E-ISSN 2581-1002
PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM, ORIENTASI ETIKA IDEALISME, ORIENTASI ETIKA RELATIVISME DAN RETALIASI TERHADAP INTENSI WHISTLEBLOWING (SURVEI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI DI
PROVINSI ACEH)
Azhari ‘Efendi * 1 , Nuraini *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : azharief2198@gmail.com *1 , nurainianzib@gmail.com *2

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the:  (1)  the  influence  of  legal  protection,  idealism  ethical  orientation  and relativism ethical orientation simultaneously on whistleblowing intention, (2) the influence of legal protection has on whistleblowing intention, (3) the influence of idealism ethical orientation on whistleblowing intention, (4) the influence of  relativism  ethical  orientation  on  whistleblowing  intention,  (5)  the  influence  of  retaliation  on  whistleblowing intention.  The  population  of  this  study  is  395  students  from  state  universities  in  Aceh  province.  Sampling  technique used  was  simple  random  sampling.  The  data  source  used  in  this  study  is  primary  data  through  the  distribution  of questionnaires to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis  with SPSS 20 processing. The result  from  this  research  (1)  Legal  protection,  idealism,  relativism  and  retaliation  have  an  influence  together (simultaneously)  on  whistleblowing  intentions.  (2)  Legal  protection  has  a  positively  influence  on  whistleblowing intentions.  (3)  Idealism  has  a  positive  effect  on  whistleblowing  intentions.  (4)  Relativism  has  not  influence  on whistleblowing intention. (5) Retaliation has not influence on whistleblowing intention
Keywords: legal protection, idealism, relativism, retaliation, whistleblowing intention

## 1. Pendahuluan
Kecurangan  sering  terjadi  baik  dalam  ataupun luar  negeri  dengan  karakteristiknya  yag  beragam. Pelaku  kecurangan  juga  berasal  dari  berbagai  jenis golongan  dan  latar  balakang  mereka  yang  berbeda- beda.  Hasil  Survey  ACFE  menunjukkan  kasus fraud yang  sering  terjadi  di  Indonesia  yaitu  korupsi  dengan persentase  67%,  diteruskan  dengan  salah  guna  aktiva negara sebesar 31% dan manipulasi laporan  keuangan sebesar  2%  (ACFE  Indonesia,  2016).  Hasil  survey yang  lebih  mengejutkan  lagi  yang  dilakukan  ACFE Indonesia  adalah  pelaku  kecurangan-kecurangan  yang paling  banyak  terjadi  berasal  dari  latang  belakang pendidikan  tingkatan  sarjana  dan  magister.  Hal  ini memperlihatkan  bagaimana  sikap  dan  tingkah  laku tidak etis para individu yang terdidik ini.
Banyaknya kasus kecurangan akan menyebabkan  merosotnya  negara  ini.  Hal  ini  tidak boleh  dipikirkan  oleh  pemerintah  atau  pejabat  saja, tapi  mahasiswa  harus  berkontribusi  untuk  mengatasi masalah  ini.  Sehingga  mahasiswa  diharuskan  menjadi pelapor  pergerakan  demi  kemajuan  bangsa  ini. Mahasiswa  merupakan  peserta  didik  yang  kritis
mengenai  hal  yang  terjadi  di  sekitar  dirinya,  serta mahasiswa  juga  disebut  sebagai  agent  of  change pembawa  perubahan.  Salah  satu  cara  dengan menumbuhkan intensi atau kemauan untuk melaporkan  kecurangan-kecurangan  yang  terjadi  pada pihak berwajib (whistleblowing). Kata-kata whistleblowing tidaklah terdengar asing bagi mahasiswa,  kecuali  dalam  masyarakat  awam  kata  ini masih  hal  yang  asing.  Whistleblowing    adalah  sebuah aksi  yang  dilaksanakan  oleh  seseorang  maupun sekumpulan  orang  dalam  upaya  memberitahukan kecurangan  yang  berlangsung  pada  organisasi  atau komunitas (Near & Miceli, 1985).
Whistleblowing merupakan salah satu fenomena yang  sedang  populer  pada  abad  21  mengenai ketidakpuasan  karyawan  terhadap  manajemen  dalam lingkungan kerja. Intensi whistleblowing membutuhkan  keyakinan  serta  keberanian  dalam pelaksanaannya.  Persoalan  itu,  bukanlah  hal  yang mudah. Whistleblowing adalah tentang pelaporan atau publikasi  pelanggaran  (Hersh,  2002).  Mungkin  ada risiko pembalasan, yang bisa mengakibatkan hilangnya  pekerjaan,  hubungan  dan  kesehatan  mental,
tetapi  konsekuensinya  tidak  melaporkan  bisa  sangat serius.    Menjadi  whistleblower,  tentunya  tidaklah menutup  kemungkinan  adanya  konsenkuensi  yang diterima  dari  sebagian  oknum  yang  tidak  menyukai intensi  whistleblowing.  Walaupun,  tindakan  intensi whistleblowing mendapatkan perlindungan hukum, hal ini  tidak  mencukupi  menjaga  keamanan  pelapor (whistleblower) yang  memungkinkan  kehilangan pekerjaannya.  Sehingga,  seseorang  tersebut  ragu-ragu untuk melakukan intensi whistleblowing.
Menurut  KNKG  (2008)  salah  satu  manfaat  dari penerapan  sistem whistleblowing adalah  munculnya keseganan  dalam  melakukan  sebuah  perilaku  yang melanggar  etik,  dan  mampu  memperluas  keyakinan pada  sistem  pelaporan  beroperasi  secara  efektif. Adanya sistem whistleblowing ini, bukan semata-mata bertindak menjadi medium untuk melaporkan penipuan  yang  terjadi,  tetapi  juga  dijadikan  sebuah sistem  pengawasan.  Dengan  kata  lain,  sistem whistleblowing dapat digunakan sebagai alat mendektesi kejadian yang berada pada komunitas/organisasi,  baik  itu  penyimpangan  perilaku serta  diskriminasi  lainnya  yang  tidak  cocok  dengan standar  etika  yang  digunakan  dalam  institusi. Sehingga,  apabila  diterapkan  dengan  sungguh- sungguh, system whistleblowing ini juga bisa menjadi pengawas dalam organisasi.
Orang yang melakukan tindakan whistleblowing disebut whistleblower. Whistleblower yaitu  seseorang yang berani dalam mengungkapkan sebuah kejanggalan  atau  skandal  yang  ada  (Poluakan,
Saerang, & Lambey, 2017). Awal mulanya
whistleblower  dianggap  sebagai  individu  yang  tidak loyal
dikarenakan menjatuhkan perusahaan/badan/organisasinya  atau  mengungkapkan kejelekan pada perusahaan/badan/organisasinya.
Whistleblowing  mulai  diakui  oleh  pemerintah (Kompasiana.com, 2013). Bahkan, negara memberikan  perlindungan  kepada  whistleblower  yang memiliki  bukti  dan  fakta  akurat  berisikan  kebenaran. Di  tahun  2018,  negara  Indonesia  akan  memberikan penghargaan  atau  hadiah  kepada  whistleblower  dalam bentuk  premi  maksimal  sebesar  Rp200  juta  oleh pemerintah. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2018  yang  baru-baru  ini telah  ditanda  tangani  oleh  bapak  presiden  RI.  Aturan tersebut  berisikan  tata  cara  pelaksanaan  peran masyarakat  dan  pemberian  penghargaan  dalam
pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  korupsi (TEMPO.CO,    2018).  Dengan  adanya  peraturan tersebut,  diharapkan  dapat  memotivasi  whistleblower untuk berperan aktif untuk mengurangi kecurangan.
Kegagalan whistleblower tidak lah bisa dipungkiri. Sebuah artikel pada situs (Theatlantic.com, 2014) mengupas permasalahan mengenai whistleblowing.  Selain  kegigihan,  keberuntungan merupakan  faktor  penting  suksenya  whistleblowing. Blower-blower  yang  sukses  bukanlah  mereka  yang memiliki kebenaran paling mengejutkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang kebetulan memasuki tren saat ini.  Kisah  mereka  sesuai  dengan  apa  yang  media butuhkan  saat  ini,  apa  yang  membuat  publik  marah, atau  apa  yang  dapat  digunakan  politisi  untuk  modal politik  pada  waktu  tertentu.  Alih-alih  menekan,  oleh karena  itu,  kebenaran  adalah  masalah  tren.    Artikel pada  situs  (Kompas.com,  2018)  mengkisahkan Christopher  Wylie,  seorang  mahasiswa  di  AS  yang menjadi  whistleblower  mengungkapkan  pencurian data personal pemakai facebook oleh firma Cambridge Analytica. Dalam wawancaranya dengan The Guardian,  Wylie  mengaku  bahwa  firma  Cambridge Analytica  tempat  dia  bekerja  mampu  memanen  data facebook  50-60  juta  dengan  tempo  2-3  bulan  sajadan menerima  suntikan  dana  sekitar  Rp  206  milliar  dari Robert Mercer yang merupakan tokoh kunci politik di pemilu  AS.  Data  yang  dipanen  tersebut  digunakan sebagai narasi politik bukan sebagai pemilih.

## 2. Kajian Pustaka Theory Of  Planned Behavior
Memiliki tujuan untuk memahami serta memprediksi dampak dari niat berperilaku, pengidentikasian strategi dalam upaya perubahan sikap serta  menjelaskan  perilaku  manusia  secara  nyata. Ajzen  (1991)  menjelaskan  bahwa  faktor  motivasional yang  berpengaruh  pada  perilaku  adalah  intensi  (niat). Intensi  dilihat  dari  seberapa  kuat  seseorang  berusaha ataupun seberapa banyak usaha yang dijalankan dalam memperlihatkan sebuah perilaku.
Intensi  whistleblowing  mempunyai  keterikatan dengan teori perilaku terencana, dikarenakan menghubungkan dengan niat atau kemamuan seseorang  dalam  bertindak.  Chiu  (2002)  menerangkan intensi whistleblowing itu mengarah pada kemungkinan  seseorang  yang  berkeinginan  ikut  serta dalam tindakan whistleblowing .
 ISSN: 1978-1520
Perlindungan hukum Menurut Soerjono Soekanto (1984)
perlindungan  hukum adalah  upaya pemberian bantuan dan  pemenuhan  hak  agar  menghadirkan  rasa  aman pada saksi maupun korban. Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberi imbalan, perawatan, dan perlindungan  dari  semua  tuduhan  sebagai  kompensasi atas  apa  yang  telah  diungkapkan  oleh  pengungkap fakta, apakah ia  salah satu pelaku atau bukan (Nixson et  al.,  2013).  Dalam  UU  nomor  31  tahun  2014 menyebutkan ancaman merupakan segala macam jenis perilaku  dengan  konsenkuensi,  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung,  sehingga  menyebabkan  saksi merasa takut bertindak sesuai kesaksiannya.
Berlakunya sistem perlindungan bisa meningkatkan  keberanian  individu  maupun  kelompok terhadap pengungkap fakta (Yustrisia, 2017).

## Orientasi Etika
Forsyth  (1980)  mengatakan  orientasi  etika merupakan  perilaku  profesional  yang  berhubungan dekat  diantara  nilai-nilai  moral  yang  berlaku  sebagai tujuan utamanya serta ada dua karakteristik penggeraknya diantaranya idealisme dan relativisme.
a. Idealisme
Idealisme diartikan sebuah sikap yang beranggapan  bahwa  perilaku  yang  benar  serta tepat dapat menghasilkan dampak yang diharapkan.  Seseorang  yang  idealis  memiliki prinsip,  jika  merugikan  individu  lain  merupakan hal  yang  harus  bisa  dihindarkan  serta  mereka tidak  mungkin  berperilaku  yang  mengacu  pada perilaku yang menghasilkan dampak negatif. Pengukuran  orientasi  etika  idealisme  diukur dengan indikator seorang individu tidak diperbolehkan  melakukan  perilaku  yang  bisa mengancam  kesejahteraan  serta  martabat  orang lain,  sikap  agar  tidak  merugikan  individu  lain sekecil  apapun,  dan  perilaku  bermoral  dianggap sebagai  tindakan  yang  mendekati  kesesuaian dengan tindakan yang harus ada (Yulianto, 2015).
b. Relativisme Etika relativisme adalah teori yang mengemukakan  bahwa  sebuah  perilaku  bisa disebut benar atau salah, etis atau tidak, mengacu pada  opini  masyarakat.  Sikap    relativisme  juga memperhitungkan  berbagai  macam  nilai  dari lingkungan  sekitar  serta  dirinya.  Teori  ini
mempercayai  bahwa  setiap  orang  maupun kelompok  mempunyai  pandangan  etis  yang berbeda-beda.  Jadi,  etika  relativisme  maupun relativisme etis yaitu pandangan yang menganggap    tidak  ada  kriteria  etis  yang  dapat dikatakan  mutlak.  Dalam  penalaran  moralnya, individu  diharuskan  senantiasa  mengikuti  nilai- nilai  moralitas  yang  ada  pada  masyarakat dimanapun dia tinggal.
Etika    yang  berbeda-beda  pada  sebuah  situasi dalam  masyarakat  dengan    masyarakat  yang  lain, pertimbangan  etika  mengenai  relasi  antara oranglain  begitu  rumit,  sehingga  seseorang sebaiknya  diijinkan  membentuk  standar  etik individu  sendiri,  dan  penilaian  terhadap  ketidak jujuran  sebagai  perilaku  moral  atau  immoral bergantung pada keadaan yang dihadapi (Yulianto, 2015).

## Retaliasi
Retaliasi  atau  sering  disebut  aksi  balas  dendam merupakan pengembalian tindakan ditunjukkan kepada  seseorang  atas  suatu  sikap  yang  pernah dirasakan sebelumnya.
Retaliasi  dapat  berupa  pemutusan  hubungan kerja,  pemberian  pekerjaan  yang  lebih  banyak, pengucilan,  pengancaman, dan lain-lain. Tak berhenti disitu  saja,  retaliasi  tidak  sekedar  terjadi  pada whistleblower  saja,  tetapi  dapat  juga  terjadi  pada keluarga dari whistleblower tersebut.
Kemungkinan  aksi  retaliasi  dikarenakan  adanya dorongan  atas  keinginan  organisasi  untuk  membuat whistleblower diam (menutup mulut ketika mengetahui  adanya  kecurangan  dalam  organisasi), mendiskreditkan  whistleblower,  mencegah  pihak  luar mengetahui,  dan  mencegah  whistleblower  melakukan tindakan  yang  lain.  Menurut  Mesmer-Magnus  & Viswesvaran  (2005)  memprediksi  antara  retaliasi dengan  whistleblower  terbagi  atas  4  ciri,  antara  lain: (1)  karakteristik whitleblower ;  (2)  perilaku  yang dipilih  oleh  whistleblower  dalam  pelaporan  kesalahan organisasi;  (3)  variabel  situasional  atau  lingkungan yang berhubungan dengan organisasi; (4) karakteristik kecurangan.

## Intensi Whistleblowing
Chiu (2002) menerangkan intensi
whistleblowing  itu  mengarah  pada  kemungkinan
 ISSN: 1978-1520
seseorang yang berkeinginan ikut serta dalam tindakan whistleblowing . Whistleblowing adalah  sebuah  aksi yang dilaksanakan oleh seseorang maupun sekumpulan  orang  dalam  upaya  memberitahukan kecurangan  yang  berlangsung  pada  organisasi  atau komunitas  (Near  &  Miceli,  1985).  KNKG  (2008) mengartikan whistleblowing adalah aksi pengungkapan  perbuatan  ataupun  kesalahan  karena tidak  mematuhi hukum,  tindakan  yang  tidak mencermikan moral atau ketidak etisan serta perbuatan lain  yang  bisa  merugikan  peusahaan/organisasi ataupun pihak yang memiliki kepentingan.
Menurut  Near  &  Miceli  (1985) whistleblowing merupkan  sebuah  aksi  yang  dilaksanakan  oleh perorang atau kelompok untuk membeberkan kecurangan  yang  berlangsung  baik  dalam  instansi maupun  organisasi. Whistleblowing bisa  dikatakan sebagai sebuah proses yang didalamnya mengikutsertakan faktor sosial organisasional maupun faktor pribadi.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Desain  penelitian  adalah  perancangan  suatu penelitian  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Sekaran  & Bougie  (2013:152)  mencakup  serangkaian  opsi  yang berkaitan  dengan  seseorang  ketika  pengambilan keputusan,  memuat  tentang  tujuan  penelitian,  unit analisis  penelitian  yang  digunakan,  horizon  waktu suatu  penelitian,  jenis  investigasi  yang  diterapkan, tingkat intervensi yang digunakan, dan situasi studi.
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  intervensi minimal.  Horizon  waktu  yang  digunakan  “ Cross Sectional .

## Objek Penelitian
Adapun  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah universitas negeri di provinsi Aceh.

## Subjek Penelitian
Responden  atau  partisipasi  dalam  penelitian ialah  mahasiswa  di  5  universitas  negeri  di  provinsi Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian yaitu data primer. Cara pengumpulan data primer menggunakan
kuesioner  yang  berisikan  beberapa  pertanyaan  yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah simple  random  sampling .  Sugiyono  (2015) mengartikan simple random sampling sebagai pengambilan  sampel  secara  random  tanpa  melihat kelas pada populasinya.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Karakteristik Responden
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penyebaran kuesioner kepada 395 responden mahasiswa  universitas  negeri  di  provinsi  Aceh  secara tidak  langsung  dengan  perantara  dalam  bentuk elektronik yaitu google document dengan menggunakan
link
https://goo.gl/forms/FyB1he7S0dmVFpoE3.  Adapun sampel tersebut, sebagai berikut:
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian Universitas Fr Percent Cumulative Percent UIN AR- RANIRY 123 28,3 37,3 UNIMAL 83 19,1 56,5 UNSAM 30 6,9 63,4 UNSYIAH 123 28,3 91,7 UTU 36 8,3 100,0 Total 395 100,0 Sumber: data diolah, 2019

## Jenis Kelamin
Pengelompokan    jenis  kelamin  mahasiswa universitas  negeri  di  Provinsi  Aceh  yang  menjadi responden antara lain:
Tabel 4.2
Pengelompokan Responden berdasarkan Jenis Kelamin Fr Percent Cumulative Percent Laki-Laki 200 46,1 55,1 Perempuan 195 44,9 100,0 Total 395 100,0 Sumber: Data diolah, 2019
Tampilan  tabel  4.2  menjelaskan  mengenai  data responden  berdasarkan  jenis  kelamin.  Diketahui bahwa  jumlah  responden  yang  berjenis  kelamin  laki- laki  berjumlah  200  orang,  sedangkan  perempuan

## ISSN: 1978-1520
0,5% 6,6%
13,7% 21,5% 9,6% 38,7% 8,1%
0,8% 0,3% 0,3% 17 tahun 18 tahun 19 tahun 20 tahun
21 tahun 22 tahun 23 tahun
24 tahun 25 tahun
berjumlah  195  orang  yang  telah  mengisi  kuesioner penelitian  ini.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelompok jenis kelamin mahasiswa universitas negeri di Provinsi Aceh  yang  menjadi  responden  didominasi  oleh  laki- laki  sebanyak  200  orang  atau  55,1%.  Hasil  survei dengan  pertanyaan  kuesinoner  “Saya  akan  mencoba melakukan tindakan whistleblowing apabila mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi”.diketehui  bahwa  laki-laki  menjawab  lebih sering  menjawab  “Ya”  dibandingkan  perempuan., memperlihatkan  bahwa  laki-laki  lebih  memungkinkan menjadi  whistleblower.  Hal  ini  selaras  dengan fenomena  yang  ada  seperti  dalam  artikel  pada  situs (Kompas.com,  2018)  mengkisahkan  Christopher Wylie,  seorang  mahasiswa  di  AS  yang  menjadi whistleblower mengungkapkan pencurian data personal  pemakai  facebook  oleh  firma  Cambridge Analytica.

## Usia Responden
Tampilan  gambar  4.1  menjelaskan  usia  data responden.  Diketahui  bahwa  responden  terbanyak berusia  22  tahun  dan  responden  paling  sedikit  berusia 25  dan  32  tahun  yang  telah  mengisi  kuesioner penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa
universitas  negeri  di  Provinsi  Aceh  yang  berusia  22 tahun  menjadi  responden  mendominasi  sebanyak  253 orang  atau  38,7%  dengan  total  responden  sebanyak 395  orang.  Pengelompokan    usia  mahasiswa universitas  negeri  di  Provinsi  Aceh  yang  menjadi responden, sebagai berikut.

## Gambar 4.1 Usia Responden

## Program Studi atau Jurusan
Hasil  pengelompokan    Program  Studi  atau Jurusan  mahasiswa  Universitas  Negeri  di  Provinsi Aceh, yaitu:

## Tabel 4.3
Program Studi atau Jurusan No. Prodi/Jurusan Fr Percent Cumulative Percent 1 Agribisnis 32 8,10 8,1 2  Agroteknologi 5 1,27 9,37 3  Akuntansi 65 16,46 25,82 4  Bhs Arab 1 0,25 26,07 5  Bhs Inggris 4 1,01 27,09 6  EKI 7 1,77 28,86 7  Ekonomi Syariah 3 0,76 29,62 8  EKP 27 6,84 36,45 9  Fisika 1 0,25 36,71 10  Fisip/Ian 10 2,53 39,24 11  Hukum 3 0,76 40,00 12  Hukum Ekonomi 2 0,51 40,51 13  Hukum Islam 1 0,25 40,76 14  Hukum Keluarga 13 3,29 44,05 15  Hukum Pidana 1 0,25 44,30 16  Hukum Tata negara 5 1,27 45,57 17  Ilmu Administrasi negara 64 16,20 61,77 18  Ilmu Al-qur’an dan Hadist 14 3,54 65,32 19  Ilmu Ekonomi 5 1,27 66,58 20  Ilmu Hukum 12 3,04 69,62 21  Ilmu Kelautan 1 0,25 69,87
 ISSN: 1978-1520
No. Prodi/Jurusan Fr Percent Cumulative Percent 21  Ilmu Komunikasi 1 0,25 70,13 23  Ilmu Perpustakaan 1 0,25 70,38 24  Ilmu Politik 1 0,25 70,63 25  Informatika 6 1,52 72,15 26  Kip Pg Paud 1 0,25 72,40 27  Manajemen 27 6,84 79,24 28  Matematika 1 0,25 79,49 29  P. Agama 2 0,51 80,00 30  P. Biologi 6 1,52 81,52 31  P. Ekonomi 2 0,51 82,02 32  P. Fisika 3 0,76 82,78 33  P. Geografi 2 0,51 83,29 34  P. Jasmani 2 0,51 83,80 35  P. Kedokteran 18 4,56 88,35 36  P. Kimia 2 0,51 88,86 37  P. Sejarah 3 0,76 89,62 38  Perbankan syariah 3 0,76 90,38 39  Pertambangan 2 0,51 90,88 40  Peternakan 1 0,25 91,14 41  Psikologi 2 0,51 91,64 42  Sosiologi 12 3,04 94,68 43  T. Elektro 7 1,77 96,45 44  T. Industri 7 1,77 98,23 45  T. Kimia 1 0,25 98,48 46  T. Mesin 5 1,27 99,75 47  T. Sipil 1 0,25 100,00 Total 395 100 Sumber: data diolah, 2019
Tampilan  tabel  4.3  menjelaskan  Program  Studi atau  Jurusan  data  responden.  Diketahui  bahwa Program  Studi  atau  Jurusan  terbanyak  adalah Akuntansi  di  ikuti  dengan  Ilmu  Administrasi  Negara dan  Program  Studi  atau  Jurusan  paling  sedikit dipegang  oleh    Fisika,  Bahasa  Arab,  Hukum  Islam, Hukum  Pidana,  Ilmu  Kelautan,  Ilmu  Komunikasi, Ilmu  Perpustakaan,  Ilmu  Politik,  Kip  Pg  Paud, Matematika,  Peternakan,  Tekik  Kimia  dan  Teknik Sipil  dengan  masing  responden  1  oarang.yang  telah mengisi kuesioner penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa  mahasiswa  universitas  negeri  di  Provinsi  Aceh Program  Studi  atau  Jurusan  Akuntansi  menjadi
responden  mendominasi  sebanyak  65  orang  atau  15% dengan total keseluruhan 395 responden.
Analisis Tanggapan Responden Tanggapan Responden pada Intensi Whistleblowing
Hasil  penelitian  tanggapan  responden  terhadap intensi whistleblowing antara lain:

ISSN: 1978-1520
Tabel 4.4

## Intensi whistleblowing
Berdasarkan  tabel  4.4  diatas,  diketahui  bahwa pernyataan item 1 sebesar 46,3% responden menjawab “sering”  menumbuhkan  niat  untuk  melakukan pelaporan  kecurangan.  Pernyataan  item  2  sebesar 48,9%  responden  menjawab  “selalu”  menjadi whistleblower jika adanya dampak kerugian atas fraud. Pernyataan item 3 sebesar 45,8% responden menjawab “sering” mencoba melakukan tindakan whistleblowing.  Pernyataan  item  4  sebesar  44,6% responden menjawab “sering” menyiapkan perencanaan  yang  matang  sebelum  melaporkan. Pernyataan item 5 sebesar 43,3% responden menjawab “sering”  melakukan  whistleblowing  melalui  saluran internal.  Pernyataan  item  6  sebesar  43,5%  responden menjawab “sering” melakukan whistleblowing melalui saluran  eksternal,  jika  saluran  internal  tidak  berhasil. Pernyataan item 7 sebesar 51,1% responden menjawab “sangat setuju” jika pengorbanan akan membawa hasil yang lebih baik kedepannya.
4.2.2 Tanggapan  Responden  pada  Perlindungan
Hukum
Hasil penelitian
terhadap tangggapan perlindungan hukum yaitu:
Tabel 4.5
Tanggapan  Responden pada Perlindungan Hukum
Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.5  diatas,  diketahui  bahwa pernyataan item 1 sebesar 45,1% responden menjawab “selalu”  melakukan  whistleblowing  jika  adanya pernghargaan  harkat  dan  martabat.  Pernyataan  item  2 sebesar  44,8%  responden  menjawab  “selalu”  adanya dorongan  menjadi  whistleblower  jika  memperoleh
perlindungan keamanan pribadi dan lainnya. Pernyataan item 3 sebesar 43,0% responden menjawab “selalu”  memperoleh  pembelaan  dan  perlindungan hukum  yang  adil  ketika  melakukan  tindakan whistleblowing.  Pernyataan  item  4  sebesar  46,6% responden  menjawab  “selalu”  mendorong  responden melakukan tindakan  whistleblowing jika perlindungan hukum  tidak  diskriminatif.  Pernyataan  item  5  sebesar 47,6%  responden  menjawab  “sering”    untuk memberanikan  diri  memberikan  kesaksian  jika  ada kepastian hukum.
4.2.3   Tanggapan Responden pada Idealisme Hasil penelitian terhadap tangggapan idealisme yaitu:
Tabel 4.6 Tanggapan  Responden pada Idealisme
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.5  diatas,  diketahui  bahwa pernyataan item 1 sebesar 45,8% responden menjawab “sangat  setuju”  bahwa  tindakan  merugikan  orang  lain merupakan  tindakan  yang  salah.  Pernyataan  item  2 sebesar  44,2%  responden  menjawab  “sangat  setuju” bahwa tindakan kecurangan sekecil apapun tidak dapat ditolerir.  Pernyataan  item  3  sebesar  52,7%  responden menjawab  “sangat  setuju”  bahwa  seseorang  tidak boleh  melakukan  tindakan  yang  mengancam  martabat serta  kesejahteraan  orang  lain.  Pernyataan  item  4 sebesar  42,5%  responden  menjawab  “setuju”  bahwa tindakan  bermoral  merupakan  tindakan  yang  sifatnya ideal.  Pernyataan  item  5  sebesar  38,7%  responden menjawab “setuju” jika suatu tindakan menyeimbangkan  dampak  positif  dan  negatif  adalah perilaku  tidak  bermoral.  Pernyataan  item  6  sebesar
46,8%  responden  menjawab  “setuju”  bahwa  tidak mengorbankan  kesejahteraan  orang  lain  adalah  hal yang seharusnya dilakukan.
4.2.4   Tanggapan Responden Relativisme Hasil penelitian terhadap tangggapan
relativisme yaitu:
Tabel 4.7
Tanggapan  Responden pada Relativisme
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.7  diatas,  diketahui  bahwa pernyataan  item  sebesar  32,4%  responden  menjawab “netral”  bahwa  tipe  moralitas  yang  bervariasi  tidak dapat  dibandingkan  dengan  keadilan.  Pernyataan  item 2  sebesar  38,0%  responden  menjawab  “tidak  setuju” jika  standar  moral  berdasarkan  individu  masing- masing.  Pernyataan  item  3  sebesar  42,3%  responden menjawab  “tidak  setuju”  jika  seseorang  ragu  dalam intensi  whistleblowing  dikarenkan  adanya  perbedaan komunitas,  situasi dan penerapannya. Pernyataan item 4  sebesar  40,5%  responden  menjawab  “setuju”  jika mempertimbangkan  etika  saat  berhubungan  dengan orang  lain.  Pernyataan  item  5  sebesar  35,9% responden  menjawab  “tidak  setuju”  jika  diijinkan untuk membentuk kode etik sendiri. Pernyataan item 6 sebesar 32,9% responden menjawab “tidak setuju” jika adanya penetapan tegas yang mencegah tindakan yang dapat  menciptakan  penyesuain  hubungan  manusia lebih baik. Pernyataan item 7 sebesar 37,7% responden
menjawab “tidak setuju” melihat situasi dalam intensi whistleblowing  karena  tidak  ada  standar  yang mengatur. Pernyataan item 8 sebesar 35,7% responden menjawab  “tidak  setuju”  jika  menilai  kebohongan sebagai  tindakan  bermoral  atau  tidak  berdasarkan situasi.  Pernyataan  item  9  sebesar  41,5%  responden menjawab  “tidak  setuju”  jika  intensi  whistleblowing tidak diperlukan atas potensi kecurangan yang kecil. 4.2.5   Tanggapan Responden pada Retaliasi
Hasil  Hasil  penelitian  terhadap  tangggapan retaliasi tertera dibawah ini.
Tabel 4.8 Tanggapan  Responden pada Retaliasi
Sumber: data diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  4.8  diatas,  diketahui  bahwa pernyataan item 1 sebesar 32,2% responden menjawab “setuju”  tetap  mengungkapkan  kecurangan  walau  ada resiko yang dihadapi. Pernyataan item 2 sebesar 37,2% responden  menjawab  “tidak  setuju”  jika  tetap  diam saat mengetahui kecurangan walau belum berpengalaman.  Pernyataan  item  3  sebesar  37,2% responden  menjawab  “sering”  melakukan  pembalasan balik  jika  mengalami  retaliasi.  Pernyataan  item  4 sebesar  44,3%  responden  menjawab  “setuju”  bahwa dukungan  dari  manajemen  memberikan  individu dalam  melakukan  pelaporan.  Pernyataan  item  5 sebesar  42,0%  responden  menjawab  “setuju”  bahwa tindakan  retaliasi  bisa  ditekan  dengan  adanya perlindungan hukum. Pernyataan item 6 sebesar 46,3% responden  menjawab  “sering”  bahwa  mengalami ancaman jika melakukan whistleblowing.
 ISSN: 1978-1520
4.2.6.  Tanggapan  Responden  Terhadap  Sistem Pelaporan
Indikator  pertanyaan  ini  memiliki  opsi  jawaban “Ya” atau “Tidak”. Pertanyaan tersebut antara lain: 1. Apakah  anda mengetahui   adanya sistem pelaporan di universitas  ada?”.  Hasil  Tanggapan  terhadap  sistem pelaporan tersebut tertera dibawah ini.
Gambar 4.2 Tanggapan Responden Tentang Sistem Pelaporan Gambar  4.2  menjelaskan  bahwa  mahasiswa yang  menjawab  “YA”  hanya  berkisar  9,9%  dan  yang menjawab  “TIDAK”  berkisar  90,1%.  Hal  ini  menjadi miris dikarenakan banyak mahasiswa tidak mengetahui  apakah  universitasnya  memiliki  sistem peloporan.  Persoalan  Kedua  yaitu:  “2.  Apa  nama sistem  tersebut?”.  Berdasarkan  Survei  yang  dilakukan oleh  peneliti  hasil,  maka  hasil  yang  diperoleh  dari jawaban  responden  adalah  Universitas  Syiah  Kuala memiliki  Sistem  Pelaporan  yaitu  SIPL  UNSYIAH, sedangkan  Universitas  lainnya  menggunaka  BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) sebagai wadah pengaduan.

## Uji Kualitas Data

## Hasil Uji Validitas
Hasil  pengujian  valid  data  pada  setiap  butir pertanyaan  variabel  yang  tertera  dapat  dilihat  pada Lampiran  4  uji  validitas  dengan  menggunakan  200 sampel  responden  dalam  menjawab  kuesioner.  Hasil ouput  IBM  SPSS  versi  20  uji  validitas  perlindungan hukum  (X1)  secara  keseluruhan  dinyatakan  valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf
sebesar  0,1388  (5%),  diartikan  bahwa  seluruh  item pernyataan  pada  kuesioner  dapat  digunakan  untuk mengukur perlindungan hukum (X1).
Hasil ouput IBM SPSS versi 20 uji validitas idealisme (X2)  secara  keseluruhan  dinyatakan  valid  karena rhitung  lebih  besar  daripada  rtabel  dengan  taraf sebesar  0,1388  (5%),  diartikan  bahwa  seluruh pernyataan  pada  kuesioner  dapat  digunakan  untuk mengukur  idealisme  (X2).  Hasil  ouput  IBM  SPSS versi  20  uji  validitas  relativisme  (X3)  secara keseluruhan  dinyatakan  valid  karena  rhitung  lebih besar  daripada  rtabel  dengan  taraf  sebesar  0,1388 (5%),  diartikan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur relativisme (X3).
Hasil  ouput  IBM  SPSS  versi  20  uji  validitas retaliasi  (X4)  secara  keseluruhan  dinyatakan  valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf sebesar  0,1388  (5%),  diartikan  bahwa  seluruh  item pernyataan  pada  kuesioner  dapat  digunakan  untuk mengukur retaliasi (X4).  Hasil ouput IBM SPSS versi 20  uji  validitas  intensi  whistleblowing  (Y)  secara keseluruhan  dinyatakan  valid  karena  rhitung  lebih besar  daripada  rtabel  dengan  taraf  sebesar  0,1388 (5%),  terlampir  pada  lampiran  5  uji  validitas  dan realibilitas halaman 104, diartikan bahwa seluruh item pernyataan  pada  kuesioner  dapat  digunakan  untuk mengukur intensi whistleblowing (Y).

## Hasil Uji Reliabilitas
Hasil  uji  Realibilitas  dengan  menggunakan  395 sampel  responden  dalam  menjawab  kuesioner, diketahui nilai cronbach’s alpha setiap variabel X dan Y  lebih  besar  daripada  r  tabel  yaitu  0,600.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  item-item  setiap  pernyataan dalam  kuesioner  atas  jawaban  responden  dikatakan reliabel atau handal.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini menggunakan kolmogorov-smirnov.
10% 90% Tanggapan Responden Ya Tidak


## ISSN: 1978-1520
Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan tabel 4.12 diatas nilai kolmogorov- smirnov  sebesar  1.3440  dan  nilai  Sig  0,055  >  0,05.
Sehingga  ditarik  kesimpulan  dinyatakan  bahwa  data terdistribusi  secara  normal  karena  berada  diatas  nilai kriteria ukur 0,05.

## Uji Multikolonieritas
Adapun  hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada tabel 4.11 dibawah ini,
Tabel 4.11
Hasil uji Multikolonieritas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (konstan) 4,296 0,716 6,002 0,000 Perlindungan Hukum 0,591 0,058 0,465 10,248 0,000 0,698 1,433 Idealisme 0,317 0,054 0,269 5,846 0,000 0,678 1,475 Relativisme -,038 0,017 -0,092 -2,249 0,025 0,856 1,168 Retaliasi ,029 0,034 0,035 0,844 0,399 0,823 1,215
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa nilai  tolerance  perlindungan  hukum  (X1),  idealisme (X2), relativisme (X3), dan retaliasi (X4) yakni 0.698, 0,678, 0,856, 0,823 lebih besar dari 0,10. Sedangakan, niali  VIF  perlindungan  hukum  (X1),  idealisme  (X2), relativisme (X3), dan retaliasi (X4) yakni 1,433, 1,475, 1,168,  1,215  lebih  kecil  dari  10,00.  Data  diatas menunujukkan  tidak  adanya  korelasi  maka  tidak terjadi multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil  pengujian  dapat  dilihat  dalam  gambar  4.3 dibawah ini.
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastistas
Berdasarkan  tampilan  gambar  4.3  diatas, diketahui  bahwa  tidak  mempunyai  masalah  mengenai heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan (1) titik- titik  tidak  berkumpul  hanya  di  atas  dan  dibawah  saja, (2)  penyebaran  titik  data  tidak  membentuk  pola bergelomabng  melebar  kemudian  menyempit  dan melebar  kembali,  (3)  titik-titik  data  menyebar  di sekitar  angka  0.  Hal  ini  menunjukan  hasil  output Scatterplots sudah dapat terpenuhi dan memiliki model regresi yang baik dan ideal.

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Analisis hipotesa tentang pengaruh perlindungan hukum (X1), idealisme (X2), relativisme (X3) dan retaliasi (X4) terhadap intensi whistleblowing  (Y)  menggunakan  analisis  regresi berganda,  koefisien  determinasi  R2,    uji  signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t).

## Hasil Analisis Regresi Berganda
Metode analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian  lebih  dari  satu  variabel.  Hasil  analisis regresi berganda dapat disusun, sebagai berikut.
Y = 4,251+ 0,513X1 + 0,314X2 + (-0,016)X3 +

## 0,064X4 + e
Kesimpulan  dari  regresi  berganda  diatas  adalah sebagai berikut:
1. Konstanta Nilai konstanta 4,251, ini menunjukkan pengaruh positif variabel independen.
2. Perlindungan Hukum terhadap intensi whistleblowing
Nilai  koefisien  perlindungan  hukum  untuk variabel  X1  sebesar  0,513.  Hal  ini  mengartikan bahwa perlindungan hukum mempunyai hubungan positif  dengan  intensi  whistleblowing  dengan asumsi  bahwa  variabel  independen  yang  lain  dari model regresi adalah tetap.
3. Idealisme terhadap intensi whistleblowing Nilai  koefisien  Idealisme  untuk  variabel  X2 sebesar  0,314.  Hal  ini  mengartikan  bahwa idealisme  mempunyai  hubungan  positif  dengan intensi  whistleblowing  dengan  asumsi  bahwa
variabel  independen  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.
4. Relativisme terhadap intensi whistleblowing Nilai  koefisien  relativisme  untuk  variabel  X3 sebesar -0,016  bertanda  negatif.  Hal  ini mengartikan  bahwa  relativisme  mempunyai hubungan  berlawanan  arah  dengan  intensi whistleblowing  dengan  asumsi  bahwa  variabel independen  yang  lain  dari  model  regresi  adalah tetap.
5. Retaliasi terhadap intensi whistleblowing Nilai koefisien retaliasi untuk variabel X1 sebesar 0,064.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  retaliasi mempunyai  hubungan  positif  dengan  variabel intensi  whistleblowing  dengan  asumsi  bahwa variabel  independen  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.

## Uji Koefisien Determinasi R2
Berikut  tabel  yang  menampilkan  nilai  uji koefisien determinasi R2
Tabel 4.13 R Square Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,617 a 0,380 0,368 2,69215
Diketahui nilai koefisien determinasi
menggunakan  output  SPSS  versi  20  bahwa  nilai kontribusi perlindungan hukum, idealisme, relativisme, dan retaliasi, terhadap intensi whistleblowing  (R  Square)  adalah  0,380.  Artinya pengaruh variabel x1, x2, x3, dan x4 terhadap variabel y adalah sebesar 38%.
Pengujian Pengaruh Perlindungan Hukum,
Idealisme,        Relativisme  dan  Retaliasi  Secara Bersama-Sama (Simultan) terhadap Intensi Whistleblowing.
Tabel  distribusi  F  adalah  sebesar  2,42  dicari dengan menggunakan responden (n) = 200, k = 4. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan F (4 ; 196). Hasil uji  F  dengan  menggunakan  200  sampel  responden dalam menjawab kuesioner, tertera dibawah ini.
 ISSN: 1978-1520
Tabel 4.14 Uji F (ANOVA) Model Sum of Squares df Mean Square F hitung Sig. 1 Regression 867,301 4 216,825 29,917 ,000 b Residual 1413,294 195 7,248 Total 2280,595 199
Berdasarkan  hasil  output  SPSS  versi  20  pada tabel  4.14  diketahui  bahwa  nilai  signifikan  untuk pengaruh  perlindungan  hukum  (X1),  idealisme  (X2), relativisme  (X3)  dan  retaliasi  (X4)  secara  simultan terhadap  intensi  whistleblowing  (Y)  adalah  sebesar 0,000  <  0,05  dan  nilai    F  hitung  sebesar  29,917  >  F tabel  2,42.  Ditarik  kesimpulan  bahwa  hipotesa alternatif  (Ha)  diterima  dan  hipotesa  nol  (H0)  ditolak, sehingga  pengujian  perlindungan  hukum,  idealisme, relativisme dan retaliasi secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap intensi
whistleblowing.

## Uji t (Uji Parsial)
Tabel  distribusi  t  adalah  sebesar  1,97220  dicari dengan  α  =  5%,  responden  (n)  =  200,  k  =  4, perhitungan rumus sebagai  berikut. t tabel = t (0,025 ; 200 – 4 -1) t tabel = t (0,025 ; 195) t tabel = 1,97220
Berikut  ini  hasil  uji  uji  t  dengan  menggunakan 200  sampel  responden  dalam  menjawab  kuesioner, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.15
Uji t
Tabel  4.15  menampilkan  hasil  uji  t  yang diketahui  nilai  thitung    x1  sebesar  5,754  lebih  besar dari ttabel 1,97220 dan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nilai thitung x2 sebesar 3,848  lebih  besar  dari  ttabel  1,97220  dan  nilai  Sig 0,000  lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis  diterima. Nilai  thitung  x3 sebesar  -0,565 lebih  kecil dari  ttabel 1,97220 dan nilai Sig 0,573 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis  ditolak.  Nilai  thitung    x4  sebesar  1,27  lebih kecil  dari  ttabel  1,97220  dan  nilai  Sig  1,277  lebih besar dari 0,05 jadi hipotesa ditolak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Perlindungan  Hukum,  Idealisme  Dan Relativisme  Serta  Retaliasi  Secara  Simultan terhadap Intensi Whistleblowing.
Hasil  pengujian  hipotesis  secara  simultan  yang telah  dilakukan  diketahui  bahwa  Fhitung  29,917  > Ftabel  2,42  dan  nilai  Sig  0,000  <  0,05,  maka dinyatakan  bahwa  pengujian  perlindungan  hukum, idealisme, relativisme dan retaliasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap intensi whistleblowing.  Arti  dari  hasil  uji  simultan  ini  adalah setiap peningkatan yang terjadi pada nilai perlindungan  hukum  dan  idealisme  dan  retaliasi  akan berpengaruh  meningkatkan  intensi  whistleblowing. Sementera  itu,  semakin  tinggi  relativisme  akan menurunkan tingkat intensi whistleblowing.

## Pengaruh  Perlindungan  Hukum  terhadap  Intensi
Whistleblowing.
Berdasarkan  hasil  analasisis  regresi  pada  IBM SPSS  versi 20 diketahui  nilai t hitung 5,754 > t tabel 1,97220 dan nilai Sig 0,000 < 0,005. kesimpulan yang didapat  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara perlindungan hukum (X1) terhadap intensi whistleblowing.  Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yustrisia (2017) bahwa munculnya whistleblower signifikan untuk mengungkapkan  kasus  kecurangan  ataupun  korupsi  di


## ISSN: 1978-1520
Indonenesia  serta  tingginya  perlindungan  hukum menciptakan keberanian individu melakukan whistleblowing.  Kesimpulan  yang  diterima  adalah  Ha (hipotesis  alternatif)  dan  H0  (hipotesis  nol)  ditolak, maka  secara  parsial  perlindungan  hukum  berpengaruh terhadap  intensi  whistleblowing  dan  mendukung penelitian sebelumnya.
Pengaruh Idealisme terhadap Intensi
Whistleblowing.
Hasil Pengujian analasisis regresi menggunakan IBM  SPSS  versi 20  diketahui  nilai t hitung  3,848 > t tabel  1,97220  dan  nilai  Sig  0,000  <  0,005.  Masing– masing uji memiliki nilai lebih besar dari kriteria dasar pengujian,  maka  adanya  pengaruh  yang  signifikan antara idealisme (X2) terhadap intensi whistleblowing. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  semakin  tingginya tingkat  idealisme  akan  menaikkan  tingkat  intensi whistleblowing di lingkungan mahasiswa. Hal ini juga mendukung  penelitian  Yulianto  (2015)  dimana idealisme  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap whistleblowing  artinya  seseorang  mempunyai  tingkat pandangan yang tinggi terhadap intensi whistleblowing  dan  meyakini  bahwa  idealisme merupakan hal yang perlu diterapkan seetiap individu. Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  didapat  bahwa Ha    (hipotesis  alternatif)  diterima  dan  H0  (hipotesis nol)  ditolak.  Artinya  idealisme  berpengaruh  secara parsial terhadap intensi whistleblowing dan mendukung penelitian sebelumnya.
Pengaruh Relativisme terhadap Intensi
Whistleblowing.
Hasil pengujian analasisis regresi menggunakan IBM SPSS versi 20  diketahui nilai t hitung -0,565 < t tabel 1,97220 dan nilai Sig 0,573 > 0,005. Kesimpulan yang  didapat  bahwa  Ha    (hipotesis  alternatif)  ditolak dan H0 (hipotesis nol) diterima. Artinya  yang didapat adanya tidak adannya pengaruh yang signifikan antara relativisme  (X3)  terhadap  intensi  whistleblowing, dibuktikan  dengan  nilai  thitung  memiliki  nilai  lebih kecil  dari  ttabel  dan  memiliki  nilai  yang  negatif (berlawanan). Hal ini memperlihatkan bahwa relativisme  tidak  berpengaruh  pada  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing.
Hasil  penelitian  ini  bertolakan  belakang  dengan penelitian Nayir & Herzig (2012) dan  Yulianto (2015) menyatakan  relativisme  mempunyai  pengaruh  negatif
dan  signifikan  pada  pengambilan  keputusan  etis auditor  tehadap  whistleblowing.  Disimpulkan,  apabila seseorang memiliki relativisme yang tinggi menjadikan  intensi  whistleblowing  merupakan  sikap yang  kurang  perlu  dilakukan  dan  sebaliknya,  semakin rendah orientasi etik relativisme memungkinan mereka melakukan  whistleblowing.  Kesimpulan  dari  hasil yang  didapat  bahwa  relativisme  (X3)  secara  parsial tidak  berpegaruh  terhadap  intensi  whistleblowing  dan tidak selaras dengan penelitian sebelumnya.
Pengaruh Retaliasi terhadap Intensi Whistleblowing. Berdasarkan hasil
analasisis regresi menggunakan  IBM  SPSS  versi  20      diketahui  nilai t hitung 1,277 < t tabel 1,97220 dan nilai Sig 0, 203 > 0,005.  Artinya  tidak  adanya  berpengaruh  yang signifikan  antara  retaliasi  (X4)  terhadap  intensi whistleblowing.  Disimpulkan  bahwa  Ha    (hipotesa alternatif)  ditolak  dan  H0  (hipotesa  nol)  diterima. Kesimpulan  yang  didapat  bahwa  retaliasi  secara parsial tidak berpegaruh terhadap intensi whistleblowing.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  beakang dengan penelitian  yang dilakukan oleh Miceli &  Near (1994)  menyebutkan  bahwa  retaliasi  berpengaruh negatif terhadap intensi whistleblowing. Menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  retaliasi, whistleblowing  dan  teori  tindakan  beralasan  adalah benar,  ketakutan  akan  retaliasi  dapat  dijadikan  alasan yang  kuat  sehingga  mereka  memilih  untuk  tetap  diam atau tidak melakukan intensi whistleblowing.

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengujian maka diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Perlindungan  hukum,  idealisme,  relativisme  dan retaliasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap intensi whistleblowing.
2. Perlindungan  hukum  secara  parsial  berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
3. Idealisme  berpengaruh  secara  parsial  terhadap intensi whistleblowing.
4. Relativisme  secara  parsial  tidak  berpegaruh terhadap intensi whistleblowing.
5. Retaliasi secara parsial tidak berpegaruh terhadap intensi whistleblowing.
ISSN: 1978-1520

## Keterbatasan
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  hanya mahasiswa yang berasal dari universitas negeri di Provinsi Aceh.
2. Hasil  kesimpulan  yang  didasari  oleh  data  primer yang  telah  dikumpulkan  melalui  kuesioner, sehingga  bisa  memunculkan  kesalahan  persepsi responden  dalam  menjawab  kuesioner  dengan kenyataan  yang  ada.  Hal  ini  tidak  dapat dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  W.  (2017).  Determinan  Intensi  Auditor Melakukan  Tindakan  Whistleblowing  Dengan
Perlindungan Hukum Sebagai Variabel
Moderasi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan ,  (32),
385–407.
Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2017.V1. I3.2096
Acfe Indonesia. (2016). Suvey Fraud Indonesia.
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  Of  Planned  Behavior.
Orgnizational  Behavior  And  Human  Decision
Processes , 50 , 179–211.
Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Buchan, H. F. (2005). Ethical Decision Making In The Public  Accounting  Profession:  An  Extension  Of Ajzen’s Theory Of Planned Behavior. Journal Of Business Ethics , 61 (2), 165–181.
Https://Doi.Org/10.1007/S10551-005-0277-2
Chiu,  R.  K.  (2002).  Ethical  Judgement,  Locus  Of Control,  And  Whistleblowing  Intention:  A  Case Study  Of  Mainland  Chinese  Mba  Students. Managerial Auditing Journal , 17 (19), 7.
Cordis,  A.  S.,  &  Lambert,  E.  M.  (2017).
Whistleblower  Laws  And  Corporate  Fraud: Evidence  From  The  United  States. Accounting Forum , 41 (4), 289–299. Https://Doi.Org/10.1016/J.Accfor.2017.10.003
Forlap.Ristekdikti.Go.Id.  (2017).  Pangkalan  Data
Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Diambil Dari Https://Forlap.Ristekdikti.Go.Id/Perguruantinggi/ Search
Forsyth.  (1980).  A  Taxonomy  Of  Ethical  Ideologies.
Journal  Of  Personality  And  Social  Psychology ,
39 , 175–184.
Forsyth,  D.  .  (1981).  Moral  Judgment:  The  Influence Of  Ethical  Ideology. Personality  And  Social Psychology Bulletin , Vol. 7 No. , 218–22. Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  Ibm  Spss  19 .  Semarang:
Universitas Diponegoro.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat  Di  Indonesia.  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya
Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Surabaya.: Pt Bina Ilmu. Hersh,  M.  A.  (2002).  Whistleblower  -  Heroes  Or Traitors?: Individual And Collective Responsibility For Ethical Behavarior.
Pergamon , 26 (Annual  Reviews  In  Control  26), 243–262. Diambil Dari Www.Elsevier.Com/Locate/Arcontrol Iai.  (2016). Kode  Etik  Akuntan  Profesional .  Jakarta.
Diambil Dari Www.Iaiglobal.Or.Id
Ismail,  S.  (2014).  Effect  Of  Ethical  Ideologies  On Ethical  Judgment  Of  Future  Accountants: Malaysian Evidence. Asian Review Of Accounting , 22 (2), 145–158. Https://Doi.Org/10.1108/Ara-08-2013-0052 Knkg. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan
Pelanggaran  -  Spp  (Whistleblowing  System  - Wbs) 2008 .
Kompas.Com.  (2018).  Artikel  Ini  Telah  Tayang  Di Kompas.Com Dengan Judul “Christopher Wylie,
Mahasiswa Pengungkap Kebocoran Data Pengguna Facebook”, Https://Tekno.Kompas.Com/Read/2018/03/23/10 010067/Christopher-Wylie-Mahasiswa- Pengungkap-Kebocoran-Data-Pengguna- Facebook. Diambil Dari Https://Tekno.Kompas.Com/Read/2018/03/23/10 010067/Christopher-Wylie-Mahasiswa-
Pengungkap-Kebocoran-Data-Pengguna- Facebook
Kompasiana.Com.  (2013).  Whistleblowing.  Diambil Dari
Https://Www.Kompasiana.Com/Opieutopis/551c 0591a33311182ab659fc/Whistleblowing Mesmer-Magnus,  J.  R.,  &  Viswesvaran,  C.  (2005).
Whistleblowing In Organizations:
An
Examination  Of  Correlates  Of  Whistleblowing Intentions,  Actions,  And  Retaliation. Journal  Of
 ISSN: 1978-1520
Business Ethics , 62 (3), 277–297. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-005-0849-1
Miceli,  M.  P.,  &  Near,  J.  P.  (1994).  Relationships
Among  Value  Congruence  ,  Perceived  Vie Timiza  Tion  ,  And  Retaliation  Against  Whistle- Blowers. Journal  Of  Management,  Vol.  20,  No. 4. 773-794 , 20 (4).
Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012). Value Orientations As Determinants Of Preference For External And
Anonymous Whistleblowing. Journal Of Business Ethics , 107 (2), 197–213. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-011-1033-4
Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985).  Organizational Dissidence :  The  Case  Of  Whistle-Blowing.
Journal  Of  Business  Ethics , 4 (1),  1–16. Https://Doi.Org/10.1007/Bf00382668
Nixson, Syaruddin Kalo, Tan Kamello, M. M. (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistleblower Dan  Justice  Collaborator  Upaya  Pemberatasan Tindak  Pidana  Korupsi. Usu  Law  Journal , 2 (2),
40–56.
Poluakan,  M.  J.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Lambey,  R.
(2017).  Analisis  Persepsi  Atas  Faktor-Faktor
Yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Seseorang  Menjadi  Whistleblower  (Studi  Kasus Pada  Mahasiswa  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). Jurnal Emba , 5 (2), 2695–2705.
Rehg, M. T., Miceli, M. P., Near, J. P., & Van Scotter,
J.  R.  (2008).  Antecedents  And  Outcomes  Of Retaliation  Against  Whistleblowers:  Gender
Differences And Power Relationships. Organization Science , 19 (2), 221–240. Https://Doi.Org/10.1287/Orsc.1070.0310
Riska. (2017). Pengaruh Profesional Auditor,
Oreintasi  Etika  Idealisme,  Dan  Relativisme Terhadap  Whistleblowing  Dengan  Sensitivitas Etis Sebagai Varibel Moderating .
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2013). Research  Method
For  Business (Sixth  Edit).  Italy:  Printer  Trento
Srl.
Soerjono  Soekanto.  (1984). Pengantar  Penelitian
Hukum . Jakarta: Ui Presss. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D) .
Bandung: Alfabeta.
Tempo.Co.  (2018).  Jokowi  Teken  Pp  Pelapor  Kasus Korupsi  Diberi  Hadiah  Rp  200  Juta.  Diambil
Dari Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1134660/Joko wi-Teken-Pp-Pelapor-Kasus-Korupsi-Diberi- Hadiah-Rp-200-Juta/Full&View=Ok Theatlantic.Com.  (2014).  Why  Most  Financial Whistle-Blowers  Go  Unheard.  Diambil  Dari Https://Www.Theatlantic.Com/Business/Archive /2014/12/The-Vast-Majority-Of-Whistle- Blowers-Go- Unheard/383705/?Single_Page=True Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban.
Yulianto,  R.  D.  A.  (2015). Pengaruh  Orientasi  Etika, Komitmen  Profesional,  Dan  Sensitivitas  Etis Terhadap  Whistleblowing  (Studi  Empiris  Pada Badan  Pemeriksa  Keuangan  (Bpk)  Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta) . Universitas Negeri Yogyakarta.
Yustrisia,  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower  Dalam  Rangka  Penanggulangan Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia. Menara Ilmu , Xi (75), 177–181.
Zanaria,  Y.  (2011).  Pengaruh  Profesionalisme  Audit  ,
Intensitas  Moral  Untuk  Melakukan  Tindakan Whistleblowing ( Studi Pada Kap Di Indonesia ). Menakar  Peran  Profesi  Sebagai  Engine  Of Reform Dalam Pembangunan Global Berkelanjutan , (Issn 2460-0784), 569–577.