PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN PRINSIP TRANSPARANSI   DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

## Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia Email : wiensukarmini@gmail.com, normansidrus@yahoo.com

## Abstrak
KPPU  adalah  sebuah  lembaga  peradilan  khusus  atau  lembaga  semi-yudisial  atau  quasi- yudisial,  oleh  karena  KPPU  tidak  hanya  memiliki  kewenangan  dan  mekanisme  kerja  yang bersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasi dan  fungsi  administrasi,  sehingga  KPPU  dapat  dipandang  sebagai  lembaga  yang  berfungsi campuran,  termasuk  jenis  perkara  yang  ditanganinya  tidak  hanya  perkara  yang  berkaitan dengan  bisnis  keperdataan  saja,  melainkan  juga  perkara  yang  berkaitan  dengan  hukum administrasi  negara  dan  hukum  pidana  yang  kesemuanya  diatur  menurut  hukum  tersendiri. KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiri untuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakan bagian dari good governance , yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public  goods  and  service. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU  sebagaimana  termuat  dalam  berbagai  putusan  KPPU.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancara dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.
Kata kunci: Persaingan Usaha, Prinsip Efektivitas, Prinsip Transparansi

## Abstract
KPPU  is  a  special  judicial  institution  or  semi-judicial  or  quasi-judicial institution,  because KPPU not only has the authority and mechanism of action that is prosecute, but has functions that are mixed with the function of Regulation and administrative functions, so that KPPU can be viewed as a mixed-functioning institution, including the kind of thing that is handled not only matters relating to the business of civil disobedience alone, but also matters relating to Laws of  the  country  and  criminal  law  all  governed  by  its  own  laws.  KPPU  authorized  to  handle matters based on community reports or on its own initiative to examine the alleged practice of monopoly  and  business  competition,  with  guidance  on  the  principles  of  effectiveness  and principles of transparency, both of which are part of good governance, namely the process of implementing  State  power  in  carrying  out  the  provision  of  public  goods  and  services.  This research aims to determine the application of the principle of effectiveness and the principle of transparency  in  the  settlement  of  cases  by  Business  Competition  by  KPPU  as  contained  in various KPPU decisions. This type of research is normative juridical research that is analytical descriptive using primary, and secondary legal material sources, and is supported by interviews and analyzed using a qualitative approach.
Keywords: Business Competition, Effectiveness Principle, Transparency Principle

## A. PENDAHULUAN
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  adalah    lembaga  negara  yang  bersifat komplementer ( state auxiliary organ ) yang mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pembentukan KPPU berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  selanjutnya  diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 80 Tahun 2008 merupakan amanat dari Pasal 34 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999.  Selain  itu,  pembentukan  KPPU  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah.
Berdasarkan  wewenang  yang  ditentukan  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  dapat  diketahui,  bahwa  KPPU  adalah  lembaga  penegakan  hukum  di  bidang persaingan usaha untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif    ( vide Penjelasan  Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tersebut  menyatakan  bahwa  tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk:
1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil.
3. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dari tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diperoleh 2 (dua) unsur penting. Pertama , unsur kepentingan publik (public interest) dan unsur efisiensi ekonomis (economic efficiency) . Kedua , unsur tersebut merupakan unsur yang penting bagi penentuan  kebijakan (policy  objectives) yang  ideal  dalam  pengaturan  persaingan  di  negara- negara yang memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha. 1
Dalam pengaturan hukum persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua  sifat  yang  harus  dimasukkan  dalam  pengaturan  Undang-Undang,  yaitu  larangan  yang bersifat per se illegality dan yang bersifat rule of reason . Suatu ketentuan yang bersifat per se illegality tidak diperlukan lagi pembuktian mengenai dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang- Undang,  pelaku  usaha  tersebut  dinyatakan  melanggar,  tanpa  perlu  membuktikan  hasil  atau akibat  tindakan  yang  dilakukan.  Sementara  itu,  ketentuan  yang  bersifat rule  of  reason memerlukan  bukti  suatu  tindakan  yang  dilakukan  pelaku  usaha,  apakah  tindakan  tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.
Untuk  menegakkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999,  KPPU  diberi  wewenang yang bersifat atribusi oleh Undang-Undang tersebut untuk menangani pelanggaran yang terjadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36, yang kemudian tata cara penanganannya diatur secara terperinci dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Pemberian wewenang dan pengaturan tata cara  penanganannya  tersebut  bertujuan  agar  mekanisme  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh KPPU memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.
1 Andi  Fahmi  Lubis  dkk., Hukum Persaingan  Usaha, Buku  Teks , Edisi  Kedua,  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, hlm. 35.
Meskipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak menyebut KPPU sebagai lembaga pengadilan, pada dasarnya KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau  lembaga  semi-yudisial  atau  quasi-yudisial,  oleh  karena  KPPU  tidak  hanya  memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang bersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur  baur  dengan  fungsi  regulasi  dan  fungsi  administrasi,  sehingga  KPPU  dapat dipandang  sebagai  lembaga  yang  berfungsi  campuran.  Adanya  fungsi  regulasi  dapat dihubungkan dengan teori ‘trias politica’ Montesquieu, sedangkan fungsi administrasi identik dengan  fungsi  eksekutif. 2 Selain  itu,  jenis  perkara  yang  ditangani  oleh  KPPU  juga  bersifat campuran,  karena  tidak  hanya  perkara  yang  berkaitan  dengan  bisnis  keperdataan  saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  bahwa  kehadiran  lembaga  khusus  seperti  KPPU  tidak terlepas dari doktrin checks and balances atau prinsip pembagian kekuasaan atau ‘ sharing of power ’ yang dianggap lebih ideal daripada doktrin pemisahan kekuasaan. 3 Selanjutnya Jimly Asshiddiqie  menyatakan  bahwa  kehadiran  lembaga-lembaga  khusus  tersebut  adalah  untuk kepentingan efisiensi dengan cara mengintegrasikan pelbagai fungsi menjadi satu kesatuan ke dalam  fungsi  yang  bersifat  campur  sari,  dan  untuk  mencegah  agar fungsi-fungsi  kekuasaan tertentu bebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. 4
Dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU tidak hanya pihak yang dirugikan saja,
2 Jimly  Asshiddiqie, Beberapa  Catatan  tentang  Lembaga-Lembaga  Khusus  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Bahan diskusi Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural oleh Kantor Menpan Republik  Indonesia,  1  Maret  2011. jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KHUSUS.pdf. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019 . 3 Jimly Asshiddiqie, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R.I., Jakarta, 2013, hal.14-15.  Lihat juga artikel Jimly Asshiddiqie, Fungsi Campurn KPPU sebagai  Lembaga  Quasi-Peradilan. jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf . Diakses pada  tanggal  1  Nopember  2019 . Lihat  juga  artikel  Jimly  Asshiddiqie, Pengadilan  Khusus , jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf diakses pada 1 Nopember 2019.
4 Ibid .
melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang  tersebut.  Bahkan  Pasal  40  Undang-Undang  tersebut  juga  memberikan  kewenangan kepada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila terdapat dugaan terjadi pelanggaran atas Undang-Undang tersebut meskipun tidak ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan. Wewenang KPPU untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat disebut wewenang pasif, 5 sedangkan pemeriksaan langsung oleh KPPU terhadap pelaku usaha berdasarkan inisiatif disebut wewenang aktif. 6
Untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai implementasi dari  amanat  Undang-Undang  tersebut,  maka  KPPU  telah  mengeluarkan  Keputusan  KPPU Nomor  05/KPPU/Kep/IX/2000  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  dan  Penanganan Dugaan  Pelanggaran  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Keputusan  KPPU tersebut  sebenarnya  merupakan  sebuah  peraturan  yang  mengatur  secara  umum,  kemudian diganti dengan Peraturan KPPU Nomor1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan  terakhir  diganti  dengan  Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Di dalam Pasal 3 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 ditentukan bahwa tugas Ketua Komisi  adalah  untuk  memfasilitasi  seluruh  kegiatan  dalam  menangani  perkara  dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektivitas dan transparansi. Sesuai ketentuan tersebut, maka prosedur  penanganan  dan  penyelesaian  perkara  persaingan  usaha  oleh  Majelis  harus berdasarkan  pada  dan  sejalan  dengan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi,  yang
5 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 279.
6 Ibid .
keduanya merupakan bagian dari good governance , yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service . 7
Pada  dasarnya  kedua  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  tidak  ditemukan pengaturannya  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999,  akan  tetapi  hanya  terdapat pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, yaitu Pasal 3.
Penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  dalam  penanganan  dan penyelesaian perkara persaingan usaha sampai  saat ini masih menjadi problem bagi KPPU, karena  KPPU  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  tersebut  belum  sepenuhnya  dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha sebagaimana termuat dalam berbagai putusan KPPU.

## B.   PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha?
7 Sedarmayanti, Good  Governance  “Kepemerintahan  yang  Baik” dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2.

## C.   TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh  bagi  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini diuraikan hal-hal tentang penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi  dalam  penyelesaian  perkara  persaingan  usaha  oleh  KPPU  yang  termuat  dalam beberapa putusan KPPU yang menjadi objek penelitian.
Jenis data dalam penelitian ini berupa data dokumen atau studi kepustakaan, terutama yang  berkaitan  dengan  hukum  persaingan  usaha.  Data  tersebut  berupa  buku-buku  atau dokumen-dokumen  resmi  yang  menjadi  rujukan  dalam  penelitian  ini.  Jenis  data  seperti  itu disebut  sebagai  data  sekunder  berupa  sumber  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum sekunder.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder berupa  dokumen  data  yang  tercatat,  baik  dalam  bentuk  keputusan,  hasil  riset,  maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, yaitu dengan mencari, mempelajari,  dan  mencatat  serta  menginterpretasikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan  konsep  guna  memperoleh  gambaran  penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip transparansi dalam penanganan perkara persaingan usaha di dalam putusan-putusan KPPU.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan  Prinsip  Efektivitas  dan  Prinsip  Transparansi  dalam  Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  bangsa,  politik  hukum  di  Indonesia mengarahkan  pembangunan  hukum  untuk  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha  dan  dunia  industri,  serta  menciptakan  kepastian  investasi,  terutama  penegakan  dan perlindungan hukum. 8
KPPU adalah lembaga Negara yang dibentuk setelah bergulirnya era reformasi yang mempunyai  wewenang  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dan  dibentuknya  KPPU merupakan pencerminan dari pembangunan hukum yang tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat. 9
Pembentukan KPPU merupakan amanat dari Pasal 34 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  dengan  wewenang  yang  ditentukan  dalam  Pasal  36  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  KPPU  adalah  lembaga  penegakan
8 Adi  Sulistyono, Pembangunan  Hukum  Ekonomi  untuk  Mendukung  Pencapaian  Visi  Indonesia  2030 ,  Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 6.
9 Ibid. , hlm. 5.
hukum  di  bidang  persaingan  usaha  untuk  menegakkan  aturan  hukum  dan  memberikan perlindungan  yang  sama  bagi  setiap  pelaku  usaha  di  dalam  upaya  untuk  menciptakan persaingan  usaha  yang  sehat,  serta  berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan administratif.
Dalam rangka mengimplementasikan kewenangan KPPU yang termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang  tersebut,  KPPU  telah  mengeluarkan  Keputusan  KPPU  Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  dan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.    Keputusan  KPPU  tersebut beberapa kali diganti berturut-turut dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan terakhir diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.
Sesungguhnya  apabila  kita  mempelajari  dengan  seksama  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999,  maka  dalam  Undang-Undang  tersebut  tidak  diatur  secara  rinci  mengenai  prosedur penyelesaian perkara persaingan usaha, bahkan tidak ditemukan satu pasal pun yang memberi kewenangan  kepada  KPPU  untuk mengatur  tata cara  penanganan  perkara  persaingan  usaha dengan suatu peraturan komisi ( vide Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, maka dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 ditentukan, bahwa Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi penanganan perkara  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  efektivitas  dan  transparansi  ( vide Pasal  3).
Kedua  prinsip  tersebut  tetap  menjadi  pedoman  bagi  Ketua  Komisi  dalam  memfasilitasi penanganan perkara, meskipun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut diganti dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 ( vide Pasal 72).
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut tidak pernah diundangkan dalam berita negara, sehingga peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diberlakukan
dan  dipakai  oleh  komisi  sebagai  pedoman  dalam  penanganan  perkara  persaingan  usaha.
Sesungguhnya pengundangan suatu peraturan dalam lembaran negara merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip transparansi.
Di dalam Peraturan KPPU tersebut ditentukan bahwa terdapat 3 (tiga) cara penanganan perkara  yang  dilakukan  oleh  Komisi,  yaitu  berdasarkan  laporan  pelapor;  laporan  pelapor dengan permohonan ganti rugi; atau inisiatif komisi. Laporan yang disampaikan kepada KPPU, termasuk  laporan  dengan  permohonan  ganti  rugi tidak  dapat  dicabut  kembali  oleh  pelapor. Apabila perkara yang ditangani oleh komisi berdasarkan laporan pelapor, maka tahap kegiatan komisi meliputi laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan  Komisi.  Laporan  yang  disampaikan  kepada  KPPU  harus  menggunakan  bahasa Indonesia yang memuat identitas pelapor, terlapor, dan saksi, uraian secara jelas, lengkap dan cermat mengenai dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang, serta melampirkan alat bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
Adapun penanganan perkara yang dilakukan oleh komisi berdasarkan inisiatif komisi, maka  tahap  kegiatan  komisi  adalah  meliputi  kajian,  penelitian,  pengawasan  pelaku  usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan Komisi. Data atau informasi yang dijadikan dasar oleh komisi untuk melakukan penanganan perkara berdasarkan inisiatif adalah  bersumber  dari  hasil  kajian,  berita  di  media,  hasil  pengawasan,  laporan  yang  tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan oleh komisi, temuan dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebenarnya  tidak  relevan  dan  penting  bagi  KPPU  untuk  membedakan  antara penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dan penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, karena secara substantif pada dasarnya kedua laporan tersebut adalah sama. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga hanya mengenal penanganan perkara berdasarkan laporan dan inisiatif KPPU, dan tidak membedakan antara
laporan dengan laporan disertai permohonan ganti rugi.
KPPU  yang  menerima  laporan,  kemudian  melakukan  klarifikasi  laporan  untuk memeriksa  kelengkapan  administrasi  laporan,  kebenaran  lokasi  alamat  pelapor,  kebenaran identitas  terlapor,  kebenaran  alamat  saksi,  kesesuaian  pelanggaran  Undang-Undang  dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, dan menilai kompetensi absolut laporan, yang kemudian dituangkan dalam hasil klarifikasi.
Hasil klarifikasi tersebut memuat uraian, bahwa laporan merupakan kompetensi absolut KPPU,  laporan  lengkap  secara  administrasi,  dan  laporan  secara  jelas  menguraikan  dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar, serta rekomendasi kepada atasan langsung  untuk  dilakukan  penyelidikan.  Bila  hasil  klarifikasi  tersebut  menentukan  bahwa laporan bukan merupakan kompetensi absolut KPPU, maka penanganan perkara dihentikan, sedangkan bila hasil klarifikasi menyebutkan, bahwa laporan tidak lengkap secara administrasi dan tidak jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar, maka KPPU akan  meminta  pelapor  melengkapi  administrasi  dan  memperjelas  dugaan  pelanggaran  yang dimaksud.  Hasil  klarifikasi  diberitahukan  kepada  pelapor.  Penerapan  prinsip  transparansi dimulai dengan dilakukannya pemberitahuan Hasil Klarifikasi tersebut kepada pelapor.
Terhadap Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut tidak menentukan lamanya waktu sejak laporan diterima hingga dilakukan kegiatan klarifikasi. Penentuan jangka waktu 10 (sepuluh) hari hanya dikaitkan dengan pemberitahuan dan pengembalian oleh komisi atas laporan  pelapor  yang  tidak  lengkap  dan  kewajiban  pelapor  untuk  melengkapi  laporan  yang belum lengkap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari pula. Tiadanya penentuan jangka waktu juga  ditemukan  dalam  kegiatan  penyelidikan,  tambahan  waktu  penyelidikan,  kegiatan pengkajian  dan  penelitian,  sehingga  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  dalam penanganan perkara belum tercermin sepenuhnya dalam Peraturan KPPU tersebut.
Prinsip efektivitas dan prinsip transparansi tampak dalam sidang Majelis Komisi, yang terdiri dari Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor,  kecuali  pemeriksaan  berdasarkan  laporan  dengan  kerugian,  maka  pelapor  yang membacakan  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  disertai  kerugian  yang  dialaminya.  Dalam Pemeriksaan  Pendahuluan  juga  terlapor  dapat  mengajukan  tanggapan  atas  Laporan  Dugaan Pelanggaran;  nama  saksi  dan/atau  nama  ahli;  dan  surat  atau  dokumen  lainnya.    Setelah berakhirnya  tahap  Pemeriksaan  Pendahuluan,  Majelis  Komisi  dibantu  Panitera  menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan untuk selanjutnya diserahkan kepada Rapat Komisi. Di sini tampak, Majelis Komisi tidak independen, karena harus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan  Pendahuluan  kepada  Rapat  Komisi  dan  Rapat  Komisilah  yang  menentukan apakah  perkara  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  Pemeriksaan  Lanjutan  atau  tidak.  Pasal  49 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menentukan, bahwa tahap Pemeriksaan Pendahuluan wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan oleh Keputusan Komisi dan harus  selesai  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.
Pemeriksaan  terhadap  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  investigator,  pelapor  dan terlapor,  baik  saksi,  ahli  maupun  surat  atau  dokumen  dilakukan  pada  tahap  Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam Pasal 57 Peraturan KPPU tersebut ditentukan, bahwa tahap Pemeriksaan Lanjutan  wajib  dilaksanakan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah  adanya  penetapan Keputusan  Komisi  dan  harus  selesai  dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak dimulainya Pemeriksaan Lanjutan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.  Sebelum  berakhirnya  Pemeriksaan  Lanjutan,  maka  investigator,  pelapor  dan  terlapor diberikan kesempatan oleh Majelis Komisi untuk menyampaikan kesimpulan dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi.
Penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  dalam  penanganan  perkara tampak  pula  dari  ditentukannya  jangka  waktu  musyawarah  Majelis  Komisi  yang  harus dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan dan jangka waktu putusan harus dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan ( vide Pasal 63 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010). Peraturan KPPU tersebut juga tidak mengatur jangka waktu bagi Panitera untuk menyerahkan petikan putusan berikut salinan putusan komisi kepada terlapor, sehingga dengan demikian tidak tercermin prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyerahan petikan dan salinan putusan komisi. Apalagi pada setiap persidangan perkara, Panitera yang membantu Majelis Komisi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
Penelitian  ini  juga  mengkaji  penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi dalam beberapa putusan KPPU.   Putusan-putusan KPPU yang diteliti berjumlah 18 (delapan belas) buah putusan yang terdaftar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, masing-masing sebanyak 6 (enam) buah. Putusan-putusan KPPU dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Putusan Nomor 01/KPPU-L/2016. Perkara ini berdasarkan Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, dengan Terlapor I: PT Aset Prima Tama,  Terlapor  II:  PT  Budi  Bakti  Prima,  Terlapor  III:  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor, Terlapor IV: PT Karunia Wahananusa, dan Terlapor V: Pokja 3 ULP 2 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pokja Pengadaan). Perkara tersebut diputus pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan amar menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Selain  amar  putusan  yang  bersifat
declaratoir tersebut  juga  memuat  amar  putusan  yang  bersifat condemnatoir. Putusan dalam perkara tersebut diunggah (upload) pada tanggal 28 November 2016.
2. Putusan  Nomor  02/KPPU-I/2016.  Perkara  ini  adalah  perkara  Inisiatif  Komisi,  dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging ( broiler ) di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Charoen  Pokphand  Indonesia,  Tbk.,  Terlapor  II:  PT  Japfa  Comfeed  Indonesia,  Tbk., Terlapor III: PT Malindo Feedmill, Tbk., Terlapor IV: PT CJ-PIA, Terlapor V: PT Taat Indah  Bersinar,  Terlapor  VI:  PT  Cibadak  Indah  Sari  Farm,  Terlapor  VII:  PT  Hybro Indonesia,  Terlapor  VIII:  PT  Expravet  Nasuba,  Terlapor  IX:  PT  Wonokoyo  Jaya Corporindo, Terlapor X: CV Missouri, dan Terlapor XI: PT Reza Perkasa, dan Terlapor XII:  PT  Satwa  Borneo  Jaya.  Perkara  tersebut  diputus  pada  tanggal  13  Oktober  2016 dengan  amar  putusan  menyatakan  Para  Terlapor  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Selain  amar  putusan  yang bersifat deklaratoir tersebut,  putusan  dalam  perkara  tersebut  juga  memuat  amar  yang bersifat constitutif dan condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 14 November 2016.
3. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2016. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  terkait  tender/lelang Jack  Up  Drilling  Rig  Services  for  BD (Nomor  PT 2140720/PT), Terlapor I: Husky – CNOOC Madura Limited, dan Terlapor II: PT COSL INDO. Perkara tersebut diputus pada tanggal 14 November 2016 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) dan Terlapor II (PT COSL INDO) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Selain  amar  putusan  yang  bersifat declaratoir tersebut,  putusan  dalam  perkara
tersebut  juga  memuat  amar  yang  bersifat condemnatoir. Putusan  tersebut  diunggah (upload) pada tanggal 19 Desember 2016.
4. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Perkara ini berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 100-125 cc di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan Terlapor II: PT Astra Honda Motor Perkara. Perkara tersebut diputus pada tanggal 20 Februari 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.    Selain  memuat  amar  putusan  yang bersifat declaratoir tersebut,  putusan  dalam  perkara  tersebut  juga  memuat  amar  yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 13 Maret 2017.
5. Putusan  Nomor05/KPPU-L/2016.  Perkara  ini  merupakan  perkara  yang  berasal  dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN (Persero) area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, dengan Terlapor I: PT Sumber Energi  Sumatera,  Terlapor  II:  PT  Mustika  Asahan  Jaya,  Terlapor  III:  Sdr.  Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat, dan Terlapor IV: Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal  06  Maret  2017  dengan  amar  putusan  menyatakan  bahwa  PT  Sumber  Energi Sumatera  selaku  Terlapor  I,  PT  Mustika  Asahan  Jaya  selaku  Terlapor  II,  Sdr.  Rizky Mochamad,  S.T.  sebagai  Manager  PT  PLN  (Persero)  Wilayah  Sumatera  Utara  Area Rantau  Prapat  selaku  Terlapor  III,  dan  Pelaksana  Pengadaan  Barang/Jasa  PT  PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain
memuat amar putusan yang bersifat declaratoir tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat condemnatoir . Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 13 Maret 2017.
6. Putusan  Nomor  08/KPPU-L/2016.  Perkara  ini  berasal  dari  laporan  masyarakat,  dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktek Monopoli yang Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura Logistik di  Terminal  Kargo  Bandar  Udara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar,  dengan Terlapor: PT Angkasa Pura Logistik, yang berkedudukan di Jalan Tabing Blok B 16 Kav. 2 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dan diketahui memiliki Kantor Cabang di Terminal Kargo Bandar Udara Sultan Hasanudin, Jalan Bandara Baru Gedung Nomor 300, Makassar 90552, Indonesia. Perkara tersebut diputus pada tanggal 14 Juni 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal  17  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Putusan  dalam  perkara tersebut, selain memuat amar yang bersifat declaratoir, juga memuat amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 20 Juni 2017.
7. Putusan Nomor 01/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  terkait  tender  paket  pekerjaan  peningkatan  kapasitas/pelebaran  jalan Kabanjahe-Kutabuluh  Tahun  Anggaran  2013-2015  (multiyears)  dan  paket  tender pekerjaan  pelebaran  jalan  BTS  Kabanjahe-Kutabulu  Tahun  2015  pada  Satuan  Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, dengan Terlapor I: PT Lince  Romauli    Raya,  Terlapor  II:  PT  Arnas  Putra  Utama, Terlapor III:  PT  Gayotama Leopropita,  Terlapor  IV:  PT  Multhi  Bangun  Cipta  Persada,  Terlapor  V:  PT  Matahari Abdya,  Terlapor  VI:  Pokja  Pengadaan  Barang/Jasa  Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Terlapor VII: Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  I  Provinsi  Sumatera  2015,  Terlapor  VIII: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 dan Terlapor IX: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2015. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 4 September 2018, dengan amar putusan menyatakan bahwa (i) Terlapor I (PT Lince Romauli Raya) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (ii) Menyatakan bahwa  Terlapor  II  (PT  Arnas  Putra  Utama)  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (iii) Menyatakan bahwa Terlapor III (PT Gayotama Leopropita) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun  2015;  (iv)  Menyatakan  bahwa  Terlapor  IV  (PT  Multhi  Bangun  Cipta  Persada) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam Tender  Paket  Pekerjaan  Pelebaran  Jalan  BTS  Kabanjahe  Kutabuluh  Tahun  2015;  (v) Menyatakan bahwa Terlapor V (PT Matahari Abdya) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam  Tender  Paket  Pekerjaan  Pelebaran Jalan  BTS  Kabanjahe  Kutabuluh  Tahun  2015;  (vi)  Menyatakan  Terlapor  VI:  Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Terlapor VIII: Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 dan Terlapor IX: Pejabat  Pembuat  Komitmen  05  TA  2015  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  (vii)  Menyatakan  Terlapor  VII:  Pokja
Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe Kutabuluh Tahun 2015. Selain memuat amar putusan yang bersifat declaratoir tersebut, putusan dalam perkara tersebut juga memuat amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 25 September 2018.
8. Putusan  Nomor  03/KPPU-I/2017.  Perkara  ini  adalah  perkara  yang  berasal  dari  Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam  pengiriman (outgoing) dan  pengambilan (incoming) kargo  dan  pos  di  Bandara Kualanamu, dengan Terlapor PT Angkasa Pura II (Persero).  Perkara tersebut diputus oleh Majelis  Komisi  pada  tanggal  24  April  2018  dengan  amar  putusan  menyatakan  PT. Angkasa Pura II (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1)  dan (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Selain  memuat  amar  putusan  yang bersifat declaratoir tersebut,  putusan  dalam  perkara  tersebut  juga  memuat  amar  yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 18 Mei 2018.
9. Putusan Nomor 04/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang Tender  Provision  of  Underwater  Services  for  Kepodang  and Ketapang Field (Tender Nomor 11204), dengan Terlapor I: PC Muriah Ltd., Terlapor II:
PC  Ketapang  II  Ltd.  Dan  Terlapor  III:  PT  Aquamarine  Divindo  Inspection.  Perkara tersebut  diputus  oleh  Majelis  Komisi  pada  tanggal  19  September  2018  dengan  amar menyatakan bahwa Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) dan Terlapor  III  (PT  Aquamarine  Divindo  Inspection)  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
melanggar  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain memuat amar putusan yang bersifat declaratoir tersebut,  putusan  dalam  perkara  tersebut  juga  memuat  amar  yang  bersifat condemnatoir .  Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 11 Oktober 2018.
10. Putusan  Nomor  07/KPPU-I/2017.  Perkara  ini  adalah  perkara  yang  berasal  dari  Inisiatif Komisi,  dengan  objek  perkara  dugaan  pelanggaran  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan  Tata  Ruang  (DBMTR)  Bidang  Pembangunan  Jalan  dan  Jembatan  Sumber  Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten dengan Terlapor I: POKJA ULP/Panitia Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Provinsi  Banten  Tahun Anggaran  2015  Pekerjaan  pada  Dinas  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Banten, Terlapor II: PT Adhi Karya (Persero), Tbk., Terlapor III:  PT Hutama Karya (Persero), Terlapor IV: PT Brantas Abipraya (Persero), Terlapor V: PT Waskita Karya (Persero), dengan amar putusan menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II Terlapor V tidak terbukti melanggar  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Perkara  tersebut  diputus  oleh  Majelis Komisi  pada  tanggal  17  Desember  2018.  Putusan  tersebut  hanya  memuat  amar  yang bersifat declaratoir . Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 10 Januari 2019.
11. Putusan Nomor 10/KPPU-L/2017. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat,  dengan  objek  perkara  dugaan  pelanggaran  Pasal  22  Undang  Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Terlapor I: Sdr. Ir. Edy Wahyudi,  M.Pd.  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Pengadaan  Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala
Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa  Konstruksi  Pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  pada  Kegiatan  Pembangunan Sarana  Pemuda  dan  Olahraga  APBD  Tahun  Anggaran  2017  pada  Satuan  Kerja  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Terlapor  II:  Kelompok  Kerja  Bagian  Layanan  Pengadaan  (POKJA  BLP)  Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung  Olahraga  Untuk  Pembangunan  Mandala Krida  di  Balai  Pemuda  Dan  Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016, Terlapor III: Kelompok Kerja  Bagian  Layanan  Pengadaan  (POKJA  BLP)  Kegiatan  Pembangunan  Stadion Mandala  Krida  Paket  Pekerjaan  Pengadaan  Konstruksi/Pembelian  Gedung  Olahraga Untuk  Pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  Paket  Pekerjaan  Pengadaan Konstruksi/Pembelian  Gedung  Olahraga  Untuk  Pembangunan  Mandala  Krida  di  Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017, Terlapor IV: PT Duta Mas Indah, Terlapor V: PT Kenanga Mulya, Terlapor VI: PT Lima Tujuh  Tujuh,  Terlapor  VII:  PT  Bimapatria  Pradanaraya,  Terlapor  VIII:  PT  Permata Nirwana Nusantara, Terlapor IX: PT Eka Madra Sentosa. Perkara tersebut diputus pada tanggal 18 Desember 2018, dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor I (Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Yogyakarta), Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan  (POKJA  BLP)  Kegiatan  Pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  Paket Pekerjaan  Pengadaan  Konstruksi/Pembelian  Gedung  Olahraga  untuk  Pembangunan
Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta  APBD  Tahun  2016),  Terlapor  III  (Kelompok  Kerja  Bagian  Layanan Pengadaan  (POKJA  BLP)  Kegiatan  Pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  Paket Pekerjaan  Pengadaan  Konstruksi/Pembelian  Gedung  Olahraga  untuk  Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017), Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya, Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN), Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  22  Undang-Undang  No  5  Tahun  1999. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat declaratoir dan juga amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 9 Januari 2019.
12. Putusan Nomor 11/KPPU-I/2017. Perkara ini berasal dari Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender paket  Preservasi  Rekonstruksi  Esang-Rainis-Moelonguane-Beo  pada  Satuan  Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi  Esang  Rainis-Moelonguane-Beo  pada  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara  (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017,
Terlapor  II:  PT  Surya  Mandiri  Perdana,  dan  Terlapor  III:  PT  Mandiri  Bhakti  Majene.
Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 1 Februari 2019, dengan amar putusan  menyatakan  bahwa  Terlapor  I:  Kelompok  Kerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  Preservasi  Rekonstruksi  Esang-Rainis-Melonguane-Beo  pada  Satuan  Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara  (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II Perdana dan Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat declaratoir dan juga amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 22 Februari 2019.
13. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan Masyarakat,  dengan  objek  perkara  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik Indonesia disebut Komisi Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang  Sei  Asam  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun Anggaran 2017 dengan Terlapor I Kelompok Kerja (POKJA Daerah Tugas Pembantuan (SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Terlapor II: PT Mellindo Bhakti  Persadatama, Terlapor  III:  PT  Jaya  Wijaya  Coperation,  Terlapor IV:  PT  Margo Umega.  Perkara  tersebut  diputus  oleh  Majelis  Komisi  pada  tanggal  10  Januari  2019, dengan  amar  putusan  menyatakan  bahwa  Barang/Jasa  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Terlapor II  (PT  Mellindo  Bhakti  Persadatama),  Terlapor  III  (PT  Jaya  Wijaya  Coperation),  dan Terlapor IV (PT. Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat declaratoir dan juga amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 9 Januari 2019.
14. Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  pada  Lelang  Preservasi  Rekonstruksi  Jalan  dan  Pemeliharaan  Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017, dengan Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja)  Pengadaan  Barang/Jasa  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  III Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  Anggaran  2017,  Terlapor  II:  PT  Jaya  Wijaya
Coperation,  dan  Terlapor  III: PT  Margo  Umega. Perkara  tersebut  diputus  oleh  Majelis Komisi pada tanggal 9 April 2019 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan tersebut selain memuat amar yang bersifat declaratoir dan juga amar yang bersifat condemnatoir. Putusan tersebut diunggah (upload) pada tanggal 30 Januari 2019.
15. Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek sengketa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Pada  Lelang  Preservasi  Rekonstruksi  Jalan  dan  Pemeliharaan  Rutin Jembatan  Bukit  Batu  -  Lungkuh  Layang  -  Kalahien,  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan Nasional  Wilayah  III,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Tahun  Anggaran  2017,  dengan Terlapor I:  Kelompok  Kerja  (Pokja) Pengadaan  Barang/Jasa  Satuan  Kerja  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation. Perkara tersebut  diputus  oleh  Majelis  Komisi  pada  tanggal  9  April  2019,  yang  amarnya menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Satuan Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  III  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  dan  menyatakan  Terlapor  II:  PT  Mellindo  Bhakti Persadatama  dan  Terlapor  III:  PT  Jaya  Wijaya  Coperation  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan yang bersifat declaratoir, putusan tersebut juga memuat amar yang bersifat condemnatoir .  Dalam  putusan  tersebut  terdapat  pendapat  yang  berbeda (dissenting
opinion) dari  salah  seorang  anggota  Majelis.  Putusan  tersebut  diunggah (upload) pada tanggal 3 Mei 2019.
16. Putusan Nomor 06/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan  Kalahien  -  Buntok  -  Ampah  di  Lingkungan  Pokja  Satker  Pelaksana  Jalan Nasional  Wilayah  III  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  Anggaran  2017,  dengan Terlapor I:  Kelompok  Kerja  (Pokja) Pengadaan  Barang/Jasa  Satuan  Kerja  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017,  Terlapor II:  PT  Mellindo  Bhakti  Persadatama,  Terlapor  III:  PT  Jaya  Wijaya  Coperation,  dan Terlapor IV: PT Margo Umega. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 9 April 2019 dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Selain  memuat  amar  putusan  yang  bersifat declaratoir ,  putusan  tersebut  juga memuat  amar  yang  bersifat condemnatoir. Putusan  tersebut  diunggah (upload) pada tanggal 29 April 2019.
17. Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018. Perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan masyarakat, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran, dengan Terlapor I: PT Tanto Intim Line, Terlapor II: PT Pelayaran Tempuran Emas, Terlapor III: PT Meratus Line, dan Terlapor IV: PT Salam Pasific Indonesia Lines. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 23 Mei 2019, yang amar putusannya menyatakan bahwa Terlapor I (PT Tanto Intim Line),
Terlapor  II  (PT  Pelayaran  Tempuran  Emas  Tbk),  Terlapor  III  (PT  Meratus  Line),  dan Terlapor  IV  (PT  Salam  Pasific  Indonesia  Lines)  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain memuat amar putusan  yang  bersifat declaratoir ,  putusan  tersebut  juga  memuat  amar  yang  bersifat condemnatoir.
18. Putusan  Nomor  09/KPPU-I/2018.  Perkara  ini  adalah  perkara  yang  berasal  dari  Inisiatif Komisi, dengan objek perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia, dengan Terlapor I: PT Garindo Sejahtera Abadi, Terlapor II: PT Susanti Megah, Terlapor III: PT Niaga Garam Cemerlang, Terlapor IV: PT Unichem Candi Indonesia, Terlapor V: PT Cheetham Garam Indonesia,  Terlapor  VI:  PT  Budiono  Madura  Bangun  Persada,  dan  Terlapor  VII:  PT Sumatraco Langgeng Makmur. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Komisi pada tanggal 29 Juli 2019, yang amar putusannya menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda  ( dissenting  opinion )  dari  salah  seorang  anggota  Majelis  terkait  dengan pembuktian unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kedelapan belas buah putusan KPPU tersebut, sebanyak 12 (dua belas) buah putusan merupakan perkara yang berasal dari laporan pelapor (masyarakat), sedangkan 6 (enam) buah putusan lagi merupakan perkara yang berasal dari inisiatif KPPU. Tidak ada satupun perkara yang  berasal  dari  laporan  pelapor  dengan  permohonan  ganti  rugi,  meskipun  KPPU  sudah mengaturnya dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.
Dari hasil penelaahan atas putusan-putusan KPPU tersebut diperoleh fakta, bahwa tata
cara persidangan dalam perkara persaingan usaha merupakan model campuran antara hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dari aspek hukum acara peradilan tata usaha negara tampak dari tahapan sidang Majelis Komisi berupa Pemeriksaan  Pendahuluan  yang  menyerupai  Pemeriksaan  Persiapan  dalam  hukum  acara peradilan tata usaha negara.   Dari aspek hukum acara pidana, tampak dari alat-alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mirip dengan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ( vide Pasal 184 KUHAP), laporan  yang  tidak  dapat  dicabut  kembali,  pertimbangan  hukum  Majelis  Komisi  yang menguraikan  unsur-unsur  dalam  pasal  yang  dilanggar  oleh  terlapor,  penggunaan  alat  bukti yang cukup dalam memutus perkara, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-yang meringankan, serta bunyi amar putusan yang bersifat declaratoir dengan menggunakan kalimat “terbukti secara sah dan meyakinkan ….”. Dari aspek hukum acara perdata, tampak dari tahap- tahap  dalam  Pemeriksaan  Pendahuluan  yang  terdiri  dari  pembacaan  Laporan  Dugaan Pelanggaran oleh investigator dan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran oleh terlapor, serta dikenalnya pemeriksaan setempat dan penyerahan kesimpulan di akhir persidangan yang mirip dengan pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, serta pemeriksaan setempat dan penyerahan kesimpulan dalam hukum acara perdata. Dengan perkataan lain, bahwa format putusan KPPU merupakan format putusan yang menggunakan model campuran antara model putusan perdata dan model putusan pidana.
Dari  hasil  analisis  dari  berbagai  putusan  KPPU  ternyata  formatnya  tidak  seragam. Dalam hal putusan yang didasarkan pada laporan masyarakat, kadang-kadang terdapat putusan yang  memuat  tahap-tahap  kegiatan  secara  lengkap  dimulai  dari  Sekretariat  Komisi  yang menerima  laporan,  yang  kemudian  dilakukan  klarifikasi  yang  dituangkan  dalam  Hasil Klarifikasi Laporan yang menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut Komisi, telah lengkap  secara  administrasi  dan  telah  jelas  dugaan  pelanggaran  pasal  yang  sekaligus
memberikan  rekomendasi  penyelidikan.  Hasil  dari  penyelidikan  berupa  Laporan  Hasil Penyelidikan  yang  paling  sedikit  memuat  identitas  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan pelanggaran;  ketentuan  Undang-Undang  yang  diduga  dilanggar;  dan  telah  memenuhi persyaratan  minimal  2  (dua)  alat  bukti  diserahkan  kepada  unit  kerja  yang  menangani Pemberkasan  dan  Penanganan  Perkara  untuk  dinilai  layak  tidaknya  untuk  dilakukan  Gelar Laporan.  Laporan  Hasil  Penyelidikan  yang  dinyatakan  lengkap  dan  jelas  untuk  selanjutnya disusun  Rancangan  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  yang  disampaikan  dalam  Rapat  Komisi. Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  itu  dilakukan  Gelar  Laporan,  yang selanjutnya Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran.
Selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan disertai dengan Keputusan Penugasan kepada Anggota Komisi menjadi Majelis Komisi. Atas dasar hal itu,  Ketua  Majelis  Komisi  menerbitkan  jangka  waktu  Pemeriksaan  Pendahuluan  selama  30 (tiga  puluh)  hari  dengan  menyebutkan  tanggalnya,  yang  kemudian  menyampaikan pemberitahuan  Pemeriksaan  Pendahuluan,  petikan  penetapan  Pemeriksaan  Pendahuluan, petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan surat  panggilan  sidang  kepada  Terlapor.  Hasil  Pemeriksaan  Pendahuluan  dilaporkan  oleh Majelis Komisi kepada Rapat Komisi, yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua Komisi tentang Pemeriksaan Lanjutan disertai dengan Keputusan Penugasan kepada Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan. Atas dasar hal itu, Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan tentang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selama 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyebutkan tanggalnya.
Dalam  hal  putusan  yang  didasarkan  pada  Inisiatif  Komisi  dimulai  dari  Sekretariat Komisi yang melakukan penelitian mengenai adanya pelanggaran, yang kemudian dilakukan penyelidikan yang hasilnya dituangkan dalam Hasil Penyelidikan, dilakukan pemberkasan dan
Gelar  Laporan  kepada  Komisi.  Selanjutnya  Ketua  Komisi  menerbitkan  Penetapan  tentang Pemeriksaan  Pendahuluan  disertai  dengan  penetapan  Majelis  Komisi.  Majelis  Komisi  yang ditunjuk  dengan  penetapan  tersebut  menerbitkan  jangka  waktu  Pemeriksaan  Pendahuluan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyebutkan tanggalnya, menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, petikan Keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan surat panggilan sidang komisi kepada Terlapor. Hasil dari Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan oleh Ketua Majelis Komisi kepada Rapat Komisi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Atas dasar  hal  itu,  Ketua  Komisi  menerbitkan  keputusan  tentang  Pemeriksaan  Lanjutan  disertai keputusan tentang Penugasan Anggota Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan keputusan tentang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selama 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari disertai tanggalnya.
Dari  hasil  kajian  atas  keseluruhan  putusan  KPPU  tersebut  ditemukan  fakta  pada sebagian besar putusan-putusan tersebut, bahwa ternyata jadwal yang sudah ditentukan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan tidak ditaati sendiri oleh Majelis Komisi misalnya mundur 1 minggu dari tanggal yang sudah ditentukan. Padahal penentuan tanggal tersebut,  baik  pada  Pemeriksaan  Pendahuluan  maupun  pada  Pemeriksaan  Lanjutan  disusun berdasarkan  perencanaan  yang  rasional  dan  terukur  agar  bisa  sesuai  target  yang  sudah ditentukan,  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  maupun  Peraturan  KPPU Nomor 1 Tahun 2010.
2. Faktor-faktor yang Berpengaruh bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menerapkan  Prinsip  Efektivitas  dan  Prinsip  Transparansi  dalam  Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha
Prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  sebagai  bagian  dari  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  dan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan ( good government governance ), termasuk oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena itu penerapan kedua prinsip tersebut oleh KPPU dalam penyelesaian perkara persaingan usaha adalah sebuah keniscayaan.
Pada  dasarnya  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  sudah  diimplementasikan oleh  KPPU  dalam  proses  penanganan  penyelesaian  perkara  persaingan  usaha,  namun implementasi  kedua  prinsip  tersebut  belum  optimal.  Tampaknya  KPPU  belum  menetapkan target untuk dapat memutus perkara persaingan usaha dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun yang sama.
Sebagai  sebuah  komisi  Negara,  kinerja  KPPU  dinilai  apakah  telah  mendorong terwujudnya  pemerintahan  yang  berorientasi  pada  hasil  ( result  oriented  government ) sebagaimana  dinyatakan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  RI  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Evaluasi  atas  Implementasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip efektivitas dalam penyelesaian perkara persaingan usaha adalah kurang memadainya jumlah sumber daya manusia, diantaranya jumlah investigator di bidang penyelidikan yang hanya 12 (dua belas) orang.  Minimnya  jumlah  investigator  di  bidang  penyelidikan  berpengaruh  pada  kecepatan penyelidikan atas Laporan dan Inisiatif.
Faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip efektivitas adalah adanya keharusan bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan
Pendahuluan kepada Rapat Komisi, sehingga tidak tampak adanya independensi dari Majelis Komisi di dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Begitu pula adanya keharusan bagi Ketua Komisi untuk  menerbitkan  setiap  Penetapan  Majelis  Komisi  dalam  Pemeriksaan  Pendahuluan  dan Pemeriksaan Lanjutan disertai dengan Keputusan Ketua Komisi untuk menugaskan anggota komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, serta terlalu banyaknya berkas yang harus disampaikan oleh Majelis Komisi baik berupa pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan  dengan  lampiran  petikan  penetapan  Pemeriksaan  Pendahuluan,  petikan Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan surat panggilan  sidang,  maupun  pemberitahuan  Pemeriksaan  Lanjutan  dengan  lampiran  petikan penetapan  Pemeriksaan  Lanjutan,  petikan  Keputusan  Ketua  Majelis  Komisi  tentang  jangka waktu  Pemeriksaan  Lanjutan,  dan  surat  panggilan  sidang,  serta  kewajiban  menyampaikan pengunggahan putusan yang tidak dilakukan bersamaan dengan pembacaan putusan.
Faktor-faktor yang berpengaruh bagi KPPU di dalam menerapkan prinsip transparansi dalam  penyelesaian  perkara  adalah  tidak  diberikannya  akses  masyarakat  untuk  mengetahui sejak awal proses penanganan perkara persaingan usaha, yaitu sejak perkara tersebut terdaftar, tahap-tahap  yang  sudah  dilaksanakan,  sedang  dilaksanakan  atau  akan  dilaksanakan  oleh Majelis  Komisi,  berita  acara  setiap  sidang  mulai  dari  acara  pembacaan  dugaan  laporan pelanggaran,  tanggapan  atas  dugaan  laporan  pelanggaran,  pemeriksaan  ahli,  pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat-surat atau dokumen-dokumen, dan pemeriksaan setempat, serta berita acara setiap sidang pembacaan putusan.
Begitu  pula  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  oleh  para  pihak  hanya  disebut  nomor buktinya, namun belum dimuat judul atau keterangan dari bukti-bukti tersebut, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas mengenai bukti-bukti yang diajukan.

## D. Kesimpulan
1. Dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  KPPU  mempunyai  inisiatif  sendiri  untuk memeriksa dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, dan juga menerima laporan dari  masyarakat  terhadap  dugaan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha.  Prosedur penanganan  dan  penyelesaian  perkara  persaingan  usaha  oleh  KPPU  didasarkan  pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, namun penerapan kedua prinsip tersebut belum optimal sebagaimana tampak dari lamanya jangka waktu penyelesaian perkara, dan tidak adanya akses masyarakat untuk mengetahui perkembangan perkara sejak awal terdaftar, tahap-tahap  persidangan  yang  sudah  dilaksanakan,  sedang  dilaksanakan,  dan  akan dilaksanakan hingga unggahan berita acara sidang dan pembacaan putusan .
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan prinsip efektivitas dalam penyelesaian perkara  persaingan  usaha  oleh  KPPU  adalah  kurang  memadainya  jumlah  sumber  daya manusia, diantaranya jumlah investigator di bidang penyelidikan, adanya keharusan bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Rapat Komisi, adanya keharusan bagi Ketua Komisi untuk menerbitkan setiap Penetapan Majelis Komisi dalam  Pemeriksaan  Pendahuluan  dan  Pemeriksaan  Lanjutan  disertai  dengan  Keputusan Ketua Komisi untuk menugaskan anggota komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan  Lanjutan,  serta  terlalu  banyaknya  berkas  yang  harus  disampaikan  oleh Majelis  Komisi  kepada  Terlapor,  serta  pengunggahan  putusan  yang  tidak  dilakukan bersamaan  dengan  pembacaan  putusan.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  bagi  KPPU  di dalam  menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  penyelesaian  perkara  adalah  tidak diberikannya akses masyarakat untuk mengetahui sejak awal proses penanganan perkara persaingan usaha, berita acara setiap sidang pemeriksaan setempat, serta berita acara setiap sidang  pembacaan  putusan,  termasuk  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  oleh  para  pihak
hanya  disebut  nomor  buktinya,  tanpa  dijelaskan  judul  atau  keterangan  dari  bukti-bukti tersebut.

## E. Saran
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  hendaknya  direvisi  dengan  memberikan  wewenang kepada KPPU untuk mengatur lebih lanjut prosedur penanganan dan penyelesaian perkara disertai penentuan jangka waktu untuk setiap tahap kegiatannya dalam Peraturan Komisi dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi serta menghilangkan birokrasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.
2. Untuk  mengoptimalkan  penerapan  prinsip  efektivitas  dan  prinsip  transparansi  dalam penyelesaian perkara persaingan usaha hendaknya KPPU menambah jumlah investigator bidang  penyelidikan  hingga  mencapai  jumlah  ideal,  menghilangkan  kewajiban  bagi Majelis Komisi untuk melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Rapat Komisi, pembentukan Majelis Komisi oleh Ketua Komisi tidak perlu dilakukan berulang-ulang, serta  penyampaian  pemberitahuan  dan  panggilan  sidang  tidak  perlu  disertai  lampiran, pengunggahan  putusan  dilakukan  bersamaan  dengan  pembacaan  putusan,  diberikannya akses  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui  sejak  awal  proses  penanganan  perkara persaingan usaha, pengunggahan berita acara setiap sidang, dan berita acara setiap sidang pembacaan putusan, serta daftar bukti-bukti surat yang diajukan oleh para dimuat dalam putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lubis, Andi Fahmi dkk., 2017, Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks , Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta;
Rokan, Mustafa Kamal, 2012, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta;
Sedarmayanti, 2012, Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju;

## Jurnal
Asshiddiqie,  Jimly, Fungsi  Campuran  KPPU  sebagai  Lembaga  Quasi-Peradilan. jimly.com/makalah/namafile/61/Makalah_KPPU_Koreksian.pdf . Diakses pada tanggal 1 Nopember 2019 .
______, Pengadilan Khusus,
jimly.com/makalah/namafile/126/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf diakses  pada  1 Nopember 2019.
______, Beberapa  Catatan  tentang  Lembaga-Lembaga  Khusus  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara, Bahan  diskusi  Seminar  Nasional  Lembaga-Lembaga  Non-
Struktural oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret
2011. jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KHUSUS.pdf.
diakses pada tanggal 1 Nopember 2019.
Sulistyono, Adi, Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030 ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum  Ekonomi  pada  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007;

## Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817;
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5494;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor  241,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4043;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai  Negeri  Sipil,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000Nomor  198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019;
Peraturan  Presiden  Nomor29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah;
Keputusan  KPPU  Nomor05/KPPU/Kep/IX/2000  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  RI  Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## Putusan-putusan KPPU
Putusan KPPU Nomor01/KPPU-L/2016.
Putusan KPPU Nomor02/KPPU-I/2016. Putusan KPPU Nomor03/KPPU-L/2016.
Putusan KPPU Nomor04/KPPU-I/2016. Putusan KPPU Nomor05/KPPU-L/2016.
Putusan KPPU Nomor08/KPPU-L/2016. Putusan KPPU Nomor01/KPPU-L/2017. Putusan KPPU Nomor03/KPPU-I/2017. Putusan KPPU Nomor04/KPPU-L/2017. Putusan KPPU Nomor07/KPPU-I/2017. Putusan KPPU Nomor10/KPPU-L/2017
Putusan KPPU Nomor11/KPPU-I/2017.
Putusan KPPU Nomor03/KPPU-L/2018.
Putusan KPPU Nomor04/KPPU-L/2018. Putusan KPPU Nomor05/KPPU-L/2018.
Putusan KPPU Nomor06/KPPU-L/2018. Putusan KPPU Nomor08/KPPU-L/2018.
Putusan KPPU Nomor09/KPPU-I/2018.