Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak … -  1592
JIGE 4(3) (2023) 1592-1599

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA  YANG MENGALAMI  PEMUTUSAN  HUBUNGAN  KERJA  SEPIHAK  PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Hendrik 1* , Gatut Hendro 2 , Putra Hutomo 3
1,2,3 Universitas Jayabaya. Indonesia

## History Article
Article history:
Received July 7, 2023 Approved August 20, 2023

## ABSTRACT
Since  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job Creation (hereinafter referred to as the Omnibus Law) companies can  carry  out  unilateral  layoffs  on  the  grounds  of  efficiency, whether  followed  by  company  closure  or  not  followed  by company closure due to losses, so that it becomes  a question of how  to  resolve  disputes  over  unilateral  termination  of employment  disputes  and  also  regarding  legal  protection  for workers  who  have  experienced  unilateral  termination  of employment  since  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020 concerning Job Creation. As an analysis knife, the theory of legal protection  and  the  theory  of  dispute  resolution  are  used  to analyze  the  problem.  The  type  of  research  in  this  thesis  is normative  juridical,  namely  legal  research  that  places  law  as  a system  of  norms  (principles,  norms,  rules  from  laws  and regulations,  court  decisions,  and  doctrines  (teachings).  The approaches  used  in  legal  research  are  the  statutory  approach, conceptual approach, analytical approach, case approach. Mawey Z.  Alfa  in  his  research  states  that  layoffs  are  the  cessation  of individuals  as  members  of  an  organization  accompanied  by  the provision  of  financial  rewards  by  the  organization  concerned. PHK  must  be preceded by notification of the plan and  also  look for ways to avoid unilateral layoffs by the company, if examined based on the provisions of Article 6 and Article 7 of Law Number 2 of  2004,  consensus  deliberation  can  be  carried  out  using  the principle of kinship between workers and employers. If there is an agreement  between  the  worker  and  the  employer,  it  can  be outlined  in  an  agreement  between  the  two  parties,  while  in  the provisions  of  Article  151  Paragraphs  (1)  through  (4)  of  the  Job Keywords: Legal Protection, Omnibus Law, Unilateral Termination Of Employment
Creation Law there  is a clear mechanism regarding  the planning processes  until  the  implementation  of  layoffs  in  a  company.  In Paragraph  (4)  it  is  emphasized  that  if  the  bipartite  negotiation process  does  not  reach  an  agreement,  layoffs  are  carried  out through the next stage in accordance with the industrial relations dispute  mechanism.  Disputes  over  unilateral  termination  of employment  are  resolved  by  bipartite  negotiations  so  that  the settlement  process  is  calm  and  there  is  no  conflict  between workers and employers that causes unrest. ABSTRAK Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut Omnibus  Law)
perusahaan  dapat  melakukan  PHK  sepihak  dengan  alasan efisiensi,  baik  yang  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  atau tidak  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  akibat  mengalami kerugian,  sehingga  menjadi  menari  bagaimana  penyelesaian sengketa  atas  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  sepihak dan  juga  mengenai  kepastian  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak  sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Sebagai pisau analisis maka digunakan teori kepastian hukum dan teori  penyelesaian  sengketa  untuk  menganalisis  masalah.  Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma (asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  serta  doktrin  (ajaran). Adapun  pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan  peraturan  undang-undang,  pendekatan  konseptual, pendekatan  analisis,  pendekatan  kasus.  Mawey  Z.  Alfa  pada penelitiannya  menyatakan  PHK  adalah  berhentinya  individu sebagai  anggota  sebuah  organisasi  yang  disertai  pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. PHK wajib diawali  dengan  pemberitahuan  rencana  dan  juga  mencari  cara agar tidak terjadi PHK secara sepihak oleh perusahaan, bila dikaji berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2004  dapat  dilakukan  musyawarah  mufakat dengan  menggunakan  asas  kekeluargaan  antar  buruh  dengan pemberi  kerja.  Apabila  terdapat  kesepakatan  antara  pekerja dengan majikan, dapat dituangkan dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam ketentuan Pasal 151 Ayat (1) sampai dengan (4) UU Cipta Kerja terdapat mekanisme yang jelas mengenai proses-proses perencanaan sampai pelaksanaan PHK di sebuah  perusahaan.  Dalam  Ayat  (4)  ditegaskan  bahwa  apabila proses  perundingan  bipartit  tidak  mencapai  kesepakatan,  PHK dilakukan  melalui  tahap  berikutnya  sesuai  dengan  mekanisme perselisihan  hubungan  industrial.  Sengketa  atas  perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  sepihak  diselesaikan  dengan perundingan  bipatrit  sehingga  proses  penyelesaian  ketenangan dan  tidak  terjadi  konflik  antara  pekerja  dengan  majikan  yang
menimbulkan keresahan.

## © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: advokathdsh@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  masalah  hukum  mengenai  ketenagakerjaan  masih  terjadi,  adanya hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  para  pekerja,  namun  tidak  diberikan  oleh perusahaan  tempat  kerjanya  menjadi  masalah  yang  terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Salah satu  permasalahan  hukum  dibidang  ketenagakerjaan  tersebut  adalah  Pemutusan Hubungan  Kerja  (selanjutnya  disebut  PHK).  Adanya  hak-hak  yang  harus  dihargai sebagai pelaksanaan undang-undang tidak diberikan.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (selanjutnya  disebut  Omnibus  Law)  perusahaan  dapat  melakukan  PHK  sepihak dengan  alasan  efisiensi,  baik  yang  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  atau  tidak diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  akibat  mengalami  kerugian.  Pengusaha  yang melakukan  PHK  kepada  pekerja/buruh  dengan  alasan  melakukan  efisiensi  bertujuan untuk  mengurangi  beban  perusahaan  agar  perusahaan  tetap  beroperasi,  seperti  dalam kondisi  krisis  global  saat  ini  yang  mengharuskan  pengurangan  pekerja/buruh, pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK dengan alasan efisiensi sebab adanya alasan  hukum  yang  diatur  pada  Bab  IV  mengenai  ketenagakerjaan  dalam  Pasal  154 huruf a ayat (1) point b Omnibus Law, tetapi pengusaha diwajibkan memenuhi hak-hak tenaga kerja yang mengalami PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Omnibus Law. Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  berdampak  pada  maraknya pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  di  semua  sektor  industri,  serta  adanya  batas demarkasi  antara  alasan-alasan  pemutusan  hubungan  kerja,  larangan-larangan pemutusan  hubungan  kerja  dan  besaran  hak-hak  berupa  uang  pesangon,  uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  Putusan Pengadilan, serta doktrin (ajaran). Objek kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang- undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Jenis penelitian tesis  ini  dapat  mengkaji  secara  kritis  dan  komprehensif  mengenai  untuk  menganalisis bagaimana  kepastian  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja sepihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  mengenai  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  membagi  beberapa  jenis  perselisihan  hubungan  industrial  yaitu
dalam  empat  jenis,  yaitu  Perselisihan  hak,  Perselisihan  kepentingan,  Perselisihan Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan  Perselisihan  antara  pekerja/buruh  dalam  suatu perusahaan.  Pasal  1  angka  11  Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menjelaskan  bahwa  Mediasi Hubungan  Industrial  yang  disebut  sebagai  mediasi  yaitu  Penyelesaian  perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antara pekerja hanya dalam satu perusahaan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau lebih dari mediator yang netral.
Penyelesaian  perselisihan  dalam  hubungan  industrial  dapat  ditempuh  melalui  2 (dua) cara yaitu melalui penyelesaian perselisihan non-Litigasi sebagai upaya pertama dan penyelesaian perselisihan secara litigasi sebagai upaya terakhir bila upaya pertama tidak  terwujud.  Penyelesaian  perselisihan  non-litigasi  atau  penyelesaian  di  luar pengadilan  disebut  juga  dengan  istilah Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian perselisihan  yang  dianggap  mampu  memberikan  peluang  para  pihak  memperoleh keputusan  yang  saling  menguntungkan.  Dalam  peraturan  perundang-undangan tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dikemukakan  bahwa  alternatif penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang terkait dan dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan/atau penilaian ahli.
Penyelesaian  perselisihan  non-litigasi  harus  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat bagi  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dalam  hubungan  industrial.  Kekuatan hukum mengikat pada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dalam perselisihan hubungan  industrial  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kedua  belah  pihak sehingga  upaya  penyelesaian  perselisihan  yang  dilakukan  selama  waktu  yang ditentukan tidak  sekedar upaya tanpa solusi yang  tidak  menguntungkan kedua belah pihak.
Ketentuan Pasal 6 dan  Pasal 7 Undang-Undang No.  2 tahun 2004 memberi jalan penyelesaian  sengketa  pekerja  dan  tenaga  kerja  berdasarkan  musyawarah  mufakat dengan  menggunakan  asas  kekeluargaan  antara  buruh  dengan  majikan.  Apabila terdapat  kesepakatan  antara  pekerja  dengan  majikan,  dapat  dituangkan  dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang disebut perjanjian bersama.
Melalui  mediasi  hubungan  industrial  (mediasi)  adalah  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  melalui  musyawarah  yang  ditengahi  oleh  seorang  atau  lebih mediator  yang  netral.  Perselisihan  hubungan  industrial  yang  dapat  diselesaikan melalui  mediasi  adalah  Perselisihan  hak,  Perselisihan  kepentingan,  Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan Perselisihan antar serikat pekerja/buruh  dalam  satu perusahaan.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Jenis-jenis perselisihan industrial yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi adalah:
1. Perselisihan kepentingan,
2. Perselisihan pemutusan hubungan kerja,
3. Perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan. Dalam  hal  tidak  tersampainya  kesepakatan  penyelesaian  melalui  konsiliasi, konsiliator  mengeluarkan  anjuran  tertulis  dalam  waktu  selambat-lambatnya  10  hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama kepada para pihak.
Penyelesaian atau  pemutusan  sengketa oleh seorang hakim atau para  hakim yang bertujuan  mereka  akan  tunduk  kepada  atau  menaati  keputusan  yang  telah  diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.
B. Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja  Sepihak  Sejak  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja
Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum  terutama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Menurut Fence  M.  Wantu,  “hukum  tanpa  nilai  kepastian  hukum  akan  kehilangan  makna karena  tidak  lagi  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  bagi  semua  orang”.  Kepastian hukum  diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini.  Pengertian  kepastian  tersebut  dapat dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di  dalam masyarakat.
Hal  agar  tidak  menimbulkan  banyak  salah  tafsir.  Menurut  Van  Apeldoorn, “kepastian  hukum  dapat  juga  berarti  hal  yang  dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam hal-hal  yang  konkret”.  Kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  dijalankan, bahwa  yang  berhak  menurut  hukum  dapat  memperoleh  haknya  dan  bahwa  putusan dapat  dilaksanakan.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  yustisiable  terhadap tindakan  sewenang-wenang  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Pada  tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  membuat  sebuah  regulasi  besar  bertajuk Omnibus  Law yang  mengatur mengenai  aspek  –  aspek  ketenagakerjaan  beserta  dengan  kepastian  hukumnya. Omnibus  Law merupakan  sebuah  konsep  pembentukan  perundang  –  undangan  yang mampu  menggantikan  beberapa  norma  yang  ada  di  beberapa  undang  -  undang menjadi  satu  kesatuan  besar. Lebih lanjut  menurut  Audrey O’Brien  dan Marc  Bosc, Omnibus Law merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengubah, mencabut,  atau  menerapkan  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  dalam  beberapa undang-undang.  Regulasi  tersebut  ialah  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  atau  biasa  disebut  UU  Cipta  Kerja.  UU  Cipta  Kerja  dibuat dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  sebuah  skema  baru  sebagai  upaya  pembangunan ekonomi di Indonesia, walaupun mendapatkan banyak kritik dan menuai kontra dari masyarakat  serta  menimbulkan  ketidakstabilan  politik  pada  tahun  tersebut.  UU  ini mengatur berbagai sektor usaha dengan ketentuan bagi para pekerjanya.
Dalam  undang-undang  hak  cipta  kerja  terdapat  perubahan  yang  mengubah undang-undang  ketenagakerjaan  sebelumnya  melalui  pasal  ketenagakerjaan. Perubahan  beberapa  pasal  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  menjadi  fokus perhatian  karena  dinilai  berdampak  cukup  besar  bagi  pekerja.  Upaya  untuk mengurangi  atau  melanggar  aturan  hukum  perburuhan  dengan  mengorbankan perlindungan bagi pekerja adalah langkah yang tidak tepat. Pemerintah berpandangan bahwa  terlalu  kakunya  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  telah  berlaku sebelumnya  menjadi  salah  satu  penghambat  investasi  sehingga  memerlukan perubahan regulasi atau deregulasi.
Dalam  amandemen  UU  Ketenagakerjaan  ternyata  dalam  UU  Cipta  Kerja seharusnya bisa memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga kerja, namun justru
menguranginya. Hal ini terkait dengan cara pandang yang dibuat oleh legislator yang cenderung  mengutamakan  aspek  bisnis  atau  investasi,  namun  menyederhanakan masalah ketenagakerjaan.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian  yang  telah  diterangkan  di  atas,  maka  dapat diambil analisis bahwa :
1. PHK wajib diawali dengan pemberitahuan rencana dan juga mencari cara agar tidak terjadi PHK secara sepihak oleh perusahaan, bila dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2004  dapat  dilakukan  musyawarah mufakat dengan menggunakan asas kekeluargaan antar buruh dengan pemberi kerja. Apabila terdapat kesepakatan antara pekerja dengan majikan, dapat dituangkan dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan dalam ketentuan Pasal 151 Ayat (1)  sampai  dengan  (4)  UU  Cipta  Kerja  terdapat  mekanisme  yang  jelas  mengenai proses-proses  perencanaan  sampai  pelaksanaan  PHK  di  sebuah  perusahaan.  Dalam Ayat  (4)  ditegaskan  bahwa  apabila  proses  perundingan  bipartit  tidak  mencapai kesepakatan,  PHK  dilakukan  melalui  tahap  berikutnya  sesuai  dengan  mekanisme perselisihan hubungan  industrial. Dari Ayat tersebut dapat  disimpulkan bahwa tidak ada  jalur  PHK  secara  sepihak,  baik  adanya  persetujuan  maupun  tidak  tercapainya kesepakatan.
2. Kepastian  hukum  tenaga  kerja  pasca Omnibus Law, hak  pekerja  untuk  mendapatkan kompensasi  dalam  kasus  PHK  sepihak  menjadi  lebih  sulit  karena  terdapat  beberapa ketentuan  yang  diubah.  Hal  ini  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  sosial, perlindungan  teknis  dan  perlindungan  ekonomi.  Kepastian  hukum  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu memberikan hak buruh berupa uang pisah, uang ganti rugi perumahan dan pengobatan, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon,  sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  perselisihan  hak,  hal  ini  disebabkan dari adanya selisih pendapat mengenai pelaksaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

## Saran
1. Hendaknya penegakan hukum harus ditingkatkan, dalam menghadapi PHK sepihak, peran  penegak  hukum  sangat  penting  dalam  memastikan  perlindungan  hak-hak pekerja.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  pengawasan  dan penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  yang  melakukan  PHK  sepihak.  Peraturan perundang-undangan  diharapkan  untuk  di  amandemen  terutama  berkaitan  dengan UU  Ketenagakerjaan,  berkaitan  dengan  sanksi  bagi  pengusaha  yang  tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja (Pasal 81 angka 29 yang menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan).
2. Hendaknya  peran  serikat  pekerja  dan  advokat  sangat  penting,  serikat  pekerja  dan advokat  dapat  menjadi  mitra  penting  bagi  pekerja  yang  menghadapi  PHK  sepihak. Mereka dapat membantu pekerja dalam memahami hak-hak mereka dan memberikan bantuan  hukum  dalam  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  kerja,  sehingga pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  rangka  mencegah terjadinya  PHK  sepihak,  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menyusun  peraturan  yang jelas dengan memperhatikan instansi-instansi atau stakeholder terkait dan memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melakukan PHK sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A.  Ridwan  halim  dan  Sri  Subiandini  Gultom, Sari  Hukum  Perburuhan  Aktual,  cet.  1 ,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
Abdul  Khakim. Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014
Adrian Sutendi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Ala,  Bayo  Andre, Kemiskinan  Dan  Strategi  Memerangi  Kemiskinan ,  Liberty  Offset, Yogyakarta, 1996.
Aloysiur  Entah,  R., Hukum  Perdata  (Suatu  Perbandingan  Ringkas) ,  Liberty,  Yogyakarta, 1989.
Asikin Kusumah Atmaja, Arbitrase Perdagangan Internasional , Prisma, Jakarta, 1973. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Beni  Ahmad Saebani, et  al., Perbandingan Hukum Perdata , CV  Pustaka Setia,  Bandung, 2016.
Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Volume 26, Nomor 7, Februari 2020. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta 2008. Eman Rajagukguk, Arbitrase dan Putusan Pengadilan , Chandra Pratama, Jakarta, 2000. Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
Jhon Surjadi Hartanto, Kamus Bahasa Indonesia 1998 , Indah Surabaya, Surabaya, 1998.
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Publishing, Malang, 2006.
Kajian Hukum Transfer Padu YUNADI, Ilmu Hukum, UMP, 2017. Kansil, et al, Modul Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 1995. Koko  Kosidin, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan ,  Mandar Maju, Bandung, 1999.
Lalu  Husni, Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Pengadilan  dan  Diluar Pengadilan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar , Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Makrum, M. E, Anak Keluarga Dan Masyarakat . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1991 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Hukum empiris , Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Otje  Salman  dan  Anton  Sutanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2018.
Rocky Marbun, Jangan Mau DiPHK Begitu Saja , Penerbit Visi Media, Jakarta, 2010. Rosnidar  Sembiring, Hukum  Keluarga  (Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan) ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sendjun  Manulang, Pokok-pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, 2001. Sherraden, Michael, Aset Untuk Orang Miskin , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006 Simanjuntak, P.N.H, Op.Cit. Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan . Djambatan. Jakarta, 2003. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati . Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1979. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012. Sumardi, Mulyanto, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok , CV. Rajawali, Jakarta, 1982. Wahyono Darmabrata, Asas-asas Hukum Perdata , Universitas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Wiwoho Soedjono, Perjanjian Kerja . Bina Aksara, Jakarta, 2003. Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar grafika, Jakarta, 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  No.
Kep.92/MEN/VI/2004  tentang  Pengangangkatan  dan  Pemberhentian  Mediator Serta Tata Kerja Mediasi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial