Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │337
PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN MENURUT EKONOMI ISLAM, KAPITALIS DAN SOSIALIS
Amir Salim
Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Email: amirsalim@stebisigm.ac.id

## Anggun Purnamasari
Studi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Email: anggunpurnamasari110290@gmail.com

## Widi Nugraha
Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi Email: widinugraha@fdk.ac.id

## Abstrack
In Taqiyyuddin An-Nabhani's thought regarding the status of ownership of the economic system in  an  Islamic  view,  it  is  divided  into  three  ownerships,  namely  individual  ownership (individuals), public ownership and state ownership. The concept of ownership of the capitalist economic system states that the recognition of ownership rights is in the hands of individuals, while  the  state  does  not  take  part  in  the  economic  system  that  is  run.  Then,  the  concept  of ownership of the socialist economic system states that mastery of property rights must be in the hands  of  leaders  and  these  property  rights  are  prioritized  for  state-owned  companies.  The purpose  of  this  research  is  to  find  out  Taqiyuddin  an-Nabhani's  thoughts  about  ownership according  to  the  Islamic  economic  system  and  ownership  of  the  capitalist  and  socialist economic systems. This research uses the library method by providing an overview of the object being  researched.  Based  on  the  research  results,  it  can  be  seen  that  the  three  views  are different.  Taqiyyuddin  An-Nabhani's  thoughts  regarding  the  ownership  status  of  the  economic system in an Islamic view are carried out on the basis of ownership, how to use property rights, and how ownership is distributed. This is considered very contradictory when compared to the capitalist  economic  system  which  enriches  itself  and  obtains  the  maximum  property  benefits, while  the  socialist  economic  system  states  that  the  state  organizes  and  manages  economic resources, so individual ownership does not apply in this system.

## Keywords: Ownership, Capitalist, Socialist Concept

## Abstrak
Dalam pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani mengenai status kepemilikan sistem ekonomi dalam pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kepmilikan yaitu kepemilikan individu (perorangan), kepemilikan  umum  dan  kepemilikkan  Negara.  Pada  konsep  kepemilikan  sistem  ekonomi kapitalis meyatakan bahwa pengakuan hak kepemilikan berada di tangan induvidu, sedangkan negara tidak ikut andil dalam sistem ekonomi yang dijalankan. Kemudian, konsep kepemilikan
338│ Amir Salim, et.al; Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan ……… .
sistem  ekonomi  sosialis  menyatakan  bahwa  penguasaan  hak  milik  harus  pada  pemimpin  dan hak  milik  tersebut  diutamakan  untuk  perusahaan  milik  Negara.  Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pemikiran  Taqiyuddin  an-Nabhani  tentang  kepemilikan  menurut sistem ekonomi Islam dan kepemilikan sistem ekonomi dalam kapitalis dan sosialis. Penelitian ini  menggunakan  metode  kepustakaan  dengan  memberikan  gambaran  tentang  objek  yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa ketiga pandangan tersebut berbeda. Pemikiran  Taqiyyuddin  An-Nabhani  mengenai  status  kepemilikan  sistem  ekonomi  dalam pandangan  Islam  dilaksanakan  atas  dasar  kepemilikan,  cara  menanfaatkan  hak  milik,  dan bagaimana  kepemilikan  didistribusikan.  Hal  tersebuat  dianggap  sangat  bertentangan  jika disandingkan  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  yang  memperkaya  dirinya  sendiri  dan memperoleh  keuntungan  harta  sebesar-besarnya,  sedangkan  sistem  ekonomi  sosialis menyatakan  bahwa  negara  yang  menyusun  dan  mengelola  sumber  daya  ekonomi,  sehingga kepemilikan induvidu tidak berlaku dalam sistem ini.
Kata Kunci: Konsep Kepemilikan, Kapitalis, Sosialis.

## DASAR PEMIKIRAN
Kitab  suci  yang  mulia  adalah  Al-Qur’an  yang  merupakan  wahyu  Allah  SWT untuk  baginda  nabi  Muhammad  SAW.  Al  Qur’an  diturunkan  sebagai  bukti  cinta  agar manusia  menjadikannya  pedoman  dalam  menjalankan  kehidupan  di  dunia  serta  di akhirat  kelak.  Kehidupan  yang  didasarkan  kepada  keimanan  akan  menuntun  manusia untuk  menyusuri  jalan  kehidupan  yang  lurus  dan  terang  benderang  (Merza  Gemal, 2004).  Pokok  pemikiran  ekonomi  telah  ditetapkan  sejak  penetapan  Nabi  Muhammad sebagai Rasul Allah. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasul mengenai masalah kemasyarakatan,  seperti  hukum  (fiqih),  pernikahan,  politik,  dan  ekonomi  atau perdagangan.
Salah satu masalah kemasyarakatan tersebut yang menjadi perhatian Rasul adalah ekonomi,  karena menjadi  pilar  penyangga  keimanan  yang  harus  diperhatikan  (Aravi, 2017).  Sejak  pertengahan  abad  XII  Hijriyah,  dunia  Islam  mengalami  kemunduran  dan kemerosotan  dari  masa  kejayaannya  sebelumnya.  Semua  upaya  telah  dilakukan  untuk membangkitkan  kembali  agar  tidak  terjadi  kemerosotan  dan  kemunduran,  akan  tetapi belum  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  mencapai  hasil.  Sementara  itu,  dunia  Islam masih  kebingungan  di  tengah-tengah  kegelapan  akibat  kekacauan  dan  kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.
Pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani tentang syariat dan situasi politik dan kondisi kaum  Muslim  pada  masa  hidupnya,  lahirlah  pemikirannya  tentang  bagaimana  upaya mengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam tentang kepemilikan. Dalam
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │339
hal  ini  tidak  luput  dari  perhatiannya  yaitu  tentang  perekonomian.  Sebagai  manusia adanya  naluri  untuk  memiliki  dan  menguasai  harta  benda  dipandang  dalam  Islam. Karena  itu,  tidak  adil  jika  ada  pemaksaan  untuk  menghindari  kepemilikan.  Islam mendorong  umatnya  untuk  mencari  dan  memiliki  harta  benda,  dan  kemudian memberikan sebagiannya kepada yang membutuhkan (Yusuf, 2004).
Membahas  tentang  pemikiran  kepemilikan  salah  satunya  tentang  sosok Taqiyuddin  an-Nabhani.  Beliau  adalah  pempimpin  agama  dan  figur  yang  menonjol dalam  kehidupan  berpolitik.  Taqiyuddin  an-Nabhani  menyatakan  bagaimana  prinsip dasar  ekonomi  Islam  yang  menganut  prinsip  dasar  kepemilikan,  pemanfaatan,  dan aturan  penyaluran  kekayaan  dalam  pelaksananya  bertentangan  dengan  kapitalis  dan sosialis.  Hak  milik  yang  menganut  paham  kapitalis  mengatur  bahwa  kepemilikan individu  ialah  dasar  dalam  menjalankan  ekonomi,  sedangkan  kepemilikan  sosialis mengatur bahwa kepemilikan bersama sebagai dasar menjalankannya.
Adapun  jenis  kepemilikan  dalam  ekonomi  Islam,  yaitu  kepemilikan  individu, umum,  dan  negara.  Menyangkut  hal  tersebut,  pandangan  Taqiyuddin  an-Nabhani mengungkapkan bahwa Islam bukan saja sebatas agama kepercayaan namun merupakan sebuah pemikiran luar biasa yang berkaitan juga dengan menjalankan (Rahman, 2004). Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan cara menjalakan kehidupan baik pribadi  maupun  bernegara  berdasarkan  berbagai  sudut  pandang  tidak  terkecuali pengaturan sistem ekonominya. Ciri khas dalam kepemilikan menurut aturan kitab suci dan  as-sunnah  terlihat  dari  perilaku  dan  mengumpulakan  maupun  tasarrufnya  dan apabila  hal  tersebut  dilaksanakan  dan  dijadikan  pedoman  akan  berfungsi  sebagai  jalan keluar untuk melawan buruknya sistem kapitalis dan sosialis.
Kepemilikan  individu  diperbolehkan  dalam  ajaran  Islam  namun  terdapat  batasan dan tata cara tertentu dalam pemanfaatnnya. Dengan memahami hukum yang berkaitan dengan  pelasanaan  kepemilikan  perorangan  akan  dijamin  hubungan  antar  sesama  dan kebutuhan hidup pribadi akan terjamin. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran  hukum  Islam  yang  mengatur  pelaksaaan  ekonomi  kepemilikan  individu sebagai  solusi  atas  berbagai  masalah  manusia  dalam  memanfaatkan  kekayaannya  dan tata cara pendistribusiannya kepada sesama (Fuad Chalil, 2009).
340│ Amir Salim, et.al; Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan ……… .
Berpedoman  pada  masalah  yang  ditemukan,  penulis  tertarik  melakukan  sebuah penelitian  mendalam  dengan  judul  “Pemikiran  Ekonomi  Taqiyuddin  An-Nabhani Tentang  Kepemilikan  Menurut  Sistem  Ekonomi  Islam  dan  Kepemilikan  Menurut Kapitalis dan Sosialis”.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  merupakan  kepustakaan (Library  Research). Penelitian  kepustakaan  ialah  metode  untuk  mencari  informasi  dan  data  dengan dukungan  bahan  kajian  yang  yang  terdapat  di  perpustakkaan.  Bahan  kajian  dalam penelitian ini diperoleh sumber perpustakaan seperti literature buku, majalah, kamus bahasa, dukumen penting, jurnal penelitian dan lainnya yang dapat menjadi data.
Pendekatan  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  yang  memiliki  dasar  deskriptif, bertujuan memahami suatu fenomena secara lebih mendalam (Sugiyono, 2009) .Dalam penelitian berisi  uraian pendapat  pemikiran  Taqiyuddin  An-Nabhani  dikumpulkan dari kitab,  buku  hasil  pemikiranya  dan  sumber  lainaya  yang  masih  relevan.  Sumber  data yang  diperoleh  melalui  dua  sumber.  Pertama,  sumber  data  primer  yang  menggunakan literatur  Taqiyyuddin  an-Nabbhani  dalam  Kitab Nidham  al-Iqtiṣādi  fī  al-Islām (Penerjemah  :  Hafidz  Abd.  Rahman,  Tahun:  2004.  Kota  terbit  :  Jakarta.  Penerbit  : Hizbut Tahrir Indonesia). Kedua, sumber data sekunder berupa literatur yang mengenai dasar  kepemilikan  karangan  Taqiyyuddin  an-Nabhanni  dalam  terjemahan  Sistem Ekonomi Islam, dan sumber lainnya yang relevan.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deduktif  dan  metode induktif.  Metode  deduktif  dalam  penelitian  akan  memaparkan  tentang  teori-teori  yang bersifat  umum  tentang  kepemilikan,  sedangkan  metode  induktif  dalam  penelitian  ini akan  mengumpulkan  data-data  yang  bersifat  khusus,  kemudian  ditarik  kesimpulan umum dari data-data yang berkaitan dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │341

## PEMBAHASAN
1. Pemikiran  Ekonomi  Taqiyuddin  An-Nabhani  tentang  Kepemilikan  dalam Buku Sistem Ekonomi Islam
Dalam  Buku  Sistem  Ekonomi  Islam  karangan  Taqiyuddin  An-Nabhani diterjemahkan  oleh  Hafidz  Abd.  Rahman  kepemilikan  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  (1) Kepemilikan Individu, (2) Kepemilikan Umum, (3) Kepemilikan Negara.
a. Kepemilikan Individu
Kepemilikan  induvidu  adalah  hukum  syara’  yang  ditentukan  pada  zat  ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan  barang  tersebut,  serta  memperoleh  kompensasi  baik  karena  barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut (Sulistiawati, 2017).
Selain  itu,  kepemilikan  individu  atau  perorangan  menurut  Taqiyuddin  An- Nabhani  merupakan  bagian  dari  hukum  islam  yang  mengatur  cara  memanfaatkan kepemilikan  barang  dan  jasa.  Oleh  karenanya  tidak  akan  terdapat  hukum  kepemilikan tanpa adanya syariat serta dilandasi izin syara’ berdasarkan sebab sebab kememilikkan. Kepemilikan  atas  zat  secara  syara’  muncul  diakibatkan  oleh  adanya  izin  hak kepemilikan  atau  yang  diperbolehkan.  Adapun  kepemilikan  individu,  terdiri  dari  hak untuk  bekerja,  wasiat,  mempertahankan  hidup,  harta  yang  diberi  oleh  negara  dengan tujuan  kesejahteraan  rakyat  seperti  lahan  pertanian  atau  uang  modal, serta kekayaan yang didapatkan sesorang tanpa berusaha bekerja (Rahman, 2004).

## b. Kepemilikan Umum
Kepemilikan umum adalah izin syara’ kepada komunitas masyarakat untuk sama- sama  memanfaatkan  benda  atau  barang.  Barang  milik  bersama  adalah  benda  yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat (Mardani, 2013). Barang milik bersama ( al- amwal al-‘ammah ) adalah setiap harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan induvidu (perorangan)  di  mana  harta  tersebut  digunakan  unuk  kemaslahatan  dan  kemanfaatan umum (Isnaini Harahap dkk, 2017).
342│ Amir Salim, et.al; Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan ……… .
Kepemilikan  umum  menurut  Taqiyuddin  An-Nabhani  adalah  izin  syara’  bagi sekelompok masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pengolahan benda ataupun sebuah barang dengan cara bersama sama. Hal ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, misalnya  saja  sebuah  objek  yang  dimiliki  dua  orang  atau  lebih.  Setiap  objek  yang dimiliki oleh masyarakat biasanya digunakan untuk kepentingan social (Rahman, 2004). Kepemilikan umum memiliki bentuk kekayaan yang dikategorikan, antara lain fasilitas umum,  barang tambang,  serta  sumber  daya  yang  tersimpan  di  alam  yang  tidak  dapat untuk dimilikki oleh perorangan dalam sifat pembentukkannya (Hafidhuddin, 2007).

## c. Kepemilikan Negara
Kepemilikan  negara  merupakan  harta  yang  termasuk  milik  negara  yang merupakan  hak  seluruh  kaum  Muslimin  yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijaksanaannya.  Harta  kepemilikan  negara  tidak  termasuk  kategori  kepemilikan induvidu atau  umum (Isnaini Harahap dkk, 2017)
Kepemilikan  negara  menurut  Taqiyuddin  An-Nabhani  diartikan  setiap  kaum muslim  mempunyai  hak  dalam  harta  negara  dengan  khalifah  yang  diberi  wewenang untuk  mengelolanya,  dan  memberikah  hak  khusus  kepada  sebgian  umat  muslim berdasarkan  sudut  pandang  pemimpin.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  kepemilikan negra ialah hak yang diatur oleh syara’ mengenai harta yang merupakan milik seluruh msayarakat  dan  cara  mengelolanya  di  serahkan  kepada  pemimpin  Negara  dalam melaksanakan sistim pemerintahan dan cara memanfaatkannya diatur negara. Contonya harta  ghannimah,  fa’i,  khummus,  kharrah,  jiziah,  dan  sebagainya.  Kewajiban  negara yang  dilakukan  seperti  menggaji  pegawai,  keperluan  jihad,  dan  keperluan  yang menyangkut negara menggunakan harta milik negara (Rahman, 2004).

## 2. Konsep Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem  ekonomi  kapitalis  ialah  setiap  sumber  dan  nilai  kekuasaan  yang  masih menghasilkan  faktor  keproduksiannya  sebagian  besar  milik  pihak  swasta  (Rahardja dan  Manurung,  2008).  Dalam  pandangan  sistem  ini  sumber  daya  alam  dapat  dimiliki perorangan  dalam  usaha  menjalalankan  kehidupan  dan  persaingan  antar  perusahaan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │343
untuk  memperolah  laba  terbesar.  Adam  Smith  merupakan  salah  satu  tokoh  yang menganut  sistem  ekonomi  kapitalis,  yang  menjalankan  hukum  pasar  bebas  dan pengakuan  pada  hak  perorangan  ialah  masyarakat  makmur  bukunya The  Wealth  of Nations  ( 1776).  Ekonomi  kapitalis  mengedepankan  kebebasan  induvidu  untuk mendapatkan  tempat  yang  penting  sehingga  prinsip  yang  dianut  adalah  individualistis (Ali, 1997).
Menurut  Charla,  sistem  kepemilikkan  kapitalis  memiliki  ciri  pokok  yakni diantaranya  kebebasan  untuk  memiliki  alat  produksi  dan  barang  modal,  kebebasan menentukan  bidang  lapangan  kerja  sendiri,  kebebasan  produsen  dalam  memutuskan jumlah  produkksi,  harga  pasar  dan  keikutsertaan  pemerintah  Negara  terdapat  batasan pada  beberapa  hal  yang  tidak  dapat  diusahakan  pihak  swasta  dan  mematuhi  hukum. Dalam  sistem  ini,  pemerintah  sangat  minim  berperan  dikarenakan  pemerintah  hanya berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian (Pol, 2002).
Dalam  paham  kapitalis  terdapat  kepemilikan  benda  berwujud  dan  tak  berwujud. Contohnya hak cipta dan hak kepemilikan saham pada perusahaan. Sistem ekonomi ini dikenal  juga  sistim  ekonomi  pasar  karena  dalam  sistem  ini  terdapat  keleluasaan  dan kebebasan  kepada  individu  maupun  perusahaan  untuk  melakukan  keputusan  terbaik bagi  kepentingan  mereka  masing-masing.  Eropa  menjadi  salah  satu  Negara  yang menjalankan sistem ekonomi ini dengan semboyan ‘‘Ekonomi Kemakmuran Bersama’’
Setiap  warga  Negara  diberikan  kebebasan  untuk  bersaiang,  individu  yang  dapat menguasai  harta  kekayaan  karena  modal  yang  dimilikinya  dapat  menguasai  seluruh produksi  barang.  Sistem  ekonomi  kapitalis,  mengangggap  modal  ialah  sumber produkksi dan kebebasan yang diberi hak pada setiap orang. Orang yang bermodal besar akan memperoleh kebebasan lebih dan hasil yang diprolehnya maksimal. Namun dalam pemberian hak manfaat produksi dan pendistribusian sistem ini hanya diberikan kepada kelompok  tertentu.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemilik  modal,  orang kaya  akan  mejadi  kaya,  sedangkan  orang  miskin  akan  menderita  karena  kekuasaan kapitalis yang tidak terbatas (Adabiyah, 1970).
344│ Amir Salim, et.al; Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan ……… .

## 3. Konsep Kepemlikan Dalam Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem  ekonomi  dengan  paham  sosialis  menunjukkan  perekonomian  yang pemerintahannya  kurang  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengarahkan  dalam industry besar seperti  kereta api,  jalan dan jembatan juga produksi  lain yang berkaitan dengan  hidup  orang  banyak.  Dalam  sistem  ini  pemerintah  memiliki  peranan  besar dalam  mengatur  pola  ekonomi  di  suatu  negara.  Baik  dari  perencanaan,  pelaksannaan sampai  dengan  proses  pengawasan  terhadap  ekonomi  di  lingkungan  masyarakat (Deliarnov,  2015).  Ekonomi  sosialis  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  pemerintah mengenai  alat  produksinya  secara  berkelompok  terdapat  lima  pokok  sistem  sosialis. Menurut  Charla,  diantaranya  sumber  ekonomi  dan  prduksinya  diatur  negara,  kegiatan ekonomi  dan  produksi  diharuskan  usaha  bersama,  penentuan  jumlah  dan  jenis  barang ditentukan  oleh  pusat  dari  pemerintah.  Harga  dan  pendistribusian  barang  diatur pemerintah  dan  semua  masyarakat  ialah  pekerja  yang  wajib  ikut  berproduksi  sesuai kemampuannya.
Salah  satu  tokoh  yang  menganut  paham  sosialis  ialah  Karl  Marx,  belakangan menyebut  sosialisme  ini  dengan  sosialisme  utopis,  yang  dilawankan  dengan  gagasan sosialismenya  sendiri,  yang  ia  sebut  dengan  sosialisme  ilmiah.  Motivasi  dasar  di belakang  cita-cita  utopis  itu  bersifat  sosial,  dan  tidak  lagi  religius  ada  kesadaran  akan keadaan  buruk  kelas-kelas  bawah,  keyakinan  bahwa  konflik-konflik  sosial, ketidaksamaan  dan  penindasan  bertentangan  dengan  kodrat  manusia  dan  karena  itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan  masyarakat  yang  alami.  Cita-cita  kaum  utopis  seperti  penghapusan  hak milik  pribadi,  kewajiban  setiap  orang  untuk  bekerja,  penyamaan  pendapatan  dan  hak semua  orang,  pengorganisasian  produksi  oleh  negara  sebagai  saran  untuk  menghapus kemiskinan  dan  penghisapan  orang  kecil  tersebut  selanjutnya  akan  menjadi  cita-cita utama sosialisme modern (Magnis-Suseno, 2001).
Masyarakat  sosialis  begitu  menonjolkan  rasa  kebersamaan  dan  kolektivisme, namun  yang  berbahasa  dari  paham  kolektivisme  ialah  komunisme.  Sistem  komunisme adalah  segala  keputusan  pelaksaannaan  perekonomian  harus  diatur  dan  dikontrol  oleh pemerintah.  Sistem  ini  dikenal  dengan  “perekonomian  Komando”  kerena  segla
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │345
sesuatunya  harus  diatur  dari  penguasa  yang  juga  dikenal  dengan  “sistem  Ekonomi Totaliter (Itang & Adib Daenuri, 2017)

## SIMPULAN
Kepemilikan  dalam  Islam  dikenal  dengan  nama  almilkiyah.  Almilkiyah  secara etimologi berarti kepemilikan. Almilkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat  dimanfaatkan  oleh  seseorang,  dan  pengertian  lain  almilk  adalah  pemilikian  atas sesuatu  (almal  atau  harta  benda)  dan  kewenangan  seseorang  bertindak  bebas terhadapnya.  Kepemilikan  merupakan  penguasaan  seseorang  terhadap  sesuatu  berupa barang atau harta, baik  secara riil  maupun secara hukum  yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, yang pada prinsipnya  seseorang  mempunyai  keistimewaan  berupa  kebebasan  dalam  berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  kecuali  ada  halangan  tertentu  yang  diakui  syara’. Kepemilikan  yang  hakiki  di  alam  semesta  ini  ialah  sepenuhnya  hanya  milik  Allah menurut  Islam.  Manusia  dibebaskan  untuk  mempunyai  kekayaan  dan  berlomba  untuk memperolehnya  serta  memanfaatkanya.  Namun  kepemililikan  keyaan  tersebut  tetap harus didasari rasa tanggung jawab yang baik.
Pemikiran  kepemilikan  menurut  Taqiyuddin  an-Nabhani  dalam  sistem  ekonomi Islam bahwa kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum,  dan  kepemilikan  negara.  Adapun  kepemilikan  sistem  ekonomi  kapitalis  yaitu pengakuan  hak  mutlak  yang  dilakukan  induvidu  untuk  mencapai  kekuasaan  yang absolut atas kepemilikan pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  memperkaya  diri  sendiri.  Sedangkan kepemilikan  sistem  ekonomi  sosialis  adalah  sistem  yang  menguasai  hasil  produksi kolektif  sebuah  barang.  Negara  berhak  secara  mutlak  Menyusun  dan  mengaturnya dengan pembagian adil dan sama rata. Kepemilikan mutlak terletak pada penguasa dan lebih mengutamakan perusahaan milik Negara.
346│ Amir Salim, et.al; Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan ……… .

## DAFTAR PUSTAKA
Adabiyah, M. I. dan M. M. Abdul. (1970). Islamic Economic: Theori and Practice. . A Comparataive Study.
Ali, M. R. (1997). Pernak-Pernik Manajemen Qurani . Ekonomi Islam.
Aravik, Havis. (2017). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer . Kencana. Deliarnov. (2015). Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Rajagrafindo Persada.
Fuad  Chalil,  Z.  (2009). Pemerataan  Disribusi  Kekayaan  Dalam  Ekonomi  Islam . Erlangga.
Hafidhuddin, D. (2007). Agar Harta Berkah dan Bertambah . Gema Insani Press.
Isnaini Harahap dkk. (2017). Hadis-Hadis Ekonomi . Kencana.
Itang  &  Adib  Daenuri.  (2017).  Sistem  Ekonomi  Kapitalis,  Sosialis  dan  Islam. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , Vol. 18 No. 1 .
Magnis-Suseno,  F.  (2001). Pemikiran  Karl  Marx,  dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan Revisionisme . Gramedia Pustaka Utama.
Mardani. (2013). Fiqih Ekonomi Syariah . Kencana.
Merza Gemal. (2004). Aktivitas Ekonomi Syar’ah . Unri Pers.
Pol, C. (2002). Pengantar Ilmu Ekonomi; . Prehalindo.
Rahardja dan Manurung, Mandala. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) edisi ke-3. . Lembaga Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rahman, A. (2004). Sistem Ekonomi Islam . Hizbut Tahrir Indonesia.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sulistiawati, & A. F. (2017). Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani). Jurnal Syariah , (2) , 23–52.
Yusuf, A. (2004). Kaya Karena Allah . Kawan Pustaka.