## Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia
Maya Sari 1* , Seprida Hanum 2 , Rahmayati 3
Program Studi Akuntansi 1,2 , Program Studi Perbankan Syariah 3 , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1,2,3
mayasari@umsu.com , sepridahanum@umsu.com , rahmayati@umsu.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 9 Maret 2022 Diterima : 27 Maret 2022
Dipublikasi : 1 April 2022

## ABSTRACT
This study aims to analyze risk management in the implementation of good corporate governance in  banking  companies  in  Indonesia.  This  research  was  conducted  on  the  Indonesia  Stock Exchange  (IDX),  especially  for  banking  sector  companies  which  are  available  on  the  official website  www.idx.co.id.  This  study  uses  a  quantitative  descriptive  research  approach.  In  this study,  the  authors  collect  research  data  and  information  using  the  documentation  process  by collecting  instruments  related to risk  management and  good governance. In this study, the  data analysis technique used is descriptive analysis which is defined as a method of data analysis by describing,  describing,  and  describing  the  subject  or  object  under  study  based  on  the  facts that are seen or what they are. The results show that the application of the concepts and principles of Good Corporate Governance in risk management involves banking internal organs. All internal banking elements such as shareholders, GMS  forums, commissioners, directors, management of the audit committee, internal and external auditors as well as employees must be able to form a circle and work situation that supports each other and plays an active role in implementing the principles of Good Corporate Governance, especially in dealing with and manage various types of risks that specifically have their own uniqueness that only exists in banking.

## Keywords: Risk Management, Good Governance

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memegang  peran  penting  dalam mendukung  perekonomian  di  Indonesia  dalam  menghadapi  risiko  dan  tantangan  yang  semakin kompleks.  Risiko  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  perbankan  bersifat  internal  dan  eksternal. Lingkungan internal dan eksternal yang berkembang pesat dari sistem perbankan dan Risiko yang semakin  kompleks  dari  aktivitas  bisnis  perbankan  membutuhkan  Good  Corporate  Governance (GCG) dan Risiko Manajemen, sehingga dapat mengurangi risiko sejak dini, meningkatkan nilai pemegang  saham  dan  dapat  memfasilitasi  penilaian  atas  kemungkinan  kerugian  yang  dihadapi perbankan  yang  dapat  mempengaruhi  permodalan  perbankan.  Kurangnya  sistem  manajemen risiko  yang  tepat  adalah  salah  satu  faktor  kunci  penyebab  krisis  keuangan  (Safari,  Shateri, Shateri Baghiabadi, & Hozhabrnejad, 2016).
Menurut  (Zarkasyi,  2008)  bahwa  pelaksanaan  GCG  pada  perusahaan  di  Indonesia paling  rendah  di  Asia  Timur  dibandingkan  dengan  Malaysia,  Thailand,  Singapura,  dan  Jepang. (Mitton,  2005)  menyebutkan  398  sampel  perusahaan-perusahaan  di  Asia  (Indonesia,  Korea, Malaysia,  Filipina,  dan  Thailand)  selama  terjadinya  krisis  keuangan  di  Asia  1997-1998 menyatakan  bahwa  GCG  dapat  melindungi  minority  shareholder  dari  ekspropiasi  oleh  manajer, Corporate governance yang  buruk merupakan sumber dari  kemunculan risiko perusahaan,  (Shil, 2008).  Manajemen  risiko  memonitor  pencapaian  tujuan  utama  dengan  cara  yang  etis  untuk
memaksimalkan  nilai  dari  pemegang  saham  dan  menyeimbangkan  kepentingan  stakeholders (Demidenko  &  McNutt,  2010).  Pelaksanaan  manajemen  risiko  yang  baik  dan  benar  akan mendukung  mewujudkan  GCG  melalui  perencanaan  bisnis  dengan  mempertimbangkan  risiko yang mungkin terjadi (Raffles, 2011). Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan merancang  strategi  untuk  meraih  tujuan  perusahaan  dengan  memperhatikan  keseimbangan kepentingan  seluruh  stakeholder,  dan  melindungi  kebijakan  serta  sumber  daya  yang  dimiliki perusahaan.  Sehingga  penerapan  manajemen  risiko  dapat  menciptakan  dampak  positif  terhadap corporate  governance,  jika  penerapannya  sesuai  dengan  prinsip  dan  prosedur manajemen  risiko, (Susilo & Kaho, 2010).  Diperlukan  aturan  yang  lebih  ketat  untuk  pengambilan  risiko, mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  lebih  baik  yang  menyelaraskan  kompensasi  dengan kinerja  jangka  panjang,  dan  transparansi  yang  lebih  besar  dalam  tata  kelola  perusahaan, (Kostyuk,  Pizzo,  &  Mizuno,  2012).  Bagaimanapun  krisis  hanyalah  manifestasi  dari  sejumlah alasan  struktural  mengapa  tata  kelola  perusahaan  menjadi  lebih  penting  untuk  pembangunan ekonomi  dan  masalah  kebijakan  yang  signifikan,  (Bobirca  &  Miclaus,  2007).  Pentingnya  tata kelola  perusahaan  dan  dampaknya  terhadap  pengambilan  risiko  dan  kinerja  bank  berdasarkan latar belakang teori yang relevan untuk tata kelola perusahaan bank.  (Himaj, 2014).
Kegagalan perbankan dapat berasal dari perilaku manajer atau kontrak kompensasi. Pengelola  insentif  mungkin  bertentangan  dengan  pemegang  saham  dan kreditor. Masalah agensi mungkin timbul dari gaji yang berlebihan, upaya manajemen risiko yang tidak  memadai  atau  pergeseran  risiko  dari  kreditur  ke  pemegang  saham  (Calomiris  &  Carlson, 2014). Tentang resiko  Manajemen, (Chen & Lin, 2016) menemukan bahwa berbagai risiko yang dihadapi  bank,  seperti  risiko  likuiditas,   risiko  suku  bunga,  dan  risiko  kredit,  terkait  satu  sama lain.   (Muttakin, Mohammad, Ullah, & Md, 2012) melakukan penelitian terkait dengan GCG dan kinerja perbankan. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan manajer, boards of directors  memiliki  dampak  positif  terhadap  kinerja  perbankan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, (Setiawaty, 2016) dan (Sari, Lubis,  Maksum,  &  Lumbanraja,  2018).  Manajemen  risiko  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  melalui  manajemen  risiko  yang  efektif,  sehingga perusahaan  dapat  meminimalkan  risiko  dan  dampak  lebih  hati-hati  untuk  mengambil kesempatan,  (Pradana  &  Rikumahu,  2014).  Menganalisis  perilaku  bank  sebelum,  selama  dan setelah  krisis  sehingga  temuan  ini  akan  mewakili  area  peluang  bagi  bank  yang  ingin meningkatkan  kerangka  kerja  dan  praktik  tata  kelola  perusahaan  mereka  dan  bagi  pembuat kebijakan  yang  mencari  langkah-langkah  kebijakan  yang  dapat  berkontribusi  untuk mencapainya,  (Himaj,  2014).  Hasil  penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  faktor  terpenting untuk  Corporate  Governance  yang  efektif  adalah  dewan  direksi,  auditor,  dan  manajer  dari berbagai  departemen.  (Hossain,  Sobhani,  Omar,  Mohamad,  &  Said,  2019).  Perusahaan  tidak mengungkapkan risiko lingkungan dan risiko operasional mereka. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank dan nonbank dalam pengungkapan praktik manajemen risiko mereka, (Kakanda, Mahmud, Salim, Basariah, & Chandren, 2017).  Terdapat tiga perbedaan utama yang membedakan tata kelola bank dari perusahaan lain; (i) Pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk  deposan  dan  kreditor;  (ii)  Keburaman  dan  kompleksitas  bisnis  bank,  ((Macey  & O’Hara,  2006),  (Devriese,  Dewatripont,  Heremans,  &  Nguyen,  2004),  (Graham,  Harvey,  & Rajgopal,  2005);  dan,  (iii)  Sistem  pengawasan  yang  unik  dalam  bentuk  bank  pengawas, penjamin simpanan dan badan hukum dan peraturan perbankan yang komprehensif  (Alexander, 2006). Penelitian ini mencoba untuk melihat hubungan antara Good Governance perusahaan dan risiko  manajemen  bank-bank  Indonesia. Studi  ini  berkontribusi  pada  sedikit  literatur  yang  ada. Penerapan  tata  kelola  perusahaan  diukur  dengan  peringkat  komposit  tata  kelola,  yaitu  hasil penilaian  sendiri  oleh  bank. Sedangkan  manajemen  risiko  bank  diukur  dengan  empat  risiko  itu dapat diukur secara kuantitatif: risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit.

## STUDI LITERATUR

## Good Corporate Governance
Corporate governance merupakan suatu sistem yang memberikan jaminan kepada seluruh stakeholder  bahwa  mereka  akan  memperoleh  hak-hak  mereka  yang  wajar  dan  bernilai  tinggi.
Corporate  governance  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka  yang  berkepentingan  terhadap  kehidupan  perusahaan,  termasuk  para  pemegang  saham, dewan pengurus, manajer, dan seluruh stakeholder. Kompleksitas risiko yang dihadapi bank yang semakin  meningkat  akan  membuat  kebutuhan  akan  semakin  meningkat  praktik  tata  kelola perusahaan  oleh  bank.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  bank,  memperkuat  kepatuhan  dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan peraturan dan standar etika yang relevan dengan  industri  perbankan,  diperlukan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  (Fernandes  &  Fresly, 2017).  Dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  diperlukan  penerapan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian good governance yaitu bagian dari hukum, politik, ekonomi dan social sehingga dapat dikatakan bahwa good governance meliputi  seluruh  aspek  dalam  kehidupan . Berdasarkan United  Nations  Development  Program (UNDP)  dalam  Sedarmayanti  (2012)  terdapat  9  prinsip good  governance yaitu  Partisipasi ( Participation ),  Supremasi  Hukum  ( Rule  of  Law ),  Transparansi  ( Transparancy ),    Peduli  pada stakeholders  ( Responsiveness ),  Berorientasi  Konsesus  ( Consensus  Orientation), Berkeadilan ( Equity), Efektivitas  dan  Efesiensi  ( Effectiveness  and  Efficiency ),  Akuntabilitas  ( Accountibility), Visi Strategis ( Strategic Vision).
Konsep  GCG  pada  dasarnya  adalah  internal  balance  dan  external  balance.  Internal balance  meliputi  keseimbangan  antar  organ  perusahaan,  komisaris,  dan  direksi,  dalam  hal  yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional. Sedangkan, external balance meliputi  pemenuhan  tanggung  jawab  perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  dalam  masyarakat  dan stakeholder.  Perusahaan  dituntut  untuk  memberikan  nilai  lebih  baik  secara  finansial  bagi pemegang saham maupun kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui implementasi GCG yang matang.  Melalui  implementasi  GCG,  perusahaan  mendapatkan  manfaat  yang  cukup  besar  untuk meraih  berbagai  manfaat  termasuk  kepercayaan  dari  investor  terhadap  perusahaan.  Perusahaan yang telah menerapkan GCG, akan lebih dipercaya kreditor maupun investor sehingga sahamnya lebih likuid dan harga sahamnya bisa semakin meningkat (Windah & Arastyo, 2013).
Prinsip-prinsip  GCG  perlu  diterapkan  dalam  perusahaan  untuk  mengatasi  masalah  yang ada  dalam  mengelola  perusahaan.  Prinsip-prinsip  pokok  GCG  yang  harus  diterapkan  adalah transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  dan  kewajaran.  Implementasi  prinsip- prinsip  GCG  mencermintakan  perusahaan  telah  dikelola  dengan  baik  dan  transparan,  dan memberikan  manfaat  bagi  seluruh  stakeholder.  Kehadiran  GCG  merupakan  salah  satu  solusi untuk  menciptakan  kegiatan  bisnis  yang  kondusif  dan  menghindari  terjadinya  skandal  di  dalam perusahaan. GCG merupakan suatu keharusan bagi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis untuk  memastikan  keberlanjutan  jangka  panjang,  harus  dibudayakan  dan  dilakukan  dalam struktur  bisnis  saat  ini.  Akan  sulit  untuk  mempertahankan  prinsip-prinsip  GCG  jika  hanya mengandalkan  peraturan, karena  yang  lebih  penting adalah  memelihara  budaya  etika yang kuat, dan  kejujuran.  Pelaksanaan  standar  administrasi  perusahaan  sekurang-kurangnya  diwujudkan dalam (1) pelaksanaan kewajiban dan tugas pengurus dan dewan komisaris; (2) kelengkapan dan pelaksanaan  kewajiban  komite  dan  unit  kerja  yang  melakukan  pengendalian  internal  fungsi;  (3) pelaksanaan  fungsi  kepatuhan,  audit  internal  dan  audit  eksternal;  (4)  penerapan  manajemen risiko; (5) Pengaturan cadangan yang signifikan; (6) pengaturan penting; dan (7) keterusterangan kondisi terkait uang dan nonfinansial.

## Manajemen Resiko
Risiko  Manajemen  atau  manajemen  resiko  tidak  dapat  dihindari  dan  ada  pada  setiap aktivitas  organisasi  publik  maupun  swasta.  Risiko  mengacu  pada  ketidakpastian  suatu  peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam  pencapaian  tujuan  organisasi,  karena  faktor  internal  dan  eksternal,  tergantung  dari  tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu (Kanchu & Kumar, 2013). Resiko Manajemen adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Tjahjadi, 2011). Manajemen risiko bukanlah alat baru, melainkan telah banyak standar  dan  pedoman  yang  menjelaskan  mengenai  manajemen  risiko.  Manajemen  risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat  dalam  suatu  organisasi.  Manajemen  risiko  berkaitan  dengan  membuat  keputusan  yang
berkontribusi  terhadap  pencapaian  dari  tujuan  suatu  organisasi  dengan  menerapkan  manajemen risiko  pada  tingkat  aktivitas  individual  maupun  area  fungsional  Visi,  misi  dan  tujuan  organisasi mendapatkan  dukungan  lebih  seiring  dengan  membudayanya  manajemen  risiko  di  organisasi tersebut.  Manajemen  risiko  harus  memenuhi  prinsip  dan  pedoman  yang  telah  ditentukan  agar terjamin efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan. ISO 31000:2009 merupakan proses Manajemen Risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360:2004, sehingga proses Manajemen Risiko sebagai berikut: 1) Establishing The Context; 2) Risk  Asessment;  3)  Risk  Treatment;  4)  Monitoring  and  Review;  dan  5)  Communication  and Consultation.  Sasaran  utama  dari  manajemen  risiko  adalah  untuk  mengeliminasi  kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih organisasi, dan dapat membantu organisasi bergerak pada optimalisasi modal dan struktur kepemilikan.
Manajemen  risiko  adalah  suatu  pendekatan  dengan  sistem  yang  konsisten  untuk membantu setiap level organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapi (Tjahjadi, 2011). Adapun tujuan  manajemen  risiko  diterapkan  dalam  organisasi  yaitu  menciptakan  dan  melindungi  nilai (ISO:31000:2018).  Manajemen  risiko  berdasarkan  standar  ISO  31000  terdiri  dari  prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko. Hal tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut :
Gambar 1. Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko Sumber Gambar : Susilo dan Kaho (2018 : 23)
Prinsip manajemen risiko terdiri dari 8 prinsip yaitu terintegrasi, terstrukstur, disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan  manusia  (Susilo  dan  Kaho,  2018  :  53).  Sedangkan  kerangka  kerja  manajemen  risiko  terdiri atas 6 kerangka yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan  (Susilo  dan  Kaho,  2018  :  76)  .  Adapun  proses  manajemen  risiko  berdasarkan  ISO 31000 : 2018, terdiri dari 6 proses yaitu komunikasi dan konsultasi, lingkup, konteks dan kriteria, asesmen  risiko,  perlakuan  risiko,  pemantauan  dan  kaji  ulang,  pencatatan  dan  pelaporan. Manajemen  risiko  diciptakan  untuk  membantu  perusahaan  menghadapi  berbagai  ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Keberhasilan manajemen  mencapai  kinerja  ditentukan  oleh  keberhasilan  manajemen  dalam  mengelola  risiko- risiko  yang  melekat  pada  setiap  kegiatan  bisnis  perusahaan.  Perusahaan  yang  telah  memahami dan  mengelola  risiko  dengan  baik  adalah  perusahaan  bisa  menarik  investor.  Manajemen  risiko berperan  dalam  memberikan  jaminan  yang  wajar  terhadap  pencapaian  sasaran  organisasi, memberikan  perlindungan  kepada  para  pemangku  jabatan  terhadap  akibat  buruk  yang  mungkin terjadi yang disebabkan oleh risiko. Maka dapat dikatakan, bahwa manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Penerapan manajemen risiko perlu dijaga oleh prinsip-prinsip tertentu, sehingga berjalan beriringan dengan penerapan  GCG  secara  efektif.  penerapan  manajemen  risiko  membaik,  perusahaan  akan
menambah  kontrol  risiko  pada  core  competence  dan  competitive  advantage,  maka  hubungan antara GCG dan manajemen risiko akan semakin baik.
Manajemen  resiko  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  pengelolaan  resiko  yang dihadapi  oleh  organisasi  secara  komprehensif  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja perusahaan. Sejalan dengan prinsip enam pilar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) khususnya pilar  keempat,  penerapan  manajemen  resiko  pada  perbankan  menjadi  sangat  penting  dalam menciptakan  industri  perbankan  yang  sehat  dan  terintegrasi  (Ikatan  Bankir  Indonesia,  2015). Resiko  yang  wajib  dinilai  terdiri  atas  8  (delapan)  jenis  resiko  yaitu  resiko  kredit,  resiko  pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi (POJK Nomor 18/POJK.03/2016). Dari delapan resiko tersebut, beberapa indikator yang dapat  diukur  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  resiko  kredit,  resiko  pasar,  resiko likuiditas dan resiko operasional.

## Resiko Kredit
Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  pasal  1  POJK  No.  18/POJK.03/2016  resiko kredit  adalah  resiko  akibat  kegagalan  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  bank, termasuk  resiko  kredit  akibat  kegagalan  debitur,  resiko  konsentrasi  kredit,  counterparty  credit risk, dan settlement risk. Dengan kata lain resiko kredit adalah resiko kerugian bagi bank karena debitur tidak dapat melunasi kembali pokok pinjaman beserta bunganya.

## Resiko Pasar
Resiko  pasar  adalah  resiko  pada  posisi  neraca  dan  rekening  administratif,  termasuk transaksi  derivatif,  akibat  perubahan  secara  keseluruhan  dari  kondisi  pasar,  termasuk  resiko perubahan  harga  opsi.  Resiko  pasar  meliputi  antara  lain  resiko  suku  bunga,  resiko  nilai  tukar, resiko  ekuitas,  dan  resiko  komoditas.  Resiko  suku  bunga  dapat  berasal  baik  dari  posisi  trading book  maupun  posisi  banking  book  (POJK  No.  18/POJK.03/2016).  Resiko  pasar  juga  dapat diartikan sebagai resiko kerugian yang diderita bank, sebagaimana dicerminkan dari posisi on dan off balance sheet (neraca dan rekening administratif).

## Resiko Likuiditas
Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat  digunakan,  tanpa  mengganggu  aktivitas  dan  kondisi  keuangan  bank  (POJK  No. 18/POJK.03/2016).  Ketidakmapuan  bank  dalam  membayar  kewajibannya  dapat  menyebabkan kegiatan  usahan  bank  menjadi  terhambat.  Resiko  likuiditas  dapat  melekat  pada  fungsional perkreditan  (penyediaan  dana),  aktivitas  treasury  dan  investasi,  dan  kegiatan  hubungan koresponden  dengan  bank  lain.  Singkatnya,  resiko  likuiditas  adalah  kemampuan  perusahaan dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  atau  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan asset lancar yang dimiliki.

## Resiko Operasional
Resiko  operasional  adalah  resiko  akibat  ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau  adanya  kejadian-kejadian eksternal  yang  mempengaruhi  operasional  Bank  (POJK  No.  18/POJK.03/2016).  Resiko operasional  juga  dapat  diartikan  sebagai  resiko  terjadinya  kerugian  bagi  bank  yang  diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses dalam manajemen bank, sumber daya alam manusia, dan sistem (Ali dalam Nurintan, 2016). Pada dasarnya resiko operasional terikat dengan sejumlah masalah yang bersumber dari terjadinya kegagalan dalam proses internal manajemen bank.

## Kinerja Perusahaan
Kinerja  perusahaan  merupakan  suatu  gambaran  tentang  kondisi  keuangan  suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik  buruknya  keadaan  keuangan  suatu  perusahaan  yang  mencerminkan  prestasi  kerja  dalam periode  tertentu.  Hal  ini  sangat  penting  agar  sumber  daya  digunakan  secara  optimal  dalam
menghadapi perubahan lingkungan. Pada umumnya digunakan dua jenis ukuran kinerja keuangan yaitu  berbasis  akuntansi  dan  berbasis  pasar  yang  mencerminkan  keuntungan  jangka  pendek  dan evaluasi pasar atas profitabilitas perusahaan di masa depan (Luo & Bhattacharya, 2006). Ukuran kinerja  berbasis  akuntansi  seperti  Return  on  Asset  (ROA),  merepresentasikan  profitabilitas perusahaan  dalam  jangka  pendek  atau  efisiensi  manajemen  perusahaan,  dan  memberikan informasi  langsung  tentang  bagaimana  alokasi  sumber  daya  tertentu  dapat  menciptakan keuntungan bagi perusahaan pada periode tersebut (Cochran & Wood, 1984; Hull & Rothenberg, 2008). Menurut Kasmir (2012:201), ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset  yang  digunakan  dalam  perusahaan  dan  dapat  memberikan  ukuran  yang  lebih  baik  atas profitabilitas  perusahaan  karena  menunjukkan  penggunaan  aset  perusahaan  dalam  memperoleh pendapatan.  ROA  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukan tingkat efisiensi kinerja.  Sebaliknya,  ukuran  kinerja  berbasis  pasar,  seperti  nilai  Tobin’s  Q,  mengungkapkan bagaimana  investor  mengevaluasi  kemampuan  perusahaan  untuk  menciptakan  keuntungan  di masa depan (Luo & Bhattacharya, 2006).

## Penelitian yang Relevan
(Muttakin  et  al.,  2012)  melakukan  penelitian  terkait  dengan  GCG  dan  kinerja perbankan.  Hasil  dari  penelitiannya  membuktikan  bahwa  kepemilikan  dengan  manajer  sewaan dapat  meningkatkan  kinerja  perbankan.  Mereka  juga  menemukan  bahwa  boards  of  directors memiliki  dampak  positif  terhadap  kinerja  perbankan  ketika  direksi  memiliki  kepentingan keuangan  yang  signifikan  dalam  Bank.  Hasil  terakhir  menunjukkan  bahwa  posisi  keuangan manajer  dan  direksi  berpengaruh  terhadap  pengambilan  risiko  serta  risiko  yang  dihadapi  oleh bank.  Hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang baik  di  Indonesia  dapat  mempengaruhi  risiko  bank.  Terdapat  perbedaan  risiko  kredit,  risiko likuiditas dan risiko operasional pada bank dengan peringkat tata kelola yang berbeda, tetapi tidak pada  risiko  pasar,  (Permatasari  &  Ika,  2020).  Kurangnya  sistem  manajemen  risiko  yang  tepat adalah  salah  satu  faktor  kunci  penyebab  krisis  keuangan,  (Safari  et  al.,  2016).  Manajemen risiko  dapat  berperan  sebagai  variabel  intervening  antara  Good  Corporate  Governance  dan Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari GCG terhadap Kinerja perbankan melalui manajemen risiko. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya,  (Setiawaty,  2016).  Manajemen  risiko memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  melalui  manajemen  risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak lebih hati-hati untuk mengambil  kesempatan,  (Pradana  &  Rikumahu,  2014).  Menganalisis  perilaku  bank  sebelum, selama dan setelah krisis sehingga temuan ini akan mewakili area peluang bagi bank yang ingin meningkatkan  kerangka  kerja  dan  praktik  tata  kelola  perusahaan  mereka  dan  bagi  pembuat kebijakan  yang  mencari  langkah-langkah  kebijakan  yang  dapat  berkontribusi  untuk mencapainya,  (Himaj,  2014).  Hasil  penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  faktor  terpenting untuk  Corporate  Governance  yang  efektif  adalah  dewan  direksi,  auditor,  dan  manajer  dari berbagai departemen. Studi tersebut juga menemukan bahwa perilaku pengambilan risiko bank dipengaruhi  oleh  arahan  direksi.  Dalam  penelitian  ini  variabel  tata  kelola  perusahaan  telah dikategorikan  dengan  beberapa  sub  indeks.  Struktur  dewan  dengan  direktur  independen  dan komunikasi yang baik dengan pengawas memastikan praktik manajemen risiko yang efisien di bank  di  mana  sistem  audit  internal  dan  pengungkapan  dewan  yang  transparan  memastikan praktik investasi yang etis,(Hossain et al., 2019). Manajemen risiko penting agar risiko dinilai, dipahami  dan  dikelola  dengan  tepat.  Ini  penting  untuk  kesesuaian  dan  kinerja.  Sangat  penting bahwa  perencanaan  strategis  dan  keputusan  manajemen  dibuat  dengan  tepat  dalam  konteks selera  risiko  perusahaan  dan  berbagai  pemangku  kepentingannya  -  terutama  pemegang sahamnya.  Jika  suatu  perusahaan  tidak  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  risiko, kemungkinan kesesuaian dan kegagalan kinerja tinggi, hal ini menunjukkan kecerdasan internal dan eksternal perusahaan yang baik. Perusahaan global besar memiliki dampak yang signifikan terhadap  ekonomi  di  seluruh  dunia.  Entitas  ini  tunduk  pada  persaingan  yang  ketat  dan membutuhkan  kepercayaan  investor  dan  pelanggan  untuk  mendukung  aktivitas  mereka.  Tata
kelola  yang  buruk  berdampak  buruk  pada  pelanggan  dan  investor,  dan  membuat  perusahaan tidak  kompetitif.  Ini  juga  dapat  mempengaruhi  seluruh  perekonomian.  Dalam  konteks  Krisis Keuangan  Global  (GFC),  runtuhnya  bank  investasi  AS  Lehman  bersaudara  menunjukkan bahwa  kegagalan  perusahaan  dapat  merugikan  perekonomian  global.  Kegagalan  Lehman Brothers  untuk  mengelola  dan  memahami  risiko  dengan  benar  adalah  contoh  nyata  dari kegagalan  tata  kelola  yang  baik,  (Lutui  &  Ahokovi,  2017).  Terdapat  pengungkapan  yang signifikan atas praktik manajemen risiko dari perusahaan sampel, terutama yang berkaitan dengan struktur  komite  manajemen  risiko  dan  tanggung  jawabnya,  kebijakan  manajemen  risiko, ketersediaan dan fungsi komite audit, dan risiko pasar / modal. Perusahaan sampel tetap enggan mengungkapkan risiko lingkungan dan risiko operasional mereka. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank dan nonbank dalam pengungkapan praktik manajemen risiko mereka, yang  menandakan  kepatuhan  yang  kuat  terhadap  reformasi  kode  CG  tahun  2011  di  Nigeria, (Kakanda et al., 2017).

## METODE

## Populasi dan Sampel
Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil  publikasi  yang  telah  dilakukan  perusahaan.  Sumber  data  diperoleh  dari  laporan  keuangan perusahaan  yang  go  public  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Populasi  pada  penelitian  adalah  seluruh perusahaan  perbankan  di  Indonesia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Sedangkan pengambilan Sampel perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, Kriteria yang digunakan adalah 1) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 3) Perusahaan yang tidak delisting.

## Teknik Pengempulan Data
Dalam  suatu penelitian  diperlukan data yang  akan  dianalisis dan diolah untuk mencapai suatu hasil penelitian. Data yang dikumpulkan juga harus merupakan data yang benar-benar valid dari  sumber  yang  bisa  dipertanggungjawabkan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan pengumpulan  data  dan  informasi  penelitian  menggunakan  proses  dokumentasi  dengan mengumpulkan instrument yang berhubungan resiko manajemen dan Good Governance . Teknik dokumentasi  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  akan  digunakan  untuk memperoleh analogi yang berguna dalam perumusan teori, dan landasan dalam menganalisis data primer, serta memperkuat dugaan dalam pembahasan masalah.

## Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Dalam  penelitian  ini teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  yang diartikan  sebagai  metode  analisis  data  dengan  cara  menggambarkan,  mendeskripsikan,  dan melukiskan  subjek  atau  objek  yang  diteliti    berdasarkan  fakta  yang  terlihat  atau  apa  adanya (Nawawi,  1991).  Menurut  Spradley  tahapan  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah sebagai  berikut  analisis  domain,  analisis  taksonomi,  analisis  komponensial,  dan  analisis  tema budaya.  Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberi  gambaran  demografi  responden dan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian.

## HASIL

## Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bank adalah “badan  usaha  yang  menghimpun  dan  dari  masyarakat  dalam  bentuk  95  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang banyak”.  Sedangkan  menurut  Undang-undang  RI  nomor  10  tahun  1998  tanggal  10 November  1998  tentang  perbankan,  yang  dimaksud  dengan  bank  adalah  “badan  usaha yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak”.  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  bank
merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan,  artinya  aktivitas perbankan  selalu  berkaitan  dalam  bidang  keuangan,  perbankan  Indonesia  dalam melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip kehatihatian.Demokrasi  ekonomi  itu  sendiri  dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia  adalah  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasionaldalam  rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Berdasarkan  UU  No.  10 Tahun  1998  fungsi  bank  di  Indonesia  adalah  merupakan  tempat  menghimpun  dana  dari masyarakat.  Bank  bertugas  mengamankan  uang  tabungan  dan  deposito  berjangka  serta simpanan  dalam  rekening  koran  atau  giro.  Sebagai  penyalur  dana  atau  pemberi  kredit bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usahausaha produktif.
Bank  merupakan  tempat  penyimpanan  dan  peminjaman  uang.  Menurut  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan,  “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak”  Bank  artinya  sebuah tempat  uang  disimpan  dan  dipinjamkan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  perihal  perbankan,  “Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  serta  menyalurkannya  kepada warga  dalam  bentuk  kredit  serta  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  menaikkan taraf  hidup  masayarakat  banyak”  Peranan  bank  sangat  penting  bagi  perekonomian Indonesia,  diantaranya  bank  mempunyai  peranan  dalam  dalam  hal  stabilitas  keuangan, pengendalian  inflasi,  sistem  pembayaran,  serta  otoritas  moneter.  Didalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  bank  Indonesia  (BI)  dalam salah  satu  pasalnya  dineritahukan  bahwa  BI  merupakan  lembaga  negara  yang independen.
Bursa  Efek  Indonesia  membagi  kelompok  industri-industri  perusahaan berdasarkan  sektor-sektor  yang  dikelolanya  terdiri  dari:  sektor  pertanian,  sektor pertambangan,  sektor  industri  dasar  kimia,  sektor  aneka  industri,  sektor  industri  barang konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa  investasi.  Sektor  keuangan  adalah  salah  satu  kelompok  perusahaan  yang  ikut berperan  aktif  dalam  pasar  modal  karena  sektor  keuangan  merupakan  penunjang  sektor rill  dalam  perekonomian  Indonesia.  Sektor  keuangan  di  Bursa  Efek  Indonesia  terbagi menjadi  lima  subsektor  yang  terdiri  dari  perbankan,  lembaga  pembiayaan,  perusahaan efek, perusahaan asuransi dll. Subsektor perbankan merupakan perusahaan yang saat ini banyak diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang akan diperoleh menjanjikan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima  simpanan  giro,  tabungan,  dan  deposito.Kemudian  bank  juga  dikenal  sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

## PEMBAHASAN

## Penerapan Manajemen Resiko Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia
Penerapan  manajemen  risiko  mengacu  pada  pedoman  OJK  tentang  Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum No. 18/POJK.03/206 tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana telah  diubah  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  13/23/DPNP  tanggal  25  Oktober  2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank  Umum.  Kerangka  Manajemen  Risiko  terintegrasi  (RMF)  yang  mencakup  Tata  Kelola
Manajemen  Risiko,  Proses  Manajemen  Risiko  dan  Alat  Manajemen  Risiko  diperlukan  untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

## Tata Kelola Manajemen Resiko
Untuk  memastikan  efektivitas  dan  konsistensi  penerapan  Kerangka  Manajemen  Risiko,  Bank membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Bank bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Bank serta  mengembangkan  budaya  Manajemen  Risiko  di  semua  tingkatan  organisasi  untuk memastikan  bahwa  semua  unit  kerja  memahami  strategi,  tingkat  risiko  yang  diambil,  dan kerangka  kerja  Manajemen  Risiko  Bank.  Dalam  melakukan  tugas-tugas  tersebut,  Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (ROC) yang bertanggung jawab untuk meninjau semua  bidang  risiko  dan  menganalisis  bidang-bidang  lain  yang  terkait  dengan  risiko, pengendalian  mitigasinya  serta  potensi  kerugian.  Dewan  Komisaris  mendelegasikan  wewenang kepada Direksi untuk menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko. Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi telah membentuk berbagai komite, termasuk Komite  Manajemen  Risiko  (RMC).  Dalam  memantau,  mengendalikan,  dan  mengelola  risiko, Bank telah menerapkan prinsip Pendekatan Tiga Garis Pertahanan.
Pertahanan  Lini  Pertama,  Unit  Bisnis  bertanggung  jawab  untuk  mengendalikan,  dan memitigasi risiko dalam bisnis. Manajemen Senior dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran  penting  untuk  memastikan  efektivitas  fungsi  unit  bisnis  secara  keseluruhan  sebagai “Pertahanan Lini Pertama” untuk mengembangkan risiko dan mengendalikan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional rutin.
Pertahanan  Lini  Kedua  Pertahanan  lini  kedua  sebagai  fungsi  pemantauan  independen dibangun  oleh  Divisi  Manajemen  Risiko  independen  dan  Divisi  Kepatuhan  yang  berfungsi sebagai  unit-unit  utama.  Secara  umum,  selain  memastikan  kepatuhan  terhadap  semua  peraturan Bank  Indonesia  dan  regulator  lainnya,  lini  pertahanan  kedua  bertanggung  jawab  untuk menetapkan  batas,  pedoman,  dan  arahan  melalui  pengembangan  kebijakan,  tinjauan  dan persetujuan  batas  risiko.  Risiko  Bank  berlandaskan  pentingnya  Manajemen  Risiko  untuk keberhasilan bisnis, keuangan, dan reputasi. Oleh karena itu, pengembangan rencana bisnis Bank berlandaskan  pada  perspektif  bahwa  keseimbangan  yang  baik  antara  risiko  dan  manfaat  harus dipertahankan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang bagi pemegang saham.
Pertahanan Lini Ketiga Sebagai pertahanan lini ketiga, Audit Internal bertanggung jawab untuk  memberikan  jaminan,  nilai  tambah  dan  kegiatan  konsultasi  independen  serta  membantu Bank untuk mencapai tujuannya.

## Alat Manajemen Risiko
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Risk  Appetite  Statement  (RAS)  serta  kebijakan  dan prosedur,  Alat  Manajemen  Risiko  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  penerapan  RMF.  Untuk mewujudkan misinya bagi para pemangku kepentingannya, Risk Appetite Statement menguraikan tingkat  dan  karakteristik  risiko  yang  diambil  oleh  Bank.  Direksi  dan  manajemen  senior bertanggung  sambil  memastikan  bahwa  kebijakan  terperinci  yang  berkaitan  dengan  pembatasan bagi  organisasi  terhadap  kegiatan  Bank  telah  dinyatakan  dalam  Kerangka  Manajemen  Risiko, yang  konsisten  dengan  RAS  dan  kapabilitas  Bank.  Bank  menetapkan  batasan  risiko  dengan memperhitungkan kemampuan modal Bank untuk menyerap eksposur risiko, mengelola kerugian sebelumnya,  meningkatkan  keterampilan  sumber  daya  manusianya  dan  mematuhi  aturan  dan peraturan yang berlaku. Prosedur dan penetapan batas risiko mencakup akuntabilitas dan tingkat kewenangan yang jelas, dokumentasi prosedur yang memadai, dan penetapan batas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bank. Sesuai dengan implementasi Pilar II Basel II di Indonesia, Bank  telah  mengembangkan  metode  untuk  menerapkan  Proses  Penilaian  Kecukupan  Modal Internal (ICAAP). Proses ini bertujuan untuk memastikan kecukupan modal sesuai yang termasuk dalam  Pilar  I.  Eksekusi  ICAAP  di  Bank  berdasarkan  pada  keyakinan  bahwa  perhitungan kecukupan  modal  harus  mampu  menyerap  potensi  kerugian  dari  risiko  material.  Dengan demikian,  penentuan  kecukupan  modal  melalui  penggunaan  metode  ICAAP,  selain  melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) risiko utama yang termasuk dalam Pilar I (Risiko Kredit, Risiko Pasar,
dan Risiko Operasional), juga mencakup 7 (tujuh) risiko lainnya, yaitu Risiko Konsentrasi Kredit, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko  Hukum  dan  Risiko  Reputasi.  Manajemen  Risiko  berfokus  pada  Perbaikan  struktur organisasi,  Perbaikan  proses  kredit,  Penyelesaian  Non  Performing  Loan  (NPL)  dan  AYDA, Memperkuat  penerapan  Risk  Appetite  untuk  menjadi  alat  bagi  manajemen  senior  untuk memantau  proses  manajemen  risiko.  Sejalan  dengan  persetujuan  Risk  Appetite  oleh  Dewan Komisaris  pada  bulan  Juli  2018  yang  mencakup  15  metrik,  Bank  telah  memiliki  Target  Market dan  Kriteria  Penerimaan  Risiko  (RAC)  yang  memungkinkan  pengembangan  bisnis  kredit  Bank menjadi  lebih  terstruktur  dan  sejalan  dengan  Risk  Appetite  Bank,  Memperbaiki  struktur pendanaan  dengan  mengurangi  ketergantungan  tinggi  pada  pendanaan  wholesale  utama  yang timbul dari lembaga keuangan non-bank untuk mengurangi tekanan berlebih pada rasio likuiditas seperti  LCR  (Liquidity  Coverage  Ratio)  dan  NSFR  (Net  Stable  Funding  Ratio),  Peningkatan manajemen risiko operasional,  Peningkatan kerangka kerja Manajemen Kontinuitas Bisnis Bank Implementasi  proses  penilaian  mandiri  melalui  perangkat  RCSA  (Risk  and  Control  Self Assessment)  dan  Indikator  Risiko  Utama  dimulai  pada  tahun  2018  dengan  mengeluarkan prosedur  RCSA  dan  KRI  untuk  beberapa  divisi  yang  akan  berlanjut  pada  tahun  2019.  Proses penilaian mandiri bertujuan awal pengendalian kelemahan yang diharapkan untuk mencegah dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank,  Peningkatan berbagai aspek yang melibatkan banyak divisi di Bank melalui Turnaround Project. Turnaround Project mencakup berbagai aspek seperti  sumber  daya  manusia,  proses,  teknologi,  kebijakan  dan  prosedur,  dan  tata  kelola,  10. Peningkatan  pengendalian  pada  keamanan  informasi.  Sehubungan  dengan  berbagai  serangan dunia  maya  dan  pencurian  data  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  Bank  terus meningkatkan  manajemen  keamanan  informasi  dengan  menerapkan  pengendalian,  Keterbatasan akses  email  Bank  di  luar  jaringan  internal  kantor  termasuk  penggunaan  di  ponsel.  Penyaringan untuk email yang dikirim ke pihak luar dimana email akan dikarantina terlebih dahulu jika diduga mengandung  data/  informasi  sensitif,  Penerapan  Metodologi  MORA  (Material  Risk  Operational Assessment),  Peningkatan  risk  awareness  (kesadaran  risiko)  dan  pemahaman  mengenai  risiko operasional  melalui  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  Divisi  Operational  Risk  dan  Group Operational Risk.
Manajemen  risiko  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  resiko  kredit,  resiko  pasar,  resiko likuiditas, dan resiko operasional.

## Risiko Kredit
Bank  mengelola  risiko  kredit  melalui  penetapan  serangkaian  kebijakan  dan  proses  yang mencakup  kriteria  penerimaan  kredit,  originasi  dan  persetujuan  kredit,  penetapan  harga, pemantauan,  pengelolaan  kredit  macet,  dan  manajemen  portofolio.  Setiap  kredit  disetujui  oleh otoritas  kredit  yang  berwenang.  Penunjukan  personil  yang  berwenang  dilakukan  berdasarkan kualifikasi  pribadi  profesional  mereka  serta  pengalaman  dan  kompetensi.  Bank  terus  memantau perkembangan  yang  dapat  memengaruhi  portofolio  kredit  Bank.  Dalam  hal  kualitas  kredit menurun,  Bank  dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  yang  tepat  dan  cepat.  Bank  juga melakukan tinjauan terhadap eksposur untuk debitur besar, serta stress test pada portofolio mata uang asing dan perubahan bunga. Untuk mengantisipasi kemungkinan depresiasi kualitas semua portofolio  kredit  karena  perubahan  kondisi  ekonomi,  prosesnya  dilakukan  secara  berkala. Sementara  itu,  untuk  menghindari  konsentrasi  risiko  pada  sektor-sektor  tertentu,  Bank  juga menentukan  pedoman  untuk  Kriteria  Penerimaan  Klien,  Sektor  Ekonomi,  dan  batasan  lainnya. Setelah  implementasi,  Bank  terus  mengkaji  dan  meningkatkan  proses  dan  metode  manajemen risiko  kredit,  termasuk  melakukan  penyempurnaan  kebijakan  kredit  utama  dan  struktur  produk program.  Portofolio  kredit  Bank  membaik  yang  menyebabkan  penurunan  NPL,  dan  cadangan. Nilai  NPL  yang  tinggi  menunjukkan  buruknya  kualitas  kredit  bank  karena  banyaknya  jumlah kredit  yang  bermasalah  sehingga  dapat  menyebabkan  penurunan  laba  (Nabilah,  2016).  Resiko kredit  yang  diukur  dengan  rasio NPL  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  resiko  kredit  akan menyebabkan  penurunan  pada  kinerja  perusahaan.  Sebaliknya,  penurunan  resiko  kredit  akan menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan.

## Risiko Pasar
Bank  mengelola  risiko  pasar  melalui  kebijakan  dan  prosedur  kerja  komprehensif  mencakup batasan  atau  pedoman  struktural  yang  dirancang  untuk  mengendalikan  eksposur  sesuai  dengan selera  risiko  Bank.  Batasan  atau  pedoman  ini  terdiri  dari  kepekaan  nasional,  DV01,  dan  Net Interest  Income  (NII).  Batas  risiko  pasar  dialokasikan  pada  basis  bank  dan  dipantau  dan dilaporkan  oleh  Divisi  Manajemen  Risiko  setiap  hari.  Management  Action  Triggers  (MAT) membantu  mendorong  manajemen  ketika  tingkat  risiko  meningkat  dan  memungkinkan peninjauan  yang  berkelanjutan.  Manajemen  Risiko  Pasar    mengendalikan,  dan  mengelola eksposur  risiko  pasar  dalam  parameter  yang  dapat  diterima,  serta  memaksimalkan  basis pengembalian  risiko.  Divisi  Manajemen  Risiko  bertanggung  mengukur,  mengawasi,  dan mengendalikan  risiko  pasar  Bank  berdasarkan  kerangka  kerja  yang  disetujui  oleh  Asset  and Liability  Committee  (ALCO).  Komite  ini  berfungsi  sebagai  forum  tertinggi  manajemen  senior untuk menentukan kebijakan dan keputusan terkait dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Selain itu, Komite Manajemen Risiko (RMC)  meninjau dan menyetujui keputusan ALCO, yang dinyatakan  dalam  bentuk  kebijakan  atau  prosedur.  menerima  Laporan  Bulanan  tentang Penanganan  dan  Penyelesaian  Keluhan  Nasabah  secara  rutin.  Hubungan  media  dan  publikasi ditangani  oleh  Divisi  Komunikasi  Perusahaan  yang  bertanggung  jawab  atas  pemantauan  harian dan  laporan  bulanan  secara  istematis.  Divisi  Komunikasi  Korporat  akan  memonitor  berita  baik cetak  maupun  online  dan  mengkategorikannya  sebagai  positif,  netral,  dan  negatif.  Selanjutnya, Divisi  akan  meningkatkan  artikel  negative  atau  berita  penting  lainnya.  Jika  ada  masalah  yang perlu  ditanggapi,  maka  Divisi  Komunikasi  Korporat  akan  menyiapkan  surat  tanggapan  atas persetujuan manajemen Bank.

## Risiko Hukum dan Kepatuhan
Risiko  hukum  terjadi  sebagai  akibat  dari  aspek  yuridis  yang  tidak  memadai,  antara  lain disebabkan oleh gugatan dan tidak adanya undang- undang dan peraturan perundang- undangan pendukung, sedangkan  Risiko  Kepatuhan  timbul  sebagai  akibat  dari  kegagalan  dalam  mematuhi  undang- undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia juga sebagai peraturan internal Bank. Divisi  Hukum  dan  Divisi  Kepatuhan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  risiko  hukum  dan kepatuhan;  sementara  itu  Komite  Pemantau  Risiko  dan  Komite  Manajemen  Risiko  bertanggung jawab untuk melaporkan temuan-temuan penting mengenai kedua risiko tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

## Manajemen Risiko
Evaluasi terhadap efektivitas Risk Management Framework (RMF) baik secara internal maupun eksternal.  Sangatlah  penting  untuk  mempertahankan  RMF  sejalan  dengan  visi,  misi  dan  strategi bank terutama dalam penerapan Three Lines of Defense. Dalam hal ini, Komite Pemantau Risiko berfungsi  sebagai  komite  risiko  tertinggi,  sementara  Komite  Audit  berfungsi  sebagai  peninjau internal yang bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan dan implementasi RMF secara teratur berdasarkan  prinsip  audit  berbasis  risiko,  yang  bertujuan  untuk  menjadi  tidak  hanya  untuk memastikan  pengendalian  internal,  tetapi  juga  untuk  terus  meningkatkan  manajemen  risiko. Sebagai  bagian  dari  fungsi  pengawasan,  Komite  juga  memberikan  masukan  dan  rekomendasi kepada  Dewan  Komisaris.  Secara  eksternal,  auditor  dan  regulator  eksternal  bertanggung  jawab untuk melakukan evaluasi manajemen risiko.
Resiko  pasar  yang  diukur  dengan  NIM  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang diukur  dengan  ROA  namun  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan Tobin’s Q. Nilai NIM yang tinggi menunjukkan resiko pasar yang dihadapi bank semakin kecil, sebaliknya  semakin  rendah  nilai  NIM  maka  resiko  pasar  yang  dihadapi  semakin  besar.  NIM menunjukkan  kemampuan  manajemen  bank  dalam  mengelola  aktiva  produktifnya  untuk menghasilkan  pendapatan  bunga  bersih.  Semakin  besar  pendapatan  bunga  yang  dikelola  bank maka  semakin  kecil  kemungkinan  bank  bermasalah  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  kinerja perusahaan yang dalam hal ini diukur dengan ROA.
Penelitian Nurintan (2016) dan Suryo (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko likuiditas  yang  diukur  dengan  LDR  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diukur
dengan  ROA  namun  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan  Tobin’s  Q. LDR  mencerminkan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankan  kepada  nasabahnya dibandingkan dengan dana yang terkumpul atau masuk. LDR yang tinggi menunjukkan buruknya kondisi  likuiditas  bank  karena  penempatan  pada  kredit  yang  dibiayai  dari  dana  pihak  ketiga sewaktu-waktu dapat ditarik. Resiko likuiditas yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya tingkat laba sehingga kinerja perusahaan  menurun. Resiko kredit tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa sumber likuiditas bank tidak hanya berasal dari pihak ketiga saja, namun juga berasal dari pihak lain seperti pinjaman pada bank lain, tagihan atau deposito pada bank lain maupun saldo giro pada bank sentral. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryo (2016).
Sementara itu hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR berpengaruh terhadap Tobin’s q. Dalam  hal  ini,  nampaknya  investor  memandang  bahwa  likuiditas  tinggi  dalam  jangka  panjang merupakan  hal  yang  penting  karena  menunjukkan  bahwa  perusahaan  mampu  membiayai operasinya  dengan  modal  sendiri  maupun  mampu  mengembalikan  kewajiban  dengan  aset  yang dimilikinya.  Likuiditas  yang  tinggi  akan  meningkatkan  kepercayaan  para  investor  pada  bank tersebut, sehingga akan menambah modal dari investor dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Srihayati  dkk (2015).
Hasil  penelitian  berikutnya  menunjukkan  rasio  operasional  yang  diukur  dengan  rasio BOPO  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  baik  yang  diukur  dengan  ROA  maupun  yang diukur  dengan  Tobin’s  q.  Pengaruh  negative  yang  ditunjukkan  oleh  BOPO  mengindikasikan bahwa  semakin  tinggi  beban  operasional  yang  hampir  menyamai  atau  melampaui  pendapatan operasional  maka  akan  menurunkan  laba  bank  sehingga  pada  akhinya  akan  berdampak  pada penurunan kinerja keuangan perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Capriani dan Dana (2016), Purnomo dkk (2018) serta Attar (2014).

## Penerapan GCG Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia
Eksistensi  paradigm  dan  cara  pandang  terhadap  aktivitas  dan  problem  keagenan  sangat berpengaruh  terhadap  arah  implementasi  dari  konsep  -  konsep Good  Corporate  Governance . Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance yang  saat  ini  berlaku  umum  untuk  aktivitas perusahaan, pada dasarnya mengikuti rancangan yang dikemukakan oleh Cadbury Commite . Jika dihubungkan dengan runtutan sejarah dibentuknya Cadbury Commite , maka dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip  tersebut  telah  mengalami  proses  reduksi  dan  tidak  lagi  dapat  dipandang  sebagai sesuatu  yang  bermakna  universal.  Meskipun  dalam  beberapa  hal  mengalami  penyesuaian  tapi tidak  terlihat  implikasi  yang  singnifikan.  Penerapan Good  Corporate  Governance pada lingkungan  lembaga  perbankan  melibatkan  banyak  unsur  dan  lembaga  pendukung.  Lembaga tersebut antara lain terdiri dari organ perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, auditor internal,  auditor  eksternal,  komite  pengawasan  dan  lain-lain.  Salah  satu  tujuan  diterapkannya Good  Corporate  Governance pada  semua  sektor  industri,  khususnya  perbankan  adalah  untuk meminimalisir  potensi  risiko  dan  terjadinya  risiko.  Risiko,  sebagaimana  yang  dipahami  secara luas adalah kerugian. Kerugian pada sektor bisnis, telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya daris segi financial semata. Kerugian telah dimaknai lebih jauh dan mencakup aspek-aspek immaterial  seperti image dan  pencintraan  perusahaan  oleh  semua  pihak  yang  bersangkutan  dan berkepentingan  serta  masyarakat  luas  pada  umumnya.  Dalam  aktivitas  perbankan,  yang  berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat, beragam resiko baik dari segi financial maupun non financial senantiasa menjadi bagian yang harus diwaspadai.
Risiko sendiri dapat dibedakan secara umum menjadi risiko bisnis yang merupakan risiko yang  biasa  dihadapi  oleh  aktivitas  bisnis  dan  financial  yang  timbul  dari  variabel-variabel financial .  (Jorion  dan  Khoury  (1996:2)  dalam  Tariqullah  Khan  dan  Habib  Ahmed,  2001,  hlm. 26). Risiko financial seperti gagal bayar, meningkatnya NPF dan risiko yang secara umum timbul dari  sisi liabilitas serta potensi risiko  lainnya adalah  hal  pasti  yang diantisipasi dengan beragam strategi oleh pihak manajemen bank. Risiko yang juga tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah risiko  dalam  bentuk  immaterial  yang  berdampak  menimbulkan  kerugian  material  seperti  risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko operasional lainnya yang tersebar cukup luas dalam aktivitas
bisnis perbankan. Cukup sulit untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan masing  – masing risiko  menjadi  sebuah  pembahasan  terpisah.  Penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance diharapkan  mampu  berperan  untuk  meminimalisir  terjadinya  beragam  potensi  risiko  tersebut. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat berperan pada semua jenis risiko. Masing- masing  elemen  risiko  tersebut  pastinya  melibatkan  orangorang  atau  sistem.  Pelaksanaan  prinsip Good  Corporate  Governance dapat  lebih  ditekankan  pada  masing-masing  orang  yang  berada pada setiap lini dan sector manajemen perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance harus mampu dipahami sebagai sebuah control yang telah menjadi bagian dari masing-masing pribadi sebelum  menjadi  bagian control dari  sebuah  sistem.  Berikut  dikemukakan  bagaimana  prinsip Good  Corporate  Governance tersebut  menjadi  bagian  dari  aktivitas  manajemen  risiko  dan memberi pengaruh untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko.
GCG  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan  ROA  namun berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan  Tobin’s  Q.  Arah  koefisien  yang negatif pada hubungan antaran GCG dan  Tobin’s Q dimungkinkan  ketika penerapan GCG pada perusahaan  tidak  dilaksanakan  secara  penuh  melainkan  hanya  untuk  formalitas  sebagai pemenuhan  kewajiban  perusahaan  pada  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  berwenang, sehingga  dalam  jangka  pendek  penerapan  GCG  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan yang  diukur  dengan  ROA  serta  dalam  jangka  panjang  justru  dapat  menurunkan  kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Juwenda dkk (2014) dan Nabilah (2016).
Hasil ini  mengindikasi bahwa semakin  banyak dewan  komisaris suatu perusahaan  maka tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan.  Dewan  komisaris  dalam  suatu perusahaan  lebih  ditekankan  pada  memonitoring  implementasi  kebijakan  direksi  untuk  itu semakin  banyak  jumlah  dewan  komsaris  akan  meningkatkan  akses  ke  berbagai  sumber  daya terhadap  lingkungan  eksternal.  Akan  tetapi  dilihat  berdasarkan  statistik  deskriptif,  nilai  rata-rata ukuran dewan komisaris cukup banyak,namun rata-rata jumlah dewan komisaris masih di bawah jumlah  dewan  direksi.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  (Zarkasyi,  2010)  bahwasannya fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dewan direksi ,untuk itu jumlah anggota dewan  komisaris  yang  masih  di  bawah  jumlah  dewan  direksi  membuat  tugas  pengawasan  yang dilakukan  oleh  dewan  komisaris  terhadap  manajemen  perusahaan  lebih  sulit  yang  nanntinya berdampak pula pada kinerja perusahaan.Sebaiknya ukuran dewan komisaris ditambah sebanyak jumlah  dewan  direksi  agar  pengawasan  menjadi  lebih  efektif.  Hasil  penelitian  ini  berbanding terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ibrahim  &  Samad,  2011)  yang  menyatakan bahwa dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Hasil ini mengindikasi bahwa semakin banyak dewan direksi suatu perusahaan maka tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal itu dikarenakan fungsi utama dari dewan direksi itu sendiri adalah memberi perhatian secara tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dalam  rangka  mencapai  maksud  dan  tujuan  perusahaan,  jika  jumlah  dewan  direksi  sudah  sesuai dengan  yang  ditetapkan  dalam  perusahaan.  Wulandari  (2006)  juga  mengatakan  jumlah  dewan direksi  yang  optimal  tergantung  masing-masing  perusahaan,  pernyataan  tersebut  diperkuat dengan  adanya  PBI  No  8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  yang menyebutkan bahwa jumlah Dewan Direksi paling kurang 3 orang.  Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Faisal, 2005) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan (ROA).
Hasil ini mengindikasi bahwa semakin  banyak komite audit suatu perusahaan maka kinerja keuangan  perusahaan akan  meningkat. Menurut  Ikatan  Komite  Audit  Indonesia  (IKAI)  dalam (Puradiredja,  2006)  Komite  audit  sebagai  suatu  komite  yang  bekerja  secara  professional      dan independen      yang      dibentuk      oleh  dewan  komisaris,  dengan  demikian  tugasnya  adalah membantu  dan  memperkuat  fungsi  dewan  komisaris  dalam  mejalankan  fungsi  pengawasan  atas proses  pelaporan  keuangan,  manajemen  resiko,  pelaksanaan  audit  dan  implementasi  dari Corporate  Governance  di  perusahaan-perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  juga  diperkuat  dengan adanya  peraturan  oleh  Bapepam  LK  No.  IX.1.5  menyebutkan  bahwa  jumlah  minimal  komite audit  dalam  sebuah  perusahaan  adalah  3  orang.  Dan  dalam  mendukung  terciptanya  tata  kelola bank yang baik setiap perbankan yang telah tercatat pada bursa harus memiliki komite audit.
Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa dengan meningkatnya dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit secara bersama – sama maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.    Penelitian  ini  didukung  dengan  teori  (Pramono,  2006)  menyatakan  bahwa  dengan menerapkan  Good  Corporate  Governnace  dapat  mengembalikan  kepercayaan  investor  untuk menanamkan modalnya kembali dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga  menghasilkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Hal  ini  juga  didukung  dari  hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Perdani, 2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh Good Corporate Governance yang diukur dengan menggunakan dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan.

## KESIMPULAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai konsultan pajak. Adapun faktor-faktor yang diuji  antara  lain  motivasi  kualitas,  motivasi  karir  dan  motivasi  ekonomi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  parsial  dan simultan  motivasi  kualitas,  motivasi  karir  dan  motivasi ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Minat  Karir    Mahasiswa  Akuntansi  Universitas Swasta di Kota Medan .

## REFERENSI
Alexander,  K.  (2006).  Corporate  governance  and  banks:  The  role  of  regulation  in  reducing  the principal-agent problem. Journal of Banking Regulation , 7 (1–2), 17–40. https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2340003
Andres, P. de, & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. Journal of Banking and Finance . https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.008 Bobirca,  A.,  &  Miclaus,  P.  (2007).  Extensiveness  and  Effectiveness  of  Corporate  Governance Regulations  in  South-Eastern  Europe. International  Journal  of  Economics  and Management Engineering , 1 (6), 269–274.
Calomiris,  C.  W.,  &  Carlson,  M.  A.  (2014).  Corporate  Governance  and  Risk  Management  at Unprotected  Banks:  National  Banks  in  the  1890s. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2390869
Chen,  H.  J.,  &  Lin,  K.  T.  (2016).  How  do  banks  make  the  trade-offs  among  risks?  The  role  of corporate  governance. Journal  of  Banking  and  Finance , 72 (May),  S39–S69. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.010
Demidenko,  E.,  &  McNutt,  P.  (2010).  The  ethics  of  enterprise  risk  management  as  a  key component  of  corporate  governance. International  Journal  of  Social  Economics , 37 (10), 802–815. https://doi.org/10.1108/03068291011070462
Devriese,  J.,  Dewatripont,  M.,  Heremans,  D.,  &  Nguyen,  G.  (2004).  Corporate  Governance  ,
Regulation and Supervision of Banks. Financial Stability Review , 2 (1), 95–120.
Fernandes,  A.  A.  R.,  &  Fresly,  J.  (2017).  Modeling  of  role  of  public  leader,  open  government information  and  public  service  performance  in  Indonesia. Journal  of  Management Development . https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0322
Fernandes, A. A. R., Panjaitan, R. B., & Solimun. (2019). The effect of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia.
Journal of Science and
Technology Policy Management . https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2017-0017
Graham,  J.  R.,  Harvey,  C.  R.,  &  Rajgopal,  S.  (2005).  The  economic  implications  of  corporate financial  reporting. Journal  of  Accounting  and  Economics , 40 (1–3),  3–73. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002
Himaj, S. (2014). Corporate governance in banks and its impact on risk and performance: Review of  literature  on  the  selected  governance  mechanisms. Journal  of  Central  Banking  Theory and Practice , 3 (3), 53–85. https://doi.org/10.2478/jcbtp-2014-0015
Hossain, A., Sobhani, F. A., Omar, N., Mohamad, N., & Said, J. (2019). Corporate governance, risk  management and ethical investment: Evidence from banking industries. International Journal of Financial Research , 10 (5), 126–137. https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p126
Kakanda,  Mahmud,  M.,  Salim,  Basariah,  &  Chandren,  S.  (2017).  Corporate  governance  reform and  risk  management  disclosures:  Evidence  from  Nigeria. Business  and  Economic Horizons , 13 (3), 357–367. https://doi.org/10.15208/beh.2017.26 Kanchu, T., & Kumar, M. M. (2013). Risk Management in Banking Sector - An Empirical Study.
International Journal of Marketing , 2 (2), 145–153. Retrieved from www.indianresearchjournals.com
Kostyuk, A. N., Pizzo, M., & Mizuno, M. (2012). Corporate Governance Evolution in Banks. In
Chapter 2 (pp. 35–50).
Limba,  R.  S.,  Hutahayan,  B.,  Solimun,  S.,  &  Fernandes,  A.  (2019).  Sustaining  innovation  and change  in  government  sector  organizations:  Examining  the  nature  and  significance  of politics of organizational learning. Journal of Strategy and Management . https://doi.org/10.1108/JSMA-10-2017-0075 Lutui,  R.,  &  Ahokovi,  T.  (2017).  Financial  fraud  risk  management  and  corporate  governance. Proceedings  of  the  15th  Australian  Information  Security  Management  Conference,  AISM 2017 , 5–13. https://doi.org/10.4225/75/5a84f10795b47
Macey,  J.  R.,  &  O’Hara,  M.  (2006).  The  corporate  governance  of  banks. Journal  of  Financial Regulation and Compliance , 14 (4), 375–382. https://doi.org/10.1108/13581980610711144
Mitton,  T.  (2005).  A  Cross-Firm  Analysis  of  the  Impact  of  Corporate  Governance  on  the  East
Asian Financial Crisis. SSRN Electronic Journal , (801).
https://doi.org/10.2139/ssrn.246030 Muttakin,  B.,  Mohammad,  Ullah,  S.,  &  Md.  (2012).  Corporate  governance  and  bank performance: Evidence from Bangladesh. Corporate Board: Role, Duties and Composition , 8 (1), 62–68. https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5
Permatasari, & Ika. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of  Indonesian  banks. International  Trade,  Politics  and  Development , 4 (2),  127–139. https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063
Pradana,  Y.  A.,  &  Rikumahu,  B.  (2014).  Penerapan  Manajemen  Risiko  terhadap  Perwujudan Good  Corporate  Governance  pada  Perusahaan  Asuransi. Trikonomika , 13 (2),  195. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i2.614
Raffles, R. (2011). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2 (3), 43268. Safari, R., Shateri, M., Shateri Baghiabadi, H., & Hozhabrnejad, N. (2016). The Significance Of Risk  Management  For  Banks  And  Other  Financial  Institutions. International  Journal  of Research-Granthaalayah , 4 (4), 74–81.
Sari, M., Lubis, A. de F., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2018). The influence of organization’s culture and internal control to corporate governance and is impact on bumn (State-owned enterprises) corporate performance in Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics , 9 (2), 681–691. https://doi.org/10.14505/jarle.v92(32).30 Setiawaty,  A.  (2016).  Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 13 (1), 13–24. Retrieved from http://journal.febunmul.net Shil,  N.  C.  (2008).  Accounting  for  Good  Corporate  Governance. Journal  of  Administration  & Governance , 3 (1), 22–31.
Susilo,  L.  J.,  &  Kaho,  V.  R.  (2010).  Manajemen  Risiko  Bebasis  ISO  31000  Untuk  Industri Nonperbankan.
Tjahjadi,  B.  (2011).  Hubungan  sistem  manajemen  risiko  dengan  ketidakpastian  lingkungan  dan strategi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Majalah Ekonomi , XXI (2), 142–154. Windah,  G.,  &  Arastyo,  A.  (2013). Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governance  Terhadap Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Hasil  Survei  The  Indonesian  Institute  Perception Governance (Iicg) Periode . 2 (1), 1–23.
Zarkasyi,  W.  (2008).  Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. In Bandung: Alfabeta