## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (1) (2023): 39 - 56 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Demokrasi dan E-Government: Memetakan Perhatian Dunia Hari ini (Studi Tentang Empat Lembaga Indeksasi)

## George Towar Ikbal Tawakkal*

## Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia

## Submitted : 08 October 2022 Revision : 30 December 2022 Accepted : 15 January 2023

## Abstract
The development of e-government has attracted the attention of many activists and has become the new face of government in the world. E-government is seen as the best collaboration between the public sector and technology and is seen as the success of government innovation. Its role as a channel of interaction between the government and citizens, causes the implementation of  e-government  to  be  believed  to  be  in  line  with  the  development  of  democratization.  Today,  many  agencies  assess  the implementation of e-government. The most common, assessment is in the form of indexes. Among the indexes commonly referred to are The Global Open Data Index (GODI), The E-Government Index (EGI), The National Cyber Security Index (NCSI), and local indexation as an example is Indonesia with the Indonesian E-Government Rating (PeGI). Amid various indicators that underlie these indexes, this article asks the question, what are the main aspects that e-government activists pay attention to? Through a literature review sourced from various institutions that manage the indexes, this article concludes that e-government activists pay more attention to e-government development strategies, and at the same time become the aspect that requires the most attention.
Keywords : e-government, democracy, index, attention

## Abstrak
Perkembangan  e-government  telah  menjadi  perhatian  banyak  pegiat,  dan  menjadi  wajah  baru pemerintahan di dunia. E-government dipandang sebagai kolaborasi terbaik antara sektor public dan teknologi,  serta  dipandang  sebagai  keberhasilan  inovasi  pemerintahan.  Perannya  sebagai  saluran interaksi  antara  pemerintah  dan  warga  Negara,  menyebabkan  penerapan  e-government  diyakini sejalan dengan perkembangan demokratisasi. Hari  ini, banyak  lembaga  yang  melakukan penilaian terhadap penerapan e-government. Yang paling umum, penilaian tersebut berupa indeksasi. Di antara indeksasi yang umum dirujuk adalah The Global Open Data Index (GODI), The E-Government Index (EGI), The National Cyber Security Index ( NCSI), dan indeksasi lokal sebagai contoh adalah Indonesia dengan Peringkat E-Government Indonesia ( PeGI ). Di tengah berbagai perbedaan indikator yang mendasari  indeksasi-indeksasi  tersebut,  artikel  ini  mengajukan  pertanyaan,  aspek  utama  apa  yang menjadi perhatian para pegiat e-government? Melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai lembaga  yang  mengelola  indeksasi  tersebut,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  lembaga  pegiat indeksasi  e-government  lebih  banyak  memperhatikan  strategi  pengembangan  e-government,  dan sekaligus menjadi aspek yang paling membutuhkan perhatian.
Kata Kunci: e-government, demokrasi, indeksasi, perhatian.
How to Cite: Tawakkal, G.T.I (2023). Demokrasi & E – Government : Memetakan Perhatian Dunia Hari Ini (Studi Tentang Empat Lembaga Ideksasi) , Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 15 (1): 39 - 56.
*Corresponding author: George Towar Iqbal Tawakkal E-mail: george.ikbal@ub.ac.id

## PENDAHULUAN
Pencapaian teknologi dan pemanfaatan internet telah
menghadirkan peluang untuk berbagi data  dengan  mudah  dan  murah, terbebas  dari  jarak  antara  penyedia data dan pengguna data. Peluang baru ini  menjadi  peluang  bagi  masyarakat untuk mengakses produk dan layanan baru  yang  selalu  berkembang.  Sangat mudah  untuk  membuktikan  bahwa inovasi  ini  mengubah  lingkungan,  di mana  perusahaan,  pemerintah,  dan komunitas  terhubung  di  antara mereka (Carter dkk., 2022). Inovasi ini membawa perubahan tentang bagaimana mereka menerima informasi, menyimpannya dan mengirimkannya, meskipun di
beberapa  Negara  masih  mengalami kendala  infrastruktur  dan  sumber daya  manusia  (Nkohkwo  &  Islam, 2013).
Pemanfaatan internet untuk tujuan  komersial  dimulai  ketika  pada tahun  1990-an  banyak  perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk  memperkenalkan  produk  dan layanannya  (Spirakis  dkk.,  2010).
Dengan cepat, sektor swasta mengadopsi teknologi tersebut.
Fenomena  yang  muncul  setelah penggunaan  teknologi  internet  di sektor  swasta  adalah  penggunaan teknologi  di  sektor  publik.  Banyak pemerintah membangun e- government untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara
pemerintah  dan  warga  negara.
Pemanfaatan  teknologi  internet  di sektor  publik  pada  awalnya  masih sederhana, kemudian berkembang dan mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Pencapaian penting ini menyebabkan  e-government  tidak hanya mengelola pemerintahan tetapi juga menggerakkan demokrasi. Mengingat peluang dan manfaat yang dapat  dihasilkan,  banyak  pemerintah yang  fokus  mengembangkan  e- government  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  dan  demokratisasi, meskipun  Gil-Garcia  dan  kawan- kawan  (2018)  menyarankan  lebih banyak penelitian untuk
menyimpulkan  dampaknya  di  sektor publik.
Berbagai  penjelasan  tentang  e- government bisa ditemukan di banyak literatur.  Menurut  Lanvin  (2002),  e- government dilihat sebagai penggunaan teknologi informasi
dalam  penataan  ulang  pemerintahan melalui  peningkatan  aksesibilitas, efektivitas,  dan  tanggung  jawab.
European Commission (2003) menyatakan  bahwa  pemanfaatan  e- government dapat menjadi instrument yang mendorong penggabungan antara  kemampuan  beradaptasi  dan kebaruan  keterampilan,  sehingga dapat  mengoptimalkan capaian sektor publik, meningkatkan partisipasi demokrasi dan memperkuat implementasi kebijakan publik. Bahkan International Center for Policy Studies  (2005)  mengatakan  bahwa  e- government memiliki kekuatan untuk mengubah skala dan tingkat
hubungan  antara  pejabat  publik  dan warga  negara.  Jadi,  pencapaian manfaat  penerapan  e-government tidak hanya ditentukan oleh pencapaian teknologi tetapi juga pada pertumbuhan  sumber  daya  dan strategi dalam organisasi pemerintah.
Definisi  yang  hampir  serupa disampaikan  oleh  PBB  (2003),  e- government  adalah  pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi untuk  mengubah  interaksi  eksternal dan  internal.  Melalui  penerapan
teknologi informasi, administrasi publik  tidak  hanya  menitikberatkan pada aspek formal, akuntabel, fungsional, dan transparan, tetapi juga fokus  pada  tumbuhnya  ekspektasi publik  terhadap  pemerintahan  yang lebih  baik  di  semua  sektor.  Manfaat paling jelas dari e-Government adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah nasional untuk terhubung dengan warga negara. Seperti diketahui, jarak terlebar antara pejabat publik  dan  warga  adalah  antara pemerintah pusat yang ada di ibu kota dan  warga  yang  tersebar  di  seluruh wilayah.
Selain  memperpendek  jarak,  e- government juga memberikan banyak peluang peningkatan kualitas pemerintahan  (Karkin & Janssen, 2014;
Rose  dkk.,  2015a),  melalui  pelatihan pegawai  pemerintah  untuk  mencapai kesiapan elektronik (Aggarwal, 2009) . Dengan e-government, interaksi antara  pemerintah  dan  warga  dapat terjadi  dalam  waktu  yang  cepat, berbeda  dengan  masa  lalu  yang membutuhkan  waktu  yang  lama. Interaksi  itu  terjadi  secara  langsung tanpa  menggunakan  perantara.  Hal
tersebut  akan  memudahkan  pegawai pemerintah  dalam  menjalankan  dan meningkatkan tugasnya dengan mudah,  efisien,  dan  efektif  dengan menggunakan  alat  elektronik  (Pang dkk.,  2014;  Bannister  &  Connolly,
2014), meskipun hasilnya juga ditentukan oleh nilai yang
dipersepsikan  oleh  para  pelaku (Savoldelli  dkk.,  2013;  Jun  dkk.,  2014; Rose  dkk.,  2015b;  Scott  dkk.,  2016; Twizeyimana  &  Andersson,  2019). Pemilihan  strategi  yang  tepat  dalam penerapan e-government dapat meningkatkan  demokratisasi  dan layanan, seperti misal warga mendapatkan layanan dengan mudah, alur  birokrasi  yang  tidak  panjang, kemudahan mencari informasi, proses yang  tidak  rumit,  dapat  mengurangi beban  anggaran,  kecepatan  dalam memenuhi  kebutuhan  warga  Negara (Ghapanchi, 2008).
Merujuk pada banyaknya
manfaat dan jumlah negara yang telah menerapkannya,  berbagai  lembaga internasional  telah  menilai  capaian  e- government, khususnya dalam mengembangkan demokrasi. Penilaian tersebut  diwujudkan  dalam  berbagai indeksasi.  Diantara  lembaga  tersebut
adalah  Open  Knowledge  Foundation yang mengelola The Global Open Data Index (GODI), e-Governance Academy Foundation  yang  menginisiasi  The National  Cyber  Security  Index,  serta Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang mengevaluasi  e-government  melalui The  E-Government  Index.  Pada konteks Indonesia, pemerintah melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika  melakukan  penilaian terhadap  e-government  di  tingkat pusat maupun daerah melalui Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI). Masing-masing indeksasi
tersebut  memiliki  perhatian  yang berbeda pada aspek e-government, di antaranya  aspek  demokratisasi  dan pembangunan,  meskipun  ada  juga yang  fokus  pada  kinerja  keamanan. Misalnya,  indeks  E-government  yang mengukur  tingkat  pembangunan  dan partisipasi.  Merujuk  pada  berbagai jenis indeksasi dan perbedaan perhatian  yang  dipakai,  maka  artikel ini  mengajukan  pertanyaan,  aspek utama  apa  yang  menjadi  perhatian para pegiat e-government? Artikel ini bertujuan memetakan
dan menganalisis perbedaan dan titik berat
masing-masing  program  indeksasi, mengkategorisaikan,
serta menemukan kecenderungan perhatian para  pegiat  e-government  terhadap penerapan e-government.
Pengetahuan  ini  dapat  dipergunakan untuk  memahami  capaian  tahapan dari  agenda  besar  e-government  di berbagai Negara.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  didasarkan  pada penelitian  kajian  pustaka,  berdasar informasi  atau  data  yang  diperoleh melalui  laporan-laporan  yang  telah diterbitkan  oleh  lembaga-lembaga berikut dalam website atau laporannya,  serta  literatur-literatur yang  relevan  dengan  indeksasi,  serta kemudian dianalisis secara deskriptif. Pertama, The Global Open Data Index (GODI),  yang  dikelola  oleh  Open Knowledge
Foundation (https://index.okfn.org/). Kedua, The National Cyber Security Index (NCSI), yang  dikelola  oleh  ,  e-Governance Academy Foundation (https://ncsi.ega.ee). Ketiga, E- Government Index, yang dikelola oleh PBB (UNDESA). Keempat, Pemeringkatan E-Government Indonesia  (PeGI)  yang  dikelola  oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (https://pegi.layanan.go.id).  Untuk mendapatkan  pemahaman  yang  baik,
artikel  ini  terdiri  dari  tiga  sesi. Pertama,  menyajikan  latar  belakang,
tujuan, dan metode.
Kedua,
mendeskripsikan  indeks,  termasuk ruang  lingkup  dan  metodologinya. Ketiga,  di  sesi  terakhir,  sebagai kesimpulan adalah kategorisasi indeks e-government.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana dijelaskan di metode,  artikel  ini  fokus  pada  empat program  indeksasi  yang  umum dirujuk  para  pegiat  e-government. Tiga  indeksasi  memiliki  cakupan internasional,  dan  satu  indeksasi memiliki  cakupan  nasional.  Indeksasi internasional  meliputi  The  Global Open  Data  Index  (GODI)  dari  Open Knowledge Foundation, The National Cyber  Security  Index  dari  e- Governance  Academy  Foundation, The  E-Government  Index  dari  PBB. Sedangkan  indeksasi  nasional  yang dipakai  pada  artikel  ini  adalah Pemeringkatan
E-Government
Indonesia ( PeGI ) yang dipublikasikan oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika.  Uraian  masing-masing ruang  lingkup  dan  metodologinya akan dipaparkan sebagai berikut.
Global Open Data Index (GODI)
Global  Open  Data  Index  (GODI) adalah penilaian independen terhadap perspektif warga negara pada tingkat keterbukaan  pemerintah.  Indeks  ini memberikan informasi kepada pemangku kepentingan untuk
mengetahui  komitmen  pemerintah dalam  mempublikasikan  informasi. Melalui  The  GODI,  para  pemangku kepentingan memberikan umpan balik secara langsung. Pertanyaan mendasar dalam GODI adalah tentang bagaimana pemerintah mempublikasikan data secara terbuka. Pertanyaan  dasar  tersebut  tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. Pemerintah mana yang siap
mempublikasikan data terbuka?
Pemerintah  mana  yang  masih  perlu meningkatkan  pengungkapan  data terbuka? Data apa yang paling terbuka ? Dat apa yang paling disembunyikan? Aspek  apa  pada  keterbukaan  data yang  paling  mudah  atau  paling  sulit untuk diterapkan?
Secara khusus, GODI fokus pada data  tentang  anggaran,  hasil  pemilu, belanja, pengadaan, kepemilikan tanah, daftar perusahaan, peta nasional,  statistik  di  tingkat  nasional, batas administrasi, rancangan undang- undang,  lokasi,  peraturan  nasional, kualitas udara dan kualitas air. Terkait anggaran,  indeksasi  ini  menyasar keterbukaan data tentang perencanaan belanja  pemerintah  untuk  tahun selanjutnya,  bukan  tahun  ini.  Terkait pembelanjaan,  indeksasi  ini  melihat belanja  pemerintah  di  masa  lalu  atau saat  ini,  termasuk  transaksi  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Terkait pengadaan,  indeksasi  ini  melihat semua proyek pengadaan dan pemenang  pengadaan.  Terkait  hasil pemilu, indeksasi ini melihat data-data yang menyajikan hasil pemilu di masa lampau  dan  hasil  pemilu  terbaru, termasuk hasil dan prosesnya. Terkait daftar  perusahaan,  indeksasi  ini melihat  daftar  perusahaan  yang terdaftar,  namun  tidak  melihat  data keuangan secara rinci. Terkait kepemilikan  tanah,  indeksasi  ini melihat  peta  tanah  yang  menyajikan detail dan tampilan batas-batas tanah.
Pada peta nasional, indeksasi ini melihat  peta  seluruh  Negara  yang menyajikan  bentangan  air,  rute  lalu lintas  nasional,  dan  tanda  ketinggian. Terkait batas-batas administrasi, indeksai ini melihat informasi tentang unit  atau  wilayah  yang  mewakili tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Terkait  lokasi,  indeksasi  ini melihat  seluruh  data  negara  yang menampilkan  kode  pos/kode  pos  , garis  lintang,  dan  garis  bujur.  Pada statistik Nasional, mereka melihat data seluruh  negara  yang  menyajikan indikator  statistik  ekonomi  dan demografi, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah
penduduk, dan jumlah pengangguran. Terkait  RUU,  indeksasi  ini  melihat data  yang  menyajikan  RUU  yang sedang  diproses  di  lembaga  legislatif, dan  segala  informasi  pendukungnya.
Terkait perundang-undangan, indeksasi  ini  melihat  data  yang menyajikan semua peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.  Terkait  kualitas  udara, indeksasi  ini  melihat  data  yang menunjukkan  konsentrasi  rata-rata polutan  setiap  hari,  terutama  polutan
yang  dapat  mengganggu  kesehatan. Terkait  kualitas  air,  indeksasi  ini melihat data yang menyajikan sumber kualitas  air  minum.  Jika  tidak  ada informasi  yang  tersedia  tentang sumber air minum, maka indeksasi ini mengacu  pada  sumber  air  di lingkungan.
Aspek-aspek  tersebut  diperiksa dengan
pertanyaan-pertanyaan dengan  melibatkan  metode  open definition  dan  open  data  charter. Dengan
pertanyaan-pertanyaan tersebut,  mereka  membuat  penilaian untuk  aspek-aspek  di  atas.  Skor  dan pertanyaannya adalah:
1) 15  poin  untuk  apakah pengguna  dapat  mengakses informasi secara online tanpa mendaftar dan izin.
2) 15  poin  untuk  apakah informasi tersebut gratis dan tidak berbayar.
3) 15  poin  untuk  apakah informasi  dapat  diunduh dalam waktu bersamaan
4) 20  poin  untuk  apakah informasi tersebut diterbitkan  dalam  domain berlisensi atau publik?
5) 15  poin  untuk  apakah informasi tersebut terbarukan 6) 20  poin  untuk  apakah informasi  tersebut  dibuat dalam format umum sehingga mudah dibuka. Ketahanan:  National  Cyber  Security Index National  Cyber  Security  Index (NCSI ) adalah indeks yang mengevaluasi  kemampuan  negara untuk  mengantisipasi  dan  bertahan dari  serangan  atau  ancaman  dunia maya  dan  mengelola  insiden  yang berasal  dari  aktivitas  dunia  maya. Indeks  ini  menyediakan  data  yang menyajikan  bukti  faktual  dan  dapat digunakan  dalam  pengembangan kapasitas untuk keamanan siber . NCSI menggunakan  indikator  berdasarkan kerangka  keamanan  siber  nasional. Mengacu  pada  framework,  ancaman yang  paling  berbahaya  adalah  denial of e-services, data integrity breach, dan data  confidentiality  breach.  Denial  of e-services  adalah  kondisi  ketika pengelola  website  atau  pengguna tidak  dapat  mengakses  website.  Data integrity breach adalah kondisi ketika pengelola website tidak dapat
mengubah situs web. Data confidentiality  breach  adalah  kondisi saat kerahasiaan data terbongkar. Untuk  menghasilkan  indeks, program  indeksasi  ini  menerapkan lima langkah. Pertama, mengidentifikasi  ancaman  siber  di tingkat  pemerintah  nasional.  Kedua, mengukur kapasitas keamanan. Ketiga,  memilih  aspek-aspek  penting yang dapat diukur. Keempat, mengembangkan  indikator  keamanan siber  .  Terakhir,  pengelompokan indikator  keamanan.  Indeks  ini berfokus pada beberapa aspek keamanan  siber  yang  diadopsi  oleh pemerintah  nasional.  Aspek-aspek tersebut meliputi perundang- undangan  yang  berlaku,  unit  yang didirikan,  format  kerjasama,  dan dampak. Perundang-undangan
meliputi  segala  jenis  regulasi,  baik berupa undang-undang maupun peraturan.  Unit  yang  sudah  mapan meliputi  departemen,  organisasi,  dan unit-unit  lain  yang  ada.  Format kerjasama  yang  dimaksud  adalah working  group,  komite,  dan  lain sebagainya.
Dampak mencakup kebijakan,  situs  web,  teknologi,
latihan, program, dan lain sebagainya.
Aspek-aspek  tersebut  dipecah menjadi  12  kapasitas,  termasuk pengembangan  kebijakan  keamanan siber,  menganalisis  informasi  dan ancaman siber, pengembangan profesional dan
pendidikan, kontribusi  pada  keamanan  siber internasional,  perlindungan  layanan digital, perlindungan layanan esensial, layanan  dan  identifikasi  elektronik, perlindungan data pribadi, tanggapan terhadap insiden dunia maya, manajemen  krisis  dunia  maya, memerangi  kejahatan  dunia  maya  , dan  operasi  militer  di  dunia  maya. Keduabelas kapasitas tersebut terdistribusikan ke dalam 46 indikator. Setiap  indikator  memiliki  nilai,  yang menunjukkan  signifikansi  indikator relatif  terhadap  indeks  ini.  Indeksasi ini  melibatkan  kelompok  ahli  untuk
memberikan nilai dengan
mempertimbangkan  beberapa  hal,
yakni:
1) 1 poin untuk regulasi yang fokus pada area tertentu.
2) 2-3  poin  untuk  unit khusus.
3) 2  poin  untuk  format  kerja sama resmi. 4) 1-3 poin untuk produk/hasil/dampak.
Selain  NCSI,  lembaga  ini  juga merilis  Digital  Development  Level (DDL).  Digital  Development  Level (DDL) ini mengukur aspek Networked Readiness  Index  (NRI)  dan  ICT Development  Index  (IDI).  Pada dasarnya,  DDL  ini  adalah  persentase rata-rata  yang  diterima  negara  dari nilai maksimum kedua indeks tersebut.
Tata Kelola: E-Government Index
E-Government  Index  (UNDESA, 2018)  diselenggarakan  oleh  PBB melalui United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Indeksasi tersebut menyediakan data tentang  penerapan e-government. Di antara jenis indeksasi  yang  ada,  indeksasi  yang menilai  status  pengembangan  e- government,  dan  mencakup  banyak Negara, hanyalah E-Government Index.  Secara  umum,  E-Government Index  melihat  efektivitas  penyediaan layanan  publik  yang  memanfaatkan teknologi informasi dan mengidentifikasi pola dalam pengembangan dan kinerja e-
government.  Pelaksanaan  program indeksasi  ini  diharapkan  dapat menjadi  sarana  bagi  negara-negara untuk saling belajar, serta memberikan gambaran  tentang  kekuatan  dan tantangan dalam e-government sehingga dapat dijadikan acuan untuk membentuk kebijakan dan strategi.
E-Government  Index  memiliki tujuan utama untuk kepentingan para pembuat kebijakan,
kantor pemerintah,  akademisi,  masyarakat sipil, sektor swasta, praktisi dan pakar lainnya  dalam  e-government  dan administrasi  publik.  Data  yang menjadi  dasar  e-government  index dikumpulkan  melalui  survei.  Survei tersebut  mencakup  pengembangan  e- government berdasarkan semua aspek
dalam e-government
yang menggabungkan  tiga  dimensi  utama terkait kemampuan masyarakat untuk memperoleh  manfaat  dari  informasi dan  layanan.  Tiga  dimensi  tersebut adalah kecukupan infrastruktur telekomunikasi, kualitas sumber daya manusia  untuk  mengoperasikan  dan
mempromosikan teknologi, dan ketersediaan  informasi  dan  layanan. Dalam  memberikan  penilaian,  E- government
Index
merilis E-
Government Development Index (EGDI).  EGDI  dihasilkan  dari  tiga komponen; Telecommunications Infrastructure  Index  (TII),  Online Service  Index  (OSI),  dan  Human Capital Index (HCI). Masing-masing komponen tersebut  memiliki  sumber  data  yang berbeda. Sumber data untuk Telecommunications Infrastructure
Index  (TII)  berasal  dari  International Telecommunications  Union  (ITU).  TII merupakan  kombinasi  dari  lima indikator, yakni:
1) Jumlah  penduduk  yang berlangganan fixed broadband 2) Jumlah  penduduk  yang menggunakan internet
3) Jumlah  penduduk  yang berlangganan seluler
4) Jumlah  penduduk  yang berlangganan  broadband nirkabel
5) Jumlah  saluran  telepon yang dimiliki penduduk
Sumber  data  untuk  Human Capital  Index  (HCI)  diterbitkan  oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
HCI merupakan gabungan dari empat komponen, yakni:
1) Kombinasi rasio penduduk yang bependidikan dasar, menengah dan tinggi 2) Rata-rata tahun sekolah
3) Periode/tahun sekolah yang diharapkan
4) Tingkat melek huruf orang dewasa.
Sumber  data  Online  The  Service Index  (OSI)  berasal  dari  UNDESA melalui survei yang melibatkan pakar serta  relawan  PBB  secara  online. Mereka  diambil  dari  lebih  dari  60 negara yang berbicara dalam 66 bahasa untuk  memahami  portal  masing- masing  negara,  termasuk  portal nasional, portal partisipasi elektronik, portal  layanan  elektronik,  dan  portal kementerian.  Kombinasi  dari  masing- masing  komponen  kemudian  diberi skor  antara  0  hingga  1.  Survei indeksasi ini menggunakan kuesioner untuk menilai beberapa aspek pemberian layanan online, yakni: 1) Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah 2) Keterbukaan data pemerintah terbuka 3) Penyediaan layanan multi- saluran
4) Partisipasi elektronik
5) Layanan seluler
6) Penyerapan penggunaan
7) Kemitraan inovatif.
Selain  E-Government  Index, UNDESA juga disediakan E- Participation Index (EPI). Indeksasi ini berfokus pada bagaimana e-
government  digunakan.  Beberapa aspek  indeks  tersebut  adalah  tingkat layanan online yang digunakan untuk menyediakan informasi (e-information sharing), komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (e-consultation) dan keterlibatan  warga  dalam  proses pengambilan  keputusan  (e-decision- making). Pemeringkatan E-government Indonesia ( PeGI ) Pemeringkatan E-government Indonesia  (  PeGI  )  dikelola  oleh Direktorat e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemeringkatan ini mengukur pencapaian e-government pada
pemerintahan  daerah  di  Indonesia.
Indeksasi ini bertujuan untuk
memperoleh  gambaran  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  di  lingkungan  pemerintah, memberikan dasar yang cukup untuk pengembangan dan penerapan teknologi  di  lingkungan  pemerintah, serta  sebagai  evaluasi  atas  capaian penerapan  teknologi  di  berbagai tingkatan dan unit pemerintahan.
Penilaian  ini  mengevaluasi  lima aspek: aspek kebijakan, aspek kelembagaan,  aspek  infrastruktur, aspek aplikasi, dan aspek perencanaan. Setiap aspek melibatkan beberapa  indikator.  Aspek  kebijakan melibatkan penilaian terhadap dokumen  resmi  yang  memiliki legalitas, di antaranya adalah
dokumen  yang  menjelaskan  tentang tujuan  atau  arah,  prosedur,  program, atau dokumen yang mengatur pelaksanaan  dan  pengembangan  e- government di kantor-kantor pemerintahan. Dokumen-dokumen biasanya berbentuk
peraturan,
keputusan,  pedoman  atau  bentuk dokumen lain yang dikeluarkan secara resmi. Alokasi pendanaan yang cukup untuk
mengembangkan dan
mengimplementasikan  TIK  dengan baik merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dalam aspek kebijakan. Indikator pada aspek kelembagaan  terdiri  dari  adanya struktur organisasi yang utuh sehingga  dapat  menjalankan  fungsi pengembangan  TIK,  tata  kelola, operasional, penyediaan layanan TIK, dan  fungsi  lainnya  dengan  baik. Indikator  lainnya  adalah  dokumen yang  menjelaskan  rumusan  dan fungsi, keterpenuhan unit dan sumber daya  manusianya  untuk  menjalankan teknologi informasi. Indikator terakhir adalah  kecukupan  kewenangan  yang memungkinkan  tugas  dan  fungsi lembaga dapat berjalan secara efektif.
Indikator pada aspek infrastruktur  terdiri  dari  ketersediaan data  center  (perangkat  lunak  dan perangkat keras komputer), ketersediaan  jaringan  komunikasi (akses internet, WAN,
LAN), ketersediaan perangkat (hardware dan software)  untuk  pengelola  maupun warga,  ketersediaan  saluran  pesan (SMS,  telepon  dan  lainnya),  dan fasilitas  yang  mendukungnya,  seperti ruangan khusus, AC, genset, UPS dan fasilitas  keamanan  lainnya.  Indikator
pada aspek aplikasi terdiri dari tingkat pemasangan dan pemanfaatan aplikasi yang tersambung dengan e- government,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, serta ketepatan  aplikasi  untuk  memenuhi tugas suatu kantor pemerintahan.
Indikator  lain  yang  dilihat  oleh indeksasi ini adalah aplikasi. Indeksasi ini  mengevaluasi  aplikasi  dalam sembilan kategori, yakni:
1) Aplikasi layanan. Aplikasi ini  mencakup  aplikasi pengajuan perpajakan, kependudukan, usaha dan penanaman modal, pendaftaran dan perizinan, pengaduan, informasi publik,  dan  lain sebagainya. 2) Aplikasi  manajemen  dan administrasi.  Aplikasi  ini
mencakup email, pengelolaan  e-document, pengelolaan  pengambilan keputusan,  laporan,  dan aplikasi lain sejenis. 3) Aplikasi legislasi. Aplikasi ini mencakup pengadministrasian di instansi  dewan,  aplikasi pemilu,  aplikasi  akses perundang-undangan, dan  aplikasi  sejenis  yang mendukung kinerja legislasi. 4) Aplikasi pembangunan. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi  yang  berisi  data pembangunan, aplikasi perencanaan, aplikasi pengadaan, aplikasi pengelolaan  proyek,  dan aplikasi sejenis yang berkaitan dengan pembangunan. 5) Aplikasi keuangan. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi anggaran, aplikasi perbendaharaan,  aplikasi akuntansi,  dan  aplikasi lain  yang  mendukung proses pelaporan keuangan. 6) Aplikasi kepegawaian. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi rekruitmen pegawai,  aplikasi  gaji, aplikasi kehadiran, aplikasi pelatihan, aplikasi
penilaian, dan aplikasi lain yang berhubungan dengan kepegawaian. 7) Aplikasi tata kelola. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi tata kelola properti  milik  pemerintah daerah, tata kelola pendapatan, dan tata
kelola  perusahaan  milik pemerintah daerah.
8) Aplikasi kewilayahan. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi  penataan  ruang, aplikasi yang menginformasikan potensi daerah, aplikasi peternakan dan perkebunan, aplikasi kehutanan, aplikasi perikanan  dan  kelautan, aplikasi pertanian, aplikasi pariwisata, aplikasi pertambangan dan energi, serta aplikasi terkait industri  skala  kecil  dan skala menengah. 9) Aplikasi komunitas. Aplikasi  ini  mencakup aplikasi  jaring  pengaman sosial, aplikasi
ketenagakerjaan,  aplikasi kesehatan, aplikasi pendidikan,  serta  aplikasi industri dan perdagangan. 10) Aplikasi sarana dan prasarana.  Aplikasi  ini mencakup aplikasi fasilitas umum, aplikasi transportasi, aplikasi
terminal  dan  pelabuhan, serta  aplikasi  jalan  dan jembatan.
Dalam  mengevaluasi,  indeksasi ini  mempertimbangkan  ketepatan terhadap  ketercapaian  kebutuhan yang  menjadi  prioritas  lembaga  dan stakeholder, ketepatan dengan kondisi yang  ada  (infrastruktur,  sumber  daya manusia, dan lain sebagainya), tingkat efisiensi dan timgkat efektivitas dalam layanan,
kemampuan untuk menyesuaikan diri bila terjadi perubahan, serta kewenangan minimal yang  dimiliki.  Indikator  selanjutnya adalah perencanaan. Aspek perencanaan dilihat melalui
serangkaian  prosedur  yang  menjadi mekanisme untuk perencanaan dalam mengembangkan  dan  menerapkan teknologi,  penilaian  yang  lengkap terhadap  kebutuhan  dan  strategi
penerapan TIK, pelaksanaan pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada rencana pembangunan. Metode penilaian yang digunakan sebagai dasar dari indeksasi  ini  diperoleh  melalui  tujuh tahap. Pertama,
memberikan penjelasan  proses  kepada  peserta. Kedua,  peserta  mengisi  kuesioner. Ketiga,  asesor  memeriksa  kuesioner. Keempat, asesor mengklarifikasi jawaban  (bila  diperlukan).  Kelima, asesor  memberikan  skor  untuk indikator-indikator  tersebut.  Keenam, asesor melakukan normalisasi.
Ketujuh,  asesor  melakukan  audiensi hasil  penelitian.  Nilai  pemeringkatan yang  diterapkan  pada  indeksasi  ini adalah  sebagai  berikut:  Kategori sangat  baik,  jika  lembaga  mendapat skor  3,60  -  4,00.  Kategori  bagus,  jika lembaga  mendapat  skor  2,60  -  3,59. Kategori kurang, jika lembaga mendapat  skor  1,60  -  2,59.  Kategori sangat kurang, jika lembaga mendapat skor 1,00 – 1,59.

## SIMPULAN
Dari pembahasan berbagai indeksasi yang  dikelola oleh berbagai
lembaga internasional maupun nasional,  indeksasi-indeksasi  yang berkembang  dan  umum  dirujuk  oleh para  pegiat  e-government  dapat dikelompokkan menjadi tiga
kelompok  indeksasi,  yakni  indeksasi pengelolaan  e-government,  indeksasi sumber  daya  manusia  pengelola maupun pengguna e-government, dan indeksasi  demokrasi  e-government. Indeksasi  pengelolaan  e-government merujuk  pada  penilaian  tentang bagaimana
pemerintah mengembangkan  dan  memelihara  e- government.  Indeksasi  yang  dapat dikategorikan sebagai indeksasi pengelolaan  adalah  sebagai  berikut. Telecommunication Infrastructure
Index  (TII),  yang  membahas  tentang perkiraan  pengguna  internet,  jumlah sambungan  telepon  tetap  utama, jumlah  langganan  pita  lebar,  jumlah pelanggan  pita  lebar  nirkabel,  dan jumlah pelanggan seluler.  The Online Service  Index  (OSI)  yang  membahas tentang  portal  nasional,  portal  e- services,  dan  portal  e-participation, serta  website  kementerian  terkait. National Cyber Security Index (NCSI), yang  berbicara  tentang  penolakan
layanan elektronik, pelanggaran integritas  data,  dan  pelanggaran kerahasiaan data. Digital Development Level (DDL), yang membahas tentang Networked  Readiness  Index  (NRI) serta  ICT  Development  Index  (IDI). Pemeringkatan e-government Indonesia  (PeGI),  yang  membahas tentang  berbagai  aspek  perencanaan, aspek  kebijakan,  aspek  infrastruktur, serta aspek kelembagaan.
Indeksasi  sumber  daya  manusia e-government
mengacu pada penilaian  tentang  kemampuan  para aktor  untuk  mengoperasikan  dan menerima  e-government.  Hanya  ada satu indeksasi yang dapat dikategorikan sebagai indeksasi sumber  daya  manusia,  yakni  Human Capital  Index  (HCI),  yang  berbicara tentang tingkat ppendidikan penduduk, tingkat melek huruf orang dewasa,  rata-rata  tahun  sekolah,  dan periode/tahun belajar
yang diharapkan.  Sedangkan  indeksasi demokrasi  e-government  mengacu pada  penilaian  tentang  bagaimana  e- government menjadi saluran interaksi antara pemerintah dan warga negara. Indeksasi  yang  dapat  dikategorikan sebagai  indeks  demokrasi  adalah
sebagai  berikut.  E-Participation  Index (EPI), yang berbicara tentang penyediaan  informasi  (e-information sharing), komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (e-konsultasi) dan
keterlibatan  warga  dalam  proses pengambilan  keputusan  (e-decision- making).  Global  Open  Data  Index (GODI),  yang  membahas  tentang bagaimana mempublikasikan anggaran,  pengadaan,  pembelanjaan, hasil  pemilu,  kepemilikan  tanah, daftar  perusahaan,  peta  nasional, lokasi,  batas  administrasi,  statistik  di tingkat  nasional,  peraturan  nasional, rancangan  undang-undang,  kualitas air dan kualitas udara.
Berdasarkan kategorisasi tersebut maka dapat diketahui bahwa lembaga pegiat  indeksasi  e-government  lebih banyak fokus pada strategi pengembangan e-government.
Setidaknya  terdapat  empat  indeksasi yang  fokus  pada  pengembangan, sementara  hanya  ada  satu  indeksasi yang fokus pada sumber daya manusia yang  menjadi  aktor  e-government. Artinya,  para  pegiat  e-government saat  ini  masih  menganggap  penataan e-government  sebagai  aspek  krusial
dan  paling  membutuhkan  perhatian.
Meskipun  penataan  e-government masih  menjadi  perhatian  utama, namun  salah  satu  tujuan  dari penerapan  e-government  juga  telah menjadi  perhatian.  Demokratisasi sebagai  target  utama  e-government telah  mulai  mendapat  perhatian dengan  adanya  dua  indeksasi  yang fokus melihat keterkaitan e- government  dan  demokrasi,  yakni  E- Participation  Index  (EPI)  dan  Global Open Data Index (GODI).

## DAFTAR PUSTAKA
Aggarwal,  A.  K.  (2009).  A  Training
Model  For  E-Readiness  In  E- Governance. Electronic Government,  An  International Journal, 6 (2): 111 – 128.
Bannister, F., Connolly, R. (2014). ICT,
public values and transformative government:  A  framework  and programme for research.
Government Information Quarterly , 31 (1): 119-128. e-Governance  Academy  Foundation. (n.d.).  The  National  Cyber Security Index (NCSI). https://ncsi.ega.ee/ Carter,  L.,  Yoon,  V.,  &  Liu,  D.  (2022). Analyzing  e-government  design science  artifacts:  A  systematic literature  review. International
Journal of Information Management , 62, 102430.
European Commission. (2005). Transforming Government . https://ec.europa.eu/informatio n_society/doc/factsheets/010- egovernment.pdf.
Ghapanchi, A., Albadvi, A., & Zarei, B.
(2008).  A  framework  for  E- Government Planning And Implementation. Electronic Government An International
Journal, 5 (1): 71 – 90.
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., Pardo, T. A.  (2018).  Digital  government and public management research:
Finding  the  crossroads. Public Management  Review ,  20  (5):  633-
646.
International Centre for Policy Studies. (2003). E-Government: Achievements  in  the  Name  of
Democracy .  Kiev:  International Centre for Policy Studies.
Jun,  K. – N.,  Wang,  F.,  &  Wang,  D. (2014).  E-Government  Use  and Perceived Government Transparency and Service Capacity. Public  Performance  & Management  Review ,  38  (1):  125-
151.
Karkin,  N.,  Janssen,  M.  (2014).
Evaluating  websites  from  a public  value  perspective:  A review of Turkish local government websites. International Journal of Information Management , 34 (3): 351-363.
Kemenkominfo.  (n.d.), Pemeringkatan E-Government  Indonesia  (PeGI) . https://pegi.layanan.go.id/
Lanvin,  B.  (2002). The  E-Government Handbook for Developing Countries: A Project of InfoDev and The Center for  Democracy  and  Technology . Washington,  DC:  The  World Bank, Center for Democracy and Technology.
Nkohkwo,  Q.N.-a.,  &  Islam,  M.  S.
(2013). Challenges to the successful  implementation  of  e- government  initiatives  in  Sub- Saharan  Africa:  A  literature review. Electronic  Journal  of  e- Government , 11 (2): 253-267.
Open  Knowledge  Foundation.  (n.d.).
The  Global  Open  Data  Index
(GODI) . https://index.okfn.org/
Pang, M. S.,  Lee, G., & DeLone, W. H.
(2014). IT resources, organizational  capabilities,  and value  creation  in  public  sector organisations:  A  public-value management perspective. Journal of  Information  Technology ,  29  (3): 187-205.
Rose, J., Persson, J. S., Heeager, L. T., & Irani,  Z.  (2015a).  Managing  e- Government: Value positions and relationships. Information Systems Journal , 25 (5); 531-571.
Rose, J., Persson, J. S., & Heeager, L. T. (2015b).  How  e-Government managers  prioritise  rival  value positions: The efficiency imperative. Information  Polity ,  20 (1): 35-59.
Savoldelli,  A.,  Misuraca,  G.,  &
Codagnone, C. (2013). Measuring the Public value of e- Government: The eGEP2.0 model. Electronic  Journal  of  e- Government , 11 (2) (2013): 373-388.
Scott,  M.,  Delone,  W.,  &  Golden,  W.
(2016).  Measuring  eGovernment success: A public value approach. European  Journal  of  Information Systems , 25 (3): 187-208.
Spirakis, G., Spiraki, C., & Nikolopoulos,  K.  (2010).  The Impact Of Electronic Government  On  Democracy:  E- Democracy Through E- Participation. Electronic Government An International
Journal, 7(1): 75 – 88.
Twizeyimana,  J.  D.,  &  Andersson,  A. (2019).  The  public  value  of  E-
Government – A  literature review. Government  Information Quarterly , 36 (2): 167-178.
United  Nations.  (2003). World  Public Sector  Report  2003:  E-Government at  the  Crossroads .  New  York: United Nations.
UNDESA. (2018). E-Government Survey 2018:  Gearing  E-Government  To Support  Transformation  Towards Sustainable And Resilient Societies . New York: United Nations.