## PENGELOLAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  Management  of  Distribution  of  Professional  Civil  Servant  Employee  Benefit Fund. This study aims to find out the implementation of the distribution of the allowance fund of the PNSD teacher profession in the Education Office of Dumai City. Key informants are teachers ranging from Kindergarten, Elementary School, Junior High School and High School as many as 5 people. Methods of data collection is done by interview method. After the data collected then analyzed with qualitative descriptive approach. The result of research is known that the improve- ment of teacher profession certification followed by the provision of new teacher profession al - lowance can improve teacher welfare as measured, among others by decreasing the proportion of teachers who have additional work. The TPG planning process has not been accurate, as can be seen from the absence of a proper number of teachers who passed the certification, so that TPG can not be accommodated in the current year’s budget and potentially become arrears in the next year.
Keywords : management, fund distribution, teacher professional allowance, civil servant
Abstrak: Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil . Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key informan ini adalah  guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiian diketa- hui bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain dengan berkurang- nya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Proses perencanaan TPG belum akurat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya .
Kata kunci : pengelolaan, penyaluran dana, tunjangan profesi guru, pegawai negeri sipil
PENDAHULUAN Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi bagi suatu bangsa. Melalui pen- didikan kualitas sumber daya manusia ter- bangun setingkat dengan mutu pendidikan tersebut. Pembangunan dalam bidang pen- didikan tidak boleh berhenti selama tujuan pendidikan belum tercapai seutuhnya. Un- dang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 menga- manatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terse- lenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warganya. Hal ini tentunya memerlu- kan upaya terus menerus dan serius dari pe- merintah. Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah guru. Hal ini dikarenakan guru seba- gai ujung tombak tercapainya tujuan pem- belajaran terutama bagi peserta didik. Agar dapat mengajar secara lebih efek- tif, guru harus senantiasa meningkatkan ke- mampuan profesional serta mutu mengajar- nya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik, karena-
nya harus didesain perencanaan pembela- jaran yang sistematis dan aplikatif. Seperti yang disampaikan oleh Majid (2007) bahwa “perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif baru dapat diwujudkan mana- kala guru mempunyai sejumlah kompeten- si”. Sedangkan sesuai PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa “Pendidik merupakan agen pem- belajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadiaan, profesional, dan sosial”. Pe- menuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan ser- tifikat  pendidik.  Sebagai  bukti  bahwa  per - syaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu : 1) penilaian portofolio dan 2) melalui jalur pendidikan. Guru adalah pendidik profesional den- gan tugas utama mendidik, mengajar, mem- bimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendi- dikan usia dini melalui jalur pendidikan for- mal, pendidikan dasar, dan pendidikan me- nengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pen- didikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Sanjaya (2007) :
1)  Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, se- hingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2)  Suatu profesi menekankan kepada sua- tu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu deng-
an yang lainnya dapat dipisahkan seca- ra tegas;
3)  Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar bela- kang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga se- makin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, se- makin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya;
4)  Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak ter- hadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditim- bulkan dari pekerjaan profesinya. Se- bagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profe- sional dan kompetensi sosial kemasyar- akatan.
Upaya Pemerintah dalam rangka me- ningkatkan mutu pendidikan adalah deng- an memperbaiki kualitas guru melalui pro- gram  sertifikasi  guru  yang  telah  dimulai tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor  14  tahun  2005.  Sertifikasi  adalah proses  pemberian  sertifikat  pendidik  untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Profesio- nalitas guru merupakan tuntutan dalam pe- ningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendi- dikan yang lebih baik sehingga akan meng- hasilkan output pendidikan yang baik pula. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendi- dikan yang rendah ini adalah dengan me- ningkatkan kualitas guru. Pemerintah telah melakukan uji kompetensi untuk menentu- kan guru yang professional. Uji kompetensi ini dikenal dengan sertifkasi guru. Pemerin- tah  berharap  melalui  sertifikasi  guru  akan dapat meningkatkan kinerja mereka sehing- ga juga akan berdampak terhadap pening-
katkan prestasi siswa. Dalam upaya memenuhi amanat UU No.14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi. Hal ini terutama karena masih banyak sekali tenaga pendidik belum memiliki tingkat pendidi- kan setara S-1, sebagaimana tuntutan un- dang-undang. Oleh karena itu sejak tahun 2007 sampai sekarang telah dilaksanakan program penyetaraan guru dengan membe- rikan bantuan pendidikan termasuk kerja- sama dengan Universitas Riau (UR) dalam meningkatkan  kualifikasi  pendidikan  para guru. Salah satu yang penting bahwa syarat kualifikasi guru adalah berpendidikan strata satu (S1). Oleh karena itu sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai telah memulai ker- jasama dengan pihak Universitas Riau da- lam membantu proses perkuliahan S1 terse- but. Pada tahun 2006 sebanyak 15 pendi- dik  Kota  Dumai  telah  mendapat  sertifikat profesi. Tahun 2007 jumlah guru yang men- dapat  sertifikat  sebanyak  232  orang,    296 orang  di tahun 2008, dan di tahun 2009 sebanyak 131 orang. Sampai dengan tahun 2013/2014 ini jumlah tenaga pendidik dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 1.426 orang dari 3.942 tenaga pendidik (36,17%).
Dinas Pendidikan Kota Dumai meru- pakan instansi yang melaksanakan penyal- uran dana tunjangan profesi guru melalui bagian keuangan. Berdasarkan peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tu- gas Dinas Pendidikan Kota Dumai dijelas- kan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pada bi- dang pendidikan dalam merumuskan ke- bijaksanaan teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program pendidikan dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi- kan oleh Walikota. Penyaluran dana tun- jangan profesi guru, merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendi- dikan Kota Dumai.
Mekanisme penyaluran dana tunjan- gan profesi guru daerah berperdoman pada petunjuk Teknis (Juknis). Penyaluran dana melalui tahapan yaitu; muncul di peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang didalamnya memuat alokasi dana untuk daerah. Setelah itu, drop dana dari pusat  disalurkan meru- juk pada waktu yang telah ditentukan oleh PMK. Setelah PMK keluar muncul Su- rat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), setelah SKTP keluar di verifikasi kelayakan - nya oleh masing-masing bidang (PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN) Dinas Pendidikan sebagai pengelola. Setelah dinyatkan layak maka, berkas diserahkan ke bagian keuan- gan dan telah dianggap valid. Selanjutnya dana sudah dapat disalurkan langsung ke rekening penerima tunjangan profesi guru. Dalam kenyataannya proses penyaluran dana tunjangan profesi ditemukan beberapa permasalahan seperti, SKTP tidak terbit atau terlambat diterima oleh guru karena data di- anggap tidak valid di Dapodik. Keluarnya SKTP yang diterbitkan oleh Kemendikbud baik dari Dirjen PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN tidak serentak sehingga penyal- uran dana tidak dapat dibayarkan pada satu tingkat pendidikan saja.
Dalam melaksanakan tugasnya sehu- bungan dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru di Kota Dumai belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya di- pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun ekternal. Dari fak- tor internal yakni Dinas pendidikan sendiri, berkaitan dengan ketersediaan dana dan pel- aporan data guru yang layak  memperoleh tunjangan profesi guru. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persyaratan gu- ru-guru yang layak memperoleh tunjangan profesi guru. Terkait dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru juga ditemukan masalah :
1) Pada tahun 2011 terjadi “kurang bayar” artinya terjadi  selisih antara gaji pokok baru dengan gaji pokok lama, sehingga penerima hanya menerima gaji pokok ta- hun 2010.
2) Pada tahun 2012 terjadi kurang bayar 1 bulan, sehingga guru hanya menerima tunjangan untuk 11 bulan dengan gaji po- kok baru.
3) Pada tahun 2013 juga terjadi kasus yang sama seperti pada tahun 2011.
Namun sejak tahun 2014 hingga saat ini pembayaran tunjangan profesi guru ber- jalan lancar. Berdasarkan fenomena dan gejala gejala yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana penyaluran dana tunjangan pro- fesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendidikan Kota  Dumai ?.
Paulson dalam Sudjana  (2000) mengemukakan penilaian adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa ter- tentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menen- tukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini penilaian adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Worth- en dan Sanders dalam Sudjana  (2000) pe- nilaian  merupakan  proses  mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk mem- bantu para pengambil keputusan dalam me- milih alternatif keputusan.
Muslich (2007) mengemukakan bah- wa “Landasan pelaksanaan sertifikasi antara lain: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Per- aturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18

## Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan yang ditetapkan tanggal 4 Mei 2007” . Ketentuan tentang pembayaran tun- jangan profesi pada tahun 2014 adalah seb- agai berikut:
a. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014 dibayarkan menggunakan Per- aturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendi- dikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
b.  Apabila terbit Peraturan Pemerintah ten- tang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai
diberlakukan dan dibayarkan sesuai den- gan berlakunya Peraturan Pemerintah di- maksud.
c. Besaran tunjangan profesi akibat kenai- kan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan di- maksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui pelaksanaan penyaluran dana tunjan- gan profesi guru PNSD pada Dinas Pendi- dikan Kota Dumai.
METODE Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendeka- tan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilak- sanakan di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, dan pegawai yang menangani penyaluran tunjangan profesi guru. Sedangkan infor- man penerima dana yakni guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observa- si, wawancara dan dokumentasi. Dalam pe- nelitian ini analisis data digunakan model Spradley.

## HASIL
Prosedur Evaluasi Pengelolaan Penyal- uran Dana Berdasarkan hasil observasi dan waw- ancara dengan kepala Dinas pendidikan kota Dumai tentang mekanisme penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD dikota Dumai didapati hasil seperti berikut ini. “Tunjangan  profesi  diberikan  terhi - tung  mulai  awal  tahun  anggaran  beri - kutnya  setelah  guru  yang  bersangkutan mendapatkan  nomor  registrasi  guru dari departemen.  Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG di -
berikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memi - liki sertifikat”. (Kamis, 19 Mei 2016) Hasil ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memper- oleh jabatan fungsional guru. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi guru yang men- erima dana tunjangan profesi yaitu: fotokopi penetapan inpassing atau penetapan kepang- katan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang  sudah  memiliki;  fotokopi  sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNS yang men- erima pembayaran pada tahun pertama; dan surat keterangan beban kerja (SKBK) asli. Penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD mempunyai mekanisme tertentu yang harus diterapkan sesuai aturannya, hal ini sesuai dengan pendapat bendaharawan Dinas Pendidikan sebagai berikut: “Penyaluran  dana  tunjangan  profesi guru PNSD tidak mempunyai mekanisme tertentu  yang  harus  diterapkan  sesuai aturannya.  Guru  yang  menerima  tun - jangan  profesi  guru  yaitu  guru  yang sudah  mengikuti  sertifikasi  dan  memi - liki    sertifikat  pendidik.  Dan  memenuhi syarat-syarat  serta  mengikuti  aturan- aturan dalam menerima sertifikasi. Ber - dasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan  tunjangan  profesi  kepada guru yang telah memiliki sertifikat pen - didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan  dan/atau  satuan  pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat. Tunjangan profesi guru atau TPG yang diberikan adalah setara dengan 1 (satu) kali  gaji  pokok  guru”.  (Kamis,  19  Mei 2016) Dalam melaksanakan tugas keprofe- sionalan, guru berhak memperoleh peng- hasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasi- lan di atas kebutuhan hidup minimum meli- puti gaji pokok, tunjangan yang melekat
pada gaji, serta penghasilan lain berupa tun- jangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya se- bagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Sarana Evaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana Berdasarkan hasil observasi dan waw- ancara menunjukkan bahwa tidak terdapat sarana khusus dalam mengevaluasi Pen- gelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Prof- esi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Dinasi Pendidikan.  Dana tunjangan profesi guru di Kota Malang dijamin Dinas Pendidi- kan Kota Dumai. Masih aman dan akan tetap disalurkan kepada para guru dan akan terus berlanjut.  Kondisi ini dikarenakan masih ada sisa anggaran tunjangan profesi guru ta- hun 2017. Anggaran sisa tersebut masih bisa digunakan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasi- lan tahun anggaran 2017 ini. Berdasarkan hasil Wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Dumai dapat di- jelaskan sebagai berikut:
“ Kalau sarana  khusus  tidak  ada,  yang dibutuhkan hanya kriteria guru pegawai negeri  sipil  daerah  (PNSD)  penerima Tunjangan  Profesi  sesuai  dengan  Per - mendikbud Nomor 17 Tahun 2016, dian - taranya yaitu guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudaya - an kecuali guru pendidikan agama, peng - awas  PNSD  yang  melaksanakan  tugas kepengawasan  pada  satuan  pendidikan di  bawah  binaan  Kementerian  Pendidi - kan dan Kebudayaan, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidi - kan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan  memiliki  satu  atau  lebih sertifikat  pendidik  dan  lain  sebagainya sesuai dengan peraturan Permendikbud yang  saya  sebutkan  tadi”. (Kamis,  19 Mei 2016).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai mengklaim tenaga pendidik (guru) masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan bela- jar-mengajar. ”Kecuali menghapus tunjang- an profesi guru mungkin berpengaruh. Tapi kalau hanya memotong sebagian anggaran dari pusat maka tidak ada dampaknya. Kebu- tuhan sumber daya pendidikan yang melipu- ti pendidik  dan tenaga  kependidikan, sara- na  dan  prasarana,  dan  dana termasuk  tun- jangan  profesi / sertifikasi sebagai  implika - si  penambahan  beban belajar  muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan. Bertugas  sebagai  guru   mem- berikan layanan  kepada paling  sedikit  150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan  yang  menggunakan kuriku- lum  2013.
Waktu Evaluasi Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA dapat dijelaskan,
”Yang  jelasnya  dapat  menjadi  faktor pendukung  sarana  seperti  yang  saya sebutkan  tadi  yaitu  mempermudah  pe - nyampaian informasi kepada guru-guru yang  menerima  tunjangan  profesi  guru. Supaya mereka tidak bingung dan dapat mengurus  syarat  dan  mengikuti  aturan dalam  mengurus  dana  TPG  yang  akan mereka terima”. (Senin, 23 Mei 2016).
Ketentuan Pembayaran Dan Pencai- ran Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluaran dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Ser- tifikasi Tahun 201 6, adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang pembayaran tunjangan Profesi  /  Sertifikasi  pada  tahun  2016  bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan ( inpassing ) adalah sebagai beri- kut. 1 ).  Besaran  tunjangan  Profesi / Sertifi - kasi  pada  tahun 2016 dibayarkan  menggu- nakan  Peraturan Pemerintah  Nomor 34  ta- hun  2014  dan berdasarkan  usulan  dari  Di- nas  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014. 2).  Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2016,  ke-
naikan  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  aki- bat  PP  tersebut  mulai  diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Pera- turan Pemerintah dimaksud. 3).  Bagi  guru PNS,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifika - si  akibat  kenaikan  gaji  berkala  dan  ke- naikan pangkat  yang  terbit  pada  ta- hun  berjalan,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  akibat kenaikan dimaksud  mu - lai  diberlakukan  pada  tahun  berikut- nya  setelah  diverifikasi  oleh dinas pendi - dikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan kota Dumai dan guru yang menjadi informan dalam peneli- tian ini dapat disimpulkan bahwa” ”Penyaluran  dana  TPG  langsung  di - salurkan  atau  ditranferkan  ke  rekening guru  yang  menerima  dana  TPG.  Tidak diberikan  secara  langsung  kepada  pe - nerimanya,  melainkan  melalui  rekening si penerima. Kepala Dinas menjalankan tugasnya dalam penyaluran dana sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Dinas Pendidikan mengikuti sistem peny - aluran dana tersebut.  Apabila semuanya sudah benar, maka komplain tidak akan dijumpai”. (Senin, 23 Mei 2016) Penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru tahun 2017 berdasarkan pasal 80 (1) PMK nomor 187/PMK. 07/2016 din- yatakan bahwa penyaluran dana Tunjangan Profesi guru PNSD dilaksanakan secara tri- wulan, yaitu triwulan 1 paling cepat pada bulan Maret, triwulan 2 paling cepat pada bulan Juni, triwulan 3 paling cepat pada bulan November. Dengan demikian waktu penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2017 tidak mengalamni perubahan sama hal tahun-ta- hun sebelumnya.

## Hasil Evaluasi Pengelolaan Penyaluran
Dana Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa,
“Tim evaluasi menyimpulkan hasil eval- uasi  pada  BUD/Kas  Daerah  dan  Di - nas  Pendidikan  Kabupaten/Kota,  dan
Poppy Rahmiaty Maelan, Pengelolaan Penyaluran Dana
254
melakukan  pembahasan  atas  perma - salahan yang dijumpai saat pelaksanaan evaluasi dengan pihak Bendahara Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupat - en/Kota  yang  dituangkan  dalam  Berita Acara pembahasan hasil monitoring dan evaluasi TPG PNSD. Hasil pembahasan dimaksud dituangkan ke dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”. (Rabu, 25 Mei 2016). Salah satu aspek penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah penila- ian. Setiap aspek kegiatan yang diseleng- garakan guru dalam proses harus diketahui secara pasti hasil akhirnya. Dari penilaian inilah dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan proses yang kita lakukan. Pe- nilaian menjadi ukuran yang penting untuk melakukan feedback atas segala kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan langkah ini, kita dapat menentukan langkah kelanjutan dari proses yang dilakukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Untuk mel- akukan penilaian atas kegiatan yang dilaku- kan, dapat mempergunakan berbagai teknik. Teknik penilaian ini disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dasar proses yang dise- lenggarakan. Untuk menilai kinerja guru, ada banyak cara yang dilakukan, misaln- ya supervise kelas, supervise kelengkapan pembelajaran, dan wacana terakhir yang jelas-jelas menunjukan upaya nyata pemer- intah dalam peningkatan kualitas guru ada- lah dilakukannya sertifikasi guru.
PEMBAHASAN Berdasarkan Pasal 24 Undang-Un- dang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diatur mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhen- tian guru sebagai berikut:
a. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi aka - demik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.
b.  Pemerintah provinsi wajib memenuhi ke- butuhan guru, baik dalam jumlah, kuali- fikasi  akademik,  maupun  dalam  kom - petensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan ke- wenangan.
c. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah,  kualifikasi  akademik,  maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan ke- wenangan.
d. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidi- kan formal, pendidikan dasar, dan pen- didikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ke- butuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompeten - sinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan

## SIMPULAN
Tunjangan Profesi Guru (TPG) meru- pakan alokasi yang mengikat dan wajib di- penuhi oleh Pemerintah karena termasuk anggaran pendidikan yang diprioritaskan dan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen- didikan Nasional dan Undang-Undang No- mor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menja- min terselenggaranya pendidikan yang ber- mutu. Proses perencanaan TPG belum aku- rat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tung- gakan di tahun berikutnya Hasil evaluasi menunjukan bahwa peningkatan  sertifikasi  profesi  guru  yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 248-255
guru baru mampu meningkatkan kesejahter- aan guru yang diukur, antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Akan tetapi, sertifikasi profesi belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitas subtansi pem- belajaran maupun hasil belajar siswa, yang dinilai dengan hasil ujian sekolah maupun ujian nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Kemendiknas. 2014. Petunjuk Teknis Peny - aluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah . Jakarta
Majid, Abdul. 2007. Perencanaan  Pembe - lajaran  (Mengembangkan  Standar Kompetensi Guru). Bandung. Remaja Rosdakarya Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi  Guru Menuju Profesionalisme Pendidik . Ja- karta: Bumi Aksara.
Nugroho, Riant. 2008. Public  Policy ,Alex Media Komputindo,Jakarta. Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidi- kan. Kencana, Jakarta
Sudjana. 2000. Manajemen Program Pendi - dikan . Bandung. Falah Production.
Poppy Rahmiaty Maelan, Pengelolaan Penyaluran Dana