IMPLEMENTASI  PENGELOLAAN  DANA  ZAKAT SEBAGAI  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  DI LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH  (STUDI  KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)
Irmawati 1
Evi Malia 2 12 Universitas  Islam  Madura,  Jl.  PP.  Miftahul  Ulum  Bettet Pamekasan.
Surel: evi.malia.@uim.ac.id
Abstrak . Implementasi  Pengelolaan  Dana  Zakat  Sebagai  Corporate  Social Responsibility  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Studi  Kasus  BPRS  Bhakti Sumekar  Sumenep). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat sebagai Corporate Social Responsibility. Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan dana CSR berasal dari dana zakat dan dana kebajikan. BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan sendiri dana sosial perusahaan (CSR) dengan berbagai program kegiatan  yaitu:  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan,  bidang  pemberdayaan ekonomi, bidang  santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan  sarana  ibadah.  Penyaluran  CSR  sudah  tersaji  dengan  jelas, namun  BPRS  belum  mengalokasikan  dana  CSR  sebesar  2%  dari  laba perusahaan karena BPRS Bhakti Sumekar menganggap bahwa CSR itu sama dengan  ZIS  (zakat,  infak,  sedekah).  Menurut  peraturan  dan  perundang- undangan terdapat perbedaan antara zakat dan CSR yaitu perusahaan sama- sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan dalam  membayar  zakatnya.  Selain  itu  terdapat  perbedaan  pada  kadar (besaran) dana yang harus dikeluarkan.
Kata Kunci : CSR, Dana Zakat, Lembaga Keuangan Syariah
Abstract.  Implementation  Of  Zakat  Fund  Management  As  Corporate  Social Responsibility  In  Sharia  Financial  (Case  Study  In  BPRS  Bhakti  Sumekar Sumenep). The purpose of this study was to determine how the management of zakat funds as corporate social responsibility. The type of research method used is descriptive qualitative.  With  data  collection  methods  using  observation,  interviews,  and
documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  BPRS  Bhakti  Sumekar distributes  CSR  funds  from  zakat  and  benevolence  funds.  BPRS  Bhakti  Sumekar distributes  its  own  corporate  social  funds  (CSR)  with  various  activity  programs, namely:  education,  health,  economic  empowerment,  compensation,  calamities  and disasters, as well da’wah and construction of religious facilities. CSR distribution has been clearly presented, but BPRS has not allocated CSR funds equal to 2% of company profits because BPRS Bhakti Sumekar considers that CSR is the same as ZIS (zakat, infaq,  alms).  According  to  the  laws  and  regulations  there  is  a  difference  between  the two,  namely  that  companies  both  have  an  obligation  to  carry  out  their  social responsibilities  and  to  pay  their  zakat.  Besides  that  there  is  a  difference  in  the  level (amount) of funds that must be disbursed.
Keyword: CSR; Zakat Funds; Sharia Financial Institution

## PENDAHULUAN
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan  suatu  konsep  serta tindakan  yang  dilakukan  oleh suatu  perusahaan  sebagai  bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial serta  lingkungan  sekitar  dimana perusahaan  itu  berdiri. Corporate Social  Responsibility menunjukkan bahwa perusahaan selain berorientasi pada pencarian keuntungan, perusahaan juga memiliki kewajiban dalam menjaga  keselarasan,  keserasian, dan  keharmonisan  dengan  para stakeholder (Tho’in, 2017) . Menurut Carroll,  1999  (dalam  Yusuf, 2014:221)  tanggung  jawab  sosial dibentuk  seperti  piramida,  yaitu tanggung jawab ekonomi perusahaan  menempati  tingkat pertama,  yang  kedua  merupakan tanggung  jawab  terhadap  undang- undang,  etika  dan  yang  ketiga adalah  tanggung  jawab  kebajikan (filantropi).  Tingkatan  paling  atas
yaitu  tanggung  jawab  ekonomi, dimana  tanggung  jawab  ekonomi adalah  tanggung  jawab  utama kepada perusahaan. Sehingga CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar. Tingkatan paling  atas  yaitu  tanggung  jawab ekonomi,  dimana  tanggung  jawab ekonomi  adalah  tanggung  jawab utama kepada perusahaan. Sehingga  CSR  merupakan  suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap  pembangunan  ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lembaga keuangan  syariah  yang  salah satunya  terdiri  dari  perbankan syariah  yang  berbadan  hukum perseroan terbatas sudah seharusnya melaksanakan kegiatan  CSR.    Penerapan  CSR  di perbankan syariah seharusnya menjadi  hal  yang  menarik,  karena
Irmawati, Malia
perbankan  syariah  yang  kegiatan operasionalnya berlandaskan ketentuan  agama  juga  memiliki tujuan  yang  mulia  yaitu  untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan  sekitar  (Baihaki,  dan Malia, 2017). Undang-Undang  No  21
Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  menyatakan  bentuk  suatu badan  hukum  bank  syariah  yaitu perseroan  terbatas  (pasal  7).  Oleh karena  itu,  pelaksanaan  CSR  di perbankan  syariah  memiliki  dasar hukum  yang  kuat,  karena  bank syariah  tunduk  pada  undang- undang  perusahaan.  Selain  itu, pada  pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  disebutkan  bahwa  bank syariah  dan  UUS  (Unit  Usaha Syariah)  dapat  menjalankan  fungsi sosial  dalam  bentuk  lembaga baitulmal,  yaitu  menerima  dana yang  berasal  dari  zakat,  infak, sedekah,  hibah  atau  dana  sosial lainnya dan menyalurkannya kepada  organisasi  pengelola  zakat. CSR dan zakat merupakan instrument penyaluran dana tanggung jawab sosial untuk sama- sama melakukan pemerataan pembangunan, dimana didalamnya  berkenaan  dengan penyaluran  dan  pendistribusian pendapatan di masyarakat. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi  masyarakat,  dan  juga sebagai  penyalur  dana  sosial  yang turut  memiliki  tanggung  jawab sosial.  Zakat  sendiri  memiliki peran strategis dalam  mewujudkan pemerataan sosial.
Terdapat
beberapa penelitian  relevan  yang  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti sebelumnya,  yang  pertama  yaitu penelitian  yang  dilakukan  Baihaki dan  Malia  (2017)  dengan  judul Analisis Pembiayaan Qordhul Hasan  Sebagai  Aplikasi Corporate Social Responsibility Entitas Lembaga Keuangan Syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  lembaga  keuangan  syari’ah telah  melakukan  kegiatan  CSR dengan  memanfaatkan  dana  zakat dan qardhul hasan , walaupun belum ada  standar  akuntansi  secara khusus  tentang qardhul  hasan yang biasa menjadi landasan pelaksanaan operasionalnya. Tho’in (2017) dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan  Syariah  (studi  kasus pada  BRI  syariah  tahun  2014- 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang  dilakukan  oleh  BRI  Syariah dilaksanakan  terus  menerus  dan berkesinambungan  dengan  target kegiatan  yang  terarah  dan  tepat sasaran.  Implementasi  CSR  BRI Syar’iah  pada  tahun  2014  telah dilakukan  pada  enam  bidang, sedangkan  pada  tahun  2015  telah dilakukan  pada  5  bidang.  Bidang yang  menjadi  prioritas  kegiatan CSR selama tahun 2014 dan tahun 2015  oleh  BRI  Syariah  mengalami perubahan.  Hal  tersebut  karena program  CSR  yang  dilakukan  BRI Syariah  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  di  lapangan.  Untuk  tahun 2014 program prioritas CSR untuk bantuan  santunan,  musibah,  dan bencana  alam.  Sedangkan  untuk tahun 2015 program prioritas CSR
Irmawati, Malia
untuk bantuan dakwah dan  sarana ibadah. Penelitian selanjutnya yaitu  Hariyanto  dan  Humaidi (2019)  dengan  judul  Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola implementasi CSR dan ZIS perbankan syariah terkait pengembangan  masyarakat  sekitar pada  Bank  BPRS  Bhakti  Sumekar Sumenep  menyalurkan  dana  sosial perusahaan  (CSR),  infaq,  sedaqah melalui Baznas Kabupaten Sumenep  dengan  bentuk  kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari’ah  (PUSYAR  iB)  selain  itu juga  menyalurkan  langsung  sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Sedangkan pada Bank BRI  Syari’ah  menunaikan  CSR dan  zakat  perusahaan  melalui Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas)  yang  langsung  dikelola oleh  Pusat  BRIS  di  Jakarta. Turmudi  (2018)  dengan  judul Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Di Lembaga Keuangan Syari’ah, Khususnya Di Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang Kendari. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pemanfaatan dana CSR berasal dari dana zakat, laba perusahaan serta dana kebajikan ( Qardhul al-hasan ). Dalam  implementasi  pemanfaatan dana  CSR  di  Bank  Syari’ah Mandiri cabang Kendari menyalurkan  dana  sosialnya  pada pembangunan/renovasi infrastruktur masjid, pengadaan air bersih,  serta  pemberian  beasiswa. Pada beberapa penelitian sebelumnya  yang  dibahas  adalah pelaksanaan  CSR  pada  beberapa
entitas baik entitas syariah maupun konvensional,  pada  penelitian  kali ini  akan  dibahas  bagaimana implementasi  CSR  yang  juga dianggap  sebagau  implementasi dana zakat perusahaan pada ebtitas syariah,  sehingga  tujuan  penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi  penggunaan  dana zakat  sebagai  dana  CSR  pada entitas syariah.

## TELAAH LITERATUR
Corporate  Social  Responsibility Di Lembaga Keuangan Syariah
Pelaksanaan CSR di
perbankan  ada  yang  disalurkan melalui  BAZNAS  dalam  bentuk kegiatan  program  Pembiayaan Usaha  Syariah  (PUSYAR  iB) selain  itu  juga  disalurkan  secara langsung sesuai dengan permintaan masyarakat. Tanggung jawab sosial perbankan  syariah  yang  kegiatan bisnisnya  di  dasari  prinsip  syariah yaitu  menyisihkan  2,5%  dari  laba perusahaan dalam bentuk pembayaran  zakat.  Pelaksanaan dana  zakat  disini  perbankan syariah  bukan  untuk  memenuhi kewajibannya seperti yang
tercantum  dalam  UU  Nomor  23 tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  yang  memiliki  kewajiban untuk  mengeluarkan  zakatnya, melainkan  untuk  mendapatkan nilai  berkah  sebagai  perusahaan yang  berlandaskan  prinsip  syariah. (Hariyanto, dan Humaidi, 2019:698). Dalam aturan mengenai besarnya  anggaran  CSR  menurut Peraturan  Menteri  Negara  BUMN No.  4  tahun  2007,  yaitu  2%  laba
perusahaan  harus  disisihkan  untuk PKBL  (Program  Kemitraan  dan Bina  Lingkungan).  Ketentuan  2% laba  ini  juga  menjadi  batasan umum  di  tataran  praktis  bagi perusahaan untuk CSR perusahaan yang mengimplementasikan program  CSR.  Jika  konsep  CSR 2%  dari  laba,  maka  perusahaan harusnya benar-benar
mengeluarkan  dana  2%  dari  laba.
Sementara  di  perbankan  syariah dana  CSR  biasanya  diperoleh  dari dana  zakat  dan  dana  kebajikan, dana  kebajikan  disini  bersumber dari  denda  dan  penerimaan  non halal.
Dana Zakat Di Lembaga Keuangan Syariah Pada umumnya zakat dalam  konteks  bisnis  dikenakan pada harta publik yang diinvestasikan  baik  melalui  usaha sendiri,  usaha  bersama  (share modal), perbankan, maupun reksadana. Investasi yang dilakukan  di  Bank  Syariah  bisa berupa  simpanan  dan  bisa  berupa investasi.  Zakat  ini  sebagai  upaya perbankan  untuk  mengarahkan nasabah yang pada awalnya hanya menyimpan danaya untuk menginvestasikan simpanannya agar produktivitas ekonomi tercapai.  Hal  ini  sesuai  dengan anjuran Islam, bahwa  agar welfare society  tercapai  maka  umat  Islam tidak  hanya  dianjurkan  untuk sekedar menabung, tetapi diharuskan untuk investasi. Investasi akan menumbuhkan roda perekonomian  dan  akan  berefek
pada  kesejahteraan  bersama.  Jika hanya  menabung,  berarti  harta  itu hanya  menumpuk,  akhirnya  harta itu  hanya  berputar  di  beberapa orang tertentu. Selain itu, tabungan/simpanan hanya menimbulkan  idle  fund  atau  uang yang menganggur. Dalam kegiatan menyalurkan dana sosial perbankan  syariah  menyalurkan dalam  beberapa  kegiatan  sosial seperti,  pemberdayaan  masyarakat melalui  bantuan  modal  UMKM, bantuan pendidikan beasiswa, pembangunan masjid serta santunan  anak  yatim.  (Turmudi,
2018:109).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif.  Penelitian  ini merupakan penelitian yang menggambarkan  objek  penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak  atau  sebagaimana  adanya. Lokasi penelitian di Sumenep yaitu di  Lembaga  Keuangan  Syariah BPRS BHAKTI SUMEKAR karena  penelitian  ini  tentang Implementasi  Pengelolaan  Dana Zakat  Sebagai  CSR  di  Lembaga Keuangan Syariah. Sumber
datanya  terdiri  atas  sumber  data primer  dan  sekunder,  Untuk menjawab  pertanyaan  peneliti, dalam  penelitian  ini  peneliti memperoleh  sumber  data  primer melalui wawancara dengan
Irmawati, Malia
karyawan  bagian  Akuntan  untuk mengetahui laporan tentang sumber  dan  penggunaan  dana zakat  dan  laporan  CSR  di  BPRS Bhakti  Sumekar.  Sedangkan  data sekunder berupa dokumen- dokumen  laporan  CSR  baik  dari sumber  dana  yang  diperoleh,  dan jumlah  yang  menerima  dana  CSR tersebut. Kemudian laporan sumber  dan  penggunaan  dana zakat. Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi Observasi  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu dengan  melakukan  pengamatan secara  langsung  kepada  objek penelitian  dalam  hal  ini  BPRS Bhakti Sumekar untuk mendapatkan data tentang implementasi CSR dan pengelolaan dana zakatnya. 2. Wawancara Wawancara dilakukan kepada  pihak  BPRS  Bhakti Sumekar yaitu bagian Accounting dan Humas menggunakan teknik wawancara  terstruktur.  Adapun pertanyaannya  adalah  sumber dana  zakat  dan  pengelolaan dana zakat sebagai CSR.
3. Dokumentasi Teknik  Dokumentasi  ini dilakukan dengan mengumpulkan  data-data  yang ada  di  BPRS  Bhakti  Sumekar berupa  laporan  keuangan  dari website BPRS untuk menemukan  laporan  sumber dan  penggunaan  dana  zakat serta laporan CSR.
Penelitian  kualitatif  berguna  untuk mengembangkan  teori  yang  telah dibangun  dari  data  yang  sudah didapatkan  di  lapangan.  Metode penelitian  kualitatif  pada  tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan,  kemudian  dilakukan pengumpulan data sampai mendalam,  mulai  dari  observasi, wawancara  hingga  penyusunan laporan. 1. Reduksi data Datayang direduksi dari
penelitian  ini  yaitu  data  dari hasil wawancara, dokumentasi dan  observasi.  Data  berkaitan dengan  tentang  dana  zakat, sumber  dana  zakat,  tarif  dana zakat  dan  pengelolaan  dana zakat  yang  digunakan  sebagai CSR.  Dengan  demikian  data yang  telah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan  data  selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 2. Penyajian data Penyajian data dalam penelitian ini akan menyajikan data  CSR  di  BPRS  Bhakti Sumekar  yang  berasal  dari dana zakat atau data penyaluran  CSR  Hal  ini
Irmawati, Malia
dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk  diolah  lebih  lanjut sehingga  pada  akhirnya  akan menghasilkan satu kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan Kesimpulan  dalam  penelitian kualiatatif  adalah  merupakan temuan  baru yang  sebelumnya belum  pernah  ada.  Temuan dapat  berupa  deskripsi  atau gambaran  suatu  objek  yang sebelumnya  masih  remang- remang  atau  gelap  sehingga setelah  diteliti  menjadi  jelas. Sehingga  dalam  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  dana  zakat  di BPRS Bhakti Sumekar digunakan  untuk  kegiatan CSR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Corporate Social Responsibility
Undang-Undang  PT  No.  40 tahun  2007  pasal  74  ayat  1 menyebutkan  bahwa  perseroan terbatas
yang menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan  hasil pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti diketahui  bahwa  BPRS  Bhakti Sumekar  melaksanakan  tanggung jawab  sosialnya  (CSR).  Sumber dana  CSR  sendiri,  bersumber  dari memotong 2,5% dari laba perusahaan  untuk  zakat  yang digunakan sebagai CSR. Pelaksanaan CSR disalurkan melalui  berbagai  bidang  yaitu bidang  pendidikan,  kesehatan,
pemberdayaan ekonomi, santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah  dan  pembangunan  sarana ibadah.
Tabel 1. Realisasi penyaluran CSR tahun 2018
No  Nama Kegiatan Jumlah (Rp) Persentase 1. Bidang pendidikan 30.805.200 9,54% 2. Bidang kesehatan 7.500.000 2,32% 3. Bidang pemberdayaan ekonomi 9.000.000 2,79%
Irmawati, Malia
4. Bidang  santunan,  musibah, dan bencana 78.684.500 24,38% 5. Bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah 196.750.000 60,97% Jumlah 322.739.700 100% Sumber : Data diolah Berdasarkan  data  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  BPRS Bhakti  Sumekar  yang  merupakan perseroan terbatas telah melaksankan tanggung jawab sosialnya (CSR) sebagaimana yang telah  diungkapkan  dalam  UU  PT N0.  40  tahun  2007.  Mengenai pelaksanaan  CSR  di  BPRS  yang disalurkan  dalam  berbagai  bidang memiliki kesamaan dengan pendapat Tho’in (2017) yang mana dalam  penyaluran  CSR  di  BRI syariah juga dalam bentuk bantuan pendidikan,  kesehatan,  santunan, musibah,  dan  bencana,  bantuan dakwah  dan  sarana  ibadah  serta bantuan pemberdayaan ekonomi. Dalam tabel tersebut besarnya dana CSR yang disalurkan paling banyak di bidang dakwah  dan  pembangunan  sarana ibadah  yaitu  196,750.000  atau 60,97%  dari  total  realisasi  dana CSR.  Menurut  pandangan  Carrol dalam  (Yusuf,  2014)  menyatakan bahwa  tanggung  jawab  sosial  di bentuk  seperti  piramida  dimana tanggung jawab ekonomi merupakan  tanggung  jawab  utama
kepada perusahaan, diikuti dengan tanggung  jawab  terhadap  undang- undang,  etika  dan  terakhir  adalah tanggung  jawab  kebijaksanaan (filantropi).
1. Tanggung jawab ekonomi yang dimaksud  perusahaan  sebagai orginasai  bisnis  harus  mampu menciptakan nilai bukan hanya untuk mencapai laba perusahaan  tapi  juga  harus meningkatkan ekonomi regional dan global. Dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh BPRS Bhakti
Sumekar  di  bidang  ekonomi yaitu  memberikan  bantuan kepada para pelaku usaha kecil maupun  pedagang  kaki  lima, bantuan  sarana  dan  prasarana penunjang dalam bentuk pelatihan, bantuan tenda. Selain itu BPRS juga mempunyai produk pembiayaan  al  qardhul  hasan yang  mana  dalam  pembiayaan ini  dapat  meringankan  bagi masyarakat  dalam  melakukan pinjaman  untuk  usaha  mikro
Irmawati, Malia
yang  tanpa  biaya  margin  atau bagi hasil.
2. Tanggung  jawab  hukum:  motif lain  dari  pelaksanaan  CSR adalah  perusahaan  berupaya untuk  menghindari legal  cost . Tanggung jawab hukum perusahaan  menuntut  agar bisnis  mematuhi  hukum.  Saat ini  kesadaran  atas  pentingnya pelaksanaan CSR sudah merupakan tuntutan dari pemangku kepentingan. Aktivitas CSR diharapkan dapat  memenuhi  ekspektasi pemangku  kepentingan  agar perusahaan tidak terkena sanksi ekonomi maupun sanksi sosial. BPRS  Bhakti  Sumekar  sebagai perseroan terbatas juga melaksanakan  tanggung  jawab sosialnya  yang  mana  telah dinyatakan  dalam  UU  No  40 tahun 2007, berdasarkan laporan  keuangan  tahunan
BPRS  Bhakti  Sumekar  juga telah  membayar  pajak.  BPRS sudah  menentukan  ketentuan penerapan  CSR  sebagai  bentuk ketaatan  perusahaan  terhadap peraturan Menteri Negara BUMN  No.  4  tahun  2007 sebesar  2,5%.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  BPRS  Bhakti
Sumekar  telah  melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan menaati  hukum  dan  peraturan. Namun masih terdapat kekurangan  dalam  penerapan tersebut  karena  BPRS  masih
menganggap CSR sama dengan zakat.
3. Tanggung  jawab  etis:  pada tahap  lebih  lanjut  dari  motif CSR  adalah  perusahaan  ingin mencapai  kebaikan  bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.  CSR  dijadikan alat perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bersama  bagi  sebagian  orang.
Motif  CSR  dalam  hal  ini adalah langkah etis perusahaan yang tidak  hanya terbatas pada pemenuhan  tanggung  jawab hukum.
Tanggung  jawab  etis  dalam BPRS dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi,  kesehatan,  santunan,
musibah  dan  dakwah.  Malia (2014)  dalam  berbagi  literatul CSR dinyatakan, apabila perusahaan tidak meminimumkan dan mengkompensasi dampak negatifnya  terlebih  dahulu,
namun  terjun  dalam  kegiatan amal, itu disebut greenwash alias pengelabuan  citra.  Jika  dilihat berdasarkan laporan CSR besarnya  dana  yang  disalurkan paling  banyak  yaitu  di  bidang dakwah dan pembanguna sarana ibadah. Sebaiknya BPRS lebih  meminimumkan  dampak negatif  dengan  menyalurkan dana lebih besar untuk kegiatan bantuan usaha mikro (UMKM) atau  pedagang  kaki  lima
Irmawati, Malia
sehingga  dapat  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  lebih luas.
4. Tanggung  jawab  kebijaksanaan (filantropi):  CSR  bukan  lagi pada  kepentingan  etika  namun perusahaan  melakukan  yang lebih  dari  etika.  Perusahaan berjalan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  lingkungan. Aspek  ini  membahas  berbagai masalah  besar,  termasuk  hal- hal  seperti  sumbangan  amal, pembangunan  fasilitas,  rekreasi untuk  karyawan  dan  keluarga dan  dukungan  untuk  sekolah setempat.
Dalam  hal  tersebut  juga  sudah dilaksanakan oleh BPRS Bhakti Sumekar  dalam  pemberian bantuan  studi  siswa  maupun mahasiswa,  bantuan  layanan kesehatan,  pembangunan  dan pemberian sarana ibadah.
Selain  itu  BPRS  mengadakan acara  pengajian  tiap  bulan untuk  mempererat  silaturrahim bagi  setiap  karyawan  sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan etika  saja.  BPRS  juga  ketika ada mahasiswa mau melakukan magang  di  tempat  BPRS  tidak pernah ditolak meskipun waktunya  hanya  satu  minggu, sehingga  itu  adalah  bentuk sumbangsihnya  BPRS  kepada dunia  pendidikan.  Jika  ada yang  mengajukan  permohonan
proposal untuk kegiatan lembaga selalu ada. Carroll,  1999  (dalam  Yusuf, 2014:221) menjelaskan bahwa tingkatan pertama adalah tanggung jawab  ekonomi  yang  merupakan tanggung  jawab  utama  kepada perusahaan. Sementara berdasarkan data yang diperoleh di BPRS  Bhakti  Sumekar  bahwa dalam  pelaksanaan  pemberdayaan ekonomi yang dilakasanakan masih minim yaitu 2,79%. Sedangkan  penyaluran  CSR  untuk anggaran  paling  tinggi  yaitu  di bidang  dakwah  dan  pembangunan sarana ibadah yaitu sebesar 60,97%. Sehingga dapat simpulkan bahwa  motif  pelaksanaan  CSR dalam  tanggung  jawab  ekonomi masih minim. Dikarenakan berdasarkan pendapat Carrol tanggungjawab utama kepada perusahaan  yaitu  tanggung  jawab ekonomi. Berdasarkan laporan tahunan penyaluran  CSR  BPRS  Bhakti Sumekar terdapat 5 bidang penyaluran yaitu bidang pendidikan,  bidang  kesehatan, bidang  pemberdayaan  ekonomi,
bidang  santunan,  musibah  dan bencana, serta  bidang  dakwah  dan pembangunan sarana ibadah. Berdasarkan indikator CSR terdapat  3  kategori  yaitu  kategori ekonomi,  kategori  lingkungan  dan kategori  sosial.  Jika  dilihat  dalam pelaksanaan  CSR  BPRS  Bhakti Sumekar  sudah  termasuk  dalam
salah satu kategori CSR hanya saja masih  terdapat  beberapa  sub kategori  CSR  yang  masih  belum tersaji. Dalam pelaksanaannya BPRS Bhakti Sumekar menyisihkan  dana  sebesar  2,5% dari laba perusahaan setelah pajak, kemudian  dana  2,5%  tersebut digunakan  untuk  zakat  yang disalurkan  sendiri  oleh  BPRS dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan amal  yang  mereka  sebut  sebagai CSR.
Zakat  dan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  merupakan dua  instrumen  penyaluran  dana tanggung  jawab  sosial  yang  sama- sama mempunyai landasan perundangan.  Menurut  Undang- Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan  oleh  seorang  muslim atau  badan  usaha  untuk  diberikan kepada  yang  berhak  menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian  yang  dinyatakan  dalam oleh undang-undang, terdapat pernyataan  bahwa  tidak  hanya perorangan tetapi juga badan usaha juga wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut UU PT No. 40 tahun  2007  pasal  74  ayat  1 menyebutkan  bahwa  perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Dalam hal ini terdapat perbedaan  antara  CSR  dan  zakat karena  telah  disebutkan  dalam undang-undang  bahwa  perusahaan sama-sama  berkewajiban  untuk melaksanakan  tanggung  jawab sosialnya dan kewajiban perusahaan  dalam  mengeluarkan zakatnya.
Jika  BPRS  Bhakti  Sumekar beranggapan  bahwa  ZIS  itu  sama dengan  CSR  maka  hal  itu  tidak sesuai  dengan  undang-undang yang  telah  dinyatakan  diatas.  Jika perusahaan  menyisihkan  dana sebesar  2,5%  dari  laba  (menurut peraturan  BUMN  2%  dari  laba) untuk  melaksanakan  CSR  maka perusahaan juga harus
mengeluarkan  dana  sebesar  2,5% untuk  zakat  perusahaan  sendiri.
Hal  ini  dikarenakan  bahwa  CSR tidak  dapat  menggantikan  zakat perusahaan, karena terdapat perbedaan karakteristik bagi
penerimanya.  Dalam  PSAK  109 terdapat 8 golongan mustahiq yang berhak  menerimanya  yaitu,  fakir, miskin,  riqob,  orang  yang  terlilit hutang,  muallaf,  fisbilillah,  orang yang  dalam  perjalanan,  dan  amil. Selain  itu  adanya  perbedaan  kadar (jumlah)  pengeluarannya.  Zakat perusahaan  dikeluarkan  setelah berlalu satu tahun apabila keuntungan  telah  mencapai  setara dengan  85  gram  dengan  kadar zakatnya 2,5%.
Sedangkan  CSR  dikeluarkan bagi perusahaan yang menjalankan
Irmawati, Malia
kegiatan  usahanya  di  bidang  atau berkaitan  dengan  sumber  daya alam, tidak melihat apakah keuntungan  pertahunnya  telah mencapai  85  gram  atau  tidak, dengan  jumlah  pengeluaran  dana sesuai dengan ketentuan berdasarkan  laba  yang  didapat setiap tahunnya yaitu 2% dari laba perusahaan. Jika  BPRS  Bhakti  Sumekar mengeluarkan zakatnya yang disalurkan  melalui  kegiatan  CSR dibidang  santunan,  musibah  dan bencana  yaitu  sebesar  78.684.500 dari  total  dana  322.739.700.  Maka seharusnya
perusahaan
mengeluarkan  2,5%  dari  laba perusahaan untuk zakatnya sendiri. Sumber  lain  dari  dana  CSR  di
BPRS  Bhakti  Sumekar  yaitu pendapatan  non  halal  (dana kebajikan). Kholifah (2015) Dana Kebajikan  adalah  dana  yang  di dapat  dari  dana  sumbangan  baik dari  internal  maupun  eksternal. Dana  yang  berasal  dari  internal berupa pengembalian dana kebajikan  produktif,  denda  dan pendapatan  non-halal  sedangkan dana  yang  berasal  dari  eksternal berupa  infaq,  shadaqah,  hasil pengelolaan wakaf. Untuk penyaluran  pendapatan  non  halal menurut sebagian ulama, seperti al-
Qardhawai  dan  al-Qurrah  Dagi berpendapat  bahwa  pendapatan non  halal  boleh  disalurkan  untuk seluruh  kebutuhan  sosial  baik
fasilitas  umum,  atau  seperti  hajat konsumtif,  faqir,  miskin,  termasuk pemberdayaan masyarakat.
(Sahroni,  2016  dalam  Hartanto, dkk, 2019)
Dana kebajikan yang terdapat di  BPRS  Bhakti  Sumekar  berasal dari  penempatan  dana  yang terdapat di  bank konvensional  dan penyaluran dana kebajikan disalurkan  sebagai  CSR.  Hal  ini juga  sejalan  dengan  penelitian Turmudi  (2018)  yang  berjudul pemanfaatan  dana  CSR  Bank Syariah  Mandiri  cabang  Kendari yang  menyatakan  bahwa  dalam penyaluran  dana  CSRnya  berasal dari  dana  zakat  dan  dana kebajikan.
Selain  itu  menurut  pendapat
Baihaki  dan  Malia  (2017)  yang menyatakan bahwa sangat memungkin  untuk  menjadikan pembiayaan qardhul  hasan sebagai bagian dari program CSR
perusahaan  dan  mengubah  pola penyaluran  infaq,  shadaqah  dan dana  sosial  lain  dari  yang  berbasis hibah  menuju  berbasis  produktif dan pemberdayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran  pendapatan  non  halal dapat  dijadikan  sebagai  program penyaluran  CSR  untuk  membantu kebutuhan  sosial  bagi  masyarakat dan  lingkungan.  Sehingga  melalui program  CSR  dana  kebajikan dapat tersalurkan dengan baik.
PSAK 101 mewajibkan seluruh  entitas  syariah  untuk
Irmawati, Malia
menyajikan  laporan  sumber  dan penggunaan dan kebajikan maupun  dana  zakat  sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan  atau  penurunan  sumber dana  kebajikan,  saldo  awal  dana penggunaan  dana  kebajikan,  saldo akhir  dana  penggunaan  kebajikan. Begitu pula untuk dana zakat yang menunjukkan  sumber  dana  zakat, penggunaan  dana  zakat,  kenaikan atau  penurunan  sumber  dana zakat, saldo awal dana penggunaan
dana  zakat,  saldo  akhir  dana penggunaan zakat.
Maka  dalam  hal  ini  sudah diungkapkan  oleh  BPRS  Bhakti Sumekar  dalam  laporan  tahunan, karena  BPRS  Bhakti  Sumekar mengungkapkan  laporan  sumber dan  penggunaan  dana  zakat  dan dana  kebajikan  secara  terpisah. Berikut  adalah  laporan  yang terdapat  pada  laporan  tahunan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2018:
Gambar 1. Bentuk laporan sumber dan penggunaan ZIS
Gambar 2. Bentuk laporan sumber dan penggunaan Qardhul Hasan BPRS Bhakti Sumekar sebagai  perbankan  syariah  sudah seharusnya melaksanakan tanggungjawabnya  yaitu  sebagai agamanya  dan  sebagai  sosialnya. Agamanya  salah  satunya  yaitu dengan  membayar  zakat  dan sosialnya dengan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingannya.  Sehingga  suatu perusahaan  perlu  memiliki  yang namanya  etika  bisnis  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya.
Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan  bagian  etika  bisnis yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya  dapat  mempengaruhi masyarakat melalui tanggung jawab sosialnya. Indikator CSR Menurut GRI G4 Pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 yang didalamnya  terdiri  dari  kategori ekonomi  (9  indikator),  lingkungan (34 indikator), praktek
ketenagakerjaan  dan  kenyamanan kerja  (16  indikator),  hak  asasi manusia  (12  indikator),  dan masyarakat  (8  indikator).  Apabila item yang diungkapkan akan diberi nilai  1,  jika  item  yang  tidak diungkapkan  maka  akan  diberikan nilai 0.
Rumus CSRij =
Keterangan: CSRij  : Corporate Social Responsibility indeks perusahaan j tahun i Nj :  Jumlah  item  untuk perusahaan j, nj≤…..
Irmawati, Malia
∑Xij :  Jumlah  item  yang diungkapkan oleh perusahaan j tahun i Jadi CSRij = = 0,22 (100%) = 22% Pengungkapan CSR menurut indeks  GRI  di  BPRS  Bhakti Sumekar  pada  tahun  2018  adalah sebesar 22%.
Berdasarkan laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar  pada  tahun 2018 terdapat beberapa penyaluran dana CSR yang disalurkan. Menurut pengungkapan CSR berdasarkan  GRI  G4  terdapat  91 indikator    didalamnya  yaitu kategori  ekonomi,  lingkungan, praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan  kerja,  hak  asasi manusia,  dan  masyarakat.  Item yang  diungkapkan  BPRS  Bhakti Sumekar  berjumlah  20  indikator CSR berdasarkan GRI G4.
Sehingga  jika  pengungkapan  CSR dihitung  menurut  rumus  indeks GRI adalah sebesar 22%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  dana CSR  pada  BPRS  Bhakti  Sumekar berasal  dari  dana  zakat  dan  dana kebajikan.  BPRS  Bhakti  Sumekar menyalurkan  sendiri  dana  sosial
perusahaan (CSR) dengan berbagai bentuk  program  kegiatan  yaitu:
bidang pendidikan, bidang kesehatan,  bidang  pemberdayaan ekonomi, bidang santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah  dan  pembangunan  sarana ibadah. Penyaluran CSRnya sudah tersaji  dengan  jelas,  namun  BPRS belum  mengalokasikan  dana  CSR sebesar  2%  dari  laba  perusahaan, jika  menurut  Peraturan  Menteri Negara  BUMN  No.  4  tahun  2007 yaitu  2%  dari  laba  perusahaan harus  disisihkan  untuk  PKBL (Program  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan).  Ketentuan  ini  juga menjadi  batasan  umum  bagi perusahaan untuk yang mengimplementasikan program
CSR.  Untuk  zakat  perusahaan sama  dengan  zakat  perdagangan, menurut  BAZNAS  nisab  zakat perdagangan  senilai  85  gram  emas dengan  tarif  zakat  sebesar  2,5% dan  sudah  mencapai  satu  tahun (haul).  Jika  BPRS Bhakti Sumekar mengeluarkan  2,5%  dari  laba perusahaan  untuk  zakat  maka BPRS harus mengeluarkan 2% dari laba perusahaan untuk CSR.

## DAFTAR RUJUKAN
Andiana,  Grasia.  2017. Analisis Penerapan  Akuntansi  Dana Zakat  dan  Dana  Kebajikan
Berdasarkan  PSAK  Syari'ah Pada  BMT  Rahmat  Syari'ah Semen Kediri. Simki Economic, Vol 1 (8): 2.
Irmawati, Malia
Avinecia, Ressi Putri. 2014. Analisa Implementasi  Konsep  Triple Bottom  Line  Pada  Program Corporate  Social  Responsibility Sebagai  Bagian  Dari  Strategi Hubungan Masyarakat Perusahaan .  Makalah  Non Seminar. UI. 9-11. Baihaki,  Ach.,  dan  Evi  Malia. 2017. Analisis  Pembiayaan
Qardhul Hasan Sebagai Aplikasi Corporate  Social  Responsibility Entitas  Lembaga  Keuangan Syari'ah. Equilibrium  Vol.  4 (2).
Hariyanto, Erie., dan Moh. Ali Al- Humaidy.  2019. Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility dan  Dana  Zakat  Perususahaan Perbankan Syari'ah Di Madura . Jurnal Hukum & Pembangunan.  49  (3):  698- 706. Hartanto,  R.,  P.  Irena,  Paramita., P. Purnamasari. 2019. Analisis  Pendapatan  Non  Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya . Vol. 4. No. 2. Indikator CSR Menurut GRI G4.
Kasmawati. Implementasi  Akuntansi Lingkungan  Berdasarkan  Teori Triple  Bottom  Line  Pada Perusahaan-Perusahaan Di Kawasan  Industri  Makassar . Skripsi. 11-19 Kholifah,  Alif.  2015. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan  Dana  Kebajikan KJKS  BMT  Mandiri  Sejahtera Gresik  Berdasarkan  PSAK  No. 101 . Vol. 1. No. I.
Kristianto,  Paulus  L. Etika  Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan . Martin., Marthen B. Salinding. dan Inggit Akim. 2017. Implementasi  Prinsip  Corporate Social  Responsibility  (CSR) Berdasarkun  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perservan Terbatas. Jurnal Hukum  dan  Komersil,  Vol (1): 112-113.
Mensari,  Dian  M.,  dan  Ahmad
Dzikra.  2017. Islam  dan Lembaga  Keuangan  Syariah . Al-Intaj Vol 3. No. 1. Muslihati., Siradjuddin., Syahruddin.  2018. Corporate social Responsibilty (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam  Pada  Bank  Syariah . Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 2 (1): 30-32. PSAK  101,  2014.  Penyajian Laporan  Keuangan  Syariah. IAL (Ikatan Akuntansi Indonesia) PSAK  109,  2008.  IAI  (Ikatan Akuntansi Indonesia). Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
Sirait,  Khairunnisak  A.  2018. Impelemtansi  Corporate  Social Responsibility  pada  Perusahaan PT.  Anglo  Eastern  Plantations .
Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara. 14. Tho'in, Muhammad. 2017. Implementasi  Corporate  Social Responsibility (CSR) Pada Lembaga  Keuangan  Syariah .
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis
Islam. Vol 2 (2): 127.
Turmudi, Muhammad. 2018. Pemanfaatan  Dana  Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. Jurnal  Hasil-Hasil Penelitian-  ISSN.  Vol  13  (1):
109.
Wiwoho,  Jamal.  2014. Peran Lembaga  Keuangan  Bank  Dan Lembaga  Keuangan  Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat .  MMH,  Jilid  43. No. 1.
Yusuf,  Muhammad  Y.  2014. Pola Distribusi Dana Zakat Produktif Pendekatan  Maqasid  Syariah dan  Konsep  CSR .  Ekonomi Islam. Vol XVI (1): 221.