## JURNAL WIDYA BHUMI
Pengaturan dan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Theresia Supriyanti 1* , Ardhi Arnanto 2 , Jamaluddin Mahasari 3
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
3 Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Sumatra Utara Jl. Jambi No. 59 Medan, Sumatera Utara supriyanti_theresia@stpn.ac.id

## ABSTRACT
Each owner must create and place boundary markers at his property's corners with his neighbors' approval to reduce legal conflicts over land parcel borders. This claim is confirmed by 2016 Kebumen District Land Office study and 2023 key informant interviews. This descriptive qualitative study uses interviews and document analysis to gather primary and secondary data. Summarizing, classifying, and extracting inferences from data is descriptive analysis. According to the study, landowners and neighbors  agreeing  on  land  parcel  borders  (contradictoire  delimitatie)  can  lessen  conflicts  and property disputes. Despite the rising land registration objective, land office staff and the private sector struggle to apply the boundary agreement concept due to a lack of public knowledge. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 16/2021 now includes Articles 19A, 19B, 19C, and 19D to execute this concept. The Kebumen District Land Office and  the  business  sector  have  used  cross-spatial  and  temporal  information  and  communication technology and other technologies to appoint, install, and delineate land parcels.
Keywords : Physical data of land parcels, PTSL, principle of contractdictoire delimitatie

## INTISARI
Untuk  meminimalkan  konflik  hukum  atas  garis  batas  bidang  tanah,  maka  setiap  pemilik  tanah bertanggung jawab untuk membuat dan memasang tanda batas pada sudut bidang tanahnya dengan mendapat izin dari tetangganya. Argumen ini mendasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan informan  kunci  tahun  2023.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan meringkas, mengelompokkan dan menyimpulkan.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  pengaturan  asas  persetujuan penempatan  batas  bidang  tanah  oleh  pemilik  dan  tetangga  yang  berbatasan  (contradictoire delimitatie) mampu meminimalisir konflik maupun sengketa pertanahan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya target pendaftaran tanah, petugas kantor pertanahan maupun pihak swasta kesulitan dalam menerapkan asas persetujuan batas karena kesadaran masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan pengaturan untuk menerapkan asas tersebut dengan menyisipkan Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/2021. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan pihak  swasta  telah  berupaya  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang mempertimbangkan  lintas  aspek  ruang  dan  waktu  atau  teknologi  lainnya  untuk  penunjukan, pemasangan dan penetapan batas bidang tanah.
Kata Kunci : Asas contracdictoire delimitatie, data fisik bidang tanah, PTSL

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  (UU)  No.  5/1960  atau  UU  Pokok  Agraria,  mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia.  Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh
Vol 3, No. 1 April 2023
Received Sep 24 th , 2023
Accepted Jun 27 th , 2023
Published Jun 30 st , 2023
pemerintah,  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum kepada mereka yang mempunyai hak atas tanah. Kepastian hukum berarti terdapat  pengaturan  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  sehingga  memiliki aspek  yuridis.  Sedangkan  perlindungan  hukum  berarti  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari orang lain agar mereka mampu menikmati semua hak atas tanah berdasarkan  hukum.  Secara  garis  besar,  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi kegiatan  pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan,  dan  penyajian  data  fisik  dan yuridis bidang-bidang tanah beserta penerbitan tanda bukti haknya atau sertipikat tanah.  Setipikat  tanah  merupakan  alat  bukti  kepemilikan  seseorang,  kelompok orang, badan hukum atas tanah dan bangunan.
Berdasarkan  kepentingannya,  awalnya  pendaftaran  tanah  digunakan  untuk keperluan  perpajakan  ( fiscal  cadaster) .  Namun  demikian,  seiring  dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan pemerintah maka pendaftaran tanah juga  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  ( recht cadaster )  dan pendaftaran  tanah  multiguna  ( multipurpose  cadaster ).  Sejak  tahun  2017, pemerintah  menjadikan  pendaftaran  tanah  sebagai  salah  satu  proyek  strategis nasional yang wajib dirampungkan hingga Tahun 2025. Harapannya, selain sebagai media yang mampu menginformasikan data fisik, data yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan,  termasuk  pemerintah  maupun  pelaku  usaha,  pendaftaran  tanah secara  lengkap  tersebut  bermanfaat  untuk  pembangunan  nasional  dari  berbagai sektor. Mulai dari sektor politik, ekonomi, pertanian konservasi alam, dan sosial.
Jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar  oleh  pemerintah  diwujudkan  ke  dalam  sebuah  peta  pendaftaran  dan daftar  tanah.  Daftar  tanah  memuat  identitas  bidang  tanah  dengan  suatu penomoran.  Bidang  tanah  yang  terekam  dalam  daftar  tanah  merupakan  satuan bidang yang berbatas yang ditetapkan oleh petugas pemerintah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan ( contracdictoire delimitatie ). Setelah batas tersebut di  tetapkan,  petugas  pemerintah  melakukan  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah.  Hasil  pengukuran  dan  pemetaan  tersebut  dituangkan  ke  dalam sebuah  peta  yaitu  peta  pendaftaran  yang  memuat  data  fisik  bidang  tanah  untuk keperluan pembukuan tanah. Seiring dengan masifnya kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah dan pihak swasta maka kegiatan pemasangan dan penetapan batas bidang tanah, yang seharusnya dilakukan dengan  asas contracdictoire delimitatie , sering  terabaikan  dan  tidak  terpenuhi.  Akibatnya,  sengketa  batas  tanah  dengan tetangga  pemilik  tanah  yang  berbatasan  sering  terjadi  dan  sertipikat  tanah  yang seharusnya sebagai tanda bukti hak yang kuat dapat dibatalkan oleh hakim.
Pemerintah telah menjadikan asas contracdictoire delimitatie sebagai salah satu dasar  dalam  menjamin  kepastian  hukum  atas  objek  hak  atas  tanah.  Jaminan kepastian objek hak atas tanah tersebut meliputi jaminan terhadap letak, batas, luas dan  bentuk  bidang  tanah.  Secara  praktik,  kantor  pertanahan  di  kabupaten/kota melaksanakan  asas contracdictoire  delimitatie dengan  membuat  Daftar  Isian Gambar  Ukur  (D.I.  No.  107  A  atau  107),  Risalah  Penelitian  Data  Yuridis  dan Penetapan  Batas  bidang  tanah  (D.I.  No.  201)  dan  Surat  Pernyataan  Pemasangan
Tanda  Batas/Berita  Acara  Pemasangan  Tanda  Batas  (BAPTB),  sebagai  lampiran kelengkapan  berkas  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Namun  demikian, pengimplementasian  asas  ini  banyak  terkendala  karena  berbagai  hal  Fitri  Salju Astriani  (2015);  Hidayah  &  Fakrulloh  (2022);  Rahmawati  &  Sulchan  (2018);  dan Renyaan (2021). Seperti: a) tanda batas bidang tanah yang belum terpasang pada saat  pelaksanaan  pengukuran;  b)  pemilik  bidang  tanah  yang  berbatasan  belum memberikan  persetujuan  atas  penetapan  batas  saat  dilaksanakan  pengukuran lapangan;  c)  pemilik  tanah  yang  berbatasan  tidak  hadir  pada  saat  pelaksanaan pengukuran  meskipun  surat  pemberitahuan  sudah  disampaikan  kepada  pemilik tanah  dan  pemilik  yang  berbatasan.  Penelitian  ini  mengusung  tema  utama bagaimanakah  penerapan  asas contracdictoire  delimitatie di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundangan terkini?.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  meskipun  tema penerapan asas contracdictoire delimitatie di daerah telah di bahas secara apik oleh Anggono (2019); Heri prihatin (2022); dan Purba dkk. (2020). Jika ketiga penelitian tersebut menggariskan pentingnya pemenuhan asas contradictiore delimitatie pada rangkaian  pendaftaran tanah  pertama  kali  maka  penelitian  ini  memiliki  kelebihan pembahasan dari segi yang lain. Penelitian ini juga lebih komprehensif dan uptodate daripada Anggarabumi & Jamilah, (2021); dan Qoyum, (2012). Sebab, penelitian ini mempertimbangkan  dinamika  regulasi  petunjuk  teknis  pelaksanaan  pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain itu, penelitian ini memaparkan keterlibatan pihak desa dalam menggerakkan warganya, seperti keterlibatan warga masyarakat dalam gerakan  pemasangan  tanda  batas  (gemapatas).  Kemudian,  penelitian  ini  juga menyajikan  temuan  peran  kantor  pertanahan  dalam  melakukan  sosialisasi  dan pendampingan pada saat penetapan lokasi PTSL.
Selanjutnya,  dengan  mendasarkan  pada  argumen  Harahap  (2021)  yang mengemukakan  bahwa  gagalnya  penerapan  asas  ini  berakibat  dibatalkannya sertipikat hak atas tanah oleh perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka penelitian dengan tema ini menurut kami masih layak untuk dikaji. Selain itu, Puriani dkk.  (2021)  juga  menemukan  dampak  lain  karena  ketiadaan  asas  ini  yaitu dilaksanakannya pengukuran ulang yang tentunya membebani masyarakat karena timbul  pembiayaan  yang  lebih  mahal.  Terlebih  dengan  adanya  pelibatan  pihak swasta (surveyor berlisensi) dalam percepatan pengumpulan data pertanahan (data fisik dan yuridis bidang tanah), yang umumnya mengabaikan keberadaan petunjuk teknis yang telah di tetapkan untuk melengkapi dokumen persetujuan batas pada gambar  ukur,  D.I.  No.  201,  dan  BAPTB  (Irawan  &  Wulansari,  2020).  Berdasarkan regulasi  yang  ada,  pemerintah  (Kementerian  ATR/BPN)  pun  telah  mengeluarkan beberapa  peraturan  setingkat  PP,  Permen  ATR/BPN  hingga  juknis  mengenai pendaftaran  tanah  termasuk  PTSL.  Bagaimana  perubahan  pengaturannya  terkait asas contracdictoire delimitatie ?
Oleh  karena  itu,  dengan  mempertimbangkan  dampak  sertipikat  tanah  yang cacat hukum dan informasi pertanahan yang salah maka tidak boleh mengabaikan terpenuhinya  asas contracdictoire  delimitatie. Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menguraikan  penerapan  asas contracdictoire  delimitatie di  Kantah  Kebumen berdasarkan  pengaturan  pendaftaran  tanah  terbaru.  Tidak  hanya  sebatas  itu, penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui  penerapan  asas contracdictoire  delimitatie pada pendaftaran pertama baik yang dilakukan secara rutin atau melalui kegiatan PTSL  di  Kabupaten  Kebumen.  Harapannya,  penelitian  ini  menjadi  penting  untuk menjawab dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kepastian dan  keamanan  atas  tanah,  dengan  upaya  meminimalisir  konflik  akibat  sengketa batas, dan juga pengukuran ulang (rekonstruksi batas).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  mengkaji pengaturan asas contracdictoire delimitatie dan penerapannya di Kantor Pertanahan Kabupaten  Kebumen  (Creswell,  2019).  Kami  mendapatkan  data  primer  dan sekunder  melalui  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Wawancara  tersebut dilaksanakan  dengan  memilih  informan  kunci  seperti  pejabat  dan  pegawai  di lingkungan  Kantah  Kebumen  sebanyak  delapan  orang  dan  dua  orang  pegawai  di desa  yang  ditetapkan  sebagai  sampel  secara purposive .  Selanjutnya,  kami  juga melakukan  studi  dokumentasi  terhadap  laporan  kegiatan  PTSL  Tahun  2017-2022, buku dan jurnal dengan tema pendaftaran tanah serta informasi terkait dari media internet. Setelah itu, data primer dan sekunder yang telah terkumpul kami analisis secara deskriptif dengan perlakuan: meringkas, mengelompokkan berdasarkan sub tema, menyajikannya ke dalam tabel dan menarasikannya dengan bahasa yang lugas serta  formal.  Kami  menjadikan  sub  tema  kajian  menjadi  dua  yaitu  konsistensi pengaturan asas contracdictoire delimitatie pada peraturan perundangan setingkat UU hingga petunjuk teknis; dan penerapan asas contracdictoire delimitatie di desa yang  dijadikan  lokasi  PTSL  oleh  pihak  Kantah  Kebumen  termasuk  pembahasan kendala  dan  alternatif  solusinya.  Terakhir,  kami  menyimpulkan  temuan  dengan menyandingkan permasalahan dan hasil kajian.

## C. Hasil dan Pembahasan
C.1. Pelaksanaan asas contradictoire delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Aturan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  mewajibkan  terpenuhinya  asas contradictoire  delimitatie ,  yaitu  pemasangan  dan  penetapan  tanda  batas  bidang berdasarkan kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang berbatasan. Kesepakatan atas batas bidang tersebut kemudian dituangkan dalam suatu berita acara tertulis yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini  bertujuan  agar batas  bidang  tanah  yang  kemudian  sudah  diukur  dan  dipetakan  tidak  akan menjadikan sengketa di masa yang akan datang. Asas ini juga menjadi langkah dan upaya awal dalam mengantisipasi konflik batas bidang tanah.
Pada proses permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali  yang dilakukan secara  sporadis  tentunya  harus  memenuhi  kewajiban  yang  mesti  diprasyaratkan. Kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemohon adalah mengisi blangko permohonan
yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan serta membawa syarat-syarat yang telah  ditentukan  dan  juga  melampirkan  tanda  bukti  kepemilikan  tanahnya. Pemohon  juga  diwajibkan  untuk  melakukan  biaya  permohonan  dan  biaya administrasi lainnya setelah berkas dianggap memenuhi persyaratan.
Pada tahapan selanjutnya, berkas masuk ke seksi pengukuran dan pendaftaran tanah  untuk  dilakukan  pengukuran  dengan  dasar  surat  perintah  kerja  kepada petugas ukur dan surat pemberitahuan pengukuran yang kepada para pihak untuk dapat menghadiri penunjukan dan penetapan batas dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai asas contradictoire delimitatie sebagaimana yang diprasyaratkan.
Penetapan batas secara contradictoire delimitatie merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban dan  menjaga  letak  batas  bidang  tanah.  Setiap  perjanjian  berlaku  suatu  azas  yang dinamakan  asas  konsensualitas  dari  asal  kata  konsensus  yang  artinya  sepakat. Keberhasilan  pelaksanaan  asas contradictoire  delimitatie sangat  tergantung  pada kesadaran  masyarakat,  tanpa  kesadaran  yang  cukup  maka  pelaksanaan contradictoire  delimitatie akan  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  tercapainya pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia.
Kesadaran  masyarakat  perlu  dibangun  dengan  pemberian  informasi  yang cukup, baik itu melalui program-program seminar, sosialisasi, maupun penyuluhan. Kegiatan  penyuluhan  sangat  berpengaruh  kepada  masyarakat  terutama  terhadap masalah  pensertipikatan  tanah.    Dengan  adanya  penyuluhan  masyarakat  akan menjadi sadar dan merasakan betapa pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat. Selain itu, adanya sertipikat tanah yang dipunyai dapat digunakan untuk  agunan  dalam  rangka  memperoleh  modal  untuk  mengembangkan  usaha. Selama  ini  jika  ada  permohonan  pengukuran  biasanya  masyarakat  melalui  PPAT setempat  dan  barulah  pada  saat  pelaksanaan  pengukuran  di  lapangan  ada perangkat desa yang mendampingi. Karena pada saat pendaftaran tanah pertama kali biasanya alas haknya masih berupa Letter C yang dikeluarkan oleh Desa.
Pemohon  juga  diwajibkan  untuk  mempunyai    tugu/patok  beton  minimal  dua buah  yang  nantinya  digunakan  sebagai  patok  batas  sebagaimana  yang diprasyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997. Selain itu  sebagai  persyaratan  kelengkapan  berkas  pemohon  juga  mesti  melampirkan berita  acara  pemasangan  tanda  batas  (BATP)  atau  Surat  Pernyataan  Pemasangan Tanda  Batas  yang  sudah  ditanda  tangani  oleh  tetangga  yang  berbatasan  dengan letak tanah tersebut. Dalam penunjukan batas di lapangan harus ada  persetujuan dengan pihak/tetangga  yang berbatasan.
Petugas  dari  kantor  pertanahan  didampingi  oleh  aparat/perangkat desa/kelurahan dalam proses pengukuran, yang secara bersama sama berada pada lokasi  pengukuran.  Apabila  permohonan  tersebut  lewat  PPAT  maka  ada  staf  dari PPAT  yang  mendampingi  selama  proses  pengukuran  dilaksanakan.  Kegiatan pengukuran yang dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar.
C.2. Kendala Pelaksanaan Asas Contradictoire Delimitatie di Kantah Kebumen Beberapa hal yang menjadikan penerapan asas contradictoire delimitatie sulit untuk dilaksanakan antara lain:
a) Belum  terpasangnya  tanda  batas  bidang  tanah  pada  saat  pelaksanaan pengukuran di lapangan walaupun sudah ada pada lampiran permohonan berkas pendaftaran “Berita Acara Pemasangan Tanda Batas” terkadang syarat tersebut dilengkapi  hanya  untuk  memformalkan  saja  agar  bisa  untuk  diproses pendaftarannya. Namun hal ini tentunya akan menghambat kegiatan saat proses pengukuran di lapangan;
b) Walaupun  sudah  terpasang,  tanda  batas  bidang  tanah  tersebut  belum/tidak mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, sehingga terjadi sengketa batas  bidang  tanah  saat  dilaksanakan  pengukuran.  Untuk  dapat  dilakukan pengukuran  harus  menunggu  persetujuan  sampai  batas  yang  terpasang  ada kesepakatan;
c) Pada  saat  dilaksanakan  pengukuran  pihak  yang  berbatasan  tidak  hadir  dalam penunjukan batas dikarenakan sibuk dengan aktivitasnya atau mungkin berada di luar  daerah  dan  tidak  diketahui  alamatnya,  padahal  sudah  ada  surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran sudah disampaikan. Pengukuran ini dapat dilaksanakan apabila pihak yang tidak hadir memberikan kuasa dalam penunjukan batas secara tertulis kepada orang lain yang diberi wewenang agar pelaksanaan pengukuran tidak ditangguhkan/dibatalkan.
Bidang  tanah  yang  telah  dilakukan  penunjukan  dan  penetapan  tanda  batas kemudian dilakukan pengukuran yang disaksikan oleh para pihak yang berbatasan. Para pihak wajib menandatangani dokumen dalam gambar ukur dan daftar isian 201 halaman pertama, di mana dokumen ini sebagai landasan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas suatu bidang tanah.
Meskipun  masalah  kepemilikan  tanah  masih  diatur  sedemikian  rupa  ,  namun masih  saja  terdapat  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  serta  tumpang  tindih batas  bidang  tanah  akibat  tidak  jelasnya  batas  bidang  tanah.  Peranan  asas contradictoire  delimitatie dalam  memberikan  kepastian  hukum  obyek  hak  atas tanah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah yang dilakukan oleh kantor  pertanahan  yang  disaksikan  dan  disetujui  oleh  pihak  yang  bersangkutan (pemohon/kuasa  pemohon)  dan  juga  pihak-pihak  pemilik  tanah  yang  berbatasan serta  aparatur  Pemerintah  Kelurahan/Desa  menjadi  sangat  penting  dalam mengurangi potensi permasalahan tersebut.
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas pengukuran dan pejabat yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan juga aparat desa terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan, yaitu :
a) Kesulitan menghadirkan para pihak
Kegiatan  pengukuran  akan  dilaksanakan  setelah  dilakukan  pemberitahuan terlebih  dahulu  kepada  pemilik  tanah  atau  tetangga  yang  berbatasan. Pemberitahuan  ini  biasanya  dilakukan  pada  saat  pemohon/kuasanya
mendaftarkan  tanah  yang  dimohon  untuk  diukur  dan  biasanya  sifatnya  secara lisan kepada petugas ukur.
Kehadiran pemilik bidang tanah dan pemilik tanah yang berbatasan adalah sangat penting dalam hal penunjukan dan penetapan batas bidang tanah. Akan tetapi walaupun pemberitahuan sudah dilakukan masih saja pemilik dan tetangga batas bidang tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bisa juga pada  saat  pelaksaan  pengukuran  di  lapangan,  kehadiran  pemilik  tanah  yang berbatasan sulit dihadirkan karena berdomisili jauh dari lokasi pengukuran dan hanya  meninggalkan  tanda  batas  alam  (jalan,  pagar,  parit)  pada  lokasi  tanah mereka.
Dalam  rangka  memenuhi  asas contradictoire  delimitatie secara  formal  maka keberadaan para pemilik tanah bidang tanah yang bersebelahan dapat diwakilkan dengan  adanya  surat  kuasa.  Apabila  tugu/patok  batas  bidang  tanah  telah terpasang  semuanya maka tetap dilakukan pengukuran walaupun pemilik tanah tidak hadir tetapi dengan didampingi aparat dari kelurahan.
Untuk  tanah-tanah  yang  diakui  sebagai  tanah  negara  biasanya  diwakili  oleh kepala desa atau yang ditugaskan dari pihak desa/kelurahan setempat. Apabila dari  pemilik  tanah  yang  bersebelahan  tidak  datang  dan  tidak  ada  yang  diberi kuasa  untuk  menunjukkan  tanda  batas  sewaktu  proses  kegiatan  pengukuran maka  mengakibatkan  proses  pengukuran  menjadi  tertunda  karena  harus membuat kesepakatan baru di lain waktu. Petugas pengukuran di lapangan harus membuat  jadwal  ulang  pemberitahuan  pengukuran  kepada  pemohon  atau kuasanya.
Kehadiran pemilik tanah maupun tetangga yang berbatasan mempunyai alasan penting antara lain:
1) Tanah yang diukur adalah tanah yang dikuasainya;
2) Untuk mengetahui luas tanah yang diukur;
3) Sebagai  saksi  dalam  pengukuran  bidang  tanah  tersebut  serta  untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah yang sebenarnya.
Selain  itu  apabila  tetangga  batas  yakni  pemilik  tanah  di  sebelahnya  tidak diketahui alamatnya yang jelas maka akan menyebabkan kesulitan menghadirkan dalam pelaksanaan pengukuran. Hal yang penting agar masyarakat menyadari hal tersebut  maka  pihak  BPN  juga  harus  rajin  melakukan  penyuluhan  kepada masyarakat  sehingga  mereka  mengetahui  pentingnya  kehadiran  mereka  saat dilaksanakan proses pengukuran.
b) Tugu/patok batas bidang tanah yang di mohon belum terpasang. Setelah  semua  persyaratan  permohonan  terpenuhi  termasuk  sudah  ada  bukti formal  berita  acara  pemasangan  tanda  batas  maka  pengukuran  dapat  segera dilaksanakan.  Namun  kenyataan  yang  ditemui  di  lapangan  keberadaan  tanda batas yang ditemukan belum sesuai dengan yang dilampirkan pada permohonan. Jadi Berita Acara Pemasangan Tanda Batas digunakan hanya sebagai persyaratan formal  saja.  Beberapa  pemohon  hanya  memasang  sebagian  tanda  batasnya hanya menggunakan tanda batas sementara dan hanya memasang pada pojok
bidang  tanah  yang  terlihat.  Sehingga  belum  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  1997.    Hal  yang  terjadi  karena  pemohon  belum  menyadari  kewajiban menempatkan tanda batas dan memelihara tanda batas.
Mestinya tugu/patok batas bidang tanah harus dipasang di setiap sudut bidang tanah dan apabila dianggap perlu petugas yang melaksanakan pengukuran, tanda batas  juga  dipasang  di  titik-titik  tertentu  sepanjang  garis  batas  bidang  tanah tersebut.  Kadang  masyarakat  enggan  memasang  tugu/patok  batas  bidang tanahnya karena patok tersebut pemasangannya harus disaksikan oleh petugas dari  kantor  pertanahan,  sehingga  petugas  ukur  datang  ke  lapangan  harus menunggu pemasangan patok batas bidang tanah tersebut.
c) Perselisihan internal antara pihak pemohon (pemilik tanah)  dengan pihak pemilik tanah yang berbatasan.
Di  lapangan  asas contradictoire  delimitatie kerap  tidak  dapat  berjalan  dengan baik  dikarenakan  adanya  perselisihan  internal  pemilik  tanah  dengan  tetangga yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak hadir  pada  saat  pelaksanaan  penetapan  batas  serta  menolak  menandatangani surat  pernyataan  batas  dan  daftar  isian  201  yang  diperoleh  dari  Kantor Pertanahan.  Dengan  terjadinya  penolakan  tersebut  proses  pengukuran  tidak dapat  terlaksana  karena  tidak  ada  kata  sepakat  antara  kedua  belah  pihak.
Ketidaksepakatan akan  batas bidang tanah mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 PMNA No.3 Tahun 1997  dijelaskan bahwa apabila pada saat akan dilakukan penetapan batas bidang tanah, usaha penyelesaian  secara  damai  melalui  musyawarah  kekeluargaan  tidak  bisa dilaksanakan/  tidak  berhasil  maka  ditetapkan  batas  sementara  berdasarkan batas-batas  yang  menurut  kenyataannya  merupakan  batas-batas  bidang  tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 PP No. 24  Tahun 1997, dan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan atau sanggahan di pengadilan. Kenyataan di lapangan apabila belum ada penyelesaian batas bidang tanah yang akan diukur, petugas ukur  tidak  menetapkan  batas  sementara  sehingga  pengukuran  akan  tertunda dengan  pertimbangan  pihak  kantor  pertanahan  tidak  akan  mengambil  resiko terhadap masalah yang terjadi di kemudian hari.
Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, suatu penetapan batas dan kesepakatan batas harus dilakukan dengan persetujuan para pemegang hak yang berbatasan. Dengan kata lain bahwa setiap pengukuran bidang tanah, harus dihadiri  oleh  pemilik  tanah,  pemegang  hak  yang  berbatasan  atau  yang  diberi kuasa serta batas-batas bidang tanah yang jelas dan disepakati bersama. Hal ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah baik secara fisik maupun yuridis.
C.3. Upaya mengatasi kendala oleh Kantah Kebumen
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala agar proses pengukuran sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu :
a) Agar para pihak bisa hadir sewaktu dilakukan proses pengukuran sesuai dengan pemberitahuan  yang  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan  maka  peran  orang setempat/yang  dituakan  atau  pejabat  setempat  baik  ditingkat  desa/kelurahan sanggatlah  penting  di  samping  inisiatif  dari  pemilik  tanah/pemohon  sendiri. Strategi ini sangat membantu penyelesaian proses penerapan asas contradicture delimitatie . Apabila pengukuran tertunda akibat jadwal yang tidak sesuai maka perlu dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan kesepakatan dari para pihak.;
b) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi  pendaftaran tanah, bidang- bidang  tanah  yang  akan  dipetakan  diukur,  setelah  ditetapkan  letaknya,  batas- batasnya  dan  menurut  keperluannya  ditempatkan  tanda-tanda  batas  di  setiap sudut-sudut  bidang  tanah  yang  bersangkutan.  Sebagai  langkah  antisipasi  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kebumen  untuk  mencegah  dan mengatasi permasalahan terkait tugu bidang tanah yang belum terpasang adalah dengan mensyaratkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang sudah di tandatangi oleh pemilik tanah dengan tetangga yang bersebelahan/berbatasan sebagai lampiran permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
c) Berkenaan dengan sengketa batas tanah apabila ada masalah terhadap bidang tanah yang dimohon sebaiknya diselesaikan secara internal  kekeluargaan yang melibatkan  pihak  yang  bersengketa,  namun  bisa  juga  melibatkan  aparat  desa serta pihak kantor pertanahan dengan cara mediasi sehingga tidak akan sampai pada  pengadilan.  Baru  setelah  masalah  selesai  baru  memberitahukan    kepada kantor pertanahan untuk dilakukan pengukuran.
C.4. Pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam peraturan perundangan
Suatu  kebijakan  publik  mengenai  pendaftaran  tanah  secara  nasional  akan mempunyai  dampak/pengaruh  terhadap  masyarakat  jika  kebijakan  tersebut dilaksanakan. Kebijakan pendaftaran tanah hanya menjadi sebuah dokumen politik dan baru mempunyai kekuatan hukum ketika telah terlegitimasi. Berdasarkan hal tersebut,  pemerintah  berupaya  untuk  melegitimasi  kebijakan  pendaftaran  tanah agar pemerintah mampu menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Urutan langkah  pemerintah  dalam  menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan tersebut  yaitu:  pertama,  melakukan  kegiatan  pengukuran  perpetaan  dan pembukuan  tanah;  kedua,  melakukan  kegiatan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan peralihannya;  serta  ketiga  yaitu  melakukan  pemberian  surat  tanda  bukti hak/sertipikat tanah sebagai alat bukti kuat di depan hukum.
Berdasarkan  uraian  langkah  tersebut,  khususnya  pada  langkah  pertama, sebelum  pemerintah  atau  pihak  yang  diberikan  kuasa  untuk  melakukan  kegiatan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah maka terdapat kegiatan pemasangan dan penetapan tanda batas bidang tanah. Peraturan perundangan telah mengatur bahwa  pada  saat  pemasangan  hingga  penetapan  tanda  batas  terdapat  beberapa ketentuan  yang  harus  dipenuhi  sebagaimana  Tabel  1.  Namun  demikian,  karena
adanya beberapa faktor seperti kompetensi petugas, keterbatasan waktu, adanya unsur  kesengajaan,  dan  tuntutan  untuk  mengejar  kuantitas  dalam  pada  langkah pertama maka norma contradictoire delimitatie tidak terpenuhi bahkan terabaikan. Tabel 1. Pengaturan asas contradictoire delimitatie di pendaftaran tanah No. Dokumen Peraturan Substansi Pengaturan Relevansi 1. UUPA Pasal 19 Hukum agraria nasional Pendaftaran tanah sebagai sarana pemerintah menjamin kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  meliputi: pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
pendaftaran  hak  atas  tanah  dan  peralihannya;  serta pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat bukti kuat 2. PP. 24/97 Pasal 17, 18, 19 Pendaftaran tanah Penataan dan penetapan batas bidang per bidang dalam rangka  memperoleh  data  fisik  pada  pendaftaran  tanah dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  atau  Kepala  Kantor Pertanahan  dan  diupayakan  berdasarkan  kesepakatan para  pihak  yang  berkepentingan  (pemegang  hak bersangkutan) berupa berita acara dan gambar ukur
3. PP. 18/21 HPL, HAT, Sarusun dan Pendaftaran tanah Bidang  tanah  termasuk  ruang  di  atas  dan  di  bawah permukaan  bumi  dalam  batas  tertentu  yang  terkait dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  pada  permukaan yang diatur dengan rencana tata ruang 4. PMNA/KBPN 3/97 Pelaksanaan PP. 24/97 Penetapan dan penataan batas dituangkan dalam D.I. 201 dan  D.I.  201  A  berdasarkan  persetujuan  pihak  yang bersangkutan atau D.I. 200 jika batas bersengketa 5. PMATR/KBPN 16/21 Perubahan PMNA 3/97 Pada  saat  pemasangan  batas  oleh  pemohon,  penetapan dan  penataan  batas  oleh  Panitia  Ajudikasi  atau  Kepala Kantor  Pertanahan,  dilakukan  pemotretan  dilengkapi lokasi,  koordinat  atau  geotagging  dan  dituangkan  dalam surat  pemasangan  tanda  batas  dan  persetujuan  pemilik yang berbatasan (SPTBPPB), D.I. 201A.
Dapat  juga  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi seperti augmented reality / virtual reality , video call /audio visual lainnya berupa dokumen elektronik Dalam hal ruang atas tanah dan/atau bawah tanah maka penunjukan batas berdasarkan pelaku pembangunan 6. Juknis PTSL 2023 Pelaksanaan Pendaftaran Pengukuran  dan  pemetaan  berbasis  tanda  batas  wajib memenuhi  contradicture  delimitatie;  apabila  tersedia basemap  maka  pengukuran  menggunakan  metoda identifikasi; wajin melalui proses block adjustment dengan memperbaiki  ukuran  lama  di  sekitarnya,  pemanfaatan apps
Sumber: analisis data sekunder peneliti, 2023 Berdasarkan  Tabel  1,  pengaturan  asas contradictoire  delimitatie di  pendaftaran tanah  menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk  diterapkan.  Pemanfaatan  informasi pertanahan  yang  saat  ini  masif  digunakan  oleh  masyarakat  pada  level  terendah hingga  pemerintah  pada  level  tertinggi  pada  pembangunan  membutuhkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Informasi bidang tanah tersebut meliputi sekumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah terkumpulkan oleh petugas yang berhak berdasarkan prosedur hukum dan norma hukum yang berlaku. Idealnya,  kepastian  hukum  mengenai  data-data  tersebut  tidak  terlepas  dari kompetensi setiap sumber daya yang ada. Secara formil dan materiil, sejatinya UUPA sebagai  peraturan  dasar  tentang  agraria  dan  PP.  24/1997  jo  PP.  18/2021  sebagai salah satu peraturan pelaksanaannya, telah mengatur teknis pengumpulan data dan
informasi  pertanahan.  Peraturan  tersebut  juga  memberikan  landasan  hukum  dan kejelasan  prosedur  bagi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  petugas  ukur (pemerintah/swasta) dalam pendaftaran tanah sporadis maupun Panitia Ajudikasi atau surveyor berlisensi pada pendaftaran sistematis.
Pada  rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama,  yaitu  pengukuran perpetaan dan pembukuan hak, tentunya batas bidang tanah sebagai target harus dengan  memenuhi  asas  contradicture  delimitatie.  Secara  tersirat,  PP.  24/1997 awalnya  hanya  mengatur  batas  bidang  datar  atau  bidang  dengan  dua  dimensi (panjang  dan  lebar).  Karena  perkembangan  pembangunan,  maka  PP.  tersebut  di ubah sebagian menjadi PP. 18/2021 dan telah mengatur batas bidang tanah dalam arti ruang atau bentuk tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi). Ruang bidang tanah tersebut  termasuk  ruang  di  atas  dan  di  bawah  permukaan  bumi  dalam  batas tertentu yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan pada permukaan tanah. Namun demikian pengaturan pembatasan penggunaan dan pemanfaatannya diatur dengan rencana tata ruang pada masing-masing daerah (provinsi-kabupaten/kota). Tentunya  perubahan  ini  berimplikasi  terhadap  penetapan  batasnya  yang  mana secara contradictoire  delimitatie dengan  melibatkan  pelaku  pembangunan  untuk penunjukkan batas. Oleh karena itu, pada tahun yang sama Kementerian ATR/BPN mengeluarkan  Permen  No.  16/2021  sebagai  perubahan  ketiga  PMNA  No.  3/1997 untuk menjamin kepastian hukum tersebut.
Selain  itu,  pada  saat  pemasangan  batas  oleh  pemohon,  penetapan  dan penataan  batas  oleh  Panitia  Ajudikasi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan,  dilakukan pemotretan  dilengkapi  lokasi,  koordinat  atau geotagging dan  dituangkan  dalam surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan (SPTBPPB), D.I. 201A. Bahkan, Permen No. 16/2021 mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan  komunikasi  seperti augmented  reality / virtual  reality , video  call /audio  visual lainnya. Hal ini berimplikasi pada keabsahan alat bukti elektronik sebagai prasyarat dalam rangkaian pendaftaran tanah. Tidak hanya itu, seiring pendaftaran tanah yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional maka petunjuk teknis PTSL 2023 pun membolehkan  pada  saat  pengukuran,  yaitu  menggunakan  metode  identifikasi berbasis  peta  dasar/ basemap  UAV .  Kemudian  terdapat  pengaturan  untuk melakukan perbaikan data fisik bidang tanah dari proses pendaftaran tanah masa lalu dengan proses block adjustment . Proses ini memiliki dampak yaitu data batas bidang tanah pada satu hamparan blok terkecil seperti wilayah rukun tetangga (RT) akan  teruptodate  letak,  batas,  luas  dan  bentuknya.  Selain  itu,  demi  melancarkan tuntutan  target  pendaftaran  tanah  secara  lengkap  pada  Tahun  2025  maka pemerintah  membolehkan  untuk  memanfaatkan apps. Dengan  demikian,  telah jelasnya  pengaturan  pendaftaran  tanah,  pemerintah  diharapkan  mampu memberikan kemudahan dalam melaksanakan salah satu kebijakan publik.
C.5. Pelaksanaan asas Contradictoire Delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundangan terbaru
Dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali di Kantah Kebumen, penerapan azas contradictoire  delimitatie telah  dilaksanakan  menyesuaikan  dengan  aturan
terbaru  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Permen  ATR/BPN  No.  16/2021. Kelengkapan  pemberkasan  pendaftaran  pertama  kali  baik  sistematik  maupun sporadik,  khususnya  sebelum  dilaksanakan  pengukuran  bidang  tanah,  pemohon wajib  mengikuti    peraturan  tersebut  yaitu  harus  melampirkan  Surat  Pernyataan Pemasangan  Tanda  batas  dan  Persetujuan  Pemilik  yang  berbatasan.  Keterangan mengenai isi surat yaitu harus menyebutkan bahwa tanah tersebut telah dipasang patok/tanda batas dan terhadap patok yang telah dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan. Dengan kata lain sudah ada persetujuan pemilik tanah dengan pemilik yang bersebelahan. Selain itu, petugas ukur baik dari pihak swasta maupun pihak Kantah Kebumen, mereka akan meminta kembali tanda tangan persetujuan batas bidang tanah ke dalam daftar isian (D.I.) 107 pada pengukuran sistematik dan 107  A  pada  pengukuran  sporadik.  Kesediaan  pemohon  untuk  memenuhi  semua prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundangan  dianggap  sebagai wujud  dari  itikad  baik  pemohon.  Asas  itikad  baik  tersebut  menjadi  bukti  bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantah Kebumen mendapat jaminan kepastian hukum,  meskipun  pemohon  masih  diwajibkan  membuat  surat  pernyataan  siap  di tuntut secara pidana atau perdata jika semua persyaratan tersebut terbukti tidak benar. Hal ini senada dengan tulisan Putri (2017) yang menyatakan bahwa itikad baik pemohon merupakan prasyarat terjaminnya hasil pendaftaran tanah.
Kemudian,  selain  pemohon  harus  melengkapi  permohonan  dengan melampirkan surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan pada daftar isian 107,  sebagai  prasyarat  lain,  mereka  juga  wajib  memenuhi  Pasal  19  (1)  Permen ATR/BPN  No.  16/2021  yaitu  pemotretan  tanda  batas  dengan geotagging .  Dalam rangka pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 19 (1) permen 16/2021,  mereka  harus  melakukan  pemotretan  terhadap  tanda  batas  yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging . Adapun kelengkapan  atas  foto  patok  batas  bidang  tanah geotagging dilakukan  dengan menggunakan  aplikasi GPS  Map  Camera .  Kemudian  foto geotagging yang  sudah dilakukan  kemudian  di  cetak  dan  di scan serta  dimasukkan  pada  aplikasi Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  pada  loket  pendaftaran  di  Kantah  Kebumen. Selanjutnya, berkas-berkas tersebut disimpan sebagai dokumen elektronik karena apabila  diarsipkan  secara  manual  atau  dalam  wujud print  out akan  riskan  hilang. Harapannya  dengan  foto geotagging ini  hasil  kegiatan  penunjukan  batas  dan penetapan  batas  bidang  tanah  dapat  digunakan  sebagai  rekaman  dokumen elektronik.
Dalam  rangka  kegiatan  penunjukan  batas  dan  penetapan  batas  pada pendaftaran  tanah  sporadik,  pegawai  di  Kantah  Kebumen  dan  pihak  swasta  telah menerapkan ketentuan sesuai dengan Permen No. 16/2021. Untuk mempermudah komunikasi dan mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu, petugas Kantah Kebumen  juga  memanfaatkan  sarana  komunikasi  secara  interaktif  seperti video call /audio  visual.  Pihak  swasta  maupun  pihak  Kantah  Kebumen  memanfaatkan sarana  tersebut  dalam  rangka  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  penetapan batas. Pada sisi lain, pada pelaksanaan PTSL di Kantah Kebumen, pegawai dan pihak
swasta, mempersyaratkan penggunaan foto geotagging hanya sebatas untuk q uality control .  Masyarakat  peserta  PTSL  sebelumnya  mendapatkan  sosialisasi  dari  pihak kantah untuk melakukan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda  Batas (GEMAPATAS) serta pembuatan dan penyerahan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan  tetangga  yang  berbatasan. Kemudian,  p engumpulan  data  fisik  dan yuridis  oleh  satuan  tugas,  dapat  dilakukan  secara  bersamaan  (waktu  dan  lokasi) maupun masing-masing satgas sepanjang di lokasi desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai  lokasi  PTSL  dengan  peta  kerja  yang  sama.  Namun  demikian,  kegiatan pengumpulan  data  fisik  dilakukan  setelah  peserta  PTSL  menyerahkan  Surat Pernyataan  Pemasangan  Tanda  Batas  dan  Persetujuan  Pihak  Yang  Berbatasan. Contoh  Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan Sistematis dan contoh Gambar Ukur Sistematis sebagaimana Lampiran Petunjuk  Teknis  PTSL.  Menariknya,  pada  PTSL,  kegiatan  pemasangan  dan penunjukan batas dapat diwakili oleh pamong desa atau perangkat desa.
Pada  akhirnya,  dokumen  elektronik  atau evidence lainnya  sebagaimana  yang te4lah  diuraiakan  adalah  dalam  rangka  memenuhi  asas contradicture  delimitatie. Asas  ini  dan  asas  itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  dalam  rangka  menjamin keabsahan  sertifikat  tanah  elektronik.  Oleh  karena  itu,  setiap  dokumen  yang dikumpulkan oleh petugas harus memedomani Permen ATR/BPN No. 16/2021 dan Permen  ATR/BPN  No.  3/2023  tentang  penerbitan  dokumen  elektronik  dalam kegiatan  pendaftaran  tanah.  Sertipikat  elektronik  sebagai ending dari  kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat dalam  hukum  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  jika  prosedur  pendaftaran  tanah untuk  mendapatkan  sertifikat  elektronik  telah  mengacu  pada  peraturan perundangan.  Hal  ini  senada  dengan  kajian  Sapardiyono  dan  Pinuji  (2022)  yang menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat oleh  pemerintah  harus  memiliki  konsistensi  dan  berkesesuaian  dengan  peraturan perundangan yang berlaku.

## D. Kesimpulan
Penerapan  asas contradicture  delimitatie dalam  rangkaian  kegiatan pendaftaran  tanah  baik  sporadik  maupun  sistematis  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Penerapan asas tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang meliputi kepastian    data  fisik  dan  yuridis  bidang  tanah.  Kepastian  data  fisik  atas  tanah meliputi  kepastian  letak,  batas,  luas  dan  bentuk  bidang-bidang  tanah  yang  akan dimohonkan  haknya  oleh  pemohon.  Meskipun  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kebumen  (Kantah  Kebumen)  sudah  mensyaratkan  adanya  kelengkapan  surat pernyataan  pemasangan  tanda  batas  dan  persetujuan  batas  bidang  tanah  yang mesti  ditandatangani  oleh  pemilik  tanah,  namun  dalam  kenyataannya,  surat tersebut hanya formalitas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat bahwa bidang tanah yang akan diukur tanda batas belum terpasang.
Adannya  kendala  pemenuhan  persyaratan  persuratan  dalam  rangka  tertib azas contradictoire  delimitasi, maka  kantor  pertanahan  telah  berupaya mengoptimalkan penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada pihak yang terlibat. Seperti,  pengumpul  data  fisik  dan  yuridis  serta  melibatkan  pamong  desa  untuk mendukung  kegiatan  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  tanah  masyarakat.  Apabila  masih  ada  perselisihan  secara internal antara pemohon dengan tetangga yang berbatasan maka Kantah Kebumen akan menghimbau kepada aparat masyarakat atau orang yang dituakan untuk bisa hadir  dalam  proses  pengukuran.  Pihak  Kantah  Kebumen  juga  menghimbau seyogyanya kalau ada permasalahan diharapkan diselesaikan secara kekeluargaan ataupun mediasi daripada harus melalui jalur pengadilan.
Adanya aturan baru Permen ATR/BPN No. 16/2021 dan Permen ATR/BPN No. 3/2023,  wajib  dipenuhi oleh  pemohon  dan  petugas  dalam rangkaian  pendaftaran tanah.  Tujuannya  adalah  dokumen  yang  terkumpul  akan  mampu  memberikan konsistensi  jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah.    Seperti  surat  pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan batas bidang tanah maupun persetujuan batas pada gambar ukur yang mesti ditandatangani oleh pemilik tanah dan tetangga yang  berbatasan.  Selain  itu,  pemohon  juga  harus  melampirkan    foto geotagging mengenai tanda batas yang telah terpasang. Harapan ke depannya sengketa batas kepemilikan dan pengukuran  ulang (rekonstruksi batas) bidang tanah di lapangan dapat  diminimalisir.  Di  samping  memberikan  manfaat  untuk  pendaftaran  tanah pertama  kali,  foto geotagging dalam  kegiatan  PTSL  juga  berguna  sebagai quality control /kendali mutu  terhadap proses pelaksanaan pekerjaan  pengukuran ataupun produk yang dihasilkan. Dengan begitu, potensi permasalahan hasil pengukuran  dan juga sengketa batas bidang tanah dapat diminimalisir.

## E. Rekomendasi
Berdasarkan  kajian  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  memberikan rekomendasi kepada kantor pertanahan maupun pihak-pihak yang terkait dengan penerapan asas contradicture delimitatie seperti:
a) persyaratan  berkas  permohonan  pendaftaran  tanah  seperti  yang  sudah  diatur dalam aturan perundangan, sebaiknya  dipenuhi oleh pemohon;
b) menerapkan  pengaturan  terbaru  berdasarkan  Permen  ATR/KBPN  No.  16/2021 dan petunjuk teknis PTSL.

## F. Ucapan Terima kasih
Kami  sebagai  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  segenap  pihak  yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Semoga Alloh SWT menerima amal dan budi baik bapak ibu sekalian. Kami dengan tangan terbuka menerima saran dari setiap pembaca demi kebaikan penulisan karya kami di kemudian hari.

## Daftar Pustaka
Anggarabumi,  R.,  &  Jamilah,  L.  (2021).  Penerapan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi dalam  Pendaftaran  Tanah  Hak  Milik  di  Kabupaten  Bandung. Prosiding  Ilmu Hukum, 7 (2). http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.27336
Anggono,  S.  (2019).  Pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (Studi  Kasus  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Boyolali). Dinamika Hukum , 10 (1). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4333
Creswell,  J. W.  (2019). Research  Design Pendekatan  Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fitri  Salju  Astriani.  (2015).  Penerapan  System  Contradictoire  DelimitatieDalam Proses  Pengembalian  Batas  Tanah  Di  Kelurahan  Sungai  Jawi  Kecamatan
Pontianal Kota Pontianak. E-Jurnal Gloria Yuris , 3 (4). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11438
Harahap,  S.  H.  (2021).  Pemberlakuan  Asas  Contradictoire  Delimitatie  Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015). Ilmu Hukum Prima (IHP) , 4 (1). https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1611
Heri  prihatin.  (2022).  Implementasi  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  Dalam  Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani , 4 (1). https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.216
Hidayah, A., & Fakrulloh, Z. (2022). The Application of The Contradictoire Delimitatie Principle  of  Land  Registration  Provides  Legal  Assurance  of  Land  Rights . https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320095
Irawan,  D.  S.,  &  Wulansari,  H.  (2020).  Pengukuran  Pihak  Ketiga  Pasca  Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. Tunas Agraria , 3 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.107
Purba,  R.,  Arifin,  M.,  &  Al-Mursalah,  S.  R.-.  (2020).  Penerapan  asas  kontradiktur delimitasi  dalam  rangka  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (Studi  Pada
Kantor Pertanahan Kota Medan). jurnal.staitapaktuan.ac.id , 6 (1). https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/121 Puriani, W. D., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021). Determination of the application of contradictoire delimitatie principles in collecting physical data in the magetan national land agency office (study in magetan district). Research, Society and Development , 10 (6). https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.16477 Qoyum. (2012). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang , 1 (1). https://doi.org/10.15294/ulj.v1i1.189 Rahmawati, A. A., & Sulchan, A. (2018). Effectiveness Identification Number Filing for Solutions to Accelerate in Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Blora District Land Office. Jurnal Akta , 5 (4). https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.3727
Putri,  A.  B.  S.  (2017).  Itikad  Baik  Pada  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistem
Hukum Pertanahan. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(1), 12-21.
https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1726
Renyaan, K. (2021). Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak
Numfor. JIHK , 3 (1). https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.143
Sapardiyono,  S.,  &  Pinuji,  S.  (2022).  Konsistensi  perlindungan  hukum  kepemilikan dan hak atas tanah melalui sertipikat tanah elektronik. Widya Bhumi , 2(1), 54- 64. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19