## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA MALANG DI TINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 68 TAHUN 2008
Solihan Makruf Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: Solihaniny@yahoo.com
In the modern era bankings are not only collecting funds from the society and distributing them as loans. It is important for us to observe whether the activities are halal or not from Islamic perspective. Therefore, it is important to build dependable islamic bankings with high Islamic law awareness. The study has three research questions. They are: 1) How is the practice of fiduciary guarantee in Bank SyariahMandiri Kota Malang? 2) What is the perspective  of  National  Sharia  Board  of  MUI  on  fiduciary  guarantee  in  Bank  Syariah Mandiri Kota Malang? 3) How is the execution of fiduciary guarantee as the consequence of  debtor’s  failure  in  paying  their  debt  in  Bank  Syariah  Mandiri  Malang?The  study employs sociological or empirical law method. It is an approach to analyze an effectively established  legislation  or  law.It  analyzes  qualitatively  the  implementation  of  fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang. The dataconsists of primary data from interviews  and  secondary  data  from  the  library  study.  The  writer  uses  descriptive analytical data analysis.
Hasil  penelitian  mwnunjukan  bahwa  pelaksanaan  jaminan  dan  eksekusi  jaminan  fidusia terhadap  barang  jaminan  tidak  sesuai  dengan  hukum  yang  ada-dari  perspektif  hukum positif  tentang  jaminan  fidusia  dan  dari  perspektif  hukum  islam  yang  didasarkan  pada fatwa Badan Syariah  Nasional.  Kesimpulannya, Bank  Islam  sering  melakukan  kesalahan pada prosedur eksekusi jaminan fidusia.
Dari  analisis  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur  jaminan  fidusia  dan eksekusinya di Bank Syariah Mandiri Kota Malang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Seharusnya bank ini menerapkan prosedur sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Badan Syariah  Nasional  MUI,  sebuah  institusi  yang  menaungi  bank-bank  syariah  dan  hukum tentang jainan fidusia untuk memastikan pratik tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak lain.
Kata kunci : Bank Islam, jaminan fidusia, eksekusi.
Krisis  ekonomi  merupakan  kasus  yang sangat  ditakuti  oleh  setiap  negara  di  dunia. Hal  ini  membuat  setiap  negara  berusaha untuk memperkuat ketahanan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  Indonesia sebagai  negara  yang  sedang  berkembang berupaya  untuk  menjaga  stabilitas  eko- nominya  demi  kesejahteraan  rakyatnya. Rakyat  merupakan  prioritas  utama  dalam setiap  negara,  khususnya  republik  ini  yang menganut  asas  demokrasi.  Oleh  karenanya,
rakyat  memegang  peran  penting  dalam perkembangan negara.
Ekonomi  kerakyatan  merupakan sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada kekuatan  ekonomi  rakyat.  Ekonomi  ini sebagai  kegiatan  ekonomi  atau  usaha ditentukan oleh rakyat kebanyakan (popular) secara  swadaya  dengan  mengelola  sum- berdaya  ekonomi  apa  saja  yang  dapat diusahakan  dan  dikuasainya.  Hal  ini selanjutnya  disebut  Usaha  Kecil  Menengah
(UKM), terutama  meliputi  sektor  pertanian, peternakan kerajinan, makanan, dan sebagainya.  Usaha  ini  ditujukan  untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya  tanpa  harus  mengorbankan kepentingan  masyarakat  lainnya.  Setiap bank  di Indonesia  berupaya  untuk membantu  setiap  masalah  masyarakat dengan  tujuan  untuk  mengembangkan usaha-usaha  yang  telah  dijalankan  oleh masyarakat.  Setiap  usaha  yang  dirintis  oleh masyarakat  tersebut  memberikan  kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa.
Bank islam didasarkan pada prinsip hukum islam. Sistem bank islam menawarkan  fungsi  dan  jasa  yang  sama dengan  sistem bank  konvensional meskipun diikat  oleh  prinsip-prinsip  islam.  Sistem operasi  dari  bank  islam berdasarkan  prinsip pembagian  keuntungan  dan  kerugian.  Bank islam  tidak  mengenakan  bunga  untuk  dana yang  ditawarkan  ke  konsumen,  tetapi memperkirakan  pertambahan  dana  yang akan  datang,  yang  merupakan  hasil  dari penggunaan  dana  tersebut.  Di  sisi  lain, nasabah  mendapatkan  bagiannya  dari keuntungan  bank  yang  berdasarkan  rasio yang  ditetapkan  sebelumnya.  Terlebih  juga bank  syariah  diawasi  oleh  Dewan  Syariah Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia  yang selanjutnya  akan  disebut dengan DSN  MUI lebih  menjaga  transaksi  yang  dilakukan  di bank  syariah.  Sehingga,  masyarakat  tidak perlu khawatir lagi dalam masalah kehalalan setiap transaksi yang dilakukan.
Pokok  di  dalam  eksekusi  jaminan fidusia  yaitu  barang  jaminan  yang  diikat dengan  jaminan  fidusia  agar  memiliki kekuatan  hukum  ketika  terjadi  wanprestasi dari kedua belah pihak. Bila melihat praktik di  Bank  Syariah  Mandiri  kota  Malang, hanya terdapat jaminan  yang berupa barang bergerak  saja  seperti  mobil  dan  motor  yang di  terima  untuk  diikat  dalam  akta  jaminan fidusia.  Eksekusi  merupakan  jalan  terakhir yang  diambil  oleh  BSM  karena  debitur sudah  wansprestasi  atau  tidak  menge- mbalikan  pinjaman  dengan  tepat  waktu. Dari  peraturan  yang  telah  berlaku  baik berupa  Undang-undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  jaminan  fidusia  dan  DSN MUI  nomor  68  tahun  2008.  Peraturan
tersebut  sangat  berbeba  di  dalam  praktek yang terjadi di lapangan khususnya di Bank syariah  mandiri  kota  malang,  inilah mengapa  penelitian  ini  terfokus  dalam  di BSM  tersebut,  karena  terdapat  kesenjangan antara  peraturan  dan  praktek  yang  telah terjadi.  Sehingga  perlu  adanya  penelitian untuk meluruskan praktek  yang telah terjadi selama  ini  di  bank  syariah  mandiri  kota malang.
Dari  latar  belakang  inilah,  maka peneliti ingin memecahkan berbagai masalah  berikut.  Pertama,  bagaimanakah pelaksanaan  pemberian  jaminan  fidusia  di Bank Syariah Mandiri  kota Malang. Kedua, bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  terhadap jaminan  fidusia  apabila  debitur  wanprestasi di  Bank  Syariah  Mandiri  kota  Malang. Ketiga,  bagaimana  Tinjauan  DSN  MUI terhadap  eksekusi  jaminan  fidusia  di  Bank Syariah Mandiri kota Malang?

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi  hukum  (tidak  tertulis)  dan penelitian  terhadap  efektivitas  hukum. 1
Dapat  disebut  pula  dengan  penelitian lapangan.  Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu hukum  normatif  (peraturan  perundangan), tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem norma  dalam  aturan  perundangan,  namun mengamati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di  dalam  masyarakat. 2 Penelitian  ini mengkaji  tentang  praktik  eksekusi  Jaminan Fidusia  di  BSM  kota  Malang  di  tinjau  dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.
Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Bank  Syariah  Mandiri  kota  Malang  Jawa Timur.  BSM  kota  Malang  dipilih  sebagai lokasi  penelitian  karena  merupakan  kantor cabang  yang  membawahi  beberapa  kantor BSM lainnya yang berada dekat dari Malang sehingga  sangat  memungkinkan  bagi
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,
(Jakarta: UI Press, 1983), h. 51.
2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47.
peneliti  untuk  mendapatkan  informasi mengenai judul yang penulis ajukan. Lokasi dari  kantor  tersebut  sangat  strategis  karena berada di perkotaan dan jalan utama menuju arjosari  maupun  alun-alun  Malang  serta berada  di  bebarapa  kecamatan  daerah  ter- sebut.  Memudahkan  bagi  nasabah  dalam melakukan  transaksi  baik  dari  menabung maupun  melakukan  pinjaman-meminjam seperti apa yang sedang diteliti oleh penulis.
Pendekatan  yang di gunakan dalam penelitian  skripsi  ini  adalah  metode pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif adalah  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis, yaitu  data  yang  ditanyakan  oleh  responden secara  tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah laku  yang  nyata,  yang diteliti dan dipelajari sebagai  suatu  yang  utuh.  Oleh  karena  itu, peneliti  harus  dapat  menentukan  data  mana atau  bahan  hukum  mana  yang  memiliki kualitas  sebagai  data  atau  bahan  hukum yang  diharapkan  atau  diperlukan  dan  data atau bahan  hukum mana  yang tidak relevan dan  tidak  ada  hubungannya  dengan  materi penelitian. 3 Pendekatan ini mengkaji tentang tata  cara  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia yang terjadi di BSM kota Malang.
Data  primer  dalam  penelitian hukum adalah data  yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang  dilakukan  langsung  di  dalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder  dalam  penelitian  hukum  adalah data  yang  diperoleh  dari  hasil  kepustakaan atau  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan masalah  atau  materi  penelitian  yang  sering disebut sebagai bahan hukum. 4
Data  primer  dalam  penelitian hukum  dapat  dilihat  sebagai  data  yang merupakan  perilaku  hukum  dari  warga masyarakat.  Soerjono  Soekanto 5 menga- takan bahwa:
3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h. 192.
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h. 156.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  h. 156.
Hukum  merupakan  bagian  dari  per- gaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku  manusia  maupun  di  dalam perangkat  kaidah-kaidah  yang  sebenarnya juga  merupakan  abstraksi  dari  perilaku manusia.  Dengan  demikian,  maka  perilaku manusia  dan  ciri-cirinya  yang  mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil  dari  perilaku  manusia  dan  ciri-cirinya tersebut),  seperti  peninggalan  fisik,  bahan- bahan tertulis dan data  hasil  simulasi meru- pakan  data  yang  penting  dalam  penelitian hukum.
Data  sekunder  atau  data  kepus- takaan  atau  dikenal  dengan  bahan  hukum dalam  penelitian  hukum  seperti  ada  ke- sepakatan  yang  tidak  tertulis  dari  para  ahli peneliti  hukum,  bahwa  bahan  hukum  itu berupa literatur. 6
Adapun jenis data dalam penelitian ini  ada  dua.  Pertama  Sumber  Data  Primer, yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung dari  sumber  utama  yakni  para  pihak  yang menjadi  obyek  dari  penelitian  ini.  Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan  melalui  wawancara  secara langsung  dengan  informan  dengan  2  orang saja, 7 data  primer  yang  di  dapatkan  dalam penelitian  ini  melalui  hasil  wawancara dengan  beberapa  pegawai  BSM  kota Malang  yang  kompeten  di  bidang  eksekusi jaminan  fidusia.  Adapun  informan  dalam penelitian  ini adalah Bapak Didit Ferdyanto Bagian Marketing AO ( Account Officer ) dan Bapak  Kholis  Khoironi  Bagian  Marketing ( Account Maintanance ).
Kedua  Data  sekunder,  yaitu  data penunjang  data  primer  yang  berasal  dari buku  atau  literatur  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian  khususnya  buku  yang berkaitan  dengan  hukum  jaminan  fidusia, Fatwa  DSN  MUI,  UUJF,  Perbankan Syariah.
Teknik  pengumpulan  data  primer  ini ditelusuri  dan  diperoleh  melalui  dua  cara. Pertama,  wawancara  langsung  dengan  para karyawan  BSM  kota  Malang  yang  menangani
6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h. 157.
7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format- Format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Press, 2001),129.
168 | Sholihan Makruf , Eksekusi jaminan
kasus tersebut.
Kedua, dokumentasi
pengumpulan data dengan cara mengambil data dari  dokumen  yang  merupakan  suatu  pen- catatan formal dengan bukti otentik. Pengumpulan  data  ini  diperoleh  dari  pene- lusuran  kepustakaan,  penelusuran  informasi, dan  mempelajari  buku-buku  atau  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah eksekusi jaminan fidusia.
Setelah  semua  data  yang  digunakan  dalam penyusunan  penelitian  ini  terkumpul  (data lapangan  maupun  data  kepustakaan),  maka dilakukan  analisis  data.  Analisis  data  yang diperoleh  baik  melalui  wawancara  dan  data dari  studi  kepustakaan  akan  diuraikan  dan dijelaskan  mengenai  keadaan  yang  sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.
Adapun  analisis  data  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  metode  yang  bersifat deskriptif  analitik.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  bertujuan  untuk  menyusun gambaran  atau  potret  suatu  permasalahan tentang  pola  dan  problematika. 8 Penulis memaparkan  data  yang  telah  diperoleh  dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan  studi  kepustakaan,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  2  orang  pegawai  bank syariah  mandiri  yang  menangani  kasus sengketa eksekusi jaminan fidusia. Wawancara dilakukan selama 2 hari walaupun hanya 2 hari penelitian  yang  di  lakukan  di  bank  tersebut. Akan  tetapi  data  yang  diperoleh  sudahlah sangat  maksimal  karena  kedua  pegawai tersebut  sudah  kompeten  dibidang  yang  akan diteliti  oleh  peneliti.  Tidak  hanya  wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek dilapangan) penulis benturkan dengan referensi-refernsi  baik  dari  buku-buku  maupun undang-undang  serta  fatwa  dewan  syariah nasional  yang  telah  peneliti  kumpulkan  untuk di  jadikan  bahan  dalam  hasil  penelitian. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan  permasalahan  mengenai  eksekusi jaminan  fidusia  di  BSM  kota  Malang  khu- susnya  di  Bank  Syariah  khususnya  bagi mahasiswa  syariah  jurusan  hukum  bisnis syariah.
Hasil Penelitian
8 Endang  Poerwanti, Dimensi-Dimensi  Riset  Ilmiah , (Malang: UMM Pers, 1998), hlm. 26.
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  dan pemberian fasilitas untuk mendukung investasi atau usaha baik dari mikro maupun makro yang telah  direncanakan  berdasarkan  kesepakatan antara bank dengan nasabah ataupun pihak lain yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan atau bagi hasil.
Terdapat  pengertian  yang  dimuat dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:
“Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  pihak  bank  dan  pihak  lain  yang  me- wajibkan  pihak  dibiayai  untuk  menge- mbalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil”
Pengertian perbankan syariah dimuat  dalam  Pasal  25  Undang-undang nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah.  Didit  Ferdyanto 9 Mengatakan bahwa BSM memiliki prinsip dasar sebelum menjalankan  suatu  pembiayaan,  agar  tidak merugikan  salah  satu  pihak,  yaitu  prinsip keadilan,  prinsip  kemitraan,  prinsip  keter- bukaan, dan prinsip universalitas.
berpedoman  pada  UUJF  pasal  6 sebagai  landasan  utama  untuk  melakukan sebuah  transaksi  yang  dibebankan  melalui akta  pembebanan  jaminan  fidusia  yaitu: Identitas  pihak  pemberi  dan  penerima fidusia, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,  Uraian  mengenai  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  Nilai penjaminan,  dan  Nilai  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia.
Obyek Jaminan fidusia adalah segala sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan baik  yang berwujud,  yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,  yang bergerak maupun yang  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat dibebani  dengan  Hak  Tanggungan  atau Hipotek (Pasal 1 ayat 4 UUJF). 10
Praktik  yang  terjadi  di  BSM  kota Malang  terkait  objek  jaminan  fidusiatidak
9 Didit Ferdyanto, wawancara, (Malang, 13 Mei 2014).
10 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 168.
sama  halnya  dengan  aturan  yang  berlaku. Hasil  wawancara  dari  salah  satu  pegawai BSM  kota  Malang. 11 Bahwasannya  praktik di  BSM  tersebut  hanya  menerima  objek jaminan fidusia berupa barang bergerak saja yaitu  mobil  dan  motor.  Dalam  pelak- sanaannya benda jaminan memiliki nominal dalam  membiayai  benda  tersebut.  Biaya tersebut  terbagi  kedalam  2  (dua)  golongan. Pertama adalah Pembiayaan di Atas Seratus Juta.  Pembiayaan  yang  masuk  minimal seratus  juta  (100.000.000)  yaitu  kendaran bergerak  berupa  mobil.  Semua  pembiayaan minimal seratus  juta dan dibebani oleh akta pembebanan  jaminan  fidusia.  Bahwa  benda tersebut  akan  segera  di  daftarkan  di  kantor pendaftaran  jaminan  fidusia  di  daerah tersebut.  Dikarenakan  untuk  melindungi benda apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi dari debitur. Karena sudah tidak mampu  lagi  memenuhi  kewajiban  dalam membayar  hutang  kepada  BSM.  Ini  sesuai dengan  UUJF  pasal  11  ayat  1  yaitu “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”
Kedua adalah pembiayaan di Bawah Seratus Juta. Pembiayaan yang masuk minimal lima puluh  juta  (50.000.000)  yaitu  kendaraan bergerak  berupa  motor.  Pihak  BSM  akan menerima  pembiayaan  benda  bergerak barupa motor. Dengan syarat motor tersebut memenuhi atau masuk minimal yang di sya- ratkan  dari  pihak  bank.  Contohnya:  ketika terjadi pembiayaan motor, dan yang dibiayai adalah  motor  yang  berharga  sepuluh  juta (10.000.000) maka harus ada lima (5) motor untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Dan ketika  sudah  terjadi  pembiayaan  dengan menggunakan  Akta  Pembebanan  Jaminan fidusia.  Akan  tetapi  dalam  kasus  ini  tidak sama  halnya  dengan  pembiayaan  mobil, ketika terjadi pembiayaan mobil maka pada saat itu juga akan segera di daftarkan benda tersebut kepada kantor pendaftaran Jaminan fidusia,  tetapi  tidak  sama  halnya  dengan motor.  Ketika  terjadi  pembiayaan  maka tidak  didaftarkan  secara  langsung  ke  kantor pendaftaran  jaminan  fidusia,  tetapi  pen-
11 Didit Ferdyanto, Wawancara , (Malang, 13 Mei 2014).
daftarannya  akan  ditunda  sampai  ketika debitur  terjadi  wanprestasi,  maka  pada  saat itu juga akan segera di daftarkan oleh pihak kreditur  atau  pihak  BSM  untuk  menga- mankan  apabila  terjadi  eksekusi.  Apabila benda  jaminan  fidusia  didaftarkan  maka akan  mempermudah  kreditur  dalam  me- lakukan  eksekusi  benda  atau  objek  jaminan fidusia tersebut.
UUJF memberikan penjelasan dalam  pasal  1  ayat  4  yaitu:  “benda  adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,  yang bergerak maupun  yang tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani hak tanggungan atau hipotik”.
Dalam  praktiknya  di  BSM  kota Malang  hanya  menerima  di  bidang  barang bergerak saja yang berupa mobil dan motor, serta memiliki nominal paling seidikit dalam pembiayaan  yang dilakukan oleh BSM kota Malang,  yaitu: Pertama ,  pembiayaan kendara  bermotor,  minimal  bernilai  lima puluh  juta  rupiah  (50.000.000).  Contohnya: pembiayaan  motor  agar  dapat  dibiayai melalui  akta  pembebanan  jaminan  fidusia, motor tersebut harus bernilai lima puluh juta rupiah.  Jika  motor  tersebut  hanya  bernilai sepuluh  juta  rupiah  maka  harus  ada  lima motor  agar  senilai  yang  menjadi  ketentuan oleh pihak BSM kota Malang.
Kedua ,  pembiayaan  kendaraan mobil,  yang  minimal  bernilai  seratus  juta rupiah  (100.000.000).  Apapun  merek  dan tahun  berapa  produksi  mobil  tersebut asalkan  bernialai  seratus  juta  rupiah  maka dari pihak BSM akan memberikan pinjaman yang  diikat  dengan  jaminan  fidusia.  Akad yang digunakan dalam pembiayaan jaminan fidusia  ini  dibebankan  melalui  akta  pem- bebanan jaminan fidusia atau menggu-nakan akad murabahah atau ijarah  muntahiya bittamlik . 12
Adapun  Eksekusi  jaminan  fidusia adalah penarikan dan penjualan benda  yang menjadi objek  jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh pihak kreditur dalam hal debitur cidera janji
12 Didit Ferdyanto, wawancara, (Malang, 13 Mei 2014).
atau  wanprestasi  sebagaimana   aturan  pasal 29  UUJF. 13 Terdapat  tiga  cara  dalam  hal eksekusi jaminan fidusia.
Pertama,  apabila  debitur  atau  pemberi fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia  dapat  dilakukan  dengan  cara: 14 pelaksanaan  titel  eksekutorial  seba- gaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  ayat (2)  oleh  penerima  fidusia;  penjualan benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia  atas  kekuasaan  penerima  fidusia sendiri  melalui  pelelangan  umum  dan mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan;  penjualan  di  bawah tangan  yang  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  pemberi  dan  penerima fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  mengun- tungkan para pihak.
Kedua,  pelaksanaan  penjualan  seba- gaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan  setelah  lewat  waktu  1  (satu) bulan  sejak  diberitahukan  secara  tertulis oleh  pemberi  dan/atau  penerima  fidusia kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang bersangkutan.
Pasal  15  ayat  2  tersebut  adalah sertifikat  jaminan  fidusia  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  mempunyai kekuatan  hukum  yang  eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mempunyai  hukum  yang  tetap  dise- babkan  karena  dalam  sertifikat  ja-minan fidusia  dicantumkan  kata-kata  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”.  Apabila  debitur  wanprestasi atau  tidak  mengembalikan  hutang  pada waktunya, maka kreditur bisa melakukan eksekusi  benda  jaminan  fidusia  tersebut. Akan  tetapi,  pihak  BSM  tidak  meng- gunakan  istilah  ini.  Karena  akan  meni- mbulkan  dampak  negatif,  pihak  BSM
13 Retnowulan Sutantio, Penelitian Tentang Pelindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit , (Jakarta: Bina Cipta,  1997),  h. 2
14 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
selalu  menggunakan  prinsip  keke- luargaan dalam menyelesaikan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang terjadi.
Ada  beberapa  tahapan  dalam melakukan  eksekusi  di  BSM  ketika  debitur sudah terlambat membayar. Pertama , ketika debitur  terlambat  membayar  satu  sampai lima  hari,  pihak  BSM  akan  melakukan pengecekan  via  telepon. Kedua ,  ketika debitur  terlambat  membayar  lima  sampai sepuluh  hari,  maka  dari  pihak  BSM  akan mendatangi  rumah  debitur  untuk  mem- bicarakan  secara  baik  atau  menanyakan masalah  apa  yang  dihadapi  oleh  debitur sehingga  tidak  membayar  tepat  waktu. Ketiga ,  apabila  debitur  tetap  tidak membayar  sepuluh  hari  sampai  satu  bulan maka pihak bank akan menyita barang jam- inan  untuk  dilakukan  pelelangan  sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, BSM me- miliki  kebijakan  sendiri  dalam  penanganan debitur,  ketika  akan  melakukan  eksekusi barang  jaminan  tersebut.  Kebijakan  tesebut yaitu  BSM  memberikan  kebebasan  kepada debitur untuk menjual secara pribadi barang eksekusi  tersebut  sehingga  debitur  akan mendapatkan  harga  yang  lebih  sesuai  dan pantas untuk barang tersebut, serta di dalam penjualan  tersebut  akan  diawasi  oleh  pihak BSM. Akan tetapi, ketika debitur tidak dapat menjual  atau  kesusahan  dalam  menjual barang  jaminan  tersebut  maka  pihak  BSM akan  melakukan  penjualan  itu  sendiri dengan  cara  lelang.  Dalam  konteks  ini, pihak  yang  berwenang  atau  menangani kasus  eksekusi  jaminan  fidusia  yaitu  Didit Ferdyanto. 15
Tidak  hanya  dengan  aturan  yang telah  ada,  BSM  memiliki  tabungan  yang berupa LASNA BSM  (Lembaga Amil  Zakat Nasional), dana yang diperoleh dari nasabah yang masih dapat dibantu, debitur dikenakan denda  atau  di  dalam  hukum  islam  yang dijalankan  oleh  pihak  BSM  adalah  biaya takwit . Biaya  ini bukan masuk  kedalam  kas BSM  untuk  sebagai  biaya  operasional melainkan masuk kedalam kas LASNA BSM (Lembaga Amil Zakat Nasional), dana-dana
15 Bapak Didit Ferdyanto, wawancara, (Malang, 13 Mei 2014).
tersebut  yang  selalu  disumbangkan  bagi rakyat-rakyat yang membutuhkan. 16
Tinjauan  DSN  MUI  terhadap  Eksekusi Jaminan  Fidusia  di  Bank  Syariah  Mandiri Kota Malang
Dari fatwa DSN MUI bahwa aturan dalam  melakukan  transaksi  yang  dilakukan di dunia perbankan syariah, semua telah ada aturan  maupun  fatwa  yang  telah  mengatur hal tersebut. Salah satunya fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 yaitu menimbang:
Bahwa  salah  satu  bentuk  jasa  pelayanan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  adalah pinjaman  atau  transaksi  lain  uang menimbulkan utang-piutang dengan memberikan  jaminan  barang  dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.
Bahwa  pihak  berpiutang  berhak  dengan mudah  untuk  melakukan  eksekusi  atas barang  agunan  yang  masih  dikuasai  oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
Berikut  alur  penyelesaian  eksekusi dari  hasil  wawancara 17 di  BSM  kota Malang, yaitu:
16 Bapak Kholis Khoironi, Wawancara, (Malang, 14 Mei 2014).
17 Bapak Didit Ferdyanto, Wawancara, (Malang, 13 Mei 2014).
Bahwa  agar  cara  tersebut  dilakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, Dewan  Syariah  Nasional  MUI  me- mandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman. Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa, dengan  berpedoman dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  di  BSM  kota Malang,  bahwa  eksekusi  yang  dilakukan  di BSM  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah yaitu  memiliki  prinsip-prinsip  yang  tidak keluar  dari  prinsip  syariah  (prinsip kekeluargaan,  prinsip  kehati-hatian,  dan lain-lain).  Akan  tetapi,  semestinya  aturan yang  digunakan  dalam  hal  melakukan perjanjian  dan  eksekusi  menggunakan  akad rahn  tasjily.  Karena,  berhubung  bank syariah  harus  tunduk  dalam  prinsip  syariah yang  dikeluarkan  mui  yang  sesuai  dalam peraturan  perbankan  syariah  pasal  26.    Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa poin fatwa  yang  keluarkan  DSN  MUI  sebagai pedoman  perbankan  syariah  yang  berada di Indonesia  yang  dilewatkan  atau  tidak dijalankan  oleh  BSM  kota  Malang.  Poin- poin  tersebut  adalah: Pertama ,  dalam penyelesaian  sengketa  semestinya  me- nyelesaikan  melalui  Badan  Arbritase Syariah  Nasional  atau  melalui  Pengadilan Agama  sesuai  fatwa  DSN  MUI  dalam ketentuan  penutup  nomor  satu. Kedua ,  Da- lam akad yang digunakan dalam melakukan perjanjian  dengan  nasabah,  tidak  meng-
Prinsip kekeluargaan Penyelesaian eksekusi di BSM kota Malang Macet  1-5 hari BSM melakukan pengecekan via telepon. Memberikan kebijakan Macet 5-10 hari BSM melakukan silaturahmi ke rumah debitur, perihal mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh debitur Macet 10-1 bulan, maka pihak BSM akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia Memberikan penjualan objek jaminan fidusia secara langsung kepada debitur dalam waktu 10 hari dan diawasi oleh pihak BSM
gunakan  akad  yang  telah  ditetapkan  oleh DSN MUI yaitu Rahn Tasjily.
Jika  mengacu  dari  kedua  alasan tersebut,  dapat  difahami  bahwa  BSM  kota Malang  masih  belum  tepat  dalam  mengacu kepada  aturan  yang  berlaku.  Kinerja  atau transaksi  yang  dilakukan  oleh  perbankan syariah  seluruh  Indonesia,  khususnya  BSM kota  Malang,  selalu  menggunakan  akad- akad  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI sebagai lembaga yang berwenang.

## Kesimpulan
Dari pembahasan dan anlisis diatas, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal. Pertama, berkaitan dengan praktik pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  BSM kota Malang, setelah dilakukan wawancara dengan account  officer yaitu  Bapak  Didit Ferdyanto . Pembiayaan  yang  dilakukan BSM  kota  Malang  dapat  dilihat  dari  dua kacamata  aturan  yaitu:  pertama,  dalam aturan  UUJF  BSM  sudah  melakukan praktik  pembiayaan  jaminan  fidusia dengan  baik  dan  benar.  Sedangkan  dari kacamata  DSN  MUI.  BSM  sudah melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah,  karena  tidak  terjadi  kesalahan- kesalahan  yang  tidak  sesuai  prinsip syariah.  Hanya  saja,  tidak  menggunakan akad  yang  tepat  yang  telah  dikeluarkan oleh  DSN  MUI  sebagaimana  mestinya. Pembiayaan yang diterima oleh BSM yaitu barang  bergerak  berupa  mobil  dan  motor yang  masih  belum  sesuai  dengan  aturan UUJF  yang  telah  berlaku.  Serta  memiliki nominal  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak BSM  yaitu pertama, pembiayaan  minimal lima puluh juta. Kedua, pembiayaan diatas seratus juta. Kedua,  terkait  penyelesaian  eksekusi yang  dilakukan  oleh  pihak  BSM  kota Malang  sudah  sesuai  dengan  prinsip syariah,  dari  hasil  wawancara  dari  salah satu  pegawai  BSM  di  bidang  marketing. Bahwa tidak selamanya aturan akan selalu diutamakan  karena  masih  terdapat  cara- cara yang lebih baik dalam hal melakukan eksekusi  sehingga  tidak  merugikan  salah satu  pihak.  Perturan  akan  dilaksanakan ketika  debitur  sudah  tidak  dapat  diajak negosiasi  lagi,  maka  hukumlah  yang  akan
dilaksanakan  demi  mendapatkan  keadilan serta  menyelamatkan  dari  kerugian  yang melebih.  Kebijakan  merupakan  jalan  yang pertamakali  yang  dilaksanakan  oleh  BSM karena  dari  kebijakan  tersebut  merupakan salah satu jalan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Ketiga,  tinjauan  hukum  islam terhadap  eksekusi  yang  dilakukan  oleh BSM  kota  Malang,  sebagai  lembaga  yang berwenang  dalam  memberikan  masukan serta mengeluarkan fatwa tentang transaksi yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah khususnya  BSM  kota  Malang.  Bahwa dalam  transaksi  yang  dilakukan  menurut DSN  MUI  sudah  sesuai  dengan  prinsip syariah meskipun tidak semua aturan yang telah  diberlakukan  yang  digunakan  oleh BSM.  Aturan  yang pertama , dalam  aturan UUJF  dalam  pasal  29  yang  memuat tatacara  dalam  hal  eksekusi,  intinya sebelum  melakukan  eksekusi  setelah adanya  surat  peringatan  maka  harus adanya  pemberitaan  melalui  surat  kabar yang  beredar  di  kota  tersebut.  Akad  yang digunakan  belum  sesuai  yang  mana mestinya,  yaitu  menggunakan  akad Rahn tasjily yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI. kedua ,  penyelesaian  eksekusi  belum menggunakan  peradilan  agama  dan arbritase nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad ,Mukti Fajar dan Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Bungin,Burhan. Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya:  Airlangga  Press,
2001.
Ferdyanto, Didit. Wawancara ,  Account officer marketing. Malang: 13 April 2014.
Khoironi, Kholis. Wawancara. Malang: 14 Mei 2014
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
Poerwanti,  Endang. Dimensi-Dimensi  Riset Ilmiah . Malang: UMM Pers, 1998.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum .  Jakartan:  Penerbit  Universitas Indonesia Press, 1986. Sutantio,  Retnowulan. Penelitian  Tentang Pelindungan  Hukum  Eksekusi  Jaminan Kredit . Jakarta: Bina Cipta,  1997.