## YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA
Deliana Ayu Saraswati 1 , Joko Setiyono 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro jokosetiyono61@yahoo.com

## ABSTRAK
Letak  geografis  Indonesia  yang  strategis,  dapat  menimbulkan  adanya  praktek  kejahatan  salah satunya  adalah illegal  fishing.sehingga  pemerintah  menerapkan  kebijakan  penenggelaman  kapal  yang melakukan illegal fishing di wilayah Perairan Indonesia, kebijakan ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  Hasil  penelitian,  bahwa keberadaan kapal  yang  sudah ditenggelamkan  terlebih  dahulu  sebelum  proses  persidangan dan dapat  dilanjutkan  ketahapan-tahapan hukum selanjutnya sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah. Barang bukti kapal yang akan di hadirkan dalam persidangan dapat berupa dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antara  instansi-instansi  yang  berwenang.Pemerintah  hendaknya melengkapi  fasilitas-fasilitas  memadai  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  kesergapan  menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.
Kata Kunci: Illegal Fishing; Pembuktian; Penenggelaman
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. 3 Negara yang dilintasi garis khatulistiwa ini memiliki  18.110  pulau  yang  tersebar  dari  Sabang hingga  Merauke. 4 Indonesia  diapit  oleh  dua  benua besar yakni Benua Asia dan Benua Australia serta berada  diantara  Samudera  Pasifik  dan  Samudera Hindia.Adanya  posisi  Indonesia  yang  berada  di antara  dua  samudera  tersebut,  maka  secara otomatis  Indonesia  memiliki  pula  laut  yang  dalam dan  laut  berada  diantara  pulau  disebut  “selat”. Indonesia  yang  berada  di  posisi  diapit  oleh  dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah laut atau perairannya memiliki aneka sumber daya alam berlimpah, salah satu diantaranya adalah ikan yang beraneka jenisnya.
Letak  Indonesia  yang  begitu  strategis  ini memungkinkan peluang terjadinya berbagai macam kejahatan  yang  terjadi  di  laut,  seperti pembajakan kapal, perompak, bahkan karena lemahnya sistem pengawasan  dan  pengamanan  pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara illegal, baik berupa illegal logging, illegal minning, maupun illegal fishing, yang dapat  mengakibatkan  kerugian  negara,  sehingga melaui  tesis  ini,  penulis  ingin  memfokuskan  pada masalah Illegal  Fishing.Hal  ini  sejalan  dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-
3 Iwan Gayo, Hukum Perikanan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Warga Negara,2013), halaman 5
Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  diatur  lebih  lanjut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya  yaitu  Undang-undang  Nomor  45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kebijakan diartikan sebagai  tata  cara  untuk  mencapai  tujuan  dengan mempertimbangkan hal-hal terbaik.
1. Permasalahan
1. Bagaimana  yurisdiksi  kriminal  di  wilayah perairan Indonesia berkaitan dengan penenggelaman  kapal  pelaku  tindak  pidana illegal fishing?
2. Bagaimana  mekanisme  penenggelaman  kapal pelaku  tindak pidana  illegal  fishing  di  perairan Indonesia?

## 2. Kerangka Teori
Teori  kedaulatan  salah  satunya  adalah Kedaulatan  Negara.Negara  merupakan  subjek hukum  yang  terpenting  disbanding  subjek-subjek hukum  internasional  lainnya.  Menurut  Kraneburg, negara  adalah  organisasi  kekuasaan  yang diciptakan  oleh  kelompok  manusia  yang  disebut bangsa.  Negara  sebagai  subjek  hukum internasional  adalah  organisasi  kekuasaan  yang berdaulat,  menguasai  wilayah  tertentu,  penduduk tertentu  dan  kehidupan  didasarkan  pada  system hukum tertentu.Namun negara itu lahir, belum tentu punya  kedaulatan.Negara  dikatakan  berdaulat karena  kedaulatannya  merupakan  suatu  sifat atau ciri hakiki daripada negara.Negara berdaulat maka
negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang leih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.

## 3. Metode
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian,  maka  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  meletakan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  normayang  dimaksud yaitu  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). 5 Penelitian  yang  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan (library  research) .Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan  perundang-undangan,  dokumentasi, mengumpulkan literature, serta mengakses internet berkaitan  dengan  permasalahan  dalam lingkup tindak  pidana illegal  fishing. 6 Teknik  ini  dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan memahami buku-buku,  kurnal-jurnal  maupun  artikel-artikel serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok- pokok  penelitian  dalam  tesis  ini.Namun  untuk penguat  data,  diperlukan  juga  wawancara,  yaitu proses  tanya  jawab  terhadap  pihak  yang berwenang  berkaitan  dengan  pembahasan  dalam tesis ini.
5 Mukti  Fajar  Nurdewata et.al.,Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010), halaman 34
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 41.

## B. PEMBAHASAN
1. Yurisdiksi  kriminal  dalam  penenggelaman kapal  pelaku  tindak  pidana illegal  fishing di perairan Indonesia
Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai atau negara  kepulauan  di  laut  teritorial,  perairan pedalaman,  ataupun  perairan  kepulauan  suatu negara,  maka  sesuai  kedaulatan  yang  terkandung dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara  pantai  dapat  memberlakukan  semua peraturan  hukumnya  bahkan  hukum  pidananya terhadap  kapal  pelaku.  Dengan  ketentuan pelanggaran  tersebut  membawa  dampak  bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1)  UNCLOS  1982.Namun  unsur-unsur  yang terkandung  dalam  pasal  tersebut  tidak  terpenuhi, maka  negara  pantai  tidak  dapat  menerapkan yurisdiksi  pidananya  atau  disebut  juga  yurisdiksi kriminalnya  terhadap  kapal  pelaku.Kewenangan negara  pantai  dalam  menegakan  hukumnya  bagi kapal  asing  yang  melanggar  hukum  di  laut territorial,  perairan  pedalaman  ataupun  perairan kepulauan  serta  memenuhi  ketentuan  Pasal  27 ayat (1) UNCLOS 1982, ini merupakan perwujudan dari yurisdiksi territorial.
Pemerintah Indonesia berupaya memberantas illegal  fishing  dengan  membentuk  perundang- undangan  untuk  mengaturnya  dengan  harapan dapat meminimalisir kejahatan serta
183
memaksimalkan  pemanfaatan  dan  perlindungan sumber  daya  laut.Bahkan  dalam  masa pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  telah membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku illegal  fishing,  yang  hingga  sampai  saat  ini masih menimbulkan  kontroversi.  Langkah  yang  diambil pemerintah mengenai penenggelaman kapal asing ini  berdasarkan  aturan  yaitu  Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di mana Pasal 69 ayat (4), menyatakan bahwa:
“…penyidik  dan/atau  pengawas  perikanan dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa pembakaran  dan/atau  penenggelaman  kapal perikanan  yang  bendera  asing  berdasarkan bukti permulaan yang cukup”
Sedangkan  sistem  yang  dianut  peradilan pidana  Indonesia  adalah  Sistem  Pembuktian “Negatief Wettelijk Stelsel” atau system pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus :  Kesalahan  terbukti  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan alat bukti minimum yang  sah  tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.    Sistem  ini  terdapat  dalam  Pasal  183 KUHAP  yang  berisikan  “  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”. Ketentuan  Pasal  69  ayat  (4)  Undang-undang
Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang perikanan  secara  substansial  dan  redaksional menimbulkan  penafsiran  dalam  penerapannya. Apakah  dalam  proses  pengejaran  tersebut  dapat dilakukan  pembakaran  dan/atau  penenggelaman terhadap  kapal  pelaku  bila  sudah  terdapat  bukti yang  cukup  adanya  tindak  pidana,  sedang bagaimana  status  hukum  kapal  yang  sudah ditenggelamkan?
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di Indonesia  dilakukan  melalui  proses  peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP.  Pada tahapan penyidikan dalam tindak pidana perikanan, lembaga yang berwenang adalah Penyidik POLRI, Penyidik PNS,dan Penyidik TNI AL.
Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat  pada  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  jo  Undnag-undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perikanan:
(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau membudidayakan ikan  dengan  menggunakan  bahan  kimia, bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/atau cara,  dan/atau  bangunan  yang  dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah
Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia (WPPRI).
(2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan  ikan,  dan  anak  buah  kapal (ABK)  yang  melakukan  penangkapan  ikan dilarang  menggunakan  bahan  kimia,  bahan biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/atau  cara, dan/atau  bangunan  yang  dapat  merugikan dan/atau  yang  dapat  membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan/atau lingkungan di WPP RI.
(3) Pemilik  kapal  perikan,  pemilik  perusahaan perikanan,  penanggungjawab  perusahan perikanan,  dan/atau  operator  kapal  perikanan dilarang  menggunakan  bahan  kimia,  bahan biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/atau  cara, dan/atau  bangunan  yang  dapat  merugikan dan/atau  yang  dapat  membahayakan kelestarian lingkungan..
2.  Mekanisme  Penenggelaman kapal  pelaku tindak pidana illegal fishing
Wilayah  laut  di  bawah  kedaulatan  negara adalah  bagian  laut  dimana  suatu  negara mempunyai  hak  penuh  di  wilayah  itu  dan mempunyai  wewenang  tertinggi  untu  menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan terdiri  dari  laut  territorial  (territorial  sea),  perairan pedalaman  (internal  waters),  dan  perairan kepulauan  (archipelagic  sea),  wilayah  tersebut disebut  juga  Perairan  Indonesia,  yang  sudah tercantum  pada  Undnag-undang  Nomor  6  Tahun
1996  tentang  Perairan  Indonesia,  yaitu  laut territorial,  perairan  kepulauan  dan  perairan pedalaman.    Dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang- undang  Perikanan,  menentukan  bahwa  kapal pengawas  perikanan  berfungsi  melaksanakan pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang perikanan  dalam  wilayah pengelolaan  perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangakan Pasal 69 ayat  (4)  berbunyi,  dalam  melaksanakan  fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus berupa  pembakaran  atau  penenggelaman  kapal perikanan  berbendera  asing  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup.  Yang  dimaksudkan  “bukti permulaan  yang  cukup”  adalah  bukti  permulaan untuk  menduga  adanya  tindak  pidana  di  bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misal  kapal  perikanan  berbendera  asing  tidak memiliki  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dan Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  ikan  (SIKPI),  serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika  memasuki  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara  Republik  Indonesia.  Ketentuan  ini menunjukan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat  dilakukan  sewenang-wenang,  tetapi  hanya dilakukan  apabila  penyidik  dan/atau  pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan  Negeri  tidak  mempunyai  kewenangan untuk  memberikan  persetujuan  sebagaimana
185
ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Selain itu teknis penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat  (1)  huruf  K,  menentukan  bahwa  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  66,  pengawas  perikanan  berwenang melakukan  tindakan  khusus  terhadap  kapal perikanan  yang  berusaha  melarikan  diri  dan/atau melawan  dan/atau  membahayakan  keselamatan kapal  pengawas  perikanan  dan/atau  awak  kapal perikanan.  Pasal  ini  berdasarkan  ketentuan  Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982  tentang  pengejaran  seketika.Sebelum dilakuakan  tindakan  khusus  tersebut,  petugas haruslah terlebih dahulu melakukan evakuasi anak buah kapal, menginventarisasi semua perlengkapan  dan  peralatan  kapal,  mengambil dokumentasi,  menyisihkan  ikan  sebgaai  barang bukti,  serta  membuat  berita  acara.Hal  ini  termuat dalam  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur) Penanganan Tindak Pidana Perikanan.Selanjutnya teknis  hukum  penenggelaman  kapal  lainnya  yaitu merujuk  pada  Pasal  76A  undang-undang Perikanan,  yang  menegaskan  bahwa  benda dan/atau  alat  yang digunakan  atau  dihasilkan  dari pidana  perikanan dapat  dirampas  atau dimusnahkan  setelah  mendapat  persetujuan pengadilan.Dalam  hal  ini  kapal  perikanan  yang diduga terlibat tindak pidana perikanan yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan
dijadikan  barang  bukti  maka  apabila  hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## C. PENUTUP

## Simpulan
1. Penerapan  kebijakan  penenggelaman  kapal asing  yang  melakukan  tindak  pidana  illegal fishing di wilayah perairan Indonesia didasarkan pada  ketentuan  Pasal  69  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan,  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk  menduga  adanya  tindak  pidana dapat berupa kapal  tersebut  tidak  memiliki  Surat  Ijin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dan  Surat  Ijin  Kapal Pengangkut  Ikan  (SIKPI),  serta  nyata-nyata menangkap  dan/atau  mengangkut  ikan  ketika memasuki  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia  (WPP-RI).  Kebijakan penenggelaman  ini  juga  tidak  melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982, dimana negara pantai diberi kewenangan melakukan penegakan  illegal  fishing  di  kawasan  laut  yang tunduk dibawah kedaulatannya.
2. Prosedur  dilakukannya  penenggelaman  ada  2 yaitu  Pertama,  upaya  memberhentikan  dan memeriksa  terhadap  kapal  yang  diduga melakukan tindak pidana illegal fishing. Upaya ini dilakukan oleh pengawas dan/atau penyidik perikanan  dengan  cara  memberikan  isyarat
berupa suara peringatan, berhenti dan di tarik ke  dermaga  terdekat untuk proses  hokum melalui
Pengadilan Perikanan yang berkedudukan  di  pengadilan  negeri. Kedua,
sudah  diberi  isyarat, kapal  itu  tidak  berhenti atau  melakukan  perlawanan  dapat  dilakukan penembakan  peringatan sampai  kapal ditenggelamkan.  Penenggalaman  kapal  dapat dibenarkan  tanpa  terlebih  dahulu  dilakukan proses  hukum sepanjang  peristiwa  tersebut didukung  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dokumentasi,  baik  berupa  foto  atau kamera  maupun  audio  visual  (video),  begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat  berita  acara  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal.

## Saran
1. Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  illegal fishing  tidaklah  mudah,  maka  dari  itu dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antara instansi-instansi yang berwenang.
2. Pemerintah  hendaknya  melengkapi  fasilitas- fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam  kesergapan  menangani  pengawasan dan  pengamanan  di  laut  serta  penangkapan kapal  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana illegal  fishing  di  wilayah  Indonesia,  sehingga tidak mudah lolos.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,    Huala,  2002, Aspek-aspek  Negara  Dalam Hukum  Internasional,  Jakarta  :  PT.  Raja

## Grafindo Persada
Amir,  Usmawadi,  2013, Penegakan  Hukum  IUU
Fishing  Menurut  UNCLOS  1982  (Studi Kasus:  Volga  Case),  Jurnal  Opinion  Juris, Vol 12
Anwar,  Yesmil,  2008, Pembaharuan  Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo
Arief,  Barda  Nawawi,2010, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti
Arikunto,  Suharsini,  1998, Prosedur  Penelitian,
Suatu  Pendekatan  Praktek,  Jakarta: Rineka Cipta
Atmasasmita, Romli,  2011, Sistem  Peradilan Pidana  Kontemporer,  Jakarta  :  Prenada Media Group
Buana,  Mirza  Satria  Hukum,  2007, Internasional
Teori  dan  Praktek,  Bandung  :  Penerbit
Nusamedia
Budiyono,  2014, Pembatasan  Kedaulatan  Negara Kepulauan  Atas  Wilayah  Laut,  Bandar Lampung: Justice Publisher Dahuri,  Rohmin,  2012 Petunjuk  Teknis Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Perikanan, Pusdiklat Kejagung RI
Gayo, Iwan, 2103, Hukum Perikanan di Indonesia,
Jakarta: Pustaka Warga Negara
Harahap, Yahya, 2008,
Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  Jakarta: Sinar Grafika
Heryandi, 2013,    Hukum  Laut  Internasional,
Lampung: Fakultas hokum
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2006, Sistem
Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice System),  Buku  Pegangan  Kuliah  Sistem Peradilan  Pidana  Program  Pasca  Sarjana Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro Semarang
Lamintang, P.A.F,  1984,    Dasar-dasar  Hukum Pidana Indonesia,  Bandung: Sinar Baru Latif,  Abdul  dan  Hasbih  Ali,  2011, Politik  Hukum,
Jakarta : PT. Sinar Grafika,
Mahmudah,  Nunung,  2015,  Illegal  Fishing (Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Wilayah  Perairan  Indonesia),Jakarta  :  PT.
Sinar Grafika
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Muthalib, Abdul,  2011, Zona-zona  Maritim Berdasarkan  Konvensi  Hukum  Laut Internasional  1982  dan  Perkembangan Hukum  Laut  Indonesia, Bandar  Lampung: Universitas Lampung Nasution,  Bahder  Johan, 2008, Metode  Penelitian
Hukum, Bandung: Mandar Maju
Nurdewata,  Mukti  Fajar  et.al., 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Patriana,  I  Wayan,  1990, Pengantar  Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, 2014, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Prodjohamidjojo,  Martiman,  1983, Sistem Pembuktian  dan  Alat-alat  Bukti,  Jakarta  : Ghalia Indonesia
Rahardjo,  Satjipto,  2006,  Membedah  Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas Sihotang, Tommy,  2005,  Masalah  Illegal,
Unreported, and Unregulated &
Penanggulangan  Melalui  Pengadilan Perikanan, Jurnal Keadilan vol.4 No.2
Starke, J.G.,  2010, Pengantar  Hukum Internasional,edisi  kesepuluh,  Jakarta:
Sinar Grafika
Subagyo,  Joko,  1993, Hukum  Laut  Indonesia,
Jakarta: Rineka Cipta
Suryokusumo,  Sumaryono,2010, Hukum  Pidana Internasional, Jakarta: Tatanusa
Soekanto,  Soerjono,  2005, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada
,  2007, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta: Unversitas Indonesia(UI-Press)
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

## Singkat,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada
Soemartono,  R.M.Gatot  P.,  2004,  Hukum Lingkungan Indonesia,  Jakarta:  Sinar Grafika
Thantowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar,  2006,
Hukum  Iskandar  Kontemporer,  Bandung: PT. Refika Aditama
Siombo, Marhaeni  Ria,  2010, Hukum  Perikanan Nasional  dan  Internasional,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang
TNI.
United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982
Markas  Besar  Angkatan  Laut  Dinas  Pembinaan Hukum,  UNCLOS  1982,  Dirjen  Politik Departemen  Luar  Negeri  Republik
Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 27.
Peraturan  Pemerintah  No.62  Tahun  2002  tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak  Yang  Berlaku  Pada  departemen
Kelautan dan Perikanan.
Perauturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No.Per.16/Men/2010.
Berita online, “Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing”,URL:http://finance.detik.com/read/ 2014/11/15/152125/2764211/4/menteri-
susi-kerugian-akibat-illegal-fishing/, di akses  tanggal  15  September  2016  pukul 22.00
Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan,Dit.
Penanganan  Pelanggaran,  Ditjen  PSDKP, KKP (wawancara: 21 November 2016) Nurhasan,  Penyelesaian  Illegal  Fishing berdasarkan UU No.45 Tahun 2009, URL: https://nurhasanblogger.wordpress.com/20 15/12/17/penyelesaian-illegal-fishing- berdasarkan-undang-undang-nomor-45- tahun-2009-2/,  diakses  tanggal  8 September 2016 pukul 04.19