Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193

## KEBIJAKAN INVESTASI MASA PADEMI COVID-19 DI INDONESIA
Sri Husnulwati 1 dan Susi Yanuarsi 2
1 Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang E-mail: srihusnulwati05@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

## Abstract
The  Investment  is  all  forms  of  investment  activities,  either  by  domestic  investors  or  foreign investors to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia. The basic policy on investment regulations is in line with one of the goals of forming a state government, namely, to  advance  the  general  welfare.  During  the  Covid-19  pandemic  in  Indonesia,  which  has caused  people's  purchasing  power  to  decline  in  consumption  activities,  it  is  necessary  to encourage government spending and additional investment. Investment policies must make it easy  for  investors  to  invest  in  Indonesia.  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation provides  convenience  in  investing,  especially  in  licensing  issues.  The  Job  Creation  Law  is expected to increase investment in Indonesia.

## Keywords: Investment

## Abstrak
Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan  salah  satu  tujuan  pembentukan  pemerintahan  negara  yakni,  untuk  memajukan kesejahteraan umum. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menyebabkan daya beli masyarakat  menurun  kegiatan  konsumsi,  sehingga  perlu  adanya  dorongan  dari  pengeluaran pemerintah  dan  penambahan  investasi.  Kebijakan  investasi  harus  memberikan  kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya dalam masalah  perizinan.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  diharapkan  dapat meningkatkan  investasi  di Indonesia.
Kata Kunci : Investasi

## PENDAHULUAN
Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  atau BKPM  menyatakan bahwa virus  Corona  atau  Covid-19  adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan  mempengaruhi  stabilitas  suatu negara,  termasuk  di  negara  Indonesia. 1
1 Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,
“Pengaruh  Covid-19  terhadap  Investasi  di Indonesia,”2020,
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  daya beli  masyarakat  menurun  sehingga berdampak  pada  kegiatan  konsumsi, sehingga  perlu  adanya  dorongan  dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi. 2
https://www.investindonesia.go.id/id/artikel- investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap- investasi-di-indonesia.
2 Lidya  Yuniartha,  Editor:  Tendi  Mahadi,  “Ini Strategi  Pemerintah  Untuk  Menarik  Investasi di Tengah Pandemi Corona,” 2020,
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-strategi-
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
Pengesahan Omnibus Law
dalam  rangka  mendukung  kalangan bisnis  dan  masyarakat  yang  terkena dampak Covid-19, Omnibus Law Cipta Kerja  diharapkan  dapat  memberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan untuk berinvestasi ke Indonesia. Omnibus  Law Cipta  Kerja menjadi  kunci  untuk  memudahkan investasi  masuk  terutama  dalam  hal penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus. 3
Investasi atau penanaman
modal  harus  menjadi  bagian  dari penyelenggaraan
perekonomian
nasional  dan  ditempatkan  sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas dan  kemampuan  teknologi  nasional, mendorong  pembangunan  ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat pada  suatu  sistem  perekonomian  yang berdaya saing. 4
pemerintah-untuk-menarik-investasi-di-tengah- pandemi-corona-1.
3 Lidya  Yuniartha,  Editor:  Tendi  Mahadi,  “Ini Strategi  Pemerintah  Untuk  Menarik  Investasi di Tengah Pandemi Corona.”
4 Ardiana  Hidayah,  “Landasan  Filosofis  Dan Asas-Asas  Dalam  Hukum    Penanaman  Modal

## PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Investasi di Indonesia
Ketentuan  penanaman  modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman  Modal  Nomor  25  Tahun 2007  telah  menggantikan  kebijakan lama  dengan  menyatukan  dualisme pengaturan  tentang  penanaman  modal yang  dahulu  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang Penanaman Modal  Asing dan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri. Undang-Undang  Penanaman  Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal  di  Indonesia.  Pemerintah  dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman  modal  dibuatlah  suatu bentuk  rencana  umum  penanaman modal. Dalam rencana umum penanaman  modal  yang  akan  disusun oleh  pemerintah  tersebut  diharapkan sudah  mencakup  arah  pengembangan penanaman modal di Indonesia, khususnya  yang  berkenaan  dengan
Di  Indonesia,” Solusi 16,  no.  3  (2018):  216- 217.
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
pengembangan  penanaman  modal  di daerah.
Kebijakan  dasar  pada  aturan penanaman  modal  akan  bersejalan dengan  salah  satu  tujuan  pembentukan pemerintahan  negara  yakni,  untuk memajukan kesejahteraan umum.
Amanat  tersebut  dijabarkan  dalam ketentuan  pasal  33  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  sekaligus  sebagai amanat  konstitusi  yang  mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan  agar  pembangunan ekonomi  nasional  harus  berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan  terwujudnya  kedaulatan ekonomi Indonesia.
Keterkaitan pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku ekonomi  kerakyatan  dimantapkan  lagi dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia  Nomor  XVI  Tahun  1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi  Ekonomi  sebagai  sumber hukum  materiil.  Dengan  demikian, pengembangan  penanaman  modal  bagi usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar  penanaman  modal.  Berkaitan
dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional  dan  ditempatkan  sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, pembangunan  ekonomi  berkelanjutan, kapasitas,  dan  kemampuan  teknologi nasional,  mendorong  pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 5
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat  iklim  penanaman  modal dapat  diatasi,  antara  lain  melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan  birokrasi  yang  efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal,  biaya  ekonomi  yang  berdaya saing  tinggi,  serta  iklim  yang  kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 6
Investasi  atau  disebut  juga penanaman modal berdasarkan
5 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
6 Aminuddin Ilmar
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Pasal  1  Undang-
Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman Modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan menanam  modal,  baik  oleh  penanam modal  dalam  negeri  maupun  penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
Kebijakan  Pemerintah  dalam rangka  penanaman  modal  di  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007,  memberikan  dua kategori penanam modal yaitu penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam modal asing. Penanam modal dalam  negeri  adalah  perseorangan warga  negara  Indonesia,  badan  usaha Indonesia,  Negara  Republik  Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman  modal  di  wilayah  negara Republik
Indonesia.
Sedangkan
penanam modal asing adalah perseorangan  warga  Negara  asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing  yang  melakukan  penanaman modal  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia.
Pemerintah  melalui  Undang- Undang  Penanaman  Modal  membuat pengertian  dari  apa  yang  disebut
dengan  modal.  Modal  adalah  aset dalam  bentuk  uang  atau  bentuk  lain yang  bukan  uang  yang  dimiliki  oleh penanam modal yang mempunyai nilai. Modal  dibagi  kedalam  dua  jenis  yaitu modal  dalam  negeri  dan  modal  asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia,  perseorangan  warga  Negara Indonesia,  atau  badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum  atau  tidak berbadan  hukum.  Sedangkan  modal asing  adalah  modal  yang  dimiliki  oleh negara  asing,  perseorangan  warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum  asing,  dan/atau  badan  hukum Indonesia  yang  sebagian  atau  seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Dalam  ketentuan  penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penananaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tentang penanaman modal ditetapkan kebijakan penanaman  modal  Indonesia  sebagai dasar  atau  landasan  bagi  pemerintah untuk  mengatur  dan  mengarahkan, serta mengembangkan penanaman modal  di  Indonesia.  Adanya  kebijakan penanaman modal ini akan mempertegas  upaya  pemerintah  dalam mengatur dan mengarahkan penanaman
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
modal yang ada di Indonesia agar dapat memberi  kontribusi  optimal  pada pembangunan ekonomi Indonesia.
Kebijakan  penanaman  modal akan  dapat  memberi  arah  bagi  upaya pengembangan  penanaman  modal  di Indonesia,  serta  menjadi  kerangka landasan  bagi  pengaturan  penanaman modal selanjutnya. Tanpa suatu kebijakan  penanaman  modal  tentunya akan berakibat pengembangan penanaman  modal  kita  menjadi  tidak jelas arahnya. Dalam arti, bahwa upaya pengembangan penanaman modal yang dilakukan  tidaklah  terencana  dengan baik,  sehingga  dalam  pelaksanaan aplikasi usahanya juga tidaklah maksimal  adanya.  Bahkan  sering  kali menimbulkan  penentangan  dan  sikap diberikan  tidaklah  mencukupi  atau sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat oleh  karena  dianggap  kontribusian masyarakat.
Adanya suatu kebijakan penanaman  modal  memberi  batasan dan  arahan  terhadap  suatu  tindakan atau  perbuatan  pemerintahan  untuk melakukan  suatu  hal  yang  berkenaan dengan  kepentingan  atau  kebutuhan dasar  masyarakat  terhadap  terciptanya pembukaan kesempatan kerja yang luas, tingkat penguasaan teknologi,
kemampuan  atau  kapasitas  sumber daya  manusia,  dan  tingkat  pendapatan masyarakat.  Keberadaan  penanaman modal di sebuah negara haruslah diatur dan  diarahkan  sedemikian  rupa  agar dalam  pelaksanaan  aplikasi  usahanya dapat  bersesuaian  dengan  kepentingan dan  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan tidak  bertentangan  dengan  kebijakan pembangunan ekonomi kita.
Sudah  banyak  contoh  yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat  keberadaan  penanaman  modal di  berbagai  negara.  Dengan  tidak adanya  kebijakan  yang  jelas  dalam pengaturan penanaman modal mengakibatkan  keberadaan  penanaman modal  dianggap  tidak  memberikan kontribusi atau keuntungan bagi negara penerima modal ( host country ). Bahkan sebaliknya,  keberadaan  penanaman modal  hanya  dianggap  sebagai  parasit dalam  sistem  perekonomian  sebuah negara.  Bercermin  dari  kasus  yang terjadi  di  hampir  semua  negara Amerika  Latin  di  mana  keberadaan penanaman  modal  hanya  menjadi  alat bagi  penguasa  untuk  memperkaya  diri dan terjadinya pengurasan sumber daya alam  yang  begitu  masif  sehingga menimbulkan  rasa  kebencian  dan antipati  masyarakat  Amerika  Latin
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
yang  mendalam  terhadap  penanaman modal  asing  di  negara  mereka.  Untuk itu,  mereka  dengan  tegas  menolak ekonomi nasional. Tanpa suatu kebijakan  dasar  penanaman  modal tentunya  akan  dapat  berakibat  pada pengaturan  yang  parsial  dan  terkesan hanya menjadi kebutuhan sesaat.
Padahal kebutuhan akan penanaman  modal,  khususnya  modal asing  tidak  lagi  sebagai  alat  pelengkap dalam pembangunan  ekonomi nasional kita,  akan  tetapi  sudah  menjadi  alat utama  yang  memberi  kontribusi  dalam pembangunan nasional.
B. Investasi  di  Masa  Pademi Covid-19 Pandemi Covid-19 di Indonesia yang  telah  menyebabkan  daya  beli masyarakat menurun kegiatan konsumsi,  sehingga  perlu  adanya dorongan  dari  pengeluaran  pemerintah dan  penambahan  investasi.  Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia.
Undang-Undang  Cipta  Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan  pada  tanggal  5  Oktober  2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia  dan  diundangkan pada  2  November  2020  dengan  tujuan untuk  menciptakan  lapangan  kerja  dan meningkatkan  investasi  asing  dan dalam  negeri  dengan  mengurangi persyaratan  peraturan  untuk  izin  usaha dan pembebasan tanah. 7
Diberlakukannya Undang-Undang Cipta  Kerja  diharapkan  memberikan jawaban dalam rangka mendorong arus investasi,  walaupun  saat  Indonesia masih mengalami pademi covid-19.
Terdapat  beberapa  ketentuan yang  diubah  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja meliputi aspek kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah.  Selain  itu juga  peningkatan  ekosistem  investasi, percepatan  proyek  strategis  nasional, dan  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan pekerja. 8
Beberapa perubahan dalam ketentuan  tersebut  berdasarkan  hal berikut: 9
7
“Undang-Undang Cipta Kerja,”
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Cipta_Kerja
8 “6  Aturan  Investasi  yang  Diubah  UU  Cipta Kerja,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201 008143243-92-555996/6-aturan-investasi- yang-diubah-uu-cipta-kerja
9 “6  Aturan  Investasi  yang  Diubah  UU  Cipta Kerja,”
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
1. P enerapan  perizinan  berusaha
berbasis risiko dilakukan berdasarkan  penetapan  tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian
dan
potensinya.  Penilaian  tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis, kriteria,
lokasi, dan keterbatasan sumber daya usaha. “Tingkat risiko dan peringkat  skala  usaha  kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan  usaha  berisiko  rendah, menengah,  dan  tinggi,"  jelas bagian kedua paragraf 1 pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,  dan  persetujuan bangunan gedung serta sertifikat  laik  fungsi.  Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi  menggunakan  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR) berbentuk  digital  dan  sesuai standar. Selanjutnya, akan diolah  oleh  pemerintah  dan wajib  mengintegrasikan  RDTR
ke  dalam  sistem  perizinan berusaha secara elektronik. "Setelah memperoleh konfirmasi  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha  mengajukan  permohonan perizinan  berusaha,"  ungkap Pasal 14 ayat 6.
3. Penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Perizinan  usaha  terdiri  atas sektor  kelautan  dan  perikanan, pertanian,  kehutanan,  energi dan  sumber  daya  mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan,  metrologi  legal, jaminan  produk  halal,  dan standarisasi penilaian kesesuaian.  Dalam  hal  ini, pekerjaan umum dan perumahan  rakyat,  transportasi, kesehatan,  obat,  dan  makanan, pendidikan  dan  kebudayaan, pariwisata,  keagamaan,  pos, telekomunikasi,  dan  penyiaran, serta pertahanan dan keamanan. Penyederhanaan  untuk  masing- masing  sektor  berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. 4. P enyederhanaan persyaratan investasi  pada  sektor  tertentu, yaitu perbankan, perbankan
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
syariah,  dan  pers.  Ketentuan untuk penyederhanaan ini meliputi  persoalan  modal  dan mekanismenya.
5. Pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum dan prioritas pemerintah akan dilakukan  melalui  mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah dan pelepasan  kawasan  hutan  atau pinjam  pakai  kawasan  hutan untuk  swasta.  "Pemberian  ganti kerugian dapat  diberikan dalam bentuk  uang,  tanah  pengganti, pemukiman kembali,
kepemilikan saham, atau bentuk lain  yang  disetujui  kedua  belah pihak,"  jelas  Pasal  36  ayat  1. Pemerintah nantinya akan membentuk  bank  tanah  untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola  tanah  yang  ada  di dalam  negeri.  Bank  tanah nantinya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sosial,
pembangunan, pemerataan ekonomi,  konsolidasi  lahan, hingga reforma agraria.
6. Pemerintah  juga  mengatur  soal ketentuan  investasi  di  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
kawasan  perdagangan  bebas dan  pelabuhan  bebas,  Proyek Strategi Nasional (PSN), hingga lembaga pengelola investasi. Kebijakan pemerintah sebelumnya  telah  ada  beberapa kebijakan ramah investasi. Mulai  dari  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  150 Tahun  2018  tentang  Pemberian Fasilitas  Pengurangan  Pajak Penghasilan Badan untuk produk  inovatif.  Terdapat  juga kebijakan  super tax  deduction untuk kegiatan riset dan pengembangan melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  2019.  Akan  tetapi beberapa    terhadap  insentif tersebut,  baru  insentif  super deductible  tax atas  vokasi  yang sudah dikeluarkan aturan teknisnya.  Sedangkan  aturan teknis untuk pemanfaatan fasilitas  super deductible  tax atas riset dan investment allowance belum juga rampung. Terkait  jenis  industri  yang dapat  menikmati  fasilitas  tersebut  juga bisa diperluas agar pemanfaatan insentif  bisa  maksimal,  tidak  hanya yang  termasuk  dalam  industri  pionir.
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
Selain  insentif  yang  telah  dirilis, pemerintah  juga  perlu  mengeluarkan insentif  lain  untuk  mendorong  minat investor  merealisasikan  investasinya segera  di  Indonesia.  Selain  soal  pajak, penerapan  tarif  cukai  yang  sesuai  agar tercipta basis konsumen, dan pembebasan  bea  masuk  untuk  impor peralatan  juga  bisa  diberikan  sebagai insentif Insentif tersebut juga sebaiknya bersifat fleksibel karena tentu kebutuhan dari masing- masing industri berbeda-beda. 10
Dalam  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal, dijelaskan bahwa investor asing dilarang  membuka  usaha  di  bidang produksi  senjata  dan  industri  yang tertutup menurut Undang-Undang.
Adapun  dalam  Pasal  12  disebutkan bahwa:
(1)  Semua  bidang  usaha  atau  jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman  modal,  kecuali  bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
10 “Pengamat:  Perlu  Kebijakan  Tepat  Dorong
Investasi
Saat Pandemi,” 2020,
https://www.antaranews.com/berita/1571424/p engamat-perlu-kebijakan-tepat-dorong- investasi-saat-pandemi.
(2)  Bidang  usaha  yang  tertutup  bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b.  bidang  usaha  yang  secara  eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
Sedangkan dalam Undang- Undang  Cipta  Kerja  telah  mengubah Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007.  Bidang  usaha  yang tertutup bagi investor asing mengalami perubahan dengan adanya penambahan isi dalam pasal tersebut, yaitu:
(1)  Semua  bidang  usaha  terbuka  bagi kegiatan  penanaman  modal,  kecuali bidang  usaha  yang  dinyatakan  tertutup untuk  penanaman  modal  atau  kegiatan yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat.
(2)  Bidang  usaha  yang  tertutup  untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  budi  daya  dan  industri  narkotika golongan I;
b.  segala  bentuk  kegiatan  perjudian dan/atau kasino;
c.  penangkapan  spesies  ikan  yang tercantum dalam Appendix
I Convention  on  International  Trade  in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan  pemanfaatan  atau  pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral  hidup  atau  koral  mati  ( recent death coral ) dari alam;
e.  industri  pembuatan  senjata  kimia; dan f.  industri  bahan  kimia  industri  dan industri bahan perusak lapisan ozon.
Undang-undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta Kerja  diharapkan  dapat  mendongkrak investasi  di  tahun  2021.  Adapun alasannya  karena  undang-undang  sapu jagat  ini  bisa  menyelesaikan  masalah perizinan yang selama ini menghambat investasi.
Investasi
akan mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Omnibus law dapat menjembatani  kemudahan  investasi  di Indonesia. 11
Optimisme  iklim  dunia  usaha juga terjadi, terutama untuk menghadapi  masa  kenormalan  baru pada  2021.  Minimal  untuk  pemulihan ekonomi  itu  terdapat  tiga  hal  yang
11 “Pengamat  Yakin  UU  Cipta  Kerja  Bakal Dongkrak  Investasi  Pada  2021,”  2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4446865 /pengamat-yakin-uu-cipta-kerja-bakal- dongkrak-investasi-pada-2021#
harus diperkuat yaitu, belanja pemerintah,  belanja  masyarakat  dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan  perizinan  usaha.  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dapat  membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya  usaha-usaha  baru,  terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Membangkitkan  UMKM yang sempat terpuruk, Industri Kreatif, Jual Beli Online dan sebagainya. Maka dengan  adanya  investasi  dan  usaha baru  akan  menciptakan  tambahan lapangan  kerja.  Hal  itu  berdampak positif  bagi  kebangkitan  ekonomi masyarakat.  Undang-Undang  Cipta Kerja memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi  di  Indonesia,  sehingga hambatan  pada  rumitnya  berinvestasi disebabkan  karena  masalah  perizinan dapat teratasi. 12

## KESIMPULAN
Investasi atau penanaman modal  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
12 “UU Cipta Kerja Diyakini Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah,”2020, https://www.antaranews.com/berita/1873836/u u-cipta-kerja-diyakini-bangkitkan-iklim-
investasi-di-daerah
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 di Indonesia, Halaman 183- 193
merupakan  segala  bentuk  kegiatan menanam  modal,  baik  oleh  penanam modal  dalam  negeri  maupun  penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Masa  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia perlu  adanya  penambahan    dalam  hal investasi.  Kebijakan  investasi  harus memberikan  kemudahan  bagi  investor dalam  rangka  menanamkan  modalnya di  Indonesia.  Undang-Undang  Cipta Kerja  atau  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja bertujuan  untuk  menciptakan  lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan  dalam  negeri  dengan  memberikan
kemudahan dan mengurangi persyaratan  peraturan  untuk  izin  usaha dan pembebasan
tanah.
Diberlakukannya Undang-Undang Cipta  Kerja  diharapkan  memberikan jawaban dalam rangka mendorong arus investasi,  walaupun  saat  Indonesia masih mengalami pademi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin  Ilmar. Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia .  Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Grup,
2010.
Ardiana  Hidayah.  “Landasan  Filosofis Dan  Asas-Asas  Dalam  Hukum
Penanaman Modal Di Indonesia.” Solusi 16, no. 3 (2018): 216-217. “Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja,” 2020.
https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20201008143243-92- 555996/6-aturan-investasi-yang- diubah-uu-cipta-kerja Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal. “Pengaruh  Covid-19  terhadap Investasi di Indonesia,”2020. https://www.investindonesia.go.id/id/ar tikel-investasi/detail/pengaruh- covid-19-terhadap-investasi-di- indonesia.
Lidya Yuniartha, Editor: Tendi Mahadi.
“Ini  Strategi  Pemerintah  Untuk Menarik  Investasi  di  Tengah
Pandemi
Corona,” 2020. https://nasional.kontan.co.id/new s/ini-strategi-pemerintah-untuk-
menarik-investasi-di-tengah- pandemi-corona-1. “Pengamat: Perlu Kebijakan Tepat Dorong Investasi Saat Pandemi,” 2020. https://www.antaranews.com/beri ta/1571424/pengamat-perlu- kebijakan-tepat-dorong-investasi- saat-pandemi.
“Pengamat Yakin UU Cipta Kerja Bakal Dongkrak Investasi Pada 2021,” 2021. https://www.liputan6.com/bisnis/ read/4446865/pengamat-yakin- uu-cipta-kerja-bakal-dongkrak- investasi-pada-2021#.
“Undang-Undang Cipta Kerja,” https://id.wikipedia.org/wiki/Und ang-Undang_Cipta_Kerja. “UU Cipta Kerja Diyakini Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah,”2020. https://www.antaranews.com/beri ta/1873836/uu-cipta-kerja- diyakini-bangkitkan-iklim- investasi-di-daerah.