (Nugraha, 2006).
Hutan  lindung  atau  protection  forest  merupakan  kawasan  hutan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  beserta  kelompok  masyarakat  tertentu  untuk  dilindungi,  agar  tetap terjaga  fungsi-fungsi  ekologinya,  terutama  yang  menyangkut  tata  air  serta  kesuburan
tanah  sehingga  dapat  tetap  berjalan  dan  manfaatnya  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat banyak,  baik  yang  berada  disekitar  hutan  tersebut  maupun  manfaat  secara  luas.  Manan menjelaskan    bahwa  terdapat    dua    tipe    hutan    lindung    di  Indonesia    berdasarkan pengelolaannya,    yaitu:    (1)    hutan    lindung    mutlak,    yaitu  hutan    lindung    yang mempunyai keadaan  alam   yang  sedemikian  rupa,  sehingga pengaruhnya  yang  baik terhadap  tanah,  alam  sekelilingnya  dan  tata  air  perlu dipertahankan dan dilindungi, (2) dan hutan lindung terbatas, yaitu diantara hutan lindung,  ada  yang  karena  keadaan alamnya  dalam  batas-batas  tertentu,  sedikit banyak  masih  dapat  dipungut  hasilnya, dengan  tidak  mengurangi  fungsinya sebagai hutan lindung.(Manan, 1978)

## Kerangka Teori
Para  filosof  Yunani  memandang  keadilan  sebagai  suatu  kebajikan  individual ( individual  virtue). Apabila  terjadi  tindakan  yang  dianggap  tidak  adil (unfair  prejudice) dalam  tata  pergaulan  masyarakat,  maka  hukum  sangat  berperanuntuk  membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (the lost justice) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi), atau terjadi keadilan korektif  menurut  Aristoteles.  Keadilan  yang  mesti  dikembalikan  oleh  hukum  menurut istilah  John  Rawls  adalah “reasonably  expected  to  be  everyone’s  advantage” (Rawls, 1971).
Hans  Kelsen  dalam  bukunya General  Theory  of  Law  and  State ,  mengemukakan pemikiran  tentang  konsep  keadilan,  Hans  Kelsen  menganut  aliran  positifisme  yang mengakui  kebenaran  dari  hukum  alam.  Oleh  karena  itu  pemikirannya  terhadap  konsep keadilan  menimbulkan  dualisme  antara  hukum  positif  dan  hukum  alam.  Hal  ini  dapat disimak  dalam  pendapat  Hans  Kelsen,9  sebagai  berikut:  Dualisme  antara  hukum  positif dan  hukum  alam  menjadikan  karakteristik  dari  hukum  alam  mirip  dengan  dualisme metafisika  tentang  dunia  realitas  dan  dunia  ide  model  Plato.  Inti  dari  filsafat  Plato  ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam.
Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda:  yang pertama adalah dunia kasat mata  yang  dapat  ditangkap  melalui  indera  yang  disebut  realitas;  yang  kedua  dunia  ide yang  tidak  tampak  Dua  hal  lagi  konsep  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen: pertama  tentang  keadilan  dan  perdamaian.  Keadilan  yang  bersumber  dari  cita-cita irasional.  Keadilan  dirasionalkan  melalui  pengetahuan  yang  dapat  berwujud  suatu
kepentingan-kepentingan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  suatu  konflik  kepentingan (Rasisul Muttaqien, 2011).
Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (justitia  generalis) dan  keadilan  khusus.  Keadilan  umum  adalah  keadilan  menurut kehendak  undang-undang  yang  harus  dijalankan  untuk  kepentingan  umum.  Sedangkan keadilan  khusus  adalah  keadilan  atas  dasar  kesamaan  atau  proporsionalitas.  Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:
a. Keadilan distributif (justitia distributiva) ;
b. Keadilan komutatif (justitia commutativa) ;
c. Keadilan vindikatif (justitia vindicativa) .
Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  secara  proporsional  ditetapkan  dalam lapangan  hukum  publik  secara  umum.  Sebagai  contoh,  negara  hanya  akan  mengangkat seorang  menjadi  hakim  apabila  orang  itu  memiliki  kecakapan  untuk  menjadi  hakim. Keadilan  komutatif  adalah  keadilan  dengan  mempersamakan  antara  prestasi  dan kontraprestasi.  Sedangkan  keadilan  vindikatif  adalah  keadilan  dalam  hal  menjatuhkan hukuman  atau  ganti  kerugian  dalam  tindak  pidana.  Seorang  dianggap  adil  apabila  ia dipidana  badan  sesuai  dengan  besarnya  hukuman  yang  telah  ditentukan  atas  tindakan pidana  yang dilakukannya.Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, ” in Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 156–57.
Berdasarkan teori keadilan dalam pelestarian hutan lindung yaitu keadilan sebagai suatu  yang  didambakan  dalam  hukum  terutama  ketika  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  dalam  hubungan  bernegara.  Mengingat  dinyatakan  dalam  Dasar  Negara Republik  Indonesia  yaitu  Pancasila,  pada  Sila  Kedua  menyebutkan  “Kemanusiaan  yang adil dan beradab” serta Sila Kelima menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.  Beberapa  teori  mengenai  keadilan  diharapkan  dapat  terwujud  bagi pengelolaan hutan secara lestari dengan berasaskan keadilan.

## Teori Kewenangan
Teori  Kewenangan  dipilih  dalam  penelitian  ini  sehubungan  dengan  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat,  sebagai  konsekuensi  otonomi  daerah.  Di Indonesia  dasar  kewenangan  menurut  asas  legalitas  adalah  merupakan  prinsip  negara hukum,  sehingga  semua  tindakannya  ditentukan  dalam  undang-undang.  Asas  legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan Hetbeginsel van wetmatigheid
van bestuur yakni  prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey , mengemukakan Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung 3 (tiga) aspek,  yaitu:    (1)  aspek  negatif (het  negatieve  aspect), (2)  aspek  formal-positif (het formeel-positieve  aspect) ,  (3)  aspek  materiil  positif (het  materieel-positieve  aspect) . Pertama, aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.  Tindakan  pemerintahan  tidak  sah  jika  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Kedua,  aspek  formil  positif  menentukan  bahwa pemerintah  hanya  memiliki  kewenangan  tertentu  sepanjang  diberikan  atau  berdasarkan undang-undang.  Ketiga,  aspek  materiil  positif  menentukan  undang-undang  memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki  dasar  perundang-undangan  dan  juga  bahwa  kewenangan  itu  isinya  ditentukan normanya  oleh  undang-undang.Ridwan  HR,”  in  Hukum  Administrasi  Negara  (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 90–92.
Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto yaitu kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum.  Indroharto  mengemukakan, bahwa  wewenang  diperoleh  secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat,  yang  masing-masing dijelaskan  sebagai  berikut;  wewenang  yang  diperoleh  secara  atribusi,  yaitu  pemberian wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan  suatu wewenang  yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata  Usaha  Negara  yang  telah  memperoleh  suatu  wewenang  secara  atributif  kepada Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara  lainnya.  Jadi,  suatu  delegasi  didahului  oleh adanya  suatu  atribusi  wewenang.  Pada  mandat,  disitu  tidak  terjadi  suatu  pemberian wewenang  baru  maupun  pelimpahan  wewenang  dari  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha Negara  yang  satu  kepada  yang  lain.Indroharto,”  in  Usaha  Memahami  Undang-Undang Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  ed.  Pustaka  Sinar  Harapan  (Jakarta,  1993),  90. Pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka pembuat kebijakan dan aturan untuk pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestariannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang.

## Teori Manfaat
Masyarakat  yang  berkembang  pesat  dalam  bernegara,  dipengaruhi  oleh perkembangan  jaman,  sehingga  kebutuhan  harus  dipenuhi  sesuai  jamannya.  Untuk  itu
perlu  hukum  yang  kontekstual  dalam  arti  dapat  mengakomodir  praktik-praktik  sosial  di masyarakat  dengan  diatur  oleh  norma  hukum.  Ajaran-ajaran  hukum  yang  dapat diterapkan  agar tercipta  korelasi  antara  hukum  dan  masyarakatnnya,  yaitu  hukum  sosial yang  lebih  kuat  dan  lebih  maju  daripada  ajaran-ajaran  yang  diciptalan  oleh  hukum perseorangan.Alvin  S.  Johnson,”  in  Sosiologi  Hukum  (Jakarta:  Asdi  Mahastya,  2006), 204.
Artikulasi  hukum  ini  akan  menciptakan  hukum  yang  sesuai  cita-cita  masyarakat karenanya  muara  hukum  tidak  hanya  keadilan  dan  kepastian  hukum,  akan  tetapi  aspek kemanfaatan  juga  harus  terpenuhi.  Penganut  mazhab  utilitarianisme  memperkenalkan tujuan  hukum  yang  ketiga,  disamping  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Dilanjutkannya, tujuan  hukum  itu  adalah  untuk  kemanfaatan  bagi  seluruh  orang.  Pembentuk  undang- undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi  semua  individu.  Dengan  berpegang  pada  prinsip  tersebut,  perundangan  itu hendaknya  dapat  memberikan  kebahagian  terbesar  bagi  sebagain  besar  masyarakat (the greates  happiness  for  the  greatest  number).H.  Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  “,in Pengantar  Filsafat  Hukum,  (Bandung:  Mandar  Maju,  2012),  60. Dalam  hal  teori utilitarianisme,  merupakan  aliran  yang  meletakan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.  Penilaian  baik  buruk,  adil  atau  tidaknya  hukum  tergantung  apakah  hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari  hukum,  sehingga  diharapkan  budaya  hukum  mempunyai  korelasi  dalam pembentukan hukum.Moh Erwin, “ in Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: Rajawali press, 2011), 179. Berdasarkan teori manfaat ini hutan lindung sebagai aset  sumber  daya  yang  berharga  sepatutnya  dapat  dijaga  dan  dilindungi  dengan  tujuan mencapai pemanfaatan yang maksimal dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

## Permasalahan
Penetapan  kawasan  lindung  oleh  pemerintah  dilakukan  berdasarkan  karakteristik wilayah tersebut maupun karena nilai kepentingan objeknya, dimana masyarakat dilarang melakukan  hal-hal  seperti  menebang  hutan  atau  merusak  lingkungan  sekitar  pada  jarak yang telah ditentukan.
Ada efek  penggandaan (multiplier  effect) yang  terjadi  akibat  hutan  yang sebelumnya  tidak  pernah  dijamah kini  telah  menjelma menjadi  daerah  yang  mudah ditembus. Hutan  menjadi  rentan  dirusak  dan  ‘dikotori’.  Niat  dan  upaya  serius  harus
sungguh-sungguh  dimunculkan  untuk menghindari  semakin  meluasnya  kerusakan  hutan di  Indonesia.  Beberapa  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  pemberian kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengeluarkan  peraturan  dan  kebijakan  dalam  rangka menjaga  kelestarian  hutan,    salah  satu  peraturan  yang  peneliti  cermati  di  penelitian  ini adalah    Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  7  tahun  2015  tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Kabupaten Gunung Kidul. Peraturan ini  merupakan  implementasi  dari  kebijakan  kehutanan  nasional,  oleh  karena  itu  peneliti mengambil  judul  :    Kendala  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Di  Kabupaten  Gunung  Kidul dalam Penerapan Peraturan Daerah.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kendala  dan  solusi  yang  dapat  di terapkan  sesuai  dengan  peraturan  daerah  dan  di  kaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku demi tercapai rasa keadilan bagi masyarakat.

## Kebaruan / Orisinalitas Penelitian
Penelitian  mengenai  pengelolaan  hutan  lindung  ssebelumnya  pernah  diteliti  oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu Anton Silas Sinery dari Fakultas Kehutanan,  Universitas Papua  Amban  Manokwari.  Membuat  penelitian  dengan  judul  Fungsi  Kawasan  Dan Strategi  Pengellaan  Hutan  Lindung    Wosi  Rendani  Kabupaten    Manokwari.  Dalam penelitian  ini  peneliti  Persepsi  responden  terhadap  pengelolaan  berbasis  masyarakat setempat  di  lokasi  kawasan  lindung  yang  dekat  pemukiman  manusia  dan  imigran  lokal yang  khawatir  jika  hutan  lindung  di  sebelah  tanah  longsor  dan  kekurangan  air  bersih. (Sinery & Mahmud, 2014)
Peneliti  selanjutnya  yang  membahas  tentang  pengelolaan  hutan  lindung  adalah Kirsfianti  Ginoga,  dan  Mega  Lugina.  Judul  yang  diangkat  yaitu  Kajian  Kebijakan Pengelolaan  Hutan  Lindung.  Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi kebijakan  dan  peraturan  perundangan  yang  mengatur  secara  langsung  maupun  tidak langsung hutan lindung.(L Ginoga, Lugina, & Djaenudin, 2005)
Penelitian  terakhir  sebagai  pembanding  ialah  milik  Surah  Maeda  Arifin,  dari Universitas  Halu  Oleo.  Judul  penelitiannya  yaitu  Analisis  Kasus  Pembalakan  Liar  Di Kawasan  Hutan  Kabupaten  Buton  Utara    Dan  Implementasi  Hukum  Kehutanan  Serta Hukum  Lingkungan.    Mengkaji  tentang  fenomena  pembalakan  liar  yang  terjadi  di kawasan  hutn  Buton  Utara  dengan  menganalisa  konsukensi  hukum  dengan  landasan hukum formil yaitu (UU No. 41 Tentang Kehutanan) dan Hukum Lingkungan ( UU No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) (Surah Maeda Arifin, 2018)

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  empiris,  yaitu penelitian  hukum  doktriner  dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan- peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat  hubungannya  pada  pada  perpustakaan karena  akan  membutuhkan  data-data  yang  bersifat  sekunder  pada  perpustakaan.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta
Sejarah KPH di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan hutan jati di Jawa. Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu, para Bupati telah memberikan upeti kepada raja- raja  dalam  bentuk  glondhong  pengareng-areng.  Di  zaman  itu  telah  ada  semacam  jabatan yang  disebut  juru  wana  atau  juru  pengalasan  (wana  atau  alas  dalam  bahasa  Jawa  berarti hutan). Setelah itu datanglah VOC yang menguasai hutan jati di bagian utara Jawa Tengah dan  Jawa  Timur  untuk  kepentingan  pembuatan  kapal-kapal  dagang  dan  bangunan lainnya.(“Sejarah kph,” 2019) Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945  dan  berdirinya  Negara  Indonesia  tanggal  18  Agustus  1945,  hak,  kewajiban, tanggung-jawab  dan  kewenangan  pengelolaan  hutan  di  Jawa  dan  Madura  oleh  Jawatan Kehutanan  Hindia  Belanda  q.q.  den  Dienst  van  het  Boschwezen  dilimpahkan  secara peralihan  kelembagaannya  kepada  Jawatan  Kehutanan  Republik  Indonesia.  Jawatan Kehutanan  kemudian  berubah  menjadi  Perusahaan  Negara  yang  bersifat  komersial berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  1961  tentang  Pembentukan Perusahaan-Perusahaan  Kehutanan  Negara  (PERHUTANI).  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 tahun 1950 Bagian hutan Yogyakarta diserahkan ke Pemda Tk. I DIY (Jawatan Kehutanan) (KPH Yogyakarta) dan bagian hutan Surakarta diserahkan ke Perum Perhutani (KPH Surakarta).
Dalam rangka menjabarkan kebijakan kehutanan nasional maka KPH Yogyakarta bekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menetapkan  Peraturan Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dalam  Pasal 3 menyebutkan : Pengelolaan Hutan Produksi dan  Hutan  Lindung  dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat
secara  berkeadilan  dengan  tetap  menjaga  kelestarian  fungsi  ekologi,  ekonomi,  dan  sosial. Berdasarkan  informasi  dari  narasumber  yaitu  Kepala  Seksi  Pemanfaatan  Balai  KPH Yogyakarta  bahwa  pengelolaan  hutan  produksi  dan  hutan  lindung  di  Kabupaten Gunungkidul  baru  mencakup  2  (dua)  mekanisme  yaitu  dengan  cara  swakelola  dan perizinan.  Perizinan  pengelolaan  hutan  produksi  dan  hutan  lindung  di  Kabupaten Gunungkidul  diberikan  kepada  kelompok  tani  masyarakat.  Pemanfaatan  Hutan  Produksi dan Hutan Lindung dengan cara perizinan berupa: Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat;  dan  Hutan  Desa.  Salah  satu  pihak  ketiga  yang  bekerjasama  dengan  Pemerintah Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  mengelola  hutan  produksi  yang  berada  di Semin  Gunungkidul  adalah  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  Karya  Hutan.(Bp.  Wawan Setiyo T, n.d.)
2. Kendala  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Di  Kabupaten  Gunung  Kidul  dalam Penerapan Peraturan Daerah.
Berdasarkan      informasi  dari  narasumber  yaitu  Kepala  KPH  Yogyakarta  bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta antara lain:
a. Belum  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  pengelolaan  hutan melibatkan  KPH,  sebagai  contoh  UU  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan  Air,  PP  Nomor  6 Tahun  1999  tentang  Pengusahaan  Hutan  dan  Pemungutan  Hasil Hutan pada Hutan Produksi, PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka  Alam (KSA)  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam  (KPA),  PP  Nomor  37  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  DAS,  PP  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Penggunaan  Kawasan  Hutan. Tetapi ada  juga beberapa peraturan yang sudah melibatkan KPH, seperti PP Nomor 45 Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan,  yang  melibatkan  KPH  dalam  kegiatan perlindungan  hutan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan.  PP      Nomor  28  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  KSA  dan  KPA,  sudah  menyebutkan  KPH  sebagai  salah  satu  unit pengelola., melibatkan KPH dalam pemeliharaan tanaman rehabilitasi. Jika pemerintah berkomitmen  untuk  memperbaiki  tata  kelola  kehutanan  melalui  pembangunan  KPH maka perlu sinkronisasi dan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan  fungsi  KPH,  sehingga  ada  peran  KPH  di  dalamnya.  Penetapan  posisi-posisi  di dalam  peraturan  seyogyanya  dirancang  dengan  baik  dan  dipadukan  dengan  penataan
aturan  otoritas  yang  diarahkan  kepada  lebih  dominannya  posisi-posisi  pro-KPH dibanding posisiposisi yang resisten.
b. Beberapa peraturan menteri terkait tupoksi KPH belum mengatur dan/atau tidak secara eksplisit menyebutkan peran KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Misalnya PermenLHK Nomor P.93/Menlhk/Setjen/kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas  Kawasan  Hutan,  PermenLHK  Nomor  P.14/Menlhk-II/2015  tentang  Tata  Cara Pemberian  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Kawasan  Silvopastura  pada  Hutan  Produksi, PermenLHK  Nomor  P.29/  Menlhk-Setjen/2015  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kebun  Bibit  Rakyat,  seharusnya  KPH  perlu  dilibatkan  dalam  pembentukan  kelompok sebagai  bagian  dari  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemitraan  dengan  masyarakat. PermenLHK  Nomor  P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Bukan  Kayu (IUPHHBK) dari Hutan  Alam  atau  dari  Hutan  Tanaman  pada  Hutan  Produksi,  seharunya  cukup  oleh kepala KPH atas nama Gubernur. PermenLHK Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara  Pemberian,  Perluasan  Areal  Kerja  dan  Perpanjangan  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Alam  (IUPHHK-HA),  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu  pada  Restorasi  Ekosistem  (IUPHHK-RE),  dan  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil Hutan  Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) pada Hutan Produksi, seharusnya  KPH  dilibatkan  dalam  penyiapan  areal  kerja  untuk  perpanjangan  izin. Permenhut Nomor P. 36/Menhut-II/2009  jo Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2013 jo PermenLHK  Nomor  P.8/Menlhk-II/2015  tentang  Tata  Cara  Perizinan  Usaha Pemanfaatan  Penyerapan  dan  atau  Penyimpanan  Karbon  pada  Hutan  Produksi  dan Hutan  Lindung  belum  mengakomodir  keberadaan  KPH,  seharunya  KPH  dilibatkan dalam penyiapan areal kerja (Tim Fakultas Kehutanan IPB, 2017).
c. Tumpang  tindih  kawasan  hutan.  Selama  ini  sebagian  besar  konflik  terjadi  karena tumpang  tindih  penguasaan  (klaim  kepemilikan  lahan)  dan  pemanfaatan  lahan  (land use).  Namun  penanganan  masalah  klaim  lahan  masih  sulit  dilakukan  dibandingkan dengan penanganan masalah perambahan. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk  menyelesaikan  masalah  konflik  lahan  seperti  melalui  kemitraan  dengan pemegang izin, HTR, HKm, hutan desa, dan lain-lain tidak selalu berjalan baik.

## D. Kesimpulan
Terdapat  peraturan-peraturan  yang  menghambat  optimalisasi  operasionalisasi  KPH Yogyakarta  sehingga  perlu  direvisi.  erdasarkan  uraian  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat disampaikan  saran  adalah  revisi  peraturan  yang  terkait  dengan  tupoksi  KPH  perlu didiskusikan dengan stakeholdersterkait untuk ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Erwin, M. (2011). Moh utilitarianisme. In Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum (p. 179). Jakarta: Rajawali press.
HR, R. (2011). HD stout T. In Hukum Administrasi Negara (pp. 90–92). Jakarta: Grafindo Persada,.
Indroharto. (1993). Indroharto PTUN. In Pustaka Sinar Harapan (Ed.), Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (p. 90). Jakarta.
Johnson, A. S. (2006). Alvin ’ s Homework. In Sosiologi Hukum (p. 204). Jakarta: Asdi Mahastya.
L Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan . https://doi.org/10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194
Manan, S. (1978). Masalah Pembinaan Kelestarian Ekosistem Hutan . Bogor.
Nugraha, S. (2006). Potensi dan Tingkat Kerusakan Sumberdaya Lahan di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 . Surakarta.
Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, M. M. (2008). Putu Oka Ngakan KPH. Governance Brief Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah , 6.
Rasisul Muttaqien. (2011). Hans Kelsen. In General Theory of Law and State . https://doi.org/10.1007/978-94-011-0745-7_118
Rasjidi, H. L. R. dan I. T. (2012). , Pengantar Filsafat Hukum,. In Pengantar Filsafat Hukum, (p. 60). Bandung: Mandar Maju.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. In Cambridge (Ed.), A Theory of Justice (p. 60). https://doi.org/10.4324/9781315628653-4
Sejarah kph. (2019). Retrieved October 15, 2019, from
http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan-
latar-belakang-kph&catid=28:1-sejarah-a-latar-belakang&Itemid=170 website: http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:sejarah-dan- latar-belakang-kph&catid=28:1-sejarah-a-latar-belakang&Itemid=170
Shidarta, D. D. dan. (2006). Darji Darmnodiharjo dan Shidarta thomas aquinas. In Pokok-pokok Filsafat Hukum (pp. 156–157). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sinery, A. S., & Mahmud, D. (2014). Fungsi Kawasan Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari. Jurnal AGRIFOR Volume XIII Nomor .
Supriadi. (2010). Supriadi perlindungan hutan. Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia , p. 465. Jakarta: Sinar Grafika.
Surah Maeda Arifin, U. H. (2018). ANALISIS KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BUTON UTARA DAN IMPLEMENTASI HUKUM
KEHUTANAN SERTA HUKUM LINGKUNGAN. Hukum Lingkungan .