COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA
Suardi Rahman Putra 1 , Rodliyah 2 , Rina Rohayu Harun 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia rahmanputra479@gmail.com 1 , rodliyah@unram.ac.id 2 , rinarohayu11@gmail.com 3
Article Info Abstract

## Article History
Received: November 22, 2023 Accepted: December 30, 2023 This  research  aims  to  analyze  the  modus  operandi  of  Corruption  in  the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations  of  judges  in  sentencing  for  Corruption  in  the  Issuance  of Land  Ownership  Certificates  for  State  Land  based  on  the  verdict  of  the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of  corruption  in  Indonesia  is  spreading  across  all  aspects  of  life  and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically  in  Sekaroh  Village,  Keruak  Sub-district.  In  this  case,  the defendants,  who  were  Civil  Servants  in  the  Land  Office  of  East  Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of  Corruption,  as  they  abused  their  authority  to  issue  land  ownership certificates  within  the  Sekaroh  forest  area.  The  research  adopts  a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is
normative/legal  doctrinal  research,  combining  normative  legal  approach with  the  addition  of  various  empirical  elements.  Abuse  of  position  or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in  favor  of  a  group  or  individual  while  being  discriminatory  against  other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse  of  Authority"  has  been  regulated  and  even  becomes  part  of  the core  of  the  corruption  offense.  In  Article  3  of  Law  Number  31  of  1999  Jo Law Number 20 of 2001 concerning. Keywords:
Corruption; abuse of authority; Judge's verdict .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara serta menganalisis Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak  Pidana  Korupsi  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Berdasarkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  Permasalahan  korupsi  di Indonesia  semakin  meluas  ke  semua  aspek  kehidupan  dan  harus  mendapatkan  perhatian  yang serius dari pemerintah terutama cara mencegah agar terjadinya korupsi tidak semakin meluas. Kasus korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lombok  Timur  tepatnya  di  Desa  Sekaroh  Kecamatan  Keruak, dalam  kasus  tersebut  para  terdakwa  yang  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Timur  telah  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  para  terdakwa  telah  menggunakan wewenang  dalam  jabatannya  dalam  menerbitkan  sertifikat  hak  milik  yang  berada  didalam  kawasan hutan sekaroh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif kualitatif. Peneliti  dalam  hal  ini,  mengangkat  kasus  korupsi  di  Pengadilan  Negeri  Mataram,  dengan  perkara Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian hukum  normatif  /doktrinal.  Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  yaitu,  menggabungkan  antara pendekatan hukum normatif, dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penyalahgunaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
jabatan  atau  wewenang  merupakan  perbuatan  mempergunakan  kewenangan  yang  dimiliki  untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersifat  diskriminatif  terhadap  kelompok  atau  perseorangan  lainnya.  Dalam  peraturan  perundang- undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “Penyalahgunaan Wewenang” telah diatur bahkan menjadi  bagian  dari  inti  delik  korupsi.  Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci: Korupsi; penyalahgunaan wewenang; Putusan hakim

## I. PENDAHULUAN
Hukum tindak pidana korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan Corruption Crime  Law ,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan Corruptie  Misdaad  Wet Corruptie terdiri  atas  tiga  unsur  pokok,  yang  meliputi  hukum,  Tindak  pidana,  dan  korupsi. Hukum  dikonsepkan  sebagai  Norma,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  berlaku bagi semua masyarakat. Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana  dokonsepkan  sebagai  sesuatu  yang  dilakukan  yang  berakibat  dijatuhinya  pidana atau  hukuman  (Rodiyah,  et  al.,  2022).  Arti  kta  korupsi  lainnya  (Rodiyah,  et  al.,  2022),  (1) Korup:  Buruk,  palsu,  suap;  (2)  Korup:  Buruk,  rusak,  suka  menerima  uang  sogok, menyelewengkan  uang  atau  barang  milik  perusaan  atau  negara,  menerima  uang  dengan menggunakan  jabatannya  untuk  kepentingan  pribadi;  (3)  Korupsi:  Penyuapan,  pemalsuan; dan (4) Korupsi: Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Permasalahan korupsi di Indonesia semakin meluas ke semua aspek kehidupan dan harus  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  terutama  cara  mencegah  agar terjadinya korupsi tidak semakin meluas. Beberapa tahun terakhir korupsi sudah menjalar ke bidang pertanahan yaitu dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya dan membuat  masyarakat  sebagai  tumbal  keserakahan  mereka  untuk  memperkaya  diri  sendiri dengan  cara  mensertifikatkan  tanah  negara  yang  sudah  masuk  ke  kawasan  hutan (Antikorupsi, 2023).
Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih ( white collar crime ). Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang tepat untuk para pelaku ganas  dan  kejam  tetapi  kelihatannya  sopan  dan  berwibawa.  Para  pelaku  dari  kejahatan white collar crime tersebut biasanya terdiri dari dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang  mempunyai  kekuasaan  atau  uang,  yang  biasa  menampakkan  dirinya  sebagai  orang yang  baik-baik,  bahkan  banyak  di  antara  mereka  yang  dikenal  sebagai  dermawan,  yang terdiri  dari  politikus,  birokrat  pemeriintah,  penegak  hukum  serta  masih  banyak  lagi  (Fuadi, 2004).
Pada dasarnya korupsi terjadi lantaran sesorang memperoleh kekuasaan alihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menentukan arah kebijakan organisasi atau menentukan hajat  hidup  orang  lain,  baik  secara  pribadi  maupun  sebagai  kelompok.  Sesorang  manajer badan  usaha  negar  dapat  melakukan  korupsi  karena  dia  mempuunyai    kekuasaan  untuk menentukan  kebijakan-kebijakan  dalam  badan  usaha,  menentukan  alokasi  labanya,  dan hal-hal  lain  yang  menyangkut  badan  usaha  tersebut.  Seorang  bendaharawan  dapat melakukan  korupsi  karena  dia  memperoleh  hak  untuk  menyimpan  dana  dan  melakukan administrasi  keuangan  negara.  Seorang  angkutan  publik  dapat  melakukan  korupsi  karena dia  memperoleh  wewenang  untuk  melaksanakan  peritungan  keuangan  sesuai  dengan profesi  yang  dikuasainya.  Ditangan  orang-orang  yang  tidak  memiliki  landasan  moral, kekuasaan  dan  kewenangan  seperti  itu  merupakan  alat  utama  untuk  melakukan  korupsi (Kumorotomo, 2008).
Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Lombok  Timur  tepatnya  di  Desa  Sekaroh Kecamatan Keruak, dalam kasus tersebut para terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil  di  kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Timur  telah  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
karena para terdakwa telah menggunakan wewenang dalam jabatannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik yang berada didalam kawasan hutan sekaroh.
Bertolak  dari  permasalahan  tersebut  penulis,  mencoba  menganalisa  kasus  korupsi yang  dilakukan  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan nomor  perkara  32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.  MTR.    Terdakwa  terdiri  dari  H.  Jamaluddin, SH,MH,Mkn.  Mustafa  Maksum,SH.  M.  Naim,SAP.  Fathul  Irfan,Bsc.  dan  Ramli,SH,.MH. Amar  putusan  majelis  hakim  menyatakan  para  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan,  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “korupsi  secara  bersama-sama  sebagai perbuatan  berlanjut”,  menjatuhkan  pidana  kepada  para  terdakwa,  dengan  pidana  penjara masing-masing  selama  2  (dua)  tahun,  dan  pidana  denda  masing  masing  sebesar  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing para terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 6 (enam) bulan.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  yang  telah  menyatakan  para  terdakwa  terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke1  KUHP  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Majelis  hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari  adanya  fakta  bahwa  Panitia  A  sebenarnya  telah  mengetahui  adanya  Kawasan  Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga menerbitkan 31 (tiga puluh satu) sertifikat hak milik (SHM). Sertifikat yang telah diterbitkan, terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik yang seluruhnya masuk dalam  Kawasan  Hutan  Sekaroh,  7  (tujuh)  sertifikat  hak  milik  yang  sebagian  masuk  dalam Kawasan  Hutan  Sekaroh,  dan  hanya  2  (dua)  sertifikat  hak  milik  yang  berada  di  luar Kawasan  Hutan  Sekaroh.  Berdasarkan  norma  hukum  penerbitan  sertifikat  hak  milik  untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan, seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan.
Bertolak  dari  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  mengenai implementasi  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (PTPK),  terhadap para terdakwa sebagai pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah, yang berada di Desa Sekaroh, yang menurut pembelaan para terdakwa sudah sesuai dengan prosedur Administrasi.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimanakah  Modus Tindak  Pidana  Korupsi  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Berdasarkan Putusan  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr  dan  bagaimanakah  Pertimbangan- Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.

## II. METODOLOGI
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  normatif  kualitatif. Peneliti dalam hal ini, mengangkat kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mataram, dengan perkara  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  Penelitian  ini  menganalisa  putusan  di Pengadilan Negeri Mataram.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Modus  Tindak  Pidana  Korupsi  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mtr Modus dalam tindak pidana korupsi semakin beragam bahkan semakin canggih yang dikemas  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  akan  diketahui  bukan  merupakan  perbuatan korupsi, Rohim menyebutkan beberapa modus operandi yang dijumpai terjadi di Indonesia yakni sebagai berikut:
Modus operandi korupsi secara umum (Arsyad, 2016).
a.  Pemberian Suap Atau Sogok ( Bribery )
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
b.  Penyalahgunaan Jabatan Atau Wewenang ( Abuse Of Discretion ) (Arsyad, 2016). Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ada  beberapa  kasus  korupsi  yang  yang  berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah negara yang dalam modusnya menggunakan kesalahan dalam menggunakan kewenangan.
Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  tanah  Negara  di  Dalam  Kawasan  Hutan  Yang Dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  hukum  pidana,  parameter  tanggungjawab  pidana  adalah  asas  kesalahan. Tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan  ( Geen  Straf  Zonder  Schuld ).  Dalam  aktualisasi hukum  pidana  materiil,  yang  terpenting  untuk  dipahami  adalah  keberadaan  syarat-syarat pemidanaan yang mencakup (Wasen, 2022):
a)  Bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  didakwakan  benar-benar  memenuhi  rumusan tindak pidana yang tersurat dalam undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum  perbuatan  dilakukan  asas  (" nulum  crimen  sine  lege,  nulla  poena  sine lege "),  disamping  tidak  adanya  alasan  pembenar  ( rechtsvaardigingsgrond )  yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan;
b)  Pelaku  harus  bersalah  artinya  harus  mampu  bertanggungjawab  dan  memenuhi unsur  sikap  batin  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan  ( mens  rea ),  kecuali  undang- undang  menempatkan  sebagai  " strict  liability "  yang  tidak  mensyaratkan  elemen sikap batin tersebut dalam pelanggaran, disamping tidak adanya alasan pemaaf ( fait d'excuse ) yang dapat menghapus kesalahan.
Penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  negara  di  dalam  kawasan  hutan,  maka ruang  lingkup  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  baik  oleh  pemohon  maupun  oleh panitia  A  adalah  segala  perbuatan  atau  tindakan  yang  melawan  hukum  atau  berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan.  Undang-Undang  RI  Nomor  20  tahun  2001.  Artinya  tindakan  atau perbuatan  penerbitan  sertifikat  hak  milik  mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan terbitnya  hak  milik  tersebut  terletak  pada  ada  tidaknya actus  reus dan mens  rea sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Secara konkret, actus reus dan mens rea dapat berbentuk kecurangan,  penipuan,  penyesatan,  pemalsuan,  manipulasi,  akal-  akalan,  penyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan, pemberian suap, gratifikasi, sehingga perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi.
Putusan Nomor 29/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, atas nama terdakwa Dr. H. Mahrip, SE. MM (Mantan Wakil Bupati Lombok Barat Periode Tahun 2009-2014).
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana  diuraikan  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  terdakwa  telah  memanfaatkan  kesempatan  dalam  jabatannya  selaku  Wakil  Bupati Lombok  Barat  dengan  cara  memerintahkan  kepada  Saksi  Muksan  untuk  mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas nama Hj. Inda Mahrip dan Hj. Nunuk SP.. yang terletak di Lendang Guar, Desa Kedaro, Kecamatan  Sekotong,  padahal  tanah  tersebut  masuk  dalam  kelompok  Registerasi  Tanah Kehutanan  (RTK.7)  Pelangan"  sehingga  telah  membuktikan  adanya  "penyalahgunaan wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  kerana  jabatan  atau  kedudukan telah  terpenuhi  secara  sah  dan  menurut  hukum".  Memperhatikan  Pasal  3  jo  pasal  18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Putusan  Nomor  31/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR,  atas  nama  terdakwa  Lalu  Maskan Mawali S.sos (Mantan Kepala Desa Pemongkong Periode 1999-2010).
Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti menyalahgunakan  kewenangan  dalam  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  Negara  di dalam Kawasan Hutan, yakni sebagai berikut:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
a)  Pemohon mengetahui tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik berada di dalam kawasan hutan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b)  Panitia A mengetahui tanah yang dimohonkan pemohon berada dalam kawasan hutan sehingga panitia A bertindak tanpa dasar kewenangan.
c)  Adanya Dokumen atau kelengkapan adminstrasi pengajuan pendaftaran tanah ditandai dengan  manipulasi  data  dan  dokumen  palsu,  seperti  dokumen  surat  keterangan domisili,  pernyataan  pemasangan  tanda-tanda  surat  batas  bidang  tanah,  surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik).
d)  Proses  pengurusan  pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertifikat  hak  milik  di  dalam kawasan hutan tersebut diwarnai dengan suap atau gratifikasi.
Pertimbangan-Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korupsi Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Berdasarkan  Putusan  Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr
1.  Ada beberapa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan diantaranya:
a. Musyawarah Hakim
b. Pengertian Putusan
c. Jenis-Jenis Putusan Hakim
2.  Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( Ontslag Van Rechtvervolging )
3.  Putusan Pemidanaan ( Veroordeling ) 4.  Isi Putusan Pemidanaan
5.  Perbedaan Pendapat/ Dissenting Opinion Hakim

## Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaa Kasus Korupsi Perkara Nomor
Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  status  kawasan  hutan,  letak  batas  dan  luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pada  dasarnya,  hutan  mempunyai  dua  sisi  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  yakni  hutan sebagai sumber daya alam dan hutan sebagai ekosistem. Hutan sebagai sumber daya alam menyimpan potensi pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan kepentingan pembangunan nasional,  sejalan  dengan  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945.  Dalam  arti  bahwa  hutan dapat  dilindungi,  dipelihara,  dilestarikan  dan  dimanfaatakan  dengan  tetap  memperhatikan sifat,  karakteristik  dan  keutamaannya,  secara  optimal  demi  kepentingan  pembangunan nasional (Najicha, et al., 2017).
Sengketa atas kawasan hutan sering kali terjadi karena adanya pendudukan Kawasan hutan.  Pendudukan  kawasan  hutan  sering  kali  disebabkan  oleh  pemahaman  masyarakat yang  muncul  karena  pendudukan  Kawasan  hutan  telah  dilakukan  selama  bertahun-tahun. Sehingga  masyarakat  menganggap  wajar  apabila  menggunakan,  menggarap  bahkan pengajuan  permohonan  hak  atas  tanah.  Namun  BPN  dalam  menerbitkan  atau mensertipikatkan  tanah  yang  diajukan  oleh  pemohon  harus  meneliti  terlebih  dahulu  untuk mencegah  penerbitan  sertifikat  dalam  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  maupun hutan lindung (HL). Karena bila terjadi penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam kawasan hutan  berarti  mengubah  status  kawasan  hutan  menjadi  bukan  kawasan  hutan.  Mengubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah wewenang pemerintah, dalam hal  ini  adalah  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kehutanan (Fadli, 2023).
Larangan  penerbitan  sertifikat  dalam  kawasan  hutan  bertentangan  dengan  Pasal  4 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena penerbitan sertifikat dalam kawasan hutan berarti mengubah status kawasan hutan menjadi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
bukan  kawasan  hutan.  Lanjut  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Kehutanan,  Penguasaan  hutan  oleh Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberi  wewenang  kepada  Pemerintah untuk:
a.  Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b.  Menetapkan  status  wilayah  tertentu  sebagai  kawasan  hutan  atau  kawasan  hutan sebagai bukan kawasan hutan;
c.  Mengatur  dan  menetapkan  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan (UU, 1999).
Bahwa  dalam  kasus  korupsi  perkara  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  Hakim dalam  mengambil  pertimbangan-pertimbangan  memuat  beberapa  aturan-aturan  yang berkaitan dengan agraria, hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim sebagai berikut: Menimbang,    bahwa    terhadap    Peraturan    Bersama    Menteri    Dalam  Negeri  Republik Indonesia,  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia,  Menteri  Pekerjaan    Umum    Republik Indonesia,  dan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut- II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014,  Nomor 8/SKB/X/2014  tanggal 17  Oktober  2014  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  Yang  Berada  di Dalam  Kawasan    Hutan    yang    merupakan    sebagai    dasar  penerbitan    dari  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  88  Tahun        2017      tentang  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah Dalam Kawasan Hutan bukanlah membenarkan (sebagai causa halal) suatu produk hukum yang  masuk  dalam  suatu  tindak  pidana,  sehingga  tidak  serta  merta  Perpres  Nomor  88 Tahun  2017  tersebut  mengakomodasi  perbuatan  yang  masuk  dalam  ranah  tindak  pidana, apalagi  tindak  pidana  khusus  korupsi;  Demikian  pula  bahwa Peraturan Bersama Menteri dan  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017 a  quo tidak  dapat  berlaku  surut  ( retroaktif )  demi tegaknya azas legalitas;
Menimbang, bahwa faktual terungkap di persidangan tentang hak-hak pihak ketiga di locus delicti perkara  tindak  pidana  korupsi   ini  dalam hubungannya dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tersebut, bahwa hak- hak pihak ketiga yang ada sebelum dilakukan tata batas definitif  kawasan  hutan  sudah  diakomodasi  dan  telah  dilakukan  relokasi  ( resettlement ) warga penduduk di bagian barat luar Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15, sedangkan hak-hak yang  ada  setelah  dilakukan  tata  batas  definitif  dan  telah  dilakukan  inventarisasi  hak-hak pihak ketiga, sehingga tidak dapat lagi hak-hak pihak ketiga tetap berada di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK. 15 tersebut;
Menimbang,  bahwa  secara  normatif  suatu  Kawasan  Hutan  baru  dapat  disebut  sebagai Kawasan  Hutan  jika  telah  dilakukan  pengukuhan  kawasan  hutan  secara  paripurna sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni melalui tahapan dan proses:
a.  Penunjukan Kawasan Hutan;
b.  Penataan Batas Kawasan Hutan;
c.  Pemetaan Kawasan Hutan;
d.  Penetapan Kawasan Hutan;
Hal tersebut pula menjadi suatu pertimbangan hakim dalam perkara 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.
Menimbang,  bahwa  areal  hutan  Sekaroh  yang  ditunjuk  sebagai Kawasan Hutan jauh sebelum  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  diberlakukan,    yakni        pada tanggal  12  Oktober  1982  di  mana  Menteri Pertanian   Republik   Indonesia   menerbitkan Surat   Keputusan   Menteri Pertanian RI Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah  Propinsi Dati I Nusa Tenggara  Barat Seluas ±1.063.273,2  HA (satu juta  enam  puluh  tiga  ribu  dua  ratus  tujuh  puluh  tiga  dua  persepuluh  hektar)    di    mana termasuk    di    dalam    Keputusan    Menteri    tersebut    salah  satunya  adalah  Kelompok Kawasan  Hutan  Sekaroh  yang  berlokasi  di  Desa  Pemongkong  Kecamatan  Keruak Kabupaten Daerah Lombok Timur, adapun sesuai  diktum  Kedua  SK  Menteri  Kehutanan tersebut    mengatur    batas  sementara      kawasan,      terlukis      dalam    peta    dilakukan pengukuran   dan penataan batas di lapangan;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Majelis  hakim  dalam  perkara  nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  Juga  mengutip keterangan  dari  beberapa  ahli  dalam  mengambil  pertimbangan-pertimbangan  untuk  dapat menjerat  pelaku  korupsi  dalam  penerbitan  sertifikat  yang  berada  diwilayah  hutan  sekaroh diantaranya.
Menimbang,  bahwa   benar  menurut   pendapat   Ahli   ABIMANYU PRAMUDYA  SAKTI, SH, suatu wilayah  yang baru sampai  pada tahapan penunjukan  kawasan  hutan  sudah mempunyai    kekuatan    hukum    tetap,  sehingga    terhadap    penerbitan    sertipikat    didalam kawasan    hutan    tanpa  melalui  proses  pelepasan  kawasan    hutan  atau  ijin  dari  menteri kehutanan adalah tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait itu juga bahwa  Kawasan  Hutan  Lindung  Sekaroh  (RTK.15)  sampai  dengan  saat  ini  belum  pernah dilepaskan  statusnya  sebagai  kawasan  hutan  oleh  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan RI. Sehingga jika ada sertipikat tanah yang terbit didalam kawasan hutan maka sertipikat tanah tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.
Menimbang,  bahwa  akibat  terbitnya  sertipikat  hak  milik  pada  tahun  2000,  2001  dan  2002 yaitu  sebanyak  22  sertipikat  tanah  SHM  yang  seluruh  bidang  tanahnya  masuk    dalam Kawasan    Hutan    Sekaroh    RTK.15    dan  sebanyak  7  (tujuh)  sertipikat  tanah  SHM  yang sebagian    bidang  tanahnya  masuk    dalam    Kawasan    Hutan    Sekaroh    RTK.    15,    dapat dihitung  dan ditentukan  bahwa  total  luas  bidang  tanah  di  dalam  sertipikat  yang masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh  RTK.15 adalah seluas 412.061 M2 sehingga  Kementerian Lingkungan    Hidup  dan    Kehutanan    Republik  Indonesia  telah  kehilangan  dan  tidak  dapat mengelola tanah kawasan h utan seluas 412.061 M2 tersebut, oleh karena itu berdasarkan Surat  Keputusan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  188.45/295.a/PPKA/2014  tanggal  6  Juni 2014  tentang  Penetapan    Harga    Tanah  Per  Zone  Se  Kabupaten  Lombok  Timur,  dapat dihitung harga/nilai tanah per-M2 pada Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan  Jerowaru, Kabupaten  Lombok Timur berdasarkan harga pasar pada  kawasan  sawah/perkebunan , yaitu  10.000/M2  sehingga  nilai  tanah  Kawasan  Hutan  Sekaroh  RTK.15  yang  hilang  akibat terbitnya sertipikat hak milik (SHM) pada tahun 2000, 2001 dan 2002 sebanyak 22 sertipikat tanah yang seluruh bidangnya masuk dalam kawasan hutan sekaroh dan 7 (tujuh ) sertipikat tanah  yang sebagian  bidangnya  masuk dalam kawasan  hutan sekaroh dengan luas total 412.061 M2, maka harga tanah tersebut adalah sebesar  Rp4.120.610.000,00 (empat miliar seratus  dua  puluh  juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan  dan  pertimbangan  pada  unsur  delik “ menyalahgunakan  kewewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan ”  yang  dinyatakan  telah  terpenuhi  menurut  hukum,  yang    bentuk perbuatannya  dilakukan  oleh Terdakwa  I. H. JAMALUDDIN,  S.H.,  M.H., M.Kn, Terdakwa II.  MUSTAFA  MAKSUM,  S.H.,  Terdakwa  III.    MUHAMMAD  NAIM,  SAP,  Terdakwa    IV. FATHUL IRFAN, B.Sc dan Terdakwa V. RAMLI, S.H., M.H. secara bersama- sama dengan Saksi    LALU    MASKAN    MAWALI,  S.Sos  yang  juga  sebagai  terdakwa    dalam    perkara tindak  pidana    korupsi    yang  sama  dalam  berkas  perkara  dipisahkan  yaitu  register  Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr,  telah terbukti menguntungkan  diri orang lain, yaitu 29 (dua puluh sembilan) orang pemegang hak atas tanah SHM tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam melakukan  perhitungan  secara  faktual  nyata  sesuai  fakta  yang  terungkap  di  persidangan berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah  untuk  membuktikan  unsur  delik  “ dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta    hukum    yang    terungkap    di  persidangan sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur delik “ dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi “  telah  terpenuhi menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan   rangkaian  beberapa  perbuatan konkret dan peristiwa in-concreto sebagaimana  fakta  hukum  yang  terungkap  di    persidangan    maupun    dalam keseluruhan    pertimbangan    hukum    oleh  Majelis  Hakim  tentang  telah  terpenuhinya  unsur pelaku perbuatan dan unsur delik   Pasal    3   Undang-Undang    Nomor   31   Tahun    1999 tentang Pemberantasan   Tindak  Pidana   Korupsi  sebagaimana   diubah  dengan Undang-
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang    Nomor    31 Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiair, akan dipertimbangkan di bawah ini;
- Bahwa  pada  tahun  2000,  2001  dan  2002,  telah  terbukti  Terdakwa  I.  H. JAMALUDDIN,  S.H.,  M.H.,  M.Kn,    Terdakwa    II.  MUSTAFA  MAKSUM,  S.H., Terdakwa III. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa IV. FATHUL IRFAN, B.Sc  serta Terdakwa    V.  RAMLI,  S.H.,  M.H.    secara  bersama-  sama  dengan  Saksi  LALU MASKAN  MAWALI,  S.Sos  yang  juga  sebagai  terdakwa    dalam    perkara    tindak pidana    korupsi    yang    sama    Nomor  31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr            yang semuanya     termasuk     dalam keanggotaan  Panitia  Pemeriksa  Tanah  “A” pada Kantor    Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Timur  sebagaimana  ketentuan    Pasal  2 Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 12  Tahun  1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa terbitnya 31 sertipikat tanah SHM yang di persidangan terbukti 29 (dua puluh sembilan)  SHM  yang  bidang    tanahnya    terbukti    berada  seluruhnya  dan  atau sebagian  berada  di  dalam  Kawasan  Hutan  Sekaroh  RTK.  15 a  quo merupakan rangkaian beberapa perbuatan dan peristiwa dari   tahun   200, tahun   2001   dan tahun  2002,  dan  perbuatan  Saksi/Terdakwa  LALU  MASKAN  MAWALI,  S.Sos bersama-sama  dengan  Terdakwa  I.  H.  JAMALUDDIN,  S.H.,  M.H.,  M.Kn,  Terdakwa II. MUSTAFA MAKSUM, S.H., Terdakwa III. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa  IV. FATHUL IRFAN,  B.Sc  serta  Terdakwa  V.  RAMLI, S.H.,  M.H.  telah dinyatakan selesai  ( voltoid )    sebagai    perbuatan      koruptif,    sehingga  rangkaian  beberapa perbuatan  dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002  dalam  hal  penerbitan  29 SHM    yang    bidang-bidang    tanahnya  terletak  di  dalam  Kawasan  Hutan  Sekaroh RTK.  15  ( locus  delicti ) a  quo harus  dipandang  sebagai  perbuatan  berlanjut ( voortgezette handeling );
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan  dan  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  maka unsur “ jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing  merupakan  kejahatan atau pelanggaran  ada  hubungannya sedemikian  rupa sehingga  harus dipandang  sebagai perbuatan  berlanjut “  sebagaimana    dimaksud  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP    telah  terpenuhi menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  alasan  dan  pertimbangan  a quo ,  seluruh  unsur delik  Korupsi  sebagaimana  Dakwaan    Subsidiar  telah  terpenuhi      menurut    hukum,    maka Terdakwa    harus    dinyatakan      terbukti  melakukan      tindak    pidana    korupsi    secara bersama-sama  sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiair;
Dari  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  telah  menyatakan  para  terdakwa  terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  UndangUndang  Nomor  20 Tahun  2001  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke1  KUHP  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP,  majelis  hakim dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  unsur  penyalahgunaan  wewenang  tergambar dari  adanya  fakta  bahwa  Para  terdakwa  sebenarnya  telah  mengetahui  wilayah  yang dimohonkan sertifikat adalah tanah negara yang berada dalam Kawasan Hutan, tetapi tetap memaksakan untuk penerbitan sertifikat dikawasan hutan yang masuk bagian tanah negara yang  tidak  boleh  diterbitkan  sertifikat  hak  milik.  sehingga  penerbitkan  sertifikat  hak  milik (SHM)  diatas  tanah  negara  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dann  hal tersebutdilakukan  juga  oleh  aparatur  negara  yang  melanggar  kewenangan  dalam menjalankan  tugasnya,  penerbitan  sertifikat  hak  milik  untuk  tanah  negara  yang  berada dalam  kawasan  hutan  seharusnya  dilaksanakan  berdasarkan  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  karena  status  tanah  tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan negara.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  mengambil kesimpulan bahwa kasus korupsi telah merambah ke berbagai sektor, tidak hanya korupsi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
yang  merupakan  bentuk  kerugian  dalam  bentuk  uang  semata  namun  korupsi  juga  telah merambah  ke  dalam  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  dalam  jabatan  yang  mana  ada indikasi  kasus  penyuapan  untuk  melegalkan  suatu  yang  dapat  merugikan  negara  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  hal  tersebut  terbukti  dari  kasus  Penerbitan sertifikat  hak  milik  di  atas  tanah  negara  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara  yang bekerja  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan  perbuatan atau  tindakan  yang  melawan  hukum  atau  berupa  penyalahgunaan  wewenang  yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Artinya tindakan atau perbuatan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah negara tersebut terletak pada ada tidaknya actus reus dan mens rea sebagai elemen esensial suatu kejahatan.
Secara  konkret, actus  reus dan mens  rea dapat  berbentuk  kecurangan,  penipuan, penyesatan,  pemalsuan,  manipulasi,  akalakalan,  penyembunyian  kenyataan,  pengelakan peraturan,  pemberian  suap,  gratifikasi  sehingga  perbuatan  tersebut  masuk  tindak  pidana korupsi.  Modus  Tindak  Pidana  Korupsi  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara Berdasarkan  Putusan  Nomor  32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  adalah  para  terdakwa menggunakan  kesempatan  karena  mempunyai  kewenangan  dalam  mengatur  penerbitan suatu  sertifikat  atas  tanah  karena  para  terdakwa  bekerja  di  Dinas  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Lombok  Timur,  yang  mana  para  terdakwa  memanfaatkan  segala fasilitas untuk membuat administrasi tentang tanah menjadi samar bahkan berupaya untuk dikaburkan.
Pertimbangan-Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korupsi Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Negara  Berdasarkan  Putusan  Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.  adalah  hakim  berpendapat  bahwa  semua  terdakwa  dalam perkara  tersebut  melanggar  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  unsur  penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Para terdakwa sebenarnya telah mengetahui wilayah  yang  dimohonkan  sertifikat  adalah  tanah  negara  yang  berada  dalam  Kawasan Hutan .

## REFERENSI
Ahlul  Fadli,  “Sigid:  Sertifikat  Tidak  Bisa  Terbit  dalam  Kawasan  Hutan”,  Senarai, https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbit-dalam-kawasan-hutan/, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.
Edi  Wansen,  Amiruddin,  lalu  Parman,  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Penerbitan Sertifikat  Hak  Milik  Di  Dalam  Kawasan  Hutan  (  Perspektif  Hukum  Pidana  Tindak Pidana  Korupsi)  Jurnal  Education  and  development  Institut  Pendididkan  Tapanuli Selatan Volume 8 Edisi februari 2022.
https://antikorupsi.org/id/article/jejak-korupsi-di-pertanahan, diakses tanggal 5 februari 2023. Jawade  Hafidz  Arsyad  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Cetakan kedua Sinar Grafika Jakarta 2015.
Munir  Fuadi,  Bisnis  Kotor,  Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih,  Citra  Adityabakti,  Bandung,
2004.
Najicha,  Fatma  Ulfatun  dan  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani.  2017.  Politik  Hukum Perundang-undangan  Kehutanan  dalam  Pemberian  Izin  Kegiatan  Pertambangan  di Kawasan  Hutan  Ditinjau  dari  Strategi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang Berkeadilan. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 129.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Rodliyah, Salim HS, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi  Rajawali Pers, Jakarta 2022. Wahyudi Kumorotomo, Etika Admiinistrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.