## REGULASI DAN KONSEKWENSI HUKUM TERHADAP WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR

## A.Hamid
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dosen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh hmidun26@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  how  the  low  regulation  to  quardianship  in managing the child's legacy under his guardianship, how's the law consequence against the guardianship of children underage who are not based on a court decision. The impact of this problems is also there needs to a special handling and sustainable on the rights of children that have been orphan because of loss father and mother, cause of they are still underage, so it is needed the management system of their parents legacy (if there is). This research using Library Research and Field Research namely, to seek secondary data by  studying  the  variety  of  literature  in  the  form  of  books,  legislation,  papers,  articles, journals  and  another  documents  relating  to  this  research.  Also  using  the  method  of approach to the problem by looking at the norms / provisions of applicable law , then are connected with the facts that there from the problems will be researched.
The  results  of  of  research  found  that,  After tsunami  disaster  in  Aceh,  majority  of  the guardianship system that occurred in every village at Peukan Bada subdistrict were not the result of formal appointment based on the decision of Syar'iyah Court, but based on mutual agreement within the family or community with didn't regard to the orphans did them have a treasure or did not, anything like this are customary provisions that apply in the society.
Keywords: Law, Treasure, Underage child, guardianship.

## 1. PENDAHULUAN
Satu  Permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan  dari  bencana  alam  Gempa  Bumi  dan Tsunami di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu adalah hak-hak masalah keperdataan anak, masalah hukum tersebut masih berlanjut dan berjalan hingga saat ini, yaitu mengenai status Perwalian bagi anak yang masih belum dewasa yang statusnya Yatim dan Yatim Piatu, juga masalah harta peninggalan orang tuanya yang berada dibawah perwalian kerabatnya, masalah tersebut ada di setiap Gampong. Dampak dari permasalahan ini juga perlu adanya penanganan secara khusus dan berkelanjutan mengenai hak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena kehilangan ayah dan  ibu,  karena  masih  dibawah  umur,  maka  diperlukan  adanya  sistim  pengelolaan  harta peninggalan  orang  tua  mereka  (sekiranya  ada).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimanakah  regulasi  hukum  bagi  wali  dalam  melakukan  pengelolaan  harta  warisan  anak dibawah perwaliannya, bagaimana konsekuensi hukum terhadap perwalian anak dibawah umur yang tidak berdasarkan ketetapan pengadilan.
1.1. Regulasi Hukum Perwalian Terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur Syari’at merupakan  landasan  utama  dari  segala  sumber-sumber  hukum  lainnya, dalam  pandangan  fuqaha sumber Fiqh  Islam  yang  menjadi  rujukan  kaidah-kaidah hukumnya ada empat; Al-Qur’an ,  Sunnah  Rasulullah Saw, Ijma’ ulama dan Qiyas tetapi dalam empat sumber dasar tersebut juga terdapat beberapa sumber lain yang ditunjukkan Al-Qur’an dan Sunnah atas penilaiannya secara syar’i. diantarnya yang terpenting adalah, Istihsan,  Mashlahah  Mursalah, dan ‘Urf/Tradisi .  Semua  sumber  ini  pada  hakikatnya kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, sebab semua hukum Syar’i diambil dari nash Al- Qur’an dan Sunnah ,  atau  dikembalikan  kepada  nash. Karena  itu  semua,  sumber  hukum Islam  yang  selain Al-Qur’an dan  Sunnah  diambil  dari  kedua sumber  ini,  dimana  tidak dikembalikan  kepadanya  melainkan  jika  kesulitan  mencari  dalam Al-Qur’an atau  dalam Sunnah. 1 Dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  Rasulullah  Saw,  menetapkan  hukum  dan  ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah Swt mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama sekali terhadap pemeliharaan harta anak yatim yang belum dewasa dan telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam QS: (4) 2, Allah berfirman:

## اًﺮﻴ ِﺒَﻜ ﺎًﺑﻮ ُﺣ
Artinya:
“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk,  dan  jangalah  kamu  makan  harta  mereka
1 Samir Aliyah, Sistim Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam , Cet.I, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar, thn. 2004, hal.518.
bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. 2 (QS: An-Nisa’ Ayat. 2) Ayat tersebut sebagai suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya  (dewasa).  Artinya  jika  anak-anak  yatim  tersebut  belum  dewasa,  maka pengelolaan hartanya harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.
Para fuqaha sepakat kecuali mazhab Zhahiri, bahwa jika anak kecil telah mencapai baligh tetapi dalam keadaan lemah akal, maka hartanya tidak diserahkan kepadanya. 3 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS: (4) 5-6
ﺎًﻓو ُﺮ ْﻌ َﻤ ﻻ ْﻮَﻗ  ْﻢُﻬَﻠ اﻮُﻠﻮ ُﻗ َو  ْﻢ ُﻫﻮ ُﺴْﻜا َو ﺎَﻬﻴِﻓ  ْﻢ ُﻫﻮُﻗُزْرا َو ﺎ ًﻤﺎَﻴِﻗ
﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾
Artinya:
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas kepatutan  dan (janganlah  kamu) tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka  hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu. 4 (QS: An-Nisa ayat 5-6) Dalam ayat di atas Allah Swt. melarang memberikan pengelolaan dan pembelanjaan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya dan belum rusyd , namun mereka berhak tanpa izin orang tua/wali untuk menerima sesuatu yang bermanfaat bagi mereka ( ْﻢ ُﻫﻮ ُﻗُزْرا َو ْﻢ ُﻫﻮ ُﺴْﻜا َو ﺎَﻬﻴِﻓ ): berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) . Adapun jika ada
2 QS: An-Nisa’ ayat 2
3 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah , Jakarta: Robbani Press, cet I, thn. 2008, hal 407.
4 QS: An-Nisa’: ayat 5-6.
manfaat dan madharatnya maka tergantung izin orang tua/wali,
حﺎَﻛ ِّﻨﻠا
( dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin ). Sedangkan  jika  mendatangkan  memudharatkan,  yaitu  ketika  mereka  mengeluarkan harta  tidak  ada  pengganti/kompensasi  atau  manfaat  yang  mereka  dapatkan  maka  tidak diperbolehkan  walaupun  mendapat  izin  orang  tua/wali  karena  mereka  belum rusyd  dan untuk  menjaga  harta  mereka,  menjaga  harta  termasuk  dari maqasyid  syari’ah . 5 Jadi pemberian harta disyaratkan adanya baligh dan kecerdasan berdasarkan nash ayat tersebut. Mazhab Az-Zahiri berpendapat,  harta  diserahkan  kepada  anak  yang  mencapai baligh/kecerdasan dalam keadaan berakal. 6 Imam Nawawi salah seorang ulama terkemuka dari Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa rusyd adalah baik dalam beragama dan menjaga harta.  Tidak  mengerjakan  yang  diharamkan,  tidak  mubazir  yaitu  menyia-nyiakan  harta, tidak tertipu  dalam  muamalah  oleh  penipu,  dan  tidak  menginfakkan  harta  pada  hal  yang haram. 7 Selain  adanya  perintah  untuk  menjaga  anak  yatim  tersebut,  baik  dalam  konteks penjagaan  jiwa  dan  perkembangan  mereka,  juga  penjagaan  terhadap  harta  mereka,  Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. 8
Dalam  hadits  Nabi  Saw,  juga  telah  menjelaskan  mengenai  ketentuan  dan  dasar hukum perwalian, yaitu:
اﻮﺒﻨﺘﺟا ﻊﺒﺴﻠا تﺎﻘﺑﻮﻣﻠا اﻮﻠﺎﻗ ﻮﺳرﺎﻳ ل ﻪﻟﻠا ﺎﻤو ﻦﻫ لﺎﻗ كﺮﺸﻠا ﺮﺤﺸﻠاو ﻞﺘﻗو ﺲﻔﻧ ﻰﺘﻠا مﺮﺣ ﻪﻟﻠا ﻻا ﻖﺤﻠﺎﺑ ﻞﻜاو ﺎﺑﺮﻠا ﻞﻜاو لﺎﻣﻠا ﻢﻴﺘﻴﻠا ﻰﻠﻮﺘﻠاو مﻮﻳ ﻒﺣﺰﻠا فﺪﻗو تﺎﻨﺼﺤﻣﻠا تﺎﻨﻤﺆﻣﻠا تﻼﻓﺎﻐﻠا ). ﻖﻔﺘﻤ

## ﻪﻴﻟﻋ
Jauhilah  oleh  kalian  tujuh  macam  dosa  yang  membinasakan  yaitu:  Mempersekutukan Allah, Sihir, Membunuh Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan  riba,  memakan  harta  anak  yatim,  lari  dari  medan  perang,  menuduh  berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya. (Mutafaq alaih). 9
ﻦﻋ ﻞﻬﺳ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﻋ ﻰﺒﻨﻠا ﻰﻟﺻ ﻪﻟﻠا ﻪﻴﻟﻋ ﻢﻟﺳو لﺎﻗ : ﺎﻧٔا ﻞﻓﺎﻜو ﻢﻴﺘﻴﻠا ﺔﻨﺠﻠا ﻰﻓ اﺬﻛﻫ , لﺎﻗو ﻪﻴﻌﺒﺻٔﺎﺑ ﺔﺑﺎﺒﺴﻠا ﻰﻄﺳﻮﻠاو ) . ﻩاور ىرﺎﺨﺒﻠا ( Artinya: 5 Hendang A, Syarat Sah Pengelolaan Harta dalam Islam , www.mufassirekonomi/8/6/2014, (diakses: 8/6/2014) .
6 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah… , hal 408-409
7 Abu Zakaria al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, Jilid. 1 Beirut: Dar al-fikr, 2005, hal.123.
8 http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf, Chairul Fahmi, Perwalian (diakses 16 maret 2014)
9 Abi Zakaria bin Syarif Nawawi, Riyadhus Shalih in, Maktabah al Islamiyyah, t.t., hal. 574.
" Dari Shal bin Said dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: "Aku dan orang yang merawat anak yatim itu begini, Nabi berkata: dengan (isyarat) dua jari yakni jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari) 10
Sungguh sangat besar perhatian Allah SWT dan Rasulullah SAW, berkenaan dengan mengurus  dan  merawat  anak  yatim  dengan  perhatian  yang  melebihi  perlakuan  para pengurus  terhadap  anaknya  sendiri.  Mereka  akan  mendapat  kedudukan  yang  tinggi  dan mulia. Dalam hadits yang riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda: ﺮﻴﺧ ﺖﻴﺑ ﻰﻓ ﻦﻴﻣﻟﺴﻣﻠا ﺖﻴﺑ ﻪﻴﻓ ﻢﻴﺘﻳ ﻦﺴﺤﻳ ﻪﻴﻠا ﺮﺷو ﺖﻴﺑ ﻰﻓ ﻦﻴﻣﻟﺴﻣﻠا ﺖﻴﺑ ﻢﻴﺘﻳ ﻪﻴﻓ ءﺎﺴﻳ ﻪﻴﻠا ) ﻩاور ﻦﺑا ﻪﺟﺎﻤ (
Artinya: "Sebaik-baik  rumah  orang  Islam  adalah  rumah  yang  di  dalamnya  terdapat  anak  yatim yang diperlukan secara baik dan seburuk-buruk rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk " (HR. Ibnu Majah). 11
Sesuatu  yang  berada  dalam  genggaman  manusia  merupakan  amanat  Allah  Swt. Amanat  yang  diberikan  Allah  swt  kepada  manusia  yakni  mengenai  anak  dan  harta  yang wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan, amanat adalah sesuatu yang harus dikembaikan kepada  pemiliknya  bila  telah  tiba  saatnya  ataupun  bila  pemiliknya  meminta  kembali.  ini merupakan peringatan bagi manusia agar tidak melalaikan dari mengingat Allah Swt.
Al-Qur’an  dan  Hadits  merupakan  dua  dasar  hukum  yang  utama  seperti  tersebut diatas, dalam  hal  ini  Adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis dapat  diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma  atau  kebiasaan  yang  biasanya  diterapkan  di  komunitas-komunitas  penduduk Indonesia.  Isinya  termasuk  deskripsi  tentang  apa  yang  dilakukan  oleh  komunitas,  seperti serangkaian  perintah  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  anggota  komunitas  tersebut. Adat dalam pandangan pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah, dan yang diyakini  secara  umum  dan  harus  dihormati  sebagai  undang-undang  yang  melarangnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. 12
Sedangkan  dalam  pandangan  pakar  hukum  Islam, “ adat” adalah  “apa  yang  biasa dilakukan  oleh  mayoritas  manusia,  baik  dalam  bentuk  ucapan  ataupun  perbuatan,  secara berulang-ulang,  hingga  meresap  dalam    jiwa  mereka  dan  di  terima  dalam  pemikiran mereka”. Atau “apa yang biasa dilakukan manusia atau sekelompok dari mereka sehingga
10 Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari , Juz. VIII, Beirut: Dar Al Kutb al Ilmiyah, t.t, hlm. 101.
11 Abu  Abas  Sihabudin  Ahmad  Bin  Abu  Bakar  Bin  Abdurrahman  Bin  Ismail, Jawaid  Ibnu  Majah , Beirut: Dar Al Kutb Al-Ilmiyah, t.t, hal. 475.
12 Al  Yasa’  Abubakar, Metode  Istishlahiyah:  Prmanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  Ushul  Fiqih ,  Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, Cet I, thn 2012, hal 75
meresap dalam jiwa mereka tentang perbuatan yang beredar diantara mereka atau kebiasaan mayoritas  kaum  dalam  ucapan  atau  perbuatan  atau  apa  yang  telah  dikenal  manusia  dan mereka lakukan. 13 Seperti: “ adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum” dan “menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan hukum dengan dasar nash”. Kaidah lainnya yang disebut oleh Subhi Mahmasani dalam bukunya Rusjdi Ali Muhammad: “apa yang dianggap oleh orang banyak ummat Islam niscaya ia dianggap baik disisi Allah Swt”. 14
Hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan tradisi ( adat ) yang sudah berjalan. Sifat  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah  hanya  memberikan  prinsip-prinsip  dasar  dan  karakter keuniversalan hukum Islam, melalui kaidah di atas hukum Islam dapat di jabarkan dengan melihat kondisi lokal masing-masing daerah, tidak semua adat ( ‘urf )  manusia yang dapat di jadikan dasar hukum, ...tetapi hanya adat (‘ urf )  yang tidak bertentangan  dengan prinsip- prinsip  dasar dan tujuan hukum-hukum Islam itu sendiri. 15 Aturan dan praktek dalam Adat Aceh tentang tertip urutan perwalian atas harta anak yatim, mengikuti pemahaman tentang tertip urut ‘asabah dalam kewarisan atau hak perwalian dalam pernikahan yang ada dalam fiqh. 16 Akan tetapi yang terjadi bahkan tidak sama dengan urutan seperti penjelasan di atas, karena dalam kasus perwalian anak korban Tsunami di beberapa  gampong di kecamatan Peukan  Bada  yang  merupakan  daerah  fokus  penelitian  ini,  bahkan  yang  menjadi  korban bukan hanya anak perempuan akan tetapi juga anak laki-laki, maka ada perwalian yang di amanahkan  kepada  perempuan  sebagai  wali  harta  yang  sekaligus  sebagai  pemegang hadlanah bagi anak yatim tersebut atau sebagai wali harta dan jiwa.
Dinas Syari’at  Islam menganjurkan  bahwa  upacara  sederhana di  Meunasah  atau dalam pertemuan Gampong harus dilakukan agar masyarakat Gampong mengetahui siapa yang menjadi wali atas anak yatim yang bersangkutan. Setelah upacara adat berlangsung, maka tanggungjawab wali untuk memelihara anak tersebut secara langsung telah berada di pundaknya.  Adapun  manfaat  utama  dari  upacara  adat  perwalian  adalah  untuk memberitahukan  kepada  masyarakat  secara  umum,  dengan  memberi  kesempatan  untuk melakukan  pengawasan  ke-perwaliannya  dan  arahan  secara  berkelanjutan,  karena  hal  ini sangat fatal akibatnya jika terjadinya kekeliruan dalam mengelola harta anak Yatim yang masih  di  bawah  umur. 17 Peranan  Wali  biasanya  di  awasi  oleh  sanak  keluarga  lain  dan
13 Samir Aliyah, Sistim Pemerintahan Peradilan…, hal. 495-496
14 Rusjdi Ali Muhammmad dan Dedi Sumardi, Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat, ed.I, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, thn 2011), hal 40.
15 Ibit .. , hal 41.
16 Al  Yasa  Abubakar, Kajian  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  dan  essay  tentang  Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak. Cet.I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh), thn 2011.hal. 96.
17 Modul Pelatihan, Program Mediasi Masyarakat dan Keterampilan Hukum . IDLO, Yayasan Mediasi Indonesia, AIPRD LOGICA, thn 2007. hal.13.
tetangganya,  untuk  menjamin  bahwa  anak  tersebut  dipelihara  dengan  baik  dan  harta bendanya dilindungi karena tidak tertutup kemungkinan ada wali yang berkelakuan buruk sering memukul anak yatim bahkan menjual hartanya dengan alasan kebutuhan anak yang diasuhnya.
Menyangkut  perwalian  yang  tidak  bedasarkan  kepada  hukum  formal  melainkan bedasarkan kepada  kebiasaan  masyarakat  tertentu  yang  menunjuk  wali  berdasarkan komunitas  masyarakat  setempat  sehingga  penunjukan  wali  tidak  memiliki  suatu legalitas/kepastian hukum jika merujuk menurut hukum adat, karena dalam Hukum Adat tidak  di  kenal  adanya  lembaga perwalian.  Hal  seperti  inilah  yang  terjadi  ketika  penulis menelusuri  mengenai  status  seorang  wali  perempuan  yang  mengaku  pernah  mengikuti pelatihan  mengenai  sistim  perwalian  yang  difasilitasi  oleh  Mahkamah  Syar’iyah, “penetapan saya sebagai wali sebenarnya tidak seperti persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang  ataupun  Qanun  (bukan  berdasarkan  ketetapan  Mahkamah  Syariyah), karena  masyarakat  sudah  mengetahui  dan  beranggapan  harus  saya  yang  mengasuh  anak yatim tersebut”. 18
Demikian  juga  pengakuan  dari salah  seorang Imum  Mukim di  kecamatan  Peukan Bada,  bahwa  “Sistim  perwalian  yang  ada  pada  tiap-tiap  Gampong  di  kecamatan  Peukan Bada sepengetahuannya, pada umumnya bisa dikatakan tidak ada proses penetapan secara formal oleh Mahkamah Syar’iyah kota Jantho Kabupaten Aceh Besar atau terjadi dengan sendirinya, ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi bahkan sebelum tsunami”.
Bahkan ada harta dalam bentuk tanah, (masih pengakuan dari Imum Mukim di atas) yang  tidak  ada  lagi  pemiliknya  maka  ketika  Keuchik  ingin  menetapkan  bahwa  harta tersebut  seharusnya  diserahkan  kepada  Baital  Mal  untuk  dikelola  sebagai  harta  agama, tetapi  dilarang  oleh  Imam  Gampong  dengan  alasan  kalau  diserahkan  ke Baital  Mal (Gampong) maka akan terjadi kesalahpahaman masyarakat nantinya mengenai siapa yang akan menggarap tanah itu, sehingga tanah tersebut dibagikan sebagai warisan kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris. 19
Di dalam Fiqh ( Hukum Islam ) ditemukan adanya dua jenis kekuasaan ( wilayah ) yang dikaitkan dengan sumbernya, dan yang kedua dikaitkan dengan jangkauan kewenangannya. Adapun yang dikaitkan dengan sumbernya atau pangkal kekuasaan ialah:
1. Sumber  kekuasaan  yang  sifatnya  natural-kultural,  yang  timbul  dari  suatu  keadaan yang menyangkut kepentingan dirinya, dimana yang bersangkutan tidak atau belum cakap  dan  mampu  melakukan  tindakan  hukum yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan atau  kewajibannya  ( faqid-u  ‘l-ahliyah atau naqish-u‘l-ahliyah ).  Di  sini  berperan orang  lain yang  akan  menggantikan  dalam  melakukan  tindakan  hukum,  maka
18 Ibid…,10 September 2014.
19 Wawacara  dengan Mahmud  Abdullah, mantan  Keuchik  Gampong  Lam  Isek  dan  Kepala  Mukim Gurah Kecamatan Peukan Bada. Aceh Besar 12 September 2014, 14.20 Wib.
timbullah  apa  yang  misalnya  disebut  “ vaderlijke-macht ” 20 (kekuasaan  ayah)  yang sifanya natural, yang berkembang menjadi kultural.
2. Sumber  kekuasaan  yang  sifatnya  sosial  atau  konstitusional,  yang  timbul  dari  suatu keadaan  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  utamanya  untuk  memberikan perlindungan  bagi  kepentingan  masyarakat,  supaya  terjamin  kebebasannya, keamanannya,  dan  ketertibannya,  dalam  memperoleh  hak-hak  dan  menunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka timbullah apa yang disebut rechtmacht (kekuasaan mengadili), beheersmacht (kekuasaan  mengelola), regeringsmacht (kekuasaan memerintah)  dan  seterusnya  yang  semuanya  itu  sifatnya  sosial  yang berkembang menjadi konstitusional. 21
Sumber  Hukum  atau  Dalil  adalah  sesuatu  yang  menjadi  dasar  hukum  syara’  baik melalui jalan Qath’i atau Dzanni. Sumber-sumber Hukum Islam  yang disepakati tersebut yaitu: Al-Qur’an, Sunah, Ijma’ dan Qiyas.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian ini dilakukan dalam dua tahap:
2.1. Metode Pengumpulan Data (Library Research)
Studi  Kepustakaan (Library  Research) yaitu,  untuk  mencari  data  skunder  dengan mempelajari  peraturan-peraturan  yang  telah  ada  dan  berbagai  literatur-literatur  berupa  buku- buku dan makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2.2. Pendekatan Penelitian (Field Research)
Dari  segi  pendekatan  penelitian  juga  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis sosiologis/empiris yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. 22 Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh  data  primer  mengenai  konsep  pengelolaan  harta  dalam  perwalian  anak  korban tsunami  dihubungkan  dengan  perlindungan  anak.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian
20 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007, Bab XIV Kekuasaan Orang Tua, Bagian 1, Akibat-akibat Kekuasaan Orang tua Pasal 298: “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di  bawah  umur.  Kehilangan  kekuasaan  orang  tua  atau  kekuasaan  wali  tidak  membebaskan  mereka  dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan  anak-anak  mereka  itu.”  Kekuasaan  orang  tua (ouderlike  macht) yang  disebut  juga  dengan kekuasaan ayah/bapak (vederlike macht), jika bapak karena suatu hal tidak dapat /tidak boleh melakukannya, maka ibulah yang bertidak selaku demikian, Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat  orang lain  sebagai wali, sesuai  dengan Pasal  359, “Bila anak  belum dewasa  yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”
21 Nurcholis  Majid  dkk, Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam  Sejarah ,  Cet.II, Jakarta:  Yayasan Paramadina, thn 1995. Hal. 598.
22 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , (Bandung: Alumni, thn 1994), hal. 101.
deskriptif  yakni  suatu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, selain itu berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada saat ini. 23

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Regulasi Hukum Positif
3.1.1. Landasan Hukum Dalam KUHPerdata
Perwalian  merupakan  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  seseorang anak  yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin  yang tidak berada di bawah  kekuasaan  orang  tua. Dalam  suatu  perwalian  hanya  dapat  ditunjuk  seorang  saja untuk menjadi wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata. Ada tiga macan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:
a. Perwalian oleh suami/istri yang hidup terlama
Dalam  Pasal  345 KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  orang  tua  yang  hidup  terlama  dengan sendirinya  dapat  menjadi  wali.  Apabila  ayah  meninggal,  maka  ibu  dengan  sendirinya menjadi  wali  atas  anaknya.  Bilamana  tidak  ada  ayah  atau  ibu  maka  Pengadilan  Negeri menentukan siapa yang di angkat sebagai wali.
b. Perwalian  yang  ditunjuk  oleh  bapak  dan  ibu  dengan  surat  wasiat  atau  akta tersendiri.
Dalam Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa; masing-masing orang tua yang  melakukan  kekuasaan  orang  tua  atau  wali  bagi  seorang  anaknya  atau  lebih,  berhak mengangkat  seorang  wali  bagi  anak-anak  itu,  jika  ia  bercerai  lalu  meninggal  dunia. Perwalian  itu  tidak  ada  pada  orang  tua  yang  lain  baik  secara  sendirinya  ataupun  dengan putusan  hakim  seperti  di  maksud  dalam  Pasal  353  ayat  (3).  Pengangkatan  wali  harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan Akta notaris yang khusus semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.
c. Perwalian yang diangkat oleh hakim Pasal 359 KUHPerdata ditentukan; anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah/semenda atau periparan.
Menurut  KUHPerdata.  Perwalian  terhadap  anak,  dilakukan  baik  itu secara  orang- perorangan  maupun  Yayasan  dan  lembaga  lainnya,  ini  merupakan  akibat  dari  adanya kebutuhan  yang  menghendaki  adanya  perwalian  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  maupun yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukumnya.
23 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , (Gramedia, Jakarta,1997).hal.34

## 3.2. Landasan Hukum Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang   Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Perwalian  juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974 (pasal 50-54), dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bab XV pasal 107-112), Pasal 50 (1) Undang-undang Perkawinan:
(1) Anak  yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,  yang  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua,  tidak  berada  di bawah kekuasaan wali.
(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Sementara  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  menyatakan bahwa:
(1) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
(3) Wali  wajib  mengurus  anak  yang  di bawah  penguasaannya  dan  harta  bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4) Wali  bertanggung  jawab  tentang  harta  benda  anak  yang  berada  di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, BAB XV Pasal 107 dinyatakan bahwa: (1) Perwalian  hanya  terhadap  anak  yang  belum  berumur  21  tahun  dan  atau  belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Bila  wali  tidak  mampu  berbuat  atau  lalai  melaksanakan  tugas  perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah  dewasa,  berpikir  sehat,  adil,  jujur  dan  berkelakuan  baik  atau  Badan Hukum.

## 3.3. Landasan  Hukum  Menurut  Undang-Undang  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal  atau  keberadaannya,  maka  seseorang  atau  Badan  Hukum  yang  memenuhi persyaratan  dapat  ditunjuk  sebagai  wali  dari  anak  yang  bersangkutan  yang  dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan si anak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
Jika anak tersebut belum mendapat penetapan wali dari Pengadilan, maka harta yang dimiliki  oleh  anak  tersebut  dapat  diurus  oleh  Balai  Harta  Peninggalan  atau  lembaga  lain yang  mempunyai  kewenangan,  lembaga  tersebut  adalah  Baital  Mal  yang  didirikan  untuk mengelola harta benda demi kepentingan orang yang beragama Islam.

## 3.4. Landasan  Hukum  dalam Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2008  Tentang Perlindungan  Anak
Sedangkan dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, pada Bab  IV  bagian  kedua  pada  pasal  10,  mengenai  pengasuhan  anak  yatim piatu  sebagai berikut:
(1) Anak yatim piatu yang diasuh oleh walinya dalam keluarga berhak mendapat perlakuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7.  (2)    Wali  yang  mengasuh  anak  yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperlakukan dan menjaga harta anak yatim piatu sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
(3)  Masyarakat  memberikan  perhatian,  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan  dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu.
(4) Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  memberikan  perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu. (5)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Selanjutnya dalam Bab V pasal 20, mengenai tanggungjawab dalam perwalian: (1) Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya.
(2)    Wali  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  dan  harta  benda  anak/anak  yatim  yang berada di bawah perwaliannya.
3.5. Landasan Hukum  Perwalian  dalam  Qanun  Aceh  No. 10  tahun  2007  Tentang Baital  Mal  dan  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2007  Tentang  Penanganan Permasalahan Hukum pasca Tsunami di Wilayah Provinsi Aceh dan kepulauan Nias.
Dalam  ketentuan  Qanun  Nomor  10  tahun  2007  tentang  Baital  Mal  juga  mengatur perwalian, pada Pasal 8 ayat (1) huruf (d)  yang menentukan bahwa “Baitul Mal menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.
Selanjutnya  “dalam  hal  orang  tua  anak  atau  wali  nasab  telah  meninggal  atau  tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.” Mengenai pengasuhan dan pengelolaan harta kekayaan anak dilakukan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  dan  dalam  melaksanakan  tugasnya  “Baitul  Mal  wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan membuat daftar harta
kekayaan si anak dan mencatat semua perubahannya dan wali tersebut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaiannya”.
Sedangkan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2007  Tentang  Penanganan Permasalahan Hukum pasca Tsunami di Wilayah Provinsi Aceh dan kepulauan Nias, pada pasal 31 Ayat (1) menyebutkan; “Anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau  tidak  cakap  bertindak  menurut  hukum,  maka  harta  kekayaannya  dikelola  oleh  wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada Ayat (2) “Orang yang tidak cakap  bertindak  menurut  hukum  yang  orang  tuanya  telah  meninggal  atau  tidak  cakap bertindak  menurut  hukum,  maka  harta  kekayaannya  dikelola  oleh  wali  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”.  Berikutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan. “Dalam hal  pihak  keluarga  tidak  mengajukan  permohoan  penetapan  wali,  maka  Baitul  Mal  atau Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan wali kepada  Pengadilan.  Ayat (2)  “Permohonan  penggantian  wali  dapat  diajukan  oleh  Baitul Mal”. Pengawasan  dan  pergantian  wali  di  setiap  Gampong  di  Kecamatan  Peukan  Bada adalah  sebagai  bagian  dari  tanggungjawab  masyarakat  yang  selalu  melakukan  penilaian secara    lebih  seksama  apakah  proses  tersebut  berjalan  dengan  baik  atau  tidak,  karena seorang wali dalam  mengelola harta anak yatim biasanya akan diawasi oleh Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah yang bertindak sebagai pengurus Baital Mal di Gampong.

## 3.6. Konsekwensi  Hukum  Terhadap  Wali  Yang Tidak  Berdasarkan  Ketetapan Pengadilan
3.6.1. Pengertian Anak Dibawah Umur Anak  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dengan  beberapa  istilah, al-walad merupakan lafadh terdekat dengan maksud anak. kata al-walad dengan berbagai perubahan bentuknya (derivasi)  disebut 165  kali  di  dalam  Al-Qur’an. 24 Kata al-walad dipakai  untuk menggambarkan  adanya  hubungan  keturunan,  sehingga  kata  al-wâlid    dan  al- wâlidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak  mesti  menunjukkan  hubungan  keturunan  dan  kata  aby  tidak  mesti  berarti ayah kandung. 25 Selain itu, Al-Qur’an juga menggunakan istilah thifl 26 (kanak- kanak)  dan  ghulam, 27 (muda  remaja)  kepada  anak,  yang  menyiratkan  fase perkembangan  anak  yang  perlu  dicermati  dan  di  waspadai  orang  tua,  jika  ada gejala  kurang  baik  dapat  diberikan  bimbingan  sebelum  terlambat,  apalagi  fase
24 Muhammad  Fuad  Abd  al-baqi, al-mu’jam  al-mufahras  li  alfaz  al-qur’an  al-karim ,  Beirut:  Dar  al Fikr. Thn 1981, hal 763
25 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an , jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 614.
26 Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.
27 Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al- Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.
ghulam  (remaja)  di  mana  anak  mengalami  puber,  krisis  identitas  dan  transisi menuju dewasa.
Al-Qur’an  juga  menggunakan  istilah  ibn  pada  anak,  yang  masih  seakar dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara senantiasa anak  ibarat  sebuah  bangunan  yang  harus  diberi  pondasi  yang  kokoh,  orang  tua harus  memberikan  pondasi  keimanan,  akhlak  dan  ilmu  sejak  kecil,  agar  ia tumbuh  dan  berkembang  menjadi  anak  yang  memiliki  prinsip  dan  kepribadian yang teguh. 28 Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk tashghir sehingga berubah menjadi Bunayya yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirab). 29
Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup. Syariat Islam sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan kehidupan Adat di daerah. Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Raqan Jinayat, bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh dengan maksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat dan nasab.
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat memberikan  peluang  bagi  Lembaga  Adat  untuk  menyelesaikan 18  (delapan  belas)  jenis sengketa  atau  konflik  dan  perselisihan  dalam  dalam  masyarakat,  yang  4  (empat)  jenis merupakan permasalahan rumah tangga dan harta yaitu: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan harta seuhareukat dan pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
Dalam Qanun tersebut terdapat satu pasal yang mengharapkan penyelesaian sengketa dan  perselisihan  tersebut  diselesaikan  terlebih  dahulu  secara  adat  di  tingkat  Gampong. Peran Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Imuem Meunasah sebagai lembaga adat seperti disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006  Tentang  pemerintahan  Aceh, sebagai  wahana  pembinaan  masyarakat  dan  penyelesaian  masalah-masalah  sosial kemasyarakatan.  Dalam  melakukan  kewenangannya  wajib  menjunjung  tinggi  prinsip- prinsip Syariat Islam, adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.
Mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan seperti disebutkan pada Bab IV pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat dan Istiadat Aceh maupun pada ruang lingkup Jarimah  dalam  Rancangan  Qanun  Tahun  2014  Tentang  Jinayat,  tidak  ada  satupun  pasal yang mengatur dengan jelas dan berkaitan secara langsung mengenai pengelolaan harta dan anak yatim, demikian juga mengenai konsekwensi hukumnya/uqubat terhadap wali apabila
28 Abdul  Mustakim, Kedudukan  dan  Hak-hak  Anak dalam  Perspektif  Al-Qur’an ,  (Artikel JurnalMusawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hal. 149-50.
29 Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah , (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.th), hal. 79.
melakukan  kelalaian  atau  penyelewengan  dalam  pengelolaan  harta  dan  mengasuh  anak yatim. Namun  demikian hukum  Islam  dapat  dikembangkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan tradisi  ( adat )  yang  sudah  berjalan.  Sifat  Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah hanya  memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter yang universal terhadap hukum Islam, salah satu prinsip dimaksud  adalah  penggunaan  norma  adat  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam menetapkan  hukum,  hukum  Islam  selalu  memperhatikan  adat  istiadat  setempat  untuk dijadikan  standar  norma  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini termasuk  penerapan  hukum ta’zir terhadap  pelaku  jarimah,  apabila  wali  melakukan kelalaian atau penyelewengan dalam mengelola harta anak yatim yang merupakan amanah besar  yang  harus  dijaga  oleh  orang  yang  dibebani  amanah  tersebut  dan  konsekwensinya sangat  berisiko.    Seperti  dalam  firman  Allah  Swt; “Sesungguhnya  orang-orang  yang memakan  harta  anak  yatim  secara  lalim,  sebenarnya  mereka  itu  menelan  api  sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). “ Kecurangan wali dalam pengelolaan harta anak yatim sering terjadi seperti menukar harta  dalam  bentuk  tanah,  menjual  ataupun  dengan  melakukan  korupsi,  tanpa memperhitungkan akan habisnya harta anak yatim yang merupakan bekalnya saat mencapai usia  dewasa,  disaat  masyarakat  menanyakan  hal  tersebut  wali  berdalih  dengan memanfaatkan  keluguan  anak  yatim  atau  ini  dilakukan  untuk  keperluannya.  Sepatutnya, dana/harta yang diamanahkan khusus kepada anak yatim, tidak boleh dibelanjakan kecuali hanya  untuk  kebaikannya,  karena  harta  anak  yatim  merupakan  dari  Allah  Swt dan menyampaikan kepada yang berhak menerimanya.
Dalam adat Aceh, kalau wali ingin menjual, menukar atau menyedekahkan harta anak yatim  yang  di  bawah  perwaliannya,  maka  dia  harus  mendapat  izin  dari imeum terlebih dahulu. Imeum berhak melarang penjualan tersebut kalau dia anggap tidak perlu atau ketika dia  anggap  merugikan  anak  yatim. Masih  menurut  adat,  kalau  ada  orang  yang  membeli tanah  milik  anak  yatim  dari  wali,  sebelum  disetujui  oleh imeum ,  si  pembeli  dianggap bersalah  (tidak  beritikad  baik)  dan  jual  beli  itu  dapat  dibatalkan.  Begitu  juga imeum gampong  sebagai  kepala  Baital  Mal  di Gampong,  berhak  menegur  dan  menasehati  wali bahkan  dapat  memberhentikan  dan  mengganti  wali  ketika  si  wali  berbuat  curang  atau dianggap tidak mampu mengurus anak yatim atau tidak mampu mengelola harta anak yatim itu dengan baik. Hal seperti ini merupakan sikap khianat /tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat digunakan bagi seseorang yang  melanggar  atau  mengambil  hak-hak  orang  lain,  dalam  bentuk  pembatalan  sepihak mengenai perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu’amalah. Oleh karena itu, Allah Swt sangat membenci dan melarang berkhianat. Allah berfirman,
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat  yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui .” (QS. Al-Anfal: 27) Dalam  hali  ini, Ulama  sepakat  menetapkan bahwa ta’zir disyari’atkan  pada  semua kejahatan  yang  tidak  diancaman  dengan  hukuman had, hukuman  yang  sudah  ditentukan
jenisnya.  Hukuman  ta’zir  diterapkan  pada  dua  macam  kejahatan,  yaitu  kejahatan meninggalkan  kewajiban,  atau  kejahatan  melanggar  larangan.  Hukuman  Ta’zir  yang merupakan  hukuman  Pengajaran.  Barang  siapa  meninggalkan  kewajiban,  padahal  dia mampu  melakukannya,  seperti  membayar  hutang,  menyampaikan  amanah,  baik  berupa barang titipan, barang kiriman, harta anak  yatim, harta kekayaan negara, mengembalikan barang  orang  lain  yang  digunakannya  tanpa  seizin  pemiliknya,  maupun  bentuk-bentuk lainnya, maka dia harus di hukum sampai dia memenuhi kewajibannya.
Ta’zir  merupakan  suatu  hukuman  yang  bersifat  pendidikan  ( ta’dip )  terhadap perbuatan dosa atau kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd atau kifarah maupun hudud yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun hadis nabi, maka diancam dengan  hukuman ta’zir . Sanksi  hukum  cambuk  diterapkan  terhadap  orang  yang meninggalkan  kewajiban,  misalnya  dengan  dipukul  agar  dia  menunaikan  kewajibannya, maka hukuman yang demikian itu tidak dilakukan berulang-ulang, melainkan hanya pada hukuman yang pertama, kemudian jika dia tetap belum menunaikan kewajibannya, maka hukuman berikutnya dipukul dengan pukulan yang tidak berakibat fatal pada diri terhukum, dengan  maksud  untuk  memberi  pengajaran  kepadanya. Jadi  kejahatan-kejahatan ta’zir adalah  larangan-larangan  syari’at  yang  hukumnya  tidak  ditetapkan  oleh  syariat,  seperti: kejahatan  berkhalwat  dengan  wanita  bukan  mahram,  makan  riba,  menuduh  zina/qadhaf, mencaci, curang dalam mengukur dan menimbang dan sebagainya.
Pada  Jarimah Ta‘zir ada  kemungkinan  untuk  memperluas  atau  menambah  ‘ Uqubat dengan  jenis  ‘Uqubat  lain  yang  dianggap  layak  dan  sejalan  dengan  prinsip  Syari‘ah. Di dalam Qanun ini Uqubat ta‘zir dibagi dua, pertama uqubat ta‘zir utama yang bentuk dan besarannya  ditentukan  di  dalam  Qanun,  dan  yang  kedua uqubat  ta‘zir pelengkap  atau tambahan  “ ta’zir pertama  terdiri  atas cambuk, denda,  penjara dan restitusi (ganti  rugi berupa uang atau harta tertentu yang harus dibayar pelaku, keluarga atau pihak ketiga atas perintah hakim kepada korban untuk kehilangan harta tertentu)”. Sedangkan ‘Uqubat ta’zir tambahan seperti pembinaan oleh Negara, pencabutan hak, perampasan barang tertentu, dan kerja sosial. Ta’zir tambahan ini dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu. Jika  ada  kemungkinan  untuk  memperluas  atau  menambah  Uqubat  dengan  jenis uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari’ah, wali yang melakukan kecurangan  terhadap  harta  anak  yatim  yang  berada  dalam  perwalinnya  atau  tidak  sesuai dengan ketentuan Syari’at selain dikenakan uqubat ta’zir sebagai yang utama yang sesuai, juga  dapat  dikenakan  uqubat  tambahan  yang  didasarkan  kepada  Qanun  Adat  dan  Adat Istiadat  Aceh  yaitu  berupa:  dikucilkan  oleh  masyarakat  Gampong  (hanroh  sahoe/tersisih karena cacatnya moral), wali harus mengganti kerugian dari harta anak yatim yang telah di habiskannya,  denda,  pencabutan  haknya  sebagai  wali  terhadap  anak  yatim  juga  dapat diberlakukan, selain itu bisa juga dengan memasukkan pelaku kedalam penjara atau dengan tamparan atau dipecat dari jabatan yang dipegangnya atau dengan cara-cara lainnya.
Menurut Ibnu  Taimiyah,  “ Ta’zir bisa  dilaksanakan  dengan  menurunkan kehormatannya  dengan  cara  mengatakan,  ‘Hai  orang  yang  dhalim!  Hai  orang  yang
menyeleweng!’  yang  demikian  itu  bisa  dilakukan  dalam  sebuah  majelis” karena sistim ta’zir dalam pemberian saksi ini merupakan ciri khas syari’at Islam. Berbeda  dengan  ketiga  jenis  hukuman  yang  lain, Qishash dan Diyat , Hudud dan Kifarat ,  yang  macam-macam Jarimah dan  jenis ‘Uqubah -nya    yang  sebagian  besar  telah ditetapkan  dalan  Al-Qur’an  dan  Hadis  Rasulullah  Saw. Penentuan  bentuk  dan  kadar hukuman  jenis ta’zir ini  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  pemegang  kekuasaan (pemerintah). Waliyyul ‘amr harus melaksanakan kebijakan ini jika dinilai ada mashlahat di dalamnya  dan  tidak  boleh  berdasarkan  hawa  nafsu,  melainkan  harus  memperhatikan besarnya  kejahatan,  situasi,  kadar  mudharat,  serta  kondisi  pelaku  jarimah  seperti keadaannya  sebagai  orang  terpandang,  atau  sebelumnya  tidak  pernah  melakukan kejahatan/ Jarimah . Dan  tidak  boleh  dilaksanakan,  jika  ia  mengetahui  tidak  ada  maslahat yang  didapat  jika  hal  itu  dilaksanakan. Imam  juga  harus  memperhatikan  hal  yang  dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  sehingga  tidak  berani  mengulangi perbuatannya dimasa akan datang. Mereka mempunyai kebebasan luas untuk merumuskan macam-macam perbuatan  yang dikatagorikan kedalam tindak pidana ta’zir dan sekaligus dapat  menetapkan  jenis-jenis  hukumannya.  Yang  ditetapkan  itu  dibenarkan  oleh  hukum Islam sejalan dengan jiwa dan maksud umum   pensyari’atan hukum  Islam,  yaitu dengan tujuan  mewujudkan  dan  melindungi  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Hukuman  yang dilakukan  untuk  pengajaran  ( ta’zir ),  seperti  memenjarakan  seseorang  yang  dianggap bersalah,  tidak  boleh  dilakukan  sebelum  ada  perintah  dari  khalifah  atau  wali negeri/gubernur. 30
Hukum  Islam  disyari’atkan  Allah  dengan  tujuan  utama  untuk  merealisasikan  dan melindungi  kemaslahatan  umat  manusia,  baik  kemaslahatan  individu,  masyarakat  atau keduanya.  Kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan  Hukum  Islam  itu  menyangkut  seluruh aspek  kepentingan  manusia  yang  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  aspek; dharuriyat (primer), hajiyyat (skunder)  dan Tahsiniyyat (pelengkap). 31 Aspek dharuriyyat adalah aspek  yang  paling  asasi  dalam  kehidupan    manusia.  Oleh  karena  itu  Islam  memberikan perhatian lebih besar terhadapnya. Aspek tersebut adalah  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  Lebih  tegasnya,  setiap  pensyari’atan  hukum  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  dan melindungi,  paling  tidak  salah  satu  dari  ketiga  aspek  kepentingan  tersebut.  Sebab  hanya dengan  terjaminnya  aspek-aspek  inilah  kemaslahatan  dan  stabilitas  kehidupan  umat manusia  dapat  terwujud  dengan  sempurna. Untuk  menjamin,  melindungi  dan  menjaga kemaslahatan-kemaslahatan  seperti  tersebut  diatas,  maka  islam  menetapkan  sejumlah aturan,  baik  berupa  perintah  atau  larangan. Dalam  hal-hal  tertentu,  aturan  itu  disertai ancaman  hukuman  duniawi  (disamping  tentunya  hukum ukhrawi )  yang  manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum Pidana Islam ( Fiqh-ul-Jinayat-I, At-Tasyri’
30 Nurcholis Majid dkk, Kontekstualisasi Doktrin Islam …,hal. 599.
31 Muhammad  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian al-Qur’an. Vol.  1 Jakarta : Lentera Hati. 2002. hal. 384-386
ul-Jina’i ). “Sejumlah  aturan  hukum  berubah  fungsinya  menurut  waktu  karena  adanya perubahan  adat-kebiasaan,  perubahan  keperluan  atau  perubahan  zaman. Jika  tidak mengalamai  perubahan,  aturan  hukum  itu  akan  menciptakan  kesulitan  dan    merugikan masyarakat.  Dengan  demikian  mesti  ada  pembatasan  aturan  Syari’at  yang  bisa membimbing  kita  untuk  menghilangkan  kesulitan-kesulitan  dan  menghindari  semua kerugian.”

## 4. SIMPULAN
Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Saw, Ijma’ Ulama dan Qiyas sebagai rujukan dalam Fiqh  Islam beserta kaidah-kaidah  hukumnya;  tetapi  dalam  empat  sumber  dasar  tersebut juga  terdapat  beberapa  sumber  lain  yang  ditunjukkan  Al-Qur’an  dan  Sunnah  atas penilaiannya  secara  syar’i.  diantarnya  yang  terpenting  adalah, Istihsan,  Mashlahah Mursalah, dan ‘Urf/Tradisi .
Hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan tradisi ( adat ) yang sudah berjalan. Sifat  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah  hanya  memberikan  prinsip-prinsip  dasar  dan  karakter keuniversal  hukum  Islam,  melalui  kaidah  diatas  hukum  Islam  dapat  di  jabarkan  dengan melihat  kondisi  lokal  masing-masing  daerah,  Adat  istiadat  adalah  aturan  atau  perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan  sebagai  landasan  hidup.  Syariat  Islam  sebagai  landasan  penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah. Tidak semua adat ( ‘urf )  manusia yang dapat dijadikan dasar hukum, tetapi hanya adat (‘ urf ) yang tidak bertentangan  dengan prinsip-prinsip  dasar dan tujuan hukum-hukum Islam itu sendiri, “apa yang biasa dilakukan oleh mayoritas manusia, baik  dalam  bentuk  ucapan  ataupun  perbuatan,  secara  berulang-ulang,  hingga  meresap dalam jiwa mereka dan di terima dalam pemikiran mereka”. Seperti: “ adat kebiasaan dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  hukum” dan “menetapkan  (suatu  hukum)  dengan  dasar (‘urf),  seperti  menetapkan  hukum  dengan  dasar  nash”, atau “apa  yang  dianggap  oleh orang banyak ummat Islam niscaya ia dianggap baik disisi Allah Swt”. Semua sumber ini pada hakikatnya kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah.

## 5. REFERENSI
Al-Qur’an dan terjemahannya Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah , (Jakarta, Robbani Press, cet I, thn. 2008) Abdul  Mustakim, Kedudukan  dan  Hak-hak  Anak dalam  Perspektif  Al-Qur’an ,  (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006) Abi Zakaria bin Syarif Nawawi, Riyadhus Shalih in, (Maktabah al Islamiyyah, t.t) Abu  Abas  Sihabudin  Ahmad  Bin  Abu  Bakar  Bin  Abdurrahman  Bin  Ismail, Jawaid  Ibnu Majah , (Beirut: Dar Al Kutb Al-Ilmiyah, t.t,) Abu Zakaria al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, Jilid. 1 (Beirut: Dar al-fikr, 2005)
Al  Yasa  Abubakar, Kajian  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  dan  essay  tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak. Cet.I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh), thn 2011) Al  Yasa’  Abubakar, Metode  Istishlahiyah:  Prmanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  Ushul  Fiqih , Banda Aceh: (UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, Cet I, thn 2012) Hadlarat  Hifni  Bik  Nasif  dkk, Qawa’id  al-Lughah  al-‘Arabiyyah ,  (Surabaya:  Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.t) Hendang A, Syarat Sah Pengelolaan Harta dalam Islam , www.mufassirekonomi/8/6/2014, (diakses: 8/6/2014). http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf Chairul Fahmi, Perwalian (diakses 16 maret 2014) Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari , Juz. VIII, (Beirut: Dar Al Kutb al Ilmiyah, t.t,)
M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an ,  jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
Mahmud  Abdullah,  mantan  Keuchik  Gampong  Lam  Isek  dan  Kepala  Mukim  Gurah Kecamatan Peukan Bada. Aceh Besar 12 September 2014, 14.20 Wib. Modul Pelatihan, Program Mediasi Masyarakat dan Keterampilan Hukum . (IDLO, Yayasan Mediasi Indonesia, AIPRD LOGICA, thn 2007)
Muhammad Fuad Abd al-baqi, al-mu’jam al-mufahras li alfaz al-qur’an al-karim , (Beirut: Dar al Fikr. Thn 1981) Muhammad  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian al-Qur’an. Vol. 1 (Jakarta : Lentera Hati. 2002)
Nurcholis  Majid  dkk, Kontekstualisasi  Doktrin  Islam dalam  Sejarah ,  Cet.II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, thn 1995)
Rusjdi  Ali  Muhammmad  dan  Dedi  Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat, ed.I, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, thn 2011) Samir Aliyah, Sistim Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam , Cet.I, (Jakarta, Khalifa Pustaka Al-Kautsar, thn. 2004)
Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2007, tentang  Penanganan  Permasalahan  Hukum  Dalam rangka  Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekontruksi  wilayah  dan  kehidupan  Masyrakat  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara.