## Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan Konservasi
Di Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Di Pulau Mantehage)

## Conservation Area Disturbance Management Strategies
In Bunaken National Park (Case Study On Mantehage Island)
Engelin Seny Pomantow (1) , Martina A. Langi (2) , Fabiola B. Saroinsong (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Agronomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Agronomi Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: engelinseny@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 19 Juli 2022 Disetujui diterbitkan : 28 September 2022

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explore  the  factors  that  cause  disturbances  in  conservation  areas  and determine strategies for dealing with disturbances in Conservation Areas on Mantehage Island, Bunaken National  Park,  using  a  combination  of  qualitative  and  quantitative  methods.  The  factors  causing  the disturbance were obtained through observation, questionnaires and in-depth interviews. Furthermore, a SWOT analysis is used to formulate a strategy for overcoming disturbances based on the factors that cause disturbances that have been identified. It was found that the factors causing disturbances in the Bunaken National Park area were: weak law enforcement; lack of trained human resources (Forest Police); limited facilities and supporting infrastructure; and the economic limitations of the local population. Based on the results of the research, the strategy that can be used is the SO Strategy, which uses all the strengths of the organization  to  take  advantage  of  opportunities.  The  strategy  that  can  be  used  is  the  development  of conservation through the protection and enhancement of the conservation of the TNB area by coordinating with communities, groups, institutions and government and developing a conservation partnership program on Mantehage Island through tourism development.
Keywords: Strategy, Conservation Area Disturbance, Bunaken National Park

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendalami  faktor-faktor  penyebab  gangguan  kawasan  konservasi serta  menentukan  strategi  penanggulangan  gangguan  Kawasan  Konservasi  di  Pulau  Mantehage  Taman Nasional  Bunaken  dengan  menggunakan  metode  gabungan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Faktor-faktor penyebab gangguan diperoleh melalui observasi, kuesioner dan wawancara mendalam ( in-depth interview ). Selanjutnya analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi penanggulangan gangguan berdasarkan faktor-faktor  penyebab  gangguan  yang  sudah  diidentifikasi.  Ditemukan  bahwa  faktor-faktor  yang menyebabkan  gangguan  di  kawasan  Taman  Nasional  Bunaken  adalah  lemahnya  penegakan  hukum; minimnya  SDM  terlatih  (Polisi  Kehutanan);  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  penunjang;  serta keterbatasan ekonomi penduduk lokal. Berdasarkan hasil peneltian strategi yang dapat digunakan adalah Strategi SO, yaitu menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang. Strategi  yang  dapat  digunakan  adalah  pengembangan  konservasi  melalui  perlindungan  dan  peningkatan kelestarian  Kawasan  TNB  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  masyarakat,  kelompok,  lembaga  dan pemerintah dan pengembangan program kemitraan konservasi di Pulau Mantehage melalui pengembangan wisata.
Kata kunci : Strategi, Gangguan Kawasan Konservasi, Taman Nasional Bunaken

## Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan….………………(Engelin Pomantow, Martina Langi, Fabiola Saroinsong)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Berdasarkan peraturan perundang- undangan Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Pasal  1 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  konservasi  sumber daya  alam  hayati  adalah  pengelolaan  sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan  secara  bijaksana  untuk  menjamin kesinambungan  persediaannya  dengan  tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman  dan  nilainya.  Kegiatan  yang dilakukan dalam melaksanakan konservasi sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan ke-anekaragaman jenis tumbuhan dan satwa  beserta  ekosistemnya  serta  pemanfaatan secara  lestari  sumber  daya  alami  hayati  dan ekosistemnya. Salah satu kawasan yang melaksanakan  fungsi  tersebut  adalah  Taman Nasional Bunaken.
Di  dalam  kawasan  Taman  Nasional Bunaken  terdapat  26  desa,  dan  pengukuhan kawasan  menjadi  Kawasan  Konservasi  taman nasional memicu konflik panjang antara pemerintah dengan masyarakat yang beraktivitas di sekitar  kawasan  konservasi  (Kadir  dkk,  2013). Permasalahan tersebut diantaranya adalah tumpang tindih  kepentingan  dari  berbagai  pihak,  belum adanya  kesamaan  persepsi  mengenai  fungsi, kedudukan  dan  peran kawasan  konservasi (taman nasional)  di  mata  masyarakat  dan  pihak  terkait lainnya (Mangindaan, 1999). Konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan di atas pada akhirnya akan mempengaruhi  pengelolaan  Taman  Nasional Bunaken secara keseluruhan.
Pulau  Mantehage  adalah  salah  satu wilayah  yang  rawan  konflik  di  kawasan  Taman Nasional Bunaken. Data tahun 2021 menunjukkan telah terjadi 13 pelanggaran zonasi, 1 pembangunan  sarana  dan  prasarana  tanpa  izin, serta  8  konflik  terkait  tumbuhan  dan  satwa  liar yang dilindungi (Balai Taman Nasional Bunaken, 2020). Meningkatnya konflik satwa liar (lumba- lumba,  dugong,  kima  dan  penyu)  dengan manusia  akibat  hilangnya  habitat,  terputusnya koridor, overlapping daerah  jelajah  satwa  liar dengan  kegiatan  manusia  dan  bahkan  sebagai barang  konsumsi,  merupakan  bukti  tingginya konflik yang terjadi.
Untuk  mencegah  semakin  tinggi  tingkat kerusakan  kawasan  konservasi  tersebut,  Balai Taman  Nasional  selaku  pengelola  kawasan melakukan beberapa kegiatan untuk perlindungan dan  pengamanan  kawasan  yaitu  dengan  operasi pengamanan yang bersifat preemtif, preventif dan represif  serta  pemberdayaan  masyarakat  dengan membentuk  Masyarakat  Mitra  Polhut  (MMP). Namun  tidak  dipungkiri  sampai  saat  ini pelanggaran oleh masyarakat masih terjadi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penelitian  mengenai  faktor-faktor  penyebab  dan strategi  penanggulangan  gangguan  Kawasan konservasi di Taman Nasional Bunaken khususnya di  Pulau  Mantehage  perlu  dilaksanakan,  yang selanjutnya  akan  memberikan  masukan  dalam penanggulangan gangguan Kawasan konservasi di Taman Nasional Bunaken secara menyeluruh.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  adalah  sebagai berikut .
1. Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan gangguan  kawasan  konservasi  di  Pulau Mantehage Taman Nasional Bunaken?
2. Strategi  apakah  yang  dapat  dijalankan  untuk menanggulangi gangguan kawasan konservasi di Pulau Mantehage Taman Nasional Bunaken?

## Tujuan Penelitian
Tujuan   dari   penelitian ini adalah :
1. Mengetahui faktor faktor penyebab gangguan kawasan  konservasi  di  Pulau  Mantehage Taman Nasional Bunaken.
2. Menentukan strategi penanggulangan gangguan  Kawasan  Konservasi  di  Pulau Mantehage Taman Nasional Bunaken.

## Manfaat Penelitian
Kegunaan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai bahan rekomendasi untuk penanggulangan gangguan Kawasan  Konservasi  di  Taman  Nasional Bunaken Pulau Mantehage hal ini diharapkan dapat meminaimalisasi laju kerusakan kawasan di wilayah kerja  Balai  Taman  Nasional  Bunaken.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi  untuk  penelitian  berikutnya  mengenai perlindungan  dan  pengamanan  kawasan  serta penyusunan strategi penanggulangan gangguan di pulau  lain  dalam  Kawasan  Taman  Nasional Bunaken.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah Taman  Nasional  Bunakern  Pulau  Mantehage  dan waktu  penelitian  selama  2  (dua)  bulan  yaitu  dari bulan Mei sampai dengan Juni 2022.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  mencakup  data primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri atas  :  keterlibatan  dan  kelembagaan  desa,  upaya konservasi yang telah dilakukan, strategi konservasi  terhadap  sumberdaya  alarn  di  Taman Nasional  Bunaken,  dan  faktor-faktor  penyebab gangguan  melalui  observasi,  kuesioner  dan wawancara mendalam  ( in-depth  interview ).
Pemilihan responden ditentukan secara purposive  sampling .  Data  sekunder  terkait gangguan
hutan dan pelaksanaan penanggulangan  gangguan  hutan  di  Pulau Mantehage  diperoleh  dari  dokumen  terkait dengan kelembagaan, desa, kecamatan, maupun kabupaten, organisasi pengelolaan taman nasional,  monografi  desa  dan  profil  desa,  peta lokasi  gangguan  dan  lembaga  pengelola  taman nasional serta data lain yang dibutuhkan.
1. Observasi Lapangan
Obeservasi dilakukan melalui pengamatan di  lapangan  terhadap  berbagai  fenomena  yang berhubungan  dengan  penelitian.  Mengamati berbagai  jenis  gangguan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  kemudian  mengidentifikasi  faktor- faktor penyebab gangguan tersebut, serta mengamati  strategi  yang  digunakan  oleh  aparat dari  Balai  Taman  Nasional  Bunaken  dalam
mengatasi  gangguan-gangguan  yang  terjadi.  Dari obeservasi ini bisa mengetahui alternatif penyelesaian  gangguan  yang  terjadi.  Obeservasi dilakukan terhadap masyarakat Desa Bango, Desa Buhias,  Desa  Tangkasi  dan  Desa  Tinongko, Pengelola Balai Taman Nasional Bunaken.
2. Kuesioner Data  kuantitatif  diperoleh dengan  metode survey menggunakan kuesioner terhadap
Masyarakat  yang  ada  di  Pulau  Mantehage  yang melakukan  aktivitas  di  dalam  kawasan  Taman Nasional  Bunaken.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Minahasa  Utara  (2020),  pada  tahun 2019 total jumlah masyarakat di empat desa yang ada  di  Pulau  Mantehage  adalah  2033  Orang. Penentuan  jumlah  sampel  menggunakan  rumus (Fandeli, 2002) : 𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 2
Keterangan : n  = Ukuran sampel (jumlah responden) e  = M argin error dalam penelitian ini adalah 10%
(0,1)
N  = Ukuran populasi (jumlah Masyarakat Pulau Mantehage)
Menggunakan rumus di atas maka jumlah masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :
𝑛 = 2033 1 + 2033(0,1) 2 = 95,31
Dibulatkan  menjadi  95  orang;  Jadi banyaknya  sampel  yang  diambil  sebanyak  95 orang.  Data  Kuantitatif  ini  digunakan  untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelestarian surnber daya alam di Taman Nasional Bunaken,  berbagai  macam  gangguan  yang terjadi di  Pulau  Mantehage,  serta  mendata  faktor-faktor penyebab gangguan.
3. Wawancara
Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap  beberapa  informan  di  lapangan  antara lain,  pejabat/staf  instansi  terkait  (Resort  Pulau Mantehage)  sebanyak  2  orang,  tokoh  masyarakat adat  setempat  dan  kepala  desa  beserta  stafnya sebanyak  8  orang,  Kepala  Seksi  Pengelolaan Taman  Nasional  Bunaken  Wilayah  I,  pelaku pelanggaran  di  Pulau  Mantehage.  Data-data  yang dicari melalui  wawancara mendalam  antara  lain :
Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan….………………(Engelin Pomantow, Martina Langi, Fabiola Saroinsong)
1)  keterlibatan  dan  kelembagaan  desa  terhadap proses  pengelolaan  dan  konservasi  surnber  daya alam  Taman  Nasional  Bunaken,  2)  upaya konservasi yang telah dilakukan terhadap pelestarian  sumber  daya  alam  Taman  Nasional Bunaken,  3)  upaya  pengelolaan  dan  strategi konservasi  terhadap  sumberdaya  alarn  di  Taman Nasional  Bunaken,  4)  faktor-faktor  penyebab gangguan.

## Analisis Data
1. Analisis deskriptif
Analisis ini dipergunakan bertujuan untuk menyajikan, mendeskripsikan, menguraikan, menjelaskan  dan  menjabarkan  secara  jelas  dan sistematis  data  yang  diperoleh  di  lapangan terhadap  jenis  gangguan  dan  faktor-faktor  yang menyebabkan  gangguan.  Proses  analisis  sudah dimulai sejak di lapangan, yaitu dengan melakukan analisis mikro untuk rnelihat identifikasi permasalahan  penelitian  yang  terkait  dengan strategi  konservasi  sumber  daya  alam  berbasis masyarakat di Taman Nasional Bunaken. Analisis strategi  penerapan  kemitraan  konservasi  di  Pulau Mantehage 2. Analisis SWOT Tujuan
analisis SWOT adalah merumuskan  strategi  penanggulangan  gangguan berdasarkan  faktor-faktor  penyebab  gangguan yang  sudah  diidentifikasi.  Analisis  strategi dilakukan  dengan  cara  menilai  bobot  masing- masing faktor dan memilih alternatif dan priorotas strategi.  Analisis  ini  membandingkan  faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  membahas tentang kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal membahas tentang peluang dan ancaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pulau  Mantehage  merupakan  salah  satu gugusan  pulau  yang  ada  di  kawasan  Taman Nasional Bunaken. Terletak pada titik koordinat 4o 38’ 31,642” LU – 127o 9’ 30,180” BT. Memiliki luas daratan ± 7 km2. Terdiri dari 4 desa yakni desa Buhias,  Desa  Tangkasi,  Desa  Bango  dan  Desa Tinongko.
Jumlah populasi Pulau Mantehage berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Minahasa Utara (2020) berjumlah 2033 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1031 jiwa dan perempuan 1002 jiwa.  Sedangkan  untuk  jumlah  kepala  keluarga
(KK)  adalah  656  KK  yang  tersebar  di  empat  (4) desa di Pulau Mantehage. Di Desa Bango 143 KK, Desa Buhias 235 KK, Desa Tinongko 62 KK, dan Desa Tangkasi 114.
Rata-rata  mata  pencaharian  penduduk  di Pulau Mantehage dari hasil kuesioner sebanyak 95 responden  adalah  Petani/nelayan  76  %,  Pegawai Negeri  12  %,  Peternak  5%  dan  lain  –  lain  3%. Tidak  jarang  juga  penduduk  Pulau  Mantehage mencari pekerjaan serabutan di luar pulau.
Gambar 2. Diagram Jenis Mata Pencaharian Produk
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan terhadap keadaaan atau kondisi yang ada di Pulau Mantehage,  maka  terdapat  kurang  lebih  5  (lima) potensi yang paling dominan di Pulau Mantehage, yaitu sebagai berikut :
1. Potensi  Fisik  Alam ,  Pulau  Mantehage merupakan  pulau  dengan  karateristik  daratan terbentuk  dari  gugusan  karang  dan  tidak memiliki pantai  berpasir.  Meskipun  tidak memuliki  pantai  berpasir  bukan  berarti bentang  alam  pulau  ini  tidak  memberikan keindahan.  Hamparan  hutan  Bakau  yang mengelilingi pulau merupakan keindahan tak terbanding  yang  dimiliki  Pulau  Mantehage. selain  itu  terdapat  beberapa  tempat  yang menawarkan  keindahan,  kenyamanan  bahkan dapat menguji adrenalin.
2. Potensi  Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut , Wilayah pulau-pulau kecil di Pulau Mantehage merupakan wilayah dengan sumberdaya alam melimpah untuk itu fungsi keberadaan pulau- pulau kecil sebagai cadangan sumber ekologi. Pulau  Mantehage  memiliki  sumberdaya  alam melimpah  dengan  karakteristik  pulau  yang menarik.  Beberapa  diantaranya  terdapat berbagai jenis flora dan fauna hidup disini.
3. Potensi  Hasil  Perikanan, Masyarakat  yang berprofesi  sebagai  nelayan  menggunakan
kawasan  Taman  Nasional  Bunaken  untuk beraktivitas.  Nelayan  di  Pulau  Mantehage biasanya  menangkap  ikan  dengan  cara  yang masih  tradisional  (bajubi,  menggunakan soma/jaring  kecil  dan  bapekeng).  Wilayah pencarian ikan pun tidak terlalu jauh dari Pulau Mantehage,  dan  masih  dalam  perairan Sulawesi Utara. Untuk hasil perikanan sendiri biasanya  di  jual  ke  pulau  Bunakan,  Manado Tua, Kecamatan Wori dan ada yang langsung di bawa ke TPI Tumumpa Manado untuk kapal nelayan  yang  sudah  berskala  besar.  Hasil perolehan ikan nelayan tradisional berkisar 80- 100kg/bulan.
4. Potensi Buah-Buahan , Buah kelapa dan buah pisang  merupakan  hasil  perkebunan  terbaik yang ada di Pulau Mantehage. setiap tahunnya penduduk Pulau Mantehage dapat menghasilkan  70-120  Ton  Kopra  dan  30-70 Ton  Pisang  mentah.  Hasil  perkebunan  ini selain  untuk  konsumsi  biasanya  langsung dijual ke Kota Manado dan sekitarnya.
5. Potensi  SDM, Data  statsistik  Wori  Dalam Angka Tahun 2020 menunjukkan tingkat usia produktif (rentang umur 15 hingga 64 tahun) di empat  desa  di Pulau  Mantehage  termasuk banyak.  Sebanyak  96%  penduduk  Pulau Mantehage  merupakan  usia  produktif.  Jumlah penduduk yang masih aktif inilah yang nantinya akan  sangat  berguna  untuk  pengembangan wilayah Pulau Mantehage. Banyak keahlian yang dimiliki  masyarakat,  salah  satunya  adalah membuat  kerajinan  tangan  dari  karang  mati dan  kayu  rotan.  Selain  itu  warga  juga  ahli dalam  membuat  perahu  motor  dan  perahu tradisional.

## Jenis Gangguan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bunaken
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar kawasan TN Bunaken  dan  sejumlah  informan  kunci  diketahui bahwa  konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan TN Bunaken terdiri dari :
a. Gangguan Tata Batas Kawasan TN Bunaken Pada tahun 2014, dilaksanakan review tata ruang hingga terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014  tentang  Kawasan  Hutan  dan  Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. Pada review ini, terdapat perubahan mendasar, yaitu pemukiman di dalam  pulau-pulau  dikeluarkan  dari  kawasan
hutan, dari luasan daratan 2,692.38 Ha, berkurang 567,7  Ha  menjadi  area  penggunaan  lain  (APL) berupa pemukiman, sehingga luas daratan menjadi 2,125.08 Ha.
Pada tahun 2018, dalam rangka memantapkan  batas  darat  antara  kawasan  taman nasional  dan  pemukiman  di  pulau-pulau  kecil, Balai  Taman  Nasional  Bunaken  dengan  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI melaksanakan penataan  batas  kawasan  dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014  tanggal  2  September  2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dengan  hasil penataan  batas  di  Pulau  Mantehage  adalah  sebagai berikut;  dari  4  (empat)  desa  yang  terdapat  di  Pulau Mantehage  hanya  Desa  Tangkasi  yang  menerima dilakukan  tata  batas.  Dengan  panjang  batas 3.427,02 m, luas 31,70 Ha, dan telah dipasang pal nomor B/TN 269 sd B/TN 302, dengan tugu Batas nomor B/TN 298.
Selanjutnya  pada  tahun  2021  telah dilaksanakan kegiatan pemancangan batas sementara  dan  identifikasi  hak  pihak  ketiga  pada kawasan TN Bunaken di wilayah Pulau Mantehage Kabupaten  Minahasa  Utara  namun  terjadi penolakan  di  desa  Tinongko.  Telah  dilaksanakan kegiatan  penataan  batas  definitif  kawasan  TN. Bunaken di wilayah Desa Buhias dan Desa Bango di  Pulau  Mantehage  Kabupaten  Minahasa  Utara dengan  sepanjang  3.750,14  m  pada  bulan November 2021.
b. Konflik  yang  terkait  dengan  pemanfaatan SDAH
Konflik  dalam  pemanfaatan  lahan  terjadi karena  adanya  perbedaan  pemahaman  antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan  dalam  kawasan  hutan.  Bagi  masyarakat sekitar  hutan,  lahan  yang  ada  baik  lahan  yang terdapat  dalam  kawasan  hutan  maupun  yang terdapat di luar kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan membuka  kebun  atau  tambak  ikan  untuk  areal hutan mangrove. Bagi pemerintah lahan yang ada khususnya  yang  terdapat  dalam  kawasan  hutan diperuntukkan  sesuai  dengan  fungsinya  (fungsi produksi,  lindung,  dan  konservasi)  dan  terkadang bertentangan  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Demikian  pula,  dalam  hal  pemanfaatan tanaman yang terdapat dalam kawasan hutan, bagi masyarakat  semua  yang  dihasilkan  oleh  tanaman (kayu  dan  non  kayu)  dapat  dimanfaatkan  oleh
Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan….………………(Engelin Pomantow, Martina Langi, Fabiola Saroinsong)
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa  memandang  fungsi  hutan  tersebut  (fungsi produksi,  lindung,  dan  konservasi).  Akan  tetapi bagi  pemerintah,  pemanfaatan  tanaman  yang  ada dalam  kawasan  hutan  harus  disesuaikan  dengan fungsi hutan tersebut.
Untuk mengetahui pemahaman masyarakat  terhadap  manfaat  Taman  Nasional Bunaken dapat dilihat dari Tabel 1.
Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Taman Nasional Bunaken No Deskripsi F % 1 Merasa dirugikan dengan keberadaan Taman Nasional Bunaken Ya 22 23% Tidak 73 77% 2 Apakah  menerima  manfaat  atas keberadaan Taman Nasional Bunaken Ya 49 52% Tidak 46 48%
Sumber : Tabulasi Data Primer (2022)
Dari hasil wawancara, bukan berarti Balai Taman  Nasional  Bunaken  tidak  memberikan manfaat  sama  sekali,  manfaat  langsung  yang diperoleh  dari  adanya  Taman  Nasional  Bunaken adalah  adanya  bantuan  yang  diberikan  kepada kelompok  masyarakat  yang  terdapat  di  Pulau Mantehage,  pada  tahun  2021  Balai  Taman Nasional  Bunaken  telah  memberikan  bantuan kepada  Kelompok  Masyarakat  Spenisium  dari Desa  Tangkasi  sebesar  Rp.20.000.000.-  dalam rangka  pengembangan  rumput  laut,  tahun  2020 Balai Taman Nasional Bunaken juga memberikan bantuan  kepada  Kelompok  Masyarakat  Maming dari  Desa  Tinongko  berupa  peralatan  pembuatan krupuk  pisang  untuk  pengembangan  ekonomi masyarakat,  serta  tahun  2019  Balai  Taman Nasional  Bunaken  telah  memberikan  pelatihan pengolahan  sampah  dan  hydroponik  terhadap Kelompok Masyarakat Momeha dari Desa Buhias.

## Faktor-Faktor Penyebab Gangguan di Kawasan Konservasi
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  gangguan di  kawasan  Taman  Nasional  Bunaken  adalah sebagai berikut :
a. Lemahnya Penegakan Hukum
Pada  tahun  2021  dari  sekitar  24 pelanggaran  yang  terjadi  di  Pulau  Mantehage, hanya  1  pelanggaran  yang  sampai  memperoleh putusan  pengadilan.  Pihak  Balai  Taman Nasional  Bunaken  memang  tidak  serta  merta melakukan  tindakan  hukum  terhadap  para pelanggar  yang  ditemukan  di  Pulau  Mantehage khususnya. Penanganan gangguan lebih dengan
mengedepankan  himbauan  dan  pendekatan kepada  masyarakat  dengan  tujuan  menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat (preemtif).
b. Minimnya SDM terlatih (Polisi Kehutanan)
Keterbatasan  petugas  untuk  menghandle kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan adalah  permasalahan  utama  di  Balai Taman  Nasional  Bunaken.  Di  Pulau  Mantehage sendiri  hanya  terdapat  2  personil  anggota  resort Balai  Taman  Nasional  Bunaken  yang  harus menangani luas kawasan daratan ± 404,87 ha dan luas  perairan  17.162,51  ha.  Tentu  saja  ini  adalah menjadi  pekerjaan  rumah  dari  Balai  Taman Nasional Bunaken agar dapat memenuhi kebutuhan personil lapangan. c. Sarana Prasarana Penunjang
Keberadaan sarana prasarana penunjang di  Pulau  Mantehage  dalam  rangka  menunjang kegiatan  perlindungan  dirasa  masih  kurang, ketersediaan  sarana  patroli  daratan  dan  atau perairan sangat diperlukan. Di Pulau Mantehage ini baru  tahun  2022  di  sediakan  kapal  patroli  perairan dengan mesin kapal 15  PK. Sebelumnya tim patroli harus  menyewa  kapal  masyarakat  untuk  berkeliling Pulau, dan tentunya kapal tidak selalu tersedia ketika adanya laporan  mendadak  yang  harus  segera mendapat tindakan.
d. Faktor Ekonomi (Kemiskinan)
Masyarakat di Pulau Mantehage umumnya mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang ada  agar  untuk  tetap  dapat  bertahan  hidup  tanpa mempertimbangkan  keberlanjutannya.  Sebagian besar  orang  miskin  di  dunia  hidup  dalam lingkungan marjinal baik di perdesaan maupun di perkotaan  sehingga  sering  disalahkan  atas perusakan  habitat dan hilangnya  keanekaragaman hayati  (Irish  aid,  2006).  Dengan  demikian kelangsungan  hidup  pribadi  lebih  diutamakan daripada kepedulian terhadap kelangsungan hidup lingkungan dimasa depan.

## Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan

## Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Berdasarkan  Subhan  (2010)  analisis SWOT harus  didahului  dengan  analisis  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Melihat  faktor-faktor penyebab  gangguan  yang  sudah  diidentifikasi sebelumnya,  dapat diuraikan  beberapa  faktor internal  dan  eksternal  yang  dimiliki  oleh  Balai Taman Nasional Bunaken sebagai berikut :
Tabel 2. Indikator Internal Kekuatan Indikator Strategis Internal Bobot Bobot Relatif Rating Skor Kekuatan Adanya status hukum  yang  jelas yakni kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken telah memiliki status hukum formal 5 0,31 4 1,25 Adanya petugas MMP  (Masyarakat Mitra  Polhut)  dan KK (Kader Konservasi) 3 0,19 3 0,56 Adanya keanekaragaman flora dan fauna
diantaranya mangrove,  terumbu karang,  rusa,  penyu, dan lumba-lumba. 3 0,19 4 0,75 Adanya  sarana  dan prasarana pendukung yaitu mangrove park , gedung informasi 2 0,13 3 0,38 Adanya zonasi Kawasan Taman Nasional Bunaken 3 0,19 2 0,38 Jumlah 16 1 3,31 Sumber : Diolah dari Data Primer, 2022 Tabel 3. Indikator Internal Kelemahan Indikator Strategis Internal Bobot Bobot Relatif Rating Skor Kelemahan Tata  batas  kawasan wilayah daratan belum  sepenuhnya selesai di Pulau Mantehage 4 0,25 3 0,70 Masyarakat belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia)  yang  cukup dalam mengelola kawasan konservasi 2 0,13 3 0,34 Masyarakat  kurang  di- libatkan dalam perencanaan pengelolaan  kawasan wisata 5 0,31 4 1,11 Pulau Mantehage terletak  cukup  jauh dari pusat kota/pusat pemerintahan 2 0,13 3 0,34 Masih adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran 3 0,19 2 0,47 Jumlah 16 1,00 2,95 Sumber : Diolah dari Data Primer, 2022 Tabel 5. Indikator Eksternal Ancaman Indikator Strategis Eksternal Bobot Bobot Relatif Rating Skor Ancaman Meningkatnya jumlah sampah akibat dari kegiatan wisata 3 0,18 2 0,43 Adanya persaingan dengan objek wisata lain yang lebih dekat dengan kota 4 0,24 3 0,80 Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pengelolaan kawasan 2 0,12 1 0,17 Terjadinya kerusakan ekosistem flora dan fauna akibat wisata 4 0,24 4 0,83 Adanya konflik tenurial dalam kawasan konservasi 4 0,24 3 0,74 Jumlah 17 1 2,96
Sumber : Diolah dari Data Primer, 2022

## Matriks SWOT
Tujuan  analisis  SWOT  ini  adalah  untuk menentukan  strategi  dan  faktor-faktor  internal dan  eksternal  yang  sudah  diidentifikasi.  Faktor internal  atau  IFAS  ( Internal  Strategic  Factor Analysis Summary ) yaitu faktor yang berasal dari dalam  kawasan  Taman  Nasional  Bunaken  di Pulau  Mantehage.  Analisis  SWOT  adalah identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis untuk  merumuskan  strategi,  yang  didasarkan pada logika dengan cara memaksimalkan kekuatan ( Strengths )  dan  peluang  ( Opportunities )  namun secara  bersamaan  meminimalkan  kelemahan  ( Weakness ) dan ancaman ( Threats ).
Tabel 4. Indikator Eksternal Peluang Indikator Strategis Eksternal Bobot Bobot Relatif Rating Skor Peluang
Meningkatnya dukungan stakeholders dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat 4 0,22 3 0,69 Meningkatnya pengunjung yang datang ke kawasan mangrove 3 0,17 3 0,55 Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar Pulau Mantehage 4 0,22 4 0,86 Adanya kemampuan masyarakat dalam ke- terampilan seni dan budaya 3 0,17 2 0,40 Meningkatnya kepedulian masyarakat lokal di Oulau Mantehage dalam pengelola- an kawasan konservasi 4 0,22 3 0,57 Jumlah 18 1 3,07 Sumber : Diolah dari Data Primer, 2022
Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan….………………(Engelin Pomantow, Martina Langi, Fabiola Saroinsong)
Tabel 6.   Matriks  SWOT  Penanggulangan  Gangguan  di  Pulau Mantehage
Sumber : Diolah dari Data Primer, 2022

## Kuadran SWOT
Kuadran  SWOT  yang  dihasilkan  dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

## Gambar 3. Kuadran SWOT Penanggulangan Gangguan Kawasan Di Pulau Mantehage
Berdasarkan  hasil  tersebut  strategi  yang dapat  digunakan  adalah  Strategi  SO,  yaitu menggunakan  seluruh  kekuatan  yang  dimiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang. Berdasarkan  matrik  SWOT  pada  Tabel  6  strategi yang  dapat  digunakan  adalah  pengembangan konservasi  melalui  penjagaan  dan  peningkatan kelestarian  Kawasan  TNB  dengan  melakukan koordinasi dengan masyarakat, kelompok, lembaga  dan  pemerintah  (Masyarakat  sebagai subjek  pengelolaan)  dan  pengembangan  program kemitraan konservasi di Pulau Mantehage melalui pengembangan wisata.
Koordinasi dimaksud adalah masyarakat harus  dilibatkan  secara  aktif  dalam  kegiatan pengelolaan  mulai  dari  penyusunan  rencana, pelaksanaan,  pemantauan  pelaksanaan,  hingga evaluasi  terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai. Dengan  demikian  pola  pendekatan  yang dilakukan adalah dari bawah ke atas ( bottom up ) yang dipadukan dengan dari atas ke bawah ( top down ), sejalan dengan paradigma baru pembangunan  sekarang  prinsip  aspiratif  dan partisipatif masyarakat lebih ditonjolkan. Program ini akan lebih terjamin keberlanjutannya  karena  masyarakat  pesisir sebagai  kelompok  yang  paling  mengetahui kondisi  wilayah  pesisir  dan  lautan  sekitarnya menjadi  diberdayakan  dan  didudukkan  sebagai subyek dalam proses kegiatan program sehingga mereka  memiliki  dan  bertanggung  jawab  akan program-program  yang  dilakukan  (Panjaitan, 2007).
Program pemberdayaan masyarakat dalam  kegiatan  pengelolaan  kawasan  konservasi adalah sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan  konflik  kepentingan.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  43  tahun  2017  tentang Pemberdayaan  Masyarakat  di  sekitar  kawasan suaka  alam  dan  kawasan  pelestarian  alam bertujuan  memberi  solusi pemanfaatan  lahan hutan  di  kawasan  hutan  fungsi  konservasi  serta mempertegas peran penting keterlibatan masyarakat  dalam  bentuk  pemberian  akses kelola kawasan konservasi.
Contoh sukses praktek pemberian akses kelola kawasan konservasi kepada masyarakat di Taman  Nasional  Bunaken  adalah  program pemberian  akses  area  perikanan  (PAAP)  di  Desa Poopoh.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nikolas  (2021)  menunjukkan  manfaat  program kemitraan  konservasi  yang  dimulai  sejak  tahun 2015  telah memberikan  dampak  yang  positif  dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dimana hasil penelitiannya  menunjukan aspek  ekologi  yaitu terjadi  peningkatan  tutupan  karang  sebesar 24,5%  hidup  yaitu  dari  sebelum  dilaksanakan kegiatan kemitraan konservasi tahun 2015 yaitu sebesar  10,78%  meningkat  menjadi  35,28%. Peningkatan  populasi  ikan  karang  sebesar  266 ekor/250 m 2 jika dibandingkan dengan kepadatan  ikan  di  luar  lokasi  kemitraan konservasi sebesar 187 ekor/250 m 2 . Dari aspek
ekonomi  yaitu  peningkatan  jumlah  tangkapan rata-rata ikan karang per bulan yaitu 90 kg, jika dibandingkan  ketika  tutupan  terumbu  karang masih rusak yaitu sebesar 30 kg, dan aspek sosial yaitu  terjadi  peningkatan  kesadaran  dan partisipasi  dalam  melestarikan  terumbu  karang dan  membantu  pengawasan  Taman  Nasional Bunaken sebesar 93,16% (kategori sangat kuat).
Melihat  potensi  yang  tidak  sedikit  di Pulau  Mantehage  yaitu  potensi  fisik  alam, potensi  sumberdaya  pesisir  dan  laut,  potensi hasil  perikanan,  potensi  hasil  perkebunan,  dan potensi  SDM.  Hal  tersebut  adalah  modal  yang dimiliki  oleh  Pulau  Mantehage  untuk  dapat mengembangkan potensinya di bidang pariwisata. Balai Taman Nasional Bunaken pada tahun  2019  telah  membangun  sarana  wsiata Mangrove Park yang menghabiskan dana kurang lebih  sepuluh  miliar  rupiah.  Hanya  saja disayangkan  sarana  tersebut  belum  bisa dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya pandemic
COVID-19
yang mengharuskan  penutupan  kawasan  Taman Nasional Bunaken.
Juni  2020,  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19  memberi  izin  kepada sektor  pariwisata  alam  untuk  dibuka  kembali secara  bertahap  di  tengah  upaya  adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19. Balai Taman  Nasional  Bunaken  mengambil  langkah pembukaan  ini  sebagai boosting kegiatan pemulihan ekosistem dan ekowisata berkelanjutan  (Sustainable  Eco-Tourism)  salah satunya adalah di Pulau Mantehage. Keterlibatan masyarakat  diharapkan  dapat  menjadi  pemulihan ekonomi  bagi  masyarakat  dalam  kawasan  dan tujuan  pengelolaan  kawasan  untuk  peningkatan ekonomi  masyarakat  serta  kelestarian  kawasan konservasi dapat tercapai.
Strategi agresif untuk mendukung penanggulangan gangguan yang dapat dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Bunaken adalah  memperluas  kawasan  konservasi  untuk dikelola  oleh  masyarakat  Pulau  Mantehage, langkah ini bisa dengan cara menambah kerjasama dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan  zona  tradisional  di  Pulau Mantehage.  Pelaksanaan  program  kemitraan konservasi berada pada Zona Tradisional Taman Nasional  Bunaken,  sesuai  dengan  luasan  yang disepakati  antara  Balai  Taman  Nasional
Bunaken dengan kelompok masyarakat.
Penentuan lokasi kegiatan berdasarkan keberadaan kelembagaan dalam bentuk kelompok  nelayan  yang  akan  melaksanakan kegiatan.
Masyarakat pada umumnya lebih mengetahui lokasi yang tepat untuk pelaksanaan program  kemitraan  konservasi,  terutama  untuk menghindari konflik dengan desa lain dan lokasi pemijahan  ikan  sebagai  lokasi  kawasan  larang ambil.  Menurut  Jusmalinda  (2006)  penentuan lokasi kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk perencanaan yang bersifat bottom  up merupakan  salah  satu  faktor  yang mendorong keberhasilan suatu kegiatan.
Strategi  ini  tentu  saja  harus  diimbangi dengan penambahan anggaran untuk pendampingan  kelompok  secara  berkelanjutan, pemberian  pelatihan  keterampilan  dan  jika memungkinkan pemberian bantuan untuk membantu  kemandirian  kelompok.  Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat  agar  lebih  berperan  aktif  dalam program  kemitraan  konservasi.  Kegiatan  ini dilaksanakan  dengan  memberikan  informasi kepada  masyarakat  dan  mengajak  untuk  selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan termasuk ekosistem terumbu karang.
Peningkatan  keterampilan  kelompok nelayan  dilaksanakan melalui  bimbingan  teknis dan  pelatihan  dari  tenaga  pendamping  Balai Taman  Nasional  Bunaken  secara  swakelola. Pendampingan melalui pertemuan formal dan non formal.  Kegiatan  dilaksanakan  secara  terpadu dengan dapat melibatkan beberapa instansi seperti Dinas  Pariwisata,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Stakeholders dan pihak lain yang berkepentingan. Pihak tersebut membantu pelatihan,  penyuluhan,  bantuan  modal  dan monitoring terumbu karang dan perikanan.
Keterlibatan  peran  pemerintah  dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan keterampilan kelompok misalnya dalam pengolahan  sampah  adalah  alternatif  dalam strategi WT, sehingga dalam mendukung strategi agresif  SO  adalah  dengan  tidak  menyingkirkan alternatif strategi lainnya yang saling menunjang untuk keberhasilan penanggulangan gangguan di Pulau Mantehage.

## Strategi Penanggulangan Gangguan Kawasan….………………(Engelin Pomantow, Martina Langi, Fabiola Saroinsong)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 1. Faktor  penyebab  gangguan  yang  terjadi  di Pulau Mantehage adalah lemahnya penegakan hukum, minimnya Sumber Daya
Manusia  yang  terlatih  (Polisi  Kehutanan), terbatasnya sarana prasarana penunjang dan faktor ekonomi masyarakat.
2. Strategi  yang  dapat  digunakan  adalah Strategi  SO  ( Strength-Opportunity )  adalah pengembangan konservasi melalui penjagaan  dan  peningkatan  kelestarian Kawasan TNB dengan melakukan koordinasi terus menerus dengan
masyarakat, kelompok, lembaga dan pemerintah  dan  pengembangan  program kemitraan  konservasi  di  Pulau  Mantehage dapat  dilaksanakan  melalui  pengembangan potensi wisata, seperti pengoptimalan
mangrove park , jelajah mangrove,
pengamatan  burung  ( bird  watching ),  dan pengamatan dugong.

## Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Pengoptimalan  dalam  penanganan  kasus,
peningkatan  kemampuan  petugas  lewat pelatihan, pelatihan interpreter dan promosi wisata alam kepada kelompok atau masyarakat Pulau Mantehage.
2. Peningkatan kegiatan pengamanan Kawasan Konservasi  dan  Pengembangan  program kemitraan  konservasi  melalui  pemberian akses  zona  tradisional  kepada  masyarakat untuk dapat dikembangkan di bidang wisata serta  pengoptimalan  sarana mangrove  park yang  ada  di  Pulau  Mantehage  untuk dimanfaatkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Minahasa  Utara. 2020. Kabupaten  Minahasa  Utara  Dalam Angka  2020 .  BPS  Minahasa  Utara,  Sulawesi Utara.
Balai  Taman  Nasional  Bunaken,  2020. Rekap Laporan Kejadian 202 0. Manado
Fandeli,  C.  2002. Perencanaan  Kepariwisataan Alam .  Yogyakarta  :  Fakultas  Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Irish  Aid.  (2006). Environment  and  Poverty Reduction . www.irishaid.gov.ie
Jusmalinda.  2006. Evaluasi  Pembangunan  Hutan Rakyat  di  Bukit  batu  Putih  Kecamatan  Kota Tengah  Kota  Padang .  Tesis.  Magister  Ilmu
Lingkungan. Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
Kadir  W.,  Abd.,  Awang,  S.A.,  Purwanto,  R.H.  dan Poedjirahajoe,  E.  2013. Analisis  Pengelolaan Taman  Nasional  Bantimurung  Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan . Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 20 No. 1. Maret 2013. Pusat Studi  Lingkungan  Hidup  Universitas  Gadjah Mada (PSLH UGM).Yogyakarta.
Mangindaan,  E.E.  1999. Sambutan  Gubernur Sulawesi  Utara,  pada  Pertemuan  Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia ,  Tanggal  23  Agustus  1999  di Manado.
Nikolas, Loli. 2021. Evaluasi Dan Analisis Program Kemitraan  Konservasi  Taman  Nasional Bunaken  Dalam  Pengelolaan  Ekosistem Terumbu Karang di Desa Poopoh Kabupaten Minahasa .  Tesis.  Universtias  Sam  Ratulangi. Manado