This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Konstitusi  dan  Arah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen
Syafruddin Muhtamar, 1 Iswandi Rani Saputra 2

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Constitutional Mandate, GBHN, RPJPN, Policy Direction for Law Development.
How to cite: Muhtamar, Syafruddin., Saputra, Iswandi Rani. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. Amsir Law Journal, 1(2), 70- 77.
DOI: 10.36746/alj.v1i2.24
This  study  aims  to  find  out  (1)  the  relevance  of  the  mandate of  the 1945  Constitution  of  the  policy  and  legal  development  in  GBHN RPJPN,  (2)  to  the  normative  strategies  of  national  development planning process in  the  period  of  the  state  system  before  and  after amendment  to  the  Constitution  of  1945.    This  study  used  a qualitative  approach  with  a  descriptive-comparative  method.  The results showed that (1) the formulation of policy towards development of the  law,  both  the  artifacts  in  the  Guidelines  of  State  Policy  and RPJPN models, can be said to be substantially relevant to mandate of the Constitution, which applies in the context of each period; (2) there are  fundamental  differences  in  strategy  formulation  nomatif  RPJPN GBHN  with  the  preparation.  This  fundamental  difference  is  the logical  consequence  of  the  amendments  made  to  the  Constitution  of 1945 in the history of the Indonesian nation state system.
Copyright © 2020ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Pembangunan  di  segala  bidang  yang  diselenggarakan  oleh  Bangsa  Indonesia  sejak kepemimpinan  nasional  pertama  Presiden  Soekarno,  di era  orde  lama  hingga  reformasi, kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  merupakan  sebuah  upaya pelaksanaan dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 (UUD 1945), yang sejak awal dijadikan  sebagai panduan dasar dalam dimensi nomatif dan/atau  yuridis oleh negara  Republik  Indonesia.  Artinya  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah merupakan  pelaksanaan  dari  amanat  UUD  Tahun  1945,  bahwa  pembangunan  yang dilaksanakan  tersebut  didasarkan  atas  arahan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  yang terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia.
1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dipanegara, Indonesia.
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, Indonesia.
Sekaitan  dengan  UUD,  bahwa  setiap  UUD  mencerminkan  konsep-konsep  dan alam  pikiran  dari  masa  di mana  ia  dilahirkan,  dan merupakan  hasil  dari  keadaan  material dan spiritual  dari masa  ia dibuat.  Oleh  para  penyusun  UUD  diusahakan  agar  ketentuan- ketentuan  dalam  UUD  yang  dibuat  tidak  lekas  usang  dan  mengikuti  perkembangan zaman.  Oleh  karena itu seringkali ketentuan-ketentuan  dalam UUD hanya mengatur  dan mencakup hal-hal dalam garis besar saja. 3
Konstitusi  tertulis  Republik  Indonesia  yang  menjadi  fondasi  yuridis diselenggarakannya  kekuasaan  negara,  juga  mengindikasikan  negara  modern  Republik Indonesia  sebagai sebuah negara  yang berdasarkan  hukum,  atau dalam padanannya  dapat dikatakan  sebagai  negara  hukum.  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  tentu menyelenggarakan kekuasaan negara berdasarkan atas norma-norma yuridis sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan penyelenggaraan atas  kekuasaan.  Dalam  konteks  demikian, pelaksanaan  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  sebagai  upaya  pemerintahan mencapai cita-cita  ideal negara, dilaksanakan  berdasarkan  kesadaran dan kerangka  sebuah sistem  hukum.  Artinya  kebijakan  pembangunan  tersebut  terformat  dalam  dimensi normatifisme  dengan  UUD Tahun 1945 sebagai acuan norma dasar yang tertinggi.
Sepanjang sejarah ketatanegaraan modern Republik Indonesia sejak periode sebelum amendemen   UUD  1945  hingga  sesudah  amendemen,   di  Indonesia  dikenal  2  (dua) model perencanaan pembangunan nasional yang berdimensi waktu jangka panjang,   yakni yang  dikenal  dengan  nama  “Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)”  dan  “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)”. Model RPJPN, yang dianggap sebagai pengganti GBHN, dilaksanakan  dalam  sistem  ketatanegaraan  setelah  diadakan  perubahan terhadap  UUD  Tahun 1945  pada  tahun 1999  hingga tahun 2002,  dalam  4  (empat)  tahap amendemen.  Model perencanaan pembangunan nasional sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia,  baik  GBHN  maupun  RPJPN,  memuat  materi-materi  pembangunan  di  segala bidang kehidupan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan  nasional bidang hukum.
Idealnya  pembangunan  hukum  yang  diselenggarakan  secara  sistemik,  dalam pengertian  dilakukan  dengan  suatu  kerja  perencanaan  dan  pengimplementasian  serta evaluasi  kinerja  secara  keseluruhan  mengenai  capaian-capaian  pembangunan  hukum, merupakan  penjabaran  secara  esensial  dari  amanat  konstitusi,  sehingga  tujuan  ideal pembangunan  hukum merupakan tujuan  yang diinginkan  oleh UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi  tertulis  Republik Indonesia, dan bukan merupakan keinginan-keinginan sebagai hasil  kompromi  politis  segelintir  golongan  atau  pihak  tertentu  saja,  sehingga  memiliki kecenderungan  merugikan  substansi  kepentingan  nasional  yang  ada  sebagai  nilai-nilai, kaidah  dan  norma-norma  dalam  UUD  Tahun  1945.  Hal  ini  bermakna  bahwa  arah kebijakan  pembangunan  bidang  hukum  dalam  6  (enam)  GBHN  di  era  orde  baru  dan  1 (satu)  GBHN  di  era  transisi  dari  orde  baru  menuju  era  refomasi,  serta  arah  kebijakan pembangunan  hukum  dalam  RPJPN  dalam  era  pasca  amendemen  UUD  Tahun  1945, seharusnya merupakan  pengejawantahan dari  amanat  UUD Tahun 1945, sehingga terjaga konsistensi,  relevansi dan sinkron antara nilai, kaidah dan noma-noma  fundamental  yang ada  dalam  UUD  Tahun  1945  dengan  formulasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  sebuah kewenangan  negara  dalam  format  yuridis,  di  mana  kebijakan  itu  harus  tunduk  pada ketentuan yang lebih tinggi dari kedudukannya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  relevansi  amanat  UUD 1945 terhadap arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN dan RPJPN dan untuk
3 Budiardjo,  Miriam. (2010). Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, p. 1-18.
mengetahui strategi nomatif proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional pada periode sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amendemen UUD Tahun 1945.

## 2.  Metode
Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yang bersifat kualitatif dengan  metode  deskriptif-komparatif.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dominan  berkategori  data  sekunder,  mengingat  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah studi  kepustakaan  atau  analisis  dokumen. Data sekunder mencakup bahan  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4
Pengumpulan  data  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  data  dari  permasalah yang  ada  dalam  penelitian  ini.  Langkah-langkah  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data  adalah  membuat  daftar  klasifikasi  jenis  data  yang  dibutuhkan,  klasifikasinya  dibuat berdasarkan kebutuhan  permasalahan  penelitian, menghimpun  seluruh  bahan  penelitian dan  melakukan  pengelompokan  bahan  penelitian  berdasarkan  urgensi  dan  relevansi dengan permasalahan  penelitian. Data dalam penelitian  ini yang diperoleh  akan dianalisis secara kualitatif.

## 3. Pembahasan
UUD Tahun 1945 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di  masa  depan.  Isinya  mencakup  dasar-dasar  normatif  yang  berfungsi  sebagai  sarana pengendali  ( tool  of  social  and  political  control )  terhadap  penyimpangan  dan  penyelewengan dalam dinamika perkembangan  zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat ( tool of social and political reform ) serta sarana perekayasaan ( tool of social and political engineering ) ke arah cita-cita  kolektif  bangsa.  Belajar  dari  kekurangan  sistem  demokrasi  politik  di  berbagai negara di  dunia yang  menjadikan undang-undang dasar hanya sebagai konstitusi politik, di samping  juga  berisi  dasar-dasar  pikiran  mengenai  demokrasi  ekonomi  dan  demokrasi sosial. 5
Ketiga  fungsi  utama  UUD  Tahun  1945  tersebut,  merangkum  secara  keseluruhan fungsi-fungsi yang  biasa  diemban  sebuah  konstitusi, karena  tidak jarang, konstitusi hanya difungsikan  secara  politik  saja.  Fungsinya sebagai  pengendali, pembaruan dan  perekayasa, UUD Tahun 1945 sepanjang sejarah ketatanegaraan  Indonesia telah mewarnai kehidupan nasional  Bangsa  Indonesia  lewat  kebijakan  pembangunan  hukum  yang  diselenggarakan oleh Negara. Sehingga dengan demikian UUD Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amendemen, telah menjalankan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
GBHN  dan  RPJPN  sebagai  dua  model  perencanaan  pembangunan  nasional  yang bersifat  jangka  panjang,  merupakan  panduan  pembangunan  nasional  di  segala  bidang kehidupan  masyarakat  Bangsa  Indonesia.  Sebagai  panduan  pembangunan  kehidupan masyarakat oleh  penyelenggara negara, maka  tentu kebijakan tersebut harus  dibuat  dalam kerangka  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  bahwa  2  (dua)  kebijakan  pembangunan nasional  tersebut  dibuat  atau  disusun  dalam  bentuk  atau  format  yuridis  yang  jelas. Misalnya  GBHN pada sepanjang pemerintahan orde  baru disusun atau ditetapkan dalam bentuk  Ketetapan  MPR  (TAP  MPR),  sementara  RPJPN  di  era  pemerintahan  reformasi, dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk Undang-Undang (UU).
Pembangunan  hukum  di  setiap  era  pemerintahan  nasional,  dari  orde  lama,  orde baru  dan  era  refomasi,  arah  kebijakannya  merupakan  bagian  yang  tak  terpisah  dari
4 Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali Pers, p. n.p.
5 Asshiddiqie, Jimly.  (2010). Konstitusi dan  Konstitusionalisme di Indonesia . Jakarta:  Sinar Grafik.
tuntutan kondisi nasional yang  ada. Pada  era di mana sistem pemerintahan yang terlampau sentralistik dan berkecenderungan  otoriter,  arah kebijakan  hukumnya  tentu akan berbeda dengan  era  di  mana  sistem  pemerintahan  yang  mengedepankan  kehidupan  demokrasi secara maksimal dalam paradigma desentralisasi. 6 Hal  ini  sebagaimana yang  terjadi  dalam sejarah pemerintahan  di Indonesia,  di mana telah terjadi pergeseran paradigma  kekuasaan dari  kecenderungan  sistem  totaliter  di  era  orde  baru  ke  arah  pelaksanaan  sistem demokrasi  lebih nyata di era reformasi.
Pembangunan  nasional,  baik  yang  diselenggarakan  pada  masa  orde  lama,  orde baru  maupun  orde  reformasi,  demikian  harus  dimaknai  sebagai  amanat  dari  konstitusi Republik  Indonesia.  Untuk  memahaminya  lebih  jauh,  maka  perencanaan  pembangunan nasional  yang  disusun  dalam  format  peraturan  perundang-undangan  haruslah  relevan dengan amanat UUD Tahun 1945.
Oleh karenanya untuk memperoleh tingkat relevansi yang tinggi antara apa yang ada dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  nasional  sebagai  materi  perencanaan  dalam segala bidang itu dengan amanat UUD Tahun 1945, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan  nasional  (GBHN  dan  RPJPN)  haruslah  mengikuti  kaidah  atau  norma tertentu  dalam  penyusunannya,  di  mana  kaidah  ataupun  norma  tersebut  dianggap strategis  untuk  mewujudkan  amanat  UUD  Tahun  1945  dalam  rumusan  kebijakan pembangunan  nasional.

## 3.1. Konstitusi Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amendemen
Konstitusi negara pada hakikatnya adalah hukum. Dalam pandangan paham sosiologis, dikatakan  bahwa  hukum  esensinya  dilihat  melalui  tujuannya,  yaitu  memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu melalui koordinasi dengan kepentingan-kepentingan tersebut. 7
James  Bryce  mendefenisikan konstitusi sebagai  “suatu kerangka  masyarakat politik (negara)  yang  diorganisir  dengan  dan  melalui  hukum.  Dengan  kata  lain,  hukum menetapkan  adanya  lembaga-lembaga  permanen  dengan  fungsi  yang  telah  diakui  dan hak-hak  yang telah  ditetapkan”. 8 Lebih jauh C.F Strong menambahkan, bahwa konstitusi dapat  pula  dikatakan  sebagai  kumpulan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  kekuasaan pemerintahan,  hak-hak  pihak  yang  diperintah  (rakyat)  dan  hubungan  antar  keduanya. Konstitusi  bisa  berupa  sebuah catatan  tertulis;  konstitusi  dapat ditemukan  dalam  bentuk dokumen  yang  bisa  diubah  atau  diamendemen  menurut  kebutuhan  dan  perkembangan zaman;  atau  konstitusi  dapat  juga  berwujud  sekumpulan  hukum  terpisah  dan  memiliki otoritas khusus sebagai  hukum  konstitusi. Atau,  bisa  pula  dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan  dalam satu  atau  dua  undang-undang  dasar  sedangkan  selebihnya  bergantung pada otoritas  kekuatan adat istiadat atau kebiasaan. 9
UUD Tahun 1945 ( grondwet )  sebagai konstitusi tertulis merupakan  sebuah dokumen formal yang berisi: 10
1) hasil perjuangan politik bangsa yang lampau;
2) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
6 Ruslan,  Achmad.  (2011). Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia. Yogyakarta:  Rangkang Education- PuKap  Indonesia, p. 5-20.
7 Rudolf von Jhering dalam Syafruddin Muhtamar. (2017). Hukum dan Manusia, Mengenal yang Rasional dan yang Religius. Makassar: Tanda Pustaka.
8 James Bryce dalam Strong,  C.F. (2010). Konstitusi-Konstitusi  Politik Moderen. Bandung: Nusa Media, p. 36.
9 Ibid.
10 Thaib, Dahlan.  (2004). Teori dan Hukum Konstitusi .  Jakarta: Raja Grafindo  Persada, p. n.p.
3) pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan;
4) suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa hendak dipimpin.
UUD  Tahun  1945  sebelum  amendemen,  jika  dilihat  secara  kuantitatif  terdiri  atas Pembukaan  dengan jumlah bab sebanyak 16 (enam belas)  Bab, Aturan Peralihan,  Aturan Tambahan  dengan  sebuah  Penjelasan,  yang  keseluruhannya  terdiri  atas  37  (tiga  puluh tujuh)  ditambah  4  (empat)  pasal  Aturan  Peralihan,  jika  diakumulasi  keseluruhan  jumlah butir aturannya, ditemukan 71 butir aturan.
Namun  setelah  amendemen,  UUD  1945  memiliki  199  (seratus  sembilan  puluh sembilan)  butir  ketentuan  atau  dengan  kata  lain  telah  bertambah  hampir  200% jumlahnya. Dari keseluruhan  199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli dan tidak mengalami  perubahan  hanya  sejumlah  25 (dua puluh lima)  butir ketentuan (12%),  sedangkan  selebihnya  sebanyak  174  (seratus  tujuh  puluh  empat)  butir  ketentuan (88%) merupakan materi yang baru sama sekali.
Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pokok-pokok  pikiran  yang terkandung didalam  rumusan  pasal  UUD  1945  pasca  perubahan  tersebut,  benar-benar  berbeda  dari pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam  naskah  asli  ketika  UUD  1945  pertama  kali disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945. 11

## 3.2.  Perbandingan  Arah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum  dalam  GBHN  dan RPJPN
Arah kebijakan pembangunan hukum dapat dipahami dengan lebih baik jika menggunakan pendekatan  teori  sistem  hukum.  Gagasan  mengenai  sistem  hukum  yang  jamak  diadopsi dari  Lawrence  M.  Friedman.  Bahwa  terdapat  tiga  komponen  yang  terdapat  dalam sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. 12
Rumusan  arah  kebijakan  yang  termuat  dalam  7  (tujuh)  GBHN  masa  sebelum amendemen  UUD  Tahun  1945,  yang  secara  umum  menghendaki  bidang  hukum  sebagai bagian  dari  sistem  pembangunan  nasional,  dengan  menempatkan  bidang  hukum  sebagai pendukung dari sistem pembangunan yang  diselenggarakan pemerintah. Dalam 4 (empat) GBHN  masa  orde  baru  bidang  hukum  merupakan  bagian  dari  bidang  lainnya  seperti bidang politik  dan  pemerintahan,  mengindikasikan  keberadaan  hukum  merupakan  sub dari  sistem  pembangunan  nasional,  yang  dalam  setiap  GBHN  selalu  menitikberatkan pada  pembangunan  bidang  ekonomi.  Eksistensi  pembangunan  hukum  senantiasa diharapkan  sebagai  pendukung  penting  dari  proses  pembangunan  nasional,  baik  dalam konteks  pembuatan  peraturan  perundangan-undangan,  pemberdayaan  aparatur  hukum dan penegakan hukum.
Rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  hukum  dalam  RPJPN,  terdiri  atas beberapa  komponen  kebijakan,  yakni  komponen  umum,  rumusannya  menyatakan pembangunan  hukum  diarahkan  pada  makin  terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang mantap  bersumber  pada pancasila  dan  UUD  Tahun  1945.  Komponen  Materi  hukum, terdiri  atas  beberapa  rumusan yakni:
1) diarahkan  untuk  melanjutkan  pembaharuan  hukum  untuk  menggantikan peraturan  perundang-undangan  warisan  kolonial,  yang  mencakup  perencanaan hukum, pembentukan hukum dan pengembangan hukum.
11 Asshiddiqie,  Jimly.  (2009). Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  Jakarta:  Sinar Grafika, p. n.p.
12 Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Jakarta: Kencana.
2) pembentukan  hukum    diselenggarakan    melalui  poses  terpadu  dan  demokratis, sehingga  menghasilkan  produk  hukum  beserta  peraturan  pelaksanaan    dengan didukung  oleh  penelitian  dan  pengembangan   hukum  yang  didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## 3.3. Relevansi GBHN dan RPJPN terhadap Amanat Konstitusi
Pada  dasarnya  semua  kata  kunci,  terma,  istilah,  pikiran  atau  gagasan  pokok  yang terkandung   dalam  semua  rumusan   arah  kebijakan  pembangunan   hukum  sepanjang sejarah keberadaan GBHN dalam sistem ketatanegaran Indonesia, secara subtansial dapat dikatakan  relevan  dengan  amanat  konstiusi  republik  Indonesia,  UUD  Tahun  1945. Meskipun jika dikaji lebih lanjut dengan pedekatan yang  lebih  komprehensif, mungkin saja ada konklusi yang berbeda mengenai konteks relevansi atau tidak relevan ini.
Secara  umum  rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  hukum  yang  terdapat  dalam RPJPN  ini  dapat  dikatakan  relevan  dengan  amanat  UUD  1945.  Nampaknya  yang  paling dominan  adalah  relevansinya  tehadap  amanat    mengenai  hak  asasi  manusia,  sebagaimana diketahui  bahwa  hasil amendemen  UUD  1945  memasukkan  unsur  materi  mengenai  hak asasi  manusia    yang  demikian    besar  porsinya    dalam  konstitusi  dalam  4  (empat)  kali amendemen semenjak tahun 2000 sampai 2002.

## 3.4. Strategi Normatif Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Berkenaan  dengan  GBHN  dalam  status  yuridisnya  sebagai  TAP  MPR  sebagai  bagian dari  bentuk  dalam  sistem  peraturan  peratuan  perundang-undangan,    maka  penyusunan GBHN tersebut   haruslah   sesuai   dengan   tata  cara  pembentukan   TAP   MPR   yang diatur    menurut  norma-norma  yudiris  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan  itu sendiri.  Artinya  proses perumusan  kebijakan  perencanaan pembangunan nasional  dalam GBHN  harus  disandarkan  pada  aturan-aturan  hukum  yang ada,  meskipun  GBHN  juga dapat dipahami sebagai  kebijakan stategis yang  bersifat politis.  Jika  dilihat  dari  lembaga negara  yang  berwenang  menyusun GBHN maka legalitasnya terdapat dalam dua bentuk, yakni UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang mengatur mengenai Tata Tertib MPR.
Berkenaan  dengan  RPJPN  sebagai  produk  perundang-undangan,  maka  dalam proses pembentukannya  haruslah disandarkan pada norma-norma  yuridis. Jika dilihat dari segi  legalitasnya,  dapat  disebutkan  beberapa  produk  hukum  yang  dapat  dianggap berkenaan  atau  berhubungan  dengan  eksistensi  RPJPN  sebagai  UU.    Beberapa    produk hukum    sebagai  legalitas  tersebut  adalah  UUD  Tahun  1945  hasil  amendemen,    TAP MPR  No.  III/MPR/2000  Tentang  Sumber  Hukum  dan    Tata  Urutan  Peraturan Perundang-Undangan,  UU  No.  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan    Peraturan Perundang-undangan,    sebelum    direvisi  menjadi    UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan  UU  No.  25 Tahun  2004   Tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan   Nasional.   Ketiga sumber legalitas ini dapat katakan juga  sebagai  sumber  nomatif  bagi  strategi  penyusunan  dari  perencanaan  pembangunan nasional  model RPJPN.

## 4. Kesimpulan
Rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  hukum,  baik  yang  tedapat  dalam  perencanaan pembangunan  nasional  model  GBHN  maupun  model  RPJPN,  secara  subtansial  dapat dikatan  relevan  dengan  amanat  konstitusi  yang  berlaku  pada  konteks  periode  masing- masing.    Pada  level  tertentu,  khusunya  dalam  konteks  pembangunan      hukum  sebagai sistem, terdapat dinamika rumusan arah kebijakan pembangunan hukum secara kronologis
dari perencanaan pembangunan  nasional model GBHN era orde baru sampai pada model RPJPN era reformasi.
Dinamika    yang    dimaksud    adalah,  3  (tiga)  GBHN  pertama  era  kepemimpinan Presiden Suharto,  arah  kebijakan  hukum  tidak  mengarah  pada  pembentukan   sistem hukum,  tetapi  bidang  hukum  hanya  difungsikan  sebagai  alat  untuk  mendukung pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dan  3  (tiga)  GBHN  terakhir  pada  era  tersebut, rumusan arah kebijakan pembangunan  hukum baru nampak mengarah pada pembentukan sebuah  sistem,  yang nampak makin  lengkap   atau  berkembang   pada  GBHN   transisi (GBHN    1999)  dan  RPJPN,  ketika  komponen  HAM  menjadi  salah  satu  dimensi  dari kebijakan  pembangunan   sistem  hukum. Terdapat perbedaan mendasar strategi nomatif penyusunan  perencanaan  pembangunan  nasional  (GBHN  dan  RPJPN).  Perbedaan mendasar  ini  merupakan   konsekuensi   logis  dari amendemen  yang dilakukan  terhadap UUD Tahun 1945 dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia.
Rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  hukum,  baik  yang  tedapat  dalam perencanaan  pembangunan  nasional  model  GBHN  maupun  model  RPJPN,  secara subtansial  dapat  dikatan  relevan  dengan  amanat  konstitusi  yang  berlaku  pada  konteks periode  masing-masing.  Pada  level  tertentu,  khusunya  dalam  konteks  pembangunan hukum sebagai sistem,  terdapat  dinamika  rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  hukum secara  kronologis  dari perencanaan pembangunan  nasional  model  GBHN  era orde baru sampai pada model RPJPN era reformasi.
Dinamika    yang    dimaksud    adalah,  3  (tiga)  GBHN  pertama  era  kepemimpinan presiden Suharto,  arah  kebijakan  hukum  tidak  mengarah  pada  pembentukan   sistem hukum,  tetapi  bidang  hukum  hanya  difungsikan  sebagai  alat  untuk  mendukung pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dan  3  (tiga)  GBHN  terakhir  pada  era  tersebut, rumusan arah kebijakan pembangunan  hukum baru nampak mengarah pada pembentukan sebuah  sistem,  yang nampak makin  lengkap   atau  berkembang   pada  GBHN   transisi (GBHN  1999)  dan  RPJPN,  ketika  komponen  HAM  menjadi  salah  satu  dimensi  dari kebijakan  pembangunan   sistem  hukum. Terdapat perbedaan mendasar  strategi nomatif penyusunan  perencanaan  pembangunan  nasional  (GBHN  dan  RPJPN).  Perbedaan mendasar  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  amendemen  yang  dilakukan  terhadap UUD Tahun 1945 dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  saya  ucapkan  kepada  tim  editorial  Amsir  Law  Journal  atas  publikasi  tulisan kami di volume 1 (2), bulan April 2020.

## Referensi
Books with an author: Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie,  Jimly.    (2010). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafik.
_______________. (2009). Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Ruslan,  Achmad.  (2011). Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education-PuKap Indonesia.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Rajawali Pers.
Strong, C.F. (2010). Konstitusi-Konstitusi  Politik Moderen. Bandung: Nusa Media.
Syafruddin  Muhtamar.  (2017). Hukum  dan  Manusia,  Mengenal  yang  Rasional  dan  yang Religius. Makassar: Tanda Pustaka.
Thaib, Dahlan. (2004). Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2020 ALJ. All rightsreserved.