## Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
La Ode Angga Universitas Pattimura laodeangga@yahoo.com

## Abstract
Prudential  Principle  in  the  Field  of  Environmental  Management  in  Regional Regulation  Spatial  Planning  of  Maluku  Province  aims  to  know  the  essence  of prudential  principles  in  Spatial  Planning  in  Maluku  Province.  This  research  is  a normative  juridical  research,  that  is  research  conducted  on  legal  principles,  the value (norm) of concrete law and legal system. The approach used in this research is philosophical approach, conceptual approach, statute approach. The results obtained that the Prudential Principle in Perda RTRW Maluku Province Number 16 Year 2013 is made early prevention, anticipatory prevention, to protection and management of natural  resources  and  environment  and  spatial  arrangement.  Philosophical regulation of prudential principles in this Regulation that considering the function of space  as  a  place  of  human  and  other  living  creatures,  perform  activities,  and maintain its survival, basically its availability is not unlimited. In order to realize the safe, convenient, productive and sustainable in spatial planning in Maluku Province, it  is  necessary  to  implement  a  spatial  plan  that  can  harmonize  the  natural  and artificial  environments  capable  of  realizing  the  integrated  use  of  natural  resources and  artificial  resources,  and  can  provide  protection  against  Spatial  function  and prevention of negative impacts on the environment due to space utilization.
Keywords:  Prudential  Principles,  Protection  of  Environmental  Management, Regional Regulation Spatial Planning, Maluku Province.

## Abstrak
Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalamPeraturan Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Maluku bertujuan  untuk  mengetahui hakekat  prinsip  kehati-hatian  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di  Provinsi Maluku.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma) peraturan  hukum  konkrit  dan  sistem  hukum.Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  pendekaan  filosofis (philosophicalapproach), pendekatan konseptual  (conseptual  approach), pendekatan  perundang-undangan  (statute approach). Hasil yang  diperoleh  bahwa prinsip  kehati-hatian  dalam  Perda  RTRW Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2013 dilakukan  pencegahan secara dini, pencegahan antisipatif,  kehati-hatian  (Prudential  Principles)  terhadap  perlindungan  dan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang. Filosofis pengaturan  prinsip  kehati-hatian  dalam  Perda  RTRW  Provinsi  Maluku bahwa mengingat fungsi ruang sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya,  pada  dasarnya  ketersediaannya tidak  tak  terbatas.  Berkaitan itu untuk  mewujudkan  rencana  tata  ruang  wilayah Provinsi  Maluku  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan perlu  dilakukan rencana  tata  ruang  wilayah  yang  dapat  mengharmonisasi  lingkungan  alam  dan lingkungan buatan mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup  akibat  pemanfaatan ruang.
Keywords: Prinsip  Kehati-hatian,  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  Provinsi Maluku.

## Pendahuluan
Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal  33  ayat  (3)  &  (4)  UUD  NRI 1945  merupakan norma  dasar  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  di  Indonesia.  Pasal  28  H ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  yang  baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD NRI 1945 menyatakan:
(3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional
diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efesiensi berkeadilan,  dan  berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketentuan  tersebutmenjadi landasan filosifis  dan  yuridis  bagi  Negara Republik  Indonesia  dalam  rangka pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup termaksud di dalamnya  penataan  ruang.Selanjutnya penguasaan sumber  daya  alam dan lingkungan hidup diaturdi dalam Pasal 2  dan  Pasal 14  ayat  (1) UUPA. Di dalam Pasal  2  UUPA menyatakan Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di
dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan diberikan  kewenangan  untuk:  (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,  penggunaan,  persediaan dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa : (2) Menentukan dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dengan  bumi,  air, dan  ruang  angkasa : (3)  Menentukan dan  mengatur  hubungan-hubungan hukum  antara  orang  dan  peraturan- peraturan hukum yang mengenai bumi, air,  dan  ruang  angkasa. Selanjutnya Pasal  14  ayat  (1)  UUPA  menugaskan kepada  Pemerintah  dalam  rangka sosialisme  Indonesia,  untuk  membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya.
Kewenangan negara dalam UUDNRI 1945  sebagai dasar  hukum tertinggi memiliki  nilai  luhur  yang dalam pembukaannya disebutkan: Atas berkat Rahmat  Allah  Yang  Maha Kuasa  dan  dengan  didorongkan oleh keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan  yang  bebas, maka  rakyat
Indonesia  menyatakan  dengan  ini kemerdekaannya.  Kemudian  dari  pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertibaan  dunia yang berdasar kemerdekaan kebangsaan,  perdamaian  yang  abadi dan keadilan sosial.
Pada dasarnya setiap norma hukum yang baik harus mengandung 3 (tiga) dasar pokok, yaitu: dasar yuridis, dasar  sosiologis dasar  filosofis. Dasar yuridis  pembentukan  Perda  RTRW Provinsi  Maluku  No.  16  Tahun  2013 adalah  UUD  NRI  1945,  UUPA, UUPPLH dan UUPR; sedangkan dasar filosofisnya bahwa  Perda  RTRW Provinsi  maluku  dibentuk  berdasarkan nilai-nilai  Pancasilais,  yakni  bahwa penataan  ruang  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  harus  betul-betul memperhatikan nilai-nilai yang tertuang  dalam  Pancasila,  yaitu  nilai Ketuhanan,  nilai  Kemanusian,  nilai Persatuan dan Kesatuan, nilai
Demokratis, dan nilai Keadilan Sosial. Selain  nilai  yang  terdapat  di  dalam Pancasila,  pengaturan  penataan  ruang harus pula memperhatikan nilai kemanfaatan,  nilai  keseimbangan  dan nilai  kepastian  hukum.  Dan  dasar sosiologisnya adalah adanya kenyataan empiris  tentang  pemanfaatan  ruang oleh  masyarakat  yang  carut-marut, satu  dengan  lainnya  saling  tumpang tindih tanpa memperhatikan keamanan, kenyamanan, produktivitas,
keberlanjutan  dan  kelestarian  sumber daya alam dan sumber daya lingkungan hidup.
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan  hidup  termaksud  Perda Nomor  16  Tahun  2013  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku  merupakan  upaya  terpadu untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan,
penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan hidup
(Husni:  81). Upaya  terpadu  tersebut
dapat  dilakukan  dengan  preventif  dan juga dapat dilakukan dengan
pencegahan dini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dan  penataan  ruang di Provinsi Maluku.Akan tetapi UUPPLH  menghendaki  upaya  terpadu itu  lebih  diutamakan  secara  preventif. Sehubungan  hal  tesebut  UUPPLH  di dalam  Penjelasan  Umum  angka  5 menyatakan:
Upaya  preventif  dalam  rangka pengendalian  dampak  lingkungan hidup  perlu  dilaksanakan  dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.Dalam  hal  pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  hidup sudah  terjadi,  perlu  dilakukan upaya  represif  berupa  penegakan hukum  yang  efektif,  konsekuen,
dan konsisten
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan  hidup  yang  sudah terjadi.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem  hukum  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang  jelas,  tegas,  dan  menyeluruh guna  menjamin kepastian  hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber  daya  alam  serta  kegiatan pembangunan lain. Undang- Undang ini juga mendayagunakan berbagai  ketentuan  hukum,  baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.Ketentuan  hukum  perdata meliputi  penyelesaian  sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan  (Non  Litigasi) dan  di dalam pengadilan (Litigasi).Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan  kelompok,  hak  gugat organisasi  lingkungan,  ataupun hak  gugat  pemerintah.  Melalui cara  tersebut  diharapkan  selain akan  menimbulkan  efek  jera  juga akan meningkatkan kesadaran seluruh  pemangku  kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi  masa  kini  dan  masa depan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan prinsip kehati-hatian bisa dilihat dalam Penjelasan  Pasal  2f  UUPPLH tersebut menyatakan:
“Bahwa  ketidakpastian  mengenai dampak  suatu  usaha  dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk  menunda  langkah-langkah meminimalisasi  atau  menghindari ancaman tehadap pencemaran
dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas  dapat  dirumuskan  permasalahan:
Apa Hakekat  Prinsip  Kehati-Hatian Dalam  Perlindungan  Dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Bidang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku?

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  normatif,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  terhadap  azas-azas hukum,  kaedah-kaedah  hukum  dalam arti  nilai  (norma)  peraturan  hukum konkrit  dan  sistem hukum (Sudikno Mertokusumo,  2009  :29) .Di  dalam penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian adalah pendekaan filosofis
(philosophicalapproach),  pendekatan perundang-undangan
(statute approach),(Terry  Hutchinson,  2002: 55) dan  pendekatan  konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93)

## Kerangka Teoritik
1) Teori Negara Kesejahteraan
Dalam  teori  negara  kesejahteraan (walfare state), tujuan negara
dipandang  sebagai  instrumen  untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia, (CST  Kansil dan  Chiristine  ST.  Kansil,  1977:  20). Teori negara kesejahteraan, merupakan perpaduan  antara  konsep  negara  dan negara kesejahteraan. Menurut
Burkerns,“Negara hukum ( rechtsstaat) adalah  negara  yang  menempatkan hukum  sebagai  dasar  kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut  dalam  segala  bentuknya  di lakukan  di  bawah  kekuasaan  hukum”,
sedangkan
konsep negara kesejahteraan  menurut:  “Bagir  Manan adalah: “Negara atau pemerint ah tidak semata-mata  penjaga  keamanan  atau ketertiban  masyarakat,  tetapi  pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan  umum  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat ” ( Aminuddin, 1999:  9).
Teori Negara Kesejahteraan,
digunakan dengan argumentasi bahwa, pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan, memiliki tugasdan tanggung jawab atas kesejahteraan dan
pemenuhan hak-hak  dasar warga negara tidak  dapat diraihnya  sendiri. Konsep negara kesejahteraan membutuhkan peran  negara untuk memperluas tanggungjawabnya terhadap  masalahsosial  ekonomi yang dihadapi  oleh banyak  orang,  (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 223).
Lahirnya  negara  kesejahteraan sebagai  reaksi  terhadap  gagalnya konsep  negara  hukum  klasik  dan negara  hukum  sosialis.Kedua konsep dan  tipe  negara  hukum  tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan negara  atas  sumber  daya  ekonomi yang berbeda.Secara teoretik perbedaan  itu  dilatarbelakangi  dan dipengaruhi  oleh  idiologi  atau  paham- paham  yang  dianutnya.  Pada  negara hukum  liberalis  klasik  dipengaruhi oleh  paham  liberalisme  atau  negara hukum klasik sedangkan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham  Marxisme, (Abrar  Saleng,
2009:  9).Dalam  konteks  menjawab Hakekat  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Bidang
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
Wilayah  Provinsi  Maluku  bertujuan untuk  mengetahui  hakekat  prinsip kehati-hatian  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  di  Provinsi  Maluku, negara  dipandang  berkewajibanuntuk mengatur peraturan perundang- undangan yang berpihak kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuaidengan konstitusional Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat  ayat (3) & (4) UUD NRI 1945.
2) Ilmu Perundang-undangan
Penggunaan  teori  yang  kedua dalam  penulisan  ini  adalah  ilmu Perundang-undangan.Ilmu  Perundang- undangan adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk yang
berkaitan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikaji mengenai teknik, materi muatan, asas-asas,  bahasa  hukum  terhadap perancangan peraturan perundang- undangan,  karena  sebenarnya  obyek dari  ilmu  perundang-undangan  adalah merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum tata  negara  dalam  arti  umum,  oleh karena  itu  metode dan  pendekatannya
tidak jauh berbeda dengan metode dan pendekatan ilmu hukum tata negara.
Menurut B. Hestu
Cipto Handoyo Ilmu
Perundang-undangan merupakan  cabang  dari  ilmu  hukum yang  secara  khusus  objek  kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan peraturan perundang- undangan  yakni  setiap  keputusan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat yang  berwenang  untuk  mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku  mengikat  umum.  Dengan  kata lain ilmu perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan  dalam  hal  ini  pembentukan peraturan peraturan perundang- undangan  serta  bersifat  normatif Ilmu perundang-undangan terbagi:
a) Proses perundang-undangan (gezetsgebungsverfahren): meliputi  beberapa  tahapan  dalam pembentukan perundang- undangan seperti  tahap  persiapan, penetapan,  pelaksanaan,  penilaian dan  pemaduan  kembali  produk yang sudah jadi.
b) Metode prundang-undangan (gezetsgebungsmethode): ilmu
tentang  pembentukan  jenis  norma hukum  yang  teratur  untuk  dapat mencapai sasarnannya. Pengacuannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan  unsur  dan  struktur suatu  ketentuan  dalam  norma seperti objek norma, subjek norma, operator norma dan kondisi norma.
c) Teknik perundang-undangan
(gezetsgebungstechnic): Teknik perundang-undangan mengkaji hal-hal  yg  berkaitan  dengan  teks suatu perundang-undangan
meliputi  bentuk  luar,  bentuk dalam,  dan  ragam  bahasa  dari peraturan perundang-undangan. Teori perundang-undangan dalam penulisan ini digunakan sebagaian alisis dengan argumentasi bahwa, peraturan  perundang-undangan  atau kebijakan yang baik harus
mencerminkan  keberpihakan  pembuat undang-undang yang baikharus terhadap
perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup.Alasan penggunaan  teori  ilmu  Perundang- Undangan  sebagai Middle  Range
Theory berdasarkan  suatu  pemahaman bahwa  dalam  menjawab  merumuskan Hakekat  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Bidang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi  Maluku  bertujuan untuk  mengetahui  hakekat  prinsip kehati-hatian  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  di  Provinsi  Maluku supaya  mendapat  hasil  yang  baik  dan maksimal.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hakekat Prinsip Kehati-hatian Dalam Penataan Ruang
Negara  Indonesia  saat  ini  sedang melaksanakan  pembangunan  di segala bidang kehidupan dalam rangka upaya mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.Setiap kegiatan dalam  rangka  mengisi  kemerdekaan bangsa  Indonesia  dan  pelaksanaan pembangunan di segala bidang, tentunya  harus  mempunyai  dasar hukum  sebagai  pijakannya,  baik  dasar filosofis, yuridis maupun dasar konstitusionalnya. Dasar filosofis diperlukan  dalam  rangka  memaknai
hakekat  dan  arti  dibalik  perencanaan dan  pelaksanaan  sesuatu  kegiatan, apakah kegiatan itu merupakan kegiatan fisik ataupun non-fisik, dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna  mewujudkan  masyarakat  yang adil  dan  makmur.  Sedangkan  dasar konstitusional  diperlukan  dalam  hal, bahwa  segala  kegiatan  dalam  Negara Hukum  Indonesia,  baik  itu  berupa kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Maluku,  tentunya  harus merujuk  pada  dasar  konstitusionalnya agar  mempunyai  jaminan  kepastian hukum dan berkeadilan.
Konsiderans UUPR bagian
menimbang menyatakan bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  merupakan  negara  kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan  wadah  yang  meliputi  ruang darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi, maupun  sebagai  sumber  daya,  perlu ditingkatkan  upaya  pengeloalaannya secara  bijaksana,  berdaya  guna,  dan berhasil  guna  dengan  berpedoman
pada  kaidah  penataan  ruang  sehingga kualitas  ruang  wilayah  nasional  dapat terjaga kelanjutannnya demi terwujudnya  kesejateraan  umum  dan keadilan sosial dengan landasan konstitusional UUD NRI 1945.
Secara  filosofis  bahwa  ruang wilayah  Negara  Kesatuan  Negara Republik  Indonesia,  baik  sebagai kesatuan  wadah  yang  meliputi  ruang darat,  ruang  laut,  dan  udara,  termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber  daya,  merupakan  Karunia ALLAH SWT Kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat  sesuai  dengan amanat  yang  terkandung  dalam  Pasal 33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.
Fungsi  ruang  sebagai  tempat manusia  dan  makhluk  hidup  lain, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya  tidak  tak  terbatas. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dan untuk  mewujudkan  ruang  wilayah
nasional yang aman, nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  maka perlu  dilakukan  penataan  ruang  yang dapat  mengharmonisasi  lingkungan alam  dan  lingkungan  buatan,  yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  buatan,  serta  yang  dapat memberikan  perlindungan  terhadap fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak negatif  terhadap  lingkungan  hidup akibat pemanfaatan ruang. Keberadaan ruang  yang  terbatas  dan  pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya  penataan  ruang  sehingga diperlukan  penyelenggaraan  penataan ruang  yang  transparan,  efektif,  dan partisipatif  agar  terwujud  ruang  yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, guna untuk keberlanjutan  lingkungan  hidup  dari generasi  masa  kini  dan  generasi mendatang. Penataan ruang merupakan kegiataan yang terstruktur dan
sistematis dalam rangka  upaya menata dan merencanakan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan
pemanfaatan
sumber daya
alam.Dengan  adanya  penataan  ruang, maka persediaan, peruntukkan, penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  (darat,  laut/air,  dan  udara, serta  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya)  dapat  direncanakan dengan  baik  dan  benar  sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai kepentingan dan harapan bersama semua pemanggu kepentingan dengan  baik.Dengan  demikian  maka, peranan nilai-nilai filosofis dan konstitusional  dalam  pelaksanaannya pembangunan  di  segala  bidang,  baik pembangunan  fisik  maupun  non-fisik sangat  penting.  Terlebih  lagi  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak  yang  akan dijadikan dasar  dan  pedoman  bagi pelaksanaan  pembangunan  di  segala bidang khususnya di bidang lingkungan  hidup  dan  penataan  ruang. Nilai-nilai  filosofis  yang  tercermin dalam  sila-sila  Pancasila  merupakan acuan  utama,  pedoman utama,  sebab nilai-nilai filosofis  yang  terkandung di dalam  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945 merupakan  kristalisasi  dari  nilai-nilai
dan  kehendak  bangsa  Indonesia  dari sabang sampai marauke. Hubungannya dengan  pembentukan  Perda  RTRW Provinsi  Maluku  No.  16  Tahun 2013, selain  Pancasila  sebagai  pedoman utama  atau  acuan  utama  juga  harus berpedoman  kepada  UUD  NRI  1945, UUPPLH  dan  UUPR.  Di  dalam  Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD NRI  mengatur  mengenai  perlindungan dan  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  lingkungan hidup.  Selanjutnya  di dalam Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya menganut prinsip
kehati-hatian sebgai implementasi dari pengaturan SDA dan lingkungan hidup
di atas.
2. Pancasila Sebagai Dasar
Filsafati dan Cita Hukum (Rechtsidee) Bangsa  Indonesia dalam Pembentuakan Peraturan Perundang- undangan
Pancasila  yang  berarti  lima  dasar, yaitu:  dasar  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  dasar  Kemanusian Yang Adil  dan Beradab,  dasar    Persatuan  Indonesia, dasar Kerakyatan yang Dipimpin Oleh
Hikmah
Kebijaksanaan
Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan
dasar  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia.  Kelima,  dasar  ini merupakan  satu  kesatuan  yang  tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.Nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam sila pertama meliputi juga nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  sila kedua,  ketiga,  keempat,  dan  kelima, demikianlah pula sebaliknya.
Pancasila  pada  hakekatnya  dapat dibedakan atas hakekat Pancasila yang umum  universal  yang  merupakan substansi  sila-sila  Pancasila,  sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaran  negara  yaitu  sebagai Dasar  Negara  yang  bersifat  umum kolektif  serta  aktualisasi  Pancasila yang  bersifat  khusus  dan  konkrit  dan dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Hakekat sila-sila Pancasila atau substansi  Pancasila  adalah  merupakan nilai-nilai,  sebagai  pedoman  negara adalah  merupakan  norma,  adapun aktualisasinya merupakan realisasi konkrit Pancasila”, ( Kaelan dan Ahmad Zubaedi, 2007 : 22).
Pancasila  dikatakan  sebagai  dasar filosofi bangsa dan negara mengandung  arti  bahwa  nilai-nilai
yang  terkandung  di  dalam  Pancasila merupakan  nilai-nilai  filsafati  bangsa Indonesia,  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  di  kalangan  masyarakat bangsa  Indonesia.  Nilai-nilai  yang tertuang di dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang religious, selalu menghargai  harkat  dan  martabat, komunalistis, kebersamaan, musyawarah  mufakat,  dan  berkeadilan sosial.
Nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam sila pertama sampai dengan sila kelima  merupakan  cita-cita,  harapan, dambaan  bagi  bangsa  Indonesia  yang akan  diwujudkan  dalam  kehidupan bersama.  Cita-cita  bangsa  Indonesia yang  ingin  mewujudkan  masyarakat yang  tata tentrem,  karta  raharja, gemah  ripah  loh  jinawi,  dengan harapan  untuk  diwujudkan  dalam tingakah laku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia.
Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara  serta  sebagai  filsafat  hidup bangsa  Indonesia  pada  hakekatnya merupakan  suatu  nilai-nilai  yang bersifat  sistematis.  Oleh  karena  itu
sebagai  suatu dasar filsafat maka sila- sila Pancasila merupakan suatu kesatuan  yang  bulat,  hirarkis  dan sistematis.  Dalam  pengertian  inilah maka  sila-sila  pancasila  merupakan suatu  sistem  filsafat.Oleh  karena merupakan  suatu  sisitem  filsafat  maka kelima  sila  bukan  terpisah-pisah  dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan  memiliki  esensi  makna yang utuh.
Dasar pemikiran filosofis dari sila- sila  Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara adalah
sebagai berikut.Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Republik
Indonesia,  mengandung  makna  bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakat serta kenegaraan  harus  berdasarkan  nilai- nilai Ketuhanan, Kemanusian, Kerakyatan  dan  Keadilan.  Pemikiran filsafat  kenegaraan  bertolak  dari  suatu pandangan  bahwa  Negara  merupakan suatu  persekutuan  hidup  manusia  atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup  manusia  (legal  society)  atau masyarakat hukum.” , (Ahmad
Zubaedi, 2007 : 25).
Eksistensi  dari  nilai-nilai  Pancasila  ini dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah, bahwa negara merupakan  suatu  organisasi  kesatuan bangsa  Indonesia  yang  dibentuk  oleh kelompok  manusia  yang  berdasarkan pada  kodrat  dasar  manusia  yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha  Esa,  pada  hakekatnya  bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat  manusia  sebagai  makhluk yang  berbudaya  atau  makhluk  yang beradab, berakhlak yang selalu berusaha untuk mewujudkan persatuan dan  kesatuan  agar  terdapat  keserasian dan  keharmonisan  dalam  kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai bangsa yang hidup  dalam  suatu  wilayah  negara tertentu, sehingga haruslah mendasarkan  pada  nilai-nilai  bahwa rakyat  merupakan  satu  kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan maka akan mewujudkan suatu persatuan  dalam  suatu  negara  yang tangguh. Dengan demikian, maka akan terwujudnya  suatu  masyarakat  yang tabah  dan  kuat  atas  dasar  kerakyatan
dan  kemanusian  guna  mewujudkan nilai  keadilan  sosial  bagi  semua manusia,  yang  selalu  menyelesaikan suatu  persoalan  dengan  demokratis, musyawarah dan mufakat yang hakekatnya  akan  mampu  mewujudkan negara  yang  berkeadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakekatnya  merupakan  sumber  dari hukum dasar negara Indonesia. Sebagai  sumber  hukum  dasar,  maka Pancasila  merupakan  suatu  hukum dasar  dan  cita-cita  hukum  serta  cita- cita  moral  yang  luhur  yang  oleh pendiri  negara  yang  mewakili  seluruh bangsa  Indonesia  pada  tanggal  18 Agustus Tahun 1945 dinyatakan secara yuridis formal sebagai dasar negara. Menurut  penjelasan  UUD  NRI  1945, pembukaan  merupakan  pokok-pokok yang  terkandung  dalam  pasal-pasal UUD  NRI  1945  tersebut.Artinya pasal-pasal  di  dalam  Batang  Tubuh UUD NRI 1945 merupakan penjabaran normatif  tentang  pokok-pokok  pikiran yang  terkandung  di  dalam  pembukaan UUD  NRI  1945.Pokok-pokok  pikiran
itu merupakan suasana kebatinan UUD NRI  1945  dan  merupakan  cita  hukum yang  menguasai  konstitusi  baik  yang tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis. Dengan demikian semua produk hukum  dan  penegakkan  hukum  di Indonesia  haruslah  didasarkan  pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD NRI  1945  termasuk  pembentukan UUPA,  UUPPLH,  UUPR  maupun Perda  RTRW  Provinsi  Maluku  No.  16 Tahun  2013  acuan  utamanya  adalah Pancasila,  UUD  NRI  1945.  Pancasila itu  merupakan  cita  hukum.  Pancasila dapat  merupakan  penguji  kebenaran hukum  positif  sekaligus  menjadi  arah hukum positif tesebut untuk dikritalisasikan  dalam  bentuk  norma yang  imperatif  untuk  mencapai  tujuan negara.  Dari  sini  dapat  dimengerti bahwa  cita  hukum  harus  dibedakan dari  konsep  tentang  hukum:  yang pertama terletak di dalam ide dan cita, sedangkan  yang  kedua  merupakan suatu  kenyataan  yang  bersumber  dari cita  tersebut,  (Moh.Mahmud  MD, 2011 : 52).
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia pada
hakekatnya  merupakan  sumber  dari hukum dasar negara Indonesia. Sebagai  sumber  hukum  dasar,  maka Pancasila  merupakan  suatu  hukum dasar  dan  cita-cita  hukum  serta  cita- cita  moral  yang  luhur  yang  oleh pendiri  negara  yang  mewakili  seluruh bangsa  Indonesia  pada  tanggal  18 Agustus Tahun 1945 dinyatakan secara yuridis  formal  sebagai  dasar  negara, yang  selanjutnya  ditentukan  lagi  di dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945 berkedudukan  sebagai  pokok  kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, maka Pancasila dalam sistem  dan struktur  hukum  Indonesia  dikatakan sebagai sumber hukum. Sebagai sumber  hukum  tentunya,  bahwa  nilai- nilai  Pacasila    mewarnai  cita-cita hukum  negara  Indonesia,  dalam  arti norma-norma  dan  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalam  sistem  hukum negara  Indonesia  harus  mencerminkan nilai-nilai Pacasila.
Dari sudut pandang hukum, Pancasila menjadi cita hukum (Rechtsidee) bangsa ini, artinya Pancasila  menjadi  dasar  dan  tujuan setiap  hukum  di  Indonesia.Oleh  sebab
itu,  setiap  hukum  yang  lahir  di Indonesia  harus  berdasarkan  kepada Pancasila  yang  memuat  konsistensi  isi mulai  dari  yang  paling  atas  sampai yang paling rendah hirarkinya.
Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam  pembukaan  UUD NRI  1945, (Proseding Sarasehan Nasional, 2011 : 21).
Cita-cita  hukum  (Rechtsidee)  menurut Rudolf  Stammler  adalah (Rudolf Stammler, 1995 : 129).
“Konstruksi  pikir  yang  mengarahkan hukum  pada  cita-cita  yang  diinginkan oleh masyarakat. Citra hukum berfungsi  sebagai  bintang  pemandu
(leistrern)  untuk  mencapai  apa  yang dicita-citakan. Cita hukum
mengandung  prinsip  yang  berlaku sebagai  norma  bagi  keadilan  atau ketidakadilan hukum, dengan demikian  cita  hukum  secara  serentak memberikan  manfaat  ganda  yaitu dengan  cita  hukum  dapat  diarahkan hukum  positif  menuju  hukum  yang adil”.
Gustav  Radbrach  mengatakan:
( 1 Gustav  Radbruch  dalam  Hamid  S. Attamimi, 1989 : 309).
“Cita Hukum ( Rechtsidee) tidak hanya berfungsi  sebagai  tolak  ukur  yang bersifat  regulatif  yaitu  untuk  menguji apakah  suatu  hukum  positif  adil  atau tidak,  melainkan  sekaligus  berfungsi sebagai  dasar  yang  bersifat  konstitutif dan  menentukan  bahwa  tanpa  cita hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum” , (M.
Koesnoe, 1995 : 80).
M.  Koesnoe  mengatakan: (M. Koesnoe, 1995 : 80).
“Nilai -nilai Pancasila merupakan falsafah  hidup  bangsa  Indonesia.Dari falsafah  hidup  tersebut  terbentuklah cita  hukum  (rechtsidee).  Karena  nilai tersebut  memiliki  keutamaan  dan menjadi cita hukum, maka ia memiliki hakikat  imperatif  yang  mewajibkan. Inilah  yang  kemudian  membentuk konsep hukum yang kategoris. Selanjutnya  dikatakan  bahwa:  “Cita hukum  dari  alam  nilai.  Alam  nilai  itu sendiri  merupakan  dunia  idea-idea tentang apa yang dianggap mulia serta luhur,  oleh  karena  itu  bersifat  harus yang  menuntut  penghormatan  dan
ketaatan  kepadanya.  Dunia  nilai-nilai itu  kemudian  ditangkap,  diolah  dan diramu oleh falsafah hidup masyarakat hukum.  Dari  unsur-unsur  konsep- konsep  ini,  ditarik  asas- asas  hukum” ,
(M. Koesnoe. 1995 : 80).
Moh. Mahfud MD mengatakan,
Pancasila dengan fungsi konstitutifnya
menentukan dasar suatu tatanan hukum  yang  memberi  arti  dan  makna bagi  hukum  itu  sendiri  sehingga  tanpa dasar yang diberikan oleh pancasila itu hukum  akan kehilangan  arti  dan makna  sebagai  hukum.  Sedangkan dengan  fungsi  regulatifnya  pancasila menentukan  apakah  hukum  positif sebagai  produk  itu  adil  ataukah  tidak adil, (Moh. Mahfud MD, 2011 : 54). Selanjutnya  secara  spesifik  Stammler mengidentifikasi  cita  hukum  sebagai kemauan  yuridis,  yaitu  kemauan  yang mendorong setiap orang untuk
membentuk  peraturan-peraturan  bagi masyarakat dalam
hukum positif.Kemauan  yuridis  merupakan kemauan dasar dan syarat bagi seluruh hukum positif. Kemauan yuridis bersifat  transidental  yaitu  berfungsi sebagai  prinsip  terakhir  dari  segala
pengertian  tentang  hukum,  (Stammler, 1995 : 246-247)Cita hukum mengandung  arti  pada  hakekatnya hukum  sebagai  aturan  tingkah  laku masyarakat  berakar  pada  gagasan, rasa,  karsa,  cipta  dan  pikiran  dari masyarakat itu sendiri.
Arif  Sidharta  mengatakan: (Arief Sudharta, 2008 : 181).
“Cita  hukum  dibentuk  dalam  pikiran dan  sanubari  manusia  sebagai  produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, dan kenyataan- kenyataan  yang  diproyeksikan  pada proses  pengkaidahan  perilaku  warga masyarakat yang mewujudkan keadilan,  hasil  guna  dan  kepastian hukum.  Dalam  dinamika  kehidupan masyarakat, cita hukum akan mempengaruhi  dan  berfungsi  sebagai asas  hukum yang  mempedomani (guilding  principle),  norma  kritik (kaidah  evaluasi)  dan  faktor  yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan,  penerapan  dan  penemuan prilaku  hukum.  Dengan  dirumuskan perilaku  hukum  akan  memudahkan penjabaran ke dalam berbagai perangkat  aturan  kewenangan  dan
aturan  perilaku  serta  memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum”. Berangkat dari berbagai pemahaman  tantang  cita  hukum  di atas,  maka  dapat  ditarik  pengertian bahwa  sebagai  suatu  ukuran  yang berisikan  nilai-nilai,  maka  cita  hukum tunduk pada falsafah yang mendasarinya.Setiap cita hukum memiliki  rumusan  nilai  yang  berbeda. Rumusan  nilai  cita  hukum  yang berdasarkan  pancasila  akan  berbeda dengan rumusan nilai cita hukum yang orientasinya
liberalisme dan
sosialisme.  Dengan  demikian  rumusan cita  hukum  negara  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945  sebagai  dasar  konstitusionalnya. Ini  berarti  bahwa  cita  hukum  bangsa Indonesia  harus  mencerminkan  nilai- nilai  Ketuhanan,  nilai  Kemanusian, nilai  Persatuan,  nilai  Kerakyatan,  dan Permusyawaratan,  serta  nilai  Keadilan Sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.
Bagi  bangsa  Indonesia  falsafah  hidup Pancasila  merupakan  asas  kerohanian negara,  norma  dasar,  cita  hukum,  dan sumber  hukum, (M. Noor Syam: VI).
Hamid S Attamimi mengatakan bahwa: (Hamid S. Attamimi: 33).
“Kelima  sila  dalam Pancasila  dalam kedudukannya  sebagai  cita  hukum rakyat  Indonesia  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  secara  positif  merupakan “bintang  pemandu”  yang  memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan,  memberi  isi  kepada  setiap peraturan  perundang-undangan,  dan secara  negatif  merupakan  kerangka yang  membatasi  ruang  gerak  isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan,  sila-sila  tersebut baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  baik  tunggal maupun berpasangan  merupakan  asas  hukum umum”.
Pernyataan  di  atas  menunjukan  bahwa Pancasila  merupakan  pedoman  yang memberikan  arah,  member  isi  bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.Ini  berarti  bahwa nilai-nilai  dan  norma-norma  yang tertuang  di  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan bangsa Indonesia harus  mencerminkan  nilai-nilai  luhur Pancasila.
Pancasila  selain sebagai cita hukum, juga merupakan norma fundamental
negara
(Staatsfundamentalnorm),  karena  itu
sila-sila  Pancasila  baik  secara  sendiri- sendiri maupun bersama-sama merupakan  norma  dasar  atau  norma yang  tertinggi  bagi  berlakunya  semua norma  hukum.  Dalam  kedudukan  ini Pancasila  disebut  juga  sebagai  sumber hukum.  Degan  demikian  hukum  yang dibangun adalah hukum yang berparadigma
Pancasila yang
berdasarkan  pada  UUD  NRI  1945, yaitu:(Jimly Asshiddiqie : 206-207):
a. Mencerminkan religiusitas Ketuhanan  segenap  warga  negara melalui keyakinan segenap bangsa warga terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;
b. Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas  yang berkeadilan  dan berkeadaban  atau  sila  kemanusian yang adil dan beradab;
c. Menjamin dan memperkuat
prinsip  nasionalitas  kebangsaan Indonesia  melalui  sila  persatuan
Indonesia;
d. Memperkuat nilai-nilai sovereinitas  kerakyatan  melalui sila  kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalaam permusyawaratan perwakilan;
e. Melembagakan upaya untuk membangun  solidaritas  sosialitas yang  berkeadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Antara sila yang satu dengan sila yang lainnnya  merupakan  satu  kesatuan
yang  tak  dapat  dipisahkan,  saling menjiwai  satu  dengan  yang  lainnya. Sila Ketuhanan mengandung semangat Kemanusian  yang  adil  dan  beradab, sila  Kemanusian  mencerminkan  nilai Ketuhanan dan Kemanusian dan mengandung semangat sila Kerakyatan dan  Purmusyawaratan,  sila kerakyatan dan  permusyawaratan  mencerminkan nilai  sila  Persatuan,  Kemanusian,  dan persatuan,  dan  mengandung  semangat Keadilan  Sosial,  dan  sila  Keadilan social mencerminkan nilai sila Ketuhanan,  Kemanusian,  Persatuan, dan Kerakyatan dan Permusyawaratan. Dengan demikian, maka dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan  hendaknya  mencerminkan sila-sila Pancasila.Terlebih lagi dikatakan  bahwa  Pancasila  adalah sumber  dasar  pembentukan  hukum  di Indonesia.Sebagai sumber hukum, maka  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan  nilai-nilai  di  dalam sila-sila
Pancasila.Pancasila
menempati  posisi  yang  utama  dalam pembentukan hukum negara Indonesia,
sehingga jika terdapat adanya
peraturan perundang-undagan bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur Pancasila,  maka  peraturan  perundang- undangan  itu  harus  dirubah  atau dibatalkan.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Hans  Kelsen  dalam  teori  hirarki peraturan  perundang-undangan.Beliau mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  sesuai dengan  asas  hukum  (adagium)  yang mengatakan  “ Lex  superior  derogate legi  inferiori ”.  Senada  dengan  itu Undang-undang    No.  12  Tahun  2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mengatur dengan jelas tentang hirarki peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara Indonesia,  mulai  dari  pembentukan Undang-undang
sampai pada pembentukan Perda.
Dengan  demikian,  maka  jelas bahwa  pembentukan  Undang-undang Penataan  Ruang  harus  mencerminkan
nilai-nilai  fundamental  Pancasila  dan UUD  NRI  1945  sebagai  norma  dasar (grundnorm). Selanjutnya pembentukan  Perda  RTRW  Provinsi Maluku sebagai peraturan pelaksanakan dari Undang-undang Penataan
Ruang tidak boleh bertentangan dengan UUPA, UUPPLH dan UUPR.

## 3. Hakekat Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RTRW
Sama seperti ruang wilayah negara  lain,  ruang  wilayah  negara Indonesia  juga  merupakan  karunia Allah SWT sebagai wadah atau tempat keberlangsungan  hidup  manusia  dan makluk  lainnya.  Oleh  karena  itu, manusia  diharapkan  dapat  melindungi dan  mengelola  ruang  wilayah  negara tersebut  dengan  baik  dan  bertanggung jawab  agar  secara  optimal  bermanfaat untuk  keberlanjutan  dan  kelangsungan hidup  manusia  yang  berkualitas. Yang dimaksudkan dengan kehidupan manusia  yang  berkualitas  di  sini adalah “kehidupan yang penuh bahagia”, yang didasari pada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan,  baik  dalam  hidup
manusia secara pribadi, dalam hubungan dengan manusia lain, dalam hubungannya  dengan  alam,  dan  Sang Pencipta.  Secara  geografis  ruang wilayah  Indonesia  yang  terdiri  dari ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara  beserta  seluruh  sumber  daya alam  yang  terkandung  di  dalamnya merupakan aset besar bangsa Indonesia  yang  harus  dimanfaatkan secara terkoordinir, terpadu, dan
seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan keamanan, serta kelestarian, pertahanan kemamanan, serta kelestarian  kemampuan  lingkungan hidup. Semua pertimbangan- pertimbangan  tersebut  dimaksudkan agar sumber kekayaan bangsa Indonesia  itu  semaksimal  mungkin
dapat menopang terlaksananya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.Perhatikan peta ruang wilayah Indonesia,  ruang  wilayah  Indonesia berbentuk kepulauan dengan letak dan posisi  yang  sangat  strategis,  baik  bagi
kepentingan nasional maupun internasional.Secara  ekosistem  kondisi alamiahnya  pun  sangat  khas  karena menempati posisi silang di khatulistiwa antara dua benua dan dua samudera  dengan  cuaca,  musim,  dan iklim tropis.
Harus disadari bahwa setiap manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya membutuhkan  ruang  sebagai  wadah dan  pusat  kegiatannya,  sementara ketersediaan wadah dan pusat kegiatan tersebut  sangat  terbatas  dan  bahkan tidak  pernah  bertambah  luas,  maka pemanfaatan  ruang  tersebut  perlu diatur  dengan  sebaik-baiknya  agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan  kualitas  ruang.Oleh  karena itu,  kehadiran  berbagai  kebijakan penataan ruang harus dimaknai sebagai upaya  untuk  mengatur  pemanfaatan ruang  berdasarkan  besaran  kegiatan, jenis  kegiatan,  fungsi  lokasi,  kualitas ruang, dan estetika lingkungan.Kebijakan  penataan  ruang tersebut meliputi ruang wilayah nasional,  ruang  wilayah  provinsi,  dan ruang wilayah kabupaten/kota.Masing- masing ruang wilayah tersebut
merupakan  subsistem  ruang  menurut batasan  administrasi  belaka,  karena secara alamiah ketiga wilayah tersebut merupakan  suatu  kesatuan  dan  tidak dapat dipilahpilah. Sebagai satu kesatuan  wilayah  ruang  yang  utuh maka  dalam  kadar-kadar  tertentu pengelolaan salah satu bagian (subsistem)  jelas  akan  berpengaruh pada  subsistem  yang  lain,  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi subsistem  ruang  secara  keseluruhan. Oleh  karena  itu,  pengaturan  ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.Ini  berarti  perlu  adanya suatu  kebijaksanaan  nasional  penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.Seiring dengan maksud tersebut, maka  pelaksanaan  pembangunan,  baik di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah,  harus  seuai  dengan  rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Uraian  di  atas  mengisyaratkan  bahwa untuk  menjamin  tercapainya  tujuan penataan  ruang  baik  pada  tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
dalam  satu  kesatuan  sistem  maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberi  dasar  yang  jelas,  tegas,  dan menyeluruh dalam upaya pemanfaatan ruang.Tentu saja Peraturan Perundang- undangan  tersebut  mencermingkan prinsip-prinsip dalam UUPPLH,
seperti prinsip kehati-hatian, berkelanjutan dan keterpaduan, sehingga  dapat  menekan  perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
4. Hakekat Prinsip Kehati-Hatian
Dalam Perda RTRW Provinsi
Maluku No. 16 Tahun 2013
Hasil  kajian  dan  analisis  terhadap Perda RTRW Provinsi Maluku terdapat nilai-nilai  filosofis  yang  terdapat dalam  pengaturan  penataan  ruang adalah  tertuang  di  dalam  Pasal  4 tentang  Asas-asas  yang  menyatakan: Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  2  disusun berasaskan: a) Keterpaduan; b) Keserasian, keselarasan dan
k eseimbangan;  c)  Keberlanjutan;  d) Keberdayagunaan dan keberhasil gunaan; e) Keterbukaan;
f)
Kebersama an dan Kemitraan; g) Perlindungan  yang  mengandung  nilai- nilai filosofis.
Pada dasarnya setiap norma hukum yang baik harus mengandung 3 (tiga) dasar pokok, yaitu: dasar yuridis, dasar  filosofis,  dan  dasar  sosiologis. Dasar  yuridis  pembentukan  Perda RTRW  Provinsi  Maluku  adalah  UUD NRI  1945,  UUPA,  UUPPLH  dan UUPR;  sedangkan  dasar  filosofisnya adalah  bahwa  Perda  RTRW  Provinsi Maluku  dibentuk  berdasarkan  nilai- nilai Pancasilais, yakni bahwa penataan  ruang  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  harus  betul-betul memperhatikan nilai-nilai yang tertuang  dalam  Pancasila,  yaitu  nilai Ketuhanan,  nilai  Kemanusian,  nilai Persatuan dan Kesatuan, nilai Demokratis, dan nilai Keadilan Sosial. Selain  nilai  yang  terdapat  di  dalam Pancasila,  pengaturan  penataan  ruang harus pula memperhatikan nilai kemanfaatan,  nilai  keseimbangan  dan nilai  kepastian  hukum.  Dan  dasar sosiologisnya adalah adanya kenyataan empiris  tentang  pemanfaatan  ruang oleh  masyarakat  yang  carut-marut,
satu  dengan  lainnya  saling  tumpang tindih tanpa memperhatikan keamanan, kenyamanan, produktivitas, keberlanjutan  dan  kelestarian  sumber daya alam dan sumber daya lingkungan hidup.
Dari  semua  asas  tersebut,  ditinjau secara filosofis, maka (a) asas keserasian,  keselarasan,  keseimbangan (b)  asas  keberlanjutan (c),  dan  asas kepastian  hukum  dan  keadilan  yang mengandung  nilai-nilai  filosofis.  Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang  dan  pola  ruang,  keselarasan antara kehidupan  manusia  dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan  dan  perkembangan  antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan  kawasan  perkotaan  dan  kawasan pedesaan.
Asas tersebut menghendaki adanya  keserasian,  keselarasan,  dan keseimbangan  dari  berbagai  subsistem dalam  perencanaan,  pemanfaatan  dan pengelolaan  ruang,  sehingga  akan dapat  meningkatkan  kualitas  ruang
wilayah yang ada. Di dalam Penjelasan Umum  angka  5  alinea  kedua  UUPR dijelaskan sebagai berikut:
“Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik,  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan,  serta  didukung oleh  teknologi  yang  sesuai  akan meningkatkan  keserasian,  keselarasan, dan  keseimbangan  subsistem.  Hal  itu berarti  akan  dapat  meningkatkan kualitas  ruang  yang  ada.  Karena pengelolaan  subsistem  yang  satu berpengaruh  pada  subsistem  yang laindan pada akhirnya dapat mempengaruhi  system  wilayah  ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan  penataan  ruang  menuntut dikembangkannya suatu system keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti  perlu  adanya  suatu  kebijakan nasional  tentang  penataan  ruang  yang dapat  memadukan  berbagai  kebijakan pemanfaatan  ruang.  Seiring  dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan  yang dilaksanakan, baik oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat  maupun  pada  tingkat  daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan. Dengan  demikian,  pemanfaatan  ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan  dengan  rencana  tata ruang”.
Nilai  keserasian,  keselarasan  dan keseimbangan  ini  penting  diwujudkan dalam penataan ruang karena mengingat  bahwa  ruang  (darat,  laut
dan  udara,  serta  ruang  bawah  tanah) adalah merupakan wadah manusia dan makhluk  hidup  lainnya  untuk  tempat tinggal, mengembangkan keturunannya,  tempat  mencari  nafkah, tempat  memenuhi  berbagai  kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik keberlanjutan kehidupannya, dan tempat  melakukan  berbagai  macam aktivitas untuk keberlanjutan kehidupannya, dan pada tanalah manusia  akan  dikembalikan    atau dikuburkan  jika sudah  meninggal.  Di lain pihak ketersediaan dan kemampuan  ruang  pada  dasarnya terbatas, (Arba, 2012 : 128).
Prinsip harmonisasi dan keseimbangan sejalan  dengan  tujuan  hukum  menurut teori  hukum  timur. Teori  hukum  timur tidak  menempatkan  “kepastian”  tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum yaitu:  “keadilan  adalah  keharmonisan, dan  keharmonisan  adalah  kedamaian” , (Achmad  Ali,  2009 :  212). Menurut teori  hukum  timur  ini,  bahwa  hukum tidak bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, akan tetapi keadilan, akan tetapi keadilan, yaitu keharmonisan dan kedamaian. Dengan
keadilan akan menciptakan keharmonisan akan mewujudkan kedamaian.  Dengan  demikian,  maka kehidupan  bersama  akan  bisa  berjalan dengan  baik  dengan  saling  hormat menghormati  hak  dan  kewajiban  yang melekat  pada  masing-masing  subyek hukum.
Keharmonisan  dalam  penyedian, peruntukkan  dan  penggunaan  ruang dan sumber daya alam sangat
diutamakan.Penataan  ruang  dilakukan dalam rangka upaya mengharmonisasikan dan menyeimbangkan antara berbagai kepentingan yang berhubungan dengan tanah  dan  sumber  daya  alam  sehingga pemanfaatannya tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Asas  keberlanjutan  adalah  bahwa Perda RTRW Provinsi Maluku diselenggarakan dengan menjamin kelestarian  dan  kelangsungan  daya dukung  dan daya  tamping  lingkungan dengan  memperhatikan  kepentingan
generasi
mendatang.Asas ini
menghendaki bahwa perencanaan
Parda  RTRW  Provinsi  Maluku  harus betul-betul memperhatikan
kemampuan  dan  daya  dukung  sumber daya alam yang tersedia dan lingkungan  hidup.  Prinsip  utamanya adalah  bahwa  sumber  daya  alam  dan lingkugan hidup yang ada sekarang ini bukan  hanya  milik  kita  sekarang  saja akan  tetapi  juga  milik  anak  cucu  dan umat manusia  yang akan datang. Oleh karena  itu  pemanfaaatan  ruang  dan sumber daya alam wajib memperhatikan  kelestarian  sumber daya  alam  dan  lingkungan  dan keberkelanjutan lingkungan hidup. Sedangkan asas kepastian dan keadilan adalah  bahwa  Perda  RTRW  Provinsi Maluku diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan bahwa Rencana penataan ruang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat  serta  melindungi  hak  dan kewajiban  semua  pihak  secara  adil dengan  jaminan  kepastian  hukum  dan keadilan hukum.
Kepastian  hukum  dan  keadilan ibarat  dua  mata  pedang,  yang  kadang- kadang  dipersoalkan  di  kalangan ilmuan hukum, sebab seringkali
mengutamakan kepastian hukum mengabaikan  keadilan,  dan  sebaliknya mengejar keadilan mengabaikan
kepastian hukum. Menegakkan hukum setinggi-tingginya  justru  mengabaikan keadilan, memperjuangkan penegakkan keadilan, yang sesungguhnya  justeru  mengabaikan kepastian
hukum.Padahal sesungguhnya secara filosofi kedua hal ini  adalah  tujuan  dan  fungsi  utama hukum itu.
Gustav  Radbruch  mengatakan: (Gustav Radbruch, 1989 : 135), bahwa berbicara  tentang  kepastian  hukum adalah  berbicara  tentang  bagian  dari cita  hukum  (idée  des  Recht).  Beliau mengatakan,  “cita  hukum  ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar
(Grunwerten), yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan
(Zweckmaeszigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssickerkeit ).”
Ada  empat  hal  yang  berhubungan dengan  makna  kepastian  hukum: (Gustav Radbruch, 1989 : 136),
“Pertama,  bahwa  hukum  itu  positif, artinya  ia  adalah  perundang-undangan (gesetzliches  Rechts).Kedua,  bahwa
hukum  ini  didasarkan  pada  fakta (Tatsachen),  bukan  suatu  rumusan tentang  penilaian  yang  nanti  akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik,”  “Kesopanan.”  Ketiga,  bahwa fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Hukum  positif  itu  tidak  boleh  sering diubah- ubah.”
Selanjutnya  Fuller  (1971)  juga mengemukakan  delapan  asas  yang harus  dipenuhi  oleh  hukum  dan apabila tidak dipenuhi, maka gagahlah hukum  sebagai  hukum.  Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:(  Gustav  Radbruch, 1989:
137),
1) Suatu sistem hukum terdiri peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu,
2) Peraturan  tersebut  diumumkan kepada publik,
3) Tidak  berlaku  surat,  karena  akan merusak integritas sistem,
4) Dibuat  dalam  rumusan yang dimengerti umum,
5) Tidak  boleh  ada  peraturan  yang saling bertentangan,
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan  yang  melebihi  apa  yang bias dilakukan,
7) Tidak boleh sering berubah-ubah,
8) Harus  ada  kesesuaian antara peraturan  dan  pelaksanaan  sehari- hari.
Istilah  kepastian  hukum  menurut Anton  M.  Moelino  memiliki  makna perangkat  hukum  suatu  negara  yang mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban setiap warga negara yang jika dihubungkan dengan pendapat Soedikno Mertokoesoemo sebagai “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu” , (Anton  M. Moelyono, dan Soedikno Mertokoesoema, 2002 :131-132).
Prinsip  keadilan  dalam  penataan ruang  yaitu  bahwa  penataan  ruang harus  selalu  menjunjung  tinggi  rasa keadilan  agar  ruang  wilayah  yang tersedia dapat dimanfaatkan secara adil untuk memenuhi kepentingan pemerintah  maupun  masyarakat  pada umumnya.Persoalan keadilan, di kalangan ilmuan mempunyai pendapat
atau  pandangan  yang  berbeda-beda. Jhon  Rawls  mengatakan  bahwa: (Jhon Rawls, 2006 : 3).
“Keadilan sebagai suatu feirness suatu teori keadilan yang menjeneralisasikan dan  mengangkat  konsep  tradisional tentang  kontrak  sosial  ke  level abstraksi  yang  lebih  tinggi.  Tatanan masyarakat  digantikan  oleh  situasi awal  yang  melibatkan  batasan-batasan prosedural  terutama  pada  argument yang  dirancang  untuk  memunculkan sesuatu  persetujuan  awal  tentang prinsip- prinsip keadilan”
Selanjutnya John Rawls mengatakan:
“Keadilan  adalah  kebijakan  utama dalam  institusi  sosial,  sebagaimana kebenaran  dalam  sistem  pemikiran. Suatu  teori  betapapun  elegan  dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi  jika  ia  tidak  benar;  demikian juga  hukum  dan  institusi,  tidak  peduli betapapun  efisien  dan  rapinya,  harus direformasi  atau  dihapuskan  jika  tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan  berdasar  pada  keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar
ini  keadilan  menolak  jika  lenyapnya kebebasan  bagi  sejumlah  orang  dapat dibenarkan  oleh  hal-hal  yang  lebih besar  yang  didapatkan  orang  lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan  yang  dipaksakan  pada segelintir  orang  oleh  sebagian  besar keuntungan  yang  dinikmati  orang banyak.  Karen  itu,  dalam  masyarakat yang  adil  kebebasan  warga  negara dinggap  mapan;  hak -hak  dijamin  oleh keadilan  tidak  tunduk  pada  tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan  sosial” ,  (John  Rawls,
2006 : 34).
Keadilan sebagai fairness dimulaidengan  salah  satu  pilihan  yang sangat  umum  yang  bisa  dibuat  orang bersama-sama,  yakni  dengan  pilihan prinsip  pertama  dari  konsep  keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi  institusi.  Maka,  setelah memilih  konsepsi  keadilan,  dapat menganggap bahwa kita memilih suatu konstitusi  dan  Undang-undang  untuk menegakkan  hukum,  dan  lain-lain, kesemuanya  sesuai  dengan  prinsip keadilan sebelumnya disepakati.
Keadilan  merupakan fairness yang
mengandung  asas,  manusia  untuk mencapai kepentingan hendaknya memperoleh  kedudukan  yang  sama pada  saat  akan  memulai  aktivitasnya yang  merupakan  fundamental  bagi subyek  untuk  memasuki  perhimpunan yang  mereka  kehendaki.  Keadilan tidak  hanya  sekedar  konsep  moral, melainkan mempersoalkan mekanisme pencapaian  dan  bagaimana hukum turut upaya pencapaian tersebut.
Aristoteles memaknai keadilan sebagai kebajikan  yang  bersangkutan  pada perhubungan dengan manusia. Keadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu  keadilan  umum  dan  keadilan khusus, (O. Notohamidjojo, 1998: 94) Keadilan  umum  atau  keadilan legal  yaitu  menuntut  perbuatan  sesuai dengan  undang-undang  Negara  yang harus  ditunaikan  demi  kepentingan umum.Sedangkan keadilan khusus yaitu  guna  mewujudkan  kebijakan seperti  kebijaksanaan  dan  keberanian. Keadilan  khusus  bukan  dikuasai  oleh motif  sosial,  melainkan  merupakan ukuran  perbuatan  dalam  perhubungan sesama manusia lain. Ukuran keadilan khusus adalah kesamaan atau
proposionalitas.Aristoteles membagi 2 (dua)  macam  keadilan  yaitu:  keadilan distributif  (justitia  distributive) dan keadilan kumunikatif (justitia commutative).
Kegiatan  penataan  ruang  sebagai salah  satu  bagian  dari  kegiatan, penataan, penyedian, peruntukkan, pemanfaatan,  dan  penggunaan  sumber daya agararia diarahkan untuk menciptakan  pemanfaatan  ruang  yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan  yang  berlandaskan  pada wawasan  nusantara  dan  ketahanan nasional, mengatur pemanfaatan ruang kawasan  budidaya  secara  baik,  dan pemanfaatan  ruang  yang  berkualitas. Sasaran  akhir  dari  pemanfaatan  ruang secara berkualitas untuk:
1. Mewujudkan  kehidupan  bangsa yang  cerdas,  berbudi  luhur  dan sejahtera;
2. Mewujudkan  keterpaduan  dalam
penggunaan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  buatan  dengan memperhatikan keberadaan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  buatan  secara
berdaya  guna,  berhasil  guna,  dan tepat  guna  untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4. Mewujudkan  perlindungan  fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi  dampak  negative terhadap lingkungan;
5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejateraan dan keamanan.
Hal  ini  selaras  dengan  pemikiran Thomas  Aquina  yang  mengatakan bahwa “sasaran utama dari pembentukan  hukum  adalah  untuk menjadikan  setiap  orang,  baik  sebagai anggota  masyarakat  maupun sebagai warga  negara  hidup  secara  baik. Tatanan  hukum  itu  tidak  lain  adalah perintah  yang  berasal  dari  akal  dan kehendak  penguasa  yang  diberikan kepada bawahannya” , (Thomas Aquina,  dalam  E.  Sumaryono,  2009: 87).
Hakekat pengaturan prinsip kehati-hatian  dalam  Perda  RTRW Provinsi  Maluku  No.  16  Tahun  2013 yaitu  guna  melakukan  pencegahan secara  dini,  pencegahan  antisipatif, kehati-hatian (Precautionary
Principle)  terhadap  perlindungan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup serta penataan ruang.Filosofis pengaturan prinsip kehati-hatian/asas  kehati-hatian  dalam Perda RTRW Provinsi Maluku adalah: bahwa mengingat fungsi ruang sebagai tempat  manusia  dan  makhluk  hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara  kelangsungan  hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut,  dan  untuk  mewujudkan rencana  tata  ruang  wilayah  Provinsi Maluku yang aman, nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  maka perlu  dilakukan  rencana  tata  ruang wilayah  yang  dapat  mengharmonisasi lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan,  yang  mampu  mewujudkan keterpaduan  penggunaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  buatan,  serta yang  dapat  memberikan  perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup  akibat  pemanfaatan  ruang. Penataan  ruang  merupakan  kegiataan yang  terstruktur  dan  sistematis  dalam rangka upaya menata dan
merencanakan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan  adanya  penataan  ruang,  maka persediaan,  peruntukkan,  penggunaan dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam (darat,  laut/air,  dan  udara,  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya)  dapat  direncanakan  dengan baik  dan  benar  sehingga  pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai kepentingan  dan  harapan  bersama semua  pihak  dengan baik.Dengan demikian  maka,  peranan  nilai-nilai filosofis  dan  konstitusional  dalam pelaksanaannya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun  non-fisik  sangat  penting. Terlebih  lagi  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang baik  yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak  yang  akan  dijadikan    dasar  dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

## Simpulan
Penataan Ruang
adalah merupakan  salah  satu  instrument  dari penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang
bertujuan untuk melakukan pencegahan dini dari sebuah kegiatan.Dengan adanya penataan ruang,  maka  persediaan,  peruntukkan, penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  (darat,  laut/air,  dan  udara, serta  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya)  dapat  direncanakan dengan  baik  dan  benar  sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai kepentingan dan harapan bersama semua pihak dengan baik.
Daftar Pustaka Buku dan Artikel
Ali, Achmad, (2009) Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Peradilan (Judicalprundence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arba, (2012) Rencana  Tata  Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan  Hidup  (Studi  Di Provinsi Nusa Tenggara Barat),Malang :Program Doktor Universitas Brawijaya. Asshiddiqie ,Jimly, (2006) Perihal
Undang-Undang  di  Indonesia,
Jakarta  : Sekretariat  Jenderal dan  Kepanitraan  Mahkamah
Konstitusi RI.
Attamimi, Hamid  S., (1989)Peranan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Dalam Penyelenggraan  Pemerintahan Negara, (Studi Analisis Terhadap Kepres yang berfungsi pengatur dalam Kurun  Waktu  Pelita-Pelita), Disertasi, Universitas
Indonesia.
Hutchinson, Terry,  (2002)Reseaching and  Writing  in  Law, Canberra: Lawbook Co.
Kaelan dan Zubaedi, Ahmad, (2007) Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta, Paradigma
Koesnoe, M., (1995) Perumusan  dan
Pembinaan  Cita  Hukum  dan Asas-asas Hukum Nasional,Jakarta :Majalah Hukum Nasional, No. 2., BPHN. Marzuki, Peter Mahmud, (2008)Penelitian Hukum,Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo,Sudikno, (2009) Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty MD, Moh.Mahmud, (2011) Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Proseding  Sarasehan  Nasional  2011,
(2011) Implementasi Nilai-nilai Pancasila  Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi  RI  dengan  UGM, Yogyakarta,2-3 Mei. Rahardjo, Satjipto, (2007) Mendudukan  Undang-Undang Dasar,  Studi  Pembahasan  dan Optik  Ilmu  Hukum  Umum, Semarang: Badan Penerbit Undip. Rahardjo, Satjipto, (2006)Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Prees. Rawls,  John, (2006) Teori  Keadilan, Dasar-Dasar  Filsafat  Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  Dalam Negara (Penterjemah  Uzair Fauzan, Heru Prasetyo),
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Stammler, Rudolf, dalam Theo Hujebers, (1995) Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta. Stammler, (1995) dalam badan Pembinaan  Hukum  Nasional dar  Masa  ke  Masa,Jakarta  : BPHN  Depatemen  Kehakiman RI. Sudharta, Arief, (2008) Konsep Diskriminatif Dalam Prespektif Filsafat  Hukum,  dalam  Butir- butir Pemikiran Hukum Memperingati  70  Tahun  Prof. Dr.  Arief  Sudharta,  Bandung : Refika Adhitama. Syam, M.  Noor, (2000)Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan  Pembinaan  Sistem Hukum Nasional) Malang :Laboratorium Pancasila IKIP. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 2034.
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007
tentang Penataan Ruang, (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2007  No.  68, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  No. 4739).
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 5059. Peraturan  Daerah  No.  16  Tahun  2013 tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah
Provinsi Maluku
Tahun  2013-2033,  (Lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16).