## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI MENUJU MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta - Denpasar e-mail: sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak:Kebijakan Desentralisasi sesungguhnya  dapat  membawa  bangsa  ini  ke  dalam  dua kemungkinan,  yakni  tantangan  dan  harapan.  Artinya  jika  otonomi  daerah  dikelola  dengan  baik maka  hal  itu  akan  membawa masyarakat kepada  kemajuan,  kemakmuran  yang  dicita-citakan bersama. Hal ini diakibatkan oleh partisipasi publik akan mendapat ruang yang luas. Rakyat akan dapat  menagih  tanggung  jawab  kesejahteraan  kepada  kepala  daerahnya.  Ketika  daya  kritis  dan kontrol  ini  semakin  menguat  maka  pintu  penyalahgunaan  kekuasaan  akan  dapat  dicegah kemunculannya. Akan tetapi sebaliknya apabila ini tidak dikelola dengan baik maka akan dapat mendatangkan  petaka  bagi  masyarakat. Sebagai  salah  satu  komponen  pertanggungjawaban kepada  publik,  Pemerintah  Daerah  diharapkan  dapat  melakukan  optimalisasi  belanja  yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah melaksanan tiga fungsi utama, yaitu pertama fungsi alokasi, yakni pemerintah mengalokasikan dana sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang atau jasa pelayanan. Fungsi kedua  yaitu  fungsi  distribusi,  yakni  fungsi  pemerintah  dalam  usaha  melaksanakan  pemerataan pembangunan,  pendapatan  dan  kekayaan,  agar  mengurangi  tingkat  kesenjangan.  Fungsi  yang ketiga  yakni  fungsi  stabilisasi,  yaitu  fungsi  pemerintah  yang meliputi  pertahanan  keamanan, ekonomi  dan  moneter  agar  terpelihara  kesempatan  kerja  yang  luas,  kestabilan  harga  dan pertumbuhan  ekonomi.  Perencanaan  tidak  akan  dapat  menghasilkan  pembangunan  secara  baik sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat apabila tidak  dapat  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  penyusunan  rencana  tersebut.  Tanpa  memanfaatkan  partisipasi  masyarakat  secara baik  dan  terarah,  perencanaan  yang  disusun  tidak  akan  dapat  disesuaikan  dengan  aspirasi  dan keinginan masyarakat. Partisispasi masyarakat dalam penyusunan APBD harus diberikan ruang yang  cukup  agar  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  anggaran  daerah  semakin maksimal  sehingga akan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pembangunan.Kebijakan desentralisasi  dengan  pemberian  hak  otonom  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  memberikan peluang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  merancang  serta  melaksanakan  kebijakan  yang memang  diperlukan  oleh  masyarakat  setempat.  Otonomi  daerah  telah  mendekatkan  pemerintah kepada  masyarakat dalam  hal  pelayanan  serta  pelibatan  dalam  seluruh  kegiatan  pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom telah diberikan kewenangan lebih luas untuk menggali  potensi  daerah  serta  menyalurkan  untuk  kepentingan  masyarakat  secara  maksimal dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Kata kunci : desentralisasi, partisipasi dan kesejahtreraan
Abstract:  Decentralization  policy  can  actually  bring  this  nation  into  two  possibilities,  namely challenges and hopes. This means that if regional autonomy is well managed then it will bring society to progress, prosperity that is aspired together. This is caused by public participation will get a broad space. The people will be able to collect responsibility for welfare from their regional heads. When this critical power and control gets stronger the emergence of the door to abuse of power  can  be  prevented.  But  on  the  contrary  if  this  is  not  managed  properly  it  will  be  able  to bring disaster to the community. As one component of accountability to the public, the Regional Government is expected to be able to optimize spending carried out effectively and efficiently to achieve  a better level of community  welfare. The government carries out three main functions, namely the  first  function  of  allocation,  namely  the  government  allocates  funds  for  economic resources  in  the  form  of  goods  or  services.  The  second  function  is  the  distribution  function, namely the function of the government in an effort to carry out equitable development, income and  wealth,  in  order  to  reduce  the  level  of  inequality.  The  third  function  is  the  stabilization function, which is the function of the government which includes defense of security, economy and monetary to maintain broad employment opportunities, price stability and economic growth. Planning  will  not  be  able  to  produce  development  in  accordance  with  the  aspirations  of  the community  if  it  cannot  optimize  community  participation  in  the  process  of  preparing  the  plan. Without  utilizing  community  participation  in  a  good  and  directed  manner,  the  plans  arranged cannot be adjusted to the aspirations and wishes of the community. Community participation in the preparation of the APBD must be given sufficient space so that community involvement in the process of managing the regional budget is maximized so that it can improve the efficiency and  effectiveness  of  development.  Decentralization  policy  by  granting  autonomous  rights  to district  /  city  governments  provides  opportunities  for  regional  governments  to  design  and implement  policies  which  is  indeed  needed  by  the  local  community.  Regional  autonomy  has brought  the  government  closer  to  the  community  in  terms  of  services  and  involvement  in  all development activities.  The district / city  government as an autonomous region has been  given wider  authority  to  explore  the  potential  of  the  region  and  to  channel  it  to  the  interests  of  the community to its full potential in realizing a prosperous society.

## Keywords: decentralization, participation and welfare

## A. Pengantar
Salah  satu  kebijakan  desentralisasi  yang direalisasikan  dengan  pelaksanaan otonomi daerah  mulai  dilaksanakan  secara  luas  diera reformasi,  di  mana telah  mengubah  tatanan pemerintahan  yang  sebelumnya  bersifat sentralistik mengarah ke tatanan pemerintahan  yang  desentralisasi  dengan memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas kepada pemerintah daerah khusunya pemerintah  kabupaten/kota.    Pemberian  hak otonomi  kepada  daerah  bermakna  bahwa
Pemerintah  Pusat  menyerahkan  wewenang seluas-luasnya  kepada  Pemerintah  Daerah untuk lebih dapat mengatur  dan  mengurus pemerintahannya  di  luar  enam  urusan  yang masih  diatur  oleh  pemerintah  pusat,  yakni: Politik  luar  negeri,  Pertahanan,  Keamanan, Yustisi,  Moneter  serta  Fiskal  Nasional,  dan Agama.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan bahwa  Otonomi    Daerah    adalah    hak, wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom untuk    mengatur    dan    mengurus    sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
I Wayan Sutrisna
masyarakat    setempat        dalam        sistem Negara        Kesatuan        Republik  Indonesia (NKRI).  Hak  otonomi  ini  dapat  dijadikan peluang  bagi  daerah  dalam  memberdayakan segala sumber daya yang ada untuk sebesar- besarnya  kemakmuran rakyat  di  daerah masing-masing.Otonomi  diberikan  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengurus  rumah tangganya  termasuk  memanfaatkan  segala potensi  yang  ada  demi  tujuan  dari  visi  misi kepala pemerintahan daerah yang berkuasa.
Keberhasilan  Pemerintah  Daerah  dalam pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  salah  satu tolok  ukurnya  adalah  keberhasilan  daerah dalam  menggali,  mengelola,  mengarahkan, dan  mengendalikan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sesuai  dengan arah kebijakan serta prioritas yang ditetapkan. Melalui belanja  pemerintah dalam  APBD  tiap  tahun  yang  diarahkan  ke berbagai bidang pembangunan, program dan kegiatan  sesuai  dengan  prioritas  yang ditetapkan  oleh  daerah  diharapkan  mampu menstimulan  perkembangan  pembangunan di  berbagai  sektor.Selain itu,  belanja  tidak langsung  yang  sebagian  besar  dialokasikan untuk  gaji  dan  upah  pegawai  serta  biaya operasional dan pemeliharaan pada dasarnya diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan terhadap public atau masyarakat.
Pemerintahan daerah  baik  itu  eksekutif dan legislatif, dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan memadai dalam perumusan perencanaan  dan  kebijakan  strategis  daerah, termasuk  proses  pengalokasian  anggaran belanja  daerah  agar  pelaksanaan  kegiatan pelayanan  publik bisa berjalan  dengan baik,sekaligus  pula dana  yang  dianggarkan untuk memberikan pelayanan dapat dikelola secara  efektif  dan  efisien.  Di  dalam
penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan strategis harus selalu menggunakan  pendekatan  yang  merupakan gabungan  dari  pendekatan  dari  bawah  ke atas (bottom-up  approach) serta  pendekatan dari  atas  ke  bawah (top-down  approach). Dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat  serta masukan-masukan  dari seluruh  komponen  pemerintahan,  pastilah pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Para Kepala Daerah diminta harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya yang ada secara  optimal.  Dengan berkurangnya tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah di pusat, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah, dan reformasi pengelolaan keuangan daerah, diharapkan ke depannya mampu mendukung terwujudnya  otonomi  daerah  yang  nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, serta memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa dalam  menyongsong  era perekonomian global, dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).
Kebijakan desentralisasi sesungguhnya dapat  membawa  bangsa  ini  ke  dalam  dua kemungkinan, tantangan dan harapan. Artinya jika otonomi daerah dikelola dengan baik, maka  itu  akan  membawa masyarakat kepada  kemajuan,  kemakmuran  yangdicita- citakan  bersama.Masyarakat  akan  sejahtera, masyarakat  miskin  akan  terus  berkurang hingga mendekati angka  nol  atau  daerah tanpa  penduduk  miskin.  Hal  ini  diakibatkan oleh partisipasi publik akan mendapat ruang yang  luas.  Rakyat  akan  dapat  menagih tanggung jawab kesejahteraan kepada kepala daerahnya. Ketika daya kritis dan kontrol ini semakin menguat di masyarakat, maka pintu
penyalahgunaan kekuasaan akan lebih dapat dicegah kemunculannya. Namun
sebaliknya,bilamana ini tidak dikelola secara
baikmaka justru  akan  dapat mendatangkan petaka bagi masyarakat.

## B. Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagai  komponen  pertanggungjawaban kepada khalayak publik, Pemerintah Daerah diharapkan  dapat  melakukan  optimalisasi belanja  yang  dilakukan  secara  efektif  dan efisien untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat  yang  lebih  baik.  Pemerintah pada  hakikatnya  mengembantiga  fungsi utama,  yakni  pertama  fungsi  alokasi,  di mana pemerintah mengalokasikandana sumber-sumber  ekonomi  dalam  bentuk barang  dan  atau  jasa  pelayanan  masyarakat. Fungsi  kedua  yaitu  fungsi  distribusi,  yakni fungsi pihak pemerintah di dalam usahanyamelaksanakan pemerataan pembangunan,  pendapatan, dan  kekayaan agar  mengurangi  tingkat  kesenjangan  yang terjadi di dalam  masyarakat.Fungsi  yang ketiga  yakni  fungsi  stabilisasi,  yaitu  fungsi pemerintahyang meliputi pertahanan keamanan,  ekonomi, dan  moneter supaya terpelihara  kesempatan  kerja  yang lebih luas,  kestabilan  harga serta pertumbuhan ekonomi yang lebih memadai (Suhandak,2007)
Perencanaan  anggaran  yang  lemah akibat  kurang  mampunya aparat  perencana pembangunan  serta  diikuti  oleh  rendahnya penerimaandaerah  akan justru menyulitkan pemerintah dalam  memberikan pelayanan pada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diperparah lagi  dengan  pengeluaran  daerah  yang  terus meningkat. Apabila tidak disertai penentuan terkait skala  prioritas  dan  besarnyaplafon anggaran  akan  mengakibatkan  terjadinya
ketimpangan pada unit-unit kerja. Jika salah satuunit  terjadi  kekurangan  pembiayaan, sementara  unit  yang  lainnya bisa  terjadi kelebihan  pembiayaan,  maka berdampak pada tingkat  efisiensi sekaligus efektivitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa pemerintah telah  gagal dan  pembangunan  yang sudah dilaksanakan  tidak  berpihak  kepada  rakyat yang merupakan pemilik dari negeri ini.
Mardiasmo  (2018)  mengungkapkan bahwa perencanaan belanja oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh  lapisan masyarakat.  Proses  dan pengalokasian  anggaran  harus berorientasi kepada  kepentingan  publik.  Hal tersebut mengandung arti bahwa proses penyusunan anggaran  hendaknya  melibatkan  banyak pihak mulai dari perencanaan sampai proses pelaksanaannya. Dari itu,  lalu diharapkan belanja untuk kepentingan publik mendapat proporsi  yang  lebih  besar  daripada  belanja untuk  aparatur,  karena itu belanja  publik merupakan  investasi  pemerintah  yang diharapkan meningkatkan
kesejahteraan.Peran  pemerintah  mengatur pengeluarannya adalah instrumen penting mengendalikan perekonomian masyarakat.Cukup banyak ekonom
berpendapat bahwa soal kenaikan pengeluaran  pemerintah  menjadi  instrumen efektif  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.Maka itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberi kontribusi cukup positif  bagi  pertumbuhan ekonomi yang  berujung  pada  peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara
luas.Seperti  pengelolaan  keuangan  daerah yang dilakukan di Provinsi Bali yang terdiri dari sembilan kabupaten/kota sebagai daerah otonom, fokus pengelolaan keuangannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.Pendapatan  yang diperoleh dari
berbagai  sektor,  utamanya  adalah  sektor pariwisata, itu digunakan untuk mewujudkan  visimisi  daerah  tersebut.
Berikut  gambaran  alokasi  pendapatan  dan belanja daerah dalam APBD kabupaten/kota di Bali pada tahun 2018.
Gambar 1.1
APBD Kabupaten/Kota di Bali tahun 2018 (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber : BPS Prov. Bali tahun 2019
Pada  Gambar  1.1  ditunjukkan  bahwa dalam upayanya menyusun APBD beberapa Pemerintah  Daerah di  Bali  membukukan pengeluaran yang dianggarkan  melebihi penerimaan  daerah  itu  sendiri.Maka  secara umum  penyusunan  APBD  kabupaten/kota di  Bali, sudah  dilakukan  dengan  baik  yang
ditandai  dengan  penilaian  diberikan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menilai  mayoritas  pemerintah  daerah telah mendapatpenilaian  dengan  predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## C. Penyusunan Anggaran Berbasis Partisipasi Masyarakat
Penganggaran  sektor  publik  terkait dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi dana  untuk  setiap  program  dan  aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi  dari  hasil  perumusan  strategi  dan perencanaan  strategi  yang  telah  dibuat  oleh
suatu  organisasi.Anggaran  sektor  publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat  agar terjamin dengan layak  dan  berguna.Peningkatan  kebijakan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah perlu  menutupi  kesenjangan fiskal  dan meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah.Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan  manajemen  PAD  dan
0 1 2 3 4 5 6 7 Penerimaan Belanja
DAU,  melalui  pemanfaatan  kedua  sumber pendanaan  tersebut  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (Mardiasmo, 2018).
Potensi  sumber  daya  manusia  yang dimiliki Bangsa Indonesia sangat besar. Saat ini  penduduk  Indonesia  mencapai  lebih  dari seperempat  milyar  orang,  yang  merupakan penopang proses pembangunan di negeri ini. Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  ini apabila  diarahkan  dengan  optimal  akan mampu menjadi kekuatan utama pendukung pembangunan  nasional.  Namun  keberadaan penduduk  yang padat terkadang  merupakan hambatan  yang  sangat  mengganggu  proses dari pembangunan. Penduduk yang acuh tak acuh  dan tidak  peduli  dengan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  akan  menjadi hambatan  dalam  pembangunan  ini.  Mereka tidak  akan  ikut  melibatkan  diri  atau berpartisipasi ke dalam  tahapan  dan  proses pembangunan  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan  pembangunan  nasional  tidak  akan tercapai.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  merupakan kunci  utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat akan menempatkan  masyarakat  sebagai  motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan  bukan  hanya  sebagai  obyek atau  penerima  manfaat  saja.  Dengan Partisispasi  ini  membuat  masyarakat  akan merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab  terhadap  setiap  proses dan  hasil-hasil  pembangunan.  Partisipasi masyarakat akan mengarah kepada pemberdayaan  masyarakat  karena  melalui partisipasi dalam seluruh proses, masyarakat
akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian  kesejahteraan  masyarakat itu sendiri.
Sjafrisal  (2017) menyebutkan bahwa perencanaan  tidak  akan  dapat  menghasilkan pembangunan  secara  baik  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat  bilamana  tidak  dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam  proses  penyusunan  rencana  tersebut. Tanpa memanfaatkan partisipasi masyarakat secara  baik  dan  terarah,  perencanaan  yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Disamping  itu,  tanpa  partisipasi  masyarakat sulit  pula  diharapkan  akan  mematuhi  dan menjaga  pelaksanaan  rencana  yang  telah dibuat.  Bahkan  tidak  jarang  pula  terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah.
Masyarakat  yang  partisipatif  dalam proses  pembangunan  mengandung  arti bahwa  masyarakat  berinisiatif  memulai proses  kegiatan  untuk  perubahan  kearah yang  lebih  baik.  Pertisipasi  masyarakat hanya  bisa  terjadi  apabila  warganya  ikut aktif.Jumlah  penduduk  yang  banyak  serta diimbangi  dengan  partisipasi  yang  tinggi membuat  penduduk  menjadi  kekuatan  besar dalam  segala  kegiatan  berbangsa  dan bernegara.  Hal  ini  akan  menjadi  modal  dan kekuatan untuk mensukseskan pembangunan nasional.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  di  Indonesia  pada  umumnya saat  ini  masih  sangat  rendah.  Masyarakat masih enggan untuk terlibat secara langgsung  dalam  seluruh  proses  baik  itu perencanaan,  pelaksanaan  maupun  evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari  kebijakan  pemerintah  yang  masih kurang dalam memberikan ruang bagi setiap warga  Negara  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan.  Pelaksanaan  Musyawarah perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang) mulai  pada  tingkat  desa  hingga  nasional dianggap  oleh  sebagaian  masyarakat  hanya proses  serimonial  belaka.  Musrenbang  yang dilaksanakan  selama  ini  hanya  melibatkan segelintir elit dalam  masyarakat  saja  dan tidak memberikan ruang yang cukup kepada mayoritas masyarakat.
Masyarakat  yang  partisipatif  sangat dibutuhkan  dalam  proses  pemerintahan  dan pembangunan. United  Nation  Development Program (UNDP),juga telah memasukkan partisipasi  masyarakat ke dalam  salah  satu indikator  atau  karakteristik  pemerintahan yang  baik (good governance).Hal dimaksud mengandung arti bahwa makin tinggi tingkat partisipasi suatu masyarakat di dalam proses pemerintahan  dan  rencana pembangunan, menunjukkan  bahwa  pemerintahan  yang sedang berkuasa  telah  melaksanakan  proses pemerintahan yang baik.

## D. Mewujudkan  Masyarakat  Sejahtera di era Otonomi Daerah
Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal telah  memberikan  konsekuensi  pada  pola pembagian  dan  hubungan  kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  serta  hubungan  keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Terjadinya  pelimpahan  kewenangan dalam  menjalankan  urusan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam rangka mendekatkan pelayanan untuk masyarakat dan mempercepat kesejahteraan. Pelimpahan  kewenangan itu diikuti  dengan penyerahan sumber pendanaan berupa penyerahan basis perpajakan maupun bantuan  pendanaan  melalui  mekanisme transfer ke daerah (Mardiasmo 2018).
Menurut Abimanyu  dan  Megantara (2009),desentralisasi  fiskal  akan  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan suatu masyarakat, karena itu pemerintah  sub  nasional/pemerintah  daerah akan  lebih  efisien  dalam  produksi  dan rangka penyediaan  barang-barang  publik. Pengambilan keputusan pada level
pemerintah  lokal  akan  lebih  didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi.
Bahl  (2000)  mengemukakan  dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan  di  antara  berbagai  pemerintah lokal  untuk  menjadi  pemenang (there  must be  a  champion  for  fiscal  decentralization). Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin  baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan  oleh  masyarakatnya,  perubahan struktur  ekonomi  masyarakat  dengan  peran masyarakat yang makin besar meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  partisipasi  rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.
Kesejahteraan  masyarakat  merupakan upaya  nyata  pemenuhan  kebutuhan  hak-hak dasar masyarakat. Dalam berbagai pedekatan  pembangunan  dewasa  ini,  hak- hak  dasar  tersebut  diklasifikasi  dalam sepuluh jenis, meliputi kecukupan dan mutu pangan;  akses  dan  mutu  kesehatan;  akses dan mutu pendidikan; kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha; akses layanan perumahan  dan  sanitasi;  akses  terhadap  air bersih; kapasitas kepemilikan dan penguasaan tanah; kondisi lingkungan hidup dan  sumberdaya  alam  yang  baik  serta  akses masyarakat terhadap sumberdaya alam yang memadai; jaminan rasa aman; dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Indikator  kesejahteraan  masyarakat  yang disusun  oleh  UNDP  dikenal  dengan Human Development  Index (HDI)  atau  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).Pengukuran kesejahteraan  melalui  IPM  tersebut,  saat  ini dianggap  memberikan  kemajuan  besar dalam  pengukuran  indikator  keberhasilan pembangunan.  Pengukuran  indikator  IPM, sebagaimanan laporan UNDP mendefiniskan pengukuran IPM melalui pencapaian keseluruhan  dari  suatu  negara  dalam  tiga dimensi  dasar  pembangunan  manusia,  yaitu lamanya  hidup,  pengetahuan  dan  standar hidup layak (UNDP, 1995).
Pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi dengan  pemberian  hak  otonom  kepada pemerintah kabupaten/kota
telah
memberikan  peluang  kepada  pemerintah otonom untuk merancang serta melaksanakan  kebijakan  yang  memang diperlukan oleh masyarakat setempat. Otonomi daerah telah mendekatkan pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  hal pelayanan  serta  pelibatan  dalam  seluruh kegiatan pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom telah diberikan  kewenangan  lebih  luas  untuk menggali  potensi  daerah  serta  menyalurkan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal.  Implementasi good  governance dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  akan
mampu  mewujudkan  pemerintahan  yang kuat serta masyarakat yang sejahtera.

## E. Penutup
Desentralisasi yang secara penuh dilaksankan  mulai  era  reformasi  telah memberi kewenangan  kepada  pemerintah kabupaten/kota  dalam  melakukan  ekselerasi pembangunan  menuju  ke  arah  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pemberian  hak otonomi  harus  mampu  digunakan  dalam pengelolaan  potensi  yang  dimiliki  oleh masing-masing daerah untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Para  kepala daerah dituntut memiliki keselarasan keinginan dalam proses pembangunan dengan  mayoritas  masyarakat  yang  ada  di daerah  tersebut.  Hak  otonomi  ini  harus mampu  dimanfaatkan  oleh  pemerintah daerah  dalam  memberikan  pelayanan  yang maksimal khususnya dalam proses pembangunan,
Di  era  oronomi  daerah  ini,  pengelolaan keuangan  daerah  menjadi  hal  yang  sangat sentral  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Anggaran  yang  dimiliki  yang sebagaian  besar  bersumber  dari  pendapatan asli daerah harus dikelola dengan penggunaan  anggaran  yang  sebagian  besar digunakan  untuk  belanja  langsung  yang menyentuh  kepada  kepentingan  masyarakat. Penmgelolaan anggaran ini merupakan tolak ukur  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Untuk  mewujudkan good  governance dalam pelaksanaan otonomi daerah, partisispasi masyarakat  dalam  penyusunan APBD harus  diberikan  ruang  yang  cukup agar  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengelolaan anggaran daerah semakin
maksimal  sehingga akan bisa meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pembangunan  yang dilaksanakan. Hal dimaksud terjadi karena penyelenggaraan  pembangunan  akan  lebih bisa  dilakukan  secara transparan,  akuntabel, bermoral, dan  beretika  yang  berorientasi pada  kepentingan  rakyat  banyak.Seluruh SDM  dimiliki  diberikan  ruang  yang  sama dalam keterlibatan mereka pada pelaksanaan pembangunan  yang  akan  dirancang  oleh pemerintah daerah.
Pengelolaan potensi daerah yang dilakukan  secara  otonom  oleh  pemerintah daerah  membuat  masyarakat  lebih  tertarik untuk  melibatkan  diri  dalam  seluruh
prosesnya.  Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan  dengan  pola  partisipatif yakni pola  pembangunan  yang  mulai  dari  proses perencanaan  sudah  melibatkan  seluruh komponen  masyarakat  secara  partisipatif diyakini akan mampu mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan berkualitas.Otonomi daerah yang dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip good governance diyakini akan mampu mencapai tujuan  pembangunan  secara  efektif  dan efisien  yang  berujung  kepada  peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum

## Daftar Pustaka
Abimanyu,  A.  dan  Megantara,  A.  2009.Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Penerbit  Kompas, Jakarta: Penerbit Kompas.
Bahl,  R.  W.,2000. China  :  Evaluating  the
impact of Intergovemmental
Fiscal reform dalam Fiscal
Decentralization  in  Developing Countries.  Edited  by  Richard  M. Bird  and  Francois  Vaillancourt, United  Kingdom  :  Cambridge Univercity Press.
Kaho,  J.R.  1997. Prospek  otonomi  di
Negara Republik Indonesia.
Jakarta. PT Raja Grafido persada.
Khusaini,  Muhammad.  2006. Ekonomi
Publik:  Desentralisasi  Fiskal  dan Pembangunan Daerah. Malang. BPFE UNIBRAW. Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pembiayaan  Pembangunan, edisi ketiga. Jakarta. UI-Press.
Mandica,  Notrida.  2001. Desentralisasi, Anggaran daerah,  dan  Akuntabilitas Publik.  Jakarta.  Juni  Nomor  338 tahun Ke-36, PT Kompas Media.
Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta.
ANDI
Rahayu, Ani Sri. 2014. Pengantar
Kebijakan  Fiskal.  Jakarta.  Bumi
Aksara.
Santosa,  Pandji.2017. Administrasi  Publik;
Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung.  Refika Aditama.
Sjafrizal.2017. Perencanaan  Pembangunan Daerah  dalam  era  Otonomi.Depok. Rajawali Pers.
Suhandak  dan  Nugroho,Trilaksono.  2007. Paradigma baru pengelolaan
keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era
Otonomi. Malang. FIA Unibraw.
Suprayitno, Bambang. 2017. Ekonomi
Publik,  Konsep  dan  Implemetasi
Kebijakan, Yogyakarta.  UPP  STIM
YKPN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah. UNDP. 1995. “ Human Development Report” United Nations Development  Programme.  New York