Copyright@ Alti Mohamad , Erman Rahim, Fence M. Wantu
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7881-7892 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyebab Perbedaan Putusan Pelanggaran Kode Etik KPU Bone Bolango Pada Pilkada Tahun 2020
Alti Mohamad 1 ✉ , Erman Rahim 2 , Fence M. Wantu 3

## Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
Email: altimohamad24@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perbedaan  putusan  pelanggaran  kode  etik  KPU  Bone Bolango pada tahun 2020. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya putusan yang berbeda antara DKPP dan KPU terkait penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah disebabkan karena interpretasi yang berbeda terhadap  kewenangan  yang  dimiliki  masing-masing  Lembaga  tersebut.  Selain  itu  multitafsir  dari ketentuan  yang  ada  disebabkan  oleh  ketidakpastian  hukum  yang  mengatur  secara  secara  lengkap terkait dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku.
Kata kunci: Perbedaan Putusan, Pelanggaran, Kode Etik, KPU Bone Bolango, Pilkada.

## Abstract
This article aims to describe the differences in the verdict for violations of the KPU Bone Bolango code of ethics in 2020. This research method is using a normative legal approach. The results showed that the  cause  of  different  decisions  between  DKPP  and  KPU  related  to  handling  violations  of  regional elections  was  due  to  different  interpretations  of  the  authority  of  each  institution.  In  addition,  the multiinterpretation  of  existing  provisions  is  caused  by  the  uncertainty  of  the  law  that  regulates completely related to violations of the code of ethics and violations of conduct.
Keywords: Difference In Verdict, Violation, Code Of Ethics, KPU Bone Bolango, Regional Elections.
PENDAHULUAN
Dalam pemilihan umum terdapat dua  institusi yang  mendapat amanat untuk  menyelenggarakan tahapan pemilu dimana kedua institusi ini sudah sama-sama bersifat nasional, tetap dan mandiri. Keduanya berada dalam hubungan satu dengan yang lain yang bersifat check and balance yaitu Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU)  di  tambah  dengan  satu  institusi  yang memiliki  kewenangan  dalam  menegakkan  etika  penyelenggara  pemilu  yaitu  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Kamarul, 2016).
Komisi Pemilihan Umum  sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum yang mencakup seluruh wilayah NKRI yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun serta harus memiliki integritas, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Asshidiqie pun sudah menegaskan jika penyelenggara Pemilu melakukan tugasnya sudah sesuai dengan rule  of  Law  serta  rule  of  Ethics  yang  ada  demokrasi  di  Indonesia  sudah  selangkah  lebih  maju (Kamarul, 2016)
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia  tahun  2020  dilaksanakan  secara  demokratis.  Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan pemilihan langsung oleh rakyat  adalah salah satunya pemilihan kepala daerah secara demokratis (Titik Triwulan Tutik,  2015). Gubernur  dan  wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati,  serta  walikota  dan  wakil  walikota  dipilih  secara langsung  dan  demokratis  melalui  pemilihan  di  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  (Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016).  Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  oleh  rakyat merupakan langkah politik menuju sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel (Soedarsono, 2005,).
Pelaksanaan  Pilkada  yang  efektif  adalah  kewajiban  semuanya  pihak.  Muhammad  sebagai  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa keberhasilan pilkada serentak 2020 merupakan tanggung  jawab  semua  pihak.  Muhammad  juga  meminta  agar  pihak-pihak  membiarkan  posisi  para penyelenggara pilkada menuntaskan tugas dan wewenangnya di Pilkada 2020.  Sehingganya diharapkan agar masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan degan cara mengganggu fokus kerja-kerja jajaran KPU dan Bawaslu di daerah sebab kesuksesan Pilkada 2020 pasti tidak lepas dari peran semua pihak.  Dalam ungkapannya  “ masyarakat  pada  umumnya  yang  memiliki  sisi  yaitu  positif  dan  negatif  sehingganya diharapkan  untuk  tidak  saling  mengajak  kedalam  hal-hal  yang  dilarang  dan  bisa  menyebabkan terganggunya suksesnya pemilu ( https://dkpp.go.id/ ).
Meskipun penyelenggaraan pilkada di Bone Bolango tahun 2020  berjalan dengan sukses namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa  jenis    pelanggaran  salah  satu  contoh  adalah  laporan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone. Adapun Pelanggaran tersebut adalah: (a) bahwa ketua dan anggota KPU Bone Bolango tidak mengirimkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Komisi Pemilhan Umum pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) KPU Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6/Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020; dan (b) bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir model D). kesalahan tersebut terdapat pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 baris III.2 dimana jumlah surat suara rusak tertulis 122 (seratus dua puluh dua) yang semestintya adalah 104 (seratus empat).
Berdasarkan  laporan  yang  diterima,  Bawaslu  Bone  Bolango  melakukan  proses  penanganan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tantang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan mengklarifikasi pelapor, terlapor, saksi serta menyusun kajian berdasarkan bukti. Ada pun hasil penanganan pelanggaran tersebut pada pokonya menyatakan ketua dan anggota KPU Bone Bolango telah bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas karena telah melakukan kesalahan/kelalaian sehingga Bawaslu Bone Bolango mengadukan pelanggaran tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki kewenangan secara atributif dalam penanganan pelangaran kode etik penyelenggara pemilu.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, KPU Provinsi Gorontalo dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 91 ayat (2) peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan Kabupaten  Kota  yang  menyatakan  “KPU  Provinsi  melakukan pengawasan internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota” (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019).
Penanganan Pelanggaran  yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo bahwa terbukti perbuatan atau  tidakan  yang  dilakukan  oleh  Ketua  dan  Anggota  KPU  Bone  Bolango  dinilai  tidak  profesional sehingganya  peristiwa  tersebut  dilaporkan  kepada  KPU  Republik  Indonesia.    Terdapat  persamaan  objek perkara namun dalam putusannya terdapat perbedaan dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango sementara   Komisi Pemilihan umum (KPU) Republik Indonesia yang merupakan atasan tertinggi mereka menyatakan bahwa perbuatan/tindakan
yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango dianggap tidak professional karena melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan berujung pada penjatuhan sanksi peringatan tertulis.
Rumusan masalah dalam pen elitian ini adalah “ Apa penyebab perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada pilkada tahun 2020? Tujuan penelitian ini adalah untuk manganalisis penyebab perbedaan putusan pelanggaran kode etik KPU Bone Bolango pada pilkada tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Penelitian  yang  memandang  hukum sebagai    bangunan  sistem  norma  dikenal  dengan  penelitian  hukum  normatif.  Asas,  norma,  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian,  dan  doktrin  (ajaran)  semuanya  termasuk  dalam sistem norma (Fajar dan Achmad, 2015).
Terdapat  beberapa  pendekatan  penelitian  dalam  hukum,  antara  lain  pendekatan  perundang- undangan  yang  disebut  juga  dengan  “ one  approach ”,  pendekatan  konseptual,  p endekatan  analitis, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis, serta pendekatan kasus (Soekanto dan  Mamudji,  2003). Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan:  (1)  Pendekatan  Perundang  Undangan (Statute Approach); (2) pendekatan Konseptual (Conseptual Approach); (3) pendekatan Studi kasus; dan (4) pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach).
Sumber bahan hukun penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: (1) bahan hukum primer;  (2) Bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengelolahan bahan hukum dengan  cara  deduktif  yaitu  menjelaskan  suatu  hal  yang  bersifat  umum,  kemudian  menariknya  menjadi kesimpulan yang luas (Marzuki, 2011). Bahan hukum yang diperoleh sebagai data yang digunakan adalah data dokumentasi ( study documen) atau bahan pustaka yaitu di inventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Disharmonisasi Putusan KPU dan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bone Bolango, lalu di inventarisir juga putusan yang berkaitan dengan perkara  tersebut,  kemudian  data-data  dianalisis  dan  dikaitkan  dengan  prinsip  cepat  sebagaimana  yang ditentukan dalam undang-undang.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan
data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango tidak hanya ditangani oleh DKPP, melainkan juga ditangani oleh KPU RI yang merupakan Lembaga tertinggi dan sebagai penangungjawab dari  semua  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu.  Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik,  Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas peyelenggaran pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya diatur pada BAB III Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut KPU RI diberi kewenangan untuk menerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji dan fakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota dan PPLN dan KPPLSN hal tersebut diatur dalam pasal 93 ayat (1). Dengan bersandarkan pada norma diatas menjadi dasar bagi KPU RI untuk menerima laporan yang disampaikan oleh  KPU  Provinsi  Gorontalo  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPU  Bone  Bolango.  Ada  pun laporan  yang  disampaikan  tertuang  dalam  surat  Ketua  KPU  Provinsi  Gorontalo  Nomor  134/HK.03- SD/75/Prov/III/2021 tanggal 4 maret 2021 perihal penyampaian laporan Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode  Perilaku  Sumpah/janji,  dan  atau pakta  integritas  serta  berita acara  KPU  Provinsi  Gorontalo  nomor 07/HK.06.4-BA/75/Prov/III/2021  tentang  hasil  penanganan  pelanggaran  kode  prilaku,  Sumpah/Janji, dan/atau pakta integritas tanggal 3  Maret 2021, yang menyatakan bahwa sdr. Adnan A. Berahim, selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo periode 2018-2023, Sdr. Humairoh U. Tipowo, Sdr. Sutenti Lamuhu, Sdr. Syahbudin Bau, Sdr. Sofyan Djama, masing- masing selaku anggota komisi pemilihan umum kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo periode 2018- 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode prilaku penyelenggara pemilihan umum dan dikenakan sanksi tertulis.
Dengan memperhatikan surat dan berita acara yang disampaikan oleh KPU Provinsi Gorontalo, KPU RI  mengeluarkan  keputusan  dengan  nomor:  195/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021  tentang  pemberian  sanksi peringatan  tertulis  terhadap  sdr.  Adnan  A.  Berahim,  selaku  ketua  merangkap  anggota  komisi  pemilihan umum  kabupaten  Bone  Bolango  Provinsi  Gorontalo  periode  2018-2023,  Sdr.  Humairoh  U.  Tipowo,  Sdr. Sutenti Lamuhu, Sdr. Syahbudin Bau, Sdr. Sofyan Djama, masing-masing selaku anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo periode 2018-2023.
Berkaitan dengan perbedaan putusan pelanggaran yang dikeluarkan oleh kedua lembaga diatas hal itu terjadi karena masing-masing lembaga memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pelangaran yang dilakukan dimana Bawaslu memandang bahwa kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango adalah  termasuk  pelanggaran  kode  etik.  Sementara  KPU  Provinsi  Gorontalo  mamandang  bahwa kelalaian/kesalahan  yang  dilakukan  adalah  sebuah  pelanggaran  kode  perilaku.  Sehingganya  menurut penulis harus dibedah duluw apakah antara pelanggaran kode etik dan kode perilaku memiliki perbedaan atau pelanggaran kode perilaku itu sendiri menjadi bagian dari pelanggaran kode etik sehingganya dapat memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran dan bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak yang melanggar tentang sanksi yang harus dijalaninya.
Berkaitan  terhadap perbedaaan  putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga,  penulis pada  prinsipnya  sangat  menghormati  kedua  putusan  tersebut.  Hanya  saja  perlu  dipahami  bahwa  objek pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Bone Bolango adalah sebuah ketidak patuhan terhadap  Peraturan  KPU  dimana  tidak  mengirimkan  dokumen  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Komisi Pemilhan Umum pada hari yang sama dengan penetapan  hasil  rekapitulasi  sebagaimana  Surat  Keputusan  (SK)  KPU  Bone  Bolango  Nomor: 595/PL.02.6/Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, kemudaian  melakukan   kesalahan dalam pengisian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir model D).  Kesalahan tersebut terdapat pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 baris III.2 di mana jumlah surat suara rusak tertulis 122 (seratus dua puluh dua) yang semestintya adalah 104 (seratus empat).  Maka berdasarkan pada dua peristiwa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan ketua dan anggota KPU Bone  Bolango  tidak  profesional  sehingga  menimbulkan  pelanggaran  kode  etik  dan  pedoman  perilaku penyelenggara. Sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu bahwa salah satu asas penyelenggara pemilu adalah bertindank professional dalam bekerja.
Hal yang harus diingat dan dipahami bahwa dengan melihat pada ketentuan yang berlaku bahwa kehadiran DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini terdapat pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikutnya diatur juga dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.
Melihat  kondisi  demikian  apabila  ditarik  dari  segi  asas  hukum  yang  berlaku  bahwa  kehadiran Lembaga DKPP adalah merupakan lembaga khusus yang bentuk untuk mengadili pelanggaran kode etik pada  penyelenggaraan  pemilu  maupun  Pilkada.  Sementara  KPU  adalah  lembaga  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada.
Berdasarkan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan kedua lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  terdapat  perbedaan  putusan  sehingga  penulis  berpendapat  bahwa implikasi atau akibat dari putusan ini mempunyai dampak bagi para penyelenggara pemilu khususnya KPU Bone  Bolango.  Hal  ini  terjadi  karena  terdapat  dua  putusan  yang  berbeda  terhadap  persamaan  objek pelanggaran  hal  mana  KPU  RI  memberikan  peringatan  kepada  Ketua  dan  anggota  KPU  Bone  Bolango sementara DKPP merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango.
Berdasarkan  bentuk  sanksi  yang  disebutkan  di  atas,  Asshiddiqie  (2014)  juga  mengatakan  bahwa fungsi  sanksi  etika  lebih  bersifat  pencegahan,  selain  juga  penindakan.  Sanksi  etika  biasanya  ditentukan berupa  teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan  dan  teguran  keras.  Bahkan  kadang-kadang  ditentukan  pula  bahwa  teguran  itu  dapat  dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir.
Meskipun dalam putusannya DKPP merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Bone Bolango namun putusan yang dikeluarkan itu tentu tidak dapat membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik  Indonesia hal  ini disebabkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara dimana masing-masing lembaga sudah memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sebagaimana yang sudah diatur dalam UU.
Terlepas dari adanya pandangan yang berbeda terhadap putusan yang dikeluarkan oleh masing- masing lembaga yang pada prinsipnya pasti akan berimplikasi pada subjek hukum yang akan medapatkan hasil dari putusan tersebut. Penulis berpendapat bahwa semestinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango hanya ditangani oleh DKPP karena lebih mengarah kepada pelanggaran kode etik. Namun karna KPU memiliki pendapat lain sehingga putusan yang dikeluarkan oleh mereka menimbulkan dampak karena bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.
Menurut penjelasan  Hamidi (2006) dampak  hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu (a) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; (b) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
dan  (c)  akibat  hukum  berupa  sanksi,  yang  tidak  dikehendaki  oleh  subjek  hukum  (perbuatan  melawan hukum).
Rahardjo (2006) mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum  memberikan  kualifikasi  terhadap  hubungan-hubungan  tertentu  maka  disebut  hubungan  hukum. Agar  timbul  suatu  akibat  hukum  Rahardjo  (2006),  merumuskan  bahwa  ada  2 tahap  yaitu adanya  syarat tertentu  berupa  terjadinya  suatu  peristiwa  dalam  kenyataan  yang  memenuhi  rumusan  dalam  peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa, implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia terhadap ketua dan anggota KPU Bone Bolango  memiliki  dampak  besar  terhadap  integritas  sebagai  penyelenggara  karena  sampai  kapan  pun putusan yang dikeluarkan tersebut mengikat bagi Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango.
Selain berdampak pada integritas, putusan KPU juga akan berpengaruh terhadap rekam jejak apa bila mereka  ingin  masuk  lagi  menjadi  penyelenggara  pemilu  baik  ditingkat  daerah,  provinsi  bahkan  sampai ketingkat nasional. Agar dampak yang ditimbulkan bisa dipulihkan maka Langkah yang harus ditempuh oleh Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango adalah melakukan upaya hukum ke pengadilan Tata Usaha Negara.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka apa bila ketua dan  anggota  KPU  Bone  Bolango  merasa dirugikan  dengan  adanya  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU Republik Indonesia terhadap sanksi peringatan maka hal tersebut dapat melakukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).
Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango ditangani oleh dua Lembaga penyelenggara pemilu  yakni  DKPP  dan  KPU  RI  yang  memahami  pelanggaran  tersebut  berbeda.  DKPP  menangani pelanggaran tersebut sebagai Tindakan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Bawaslu Bone Bolango. Sedangkan  KPU  RI  menangani  pelanggaran  yang  sama  atas  aduan  dari  KPU  Provinsi  Gorontalo  terkait dengan pelanggaran kode Perilaku.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  (2003) ,  pelanggaran  diartikan  sebagai  “ overtredingen ”  atau perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Poernomo  (2002),
pelanggaran diatur oleh hukum politik, sedangkan kejahatan diatur oleh hukum pidana.  Berkaitan dengan peristiwa pelangaran yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango, Bawaslu memandang bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena lalai dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang  menjadi  pedoman  perilaku  bagi  Penyelenggara  Pemilu  berupa  kewajiban  atau  larangan,  tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019).
Pelanggaran  tersebut  dinilai  sebagai  pelangaran  etik  penyelenggara  penilu  maka  lebih  lanjut Penanganannya  direkomendasikan  kepada  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini demikian sesuai dengan ketentuan Pasal  155  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  menyebutkan bahwa “ DKPP  dibentuk  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  aduan  dan/atau  laporan  adanya  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU,  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ”.
Asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (Mario, 2019) adalah merupakan suatu asas yang merupakan asas yang termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada (Tampi, 2022)
Apa yang dikatakan oleh Radbruch didasarkan pada pandanganya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan  (Wantu,  2011).  Berbeda  dengan  penanganan  yang  dilakukan  oleh  KPU  Provinsi Gorontalo  terkait  dengan  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPU  Bone  Bolango,  KPU  Provinsi mengkategorikan  pelanggaran  tersebut  sebagai  bentuk  dari  pelanggaran  kode  perilaku.  Adapun  yang menjadi alasan KPU Provinsi Gorontalo mengkategorikan sebagai pelanggaran kode perilaku bukan tanpa alasan akan tetapi mereka memandang bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah berkaitan dengan ketidak pantas karena melanggar standar perilaku yang telah diatur dalam peraturan KPU. Dalam peraturan KPU Kode  Perilaku  adalah  tata  nilai  dan  standar  perilaku  yang  diharapkan  semua  orang  dalam  bekerja  bagi anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  selaku  Penyelenggara  Pemilu  dan  Pemilihan (Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020).  Jika
melihat pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa kode perilaku  itu lebih cenderung terhadap sikap atau perbuatan yang pantas atau tidak dilakukan oleh seorang penyelenggaran dalam menjalankan tugas.
Suseno (1993) menyampaikan bahwa kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk  tidak  menimbulkan  banyak  salah  tafsir.  Rahardjo  (2007)  bahwa  kepastian  hukum  memang  suatu keadaan yang memerlukan usaha dan perjuangan dan tidak datang secara otomatis, begitu suatu undang- undang atau peraturan lain diterbitkan. Kepastian hukum lebih merupakan fenomena psikologi dan budaya dari pada hukum.
Dengan demikian terjadinya perbedaan putusan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolango  adalah  munculnya  ketidakpastian  dalam  pengaturan  peraturan  perundang-undangan  yang seharusnya jelas diatur sedemikian rupa. Untuk itu idealnya dalam hal pengaturan peraturan perundang- undangan  supaya  tidak  terjadi  adanya  multi  tafsir  dan  untuk  menjaga  adanya  keharmonisan  dalam peraturan  perundang-undangan  perlu  ada  tolak  ukur  atau  kriteria  dari  peraturan perundang-undangan yang  menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  penyelenggaran  pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala daerah.
Berdasarkan uraian dari para ahli di atas, untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang. Bedasarkan pasal 137 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu  adalah  DKPP (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016)
Penjelasan di atas semakin memperjelas dan memperkuat bahwa kedudukan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

## SIMPULAN
Penyebab terjadinya putusan yang berbeda antara DKPP dan KPU terkait penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah disebabkan karena interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan yang dimiliki
masing-masing  Lembaga  tersebut.  Selain  itu  multitafsir  dari  ketentuan  yang  ada  disebabkan  oleh ketidakpastian  hukum  yang  mengatur  secara  secara  lengkap terkait  dengan  pelanggaran  kode  etik  dan pelanggaran  perilaku.  Saran  dalam  kajian  ini  adalah  pemerintah  untuk  melakukan  perbaikan  atas kekurangan yang ada misalnya dengan membuat peraturan teknis tersendiri supaya tidak terjadi multi tafsir dalam  pelaksaanan  aturan  itu  sendiri,  serta  kepada  KPU  dan  BAWASLU  harus  lebih  berhati-hati  dalam menjalan tugas dan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashiddiqie, Jimly. (2014). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perfektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics. Jakarta: Sinar Grafika.
Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
Fajar,  Multi  dan  Yulianto  Achmad.  (2015).  Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris,  Cet.  3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamidi,  Jazim.  (2006). Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan  dan  Implikasi  Hukum  Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Ketatanegaraan RI. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
Kamarul, Zaman Rambe. (2016). Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Bandung: PT Mizan Publika.
L. Tanya, Bernard, L Tanya. (2013). Teori Hukum. Yogyakarta:  Gentha Publishing,
Mario, Julyano, et al. (2019). Pemahaman Terhadap Asas  Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Poernomo, Bambang. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ponton, Richard F.  and Jill D. Duba . (2009). The ACA Code of Ethics: Articulating Counseling’s Professional Covenant, Journal of Counseling & Development, Winter 2009, Volume 87.
Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama. Rahardjo, Satjipto. (2007). Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Setiadi,  Wicipto.  (2009).  Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum  Dalam
Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Desember 2009. Soedarsono. (2005). Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjono  dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Copyright@ Alti Mohamad , Erman Rahim, Fence M. Wantu
Suseno,  Frans  Magnis.  (1993).  Etika  Dasar, Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat  Moral,  Edisi  kedua,  Cetakan Keempat. Yogyakarta: Kanisius.
Tampi,  Anita  S.  (2022). Problematika  Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik  Badan  Ad  Hoc  di  Daerah Kepulauan, JDIH KPU.
Tutik, Titik Triwulan. (2015), Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194. Jakarta: Prenadamedia Group.
Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009