## PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Angraeny Arief Universitas Muslim Indonesia Email : angraenyarief@gmail.com

## Abstract
This research was conducted in the city of Makassar in Makassar District Court  in  the  form  of  a  field  study  with  interviews  with  relevant  parties. Application of Perma in the Makassar District Court has been well implemented with  appropriate  procedures  as  stipulated  in  the  regulations.  Verdict  of  the mediation process itself is in Kracht which equals the rulings of other courts but in the process can directly execute. However, there are barriers to the successful implementation of mediation in court of Makassar that are the parties, less active mediator and lack of support from the advocate.
Keyword: PERMA, Mediation

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  di  Pengadilan  Negeri Makassar  berupa  studi  lapangan  dengan  wawancara  dengan  pihak  terkait. Penerapan  Perma  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  telah  terlaksana  dengan  baik sesuai  prosedurnya  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Putusan  dari proses  mediasi  itu  sendiri  adalah In  Kracht yang  dimana  sama  dengan  putusan pengadilan  lainnya  tetapi  dalam  prosesnya  bisa  langsung  melakukan  eksekusi. Namun,  terdapat  hambatan  pelaksanaan  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan Negeri Makassar yaitu dari para pihak, kurang aktifnya mediator dan tidak adanya dukungan advokat itu sendiri.
Kata Kunci: Perma, Mediasi

## LATAR BELAKANG
enyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus  ditempuh  secara  legal  dan  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara  main hakim  sendiri (eigenrichting) .  Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  pada umumnya  adalah  proses  peradilan  atau  penghakiman  (ajudikasi)  dan  proses konsensual  (non  ajudikasi).  Bentuk  ajudikasi  adalah  litigasi  atau  biasa  dikenal sebagai  proses  pengadilan.  Pengadilan  adalah  lembaga  resmi  kenegaraan  yang diberi  kewenangan  untuk  mengadili,  yaitu  menerima,  memeriksa,  dan  memutus perkara  berdasarkan  hukum  acara  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pengadilan  adalah  instansi  resmi  yang  merupakan  salah  satu  pelaksana fungsi mengadili yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim. 1
Penyelesaian  perkara  perdata  melalui  jalur  litigasi  diharapkan  menjadi solusi  terbaik  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  kepastian  hukum,  dengan berdasarkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Namun  dalam  praktik  tidak demikian,  karena  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  dapat  berlarut-larut  dengan proses  yang  sulit  dan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu pengadilan  menganut  sistem winlose solution dalam  penyelesaian  perkara. Sehingga  ada  pihak  yang  diuntungkan  dan  dirugikan,  hal  ini  terkadang menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  salah  satu  pihak  karena  merasa  putusan  yang dijatuhi tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan  para  pihak  terlebih  dahulu  sebelum  proses  persidangan.  Dimana pihak-pihak  dipertemukan  diruang  mediasi  yang  disediakan  oleh  Pengadilan. Dalam  Pasal  1851  KUHPerdata  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perdamaian  adalah  suatu  persetujuan  dimana  kedua  belah  pihak  dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. 2
Praktik  mediasi  lebih  jelas  lagi  apabila  mencermati  kasus-kasus perselisihan,  percekcokan,  dan  petengkaran  ( syiqaq )  dalam  lingkup  kehidupan keluarga  yang  secara  tekstual  din                      - /4:  128.  Teknis mengenai  proses  mediasi  dalam  masalah  tersebut  sangat  jelas  dan  rinci sebagaimana diatur dalam QS an- /4: 128.
1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002),  h. 304
2 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta : Kencana, 2005), h. 152.
P
Mahkamah  Agung  (MA)  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  yaitu  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Hal  ini  sebagai  dasar  untuk  mentaati  pasal  130  HIR  dan  154  RBg yang  dapat  dijadikan  pedoman  tata  tertib  bagi  para  hakim  di  pengadilan  tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada PERMA poin (b) yang menjelaskan :
“B hw  pe g   egr       e        e       pro e  ber c r     pe g dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  efektif  mengatasi  masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi  lembaga  pengadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  samping proses pengadilan yang bersifat  e u u  ( ju      f).”
Dalam kenyataannya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar hanya  beberapa  yang  bisa  berhasil  melalui  mediasi  dan  kebanyakan  yang  gagal dan menempuh proses persidangan  yang di sebabkan oleh beberapa  factor-faktor yang  mempengaruhinya.  Perma  tersebut  mengatur  bahwa  apabila  tidak menempuh  prosedur  mediasi  maka  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal 130  HIR  dan  atau  Pasal  154  RBg  yang  mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum. 3 Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  merupakan  penyempurnaan  dari Peraturan  Mahkamah  Agung  sebelumnya  yakni  PERMA  Nomor  02  Tahun  2003 karena  ditemukan  beberapa  masalah  sehingga  tidak  efektif  penerapannya  di pengadilan.  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008 sebagai  upaya  mempercepat,  mempermurah,  dan  mempermudah  penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. 4
Lahirnya  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  untuk  mendayagunakan  mediasi  sebagai  salah  satu  proses penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah,  serta  memberikan  akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di  pengadilan serta memperkuat  dan memaksimalkan fungsi  lembaga pengadilan dalam  menyelesaikan  sengketa  di  samping  proses  pengadilan  yang  bersifat memutus (ajudikatif) .  Keberadaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  juga dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian,  ketertiban,  kelancaran  dalam  proses mendamaikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hakim
3 Ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008
4 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 310.
wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Bila  hakim melanggar  atau  enggan  menerapkan  prosedur  mediasi,  maka  putusan  hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan  putusannya  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang  bersangkutan telah  diupayakan  perdamaian.  Melalui  mediasi  dengan  menyebutkan  nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.
Mediasi  di  pengadilan  wajib  diterapkan  yang  merupakan  akses  untuk mendorong  kesadaran  para  pihak  untuk  duduk  bersama  dalam  menyelesaikan sengketa,  dan  solusi  untuk  mengurangi  penumpukan  perkara  di  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  dan  Mahkamah  Agung,  dan  mediasi  akan menghasilkan  perdamaian  dan  menjalin  hubungan  baik  antara  para  pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya  dan  tenaga. 5 Di  samping  itu,  kurangnya  kepercayaan  atas  kemandirian lembaga  peradilan  dan  kendala  administratif  yang  melingkupinya,  sehingga pengadilan  merupakan  pilihan  terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa. 6 Dalam uraian  latar  belakang  tersebut,  hal  tersebut  menarik  untuk  dikaji  bagi  penyusun dan meneliti masalah ini serta memaparkan masalah penyelesaian sengketa antara para  pihak  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan  para  pihak  pada  perwujudan  kesepakatan  damai  yang permanen  dan  lestari,  mengingat  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research) yaitu  penelitian yang  digunakan  untuk  memperjelas  kesesuaian  antara  teori  dan praktik  dengan menggunakan  data  primer  mengenai  efektivitas  PERMA  Nomor  01 Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar. Dalam  memperoleh data dengan  cara  wawancara  secara  langsung  dan  telaah  pustaka  serta  dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34-35.
6 Maria S.W. Sumarjono. Nurhasan Ismail dan Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah,
Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Melalui  Mediasi  di  Pengadilan Negeri Makassar
Prosedur  pemeriksaan  sengketa  di  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  proses beracara  menurut  HIR  sangatlah  panjang  walaupun  Pasal  4  ayat  (2)  UUKK menghendaki  penyelenggaraan  peradilan  dilakukan  secara  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan. Begitu pun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun  1992  Tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan Negeri  yang  menghimbau  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam  waktu  60  hari. Penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  menggunakan  sistem court connected  mediation. Penerapan  mediasi  di  lembaga  peradilan  tersebut berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Maka  sebelum  dilakukan  proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.
Mediasi  dipandang  sebagai  bagian  dari  proses  perkara  karena  dilakukan pada awal  proses persidangan. Untuk mengkonkritkan Pasal  130 HIR/  154 RBg, maka  mediasi  dilakukan  pada  awal  proses  persidangan  yang  apabila  sengketa selesai  secara  damai  maka  akan  dibuatkan  akta  perdamaian  dan  proses pemeriksaan  perkara  berakhir  dengan  pengukuhan  perdamaian  tersebut  oleh hakim. Sebaliknya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa  secara  damai,  maka  proses  pemeriksaan  persidangan  akan  berlanjut sesuai tahap tahapan berdasarkan Hukum Acara  Perdata  yang berlaku mulai dari jawab menjawab hingga putusan yang bersifat win lose solution.
Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Pada tahapan proses mediasi sangat penting untuk dihadirkan pihak materiil. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan.  Batas  waktu  pelaksanaan  mediasi  selama  40  hari  kerja  ditambah  14 hari  kerja  atas  kesepakatan  para  pihak.  Apabila  mediasi  gagal  dibuatkan  berita acara  oleh  Mediator,  selanjutnya  perkara  dikembalikan  kepada  majelis  hakim. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi: “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi ”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:
Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
b. Advokat atau akademisi hukum;
c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
d. Hakim majelis pemeriksa perkara; dan
e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.
Pada umumnya seluruh Mediator yang dimaksud pada Pasal tersebut dapat menjadi Mediator di Pengadilan. Namun, dari penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Makassar hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator. Penunjukkan mediator di Pengadilan Negeri Makassar oleh Ketua Pengadilan berdasarkan dari Surat  Keputusan  dari  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Pada  tahap  mediasi  di Pengadilan  Negeri  Makassar,  dimana  para  pihak  dihadirkan  sesuai  dengan  surat penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Pada  Proses  Mediasi  tersebut, Mediator  berperan  aktif  menjadi  seorang  fasilitator  yang  membantu  para  pihak untuk  mencapai  kesepakatan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak.  Mediator  di Pengadilan  Negeri  Makassar  biasa  juga  melakukan  kaukus  yakni  pertemuan terpisah  yang  dilakukan  oleh  mediator  dengan  salah  satu  pihak  berperkara  tanpa diketahui  oleh  pihak  lawan  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (3)  Perma  Nomor  01 Tahun 2008.
Pelaksanaan  mediasi  maksimal  14  hari  ditambah  14  hari  sejalan  dengan Pasal  13  ayat  (3)  dan  (4)  yang  menyatakan  bahwa  proses  mediasi  berlangsung paling  lama  40  (empat  puluh)  hari  kerja  sejak  mediator  dipilih  oleh  para  pihak atau  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim,  selanjutnya  atas  dasar  kesepakatan  para pihak, jangka waktu  mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir  masa  40  (empat  puluh)  hari  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3. Walaupun  selama  ini  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  bahwa  pada umumnya  mediasi  selesai  dalam  waktu  yang  relatif  cepat  dan  tidak  sampai  40 hari.
Dalam tahap mediasi, mediator mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara tentang keinginan yang diharapkan dari para pihak secara terbuka dan  jujur.  Dimana  mediator  menjadi  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah pe  e e     ” (P     1      6 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

## B. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar
Dalam perdamaian  yang dilakukan oleh kedua belah pihak  yang nantinya bias  mencapai  kesepakatan  hasil  kesepakatan  ini  disebut  sebagai  kesepakatan perdamaian,  sedangkan  apabila  perdamaian  dilakukan  dengan  cara  dan  proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi. Apabila kesepakatan  tersebut  diselesaikan  dengan  cara  mediasi  oleh  para  pihak,
kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas  dan  kewenangan  agar  kesepakatan  tersebut  sah  di  hadapan  hukum  maka mediator membuatkan akta  yaitu akta perdamaian  yang nantinya ditanda  tangani oleh kedua para pihak.
Tabel 3 Data Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2013-2015 No Tahun Jumlah Perkara Cabut Damai Putus Banding Ket. 1 2013 131 29 4 69 29 - 2 2014 377 53 8 245 71 - 3 2015 387 93 10 235 49 - Jumlah 895 175 22 549 149 -
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015
Kekuatan  dari  putusan  perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih  aktif dalam mendorong  agar para  pihak  menjadikan  kesepakatan  perdamaian  tersebut  menjadi  suatu  produk hukum  yang  dalam  hal  ini  terkait  dengan  akibat  hukum  bagi  kedua  belah  pihak. Hasil  dari  kesepakatan  mediasi  dari  kedua  belah  pihak  menjadikan  suatu  akta perdamaian.

## C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar
Hasil  penelitian  dan  observasi  yang  penyusun  lakukan  di  tempat  yang menjadi pilot project pelaksanaan mediasi di pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Makassar,  menunjukan  bahwa  proses  perdamaian  terutama  mediasi  yang  diatur dalam  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  sebagai  salah  satu  upaya  penyelesaian sengketa  secara  damai  seringkali  mengalami  kegagalan.  Penyusun  menemukan beberapa faktor penghambat yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering gagal (deadlock). Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Negeri Makassar antara lain:
1. Hakim Mediator
Mediator di Pengadilan Negeri Makassar umumnya adalah hakim di instansi  tersebut.  Beberapa  mediator  yang  berasal  dari  hakim  yang dimana dalam tahap mediasi cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim  di  persidangan  bukan  sebagai  mediator  yang  dimana  hakim tersebut tidak memahami tugas dan fungsi dari mediator itu sendiri.

## 2. Para Pihak
Kesulitan  saat  berdamai  oleh  para  pihak  di  Pengadilan  Negeri Makassar  dilator  belakangi  dengan  faktor  gengsi  belaka.  Para  pihak enggan  untuk  memulai  suatu  perdamaian,  karena  didasari  oleh  ego para  pihak  masing-masing  serta  tidak  adanya  itikad  baik  dari  para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi.
3. Advokat
Advokat  yang  kontra  terhadap  proses  mediasi  beranggapan  bahwa menjalankan proses  mediasi  hanya  sekedar  formalitas  saja.  Hal  ini dikarenakan  semakin  lama advokat  menjadi  kuasa  hukum  para kliennya semakin banyak pula pemasukan yang mereka dapatkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  secara  umum  telah berjalan  sesuai dengan prosedur  yang berlaku  yaitu  Peraturan Mahkamah  Agung Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Tahapan  proses mediasi  telah  dilaksanakan  oleh  Hakim  maupun  Mediator  di  Pengadilan  Negeri Makassar  sesuai  dengan  ketentuan  mulai  dari  tahap  pra  mediasi,  tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana  tahap  mediasi  dilakukan  secara  musyawarah  sampai  dengan  tahap akhir/pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Mediator  kepada  Majelis  Hakim.  Adapun faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar adalah para pihak yang bersengketa yang tidak  hadir  serta  kurang  antusiasnya  dalam  melalui  tahapan  mediasi,  kurang aktifnya  mediator  serta  keterlibatan  advokat  yang  cenderung  tidak  bersungguh- sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk,
Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana
Maria S.W. Sumarjono. 2008. Nurhasan Ismail dan Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah,  Potensi  Penerapan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  di Bidang Pertanahan. Jakarta: Kompas
Syahrizal Abbas. 2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
Takdir  Rahmadi.  2010. Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada