## DIMENSI JENDER DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

## Oleh Fatahuddin Aziz Siregar
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan e-mail: fatahuddinazizsiregar@gmail.com

## Abstract
Islamic law is often perceived not gender sensitive and put women in a position of subordination of men. There are a number of rules that position women are not equal to men. Rules of inheritance for example, which gives the portion of the female part is only half of the  portion  of  the  male  part  is  a  form  of  gender  bias  .  Yet  this  is precisely  the  aspect  of  women's  inheritance  elevated  by  one  rank from its original position that did not get a part , even a part of the estate  itself  ,  be  equal  to  men  ,  both  became  heir  .  Besides,  there are  many  verses  of  the  Quran  that  tells  us  about  the  subject  of equality of men with women in the provisions of Islamic law .

## Kata Kunci: Jender, Mitra sejajar, Hukum Islam
A. Pendahuluan Sepintas, hukum Islam
diasumsikan  sebagai  sekumpulan  aturan yang  dirujuk  kepada  sumber-sumber Islam  yang  tidak  bernuansa  jender. Membicarakan jender barangkali dianggap sebagai suatu gerakan pemberdayaan  kaum  perempuan  yang telah  sejak  lama  tertindas  oleh  laki-laki. Sementara hukum Islam biasanya dipandang  sebagai  tata  aturan  tentang hubungan  manusia  dengan  Allah  dan hubungan  antar  sesama  manusia  yang lebih berpihak kepada laki-laki. Memang terdapat  beberapa  aturan  yang  lebih mjengutamakan laki-laki dibanding perempuan,  misalnya  dalam  persaksian,
kewarisan, dua orang perempuan sebanding dengan seorang laki-laki. Jadi, jender  dan  hukum  Islam  seolah-olah saling bertentangan antara satu sama lain.
Rumusan  fiqh  sebagi  bagian  dari Hukum  Islam  kemudian  banyak  digugat, karena  dianggap  terlalu  berpihak  kepada laki-laki.  Kenyataan  bahwa  para  penulis fiqh  tersebut  memang  didominasi  oleh fuqaha  berjenis  kelamin  laki-laki  dan dengan  latar  sosiokultural  arab  yang patriarkhat dituding sebagai biang ketidaksetaraan  laki-laki  dan  perempuan. Ide  reaktualisasi  kemudian  diusung  oleh para  peminat  studi  hukumj  Islam. Formulasi fiqh klasik yang mainstream di kalangan  umat  Islam  perlu  dikaji  ulang,
dirombak  dan  disusun  kembali,  sehingga kemudian  menjadi  fiqh  baru  yang berwawasan jender.
Tulisan ini ingin melihat bagaimana  sesungguhnya  hukum  Islam mengatur  pola  hubungan  antara  laki-laki dan  perempuan.  Apakah  asumsi  bahwa hukum  Islam  bias  jender  betul-betul terbukti  dalam  berbagai  tata  aturannya atau  asumsi  itu  tidak  benar  dan  terbukti salah.

## B. Makna Jender
Jender  sempat  jadi  primadona wacana publik pada era 90-an. 1
Pembahasan jender begitu marak dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk  ilmu  pengetahuan  terutama ilmu  sosial  dan  humaniora.  Bentuk kajiannyapun sangat beragam, mulai dari yang  ilmiah  sampai  yang  populer,  yang serius  maupun  santai,  formal  atau informal.  Ruang  kuliah,  forum  diskusi, seminar  lokal/  nasional/  regional,  koran harian/  mingguan,  majalah,  buletin, jurnal,  radio  bahkan  televisi  tak  pernah sepi  dari  ulasan  seputar  jender.  Buku- buku  yang  mengusung  tema  ini  banyak bermunculan,  bagaikan  jamur  di  musim hujan  (lalu  apakah  anda  memiliki  salah
1 Di  dunia  Barat  menurut  Showalter  wacana jender  mulai  ramai  dibicarakan  pada  awal  tahun  1977. Elaine  Showalter, Speaking  of  Gender, (new  York: Routledge, 1989), hal. 5.
satu  diantaranya?).  Pakar  jender,  -yang sengaja mendalami persoalan jender atau karena “kecelakaan”-, kemudian menjadi pusat  perhatian.  Singkatnya,  saat  itu seolah  “Tiada  hari  tanpa  jender”.  Jika sekarang  kita  baru  mulai  “mengakrabi” isu  ini,  paling  tidak  kita  berprinsip  lebih baik  terlambat  dari  pada  tidak  sama sekali.
Lalu apakah sesungguhnya jender itu?  Asumsi  awam  barangkali  melihat bahwa jender adalah superioritas laki-laki atas perempuan. Jender dipandang sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif, menindas dan sebagainya. Persepsi demikian  timbul  mungkin  karena  ingin menyederhanakan  masalah  atau  boleh jadi juga karena ketidaktahuan.
Kata  jender  berasal  dari  bahasa Inggris, gender . Kamus Inggris Indonesia yang  disusun  oleh  John  M.  Echols  dan Hassan  Shadily  membahasaindonesiakan gender sebagai  “jenis  kelamin”.  Sebuah arti  yang  kurang  tepat,  karena  dengan demikian jender disamakan pengertiannya  dengan sex yang  berarti jenis kelamin.
Pemerhati  jender  sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar
menawarkan bermacam terminologi,
diantaranya: 2 1. Dalam Webster New World
Dictionaryi jender didefinisikan
sebagai  perbedaan  yang  tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
2. Women’s Studies Encyclopedia : suatu konsep kultural yang berupaya membuat  pembedaan  ( distinction ) dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas dan  karakteristik  emosional  antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
3. H.T  Wilson  dalam Sex  and  Gender : suatu dasar untuk menentukan perbedaan  sumbangan  laki-laki  dan perempuan  pada  kebudayaan  dan kehidupan  kolektif  yang  sebagai akibatnya  mereka  menjadi  laki-laki dan perempuan.
4. Hilary M. Lips dalam Sex & Gender: an  Introduction mengartikan  jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap  laki-laki  dan  perempuan ( cultural expectations for women and men ).
5. Elaine  Showalter:  jender  lebih  dari sekedar  pembedaan  laki-laki  dan perempuan  dilihat  dari  konstruksi
2 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan Jender  Perspektif  Al-Qur`an ,  (Jakarta:  Penerbit Paramadina, 1999), hal. 33-35.
sosial  budaya,  lebih  dari  itu  jender merupakan  konsep  analisis  yang dapat  digunakan  untuk  menjelaskan sesuatu.
Dari  deskripsi  makna  jender  di atas  disimpulkan  bahwa  jender  berbeda dengan sex. Jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari segi  sosial  budaya.  Dengan  kata  lain jender  ditekankan  pada  perkembangan aspek maskulinitas ( rujuliyah ) dan feminitas  ( nisa`iyah ).  Jender  adalah karakteristik atau sifat-sifat yang diidentikkan  dengan  suatu  jenis  kelamin tertentu  yang  merupakan  produk  dari interaksi  sosial  yang  berlangsung  secara evolusional.
Sementara  itu,  sex  digunakan untuk  mengidentifikasi  perbedaan  laki- laki  dari  perempuan  dari  aspek  anatomi biologi,  meliputi  perbedaan  komposisi kimia  dan  hormon  dalam  tubuh,  anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Aksesoris organ reproduksi  ditentukan  oleh  faktor  organ penentu jenis kelamin  yang biasa disebut dengan gonad. Laki-laki  memiliki  buah pelir  yang  berfungsi  untuk  memproduksi hormon testoterone . Hormon ini berfungsi  untuk  memproduksi  sperma,
mengatur perkembangan tulang,
pergerakan  otot,  penyimpanan  lemak, perilaku  seksual,  pola  raut  muka, pelebaran  dada,  penegakan  tulang  rawan dan ketajaman suara. Sedangkan
perempuan memiliki ovum yang berfungsi  untuk  memperoduksi  hormon prolactin,  extrogen dan progestron . Hormon-hormon  ini  memberi  pengaruh terhadap  pembentukan  sifat-sifat  dasar perempuan.
Sebagian kalangan melihat perbedaan  biologis  antara  laki-laki  dan perempuan  memberi  pengaruh  terhadap perilaku  manusia.  Perbedaan  anatomi biologis  dan  komposisi  kimia  dalam tubuh  berpengaruh  pada  perkembangan emosional  dan  kapasitas  intelektual antara laki-laki dan perempuan.
Menyangkut  perbedaan  jender dengan  sex  secara  sederhana  dapat disimak pada tabel berikut:
Jender Sex 1. Diciptakan oleh
manusia
2. Sosial budaya
3. Sifat-sifat yang
relatif dapat berubah, seperti: lemah lembut/
keras, sensitif/ tidak
peka,
1. Takdir Allah
2. Fisik-biologis
3. Bentuk
anatomi  yang tetap
emosional/ rasional dll.

## C. Ontologis Jender
Hakikat  jender  dapat  dilihat dengan  memperhatikan  sistem  relasi antara  laki-laki  dan  perempuan.  Paling tidak  terdapat  3  kategori  umum  dalam wacana  jender  mutakhir  jika  dianalisis dari konsep status dan peran jenis:
1. Status  dan  peran  yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan  yang  ditolerir  hanyalah sejauh menyangkut persoalan biologis semata
a. Elastisitas  peran  yang  lintas  jenis kelamin  dijadikan  filsafat  dan acuan  perilaku.  Jargon  yang sering dikemukakan adalah:
“Seharusnya  tak  ada  peran  jenis kelamin, tetapi kesepakatan tentang  pembagian  kerja  antara laki-laki  dan  perempuan.  Dan yang  penting  tak  ada  kerja  yang diklaim  sebagai  kerja  perempuan atau  laki-laki”.  Oleh  sebab  itu, baik laki-laki maupun perempuan, sah-sah  saja  secara  bersamaan melakukan aktivitas publik maupun domestik.
b. Kata  kunci:  menuju  masyarakat tanpa peran jenis
c. Konsep ini dianut oleh
masyarakat  dengan  pandangan hidup sekuler, sedangkan mayoritas  masyarakat  beragama masih  bersikap  alergis  terhadap perspektif ini.
2. Perempuan dan laki-laki memperoleh status  yang  sama namun  peran (tanggung  jawab)  yang  berbeda.
Pembedaan  peran  ini  berakar  pada asumsi bahwa kodrat biologi/ reproduksi mempunyai implikasi sosial yang khas bagi perempuan.
a. Kaum  perempuan  bertanggung jawab pada peran domestik reproduktif,  sedangkan  laki-laki pada peran publik. Dengan legitimasi tertentu perempuan
terkadang dilibatkan dalam
perkara publik.
b. Kata  kunci:  sama  bukan  berarti identik
c. Merupakan
pandangan
“ mainstream” dewasa  ini.  Dianut
oleh masyarakat beragama maupun sekuler.
3. Status dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Superioritas laki-laki  atas  perempuan  dianggap sudah kodrat alam ( given ).
a. Status  superior  laki-laki  terhadap perempuan disebabkan oleh superioritas  fisik,  psikis  maupun intelektualnya.
b. Laki-laki  berperan  di  sektor  dan wilayah publik, sedangkan perempuan  domestik.  Pola  ini biasanya diberlakukan secara ketat.  Jika  terpaksa  perempuan harus meloncat pada peran publik, hal  ini  dikategorikan  karena darurat. Menurut dunia  kelompok ini,  kesejahteraan  dunia  hanya dapat  digapai  melalui  pembedaan peran yang rigid.
c. Kata  kunci:  hegemonisasi  jenis kelamin
d. Dianut oleh kelompok
“fundamentalis agama” dan kelompok kepentingan tertentu.
D. Ketidakadilan Jender

## dan Gerakan Feminisme
Perbedaan  jender  sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan  ketidakadilan  jender.  Tetapi yang  terjadi  adalah  sebaliknya.  Ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai  ketidakadilan  terutama  bagi perempuan.menurut  Mansour  Fakih,  ada lima  ketidakadilan  jender  yang  menimpa perempuan, yaitu 1) marginalisasi perempuan  baik  di  rumah  tangga,  di
tempat kerja, maupun di bidang kehidupan masyarakat lainnya yang pada akhirnya  berakibat  pada  pemiskinan ekonomi  perempuan.  2)  Subordinasi. Adanya  anggapan  bahwa  perempuan irasional  dan  emosional  mengakibatkan perempuan  tidak  bisa  memimpin  dan harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.  3) Stereotype yang  merugikan perempuan. Adanya anggapan perempuan  bersolek  untuk  memancing perhatian  lawan  jenis  menyebabkan setiap kekerasan seksual dikaitkan dengan  label  ini.  4)  Kekerasan  yang menimpa  perempuan  karena  dianggap lemah. 5) Adanya pembagian kerja secara seksual.  Perempuan  domestik  laki-laki publik.
Ketidakadilan  jender  dimaksud dapat terlihat pada tabel pembedaan laki- laki dan perempuan secara jender sebagai berikut: 3
Perempuan Laki- laki Pembagian kerja Kerja feminim Kerja maskulin Stereotype Feminim Maskulin Ruang lingkup Domestik Publik
3 Farha  Ciciek,  “Gender  dalam  Wacana Mutakhir”,  dalam  M.  Hajar  Dewantoro  dan  Asmawi (ed.), Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat  Modern ,  (Yogyakarta:  Penerbit  Ababil, 1996), hal. 116.
kegiatan Fungsi Reproduksi Produksi Tanggungja wab nafkah Pencari nafkah tambahan Pencari nafkah utama Ketidakadilann ini lantas
melahirkan  gerakan  feminisme.  Gerakan ini  pada  intinya  suatu  kesadaran  akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap  perempuan  dalam  masyarakat, tempat  kerja  dan  dalam  keluarga,  serta adanya  tindakan  sadar  oleh  terutama perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan ini.
Menurut  mereka  semestinya  laki- laki  dan  perempuan  duduk  sama  rendah, berdiri  sama  tinggi.  Tidak  terdapat perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan  perempuan  kecuali  pada  empat  hal yang  memang  khas  perempuan,  yaitu mensturasi,  mengandung,  melahirkan dan menyusui .
Meskipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan jender, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan  tersebut  dan  juga  berbeda pendapat  tentang  bentuk  dan  target  yang hendak dicapai dalam perjuangan
mereka.  Gerakan  tersebut  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Aliran Sebab Ketidakadila n Target Liberal Kesalahan
perempuan
sendiri yang tidak  mampu bersaing karena  kalah kualitas dengan laki- laki Kesetara an
Sosialis/ strukturali s Sistem  sosial (patriarkhal) Keadilan struktur Konservat if Kesalahpamah an terhadap nilai-nilai Pembagi an peran Sampai  dengan  hari  ini  untuk kondisi  Indonesia  gerakan  feminisme
masih  belum  menunjukkan  hasil  yang signifikan. Relasi laki-laki dengan perempuan  masih  didominasi  oleh  laki- laki dan perempuan masih tersubordinasi, mendapatkan  stereotype  dan  ketidak adilan  jender  lainnya.  Oleh  sebab  itulah wacana ini tetap relevan untuk digulirkan,  gerakan  feminisme  terus dilanjutkan dan perlu mendapat “amunisi” serta semangat baru.. Mansour
Fakih misalnya penah menyatakan bahwa tokoh-tokoh  perempuan  yang  terlibat secara  intensif  dalam  gerakan  ini, ternyata tetap mengambil pola tradisional dalam kehidupan rumah tangganya (Jangan-jangan  feminisme  lebih  sebagai proyek).
Dan  untuk  situasi  lokal  tertentu, termasuk Tapanuli isu ini sering dianggap  “tidak  laku”,  karena  ternyata kaum perempuannya merasa nyaman dan menikmati pola hubungan yang patriarkhi tersebut. Hanya saja
barangkali,  status  quo  terjadi  karena belum terbukanya cakrawala kaum perempuan  setempat,  sehingga  mestinya mereka  perlu  mendapat  pencerahan terlebih  dahulu  untuk  kemudian  secara bebas  mempertimbangkan  kembali  pola hubungan yang lebih berkeadilan.

## E. Jender dan Hukum Islam
Banyak  kalangan  melihat  bahwa ada  bias  jender  yang  begitu  impresif dalam  hukum  Islam,  utamanya  fiqh  dan sebagiannya telah menjadi qanun (hukum positif).  Zaitunah  Subhan,  misalnya, menulis  sebuah  disertasi  yang  kemudian diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta dengan judul yang agak provokatif Tafsir Kebencian:  Studi  Bias  Jender  dalam Tafsir  Qur`an .  Menurutnya,  banyak
persoalan hukum (Islam) yang ditafsirkan dari ayat-ayat Alquran dengan bias jender yang  cukup  kental.  Nawawi  Bantani barangkali termasuk salah seorang mufassir  Indonesia  yang  juga  menulis kitab  fiqh,  salah  satunya  berjudul ‘Uqud al-Lujain  fi  Bayan  Huquq  az-Zawjain, yang  terkena  bias  jender  dengan  warna patriarkhi  yang  demikian  kuat.  Kitab yang  banyak  dibaca  oleh  para  santriwati di beberapa pesantren tersebut betul-betul menekankan  pentingnya  kepatuhan  isteri terhadap  suami.  Dalam  hal  pelayanan seks,  sebagai  contoh,  katanya  hanya larangan  syar‟i  saja  yang  membolehkan perempuan  menolak  “ájakan”  suaminya.
Seorang  isteri  harus  selalu  siap  sedia kapan  dan  dimanapun,  bahkan  di  atas pelana unta.
Bagi  Zaitunah  ketentuan  hukum yang  diturunkan  dari  ayat  Alquran  yang sekalipun  menurut  ahli  fiqh/  ushul  fiqh sudah  bersifat  pasti  dan  final,  perlu mendapat  tafsiran  ulang.  Reinterpretasi mutlak  diperlukan  mengingat  bahwa Alquran  berbicara  dengan  transparan yang selalu menerima reformasi pemikiran  manusia  sepanjang  zaman. Kesan  yang  diberikannya  mengenai pemikiran kritis dan penjelasan konstruktif membuka
wawasan
intelektual setiap generasi. Dengan
demikian,  ayat  Alquran  selalu  terbuka untuk  interpretasi  baru,  tidak  pernah tertutup  dalam  interpretasi  tunggal.  Oleh karena  itu,  kita  harus  memahaminya secara  konteks  masyarakat  yang  selalu berubah dan berkembang. 4 Misalnya ayat tentang  kesaksian  wanita  dinilai  1:  2 hanya  terkait  dengan  transaksi  jual  beli yang  tidak  tunai  dan  menurut  konteks saat  itu  keterlibatan  wanita  masih  sangat langka  dalam  dunia  bisnis.  Ketika  dunia sekarang  telah  berubah  dan  jauh  lebih maju,  dimamana  keterlibatan  perempuan dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi telah  menjadi  lumrah,  maka  penting adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi ayat tersebut.
Menyangkut  kewarisan,  dimana surat  an-Nisa/  4:  11  secara  normatif menegaskan bahwa perempuan mendapat separoh  dari  pria  berkenaan  dengan karakter  muatan  hukum  ayat  Alquran yang  dipermaklumkan  secara  bertahap. Jika  sebelumnya  perempuan  adalah bagian  dari  harta  yang  diwariskan,  maka telah  terjadi  revolusi  hukum  manakala perempuan  justru  menjadi  ahli  waris yang  mendapat  bagian  tertentu  sekalipun dengan  porsi  yang  baru  mencapai setengah  bagian  laki-laki.  Sekarang
4 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian:  Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur`an , (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal. 181.
dimana  situasi  sosialnya  telah  berubah secara  signifikan,  maka  perlu  juga dilakukan  reinterpretasi.  Di  beberapa negara seperti Somalia dan Turki  bahkan telah  dilakukan  reformasi  ketentuan waris,  sehingga  bagian  perempuan  sama persis dengan laki-laki, yaitu 1:1. Mereka berkeyakinan  bahwa  dengan  ketentuan tersebut  mereka  tetap  dalam  rangka melaksanakan  ajaran  Islam  (dan  juga berkeyakinan bahwa dengan memberlakukan  ketentuan  tersebut  insya Allah mereka juga akan masuk surga).
Sebagian  berkeyakinan  bahwa perubahan  sebagaimana  dilakukan  pada beberapa  negeri  Islam  tersebut  memang dimungkinkan  karena  Alquran  sendiri telah  membuktikan  dirinya  tidak  dapat diterapkan  secara  konsisten.  Konsep  awl dalam  sistem  kewarisan  kaum  Sunni menurut  mereka  adalah  bukti  betapa pelaksanaan  hukum  waris  Islam,  bahkan bisa berubah oleh suatu sebab yang kecil, yaitu  struktur  keluarga.  Komposisi  ahli waris  tertentu  dapat  mengakibatkan ntidak terlaksananya pembagian berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang diatur  secara  sharih  dalam  Alquran. 5 Hal yang  sama  pernah  juga  dikemukakan oleh  David  S.  Powers.  Sebagai  contoh,
5 M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), hal. 161.
seorang meninggal dunia dengan meninggalkan  seorang  isteri,  dua  ibu bapak  dan  dua  orang  anak  perempuan yang menurutAlquran pembagiannya adalah: Seperdelapan untuk isteri, masing-masing  seperenam  untuk  ibu  dan bapak  dan  dua  pertiga  untuk  kedua  anak perempuan tersebut. Jumlah keseluruhannya  adalah  27/24.  Karena penyebut  lebih  kecil  dari  pembilang maka  ditetapkanlah  konsep ‘awl ,  yaitu penyebut5  disamakan  dengan  pembilang (27/27).  Dengan  demikian  isteri  yang dalam Alquran ditetapkan secara eksplisit mendapatkan  seperdelapan  atau  3/24, dalam kenyataannya hanya akan memperoleh  3/27  atau  1/9,  ibu-  bapak yang  mestinya  mendapat  4/24,  masing- masing  menjadi  4/27,  dan  dua  anak perempuan  yang  mestinya  memperoleh hak 16/24 menjadi hanya 16/27. 6
Dielaborasi  lebih  lanjut  bahwa problem  seperti  ini  belum  pernah  terjadi pada  masa  Rasulullah  SAW.  Ibnu  Arabi memberi penjelasan bahwa kasus ini baru muncul untuk pertama kalinya pada masa pemerintaham Umar Ibn Khattab. 7
Namun  tidak  didapatkan  informasi  yang akurat  tentang  siapa  orang  pertama  yang
6 David  S.  Powers, Studies  in  Qur`an  and Hadith:  The  Formation  of  Islamic  Law  of  Inheritence,
(Los  Angeles:  University  of  California  Press,  1986), hal. 66.
7 Muhammad Ibn Abdillah Ibn Arabi, Ahkam Alquran, (Kairo: Isa al-Halabi, 1968), I: 353.
memperkenalkan  prosedur  pengurangan bagian harta warisan secara proporsional. Menurut  satu  versi  riwayat,  hal  tersebut dilakukan  sendiri  secara  kreatif  oleh khalifah  Umar.  Riwayat  ini  berdasarkan pertanyaan  yang diajukan oleh  Zufar  Ibn Abbas  tentang  siapa  orang  pertama  yang melakukan  pengurangan  melalui  cara ‘awl . 8 Sumber  lain  mengindikasikan bahwa  Zaid  ibn  Sabit  lah  orang  pertama yang  menerapkan ‘awl pada  pembagian seperti kasus tersebut. 9
Pengurangan  bagian  para  ahli waris  ini  dapat  diterima  dan  dibenarkan oleh para ulama Sunni selama ini, karena sistem  awl  itu  lebih  mendekati  keadilan, meskipun dalam kenyataan hal ini berarti mengubah  bagian  semua  ahli  waris  dari apa  yang  btertuang  secara  sarih  dalam Alquran.
Penulis melihat bahwa tidak perlu dipungkiri awl merupakan hasi kreativitas  berpikir  ulama.  Akan  tetapi penulis  kurang  sependapat  kalau  kasus awl  ini  kemudian  dijadikan  alasan  untuk melakukan  generalisasi  bahwa  berarti setiap ayat waris dapat diberi interpretasi baru  dengan  menyesuaikannya  pada stuktur  sosial  masyarakat  Islam  di  setiap
8 Abu  Bakar  Ahmad  ibn  al-Husayn  al- Bayhaqi, as-Sunan al-Kubra , (Beirut: Dar Sadir, 1968), VI: 253. 9 Sa‟id  Ibn  Mansur  ibn  Syu‟bah ,  Kitab  as- Sunan , (Dabhil: Majlis „Ilmi, 1967), hal. 18-19.
wilayah. Ketentuan yang mengatur bagian  setiap  ahli  waris  memang  betul merupakan  nas  sarih  dan  memiliki implikasi  hukum  yang qat’iy .  Kalaupun kemudian  terdapat  perubahan,  sehingga tidak  sama  persis  seperti  apa  yang dikehendaki  oleh  teks  ayat  hanyalah merupakan  pengecualian  saja.  Kita  tentu dapat menemui pengecualian pada beberpa  ketentuan  hukum  lain,  karena khususnya mazhab Syafii memang memperkenalkan  prosedur  istisna`.  Dan ijtihad  diperlukan  pada  kasus  „awl sekedar karena diperlukan oleh keadaannya yang bersifat khusus. Artinya,  kalau  pada  banyak  kasus  lain yang  terhitung  normal,  dan  biasanya  ini yang  banyak  terjadi,    tidak  dibutuhkan keberadaan ijtihad maka tidak ada pilhan lain  kecuali  mengikuti  kehendak  zahir ayat yang mengandung keadilan transendental. Lagi pula, bila kita cermati secara  lebih  seksama,  sesungguhnya tidak  terjadi  perubahan  substantif  pada kasus „awl. Bagian yang diperoleh setiap ahli  waris  tidak  lantas  berbeda  sama sekali dengan yang dikehendaki oleh ayat Alquran.  Rasio  yang  mereka  terima bahkan  sama  sekali  tidak  mengalami perubahan. Isteri mendapat seperdelapan, dua ibu bapak masing-masing seperenam, dan dua orang anak perempuan
memperoleh bagian sebanyak dua
pertiga. Bila ketentuan-ketentuan quraninini  kita  samakan  penyebutnya, maka bagian isteri adalah 3/24, ibu bapak masing-masing  4/24,  dan  dua  anak perempuan  16/24.  Terlihat  dengan  jelas bahwa  rasio  bagian  antara  isteri,  ibu, bapak,  dan  dua  anak  perempuan  adalah 3:4:4:16. Jika karena penyebut lebih kecil dari pembilang, lalu penyebut disamakan dengan  pembilang  bagiannya  menjadi 3/27,  4/27,  4/27,  dan  16/27,  maka  pada perbandingan bagiannya tidak ada perubahan  apapun,  tetap  pada  keadaan semula, yaitu 3:4:4:16.
Dalam kajian fiqh mawaris memang  muncul  bias  jender  yang diakibatkan  oleh  pola  kekerabatan  dan kemasyarakat bangsa Arab yang bercorak patrilinial-patriakhat. Akan tetapi sebetulnya  pembedaan  tersebut  timbul dalam  bentuk  pemahaman  (fiqh(,  bukan rumusan original dari alquran.
Sesunggunya  kalau  kita  simak  secara umum ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  Pesan  imperatif  Alquran pada  surat  annisa  ayat  7  menunjukkan dengan  begitu  jelas  bahwa  baik  laki-laki maupun  perempuan  memiliki  porsi  hak tertentu dari harta warisan yang
ditinggalkan  oleh  pewaris.  Pada  bagian akhir  ayat  tersebut  memang  ada  klausul
yang  menyatakan  bahwa  ada  yang mendapat banyak dan ada yang mendapat lebih  sedikit,  namun  ayat  ini  menjadi semacam  prinsip  umum  yang  oleh  para ilmuan mawaris kemudian secara deduktif  memunculkan  asas  bilateral. Jika  pada  era  jahiliyah  perempuan  tidak mendapat  bagian  sedikitpun  dari  harta warisan,  bahkan  mereka  menjadi  bagian dari  harta  warisan  itu  sendiri,  Islam merombaknya dan menempatkan perempuan  sebagai  ahli  waris,  setara dengan laki-laki.
Rasulullah sendiri memerintahkan agar  pembagian  harta  warisan  merujuk sepenuhnya  kepada  ketentuan  Alquran yang memang telah mengaturnya sedemikian rupa. Aturan dimaksud begiru  terperinci  mulai  dari  tata  urutan/ proses  pembagian,  orang-orang  yang berhak  dan  porsi  bagiannya  masing- masing.  Selanjutnya  Rasulullah  berpesan agar  ketika  faraid  telah  ditunaikan, kemudian  masih  terdapat  sisa  harta, amaka  sisa  tersebut  diberikan  kembali kepada ahli waris, dimana ahli waris laki- laki  diposisikan  sebagai  prioritas  utama yang kemudian dikenal sebagai asabah:
سكذ مجز ًنولاف ًقب امف  اهههأب ضئاسفنا اىقحنا 10
10 Al-Imam  Abu  al-Husain  Muslim  Ibn  al- Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Sahih Muslaim , Kitab al-Fara`id,  Bab  Alhi  al-fara`id,  Hadis  No.  1615, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1992) III: 1233.
Pemahaman  terhadap  hadis  inilah kemudian  yang  menjadi  awal  bagi munculnya  bias  jender  dalam  rumusan fiqh mawaris. Para fuqaha lantas menyusun pemahaman kewarisannya dengan  menempatkan  laki-laki  sebagai ahli  waris  yang  mendapatkan  keutaman dalam  banyak  hal.  Misalnya  mereka  lalu menetapkan bahwa hanya cucu dari pihak anak  laki-laki  saja  (baik  cucu  laki-laki maupun cucu perempuan) yang berkedudukan sebagai ahli waris. Adapun cucu  dari  pihak  anak  perempuan  hanya berkedudukan  sebagai zaw  al-arham , yang  pada  adasrnya  tidak  memperoleh bagian  dari  harta  warisan,  kecuali  jika tidak  terdapat  zaw  al-furud.  Ketentuan seperti  ini  memang  hanya  dikenal  dalam system  kewarisan  Sunni.  Fuqaha  Syi‟ah tidak  sependapat  dengan  rumusan  ini. Barangkali  ini  terkait  dengan  fakta sejarah  bahwa  Rasululah  tidak  memeliki penerus  dari  pihak  anak  laki-lakinya karena  mereka  wafat  di  usia  muda sehinggta  tidak  sempat  menikah  dan karenanya juga tidak berketurunan.
Sesungguhnya  ada  sejumlah nas yang  berbicara  tentang  kemitrasejajaran perempuan  dan  laki-laki  yang  dapat dikelompokkan  menjadi  8,  yakni:  (1) statement umum  tentang  kesetaraan perempuan  dan  laki-laki,  (2)  asal  usul,
(3)  amal,  (4)  saling  kasih  dan  mencintai, (5)  keadilan  dan  persamaan,  (6)  jaminan sosial,  (7)  saling  tolong  menolong,  dan (8) kesempatan mendapat pendidikan.
1 .
ههن سابن متوأ و مكن سابن هه
(al- Baqarah (2): 187)
2 . ةدحاو سفو هم مكقهخ يرنا مكبز اىقتا (an- Nisa`(4): 1.)
3 . بيصو ءاسىهن و اىبستكا امم بيصو لاجسهن هبستكا امم
(an-Nisa`(4): 32.) 4 . اجاوشأ مكسفوأ هم مكن قهخ نأ هتايا همو
تمحز و ةدىم مكىيب معج و اهينإ اىىكستن
(ar- Rum:21) 5 . فوسعمناب ههيهع يرنا مثم ههن و (al- Baqarah (2): 228)
6 . Al-Baqarah (2): 177.
7 . اىوواعت لاو يىقتنا و سبنا ًهع اىوواعت و
ناودعناو مثلإا ًهع
(al-Ma`idah(5): 2) 8 . مهعنا اىت وأ هيرنا و مكىم اىىما هيرنا الله عفسي ثاجزد
(al-Mujadalah (58): 11)

## F. Penutup
Hukum Islam sesungguhnya menempatkan  perempuan  sebagai  mitra sejajar laki-laki. Perbedaan dalam berbagai  ketentuan  hukum  lebih  kepada menempatkan  laki-laki  dan  perempuan pada kodratnya yang alami. Memposisikan laki-laki sebagi pemimpin perempuan,  terutama  dalam  menata kehidupan  rumah  tangga  harus  dimaknai sebagai  pemenuhan  tanggung  jawab
sesuai  dengan  takdir  penciptaannya  yang harus ditunaikan secara baik dan berkeadilan.  Terkait  dengan  kewarisan rasio pembagian harta warisan 2:1 antara
laki-laki  dan  perempuan  sesungguhnya juga  dalam  konteks  manajemen  rumah tangga saja
.
.

## Daftar Kepustakaan
al-Bayhaqi,    Abu  Bakar  Ahmad  ibn  al-Husayn, as-Sunan  al-Kubra ,  Beirut:  Dar  Sadir, 1968.
Farha  Ciciek,  “Gender  dalam  Wacana  Mutakhir”,  dalam  M.  Hajar  Dewantoro  dan Asmawi  (ed.), Rekonstruksi  Fiqh  Perempuan  dalam  Peradaban  Masyarakat Modern , Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996.
Ibn Arabi, Muhammad Ibn Abdillah, Ahkam Alquran, Kairo: Isa al-Halabi, 1968.
Ibn Mansur ibn Syu‟bah, Sa‟id , Kitab as-Sunan , Dabhil: Majlis „Ilmi, 1967.
M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.
Muslim  Ibn  al-Hajjaj  al-Qusyairy  an-Naisabury,  Al-Imam  Abu  al-Husain, Sahih Muslaim , Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1992.
Powers,  David  S., Studies  in  Qur`an  and  Hadith:  The  Formation  of  Islamic  Law  of Inheritence, Los Angeles: University of California Press, 1986.
Showalter, Elaine, Speaking of Gender, (New York: Routledge, 1989.
Subhan,  Zaitunah, Tafsir  Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Qur`an , Yogyakarta: LkiS, 1999.
Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an , Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.