## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3283
Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Ria Delta 1 I Nengah Aryata 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Ria Delta
 riadelta18@gmail.com
Page: 202 – 218

## History:
Submitted: 21-03-2024 Revised: 28-05-2024 Accepted: 15-06-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Sentencing,  Court  Decisions  and disparity .]
Kata Kunci: [Pemidanaan, Putusan Pengadilan dan disparitas.]
Copyright © 2024 by
Justicia  Sains:  Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . [Discussion  of  criminal  acts  in  community  life  is  often  a  very  interesting  study,
especially related to the disparity in criminal decisions handed down. The problem in this study is how is the responsibility of the perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? and how is the disparity  in  criminal  sentences  in  court  decisions  regarding  the  responsibility  of perpetrators  of  embezzlement  based  on  Decision  Number  452  /  Pid.B  /  2023  / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B  /  2022  /  PN.Tjk?  The  problem  approach  used  in  this  study  consists  of  a normative legal approach and an empirical legal approach. The types of data used are  primary  data  and  secondary  data.  Data  analysis  was  carried  out  using  a qualitative descriptive method.
The disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Decision  Number  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  and  Decision
Number  807/Pid.B/2022/PN.Tjk  there  was  injustice  in  the  verdicts  imposed because  the  Articles  and  levels  of  losses  incurred  by  the  defendant  were  not  the same,  and  the  sentences  imposed  were  different  and  would  give  rise  to  various perceptions in society about justice itself.]

## Abstrak
[Pembahasan  mengenai  tindak  pidana  dalam  kehidupan  masyarakat  sering menjadi kajian yang sangat menarik,apalagi berkaitan dengan disparitas putusan pidana yang dijatuhkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  berdasarkan  Putusan Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk? dan bagaimana disparitas pidana pada putusan  pengadilan  terhadap  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana penggelapan  berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  deskriptif kualitatif.
Disparitas  pidana  pada  putusan  pengadilan  terhadap  pertanggungjawaban pelaku  tindak pidana penggelapan  berdasarkan Putusan
Nomor
452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dan  Putusan Nomor  807/Pid.B/2022/PN.Tjk  terjadi  ketidakadilan  dalam  vonis  yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian yang dilakukan terdakwa tidaklah sama,  dan  pidana  yang  dijatuhkan  berbeda  dan  akan  menimbulkan  berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu sendiri.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perbedaan  menyolok  dalam  proses  penjatuhan  putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama,  biasa  disebut disparitas pidana.  Sepintas  terlihat  bahwa disparitas pidana  merupakan  bentuk  dari  ketidakadilan  yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan  membandingkan  putusan  hakim  secara  general  dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di  Indonesia. Disparitas pidana  ini  pun  membawa  problematika tersendiri  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Di  satu  sisi pemidanaan  yang  berbeda/ disparitas pidana  merupakan  bentuk dari  diskresi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  tapi  di  sisi  lain pemidanaan  yang  berbeda/ disparitas pidana  ini  pun  membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.
Menurut Muladi, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau  terhadap tindak  pidana  yang  sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan  tanpa dasar pembenaran yang jelas. 1 Muncul pada kecemburuan sosial dan juga  pandangan  negatif  oleh  masyarakat  pada  institusi  peradilan, yang  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  ketidakpedulian  pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  menyatakan  bahwa: Terpidana  yang  setelah  memperbandingkan  pidana  kemudian merasa  menjadi  korban  terhadap judicial  caprice akan  menjadi terpidana  yang  tidak  menghargai  hukum,  padahal  penghargaan
1 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya , Alumni, Bandung, 2001, hlm. 53
terhadap  hukum  tersebut  merupakan  salah  satu  target  di  dalam tujuan pemidanaan. 2
Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan  suatu  indikator  dan  manifestasi  dari  kegagalan  suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem  penyelenggaraan  hukum  pidana.  Sesuatu  yang  tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya  demoralisasi  dan  sikap  anti  rehabilitasi  di  kalangan terpidana  yang  lebih  berat  daripada  yang  lain  dalam  kasus  yang sebanding.
Ciri  yang  menonjol  pada  konsep rule  of  law adalah ditegakkannya  hukum  yang  adil  dan  tepat,  karena  semua  orang mempunyai  kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum  maka peradilan umum ( ordinary court ) dianggap cukup untuk mengadili semua  perkara  termasuk  perbuatan  melanggar  hukum  oleh pemerintah. 3
Berdasarkan  pada  fungsi  peradilan  di  atas,  maka  perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya perilaku hakim menjadi salah  satu  barometer  utama  untuk  melihat  keberhasilan, keobyektifan  dari  proses  penegakan  hukum  yaitu  terwujud  dalam putusannya,  sehingga  dapat  dijadikan  untuk  mengukur  tegak tidaknya  hukum  dan  Undang-Undang.  Aparat  penegak  hukum menjadi  titik  netral  dalam  proses  penegakan  hukum  yang  harus memberikan  teladan  dalam  menjalankan  hukum  dan  Undang- Undang.  Dalam  praktik,  prinsip-prinsip  peradilan  yang  bebas  dari selalu  konsisten  diterapkan  dan  dilaksanakan  dalam  kehidupan praktik  peradilan,  sering  terjadi  kesenjangan  dalam  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  sehingga  bermunculan  isu  yang
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 2005, hlm. 54 3 Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum , BPFH UMS, Surakarta, 2012, hlm. 75
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
seringkali  muncul  seperti  mafia  peradilan,  menyuap,  konspirasi, KUHP disingkat menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan istilah-istilah lain. Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan seperti halnya tindak pidana penggelapan.
Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal  dari  adanya  suatu  kepercayaan  pada  orang  lain,  dan kepercayaan  tersebut  hilang  karena  lemahnya  suatu  kejujuran. Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  harta  kekayaan  dan menyebabkan  kerugian  materi  diatur  dalam  Buku  ke-II  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). 4 Tindak  pidana penggelapan dalam hubungan kerja untuk saat ini diatur dalam Pasal 486  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  bahwa  dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  486  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya  terhadap  Barang  tersebut  karena  ada  hubungan kerja,  karena  profesinya,  atau  karena  mendapat  upah  untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
Pada  ranah  dunia  hukum  terjadinya  perbedaan  menyolok dalam  proses  penjatuhan  putusan  pidana  terhadap  pelaku  dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut disparitas pidana. Adanya disparitas pidana ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Paling tidak ada dua aspek yang menonjol, yaitu tentang  hak-hak  apa  yang  menyebabkan  terjadinya disparitas pemidanaan  dan  dampak  akan  akibat  apa  yang  muncul  dari disparitas pidana, seperti tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk  telah  menjatuhkan  Putusan  yang amarnya  menyatakan  terdakwa  Afidh  Alamsyah  Bin  Senen  telah terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  penggelapan  dilakukan  oleh  orang  yang  menguasai  barang
4 Ibid , hlm. 121
itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dakwaan pertama dan menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
Selanjutnya,  dalam  Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk menyatakan Terdakwa Topan Bin Wahid Idris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan  oleh  orang  yang  menguasai  barang  itu  karena mendapatkan  upah  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  3  (tiga)  bulan,  dan  dalam  Putusan  Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk  menyatakan  Terdakwa  Sri  Bayu  Prayoga Bin  Herman terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  perbarengan  penggelapan  sebagaimana dalam  dakwaan  alternatif  pertama  serta  menjatuhkan  pidana kepada Terdakwa Sri Bayu Prayoga Bin Herman Suari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk?
b. Bagaimana  disparitas  pidana  pada  putusan  pengadilan terhadap  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana
penggelapan berdasarkan Putusan Nomor
452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk?
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
207

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas  hukum,  konsepsi,  pandangan,  doktrin-doktrin  hukum, peraturan hukum dan sistem hukum.
Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,  baik  berupa  pendapat,  sikap  dan  perilaku  hukum  yang didasarkan  pada  identifikasai  hukum  dan  efektifitas  hukum,  terutama dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian.
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  antara  lain  data primer  dan  data  sekunder.  Analisis  terhadap  data  yang  diperoleh dilakukan  dengan  cara  analisis  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  dilakukan secara  deskriptif,  yakni  penggambaran  argumentasi  dari  data  yang diperoleh di dalam penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.
Roeslan  Saleh  mengatakan  bahwa  pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan  dipertanggungjawabkan  oleh  si  pembuatnya  dengan  kata  lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  berdasarkan putusan  yang  berkekuatan  hukum  yang  tetap.  Untuk  adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. 5
5 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Angkasa, Jakarta, 2006, hlm. 126
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  yaitu  wawancara  dengan  Zuhairi  selaku  Hakim, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau bersifat  melawan  hukum.  Jadi  meskipun  perbuatan  tersebut memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  tidak dibenarkan,  namun  hal  tersebut    belum  memenuhi  syarat  untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi pidana masih perlu adanya syarat,  bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai kesalahan atau bersalah.
Berkenaan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  perkara  ini, maka menurut Zuhairi bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  merupakan bentuk  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  oleh  Negara  kepada pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  dan  dapat dipersalahkan  atau  dapat  dicela.  Sehingga  dijalaninya  pidana  oleh pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.
Selanjutnya,  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana penggelapan
dalam jabatan pada Putusan
Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk  bahwa  Terdakwa  Sri  Bayu  Prayoga  Bin Herman  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  perbarengan  penggelapan  sebagaimana  dalam dakwaan  alternatif  pertama  dan  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  Sri  Bayu  Prayoga  Bin  Herman  Suari  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).
Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  Afidh  Alamsyah  Bin Senen,  Topan  Bin  Wahid  Idris  (Alm)  dan  Sri  Bayu  Prayoga  Bin Herman Sauri menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga  dipidana,  tergantung  pada  soal  apakah  dia  dalam  melakukan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
209
perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  tidak,  sebab  di  dalam hukum pidana berlaku asas geen straf zoner schuld yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka  penjatuhan  pidana  sebagai  wujud  kesalahan  yang  dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penggelapan berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan
Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor
807/Pid.B/2022/PN.Tjk  yang  dilakukan  oleh  Afidh  Alamsyah  Bin Senen,  Topan  Bin  Wahid  Idris  (Alm)  dan  Sri  Bayu  Prayoga  Bin Herman Sauri, sesuai dengan Teori Kesalahan oleh Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan  dalam  hukum  pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu kesengajaan  ( dolus/opzet )  dan  kurang  hati-hati  (kealpaan/ culfa ).
Unsur  kesalahan  yang  melekat  pada  diri  pelaku  tindak  pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dan  Putusan  Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh pembuatnya,  adanya  kaitan  psikis  antara  pembuat  dan  perbuatan, yaitu  adanya  sengaja  atau  kesalahan,  serta  tidak  adanya  dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan  bahwa  kesalahan  mempunyai  tanda  sebagai  hal  yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan  hukum.  Kemudian  dijelaskan  pula  tentang  hakikat  tidak mencegah  kelakuan  yang  bersifat  melawan  hukum  di  dalam perumusan  hukum  positif,  di  sini  berarti  mempunyai  kesengajaan dan  kealpaan  yang  mengarah  kepada  sifat  melawan  hukum  dan kemampuan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini seperti pendapat Simon dalam Andi Hamzah, bahwa delik ( strafbaar feit )  ialah  kelakuan  yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat melawan  hukum  yang  berhubungan  dengan  kesalahan  dan dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab 6 .  Dengan demikian,  nyata  bahwa  adanya  kaitan  psikis  antara  pelaku  dan perbuatan,  yaitu  adanya  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh pelaku,  di  mana  pelaku  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaanya  bukan karena  kejahatan,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  pengusaaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
Andi  Hamzah  memberikan  ciri  atau  unsur  kesalahan  dalam arti  luas,  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan  perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang  menghapuskan  dapatnya  dipertanggungjawabkan  sesuatu perbuatan  kepada  pembuat.  Begitu  juga  dengan  pendapat  Andi Hamzah, bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah  kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak  mencegah  kelakuan  yang  bersifat  melawan  hukum  di  dalam perumusan  hukum  positif,  disini  berarti  mempunyai  kesengajaan dan kealpaan ( opzet en onactzaamheid ) yang mengarah kepada sifat melawan  hukum  ( wederrechtteleijkeheid) dan  kemampuan bertanggung jawab ( toerekenbaarheid ). 7
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penggelapan berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan
6 Andi Hamzah, Op Cit , hlm. 97 7 Ibid , hlm. 99
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
211
Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor
807/Pid.B/2022/PN.Tjk  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan  dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku  atau yang  dikenal  dengan  istilah  delik  ( strafbaar  feit ).  Delik  ( strafbaar feit )  merupakan  kelakuan  yang  diancam  dengan  pidana,  yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  adanya  kaitan  psikis  antara  pelaku  dan perbuatan,  yaitu  adanya  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh pelaku,  di  mana  pelaku  dengan  sengaja  melakukan  pelaku  tindak pidana
penggelapan berdasarkan Putusan Nomor
452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan  Putusan  Nomor  807/Pid.B/2022/PN.Tjk  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri.
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan  unsur  tadi  harus dibuktikan  lagi.  Mengingat  hal  ini  sukar  untuk  dibuktikan  dan memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  maka  unsur  kemampuan bertanggung  jawab  dianggap  diam-diam  selalu  ada  karena  pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab,  kecuali  kalau  ada  tanda-tanda  yang  menunjukkan  bahwa terdakwa  mungkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal  ini,  hakim memerintahkan  pemeriksaan  yang  khusus  terhadap  keadaan  jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih  meragukan  hakim,  itu  berarti  bahwa  kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan
yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan  tentang  baik  buruknya  perbuatan  tersebut  adalah merupakan  faktor  perasaan (volitional  factor) yaitu  dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal  tersebut  maka  orang  yang  tidak  mampu  menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia  tidak  mempunyai  kesalahan  kalau  melakukan  tindak  pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/  PN.Tjk  dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  berupa  pidana  penjara selama  1  (satu)  Tahun  dan  3  (tiga)  Bulan  dan  Putusan  Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk  berupa  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun dan  10 (bulan).  Putusan  pidana  penjara  tersebut  dianggap telah  memenuhi  rasa  keadilan  baik  bagi  terdakwa  maupun  bagi korban,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  maksimalnya  putusan  yang dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  apabila  dibandingkan  dengan Tuntutan Penuntut Umum.
B. Disparitas  Pidana  pada  Putusan  Pengadilan  Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.
Menurut  Cheang,  disparitas  pidana  ( disparity  of  sentencing ) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (the same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana
yang sifat berbahayanya dapat diperbanbandingkan ( offence comparable seriousness ) tanpa disertai dasar  pertimbangan/penalaran  yang  sahih  ( valid  reason ). 8
Selanjutnya  Jackson  menambahkan,  bahwa  disparitas  pidana  juga
8 Tama  S.  Langkun,  dkk, Studi  Atas  Disparitas  Putusan  Pemidanaan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 33
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
dapat  terjadi  pada  pemidanaan  yang  berbeda  terhadap  dua  orang atau  lebih  terdakwa  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  secara bersama-sama  ( co-defendant ). 9 Faktor  yang  menimbulkan variasi/disparitas putusan pidana, antara lain 10 :
a. Pertama-tama  faktor  yang  mungkin  menonjol,  adalah  masalah kepribadian  Hakim,  termasuk  di  dalamnya  adalah  masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin  mempengaruhi  kepribadian  seorang  Hakim.  Faktor faktor tersebut mungkin merupakan “ raw - input ”, “ instrumental - input ”  dan “ environmental - input ”.  Kalau  masalahnya  dibatasi pada “ raw - input ” saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang  diduga.  Agama,  suku  bangsa,  pendidikan  informal  dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.
b. Yang  kedua  adalah  masalah  lingkungan,  yang  terutama menyangkut  lingkungan  sosial.  Faktor  ini  tidak  hanya mempengaruhi  kepribadian  Hakim,  akan  tetapi  juga  terhadap penjatuhan  hukuman.  Dalam  arti  yang  sangat  luas,  maka lingkungan  sosial  dapat  mencakup  ruang  lingkup  yang  sangat luas.  Lingkungan  sosial  mungkin  mencakup  faktor  politik, ekonomi,  dan  seterusnya.  Seorang  Hakim  sangat  sulit  untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.  Kadang  kadang,  bahkan  faktor-faktor  tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.
c. Kecuali dari hal yang dijelaskan di atas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing  unsur  mempunyai  kepribadian  tersendiri  dan mungkin  ada  pengaruh  yang  kuat  dari  atasan  yang  sangat
9 Satjipto Rahadjo, Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 58
10 Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan , 2010, hlm 212
menentukan  pelaksanaan  peranannya  dalam  proses  peradilan tersebut.  Kenyataan  tersebut  sulit  untuk  disangkal,  dan  harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Zuhairi  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  bahwa  disparitas  adalah kebebasan  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  hakim  untuk memutus  perkara  sesuai  dengan  ketentuan,  walaupun  putusan tersebut  bisa saling berbeda antara suatu  perkara dengan perkara yang lain. Disparitas tidak bisa dihapuskan karena negara Indonesia sangat  mendukung  dengan  Kekuasaan  Kehakiman  memberikan Kekuasaan tertinggi kepada hakim tapi bisa diperkecil kemungkinan terjadinya dispaaritas dengan  adanya aturan  batasan  tertentu dan itu belum bisa dilakukan sekarang karena belum ada aturan tersebut.
Menurut  Deddy  Wijaya  Susanto  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa penyebab terjadinya disparitas  adalah  keyakinan  hakim  itu  sendiri  dan  itu  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  karena  Undang-Undang  mendukung  itu  karena  hakim memberikan  kebebasan  sesuai  dengan  keyakinan  diri-sendiri  saat hakim menilai A bersalah  yang B tingkat kesalahannya kecil  maka hakim  memberikan  hukuman  B  lebih  ringan  dibandingkan  yang  A jadi  faktor  keyakinan  hakim  sangat  berperan  penting  penyebab terjadinya  disparitas  dan  begitupun  kasus  disparitas  biarpun mereka  melakukan  kegiatan  bersalah  bersama-sama  tapi  hakim yakin  kalo  yang  ini  perbuatan  dianya  lebih  merugikan  maka dihukum lebih berat.
Terkait  dengan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dan  Putusan  Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk maka dapat dilihat bahwa untuk terdakwa dalam  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk  dijatuhi  pidana selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, untuk terdakwa dalam
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
215
Putusan  Nomor  745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan untuk terdakwa dengan Putusan  Nomor  807/Pid.B/2022/PN.Tjk  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Bulan). Walapun sama-sama didakwa dan dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, akan tetapi lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  ternyata terdapat perbedaan.
Dilihat  dari  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim,  maka  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  dengan Nomor  Putusan  807/Pid.B/2022/  PN.Tjk  atas  nama  Terdakwa  Sri Bayu  Prayoga  Bin  Herman  Suari  yang  menerima  putusan  pidana lebih  lama  dibandingkan  dengan  terdakwa  Afidh  Alamsyah  Bin Senen  dalam  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk  maupun Terdakwa  Topan  Bin  Wahid  Idris  (Alm)  dalam  Putusan  Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk.
Menurut Penulis problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam  terhadap the  philosophy  of  punishment (nilai-nilai  dasar atau  falsafah  penghukuman),  setidaknya  dalam  mengikuti  aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana ( stafsoort ) yang dikehendaki, sehubungan  dengan  penggunaan  sistem  alternatif  pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.
Penulis  berpendapat  bahwa  pembiaran  terhadap  keadaan seperti  ini  dapat  berakibat  timbulnya  sikap  apatis  di  masyarakat. Disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan  hakim  kepada  para  pencari  keadilan.  Masyarakat  dapat membandingkan  putusan  hakim  secara  general  dan  menemukan bahwa  disparitas  telah  terjadi  dalam  penegakkan  hukum  di Indonesia. Vonis ringan pada disparitas pidana penggelapan dalam jabatan  belum  menyentuh  rasa  keadilan  masyarakat,  terlebih  lagi
penggelapan  dalam  jabatan  merupakan  kejahatan  biasa  yang melanggar  hak  ekonomi  dan  hak  sosial  masyarakat.  Penanganan kasus  penggelapan  dalam  jabatan  harus  dilakukan  secara  intensif agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa disparitas pidana pada putusan
pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/PN.Tjk,  Putusan
Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor
807/Pid.B/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan landasan yang dipakai untuk pertimbangan hakim tapi penulis melihat ketidakadilan dalam vonis  yang  dijatuhkan  karena  Pasal  dan  tingkat  kerugian  yang dilakukan  terdakwa  tidaklah  sama,  dan  pidana  yang  dijatuhkan berbeda  yang  akan  menimbulkan  berbagai  persepsi  dalam masyarakat tentang keadilan itu  sendiri.  Disparitas  ini  disebabkan oleh  adanya  pertimbangan  yang  harus  diperhatikan  oleh  hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terutama berkaitan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa, selain itu adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan  pemidanaan  berbeda-beda,  apakah  hakim  itu menganut  falsafah  pemidanaan  pembalasan  atau  sebagai pembinaan.

## IV. KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penggelapan berdasarkan  Putusan  Nomor  452/Pid.B/2023/  PN.Tjk  dengan  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  Tahun  dan  4  (empat)  Bulan,  Putusan Nomor 745/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (bulan).
Disparitas  pidana  pada  putusan  pengadilan  terhadap pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  berdasarkan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
217
Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Putusan Nomor
745/Pid.B/2022/PN.Tjk  dan  Putusan  Nomor  807/Pid.B/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan landasan yang dipakai untuk pertimbangan hakim tapi penulis melihat ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian yang dilakukan terdakwa tidaklah sama, dan pidana  yang  dijatuhkan  berbeda  yang  akan  menimbulkan  berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Muladi,  2001, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya , Alumni,
Bandung.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,
Alumni, Bandung.
Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum , BPFH UMS, Surakarta.
Roeslan  Saleh,  2006, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,
Angkasa, Jakarta.
Tama  S.  Langkun,  dkk,  2014, Studi  Atas  Disparitas  Putusan  Pemidanaan
Perkara Tindak Pidana Korupsi , Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
Satjipto Rahadjo, 2013, Teori Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Balitbang  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2010, Kedudukan  dan Relevansi  Yurisorudensi  untuk  Mengurangi  Disparitas  Putusan Pengadilan .