## ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DKI JAKARTA
H. Yurianto
Universitas Prof Dr. HAMKA Jakarta

## ABSTRACT
Jakarta's  role  in  the  national  economy  is  very  central. Contributions  economy  Jakarta nationwide  reach  16  to  17  percent  of  total  national GDP. Indicators  of  inflation  is  very central.Inflation is low and stable would be a stimulator of economic growth. This study aims to: a) discuss  the  development  of  the  inflation  rate  in  Jakarta,  b)  discuss  and  analyze  the  policy  of inflation control in Jakarta and c) comparing the calculation of the inflation rate to the inflation rate in  2017-2022  RPJMD. The  study  used  a  qualitative  descriptive  approach. In  conclusion  Regional Inflation Control Team (TPID) Jakarta to be very central in controlling inflation. BUMD, the food cluster  was  instrumental  and  constructive  in  terms  of  the  provision  of  some  major  food commodities. The  rate  of  inflation  and  economic  growth  RPJMD  and  Simultaneous  Equation Model shows that there are differences in nominal figures. But in the nominal rate projections for both  relatively  stable  and  the  same. Policy  strategy  of  the  four  K  (4  K),  namely  affordability, availability  of  supplies,  smoothness  distribution  and  communications  has  given  excellent  results and is conducive to the economy of Jakarta. The Jakarta Provincial Government cooperation with the regions and between enterprises working with other regions Jakarta quite effective.bazaar and market  operations  are  to  periodically  shown  to  be  effective  in  controlling  inflation.  So  it  is necessary to continue.
Kata kunci
:kebijakan, inflasi, jakarta
Korespondensi : yurimerdeka@gmail.com

## PENDAHULUAN
Jakarta  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  perekonomian  Nasionoal. Kontribusi  perekonomian  Jakarta  dalam lingkup nasional mencapai 16- 17 Persen dari total PDB nasional. Sumbangan ini merupakan  sumbangan  tertinggi  dibanding kontirbusi  daerah  provisni  lain.  Dengan demikian  maka  dinamika  dan  pergerakan perekonomian  Nasional  sangat    dipengaruhi oleh perekonomian Jakarta.
Indikator  inflasi  merupakan  salah  satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi.  Tinggi  rendahnya  angka  inflasi sangat  mempengaruhi  pola  konsumsi,  pola
distribusi dan pola produksi dalam perekonomian.  Angka  inflasi  yang  rendah dapat  melesukan  perekonomian  karena  para pelaku usaha tidak bergairah untuk melakukan usahanya. Jika hal ini terjadi tentu akan  mengakibatkan  perekonomian  lesu perekonomian tidak tumbuh jika hal ini terus terjadi tidak menutup kemungkinan perekonomian stagnan.
Terjadi  sebaliknya, jika  inflasi  terlalu tinggi,  maka  daya  beli  masyarakat  akan melemah. Walaupun para pengusaha bergairah  unutk  melakukan  usahanya  tetapi daya  beli  masyarakat  menurun.  Pendapatan masyarakat  menjadi  tidak  berharga  lagi
karena harga barang dan jasa terus meningkat.  Tentu  inflasi  yang  tinggi  juga tidak  kondusif  bagi  perekonomian.  Dengan kata  lain,  laju  inflasi  yang  rendah  dan  stabil akan menjadi stimulator pertumbuhan ekonom  (Sutawijaya  dan  Zulfahmi,  2012) Zulfahmi.  Jadi  dengan  demikian,  muncul pertanyaan  berapa angka  inflasi  yang  bagus dnn optimal untuk perekonomian. Hal ini lah yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  bagi para pengambil kebijakan perekonomian.
Secara  analog,  bahwa  inflasi  seperti tekanan darah.  Tekanan darah ini jika terlalu tinggi  sangat  berbahaya  dan  jika  terlalu rendah tidak bagus. Dengan dasar ini, secara implisit  bahwa  inflasi  sangat  penting  dalam pembangunan  ekonomi.  Inflasi  yang  tidak stabil  akan  mempersulit  dunia  usaha  dalam perencanaan  bisnis  baik  dalam  kegiatan produksi, investasi, maupun kegiatan penentuan  harga  barang  dan  jasa  yang diproduksinya. Untuk itu prediksi laju inflasi menjadi  sangat  sentral  dan  penting  dalam perekonomian  (Suparti,  2013).  Dengan  kata lain    inflasi  harus  dikelola  dengan  baik  dan dengan  professional  agar  angka  inflasi  pada tingkatan yang optimal sehingga
perekonomian  daerah  dapat  berjalan  dengan baik.
Undang  undang  No  3  tahun  2004  pada pasal  7  mengamanatkan  bahwa  tugas  Bank Indonesia  adalah  mencapai  dan  menjaga kestabilan  nilai  Rupiah,  yang  salah  satunya adalah  dalam  bentuk  kestabilan  nilai  Rupiah terhadap  barang  dan  jasa  yang  tercermin melalui  kestabilan  inflasi.  Jadi  ini  argumen penting juga bahwa inflasi perlu dikendalikan.  Dalam  hal  Bank  Indonesia mempunyai  tugas  untuk  menjaga  stabilitas nilai  rupiah terhadap  barang  dan  jasa.  Untuk itu,  setiap  perwakilan  Bank  Indonesia  di daerah  bersama  dengan  instansi  terkait
membentuk lembaga pengendali inflasi, yaitu Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID). Berdasarkan  penelitian(Hidayati  Fatimah, 2013),bahwa  pembentukan  Tim  Pengendali Inflasi  Daerah  (TPID)  telah  memberikan pengaruh  yang  baik  bagi  persistensi  inflasi Jawa Timur. Dengan adanya TPID, persistensi  inflasi  Jawa  Timur  cenderung mengalami  penurunan.  Ini  menunjukkan bahwa TPID mempunyai peran yang penting dalam  perekonomian  daerah.  Selain  itu, penelitian ini juga merekomendasikan bahwa TPID  perlu  melakukan  kerjasama  yang koordinatif  dengan  instansi  terkait  guna mendukung usaha stabilitas inflasi daerah.
Berkaitan dengan hal ini, inflasi menjadi salah  satu  subyek  menarik  dalam  dunia akademis. Hasil  penelitian  Suparti  (2013) dengan menggunakan analisis Model Regresi Spline  bahwa  prediksi  laju  inflasi  yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 4,5 +/- 1 %  untuk  tahun  2012  dapat  tercapai  namun untuk tahun 2013  laju inflasi sebesar 4,5 +/- 1 %  tidak dapat tercapai.  Ini artinya bahwa prediksi  dengan  menggunakan  suatu  model penting tetapi ketepatan dan akurasinya perlu dicermati lebih lanjut.
Secara  konsep  tingkat  inflasi  merupakan indikator perekonomian multi dimensi. Penyebab  dari  inflasi  sangat  bervariasi. Inflasi  dapat  disebabkan  karena  adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dan  dari  sisi  permintaan  (demand  pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Kardita, Setiawina,  dan  Budiasa  (2018)  bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Bali berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pendapatan masyarakat Bali. Ini mengandung arti  bahwa  usaha  mendorong  ekonomi  untuk tumbuh itu suatu kewajiban tetapi laju inflasi harus  dikelola  dengan  baik  agar  pada tingkatan  yang  optimal.  Dengan  demikian
prediksi  laju  inflasi  menjadi  penting  untuk disusun.
Konsep inflasi adalah konsep multiaspek. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang  hubungan  inflasi  dengan  pasar  uang. Menurut(Wahyudi,  Asdar,  &  Nohong,  2017) dalam kontek ini menemukan bahwa
hubungan  antara  laju  inflasi  dengan  Indek Harga Saham Gabungan (IHSG)
hubungannya  negative  dan  tidak  signifikan. Tentu  hal  ini  mengandung  arti  bahwa  pasar uang  mempunyai  hubungan  yang  unik dengan  laju  inflasi.  Dalam  hal  ini,  penyusun kebijakan  paling  memperoleh  info  bahwa untuk  mitigasi  inflasi  bisa  menggunakan indikator  pasar  uang  dalam  hal  ini  adalah menggunakan IHSG.
Mengingat  arti  pentingnya  angka  inflasi maka  perlu  dilakukan  pengelolaan  angka inflasi  yang  komprehensif  dan  profesional. Langkah  penting  dalam  hal  ini  antara  lain adalah identifkasi faktor penyebab, identifikasi  kebijakan  pengendalian  inflasi,
penyusunan solusi kebijakan yang
konstruktif.
Mendasarkan  pada  kondisi  di  atas,  maka kajian ini bertujuan untuk:
a. membahas  perkembangan  laju  inflasi  di Jakarta,
b. membahas  dan  menganalisis  kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta
c. membandingkan perhitungan angka
inflasi  dengan  laju  inflasi  pada  RPJMD 2017-2022
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi salah satu masukan untuk
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
terutama berkaitan dengan
pembangunan  perekonomian  Jakarta  secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Agar hasil yang diperoleh lebih tepat dan menjawab pertanyaan penelitian maka metode  penelitian  dalam  hal  ini  dibagi menjadi dua, yaitu metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini
digunakan untuk menggambarkan  dan  menginterpretasikan objek  sesuai  kondisi  obyektif  di  lapangan. Maksud  analisis  ini  adalah  menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau  subjek  yang  diteliti  secara  tepat.  Di samping  itu,  analisis  deskriptif  digunakan untuk  menjelaskan  kebijakan  yang  berkaitan dengan  keadaan  dan  kejadian  sekarang. Dengan  demikian,  hasil  analisis  deskriptif diharapkan mempunyai validitas yang universal.
Dalam  hal  ini  juga  digunakan  analisis komparatif-kualitatif.  Analisis  ini  digunakan juga dengan pendekatan kualitatif. Pengertian komparatif dalam  hal  ini  adalah  bersifat perbandingan. Jadi tujuannya adalah membandingkan  dua  fakta  dan  sifat-sifat objek  yang  di  teliti berdasarkan  kerangka pemikiran. Dalam  hal  ini membandingkan hasil  ramalan  yang  dihitung  dengan  metode kuantitatif  dengan  angka  proyeksi  pada dokumen RPJMD 2017- 2022.
Berkaitan  dengan  data,  pengumpulan data  dilakukan  dengan  mengindetifikas referensi  yang  akuntabel  dan  bersesuaian. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data  sekunder  series  untuk  periode  tahun 1987-2017. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta, Kementerian  Keuangan,  Media  Massa    baik elektronik
maupun
non-elektronik,
SKPD/UKPD  yang  ada  di  lingkungan pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Bank Indonesia.

## HASIL PENELITIAN A. Konsep Inflasi
Secara  konsep  bahwa  angka  inflasi adalah
angka yang menunjukkan kecenderungan  kenaikan  harga  barang  dan jasa  di suatu  wilayah.  Dalam  hal  ini  bukan berarti bahwa semua harga barang meningkat tetapi bisa saja barang tertentu menurun atau malah tetap tidak menurun.
Kenaikan  harga  barang  dan  jasa    dapat disebabkan  oleh  dua  hal  yaitu  apakah permintaan  meningkat  dan supply tetap  atau menurun atau sebaliknya supply nya menurun  permintaan  tetap  atau  menurun. Menurut  BPS,  bahwa Inflasi  pada  dasarnya kecenderungan  naiknya  harga  barang  dan jasa  yang  berlangsung  dan  sifatnya  terus menerus.  Dengan demikian maka jika harga barang dan  jasa  di  dalam  negeri  meningkat, maka  inflasi  mengalami  kenaikan.  Implikasi lain  dari hal  ini  adalah  bahwa  naiknya  harga barang  dan jasa  tersebut  dapat  menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat  juga  diartikan  sebagai  penurunan  nilai uang  terhadap  nilai  barang  dan  jasa  secara umum.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  secara  teori ada dua type inflasi yaitu cost- push inflation dan demand-pull  inflation.  Dalam  kasus cost-push  inflation,  inflasi  disebabkan  oleh keterbatasan supply atau cost pada  pasar. Harga  harga  naik  karena  biaya  produksi perunit  produk  juga  meningkat.  Naiknya biaya  produksi  menjadikan  keunutungan menurun  sehingga  hal  ini  menurunkan semangat produsen untuk memenuhi kebutuhan produk pada pasar tersebut dengan harga  yang  tetap  sama.  Kondisi  ini mengakibatkan  jumlah  barang  yang  disupply menurun.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini meningkatnya cost mendorong  harga  produk meningkat  sementara demand tidak  mampu menyesuaikan hal tersebut.
Selain itu, cost push inflation disebabkan oleh  depresiasi  nilai  tukar,  dampak  inflasi luar  negeri  terutama  negara-negara  partner dagang,  peningkatan  harga-harga  komoditi yang  diatur  pemerintah  (administered  price), dan  terjadi negative  supply  shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.
Selanjutnya demand-pull  inflation pada dasrnya adalah adanya perubahan price level sebagai  akibat  meningkatnya  permintaan total. Perekonomian sebrtulnya tetalah berusahan  untuk  meneryesuiakan  kapasitas produksi.  Dalam  hal  ini    para  pelaku  bisnis tidak mampu merespon dengan cara meningkatkan  produksinya karena  selurh semua  sumber  daya  dsudah  digunakan sepenuhnya, full  employed.  Peningkatan kelebihan  permintaan  di  atas output yang tersedia  hal  ini  tentu  akan  meningkatkan harga  barang  dan  jasa.  Kondisi  ini  disebut dengan demand-pull  inflation. Hal  ini kemungkinan  sebagai  akibat  dari  terlalu banyak  uang  beredar  tetapi  barang  dan  jasa yang  tersedia  terbatas.  Dengan  kata  lain, bahwa demand-pull  inflation terjadi  jika output riil yang melebihi output potensialnya atau  permintaan  total  (agregate  demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.
Namun  demikian  pada  kenyataanya bahwa  hubungan  antara  harga,  penawaran dan  permintaan  cukup  kompleks.  Hubungan ini  sangat  dipengaruhai  oleh  berbagai faktor baik faktor ekonomi  maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi  antara  lain  seperti jumlah  tenaga  kerja,  harga faktor produksi lain,  selera  konsumen,  dan  kondisi  upah tenaga kerja. Sedangkan faktor non ekonomii meliputi faktor politik,  budaya,  kebiasaan, pendidikan dan social.
Sama  seperti  di  daerah  lain,  di  Jakarta, inflasi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peringatan hari besar keagamaan juga
merupakan momentum penting dalam mempengaruhi    tingkat  inflasi.  Pada  hari besar  ini  walaupun  ketersediaan  barang diperkirakan  cukup  unutk  mengahdapai permintaan,  harga  barang  dan  jasa  pada  hari raya  tersebut  tetap  mengalami  peningkatan dan  bisanya  lebih  tinggi  dari  kondisi supply- demand normal. Selain hari bersar keagaman peristiwa pembahasan upah minimum provinisi  sering  para  pedagang  juga  sering ikut  pula  menaikan  harga  harga  barang walaupun  kenaikan  upah  tersebut  kurang signifikan unutk mendorong kenaikan permintaan
Sementara  itu,  faktor  ekspektasi  inflasi juga  cukup  mempengaruhi  laju  inflasi.  Para pelaku  usaha  sering juga  menggunakan ekspektasi  angka  inflasi  dalam  keputusan kegiatan  ekonominya.  Ekspektasi  inflasi tersebut  apakah  lebih  cenderung  bersifat adaptif  atau  forward  looking.  Hal  ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat  menjelang  hari-hari  besar  keagamaan seperti Hari Raya Idul fitri , Natal dan tahun, dan tahun baru).
Jadi  jelas  bahwa  tingkat  inflasi  di  suatu daerah  sangat  unik.  Dengan  demikian  maka tingkat  inflasi  pada suatu negara  atau  daerah berbeda  antara  yang  satu  dengan  daerah lainnya. Hal ini tentu tergantung dari kondisi perekonomian  negara  atau  wilayah  masing masing dan juga kebijakan perekonomiannya. Sebagai  contoh  pada  tahun  1990  laju  inflasi di  Yunani  hanya  20  persen.  Di  Polandia mencapai  586  persen  dan  Yugoslavia  583 persen.  Yang  lebih  fenomenal  lagi  adalah negara  negeri  Amerika  Latin  dimana  angka inflasinya sangat tinggi. Pada tahun 1990 laju inflasi  di  Brazil  mencapai  2938  persen, Argentina 2314 persen dan Peru 7482 persen. Kesemuanya  ini  sangat  tergantung  dari supply, demand barang dan jasa,
faktorekonomi  dan  non  ekonomi    serta kebijakan ekonominya.
Analog  dengan  contoh  di  atas,  maka angka  inflasi  di  daerah  pada  dasarnya merupakan  hasil  dari  interaksi  aktivitas perekonomian.  Dalam  kontek  DKI Jakarta, pengendalian  inflasi  melibatkan  banyak institusi. Dalam hal ini institusi yang terlibat meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,  dunia  usaha,  media  massa,  dan masyarakat  serta  konsumen  itu  sendiri.  Oleh karena  itu  tidak  mudah  pengeloallan  inflasi jika  tidak  dilakukan  secara  komprehensif, holistik  dan  integrati dari  seluruh  pemangku kepentingan.
Untuk  kasus  tingkat  inflasi  di  Indoneisia dicatat  dan  dihitung  oleh  BPS.  Dalam pencataan inflasi di Indonesia, BPS melakukan  disagegasi  inflasi.  Hal  ini dilakukan  dengan  melakukan  bahwa    IHK tersebut  dikelompokan  menjadi  inflasi  inti dan inflasi non inti ( Bank Indonesia, 2019):
a. Yang  dimaksud  dengan  Inflasi  Inti, adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent
component)  di dalam  pergerakan  inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental,
seperti:
Interaksi permintaan-penawaran,
Lingkungan  eksternal:  nilai  tukar,  harga komoditi  internasional,  inflasi  mitra dagang, Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
b. Yang  dimaksud  dengan  Inflasi  non  Inti, yaitu  komponen  inflasi  yang  cenderung tinggi  volatilitasnya  karena  dipengaruhi oleh selain faktor fundamental.
Komponen inflasi non inti terdiri dari : Inflasi Komponen
Bergejolak
(Volatile  Food)  :  Inflasi  yang  dominan dipengaruhi  oleh shocks (kejutan)  dalam kelompok  bahan  makanan  seperti  panen, gangguan alam, atau faktor
perkembangan  harga  komoditas  pangan domestik  maupun  perkembangan  harga komoditas pangan internasional.
Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah  (Administered  Prices)  : Inflasi  yang  dominan  dipengaruhi  oleh shocks  (kejutan)  berupa  kebijakan  harga
Pemerintah, seperti harga BBM
bersubsidi,  tarif  listrik,  tarif  angkutan, dll.
Laju  inflasi  suatu  daerah  erat
kaitannya  dengan  ketahanan  pangan daerah.  Hal  ini  berdasarkan data  empiric bahwa  penyumbang  inflasi  di  daerah adalah fluktuasi harga pangan.
Argumennhya  adalah  bahwa  ketahanan pangan  diartikan  sebagai  suatu  kondisi terpenuhinya pangan bagi negara  sampai dengan  perseorangan,  yang  tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah    maupun  mutunya,  aman, beragam, bergizi,  merata, dan terjangkau serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat, untuk  dapat  hidup  sehat,  aktif,  dan produktif  secara  berkelanjutan  inflasi ketrahana pengan Peningkatan Ketahanan  Pangan  (  Undang  undang
No.18  Tahun  2012  tentang  Pangan). Mencermati  hal  ini  maka  pengendalian inflasi  berkaitan  erat  dengan  kebijakan program ketahanan pangan.
Dari  sisi  moneter,  inflasi  didekati dengan  jumlah  uang  beredar  dalam  hal ini mengemuka Teori Kuantitas. Teori ini membahas tentang inflasi, dikenal sebagai model kaum moneteris (monetarist  models).  Inti  dari  teori  ini adalah sebagai
berikut(Bradley,
McMullen,  Atmadja,  Simiyu,  &  Artz, 2011):  a)  Inflasi  hanya  bisa  terjadi  kalau ada  penambahan  volume  uang beredar, baik  uang  kartal  maupun  giral.  b)  Laju
inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan  jumlah  uang  beredar  dan oleh  harapan  (ekspektasi)  masyarakat mengenai  kenaikan  harga  di  masa mendatang.    Dengan  demikian  maka faktor yang  mempengaruhi  inflasi  bukan hanya dari sisi fiscal saja melainkan juga dari  sisi  moneter,  yaitu  jumlah  uang beredar.  Artinya  dalam  pengendalian inflasi perlu memperhatikan sisi moneter.

## B. Kebijakan  Pengendalian  Inflasi  Dki Jakarta
Inflasi  dalam  perekonomian  daerah merupakan  isu penting  karena  inflasi merupakan  indikator  utama  perekonomian daerah.  Indikator  ini  mencakup  berbagai aspek  kehidupan.  Begitu  pentingnnya  isu  ini maka  dalam  pembangunan  daerah  isu  ini menjadi  prioritas  dalam  menyusun  program dan  kegiatan  pembangunan  daerah.  Di Jakarta,  berdasarkan  RPJMD  2017-2022 disebutkan  bahwa  terdapat  23  Janji  Kerja Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah yang  dimandatkan  oleh  warga  Jakarta  yang merupakan  unsur  pokok  dalam  menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI  Jakarta  Tahun  2017-2022.  Salah  satu janji ini, yaitu janji kelima adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan  Kartu  Pangan  Jakarta  untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta  merevitalisasi  pasar-pasar  tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.
Berkaitan  dengan  hal ini,  dalam  RPJMD 2017- 2022,  disebutkan  bahwa  Misi  Kedua: “Menjadikan  Jakarta  kota  yang  memajukan kesejahteraan  umum  melalui  terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,
meningkatnya  keadilan  sosial,  percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi  dan  berbisnis,  serta  perbaikan pengelolaan tata ruang”.
Hal  yang  penting  dalam  hal  ini  yang berkaitan  dengan  isu  inflasi  adalah  isu memajukan  kesejahteraan  umum,  lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan  pokok,  meningkatnya  keadilan sosial,  kemudahan  investasi,  dan  berbisnis. Secara  implisit  bahwa  isu  inflasi  sangat berkaitan dengan ketahanan pangan.
Pada  misi  kedua  RPJMD  2017 – 2022,
Tujuan  yang  ketiga  adalah  mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas,  dan  berkelanjutan.  Adapun sasarannya tersedianya stok kebutuhan pangan  yang  terjamin  jumlah  dan  mutunya serta  terjangkau bagi masyarakat. Ini menunjukkan  bahwa  isu  ketahanan  pangan sangat strategis dalam pembangunan perekonomian DKI Jakarta.
Berkaitan  dengan  pembangunan  daerah, isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian  Jakarta  untuk  periode  2017- 2022 adalah isu penguatan katahanan pangan, isu  indsustri  kreatif  dan  berdaya  asing,  isu pengurangan  ketimpangan  ekonomi  dan perluasan  kesempatan  kerja,  isu  ketahanan energi isu pengembangan system transportasi.
Isu ketahanan pangan pada pembangunan daerah  periode  2017-2022  ini  adalah  isu ketergantungan  DKI  Jakarta  dari  daerah  atas pangan mencapai 95 %. Isu yang lain adalah bahwa  inflasi  volatile  food  merupakan penyumbang  inflasi  daerah  yang  terbesar. Hal  ini  disebabkan  oleh  jalur  distribusi  yang kurang  efektif  dan    sering  mengalami hambatan,  rantai  distribusi  pangan  utama biasanya  panjang,  dan  ketersediaan  pasokan pangan tidak menentu, kurangnya infrastruktur logistic, kurangnya moda
trasnportasi,  tidak  adanya  Gudang  yang unutk  menyimpan  dan  dekat  dengan warga  , dan  kesehatan  pangan  yang  masih  perlu perhatian  khusus.  Dalam  kontek  ini,  isu penguatan ketahanan pangan adalah ketersediaan  ,kerterjangkauan,  dan  kesehatan pangan.  Salah  satu  perspektif  penting  dalam hal ini adalah pengendalian inflasi daerah
Kemudian dalam mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta diperlukan penguatan kelembagaan  dengan  mengedapankan  aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  peningkatan kualitas  akses  atau  keterjangkauan  pangan serta  peningkatan  distribusi  dan  diversifikasi pangan.  Untuk  mencapai  hal  tersebut diperlukan  sinergitas  antara  pemerintah dengan  dunia  usaha  ,  mendorong  BUMD cluster  pangan  untuk  menyediaakn  pangan dengan  harga  pangan  pokok  terjangkau  dan stabil.  Kemudian  diperlukan  optimalisasi kerjasama  antar  daerah  pemasok  pangan utama  guna  memastikan  pasokan  tetap  stabil dan  terjaga  dengan  cara  penguatan  jalur distribusi pangan.
Kebijakan  ketahanan  pangan  RPJMD 2017 – 2022 bertujuan mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau memadai, berkualitas,  dan  berkelanjutan.  Sementara sasarananya adalah tersedianya stok kebuthhan  pangan  yang  terjamin  jumlah  dan mutunya  serta  terjangkau  bagi  masyrakat. Strateginya  adalah  ketahanan  pangan  yang berkelnajutan.
Program  ketahanan  pangan  DKI  Jakarta pada periode 2017-2022 bertujuan a)menjamin  ketersediaan  pangan  dalam jumlah  dan  mutu  sesuai  standar  sepanjang waktu;  b)  menjamin  stabilitas  harga  pangan strategis  supaya  dapat  diakses  oleh  setiap individu;  c)  menjamin  akses  pangan  bagi setiap  warga khususnya  bagi  kelompok berpendapatan  rendah  dan  kelompok  khusus
(lansia,  jompo,  bayi,  ibu  hamil);  dan  d) menjamin  status  kesehatan  setiap  penduduk dari  bahaya  penyakit  yang  ditimbulkan  oleh pangan  yang  tidak  aman  atau  penyakit  yang ditularkan lewat makanan
Selanjutnya bahwa dalam kontek pengendalian  inflasi  di  Jakarta,  maka program  ketahanan  pangan  menjadi  sangat relevan.  Karena  berdasarkan  data  empirik kontributor  dominan  dan  mempengaruhi  laju inflasi daerah adalah bahan pangan.
RPJMD 2017- 2022 mengarahkan bahwa Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah melakukan  beberapa  program  dan  kegiatan antara lain pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian  akses,  harga,  promosi,  dan distribusi/  pemasaran  untuk  pasokan  beras, pasokan  daging,  distribusi  ikan,  distribusi ayam,  distribusi  telur  dan  susu,  distribusi sayur dan mayur, buah-buahan dan Skor Pola Pangan Harapan.
Selain  itu,  dalam  hal  ketahanan  pangan juga telah dilakukan pengawasan pangan dan keamanan  pangan.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menjaga  pangan  tetap  aman,  higienis, bermutu,  bergizi,  dan  tidak  bertentangan dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat.
Agar  implementasi  kebijakan  ketahanan pangan berjalan dengan baik dan konstruktif, telah  dilakukan  penugasan  BUMD  kluster pangan.  Maksud  dari  kegiatan  ini  adalah untuk  menjamin  ketersediaan  pangan  juga untuk  menjaga  stabilisasi  harga  pangan  dan pengendalian inflasi.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan ini,  BUMD  melakukan  aksi  korporasi  yang profesional.  Aksi  korporasi  dalam  hal meliputi  mengendalikan  ketersediaan  dan kestabilan  harga  pangan.  Dalam  hal  ini BUMD  melakukan  usaha  pengadaan  pangan sendiri  baik  dengan  membangun  kawasan sentra  produksi  pangan  di  daerah  lain,
menyewa  lahan,  kontrak  farming,  pembelian lahan dan/atau pengajuan hak pakai atau hak guna usaha atas tanah negara.
Selanjutnya dalam hal pengadaan pangan,  BUMD  melakukan  kerja  sama dengan  melakukan  kerja  sama  dengan Pemerintah  Daerah  lain  dan/atau  lembaga dan/atau BUMN/Daerah dan/atau perusahaan swasta dan/atau perorangan berupa pembelian pangan  dan/atau  pengelolaan
Bersama.
Dalam  hal  distribusi  pangan,  telah dilakukan  keberlanjutan  distribusi  pangan bersubsidi untuk pemegang KJP dan masyarakat  tertentu  lainnya.  Selanjutnya dalam  hal  distribusi  pangan  dilakukan  juga pengembangan Kartu Pangan Jakarta; penambahan produk distribusi pangan murah; utilisasi Jak  Grosir, Jak  Mart,  RPTRA,  PKK Mart, UMKM.
Dari  sisi  Supply,  BUMD  juga  telah melakukan  optimalisasi  pengelolaan  sistem pergudangan,  antara   lain distribution  Centre System,  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  dan Controlled  Atmosphere  Storage  (CAS). Selain  itu,  dilakukan  juga  pengembangan perdagangan  antar  pulau;  perintisan  kegiatan penggemukan dan pembibitan sapi; pengamanan  ketersediaan  stok    bahan  baku ternak  dan  daging  dan  pengembangan  pusat perkulakan;  serta  revitalisasi  terhadap  28 lokasi  pasar  tradisional  serta  membangun Jakgrosir,  mini  DC  rencana  di  5  wilayah DKI, dan Jakmart .
Selain  itu,  dilakkukan  juga  kerja  sama dengan daerah produsen beras untuk memenuhi  kebutuhan  stok  beras  bagi  DKI Jakarta  dan  menjaga  standby  stock  beras. Aktivitas  ini  dilakukan  oleh  BUMD  Kluster pangan  yaitu  Perumda  Pasar  Jaya,  PT.  Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Dharma Jaya. Agar  semuanya  berjalan  dengan  baik  maka
dilakukan  juga  pemantauan  atas  kebutuhan dan suplai pangan secara periodik.
TPID  Provinsi  DKI  Jakarta  saat  ini tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur  Nomor 2183  Tahun  2017  tentang  Tim  Pengendalian Inflasi  Daerah    dan  merupakan  penyesuaian atas Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017  tentang  Tim  Pengendalian  Inflasi Nasional  yang  mengamanatkan  agar  dalam struktur susunan TPID Provinsi diketuai oleh Gubernur.  Program  prioritas  TPID  Jakarta tetap  difokuskan  pada  pelaksanaan  program yang  merujuk  pada  4K,  yakni  ketersediaan pasokan,  kelancaran  distribusi,  komunikasi dan keterjangkauan harga. Roadmap
pengendalian
inflasi yang telah
ditandatangani pada pertengahan tahun 2016, memberikan  arahan  yang  jelas  mengenai langkah-langkah  konkrit  untuk  menjaga  laju inflasi di DKI Jakarta.
TPID  DKI  Jakarta  memfokuskan  pada peningkatan  koordinasi  antar  pemangku kepentingan  pengendalian  inflasi.  Program utamanya  adalah  upaya  pengendalian  harga pangan  (volatile  food)  yang  menyumbang inflasi  cukup  besar.  Selain  itu,  focus  yang cukup  penting  adalah  pengendalin  harga pangan  kelompok  administered  prices  dan kelompok  inti.  Hal  ini  sejalan  dengan kebijakan  Pemerintah  Pusat faktor yang mampu  mempengaruhi  tingkat  inflasi  adalah harga komoditi kebutuhan pangan
masyarakat.
Dalam  hal  perdagangan  antar  daerah, untuk  periode  2017-2022  dalam  upaya menghadapi permasalahan perdagangan antar daerah  dimaksud  dilakukan  sistem  lelang. Argumennya adalah bahwa sistim ini mampu berperan sebagai media yang dapat
mempertemukan berbagai kepentingan pembeli  dan  penjual,  petani  terutama  dalam pembentukan tingkat harga komoditas.
Dalam  pengendalian  inflasi  di  DKI Jakarta , BUMD juga memberikan dukungan yang  konstruktif  dan  mempunyai  peran penting  dan  strategis.  Dalam  hal  ini  ,  ada  3 BUMD kluster pangan uang ikut akitf dalam hal  pengendalian  inflasi.  Keitiga  BUMD tersetbu  adalah  Perumda  Pasar  Jaya,  PD Dharma  Jaya,  dan  PT.  Food  Station Tjipinang  Jaya.  Masing  masing  BUMD punya peran yang spesifik.
PT Food Station Tjipinang Jaya mempunyai tugas: membangun dan menyelenggarkaan sentra perdagangan bahan makan  ppokok  makanan.  Yang  kedua mengadakan dan  menyalurkan serta menjaga stabilitas  suplai  distribusi  dan  harga  bahan pangan pokok. Yang ketiga adalah melakukan  danmengelola  perdagngan  umum kebutuhan bahan pokok beras.
PD Dharma Jaya mempunyai tugas usaha pengembangan  pembibitan  penggemuan  dan penyediaan daging lolkal berdaakan klasifikasi  ptotongan  daging  dan  pengelohan turunannya.  Yang  kedua  dalah  pelayanan faslilitasi dalam penyewaan saran ternak dan turunannya pemotongan dan distribusi.
Perumda  Pasar  Jaya  mempunyai  tugas melakasanakan  pelayanan  umum  dalam bidang  pengelolaan  area  pasar  ,  membina perdagang pasar dan ikut membantu stabiliasasi  harga  dan  kelancaran  distribusi barang dan jasa di pasar.
Pengendalian  harga  beras  merupakan langkah  strategis  dalam  pengedandalian inflasi. Hal Ini karena secara empirits bahwa beras  merupaakan  bahan  pangan  pokok. Kenaikan harga beras di pasar biasanya dapat menjadi  pendorong  inflasi  indeks  harga konsumen (IHK). Ini mempunyai arati bahwa inflasi  akan  terdorong  naik.  Oleh  karena  itu, untuk  pengendalian  inflasi  diharapkan  harus dapat mengendalikan harga beras di pasar.
Berkaitan  dengan  harga  beras  yang merupakan    salah  satu  kunci  pengedalian inflasi  maka  pengendalian  harga  beras menjdai  sangat  urgen,  penting  dan  serius. Dalam  hal  ini  maka  peran  PT  Food  Stataion Tjipinanag  Jaya  menjadai  sangat  strategis mengingat BUMD ini bisnis utamanya adalah pengelolalan  pasar  beras.  Beberapa  fungsi strategis  PT  Food  Stataion  Tjipinanag  Jaya dalam  hal  pengendalian  inflasi  Jakarta adalah:
1. Menjamin ketersediaan suplai beras DKI Jakarta  dengan  tingakat  harga  yang terjangakau masyarkaat
2. Sebagai  instrument  pemerintah  untuk pengendalian harga beras DKI Jakarta
3. Merupakan  pasar  beras  terbesar  di Indonesia
4. Merupakan  pusat  perdagangan  beras antara daerah dan antara pulau
5. Menjadi  acuan  harga  bagai  pasar  beras nasional
6. Menggambarkan isu beras seca nasional(Adi, 2019).
Dengan merefer pada uraian di atas maka peran  BUMD  kluster  pangan,  yaitu  Perumda Pasar  Jaya,  PD  Dharma  Jaya,  PT.  Food Station  Tjipinang  Djaya  dalam  pengendalian inflasi  menjadi  sangat  penting.  BUMD menyumbang  peran  yang  sangat  signifikan terutama  dalam  hal  jaminan  ketersediaan pasokan  pangan  di  Jakarta.  Kenyataanya bahwa  bahan  pangan  adalah  penyumbang angka inflasi di Jakarta. Dengan ketersediaaan pasokan yang mencukupi maka diharapkan  laju  inflasi  Jakarta  terkelola dengan baik.

## C. Analisis  Kebijakan  Inflasi  Dki  Jakarta
2020-2022
1. Analisis  Perkembangan  Laju  Inflasi  di Jakarta,
Dalam  perencanaan  pembanguan  daerah, sejalan  dengan  Undang  undang  No  25  tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, inflasi menjadi salah satu  indikator  yang  digunakan  untuk  asumsi penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD).  Selain  itu,  inflasi  juga menjadi  salah  satu  indikator  yang  mendapat perhatian  khusus  dalam  menyusun  kebijakan ekonomi makro karena stabilitas perekonomian sangat ditentukan oleh stabilitas  inflasi  (Suparmoko,  1995).  Dengan demikian  indikator  inflasi  menjadi  sangat sentral. Untuk itu perhitungannya harus betul betul  cermat  dan  teliti  serta  metode  yang digunakan harus akuntabel.
Pada  dasarnya  pengendalian  inflasi adalah  menjaga  agar  laju  inflasi  tetap  pada laju  yang  optimal.  Artinya  tingkat  inflasi masih  kondusif  bagi  perekonomian.  Para pengusaha  masih  terus  bersemangat  untuk melakukan produksi karena masih memperoleh  keuntungan.  Pihak  konsumen juga  tetap  mempunyai  daya  beli  yang memungkinkan mereka tetap mampu membeli  barang  yang  diproduksi  para produsen.  Dengan  demikian  perekonomian tetap  berjalan  normal  dan  mekanisme  pasar terkelola dengan baik.
Laju  inflasi  Provinsi  DKI  Jakarta mengalami  fluktuasi.  Pada  tahu  2017  laju inflasi  terkendali  pada  level  3,72  persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional,  inflasi  Provinsi  DKI  Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan  tren  kenaikan  harga  barang  di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan  kenaikan  harga  barang secara nasional.
Sejalan  dengan  hal  ini,  perekonomian DKI Jakarta meningkat dari 5,85 persen pada tahun  2016  menjadi  6,22  persen  pada  tahun 2017. Struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta lebih  ditunjang  oleh  sektor  perdagangan besar  dan  eceran;  konstruksi;  serta  industri pengolahan. Penetapan
Secara  umum,    perkembangan  inflasi DKI Jakarta pada periode 2012 – 2018 sangat bervariasi.  Hal  yang  menarik  adalah  bahwa laju
inflasi Jakarta
mempunyai kecenderungan  yang  seirama  dengan  laju inflasi  nasional.  Artinya  bahwa  deviasi perbedaan  antara  keduanya  relative  sedikit. Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  laju pertumbuhan ekonomi.
Ini dapat digeneralisasikan bahwa perekonomian Jakarta
dapat menjadi indikator perkembangan perekonomian
Nasional.
Untuk  itu  gambaran  laju  inflasi  dan pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  dan  nasional ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 1.
Tabel  1.  Perbandingan  Laju  Inflasi  (persen)  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Jakarta  dan  Indonesia  Tahun 2012 – 2018 Tahun Inflasi Jakarta Inflasi Indonesia Growth Jakarta Growth Indonesia 2012 4,52 4,30 6,53 6,03 2013 8,00 8,38 6,07 5,56 2014 8,95 8,36 5,91 5,01 2015 3,30 3,35 5,85 4,88 2016 2,37 3,02 5,85 5,02 2017 3,72 3,61 6,22 5,07 2018 3,27 3,13 6,17 5,17
Sumber:  BPS,  Jakarta  Dalam  Angka,  beberapa  tahun penerbitan, RPJMD 2017-2022
Tabel  1  menginformasikan  bahwa  pada periode 2012 – 2018, laju inflasi Jakarta dan inflasi  Indonesia relative  bersesuaian.  Angka laju  inflasi  Jakarta  dan  Indonesia  relatiave sama, deviasinya kecil. Sementara dalam hal tingkat  laju  inflasi  pada  tahun  tertentu  lebih besar  Jakarta  dan  pada  masa  yang  lain  laju
inflasi  nasional  lebih  tinggi  dari  Jakarta. Namun  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa laju  inflasi  Jakarta  merupakan  refleksi  dari laju inflasi Nasional.
Sebagaimana terinci pada Tabel 1 ,bahwa Infllasi Jakarta cenderung mengalami  variasi yang tidak terpola. Inflasi Jakarta yang cukup tinggi  terjadi  pada  tahun  2013  dan  2014. Setelahnya  sampai  tahun  2018,  angka  inflasi cenderung  menurun  dan  namun  angkanya relative  rendah.  Laju  inflasi  Jakarta  terendah adalah  pada  tahun  2016,  yaitu  hanya  2,37 persen. Sementara yang tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 8,95 persen.
Pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  juga relative  stabil  .  walaupun  cukup  bervariasi tetapi angkanya tidak menunjukkan perubahan  yang  signifikan.  Pertumbuhan ekonomi  Jakarta  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2012  ,  yaitu  sebesar  6,53  persen  sementara yang  terendah  terjadi  pada  tahun  2016, dengan pertumbuhannya sebesar 5,85 persen. Hal  yang  menarik  adalah  bahwa  jika  laju inflasi deviasinya cukup besar yaitu antara 2, 37 persen pada tahun 2016 dan tertinggi 8,95 persen  pada  tahun  2014  sementara  deviasi pertumbuhan ekonomi hanya  mencapai 0,88, yaitu  pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada tahun  2012,  yaitu  sebesar  6,53  persen  dan terendah hanya 5,85 persen, yaitu pada tahun 2016.
Temuan  yang  menarik  adalah  bahwa  di Jakarta tidak terjadi pola arah hubungan yang teratur  antara  laju  inflasi  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi.  Artinya  bahwa  pada saat  tertentu  laju  inflasi  naik  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  menurun,  pada  masa tertentu  inflasi  menurun  tetapi  pertumbuhan ekonomi  justru  naik.  Misalnya  pada  periode tahun 2012 ke 2013 inflasi meningkat sangat tajam  yaitu  dari  angka  4,52  menjadi  8,00 persen  sementara  pertumbuhan  ekonomi justru  menurun  dari  6,53  persen  menjadi
6,07  persen.  Tetapi  pada  masa  yang  lain misalnya dari tahun 2013 ke 2014, pada saat ini  laju  inflasi  naik  dari  8,00  menjadi  8,95 persen  sementara  pertumbuhan  ekonomi menurun  dari  6,07  persen  menjadi  5,91 persen,  Jadi  tidak  ada  pola  hubungan  yang jelas  dan  teratur  hubungan  antara laju  inflasi dengan laju pertumbuhan ekonomi..
Sejalan  dengan  hubungan  inflasi  dan pertumbuhan  ekonomi  Jakarta,  hubugan seperti  ini juga  terjadi  pada  tingkat  nasional. Pada  tahun 2012  ke  2013  laju  inflasi Indonesia  meningkat  cukup  tajam  dari  4,30 persen  menjadi  8,38  persen.  Sementara pertumbuhan  ekonomi  naik  dari  6,03  persen menjadi  5,56  persen.  Di  masa  yang  lain hubungan  tersebut  berlawanan  arah.  Pada tahun  2015  ke  2016,  Laju  inflasi  Indoneisa menurun  dari  3,35  persern  menjadi  3,02 persen  sementara  pertumbuhan  ekonomi justru meningkat dari 4, 88 persen mendjai 5, 02  persen.  Ini  artinya  bahwa  tidak  terjadi pola  yang  hubungan  yang  jelas  dan  teratur. Tentu hal ini menjadi masukan yang berharga dalam pengelolaan perekonomian di Jakarta.
Dalam  hal  hubunganya  antara  Jakrata dan  Indonesia,  dapat  diperoleh  informasi bahwa angka inflasi Jakarta dan angka inflasi Indonesia  relative  sama  besarnnya.  Hal  ini sebagaimana dinyatakan pada RPJMD bahwa perkembangan  inflasi  Jakarta  akan  sangat mempengaruhi  perkembangan  nasional  serta menjadi  anchor  bagi  penetapan  harga komoditas di daerah (RPJMD 2017-2022).
Ada  hal  yang  menjadi  konsen  bahwa pada  waktu  tertentu  angka  inflasi  DKI Jakarta    lebih  tinggi  dibandingkan  dengan laju inflasi Indoneisa. Pada tahun 2012 angka inflasi Jakarta mencapat 4,52 persen
sementara angka inflasi Indonesia hanya 4,30 persen.  Demikian  juga  pada  tahun  2014  laju inflasi DKI Jakarta mencapai 8,95 persen dan laju inflasi Indonesia 8,36 persen.
Selanjutnya  laju  inflasi  pada  tahun  2017 bahwa pada thaun ini laju inflasi DKI Jakarta 3,72  persen  dan  laju  infalsi  Indonesia  3,  61 persen.  Semunya  ini  menunjukan  angka inflasi  Jakarta  yang  lebih  tinggi  dari  angka inflasi  Indonesia.  Sementara  pada  saat  lain laju  inflasi  Jakarta  lebih  rendah  dari  laju inflasi Indonesia .
Fenomena ini terjadi mungkin disebabakan  bahwa  pada  tahun  tertentu, Jakarta  mengalami  perubahan  perekonomian yang cukup siginifikan tahun 2012, 2014 dan tahun 2017. Pada tahun ini laju inflasi Jakarta jauh  lebih  tinggi  dibanding  inflasi  nasional. Ini  mungkin  disebabkan  bahwa  pada  tahun 2012  dan  tahun  2017  diselenggarakan pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  sementara pada  tahun  2014  diselenggarakan  pemilihan presiden.  Ini  mengandung  arti  bahwa  jika terdapat  agenda  daerah  atau  agenda  nasional yang  massif  dan  besar  di  Jakarta  maka  laju inflasi  Jakarta  akan  lebih  tinggi  dari  laju inflasi  Nasional.  Dengan  demikian  maka dapat  dihipotesiskan  bahwa  untuk  tahun 2019,  laju  inflasi  Jakarta  akan  lebih  tinggi dari laju nasional.
Indikasi yang sama juga ditemukan pada indikator  pertumbuhan  ekonomi.  Artinya bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  akan lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  ekonomi nasional pada saat di Jakarta diselenggarakan agenda  nasional atau  regional  yang  sifat  nya massif, besar dan strategis, seperti pemilihan presiden atau pemilihan gubernur.
Pola hubungan antara laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta perlu mendapat  perhatian  dari  para  pengambul kebijakan.  Demikian  juga  pola hubungan antara  laju  inflasi  ,  laju  perutmbuhan ekoniomi  antara  Jakarta  dan  Indonesia  harus dicermati dengan baik. Hal ini tentunya dapat menjadi  masukan  dalam  proyeksi  guna kepentingan  pembangunan  ekonomi  dan
No Uraian 2020 2021 2022 1 Inflasi (yoy persen,) 5,21 5,38 5,57 2 Pertumbuhan ekonomi (persen) 7.68 7,75 7,82
perencanaan  pembangunan  daerah.  Tetapi ada  yang  berpendapat  bahwa  memang  tidak ada  hubungan  yang  unik  antara  inflasi dengan  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu daerah.  Seperti  hasil  penerlitian  yang
dilakukan di Kabupaten Magelang (Akhmad,2019)  bahwa  peningkatan  atau penurunan  tingkat  inflasi  tidak  dipengaruhi oleh peningkatan atau
penurunan
pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya,  peningkatan  atau  penurunan tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan tingkat inflasi. Namun menjadi catatan bahwa pertumbuhan  ekonomi  dan inflasi  Jakarta sangat  dipengaruhi  perekonomian  regional maupun  global  maka  perlu  dilakukan antisipasi  untuk  masa  yang  akan  datang.  Hal berkaitan dengan perekonomian global untuk masa  mendatang  sangat  tidak  pasti  dan beresiko  sebagaimana  dikemukakan  oleh Alfirman  (2019).  Ketidakpastian  global  dan risiko  global  antara  lain  adalah  fluktuasi harga minyak, perubhan iklim, tensi geopolitik,  fenomena  Brexit,  normalisasi kebijakan  moneter  Amerika  Serikat,  perang dagang  Amerika  Serikat  dengan  China. Semua ini perlu diantisipasi dengan pro aktif agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.
2. Analisis  Komparasi  Laju  Inflasi  DKI Jakarta
Pada  analisis  ini  akan  membandingkan antara  proyeksi  laju  inflasi  pada  RPJMD dengan  laju  inflasi  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  Model  Persamaan  Simultan (MPS). Proyeksi laju inflasi dan pertumbuhan  ekonomi  pada  RPJMD  2017- 2022  sebagaiman  pada    Tabel  2.  Sementara proyeksi  hasil  perhiutngan  teknokratik  MPS dirinci sebagaimana pada Tabel 2.
Tabel  2.  Proyeksi  Laju  Inflasi  DKI  Jakarta  2020- 2022 pada RPJMD 2017-2022 (persen)Laju
Sumber  :  BI,  Kantor  Perwakilan  DKI  Jakarta, diambil dari RPJMD DKI Jakarta 2017-2022
Berdasarkan  pada  Tabel  2,  bahwa  laju inflasi untuk tiga tahun mendatang diperkirakan  cukup  stabil  dan  terkenadali dengan baik. Laju inflasi Jakarta diperkirakan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 3, 6  Persen.  Sementara  berangsur  angsur  turun pada tahun  2021  sebesara  3,4  persen  dan pada  tahun  2022  laju  inflasi  hanya  3,3. Sementara  itu  pada  periode  yang  sama pertumbuhan  ekonominya  terus  mengalami kenaikan  yang  konsisten.  Dengan  demikian berdasarkan  data  pada  Tabel  2,  terjadi  pola yang berlawanan artinya jika laju
pertumbuhan  ekonomi  naik  diikuti  dengan laju inflasi  menurun.
Berdasarkan perhitungan, dengan menggunakan  MPS  dengan  kerangka  model yang  digunakan  adalah  pendekatan  Blok. Dalam  hal  ini  model  terdiri  dari  enam  Blok dan  masing  Blok  terdiri  dari  persamaan struktural  dan  persamaan  identitas.  Hasil perhitungan dengan menggunakan Model ini, yaitu Model Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Perekonomian Daerah DKI Jakarta, diperoleh hasil  angka  laju  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi  periode  2020 – 2022  sebagaimana terinci pada Tabel.2. (Yurianto , 2018),
Tabel  3.  Proyeksi  Laju  Inflasi  DKI  Jakarta  2020- 2022  Hasil  Perhitungan  dengan  Model  Persamaan
Simultan (MPS).
Uraian 2020 2021 2022 Inflasi  (yoy persen,  +/-1 %) 3,6 3,4 3,3 Pertumbuhan ekonomi (%) 6,7 6,9 7,0 Sumber  :  Yurianto,  2018,  Proyeksi  Potensi  Fiskal DKI  Jakarta  2018-2022  (Kajian  Analisis  Model Ekonometrika) Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah,  Edisi  3  Volume III, Mei-Agustus 2018,
Pada Tabel 3 terlihat bahwa angka inflasi hasil  proyeksi  terus  konsisten  meningkat. Jika  pada  tahun  2020  laju  inflasi  hanya mencapai  5,21  persen  pada  tahun  2021 mencapai  5,38  persen  dan  pada  tahun  2022 mencapai 5,57 persen. Sementara itu pertumbuhan  ekonomi  juga  sejalan  dengan laju  inflasi,  yakni  mengalami  peningkatan yang  konsisten.  Jika  pada  tahun  2020 pertumbuhan  ekonomi  mencapai  7,68  persen tahun  2021  mencapai  7,75  persen  dan  pada tahun  2022  mencapai  7,82  persen.  Jadi ternyata  hubungan  laju  inflasi  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  sejalan.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  laju Inflasi  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi periode 2020-2022 dengan pedndeaktan MPS mempunyai pola konsisten mengalami peningkatan.  Artinya  pada  saat  laju  inflasi meningkat  maka  laju  pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, tampak laju  inflasi  proyeksi  RPJMD  lebih  rendah dari angka proyeksi dengan Model Persamaan  Simultan  (MPS).  Namun  dilihat trennya  berlawanan  yaitu  jika  RPJMD cenderung  menurun  tetapi  dengen  MPS cenderung  meningkat.  Yang  menarik  adalah bahwa laju inflasi tersebut deviasinya relative
kecil.  Ini  menunjukkan  bahwa  inflasi  DKI Jakarta ke depan tidak terdapat lonjakan yang mengkhawatirkan.  Laju  inflasi  masih  sangat kondusif  bagi  perekonomian  Jakarta.  Hal  ini dengan  asumsi  bahwa  kondisi  perekonomian dan kondisi non ekonomi stabil dan terkelola dengan baik dan terkontrol.
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, proyeksi  RPJMD  jauh  lebih  rendah  dari perhitungan dengan pendekatan MPS. Namun  hal  yang  menarik  dalam  hal  ini adalah  bahwa  untuk  periode  2020 – 2022 keduanya  sebagaimana  pada  Tabel  2  dan
Tabel 3 memprediksikan pertumbuhan ekonomi  yang  meningkat.  Hal  ini  tentunya dengan  asumsi  bahwa  perekonomian  Jakarta dan perekonomian nasional serta perekonomian  global  juga  stabil.  Tidak  ada persitiwa yang luar biasa.
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Tabel  3  juga terlihat bahwa terdapat perbedaan laju inflasi antara  RPJMD  dan  MPS  namun  perbedaan ini  diminimalisasi/trade  off  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi.  Pada  RPJMD  laju pertumbuhan  jauh lebih rendah di bawah laju pertumbuhan  ekonomi  pada  perhitungan dengan  pendekatan  MPS.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa jika angka nominal laju  inflasi    semakin  tinggi  maka  laju pertumbuhan  ekonomi  juga  tinggi,  tentu berlaku  sebaliknya.  Dengan  demikian  maka informasi  yang  diperoleh  dari  hal  ini  adalah bahwa jika kita mendorong laju pertumbuhan ekonomi maka  perlu  diantisipasi  laju inflasinya. Artinya ada indikasi jika kita akan terus  mendorong  pertumbuhan  ekonomi maka  laju  inflasi  harus  dikelola  agar  laju inflasi  tetap  optimal  sehingga  perekonomian berjalan dengan baik dan tetap terkendali dan kondusif.
Kaitan dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi hasil penelitian Kardita,    Setiawina,  dan  Budiasa  (2018)
ketimpangan pendapatan masyarakat dipengaruhi  secara  positif  oleh  laju  inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya bahwa secara makro laju inflasi suatu daerah sangat penting  dan  berhubungan  secara  positif  dan nyata terhadap kesejhateraan masyarakat.
Dengan  mendasarkan  pada  laju  inflasi dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  RPJMD  dan MPS,  maka  terdapat  perbedaan  yang  angka nominal.  Namun  secara  angka  nominal proyeksinya  keduanya  relative  stabil  dan sama.  Tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan antara keduanya. Perbedaan ini hanya terjadi mungkin  karena  perbedaan  pendekatan, perbedaan metodologi penelitian dan ketersediaan data. .
Mendasarkan  pada  substansi  laju  inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi periode 2020- 2022  sebagaimana  telah  dipaparakan  di  atas diperlukan  langkah  langkankonkrit  agar perekonomian  Jakarta  terkelola  dengan  baik. Dalam  hal  ini  maka  dalam  rangka  menjaga efek  negative  dari  laju  inflasi  maka  peran Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  TPID Jakarta  sangat  penting.    Hal  ini  mengingat peran  lembaga  tersebut  terbukti  efektif  dan efisien dalam pengendalian Inflasi di Jakarta.
3. Analisis  Kebijakan  Publik  Pengendalian Inflasi di Jakarta,
politik  terhadap  permasalahan  publik tertentu  dan  keberlanjutan  dari  keputusan atau  tindakan  tersebut  berdampak  kepada masyarakat  (Sanusi  dan  Putra,  2019). Dengan demikin  dalam  prosesnya  kebijakan publik  mengandung  arti  penelitian  untuk mendapatkan  data  dan  informasi,  mencari dan  mengkaji  berbagai  alternatif  pemecahan masalah atau pencapain tujuan, dan menggunakan pendekatan multidisipilin.
Oleh karena itu, bentuk dari kebijakan sangat beragam  dari  yang  formal  maupun  informal, juga  dari  yang  tampak  di  permukaan  sampai
dengan  yang  tertutup  dan  rahasia.  Dengan dasar  ini  dalam  kontek  kajian  ini  akan memfokuskan  pada  hasil  dari  kebijakan pengendalian  inflasi  yang  dilakukan  TPID Jakarta.
Selain  itu,  dalam  analisis  output  hasil analisis  kebijakan  cukup  beragam.  Oleh karena  itu,  agar  hasilnya  focus  maka,  output dalam  kajian  ini  memfoksukan  pada  output kebijakan  (studies  of  policy  ouputs)  dan saran yang penting untuk perbaikan kebijakan (policy advocacy).
Menurut  Howlett  dan  Ramesh  (1995) terdapat  llima  tahapan  dalam  penyusunan kebijkan publik. Setiap pengambil keputusan dalam kebijakan public harus memperhatikan tahapan  ini.  Kelima  tahapan  tersebut  adalah agenda  setting,  policy  formulation,  decision making,  policy  implementation,  dan  policy evaluation.  Masing  masing  perlu  mendapat perhatian  khusus  agar  kebijkan  public  sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Inflasi merupakan indikator multidimensi. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor yang sifanya teknis ekonomis  maupun  teknis  non  ekonomi. Dengan kondisi seperti inilah, dalam pengendalian  inflasi  harus  menggunakan pendekatan  yang  komprehensif.  Artinya dalam konteks penyusunan kebijakan pengendalian inflasi menggunakan
pendekatan  yang  multisector  dan  multi- institusi.
Mendiskusikan  kebijakan  pengendalian inflasi  di  daerah  maka  yang  paling  sentral adalah  membahas  kinerja  Tim  Pengendalian Inflasi  Daerah  (TPID).    Di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  TPID dibentuk  melalui  Keputusan Gubernur  No 2183 TAHUN 2017 tentang Tim
Pengendalian  Inflasi  Daerah.  Sesuai  dengan Keputusan tersebut bahwa TPID  mempunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan data dan informasi  perkembangan  harga  barang kebutuhan  pokok  dan  penting  serta  jasa  di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.menyusun  kebijakan  pengendalian  inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi Nasional; c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi• Daerah Khusus
Ibukota Jakarta; d.melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian  Inflasi  Pusat  dan  Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah lainnya; e. melakukan  langkah-langkah  lainnya  dalam
rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan  pengendalian  inflasi  di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
f. melakukan  evaluasi  terhadap  sumber- sumber  dan  potensi  tekanan  inflasi  di Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta serta  dampaknya  terhadap  pencapaian sasaran inflasi;
g.melakukan komunikasi publik dalam rangka  mensosialisasikan  inflasi  nasional dan  upaya  pengendalian  inflasi  yang  telah/ akan  dilakukan  Tim  Pengendalian  Inflasi
Daerah  serta  memberikan  imbauan  (moral suasion)  sehingga  dapat  mengarahkan pembentukan ekspektasi masyarakat; dan h.menyampaikan  informasi  kebijakan  yang telah  dilakukan  serta  rencana  kebijakan oleh instansi-instansi terkait; dan
i. menyampaikan  rekomendasi,  saran  dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran  inflasi  kepada  Pemerintah  Pusat dan Bank Indonesia.
Dengan  tugas  yang  sangat  strategis tersebut,  Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah (TPID)  Jakarta  mengoordinasikan  seluruh pemangku  kepentingan  yang  mempunyai peran  dalam  pengendalian  inflasi.  Artinya
bahwa  TPID  harus  melaksanakan  model bisnis  penyusunan  kebijakan  yang  pruden dan  proper.  TPID  harus  memperhatikan tahapan  dengan  baik  mulai  dari agenda setting,  policy  formulation,  decision  making, policy implementation, sampai dengan policy evaluation. Hal  yang  tidak  boleh  ditinggal dalam  hal  ini  adalah  mengomunikasikan berbagai  kebijakan  pengendalian  harga  pada lintas  instansi  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.
Isu yang mencuat dalam rapat Koordinasi Nasional  pengendalian  inflasi  tahun  2019 adalah  perlunya  perkuatan  sinergi  kebijakan, peningkatan ketersediaan pasokan dan peningkatan  kelancaran  distribusi  pangan.. Ketiga isu tersebut dapt dikelola dengan baik oleh  TPID  semestinya.  Hal  ini  mengingat tugas  TPID  Jakarta  sebagaimana  di  uraikan di atas.
TPID perlu mengkoordinasikan kebijakan yang tidak sejalan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus. Jika tidak sejalan  maka  perlu  secepatnya  dimitigasi dengan  baik.  Argumennya  adalah  bahwa kebijakan yang tidak sejalan akan memberikan  efek  yang  tidak  kondusif  bagi pelaku usaha.
Selanjutnya  dalam  hal  ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi pangan juga menjadi  bagian  yang  terpisahkan  dengan tugas TPID Jakarta.
Tugas  TPID  sebagaimana  pada  Surat Keputusan  Gubernur  No  No  2183/2017 sudah  selaras  dan  mengkover  Program prioritas  TPID  Jakarta,  yaitu  program  4  K. Program  4  K,  yakni  ketersediaan  pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi dan keterjangkauan  harga.  Dengan  demikian maka  yang  perlu  dan  penting  adalah implementasi dari program 4 K tersebut agar inflasi  DKI  Jakarta  dapat  sesuai  dengan target  dan  capaian  yang  direncanakan
sebagaimana  diuraikan  RPJMD  2017-2022.. Dengan  demikian  TPID  Jakarta  diharapkan berkontribusi nyata dan langung terhadap apa yang diharapkan masyarakat terkait pengendalian  inflasi  Jakarta  sehingga  tetap mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut  Bank  Indonesia  (2019)  Hasil kerja TPID Jakarta terlihat juga bahwa inflasi ibukota  tahun  2018  tetap  terkendali  dengan realisasi sebesar 3,27 persen (yoy). Selain itu dinyatakan bahwa laju inflasi ibukota sejalan dengan  sasaran  inflasi  nasional  tahun  2018 yang ditetapkan sebesar 3,5 +/- 1 persen.  Hal ini  senada  dengan  hasil  penelitian  bahwa TPID  di  Sumatera  Utara  juga  menunjukkan peran  yang  sangat  signifikan terhadap penurunan laju inflasi (Dharma, 2015).
Berdasarkan  data  empirik,  beberapa faktor yang  mendukung terkendalinya inflasi Jakarta  tahun  2018  diantaranya  adalah dengan  mengendalikan  ekspektasi  inflasi masyarakat, tarif transpotrai yang terjaga, dan semkain  solidnya  program  porogram  TPID Jakarta  dalam  menjaga  kestabilan  harga pangan  di  Ibukota (BI  Perwakilan  DKI Jakarta, 2019).
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  salah  satu faktor  yang  memengaruhi  inflasi  di  DKI Jakarta terkendali  yaitu  adanya  BUMD  yang konsen di  bidang  pangan.  Selaiin  itu ditambahkan bahwa optimalisasi peran BUMD  pangan  dalam  pengendalian  harga tetap  menjadi  model  bisnis  utama  TPID Jakarta  di  ibukota.  Oleh  karena  itu,  maka Direktur  Utama  BUMD  klsuter  pangan menjadi  anggota  TPID.  Hal  ini  sebagaimana Keputusan  Gubenrur  No  2813/2017  tentang TPID  bahwa  Direktur  Utama  PD  Dharma Jaya,  Direktur  Utama  Perumda  Pasar  Jaya, dan  Direktur  Utama  PT  Food  Station
Tjipinang  Djaya  merupakan  anggota  TPID Jakarta.
Perlu  dipahami  juga  bahwa  BUMD merupkan  usaha  yang  dimiliki  pemerintah daerah.  Menurut  UU  No  23  tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah  ,  bahwa  Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  Daerah.  Jadi  sangat  beralasan kalau  BUMD  harus  mempunyai  misi pembangunan  daerah.  Ini  selaras  dengan tujuan pendirian BUMD sesuai Pasal 331 UU No  23/2014.  Pendirian  BUMD  bertujuan untuk: (a.) memberikan  manfaat  bagi perkembangan  perekonomian  Daerah  pada umumnya; (b.) menyelenggarakan kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  bagi pemenuhan  hajat  hidup  masyarakat  sesuai kondisi,  karakteristik  dan  potensi  Daerah yang  bersangkutan  berdasarkan  tata  kelola perusahaan  yang  baik;  dan (c.) memperoleh laba dan/atau keuntungan
Dalam  rangka  pengendalian  inflasi, beberapa  aksi  korporasi  yang  konstruktif BUMD  sangat  signifikan.  Perumda  Pasar Jaya  guna  mendukung  program  TPID  telah melaksanakan  antara  lain  kerjasama  dengan daerah  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan pasokan  bahan  pangan  untuk  DKI  Jakarta komoditi  pangan  dengan  Brebes.  Komoditi pangan  tersebut  antara  lain  pasokan  bawang merah.  Disamping  itu,  Perumda  Pasar  Jaya telah  membeli  mesin  CAS  (Controlled Atmosphere Storage) sebagai tempat menyimpan  komoditi  cabe  dan  bawang merah  yang  mampu  bertahan  hingga  3-6 bulan.  Dalam dsitribusi Perumda Pasar Jaya telah  membangun  Jakgrosir  di  Pasar  Induk Kramat  Jati,  mini  DC  rencana  di  5  wilayah DKI,  Jakmart.  Jakgrosir  menjual  bahan pangan  dengan  harga  grosir  yang  ditujukan untuk para pedagang yang ada di Pasar Jaya.
Dalam hal pengendalian inflasi, PT Food Station  Tjipinang  Jaya  juga  melakukan  aksi korporasi  dengan  cara  bekerja  sama  dengan daerah  produsen  beras  untuk  memenuhi kebutuhan  stok  beras  bagi  DKI  Jakarta  dan menjaga  standby  stock  beras,  Sementara  PD Dharma Jaya bekerja sama dengan Kabupaten Kupang NTT untuk breeding sapi.
Dalam  pelaksanaan  koordinasi  TPID, upaya    pengendalian  harga  pangan  (volatile food)  yang  menyumbang  inflasi  cukup  besar merupakan  program  utama,  tetapi  kelompok administered  prices  dan  kelompok  inti  juga menjadi perhatian, sebab kebijakan
Pemerintah
Pusat terkait kebutuhan masyarakat  menjadi  faktor  yang  mampu mempengaruhi tingkat inflasi.
Semua  kegiatan  ini  sangat  mendukung pelaksanaan  pengendalian  Inflasi  daerah. Dalam hal ini BUMD berarti telah membangun dan memberi sumbangan konstruktif  dalam  pengendalian  inflasi  mulai dari sisi supply sampai pada dsitribusi kepada konsumen.  Kontrbusi  ini  sangat  membantu dalam  menyeimbangkan  sisi  supply  dan sisi demand. Tentu dalam hal ini pada gilirannya akan menstabilkan harga dan dapat
mendukung pengendalian inflasi. Selanjutnya  dilakukan  pengembangan trading  antar  pulau;  perintisan  kegiatan penggemukan dan pembibitan sapi; pengamanan  ketersediaan  stok    bahan  baku ternak  dan  daging  dan  pengembangan  pusat perkulakan;  serta  revitalisasi  terhadap  28 lokasi pasar tradisional; melakukan
pemantauan  atas  kebutuhan  dan  suplai pangan.
Dalam  hal  kebijakan  inflasi,  TPID  juga
mempunyai fungsi pemantauan dan pengawasan. TPID telah melakukan tugas ini dengan  baik  terutama  dalam  hal  pemantaaun dan  pengawasan  pergerakan  stok  dan pasokan  tujuh  bahan  pangan  strategis.
Ketujuh  bahan  pangan  stretgis  tersetbu adalah  beras,  telur  ayam,  daing  ayam,  daing sapi, cabai, bawang merah, dan bwang putih. Pergerkan  harga  ketujuan  bahan  pangan tersebut terbukti dapat mempengaruhi tingkat inflasi  di  DKI  Jakarta  pada  tahun  yang  lalu. Oleh  karena  itu  aktivitas  perlu  terus dilakukan secara periodik.
Dengan  aktivitas  TPID  yang  telah dilakukan
tersebut, ternyata telah
memberikan hasil yang sukses dan menggembirakan.  Sebagaimana  disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta bahwa  pada  umumnya  tingkat  inflasi  bahan makanan  DKI  Jakarta  memiliki  tren  yang menurun  beberapa  tahun  terakhir  ini. Penurunan  tingkat  inflasi  bahan  makanan  ini dapat disebabkan berbagai faktor tetapi yang paling dominan adalah penurunan dari inflasi bahan makanan terutama bersumber dari tren penurunan  subkelompok  bumbu-bumbuan (Paparan  BI  perwakilan  ,  April  2019). Ditambahkan  juga  bahwa  untuk  bahan pangan  beras  dan  aneka  daging  dan  hasilnya terjaga  stabil.  Hal  ini  mungkin  disebsabkan oleh kerja sama pemangku kepentingan yang berkaitan  dengan  pengelolaan  inflasi  terjalin dengan  baik  dan  kooperatif.  Sehingga memberikan hasil  yang  sangat  bermanfaat dan  sumbangan  yang  konstruktif  bagi pembangunan daerah.
Menurut Gubernur Bank Indonesia bahwa  dalam  pengendlaian  inflasi  terdapat tiga  strategi  penting.  Pertama  adalah  sinergi antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat  dalam mempercepat  dan  melanjutkan pembangunan  infrasturktur  pertanian  dan pendukngnya.  Kedua  meningkatkan  inovasi program  pengendalian  inflasi    dan  ketiga adalah  memperluas  pemanfaatan  teknologi informasi  secara  terintegrasi.    Mendasarkan akan  hal  tersebut,  maka  TPID  Jakarta  telah melakukan  ketiga  strategi  tersebut.  Hal  ini
terbukti  sangat  konstruktif  dan  efektif  dan memberikan hasil yang signifikan.
Keberhasilan TPID Jakarta dalam pengendalian  inflasi  ini  sudah  terbukti  dan diapresiasi  oleh  berbagai  pihak.  Salah  satu buktinya  adalah  bahwa  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  meraih  penghargaan  Tim Pengendali  Inflasi  Daerah  (TPID)  award 2019 unutk kategori provinsi terbaik pengendali  inflasi  wilayah  Jawa -Bali (Kompas,  25/7/2019).  Ini  membuktikan bahwa  TPID  telah  berhasil  bekerja  dengan baik  atau  dengan  kata  lain  kebijakan pengedalian  inflasi  DKI  Jakarta  telah memberikan  hasil  yang  optimal.  Secara implicit  bahwa  karena  inflasi  terkendali dengan  baik  maka  stabilitas  perekonomian DKI Jakarta dapat dikatakan stabil.
Dengan  mendasarkan  pada  hal  ini  maka hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam pengendalian  inflasi  adalah  perencanaan pengendalian  yang  tersusun  dengan  baik, antisipasi  dengan  menggunakan  data  yang akurat  atas  kebutuhan  pangan  penyumbang inflasi,  memastikan  pasokan  dan  supply kebutuhan pangan dengan baik,  jalur distribusi  diatur  dengan  baik,  komunikaskan semua  langkah  kepada  seluruh  stake  holder pengendalian  inflasi  secara  proporsional  dan professional,  berikan  penugasan  yang  jelas dan  terarah  kepada  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD).  Selain  itu,  jalinlah  kerja sama  dengan  daerah-daerah  lain  terutama penyangga pangan Jakarta.

## SIMPULAN
1. Inflasi  dalam  perekonomian  daerah mempunyai  peran  penting  terutama dalam hal stabilitas perekonomian
daerah. Unutk itu laju inflasi harus dapat dikelola  dengan  baik  dan  efektif,  Untuk pengendalian  inflasi  di  daerah,  Tim Pengendalian  Inflasi  Daerah  menjadi
sangat  sentral.  Sejalan  dengan  hal  ini maka  diperlukan  langkah  konkrit  dalam pengendalian inflasi dari mulai perencanaan, penyusunan target,
penyusunan  system,  pelaksanaan  di lapangan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
2. Mengingat  bahwa  inflasi  mempunyai dimensi  yang  sangat  lluas  sehingga memerlukan  penangnan  dari  berbagai instansi  dan  jangka  waktu  yang  Panjang maka  dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan konsistensi kebijakan terutama dalam hal menjaga pasokan dan kelancaran
distribusi.  Dalam  hal  ini  komunikasi menjadi sangat penting untuk pengendalian inflasi. Menindaklanjuti hal ini maka disarankan juga bahwa pengendalian    inflasi  dilakukan  dengan memperkuat sinergi kebijakan , meningkatkan  ketersediaan  pasokan  dan menaga  kelancaran  distribusi  pangan. Dalam jangka  pendek,  perlu  dilakukan usaha untuk pengamanan pasokan menjelang  dan selama  hari  hrai  teretetnu yang diduga akan meningkatkan permintaan.
3. BUMD  sebagai  badan  usaha  milik pemerintah  daerah  sudah  selayaknya unutk  ambil  peran  yang  konstruktif terutama dalam  hal  penyediaan  beberapa komotiditas pangan utama. Dalam hal ini BUMD  harus  mampu  mengelola  Supply bahan  pangan  pokok  yang  menyumbang inflasi  cukup  besar.  Dalam  hal  ini BUMD harus diberikan penugasan dengan  arahan  yang  jelas  sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
4. Dengan  mendasarkan  pada  laju  inflasi dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  RPJMD dan  MPS,  diperoleh  bahwa  terdapat perbedaan  angka  nominalnya.  Namun
secara angka nominal proyeksinya keduanya relative stabil dan sama. Tidak ada  perbedaan  yang  signifikan  antara keduanya.  Perbedaan  ini  hanya  terjadi mungkin  karena  perbedaan  pendekatan, perbedaan  metodologi  penelitian  dan perbedaan  data  karena  keterbatasan keterseidaan data.
5. Kebijakan  pengendalian  inflasi  oleh TPID  Jakarta  yang  salah  satunya  dengan strategi 4 K,  yaitu  keterjangkauan  harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distirbusi dan komunikasi telah
memberikan  hasil  yang  sangat  baik  dan kondusif bagi perekonomian Jakarta. Hal ini  ditunjukkan  oleh  laju  pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2018 pada tingkat yang  masih  dapat  diterima  baik  oleh dunia usaha, perantara, distributor
maupun  konsumen.  Kesuksesan  TPID
Jakarta ini  juga ditunjukkan oleh diraihnya penghargaan  Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) award 2019 untuk kategori  provinsi  terbaik  pengendali inflasi  wilayah  Jawa -Bali. Oleh  karena itu,  disarankan  bahwa  kebijakan  TPID Jakarta  dapat  ditularkan  atau  dijadikan model kepada TPID daerah lain .
6. Kerjasama  pemerintah  Provninsi  DKI Jakarta  dengan  daerah  penghasil  dan kerja antar BUMD Jakarta dengan daerah lain  cukup  efektif.  .Untuk  itu  perlu  di tingkatkan  kualitasnya  dan  kuantitaisnya agar  kelancaran  pasokan  dapat  dikelola dengan baik. Hal ini dimaksudakan untuk mencegah  keaniakn  yang  melebih  dari biasanya.
7. Pelaksnaaan  Pasar  Murah  dan  Operasi Pasar  secara  periodeik  terbukti  efektif dalam  pengendalian  inflasi  untuk  itu perlu terus digalakan. Pelaksanaan dikoordinasikan  oleh  TPID  dan  waktu dan tempat dan jumlah tempat
pelaksanaan  harus  dipikirkan  dengan cermat agar pelaksaaannya efektif.
8. Komunikasi dan sosialisasi terkait kecukupan  pasokan  dan  stabilitas  harga, serta  komitmen  pemerintah  untuk  hadir di  tengah  masyarakat  sangat  penting  dan strategis.  Ini  sangat  efektif  dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk komunikasi  dapat  dilakukan  via televisi,  radio,  videotron,  iklan  layanan masyarakat  di  fasilitas  publik  dan  social media secara massif dan sustain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  prasetyo arief. (2019). Best Practices :
Penguatan BUMD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bahan Paparan, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Djaya.
Akhmad, Dania, 2019. Kausalitas Granger Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang. Skripsi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Alfirman, Luky (2019). Review dan Prospek
Perekonomian Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan,
disampaikan  pada  Executive  Gathering, 21 Januari 2019, Jakarta.
Asdar,  Muh;  Wahyudi,  Nur  Rifqi,  Nohong
Mursalim  (2017).  The  Influence  of Macroeconomic Variables Toward Jakarta  Composite  Index  on  Indonesia Stock Exchange. Jurnal Bisnis,
Manajemen  dan  Informatika,    JBMI Vol. 14 No. 2 Oktober 2017.
Atmadja.  S.  Adwin,  1999.  Inflasi  di Indonesia  :  Sumber-sumber Penyebab dan  Pengendaliannya.  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999 : 54-67  Jurusan  Ekonomi  Akuntansi, Fakultas  Ekonomi - Universitas  Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounti ng/ 56
Badan  Pusat  Statistik,  2016.  Provinsi    DKI Jakarta Dalam Angka. BPS DKI Jakarta. Badan  Pusat  Statistik,  2017.  Provinsi    DKI Jakarta Dalam Angka. BPS DKI Jakarta. Badan  Pusat  Statistik,  2018.  Provinsi    DKI
Jakarta Dalam Angka. BPS DKI Jakarta.
Bank  Indonesia,  2019.  Kajian  Ekonomi  dan
Keuangan  Regional,  Februari  2019.
Jakarta.
Dharma,  Surya,  2015.  Analisis  Peranan  Tim Pemantuan  dan  Pengendalian  Inflasi Daerah  (TPID)  terhadap  Pengendalian Inflasi  di  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Vol.3 No.4.
Dornbusch,  R.,  S.  Fischer  and  R.  Startz.
2004.  Macroeconomics.  Ninth  Edition.
The  McGraw-Hill  Company,  New York.
Hidayat,  S.  2010.  Mengurai  Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah. Prisma, 29 (3): 4-22.
Kardita, Gede Dirga AA, Setiawina Nyoman Djinar  dan  Budiasa,  I  Gede  Sujana  ( 2018) , Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  Inflasi,  DAU,  dan  Share Ekspor  Impor  terhadap  PDRB  terhadap Ketimpangan Pendapatan RumahTangga di Bali. E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  7.7  (2018):  1777-1802.  ISSN 2337 – 3067
McCann,  P.  2006.  Urban  and  Regional
Economics.  Oxford  University  Press, New York. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Sanusi,  Anwar,  dan  Putra  Fadillah  (2019). Analisis Kebijkan Publik Neo- Institusionalisme,  Teori  dan  Praktik. LP3ES. Jakarta Simanjuntak,  R.  2010.  Desentralisasi  Fiskal dan Manajemen Makroekonomi, Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29 (3): 35-57. Sutawijaya,  Adrian  dan  Zulfahmi,  2012. Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi
terhadap  Inflasi  di  Indonesia,  Fakultas
Ekonomi  Universitas  Terbuka.  Jurnal
Organisasi  dan  Manajemen,  Volume  8, Nomor 2, September 2012, 85-101 Suparti  (2013).  Analisis  Data  Inflasi  di Indonesia  menggunakan  Model  Regresi Spline.Media  Statistika.  Vol  6  No.  1 Juni 2013: 1 – 9.
Todaro,  M.  dan  Stephen,  S.C.  2006.
Economic  Development,  Ninth  Edition. Addison Wesley  Harlow, Boston.
McConnel,  R  Campbell  and  Brue  L.  Stanley 1993.  Macro  Economics  ,  Twelfth Edition. McGraw-Hill, Inc.New York.
Howlett,  Michael  and  Ramesh,  1995.  M
Studying  Public  Policy.  Policy  Cycles and Policy Subsystems.Oxford University Press.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang  Undang    Nomor  25  tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Daerah  No  1  tahun  2018  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017- 2022 Undang  Undang  No  25  tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Keputusan  Gubernur  Nomor  2183  Tahun
2017  tentang  Tim  Pengendalian  Inflasi
Daerah
Yurianto,  2018,  Jurnal  Desentralisasi  Fiskla,
Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah,  Defis Edisi  3  Volume  III,  Mei-Agustus  2018 Proyeksi  Potensi  Fiskal  DKI  Jakarta 2018-2022  (Kajian  Analisis  Model Ekonometrika) Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BankIndonesia,2019;https://www.bi.go.id/id/ publikasi/laporan- tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2018. aspx Kompas,2019.https://megapolitan.kompas.co m/read/2019/07/25/21184111/pemprov- dki-raih-penghargaan-pengendali- inflasi-terbaik-di-jawa-dan-bali