Suwarti, Wahda Z. Imam (2023), Tumpang Tindih (Overlapping) Wanprestasi dan Penipuan Pidana dalam  Penyelesaian  Masalah  Kontrak  Komersial, (5)  8, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) WANPRESTASI DAN PENIPUAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK KOMERSIAL
Suwarti 1 , Wahda Z. Imam 2
Universitas Khairun Ternate Email:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  menganalisis  secara  mendalam  penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata pada perjanjian dapat mengakibatkan wanprestasi, serta  untuk  mengkaji  implikasi  hukum  kontrak  komersial  yang  mengandung  unsur Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata penipuan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif tentang kaidah  hukum  yang  termuat  pada  Pasal  1328  KUHPerdata.  Adapun  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Penipuan  berdasarkan  pasal  1328  KUHPerdata  pada perjanjian  tidak  mengakibatkan  wanprestasi.  Sebab,  wanprestasi  dan  penipuan  dalam hukum perdata memiliki unsur-unsur yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sementara penipuan dalam hukum perdata diatur dalam 1328 KUHPerdata. Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang    dapat  berupa  4  (empat)  macam  yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan; Ketiga, melaksanakan apa  yang  dijanjikan  namun  terlambat;  Keempat,  melaksanakan  sesuatu  yang  menurut perjanjian  tidak  boleh  dilakukannya.  Sementara  Penipuan,  yang  dimaksud  dalam penelitian ini terdiri atas konsep penipuan yang terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu,  adanya  cacat  kehendak.  Cacat  kehendak  diakibatkan  karena  adanya  suatu: kekhilafan atau lalai, paksaan dan penipuan. Dengan demikian, untuk mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak  ditutup/  ditandatangani  sejak  awal  sudah  ada  niat  tidak  baik  maka  hal  ini merupakan  perbuatan  penipuan,  jika  setelah  kontrak  ditutup/ditandatangani  niat  tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.
Kata Kunci: Overlapping; Wanprestasi; Penipuan Pidana; Masalah Kontrak Komersial.

## Abstract
This research aims to analyze fraud in depth based on Article 1328 of the Civil Code in agreements  that  may  result  in  breach  of  contract,  as  well  as  to  examine  the  legal implications of commercial contracts containing elements of fraud based on Article 1328 of the Civil Code, where fraud can be annulled or declared void ab initio. The method used in this research is normative research on legal principles contained in Article 1328 of the Civil Code. The data used in this research are secondary data. The secondary data
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
used in this research consist of primary legal materials that are authoritative, meaning they have authority, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research results show that fraud based on Article 1328 of the Civil Code in agreements does not result in breach of contract. This is because breach of contract and fraud in civil law have different elements. Breach of contract is regulated in Article 1243 of the Civil Code, while fraud  in  civil  law  is  regulated  in  Article  1328  of  the  Civil  Code.  Breach  of  contract (negligence or inadvertence) by a party can take four forms: First, not doing what was promised to be done; Second, performing what was promised but not as promised; Third, performing what was promised but late; Fourth, doing something that, according to the agreement, should not be done. Meanwhile, fraud, as referred to in this research, consists of the concept of fraud found in Article 1328 of the Civil Code, namely, the presence of defects in will. Defects in will are caused by: mistake or negligence, coercion, and fraud. Therefore, to determine when breach of contract occurs and when fraud occurs depends on a person's intention. If there was already a malicious intent before the contract was closed/signed, then this constitutes an act of fraud. If a person's malicious intent arises after the contract is closed/signed, then this is an act of breach of contract.
Keywords: Business Communication, TikTok Phenomenon, Social Media, Purchase Decisions, Video Content

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  subjek  hukum  adalah  sekelompok  orang  yang  tinggal  Bersama dalam suatu wilayah tertentu di sebut sebagai masyarakat, dalam kehidupannya di dasari oleh interaksi antara satu dan lainnya. Masyarakat sebagaimana kotradnya tidak dapat hidup  sendiri,  melainkan  haruslah  saling  berinteraksi  satu  dengan  yang  lainnya. Berinteraksi semacam ini berarti melibatkan lebih dari satu pihak yakni dua pihak atau lebih,  dalam  arti  masing-masing  pihak  berkeinginan  untuk  memperoleh  manfaat  atau keuntungan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kedua  pihak  saling  terikat  satu  dengan  yang lainnya. Dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah tentu adanya suatu ikatan-ikatan  yang  muncul  yang  mana  hal  ini  tentunya  membuthkan  aturan  untuk mengaturnya.  Sebab  jika  tidak  adanya  suatu  aturan  yang  jelas  maka  akan menimbulkanbenturan  kepentingan  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakberaturan  dalam kehidupan berkelompok.
Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di anara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat. Menggigat sifatnya yang privat sehingga itulah di Indonesia dapat di jumpai aturannya dalam Burgerlijk Wetboek (BW), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat di jumpai aturannya dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dan  perjanjian.  Dalam  kesehariannya  setiap  anggota  masyarakat  akan  selalu  terikat dengan pihak lain, keterikatan ini terjadi bisa karena undang-undang tetapi juga karena suatu perjanjian. Seseorang yang terikat karena undang-undang , maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda dengan mereka yang terikat akibat adanya suatu perjanjian atau kontrak, para pihak sadar dan sengaja mengehndaki
untuk  memperoleh  manfaat  atau  keuntungan  yang  sudah  sejak  awal  di  kehendaki  dan diperhitungkan.
Suatu kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar  janji,  atau  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang  sudah  di  sepakati  oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian akibat yang terjadi tersebut dapat menimbulkan tidak terlaksanakannya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan  hukum,  bahkan  penyelesaiannya  tidak  begitu  mudah  dan  cepat  serta berlarut-larut,  yang  pada  akhirnya  bermuara  di  pengadilan  yang  memerlukan  putusan hakim. Dalam prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari pengamatan yang masih jauh dari harapan (Yahman, 2016). Betapa tidak, dalam penanganan kasus- kasus  baik  untuk  perkara  perdata,  pidana,  tata  usaha  negara,  maupun  kasus  lain  yang diperiksa oleh pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde) memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.
Putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  masih  memerlukan  penetapan untuk  eksekusi.  Permasalahan  eksekusi  tidak  kalah  rumitnya,  banyak  fakta  yang menunjukan  bahwa  pihak  yang  di  menangkan  tidak  serta-merta  dapat  memperoleh haknya,  tetapi  masih  mengeluarkan  biaya  yang  besar.  Misalnya  dalam  eksekusi pengosongan  tanah/rumah,  dan  pembayaran  utang,  pihak  yang  dimenangkan  dalam putusan  untuk  memperoleh  haknya,  tetapi  masih  mengeluarkan  biaya  yang  besar. Misalnya dalam eksekusi pengosongan tanah/rumah, dan pembayaran utang, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya masih memerlukan biaya yang tidak  sedik  untuk  pelaksanaan  eksekusi,  dengan  kata  lain  dinyatakan  menang  “diatas kertas” karena prestasi yang digugat sudah tidak ada lagi. Bahkan bagi pemenang dalam pelaksanaan  eksekusi  mengalami  hambatan,  yaitu  adanya  perlawanan  dari  tereksekusi dengan  mengerahkan  masa  dan  menghalang-halangi  petugas  pengadilan  sebagai pelaksanan eksekusi. Sehingga, pelaksanaan eksekusi menjadi batal atau ditunda, hal ini di  karenakan  situasi  dan  kondisi  yang  tidak  memungkinkan  untuk  dilaksanakannya eksekusi.    Oleh  sebab  itulah  dalam  pelaksanaan  eksekusi  pihak  pengadilan  selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan agar eksekusi berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan  dan  peran  dari  pihak  keamanan  dalam  hal  ini  kepolisian  harapan  pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum akan sia-sia.
Kecenderungan penyelesaian suatu terkait dengan kontrak, sewa-menyewa dan lain sebagainya  yang  mana  merupakan  perkara  keperdataan  namun  di  mintakan penyelesaiannya melalui jalur Pidana. Oleh karena itu apparat penegak hukum senantiasa haruslah  dapat  membedakan  “domain”  masing-masing  bidang  hukum  yaitu  hukum perdata  dan  hukum  pidana  serta  peraturan-peraturan  lainnya.  Sebagai  pelayan masyarakat,  Polri  tidak  boleh,  menolak  laporan  atau  pengaduan  yang  di  sampaiakan kepadanya,  semua  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh  masyarakat  tidak  terkecuali permasalahan  menyangkut  perkara  perdata  ataupun  permasalahan  lainnya.  Masyarakat tidak  mengerti  dan  memehami  hukum,  sehingga  setiap  permasalahan  yang  terjadi  di
laporkan. Apakah masalah yang di hadapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau  hukum  pidana,  ia  tetap  melaporkan  kepada  pihak  Polri  dengan  harapan  cepat terselesaikan  urusannya.  Polri  sebagai  penegak  hukum  senantiasa  bertindak  secara professional, transparan serta mampu memahami terhadap suatu kasus atau permasalahan yang di terimanya. Selanjutnya dalam tugasnya, polri sering di hadapkan pada persoalan- persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak komersial, permasalahan yang muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan “penipuan” atau “wanprestasi”, ada yang berpendapat bahwa kasus yang di awali atau di dahului dengan hubungan kontrak merupakan “wanprestasi” sementara pendapat kedua menggangap  bahwa  tidak  selalu  berakibat  “wanprestasi”  dapat  pula  merupakan “penipuan”.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertari  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Tumpang Tindih (Overlapping) Wanprestasi dan Penipuan Pidana  dalam Penyelesaian Masalah Kontrak Komersial”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan.  Di  mana  pada  penelitian  hukum  doctrinal dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  pada  peraturan-peraturan  tertulis sehingga  penelitian  ini  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  karena  akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam kajian normatif, hukum yang tertulis dikaji dalam Pendekatan perundang- undangan ( statue approach) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan yakni sebagai  dasar  awal  melakukan  suatu  analisis.  Pendekatan    hukum  positif  merupakan kegiatan  pendahuluan  yang  sangat  mendasar.  Oleh  karena  itu,  sebelum  menemukan norma hukum haruslah diketahui lebih dahulu, hukum positif apa yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau  dikenal dengan bahan hukum ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap  berbagai  literatur atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan masalah  atau  materi  penelitian. Atas dasar itulah,  maka  tujuan  dan  kegunaan  studi  kepustakaan  pada  dasarnya  digunakan  untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah  studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan penelusuran  terhadap  bahan  pustaka  yakni  mengumpulkan  dan  mengkaji  peraturan perundang-undangan,  buku-buku  hukum,  pendapat  para  sarjana  hukum.  Maupun  hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti yaitu berupa  jurnal,  artikel,  dasar  hukum  perikatan  yang  bersumber  karena  perjanjian  yang perbuatan tersebut bertentangan dengan UU serta bahan-bahan lainnya yang menunjang penelitian ini.
Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  analisis logika deduktif yang dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif  adalah  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap permasalahan yang konkret yang diteliti. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif,  yaitu  pembahasan  dan  penjabaran  yang  disusun  secara  logis  terhadap  hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun landasan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Penipuan Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 378 KUHP pada Perjanjian yang dapat Mengakibatkan Wanprestasi.
Ingkar  janji  atau  wanprestasi  berasal  dari  istilah  aslinya  dalam  Bahasa  Belanda “ wanprestatie ”  yang  artinya  tidak  dipenuhinya  prestasi  atau  kewajiban  yang  telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara  ini  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  pidana,  yakni  Tindak  Pidana  Penipuan (Pasal 378 KUHP).
Berlandaskan  pada  Pasal  1328  KUHPerdata,  maka  pihak  yang  ditipu  wajib membuktikan  bahwa  lawan  pihaknya  telah  melakukan  penipuan.  Mengenai  penipuan dalam perjanjian memang telah diatur dalam KUHPerdata namun tidak dijelaskan secara rinci  terkait  tolak  ukur  atau  unsur-unsur  untuk  menentukan  adanya  penipuan  yang berkaitan dengan kesepakatan. Penipuan dalam perjanjian sendiri sering dikaitkan dengan wanprestasi karena dinilai memiliki persamaan. Menurut Ramadhani bentuk wanprestasi (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang  debitur  dapat  berupa  4  (empat)  macam  yaitu: (Ramadhani, 2012)
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
c. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat;
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
Batas  pembeda  antara  wanprestasi  dan  penipuan  yaitu  terletak  pada  “tempus delicti”  atau  “waktu”  ketika  perjanjian  atau  kontrak  itu  ditutup  atau  perjanjian  atau kontrak  ditandatangani.  Apabila  “setelah”  (post  factum)  kontrak  ditutup  atau ditandatangani  diketahui  adanya  tipu  muslihat,  rangkaian  kata  bohong  atau  keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup atau ditandatangani ternyata “sebelumnya” ( ante factum ) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak  maka  perbuatan  itu  merupakan  penipuan  (Chandra  Riro  &  Prihatmini,  n.d.). Sedangkan  untuk  mengetahui  kapan  terjadi  wanprestasi  dan  kapan  terjadi  penipuan terletak  pada  niat  seseorang,  jika  sebelum  kontrak  ditutup/ditandatangani  sejak  awal sudah  ada  niat  tidak  baik  maka  hal  ini  merupakan  perbuatan  penipuan,  jika  setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  gugatan  dengan dasar Pasal 1365 Jo. 1328 BW dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi (Isnandya, 2020). Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut  perikatan,  pemenuhan  hak  suatu  perikatan  disebut  prestasi.  Dari  perikatan- perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPerdata. Arti  dari  perjanjian  disebutkan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  selengkapnya berbunyi:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau  lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata,  sebagaimana  disebutkan,  maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seorang berjanji kepada  Seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling    berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.  Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.  Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perkataan  yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Adhyaksa, 2016). Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan  perikatan.  Perjanjian  adalah  sumber  perikatan,  disampingnya  sumber- sumber lain.
Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada  perjanjian  atau  persetujuan  yang  tertulis.  Jika  suatu  perjanjian  tidak  dapat
terpenuhi  atau  tidak  dipenuhinya  suatu  prestasi,  maka  akan  berakibat  terjadinya wanprestasi. Adapun  yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di  dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Adati, 2018).
Wanprestasi  dapat  terjadi  apabila  debitur  “karena  kesalahannya”  tidak melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan  maka  debitur  itu  wanprestasi  atau  cidera  janji. Unsur pokok penipuan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk  membatalkan  suatu  persetujuan,  bila penipuan  yang  dipakai  oleh  salah  satu  pihak  adalah  sedemikian  rupa,  sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.
Lebih lanjut yang diuraikan sebagai berikut:
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.  Secara  sederhana  dari  unsur  ini  yaitu  tujuan  terdekat  dari  pelaku  artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan  hukum,  jika  pelaku  masih  membutuhkan  tindakan  lain,  maka  maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan  melawan  hukum,  sehingga  palaku  harus  mengetahui  bahwa  keuntungan  yang menjadi tujuaannya itu harus bersifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
b) Melawan  hukum  yang  bersifat  materiil  yaitu  suatu  perbuatan  itu  melawan hukum  atau  tidak,  tidak  hanya  yang  terdapat  dalam  undang-undang  (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.  Sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  masuk  dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat  palsu/keadaan  palsu,  tipu  muslihat,  dan  rangkaian  kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun
alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakan orang lain adalah sebagai berikut :
a) Nama  palsu ,  dalam  hal  ini  adalah  nama  yang  berlainan  dengan  nama  yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunkan  nama  orang  lain  yang  sama  dengan  namanya  dengan  namanya sendiri,  maka  ia  dapat  dipersalahkan  melakukan  tipu  muslihat  atau  susunan perbuatan dusta.
b) Tipu muslihat , yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang  dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  perbuatan  itu  menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
c) Martabat/keadaan  palsu ,  pemakaiaan  martabat  atau  keadaan  palsu  adalah bilamana  seseorang  memberikan  pernyataan  bahwa  ia  berada  dalam  suatu keadaan  tertentu,  yang  mana  keadaan  itu  memberikan  hak-hak  kepada  orang yang ada dalam keadaan itu.
d) Rangkaian  kebohongan ,  beberapa  kata  bohong  saja  dianggap  tidak  cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaiaan kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.  Dengan  demikian  kata  yang  satu  memperkuat  atau  membenarkan  kata yang lain
3. Menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  suatu  barang,  memberi  utang,  atau menghapus  utang.  Dalam  perbuatan  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerakan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.  Dengan  demikian,  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  sehingga  wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan:
1. Memakai nama palsu.
Apabila  dalam  membuat  perjanjian  salah  satu  pihak  menggunakan  nama yang berbeda dengan nama aslinya meskipun perbedaan itu nampak kecil. Tetapi jika ia menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
2. Memakai martabat/keadaan palsu Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu. Contohnya, si A berada dalam suatu keadaan tertentu yaitu si A menggunakan kedudukan sebagai seorang karyawan  dari  perusahaan  P  padahal  ia  sudah  diberhentikan.  Kemudian  si  A mendatangi sebuah toko dan memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa si A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang dari toko. Jika toko itu menyerahkan barang-barang kepada A karena mengetahui A adalah karyawan dari perusahaan P, maka A dapat dipersalahkan menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Rangkaian kata-kata bohong.
Apabila  dalam  membuat  suatu  perjanjian  salah  satu  pihak  menggunakan rangkaian  kebohongan  yang  tersusun  secara  rapi  sehingga  dapat  menjadi  suatu cerita  yang  dapat  diterima  secara  logis.  Dengan  demikian  kata  yang  satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.
4. Menggunakan tipu muslihat.
Apabila  dalam  suatu  perjanjian  salah  satu  pihak  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  perbuatan  itu  menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Selain unsur-unsur  yang  tersebut,  wanprestasi  dapat  berubah  menjadi  tindak  pidana penipuan  apabila  niat  awal  salah  satu  pihak  dalam  melakukan  perjanjian  yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum. Maka menurut penulis, parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan adalah sebagai berikut :
1) Wanprestasi  berhubungan  erat  dengan  perjanjian  sebagai  hubungan  hukum antar individu.
Perjanjian  itu  sendiri  dilahir  atas  kesepakatan  sebagai  mana  dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung pengertian para pihak saling menyatakan  kehendak  masing-masing  untuk  membuat  suatu  kehendak; pernyataan  satu  pihak  sudah  disetujui  oleh  pihak  lain.  Tegasnya  perbuatan wanprestasi adalah pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di sini isi subjek normanya indibidu dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  kejahatan  terhadap  harta. Jadi parameter menentukan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap janji atau hukum yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan individu. Di sini subjek normanya negara berhadapan dengan individu. Parameter menentukan suatu tindak pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan ( mens rea ) terhadap harta kekayaan  seseorang,  yang  dilakukan  dengan  cara  culas  atau  melalui kebohongan  sehingga  seseorang  menyerahkan  barang  atau  benda  tidak  atas dasar kesukarelaan.
Pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan sebagai syarat sahnya perjanjian. Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian bukan ditujukan kepada harta  kekayaan  sebagaimana  ditentukan  dalam  penipuan  dalam  KUHP. Jelasnya, penipuan terkait dengan syarat sahnya perjanjian, kesepakatan yang ditutup dalam suatu perjanjian memberi cacat pada kehendak, sebab salah satu pihak memberikan kesesatan terhadap pihak lain dalam memberikan gambaran perjanjian. sehingga dalam penipuan kedudukan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.
2) Perbuatan  hukum  wanprestasi  merupakan  tindakan  melanggar  kewajiban pribadi yang muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui suatu perjanjian.
Penipuan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara  melawan  hukum terhadap harta kekayaan seseorang. Dengan dicantumkannya ketentuan seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang siapa yang terbukti telah melanggar suatu ketentuan pidana, secara formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum karena perbuatan termaksud telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.
Lewat pengertian di atas, dapat dicermati “secara melawan hukum” yang dimaksud  dalam  Pasal  378  KUHP  secara  konkrit  ditandai  dengan  memakai nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
3) Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip iktikad baik. Debitur  memiliki  upaya  untuk  memenuhi  prestasi  sesuai  apa  yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Pasal 1338 point ke 3 yang menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan  iktikad  baik.”Sedangkan  pada  penipuan,  dilatarbelakangi  perbuatan jahat  ( mens  rea )  hal  ini  dapat  dilihat  dari  unsur  subjektif  tindak  pidana penipuan,yaitu : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat unsur kesengajaan ( dolus/opzet ), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan. Berdasarkan  uraian  di  atas,  secara  sederhana  dapat  Penulis  simpulkan rekomendasi atas permasalahan tumpang tindih (overlapping) wanprestasi dan penipuan  pidana  dalam  penyelesaian  masalah  kontrak  komersial  ialah  agar aparat penegak hukum dapat memaknai perbedaan esensi mendasar penipuan dalam hukum perdata ( bedrog ) dan penipuan dalam hukum pidana. Penipuan dalam  hukum  perdata,  terjadi  akibat  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan itikad tidak baik, penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak. Hubungan hukum ini merupakan  konsep  penipuan  dalam  hukum  perdata  atau  dengan  kata  lain merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata.
Penipuan  dalam  hukum  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378 KUHP maupun penipuan dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1328 BW merupakan 2 (dua) koridor hukum ini dapat ditempuh oleh seseorang yang mengalami kerugian akibat timbulnya hubungan kontrak, yang diketahui ketika dalam  menutup  kontrak  sebelumnya  dilakukan  dengan  tipu  muslihat  dan rangkaian  kata  bohong,  keadaan  palsu.  Keadaan  seperti  ini  seseorang  dapat menuntut secara pidana de ngan melaporkan kepada pejabat yang berwenang (Polri) terkait dengan efek jera berkenaan dengan sanksi pidana dan dapat pula
mengajukan gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak.
Sebagai  sumbangan  pemikiran  kepada  eksekutif  dan  legislatif  dalam penyusunan  peraturan  perundang-undangan  (legal  drafting)  yang  terkait dengan  konsep  wanprestasi  dan  konsep  penipuan  dalam  rumusan  Undang- undang, dalam operasionalnya konsep wanprestasi dan konsep penipuan dapat dimasukkan  dalam  Pasal  Rancangan  Undang-undang  hukum  pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan kontraktual. Sehingga  `karakteristik  wanprestasi’  dan  ‘karakteristik  penipuan’  yang  lahir dari ‘hubungan kontraktual’ akan semakin jelas, dapat diketahui batas pembeda antara ‘karakteristik’ wanprestasi dan delik penipuan (Maadia, 2015).
Implikasi Hukum Kontrak Komersial yang mengandung Unsur Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHperdata dapat Dibatalkan (Voidable) atau Batal Demi Hukum (Null on Void)
Kontrak  dibuat  sebagai  sarana  dalam  hubungan  bisnis  antara  para  pihak  yang disepakati  secara  khusus  mengatur  hubungan  hukum  antara  kepentingan  kepentingan yang  bersifat  privat  atau  perdata  khususnya  dalam  pembuatan  kontrak.  Kepentingan kepentingan  antara  masyarakat  individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  apabila dilanggar  akan  menimbulkan  suatu  konflik  kepentingan  antara  hak  dan  kewajiban. Pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pembuatan  kontrak,  disebabkan  adanya iktikat yang tidak baik oleh salah satu pihak. Dengan demikian, maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak (Yahman, 2016).
Hubungan  hukum  kontrak  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak.  Hubungan hukum ini dapat diketahui “karakteristiknya” (Harahap et al., 2023). yaitu “senantiasa diawali atau didahului dengan hubung an kontraktual ( characteristics of default is always preceded by a contractual relationship ). Dalam mengatasi persoalan ini, maka diperlukan suatu  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  kontrak.  Dengan  memahami karakteristik  dari  hubungan  kontraktual  secara  teroretis  terdapat  beberapa  isu  hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai  bahan  untuk  dikaji  terutama  yang  menyangkut  keabsahan  dan  penerapan berlakunya  prinsip  umum  hukum  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Kontrak  yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.
Ada syarat syarat yang ditentukan dalam keabsahan kontrak, yaitu suatu hal yang sangat  esensial  dalam  hukum  kontrak.  Esensi  yang  terkandung  dalam  pelaksanaan  isi kontrak yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum (Salim, 2021). Oleh karena itu, syarat syarat keabsahan suatu kontrak sangat menentukan pe laksanaan isi kontrak yang ditutup atau dibuat oleh para pihak. Kontrak komersial yang sah tidak boleh diubah atau diba talkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam
suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak (Ramadhan, 2021).
Salah  satu  jenis  kontrak  yang  sedang  mengalami  perkembangan  pesat  ialah munculnya Kontrak komersial sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua atau  lebih  bisnis  yang  terlibat  dalam  suatu  transaksi.  Cara  lain  untuk  melihat  kontrak komersial adalah sebagai perjanjian yang digunakan untuk mengatur aktivitas komersial (Hutabarat, 2016). Aktivitas komersial dapat mencakup hal-hal seperti:
1. Menggabungkan atau mengakuisisi bisnis
2. Memulai usaha patungan
3. Mengalihdayakan tugas ke bisnis lain
4. Membeli barang atau jasa dari bisnis lain
Tujuan  kontrak  komersial  adalah  untuk  mengatur  transaksi  yang  terjadi  antara bisnis-bisnis ini dan memastikan bahwa semua pihak menepati janji yang mereka buat satu sama lain. Seperti kontrak bisnis , kontrak komersial penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan  perusahaan.  Bagaimanapun,  kontrak  komersial  biasanya  digunakan  untuk meresmikan hubungan atau peluang baru. Jika Anda menandatangani semakin banyak kontrak  komersial,  kemungkinan  besar  perusahaan  akan  berkembang  dengan cepat. Namun  kontrak  komersial  juga  sangat  penting  karena  transaksi  komersial cenderung  memiliki  nilai  lebih  tinggi  dibandingkan  transaksi  konsumen.  Dengan transaksi yang lebih besar dan bernilai lebih tinggi ini, tentu saja terdapat lebih banyak risiko kontrak , dan potensi kerugian akibat ketidakpatuhan seringkali jauh lebih besar (Purnomo, 2017).
Kontrak  komersial  sering  kali  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  risiko  ini  dan menetapkan  ekspektasi  yang  jelas  bagi  masing-masing  pihak.  Hal  ini  juga  membantu memastikan  bahwa  harapan-harapan  ini  dapat  ditegakkan,  sehingga  memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Kontrak komersial juga penting untuk tujuan pelacakan. Bisnis cenderung terlibat dalam banyak transaksi dan secara  teratur.  Tanpa  adanya  kontrak,  tidak  ada  cara  untuk  mengelola  kewajiban- kewajiban  ini,  dan  memastikan  kepatuhan  kontrak  hampir  mustahil  dilakukan. Namun ketika  kontrak  komersial  (dan  kewajiban  di  dalamnya)  dikelola  dengan  baik  dengan perangkat lunak manajemen kontrak yang tepat, pemantauan kontrak menjadi sederhana. Contoh dari kontrak komersial meliputi:
1. Perjanjian usaha patungan
2. Perjanjian pemegang saham
3. Perjanjian pembelian bisnis
4. Perjanjian pembelian dan penyediaan
5. Perjanjian penjualan dan distribusi
6. Perjanjian waralaba
7. Perjanjian Larangan pengungkapan informasi rahasia
8. Kontrak kerja
9. Lisensi dan penugasan kekayaan intelektual
10. Perjanjian kemitraan
11. Perjanjian pinjaman dan pembiayaan
Aturan mengenai kapan suatu kontrak komersial menjadi mengikat secara hukum sama dengan aturan untuk sebagian besar jenis kontrak. Agar dapat dilaksanakan secara hukum, kontrak komersial di Inggris harus mencakup unsur-unsur kontrak berikut :
a. Penawaran: suatu penawaran harus dilakukan oleh salah satu pihak
b. Penerimaan:  pihak  lawan  harus  sudah  menerima  tawaran  ini  (baca  lebih  lanjut tentang jenis-jenis penerimaan kontrak )
c. Pertimbangan:  para  pihak  harus  menawarkan  pertimbangan  sebagai  bagian  dari transaksi
d. Kapasitas:  pihak-pihak  dalam  kontrak  harus  mempunyai  kapasitas  untuk mengadakan kontrak
e. Niat untuk terikat secara hukum: perusahaan yang mengadakan kontrak harus sadar bahwa mereka melakukan hal tersebut dan bermaksud untuk terikat secara hukum dengan syarat-syarat yang tercakup di dalamnya
Terdapat dua kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh kontrak komersial:
a. Kesadaran: kedua belah pihak harus sepenuhnya menyadari apa yang mereka hadapi (disebut juga “pertemuan pikiran”
b. Legalitas: bergantung pada tempat tinggal Anda, yurisdiksi yang berbeda memiliki undang-undang kontrak yang berbeda, dan penting untuk mematuhi undang-undang ini agar kontrak dapat mengikat secara hukum
Salah  satu  permasalahan  krusial  yang  kerapkali  timbul  dari  kontrak  komersial ialah  Jika  subjek  kontrak  komersial  adalah  ilegal,  maka  kontrak  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan. Para pihak juga tidak dapat menyetujui untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atas suatu tindakan ilegal atau menahan orang lain untuk melakukan kewajiban menurut undang-undang. Oleh karenya, perlu ditinjau dan dianalisis keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam kontrak sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer.  Di  mana  konsekuensi  tidak  terpenuhi  syarat  sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Pembatalan  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  suatu  keadaan  yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHPer tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian  harus  memenuhi  syarat  pembatalan  yang  telah  di  tentukan  dalam  undang- undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada  tentu  saja  menimbulkan  akibat  hukum  baru  bagi  para  pihak  di  dalam  perjanjian tersebut.
Pembatalan  perjanjian  dapat  diminta  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  yang merasa dirugikan .
Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:
1. Perjanjian  yang  di  buat  melanggar  syarat  subyektif  sahnya  perjanjian  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian ( ombekwaamheid ), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan ( vernietigbaar ).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan,  sehingga  berakibat  perjanjian tersebut batal demi hukum ( nietig ).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi  akan  menghapuskan  perikatan  dan  membawa  segala  sesuatu  pada  keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, di mana wanprestasi selalu dianggap  sebagai  syarat  batal  dalam  suatu  perjanjian  sehingga  pihak  yang  merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.
Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang  membatalkan  perjanjian  adalah  melalui  putusan  hakim  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara aktif, yaitu pertama, secara langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim, kedua dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim. Untuk  memenuhi  perjanjian  dan  baru  mengajukan  alasan  mengenai  kekurangan perjanjian itu (Aliansyah & Widodo, 2022). Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah  lima  tahun.  Selain  itu,  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  adalah  harus  bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.
Syarat  di  atas  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  terhadap  perjanjian  yang dapat  dibatalkan  sedangkan  bagi  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  maka  perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan dapat hapus salah satunya karena kebatalan atau pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Untuk sahnya perjanjian misalnya, paling tidak unsur-unsur essensialia harus dipenuhi, kalau tidak, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Tetapi kalau kekurangan itu hanyalah dalam wujud cacat dalam kehendak tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdata, maka perjanjian itu tetap lahir, hanya saja tidak sah; “tidak sah” dalam arti atas tuntutan dari pihak yang kehendaknya cacat, perjanjian itu dapat dibatalkan.
Syarat  yang  dikaitkan  kepada  sahnya  suatu  tindakan  hukum,  bisa  merupakan unsur yang berkaitan dengan pribadi si pelaku, bisa juga yang berhubungan dengan isi maupun bentuk, ke dalam mana tindakan hukum harus dituangkan. Di samping itu kita
juga  melihat  adanya  sekian  banyak  variasi  wujud  cacat  dalam  tindakan  hukum  dan konsekuensi yang muncul, dari tidak dipenuhinya syarat sebagai ditentukan oleh undang- undang; walaupun demikian, kesemuanya itu sebenarnya tertuju kepada masalah yang sama, yaitu tidak sahnya suatu tindakan  hukum, dengan konsekuensinya, tidak timbulnya akibat hukum sebagai yang diharapkan (Novianty, 2021).
Dalam realitanya, tiap perbuatan (aksi) secara de fakto selalu menimbulkan akibat (reaksi)  dan  hukum  mau  tidak  mau  terpaksa  harus  memperhitungkannya,  dan kenyataannya memang juga begitu. Kalau perjanjian tidak sah, maka ada kalanya hukum menetapkan,  apa  yang  telah  diserahkan  atas  dasar  perjanjian  yang  tidak  sah  itu  dapat dituntut kembali dan kalau tindakan hukum itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hukum menetapkan bagi yang menderita rugi hak untuk menuntut ganti rugi.
Kebatalan tidak lain adalah peristiwa, di mana tindakan itu tidak menimbulkan akibat  hukum  seperti  yang  dimaksud,  dan  hal  itu  terjadi  dengan  sendirinya,  tanpa memerlukan tindakan pembatalan, tanpa harus dituntut. Orang biasa menyebutnya batal demi hukum (Widiyastuti & Panglipurjati, 2016).
1. Akibat Hukum Perjanjian Yang Mengandung Unsur Penipuan Dapat Dibatalkan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk  membatalkan  suatu  persetujuan,  bila penipuan  yang  dipakai  oleh  salah  satu  pihak  adalah  sedemikian  rupa,  sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.
Dalam ketentuan Pasal 1328 KUHperdata tersebut, dapat diketahui bahwa:
• Undang-Undang  tidak  memberikan  perumusan  tentang  apa  yang  dinamakan penipuan
• Dalam  hal  adanya  penipuan,  pihak  yang  tertipu  memang  memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendak tersebut karena adanya daya tipu atau sengaja diarahkan ke suatu hal yang bertentangan dengan kehendaknya yang sebenarnya.
Bahwa  adanya  penipuan  harus  ada  tipu  muslihat  (yang  merupakan  unsur  dari penipuan), yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian cerita (kebohongan) yang tidak benar, dan setiap sikap atau tindakan yang bersifat menipu, yang tidak hanya sekedar bohong, tetapi dianggap sebagai penipuan.
Pihak yang tertipu dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian ke pengadilan berdasarkan penipuan atau kekhilafan, atau dapat saja berdasarkan keduanya.
Akibat  hukum  dari  kedua  hal  tersebut,  pihak  yang  dirinya  merasa  tertipu  bisa menuntut  pembatalan  perjanjian  dengan  atau  tanpa  ganti  rugi  melalui  gugatan wanprestasi.  Selanjutnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata  yang pokoknya  menyatakan  tiada  suatu  persetujuan  mempunyai  kekuatan,  jika  adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Arifin, 2017).
Adanya perbedaan antara batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) dengan dapat  dibatalkan  (dimohonkan  untuk  dibatalkan  terlebih  dahulu).  Faktor  kekhilafan, paksaan,  maupun  penipuan,  merupakan  unsur  yang  tidak  memenuhi  syarat  objektif perjanjian sehingga tidak otomatis batal melainkan harus dimintakan pembatalannya di pengadilan.
Akibat  terhadap  perjanjian  yang  dapat  di  batalkan  adalah  salah  satu  pihak  dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang  berhak  meminta  pembatalan. Hakuntuk  meminta  pembatalan  perjanjian,  menuntut  pemulihan  bahkan  hak  untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak  lainnya  yang  telah  terlanjur  menerima  prestasi  dari  pihak  lain  wajib mengembalikannya.  Konsekuensi  lanjutan  dari  pembatalan  perjanjian  adalah  apabila setelah  pembatalan  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal  ini  semata-mata  untuk  melaksanakan  tujuan  pembatalan  yaitu  mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.
2. Implikasi Hukum Perjanjian yang Mengandung Unsur Penipuan Batal Demi Hukum Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak (-pihak), yang oleh Undang-Undang, dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya sama seperti pada peristiwa kebatalan juga ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang- undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan atau dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan tindakan hukum itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh Hakim atas  tuntutan  pihak  yang  seperti  itu.  Akibat  pembatalan  berlaku  surut,  sehingga, sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.
Suatu perjanjian dengan kausa yang terlarang, adalah batal demi hukum jadi ada peristiwa kebatalan, batalnya demi hukum dan berlaku terhadap dan dapat dimajukan  kebatalannya  oleh  siapapun  (ada  kebatalan,  absolut,  demi  hukum  dan dapat  dikemukakan  oleh  siapa  saja).  Dengan  demikian,  telah  menjadi  suatu keniscayaan dalam setiap perjanjian harus didasari oleh itikad baik yang disebutkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yakni:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Unsur-unsur di atas adalah yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian kerjasama dikatakan sah menurut hukum (memiliki legalitas). Lantas jika ada sebab terlarang dalam perjanjian, apakah bisa dipidana? Pada Pasal 1254 KUH Perdata disebutkan:
“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  yang  baik,  atau  sesuatu  yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”
Jika  ada  suatu  hal  yang  terlarang  dalam  perjanjian  maka  syarat  objektif perjanjian  tidak  terpenuhi  sehingga  perjanjian  itu  batal  demi  hukum.  Artinya  dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Mengenai sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.
Mengenai suatu yang terlarang ini, apabila soal membunuh dimasukkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. Isi dari perjanjian ini menurutnya menjadi sesuatu yang terlarang. Contoh  lain  ialah  terkait  dengan  penipuan  atau  perbuatan  curang  (bedrog)  dapat ditemukan  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (“KUHP”), sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Penipuan  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  dengan  sengaja  memberikan keterangan-keterangan  yang  palsu  atau  tidak  benar  disertai  dengan  tipu  muslihat untuk  membujuk  pihak  lawannya  memberikan  perizinannya.  Pihak  yang  menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  perjanjian  yang  memiliki  hal  yang  terlarang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata.  Dengan  demikian,  menurut  hemat  Penulis  untuk  meredukasi  terjadinya implikasi hukum kontrak komersial yang mengandung unsur penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata dapat dibatalkan ( voidable ) atau batal demi hukum ( null on void ) , maka kontrak komersial juga harus memuat klausul standar seperti:
a. Klausul kerahasiaan untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.
b. Klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan bagaimana perselisihan yang timbul dari transaksi akan ditangani.
c. Rincian  mengenai  pengadilan  yang  mempunyai  yurisdiksi  atas  permasalahan yang timbul dari transaksi tersebut dan hukum yang mengaturnya, khususnya untuk transaksi lintas batas domestik dan internasional.
d. Klausul pengakhiran merinci bagaimana pihak mana pun dapat memilih keluar dari pengaturan dan ketentuan yang akan mengakhiri kontrak.
e. Klausul  ganti  rugi   untuk  melindungi  para  pihak  dari  tanggung  jawab  yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak atau kelalaian pihak ketiga.
f. Klausul  ganti  rugi  yang  dilikuidasi  untuk  menentukan  ganti  rugi  akibat pelanggaran kontrak.

## KESIMPULAN
Penipuan  berdasarkan  pasal  1328  KUHPerdata  pada  perjanjian  tidak mengakibatkan  wanprestasi.  Sebab,  wanprestasi  dan  penipuan  dalam  hukum  perdata memiliki unsur-unsur yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sementara penipuan dalam hukum perdata diatur dalam 1328 KUHPerdata. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang  dapat berupa 4 (empat) macam yaitu: Pertama, tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya;  Kedua,  melaksanakan  apa  yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan; Ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan  namun  terlambat;  Keempat,  melaksanakan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak  boleh  dilakukannya.  Sementara  Penipuan,  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini terdiri atas konsep penipuan yang terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu, adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan karena adanya suatu :kekhilafan atau lalai, paksaan dan penipuan. Dengan demikian, untuk mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup/ ditandatangani sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan, jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.
Konsekuensi  perjanjian  yang  mengandung  unsur  penipuan  dapat  dibatalkan  atau batal demi hukum dalam kontrak komersial ialah terdapat syarat pembatalan perjanjian yakni perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan  sehingga  yang  membatalkan  perjanjian  adalah  melalui  putusan  hakim,  dan harus  ada  wanprestasi.  Perjanjian  dapat  dibatalkan  apabila  tidak  sesuai  dengan  syarat subyektif  maupun  obyektif  perjanjian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPer. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang pokoknya menyatakan tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan, jika adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan
Sedangkan,  akibat  hukum  terhadap  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  adalah perjanjian  dianggap  batal  atau  bahkan  perjanjian  dianggap  tidak  ada  dan  tidak  pernah terjadi dari awal.. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan
sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan. perjanjian yang memiliki hal yang terlarang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata.

## BLIBLIOGRAFI
Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum , 6 (4).
Adhyaksa,  G.  (2016).  Penerapan  Asas  Perlindungan  Yang  Seimbang  Menurut KUHPerdata  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Untuk  Waktu  Tertentu Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 77–87.
Aliansyah, N. N., & Widodo, H. (2022). Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana , 4 (1), 1–15.
Arifin,  M.  (2017).  Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Faktor  Pembatas  Kebebasan Berkontrak. Jurnal Notarius , 3 (2), 61–75.
Chandra Riro, W., & Prihatmini, S. (n.d.). ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS  TERHADAP  PENIPUAN  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor 155/Pid. B/2011/PN. SLMN) .
Harahap,  I.  B.,  Danialsyah,  D.,  &  Sutarni,  S.  (2023).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  Dan  CV.  Karya Philip Jaya. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 4 (2), 493–507.
Hutabarat,  S.  (2016).  Harmonisasi  Hukum  Kontrak  Dan  Dampaknya  Pada  Hukum Kontrak Indonesia. Veritas et Justitia , 2 (1), 112–134.
Isnandya,  E.  R.  (2020).  Pembatalan  oleh  Hakim  terhadap  Akta  Jual  Beli  yang  Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog). Indonesian Notary , 2 (3), 10.
Maadia,  R.  (2015).  Tindak  Pidana  Penipuan  dalam  Hubungan  Kontraktual  Menurut Hukum Pidana Indonesia. Lex Crimen , 4 (2).
Novianty, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak  Sesuai  Peruntukannya  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 2 (4), 655–682.
Purnomo,  J.  H.  (2017).  Manajemen  Resiko  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 121–134.
Ramadhan,  A.  (2021). Wanprestasi  Hotel  X  Dalam  Kontrak  Kerja  Sama  Terhadap Tenaga  Kerja  Seniman  Atas  Keterlambatan  Pembayaran  Upah  Bulanan Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridis , 15 (17),
135–140.
Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak . Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. (2014). Pengatar Penelitian Hukum . Univ Indonesia.
Widiyastuti, Y., & Panglipurjati, P. (2016). Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam  Pembentukan  Dan  Pembatalan  Kontrak  Sebagai  Upaya  Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Transnasional .
Yahman, S. H. (2016). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Prenada Media.
Copyright Holder: Suwarti, Wahda Z. Imam (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: