ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)

## Hegemoni  dan  Relasi  Kuasa:  Studi  Kasus  Tahlilan  di  Dusun Gunung Kekep
Slamet Makhsun 1*
1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; makhsun310501@gmail.com
* Correspondence
Received: 30/11/2021; Accepted: 04/12/2021; Published: 30/12/2021
Abstrak: Selama ini, kebanyakan partai politik seringkali memanfaatkan identitas agama sebagai sarana pencarian suara dalam kontestasi pemilu. Oleh sebab itu, masyarakat  pedesaan  yang  relatif  masih  kental  budaya  kerberagamaanya menjadi target sentral dalam permainan politik identitas. Tulisan ini membahas sirkulasi  kekuasaan,  hegemoni,  relasi  kuasa,  dan  partai  politik  yang menggunakan ritual tahlilan sebagai sarana kampanye dalam pencarian suara di dusun Gunung Kekep. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi  kasus  dengan  pendekatan  naturalistik  dan  kajian  literatur.  Hasil  dari penelitian ini bahwa tahlilan tidak semata bernilai relijius, melainkan juga memiliki peran dalam membentuk nilai-nilai sosial bagi masyarakat pedesaan. Dan pada momen-momen  seperti  pemilu,  basis  sosial  dari  tahlilan  ini  acapkali  menjadi media  pengumpulan  massa  dalam  melakukan  kampanye  sehingga  turut dijadikan sarana politik. Di balik itu semua, pemuka agama menjadi penentu atas berjalannya  hukum  adat  dan  sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut, termasuk politik.
Kata Kunci: Tahlilan, Budaya, Politik, kekuasaan, Identitas

## 1.  Pendahuluan
Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Muslim khususnya yang berada di pulau  Jawa,  memiliki  berbagai  upacara  dalam  menyemayamkan  dan memperingati orang meninggal, salah satunya adalah tahlilan. Budaya seperti itu, seturut dilakukan berdasarkan ajaran leluhur yang telah dilestarikan dan diajarkan dari  generasi  ke  generasi  secara  terus  menerus.  Tidak  hanya  berlaku  sebagai budaya  semata,  lebih  dari  itu,  tahlilan  telah  menjadi  bagian  penting  dalam  pola kehidupan masyarakat. Terlebih masyarakat Jawa sendiri merupakan masyarakat yang  agamis  sehingga  mentautkan  tahlilan  termasuk  bagian  dari  bentuk  ritual pokok.  Menurut  Clifford  Geertz  yang  dikutip  oleh  Pals  (2018),  bahwa  agama memiliki  peran  kuat  dalam  pembentukan  budaya  suatu  masyarakat.  Oleh sebabnya, budaya yang telah memiliki nilai-nilai agama tersebut tetap lestari dan sulit tereduksi.
Hal di atas, sependapat dengan perkataan Ki Ageng Suryomentaraman yang dituturkan  dalam  serat  Kawaruh  Jiwa-nya.  Menurutnya,  setiap  orang  memiliki dorongan secara alamiah untuk menyembah kekuatan supranatural diluar dirinya, karena  dianggap  dapat  memberikan  perlindungan  dan  mampu  mencukupi kebutuhan hidupnya (Afif, 2020). Masyarakat Jawa sebelum agama-agama besar datang—Hindu,  Budha,  Islam,  Kristen—sudah  memiliki  ritual  dalam menyemayamkan  orang  mati.  Sehingga  masuknya  agama-agama  besar  itu  ke Jawa, bukan merubah adat yang sudah ada. Malahan justru semakin mewarnai pola budaya yang terbentuk (Karim, 2017).
Fleksibelitas ajaran Islam turut mendukung hal tersebut. Islam adalah agama yang cepat berkembang dan adaptif, sehingga tahlilan bisa menjadi sebuah ritus yang populer di masyarakat Jawa merupakan hal yang wajar. Selain itu, strategi dakwah yang diterapkan oleh komunitas pendakwah Islam di Jawa pada rentang waktu abad 14 sampai 16 Masehi —yang sering disebut Walisongo— juga sangat akomodatif  (Tajuddin  dkk.,  2014).  Mereka  memasukkan  nilai-nilai  Islam  dalam lokalitas Jawa, sehingga masyarakat Jawa mengenal dan memeluk Islam berkat adanya budaya yang digubah oleh Walisongo. Hal itu juga diamini oleh Syamsuatir dan Ahmad Mas’ari (2021), bahwa berkembangnya Islam secara cepat dan masif di  pulau  Jawa,  bukan  karena  faktor  politik  atau  militer,  melainkan  melalui pendekatan  jalur  budaya.  Bila  dielaborasi  lebih  jauh,  maka  demikian  itu  karena Walisongo  menggunakan  maqashid  asy-syariah  dalam  mengejawantahkan produk fikih dalam konteks lokalitas masyarakat Jawa. Seperti halnya perkataan Ibnu  Asyur  yang  dikutip  oleh  Zaprulkhan  (2020)  bahwa  maqashid  asy-syariah adalah  beberapa  tujuan  dan  hikmah  yang  dijadikan  pijakan  utama  dalam menentukan  status  hukum  fikih  dengan  sekiranya  tujuan  tersebut  tidak  hanya berlaku  terhadap  satu  produk  hukum  syariat  secara  khusus  saja.  Walisongo berhasil  mengakulturasikan  lokalitas  setempat  nilai-nilai  Islam,  yang  kemudian masyarakat mudah dalam memahami serta menerima ajaran Islam, sehingga tidak kaget dengan nilai-nilai Islam yang bersifat baru bagi mereka. Demikian ini yang membuat  ajaran  Islam  dapat  diinfiltrasikan  secara  pelan-pelan  tanpa  adanya resistansi.
Pada  tahap  selanjutnya,  di  paruh  awal  abad  19  (sampai  sekarang  masih berlanjut),  mulai  bermunculan  Islam  gelombang  baru  dengan  ciri  khas pemahaman dan tafsir yang saklek, yang dengan keukeuh menolak ajaran-ajaran yang telah Walisongo wariskan, termasuk tahlilan, karena dianggap bukan ajaran
Islam yang murni. Kebanyakan dari mereka, menerima dogma yang diajarkan oleh Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  —kemudian  disebut  kelompok  Wahabi—yang cenderung eksklusif dan kaku. Simuh (2019) juga mengatakan bahwa kelompok ini  terkait  pemahaman  Al-Quran  dan  Hadis  cenderung  harfiah,  tidak  banyak membutuhkan pemikiran. Bahkan, jika suatu budaya tidak disebutkan dalam Al- Quran  serta  tidak  Nabi  Muhammad  ajarkan,  maka  hal  itu  tertolak,  bahkan diharamkan (Shidqi, 1970).
Tentu,  beberapa  tokoh  agama  Islam  yang  sepakat  dan  meneruskan pemahaman  Islam  versi  Walisongo  itu,  merasa  khawatir.  Jika  hal  tersebut dibiarkan, maka dalam jangka waktu yang panjang, Islam yang mereka anut itu akan  punah.  Dalam  artian,  diganti  dengan  Islam  yang  eksklusif  dan  kaku.  Lalu beberapa  ulama  dan  kyai  yang  ada  di  Jawa  dan  Madura,  pada  tahun  1928 membuat  organisasi  Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  memiliki  spirit  untuk mempertahankan ajaran Islam versi Walisongo (Rahem, 2017). Yang berarti pula, sebagai sebuah konter narasi terhadap pihak-pihak yang menuduh bahwa amalan mereka itu sesat dan tanpa dasar Islam.
Taufik  Bilfagih  (2016)  menyebutkan  bahwa  NU  sendiri  ialah  ormas keagamaan  yang  merepresentasikan  Islam  Ahlussnunnah  wal  Jamaah,  yang dalam beberapa poinnya, cenderung menerima lokalitas budaya setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip pokok Islam. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah  fiqh  yang  menjadi  semboyan  NU—al  mukhafadzu  qadim  as  sholih  wal akhdu  ala  jadid  al  ashlah.  Menjaga  budaya  lama  yang  baik,  serta  mengambil budaya baru yang baik pula. Karena tahlilan dianggap sebagai budaya yang baik, maka sampai detik ini pun masih dilestarikan oleh NU.
Di  tahun-tahun  awal  kemerdekaan  (sampai  sekarang  masih  berlanjut), sebenarnya  banyak  bermunculan  ormas  Islam  yang  membawa  ideologinya masing-masing. Mereka lalu diberi ruang dalam mengaspirasikan pendapatnya di tataran pemerintahan melalui partai Masyumi, termasuk NU (Goncing, 2015). Hal tersebut  kian  merubah  dinamika  NU.  Masyumi  dianggap  sebagai  partai  yang mewakili  suara  dari  umat  Islam,  namun  dalam  berjalannya  waktu,  NU  yang terbilang memiliki jamaah paling banyak serta sumbangsih yang besar terhadap kemerdekaan,  merasa  tidak  diberi  tempat  dan  peran  yang  berarti  dalam  partai tersebut.  Malahan  ormas  lain  yang  dalam  kalkulasi  jamaahnya  terbilang  sedikit ketimbang  NU,  menduduki  jabatan  strategis.  Akibatnya,  NU  tidak  bisa  banyak bergerak  dan  cenderung  direduksi  gerakannya  oleh  ormas  lain.  Atas  dasar
kecemburuan itulah, lalu pada tanggal 5 April 1952 secara tegas NU menyatakan sikap untuk keluar dari Masyumi, dan kemudian mendirikan partainya sendiri yang diberi nama partai NU.
Di  masa-masa  NU  menjadi  partai  politik,  segala  hal  yang  menjadi kebiasaan  dari  jamaah  NU,  mulai  berubah  menjadi  identitas  politik.  Menurut Agustino  (2020),  secara  sederhana,  politik  identitas  adalah  proses pengakomodiran dan penyatuan beragam identitas ke dalam self-image dan self- concept  seseorang  atau  suatu  kelompok.  Karena  NU  merupakan  partai  yang berangkat  dari  Islam  warisan  Walisongo,  maka  identitas  yang  tampak  dan diperkuat ialah segala hal yang berkaitan dengan apa yang Walisongo ajarkan, termasuk tahlilan.  Persaingan partai politik tidak hanya selesai pasca pemilu saja. Namun, masih berlanjut di wilayah akar rumput, sehingga masyarakat terdikotomi dalam beberapa kelompok berdasarkan pilihan partainya, yang kemudian malah saling bermusuhan.
Pada  awalnya  tahlilan  merupakan  ritus  yang  bersifat  umum,  maka  pada masa  NU  menjadi  partai  politik,  tahlilan  semakin  melekat  dan  mengalami pengkhususan sebagai ritus yang hanya dimiliki NU. Tahlilan menjadi ciri khas dari kelompok  pemilih  partai  NU.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketika  ada  masyarakat  yang tahlilan, secara otomatis akan dicap sebagai pendukung partai NU. Sebaliknya, mereka yang tidak mengamalkan tahlilan berarti bukan kelompok NU dan bukan pendukung  partai  tersebut.  Oleh  karenanya,  ketika  ormas  keagamaan  menjadi gerakan  politik,  ritus-ritus  yang  sering  diamalkan  akan  mengalami  dekonstruksi makna (Jati, 2014). Tahlilan yang semula dipandang sebagai upacara mendoakan orang mati, berubah menjadi ciri khas bagi orang-orang yang berafiliasi dengan partai  NU.  Berlanjut  di  era  Suharto,  turut  diputuskan  tentang  aturan penyederhanaan partai politik, sehingga berakhir sudah kiprah NU sebagai partai politik.  Hal  itu,  juga  dilandasi  dari  hasil  Muktamar  NU  ke-26  di  Semarang  yang diselenggarakan dari tanggal 5 sampai 11 Juni 1979 yang mencapai kesepakatan bahwa secara sah NU akan kembali menjadi organisasi masyarakat (Sayuti dan Sodiq, 2018).
Kenyataan di atas, tentu memiliki pengaruh terhadap realitas tahlilan. Saat dulu menjadi ciri khas dari budaya masyarakat yang berafiliasi dengan partai NU, maka setelah NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, praksis tahlilan dalam masyarakat tentu akan berbeda. Berbeda dengan hal itu, penelitian yang dilakukan  oleh  Hatimah  dkk.  (2021)  dalam  masyarakat  Banjar  di  kecamatan
Pahandut  kota  Palangka  Raya,  mengatakan  bahwa  tahlilan  lebih  berfungsi sebagai  pranata  sosial.  Dengan  adanya  tahlilan,  membuat  sanak  kerabat  yang tinggal  jauh  dapat  meluangkan  waktu  untuk  berkumpul,  bahkan  mengadakan arisan  sekaligus  sehingga  semakin  mempererat  silaturahmi  dan  hubungan emosional.
Atas dasar pemaparan di atas, dalam penelitian kali ini penulis mengkaji dan menelaah keterkaitan antara tahlilan dengan relasi kuasa, baik bagi politikus yang berafiliasi dengan ormas NU, tokoh agama, dan masyarakat yang bersinggungan dengan  NU.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana tahlilan menjadi basis sosial yang pada momen-momen kontestasi pemilu sering digunakan  sebagai  sarana  pencarian  suara  dengan  melibatkan  politik  identitas. Adapun  lokasi  penelitiannya  berada  di  dusun  Gunung  Kekep,  desa  Nglondong, kecamatan Parakan, kabupaten Temanggung, propinsi Jawa Tengah.
Dalam  penelitiannya,  penulis  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan pendekatan naturalistik dan kajian literatur. Pengumpulan data diambil dari hasil pengamatan  secara  langsung  dan  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat setempat. Selain itu, kehidupan penulis yang kurang lebih 15 tahun menetap di dusun Gunung Kekep, sedikit banyak tahu bagaimana realita yang terjadi di dusun tersebut.  Termasuk  ritus-ritus  tahlilan  dan  praktik  keagamaan  lainnya  yang diselenggarakan di dusun Gunung Kekep, telah seringkali penulis ikuti.

## 2.  Hasil Penelitian

## Gramsci dan Hegemoni Sosial-Politik
Secara  akar  kata,  hegemoni  berasal  dari  bahasa  Yunani,  egemonia  yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Menurut Gramsci (Siswati, 2018), hegemoni ialah sebuah konsensus atau kesepakatan yang menghasilkan ketertundukan melalui ideologi penerimaan kelas. Di sini lebih menekankan bahwa hegemoni  bukan  dominasi  atas  sebuah  kekuasaan,  melainkan  menggunakan kepemimpinan  ideologi  dan  politik.  Hegemoni  di  dapat  ketika  masyarakat  kelas bawah  meniru  dan  menerima  cara  hidup  masyarakat  kelas  atas,  sehingga  alih kuasanya pun secara pelan-pelan tidak terasa.
Hegemoni  lebih  dekat  dengan  pendekatan  budaya  dan  sosial.  Suatu kelompok ketika ingin ditaklukan, tidak harus dengan mengangkat senjata. Cukup dengan  mempengaruhinya  secara  budaya  dan  ideologi,  sehingga  lambat  laun akan menyetujui segala sesuatu yang datang dari kelompok yang ditirunya. Dalam
tatarannya, setidaknya dapat disimpulkan tiga macam premis dari apa yang telah dikemukakan oleh Gramsci (Agung, 2015). Pertama, hegemoni didapatkan melalui jalur  konsensus  dari  beragam  kekuatan  sosial  politik.  Kedua,  dalam mempertahankannya, kelas yang menghegemoni terus membuat terobosan agar kelompok yang dihegemoni tersebut tetap dalam kekuasaan dan tidak berontak, misalnya dengan membuat sistem ekonomi dan kelembagaan pendidikan. Tiga, kelompok  yang  menghegemoni  akan  hancur  kekuasaannya  jika  kelas  yang dihegemoni telah sadar dan memunculkan aksi gerakan massa.
Apa  yang  terjadi  antar  kelompok  ini  sebenarnya  adalah  pertarungan wacana dan ideologi. Suatu kelompok yang memiliki kematangan ideologi yang lalu  dianggap  benar  oleh  kelompok  lain,  maka  ia  telah  menuai  kemenangan. Sebaliknya,  kelompok  yang  tidak  memiliki  wacana  yang  bagus,  hanya  dapat menurut.  Gramsci  menyebut  gerakan  tersebut  sebagai  revolusi  moral  dan intelektual. Seseorang yang memiliki kapabilitas intelektual yang mumpuni, maka akan menjadi tokoh yang ditaati oleh banyak orang. Orang itu akan dengan mudah memerintah  orang  lain  karena  apa  yang  ia  perintah  dianggap  benar.  Oleh sebabnya, hegemoni apapun bentuknya yang dialami oleh suatu kelompok, akan runtuh ketika muncul orang-orang dari kelompok tersebut yang memiliki kapabilitas intelektual,  yang  lalu  menyadarkan  anggotanya  dan  menggalang  gerakan  aksi massa. Di tahap ini, Gramsci menafsirkan intelektual bukan hanya mereka yang memiliki  keahlian  dalam  cabang-cabang  keilmuan,  namun  juga  orang  yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi, politik ataupun budaya.
Atas dasar itu, penulis menggunakan telaahnya Gramsci dalam membedah sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat dusun Gunung Kekep. Sebab, tokoh atau pemuka agama memiliki jalinan dan hierarki yang kuat dalam masyarakat.
Bagi  kelas  penguasa  —yang  dalam  konteks  masyarakat  beragama dipegang  oleh  tokoh  agama—  posisi  yang  ditempatinya  memiliki  peran  besar dalam menata dan mengatur perilaku sosial masyarakatnya (Turner, 2012). Lebih- lebih  dalam  beberapa  agama,  teks-teks  suci  yang  diamini  sebagai  perkataan Tuhan, secara tegas menyuruh umatnya agar taat dan patuh terhadap pemuka agama. Demikian juga sama dikatakan oleh  Abdul Munir Malkan (2020) bahwa ketika  tokoh  agama  dipandang  memiliki  sejumlah  wewenang  yang  lebih  atas jamaahnya,  membuatnya  mendapat  dorongan  dan  inspirasi  atas  pembentukan
hukum publik keagamaan. Alhasil, hegemoni pemuka agama dalam masyarakat sangat kuat.

## Kondisi Geografis dan Sosial-Budaya Masyarakat dusun Gunung Kekep
Dalam observasi lapangan oleh penulis, dusun Gunung Kekep kurang lebih memiliki  150  KK  (Kepala  Keluarga)  yang  wilayahnya  terletak  di  kaki  Gunung Sindoro. Pola rumah didirikan secara mengelompok, sehingga satu dusun tersebut hanya memiliki satu kelompok perumahan.  Di sebelah timur perumahan warga, terdapat satu bukit (tidak terlalu besar) yang banyak ditanami pohon bambu dan pohon sengon. Di sebelah utaranya terdapat sungai yang cukup besar, serta di sebelah selatan perumahan warga terdapat hamparan sawah yang luas. Kontur tanahnya  sedikit  melandai,  sehingga  hal  tersebut  memudahkan  petani  dalam irigasi sawah. Selain itu, ketersediaan sumber mata air melimpah, serta memiliki tekstur tanah yang subur.
Bentang  alam  seperti  itu,  membuat  sebagian  besar  warga  dusun  Gunung Kekep bermata pencaharian sebagai petani. Berdasar wawancara dengan kepala dusun  setempat,  warga  dusun  bermata  pencaharian  sebagai  petani  memang karena  warisan  dari  orang  tua  atau  leluhurnya.  Ketika  dalam  satu  keluarga memiliki sawah, maka anak-anaknya diminta meneruskan usahanya. Letak dusun yang  tidak  terlalu  jauh  dari  pusat  ekonomi,  seperti  pasar,  memudahkan  petani dalam  penjualan  hasil  panen.  Inilah  salah  satu  faktor  yang  sedari  dulu  sampai sekarang menjadikan warga dusun Gunung Kekep tetap istikamah bertani. Walau sebenarnya ada warga yang bermata pencaharian bukan sebagai petani, namun jumlahnya relatif sedikit. Hal tersebut juga diamini oleh sekretaris desa setempat, bahwa  jika  dikalkulasikan,  kurang  lebih  25%  dari  jumlah  total  populasi  warga dusun  Gunung  Kekep  berkerja  selain  di  sektor  sawah.  Mereka  seperti  itu, kebanyakan memang karena tidak memiliki sawah, yang kemudian terbagi dalam beberapa kelompok seperti guru, ASN (Aparatur Sipil Negara), pedagang, buruh pabrik, dan buruh bangunan.
Dari  segi  keagamaan,  kultur  masyarakat  dusun  Gunung  Kekep  terbilang masuk dalam klasifikasi Islam tradisionalis. Islam tradisionalis dalam konteks ini ialah umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis serta hasil dari ijtihad ulama terdahulu tanpa adanya analisa dan interpretasi yang mendalam (Syam, 2018). Menurut salah satu tokoh agama setempat, masyarakat tersebut mempelajari  agama  secara  non-formal  kepada  warga  dusun  yang  dianggap
memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam. Tolak ukur yang digunakan, biasanya jika ada warga dusun yang belajar di pesantren (yang berafiliasi dengan NU), ketika pulang secara otomatis akan disuruh mengajarkan ilmu agama yang didapatnya. Dan hal itu, terjadi dari setiap generasi ke generasi, sehingga tidak ada perbedaan dalam aliran keagamaan Islam yang berarti. Secara sederhana, mereka termasuk NU kultural, yakni yang mengamalkan amaliah seperti yang NU gagas,  namun  tidak  terlalu  terikat  dengan  struktural.  Sebenarnya  juga  sudah dibentuk struktural NU, namun bagi warga dusun, hal-hal seperti itu sudah cukup bila sudah ada yang mewakilinya. Oleh sebabnya, mereka yang duduk di struktural NU dusun Gunung Kekep ialah orang-orang yang berpengaruh.
Terhadap  ritual-ritual  dan  kebudayaan  masyarakat  dusun,  sudah  terbentuk secara  turun  temurun.  Mereka  persis  mengamalkan  seperti  yang  NU  gagas. Pandangan  keagamaan  masyarakatnya  cenderung  akomodatif  dengan  lokalitas Jawa. Bahkan, mereka masih keukeuh beranggapan jika lokalitas Jawa tersebut tidak diamalkan, maka akan datang bala dan musibah (Syukur dan Qodim, 2017). Misalnya adat pernikahan. Ketika rombongan mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita, maka mempelai pria harus menyiapkan satu ayam jantang, dan ketika di tengah-tengah perjalanan, ayam tersebut dilepasliarkan. Entah di sawah, sungai,  atau  perbukitan.  Menurut  tokoh  adat  setempat,  hal  tersebut  dilakukan supaya prosesi pernikahannya terhindar dari musibah serta agar kedua mempelai dimudahkan urusannya oleh Tuhan.
Perpaduan lokalitas dan agama semacam itu, sebenarnya memang menjadi karakteristik umum bagi masyarakat Jawa. Menurut Geertz dalam analisanya Pals (2018), sistematika yang terbentuk ialah balancing dan akulturasi antara agama dan budaya. Ruang-ruang budaya yang bisa dimasukkan nilai agama maka tetap dipertahankan, sebaliknya, budaya-budaya yang bertolak belakang dengan spirit agama  dihilangkan.  Nilai-nilai  seperti  inilah,  yang  dulu  menjadikan  Walisongo relatif cepat dalam mengislamkan hampir keseluruhan pulau Jawa.
Bisa  dikatakan,  hampir  semua  kegiatan  dusun  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  kebanyakan  memiliki  kaitan  dengan  agama.  Walaupun ejawantahnya bukan ritus formal agama, namun sangat ketara bagaimana nilai- nilai agama terkandung di dalamnya. Misalnya dalam upacara menyemayamkan orang meninggal, membersihkan mata air dan pekuburan ketika menjelang bulan Ramadhan,  saling  memberikan  “Bubur  Suro”  antar  warga  pada  tanggal  10 Muharram,  memulai  panen  dengan  mengundang  tetangga  untuk  berdoa  dan
kemudian  dilanjutkan  makan  ingkung  bersama.  Semua  ritus  tersebut  berangkat dari nilai agama, sehingga, bisa diklaim bahwa agama telah masuk secara kuat ke dalam nilai-nilai budaya mereka. Selain daripada itu, seremonial keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama telah membuat mereka menjadi satu kesatuan yang  utuh.  Memang,  salah  satu  fungsi  ritual  keagamaan  ialah  untuk  membuat anggota masyarakat tersebut dalam suatu himpunan yang sama, sehingga sekat- sekat yang bersifat individualistik hilang. Yang lalu menumbuhkan rasa solidaritas dan memupuk persatuan kelompok (Faiz, 2021).

## Sejarah dan Dinamika Tahlilan di Dusun Gunung Kekep
Secara terminologi, dalam Andi Warisno (2017), tahlilan berasal dari bahasa Arab  yang  merupakan  bentuk  mashdar  dari  Fiil  Madli,  yakni  hallala-yuhallilu- tahlilan.  Kata  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  “ekspresi  kesenangan”  atau “ekspresi  keriangan”.  Sedangkan  secara  istilah,  tahlilan  ialah  kegiatan  yang dilakukan secara berjamaah dalam rangka mendoakan orang yang meninggal.
Bacaan  dalam  Tahlilan  sendiri,  secara  berurutan  diawali  dengan  membaca tawasul berupa Surat Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, awal Surah Al-Baqarah (ayat 1-6), Surah Al-Baqarah ayat 163, Ayat Kursi, Surah Al-Baqarah ayat 284-286, Surah Hud ayat 73, Surah Al-Ahzab ayat 33 dan 56, Sholawat  Nabi,  Salam  Nabi,  Surat  Ali  Imran  ayat  173,  Surat  Al-Anfal  ayat  40, Hauqalah,  Istighfar,  Hadis  keutamaan  Tahlil,  kalimat  Tahlil  (lailaha  illallah),  dua kalimat Syahadat, dan diakhiri dengan doa tahlil (Buku Yasin dan Tahlil, 2009).
Pelaksanaan tahlilan, biasanya dilakukan setelah ada orang yang meninggal (Rodin,  2013).  Yakni  setiap  malam  berturut-turut  sampai  genap  tujuh  hari  dari kematian orang tersebut, lalu dilanjutkan tepat ketika malam 40 hari, malam 100 hari, dan malam 1000 hari dari kematian. Selain itu, juga dilakukan beruntun setiap tahunnya tepat di hari kematian yang sering disebut dengan istilah haul. Tahlilan juga dilaksanakan pada momen-momen tertentu, misalnya pernikahan, pengajian dusun, atau nyadran (membersihkan pekuburan dan tempat-tempat tertentu ketika menjelang bulan Ramadhan). Selain pada momen-momen tersebut, tahlilan telah digelar  sebagai  rutinitas  mingguan,  yakni  setiap  malam  Jumat  yang  dilakukan secara  berkelompok  dan  bergilir  dari  rumah  ke  rumah.  Bagi  masyarakat  dusun Gunung  Kekep,  malam  Jum’at  dianggap  sebagai  malam  khusus  yang  memiliki fadhilah  untuk  mengirim  doa  dan  membacakan  tahlil  bagi  orang  yang  sudah meninggal (selain malam atau hari yang tadi telah disebutkan).
Di dusun tersebut, setidaknya tahlilan terbagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama,  kelompok  bapak-bapak,  yakni  terdiri  dari  kepala  keluarga  dari  setiap rumah.  Dan  kemudian  dibagi  lagi  menjadi  empat  jamaah  tahlilan,  yakni  jamaah tahlilan bapak-bapak RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Kedua, jamaah tahlilan ibu- ibu.  Jamaah  ini  terdiri  dari  ibu-ibu  rumah  tangga.  Terbagi  lagi  menjadi  dua kelompok,  yakni  jamaah  tahlilan  ibu-ibu  gabungan  RT  04  dengan  RT  03,  dan jamaah tahlilan ibu-ibu gabungan RT 01 dan RT 02. Ketiga, jamaah tahlilan anak- anak dan pemuda. Jamaah ini, terdiri dari satu kelompok dan partisipannya anak- anak dan pemuda dari RT 04, RT 02, dan RT 03. Pemuda dan anak-anak dari RT 01 memang tidak ada yang ikut. Hal itu karena memang konstruk budaya di RT tersebut beda dengan RT yang lainnya.
Mengutip dari website NU Online tentang muasal tahlil, seperti yang dijelaskan oleh KH Muhammad Danial Royyan dalam karyanya yang berjudul Sejarah Tahlil, bahwa yang kali pertama menyusun bacaan dan mengamalkannya ialah ulama yang menetap di Yaman, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad (w. 1132 H). Hal itu diperkuat  dengan  tulisan  Sayyid  Alwi  bin  Ahmad  bin  Hasan  yang  mengatakan bahwa kebiasaan Imam Haddad setelah membaca ratib (kumpulan wirid dan doa) adalah  membaca  Tahlil.  Hal  itu  kemudian  diikuti  oleh  para  jamaahnya.  Jika menggunakan dasar demikian, maka kemunculan ritus tahlilan di Jawa di kisaran abad  17.  Karena  banyak  pendakwah  Islam  yang  datang  ke  tanah  Jawa  yang berasal dari Yaman, yang kemungkinan besarnya mereka adalah murid ataupun keturunan Imam Haddad.
Berbeda dengan hal itu, Agus Sunyoto (2017) lebih menekankan kepada studi historis  di  masyarakat  Jawa  sendiri.  Dulu,  ketika  era  kerajaan  Majapahit  yang notabenenya  menjadikan  Hindu  sebagai  agama  resminya,  turut  digaungkan beberapa  ritual  dalam  menyemayamkan  orang  mati,  misalnya  ritual  sadranan. Sama halnya dengan tahlilan, dalam beberapa kitab Hindu juga ditemukan teks- teks yang membahas demikian. Abdul Karim (2017) menjelaskan seperti dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda disebutkan; “Termasyhurlah selamatan yang diadakan pada hari pertama, ketujuh, empat puluh, seratus, dan seribu.” Selain itu, perihal  penyembelihan  kurban  untuk  orang  mati  pada  hari-hari  yang  telah disebutkan  tersebut  juga  termuat  dalam  kitab  Bagawatgita;  “Tuhan  telah menciptakan  hewan  untuk  upacara  kurban,  upacara  kurban  telah  diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dunia.”
Melihat  tradisi  yang  sudah  berjalan  di  masyarakat  Jawa,  lantas  Walisongo tidak  langsung  merubahnya  secara  total.  Yang  mereka  gunakan  yakni  strategi dakwah  secara  halus,  sehingga  masyarakat  Jawa  bisa  pelan-pelan  paham  dan mau memeluk Islam. Atas dasar hal itu, ritual menyemayamkan dan memperingati orang mati di era Majapahit diakulturasikan dengan budaya Islam. Hal-hal yang bertentangan  dengan  prinsip  Islam  dibuang  dan  diganti  dengan  ritus  islami, sementara yang tidak bertentangan tetap dipertahankan. Misalnya bacaan mantra diganti dengan baca doa dan ayat Al-Quran dan begitu seterusnya sampai benar- benar bersih dari hal-hal yang dianggap musyrik.
Masuknya  tahlilan  di  dusun  Gunung  Kekep  sudah  sangat  lama.  Dalam penelusuran  penulis,  misal  ketika  melihat  makam-makam  yang  ada  di  dusun tersebut, sama sekali tidak ditemukan makam yang bernuansa dari agama Kristen atau Hindu. Yang ada hanya makam Islam. Pun demikian, terdapat satu makam yang  dianggap  paling  sakral  dan  keramat,  yakni  makamnya  Mbah  Sumber. Menurut tokoh dusun setempat, Mbah Sumber merupakan ulama yang pertama kali membuka dan menempati dusun tersebut. Karena leluhur yang pertama kali menempati  dusunnya  adalah  seorang  Muslim,  secara  otomatis  budaya  yang dibawa  sudah  terintegrasi  dengan  nilai-nilai  keislaman,  termasuk  tahlilan. Singkatnya, Islam yang ada di dusun Gunung Kekep adalah Islam turunan, bukan karena memeluk dan menjadi mualaf.
Menurut  salah  satu  penduduk,  tahlilan  juga  dipandang  sebagai  sarana penyambung  ruhani  antara  orang  yang  sudah  meninggal  dengan  orang  yang masih  hidup.  Maksudnya  ialah  ketika  seseorang  membacakan  tahlil  bagi  orang yang mati, maka secara tak langsung orang itu akan teringat dengan orang yang dibacakan tahlil tersebut. Sehingga, orang yang sudah mati lantas tidak dilupakan saja,  namun  masih  hidup  dalam  benak  orang  yang  mendoakannya.  Islam  juga mengajarkan bahwa ketika seorang Muslim mendoakan orang mati, maka Tuhan akan memberi ampunan dan meringankan siksa orang mati tersebut (Imaduddin, 2020).
Dalam  penyelenggaraannya,  tahlilan  di  dusun  Gunung  Kekep  dilakukan dalam  dua  macam,  yakni  secara  individu  dan  berjamaah.  Namun  pelaksanaan secara  berjamaah  lebih  dominan.  Menurut  penduduk  dusun  tersebut,  dengan menghadirkan  banyak  orang,  maka  semakin  banyak  pahala  yang  dihadiahkan kepada orang yang meninggal, sehingga ampunan Tuhan semakin terbuka luas. Jumlah  penduduk  yang  banyak,  membuat  orang  yang  mejadi  tuan  rumah
pelaksanaan  tahlilannya  turut  menyediakan  hidangan  yang  seringkali  disebut berkat. Dan pada hilirnya, berkat juga dianggap sebagai sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang di tahlilkan.
Jika  dipandang  dari  sisi  sosiologi,  hal  diatas  akan  semakin  menambah kesolidan antar warga. Durasi berkumpul yang semakin banyak, menjalin mereka dalam pola komunikasi yang seragam (Newman, 2021). Oleh sebabnya, jika ada penduduk  dan  berbeda  dengan  mereka  —tidak  ikut  tahlilan  misalnya—  akan dipandang sebelah mata dan cenderung dimusuhi. Orang tersebut akan dicap pelit dan tidak menghargai terhadap kerabat atau leluhur yang sudah mati. Implikasi selanjutnya, akan dianggap bukan sebagai “ahlussunnah wal jamaah” dan bukan lagi termasuk jamaah NU. Hal inilah yang juga menjadi akar identitas ke-NUan.
Dulu  di  era  Presiden  Suharto,  telah  disepakati  tentang  aturan penyerdehanaan partai politik menjadi empat partai; PDI yang mewakili kalangan nasionalis, Golkar yang mewakili golongan pemerintah, dan PPP yang mewakili kalangan  umat  Islam  (I  Gede  Yusa  dkk.,  2016).  Menurut  tokoh  agama  dusun Gunung Kekep, era tersebut merupakan perpecahan yang sengit antar penduduk dusun.  Masyarakat  terbagi  menjadi  dua  golongan  besar,  yakni  yang  berafiliasi dengan partai Golkar (Golongan Karya) yang biasanya dari keluarga besar pejabat desa,  dan  penduduk  yang  berafiliasi  dengan  partai  PPP  (Partai  Persatuan Pembangunan) yang lumrahnya dari kalangan yang memiliki kedekatan dengan NU (alumni pesantren) serta wong cilik. Hal tersebut kemudian memecah tahlilan menjadi  dua  kubu  berdasarkan  pilihan  partai  politik.  Pun  demikian  ketika kontestasi  pemilu  datang,  karena  politikus  yang  berasal  dari  PPP  kebanyakan berasal dari NU, maka dengan massif mencari suara di arena tahlilan. Berbeda dari  politikus  Golkar  yang  ketika  kampanye  tidak  menggunakan  sarana  tahlilan melainkan menggunakan jalur dari rumah ke rumah.
Pasca  Suharto  lengser,  dinamika  politik  pun  berubah.  Era  reformasi  telah menyatukan  warga  dusun  Gunung  Kekep.  Tidak  lagi  ada  pengkotak-kotakkan masyarakat secara sengit. Mereka bertemu dalam titik kesatuan, yakni jika datang kontestasi  politik,  maka  akan  memilih  calon  yang  berafiliasi  dengan  NU.  Masa reformasi turut melahirkan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang diinisiasi oleh Gus  Dur  yang  tentunya  banyak  tokoh-tokoh  NU  yang  bergabung  dengan  partai tersebut,  maka  lumbung  suara  penduduk  dusun  Gunung  Kekep  kebanyakan tercurah  kepada  tokoh  NU  yang  berkiprah  di  PKB  dan  PPP.  Selain  adanya kontestasi  dalam  pemilu,  dalam  pemilihan  kepala  desa  juga  demikian.  Intinya,
yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  memilih  calon  ialah  apakah  orang  tersebut berafiliasi dengan NU atau tidak, pernah melakukan sumbangsih atau tidak.
Analisis  Tahlilan  Terhadap  Relasi  Kuasa  dan  Identitas  Sosial-Politik Masyarakat Dusun Gunung Kekep

## Tokoh Agama dan Tahlilan
Gramsci  mengatakan  bahwa  modal  seseorang  atau  suatu  kelompok  ketika ingin menghegemoni ialah kapabilitas intelektual. Namun kapabilitas intelektual di sini, dimaksudkan sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Jika kelompok tersebut dalam masyarakat agraris, maka syarat kapabilitas intelektualnya meliputi keahlian  bercocok  tanam  dan  memiliki  lahan  yang  luas  untuk  bertani.  Jika kelompok  tersebut  dalam  tataran  lembaga  pendidikan,  maka  syarat  kapabilitas intelektualnya  meliputi  strata  pendidikan  beserta  titel  dan  buku-buku  atau karangan ilmiahnya. Dalam masyarakat beragama, maka seseorang yang dipilih dan ditaati sebagai pemimpin ialah sosok yang paham betul dengan agama. Oleh sebabnya, pendidikan di pondok pesantren, kajian ilmu agama yang mendalam, serta penerapan perilaku kehidupan dengan mengejawantahkan nilai-nilai agama menjadi  modal  utama  kapabilitas  intelektual  seseorang  ketika  menjadi  pemuka agama (Fauziyah dan Nasionalita, 2018).
Dalam berjalannya waktu, pemuka agama menjadi tempat dimintanya petuah- petuah kehidupan. Hal ini secara langsung membuat masyarakat dalam kendali dan hegemoninya. Di saat yang sama, hegemoni pemuka agama juga mendapat dukungan dari teks-teks agama Islam, misalnya seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa ulama adalah para pewaris nabi. “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak,” (HR At-Tirmidzi). Hadis ini  menyiratkan  bahwa  ulama  atau  pemuka  agama  yang  dalam  konteks masyarakat  Jawa  disebut  sebagai  kyai  (Abimanyu,  2021),  memiliki  kedudukan setingkat di bawah nabi. Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup mejadi sosok yang multi dimensi. Beliau menjadi pemimpin agama, pedagang, hakim, pemimpin negara,  menjadi  seseorang  yang  perilakunya  wajib  diteladani  oleh  umat  Islam. Sehingga,  tidak  aneh  jika  ada  ulama  yang  berkecimpung  dalam  banyak  hal, misalnya  dalam  hal  politik,  sebab,  nabi  juga  mewariskan  atau  mencontohkan
demikian. Selain itu, hegemoni kyai juga diperkuat dengan surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu .” Ayat tersebut mendorong umat Islam untuk taat kepada ulil amri. Dalam bidang pemahaman agama, ulil amri di sini berarti pula  orang  yang  paham  dengan  ilmu  agama,  yakni  kyai  atau  pemuka  agama (Wafa, 2021).
Dalam  perkembangannya,  ejawantah  agama  Islam  yang  ada  di  dusun Gunung  Kekep  telah  menjadikan  tahlilan  sebagai  konsepsi  dan  realitas  agama tersebut (Bauto, 2016). Budaya tahlilan yang sudah mendarah daging secara tak langsung  telah  membentuk  hierarki  kekuasaan  sosial-politik  dalam  masyarakat. Hal ini bukan berarti menafikan peran dari pejabat desa atau dusun, melainkan mereka termasuk masyarakatnya memasrahkan keputusan tertinggi kepada orang yang  dianggap  paling  bijak.  Karena  masyarakat  dusun  Gunung  Kekep  adalah masyarakat yang semuanya beragama Islam, maka orang yang dianggap paling bijak ialah tokoh agama atau kyai.
Masyarakat  pedesaan  sendiri  memiliki  kecenderungan  sifat  komunal  yang kental.  Mereka  selalu  merujuk  kepada  hal-hal  yang  bersifat  seragam  dan  satu. Menurut  Abdur  Rozaki  (2016),  kebijakan  pada  suatu  komunitas  pasti  akan bergantung  kepada  orang  kuat  —misal  kepada  tokoh  agama  atau  orang  kaya. Bahkan tanpa orang kuat ini, masyarakat akan terpecah belah. Oleh sebabnya, tokoh agama menjadi tempat bergantungnya masyarakat pedesaan dalam ranah sosial keagamaan. Tokoh agama sering dimintai solusi bagi problem kehidupan masyarakat.  Misal  ketika  ada  gesekan  atau  perpecahan  antar  anggota masyarakat, maka akan dibawa ke hadapan tokoh agama, diadili dan didamaikan. Tokoh agama acapkali menjadi orang yang dimintai pendapat semisal ketika ada musyawarah warga. Alhasil, tokoh tersebut juga memiliki proksi sebagai pemimpin politik dalam masyarakat walaupun bukan secara struktural. Bahkan, kepopuleran dan pengaruh kepala desa atau kepala dusun, kalah jauh dengan tokoh agama.
Dari pengamatan penulis, proses seseorang untuk menjadi tokoh agama di dusun Gunung Kekep bermula ketika bisa memimpin tahlil. Jika sudah biasa dan sering  disuruh  memimpin  tahlil,  biasanya  akan  merambah  kepada  ritus-ritus agama yang lain. Contohnya seperti maulidan, akikahan, menjadi imam masjid, mengurus prosesi pemakaman orang yang meninggal, bahkan menjadi saksi atau penghulu nikah. Biasanya mereka yang menjadi tokoh agama, merupakan alumni
pesantren.  Mereka  sudah  belajar  ilmu  agama  Islam  secara  bertahun-tahun sehingga masyarakat sudah mengakui kapabilitas keilmuannya.
Proyeksi seperti inilah yang menjadikan masyarakat menganggapnya sebagai tokoh yang patut diikuti dan ditaati. Jika dalam masyarakat Barat orang-orang kaya disebut kaum Borjuis yang mampu mengendalikan massa dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya (Trotsky, 2020), maka dalam konteks dusun Gunung Kekep tokoh agamalah yang mengendalikan masyarakat. Meminjam bahasanya Karl Marx yang dikutip oleh Peter Singer (2021), tokoh agama telah menjadi dalang adanya ‘materialisme sejarah’. Mereka yang secara tidak langsung mengatur jalan sejarah  masyarakatnya.  James  Fulcher  (2021)  mengatakan  bahwa  salah  satu faktor  terbentuknya  kapitalisme  di  abad  modern  ini  termasuk  dari  kalangan agamawan.  Maraknya  pemaksaan  dan  perebutan  keuntungan  dari  masyarakat oleh  beberapa  kelompok,  seringkali  menggunakan  dalih-dalih  agama.  Namun agaknya,  perkataan  James  Fulcher  paradoks  dengan  apa  yang  terjadi  dalam masyarakat dusun Gunung Kekep. Tokoh agama di dusun tersebut, sangat jarang menggunakan  posisinya  untuk  mengambil  keuntungan  pribadi.  Dasar  teologis Islam,  menyuruh  para  pemimpinnya  untuk  berbuat  seadil-adilnya  (Umar,  2020). Tolak ukur seperti ini yang digunakan oleh masyarakat dusun Gunung Kekep. Jika tokoh  agama  seringkali  berbuat  tidak  senonoh  dan  ‘merugikan’  mereka,  maka secara otomatis akan termentakkan dengan sendirinya. Masyarakat tidak akan lagi mengikuti  petuah-petuahnya,  malahan  akan  terkena  sanksi  sosial  dan  menjadi bahan gunjingan mereka.
Oleh  sebabnya,  tokoh  agama  yang  memang  benar-benar  masyarakat  ikuti ialah  yang  secara  konkrit  dan  tindak  lakunya  mencerminkan  nilai-nilai  agama Islam.  Karena  menempati  strata  tertinggi  dalam  masyarakat,  maka  adat  yang berlaku  ialah  anggota  masyarakat  harus  menghormati  tokoh  tersebut.  Misalnya ketika masyarakat berbicara kepada tokoh itu, sewajibnya menggunakan bahasa Jawa  Krama  Inggil  —bahasa  Jawa  halus.  Sebaliknya,  jika  ada  anggota masyarakat  yang  tidak  menggunakan  bahasa  Jawa  Krama  Inggil,  maka  akan dicap tidak sopan dan tidak beradab. Bukti penghormatan lainnya seperti ketika digelar  tahlilan  di  rumah  warga,  maka  setting  tempat  pun  dibentuk  melingkar. Pemimpin  tahlil  ada  di  tengah  sehingga  tidak  ada  warga  yang  membelakangi. ‘Haram’  hukumnya  jika  hal  itu  dilakukan.  Terkadang,  warga  yang  mengadakan tahlilan  turut  memberikan  amplop  yang  berisi  uang  sebagai  bentuk  apresiasi kepada pemuka agama yang telah memimpin prosesi tahlilan tersebut, walaupun
sebenarnya  bersifat  tidak  wajib.  Dari  pemaparan  di  atas,  tokoh  agama  menjadi pemegang  kendali  dalam  masyarakat  dusun  Gunung  Kekep.  Ia  menjadi  tokoh yang menghegemoni serta memiliki kekuasaan yang tinggi dalam sosial-budaya masyarakatnya.

## Fungsi Tahlilan
Dalam  kesehariannya,  masyarakat  dusun  Gunung  Kekep  melaksanakan tahlilan setiap malam Jum’at secara bersama-sama. Hal itu kemudian membuat tahlilan  tidak  hanya  menjadi  laku  peribadahan  semata,  namun  juga  berfungsi sebagai sarana bertemu dan bercengkerama. Masyarakat dusun Gunung Kekep yang  sebagian  besar  bermata  pencaharian  sebagai  petani,  buruh  pabrik,  atau buruh bangunan yang tersebar di berbagai tempat, mempunyai frekuensi waktu yang sedikit untuk saling bertemu. Mereka ketika pagi hari harus sudah berangkat kerja  dan  pulangnya  sore  hari.  Sedangkan  malam  harinya  digunakan  untuk istirahat  dan  bercengkerama  dengan  keluarga.  Atas  dasar  itu,  tahlilan  yang dilakukan  seminggu  sekali  ini  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  menjembatani masyarakat dalam bersua dan berbincang. Seringnya, tahlilan dimulai pada pukul 20.00 dan selesai pada pukul 20.30, maka waktu sehabis tahlilan ini dimanfaatkan untuk  menikmati  hidangan  dari  tuan  rumah  sekaligus  untuk  bercengkerama. Bahkan pembicaraan yang mereka lakukan ini, bisa memakan waktu lebih dari dua jam —lebih lama dari durasi seremonial tahlilan. Tentu, ini adalah obrolan bebas (santai,  bukan  musyawarah),  jika  ada  jamaah  yang  mau  pulang,  maka  mereka segera pulang. Jika tidak, maka akan tetap lanjut ngobrol.
Saat  masyarakat  menjumpai  permasalahan  bersama  dan  sekiranya  butuh untuk  dirapatkan,  waktu  yang  sering  dipakai  ialah  setelah  tahlilan  selesai.  Jadi, waktu  sehabis  tahlilan  ini  bersifat  fleksibel  dan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Ada kalanya  untuk  ngobrol  santai,  ada  kalanya  digunakan  musyawarah.  Dan  yang melakukan rapat seperti itu, ialah jamaah tahlilan bapak-bapak karena dianggap merepresentasikan dari keluarga yang mereka pimpin. Oleh sebabnya, hasil rapat dari  jamaah  tahlilan  bapak-bapak  berlaku  untuk  umum,  untuk  semua  penduduk dusun Gunung Kekep. Berbeda hal dengan jamaah tahlilan ibu-ibu dan pemuda/i, walaupun mereka juga sering menggunakan waktu sehabis tahlilan untuk rapat, namun hasil rapatnya hanya berlaku untuk kalangan mereka saja. Misalnya terkait PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang dipegang oleh ibu-ibu atau karang taruna yang diurus oleh pemuda/i.
Dari observasi lapangan, setidaknya tahlilan bagi warga dusun Gunung Kekep memiliki  beberapa  fungsi.  Pertama,  secara  spiritual  tahlilan  digunakan  sebagai sarana  untuk  mendoakan  orang  mati.  Bagi  orang  Islam  sendiri,  terkhusus  yang berafiliasi  dengan  Nahdlatul  Ulama  (NU),  sudah  menjadi  kultur  khasnya  bahwa tahlilan  menjadi  budaya  yang  seakan  wajib  dilakukan  sebagai  bentuk penghormatan untuk orang yang meninggal. Masyarakat NU mengamini, bahwa doa  bagi  orang  yang  sudah  mati  dapat  meringankan  siksa  bagi  si  mayat.  Dan kepercayaan  seperti  ini,  masih  melekat  dengan  kuat  di  dusun  Gunung  Kekep. Kedua,  secara  sosial  tahlilan  berfungsi  sebagai  perekat  atau  penjaga keharmonisan masyarakat (Riskasari, 2019). Tahlilan menjadi sarana atau media bagaimana masyarakat bisa duduk bersama dalam satu tempat, entah sebelum atau sesudah acaranya, masyarakat yang berkumpul bisa saling bercakap atau ngobrol. Kondisi seperti inilah yang menjembatani masyarakat pedesaan memiliki waktu yang lebih banyak untuk srawung dengan teman atau tetangga ketimbang masyarakat urban yang menjadi individualistik karena jarang adanya perkumpulan atau komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
Ketiga, tahlilan sebagai identitas. Maksudnya, warga dusun Gunung Kekep sudah kadung memaknai tahlilan sebagai ciri khas dari NU. Implikasinya, mereka yang tidak melakukan tahlilan dianggap sebagai the others yang kemudian berefek kepada  kesatuan  dan  persatuan  mereka.  Apalagi  orang  yang  tidak  ikut  tahlilan pada hilirnya tidak pula ikut rapat yang dilakukan oleh warga dusun. Orang seperti itu akan dianggap sebagai orang yang jarang srawung, berbeda, dan tidak mau membaur sehingga akan dijauhi oleh masyarakat. Keempat, tahlilan menjadi basis pengumpulan  massa  dalam  perpolitikan  masyarakat.  Waktu  sehabis  tahlilan berlangsung, seringkali digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Yang dibahas tidak hanya melulu problem masyarakat saja, di momen-momen menjelang pemilu maupun  pemilihan  kepala  desa,  musyawarah  mengenai  politik  semakin  hangat dan massif diperbincangkan. Siapa yang bakal dipilih, apakah berafiliasi dengan NU atau tidak, apakah bisa memberikan dampak bagus ke masyarakat atau tidak, dan hal-hal semacam itu menjadi bahasan utama dalam musyawarahnya.

## Tahlilan dan Politik
Setiap agama mendorong para pemeluknya agar taat dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Berkelindan dengan hal tersebut, Islam telah menegaskan bahwa para ulama adalah pewaris nabi sehingga merekalah yang paling absah
dalam menafsirkan ajaran-ajaran dari agama tersebut (Husein Muhammad, 2020). Hal itu membuat tokoh agama (para ulama) menjadi seseorang yang disakralkan —kata-katanya  ditaati  dan  dianggap  benar—  seakan-akan  merepresentasikan ‘perkataan’  Tuhan.  Jika  yang  ia  tafsirkan  benar,  maka  tidak  menjadi  suatu masalah. Yang menjadi permasalahannya yakni ketika ada tokoh agama, karena telah  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat,  kemudian  memanfaatkannya untuk  tujuan  tertentu,  misalnya  ‘dijual’  suaranya  dalam  kontestasi  politik,  atau menggunakan  dalil-dalil  dari  teks-teks  agama  demi  kepentingan  pribadinya (Baharuddin, 2019).
Dalam  kultur  NU,  tokoh  agama  Islam  yang  lazim  disebut  kyai  ini,  menurut Kuntowijoyo (2018) terbagi menjadi dua. Yakni kyai yang berperan aktif di dalam partai politik dan kyai yang secara kultural mengabdi kepada masyarakat. Yang terakhir  ini,  sebenarnya  jenis  kyai  yang  memiliki  peran  dan  pengaruh  penting dalam masyarakat sehingga secara langsung berhubungan dengan politik-sosial masyarakat  pedesaan.  Dalam  praksisnya,  ketika  ada  kader  partai  politik  yang kampanye di dusun Gunung Kekep, akan difilterisasi berdasarkan keterikatannya dengan NU. Penentuan NU atau tidaknya seorang kader politik, akan secara kuat diputuskan oleh kyai atau pemuka agama. Namun tidak bisa dinafikan juga, bahwa banyak  jamaah  NU  yang  menjadi  kader  dari  partai  PKB  atau  PPP  (Kusmayadi dkk.,  2017).  Oleh  sebabnya,  yang  sering  melakukan  infiltrasi  di  dusun  Gunung Kekep ialah menyangkut kedua partai itu. Dan walaupun beda partai, tidak akan terjadi  pertentangan  diantara  mereka,  sebab  yang  menjadi  tolak  ukur terpentingnya  bukan  ideologi  yang  dibawa  partai  tersebut,  melainkan  studi terhadap kader partainya, apakah berafiliasi dengan NU atau tidak.
Dalam kondisi seperti itu, Gramsci mengatakan bahwa telah terjadi hegemoni. Yakni  hegemoni  dalam  bentuk  persuasif  terhadap  pikiran  masyarakat  melalui upaya-upaya  moral  dan  intelektual  sehingga  membentuk  keseragaman  ideologi dan pandangan (Khoirurrijal, 2017). Mereka merasa tidak sadar jika dihegemoni, malahan akan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok  yang  menghegemoninya.  Kepemimpinan  yang  terjadi  dalam masyarakat  yang  terhegemoni,  terbentuk  karena  adanya  persetujuan  persuasif yang bersifat sukarela sehingga menimbulkan konotasi yang positif dan mendapat dukungan  dari  masyarakat.  Barangkali  dengan  hal  ini,  menjadi  sebab  utama perihal isu yang ditawarkan oleh kader partai politik di dusun Gunung Kekep hanya tentang wacana-wacana NU. Isu-isu lain menjadi tidak penting bagi masyarakat,
pun  demikian  juga  dengan  tokoh  agama  yang  berperan  penting  membentuk konstruks  berpikir  masyarakat  yang  hanya  bergelut  dengan  wacana  formal keagamaan yang bersifat ‘ubudiyah.
Secara runtut, ketika masuk era kampanye politik, maka banyak kader parpol atau  timses  (tim  sukses  dari  kader  partai  politik)  yang  menemui  tokoh  agama dengan  izin  untuk  melakukan  kampanye  sekaligus  meminta  dukungannya  yang secara  otomatis  akan  diseleksi  berdasar  ke-NU-annya.  Ketika  orang  tersebut sudah mendapatkan izin, maka mereka akan masuk ke perkumpulan tahlilannya masyarakat.  Di  saat-saat  seperti  inilah  tahlilan  menjadi  media  kampanye  yang paling massif di dusun Gunung Kekep. Tokoh agama kemudian memperkenalkan kader  partai  yang  didukungnya  kepada  masyarakat,  memaparkan  apa  yang menjadi  gagasan  orang  tersebut.  Masyarakat  pun  dengan  setuju  akan menerimanya, sehingga terjadilah kesepakatan untuk memilih kader partai itu.
Setidaknya, ketika kader partai politik menggunakan tahlilan sebagai media kampanye di dusun Gunung Kekep akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Pertama, masyarakat yang berkumpul bersifat homogen dan memiliki kesamaan ideologi sehingga memudahkan dalam menarik kepercayaan dan dukungannya. Kedua,  akomodasinya  lebih  murah  karena  dari  tempat  dan  hidangannya  sudah disiapkan  oleh  warga  yang  mendapat  jatah  untuk  menggelar  tahlilan.  Ketiga, karena jamaah tahlilan tersebut berafiliasi dengan NU, maka isu yang ditawarkan lebih simpel. Menurut salah satu warga dusun tersebut, saat menjelang pemilu, kebanyakan yang dipaparkan terkait isu-isu yang berhubungan NU, entah dalam dinamika politik, budaya, ataupun keagamaan. Keempat, ketika kader partai atau timsesnya telah mendapat dukungan dari pemuka agama, maka secara otomatis dukungan dari masyarakat akan mengalir dengan kuat. Pemuka agama memiliki peran  sentral  dalam  mempengaruhi  keputusan  dan  pilihan  yang  diambil  oleh masyarakat.
Jika  diamati,  sebenarnya  problem  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  agamis adalah ketika mereka menentang perkataan tokoh agama atau kyai, maka akan dianggap  menantang  ‘perkataan’  Tuhan.  Tokoh  agama  dianggap  sebagai ejawantah  dari  maksud  agamanya  Tuhan.  Pada  akhirnya,  mereka  yang menentang  tokoh  agama  akan  diklaim  sesat  dan  menjadi  musuh  bersama  oleh kelompoknya. Identitas keagamaan seperti itulah yang mempengaruhi iklim politik dan  sosial-budaya  di  dusun  Gunung  Kekep.  Oleh  sebabnya,  daya  tawar  politik atau  isu  yang  ditawarkan  pasti  tidak  akan  jauh  dari  ideologi  mereka.  Hal  ini
membuat  lupa,  atau  bahkan  mereka  tidak  tahu,  jika  ada  masalah  yang  lebih penting  dari  hal  tersebut.  Misalnya  seperti  isu-isu  pertanian,  pemerataan pembangunan  desa,  dan  hal-hal  lain  yang  bersinggungan  dengan  kebutuhan dasar  lainnya.  Pemaparan  di  atas,  menjadi  wajar  belaka.  Sebab,  tokoh  agama merupakan orang yang konsen di bidang agama, sehingga hal-hal selain agama luput dibicarakan. Pada akhirnya, masyarakat dusun Gunung Kekep akan menjadi masyarakat  yang  digerakkan  politik  identitas  agama  yang  peran  sentralnya dihegemoni oleh tokoh agama atau kyai.

## 3.  Kesimpulan
Tahlilan  telah  menjadi  kunci  bagaimana  ekosistem  masyarakat  dapat terbentuk.  Ritual  peribadatan  ini  tidak  hanya  bernilai  religius  semata,  tapi  juga memiliki sisi-sisi yang membentuk basis nilai sosial masyarakat. Tahlilan membuat mereka memiliki durasi waktu dan frekuensi untuk bertemu lebih intens sehingga menghasilkan ikatan emosional yang kuat antar anggotanya. Ini pula yang menjadi penyebab sifat masyarakat yang condong kepada hal-hal yang seragam. Selain itu,  tolak  ukur  masyarakat  dalam  menokohkan  anggotanya  sebagai  pemuka agama, diawali ketika seseorang mampu memimpin prosesi berjalannya tahlilan yang lalu merambah ke ritual Islam lainnya. Biasanya, pemuka agama kebanyakan dari  alumni  pesantren  yang  secara  kultural  memiliki  hubungan  erat  dengan Nahdlatul  Ulama.  Hal  ini  pula  yang  menyebabkan  identitas  ke-NU-an  di  dusun Gunung  Kekep  semakin  kuat.  Alhasil,  ketika  di  masa  kontestasi  pemilu, masyarakat  akan  diarahkan  oleh  pemuka  agama  agar  memilih  kandidat  yang memiliki kaitan atau yang berafiliasi dengan NU.
Sifat  tokoh  agama  yang  dianggap  bijak  dan  dekat  dengan  Tuhan, membuatnya  cenderung  ditaati  oleh  masyarakat  sehingga  menjadi  kunci bagaimana tokoh tersebut menggerakkan ekosistem sosial-budaya masyarakatnya.  Setiap  hajat  atau  masalah  yang  berhubungan  dengan  orang banyak, termasuk politik, pasti akan menghadirkan tokoh agama sebagai sosok yang  dimintai  pertimbangan  untuk  memberikan  keputusan  alternatif  dan  solusi. Dalam  runtutan  inilah  pemuka  agama  menjadi  pemegang  hegemoni  atas masyarakat.  Modal  organisatoris,  kecakapan  ilmu  agama  dan  ejawantahnya dalam laku keseharian, menjadi dorongan utama masyarakat untuk taat dan patuh, bahkan  berusaha  untuk  meneladaninya.  Pada  akhirnya,  aturan  dan  budaya
masyarakat serta hukum adat yang berlaku di dusun Gunung Kekep tidak akan pernah lepas dari dominasi pemuka agama.
Dafrtar Pustaka
Abimanyu, Petir. (2021). Ilmu Mistik Kejawen . Bantul: Noktah.
Afif, Afthonul. (2020). Psikologi Suryomentaraman . Bantul: IRCiSoD.
Agung, Dewa Agung Gede. (2015). Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik. Sejarah Dan Budaya 9(2).
Agustino, Leo. (2020). Pengantar Ilmu Politik . Malang: Intrans Publishing.
Andi  Warisno.  (2017).  Tradisi  Tahlilan  Upaya  Menyambung  Silaturahmi  Andi Warisno. Ri'Ayah 02.
Anon. (2009). Yasin Dan Tahlil . Semarang: Toha Putra.
Fahroji.  Sejarah  Tahlil  |  NU  Online.  Retrieved  November  26,  2021 (https://nu.or.id/pustaka/sejarah-tahlil-JPnpB).
Baharuddin, Muh. (2019). Partisipasi Publik: Isu Agama Dan Politik Dalam Konteks Demokrasi Di Media Online. Majalah Ilhiam Semi Populer Komunikasi Massa 15(2).
Bauto,  Laode  Monto.  (2016).  Perspektif  Agama  dan  Kebudayaan  Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 23(2).
Faiz, Abd. Aziz. (2021). Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama . Bantul: SUKA-Press.
Fauziyah,  Syifaul,  dan  Kharisma  Nasionalita.  (2018).  Counter  Hegemoni  Atas Otoritas Agama Pada Film (Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Film Sang Pencerah). Informasi 48(1).
Fulcher, James. (2021). Kapitalisme: Sebuah Pengantar Singkat . Bantul: IRCiSoD.
Goncing,  Nurlira.  2015.  “Politik  Nahdatul  Ulama  Dan  Orde  Baru.” The  Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1(1).
Husnul  Hatimah,  dkk.  (2021).  Tradisi  Tahlilan  Masyarakat  Banjar  di  Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Syams: Jurnal Kajian Keislaman 2(1).
Imaduddin. (2020). Epistemologi Fadhilah Doa Kepada Orang Meninggal: Analisis Perspektif  NU  dan  Muhammadiyah. Farabi:  Jurnal  Pemikiran  Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah 17(1):1–25.
Jati, Wasisto Raharjo. (2014). Agama dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena  Profetisasi  Agama. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 22(1).
Karim, Abdul. (2017). Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa. Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan 12(2).
Khoirurrijal.  (2017).  Islam  Nusantara  Sebagai  Counter  Hegemoni  Melawan Radikalisme Agama di Indonesia. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 22(1).
Kuntowijoyo. (2018). Muslim Tanpa Masjid . Bantul: IRCiSoD.
Kusmayadi, Edi, Subhan Agung, dan M. Ali Andrias. 2017. Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. Politika: Jurnal Ilmu Politik 7(2):21–33.
Muhammad,  Husein.  (2020). Kiai  Menggugat,  Gus  Dur  Menjawab .  Bantul: IRCiSoD.
Mulkhan, Abdul Munir. (2020). Teologi Kiri . Bantul: IRCiSoD.
Newman, Michael. (2021). Sosialisme: Sebuah Pengantar . Bantul: IRCiSoD.
Pals, Daniel L. (2018). Seven Theories of Religion . Bantul: IRCiSoD.
Rahem, Zaitur. (2017). Gerakan Progressif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman di Nusantara. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman 7(1).
Riskasari,  Ana.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Tradisi  Tahlilan  di  Kalangan Masyarakat  Muhammadiyah  Terhadap  Relasi  Sosial  di  Desa  Gulurejo Lendah  Kulon  Progo  Yogyakarta. Panangkaran:  Jurnal  Penelitian  Agama Dan Masyarakat 2(2).
Rodin, Rhoni. (2013). Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. Ibda`: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 11(1).
Rozaki, Abdur. (2016). Islam, Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial . Yogyakarta: Setara Press.
Sayuti, Akhmad, and Ibnu Sodiq. (2018). Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang Tahun 1952-1979. Journal of Indonesian History 7(1):1–11.
Shidqi, Ahmad. (1970). Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme dan Implikasinya Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam 2(1).
Simuh. (2019). Pergolakan Pemikiran Dalam Islam . Bantul: IRCiSoD.
Singer, Peter. (2021). Karl Marx . Bantul: IRCiSoD.
Siswati,  Endah.  (2018).  Anatomi  Teori  Hegemoni  Antonio  Gramsci. Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media 5(1).
Sunyoto, Agus. (2017). Atlas Walisongo . Depok: Pustaka Iman.
Syam,  Syamsuar.  (2018).  Tradisionalisme  Islam  Suatu  Karakter  Dan  Pola Pengembangan  Islam  Di  Indonesia. Al-Hikmah:  Jurnal  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi .
Syamsuatir dan Ahmad Mas’ari. (2021). Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara. Jurnal Kajian Islam Aswaja 1(1).
Syukur, Abdul, dan Husnul Qodim. (2017). Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut. Kalam 10(1).
Tajuddin, Yuliyatun. (2014). Walisongo Dalam Strategi Komunikasi Dakwah. Addin 8(2).
Bilfagih,  Taufik.  (2016).  Islam  Nusantara;  Strategi  Kebudayaan  NU  di  Tengah Tantangan Global. Jurnal Aqlam 2(1).
Trotsky, Leon. (2020). Moral Mereka Dan Moral Kami . Bantul: Basabasi.
Turner,  Bryan  S.  (2012). Relasi  Agama  &  Teori  Sosial  Kontemporer .  Bantul: IRCiSoD.
Umar, Ahmad Rizki Muhammad. (2020). Dakwah Dan Kuasa . Bantul: Basabasi.
Wafa, Moh Ali. (2021). Taat Bersyarat Terhadap Ulil Amri; Mengurai Relasi antara Rakyat  dan  Pemimpin  Dalam  Konteks  Fikih  Siyasah. Mizan:  Journal  of Islamic Law 5(1):75–86.
Yusa, I. Gede, Ni Ketut Sri Utari, I. Nengah Suantra, dan Gede Marhaendra Wija Atmaja.  (2016). Hukum  Tata  Negara  Pasca  Perubahan  UUD  NRI  1945 . Malang: Setara Press.
Zaprulkhan.  (2020). Rekonstruksi  Paradigma  Maqashidu  Asy-Syariah .  Bantul: IRCiSoD.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).