## TINJAUAN RESOLUSI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PEMBIAYAAN USAHA KEHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS (AC-FTA) DAN KRISIS GLOBAL
Rudi Hilmanto rudihilmanto@gmail.com
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian,Universitas Lampung Jl. S oemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Lampung
Abstract :History notes that finances for Kredit Usaha Tani (KUT) on era 1997/1998 become  problems  namely  of  misfires  credit.    Now  government  issues  to  program finances  as:  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  Pembiayaan  Pembangunan  Kehutanan (P2H),  and  another  type  finances,  to  activity  spur  and  productivity  at  agricultural sector,  forest  sector  ,  and  sector  riil  another.    So  is  necessary  policy  resolution reviews  finance  at  agricultural  sector  and  forest  to  anticipate  its  negative  impact. Fact  refer  that  many  constraint  on  finances  at  sector  agricultural  and  sector  forest another  can  evoke  negative  impact  potency  in  the  future.  The  research  method  use method  Critical  Multiplisme  with  analisis's  area  policy  as  multimedia's communication.  Result of research indicate that policy resolution reviews finance at agricultural  sector  and  forest  now  is:  (1)  farmer  outonomy;  (2)  farming  assurance and  agrarian/farm  conflict  working  outs;  (3)  price  and  buy  assurance;  (4)  farming financeses  even  distribution  and  targets;  (5)  amenities  to  get  credit  facilities;  (6) Sanctions; (7) Appreciate finances on region institute.
Key words : resolution, policy, finances, crisis trade
Indonesia  dikenal  sebagai  negara agraris  dengan  hutan  luas  yang memiliki keunggulan dan keanekaragaman  komoditi.  Kondisi ini  memiliki  peran  strategis  dan penting dalam perekonomian nasional  dan  global.    Indonesia dengan populasi sekitar 230 juta jiwa dari jumlah tersebut 65% diantaranya hidup dari sektor pertanian, kehutanan  dan  kelautan  (Manayang, 2010:25).    Indonesia  juga  negara yang memiliki kekuatan sumber daya manusia  ke-4  di  dunia,  sekaligus merupakan pasar yang bisa menjanjikan untuk melakukan investasi  beragam  produk  bahkan, jika  dilihat  dari  sudut  pandang Asean-China  Free  Trade  Area (AC- FTA),  maka  pasar  tersebut  menjadi lebih  besar  sekitar  650  juta  jiwa,  hal ini merupakan potensi ekonomi yang luar  biasa  besar  terlebih  bila  dilihat dari  sektor  pertanian  dan  kehutanan secara menyeluruh (Manayang, 2010:25).
Era Asean-China  Free  Trade  Area (AC-FTA)  komoditi  pertanian  dan kehutanan Indonesia seharusnya mampu  bersaing  dengan  China  dan Negara  ASEAN  lainnya  dengan harga  yang  lebih  murah,  bila  dalam menciptakan dan menghasilkan komoditi unggulan merupakan
komoditi  yang  bukan  hasil  bantuan atau input dari luar lingkungan usaha tani masyarakat, seperti: bibit, pupuk,  dan  pestisida.    Sehingga masyarakat mampu mengurangi biaya  investasi  usaha  tani  dengan mengusahakan  sendiri  bibit,  pupuk, dan  pestisida  secara  alami,  serta  alat pertanian  dan  kehutanan  tepat  guna yang  dikuasai oleh masyarakat lokal serta  adaptif.    Usaha  pertanian  dan kehutanan  tersebut  pada  akhirnya mampu  menekan  biaya  produksi sehingga  harga  dari  komoditi  yang dihasilkan  menjadi  murah  dan  dapat bersaing  dengan  produk  pertanian dan  kehutanan  dari  China  dan Negara ASEAN lainnya.
Asean-China  Free  Trade  Area (AC- FTA)  juga  memberi  peluang  bagi Indonesia melalui produksi komoditas yang diunggulkan. Komoditas unggulan tersebut merupakan  komoditas  yang  menjadi pilihan  masyarakat  dunia  saat  ini, contohnya:  komoditas  yang  berasal dari pertanian dan kehutanan organik dan  ramah  lingkungan.    Hal  ini terkait  dengan  trend  masyarakat dunia saat ini untuk kembali ke alam ( back to nature ) dan ramah lingkungan.    ” Go  organik  2010” yang di canangkan pemerintah merupakan strategi untuk
membangun-memperkuat komoditas- komoditas  pertanian  dan  kehutanan lokal  yang  memiliki  pasar  pada Asean-China  Free  Trade  Area (AC- FTA)  dan  diminati  oleh  masyarakat di dalam negeri.  Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perdagangan produk  pangan  organik  diseluruh dunia. Tahun 1998 penjualan produk pangan  organik  diseluruh  dunia mencapai US$ 13 milyar, tahun 2001 nilai  ini  meningkat  dua  kali  lipat menjadi  US$  26  milyar  (Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  dan
Hortikultura Sumatera Barat, 2008:1). Tetapi beberapa
kalangan mengungkapkan pasar bebas diyakini menimbulkan  krisis  akibat  tidak  ada intervensi  yang  membatasi  dominasi transaksi.  Pasar bebas  yang memicu krisis  global  di  Amerika  Serikat  dan Eropa  ini  semakin  meningkatkan kebutuhan pinjaman untuk mengatasi dampak  krisis  di  beberapa  negara berkembang dan negara miskin  yang turut  terimbas  krisis  global  (Ayu, 2011:6).    Berdasarkan  laporan  Bank Dunia,  tahun  2006  total  pinjaman yang  diberikan  oleh  Bank  Dunia sebesar US$23,6 miliar dan meningkat  menjadi  US$  58,7  miliar di  tahun  2010  (Ayu,  2011:6).    Dana bantuan yang diberikan untuk
mengatasi krisis memunculkan kekhawatiran akan kondisi perbankan  khususnya  peningkatan jumlah  kredit  bermasalah  ( Non Performing  Loan =  NPL)  dan pembiayaan  pada  sektor  riil  (Ayu, 2011:6).
Akibat krisis yang dimulai September 2008, perekonomian negara-negara  berkembang  termasuk perekonomian nasional menjadi penggerak perekonomian global. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya di wilayah Asia  Tenggara  yang  mencapai  6,1% (Sukaesih, 2011:6). Kegiatan
ekonomi  di  wilayah  ini  diperkirakan akan didukung oleh kegiatan konsumsi,  investasi,  remitansi  dan kenaikan  harga  komoditas  ekspor (Sukaesih,  2011:6).    Secara  sektoral, sektor tanaman pangan dan perkebunan  menjadi  sektor  yang paling  diminati  investor  domestik dengan nilai investasi sebesar Rp 3,6 triliun, peningkatan realisasi investasi terbukti mendorong penciptaan  lapangan  kerja  untuk penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi  hingga  September  2011 sebanyak 333.156 orang (Ayu,
2011:5).  Diharapkan dengan adanya kondisi  saat  ini  muncul  peningkatan usaha  dan  aktifitas  pembangunan  di
sektor  pertanian  dan  kehutanan  agar negara  kita  bisa  disejajarkan  dengan negara maju dibidang ekonomi. Krisis  yang  terjadi  tahun  2008 menyebabkan  memburuknya  resesi ekonomi  global,  fundamental  makro ekonomi,  keuangan  dan  sektor  riil juga mulai terongrong, ekonom Bank Dunia Andrew Burns, bahkan mengingatkan, kemungkinan Negara-Negara Asia termasuk Indonesia  dihadapkan  kembali  pada kondisi seperti krisis finansial
1997/1998  apabila  resesi  di  negara- negara maju berkepanjangan (Saragih, 2009:25). Ada kekhawatiran,  memburuknya  kinerja sektor  korporasi  bisa  merembet  ke sektor  perbankan,  seperti  pada  kasus krisis finansial 1997/1998, mengingat  pembiayaan  usaha  masih didominasi perbankan (Saragih,
2009:25).  Meski  masih  dalam  batas wajar,  gejala  peningkatan  kredit bermasalah  perbankan  (NPL)  sudah terjadi,  di  Indonesia,  dampak  krisis juga  mulai  menampakkan  wajahnya pada memburuknya kinerja operasional  bank,  tecermin  dari kerugian operasional perbankan yang mencapai  301  miliar  rupiah  pada Januari  2009  (Saragih,  2009:25). Kerugian  operasional  ini,  menurut Bank  Indonesia,  antara  lain  dipicu
seretnya penyaluran kredit, meningkatnya  pencadangan  kredit bermasalah,  dan  tergerusnya  margin bunga bersih (Saragih, 2009:25).
Di  Indonesia  sejarah  mencatat bahwa  Kredit  Usaha  Tani  (KUT) pada era 1997/1998 telah berkontribusi  pada  tunggakan  kredit yang  menumpuk  sampai  akhirnya menimbulkan  kredit  macet  yang mencapai  Rp  5,7  triliun  serta menyebabkan krisis ganda di sektor keuangan  dan  perbankan  serta  krisis  nilai  tukar, yang akhirnya menjadi krisis ekonomi dan politik yang  mewarnai  pergantian  rezim  di  Indonesia ( Arifin, 2011:7)   Saat ini pemerintah mengeluarkan  program  pembiayaan berupa: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan  Pembangunan  Hutan (P2H) dan bentuk pembiayaan lainnya untuk meningkatkan aktifitas dan produktifitas di sektor pertanian, kehutanan dan sekor riil lainnya.
Sehingga permasalahan yang diangkat  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana  kebijakan  publik  dalam mengantisipasi kemungkinan terulangnya  kembali  dampak  negatif dari  pembiayaan  usaha  tani  yang terjadi seperti di masa lalu.  Sehingga diperlukan tinjauan resolusi kebijakan mengenai pembiayaan khususnya  di  sektor  pertanian  dan kehutanan  dalam  menghadapi  krisis
global tahun 2008 serta era perdagangan  bebas  (AC-FTA)  saat ini,  agar  negara  kita  tidak  kembali terpuruk,  tetapi  sebaliknya  menjadi negara  yang  disejajarkan  dengan negara  maju  lainnya.    Sehingga tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah melakukan tinjauan resolusi kebijakan  pembiayaan  pada  sektor pertanian  dan  kehutanan  dalam menghadapi krisis global dan perdagangan bebas (AC-FTA).

## 1. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  multiplisme kritis dengan bidang analisis kebijakan berupa komunikasi
multimedia.    multiplisme  kritis
merupakan  penuntun  yang  sifatnya umum  dalam  usaha  menciptakan,
menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang  relevan  dengan  kebijakan (wibawa et al, 2003:11).  komunikasi multimedia adalah: penggunaan
banyak media komunikasi oleh analis untuk meyakinkan bahwa
pengetahuan  yang  dikaji  relevan dengan  kebijakan,  dan  penerima dampak  yang  diinginkan  (wibawa et al, 2003:14).

## 2. PEMBAHASAN
Kredit usaha merupakan modal kerja berupa  pembiayaan  yang  mampu meningkatkan  kemampuan  usaha. Usaha  pada  sektor  pertanian  dan kehutanan merupakan kegiatan usaha yang  memerlukan  intensitas  kredit tinggi.    Kredit  atau  pembiayaan, yaitu: “penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  Bank  pelaksana  dengan debitur  kredit  yang  mewajibkan debitur kredit untuk melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga ” (Mantik, 2010:32).

## KUT Era Tahun 19971998
Awal era reformasi, Indonesia sedang fokus pada penyehatan perbankan,  lembaga  keuangan  dan pemulihan perekonomian secara umum  dan  pada  saat  itu  pula pemerintah kembali memberikan program  kredit  di  sektor  pertanian dengan  berupa  Kredit  Usaha  Tani (KUT).  Program  KUT  diberikan pemerintah senilai Rp 7 triliun, untuk menanggulangi krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan memberikan
pembiayaan  berupa  modal  kepada sektor  pertanian,  yang  mengalami
penurunan  daya  beli  yang  sangat signifikan  yang  kemudian  sektor pertanian sempat menikmati keuntungan  sesaat  ( windfall  profit ) karena nilai jual komoditas pertanian melonjak  berlipat-lipat,  yang  se- benarya  identik  dengan  anjloknya nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar Amerika Serikat (Arifin, 2011:27).
Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem  pertanian  yang  diterapkan melalui  konsep  revolusi  hijau  ( green revolution ) yang menimbulkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial saat  ini  (Hilmanto,  2010b:77-78, 2010c:148-149,
2010d:73-74,
2011:72-73) .  Konsep revolusi hijau di  Indonesia  dikenal  dengan  “Panca Usaha  Tani”,  yaitu:  (1)  penyuluhan atau  pendidikan  kepada  petani;  (2) pemilihan bibit unggul; (3) perbaikan dan  peningkatan  pengairan;  (4) pembasmian hama; dan (5) pemupukan.    Tetapi,  kenyataan  di lapangan  petani  menerapkan  konsep revolusi hijau, berupa: penelitian dan penemuan  bibit  unggul  melalui rekayasa  genetika,    penggunaan pupuk  kimia  sintetis,  perbaikan  dan peningkatan pengairan melalui irigasi, dan pembasmian hama menggunakan  bahan  kimia  sintetis (Sumaatmadja.  1981:219).  Konsep ini diharapkan menyeimbangkan
antara pertumbuhan penduduk dengan  produksi  usaha  tani  dari negara-negara yang terbelakang termasuk di
Indonesia (Sumaatmadja. 1981:219).
Revolusi  hijau  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  saat  itu  diarahkan pada  tiga  tujuan  pokok,  yaitu:  (1) Memantapkan ketahanan pangan nasional;
(2) Meningkatkan
pendapatan  petani;  (3)  Mamacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan  stabilitas  ekonomi. Tahun 1984 revolusi hijau memberikan  harapan  yang  besar kepada  petani  lokal  dan  bangsa Indonesia,  yaitu:  dengan  dicapainya swasembada  beras,  tetapi  hal  ini hanya  bertahan  dalam  waktu  lima tahun  (Simatupang  dan  Rusastra, 2004:364-365).  Awal  tahun  1990-an Indonesia  kembali  menjadi  negara importir  beras  permasalahan  ini mencapai  puncaknya  pada  era  tahun 1997/1998 pada saat itu kita mengalami krisis ekonomi (Simatupang dan
Rusastra, 2004:364-365).
Harga  bibit,  pupuk  kimia  sintetis, dan  pestisida  kimia  sintetis  saat  itu terus  meningkat  berdampak  pada penurunan pendapatan karena kesuburan tanah menurun disebabkan  oleh  rusaknya  siklus
hara,  tidak  terputusnya  siklus  hama,
dan resistennya hama-penyakit terhadap  pestisida.    Permasalahan  di tingkat petani terus bertambah terutama  petani  yang  tidak  mandiri dengan  hanya  mengandalkan  biaya usaha tani dari input luar lingkungannya,  seperti:  bibit  hasil rekayasa  genetika,  pestisida  kimia sintetis, dan pupuk kimia sintetis, hal ini  disebabkan  petani  harus  terus menambah  biaya  investasi  untuk usaha  tani  yang  mengikuti  tingginya kurs dolar pada saat itu.  Bagi petani yang  mendapat  pembiayaan  berupa kredit usaha menyebabkan penunggakkan  dana  yang  sudah mereka pinjam sehingga
menimbulkan kredit macet.
KUT  saat  itu  disalurkan  oleh
perbankan  negara  (BUMN)  dan swasta,  baik  melalui  mekanisme eksekusi langsung ( executing ) maupun mekanisme penyaluran biasa ( channeling )    dengan  total  jumlah KUT  yang  tertunggak  diperkirakan Rp 5,7 triliun (81,4 %), suatu jumlah tunggakan  yang  sangat  besar  untuk suatu program pembiayaan pertanian (Arifin,  2011:26).  Tunggakan KUT inilah yang saat ini hendak diputihkan  oleh  pemerintah,  dengan alasan  untuk  memberi  kesempatan kepada petani penunggak agar
mampu mengajukan kredit sejenis di kemudian  hari  (Arifin,  2011:26).
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan  akan  memutihkan  KUT
sekitar Rp 5,7 triliun untuk membantu memperlebar akses petani kepada  perbankan,  sehingga  mereka berpeluang  mengajukan  permohonan jenis  pembiayaan  pertanian  lainnya saat  ini  (Arifin,  2011:26).    Nama- nama  petani  penunggak  kredit  akan dikeluarkan  dari  Sistem  Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, konon  untuk  mewujudkan  prinsip- prinsip keadilan ekonomi bagi petani (Arifin,  2011:26).
Realisasi KUT Era Tahun 1997/1998 Perjalanan  program  KUT  banyak melibatkan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat  madani,  termasuk  tidak kurang  dari  27.000  Koperasi  Unit Desa (KUD) dengan berbagai tingkat kemajuan  dan  sofistikasi  organisasi dan  kelembagaannya.  Sebagaimana kredit program lainnya, sistem administrasi  dan  birokrasi  dari  KUT jelas  tidak  sederhana,  walaupun dengan pertimbangan untuk memperbaiki  kinerja  pengawasan, monitoring  dan  evaluasi  program  itu
sendiri. Justru dari kerumitan administrasi  dan  birokrasi  inilah yang  membuat  program  pembiayaan KUT  menemui  banyak  kesulitan, termasuk  sekian  kasus  penyaluran dana  bukan  kepada  petani,  tapi  juga ke  usaha  non-pertanian.  Akumulasi sekian macam persoalan dan keraguan  sektor  perbankan  untuk menganggap  bahwa  KUT  itu  adalah produk perbankan telah berkontribusi pada tunggakan kredit yang menumpuk sampai akhirnya menjadi kredit  macet  yang  mencapai  Rp  5,7 triliun  tersebut  dan  macetnya  KUT sebagian besar  yaitu kurang lebih 65 persen  bukan  disebabkan  petani (Arifin, 2011:27).

## KUR Saat Ini
Tanggal  5 November 2007, Presiden Republik  Indonesia  meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas  penjaminan  kredit  dari pemerintah  melalui  PT.  Askrindo
dan Perum Jamkrindo. Bank
Pelaksana  yang  menyalurkan  KUR adalah  Bank  BRI,  Bank  Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri  dan Bank Bukopin  (Mantik, 2010:2),  hal  ini  dilatar  belakangi Inpres  No.  6  Tahun  2007  tentang Kebijakan
Percepatan
Pengembangan  Sektor  Riil  dan Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil
dan  Menengah  (UMKM)  (Mantik, 2010:2 dan Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian  RI,  2010:2). KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan  yang  dapat  diakses  oleh UMKM dan Koperasi terutama  yang memiliki  usaha  yang  layak  namun belum bankable ( UMKMK  yang belum  dapat  memenuhi  persyaratan perkreditan/pembiayaan  dari  Bank Pelaksana  antara  lain  dalam  hal penyediaan  agunan  dan  pemenuhan persyaratan  perkreditan/pembiayaan yang  sesuai  dengan  ketentuan  Bank Pelaksana ) (Mantik, 2010:2).
UMKM dan Koperasi yang diharapkan  dapat  mengakses  KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif  antara  lain:  pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian,  kehutanan  dan  jasa keuangan  simpan  pinjam  (Mantik, 2010:2,32-33) .

## Realisasi KUR
Sejak diluncurkan tanggal 5 November  2007  hingga  31  Agustus 2011, Komite Kebijakan KUR mencatat  plafon  KUR  sebesar  Rp 54,9 triliun (Amalia, 2011:15). Secara  sektoral,  bahwa  penyaluran dana KUR masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran yakni  sebesar  Rp  33,7  triliun  atau
setara  dengan  61%  dari  total  plafon KUR  (Amalia,  2011:15).  Dana tersebut disalurkan kepada 3.884.642 debitur, yaitu: 75% dari total debitur, sehingga  rata-rata  kredit  KUR  pada sektor  tersebut  sekitar  Rp  8,7  juta (Amalia,    2011:15).    Dana  KUR terbanyak  kedua  disalurkan  pada sektor  pertanian,  perburuan  dan kehutanan  yang  mencapai  Rp  9 triliun untuk  682.682 debitur dengan rata-rata kredit Rp 13,4 juta, sedangkan  sebagai  negara  maritim, penyerapan KUR pada sektor perikanan  tergolong  minim  tercatat hanya  Rp  68  miliar,  yaitu:  0,12% dari  total  plafon  KUR,  jumlah tersebut  disalurkan  kepada  1.197 debitur  atau  setara  dengan  0,02% total debitur KUR (Amalia,
2011:15).    Penyaluran  KUR  sampai saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana
penyalurannya mencapai 51% dengan debitur sebanyak  61%  dari  total  debitur, plafon  KUR  terbesar  disalurkan  di Propinsi  Jawa  Timur  sebesar  Rp  8,4 triliun  dengan  debitur  mencapai 907.655  debitur,    sedangkan  debitur terbanyak  terdapat  di  Propinsi  Jawa Tengah  sebanyak  1.179.401  debitur dengan  total  plafon  Rp  8  triliun, sebaliknya  jumlah  plafon  terendah tercatat pada propinsi Bangka
Belitung Rp 140, 5 miliar, sedangkan jumlah debitur paling sedikit tercatat pada  Propinsi  Irian  Jaya  Barat sebanyak  9.707  debitur  (Amalia, 2011:15).

## P2H Saat Ini
Sumberdaya hutan Indonesia sangatlah penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional, antara lain terhadap  devisa  negara,  penyediaan lapangan  kerja  serta  pengembangan wilayah  dan  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Namun kawasan hutan yang luas  diperlukan  pengelolaan  dan pengawasan yang tidak mudah dengan  berbagai  keterbatasan  yang dihadapi  pada  kondisi  di  lapangan, seperti  sumber  daya  manusia  dan transportasi untuk menjangkau lokasi kawasan  hutan.  Selain  itu,  konflik sosial  dengan  masyarakat  sekitar hutan  menjadi  permasalahan  lain yang  harus  dihadapi  oleh  pengelola dan pengawas hutan.
Untuk  mengurangi  kerusakan  hutan yang terjadi serta peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar hutan, pemerintah telah
mencanangkan program pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar hutan,  yang  antara  lain dengan dikeluarkannya  Undang-undang  RI
No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan,  sebagai  pedoman  untuk penyelenggaraan
pembangunan sektor  kehutanan  yang  berasaskan manfaat, dan berorientasi pada kelestarian  sumber  daya  hutan  yang berasas kerakyatan, keadilan,
kebersamaan, ketertiban dan
kepatuhan terhadap peraturan perundangan  yang  telah  ditetapkan
(Setyowati, 2006:7).
Pendekatan  yang  dilakukan  adalah dengan melibatkan masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  tersebut. Beberapa program pembiayaan berupa  modal  usaha  telah  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mendukung pengelolaan  hutan  rakyat.  Salah satunya  penyaluran  pinjaman  berupa dana  yang  diperoleh  dari  dana bergulir dari Kementerian Kehutanan melalui  BLU  Pusat  Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) (Ayu dan Sukaesih, 2011:14). Pinjaman berupa BLU P2H memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga perbankan  yaitu sebesar 7%-7,5%, namun waktu yang diperlukan  hingga  dana  pinjaman dapat  dicairkan  masih  cukup  lama sekitar  40  hari  dari  proses  proposal yang  diajukan  (Ayu  dan  Sukaesih, 2011:14).

## Realisasi BLU Pusat P2H
Hingga  pertengahan  September tahun  2011,  pengajuan  permohonan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan  Hutan  Tanaman  yang diterima  oleh  P2H  adalah  sebanyak 142  permohonan,  yang  terdiri  dari satu  permohonan  pinjaman  dana bergulir  untuk  pembangunan  Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  dan  141 permohonan  untuk  pembangunan Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  yang terdiri dari enam permohonan Koperasi dan 135 permohonan Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  yang berlokasi  HTR  di  Sumatera  Utara, Jambi, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara (Ayu dan Sukaesih, 2011:15). Total  rencana  penyaluran  pinjaman yang akan dilakukan secara bertahap untuk  KTH  dan  koperasi  yang  telah melakukan  akad  kredit  hingga  saat ini  sebesar  Rp.  29  miliar,  sedangkan penyaluran  pinjaman  dana  bergulir untuk  HTI  belum  dapat  diproses lebih  lanjut,  hal  ini  di  karena permohonan  belum  memiliki  SK IUPHHK-HTI  (Tri  Kurnia  Ayu  dan Mamay Sukaesih. 2011:15).

## Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  Saat Ini
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  mulai dikenal di Indonesia sejak
ditetapkanya  UU  no.  9  tahun  2006, kemudian  ditetapkan  UU  9  Tahun 2011.    Terdapat  jaminan  keamanan bagi  perbankan  dalam  SRG  karena semua  data  penatausahaan  Resi Gudang  terpusat  di  Pusat  Registrasi dan  diawasi  oleh  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti)
Kementerian
Perdagangan  Republik  Indonesia.
Serta,  terdapat  kepastian  mutu  bagi pemilik barang maupun calon pemilik  barang  karena  barang  yang disimpan  dikelola  dengan  baik  oleh pengelola  gudang  dan  diuji  mutu sebelumnya  oleh  Lembaga  Penilaian Kesesuaian  Independen  yang  telah mendapat  sertifikasi  dari  Komite Akreditasi  Nasional  (KAN)  dan disetujui  oleh  Bappebti  (Noviarina Purnama Putri. 2011:26). SRG  sebagai  bukti  kepemilikan,  resi gudang  adalah  surat  berharga  yang mewakili  barang  yang  disimpan  di gudang. resi gudang sebagai atas hak ( document  of  title )  atas barang  dapat digunakan  sebagai  agunan  karena dijamin  dengan  komoditas  tertentu dalam  penguasaan  pengelola  gudang yang terakreditasi.  Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan pada resi  gudang  untuk  pelunasan  utang, yang  memberikan  kedudukan  untuk diutamakan bagi penerima hak
jaminan  terhadap  kreditor  yang  lain (Kurniadi. 2008:26).
Sistem Resi
Gudang (SRG) merupakan  salah  satu  instrument pembiayaan perdagangan, SRG dapat memberikan  menfasilitasi  pemberian kredit  bagi  para  petani  dan  dunia usaha  dengan  agunan  inventori  atau barang yang disimpan di gudang. Disarikan    dari  PP  No.  36  Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 bahwa (Kemenkumham. 2007:1-25):  (a)  Setiap  resi  gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang; (b) resi gudang  yang  dapat  diterima  sebagai jaminan  kredit  adalah  resi  gudang yang telah tercatat di pusat registrasi; (c)  resi  gudang  tersebut  harus diterbitkan  oleh  pengelola  gudang yang  telah  mendapat  persetujuan sebagai Pengelola gudang oleh badan pengawas;  (c)  pembebanan  hak jaminan  harus  dilakukan  dengan pembuatan akta perjanjian hak jaminan;  (d)    dua  hal  yang  dapat menyebabkan  hapusnya  hak  jaminan yaitu  hapusnya  utang  pokok  dan pelepasan Hak jaminan oleh penerima.
Peraturan  Bank  Indonesia  no.  9/6/ PBI/2007: resi gudang sebagai agunan  kredit  dapat  diperhitungkan sebagai pengurang dalam
pembentukan Penyisihan Penghapusan  Aktiva  (PPA),  70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 50 % (lima puluh perseratus)  dari  penilaian,  apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12
(duabelas)  bulan  namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; 30%  (tiga  puluh persen)  dari penilaian,  apabila  penilaian  yang dilakukan  telah  melampaui  jangka waktu  18  (delapan  belas)  bulan namun  belum  melampaui  24  (dua puluh  empat)  bulan;  0%  (nol perseratus)  dari  penilaian,  apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui  jangka  waktu  24  (dua puluh empat) bulan (Kurniadi. 2008:26).

## Tinjauan Kebijakan Pembiayaan
Dari  pengalaman  krisis  ekonomi tahun  1997/1998,  telah  memberikan pemahaman  kepada  kita  bahwa usaha pertanian dan kehutanan yang tidak  tergantung  dengan  input  dari luar,  seperti:  penggunaan  bibit, pupuk, pestisida, dan teknologi yang ada  di  kembangkan  masyarakat lokal yang tidak bersumber dari luar telah mampu berperan sebagai katup
penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi  nasional,  khususnya  dalam perannya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan  tenaga  kerja,  yang diharapkan  menjadi  langkah  awal bagi upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan  sektor  produksi  pada berbagai lapangan usaha.  Kelompok petani  lokal  sangat  strategis  dalam perannya sebagai kelompok masyarakat  pengelola  pertanian  dan kehutanan,  yang  diharapkan  mampu berperan dalam mengelola dan mendayagunakan  sumberdaya  alam secara optimal dan sekaligus memelihara kelestariannya.
Pada  situasi  seperti  itu,  masalah pembiayaan  berupa  kredit  menjadi harapan  bagi  mereka,  padahal  itu semu,  mengapa?  karena  bantuan dalam bentuk pembiayaan tidak akan menyelesaikan masalah jangka panjang  hal  ini  berkaitan  dengan pihak  petani  yang  masih  akan  terus bergulat dengan ketidakpastian dalam  mengelola  usaha  taninya  di masa mendatang (Prabowo. 2009:24).    Belum  lagi  akar  masalah krisis  ekonomi  selama  ini,  yaitu terletak  pada  kredit  macet  yang  bisa terjadi, resiko-resiko ini harus benar- benar  dianalisis  ( risk  analysis )  dan dipertimbangkan dengan benar,
sehingga jangan menjadi
“bumerang”  bagi  negara  kita  yang mulai  maju  untuk  kembali  terjebak pada  krisis  global  dan  persaingan perdagangan bebas pada era perdagangan liberal  ini. Dan bila hal ini  terjadi,  negara  kita  bisa  kembali terpuruk.
Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan  serta  globalisasi  pasar, pemerintah  mengurangi  intervensi  di bidang  subsidi,  tata  niaga  serta pengaturan  harga.  Oleh  karenanya, tidak  ada  lagi  perlindungan  terhadap petani  produsen  untuk  memperoleh harga  minimum.  bahkan,  bentuk proteksi  lain  dari  masuknya  barang import  hampir  tidak  ada,  kecuali meningkatkan  standard  kualitas  dan pengelolaan  komoditi  pertanian  dan kehutanan (Hilmanto, 2010a:70,
2010b.:77-78.    Di  pihak  lain,  bank sebagai  lembaga  penyaluran  kredit untuk  usaha  sektor  pertanian  dan kehutanan  tidak  mau  mengambil resiko.
Resiko  usaha  tani  masih  dianggap tinggi  untuk  penyaluran  kredit  ke sektor  pertanian  dan  kehutanan. Bank  tidak  berani  mengambil  resiko lebih  besar  karena  harus  berhati-hati mengelola  dana  dari  masyarakat (Prabowo,  2009:24).    Harus  diakui, saat  ini  petani  terperangkap  dalam
kemelut  pembiayaan.  Hal  ini  karena masalah  jaminan  harga  dan  jaminan pembelian  komoditi  pertanian  dan kehutanan  di  pasar  yang  merupakan inti  persoalan  yang  dihadapi  petani, dua hal tersebut yang membuat hidup petani  seolah  tergadaikan  (Prabowo, 2009:24).  Tidak  adanya  jaminan harga dan pembelian membuat petani selamanya harus berspekulasi dengan usaha  mereka  dan  ketidakpastian usaha  menjadikan  usaha  pertanian dan  kehutanan  seperti  harus  siap merugi  hal  ini  bisa  juga  disebabkan oleh:  (1)  karena  gangguan  hama  dan penyakit; (2) harga komoditas pertanian  dan  kehutanan  bisa  saja jatuh  di  pasaran;  (3)  dan/atau  tidak terserap  pasar  karena  kualitas  buruk atau  produksi  berlimpah  (Prabowo, 2009:24).

## Resolusi Kebijakan Pembiayaan
Resolusi  kebijakan  pembiayaan  di sektor  pertanian  dan  kehutanan  saat ini  adalah:  (a)  Kemandirian  usaha tani;  (b)  Jaminan  usaha  tani  dan penyelesaian  konflik  agraria/lahan; (c)  Jaminan  harga  dan  pembelian; Pemerataaan dan Sasaran pembiayaan usaha tani; (d) Kemudahan untuk memperoleh fasilitas  kredit;  (e)  Sanksi;  (f)
Apresiasi  pembiayaan  pada  lembaga daerah.
a. Kemandirian usaha tani
Bila  kita  melihat  kilas  balik  yang terjadi  pada  saat  revolusi  hijau terlihat rendahnya kemandirian petani  di  Indonesia,  hal  ini  dapat dilihat  dari  penggunaan  produk- produk  instan  dan  input  dari  luar lingkungan  pada  usaha  tani,  seperti penggunaan: teknologi yang memerlukan  suku  cadang  dari  luar dan  canggih,  penggunaan  pupuk kimia  sintetis,  penggunaan  pestisida kimia  sintetis,  dan  penggunaan  bibit hasil  rekayasa  genetika  yang  berupa produk  instan.    Hal  inilah  yang menyebabkan terpuruknya usaha tani masyarakat.    Harga    produk-produk tersebut  saat  itu  mengikuti  naiknya kurs  dolar  pada  saat  krisis  ekonomi era 1997/1998. Belum lagi kerusakan  jangka  panjang  yang timbul  secara  ekologi  dari  produk- produk  tersebut  berupa  rusaknya siklus  hara,  tidak  terputusnya  siklus hama dan resistennya hama-penyakit terhadap pestisida.  Sedangkan petani sudah  terlalu  termanjakan  dengan produk-produk  tersebut.    Bersamaan dengan  hal  tersebut  program  Kredit Usaha Tani (KUT) diberikan pemerintah  untuk  menanggulangi
krisis  ekonomi  tahun  1997/1998  dan memberikan pembiayaan berupa modal  kepada  sektor  pertanian.    Hal ini  bukannya  memperbaiki  kondisi usaha tani saat itu malah menyebabkan krisis ganda.
Saat ini, pemerintah sudah mencanangkan  ” Go  organic  2010” di latar belakangi permasalahan yang terjadi  akibat  revolusi  hijau  yang dimulai  tahun  1970-an,  dan  adanya kesadaran  masyarakat  dunia  untuk mengkonsumsi komoditas agroforestri  yang  alami  serta  ramah lingkungan. Dari program
pemerintah ini diharapkan penggunaan  produk-produk  instan dan  kimia  sintetis  dapat  di  kurangi dan  petani  lebih  mandiri  dalam pengelolaan usaha tani mereka dengan menggunakan dan mengusahakan  bahan-bahan  lokal. Pemerintah  juga  menjaga  kualitas komoditi-komoditi  petani  dengan mengeluarkan Standardisasi Nasional Indonesia  (SNI)  01-6729-2002  yang mencakup  pangan  organik  untuk produksi,  proses,  pelebelan,  dan pemasarannya    dengan  mengadopsi seluruh  materi  dalam  dokumen standard  CAC/GL  32-1999  dan Standardisasi  Nasional  Indonesia (SNI) 6729:2010 yang lebih mengutamakan  bahan-bahan  lokal
dan alami. Hal ini perlu
dipertahankan dan
terus dikembangkan.    Negara  kita  jangan mudah  mengadopsi  secara  mentah- mentah bahan, teknologi, dan budaya yang  di  berikan  dan  dijanjikan investor dari luar yang bisa jadi tidak adaptif  dengan  kondisi  dan  budaya negara kita.
b. Jaminan usaha tani dan
penyelesaian konflik
agraria/lahan
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa usaha  tani  merupakan  usaha  yang memiliki resiko  yang tinggi.  Hal ini berkaitan  dengan:  (1)  gangguan hama  dan  penyakit;  (2)  fluktuatifnya harga komoditas pertanian dan kehutanan di pasaran yang cenderung merugikan petani; (3) komoditi yang memiliki  kualitas  yang  rendah  atau produksi  berlimpah;  (4)  perubahan iklim;  (5)  konflik  agraria  dan  lahan. Sehingga  Bank  sebagai  lembaga penyaluran kredit untuk usaha sektor pertanian  dan  kehutanan  tidak  mau mengambil resiko.
Saat  ini  muncul  penyempurnaan skema perlindungan di sektor pertanian  dan  kehutanan,  termasuk pemberdayaan petani untuk menanggulangi hambatan permodalan yang
dihadapi.
Misalnya,  wacana  pengembangan asuransi  tanaman  ( crop  insurance ) perlu dihidupkan kembali agar menjadi lebih operasional di lapangan ( Arifin,  2011:27).  Asuransi tanaman ini sebagai jaminan mengatasi risiko gangguan cuaca dan perubahan  iklim,  wabah  hama  dan penyakit,  kegagalan  panen,  konflik, dan lain sebagainya.
Maraknya  konflik  lahan  saat  ini menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan  produktifitas  pertanian dan  kehutanan.    Saat  ini  diperlukan pelaksanaan  pembaruan  agraria  di Indonesia  sebagaimana  dimandatkan dalam UU No.5 Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok  Pembaruan  Agraria dan  TAP  MPR  No.IX  Tahun  2001 tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam. Diharapkan dengan adanya pembaruan  agraria  dan  pengelolaan suberdaya  alam  ini  tidak  didasarkan pada  penggunaan  tanah  skala  luas serta  eksploitasi  kekayaan  alam untuk mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan kepentingan rakyat dan lingkungan.
Masalah  mengenai  konflik  lahan yang  terjadi,  sering  terjadi  pada pemanfaatan kawasan hutan dan lain sebagainya, seringkali terjadinya konflik  antara  pemerintah  dengan
perusahaan maupun dengan masyarakat  setempat.    Salah  satu penyebabnya adalah kurang mengertinya  atau  kesalahan  pihak perusahaan dalam menafsirkan peraturan yang ada dan/atau kurangnya sosialisasi peraturan terbaru,  sehingga  terjadi  perbedaan pemahaman antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah.
Perubahan  peruntukan  dan  fungsi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan  mekanisme  perubahan pada saat Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi, melalui tukar menukar atau pelepasan  kawasan  hutan  produksi yang  dapat  dikonversi  yaitu:  pada hutan  produksi  terbatas  dan  hutan produksi tetap.  Hal ini dilaksanakan untuk  kepentingan  pembangunan  di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen  dan  harus  menggunakan kawasan  hutan  selain  itu  dalam rangka  memudahkan  pengelolaan kawasan  hutan,  dan  memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar menukar kawasan  hutan  dilaksanakan  dengan kewajiban menyediakan areal pengganti.
Kawasan  hutan  juga  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan dengan  penataan  ruang.    Sehingga perubahan  penataan  ruang  secara berkala  sebagai  amanat  Undang-
Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang penataan ruang, akan berakibat  perubahan  peruntukan  dan fungsi  kawasan  hutan  yang  dalam revisi  tata  ruang  wilayah  propinsi dilakukan  untuk    pemantapan  dan optimalisasi  fungsi  kawasan  hutan. Setiap  perubahan  peruntukan  atau perubahan  fungsi  kawasan  hutan, terlebih  dahulu  wajib  didahului  dan dilakukan  penelitian  terpadu  yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah  yang  berkompeten  dan memiliki  otoritas  ilmiah  secara bersama-sama  dengan  pihak  terkait lainnya  dan  untuk  hal-hal  tertentu yang  sangat  penting  dan  berdampak luas serta bernilai strategis, perubahan  peruntukan  atau  fungsi kawasan  hutan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  harus  memperhatikan aspirasi  rakyat  melalui  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Tetapi  fungsi-fungsi  lembaga  yang terlibat  dalam  perubahan  penataan ruang  secara  berkala  tersebut  harus benar-benar  bersih  dari  kepentingan kelompok  dan/atau free  rider serta harus  terus  dilakukan  pengawasan, evaluasi,  dan  diaudit  oleh  lembaga independen dan berkompeten.
Pemerintah  saat  ini  sudah  menyusun kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah yang mengatur
penggunaan  kawasan  hutan  dan  alih
fungsi kawasan hutan untuk meminimalkan  konflik  lahan  yang sering  terjadi  saat  ini.    Peraturan- peraturan pemerintah tersebut diantaranya  adalah:  (a)  Peraturan Pemerintah  No.  10  tahun  2010 tentang  Tata  Cara  Peruntukan  dan Perubahan  Fungsi  Kawasan  Hutan yang  ditetapkan  oleh  Presiden  RI pada  22  Januari  2010;  (b)  Peraturan Pemerintah  No.  24  tahun  2010 tentang  Penggunaan  Kawasan  Hutan yang  ditetapkan  oleh  Presiden  RI pada  1  Februari  2010.    Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun 2010  tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan  dan  Fungsi  Kawasan Hutan; (c) Peraturan Menteri Kehutanan  No.  32  tahun  2010 tentang  Tukar  Menukar  Kawasan Hutan; (d) Peraturan Menteri
Kehutanan No. 33 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan; (e) Peraturan Menteri Kehutanan No. 34 tentang  perubahan  fungsi  kawasan hutan  dan  (f)  Peraturan  Menteri Kehutanan  No.  36  tentang  Tim Terpadu  Perubahan  Fungsi  Kawasan Hutan; (g) Peraturan Menteri
Kehutanan  No.  18  tahun  2011 tentang  Pedoman  Pinjam  Pakai Kawasan Hutan.
c. Jaminan harga dan pembelian
Permenkeu  No.  171/PMK.05/2009 tentang  skema  subsidi  bunga  bank
Sistem Resi Gudang (SRG) Permenkeu tersebut mengatur tentang kredit yang mendapat subsidi dari  pemerintah  dengan  jaminan  resi gudang.    Adanya  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut memberikan  jaminan  harga  dan pembelian yang menguntungkan pada  komoditi  yang  dihasilkan  oleh petani.
Petani  yang  menyerahkan  hasil komoditinya pergudangan yang mengeluarkan Resi Gudang dan akan menerima  tanda  bukti  berupa  Resi Gudang, yang dapat dijadikan sebagai  agunan  untuk  memperoleh pinjaman  jangka  pendek  di  bank. Dengan  demikian,  para  petani  tidak perlu  tergesa-gesa  menjual  hasilnya pada  masa  panen  yang  umumnya ditandai  dengan  turunnya  harga komoditas.  Hal  ini  dilakukan  petani dengan  keyakinan  bahwa  harga setelah  panen  akan  naik,  sehingga dengan  menunda  penjualan  akan memberikan  hasil  yang  optimal  bagi petani.
Kelebihan  instrumen  pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) dibandingkan dengan sistem pembiayaan  lainnya  adalah:  (1)
Memperpanjang masa penjualan hasil produksi
petani; (2)
Mewujudkan  pasar  fisik  dan  pasar berjangka  yang  lebih  kompetitif;  (3) Mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi  harga  di  bidang  komoditi; (4)  Memberikan  kepastian  nilai minimum dari komoditi yang dijadikan agunan.
Pemegang Resi Gudang dapat memperoleh sumber kredit dari bank untuk digunakan sebagai modal kerja seperti  pembelian  bibit,  pupuk, pestisida,  dan  kebutuhan  lainnya. Tingkat bunga pinjaman akan terkait dengan  tingkat  resiko  dari  agunan yang  diberikan.  Untuk  itu,  jaminan dari  Resi  Gudang  atas  jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu penyerahan barang akan dapat mengurangi  tingkat  resiko  petani, dengan  demikian  tingkat  bunga pinjaman dengan agunan Resi Gudang dapat lebih rendah.
Skema  Subsidi  Resi  Gudang  (S- SRG)  adalah  kredit  yang  mendapat subsidi bunga dari pemerintah
dengan  jaminan  Resi  Gudang  yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga  Keuangan  Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan  Kelompok  Tani,  dan Koperasi.
Pengawasan dan
pelaporan  S-SRG  dalam  Peraturan
Menteri  Perdagangan  RI  No.  66/M- DAG/PER/12/2009 tentang pelaksanaan  Skema  Subsidi  Resi
Gudang adalah: (a) Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan,  di  tingkat  pusat  dan daerah, meliputi inventarisasi, membimbing  dan  memantau  serta mengevaluasi  petani,  kelompok  tani dan  koperasi  yang  memerlukan  dan menggunakan  Skema  Sistem  Resi Gudang  (S-SRG);  (b)  Gubernur, Bupati/Walikota  melalui  dinas  yang membidangi perdagangan di provinsi dan  kabupaten/kota,  juga  diwajibkan menyampaikan laporan triwulan hasil  pembinaan,  monitoring  dan evaluasi  dalam  pelaksanaan  S-SRG di  daerahnya  kepada  Kepala  Badan Pengawas, selanjutnya Badan Pengawas  melakukan  rekapitulasi laporan bulanan perkembangan penyaluran  dan  pengembalian  S- SRG;  (c)  Kepala  Badan  Pengawas menyampaikan  laporan  triwulanan mengenai perkembangan pelaksanaan  S-SRG  kepada  Menteri dengan  tembusan  kepada  kepala dinas yang membidangi perdagangan di  propinsi  dan  kabupaten/kota  yang daerahnya menerima S-SRG. Permenkeu  No.  171/PMK.05/2009 tentang  skema  subsidi  bunga  bank Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  dan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI
No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang  pelaksanaan  skema  subsidi resi  gudang  bisa  menjadi  solusi dalam  masalah  pembiayaan  yang berkaitan  dengan  jaminan  harga  dan pembelian yang dihadapi oleh petani.
d. Pemerataaan dan sasaran
pembiayaan usaha tani
Pemerataan  pembiayaan  usaha  tani dan  sasaran  untuk  sektor  pertanian dan  kehutanan  memang  menjadi kendala,  hal  ini  dapat  dilihat  dari realisasi penyaluran pebiayaan
dimana: Pemohon Pembiayaan
Pembangunan  Hutan  (P2H)  dan Pembiayaan  berupa  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  masih  terkonsentrasi dan  didominasi  pada  daerah  serta sektor tertentu.
Kenyataan menunjukkan, bahwa para petani  kecil  yang  secara  umum banyak  menghadapi  masalah  karena mereka  tidak  memiliki  akses  kredit dan/atau  jika  ada,  biayanya  tinggi, sedangkan  para  pengusaha  pada sektor  pertanian  dan  kehutanan
mampu mengunakan sektor keuangan untuk memperoleh
pinjaman  dengan  tingkat  bunga rendah. Hal tersebut sangat berpengaruh  dalam  mengembangkan sektor  pertanian  dan  kehutanan
sehingga  dapat  mengurangi  daya saing  sektor  tersebut  terutama  pada komoditi yang dihasilkan.
Adanya  kemudahan  pada  akses kredit  dengan  biaya  murah  dan  tepat sasaran, dapat meningkatkan produktivitas  dan  standard  kualitas produk  yang  dihasilkan  para  petani terutama petani kecil.
Dari  pelajaran  KUT  era  1997/1998, merumuskan dan melaksanakan pembiayaan  sektor  pertanian  dan kehutanan  memang  tidak  sederhana yang  dirumuskan  di  atas  kertas karena  kompleksitas  kelembagaan, biaya transaksi yang ditimbulkannya, kemungkinan  moral  yang  rendah, penyalahgunaan wewenang, dan transparansi.  Sehingga  diperlukan kebijakan mengenai pembiayaan yang  terlepas  dari  kepentingan  dari suatu golongan tertentu dan/atau free rider yang  ingin  mengambil  untung dengan adanya akses pembiayaan ini.
e. Kemudahan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Hambatan-hambatan
untuk memperoleh  fasilitas  kedit  memang menjadi kendala terutama bagi petani kecil.    Hambatan-hambatan  tersebut diantaranya:  (1)  tidak  memiliki agunan  dalam  bentuk  aset  tetap
( fixed  asset )  berupa  tanah  dan/atau bangunan; (2) birokrasi dan administrasi  yang  berbelit-belit;  (3) kurangnya  pengalaman  bank  dalam melayani  wilayah  pedesaan;  (4) tingginya  biaya  pinjaman  dari  sektor informal; (5) tingginya tingkat bunga;  (6)  keterbatasan  jangkauan sektor informal; (7) lemahnya pengawasan;  (8)  dan  tidak  adanya kerjasama  dengan  sektor  formal;  (9) tingginya tingkat risiko yang berhubungan  dengan  pengusaha  atau produsen  kecil;  (10)  ketergantungan sektor  formal  yaitu  tidak  cukupnya dana yang tersedia; (11) tidak adanya kerjasama  dengan  sektor  formal  dan kurangnya dukungan pemerintah yang bisa memicu seretnya penyaluran kredit.
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  dalam pembiayaan mampu mengoptimalkan mengurangi  resiko  adanya  kredit macet pada pelayanan kredit komersial sektor pertanian dan kehutanan  apabila  pemerintah  juga memasukkan  SRG  dalam  sektor kehutanan,  sektor  pertanian  dan kehutanan mempunyai potensi
ekonomi  yang  tinggi  namun  tetapi dianggap berisiko
tinggi.
Ketersediaan  agunan  tetap  ( fixed asset )  sebagai  alternatif  mitigasi risiko bagi pengusaha kecil termasuk
petani  sering  menjadi  kendala  dalam akses  pendanaan.    Dengan  adanya SRG  menjadi  jalan  keluar  dalam masalah  ini,  kemudahan  dalam transaksi bank hanya dengan dokumen  resi  gudang.    Keberadaan barang  secara  kuantitas  dan  kualitas dijamin  oleh  pengelola  gudang  yang mempunyai kewenangan menerbitkan resi gudang dan pengikatan  agunan  cukup  dibuat Akta  Perjanjian  Hak  Jaminan.    Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang- Undang  no.  23  tahun  1999,  tentang Bank  Indonesia  (BI)  sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no.  3  tahun  2004,  yaitu:  idealnya agunan adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan . Hambatan-hambatan pada Pembiayaan  Pembangunan  Hutan (P2H) lebih masalah pada mekanisme dan teknis pada pembiayaan.
Diharapkan  dengan  adanya  Sistem Resi  Gudang  (SRG)  bisa  menjadi harapan  besar  bagi  petani  baik  di sektor  pertanian  dan  kehutanan karena SRG memberikan kemudahan untuk memperoleh fasilitas kedit dan adanya  bantuan  dari  pemerintah barupa  subsidi  dari  pada  petani- petani kecil yang mengalami kesulitan mendapatkan akses
pembiayaan  usaha  tani  di  sektor pertanian. Tetapi diharapkan kedepan adalah tercakupnya banyaknya  komoditas  dalam  SRG baik  dari  sektor  pertanian  dan kehutanan  serta  meratanya  SRG  di seluruh Indonesia.

## f. Sanksi
Pemutihan  tunggakan  kredit  Usaha Tani  (KUT)  pada  era  reformasi nampaknya  akan menjadi  kenyataan. Hal  ini  terlihat  bahwa  gagasan pemerintah ini populer dan mendapat simpati  karena  seakan-akan  telah membantu  melepaskan  beban  bagi petani, terutama dari kalangan miskin, yang tidak mampu
membayar  tunggakan  KUT  yang macet  karena  berbagai  hambatan yang  dihadapi  usaha  taninya.  Tetapi pada  kenyataan  lebiha  dari  50% penunggakan  kredit  Usaha  Tani (KUT)  tidak  disebabkan  oleh  petani akan  tetapi  pihak-pihak  lain  yaitu: free  rider yang  memiliki  moral hazard.
Apabila  benar  bahwa  pemutihan tunggakan  KUT  dilakukan  maka  hal ini  memberikan  perlindungan  bagi “nasabah  hazard”,  yang  biasanya bukan  petani,  melainkan free  rider yang  mengambil  untung  dari  adanya akses  pembiayaan  murah  atau  kredit
program di sektor pertanian. Pemutihan  itu  juga  seakan  memberi sanksi  bagi  petani  yang  patuh membayar angsuran utangnya, karena dipersamakan dengan mereka yang sengaja tidak berniat membayar cicilan  itu.  Apabila  hal  ini  tidak  ada sanksi hukum yang diberikan kepada free rider yang memiliki moral  yang rendah, bisa menyebabkan terulangnya  kembali  dampak  negatif pada  pembiayaan-pembiayaan  saat ini  yang  sudah  di  keluarkan  oleh pemerintah  seperti:  Kredit  Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), Sistem  Resi  Gudang  (SRG),  dan jenis pembiayaan lainnya.

## g. Apresiasi  pembiayaan  pada lembaga daerah
Penghargaan  harus  diberikan  pada lembaga-lembaga  daerah  dan  pihak terkait  atas  kebijakan  dan  komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah
Pusat,  Propinsi,  Kabupaten,  Kota. Penghargaan ini diharapkan dilakukan  setiap  tahun  dengan  tema yang  berbeda  sebagai  bagian  dari pembinaan Pemerintah kepada perangkat daerah di bidang pembiayaan melalui berbagai
program  fasilitasi  seperti  pelatihan bagi peningkatan
kompetensi
aparatur  pelayanan  di  daerah,  dan dukungan sarana/prasarana agar seluruh daerah berupaya lebih
meningkatkan usaha pembiayaan. Aspek-aspek penilaian untuk penghargaan  kepada  Penyelenggara Pelayanan pembiayaan bisa diantaranya kelembagaan
dan pelimpahan  kewenangan,  sumber daya  manusia  yang  profesional  dan memenuhi  kompetensi  yang  handal, sarana  dan  prasarana  kerja,  media informasi  dan  mekanisme  kerja, ketersediaan layanan pengaduan
( help  desk ),  dan  interkoneksi  sistem pelayanan  informasi  dan  pelayanan pembiayaan secara elektronik.
3. KESIMPULAN
1. Sejarah  mencatat  bahwa  krisis ekonomi  selama  ini  disebabkan oleh kredit macet dalam pembiayaan.
2. Kredit  usaha  merupakan  modal kerja  berupa  pembiayaan  yang mampu
meningkatkan
kemampuan usaha.
3. Usaha  pada  sektor  pertanian  dan
kehutanan  merupakan  kegiatan
usaha yang memerlukan
intensitas kredit tinggi.
4. Sistem  Resi  Gudang  (SRG) memiliki  kelebihan  dari  sistem
pebiayaan  lainnya  di  sektor pertanian dan kehutanan.
5. Diperlukan suatu resolusi kebijakan dalam program pembiayaan pada sektor
kehutanan  dan  pertanian  untuk menghindari masalah yang pernah  kita  alami  pada  era  tahun
1997/1998.

## 3.1 REKOMENDASI
Resolusi kebijakan dalam program pembiayaan sektor kehutanan  dan  pertanian  saat  ini untuk menghindari terjadinya masalah  seperti  era  tahun  1997/1998 yang  menyebabkan  krisis  ganda yaitu:  (a)  Kemandirian  usaha  tani; (b) Jaminan usaha tani dan penyelesaian  konflik  agraria/lahan; (c)  Jaminan  harga  dan  pembelian;
Pemerataaan dan Sasaran pembiayaan usaha tani; (d)
Kemudahan untuk memperoleh fasilitas  kredit;  (e)  Sanksi;  (f) Apresiasi  pembiayaan  pada  lembaga daera

## PUSTAKA
Ano  Kurniadi.  2008. Resi  Gudang  Sebagai  Agunan  Kredit. disampaikan  pada Seminar  Nasional  Sistem  Resi  Gudang:  “Pengembangan  Al-ternatif Pembiayaan  Komoditas  Melalui  Sistem  Resi  Gudang”,  Hotel  Borobudur,  4 November  2008. bappebti  /mjl  /  094  /  IX/2009  /  edisi  januari.  Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
Bustanul Arifin. 201. Skema Pembiayaan Pertanian yang Efektif . Bappebti/mjl/126/X/2011/edisi  September.  Kolom.  Jakarta:  Kementerian Perdagangan RI.
Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Sumatera  Barat.  2008. Profil Peluang  Investasi  Komoditas  Pangan  Organik  di  Sumatera  Barat .  Sumatera Barat: Dinas Pertanian dan tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar.
Dunn. William N. 1994. Public policy analysis: an Intruduction Second Edition . New Jersey:  Published by  arrangement with  Prentice Hall  Inc. Diterjemahkan oleh  Samodra  Wibawa,  Diah  Asitadani,  Agus  Heruanto  Hadna,  Erwan  Agus Purwanto.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 11-14
Hermas E Prabowo. 2009. Bank Pertanian Petani Lebih Butuh Kepastian . Bisnis Indonesia Bappebti/mjl/098/IX/2009/edisi Mei. Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI.
Erlangga  Mantik.  2010. Kumpulan  Peraturan  Terbaru  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) .  Tim  Pelaksana  Komite  Kebijakan  Penjaminan  Kredit/Pembiayaan Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  dan  Koperasi.  Jakarta:  Deputi  Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiaan RI.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  RI.  2010. Sosialisasi  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR) .  Jakarta:  Tim  Pelaksana  Komite  Kebijakan  Penjaminan Kredit/Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  dan  Koperasi.  Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro.
Kemenkumham.  2007. PP No. 36 Tahun 2007 . Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Mamay  Sukaesih.  2011. Perkembangan  Ekonomi  Internasional.  Proyeksi Ekonomi Dan Persiapan Transisi Demografi Di Asia . Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan.  Volume  1  Nomor  9  September  2011.  Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian.
Noviarina  Purnama  Putri,  2011. SRG  Solusi  Petani .  Buletin  Kolom. Bappebti/mjl/118/X/2011/edisi  Januari.  Jakarta:  Kementeriaan  Perdagangan RI.
Nursid  Sumaatjadja.  1981. Studi  Geografi  suatu  pendekatan  dan  analisa keruangan . Bandung: Penerbit Alumni. Hlm: 219
Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra. 2004. Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi. [online]. Tersedi di: http://pse.litbang.deptan.go.id/indpdffilesAnjak_2004_IV_07.pdf [16 Juli 2010].
Rico  Manayang.  2010. Visi  20/20  Pengerak  Sektor  Komoditi.  Kolom .  Majalah Kontrak  Berjangka.    Bappebti/mjl/110/IX/2010/edisi  Mei.    Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI.
Rista  Amalia.  2011. Perkembangan  Penyaluran  KUR .  Tinjauan  Ekonomi  dan Keuangan.  Mensinergikan  Pembangunan  Ekonomi.  Volume  1  Nomor:  9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Rudi Hilmanto. 2010a. Analsisi Penelusuran dan Perekaman Teknik Pengelolaan Lahan  untuk  Standardisasi  Kegiatan  Produksi  Komoditi  Agroforestri  Lokal. Jurnal Standardisasi. Vol.12 No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional (BSN).
_____________.2010b.  Transformasi  Budaya  Agroforestri  Lokal  dalam Menghadapi  Kesepakatan  Perdagangan  Bebas. Jurnal  Penelitian  Politik .  Vol. 7, No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
____________.2010c.  Transformasi  Pengelolaan  Agroforestri  Lokal  dengan Penggunaan  Pestisida  dalam  menghadapi  Perdagangan  Bebas.  Prosiding Agroforestri  Tradisional  di  Indonesia.  Lampung:  INAFE.  Unila.  SEANAFE. FKKM. Ford Foundation.
____________.2010d. Etnoekologi . Lampung: Penerbit Universitas Lampung ____________.2011.Adaptasi dan Interaksi Hasil Pemahaman Masyarakat Dusun Lubuk  Baka  terhadap  Alam  dalam  Pengelolaan  Agroforestri. Jurnal  Forum Ilmiah. Vol. 8 No. 1 tahun 2011. Jakarta: Universitas Esa Unggul Simon  Saragih.  2009. Ancaman  Krisis  Finansial  Asia .  Wawasan.  Kompas. Majalah  Kontrak  Berjangka.    Bappebti/mjl/096/IX/2009/edisi  Maret.    Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI.
Tri  Kurnia  Ayu.    2011. Editorial:  Perkembangan  Ekonomi  Makro . Perkembangan  Investasi  PMA/PMDN  Triwulan  III-2011.  Tinjauan  Ekonomi Dan  Keuangan.  Volume  1  Nomor  10  -  Oktober  2011.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
_____________. 2011. Peran Pasar Bebas . Perkembangan Ekonomi Internasional.    Tinjauan  Ekonomi  Dan  Keuangan.  Volume  1  Nomor:  10 Oktober 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Tri Kurnia Ayu dan Mamay Sukaesih.  2011. Liputan Hasil Wawancara dengan BLU  Pusat  Pembiayaan  Pembangunan  Kehutanan :  Pembiayaan  Sektor Kehutanan Melalui dana Bergulir Kementeriaan Kehutanan. Tinjauan Ekonomi dan  Keuangan.  Mensinergikan  Pembangunan  Ekonomi.  Volume  1  Nomor:  9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Yuana  Sutyowati.  2006.  Peningkatan  Peran  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  (KUMKM)  Dalam  Program  Pemberdayaan  Kelompok  Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan. Materi Workshop Utama Pekan Raya Hutan dan Masyarakat  di  Yogyakarta  Selasa,  19  September  2006. Yogyakarta: Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI.