## TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA SEMARANG
Oleh Erlina Setyawati
Kantor Konsultan Pajak ErlinaSetyawati

## ABSTRAK
Verifikasi lapangan BPHTB seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang terjadi adalah di saat wajib pajak akan melakukan balik  nama,  mereka  dihadapkan  pada  pembayaran  nilai  BPHTB  yang  dihitung berdasarkan  tahun  berjalan,  padahal  tanah  dan/atau  bangunan  yang  akan  mereka  balik nama diperoleh sebelum tahun 2015 yang tentu saja saat itu nilai perolehannya masih di bawah nilai sekarang dan secara UU Pengampunan Pajak nilai tanah dan/atau bangunan saat mengikuti Pengampunan Pajak dinilai secara wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu tahun 2015.
Adapun  perumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  kebijakan  khusus  apa  yang mengatur  proses  validasi  dan  verifikasi  Pemerintah  Daerah  dalam  menentukan  nilai peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  bagi  wajib  pajak  yang  mengikuti pengampunan  pajak  di  kota  Semarang?  Bagaimana  penyelesaiannya  jika  terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan nilai peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan? Serta apakah hambatan dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi BPHTB di kota Semarang?
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Pemerintah  Daerah  masih menggunakan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  dalam  melakukan  proses  verifikasi  dan validasi. (2) Sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2017 yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 14 Agustus 2017, dasar yang digunakan Dinas  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  adalah  nilai sesuai tahun berjalan. (3) Hambatan dalam proses verifikasi dan validasi BPHTB di Kota Semarang  terdiri  dari  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal  seperti  ketersediaan sumber daya manusia, kurang optimalnya penugasan, pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali sehingga tidak efisien dari segi waktu dan biaya, serta jangka waktu pelaksanaan yang lama (bisa lebih dari satu bulan)
Kata Kunci : Pengampunan Pajak, BPHTB, Verifikasi, Validas

## ABSTRACT
Field  verification  of  BPHTB  often  creates  conflicts  or  problems  in  its implementation.  One  of  the  things  that  happens  is  when  the  taxpayer  will  reverse  the name, they are faced with the payment of BPHTB value calculated on the basis of current year, whereas the land and / or building they will return the name obtained before 2015 which of course at that time the value is still in below the present value and in the Tax Force Payable Law the value of land and / or buildings when following the Tax Forfeiture
is reasonably assessed at the end of the Fiscal Year of 2015.
The formulation of the problem under investigation is the specific policy which regulates  the  validation  and  verification  process  of  the  Regional  Government  in determining  the value of the transfer of land  and /  or building  rights for the taxpayers following  the  tax  forgiveness  in  Semarang  city?  What  is  the  solution  if  there  is  a difference of perception in determining the value of the transfer of land and / or building rights?  And  what  are  the  obstacles  in  the  implementation  of  BPHTB  verification  and validation process in Semarang city?
Result of research indicate that (1) Local Government still use Local Regulation of City of Semarang Number 5 Year 2011 concerning Customs Acquisition of Land and Building Rights in conducting verification and validation process. (2) Before and after the enactment of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 15 of 2017 valid since the date  of  August  14,  2017,  the  basis  used  by  the  Regional  Financial  and  Revenue Management Office (DPPKAD) current year. At the time of the absence of Regulation of the  Minister  of  Agrarian  Affairs,  the  DPPKAD  has  remained  firmly  in  the  current regulation, since according to the verification and validation sections as long as there is no additional tax regulation  /  substitution  regulation  which follows the tax pardon, the regional regulation is still run as the legal basis for determining the value transfer of land and  /  or  building  rights.  (3)  Barriers  in  the  process  of  verification  and  validation  of BPHTB  in  Semarang  City  consist  of  internal  barriers  and  external  barriers  such  as availability  of  human  resources,  less  optimal  assignment,  more  than  one  inefficient examination, inefficient in  terms  of time and cost,  and duration of implementation  old (can be more than one month).
Keywords : Tax Amnesty, BPHTB, Verification, Validation

## A. Pendahuluan
Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta  Perubahannya,  besarnya  Pajak Penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas tanah  dan/  atau  bangunan  adalah sebesar:
a. 2,5%  (dua  koma  lima  persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan  hak  atas  tanah  dan/
atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana  atau  Rumah  Susun Sederhana  yang  dilakukan  oleh
Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
b. 1%  (satu  persen)  dari  jumlah bruto  nilai  pengalihan  hak  atas tanah  dan/atau  bangunan  berupa Rumah  Sederhana  dan  Rumah Susun Sederhana yang dilakukan
oleh  Wajib  Pajak  yang  usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau
c. 0%  (nol  persen)  atas  pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  kepada  pemerintah, badan  usaha  milik  negara  yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah,  atau  badan  usaha milik  daerah  yang  mendapat penugasan  khusus  dari  kepala daerah,  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang yang mengatur  mengenai  pengadaan tanah,  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum.
Secara  garis  besarnya  pajak  di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu:
1. Pajak  Negara/Pusat,  yaitu  pajak yang  dipungut  oleh'  Pemerintah
Pusat penyelenggaraannya
dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya.
2. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang dipungut  oleh  daerah  provinsi,
daerah  Kabupaten  dan  kota  guna pembiayaan  rumah  tangga  daerah masing-masing. 1
1 Rochmat Soemitro, pengantar singkat Hukum Pajak, Bandung:PT. Eressco.1992,Hal.24
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Pasal  2 ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disingkat sebagai BPHTB)  telah  menjadi  Pajak  ,Daerah Kabupaten/Kota.  BPHTB  merupakan salah satu pajak obyektif atau pajak yang tenitang  dan  harus  dibayar  oleh  pihak yang  memperoleh  hak  atas  tanah dan/atau bangunan sebelum akta, risalah lelang  atau  surat  keputusan  pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 2
Tanah  dan  bangunan  adalah bagian  dari  sumber  daya  alam  yang memberikan  manfaat  ekonomi  bagi pemiliknya,  oleh  karena  itu  sudah sewajarnya  orang  atau  pihak  yang memperoleh  hak  atas tanah  dan bangunan tersebut menyerahkan sebagian dari nilai pembayaran ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini adalah BPHTB.
2 MarihotPahala Siahaan.2005. Bea PerolehanHakAtas  Tanah  Dan BangunanTeori Dan Praktek , Edisi I ,Cetakan I. (Jakarta.:PT. Raja Grafindo
Persada,2005)hal.160

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang  diatas  maka  nimusan  masalah
yang terdapat dalam paper ini yaitu:
1. Kebijakan khusus apa yang
mengahir proses validasi dan verifikasi Pemerintah Daerah dalam menentukan nilai peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak di kota Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian jika terdapat  perbedaan  persepsi  dalam menentukan nilai peralihan hak atas
tanah dan/atau bangunan?
3. Apakah hambatan dalam
pelaksanaan  proses  verifikasi  dan validasi BPHTB di kota Semarang?

## C. Pembahasan
1. Kebijakan  khusus  apa  yang mengatur  proses  validasi  dan verifikasi  Pemerintah  Daerah dalam menentukan nilai peralihan hak atas tanah dan/atau  bangunan  bagi  wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak Sejak di terbitkannya
Undang-Undang  No.28  Tahun  2009, pemerintah daerah juga harus menetapkan  peraturan  pelaksanaannya
misalnya dalam bentuk peraturan bupati atau  peraturan  walikota  tentang  teknis pemungutan BPHTB agar dapat diimplementasikan. 3
Undang-Undang PDRD
No.28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 43  yang menjelasakan Hak atas Tanah dan/Bagunan merupakan hak atas tanah,
termaksuk  pada  hak  pengelolaan,  serta bangunan diatasnya, yang mana dimaksud  dalam  undang-undang  di bidang pertahanan.
Baik
Undang-Undang  No  21  Tahun  1997, undang-undang No 20 Tahun 2000, dan undang-undang  PDRD  No.28  Tahun 2009  tetap  mengakomodir  adanya “tanah  dan  bangunan”.Terminologi Undang-undang
BPHTB
masuk kedalam  undang-undang  No.28  Tahun 2009,  artinya  UU  BPHTB  tersebut sejalan  dengan  UU  No.28  Tahun  2009 secara  limitatif  (membatasi)  pengertian tersebut. ;
Besarnya  Pajak  Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah sebesar:
1. 2,5%  (dua  koma  lima  persen)  dari jumlah  atau  nilai  pengalihan  hak atas tanah dan/ atau bangunan selain
3 Ibid,hal.25
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana  yang dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
2. 1%  (satu  persen)  dari  jumlah  atau nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau  bangunan  berupa  Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana  yang  dilalukan  oleh
Wajib  Pajak  yang  usaha  pokoknya
melakukan  pengalihan  hak  atas tanah dan/atau bangunan; atau
3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas  tanah  dan/  atau  bangunan kepada  pemerintah,  badan  usaha milik negara yang mendapat Penugasan  khusus  dari  Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat  penugasan  khusus  dari kepala daerah,
sebagaimana
dimaksud  dalam  undang-undang yang mengatur mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pasal  2  ayat  (3)  Tahun  2016 Peraturan  Pemerintah  Besarnya  Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah
dan/atau bangunan beserta perubahannya  sebagaimana  dimaksud berdasarkan  tarif  dari  jumlah  bruto, yaitu:  a.  nilai  yang  sesungguhnya diterima  atau  diperoleh,  dalam  hal pengalihan  tanah  dan/  atau  bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau b. nilai  yang  seharusnya  diterima  atau diperoleh,  dalam  hal  pengalihan  tanah dan/  atau  bangunan  dilakukan  melalui pengalihan  yang  dipengaruhi  hubungan Istimewa.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pasal 1 Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampunan  Pajak,  maka:  a. tanah  beserta  bangunan  yang  berkaitan dengan  tanah  milik  Wajib  Pajak  yang masih  terdaftar  atas  nama  orang  lain, atau  yang selanjutnya disebut Nominee, harus  dialihkan  menjadi  atas  nama Wajib Pajak; b. pengalihan hak sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a dilakukan melalui penandatanganan Surat  Pernyataan  oleh  kedua  belah pihak,  yaitu Nominee dan  Wajib  Pajak, di  hadapan  Notaris  yang  menyatakan
bahwa tanah berserta bangunan dimaksud  adalah  benar  milik  Wajib Pajak;c.  pengalihan  hak  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan  (PPh)  bagi Nominee-, d. sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, maka Wajib Pajak dikenakan  kewajiban  membayar  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  yang  dihitung berdasarkan  NJOP  tahun  berjalan  atas tanah  dan  bangunan  tersebut,  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Penyelesaian jika terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan  nilai  peralihan  hak atas tanah dan/atau bangunan
Sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan  Pengampunan  Pajak  atau Tax  Amnesty. Bila  kita  melihat  saat diterapkannya  Undang-undang  Nomor 28  Tahun  2007  sebagai  perubahan  UU No.6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umumdan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut  terutama  dalam  pasal  37A dimana  kebijakan  ini  merupakan  versi
mini  dari  program  pengampunan  pajak yang  banyak  diminta  kalangan  usaha. Meskipun  belum  mampu  memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal  dengan  nama. Sunset  Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pasal 1 Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampunan  Pajak,  maka:  a. tanah  beserta  bangunan  yang  berkaitan dengan  tanah  milik  Wajib  Pajak  yang masih  terdaftar  atas  nama  orang  lain, atau  yang selanjutnya disebut Nominee, harus  dialihkan  menjadi  atas  nama Wajib Pajak; b. pengalihan hak sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a dilakukan melalui penandatanganan Surat  Pernyataan  oleh  kedua  belah pihak,  yaitu Nominee dan  Wajib  Pajak, di  hadapan  Notaris  yang  menyatakan bahwa tanah berserta bangunan dimaksud  adalah  benar  milik  Wajib Pajak;  c.  pengalihan  hak  sebagaimana dimaksud  dalam  huraf  a  dan  huruf  b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan  (PPh)  bagi Nominee-,i
sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tenteng  Pajak  Daerah dan Rehibusi Daerah, maka Wajib Pajak dikenakan  kewajiban  membayar  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan  (BPHTB)  yang  dihitung berdasarkan  NJOP  tahun  belaian  atas tanah  dan  bangunan  tersebut,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Hambatan  dalam  pelaksanaan proses  verifikasi  dan  validasi BPHTB
Hambatan Interaal:
a. Sumber daya manusia  atau pegawai yang ada di Dinas Pendapatan tidak memenuhi jumlah order yang diberikan,  sehingga  menyebabkan berkas yang dikenakan tidak selesai tepat  pada  waktunya.  Sumber  daya manusia memang sangat diperlukan untuk  mengukur  .  sejauh  mana kualitas  sumber  daya  manusia tersebut.  Apalagi  sumber  daya manusia  di  Indonesia  memang masih sangat kurang, karena kebanyakan  masyarakat  Indonesia bersifat malas dan tidak mempunyai aktifitas,  sehingga  banyak  waktu yang  terbuang  sia-sia.  Dengan keadaan seperti itu masyarakat tidak dapat merubahnya karena
keterbatasan  waktu  dan  ruang, dengan  banyaknya  order  yang diberikan dengan keterbatasan jumlah  pegawai,  serta  waktu  yang diberikan untuk menyelesaikan order tersebut tidak banyak membuat  para  pegawai  tidak  tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya.
b. Kurang  optimalnya  penugasan  yang diberikan oleh atasan, selain melakukan  pemeriksaan  lapangan, petegas juga menyelesaikan laporan hasil  pemeriksaan  tersebut,  jadi selain  menyelesaikan  tugas  di  luar, pegawai  juga  harus  menyelesaikan tugas yang ada di kantor.
c. Pemeriksaan  lapangan  dilakukan  di tempat  domisili  dan  atau  lokasi Wajib  Pajak,  peninjauan  di  tempat Wajib  Pajak  perlu  dilakukan  lebih satu  kali  dan  ditempat-  tempat  lain sesuai  perkembangan  pemeriksaan yang dilakukan. Untuk memperoleh data dari pihak ketiga baik perorangan  maupun  instansi  yang akan  digunakan  untuk  mendukung proses pemeriksaan, seringkali diperlukan biaya. Tentulah
dibutuhkan  dana  yang  cukup  besar untuk mendukung kegiatan tersebut.
Kenyataan yang dihadapi,
pemeriksa hanya memperoleh dukungan biaya opearsional sebesar Rp.  20.000,-  dengan  maksimal  tiga kali pengajuan untuk satu WP d. Sesuai  tugas  sebagai  seorang  yang berada  di  luar  kantor  atau  di lapangan  maka  kegiatan yang
dilakukan  pemeriksa  haruslah  tidak terbatas  dari  jam  kerja  kantor.
Kinerja seorang fungsional
ditentukan  dari  angka  kredit  yang akan diperoleh apabila yang bersangkutan  menyelesaikan  tugas yang  diberikan.  Untuk  mengejar angka  kredit  tersebut  tentulah diperlukan kerja lembur/ over time. Kenyataan  yang  dihadapi,  kerja lembur/  overtime  yang  dilakukan fungsional pemeriksa, bisa dikatakan  tidak  ada  penghargaan
sama  sekali  yang  berupa  uang
lembur. Tentulah hal ini mengakibatkan,  rendahnya  kinerja fungsional pemeriksa dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.  Jika  dilihat  dari  asas
finansial, fungsi pajak yang
terpenting  adalah  fungsi budgeter namun apabila ada hambatan
internal  berupa  kurangnya  sumber
daya manusia
yang bisa mengakomodasi  wajib  pajak,  maka
bagaimana bisa asas finansial tercapai, karena terhambatnya pelayanan,  kemudian  jika  dilihat dari asas  yuridis seharusnya hukum pajak itu melahirkan keadilan dalam jaminan  hukum,  namun  apabila terjadi penyimpangan maka resikonya akan ada hambatan

## Hamban Eksternal
a.    Saat  proses  Akta  Jual  Beli,  yaitu validasi pajak SSP dan BPHTB yang dilakukan untuk mengetahui keadaan Objek fisik dilapangan dengan pengajuan oleh  wajib pajak di  Dinas Pendapatan Daerah, untuk syarat SSP itu sendiri adalah:
1) KTP  dan  KK  pemohon  atau penjual;
2) Fotocopy AJB;
3) Fotocopy Sertipikat;
4) Fotocopy PBB terbaru;
5) Bukti  pembayaran  pelunasan  5 tahun ke belakang.
Untuk syarat BPHTB yaitu:
1) Fotocopy KTP dan KK pembeli;
2) Fotocopy PBB berjalan;
3) Fotocopy Bukti pelunasan Surat
Tanda Terima Setoran;
4) Fotocopy AJB;
5) Fotocopy sertipikat;
6) Fotocopy SSP.
Validasi Pajak tersebut
dilakukan  oleh  dengan  jangka  waktu sebenarnya  adalah  3-5  hari  kerja,  tetapi dalam kenyataannya bisa sampai 1 bulan belum  selesai  proses  validasi  ini dipegang  oleh  Dinas  Pendapatan  dan Daerah,  karena  sebelumnya  dipegang oleh  Kantor  Pajak,  semenjak  dipegang oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  di berlakukan  untuk  Verifikasi  Lapangan, yang bertujuan untuk:
1) Untuk  melakukan  cek  keberadaan objek di lapangan;
2) Untuk  mengetahui  nilai  transaksi sewajarnya  berdasarkan  kondisi fisik objek pajak;
3) Agar  dapat  dilakukan  penyesuaian pengajuan dengan fisik di lapangan.
Verifikasi Lapangan yang memakan waktu  lama,  sebelum  adanya  Verifikasi Lapangan  Pajak  tersebut  masih  belum bisa untuk di Validasi. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah yang membuat lama adalah  petugas  Verifikasi  Lapangan yang  minim  atau  kurang,  lalu  berkas yang  harus  di  Verifikasi  banyak,  jadi tidak  sebanding  antara  Petugas  dengan berkas  yang  masuk.  Petugas  Verifikasi Lapangan juga mengeluhkan kurangnya petugas  untuk  melakukan  Verifikasi Lapangan  tersebut,  ketika  melakukan
Verifikasi  kendala  yang  dialami  juga ada, yang mempunyai objek pajak tidak ada  ditempat,  dan  ketika  melakukan pengukuran  dan  survey  petugas  harus berkomunikasi dengan masyarakat sekitar  untuk  mengetahui  berapa  harga normal  tanah  di  daerah  objek  pajak tersebut.
D. Penutup 1. Kesimpulan
1. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  merupakan  pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah pusat.  Dengan  adanya  era  otonomi daerah  dan  sejak  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  maka  telah  teijadi pembaruan  di  bidang  pajak  daerah. BPHTB menjadi pajak daerah  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota. Adanya desentralisasi  fiskal  memungkinkan masing-masing  daerah  menentukan sumber-sumber  penerimaan  bagi daerahnya, sesuai dengan
potensinya
masing-masing.
Kewenangan  daerah  dalam  hal fiskal  tersebut  diwujudkan  oleh
daerah dengan memungut salah satu potensi  pendapatan  daerah  yaitu berasal dari pajak daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  28  tahun
2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Undang-undang tersebut  mengamanatkan  bahwa salah satu jenis pajak kabupaten/kota  adalah  Pajak  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), yang menggunakan Nilai Perolehan Objek  Pajak  (NPOP)  sebagai  dasar pengenaan  pajak  tersebut.  Dengan pertimbangan dalam
rangka
percepatan  pelaksanaan  program pembangunan  pemerintah  untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan  dalam  berusaha,  serta pemberian  perlindungan  kepada masyarakat  berpenghasilan  rendah, pemerintah memandang perlu mengatur  kembali  kebijakan  atas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  orang  pribadi  atau  badan dari  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan,  dan  perjanjian pengikatan jual beli atas  tanah dan/
atau bangunan beserta
perubahannya. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2016 telah telah di sahkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 34  Tahun  2016  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  atas  Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Pasal  1 Sesuai  Dengan  Ketentuan  Pasal  15
Undang-Undang Nomor 11
Tahun2016  tentang  Pengampunan Pajak,  maka:  a.  tanah  beserta bangunan  yang  berkaitan  dengan tanah milik Wajib Pajak yang masih terdaftar  atas  nama  orang  lain,  atau yang  selanjutnya  disebut Nominee, harus  dialihkan  menjadi  atas  nama Wajib  Pajak;  b.  pengalihan  hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penandatanganan  Surat  Pernyataan oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu Nominee dan  Wajib  Pajak,  di hadapan  Notaris  yang  menyatakan bahwa  tanah  berserta  bangunan
dimaksud adalah benar milik Wajib Pajak; c. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dan  huruf  b  dibebaskan  dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Nominee,  d. sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, maka Wajib Pajak dikenakan  kewajiban  membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  yang  dihitung berdasarkan  NJOP  tahun  berjalan atas  tanah  dan  bangunan  tersebut, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

## Hambatan Internal
a. Sumber  daya  manusia  atau pegawai  yang  ada  di  Dinas Pendapatan  tidak  memenuhi jumlah  order  yang  diberikan, sehingga  menyebabkan  berkas yang  dikerjakan  tidak  selesai tepat pada waktunya
b. Kurang  optimalnya  penugasan yang  diberikan  oleh  atasan, selain  melakukan  pemeriksaan
lapangan, petugas
juga
menyelesaikan  laporan  hasil pemeriksaan tersebut, jadi
selain  menyelesaikan  tugas  di
luar, pegawai juga harus menyelesaikan  tugas  yang  ada di kantor.
c. Pemeriksaan
lapangan dilakukan  di  tempat  domisili dan  atau  lokasi  Wajib  Pajak. peninjauan  di  tempat  Wajib Pajak perlu dilakukan lebih satu kali  dan  ditempat  -  tempat  lain sesuai perkembangan pemeriksaan yang dilakukan. d. Sesuai  tugas  sebagai  seorang yang berada di luar kantor atau di lapangan maka kegiatan yang dilakukan  pemeriksa  haruslah tidak  terbatasd  ari  jam  kerja kantor

## Hambatan Eksternal
Validasi  Pajak  tersebut  dilakukan oleh  dengan  jangka  waktu  sebenarnya adalah  3-5  hari  kerja,  tetapi  dalam kenyataannya bisa sampai 1 bulan belum selesai proses validasi ini dipegang oleh Dinas  Pendapatan  dan  Daerah,  karena sebelumnya dipegang oleh Kantor Pajak, semenjak di pegang oleh Dinas Pendapatan Daerah di berlakukan untuk Verifikasi Lapang
2.Saran
1. Jeda  waktu  antara  berlakunya
Undang-Undang Pengampunan Pajak  dan  terbitnya  Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  yang memberikan ketidak
pastian  bagi  wajib  pajak  yang mengikuti pengampunan pajak untuk  menentukan  nilai  pengalihan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan yang wajib dibaliknama, seharusnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan
(sebagai Peraturan Pelaksana)
muncul tidak lama setelah Undang-Undang
Pengampunan Pajak  dikeluarkan  supaya  ada kepastian  bagi  wajib  pajak  dalam melakukan  proses  balik  nama.  Dan akan lebih baik pula jika Pemerintah Kota  Semarang  juga  menerbitkan peraturan  daerah  sebagai  peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut.
2. Seharusnya  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang,  Badan  Pertanahan
Nasional maupun
Pemerintah
Daerah  Kota  Semarang  segera menerbitkan  peraturan  pelaksana yang  berkaitan  dengan  proses  dan kewajiban pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, sehingga
perbedaan  persepsi  antara  wajib pajak  dengan  Dinas  Pengelolaan Pendapatan  Keuangan  dan  Aset Daerah dapat dihindari.
3. Pemerintah Kota Semarang seharusnya  lebih  mengefisienkan waktu dan tenaga dalam pelaksanaan  proses  verifikasi  dan validasi BPHTB, karena sebenarnya dalam  Peraturan  Walikota  No.  32 Tahun 2011 sudah dituliskan bahwa pemerintah  dapat  menggunakan pihak  ketiga  untuk  melakukan penilaian  terhadap  besarnya  NJOP, sehingga  dasar  nilai  NJOP  yang ditetapkan dalam PBB dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk verifikasi  dan  validasi  BPHTB. Dengan  menggunakan  jasa  pihak ketiga, maka petugas yang menangani  proses  verifikasi  dan validasi  dapat  lebih  maksimal bekerja  di  kantor  dan  diharapkan proses  tersebut  tidak  memakan waktu hingga lebih dari 5 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sawyer. 2016. Targeting
Amnesties at Ingrained
Evasion  -  a  New  Zealand Initiative  Warranting  Wider Consideration?,
Journal,
Taxation and Bussiness Law,
Department of Accountancy, Finance and Information Systems- University of Canterbury Darussalam. 2015. Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahamai  dan  Manfaatkan Reinventing  Policy. Inside Tax.Edisi 31.
Ida  Zuraida.  2011 .Penagihan  Pajak  :
Pajak  Pusat  dan  Pajak
Daerah. Ghalia  Indonesia.
Bogor.
MarihotPahala  Siahaan.  2005. Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah
Dan  Bangunan  Teori  Dan Praktek ,  Edisi  I  ,Cetakan  I.
PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Silitonga, Erwin. 2016. Ekonomi Bawah
Tanah, Pengampunan Pajak,
dan Referendum,  Majalah
Berita  Pajak,  Nomor.  1516 Tahun XXXVIII April 2006.
Soekanto, Soeijono,
Pengantar Penelitian  Hukum, UI  Press, Jakarta, 1986
Sony DevanodanSitiKumiaRahayu. 2006. Perpajakan:  Konsep,
Teori dan Isu. Jakarta :Prenada Media Group.
Untung  Leksono,  Widyarini  Indriasti Wardani, Haryati, Rini Redjeki Susilowati, Sri Puspitaningrum.2016. Hukum Pertanahan. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus  1945  (UNTAG). Semarang. Waluyo.2007. Perpajakan  Indonesia Edisi 7. Salemba Empat.
Jakarta.
Wiratha,  Made, Pedoman  Penulisan Usulan  Penelitian  Skripsi dan Tesis, Andi, Yogyakarta,
2006
Zainuddin.  2016. Metode  Penelitian
Hukum. Sinar Grafika.
Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-UndangNomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau Bangunan,  Dan  Perjanjian
Pengikatan  Jual  Beli  Atas
Tanah  Dan/Atau  Bangunan Beserta Perubahannya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2011 Tentang Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2011 Tentang  Pajak  Bumi  dan
Bangunan.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 32
tahun  2011  Tentang  Tata Cara  Penentuan  Besarnya
Nilai Jual Obyek Pajak.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor 15  Tahun  2017  tentang Pendaftaran  Peralihan  Hak Atas  Tanah  Dalam  Rangka Pengampunan Pajak.

## Jurnal Ilmiah
Chairumi,  2014, Tinjauan  Yuridis Terhadap  Pemungutan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam  Transaksi  Jual  Beli Tanah dan Bangunan di Kota Tanjung Balai (Tesis),
Universitas  Sumatra  Utara, Medan.
Erika  Jenri  Halasan  Panjaitan,  2014,
Tinjauan  Yuridis  Terhadap Kewajiban  Verifikasi  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Atas  Peralihan  Hak  Atas
Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru (Tesis),
Universitas  Sumatra  Utara, Medan.