## A. Pendahuluan
Para  pakar  hukum  Islam  dalam membicarakan politik hukum Islam selalu memadankannya dengan kata siyasah syariah. Kata siyasah sendiri berarti  mengatur,  mengurus  dan memerintahkan,  politik  dan  perbuatan kebijakan dalam pemerintahan. Secara istilah siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara vang baik untuk mengantarkan manusia kepada kemaslahatan guna mencapai kehidupan yang  bermanfaat  di  dunia  dan  akhirat Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf,”  secara terminologi,  siyasah  ada  pengaturan perundang-udangan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sehingga ma musia dapat  hidup  aman  dar  damai.  Menurut Ahmad  Fathi  Basani”  yang  dimaksud dengan siyasah adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’  Berkenaan  dengan  pengertian  ini timbul bebern pa persoalan yang harus dijawab  terutama  persoalan-persoalan dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun sistem ini tidak pernah diletakkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada  wahyu  yang  diturunkan  karenanya, tetapi nilai-nilai Islam dalam mengelola negara sudah cukup banyak didapatkan. Siapa saja yang mengatakan bahwa dalam

## KONSTITUSIONALITAS POLIgAMI DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA
1 Eka N.A.M Sihombing, 2 Cynthia Hadita
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
1 ekahombing@umsu.ac.id, 2 cynthiahadita@gmail.com Abstract
The polemic of polygamy that is still being contested in Indonesia needs to be studied from the perspective of hermeneutics of Islamic law, its constitutionality, such as how Pancasila guarantees the practice of polygamy, and also in laws and regulations whose substance also regulates polygamy. The research method used in this study is a normative juridical method with a doctrinal approach. The purpose of this study is to determine the constitutionality of polygamy when examined from the hermeneutic perspective of Islamic law in Indonesia. The results showed that the First Principle of Pancasila, Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law and its implementing regulations, as well as the various views of the schools allow the practice of polygamy in Indonesia.
Keywords: hermeneutics, polygamy, law, Indonesia
Abstrak
Polemik  poligami  yang  masih  dipertentangkan  di  Indoensia  perlu  dikaji  dalam  perspektif hermeneutika hukum Islam, konstitusionalitasnya, seperti apa Pancasila menjamin tidaknya praktik poligami itu, dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya turut mengatur mengenai poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  doktrinal.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  konstitusionalitas  poligami  jika  dikaji  dalam  perspektif  hermeneutika  hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sila Pertama Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU Perkawinan dan aturan pelaksananya, serta berbagai pandangan mahzab memperbolehkan praktik poligami di Indonesia.
Kata Kunci: hermeneutika, poligami, hukum, Indonesia
Islam  tidak  ada  politik,  maka  persepsi itu  sangat  keliru,  sebab  pada  zaman Rasulullah  SAW  dan  Khulafaur  Rasyidin praktik politik sudah pernah dilaksanakan secara adil dan benar. Siyasah syariah adalah pengaturan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip  lainnya,  meskipun  tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan da lam kehidupan, baik dalam bidang  perundang-undangan  Keuangan, moneter, peradilan dan sebagainya. 1 Problematika konstitusionalitas poligami  dalam  perspektif  hermeneutika perlu dikaji sehingga dapat ditemukan kesimpulan apakah hukum nasional telah berjalan selaras dengan hukum Islam.

## 1.  Latar Belakang Masalah
Poligami,  juga  tidak  terlepas  dari praktik politik hukum Islam di Indonesia. Legalitas dan Konstitusionalitasnya sering  menjadi  perdebatan  ( debatable issue ). Beranjak dari politik hukum islam, dengan mengkaji konstitusionalitas dan  hermeneutikanya,  sehingga  akan dikaji mengenai konstitusionalitas Poligami  dalam  Perspektif  Hermeneutika Hukum  Islam  di  Indonesia.  Sebab,  untuk memperjelas hukum di Indonesia yang menganut asas monogami atau poligami.
2.  Rumusan Masalah
a.  Pandangan mazhab dan golongan mengenai Poligami
b.  Filosofi Perkawinan
1 Abdul  Manan, Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Kencana, 2016). H. 4.

## c.  Hermeneutika  Poligamami  Per- spek tif Hukum Islam di Indonesia

## 3. Teori
Penelitian  ini  akan  menggunakan teori hermeneutika yang akan dikaitkan dengan hukum dan juga konstitusionalitas poligami di Indonesia.
Teori  Hermeneutika,  merupakan konsep hermeneutika dalam kerangka pengertian secara etimologi dan terminologi yang dilihat dari konteks historisnya. Istilah hermenutika berasal dari bahasa yunani hermeneuen yang  berarti  “menafsirkan”.  Kata  ini diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa  Yunani,  Hermes  yang  dianggap sebagai  utusan  para  dewa  bagi  manusia. Hermes  adalah  utusan  para  dewa  di langit  untuk  membawa  pesan  kepada manusia. Pengasosiasi kata tersebut dapat menunjukkan secara garis besar kaitannya dengan prinsip manusia dalam memahami pesan di antaranya: Pertama: Tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam  penafsiran  yang  diasosiasikan dengan  pesan  yang  dibawa  oleh  Hermes. Kedua: Perantara atau penafsir (Hermes). Ketiga:  Penyampaian  Pesan  itu  oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Beberapa  kajian  menyebutkan  bahwa hermeneutika  adalah  “Proses  mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi  tahu  dan  mengerti”.  Jika  dilihat dari  terminologinya,  kata  hermenutika diderivikasikan ke dalam tiga pengertian di  antaranya.  Pertama:  Pengungkapan pikiran  dalam  kata-kata,  penerjemahan dan  tindakan  sebagai  penafsir.  Kedua: Usaha untuk mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap dalam arti tidak diketahui dan dialihkan ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca.  Ketiga:  pemindahan  ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi
bentuk ungkapan yang lebih jelas. Muslih  berpendapat  bahwa  Lebih-lebih hermenutika kerap kali dikembangkan oleh beberapa pemikiran filasafat termasuk Joseph  Bleicher  yang  mengungkapkan bahwa  hermenutika  pada  prinsipnya sebagai metodologi, hermeneutika sebagai filsafat, dan hermeneutika sebagai kritik.  Sementara  Richard  E.  Plamer menggambarkan pemikiran menjadi enam pembahasan, yaitu, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai  metode  filologi,  sebagai  pema- haman linguistik, hermeneutika sebagai  fondasi  dari  ilmu  sosial  budaya, hermenutika  sebagai  fenomenologi,  dan hermenutika sebagai sistem interpretasi. 2

## B.    Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Menurut  Soekanto,  bahwa  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  asas  hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum,  sejarah  hukum,  dan  sistem hukum. 3 Lebih memperdalam kajian, maka akan menggunakan pendekatan doktrinal sebagaimana  menurut  Dworkin,  hal  ini untuk mengkaji dan melihat hukum bukan secara teks tetapi lebih melihat apa yang ada dibalik hukum itu.

## C. Pembahasan

## 1.  Pandangan mazhab dan golongan
mengenai Poligami Kata poligami berasal dari bahasa Yunani,  yaitu  gabungan  dari  kata polus  atau  poli  yang  bermakna  banyak, dan gamein atau gamos artinya  kawin atau  perkawinan.  Jika  kedua  kata  ini digabungkan akan mengandung arti perkawinan yang banyak. Kalau dipahami
2 Burhanuddin, Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman, As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini , Vol. 1, No. 2, Oktober (2019). H.76.
3 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012). H.25.
dari  gabungan  kata  tersebut,  benar  jika mengatakan  bahwa  poligami  adalah perkawinan  banyak  dan  tidak  terbatas jumlah  banyaknya  (seseorang  yang  akan dinikahi). 4
Berabad-abad  setelah  Rasulullah shalallahu alaihi wassalam ,  para  ahli syari’ah, hukum Fiqh dan Imam Madzhab kemudian menetapkan lima hukum dasar dalam agama Islam untuk memudahkan umat mempertimbangkan sebuah amal. Pendeknya,  para  ulama  itu  berijtihad untuk menetapkan lima jenis kategori hukum  baku,  di  mana  semua  persoalan seharusnya akan bisa ditimbang dengan kelima kategori hukum ini. Kelima hukum tersebut  adalah  wajib,  sunah,  mubah, makruh dan haram. Sesuatu dikatakan ‘wajib’  bila  jika  harus  dilakukan  dan berdosa jika meninggalkannya. Dikatakan ‘sunah’  adalah  ketika  sesuatu  lebih  baik untuk dilakukan (berpahala), tetapi tidak apa-apa (tidak berdosa) jika ditinggalkan. ‘Mubah’  adalah  ketika  sesuatu  boleh dilakukan,  dan  boleh  tidak  dilakukan. Bebas-bebas  saja.  ‘Makruh’  adalah ketika sesuatu lebih baik ditinggalkan (berpahala),  tetapi  jika  ia  melakukannya tidak membuatnya berdosa. Yang terakhir, sesuatu  adalah  ‘haram’  jika  mutlak dilarang  untuk  melakukannya  (berdosa jika dilakukan). 5
Empat  imam  (Abu  Hanifah,  Malik, Syafi’i, dan Ahmad) adalah sesuai dengan apa yang dituturkan Al- Qur’an dan as Sunnah serta apa yang dianut para Sha sahabat dan Tabi’in yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan tak ada perbedaan dan perselisihan antara para imam tersebut. Bahkan mereka bersepakat
4 Arij  Abdurrahman  As-Sanan,  Memahami Keadilan dalam Poligami, (Jakarta: PT.Global Media Cipta Publishing, 2003). H.25.
5 Karta  Raharja,  “Poligami,  Sunnah,  Haram, Makruh,  atau  Mubah”  https://republika.co.id/berita/ pqira9282/menggali-hukum-poligami-mubah-sunah- atau-haram. Diakses pada 18 Oktober 2020.
untuk  beriman  kepada  sifat-sifat  Rabb, beriman  bahwa  Al-Qur’an  adalah  kala mullah, bukan makhluk, dan bahwa iman itu harus terdiri dari pembenaran dengan hati  dan  lisan  (ucapan).  Bahkan  mereka sama sekali mengingkari golongan Jahmiyyah dan Ahli Kalam lainnya yang terpengaruh  oleh  filsafat  Yunani  dan aliran-aliran  Mutakallimin.  Pendapat empat  imam  madzhab  (Abu  Hanifah, Malik,  Syafi’i,  dan  Ahmad  bin  Hambal) mengenai keyakinan mereka dalam masalah-masalah  ushuluddin,  disertai dengan sikap mereka terhadap ilmu kalam “Seluruh imam yang terkenal menetapkan sifat-sifat  pada  Allah  Ta’ala.  Mereka mengatakan bahwa Al-Our’an kalamullah, bukan makhluk, bahwa Allah akan dapat dilihar di akherat. Ini adalah madzhab Shahabat dan Tabi’in yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan seperti Ahli Bait  dan  yang  lainnya.  Juga  merupakan madzhab para imam yang diikuti seperti Imam Malik bin Anas, ats Tsauri, Laits bin Sa’ad, al Auza’i, Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ahmad Syaikhul Islam pun pernah ditanya tentang aqidah Imam Syafi’i, maka beliau menjawab,  “Aqidah  Syafi’i  ra  dan  aqidah shalaful ummah, seperti Malik, Tsauri, al Auza’i, Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. 6 Menurut  Abdul  Manan,  Kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah Islam di zaman lalu dapat diteruskan untuk praktik pemerintahan pada zaman sekarang,  selama  kebijakan  itu  sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syariah secara keseluruhan,  dan  merupakan  upaya untuk menegakkan syariah itu sendiri di zaman sekarang. Siyasah syariah adalah bagian dari konstitusionalisme Islam yang diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang
6 Muhammad  Bin  Abdurrohman  Al  Khumais, Aqidah Empat Mazhab Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Syafii, Ahmad , (Jakarta: Qalam, 1992). H.11.
berlaku. la adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang memegang amanah.  Khalifah  Allah  di  bumi  dalam rangka  menjalankan  syariah,  menegak. kan  keadilan,  menghapuskan  kezaliman, dan menjadikan masyarakat tertib aman, adil dan makmur sepanjang masa. Tokoh tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain  Ali  Abd  al-Raziq  dan  Thaha  Husein Implikasi dari tiga mazhab pemikiran di atas, menurut Ahmad Fedyani Saipuddin, ada tiga kemungkinan skenario politik keagamaan.  Pertama,  agama  dan  negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama ma hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas  dalam  keluarga  dan  masyarakat, yang berwadahkan keorganisasian dalam  masjid,  gereja,  kuil,  kelenteng, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi keagamaan tersebut. Agar prinsip dasar agama adalah agama ini terwujud,  institusi  sentral  agama  harus steril terhadap perubahan-perubahan yang  terjadi  di  lingkungan.  Untuk  itu, agama  harus  bersedia  selalu  konservatif, jika  tidak,  ia  akan  berbenturan  dengan batas-batas kesakralannya. Kedua, agama dan negara terikat satu sama lain  (integralistik),  dalam  pengertian bahwa  agama  memberi  corak  dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi  negara,  seperti  institusi  politik, ekonomi,  hukum,  dan  lainnya.  Adanya aneka ragam variasi praktik ke agamaan di muka bumi adalah hasil interpretasi kebudayaan itu. Inter- pretasi itulah yang  membuahkan  sistem  politik  Islam, sistem  ekonomi  Islam,  sistem  hukum Islam,  sistem  pemerintahan  Islam,  dan seterusnya.  Ketiga,  agama  ditempatkan dalam suatu sistem negara yang meng utamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur
saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas.
Nina Nurmila menyatakan bahwa:
“ Polygamous marriages were unregistered; eight cases had marriage certificates without following court procedures, such as by claiming that the husband was single; two marriages were  first  unregistered  and  then  followed court procedures after their polygamous marriages; only four cases legally followed court procedures but of these four cases, only one truly followed court requirements without any manipulation. This manipulation and disobedience to the law can be construed as Muslim resistance to the secular Law”. 7 Lebih lanjut,
Abdul
Manan memaparkan mengenai golongan sunni,  syiah,  dan  khawarij.  Golongan Sunni cenderung pro pemerintah yang berkuasa  ( status quo ).  Pemikiran  politik dan kenegaraan mereka menja di alat legitimasi  bagi  kekuasaan  khalifah  yang berkuasa. Kalangan Sun ni melarang rakyat melakukan pemberontakan kepada  penguasa,  wa  laupun  penguasa tersebut zalim. Hampir semua para ulama ahli  politik  Sunni  menganggap  bahwa kekuasaan  negara  berasal  dari  Tuhan, kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi. Menurut Ibn Rabi, bahwa Allah telah memberikan hak-hak istimewa kepada khalifah dengan segala kekuatanya dan memperkukuh kedudukan mereka di  bumi.  Oleh  sebab  itu,  mewajibkan kepada  para  ulama/cendekiawan  Muslim untuk mengho mati, mengagungkan, dan menaati perintah mereka.
Sedangkan,  golongan  Syiah,  Pada awalnya  orang-orang  yang  membela Sayyidina Ali untuk menduduki jabatan
7 Nina  Nurmila,  Polygamous  Marriages  In Indonesia  And  Their  Impacts  On  Women’s  Access  To Income And Property, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies , Vol. 54, No. 2, (2016). H.433.
khalifah  disebut  dengan  syiah  Ali  atau pengikut Ali. Kemudian istilah itu berubah dengan  istilah  Syiah.  Pengikut  Sayyidina Ali  beranggapan  bahwa  Sayyidina  Ali adalah orang yang paling berhak untuk menduduki  jabatan  khalifah  setelah Rasulullah wafat. Adapun alasan utamanya adalah Syaidina Ali mempunyai hubungan kekera  batan  dengan  Rasulullah  SAW. Pemikiran  ini  pada  awal  pemerintahan Islam tidak berbentuk suatu golongan yang  terkoordinasi,  sehingga  me  reka tidak melakukan oposisi terhadap pengangkatan Khalifah Abu Ba kar, Umar Ibn  Khattab,  dan  Usman.  Timbulnya pemikiran Syiah secara ideologis dimulai setelah Ali melakukan Perang Jamal (Unta) melawan  Thalhah,  Zubair,  Aisyah,  dan pertempuran Shiffin melawan Muawiyah. Kemudian lebih mengental lagi setelah pembunuhan atas diri Husein.

## Symon Butt menyatakan bahwa:
The proper position of Islam within the Indonesian state, and within the Indonesian legal  system,  are  matters  of  significant debate in Indonesia. This article considers the Indonesian state’s attempts to regulate Islamic law on polygamy and mixed marriages, and to reform Indonesia’s Islamic courts, and the resistance that some Muslim groups have put up in response. It shows that the contest between the state and Muslim groups over the extent to which the state should enforce Islamic law is ongoing and is unlikely to end in the foreseeable future, but that the state clearly  has  the  ‘upper  hand’.  This  is  largely because it controls the administration of law in Indonesia and because the majority of Indonesians appear to reject the expansion of the role of Islamic law. 8
Berikutnya,  Golongan  Khawarij  lahir pada waktu Perang Shiffin, ketika Ali dan Muawiyah  menyetujui  penunjukan  dua orang  hakim  penengah  (tahkim)  guna
8 Simon  Butt,  Polygamy  and  Mixed  Marriage  in Indonesia:  Islam  and  the  Marriage  Law  in  the  Courts, Sydney Law School. (May, 2009). H.78.
menyelesaikan pertikaian yang timbul di antara  keduanya.  Mereka  merasa  sangat kecewa atas hasil tahkim yang merugikan Ali,  dan  se  bagai  reaksinya  mereka menolak hasil tahkim tersebut dan keluar dari  pasukan  Ali  ra.  Mereka  membenci Ali karena mau berdamai dengan pemberontak  Muawiyah,  dan  mereka juga  sangat  membenci  Muawiyah  yang telah  mendustai  Ali.  Mereka  keluar  dari jemaah tersebut sambil berkata kepada kedua  kelompok  yang  bertikai,  “Kalian semuanya  telah  menjadi  kafir  dengan memperhakimkan manusia sebagai ganti memperhakimkan Allah di antara kalian. Setelah itu mereka sangat ekstrem dalam berpendapat dan lebih cenderung kepada kekerasan,  sehingga  dalam  waktu  yang lama telah membangkitkan keonaran di mana-mana.
Javaid Rahman menyatakan bahwa:
Extrapolating legal norms from the Quranic verses has proved onerous, derivation of laws based on Sunna of the Prophet has been riddled with debate and controversy. The Sunna, second principal source of Islam represents model behaviour and is referred to as the tradition and practices of Muhammad, the Prophet of Islam. The Sunna of the Prophet has been expanded through the practices of Prophet Muhammad’s followers and other Islamic leaders. Concept of Sunna had been in vogue long before the birth of Muhammad and was actively practised by contemporary Arab communities. 9 Lebih
lanjut,
Abdul
Manan menyatakan bahwa Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan  menetapkan  hukum)  secara  mutlak berada  di  tangan  rakyat.  Sementara, dalam  sistem  syura  (Islam)  kekuasaan
9 Javaid Rehman, The Sharia, Islamic Family Laws and  International  Human  Rights  Law:  Examining  the Theory and Practice of Polygamy and Tala q, International Journal of Law, Policy and The Family, (March 2007). H.33.
tersebut  merupakan  wewenang  Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi.  Wewenang  manusia  hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak  diatur  oleh  ketentuan  Allah.  Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syari’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai fagih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.  Demokrasi  Barat  berpu- lang pada pandangan mereka tentang batas  kewenangan  Tuhan.  Menurut Aristoteles,  setelah  Tuhan  menciptakan alam, dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat,  manusia  memiliki  kewenangan legislatif  dan  eksekutif  Sementara  dalam pandangan  Islam,  Allah-lah  pemegang otoritas tersebut.
Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memper oleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  memandang  soal  perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya  perceraian,  harus  ada  alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 10
Hukum Poligami menurut Para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat  seperti,  istri  ternyata  divonis mandul dan tidak bisa memberikan anak  turunan,  istri  mempunyai  riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat agar suami bisa
10 Anwar  Rachman,  Prawitra  Thalib,  Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). H.9.
berlaku  adil  kepada  istri-istrinya.  Para Imam madyahab yaitu imam hanafi, maliki, syafi’i dan hanbali membolehkan poligami dengan Syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai  istri  lebih  dari  satu,  dibatasi empat  istri.  Para  Imam  memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu untuk  berlaku  adil,  maka,  beristri  satu saja. Ulama ahli sunnahpun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adlah haram hukumnya. Perkawinan yang ke-lima, seterusnyaadalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.
Lebih  lanjut,  Anwar  Rahman memaparkan  bahwan  Hukum  asal poligami  adalah  mubah,  sesuai  teks  al- Qur’an surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129.  Contoh,  poligami  yang  dilakukan oleh  Hamzah  HAS  dan  AA  Gym.  Namun, dapat juga berubah menjadi sunat dalam hal,  (1)  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan, atau menderita penyakit yang tidak dapat sembuh, atau mendapat cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2)  jika  dimaksudkan  untuk  menyantuni janda-janda,  (3)  jika  khawatir  akan berkembangnya pelacuran atau seks sesama jenis, serta HIV dan AIDS. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan sepanjang mereka mempunyai kemampuan untuk berpoligami.  Poligami  dapat  menjadi wajib  dalam  hal  pria  tersebut  khawatir akan berbuat zina jika tidak berpoligami. Selain  itu,  hukum  berpoligami  dapat berubah 46 menjadi makruh atau bahkan haram.  Makruh  jika  poligami  dilakukan oleh orang yang secara fisik materil tidak mempunyai  kemampuan,  dan  menjadi haram jika ketidakmampuan itu dapat menyebabkan  terjadinya  penelantaran, dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, atau jika poligami
itu dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh  syari`at.  Oleh  karenanya,  T.M. Hashbi  Ash  Shiddiqy  dan  Sayyid  Ameer Ali,  sebagaimana  diungkap  oleh  Saidus Syahar,  mengatakan  bahwa  “menurut hukum  Islam,  poligami  itu  tunduk  pada alAhkam  al-Khamsah,  artinya  poligami pada suatu ketika di tempat tertentu dapat merupakan hal yang wajib, sunnat, makruh,  haram  dan  atau  mubah.  Jadi, berubah-ubah menurut perubahan keadaan.
Secara  universal,  berbagai  mahzab tidak  melarang  praktik  poligami.  Lebih lanjut,  mengenai  hukumnya  tergantung pada situasi dan kondisi dilaksanakannya poligami, hukumnya dapat menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, maupun makruh.

## 2. Filosofi Perkawinan
Dikaji dari aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontologi  yaitu  dapat  dipahami  bahwa hakikat hubungan manusia de ngan nilai- nilai  sebuah  perkawinan  dan  keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan.  Dalam  konteks  Indonesia, maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan an adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di  dalam  pembukaan  UUD  1945  yang menjadi grundnorm Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Sehubungan  dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan ber langsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan  keluarga  dan  perkawinan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi,  sosial,  dan  Tuhan.  Sementara aspek epistemologi ada Jah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan  perkawinan,  sehingga  akan  dapat
dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupan di dunia. Aspek aksiologi berupaya me- ngetahui hakikat esensi nilai yang terd yang terdapat di dalam hukum keluarga Fokus  dari  nilai  di  sini  adalah  mengenai baik dan buruk dari sudut pan dang moral etika dan manfaat. Bern atas dasar Berpangkal dari keluarga yang terbentuk perkawinan  antara  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan,  kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula  timbul  hubungan  kewarisan  yang menjadi kepentingan negara untuk mengatur nya dalam hukum positif. Aspek aksiologi  sebagai  bagian  dari  filsafat  sa ngat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.
Menyimak  korespondensi  antara Plato  dan  Socrates.  Suatu  hari,  Plato bertanya kepada Socrates apa itu cinta. Socrates:  “Pergilah  ke  ladang,  petik  dan bawa setangkal gandum yang paling besar dan  baik,  ingat,  setelah  kamu  lewati  kau tidak boleh kembali dan kesempatanmu banyak  sekali.”  Lalu  Plato  melakukan, tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Socrates bertanya kenapa kembali dengan tangan kosong, Plato Aku melihat beberapa gandum yang besar dan baik saat melewati ladang, tetapi aku berpikir mungkin ada yang lebih besar dan baik dari  yang  ini,  jadi  aku  melewatinya,  aku tidak menemukan yang lebih baik dari yang aku temui di awal akhirnya aku tidak membawa  satu  pun.  Socrates  menjawab, “Itulah  cinta  yang  hakikatnya  manakala engkau  belum  puas  dan  menemukannya, maka ia akan terus mencari dan mencari, melihat sesuatu dan membandingkannya dengan  yang  lain,  sehingga  kehampaan yang  kau  dapatkan.  Di  hari  yang  lain, Plato  bertanya  kepada  Socrates  apa  itu
pernikahan Socrates: “Pergilah ke hutan, potong  dan  bawalah  pohon  yang  paling tebal dan paling kuat, tapi ingat satu hal setelah  kamu  lewati  kamu  tidak  boleh kembali dan kesempatanmu hanya sekali” Plato pergi melakukan apa yang diminta, tetapi  dia  tidak  membawa  pohon  yang tinggi dan kuat hanya bagus. Socrates bertanya  alasannya.  Plato:  “Aku  melihat beberapa pohon yang bagus di hutan, tapi saya belajar dari kasus gandum, jadi aku memilih yang pohon ini. Karena jika tidak, aku takut kembali dengan tangan kosong lagi, kurasa ini adalah pohon terbaik yang aku  lihat.”  Socrates  berkata,  “Itulah  arti pernikahan. Hakikat perkawinan, di mana engkau berani memutuskan memilih yang baik menurut pandanganmu dan walaupun engkau  tahu  bahwa  itu  bukanlah  yang terbaik,  di  sinilah  engkau  menentukan sikap dalam memilih, perkawinan adalah pengambilan  keputusan  yang  berani, penyatuan  dua  hati,  penyatuan  dua karak ter yang berbeda di mana dua insan ini harus dan berani berbagi serta menyatukan dua pandangan menjadi satu untuk menerima kekurangan dan kelebihan. 11

## 3. Hermeneutika Poligami Perspektif Hukum Islam di Indonesia
Poligami  memiliki  dua  makna  yaitu pertama,  seorang  laki-laki  mempunyai istri  lebih  dari  satu  orang  dalam  waktu yang  sama,  dan  yang  kedua  seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Dengan demikian,  poligami  dengan  istilah  yang pertama disebut sebagai poligini dan yang kedua disebut dengan poliandri. 12
Menurut  Al-Baihaqi  bahwa  dengan hadis  Ghailan  itu  Rasulullah  jelas-jelas
11 Muhammad  Mualimur  Rifqi,  Moh  Murtadho, Khoirul  Asfiyak,  Keadilan  Dalam  Poligami  Perspektif Madzhab Syafi’i, Hikmatina, Vol. 1, No. 2, (2019). H. 89.
12 Achmad  Kazari,  Nikah  sebagai  Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), H. 159.
melarang orang mempunyai istri lebih dari  empat.  Kalau  Rasulullah  saw  tidak akan  menyuruh  Ghailan  menceraikan keenam istrinya yang sudah dinikahinya sebelum  ia  masuk  Islam.  Menurut  Imam Syafi’i dan dan Imam Hanafi di dalam kitab Bidayatul  Mujtahid  bahwa  tidak  boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan. Imam Malik berpendapat bahwa seorang abdun hanya boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu,  dan  beliau  menukil  dalam  kitab al-Muwata’,  bahwa  Ghailan  bin  Salman memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh isteri. 13 Asas  Monogami,  menurut  Anwar Rahman, bahwa perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas  monogami,  yaitu  di  mana  seorang pria hanya dibolehkan me mila seorang istri  dan  begitupun  sebaliknya.  Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan  monogami  relatif  /terbuka yang ar tinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Pasal 1 UU No.1/1974 menyatakan hawa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang MahatPasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa pada asam suatu perkawinan seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri, Dengan  kata  lain,  perkawinan  menganut asas monogami. Hal ini ti duk berlaku apabila terjadi keadaan seperti di mana salah  satu  pasangan  meninggal  dunia, bahwa  pasangan  yang  ditinggal  mati itu bisa menikah Terdapat perbedann antara UU No. 1/1974 tentang perkawinan
13 Ibnu  Rusyd,  Bidayatul  Mujtahid,  Jilid  I  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), H. 31.
de  ngan  KUH  Perdata  mengenai  asas monogami ini. Di dalam KUH Pordata asas monogami yang dianut dilihat dalam Pasal 27  KUH  Perdata  yang  menyata  bahwa dalam  waktu  yang  sama,  seorang  laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu Jaki sebagai seorang suami. Dengan  demikian,  hukum  perkawinan Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif  untuk  sohasi  per  masalahan sosial tersebut. Perkawinan bukan hanya semata-mata  untuk  memuaskan  nafsu, karena pada dasamya seorang laki-laki dapat meni eh lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum ia yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat di ataranya, yaitu adanya izin pengadilan, dan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya kelak.

## Najmah Jaman menyatakan bahwa:
Religion is a guide for humans to distinguish good and bad, and right and wrong. The instructions come from God that can be proven through ethics, logic and aesthetics. Marriage aims to make the husband and wife form a family that is eternal and happy, and in accordance with human rights. For this reason, the husband and wife need to help and complement each other so that each can develop his personality to help and achieve spiritual and material welfare . 14
Asas  Poligami,  menurut  Anwar Rahman  bahwa  walaupun  secara  formal UU  Perkawinan  di  Indonesia  menganut asas  monogami,  namun  poligami  diberi ruang dengan terlihatnya beberapa pasal dan  ayat  yang  mengaturnya.  Namun, walaupun poligami tersebut diberi tempat,
14 Najmah  Jaman,  Implications  Of  Polygamy Practices  On  Positive  Law  In  Indonesia, Prophetic Law Review , Volume 2, Issue 1, (June 2020). H. 32.
akan  tetapi  itu  bukan  berarti  bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hu kum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu yakni poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang  cukup  berat,  yaitu  berupa  suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan  izin  pengadilan.  Poligami  terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani muatu proses perka mainan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Secara  umum,  jumlah  wanita  di  dunia lebih banyak dari pria, hal ini dikarenakan angka kematian pria lebih tinggi dari wanita  karena  pembu  nuhan,  perang, kecelakaan,  profesi,  penyakit  berbahaya dan mematikan bagi laki-laki dan lain- lain. Data populasi penduduk di berbagal belahan dunia secara umum juga selalu menunjukkan  kelebihan  jumlah  wanita dibanding  pria.  Misalnya,  di  USA  jumlah wanita  kelebihan  78  juta,  New  York kelebihan 1 juta, sementara 1/3 penduduk prianya adalah kaum gay (tidak menikahi wanita).
Sejarah poligami tidak lepas dari sejarah adanya manusia pertama di bumi  ini  yakni  perkawinan  poligami ada sejak zaman Nabi Adam as turun ke  bumi  Perkawinan  poligami  pertama kali di dunia dilakukan oleh anak Nabi Adam  yakni  adanya  perkawinan  antara Qobil  dengan  Iglima  karena  pada  waktu itu Qobil telah mempunyai istri dan anak.  Kisah  ini  berawal  dari  perebutan Iqlima  salah  satu  anak  Adam  yang  can tik oleh Habil dan Qabil. Qobil sangat senang  dengan  kecantikan  Iqlima  dan
ingin  sekali  untuk  menikahinya,  namun ternyata Iqlima kawin dengan Habil. Qobil dendam dengan Habil, dan akhimya Qobil membunuh Habil. Ketika Adam hendak bepergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumah tangga dan keluarga kepada Qabil. la berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranva selama ketiadaannya. la berpesan pula agar kerukunan keluarya dan ketenangan rumah tangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal- hal yang mengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yang sudah  akrab  dan  intim,  Qabil  menerima pesan dan amanal ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha dengan baik dan sempurna menndapat segala sesuatu dalam keadaan belk dan menyenumgkan. Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulai dalam batinya ia mengatakan bahwa ia telah diberi sesuatu yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan dendamnya dan dengkinya terhadap Habil saudaranya. Tidak lama setelah Adam me ninggalkan keluarganya datanglah Qabil menemui Habil di tempat  petemakannya.  Berkatalah  Qobil kepada Habil: “Aku datung ke mari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini. “Apa salahku?” tanya Habil. “Dengan tanpa  peu  hendak  membunuhkue”  Qabil berkata: “Engkau telah mengawini Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengawini  adikmu  yang  buruk  dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu”  Habil  berkata:  “Apalah  berdosa  aku bahwa  Allah  telah  menerima  korbanku dan  menolak  korbanmu?  Tidakkah engkau telah setuju cara penyelesalan yang dialam oleh ayah sebagaimana telah kami  laksanakan?  Janganlah  terasa  sa mempertaruhkan hawa nafsu dan ajakan setan.  Akibat  perbuatanmu,  ketahuilah bahwn  Allah  hanya  menerima  korban
yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang sud dan niat yang murni. Renungkanlah  wahal  saudaraku  kata- kataku ini dan buanglah niat jahat yang telah  dibisikkan  kepadamu  oleh  Iblis, musuh yang me nyebabkan turunnya ayah dan ibu dari surga dan ketahuilah bahwa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akuin aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhainya. Nasihat Habil itu tidak dihiraukan oleh Qabil dan Habil pun dipukul kepalanya dengan batu sampai mati dan jatuhlah Habil sebagai korban keganasan saudara sendiri dan korban pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia di dunia ini. Setelah Habil mati, maka lqlima menjadi janda dan harus bekerja keras menghidupi anaknya. Saat itulah turun perma Allah kepada Qobil untuk menikahi Iqlima  nyar  Iqlima  ada  yang  memberi nafkah,  melindungi  dan  membesarkan anak-annk  hanil  perkawinannya  dengan Habil serta sebagai bentuk hukuman atas perbu atan yang membunuh Habil. Setelah era  Qabil,  poligami  jugu  dilakukan  oleh kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa zaman purba. Seper- ti halnya agama Uke  di  China  membolehkan  poligami sampai 130 orang, bahkan ada raja China yang beristri sumpai 3.000 orang lebih. Martin  Luther  King,  pendiri  Protestan bersikap cukup toleran terhadap poligami  dengan  alasan,  bahwa  Tuhan tidak melarang, dan bahwa Nabi Ibrahim beristri dua. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian.
Fatimah Zuhrah menyatakan bahwa:
The legal provisions governing the implementation of polygamy as described above binds all parties, including the parties who will involve in polygamy and the marriage registrar person. Violating to the provisions
of the articles above is subject to criminal actions . 15
Secara yuridis, Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974  menyatakan  bahwa  pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selain itu, diatur dalam PP No. 9/1975 dan lebih perinci lagi penjabaran pengaturan poligami dalam kompilasi Hukum Islam yakni dalam: Pasal 55: (1) Beristri lebih satu orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas hanya  sampai  4  (empat)  istri.  (2)  Syarat utama  beristri  lebih  dari  seorang,  suami harus mampu berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anaknya (3) Apabila syarat utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang Pasal 56 ayat (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
Kebahagiaan yang menyentuh jiwa  paling  dalam  pada  diri  seseorang. Sumbernya  berlimpah,  dan  lebih  tahan lama.  Bahkan  ada  yang  menyebutnya sebagai kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana jenis kebahagiaan individu dan  sosial,  kebahagiaan  spiritual  ini  pun fitrah  seorang  manusia.  Bahkan  fitrah yang paling substansial. Paling mendasar. Inilah fitrah yang jika tidak tercapai bakal menyebabkan seseorang menjadi gelisah dan  merasa  hampa.  Berbicara  Poligami, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh  Rasulullah  saw.  Beliau  berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat- ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari  satu  itu.  Memang  dibolehkan,  akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini,  sehingga  maksud  yang  semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. 16
15 Fatimah  Zuhrah,  Problems  Of  Polygamy  In Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and KHI ), Journal Of Islam And Science, Vol. 03, No. 01, (June 2016). H. 9.
16 Agus Mustofa, Poligami Yuk!? , (Surabaya: Padma Press, 2012). H. 52.
Menganalisa  dari  perspektif  teori dan  Pancasila,  Menurut  teori  eksistensi ini,  hukum  Islam  mempunyai  spesifikasi (a)  telah  ada  dalam  arti  sebagai  bagian integral  dari  hukum  nasional  (b)  telah ada dalam arti dengan kemandirian dan  kekuatan  wibawanya,  ia  diakui  oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (c) telah ada dalam arti norma  hukum  Islam  berfungsi  sebagai penyaring  bahan-bahan  hukum  nasional, dan (d) telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional sebab  hukum  Islam  Merupakan  Unsur Mutlak  cikal  bakal  Pembentukan  Hukum Nasional secara leluasa. Kedudukan hukum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa  adalah  sangat  kuat,  hal  tersebut dapat ditemui di dalam Undang Undang Dasar  1945  yaitu  Pasal  29  ayat  (1)  yang mengacu  pada  sila  pertama  Pancasila yang  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Sila  tersebut  merupakan  hukum positif  yang  fundamental,  dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu memandang dan menjadikan sila tersebut sebagai hukum  yang  mengikat  setiap  saat,  baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 17 Nadia A. Naser-Najjab menyatakan bahwa:
The media, as in any modern society, play a vital role in influencing social attitudes, in this case reinforcing masculine need by portraying polygamy simply as an exciting and amusing way of satisfying male desire, with no other justification required, an escapist male sexual fantasy that can act powerfully on men deprived of every other avenue to assertion of masculine strength. Women in this study are aware that local and regional Arab media portray women and their personal, political, and social possibilities negatively.
17 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok: RajaGrafindo Persara, 2018), H. 5.
The permissibility of polygamy up to four wives is a gift and grace to human from the God. However, there are still requirements if a man wants to marry more than one wife, i.e. treating all wives and children justly, as explained above. Islam is a sublime religion of humanity. Muslims are required to preach and explain the Islamic teachings to all humankind. However, Muslims will not be able to take charge of these duties unless they have strong countries with all criteria of ideal states and nation, such as strong army, science, industry, agriculture, commerce, etc. During the development of a country, certainly it needs a lot productive workers in business and  services  fields.  A  German  scientist,  Paul Eshmied, has discussed Muslims population and high birth rate among Muslims. He concluded that these facts are the power of Islamic society. 18
Menurut  kaum  feminis,  dari  hasil penafsiran ayat tersebut lebih ironis lagi dijadikan sumber hukum dalam membuat Undang-undang  (UU)  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Lebih  spesifik  lagi terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974: 1) Pada asasnya dalam suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang suami.  Pengadilan,  dapat  memberi  izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Mereka menilai pasal tersebut bernuansa paradoks dan  ambigu.  Sebab,  di  ayat  pertama menjelaskan  bahwa  asasnya  perkawinan di  Indonesia  adalah  monogami,  tetapi mengapa di ayat selanjutnya berbicara yang  sebaliknya?  Ini  adalah  bentuk inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Kalau  UU  Perkawinan  memang  berniat untuk  menegakkan  asas  poligami,  pasal kedua selayaknya ditiadakan. Oleh karenanya, yang bias tidak hanya gender,
18 Nadia  A.  Naser-Najjab,  Polygamy,  Family  Law, and  the  Crisis  of  Governance  in  Palestine, Journal of Family Issues, Vol. 36 (8), (2013). H. 1094.
tetapi  merambah  UU  Perkawinan  juga. Tipologi  Hakim  Pengadilan  Agama Jombang Berdasarkan tipologi hakim yang telah peneliti uraikan di dalam Bab II, maka para  hakim  Pengadilan  Agama  Jombang terklasifikasikan ke dalam tipe hakim yang Nonposivistik, Kontekstual dan Pragmatis. Sifat-sifat  tersebut  tercermin  di  dalam pertimbangan hukum ketika memutus perkara izin poligami yang dihadapkan pada mereka. 19 Islam membolehkan poligami. Tujuan  Islam  membolehkan  poligami, pertama,  untuk  melindungi  perempuan dari  kebinasaan,  memperbaiki  nasib, mengangkat  harkat,  derajad  dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Untuk itulah maka al-Qur’an 28 mengharamkan perzinahan. Dengan haramnya perzinahan diharapkan, pelacuran dan pergundikan akan dapat dihindari,  atau  paling  tidak  dapat ditekan jumlah dan intensitasnya. Status,  kehormatan,  derajad,  harkat  dan martabat perempuan akan menjadi lebih baik.  Kedua,  dengan  poligami  (maksimal empat  orang)  itu,  Islam  bermaksud hendak  mengendalikan  hawa  nafsu  agar dapat  disalurkan  secara  baik,  sehat, dan  bertanggung  jawab.  Jika  poligami dilarang  mutlak,  setiap  laki-laki  hanya boleh  mempunyai  seorang  isteri,  itu sama  artinya  dengan  membunuh,  bukan mengendalikan. Islam sangat menyadari bahwa  dalam  banyak  hal,  seorang  pria tidak cukup hanya mempunyai seorang isteri, terutama dalam rangka penyaluran birahi.  Untuk  itu,  jika  poligami  dilarang padahal mereka sangat membutuhkannya maka mereka akan berzina, suatu hal yang sangat tidak diharapkan. Tidak semua
19 Abdullah Taufiq, Ilham Tohari, Konstruksi Nalar Rechtvinding  Hakim  Dalam  Pemberian  Izin  Poligami Yang  Berkeadilan  Gender  Dalam  Putusan  Pengadilan Agama  Jombang  No.  0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg, AL- HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law , Vol. 09, No. 02, (Desember 2019). H. 515.
laki-laki  boleh  berpoligami.  Poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang secara  fisik  material  mampu  memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka.  Bagi  yang  tidak  mempunyai kemampuan,  tidak  boleh  berpoligami juga  tidak  boleh  berzina.  Bagi  mereka yang harus dilakukan adalah berpuasa sampai Allah memampukan mereka untuk berpoligami dengan karunia-Nya. 20
Gaung  hermeneutik  tidak  hanya berkembang  dalam  lingkungan  filsafat melainkan juga merambat jauh dalam berbagi bidang seperti kebudayaan, sastra, literer,  politik,  dan  juga  hukum.  Dalam bidang  hukum,  hermeneutika  bergulat dengan  hakikat  dan  metode  penafsiran hukum.  Hans  Kelsen,  Francis  Lieber, Ronald  Dworkin,  Peter  Goodrich,  dan sejumlah pemikir hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran  hermeneutika  hukum.  Peter Goodrich menyatakan bahwa teks hukum merupakan  suatu  wacana  politik  yang tertanan secara historis maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana  legitimasi.  Sementara  Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum. David Hoy menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Dalam pandangan Hoy, pandangan hermeneutika bahwa tradisi selalu memasung interpretasi  kita  dan  bahwa  makna  teks tidak pernah terpisah dari interpretasi yang  mengintervensinya,  membuahkan keadilan yang lebih besar lagi bagi praktik hukum konkret. Drucilla Cornell, seorang tokoh  lain,  menganjukan  agar  sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan Yang Baik (Keadilan) dan  mampu  memproyeksikan  wawasan
20 Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif  Hukum  Islam, MMH ,  Jilid  43  No.  1,  (Januari 2014). H. 45.
yang  baik  itu  sebagai  ‘janji  keselamatan’ dari hukum. 21 James  Farr  dalam  Urbanus  dkk menguraikan prinsip-prinisp dasar interpretasi hukum atau konstitusional yang dapat dikelompokan menjadi lima (5) bagian yaitu:
1.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi
2.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat)
3.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum
4.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir
5.  Prinsip-prinsip
yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks Hermeneutika merupakan salah satu  teori  filsafat  mengenai  interpretasi makna.  Sebagai  sebuah  pendekatan, saat ini hermeneutika banyak dikaji oleh  para  peneliti  akademis  seperti: kritikus  sastra,  sosiolog,  sejarawan, antropolog,  filosof,  maupun  teolog, khususnya  untuk  mengkaji,  memahami, dan  menafsirkan  teks  kitab  suci,  seperti Injil  atau  Alquran.  Kajian  hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. Pertama,  hermeneutika  hukum  dapat di pahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu memenuhi ketepatan pemahaman ( subtilitas intelegendi ), ketepatan penjabaran  ( subtilitas explicandi ),  dan
21 Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum  (Legal  Hermeneutics:  Principles  and  Rules  of Legal  Interpretation), Jurnal Konstitusi ,  Vol.  13,  No.  1, (Maret 2016). H.10.
ketepatan penerapan ( subtilitas applicandi ). Kedua, hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka lingkaran  spiral  hermeneutika,  yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta.  Dalam  hermeneutika  seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam  bingkai  fakta.  Hermeneutika  pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan  simbol  berupa  teks  atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk  dicari  arti  dan  maknanya.  Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang  tidak  dialami,  kemudian  dibawa  ke masa  sekarang.  Atau  dengan  kata  lain, sebagaimana  pendapat  Josef  Bleicher, bahwa  hermeneutika  merupakan  suatu teori  atau  filsafat  tentang  interpretasi makna. 22
Hermeneutika hukum Islam, tidak ada satupun  yang  kontradiktif  dengan  apa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Hanya  saja, implementasinya membutuhkan beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk melaksanakan praktik poligami.

## D.    Kesimpulan
Menggunakan  hermeneutika  hukum Islam  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia serta  mengaitkan  dengan  Pancasila  dan konstitusi sebagai ruh hukum di Indonesia, serta diperkuat dengan pendapat mahzab- mahzab yang pada hakikatnya tidak satupun  melarang  praktik  poligami, apalagi  peraturan  perundang-undangan, UU  perkawinan  maupun  Peraturan Pemerintah  sebagai  aturan  pelaksananya secara jelas memperbolehkan praktik poligami dengan beberapa persyaratan-
22 Arip  Purkon,  Pendekatan  Hermeneutika  Dalam Kajian Hukum Islam, Ahkam, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013). H. 187.
persyaratan khusus yang berkonjungsi antara hukum positif dan hukum Islam. Perdebatan panjang mengenai poligami harus mampu memahami benang merah yang ada berkaitan dengan kebolehan poligami dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam  di  Indonesia.  Namun,  ketentuan hukum,  perlu  lebih  jelas  mengatur  agar ketidakeksplisitan itu tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas.

## DAFTAR PUSTAKA
As-Sanan,  Arij  Abdurrahman. Memahami Keadilan dalam Poligami ,  Jakarta:  PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.
Burhanuddin,
Poligami
Perspektif Hermeneutika  Fazlur  Rahman, As- Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini , Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.
Butt, Simon. Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: Islam and the Marriage Law in the Courts, Sydney Law School, May 2009.
Jaman, Najmah, Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia, Prophetic Law Review , Volume 2, Issue 1, June 2020.
Kazari,  Achmad. Nikah sebagai Perikatan , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Khumais,  Muhammad  Bin  Abdurrohman
Al. Aqidah Empat Mazhab Abu Hanifah, Malik  Bin  Anas,  Syafii,  Ahmad ,  Qalam: Jakarta, 1992.
Manan,  Abdul. Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat, Jakarta: Kencana, 2016.
Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, Depok:  RajaGrafindo Persara, 2018. Mustofa,  Agus. Poligami Yuk!? ,  Surabaya: Padma Press, 2012.
Naser-Najjab,  Nadia  A.  Polygamy,  Family Law,  and the  Crisis  of  Governance  in Palestine, Journal of Family Issues, Vol. 36 (8), 2013.
Nurmila,  Nina.  Polygamous  Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women’s  Access  To  Income  And Property, Al-Jāmi‘ah:  Journal  of  Islamic Studies , Vol. 54, No. 2, 2016.
Rachman,  Anwar.  Prawitra  Thalib,
Saepudin  Muhtar, Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi ,  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2020.
Raharja,  Karta.  “Poligami,  Sunnah, Haram, Makruh, atau Mubah” https:// republika.co.id/berita/pqira9282/ menggali-hukum-poligami-mubah- sunah-atau-haram. Diakses pada 18 Oktober 2020.
Rehman,  Javaid.  The  Sharia,  Islamic Family Laws and International Human Rights  Law:  Examining  the  Theory and  Practice  of  Polygamy  and  Tala q, International Journal of Law, Policy and The Family, March, 2007.
Rifqi,  Muhammad  Mualimur.,  Moh Murtadho.,  Khoirul  Asfiyak,  Keadilan Dalam  Poligami  Perspektif  Madzhab Syafi’i, Hikmatina, Vol. 1, No. 2, 2019.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul Mujtahid ,  Jilid  I Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Soekanto,  Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 2012.
Taufiq, Abdullah., Ilham Tohari, Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang
Berkeadilan  Gender  Dalam  Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/ Pdt.G/2016/PA.Jbg, AL-HUKAMA The
Indonesian Journal of Islamic Family Law , Vol. 09, No. 02, Desember, 2019.
Weruin, Urbanus Ura., Dwi Andayani B, St.
Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum (Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation), Jurnal Konstitusi , Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
Zahari, Ahmad. Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, MMH , Jilid 43 No. 1, Januari 2014.
Zuhrah,  Fatimah.  Problems  Of  Polygamy
In  Indonesia  (Analysis  of  Law  No.  1 of 1974 and KHI ), Journal Of Islam And Science, Vol. 03, No. 01, June 2016.
-