## PENDAHULUAN
Sejatinya implementasi otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesahteraan masyarakat, meringankan beban pemerintah pusat serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi sumber daya alam dan masyarakat di daerah. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang cukup besar dan sudah seharusnya dipikul serta menjadi tanggung jawab daerah sehingga daerah tidak dapat lagi berpangku tangan hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya PAD di kota dan kabupaten tidak cukup mendanai kebijakan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan APBD di kota/ kabupaten 80 persen merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Artiya hanya 20 persen APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mayoritas dana harus disupplai
PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

## Savita Fintari
Universitas Terbuka, Indonesia savitafintari@gmail.com
Submitted: 8 Juli 2020 Revised: 17 Agustus 2020 Accepted: 10 November 2020

## Abstract
The paper aimed to analyze the influence of the flypaper effect on  general allocation funds (DAU) to the financial performance in Bima, West Nusa Tenggara province . Variables used in this research were  the general allocation fund (DAU) as independent variabel and the financial performance of local government as  dependent variable. This research used a quantitative method. Census was conducted in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bima. The data was analyzed using SPSS version 16.0. The  finding of the study showed that the flypaper effect of the general allocation funds and the financial performance of local government had a negative and significant relation. The influence of general allocation funds to the financial performance of local government in Bima was 41.2% and the rest 58.8% was the changing of financial performance of local government caused by another variable which was not examined.
Keywords : Influence,  flypaper  effect,  unconditional  grants,  the  financial performance of local government
dari pusat. Ini juga menunjukkan bahwa skala ekonomi jelas tidak baik di kota dan kabupaten. Belum lagi belanja di tingkat di kota dan kabupaten sekitar 70-80 persen ditujukan untuk belanja pegawai. Artinya, hanya 20 persen untuk belanja publik atau infrastruktur (Kurnia, 2013).
Fenomena yang timbul dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya adalah berupa ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini jelas tergambar pada nilai transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih tinggi dan kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat dan  bukan  memaksimalkan  kapasitas  fiskal daerah  (potensi  fiskal).  Ketergantungan  ini
Jiapi : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia
J IAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 59-68
terjadi saat pemerintah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan mengguanakan dana transfer (grants) yang diproyeksikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproyeksikan dengan PAD. Maka, fenomena tersebut disebut dengan flypaper effect (Maimunah, 2006).
Ironisnya, alokasi dana transfer ke daerah kabupaten/kota pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada lahan pajak menjadi kurang. Transfer pemerintah pusat yang khususnya didominasi oleh transfer tak bersyarat (Unconditional Grant) yaitu DAU dan DBH juga masih berpengaruh dalam pengeluaran dan belanja pembangunan yang ada di Kota Bima. Hal ini ditandai dengan tingginya porsi penerimaan transfer tak bersyarat (Uncondotional Grant) dari pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer bersyarat (Conditional Grant) atau pendapatan lain-lainnya. Terbukti dengan proporsi PAD, DAU dan pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kota Bima  Tahun 2015 – 2017 di tunjukkan pada Tabel 1.
Berdasarkan pada table 1 di atas, diketahui bahwa komposisi pendapatan Kota Bima Tahun 2015 – 2017 secara umum cenderung menunjukkan terjadinya peningkatan dan pendapatan Kota Bima didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2015, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 552.406 Milyar dan meningkat dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2017.  Dengan kenaikan sebesar 5% pada tahun 2014, lalu pada tahun 2016 dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 18% kemudian pada Tahun 2017 meningkat sebesar 26% sementara porsi terbesar pada dana perimbangan dipemerintah Kota Bima adalah dana alokasi umum. Jelas tergambar pada tabel diatas dana alokasi umum dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,86%. Hal serupa dinyatakan oleh (Sidiq, 2016) “Disaat transfer yang diperoleh besar maka pemerintah daerah berusaha agar periode berikutnya transfer yang diperoleh tetap besar sehingga transfer meningkat ditahun berikutnya”.
Untuk mengetahui bagaimana bentuk perbandingan mengenai pendapatan daerah dan
Jenis Pendapatan Daerah Source of Revenues 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) 1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.4 Lain-lain PAD yang sah 30 266 723 11 228 423 5 268 429 1 225 903 12 543 968 30 524 800 12 341 770 5 132 142 1 678 677 11 372 211 52 465 170 13 910 270 5 048 756 2 059 377 31 446 765 2.  Dana Perimbangan 2.1 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) 2.1 Dana Bagi Hasil (DBH) 552 406 937 435 279 239 98 875 020 15 315 441 698 913 856 464 125 442 172 662 913 15 743 067 707 754 462 455 972 250 193 166 068 58 616 143 3.  Lain-Lain Pendapatan yg sah 3.1 Pendapatan Hibah 3.1 Dana Bagi Hasil Pajak darinProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 128 034 579 0 29 631 422 98 403 157 0 51 645 503 12 000 000 31 011 604 5 000 000 3 633 900 213 422 769 168 997 000 36 619 697 7 500 000 0
Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bima T.A 2015 – 2017

## (dalam milyaran)
Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018
Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb)

## Savita Fintari
transfer dari pemerintah pusat pusat maka perhatikan  grafik  perbandingan  pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima yang akan ditampilkan pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Perbandingan Unsur Pendapatan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB) T.A 2015-2017
Gambar diatas menunjukkan bahwa Kota Bima tergolong daerah yang relatif kurang mandiri dan masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hubungan finansial. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi dana perimbangan yaitu sebesar 85 % pada penerimaan pendapatan daerah Kota Bima dari pada PAD yang hanya menyumbang 5 % saja. Gambaran proporsi diatas menunjukkan adanya indikasi terjadinya flypaper effect. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh  Flypaper  Effect  Pada  pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”.
Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:
1. Untuk  mengetahui  apakah  flypaper  effect terjadi di Kota Bima.
2. Untuk  mengetahui  apakah    flypaper effect  pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.
3.  Untuk mengetahui bagaimana pengaruh
flypaper  effect  pada  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.

## Kajian Literatur dan Teori
Menurut Sukriy dan Halim (2003), definisi flypaper  effect  merupakan  respon  pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Menurut Maimunah (2006) flypaper  effect  merupakan  suatu  kondisi  yang terjadi saat pemerintah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan mengguanakan dana transfer (grants) yang diproyeksikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproyeksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Kuncoro (2007) mendefinisikan flypaper effect adalah gejala dimana transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi subsitusi bagi pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa  yang  dimaksud  dengan  flypaper  effect merupakan suatu kecenderungan pemerintah daerah merespon belanja lebih besar pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada pendapatan daerahnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah cenderung boros pada dana transfer tidak bersyarat yang khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sendiri.

## Transfer
a.Transfer Bersyarat
Menurut Shah (1991:4), conditional grants dimaksudkan untuk menyediakan insentif pemerintah untuk menjalankan program atau aktifitas  tertentu.  Transfer  (grants)  ini  dapat diberikan secara berkala atau sesuai mandat yang diberikan atau dapat digunakan sewaktu-waktu (adhoc). Transfer bersyarat (conditional grants) secara tipikal menentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai berdasarkan kondisi tertentu. Menurut Azwardi (2007), transfer bersyarat di Indonesia biasanya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Conditional grants terdiri dari
5% 85% 10% PAD 5 % DAU 85 % LAIN-LAIN Pendapatan yang sah 10 %
Sumber Bima Dalam AngkaKota Bima, diolah oleh penulis, 2018
J IAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 59-68
bantuan penyeimbang (matching grants) dan bantuan bukan penyeimbang (non-matching grants).
b.Transfer Tidak Bersyarat Transfer tidak bersyarat (Unconditional grants) yang sering disebut dengan bantuan tak bersyarat menurut (Azwardi, 2007:4) di Indonesia berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).  Menurut koleman (1996) dalam Purnomo (2011), Transfer Tidak Bersyarat (Unconditional Grants) merupakan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya transfer ini diberikan kepada pemerintah pusat yang berkaitan dengan usaha- usaha produktif untuk peningkatan investasi pada badan usaha yang ada di daerah.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Syafri (2008:213) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanaan dari sebuah aktivitas  dari proses suatu unit organisasi.
Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126). Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio ketergantungan.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Halim (2007:150) bahwa “membagi rasio kedalam beberapa kelompok rasio yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD”. Antara lain, adalah:
a.Rasio Kemandirian Keuanagan Daerah (RKKD)
Rasio kemandirian keuangan daerah Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Adapun Formula untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut (Halim, 2004:150) :
Dengan melihat tingkat dan pola hubungan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah
b.Rasio  Efektifitas  terhadap  Penapatan  Asli Daerah (PAD)
Rasio efektivitas terhadap PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang riil Halim (2007:234). Untuk mengukur rasio efektivitas PAD ini dapat menggunakan formula sebagai berikut :
Dengan kriteria efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.
Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif
Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
c.Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan adalah rasio yang digunakan ketika ingin melihat seberapa besarkah tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan rasio antara total penerimaan daerah dengan total Dana Perimbangan. Untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan = Total Pendapatan Daerah / Total Dana Transfer × 100%
Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

## Kerangka Analisis

## Gambar 2. Kerangka Analisis

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen yang mana dalam penelitian ini DAU menjadi variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah merupakan variabel dependen. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma sederhana.
Metode pengumpulan data menggunakan berbagai sumber data yaitu data primer dan data skunder yaitu LRA Pemerintah Kota Bima 2015-2017 dan Bima Dalam Angka Tahun 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung pada pegawai negeri di BPKAD Kota Bima. Metode analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskripsi yang merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden dalam
Presentase Efektifitas Pola Hubungan >100 Sangat Efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup Efektif 60-80 Kurang Efektif <60 Tidak Efektif Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Rendah 10,01-20,00 Rendah 20,01-30,00 Sedang 30,01-40,00 Cukup 40,01-50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi
J IAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 59-68
bentuk keterangan dalam hal ini meliputi karateristik responden terhadap variabel yang dinilai. Penelitian ini menggunakan uji persyaratan regresi yang meliputi uiji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. Dan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel dependen maka digunakan analisis regresi liner dengan bantuan program SPSS 16.0 dan panduan analisis Siregar (2013).

## PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian daerah yang bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah sangat di tuntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kebutuahan  daerah, pembanguanan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bima Periode Tahun 2015-2017 ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Bima Periode Tahun 2015-2017
Sumber: Data Skunder diolah, 2018
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Kota Bima TA 2015  hingga TA 2017 tergolong rendah dan membentuk pola hubungan “INSTRUKTIF”. Hal tersebut jelas terlihat dari persentase rasio kemandirian keuangan Kota
Bima yang tidak pernah lebih dari 10% sehingga belum dapat dikatakan daerah yang mandiri dan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara  financial.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar rasio kemandirian Kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan.
1.Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektifitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bima Tahun 2015-2017 ditunjukkan pada tabel 6.

## Tabel 6. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2015-2017
Sumber: Data Skunder diolah, 2018
Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 menunjukkan  presentase  rasio  efektifitas  Kota Bima mengalami penuranan dan kenaikan. Pada tahun 2016 persentasi rasio efektifitas Kota Bima sebesar 98,1% dan kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 163,1%. Sehingga menurut uraian  dan  hasil  perhitungan  rasio  efektifitas Kota Bima tergolong sangat efektif.
2.Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan daerah adalah untuk mengukur tingkat kemampuan daerah
Tahun
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Penerimaan APBD tanpa subsidi (Rp) RKKD (%) Ket 2015 30.266.723 552.406.937 6,95 Instruktif 2016 30.524.800 698.913.856 6,57 Instruktif 2017 52 465 170 707 754 462 11,50 Instruktif Tahun Anggaran Realisasi PAD (Rp) Target PAD (Rp) RE (%) Keterangan 2015 30.266.723 28.392.440 106,6 Sangat Efektif 2016 30.524.800 31.100.000 98,1 Cukup Efektif 2017 52 465 170 32.153.669 163,1 Sangat Efektif

## Savita Fintari
dalam membiayai aktifitas pembangunan melalui pengoptimalisi PAD, yang mana diukur dengan perbandingan antara PAD dan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbanagan). Dari hasil analisis rasio ketergantungan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah Kota Bima Tahun 2015-2017 sebagai berikut:
Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Bima Tahun 2015-2017 Sumber: Data Skunder diolah, 2018
Berdasarkan tabel 7 di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Bima adalah sebesar 79,9%, sehingga dapat diklasifikasikan  menurut  kriteria  penilaian ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2016, rasio ketergantungan mencapai 89,4% dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 146.506.919.000 dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bima sangat Tinggi kepada Pemerintah Pusat.

## Statistik Deskriptif
1.Uji Persyaratan Regresi (uji Asumsi Klasik)
a.Uji Linieritas Beradasarkan hasil analisis data uji linieritas dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows dapat diketahui bahwa masing- masing  variabel  Flypaper  Effect  pada  Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel Kinerja
Keuangan Pemerintah Kota Bima penelitian dapat dinyatakan memiliki hubungan yang linier karena nilai signifikan setiap variabel lebih besar (>) 0.05.
Tabel 8. Ringkasan Uji Linieritas dengan Program SPSS 16.0 for windows
Sumber: Output SPSS 16.0 tahun 2018
No Nama Variabel Jenis Variabel Signifikan Keterangan 1 Flypaper Effect Independen 0.331 Linier 4 Kinerja Keungan Dependen 0.514 Linier
Berdasarkan nilai signifikansi dari output diatas, diperoleh nilai signifikansi flypaper effect = 0.331 > 0.05 dan kinerja keuangan = 0.514 >0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan linear  secara  signifikan  antara  flypaper  effect pada dana alokasi umum dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.
b.      Normalitas Berdasarkan hasil analisis data uji normalitas masing-masing variabel penelitian dengan  mengamati  taraf  signifikan  masing- masing variable penelitian maka dinyatakan data berdistribusi normal sebagaimana yang tercantum dalam table ringkasan hasil uji normalitas di bawah ini:
Tabel 8. Ringkasan Uji Normalitas Data Peneltian
Sumber:output SPSS 16.0 for windows, 2018 Tahun Anggaran Dana Perimbangan (Rp) Total Penerimaan Daerah (Rp) Rasio Keter- gantungan (%) Ket. 2015 552.406.937 710.708.239 77,7 Sangat Tinggi 2016 698.913.856 781.084.159 89,4 Sangat Tinggi 2017 707.754.462 973.642.401 72,6 Sangat Tinggi
J IAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 59-68
Berdasarkan Hasil Uji Normalitas Data diatas,  diketahui  nilai  signifikan  sebesar  0.091 dan  yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diuji adalah berdistribusi normal.
c.Hasil Uji Hetoroskedastisitas Uji heteroskedastistas merupakan pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastistas dalam data penelitian. Jelas tergambar pada gambar 2, dapat dinayatakan bahwa model atau data penelitian ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi karena tidak ada pola yang jelas, serta tergambar titik- titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

## Gambar 2. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas
4.  Hasil Uji Analisis Regresi Upaya mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (jika X, maka Y) dengan kata lain apakah variable independen dapat mempengaruhi variabel dependen, maka dilakukan analisis statistik inferensial dengan teknik analisis regresilinier sederhana. Berikut hasil analisis data akan ditampilkan di bawah ini.

## Model Summary
a.Predictors: (Constant), Kinerja Keuangan Sumber:output SPSS 16.0 for windows, 2018
Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat diketahui bahwa nilai (R) sebesar  -0.642 atau 41,2% dalam artian bahwa ada Pengaruh negatif Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima. Jika flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima akan menurun sebesar 0.642. Artinya semakin tinggi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka menyebabkan semakin rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima.
Dari Tabel Model Summary diatas, diketahui R Square terdapat angka 0.412 artinya bahwa Flypaper effect pada dana alokasi Umum (DAU) memberi kontribusi sebesar 0.412 (0.412 x 100% = 41.2%) atau berkontribusi sebesar 41.2% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima, sedangkan sisanya sebesar 58.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti.
5.  Pengujian Hipotesis Penelitian Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh  seginifikan  terhadap  variabel dependen. Dengan kata lain apakah hipotesis penelitian yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya pada Bab II dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi liner sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0, sehingga diketahui Sig. 0.00<0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa hipotesisi alaternatif (Ha) yang mengatakan “Ada Pengaruh Signifikan Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima” dapat diterima sebaliknya hipotesisi nihil (H0) ditolak.
Kondisi  terjadinya  flypaper  effect di suatu daerah ditunjukkan ketika tingkat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap alokasi dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  telah  terjadi  flypaper  effect  pada  Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kota Bima. Hai
Model R R Square Sig. 1 -0.642 a 0.412 .0.00
Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb)

## Savita Fintari
ini  terbukti  dengan  besaran  koefisien  DAU dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian adanya hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Bima yang membentuk pola hubungan Intruktif yaitu pola dimana daerah masih belum mandiri yang mengandalkan dana transfer untuk memenuhi kebijakan kesejahteraan masyarakat, dan hasil rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bima yang cenderung sangat tinggi dengan besaran nilai 79,9%.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui  bahwa  variable  flypaper  Effect  pada Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dibuktikan melalui nilai sig. 0.00 < 0.05 dan pengaruh tersebut bersifat negative dibuktikan melalui R (correlation) sebesar -0.641. artinya bahwa semakin tinggi tingkat flypaper effect menunjukan semakin rendah tingkat kinerja keuangan. Setiap kali  kenaikan  1  (satu)  satuan  nilai  koefisien flypaper  effect  pada  dana  alokasi  umum  (DAU) maka kinerja keuangan daerah Kota Bima mengalami penurunan 0.641. Dengan artian jika tingginya Flypaper effect pada (DAU) maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada teori-teori dan hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh flypaper  effect  pada  dana  alokasi  umum  (DAU) terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi flypaper effect di Kota Bima, yang dilihat dari  besaran  koefisien  DAU  dibandingkan koefesien PAD Kota Bima. Hal ini ditunjukkan oleh  terdapat  pengaruh  negatif  dan  signifikan variabel  flypaper  effect  pada  DAU  terhadap variabel kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin  tinggi  Flypaper  effect  pada  DAU  maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah Kota  Bima.  Flypaper  effect  menyebabkan rendahnya kemandirian daerah dan selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah
pusat dianggap sebagai “the power of donatur”, membuat pemerintah Kota Bima terkesan manja dalam membiayai dirinya sendiri dalam artian tidak antusias dalam pengoptimalisasi pendapatan asli daerah.
Ada pun saran yang dapat disampaikan adalah  perlunya    meningkatkan  efektifitas  dan efesiensi sertalebih berinovasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan perolehan PAD melalui dana transfer berupa DAU. Pemerintah pusat, perlu lebih mendorong pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik agar  tidak  terjadi  flypaper  effect  di  kabupaten/ kota di Indonesia. Ada baiknya pemerintah pusat membuat rekapitulasi pertahun daerah- daerah mana saja yang DAU tiap tahunnya meningkat dan diberikan teguran atau sanksi. Dengan begitu pemerintah daerah akan berusaha menekan tingginya DAU sehingga akan berusaha meningkatkan PAD, perlunya sosialisasi bahwa hakikat DAU hanya sebagai stimulan bukan sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Azwardi. 2007. The Impact of Fiscal Desentralization on Interregional economic Performance in Indonesia:Fiscal Decentralization. UI-Depok.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi
Pertama Salemba empat, Jakarta.
J IAPI : Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 59-68

## Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar, 26-38 Juli 2007.
Kurnia, Eka Daddy. 2013. “Analisis Flypaper effect  Berdasarkan  Pemetaan  Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus pada kabupaten/ kota di Jawa Timur)”. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Mutiara,  Maimunah.  2006.  Flypaper  Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada
Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Paper disajikan pada Simposium
Nasional Akuntansi IX Padang. Purnomo, Hermawan Bayu. 2011. “Flypaper Effect  Pada  Pengeluaran  Transfer  Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/kota di Kalimantan Tahun
2007-2010”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung.
Shah, Anwar. 1991, A Practitioner’s guide to ingovermental  fiscal  transfers,  Policy Research Working Paper Series, The world Bank.
Siregar, S. (2013). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS Versi 17. PT. Bumi Aksara.
Syafri, Sofyan. 2008. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta Rajawali Pers.
Bima Dalam Angka, 2017. Katalog BPS- Bima:1102001.2102

## Sumber Bacaan dari Internet dan Bahan Lainnya
Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Penilaaian Kinerja Keuangan.
www.kemenkeu.go.id