## Tinjauan Pustaka
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan

## Ade F. Sugiharto,* Michael Ganda
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas, Jakarta, Indonesia
* Penulis korespondensi: selalu_ada_ade@yahoo.com Diterima 18 November 2023; Disetujui 3 Maret 2024 https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103
Abstrak Korban tindak pidana pemerkosaan mengalami gangguan fisik, mental, dan sosial, serta kemungkinan hilangnya kesempatan untuk hidup secara produktif di kemudian hari. Efek jangka panjang yang dialami oleh korban pemerkosaan antara lain: kehamilan, kelahiran anak, hingga hilangnya kebebasan dan kesempatan. Jumlah korban yang mendapatkan rehabilitasi psikis hanya sebagian kecil serta tidak pernah ada evaluasi hasil rehabilitasinya. Paradigma keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk dikembalikan pada kondisi semula sebelum dirinya menjadi korban tindak pidana. Pengembalian kondisi fisik, psikis, dan sosial diharapkan akan memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik hingga mencapai tingkat kesehatan yang optimal untuk hidup secara produktif. Saat ini peradilan di Indonesia menitikberatkan pada pemberatan hukuman yang diberikan pada pelaku namun kurang memperhatikan hak atas kesehatan korban. Hal tersebut mengakibatkan korban tetap menanggung beban sebagai akibat tindak pidana. Implementasi prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum akan memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan serta tingkat kesehatan yang optimal bagi korban perkosaan.
Kata kunci: keadilan restoratif, korban perkosaan, hak atas kesehatan.

## Implementation of Restorative Justice Principles on Rape Victims as Fulfilment of The Right to Health
Abstract Rape victims suffer devastating physical and mental health effects, including social and loss of opportunity to live a productive life. Some research has shown that victims might suffer long-term effects, including unwanted pregnancy, birth, loss of opportunity and freedom. There were only a small number of victims who had undergone psychological  rehabilitation  without  any  evaluation  of  its  results.  The  restorative  justice  paradigm  gives  the opportunity to health restoration programs for rape victims. Restoration of victims’ physical, mental, and social conditions are expected to restore their opportunity to live a productive life, hence acquiring an optimum level of health status. Nowadays, the Indonesian justice system gives heavier punishment to perpetrators with no or little attention to fulfilling the victim’s right to health. This will result in imposing an unjust burden on the victims. Implementation of restorative justice principles by law enforcement agencies will ensure the fulfilment of the right to health to achieve the optimum degree of health for rape victims.
Keywords: restorative justice, rape, right to health.
Copyright©2024 The Authors retain the copyrights of this article, with first publication rights granted to FMUI as publisher of eJKI. This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike (CC BY-SA) 4.0 License.
Pendahuluan Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pengertian persetubuhan secara medis adalah masuknya penis ke dalam vagina, atau setidaknya telah melewati vestibulum, sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa ejakulasi. 1 Batas vestibulum sendiri digunakan karena setelah vestibulum terdapat liang senggama yang merupakan bagian terluar dari vagina.
Data  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI (KemenPPPA RI) 2 dalam periode 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah korban tindak kekerasan cenderung stabil pada tahun 2018-2020 namun meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada data tersebut tercatat sebanyak 21.642 kasus pada tahun 2018, 20.530 kasus pada tahun 2019, 20.449 kasus pada tahun 2020, 25.210 kasus pada tahun 2021,  dan  25.053  kasus  pada  tahun  2022.  Jenis kekerasan seksual menempati urutan tertinggi terhadap jenis kekerasan yang dialami korban. Prevalensi ini dialami dengan korban sebagian besar perempuan dengan pelaku laki-laki. 2
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,  jumlah  kejahatan  asusila  di  Indonesia, termasuk perkosaan dan pencabulan, mengalami peningkatan  yang  signifikan  selama  pandemi. 3
Pada tahun 2020, tercatat 6.872 kasus, meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya (5.233 kasus). Namun, pada 2021, terjadi penurunan menjadi 5.905 kasus, meskipun jumlah tersebut masih di atas angka periode sebelum pandemi (2017- 2019). Dalam rincian lebih lanjut, tindak kejahatan perkosaan  di  Indonesia  pada  2021  mencakup 1.164 kasus, sedangkan pencabulan mencapai 4.741 kasus. Meskipun terjadi penurunan sebesar 12,76% dalam kasus perkosaan dari tahun sebelumnya, kejahatan ini masih menjadi isu serius. 3 Di tingkat provinsi, jumlah tertinggi di Sumatra Utara yaitu 202 kasus, diikuti Nusa Tenggara Timur (80 kasus), Sulawesi Selatan (74 kasus), Aceh (70 kasus), dan Lampung (61 kasus). Sebaliknya, Kalimantan  Utara  menjadi  satu-satunya  provinsi tanpa kasus perkosaan pada tahun 2021, sementara  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Bali terdapat jumlah kasus paling sedikit masing-masing
3 dan 4 kasus. Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah ini tetap menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia. 4
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia semakin memperberat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Namun, hal ini tidak disertai dengan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan maupun pemulihan korban. Hal ini mengakibatkan banyak korban perkosaan yang harus menanggung beban akibat tindak pidana tersebut. Artikel ini membahas keadilan restoratif sebagai salah satu paradigma dalam teori keadilan yang berfokus pada pemenuhan hak atas kesehatan korban secara lebih paripurna.
Perlindungan bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945) menjadi pijakan utama dalam sistem hukum Indonesia  yang  menopang  segala  pembentukan peraturan hukum di tingkat yang lebih rendah. Pembukaan  UUD  1945  menggariskan  prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh  warga  Indonesia  dan  tumpah  darah Indonesia,  yang  diwujudkan  melalui  persatuan dan dengan mengupayakan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Rangkaian prinsip ini memberikan  dasar  filosofis  bagi  pembangunan hukum  di  Indonesia,  menegaskan  pentingnya perlindungan dan keadilan sebagai pilar utama negara. 5
Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam UUD 1945 tergambar secara rinci di dalam Bab XA, khususnya pada Pasal 28D (1). Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sejalan dengan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan  demikian,  UUD  1945  secara  tegas menggarisbawahi hak-hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, menciptakan landasan yang kuat untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 5 Ketegasan  UUD  1945  dalam  menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi cermin komitmen  negara  Indonesia  untuk  menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Pengakuan hak- hak tersebut mencerminkan semangat demokrasi dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai fundamental yang menggerakkan peradaban hukum Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 bukan hanya sebagai
teks konstitusi, melainkan sebagai panduan moral dan etika hukum yang mendasari setiap upaya pembangunan masyarakat dan negara yang berlandaskan keadilan dan hak asasi manusia. 5

## Akibat Tindak Pidana Perkosaan Terhadap
Korban Dampak jangka panjang pada korban pemerkosaan dapat meliputi fisik, psikis, dan sosial. Dampak ini tidak hanya dirasakan pada korban pemerkosaan tetapi juga pada keluarga dan orang terdekat korban. Dampak secara fisik pada korban meliputi perdarahan, penyakit menular seksual, kehamilan hingga melahirkan. Pada manusia kehamilan normal berlangsung selama 37-40 minggu dan disarankan untuk memeriksakan kehamilannya minimal empat kali yaitu sekali saat trimester pertama dan kedua dan dua kali saat trimester ketiga. Tentu saja saat kehamilan, korban pemerkosaan cenderung tidak dapat berkerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
Dampak kekerasan seksual pada masalah jangka panjang dipengaruhi oleh seberapa parah pengalaman kekerasan itu dan berbagai faktor latar  belakang  keluarga  dan  sosial.  Hal  tersebut membuat kesulitan sendiri dalam menafsirkan efek langsung dari kekerasan itu sendiri. Beberapa ahli telah mengemukakan bahwa kekerasan seksual bersinggungan dengan latar belakang keluarga dan dapat merusak harga diri anak serta kemampuannya untuk mempercayai, berhubungan dekat, dan berurusan dengan seksualitas. 6 Penelitian  dari  Kessler 7 menjelaskan beberapa temuan terkait trauma dan risiko gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Salah satu temuan utama adalah bahwa 70,4% responden mengalami satu atau lebih jenis trauma dalam hidup mereka, dan paparan trauma tidak tersebar merata dalam populasi.  Hasil  menunjukkan  bahwa  risiko  PTSD bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis trauma, dengan trauma interpersonal, khususnya kekerasan dalam hubungan dan seksual, memiliki risiko PTSD tertinggi. 7
Pada proses melahirkan, seorang ibu akan merasakan dua macam nyeri yaitu secara visceral dan somatik. Nyeri visceral merupakan nyeri tumpul yang dilatasi cervix dan segmen uterus bawah (organ dalam) melalui serabut C pada saraf, sedangkan nyeri somatik merupakan nyeri tajam yang berasal dari distensi lantai pelvis, perineum, dan vagina (luar tubuh) melalui serabut A delta. Nyeri tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan psikis dan riwayat melahirkan sebelumnya. 7 Teori
tersebut menunjukan bahwa keadaan kehamilan yang dialami korban pemerkosaan secara biologis tentu lebih berat dari kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah menikah. 8 Pada studi yang dilakukan oleh Belay 9 , disimpulkan bahwa remaja yang mengalami pemerkosaan memiliki prevalensi tinggi timbulnya gejala depresi berat dan infeksi menular seksual. Upaya  untuk  mengurangi  kekerasan  seksual terhadap remaja seharusnya menjadi prioritas, dan  korban  pemerkosaan  sebaiknya  diidentifikasi dan diobati secepat mungkin untuk mencegah masalah kesehatan mental dan infeksi lainnya. Hal ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan psikologis, sosial, dan keseluruhan korban. Selain itu, penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kehamilan yang tidak diinginkan dan gejala depresi  berat  pada  korban  pemerkosaan.  Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian kontrasepsi kepada korban sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan perawatan lainnya. 9
Korban  pemerkosaan  memiliki  hak  untuk menerima rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi sesuai  dengan  UU  Nomor  11  tahun  2012  Pasal 90 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 12 tahun 2022 Pasal 70 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual.  Rehabilitasi  medis  merujuk pada proses pengobatan yang komprehensif untuk memulihkan  kondisi  fisik  anak.  Rehabilitasi  sosial merupakan upaya pemulihan holistik, mencakup aspek  fisik,  mental,  dan  sosial,  agar  anak  dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Reintegrasi sosial merujuk pada persiapan anak korban atau saksi untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. 10,11
Saat ini belum didapatkan data resmi keberhasilan rehabilitasi psikis terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, sebuah penelitian pada tahun 2012 di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Malang menunjukan bahwa keempat anak yang melakukan rehabilitasi akibat pemerkosaan tidak pulih secara sempurna secara psikis. Pemulihan pada anak cenderung akan menimbulkan dendam dan ketakutan pada pelaku pemerkosaan. Di sisi lain, beberapa anak masih membutuhkan perawatan berkala pada RPSA untuk mendapatkan dukungan sosial dan psikologis sebagai usaha pemulihan. 12
Prinsip Keadilan Restoratif Paradigma keadilan restoratif, merupakan pandangan yang merekonstruksi keadilan restitusi secara kreatif dengan tujuan akhir mencapai tindakan
konstruktif dan perbaikan yang berkontribusi pada pemulihan individu dan komunitas secara keseluruhan. Pendekatan tersebut memandang kembali tanggung jawab terkait tindakan masa lalu dengan meredefinisikannya dalam konteks kerugian atau dampak yang dihasilkan. Lebih lanjut, perspektif restoratif tersebut merinci ulang konsep tanggung jawab saat ini dengan menekankan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan konstruktif dan perbaikan. Oleh karena itu, pendekatan tersebut memfasilitasi penerimaan determinisme psikologis untuk menjelaskan perilaku masa lalu tanpa merusak konsep tanggung jawab pribadi atas tindakan tersebut. Pendekatan restoratif memperkenalkan pandangan yang seimbang terhadap kehendak bebas dan determinisme psikologis. 13
Keadilan restoratif, sebagai suatu pendekatan dalam sistem keadilan, menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, terutama dalam skala  mikro  antara  korban  dan  pelaku.  Keadilan restoratif menandai perubahan paradigma dengan memandang pelanggaran sebagai tindakan yang merugikan individu atau kelompok manusia, bukan pelanggaran  terhadap  negara.  Konsep  tersebut diaplikasikan melalui konferensi dan ritual di tingkat keluarga atau dalam lingkaran penyembuhan. Di tingkat makro, terutama dalam situasi pelanggaran berskala global, keadilan restoratif mengambil bentuk reparasi atau komisi kebenaran sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang timbul. Prinsip yang terdapat pada berbagai model tersebut adalah pemulihan keadilan. 14 Keadilan restoratif dibangun di atas dasar hubungan antar individu atau kelompok, dengan tujuan utama memulihkan hubungan yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Dengan demikian, pendekatan tersebut menekankan pada tanggung jawab, akuntabilitas, dan pemulihan sebagai bagian integral dari proses penyelesaian kejahatan.
15 Keadilan
restoratif dilakukan melalui konferensi komunitas yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari penegak hukum, jaksa, fasilitator, keluarga, dan teman-teman korban 12 , restorative justice berusaha memberdayakan semua pihak untuk mencapai perubahan positif dan membangun kesadaran bersama demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Pendekatan tersebut berfokus pada keselamatan, pemulihan, dan keadilan, serta berpotensi menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi sosial yang positif. 14,15
Indonesia  telah  mengatur  keadilan  restoratif dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Menurut Peraturan terserbut dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada pasal 5 diatur bahwa keadilan restoratif bisa dilakukan pada tindakan pidana yang bukan merupakan terorisme, keamanan negara, korupsi dan menghilangkan nyawa orang. Keadilan restoratif ini dapat menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan surat pernyataan perdamaian, bukti telah dilakukan pemulihan hak korban dan klarifikasi seluruh pihak sesuai dengan pasal 15 dan pasal 16. Tertulis pada pasal 18 (1c) mengenai tindak lanjut dari hukuman pelaku yaitu pembebasan setelah terdapat surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan. 16 Pendekatan ini didasarkan pada perspektif pragmatis dengan penerapan keadilan restoratif diluar konteks peradilan pidana konvensional. 15
Menilik pada akibat yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan, perlu adanya pertimbangan kembali  aturan  dalam  Peraturan  Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang Penanganan Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Program restorasi yang berupa perbaikan kondisi fisik,  mental,  dan  sosial  korban  seharusnya  tidak serta-merta menghilangkan pemidanaan pelaku. Perbaikan kondisi merupakan hak yang harus dipenuhi demi terciptanya kondisi kesehatan yang optimal agar korban hidup secara produktif. Dalam pembaruan  UU  Nomor  12  tahun  2022  tentang penghapusan Tindak Pidana Seksual Pasal 3 (b) menegaskan salah satu tujuan UU tersebut adalah pada menangani, melindungi, dan memulihkan korban. 11 Sebelumnya,  pada  UU  11  tahun  2012, konsep serupa tertuang dalam pasal 82 (g) yang menyebutkan “perbaikan akibat tindak pidana.” Perbaikan akibat tindak pidana mengacu pada upaya memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana dan mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. 10 Pembatalan tuntutan pidana dalam keadilan restoratif, sebagaimana mungkin diatur dalam beberapa kebijakan penegakan hukum, tidak mencukupi untuk mencapai pengembalian keadaan yang menyeluruh dalam kasus pemerkosaan
sesuai  dengan  UU  No.  12  tahun  2022  pasal  23, penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Peraturan tersebut mempertegas fungsi keadilan restoratif sebagai perbaikan akibat bukan penghapusan pidana. 11
Pemberian Keadilan Restoratif terhadap Korban Pemerkosaan Keadilan restoratif pada korban pemerkosaan seringkali disalahartikan dengan pertanggungjawaban agar pelaku tidak terkena dampak pidana melalui penyelesaian secara tradisional  melalui  pernikahan.  Korban  tentu  saja merasakan kebencian karena dipaksa untuk berhubungan seksual dan menikah dengan pelaku pemerkosaan. Pernikahan bukan merupakan bentuk keadilan restoratif karena tidak didasarkan argumentasi pengembalian kondisi korban seperti semula sebelum menjadi korban. Pernikahan pada korban pemerkosaan akan melanggar hierarki kebutuhan manusia Maslow atas keamanan yang merupakan kebutuhan dasar. 17 Pada  UU  No.  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur pada Pasal 10(2) bahwa: ”Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” dan Pasal 29(1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” 18 Pada korban dibawah umur (<19 tahun) yang dinikahkan, pernikahan tersebut akan melanggar UU Nomor 16 tahun 2019 yang merubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7(1), tetapi dapat diberikan dispensasi sesuai dengan pasal 7(2) di dalam pengadilan. 19 Korban  pemerkosaan  yang  menikah  akan cenderung menerima rasa ketidaknyamanan , tekanan psikis karena dinikahkan kepada orang yang merenggut haknya dan bahkan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT merupakan kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, keluarga atau orang yang menetap pada rumah tangga tersebut. KDRT memiliki beberapa jenis kekerasan berupa  fisik,  seksual,  psikis,  dan  penelantaran sesuai  dengan  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (Tabel 1). 20

## Tabel 1. Faktor Resiko dalam KDRT
21

## Faktor Risiko Keterangan
Individu Penelantaran anak. Kekerasan masa lalu. Penyimpangan psikologis/personal. Keluarga Pola pengasuhan yang buruk. Konflik keluarga. Kekerasan pasangan. Rendahnya status sosial ekonomi. Komunitas Kemiskinan. Kriminalitas tinggi. Banyaknya pengangguran. Perdagangan obat terlarang. Lemahnya kebijakan institusi. Kurangnya sarana pelayanan korban. Faktor situasional. Lingkungan Perubahan lingkungan sosial yang cepat. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan gender. Kemiskinan.
Lemahnya jejaring ekonomi. Lemahnya penegakan hukum. Budaya yang mendukung kekerasan. Tingginya penggunaan senjata api illegal. Masa konflik-post konflik.
Dalam situasi pernikahan korban pemerkosaan dengan pelaku pemerkosaan, beberapa faktor risiko  dapat  menjadi  pendorong  terjadinya  KDRT. Faktor  risiko  individu  mencakup  pengalaman kekerasan di masa lalu, yang dapat membuat korban  lebih  rentan  terhadap  KDRT  serta dimungkinkan terdapatnya penyimpangan personal dan penyalahgunaan zat tertentu. Di sisi keluarga, keberadaan  konflik  keluarga  akibat  dari  peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu pendorong dari terjadinya KDRT. Rendahnya status sosial ekonomi juga dapat memperkeruh situasi, menciptakan ketegangan yang berpotensi meningkatkan risiko KDRT. Secara garis besar, faktor secara individual maupun keluarga hampir terpenuhi semuanya sehingga  KDRT  sangat  mungkin  terjadi  pada pernikahan antara korban pemerkosaan dan pelaku pemerkosaan.
Pada kasus pemerkosaan, pengembalian ke kondisi semula harus dilakukan secara komprehensif dan berlandaskan dengan kepentingan korban, bukan pelaku. Pada korban perkosaan dapat diberikan pilihan mengenai kehamilannya.  Korban  seharusnya  memiliki kebebasan dalam memilih sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kelima 18 . Korban yang melanjutkan kehamilannya akan tetap menjadi tanggung jawab pelaku dan
diberikan santunan berkala untuk perawatan janin dan ganti rugi atas perenggutan kebebasan atau hak  yang  dialami  oleh  korban.  UU  No.  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  57  (1) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 18 Setelah persalinan, korban diberikan kebebasan untuk merawat bayi tersebut dengan pembiayaan dari pihak pelaku atau pengembalian bayi tersebut ke pihak pelaku. Pelaku tindak pemerkosaan harus bertanggung jawab merawat, membesarkan dan memelihara sampai anak tersebut dewasa.
Korban  yang  tidak  berkehendak  untuk melanjutkan kehamilannya, kondisi korban harus dikembalikan ke kondisi semula. Pada PP No. 61 Tahun 2014, kehamilan pada korban dapat dihentikan, jika terdapat dalam usia kehamilan 40 hari setelah hari pertama haid terakhir. 22
Pemberian izin atas tindakan aborsi ini sudah diatur di dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 60 dan Pasal 429. Pada pasal 429 (3) tertulis bahwa “Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana”. 23
Pada kondisi usia kehamilan yang lebih lanjut, maka aborsi tidak dapat dilakukan. Batasan usia kehamilan adalah 40 hari setelah hari pertama haid terakhir yang dapat diartikan dalam medis yaitu usia gestasi 40 hari atau terlambatnya menstruasi yang dialami oleh korban selama 10 hari pada siklus normal. Korban hanya memiliki waktu 10 hari setelah menstruasi untuk mengikuti serangkaian pelaporan, pemeriksaan dan peraturan yang berlaku agar dapat melakukan aborsi secara legal. Pelaporan yang terlambat, penilaian dan konseling yang harus dilakukan pasien, serta proses kenaikan kasus ke tahap penyidikan dapat menyebabkan usia kehamilan melebihi batasan usia. Pelaporan yang terlambat dapat dikarenakan pengancaman oleh pelaku, manipulasi dari pelaku yang meyatakan bertanggung jawab, dan ketakutan korban menjadi aib keluarga. Hal tersebut akan sangat berdampak terhadap korban dan orang tuanya karena harus membiayai, merawat dan membesarkan bayi yang juga merupakan tanggung jawab pelaku.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
menyatakan:  “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan  Korban  Tindak  Pidana  perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kegawatdaruratan medis”. 24 Pada KUHP terbaru yang akan di implementasikan pada tahun 2026 terdapat persyaratan yang lebih lama mengenai usia kehamilan. Persyaratan waktu untuk melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan penting untuk dipertimbangkan kembali sesuai dengan  amanat  UU  Nomor  1  tahun  2023 tersebut. Pemastian bahwa korban pemerkosaan memiliki hak untuk memutuskan tanpa adanya batasan waktu tertentu merupakan langkah yang berempati dan menghargai trauma yang dialami. Penghapusan batasan waktu dapat membuka pintu akses yang lebih luas bagi korban pemerkosaan untuk mendapatkan keadilan restoratif yang aman dan memadai sesuai dengan kebutuhan korban.
Suatu tindakan perkosaan dapat mengakibatkan ditemukannya robekan baru selaput dara ( hymen ) yang akan menjadi robekan lama. Apabila robekan ini menjadi sebuah akibat dari pemerkosaan, dapat diperbaiki dengan menggunakan prosedur hymenoplasty . Tindakan ini merupakan tindakan medis yang dilakukan sebagai rekonstruksi jaringan yang terdampak pada korban perkosaan dengan tujuan mengembalikan ke keadaan semula. Tindakan ini merupakan upaya kesehatan  menurut  UU  Kesehatan  No.  17 Tahun 2023 Pasal 123 “Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika.” 23 Selain itu, hymenoplasty tidak melanggar Pasal 433 karena tidak merubah identitas berupa wajah, jenis kelamin dan/atau sidik jari dari seseorang. 23 Prosedur medis seperti aborsi dan himenoplasti dalam pandangan keadilan restoratif dipandang sebagai prosedur yang bertujuan untuk memulihkan kebebasan dan kesmpatan korban. Restorasi atau perbaikan sepenuhnya ke kondisi pra-kejadian mungkin tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena keterbatasan anatomis, psikologis, dan sosial. Pendekatan keadilan restoratif berusaha melengkapi usaha retributif terhadap pelaku. Dengan menerapkan kedua pendekatan ini secara bersamaan, dapat menciptakan efek jera yang kuat. Pendapat tersebut merupakan perspektif kelompok reformis yang  menganut  pandangan  tentang  fleksibilitas
dan peluang yang luas. Salah satu pendekatan yang relatif lebih mudah dilakukan adalah melalui kampanye untuk memperkenalkan mekanisme restitusi dan hukuman yang bersifat reparatif. Pendekatan tersebut menekankan pembentukan hubungan yang konstruktif dan manusiawi dalam penanganan terhadap tersangka. Konsep reformis digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hukum internasional. 15,25

## Keadilan Restoratif sebagai Pemenuhan Hak atas Kesehatan
Hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dapat dinikmati oleh setiap orang secara adil tanpa memandang ras, jenis kelamin, status, golongan, dan lainnya. Setiap orang memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 18 Dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal, diperlukan sarana dan prasarana layanan kesehatan serta faktor- faktor sosial tertentu ( social determinants of health ), yang meliputi akses terhadap lingkungan yang bersih, pendidikan, pekerjaan, serta jaminan atas hukum dan keadilan. 26
Definisi  kesehatan  dalam  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dinyatakan sebagai keadaan sehat  seseorang,  baik  secara  fisik,  jiwa,  maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. 23 Berkenaan dengan hal tersebut, negara perlu melakukan upaya kesehatan yang berupa serangkaian kegiatan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta paliatif. Dalam pasal 46 UU Nomor 17 tahun 2023 tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak terhindar dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Dalam bagian keenam peraturan tersebut yang menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/ atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 23 Paradigma  kesehatan  yang  mendefinisikan kondisi sehat secara holistik memerlukan upaya-upaya komprehensif, termasuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif.
Keadilan  restoratif  yang  berupa  restitusi  kreatif bertujuan mengembalikan kondisi korban perkosaan se-optimal mungkin. Beberapa kasus menunjukkan korban perkosaan yang mengalami stress pasca trauma menganggap keadaan yang dialaminya sebagai aib hingga akhirnya putus sekolah dan berpindah kota. Hal ini menunjukkan besarnya akibat yang dialami korban perkosaan yang mengurangi kebebasan serta kesempatan yang dimiliki korban untuk dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal.
Keadilan  restoratif  yang  berfokus  pada  hak korban memerlukan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah selaku pembuat kebijakan kesehatan wajib melakukan segala daya upaya yang dimiliki agar setiap korban perkosaan mendapatkan haknya. Dalam keadilan restoratif diperlukan upaya untuk memberikan akses bagi korban dalam program keadilan restoratif. Program tersebut juga harus dievaluasi untuk memastikan hasil yang diperoleh memenuhi tujuan upaya kesehatan. Selanjutnya harus dilakukan penilaian proses pemulihan yang berbasis nilai yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat.
Kesimpulan Korban  pemerkosaan  mengalami  dampak jangka panjang baik secara fisi, psikis, serta sosial. Aspek  fisik  melibatkan  perdarahan,  penyakit menular seksual, dan konsekuensi kehamilan serta proses melahirkan yang bisa mempengaruhi aktivitas harian korban. Dampak psikologisnya, seperti gangguan harga diri dan kesulitan mempercayai orang lain, dapat bertahan dalam jangka panjang. Risiko gangguan PTSD juga cenderung tinggi, terutama pada korban kekerasan seksual. Proses melahirkan pada korban pemerkosaan menimbulkan nyeri yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban. Upaya keadilan restoratif yang holistik merupakan kunci untuk membantu korban mencapai taraf kesehatan yang optimal. Pemahaman keadilan restoratif yang berfokus pada hak atas kesehatan korban diharapkan akan mengembalikan kebebasan dan kesempatan yang dimilikinya untuk hidup secara produktif di masa datang. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan diskusi yang mendalam terkait pemenuhan hak korban serta pemahaman dan upaya proaktif dari negara dan seluruh pihak terkait untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut.

## Daftar Pustaka
1.   Afandi D. Visum et Repertum: Tata laksana dan teknik  pembuatan.  edisi  Kedua.  Riau:  Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 2017.
2.   Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  RI.  Data  sebaran  kasus kekerasan [Internet]. [cited 2023 Nov 21]. Available from https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
3.   Annur CM. Jumlah kasus perkosaan dan pencabulan RI meningkat selama pandemi [Internet]. 2022 [cited 2023  Nov  21].  Available  from  https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah- kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat- selama-pandemi
4.   Kusnandar VB. Ini Provinsi dengan kasus perkosaan terbanyak  pada  2021  [Internet]. 2022 [cited 2023 Nov  30].  Available  from  https://databoks.katadata. co.id/datapublish/2022/12/14/ini-provinsi-dengan- kasus-perkosaan-terbanyak-pada-2021
5.   Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959. Jakarta: Sekertariat Negara; 1945.
6.   Fleming  J,  Mullen  PE,  Sibthorpe  B,  Bammer  G. The long-term impact of childhood sexual abuse in Australian women. Child Abuse Negl. 1999;23:145– 59. doi: 10.1016/s0145-2134(98)00118-5
7.   Kessler  RC,  Aguilar-Gaxiola  S,  Alonso  J,  Benjet C,  Bromet  EJ,  Cardoso  G,  et  al.  Trauma  and PTSD  in  the  WHO  world  mental  health  surveys. Eur  J  Psychotraumatol.  2017;8:1353383.  doi: 10.1080/20008198.2017.1353383
8.   Labor S, Maguire S. The pain of labour. Rev pain. 2008;2:15–9. doi: 10.1177/204946370800200205
9.   Belay  EA,  Deressa  BG.  Rape  survivors’  sorrow: major depressive symptoms and sexually transmitted infection among adolescent girls, Southwest Ethiopia. Adolesc  Health  Med Ther.  2021;12:91–8. doi: 10.2147/AHMT.S331843
10.  Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta: Sekertariat Negara; 2012.
11.  Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [Internet]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Jakarta:  Sekretariat  Negara;  2022.  Available  from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_ UU_Nomor_12 _Tahun_2022.pdf
12.  Widodo  N.  Kondisi  anak  pasca  rehabilitasi  sosial: studi kasus anak korban pelecehan seksual di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) Batu, Malang. Sosiokonsepsia. 2012;17:134-153.
13.  Corrections,  M.  D.  of,  &  Hudson  J.  Restitution in criminal justice. Minnesota Department of Corrections  by  the  Law  Enforcement  Assistance Administration, U. S. Department of Justice.; 1976.
14.  Snyder C. Restorative justice across the east and west.  JCSW.  2008;3: 77–78. doi:  10.31265/jcsw. v3i1.39
15.  Rahmawati M, Saputro AA, Marbun AN, Wicaksana DA, Napitupulu EAT, Ginting GLA. Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.  Ginting  MS,  editor.  Jakarta:Institute  for Criminal Justice Reform; 2022.
16.  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Jakarta:
Sekertariat Negara; 2021.
17.  Tezcan  Uysal  H,  Genç  E.  Maslow  ’s  hierarchy  of needs in 21st century: the examination of vocational differences.  Res  Sci  Art  21st  Century:  Turkey. 2017;23:211–27.
18.  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara; 1999.
19.  Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 186. Jakarta: Sekertariat Negara; 2019.
20.  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta: Sekertariat Negara; 2004.
21.  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Pedoman pengendalian kekerasan dalam rumah tangga. 2012;46. Available from http://www. p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman- pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga
22.   Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169. Jakarta: Sekertariat Negara; 2014.
23.  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Jakarta: Sekertariat Negara; 2023.
24.  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta:
Sekertariat Negara; 2023.
25.  UNODC.  Handbook  on  restorative  justice programmes 2 nd Edition. Criminal Justice Handbook Series. Vienna: United Nation;2020. 1–126.
26.  Henning-Smith  C.  Social  determinants  of health.  Handb  Rural  Aging.  2021;1:371–5.  doi: 10.4324/9781003128267