Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 94-109
PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

## Fariani
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: fariani2000@yahoo.co.id

## Abstrak
Hukum  kewarisan  menduduki  peran  penting  dalam  hukum  Islam. Di  Kabupaten Aceh  Barat  setiap  ada  pembagian  harta  warisan  di  antaranya  pasti  menimbulkan permasalahan  yang  ujung-ujungnya  taruhan  nyawa.  Yang  menjadi  permasalahan adalah  Apa  problematika  pembagian  harta  warisan  pasca  tsunami  di  Kecamatan Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat,  Bagaimana  penyelesaian  problematika pembagian  harta  warisan  pasca  tsunami  di  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten Aceh  Barat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  secara  jelas  mengenai problematika  pembagian  harta  warisan  pasca  tsunami  yang  terjadi  di  Kecamatan Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat,  untuk  mengetahui  proses  penyelesaian problematika pembagian harta warisan pasca tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena  itu,  penulis  membaca,  mengobservasi,  mewawancarai  dan  menganalisa  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Problematika pembagian harta warisan pasca bencana tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena Sumber daya manusia yang  ahli  di  bidang  ilmu  faraidh  sangat  kurang,  ilangnya  surat  kepemilikan  tanah atau  surat  keterangan  lainnya,  hilangnya  objek  harta  warisan  dan  Pembagiannya dilakukan  secara  tergesa-gesa. Masyarakat  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat mayoritas  Muslim    karena  adanya  pengaruh  agama  Islam,  maka  pembagian  warisnya adalah 2:    1 dari  seluruh  jumlah  warisan  orang  tua,  tetapi  dalam  masyarakat  tersebut sendiri  juga  sering  terjadi  pembagian  berdasarkan  kesepakatan  bersama  keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.
Kata kunci: Problematika; Harta Warisan; Tsunami; Pembagian.

## Abstract
Inheritance  law  occupies  an  important  role  in  Islamic  law.  In  West  Aceh,  at  every distribution  of  inheritance  raises  some  issues  which  ultimately  bring  about  to  the death.  The  problem  what  is  the  inheritance  distribution  problem  after  tsunami  at Johan  Pahlawan  sub-district  in  West  Aceh,  what  is  the  solution  on  the  problematic inheritance distribution at Johan Pahlawan sub-district of West Aceh.  Method of the research  is  qualitative  research.  This  research  is  field  research.  Therefore,  the researcher  conducted  observations,  interviews  and  documents  analysis  to  know  the problem  related  to  the  problem  of  the  study.  It  shows  that  the  distribution  of  the inheritance problem after tsunami that lack of expert in faraidh, the loosing of lands’ documents ownership, the loosing of inheritance objects and haste distribution. The majority  of  the  society  at  Johan  Pahlawan  sub-district  of  West  Aceh  is  Muslim  as there  is  influences  of  Islamic  culture  then  the  inheritance  distribution  are:  the  total
inheritance of parents, but in the community itself is also common division based on an agreement with the family usually  initiate of the male heirs.
Keywords: Problem; The inheritance; Distribution

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
نﻮﻧﺎﻗ ثاﲑﳌا ﻞﺘﲢ ارود ﺎﻣﺎﻫ ﰲ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا . ﰲ ﻪﻴﺸﺗآ ،تارﺎﺑ ﻞﻛ ﻢﻴﺴﻘﺗ ثاﲑﳌا ﺐﺒﺴﺗو ﺎﻤﺋاد ﻞﻛﺎﺸﻣ يدﺆﺗ ﱃإ ﺮﻄﺧ ﻰﻠﻋ ﻢ ﺎﻴﺣ . ﺔﻠﻜﺸﳌا ﻲﻫ اذﺎﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ إ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷ ﻦﻣ ﺔﻛﱰﻟا ﺪﻌﺑ ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺘﻟا ﰲ ﺔﻘﻄﻨﻣ نﺎﻫﻮﻳ ناﻮﻠ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ،ﻪﻴﺸﺗا ﻒﻴﻛ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷإ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺔﻳﻮﺴﺗ ﺔﻛﱰﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﺛرﺎﻛ ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺗ ﰲ ﺔﻘﻄﻨﻣ نﺎﻫﻮﻳ ناﻮﻠ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﻪﻴﺸﺗا . ضﺮﻐﻟاو ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا نأ فﺮﻌﻳ حﻮﺿﻮﺑ ﻦﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺔﻛﱰﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﺛرﺎﻛ ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺗ ﱵﻟا ﺖﻌﻗو ﰲ ﻲﺣ نﺎﻫﻮﻳ ﻮﻠ نا ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ،ﻪﻴﺸﺗا ﺔﻓﺮﻌﳌ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﺣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺔﻛﱰﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﺛرﺎﻛ ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺗ ﰲ ﺔﻘﻄﻨﻣ نﺎﻫﻮﻳ ناﻮﻠ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﻪﻴﺸﺗا . بﻮﻠﺳﻷا ﰲ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻋﻮﻨﻟا . اﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﻮﻫ لﺎﳎ ﺚﺤﺒﻟا وأ ﻞﻤﻌﻟا ﱐاﺪﻴﳌا . ،ﻚﻟﺬﻟو ﻢﺘﻴﺳ ﲔﻔﻟﺆﳌا ،ةءاﺮﻘﻟا ،ﺔﻈﺣﻼﳌاو ءاﺮﺟإو تﻼﺑﺎﻘﳌا ﻞﻴﻠﲢو ﻞﺋﺎﺴﳌا ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺎﺑ ﱵﻟا يﺮﲡ ﺎﻬﺘﺳارد . تﺮﻬﻇأو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نأ ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺔﻛﱰﻟا ﺪﻌﺑ ﺔﺛرﺎﻛ ﻲﻣﺎﻧﻮﺴﺗ ﰲ ﻪﻴﺸﺗآ نﺎﻫﻮﻳ ناﻮﻠ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ءاﱪﳋ دراﻮﳌا ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﰲ لﺎﳎ ﻢﻴﺴﻘﺗ مﻮﻠﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻛﱰﻟا ﻮﻫ ﻞﻗأ ،اﺪﺟ ناﺪﻘﻓو لﺎﻌﻓﻷا ضرﻷا وأ ﻖﺋﺎﺛو ،ىﺮﺧأ تﺎﻨﺋﺎﻛ ناﺪﻘﻓ ثرﻹا ﻳزﻮﺗو ﻊ ﺖﻠﻌﻓ عﺮﺴﺘﻟا . نﺎﻫﻮﻳ ناﻮﻠ ﻊﻤﺘﳎ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﻪﻴﺸﺗا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺔﻴﺒﻟﺎﻏ ﺎ ﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﲔﻤﻠﺴﳌا ﺐﺒﺴﺑ ﲑﺛﺄﺗ ،مﻼﺳﻹا ﻢﻴﺴﻘﺗو ﻪﺘﻛﺮﺗ ﻮﻫ 2 : 1 ﻦﻣ ثاﲑﳌا ﻲﻠﻜﻟا ﻦﻣ ءﺎﺑﻵا ،تﺎﻬﻣﻷاو ﻦﻜﻟو ﰲ ﻊﻤﺘ ا ﻪﺴﻔﻧ ﻮﻫ ﺎﻀﻳأ ﻢﻴﺴﻘﺗ كﱰﺸﻣ مﻮﻘﻳ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗا ﻊﻣ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا ةدﺎﻋو ﺎﻣ نﺎﻛ ةردﺎﺒﲟ ﻦﻣ ﺔﺛرﻮﻟا رﻮﻛﺬﻟا . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : ﺔﻠﻜﺸﳌا ; ثاﲑﳌا ; ﻢﻴﺴﻘﺗ

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  pemahaman manusia  atas  konsep  al- Qur’ăn  maupun  as -Sunnah.  Konsep  itu  untuk  mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dengan setiap zamannya. 1 Hukum  Islam  mencakup  seluruh  aspek  baik  untuk  mewujudkan kebahagiaan  di    dunia,  maupun  untuk  mencari  kebahagiaan  manusia    di  akhirat kelak.  Di  antara  hukum  tersebut  ada  yang  tidak  mengandung  sanksi  yang  hanya untuk  tuntutan  patuh,  dan  ada  yang  lainnya  mengandung  sanksi  yang  dirasakan  di dunia  ini  layaknya  sanksi  hukum  pada  umumnya  dan  sanksi  yang  dirasakan  di akhirat kelak. Di samping itu juga dalam hukum Islam yang hanya mengatur prinsip-
1 Said  Agil  Husen  Al-Munawar, Hukum  Islam  dan  Pluralitas Sosial (Jakarta:  Pena  Media, 2004) , 6.
prinsipnya  saja,  seperti  hukum  waris.  Penekanan  hukum  Waris  Islam  hanya  pada penekanan keadilan dan keselarasan.
Di  antara  hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  sesama  manusia  yang ditetapkan Allah Swt. adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul  akibat dari  suatu  kematian.  Hukum  kewarisan  merupakan  salah  satu  bagian penting  di  antara  seluruh  hukum-hukum    berlaku  dewasa  ini,    di  samping  hukum perkawinan. 2 Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengakhiri peristiwa hukum  yang  lazim  disebut  dengan  meninggal  dunia.  Peristiwa  meninggal  dunia  itu akan menimbul hubungan hukum dengan masyarakat yaitu masalah kewarisan.
Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. Al- Qur’ăn mengatur  hukum  kewarisan  dengan  jelas  dan  terperinci.  Hal  ini  dapat  dimengerti sebab masalah ini merupakan persoalan pasti  dialami oleh setiap orang,  di samping itu  pembagian  warisan    amat  mudah  menimbulkan  sengketa  di  antara  ahli  waris. 3 Justru itu banyak ahli tafsir menyebutkan, ada dua hal yang paling rinci di sebutkan dalam al- Qur’an yaitu masalah disekitar hukum perkawinan dan masalah kewarisan.
Dalam hal pembahasan waris, terdapat berbagai macam masalah yang terjadi dan juga banyak pembahasan solusi mengenai masalah yang terjadi tersebut, karena terdapat  banyak  masalah  atau  kasus  yang  terjadi  dalam  hal  waris  inilah  sehingga ilmu  waris  atau  fikih  mawaris  ini  menjadi  salah  satu  ilmu  yang  menarik  untuk ditelaah  lebih  dalam.  Masalah-masalah yang  terjadi  dalam  hal  waris  di  antaranya adalah mati dalam waktu bersamaan, ketika terjadi gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal waris terjadinya hubungan kewarisan antara dua orang yang mempunyai  hubungan  kerabat  atau  perkawinan  itu  ialah bila  keduanya  mati  dalam waktu berbeda. Kematian yang lebih dulu disebut pewaris dan  yang mati kemudian disebut  ahli  waris  .  Hal  seperti  ini  sudah  lumrah  dan  jelas  hukumnya,  yaitu  orang yang mati kedua, dapat mewarisi harta waris orang yang pertama, baik sendirian atau bersama.  Setelah  orang  yang  kedua  meninggal,  harta  warisannya  berpindah  kepada ahli waris selanjutnya, begitu seterusnya.
Ketika  ada  dua  orang  bersaudara  tenggelam  dan  salah  seorang  mati  lebih dahulu, sedangkan yang lainnya beberapa saat kemudian, saudara yang terakhir mati
2 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  menurut  Al-Quran  dan  Hadits,  cet.ke-4  (Jakarta: Tinta Masa, 1982) , 11.
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, cet. Ke 17 (Yogyakarta: UII Press, 2009) , 1.
berhak  mendapat  warisan  orang  yang  mati  lebih  dahulu,  walaupun  tenggang waktunya  hanya  sebentar.  Hal  tersebut  karena  syarat-syarat  kewarisan  telah terpenuhi,  yaitu  ahli  warisnya  benar-benar  hidup  setelah  muwarist-nya  meninggal dunia . Ada suatu masalah yang bakal mencuat, yaitu keadaan di mana tanggal atau waktu kematian tidak diketahui. Dan ini terjadi terhadap dua orang yang mempunyai hubungan kerabat. Dalam menentukan kewarisan orang  yang mati bersama ini para ulama tidak dapat memastikan apakah keduanya mati secara bersamaan atau berbeda. Seandainya  kemungkinan  mati  berbeda  waktu  tidak  dapat  diketahui  mana  yang dahulu  dan  mana  yang  kemudian.  Hal  ini  ada  terjadi  ketika  gempa  dan  tsunami  di Kabupaten Aceh Barat sehingga menimbulkan masalah dan para ulama juga berbeda pendapat  dalam  menentukan  hak  kewarisannya. Dari  pengamatan  dan  data    yang penulis  dapat  di  lapangan    bahwa  tidak  diketahui  secara  pasti  siapa  yang  duluan meninggal  ketika  gempa  dan  gelombang  tsunami  sehingga problematikanya  adalah siapa pewaris dan siapa pula yang menjadi ahli waris.
Pembagian harta warisan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam banyak  hal  yang  ditafsirkan  tentang  kesesuaian  dengan  rumus  pembagian warisan.  Tragedi  persengketaan  antara  saudara  yang  tak  kunjung  reda,  sudah  tak asing di telinga kita, bahkan saling membunuh. Sebagian besar hal ini terjadi karena adanya perebutan harta warisan sepeninggal pewaris. Akankah hal ini terus terjadi di sekitar  kita?   Jangan  sampai  hanya  karena  harta  warisan  yang  bersifat  duniawi  saja sampai memisahkan tali persaudaraan di tengah-tengah  kita. Setiap ada pembagian harta  warisan  di  antaranya  pasti  menimbulkan  permasalahan  yang  ujung-ujungnya taruhan  nyawa.  Pewaris  yang  sudah  tiada  dan  meninggalkan  warisan  buat  anak- anaknya  kelak  dengan  harapan  bisa  hidup  lebih  baik  malah  menjadi  faktor  utama keretakan keluarga. Apa tidak pernah terpikir di  benak kita bahwa arwah orang tua kita    tersiksa  karena  perilaku  anak-anaknya  yang  semata-mata  mengandalkan keegoisannya  untuk  memperebutkan  harta  warisan.  Yang  seharusnya  kita membahagiakan  mereka    malah  membuat  mereka  sengsara  Semua  ini  dikarenakan kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  hal  ini pemerintah  mengakibatkan  kurang  adanya  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum dan perundang-undangan tentang pembagian harta warisan.
Dalam  ajaran  Islam,  setiap  orang  yang  meninggal  dunia  diwajibkan  untuk menyelesaikan  beberapa  hal  penting  seperti  masalah  hutang/piutang,  menunaikan wasiat  yang  di  iqrarkan,  melaksanakan  nazar  yang  diwakili  oleh  ahli  warisnya.
Masalah  pelunasan  hutang  piutang  diambil  dari  harta  yang  ditinggalkan, Apabila hartanya  sudah  tidak  ada,  maka  para  ahli  warisnyalah  yang  harus  menanggungnya. Jika terjadi kondisi jumlah hutangnya lebih besar dari harta warisan yang ada, maka ahli  warisnya  harus  berusaha  melunasinya  dari  harta  warisan  yang  ada  ditambah dengan  harta  mereka  sendiri  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap kerabatnya  yang  telah  wafat  tersebut.  Jika  memang  hartanya  masih  belum mencukupi, maka bisa meminta bantuan kepada kerabatnya yang lain. Jika memang masih  belum  mencukupi  juga,  maka  bisa  meminta  bantuan  kepada  kaum  muslimin lainnya,  atau  bahkan  meminta  bantuan  kepada  pemerintah  atau  negara  dari harta baitul  mal  (kas  negara) Allah Swt.  Memerintahkan agar  memastikan  kebenaran sesuatu dan tidak terburu-buru dalam pembagian harta warisan  pada segala hal yang dikhawatirkan  dampaknya.  Allah  Swt.  memerintahkan    untuk  bergegas  melakukan segala kebaikan yang dikhawatirkan akan luput. Kaedah ini banyak ditemukan dalam al- Qur’an.  sebagaimana Firman Allâh Swt.:

## اﻮُﻨﱠـﻴَـﺒَﺘَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا  ِﻞﻴِﺒَﺳ  ِﰲ ْﻢُﺘْـﺑَﺮَﺿ اَذِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأ ﺎَﻳ
Artinya: Wahai orang-orang  yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allâh, maka telitilah! (QS. An- Nisā’: 94)
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beraneka  ragam  suku dan  adat  istiadat.  Di antara  suku-suku  di  Indonesia  memiliki  sistem  pembagian  warisan  yang  beraneka ragam  menurut  adat  istiadat  yang  sudah  berlaku  secara  turun  temurun.  Pembagian harta  waris  menurut  adat  istiadat  ada  perbedaan  dengan  pembagian  menurut  ilmu Faraid. Ada juga yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan.  Disepakati  bagian  masing-masing  ahli  waris  secara  damai  tanpa  ada pertikaian  sesama  ahli  waris.  Dalam  pembagian  harta  warisan,  Islam  sangat menekankan menggunakan perhitungan pembagian harta warisan menggunakan ilmu faraid.    Ilmu  faraid  diterapkan  sebagai  upaya  pencegahan  pertikaian  antara  sesama ahli  waris  akibat  adanya  rasa  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  ahli  waris  dalam pembagian  harta  warisan.  Di Indonesia, pembagian  harta  warisan  dengan  hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebenarnya sudah ada sejak  zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Akan  tetapi  seiring  dengan  perjalanan waktu,  pembagian  warisan  dengan  menggunakan  hukum  Islam  di  Peradilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  dicabut  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  dan  sebagai
gantinya  kewenangan  menangani  perkara  warisan  dialihkan  ke  Pengadilan  Negeri yang  dengan  dasar  pemeriksaan  berdasarkan  hukum  Adat  atau  hukum  Islam  yang telah  menjadi  bagian hukum  adat  (teori  receptie).  Setelah  Indonesia  merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  terhadap  perkara  waris  makin  nampak  dan  puncaknya  adalah diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dengan  diberlakukan  peraturan-peraturan tersebut  maka  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  mempunyai  kewenangan penuh  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara-perkara  perdata  tertentu  bagi orang-orang  yang  beragama  Islam. Di  Indonesia  berlaku  beraneka  ragam  sistem hukum kewarisan sesuai dengan pengamatnya masing-masing yaitu:
1. Sistem  hukum  kewarisan  perdata  Barat  yang  tertuang  dalam  Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Sistem  hukum  kewarisan  adat yang  beraneka  ragam  tergantung  lingkungan mana.
3. Sistem  hukum  kewarisan  Islam  yaitu  hukum  yang  mengatur  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  peralihan  hak  dan  kewajiban  atas  harta  kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. 4
Kabupaten  Aceh  Barat  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  terparah  dilanda gempa  dan  tsunami  di  penghujung Tahun  2004.  Di Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten Aceh Barat lebih kurang 8.000 nyawa tidak tertolong ketika  itu, banyak harta  benda  milik  masyarakat  dibawa  hanyut.  Imbas  dari  gempa  dan  gelombang tsunami  telah  menimbulkan  persoalan-persoalan,  di  antaranya  penipuan  ahli  waris, penipuan bukti otentik dari kepemilikan,  dan penipuan surat tanah/ukuran luas tanah disebabkan semua surat-surat kepemilikan hilang dibawa gelombang tsunami. Dalam sekejap objek harta warisan ada yang lenyap sama sekali, ada yang tinggal sebagian termasuk  surat  kepemilikan  mengakibatkan  adanya  problematika  ketika  pembagian harta  warisan.  Pembagian  harta  warisan  tidak  sesuai  menurut  hukum  waris diakibatkan  oleh  banyak  tokoh-tokoh  agama  ahli  faraidh  meninggal  dunia  sehingga mereka  menyelesaikan  pembagian  harta  warisan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan hukum  waris.  Sudah  bukan  hal  yang  asing  lagi  di  telinga  kita  tentang  tragedi
4 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam Perspektif  Islam, Adat  dan  BW, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 13.
persengketaan antara  sesama  saudara  kandung  bahkan  sampai  saling  meregang nyawa.  Sebagian  besar  hal  ini  terjadi  karena  adanya  perebutan  harta  warisan sepeninggal pewaris.  Akankah  hal  ini  akan  terus  terjadi  di  sekitar  kita?, Jangan sampai  hanya  karena  harta  warisan  yang  hanya  bersifat  duniawi  saja  sampai memisahkan tali persaudaraan.
Di  Kabupaten  Aceh  Barat  setiap  ada  pembagian  harta  warisan  di antaranya pasti  menimbulkan  permasalahan  yang  ujung-ujungnya  taruhan  nyawa. Pewaris sudah tiada dan meninggalkan warisan buat anak-anaknya kelak dengan harapan bisa hidup lebih baik malah  menjadi faktor utama keretakan keluarga.  Apa tidak pernah terpikir  di  benak  kita  bahwa  arwah  orang  tua  kita    tersiksa  karena  perilaku  anak- anaknya yang semata-mata mengandalkan keegoisannya untuk memperebutkan harta warisan. Seharusnya ahli  waris membahagiakan pewaris malah  bikin  mereka sengsara. Semua  ini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  terkait  dalam  hal  ini  pemerintah  mengakibatkan  kurang  adanya pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum  dan  perundang-undangan  tentang pembagian harta warisan. Mengenai utang piutang  tidak ada catatan yang kongkrit, ketika  pewaris  meninggal  dunia,  pihak  ketiga  yaitu  Bank  juga  tidak  bersedia memberikan  informasi  apakah  pewaris  meninggalkan  utang  atau  ada  simpanan  di bank-bank tertentu di tempat domisili si pewaris.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. 5 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi      hukum. Lokasi  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah    Kecamatan  Johan Kabupaten  Aceh  Barat  dengan    pertimbangan    Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten  Aceh  Barat  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  terletak  di  pinggiran pantai, dan yang  terparah terkena musibah gempa dan gelombang tsunami. Dari 21 (dua puluh satu) gampong yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan,  hanya 4 (empat) gampong yang diteliti yaitu gampong Suak Raya, Suak Nie, Suak Sigadeng dan Suak Indrapuri.  Keempat  gampong  ini  merupakan  kawasan  yang  paling  parah terkena bencana tsunami.
Penentuan  sampel  dilakukan  berdasarkan  teknik  non  random  yaitu  dengan sampel bertujuan (purposive sampling), di mana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang  reprensentatif  di 3 (tiga) gampong dalam
5 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, (Bandung,  Alfabeta, 2009), 285.
Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  (Gampong  Suak  Sigadeng, Gampong Suak Nie dan Gampong Suak Raya), antara lain:
a) Keuchik
b) Tokoh Adat
c) Tokoh Agama.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Warisan dan dasar Hukumnya
Dalam  sistem  hukum  Islam,  kata  waris  merupakan  kata  yang  diambil  dari bahasa Arab ﺔﺛاﺮﻮ - ﺚﺮﯿ - ثﺮﻮ yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya 6 .    Jika  dikaitkan  dengan  kondisi  yang  berkembang  di  masyarakat Indonesia  istilah  waris  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perpindahan  berbagai  hak dan  kewajiban  serta  harta  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia kepada  orang  yang  masih  hidup. 7 Wirjono  Prodjodikoro,  mengatakan  bahwa waris  adalah  berbagai  aturan  tentang  perpindahan  hak  milik  seseorang  yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. 8
Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum  yang mempelajari  tentang  orang-orang  yang  mewarisi,  orang-orang  yang  tidak mewarisi,  kadar  yang  diterima  oleh  masing-masing  ahli  waris  serta  cara pembagiannya. 9 Dalam redaksi yang lain, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan  bahwa  hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu. 10
Hukum  waris  sering  dikenal  dengan  istilah faraid,  bentuk  jamak  dari  kata ﺎﺿﯦرﻔ yang artinya bagian. 11 Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al- Qur’ăn.
Wirjono  Prodjodikoro  dalam  bukunya, Hukum  Warisan  di  Indonesia mengatakan  bahwa  warisan  adalah  suatu  cara  penyelesaian  perhubungan- perhubungan  hukum  dalam  masyarakat,  yang  melahirkan  sedikit  banyak
6 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta; PT. Hida Karya Agung, 1989),  476.
7 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1981), 81.
8 Beni Ahmad Saebani,M.Si, fiqh Mawaris (Bandung, Pustaka Setia, 2002), 13.
9 T.M.  Hasby  As-Shidiqy, Fiqh  Mawaris, Cet.  Ke-1 (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizqi  Putra, 1997) , 6.
10 Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati, Cet. Ke-1 (Dar al-Kitab al- ‘Araby, 1984) , 5.
11 Ahmad Warson al-Munawir, Kamus… , 1124.
kesulitan  sebagai  akibat  dari  wafatnya  seseorang.  Warisan  adalah  soal  apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:
1. Al- Qur’an  surat  al - Nisa’: Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang ditinggalkan  ibu  bapak  dari  karib  kerabat,  kami  jadikan  pewaris- pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya. (QS. Al- Nisa’: 33)
2. Al- Qur’an  syarat  al - Nisa’  Ayat  7:  Artinya: Bagi  orang  laki-laki  ada  bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan  kerabatnya,  baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(QS. Al- Nisa’: 7)

## 2. Kewarisan pada Masa Pra Islam (Jahiliyah)
Islam  yang  dibawa  oleh  Rasullah  SAW  adalah  agama  yang  meliputi dan  melengkapi  segala aspek  hidup  dan  kehidupan  manusia,  tidak  hanya menyangkut hubungan antara makhluk dengan sang khaliqnya, tetapi meliputi juga hubungan kekeluargaan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya.
Sistem  waris  merupakan  salah  satu  sebab  atau  alasan  adanya perpindahan  kepemilikan,  yaitu  berpindahnya  harta  benda  dan  hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat,  kepada  para  penerima  (waratsah)  dengan  jalan  pergantian  yang didasarkan pada hukum syara’ . Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.
Selain itu, dalam masyarakat Arab Jahiliyah sebab atau alasan tertentu yag  dapat menyebabkan  saling  mewarisi  adalah  perjanjian.  Adapun  yang dimaksud  dengan  perjanjian  adalah  dua  pihak  saling  berjanji,  misalnya dengan  mengatakan, “Darahku  adalah  darahmu.  Penyeranganku  adalah peyerangannmu.  Kamu  menolongku  berarti  aku  menolongmu,  dan  kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu”. Sebagai akibat dari ikatan perjanjian ini, bila salah seorang dari mereka meninggal dunia, pihak satunya yanag  masih  hidu  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  rekannya  yang  telah meninggal dunia. 12
12 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris ..., 2.
Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan warisan  kepada  anak-anak  yang  belum  dewasa  dan  kaum  perempuan.  Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang. Keterangan tersebut dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas r.a berikut ini.
Ketika masalah faraidh (warisan) diturunkan, yang di dalamnya Allah wajibkan  bagian  untuk  anak  lak-laki  dan  perempuan,  serta  ayah  dan  ibu, seluruh  atau  sebagian  masyarakat  membenc inya.  Mereka  berkata,  ‘Istri diberikan  bagian  warisan  sebesar  seperempat  dan  seperdelapan,  anak perempuan  mendaat  bagian  seperdua  dan  anak  kecil  juga  mendapat  bagian, padahal  tidak  seorang  pun  dari  golongan  mereka  itu  yang  berperang  demi membela  suatu  kaaum  dan  memiliki  harta  perampasan  perang.  Acuhkanlah pembicaraan  ini,  semoga  saja  Rasulullah  saw  menjadi  lupa  atau  bila  kita mengatakannya pastila beliau akan mengubahnya.’
Lalu sebagian dar mereka bertanya.  ‘Wahai Rasulullah, apakah kami harus  memberikan  seorang  budak  wanita  setengah  bagian  harta  waris  yang ditinggalkan ayahnya, sedang dirinya tidak bisa memacu kuda dan tidak bisa membela  kaumnya  dalam  peperangan?  kemudian  kami  memberi  anak  kecil harta  warisan  pula,  padahal  harta  itu  tak  berarti  apa-apa  baginya?  Orang- orang  Arab  di  masa  Jahiliyah  melakukan  hal  seperti  itu,  dan  tidak memberikan warisan, kecuali kepada orang yang berperang, tentunya mereka akan memberikan kepada yang lebih besar dan seterusnya.’” 13
Itulah  logika  orang-orang  Arab  Jahiliyah  yang masih  memberi pengaruh,  yaitu  menghadapkan  kewajiban  Allah  dan  pembagian-Nya  yang adil  serta  bijaksana,  dengan  logika  jahiliyah  masa  kini  yang  memberikan pengaruh pada sebagian jiwa manusia. Logika orang-orang Arab Jahiliyah itu kurang  lebih  sama  dengan  lo gika  Jahiliyah  masa  kini,  yakni,  “Bagaimana harta  waris  diberikan  kepada  orang  yang  tidak  termasuk  dalam  kelompok anak  dan  cucu?”  Sesungguhnya,  logika  tersebut  menunjukkan  orang -orang Arab  Jahiliyah  tidak  memahami  hikmah  dan  tidak  patuh  pada  etika.  Pada keduanya berkumpul kebodohan dan etika buruk.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  kewarisan  masa  pra  Islam  (Jahiliyah)  adalah  berdasarkan  tiga  factor/ sebab yaitu sebagai berikut:
1. Adanya pertalian kerabat (qarabah)
2. Adanya janji pra setia (muhalafah) dan
3. Adanya pengangkatan anak (tabanny atau adopsi) 14
13 Tafsir Ibnu Jarir, Juz VIII, 32.
14 Fathur Rahman, Ilmu Waris, cet. II., (Bandung: Al-Maarif, 1981) , 12.
3. Pelaksanaan  pembagian  warisan  di  Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Pada asasnya dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuaan (parental) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu  (bilateral),  tidak  membedakan  kedudukan  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan  sebagai  waris.  Sistem  kewarisan  individual parental/bilateral ini  yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia seperti, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan,  di  pulau  Jawa  dan  Madura,  di  Kalimantan  dan  Sulawesi  termasuk  di  Aceh pada umumnya dan Kabupaten Aceh Barat khususnya.
1. Anak Laki-laki dan Anak Perempuan
Pada  masyarakat  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat kedudukan  anak  pria  dan  anak  wanita  sebagai  waris  dari  orang  tuanya  mempunyai hak  yang  sama  untuk  mendapat  pembagian  warisan,  dengan  pengertian  bahwa  hak yang sama antara anak pria dan wanita belum berarti akan mendapat pembagian yang sama dikarenakan barang-barang warisan itu jenis dan keadaannya yang tidak sama, juga  adat  setempat  yang  tidak  sama.  Sehingga  pada  masyarakat  Kecamatan  Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  pada  umumnya  pembagian  warisan  berdasarkan kesepakatan bersama keluarga, untuk menentukan apakah pembagian sama rata, atau siapakah yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih. 15
Masyarakat  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  mayoritasnya adalah  Muslim    karena  adanya  pengaruh  agama  Islam,  maka  pembagian  warisnya adalah 2:1 dari  seluruh  jumlah  warisan  orang  tua,  tetapi  dalam  masyarakat Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat    sendiri  juga  sering  terjadi pembagian  berdasarkan  kesepakatan  bersama  keluarga  biasanya  hal  ini  terjadi  atas inisiatif ahli waris laki-laki. 16 Pada  masyarakat    Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten Aceh Barat  ada tiga jenis harta yaitu sebagai berikut:
a. harta  bawaan  dari  suami/  istri  yang  berasal  dari  orang  tua  mereka  atau  milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan (misalnya perhiasan, keris).
b. harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/ istri dari orang tua atau kerabat pada  saat  perkawinan  (beberapa  bidang  tanah),  yang  menjadi  milik  bersama untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak.
15 Wawancara  dengan Tgk.  Ramadhan  (Imum  Chik  Gampong  Suak  Nie),  Tanggal  7 Desember di rumah kediamannya.
16 Wawancara dengan Tgk. M. Yanis (Tuha Peut Gampong Suak Nie), Tanggal 7 Desember 2013 di rumah kediamannya.
c. harta bersama (pencarian) suami istri selama ikatan perkawinan. 17
Ketiga macam harta tersebut apabila orang tua wafat adalah harta warisan yang akan  terbagi-bagi  kepada  para  ahli  waris  dengan  berpedoman  pada  kebiasaan- kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan
Kebiasaan  yang  masih bertahan  adalah  memberi  perhiasan  kepada  anak perempuan biasanya oleh ibunya walaupun sekarang ini sulit untuk disebut perhiasan keluarga  karena  biasanya  perhiasan  itu  baru  dibeli  atau  jika  perhiasan  milik  ibu sendiri  akhirnya  dijual  untuk  dibelikan  perhiasan  yang  disukai  karena  modelnya sudah ketinggalan zaman, kecuali jika perhiasan itu memiliki nilai sejarah terkadang dipertahankan. 18
Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis menemukan bahwa dalam masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada dasarnya hak dan bagian ahli waris anak lelaki dan anak perempuan tidak berbeda atau sama terhadap  harta  peninggalan  orang  tuanya,  baik  yang  berasal  dari  harta  bawaan maupun harta pencarian orang tuanya. Tapi terkadang dalam pembagian warisan ada yang  melepaskan  hak  warisnya,  dan  ada  yang  mendapatkan  bagian  lebih  karena merawat orang tua.
2. Anak Tidak Sah
Dalam  masyarakat parental/bilateral,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  ayah dan ibunya yang tidak sah menurut agama tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya.  Anak  yang  tidak  sah  itu  hanya  mungkin  mewarisi  dari  ibu  atau  kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ia hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Pada masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan masih banyak terjadi penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan darah daging pewaris sendiri maka dengan belas kasih dan kerelaan, sehingga anak tidak sah tidak dibedakan  kewarisannya  dengan  anak-anak  yang  sah,  atau  setidak-tidaknya  mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya meskipun mereka bukan waris. 19
3. Anak Angkat
17 Wawancara  dengan Abubakar  (Tokoh  Adat  Gampong  Suak  Nie),  Tanggal  7  Desember 2013 di rumah kediamannya.
18 Wawancara  dengan Tgk.  HM.  Yasir  Is  (Imum  Chik  Gampong  Suak  Raya),  Tanggal  8 Desember  2013 di rumah kediamannya.
19 Wawancara  dengan Tgk.  Hamdani  (Tokoh  Agama  Gampong  Suak  Raya),  Tanggal  8 Desember  2013 di rumah kediamannya.
Dulu  sistem  kekerabatan  masyarakat  Johan  Pahlawan    menganut  garis keturunan  patrilineal.  Karena  itu,  kehadiran  anak  laki-laki  begitu  diharapkan masyarakat Johan Pahlawan. Jika seseorang tidak punya anak laki-laki, tidak jarang ia mengambil anak  angkat. Biasanya  yang diambil adalah  anak dari sanak keluarga terdekat.  Mereka  khawatir  keluarganya  akan  hilang  karena  nama  keluarga  hanya melekat pada anak laki-laki, hubungan anak angkat dengan orang tua kandung putus.
Kehidupan bermasyarakat Kecamatan Johan Pahlawan dalam menyelesaikan pembagian warisan  terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan pembagian  warisan di masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan yaitu: 20
1. Pertama  kali  dilakukan  musyawarah  keluarga  yang  mempertemukan  seluruh ahli  waris  dan  orang  tua    yang  masih  hidup.  Hal  ini  digunakan  untuk menentukan  bagian  yang  akan  diperoleh  oleh  masing-masing  ahli  waris berdasarkan  petunjuk  yang  diberikan  pewaris,  serta  membicarakan  mengenai hutang-piutang pewaris untuk diselesaikan terlebih dahulu.
2. Pemimpin dalam musyawarah keluarga dapat dilakukan oleh salah satu orang tua  yang masih  hidup  atau  anak  tertua  yang  dianggap  mampu  memimpin musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada paman dari keluarga yang bersangkutan.
Harta  warisan  apabila  dirasakan  sulit  untuk  dibagi  karena  jumlahnya relatif  kecil  atau  ada  ahli  waris  yang mengusulkan  untuk  menjual  harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah satu famili atau kepada orang lain. Kemudian harta  warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli waris, yang kemudian  ahli  waris  tersebut  memberikan  bagian  berupa  uang  kepada  ahli waris lainnya.
3. Apabila  terjadi  pertentangan  atau  terjadi  permasalahan  yang  tidak  bisa diselesaikan  dalam  musyawarah  keluarga,  maka  atas  inisiatif  para  pihak  atau salah  satu pihak  yang  berkeberatan,  persengketaan    dapat  dilaporkan  kepada tokoh masyarakat.
4. Tokoh masyarakat berperan sebagai hakim penengah yang membantu jalannya musyawarah  yang  dilakukan  para  pihak  di  balai  desa.  Masing-masing  pihak
20 Wawancara dengan Aiyub, S.Ag (Tokoh Adat  Gampong Suak Raya), Tanggal 9 Desember 2013 di rumah kediamannya.
diberikan  kebebasan  untuk  berpendapat  dan  menentukan  berapa  besar  bagian yang  diterimanya  tanpa  adanya  campur  tangan  dan  penentuan  bagian  oleh tokoh masyarakat.
5. Sebagai  tindak  lanjut  apabila  permasalahan  dapat  diselesaikan  di  balai  desa, maka akan ditawarkan untuk dibuat surat kesepahaman antara para pihak
6. Apabila  dalam  musyawarah  yang  dilakukan  di  balai  desa  dan  telah  dilakukan beberapa  kali  tidak  terdapat  kata  sepakat,  maka  keputusan  akan  diserahkan kembali kepada para pihak yang bersangkutan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Syar’iyah .
Contoh-contoh kasus yang di selesaikan di Kecamatan Johan Pahlawan.
a. Kasus  yang  terjadi  di  Gampong  Suak  Nie  yaitu:    Seorang  laki-laki  yang bernama Abu Bakar Umur 51(lima puluh satu) tahun dengan status duda, dia meninggal  dunia  pada  tanggal  26  Desember  2004.  Dia  meninggalkan sebidang tanah dengan luas 1 Hektar (Ha), sedangkan ahli warisnya yaitu dua orang  anak  kandung,  yang  satu  laki-laki  dan  satu  lagi  perempuan.  Jika menurut hukum Islam maka anak perempuan 2/3 bagian sedangkan anak laki- laki  mendapatkan  harta  lebih  dari  anak  perempuan  tersebut  (asabah).  Akan tetapi,  hasil  kesepakatan  adat  gampong  tanah  tersebut  di  bagi  rata  dengan jumlah yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.
b. Sepasang  suami  istri  yang  bertempat  tinggal  di  Gampong  Suak  Nie  yaitu Khairil  Anwar  dan  Hafsah  meninggal  pada  tanggal  26  Desember  2004 dengan  meninggalkan  seorang  anak  laki-laki  bernama  Marzuki,  dan  juga mempunyai seorang Anak laki-laki dari saudara kandungnya bernama Ikram yang  ayahnya  juga  meninggal  dunia  pada  saat  tsunami  tersebut.  Harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah sawah seluas 200 M ² . Secara hukum Islam  yang  berhak  mendapatkan  harta  warisan  itu  hanya  anak  kandungnya yang  bernama  Marzuki.  Akan  tetapi,  hukum  adat  gampong  memutuskan bahwa  tanah  tersebut  dibagi  sama  antara  anak  kandung  (Marzuki)  dengan anak saudara kandung (Ikram).
c. Kasus  yang  terjadi  di  gampong  Suak  Raya  yaitu  sepasang  suami  istri  yang bernama  Dahlan  dan  Rasanah  meninggal  dunia  pada  tanggal  26  Desember 2004. Dia mempunyai tiga orang anak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan yang bernama Amirudin, Misran dan Umar Junaidi. Anaknya  yang bernama Amiruddin  beserta  istrinya  juga  meninggal  pada  tanggal  tersebut  dengan
meninggalkan seorang anak perempuan bernama Rita. Harta warisan yang di tinggalkan yaitu sebidang tanah dengan luas 2.500 M ² . Secara hukum Islam anak  perempuan  mendapat  2/3,  cucu  perempuan  mendapat  1/6  sedangkan anak  laki-laki  mendapatkan  sisanya  (asabah).  Akan  tetapi  menurut  hukum adat gampong maka harta tersebut di bagi sama rata kepada ketiga ahli waris tersebut.

## C. Penutup
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Problematika  pembagian  harta  warisan  pasca bencana tsunami  di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:
a. Sumber daya manusia yang ahli di bidang ilmu faraidh sangat kurang;
b. Hilangnya surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lainnya;
c. Hilangnya objek harta warisan;
d. Pembagiannya dilakukan secara tergesa-gesa;
e. Aparatur  gampong  yang  kurang  menanggapi  persoalan  pembagian  harta warisan  pasca  tsunami  di Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh Barat;
2) Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  di Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten  Aceh  Barat Masyarakat  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat mayoritas  Muslim    karena  adanya pengaruh  agama  Islam,  maka  pembagian warisnya  adalah 2:    1 dari  seluruh  jumlah  warisan  orang  tua,  tetapi  dalam masyarakat tersebut sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.
Pada  masyarakat    Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat    ada  tiga  jenis harta warisan yaitu sebagai berikut:
a) harta bawaan dari suami/ istri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan (misalnya perhiasan, keris).
b) harta  pemberian/hadiah  yang  diperoleh  suami/  istri  dari  orang  tua  atau kerabat  pada  saat  perkawinan  (beberapa bidang  tanah),  yang  menjadi  milik bersama  untuk  keperluan  rumah  tangga  dan  anak-anak.harta  bersama (pencarian) suami istri selama ikatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek,  Cet  XII. Jakarta:  Rineka Cipta, 2007.
Beratha,  I  Nyoman. Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan  Desa. Jakarta:    Ghalia Indonesia, 1982.
Djalil, A.Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta:  Kencana, 2006.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
------------ Hukum  Waris  Indonesia  menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama Hindu Islam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
Harahap,  Yahya. Kedudukan  Janda,  Duda  dan  Anak  Angkat  dalam  Hukum  Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Kamisa. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika, 1997.
Salman,  Otje. Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer. Bandung:    Alumni, 2002.
Samidjo. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung:  Armico, 1985.
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta:  Pradya Paramita, 1993.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:  PT Intermasa 1990.
Sudiyat, Imam. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2000.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan  R&D. Bandung:    Alfabeta,
2009.
Surianingrat, Bayu. Pemerintah dan Administrasi Desa. Jakarta: Aksara Baru,1981.
Syarifuddin,  Amir. Garis-Garis  Besar  Fiqh,  Cet.1,  Ed.1. Jakarta:  Prenada  Media 2003.
Tamakiran  S, Asas-asas  Hukum  Waris  menurut  Tiga  Sistem  Hukum. Bandung: Pioner Jaya, 1991.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.