## PROBLEMATIKA HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA
Oleh : Liky Faizal 

## Abstract
Legal Thought progressive by Satjipto Rahardjo is the  result  of  long  thought  that  the  application  of the  legal  system  in  Indonesia  is  always  static, corrupt,  and  does  not  have  a  structural  bias against  the  law  living  in  the  community.  The  law in  Indonesia  has  lost  its  social  base,  multicultural base  and  enforced  centrally  in  building  the  legal system.  Major  challenges  the  power  of  the progressives  is  assured  that  there  is  a  systemic problem  and  structured  in  building  a  state  of  law paradigm in Indonesia. Therefore, progressive law can  serve  as  a  paradigm  in  the  development  and enforcement of law in Indonesia.
Keywords : Hukum Progreesive, Legal System

## A. Pendahuluan
Hukum  dan  keadilan  merupakan  dua  buah  sisi  mata uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  hukum  bertujuan  untuk mewujudkan  keadilan  dan  keadilan  tanpa  hukum  menjadi lumpuh.  Akan  tetapi  untuk  mendapatkan  keadilan  maka pencari  keadilan  harus  melalui  prosedur-prosedur  yang  tidak adil.  Sehingga  hukum  menjadi  persoalan  bagi  masyarakat, hukum  bukan  lagi  untuk  membahagiakan  masyarakat  tetapi malah  menyengsarakan  masyarakat.  Hukum  tidak  dapat memberikan keadilan ditengah masyarakat. Penegakan hukum
 Dosen  Tetap pada  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Raden  Intan  Lampung . Email: likyfaizal@radenintan.ac.id

## 2 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
yang  selama  ini  diperjuangakan  hanyalah  sebagai  tanda (sign) tanpa  makna.  Teks-teks  hukum  hanya  permainan  bahasa (language  of  game) yang  hanya  memberikan  kekecewaan  bagi masyarakat.
Reformasi  yang  telah  lahir  di  Indonesia  telah memberikan  warna  dalam  kehidupan  bernegara  yang  lebih demokrasi,  dan  hal  ini  juga  membawa  perubahan  sistem hukum  yang  ada,  dari  model  yang  tertutup  hingga  menjadi model  terbuka  dengan  lebih  mengedepankan  keadilan ditengah  masyarakat  dari  pada  keadilan  yang  dipasung  oleh Penguasa.  Gagasan  Hukum  progresif  oleh  Satjipto  Rahardjo merupakan pergumulan pemikirannya yang panjang terhadap penerapan  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  selalu  statis, koruptif,  dan  tidak  mempunyai  keberpihakan  struktural terhadap  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Hukum  di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya  dan  ditegakkan  secara  sentralistik  dalam bangunan  sistem  hukum.  Hukum  kemudian  dipaksakan, didesakkan  dan  diterapkan  dengan  kekerasan  struktural  oleh aparat penegak hukum. 1
Melihat  sistem  hukum  dan  kondisi  penegakan  hukum yang  penuh  dengan  problematik  di  Indonesia  maka  Satjipto Rahardjo  mengemukakan  pentingnya  persatuan  kekuatan hukum progresif untuk melawan kekuatan status quo madzhab hukum  yang  telah  sekian  lama  diterapkan  dalam  sistem hukum  di  Indonesia.  Menurutnya,  lemahnya  kekuatan madzhab  hukum  progresif  disebabkan  kekuatan  hukum progresif masih belum memiliki dasar yang akan membangun sinergi  dan  kekuatan.  Oleh  sebab  itu  mendesak  kekuatan hukum  progresif  untuk  saling  bersatu  dalam  ide,  dukungan untuk memperkuat kekuatan madzhab hukum progresif. 2
1 Satjipto  Rahardjo ,  Sosiologi  Hukum  :  Esai-Esai  Terpilih ,  (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 96-97
2 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006), h. 114
Problematika Hukum Progresif.... (Liky Faizal) 3
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Kekuatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo katakan,  merupakan  kekuatan  yang  menolak  keadaan  status quo.  Mempertahankan  status  quo  berarti 3 menerima normatifitas  dan  sistem  yang  ada  tanpa  ada  usaha  untuk melihat  aneka  kelemahan  di  dalamnya  yang  kemudian mendorong bertindak mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk  melakukan  perbaikan,  yang  ada  hanya  menjalankan hukum  seperti  apa  adanya  dan  secara  biasa-biasa  saja. Mempertahankan  status  quo  dalam  kondisi  tersebut  akan makin  bersifat  jahat  sekaligus  bertahan  dalam  situasi  korup dan  dekaden  dalam  sistem  yang  nyata-nyata  memiliki kelemahan. Status  quo  juga  bertahan  salah  satu  alasannya karena  doktrin  otonomi  hukum,  padahal  dalam  diri  hukum sesungguhnya  juga  benteng  perlindungan  bagi  orang-orang mapan  sehingga  pendekatan  tujuan  keadilan  hanya  dapat dicapai  dengan  menggunakan  pendekatan  sistem  peraturan dan  prosedur  obyektif.  Pandangan  dan  pendekatan  yang dipraktekkan  dalam  sistem rule  of  law demikian  tidak  akan pernah mencapai keadilan sosial. 4
Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  dengan kekuatan  hukum  progresifnya  merupakan  provokasi  ilmiah atas  kegagaluannya  atas  hegemoni  posistivisme  dan sentralisme  hukum  yang  kemudian  berdampak  terhadap kekerasan  struktural,  marjinalisasi  masyarakat  dan  hukumnya serta  menjauhkan  hukum  dari  kehidupan  sosial  masyarakat yang  multikultural.  Statemen  Satjipto  Rahardo  telah menciptakan  polemik  dan  debat  konfrontatif  dengan paradigma  hukum  yang  hingga  saat  ini  masih  diterapkan  di Indonesia.  Setidaknya,  salah  satu  teoritikus  yang  dilawannya ialah  Hans  Kalsen  yang  mengatakan  bahwa  norma  hukum bukan  semata  diterapkan  oleh  organ  atau  dipatuhi  oleh
3 Ibid.
4 Philipe  Nonet  dan  Philip  Selznick, Law  and  Society  in  Transition : Toward  Tanggapanive  Law,  Harper  and  Row  Publisher,  London,  1974,  dalam Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum  :  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 204-204

## 4 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
subyek,  tetapi  juga  menjadi  dasar  pertimbangan  nilai  spesifik yang  mengkualifikasikan  satu  perbuatan  dinilai  berdasar hukum  ataukah  tidak  diluar  hukum.  Validitas  penerapan hukum  tergantung  pada  norma-normanya,  primer  atau sekunder. 5 Berdasarkan dari pemikiran di atas, penulis tertarik membahas, terkait dengan hukum progresif di Indonesia dan problematikanya

## B. Pembahasan

## 1. Terminologi Hukum Progresif
Hukum  dapat  diklasifikasikan  dalam  dua  pengertian., hukum  bermakna  obyektif  dan  hukum  bermakna  subyektif. Hukum  obyektif  ialah  peraturan-peraturan  yang  mengatur hubungan  antara  sesama  bermasyarakat,  sedangkan  hukum subyektif  ialah  kewenangan  atau  hak  yang  diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. 6 Sedangkan progresif bermakna  maju,  berhasrat  maju  dan  selalu  maju. 7 Dari  dua term  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  progresif  ialah peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  sesama masyarakat  yang  dibuat  oleh  seseorang  atau  kelompok  yang mempunyai  kewenangan  membuat  hukum  dengan  landasan keinginan untuk terus maju.
Satjipto  Rahardjo  memaknai  hukum  progresif  dengan kalimat,  pertama,  hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan sebaliknya.  Hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  melainkan  untuk sesuatu  yang  luas,  yaitu  untuk  harga  diri  manusia, kebahagiaan,  kesejahteraan  dan  kemuliaan  manusia. 8 Kedua, hukum  bukan  merupakan  institusi  yang  mutlak  serta  final,
5 Hans  Kalsen, Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif , (t.tp : Rimdi Press, 1995), h. 46-61
6 B.  Daliyo,  dkk, Pengantar  Ilmu  Hukum : Buku  Panduan  Mahasiswa , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utma, 1996, h. 21-32
7 Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia , (Surabaya: Penerbit Amanah, 1995), h. 183
8 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit ., h. 188
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
karena  hukum  selalu  berada  dalam  proses  untuk  terus menjadi ( law as a procces, law in making ). 9
Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim  bukan  hanya  teknisi  corong  Undang-Undang  tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya  bermain  dengan  pikiran  tapi  juga  nuraninya.  Sehingga keberadaan  hukum  progresif  bertolak  dari  dua  komponen basis  dalam  hukum,  yaitu  peraturan  dan  prilaku  ( rules  and behavior ).  Hukum  ditempatkan  sebagai  aspek  prilaku  namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu  sistem  hukum  positif,  sedangkan  prilaku  atau  manusia akan  menggerakkan  peraturan  dan  sistem  yang  telah  (akan) terbangun. 10
Hukum  progresif  sebagaimana  diuraikan  di  atas, mempunyai keingnan agar kembali  kepada pemikiran hukum pada falsafah  dasarnya  yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi  penentu  dan  titik  orientasi  dari  keberadaan  hukum. Karena  itu,  hukum  tidak  boleh  menjadi  institusi  yang  lepas dari  kepentingan  pengabdian  untuk  mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran  dan  ketulusan  dalam  penegakan  hukum.  Mereka harus  memiliki  empati  dan  kepudian  pada  penderitaan  yang dialami  oleh  rakyat  dan  bangsanya.  Kepentingan  rakyat  baik kesejahteran  dan  kebahagiannya  harus  menjadi  titik  orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini,  term  hukum  progresif  nyata  menganut  ideologi  hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. 11

## 2. Pergumulan Hukum Progresif di Indonesia
Hukum  merupakan  bagian  integral  yang  tidak mungkin  dilepaskan  dari  manusia.  Harus  harus  berorentasi pada  manusia  dan  tidak  sebatas  tunduk  pada  norma-norma
9 Satjipto  Rahardjo, Indonesia  Inginkan  Penegakan  Hukum  Progresif , Kompas 15 Juli 2002 10 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit, h. 265 11 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib … Op. Cit, h. 212

## 6 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “Kita tidak boleh  menjadi  tawanan  Undang- Undang”  dan “Hukum  itu untuk manusia dan tidak sebaliknya”. Supremasi hukum tidak sama  dengan  supremasi  Undang-Undang  yang  sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran. 12
Paradigma  pemikiran  Satjipto  Rahardjo  di  atas  sangat berlawanan  dengan  paradigma  positivisme  hukum  yang berpandangan  bahwa,  pertama,  hukum  hanyalah  perintah penguasa  dan  atau  dibuat  oleh  instansi  berwenang.  Kedua, tidak  ada  hubungan  mutlak  antara  hukum  dan  moral  dan etika.  Ketiga,  analisa  tentang  konsepsi-konsepsi  hukum dibedakan  dari  penyelidikan  sejarah  dan  sosiologi.  Keempat, sistem  hukum  haruslah  sistem  yang  logis,  tetap  dan  bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik. Kelima,  hukum  harus  dipandang  semata-mata  dalam  bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk- bentuk  materialnya.  Keenam,  isi  hukum  atau  materi  hukum diakui  ada,  tetapi  bukan  menjadi  bahan  ilmu  hukum  karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum. 13 Paradigma  positivistik  hukum  di  atas  menjelaskan bahwa  hukum  tidak  didasarkan  pada  dunia  empiris  dan sosiologis,  namun  lebih  pada  nilai-nilai  formal  yang  berlaku dan  telah  dipositivisasi  oleh  penguasa.  Bahkan,  dalam pandangan  tersebut  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  empiris sebagaimana  para  ilmuan  sosial  gunakan  dalam  mengkaji kebenaran hukum ( order of fact ), tetapi kebenaran hukum bagi kaum positivis ialah kebenaran yang logis dalam nalar hukum ( order  of  logic ).  Paradigma  positivisme  hukum  mendasarkan pada  aliran  rasionalisme  dan  logika  modern  yang  melihat bahwa  kebenaran  itu  ada  dua,  pertama,  kebenaran  eternal
12 Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 119-120
13 Lili  Rajidi  dam  IB  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Sistem ,  (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 81
Problematika Hukum Progresif.... (Liky Faizal) 7
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
(abadi)/kebenaran  logis.  Kedua,  kebenaran  fakta  yang ditentukan oleh self evident , tetapi kebenaranya ditentukan oleh proposisi  yang  satu  dengan  proposisi  yang  lain. 14 Aliran rasionalisme berbeda secara ekstrim dengan aliran empirisme. Aliran kritisisme dan intuisisme berupaya mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme. 15
Satjipto  Rahardjo  mengungkapkan  bahwa  idealis hukum  adalah  seorang  hakim  selain  menjalankantugas  sesuai tugasnya  juga  harus  sebagai  sosiolog  dan  keluar  dari  gedung pengadilan  demi  mendengar  suara  hiruk  pikuk  masyarakat, tidak  terpenjara  teks-teks  hukum,  penegakan  hukum  yang bukan  suatu  tindakan  yang  pasti,  hukum  adalah  pantulan masyarakatnya,  hukum  untuk  rakyat  bukan  untuk  hukum sendiri,  hukum  untuk  manusia  dan  tidak  sebaliknya  dan beberapa  lainnya  merupakan  nalar  hukum  empiris  dan faktual.  Bagi  kaum  positivis  pemikiran  Satjipto  Rahardjo bukan pemikiran hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum  tapi  pemikiran  hukum  yang  sekedar  memberi masukan  secara  sosiologis  dan  antropologis  saja.  Kebenaran teorinya  bukan  kebenaran  teori  hukum  tapi  kebenaran  teori sosial.
Setiap  ilmu  mempunyai  tiga  ciri  pokoknya  masing- masing  menurut  Mudzakkir,  yaitu  ciri  ontologis  yang menjelaskan satu obyek ilmu, epistimologis yang menjelaskan metodologi  dan  metode  pengkajian  satu  ilmu  dan aksiologisnya yang menjelaskan tujuan satu ilmu. Dari pokok ciri-ciri  ilmu  tersebut  maka  setiap  obyek  ilmu  akan menghasilkan  kesimpulannya  yang  berbeda-beda  tergantung obyek  ilmu  yang  diteliti.  Maka  kajian  terhadap  permasalahan hukum  dapat  diterapkan  dengan  dua  pendekatan  yaitu memakai  yuridis  (teori  hukum)  dan  pendekatan  non  yuridis (teori  non  hukum).  Pendekatan  yuridis  akan  menghasilkan
14 Mohammad  Muslih,  Filsafat  Ilmu  : Kajian  Atas  Asumsi  Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan , (Yogyakarta: Belukar, 2005), h. 49- 51 15 Ibid , h. 49

## 8 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pemikiran  yang  yuridis,  sedangkan  pendekatan  ilmu  non yuridis akan menghasilkan kesimpulan non yuridis pula.
Selain  itu,  ilmu  hukum  merupakan  bagian  dari  ilmu yang  non  empirik  yang  mempunyai  ciri-ciri,  pertama, order  of logic .  Kedua,  landasan  kebenarannya  teori  koherensi  yang berarti  adanya  kesesuaian  dan  saling  topang  antara  satu  idea dengan  idea  yang  lain.  Ketiga,  kebenarannya  ditentukan secara  internal.  Keempat,  tujuannya  memahami  obyek sedalam-dalamnya.  Kelima,  memakai  nalar  deduksi  (induksi) atas  dasar  aksioma,  nilai/asas,  atau  kebenaran  yang  abstrak untuk  memberi  penilaian  kepada  obyek  tertentu  yang kongkrit dan empirik. Keenam, memakai metode interpretasi, konstruksi  dan  sistematisasi.  Ketujuh,  melakukan  preskripsi. Kedelapan,  demi  kepentingan  pengambilan  keputusan (problem  solving).  Kesembilan,  tidak  bebas  nilai  karena berdasarkan aksioma.
Mudzakkir  memiliki  pandangan  bahwa  anasir-anasir pemikiran  sosial  yang  basis  kebenarannya  memakai  standar korespondensi,  yaitu  adanya  kemiripan  antara  idelita  dengan realita, antara gagasan dengan fakta-fakta sosial yang empirik. Letak  problematik  pemikiran  hukum  progresif  Satjipto Rahardjo  kalau  mengacu  pada  pemikiran  Mudzakkir  karena Satjipto  terlampau  menggunakan  ukuran  fakta-fakta  sosial sebagai  basis  pengukuran  kebenaran.  Hukum  dalam  pikiran Satjipto  Rahardjo  sangatlah  empiris  dan  hidup  dalam masyarakat  ( living  law ).  Padahal  hukum  sebagaimana Mudzakkir  katakan  merupakan  bangunan  yang  sistemik  dan berbentuk  piramida,  mulai  dari  nilai-nilai,  asas-asas  hukum, peraturan  hukum  formal  dan  kemudian  masyarakat  hukum Indonesia. 16
Kritik  serupa  juga  diungkap  oleh  Hans  Kalsen. Menurutnya,  tata  hukum  merupakan  satu  sistem  norma. Landasan validitas dari suatu norma seperti uji kebenaran dari pernyataan  tentang  “kenyataan”,  konfirmasinya  bukanlah
Problematika Hukum Progresif.... (Liky Faizal) 9
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
dengan realita. Dasar validitas dari sebuah norma ialah selalu berupa norma, bukan pada fakta. Pencarian landasan validitas dari  norma  menuntun  kita  bukan  kepada  realita  melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahir norma tersebut yaitu  norma  yang  lebih  tinggi  yang  disebut  sebagai  norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau  suatu  tata  normatif.  Bahwa  suatu  norma  termasuk  ke dalam  sistem  norma  tertentu,  ke  dalam  suatu  tata  normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma  dasar  tersebut  mendapatkan  validitasnya  dari  norma dasar. 17
Menurut  Kalsen,  validitas  suatu  norma  hukum  tidak dapat  dipertanyakan  atas  dasar  bahwa  bahwa  isi-isinya  tidak sesuai dengan suatu nilai moral atau politik. Suatu norma ialah norma  hukum  yang  valid  atas  dasar  fakta  bahwa  norma tersebut telah dibuat menurut suatu aturan tertentu dan hanya atas  dasar  peraturan  itu  saja. 18 Terdapat  perbedaan  antara pernyataan  ilmu  hukum  normatif  dengan  ilmu  hukum sosiologis.  Ilmu  hukum  normatif  menjelaskan  tentang keharusan  dan  menegaskan  validitas  suatu  norma  yang  wajib ditaati  dan  diterapkan.  Sedangkan  ilmu  hukum  sosiologis sekedar  mendeskripsikan  hukum  yaitu  pernyataan  tentang kenyataan  dan  berbeda  makna  keharusan. 19 Kalsen  juga menegaskan bahwa hukum merupakan kesatuan sistem 20 yang diciptakan oleh satu negara dan merupakan personifikasi dari tata hukum nasionalnya. 21
Sesuai kerangka pemikiran Hans Kalsen, kita juga akan mengenal  di  dunia  akademik  tentang  sumber-sumber,  asas- asas hukum dan hierarkhi perundang-undangan. Dalam buku Pengantar  Ilmu  Hukum  disebutkan  bahwa  sumber  hukum
17 Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar … Op. Cit. h. 112-113 18 Ibid , h. 115 19 Ibid , h. 173-174 20 Ibid , h. 1 21 Ibid , h. 183-184
10 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
formil  ialah  sumber  hukum  dengan  bentuk  tertentu  yang merupakan  dasar  berlakunya  hukum  secara  formal.  Sumber hukum  formal  merupakan  dasar  kekuatan  mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan causa efficent daripada  hukum  yang  meliputi,  pertama,  Undang-Undang.
Kedua,  kebiasaan.  Ketiga,  Yurisprudensi.  Keempat,  traktat (perjanjian  antar  negara).  Kelima,  perjanjian.  Keenam,
Doktrin.  Dari  sumber  hukum  formal  tersebut  akan  berlaku asas-asas hukum, yaitu :
1) Lex Superiory Derogat Legi Imferiory yang berarti  Undang- Undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  tinggi mempunya  derajat  yang  lebih  tinggi,  sehingga  apabila ada  dua  Undang-Undang  yang  tidak  sederajat bertentangan  maka  hakim  harus  menerapkan  Undang- Undang  yang  lebih  tinggi  dan  menyatakan  bahwa Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.
2) Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali yang  berarti  bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang  yang  bersifat  umum.  Jika  ada  dua macam  ketentuan  dari  peraturan  perundang-undangan yang  setingkat  dan  berlaku  bersamaan  serta  saling bertentangan,  hakim  harus  menerapkan  yang  khusus dan mengesampingkan yang umum. 3) Lex  Pasterior  Derogat  Legi  Priori yang  berarti  bahwa Undang-Undang  yang  berlaku  kemudian  membatalkan Undang-Undang  yang  terdahulu,  sejauh  Undang-
Undang itu mengatur obyek yang sama.
4) Undang-Undang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Undang-
Undang  tidak  berlaku  apabila,  pertama,  jangka  waktu berlakunya  Undang-Undang  telah  habis.  Kedua,  obyek yang  diatur  oleh  Undang-Undang  telah  tidak  ada.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Ketiga,  Undang  itu  telah  dicabut  oleh  pembentuknya atau  oleh  instansi  yang  lebih  tinggi.  Keempat,  telah dikeluarkan  undang-undang  yang  baru  yang  isinya bertentangan dengan isi Undang-Undang terdahulu. 22
Dalam  kajian  ilmu  perundang-undangan  keberadaan hierarkhi  perundangan-undangan  tersebut  menjadi  norma- norma  yang  harus  dipatuhi  dan  saling  mengalahkan  antara satu  dengan  lainnya.  Norma-norma  tersebut  menjadi  ukuran atau  pedoman  bagi  seseorang  dalam  bertindak  dalam kehidupan  masyarakat.  Norma-norma  tertulis  itu  harus dipatuhi. 23 Keberadaan  hierarkhi  merupakan  basis  teoritik yang mendasar dari penganut positivisme dan mazhab hukum murni  karena  hukum  merupakan  satu  sistem  yang  logis  dan tidak emprical. Untuk menjaga kesatuan hukum yang berlaku di  masyarakat  maka  positivisasi  hieraki  dan  sentralisme hukum  (legal  centralism)  merupakan  satu  keharusan.  Maka, ukuran kebenaran suatu hukum dalam konteks ini bukan lagi sejauhmana  mana  hukum  sesuai  dengan  kepentingan  sosial empiric,  tetapi  sejauhmana  hukum  tersebut  bersesuaian dengan  norma-norma  diatasnya.  Hukum  yang  hidup  di masyarakat (living law) dalam konteks hukum yang hierarkis, sistemis  dan  sentralistik  mengalami  kematiannya,  terutama bagi hukum adat dan masyarakat adat.
Menurut  Rikardo  Simarmata  bahwa  dampak  dari penyatuan  hukum  dan  pengakuan  yang  tidak  jelas  terhadap masyarakat  adat  menjadi  kondisi  yang  mendorong  terhadap penggusuran  hak-hak  masyarakat  adat.  Praktek  dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat  adat.  Dampak  yang  paling  tragis  ialah  cepatnya segelintir  pemegang  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dan Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HPHTI) menguasai  dan  memanfaatkan  kawasan-kawasan  hutan.
22 J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu …. Op. Cit, h. 53-56 23 Budiman  N.P.D  Sinaga, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan , (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 7-8
12 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Sementara  kawasan-kawasan  deposit  tambang  diserahkan kepada  pemegang  kuasa  pertambangan  dan  kontrak  karya. Proses  penggusuran  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat dibantu  oleh  satu  ketentuan  yang  mengatakan  bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap  orang  menyerahkan  tanahnya  bila  ada  kandungan bahan tambang di dalamnya. 24
Selanjutnya  dia  menambahkan,  jika  masyarakat  adat menolaknya  maka  yang  biasa  yang  terjadi  pada  mereka  ialah penyiksaan  ( torture ),  pemerkosaan  ( rape ),  pembunuhan  tanpa proses  pengadilan  ( extra  judicial  killing ),  militerisasi  dan perampasan  tanah  ( extensive  land  alienation ),  bahkan  diantara mereka  harus  diusir  dan  menjadi  pengungsi  di  negaranya sendiri.  Dalam  suasana  masyarakat  adat  yang  dizalimi tersebut,  mereka  kemudian  dibuatkan  program  oleh Departemen  Sosial  berupa  Program  pemukiman  kembali ( resettlement )  yang  kemudian  dikenal  dengan  program Pembinaan  Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  Terasing (PKSMT).  Lewat  program  ini  masyarakat  adat  dianggap terasing  dan  berdiam  di  berbagai  kawasan  hutan  yang merupakan tempat-tempat baru. 25
Marginalisasi lainnya terkait ketentuan mengenai KTP, SIM  dan  Paspor  yang  ketiga  telah  diatur  oleh  hukum pemerintah  yang  terpusat.  Kantor-kantor  swasta  dan pemerintah sama sekali menutup terhadap tanda pengenal diri selain  ketiganya.  Hal  tersebut  juga  berlaku  untuk  dokumen- dokumen  pengangkutan  hasil  hutan.  Masyarakat  adat  sudah biasa  disita  kayunya  serta  ditangkap  pengangkutnya  dan pemilik  kayunya  oleh  Polisi  Kehutanan/Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  dan  atau  polisi  karena  tidak  memiliki
24 Ricardo  Simartana, Pluralisme Hukum,  Mengapa  Perlu?,  dalam  Donny Donardono  (Ed),  Wacana  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  HuMa,  2007), 72-73
25 Ibid.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
identitas  dan  dokumen  formal. 26 Demikiran  juga  hukum perkawinan  hukum  perkawinan  adat  yang  sudah  tidak  diakui oleh  Kantor  Urusan  Agama  dan  Kantor  Catatan  Sipil, matinya peradilan adat dan beberapa kasus hukum masyarakat lainnya  yang  tertutup  atas  hegemoni  hukum  nasional  yang menyengsarakan rakyatnya.
Soetandyo  Wignjosoebroto  mengemukakan  bahwa hukum  negara  yang  tertulis  di  kitab-kitab  dan  dokumen- dokumen yang dulu disebut sebagai hukum kolonial dan yang kini  disebut  hukum  nasional,  itu  tidak  selamanya mencerminkan  hukum  rakyat  yang  hidup  dan  dianut  oleh rakyat  setempat  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Tidak dipahaminya  hukum  negara  oleh  rakyat  yang  berbagai-bagai itu  terkadang  bukan  pula  disebabkan  oleh  ketidaksadarannya melainkan juga sering karena ketidaksediannya. Kenyataan ini merupakan  mencerminkan  terjadinya  cultural  gaps  bahkan juga  cultural  conflict.  Isi  kaidah  yang  terkandung  dalam hukum  negara  dan  yang  terkandung  dalam  hukum  yang dianut  rakyat  tidak  hanya  bersesuaian  satu  sama  lain melainkan juga acap bertentangan. 27
Soetando  juga  menyatakan,  sesungguhnya  insitusi negara  nasional  berikut  hukum  nasionalnya  itu  merupakan invensi dan sekaligus bagian dari pengalaman sejarah bangsa- bangsa  Eropa.  Pengalaman  itu  terpelajari  dan  kemudian tertiru  tatkala  bangsa-bangsa  Eropa  itu  tidak  bertindak sebagai  penjajah  melainkan  juga  menampilkan  diri  sebagai guru-guru  berbagai  bangsa  di  tanah  jajahannya.  Konsep negara bangsa yang  tak hanya bersifat trans lokal akan tetapi juga teritorial dengan sarana penertibnya yang disebut hukum
26 Ibid.
27 Soetandyo  Wignjosoebroto, Masalah  Pluralisme  Dalam  Pemikiran  dan Kebijakan  Perkembangan  Hukum  Nasional  (Pengalaman  Indonesia) ,  Makalah  pada Seminar  Nasional  “Pluralisme  Hukum  :  Perkembangan  di  Beberapa  Negara,
Sejarah  Pemikiran  di  Indonesia  dan  Pergulatannya  Dalam  Gerakan Pembaharuan  Hukum”,  pada  21  November  2006  di  Uni versitas  Al-Azhar, Jakarta, h. 3
14 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
nasional yang diunifikasi dan dikodifikasikan dan serta merta menjadi  tertiru  setelah  merdeka. 28 Masalah  yang  dihadapi pemerintah  Indonesia  dewasa  ini  amat  berbeda  dengan  apa yang  dihadapi  para  sarjana  yang  bersemangat  nasionalisme pada  zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Para  sarjana  itu serempak  menjadi  penganjur  dipertahankannya  hukum  adat yang  berarti  juga  mempertahankan  kemajemukan  untuk menghadapi hukum Belanda pada saat itu. 29
Kritik  keras  juga  diungkap  oleh  I  Nyoman  Nurjaya yang mengatakan bahwa fenomena konflik yang terjadi secara meluas di Indonesia beberapa dasawarsa ini merupakan akibat dari  konflik  nilai  ( conflict  of  values ),  konflik  norma  ( conflict  of norms ),  dan  atau  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  dari komunitas-komunitas  etnik,  agama  maupun  golongan  dalam masyarakat.  Dalam  perspektif  hukum  dan  kebijakan, fenomena  konflik  itu  bersumber  dari  persoalan  diskriminasi pengaturan  dan  perlakuan  pemerintah  terhadap  kehidupan masyarakat  di  daerah  yang  cenderung  mengabaikan, menggusur,  dan  bahkan  mematisurikan  nilai-nilai,  norma- norma hukum rakyat ( customary law /adat law), termasuk religi dan  tradisi-tradisi  serta  kearifan  masyarakat  daerah  melalui dominasi  pemberlakuan  dan  penegakan  hukum  negara  ( state law )  yang  bercorak  sentralisme  hukum  ( legal  centralism ). Paradigma  pembangunan  hukum  ( legal  development  paradigm ) yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  saat  ini  harus  diganti dengan  paradigma  yang  bercorak  pluralisme  hukum  ( legal pluralisme ). 30
Polemik hukum di atas memperlihat betapa paradigma hukum  progresif  satu  sisi  “termarjinal  dan  terbunuh”  akibat hegemoni  paradigma  hukum  positivistik,  hierarkis  dan sistemik  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  tetapi  pada  sisi
28 Ibid. , h. 2 29 Ibid. , h. 5 30 I  Nyoman  Nurjaya, Pluralisme  Hukum  Sebagai  Instrumen  Integrasi Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara ,  dalam  Donny  Donardono  (Ed),  Wacana Pembaharuan… Op. Cit, h. 75-77
Problematika Hukum Progresif.... (Liky Faizal) 15
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
yang  lain  paradigma  hukum  progresif  tertantang  untuk mewujudkan  cita-citanya  yaitu  menghadirkan  hukum  untuk manusia,  menghadirkan  hukum  untuk  rakyat,  demi kebahagian,  kesejahteraan  dan  martabatnya  sebagai  manusia yang  multikultural.  Suntikan  moral  untuk  bangkitnya kekuatan  hukum  progresif  juga  menggema  ditengah banyaknya masyarakat yang menderita akibat hukum hierarkis yang terlihat suci ( transden ) hari ini.

## 3. Penegakan Hukum Progresif di Indonesia
Ada  tembok  besar  sudah  menghadang  hukum progresif di Indonesia yaitu kekuatan positifisme hukum yang sacara hegemonik telah membangun struktur hierarkis secara teoritik  dan  normatif  dan  juga  telah  berhasil  membangun jejaring  intelektual  di  berbagai  universitas  hukum  di Indonesia.  Hukum  progresif  telah  menjadi  wacana  beberapa intelektual  dan  beberapa  kaum  muda,  sama  halnya  dengan wacana-wacana  hukum  empirical  dan  kritis  lainnya.  Tetapi, kekuatan  wacana  itu  masih  sangat  lemah  dan  gampang terpatahkan  dalam  debat  hukum  di  ruang-ruang  struktural. Wacana  hukum  progresif  perlu  kekuatan  yang  lebih  besar hingga  sebanding  dengan  madzhab  positivisme  baik  secara teoritik,  norma-norma,  pelaku-pelaku  hukum  dan  jejaring para intelektualnya.
Problem  utama  yang  harus  didorong  untuk mewujudkan  hal  tersebut  adalah  menciptakan  basis paradigma pembangunan hukum di Indonesia. Abdul Hakim G.  Nusantara  pada  tahun  1983  telah  menggagas  tentang strategi  pembangunan  hukum  responsif  dan  progresif  di Indonesia.  Usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan  pertumbuhan  sejati  kelompok-kelompok kolektif  masyarakat  lapisan  bawah  untuk  mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya, akses masyarakat terhadap pengadilan diperkuat, kelompok-kelompok  sosial non negara pemerintah harus bergerak menyadarkan hak-hak masyarakat
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
bawah,  dan  pemerintah  baik  eksekutif  dan  legislatif  penting didorong  untuk  merespon  kepentingan  masyarakat  lapisan bawah. 31
Dalam  konteks  pembangunan  hukum  yang  responsif dan  progresif  tersebut,  Abdul  Hakim  G.  Nusantara mengkritik keras terhadap paradigma hukum kontinental (rule of  law) yang  saat  ini  sesungguhnya  menjadi  basis  paradigma para  penegak  hukum,  perumus  hukum  dan  beberapa intelektual  hukum  di  Indonesia.  Menurut  Abdul  Hakim,  tipe tradisi  hukum  kontinental  merupakan  model  pembangunan hukum  yang  ortodoks  yang  mempunyai  ciri-ciri  adanya peranan  yang  sangat  dominan  dari  lembaga-lembaga  negara (pemerintah  dan  parlemen)  dalam  menentukan  arah  hukum dalam  suatu  masyarakat.  Hukum  akhirnya  bersifat  positivis- instrumentalis.  Hukum  menjadi  alat  yang  ampuh  bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. 32
Kondisi  terbalik  terjadi  pada  tipe  pembangunan hukum  dengan  model  hukum  adat  ( common  law )  yang responsif.  Ciri-ciri  dari  tradisi  model  common  law  ialah adanya  peranan  besar  dari  lembaga-lembaga  peradilan  dan partisipasi yang luas kelompok-kelompok sosial atau individu- individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Keberadaan pemerintah dan parlemen menjadi lebih relatif,  dan  adanya  tekanan  yang  timbul  dari  partisipasi masyarakat  luas  dan  kedudukannya  yang  relatif  bebas mendorong lembaga peradilan lebih kreatif dalam menghadapi  masalah  yang  timbul  di  masyarakat.  Peradilan mempunyai  peranan  substansial  dalam  pembangunan hukum. 33
Secara historis, dua tipe pembangunan hukum dengan model civil law dan common law tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. John Henry Marryman mengungkapkan,
31 Abdul  Hakim  G.  Nusantara, Politik  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), h. 24-48
32 Ibid. , h. 27 33 Ibid.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
di  Inggris  dan  Amerika  Serikat  yang  menjadi  model  tipe hukum  common  law  para  hakimnya  selalu  menjadi  kekuatan yang  progresif  dan  berada  di  pihak  individu  dalam  melawan penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  penguasa,  mereka  juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan sentralisasi kekuasaan,  dan  dalam  penghancuran  feodalisme. 34 Berbeda dengan  Eropa  Kontinental  dimana  fakta  sejarah  mengatakan bahwa kompilasi dan kodifikasi risalah-risalah dan komentar- komentar  hukum  karya  para  sarjana  hukum  oleh  Kaisar Justianus  menjadi  kebutuhan  hukum  kekaisaran  Roma  yang besar  untuk  mengatur  penduduk  dan  wilayahnya  yang  luas. Kompilasi dan kodifikasi dilakukan sebagai usaha memurnikan  kembali  nilai-nilai  hukum  Romawi  Kuno  yang agung  dan  dianggap  mampu  melayani  pemerintah  dan masyarakat.  Ada  kepercayaan  dengan  memurnikan  dan melestarikan  nilai-nilai  hukum  Romawi  Kuno  kelangsungan hidup  kekaisaran  Roma  di  bawah  Justianus  akan  lebih terjamin. 35
Artidjo  Alkostar  mempunyai  pemikiran  yang  sama tentang  paradigma  pembangunan  hukum  yang  responsif  dan progresif.  Menurutnya,  pembagunan  hukum  tidak  mungkin hanya  dipercayakan  dan  tergantung  kepada  penguasa  saja, karena eksistensi hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial.  Prioritas polititical  will seharusnya  ditujukan  pada pembangunan  ekonomi  dan  teknologi  dibandingkan  dengan pembangunan  hukum  dan  keadilan.  Pembangunan  hukum memiliki  hubungan  dengan  visi  kerakyatan,  karena  hukum selalu menyangkut tingkah laku ( behaviour ). Konstruksi hukum atau  Undang-Undang  penempatan  posisi  rakyat  sebagai pemegang  peran  ( role  occupat )  dan  dilacak  ( trace )  secara paradigmatik, apakah perangkat hukum dan Undang-Undang tersebut  telah  mempergunakan  paradigma  kontrol,  sosial,
34 John Henry Marryman, The Civil Law Tradition , (California: Stanford University Press, 1969), h. 17 35 Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum … Op. Cit , h. 30
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
paradigma  nilai,  paradigma  institusi  atau  atau  paradigma ideologi. 36
Perubahan  paradigma  dalam  satu  cabang  ilmu merupakan  satu  yang  asasi  sehingga  tidak  statis  dan  hanya berkutat dengan variabel dan konsep yang tertinggal ditengah perkembangan  sosial  dan  teknologi  yang  cukup  pesat.  Itulah yang  terjadi  dengan  perkembangan  hukum  di  Indonesia  saat ini.  Menurut  Artidjo,  hukum  Indonesia  terbelenggu  oleh kapsul  positivisme  hukum  Eropa  Kontinental  abad  18. Positivisme  hukum  tidak  peduli  dengan  keadilan,  karena keadilan  bukan  urusan  hukum  positif.  Aliran  positivisme hukum  menekankan  kepastian  hukum  yang  kemudian berakibat pada pertumbuhan hukum Indonesia yang berjalan tanpa visi dan tidak jelas paradigmanya. Watak hukum Eropa Kontinental  bertradisi  tanpa  paradigma  sosiologi,  karena memakai  metode  berfikir  deduktif  seperti  kebiasan  hukum Romawi.  Karakter  hukum  Anglo  Amerika  lebih  realistis karena  memberi  perhatian  kepada  yang  berkembang  dalam dinamikas sosial. 37
Perosoalan  mengenai  paradigma  positivisme  di Indonesia  juga  disampaikan  oleh  Suparman  Marzuki. Menurutnya,  kegagalan  politik  hukum  HAM  di  Indonesia merupakan  dampak  dari  belum  hadirnya  paradigma  hukum responsif di  Indonesia.  Semestinya pembuatan  hukum HAM di  Indonesia  harus  diproses  secara  partisipatif  dengan substansi  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi sosial  sesuai  dengan  realitas  hak  asasi  manusia  di  Indonesia. Proses partisipatif mensyaratkan dua hal, yaitu :
1) DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat,  dan  tidak  memerankan  diri  sebagai konseptor  undang-undang,  apalagi  memonopoli  proses
36 Artidjo  Alkostar, Pembangunan  Hukum  dan  Keadilan ,  dalam  Moh. Mahfud  MD,  dkk  (Ed),  Kritik Sosial  dalam  Wacana  Pembangunan ,  UII  Press, Yogyakarta, 1999, h. 335-336
37 Ibid , h. 337-339
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
lahir  hingga  evaluasi  produk  perudang-undangan. Pengambilan  keputusan  politik  bukan  hanya  aparat negara  dan  wakil  rakyat,  melainkan  juga  seluruh warganegara  berpartisipasi  dalam  wacana  bersama. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku di dalam  perkumpulan  para  wakil  rakyat,  tetapi  juga terdapat  dalam  berbagai  forum  warganegara,  organisasi non pemerintah dan gerakan sosial.
2) Mensyaratkan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan  intelektual  yang  mengkaji  dan  merumuskan kebutuhan  hukum  masyarakat.  Perpaduan  DPR  yang sejatinya  adalah  representasi  (politik)  rakyat  dengan organisasi  masyarakat  sipil  diproyeksikan  mampu merumuskan  substansi  hukum  HAM  yang  memiliki kekuatan  perlindungan  (to  protect),  penghormatan  ( to respect ) dan pemenuhan ( to fullfil ) HAM yang kontekstual dengan  kebutuhan  substansial  masyarakat.  Bukan produk  hukum  HAM  yang  responsif  terhadap demokrasi politik. 38
Suparman  Marzuki  menyatakan  dalam  konteks penegakan  hukum,  yang  terpenting  penegakan  hukum  yang progresif,  yaitu  penegakan  hukum  yang  submisif  terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif ( affirmatif law enforcement ). Afirmatif  berarti  keberanian  untuk  melakukan  pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaaan satu cara  yang  lain,  yang  menerobos  terhadap  pakem-pakem praktek  hukum  yang  telah  lama  berlangsung.  Penegakan hukum  progresif  mengharuskan  aparatur  penegak  hukum HAM  bersikap  realistis,  tidak  bermukim  di  menara  gading. Mereka  harus  mengasah  intuisi  dengan  dengan  turun  ke
38 Suparman  Marzuki, Tragedi  Politik  Hukum  HAM ,  Pusham  UII- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 431-432
20 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
bawah  menyerap  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat. Para hakim harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf  sistem  hukum.  Mereka  harus  berani  mendobrak  sekat- sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial.  Mereka  harus  keluar  dari  tafsir  monolitik  karena  teks undang-undang  hanya  memberi  ruang  penafsiran  yang terbatas.  Penegakan  hukum  progresif  lebih  mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. 39
Menurut  Suparman,  penegakan  hukum  progresif menempatkan  kepentingan  dan  kebutuhan  manusia/rakyat sebagai  titik  orientasinya,  karena  aparatur  penegak  hukum harus  memiliki  kepekaan  pada  persoalan-persoalan  yang timbul  dalam  hubungan-hubungan  manusia.  Salah  salah  satu persoalan  krusial  dalam  konteks  itu  ialah  keterbelengguan manusia  dalam  struktur-struktur  yang  menindas  baik  politik, ekonomi,  sosial  budaya,  maupun  oleh  hukum  yang manipulatif.  Dalam  kondisi-kondisi  tersebut,  keberadaan hukum  progresif  harus  menjadi  institusi  yang  emansipatoris yang  membawa  pemberdayaan.  Konsep  kesamaan  ( aquality ) yang didasarkan pada kolektivitas atau komunitas ( group related equality )  dan  bukan  individu  sebagai  unit  ( individual  equality ).
Aksi-aksi afirmatif penegakan hukum hukum HAM progresif didukung  oleh  keinginan  untuk  mendayagunakan  hukum HAM bagi kepentingan rakyat yang lemah atau rentan. 40
Pemikiran  beberapa  intelektual  di  atas  merupakan representasi  atas  kegelisahan  atas  bangunan  sistem  dan penegakan  hukum  yang  tidak  responsif  dan  menawarkan tawaran-tawaran  solutif.  Sistem  yang  ada  telah  berdampak terhadap  marjinalisasi,  keterpurukan  hukum  yang  berdimensi sosial  dan  banyak  masyarakat  rentan  yang  telah  menjadi korbannya.  Kegelisahan  tersebut  juga  tercerimin  dalam pemikiran-pemikiran  hukum  Satjipto  Rahardjo.  Gumpalan
39 Suparman  Marzuki, Robohnya  Keadilan  :  Politik  Hukum  HAM  Era Reformasi , (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), h. 269-270
40 Ibid. , h. 271-272
Problematika Hukum Progresif.... (Liky Faizal) 21
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
kegagalauanya melihat hukum yang telah kehilangan relasinya dengan kultur dan  struktur masyarakat  mendorongnya untuk mendeklarasikan  hukum  progresif  di  Indonesia.  Satjipto menuliskan  “kekuatan  hukum  progresif  akan  mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Hukum progresif  ialah  paradigma  aksi,  bukan  peraturan.  Dengan demikian,  peraturan  dan  sistem  bukan  satu-satunya  yang menentukan. Manusia masih dapat menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada”. 41
Berangkat  dari  kegundahan  yang  mendalam  Satjipto Rahardjo  tersebut,  tantangan  besar  kekuatan  kaum  progresif yaitu  meyakinkan  bahwa  terdapat  masalah  sistemik  dan terstruktur dalam bangunan paradigma hukum kenegaraan di Indonesia. Para intelektual hukum, para pemangku kebijakan baik  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  dan  para  aktifis  sosial dan  HAM  harus  selalu  dibangunkan  hati  nurani  dan kesadarannya  untuk  merombak  struktur  hukum  yang  statis dan telah menelan banyak korban. Membangkitkan kepekaan nurani  dan  mendorong  kesadaran  atas  multi  krisis  sistem hukum  merupakan  modal  kuat  akan  lahirnya  generasi  yang berparadigma  hukum  progresif.  Pada  saatnya  nanti,  hukum progresif akan tegak dan akan membebaskan masyarakat dari ketertindasannya.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan  hukum  progresif  yang  digagas  oleh  Satjitpto  di Indonesia  menjadi  persoalan  dan  telah  dihadang  oleh  teori dan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hukum progresif  yang  salah  satu  visinya  ingin  menjadikan  hukum untuk  manusia  dan  rakyat,  bukan  sebaliknya,  serta  hukum yang  bukan  merupakan  institusi  yang  mutlak  bertentangan dengan  penganut  teori  hukum  yang  menyatakan  bahwa hukum  merupakan  satu  sistem  yang  bersumber  terhadap
41 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif …… Op. Cit. , h. 116
22 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
norma  dasar  dan  disandarkan  pada  asas-asas  hukum  yang telah teratur dan terukur. Keberadaan manusia tidak menjadi penentu  dalam  hukum  karena  manusia  hidup  dalam  sistem hukum. Manusia harus tunduk pada sistem hukum dan tidak sebaliknya.
Hukum  progresif  juga  dinilai  tidak  bersandar  pada kajian  obyek  hukum  yang  telah  terbangun  dalam  sistem hukum.  Basis  teori  hukum  progresif  Satjipto  Rahardjo menggunakan  kerangka  teori  empiris  ( order  of  fact )  yang  biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang ukuran  kebenarannya memakai  standar  korespondensi  yaitu  adanya  adanya kemiripan  antara  gagasan  dengan  realitas.  Sedangkan  ilmu hukum  menggunakan  kerangka  teori  yang  logis  ( order  of  logic ) yang  ukuran  kebenarannya  memakai  standar  koherensi,  yaitu adanya  kesesuaian  antara  gagasan  yang  satu  dengan  gagasan lainnya  yang  membentuk  satu  kesatuan  gagasan.  Pendekatan hukum progresif ialah pendekatan korespondensi yang secara teoritik  bertentangan  dengan  pendekatan  ilmu  hukum  yang logis.
Tantangan  penegakan  hukum  progresif  terletak  pada paradigma  penegakan  hukum  yang  hidup  dalam  sistem hukum dan teori hukum yang masih positivistik di Indonesia.
Sistem dan norma hukum di Indonesia masih memberlakukan  sebuah  sentralisme  hukum,  hierarki  dan positivisasi  dalam  penegakan  hukumnya.  Maka,  tantangan terberat kekuatan hukum progresif di Indonesia ialah mencari strategi menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Sambil terus  meyakinkan  terhadap  problem  sistem  dan  teori  hukum yang  positivistik.  Upaya-upaya  tersebut  secara  struktural  dan kultural  akan  mendorong  progresifitas  penegakan  hukum  di Indonesia kedepan.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung

## Daftar Pustaka
Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  Politik  Hukum  Indonesia, Jakarta  :  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia, 1988
Ade  Saptomo,  Hukum  dan  Kearifan  Lokal  :  Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta : Grasindo, 2010 Bernard  L.  Tanya,  dkk,  Teori  Hukum  :  Strategi  Tertib Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  Yogyakarta  : Genta Publishing, 2010 Budiman  N.P.D  Sinaga,  Ilmu  Pengetahuan  Perundang- Undangan, Yogyakarta : UII Press, 2004 Donny  Donardono  (Ed),  Wacana  Pembaharuan  Hukum  di Indonesia, Jakarta : HuMa, 2007 Hans  Kalsen,  Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-Dasar  Ilmu Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Empirik-Deskriptif, Tanpa Tempat : Rimdi Press, 1995 John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, California : Stanford University Press, 1969 J.  B.  Daliyo,  dkk,  Pengantar  Ilmu  Hukum  :  Buku  Panduang
Mahasiswa,  Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka  Utma,
1996
Khudzaifah  Dimyati,  Teorisasi  Hukum  :  Studi  Tentang Perkembangan  Pemikiran  Hukum  di  Indonesia  1945- 1990, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010 Lili  Rajidi  dam  IB  Wyasa  Putra,  Hukum  Sebagai  Sistem, Bandung : Remaja Rosdakarya Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma  dan  Kerangka  Teori  Ilmu  Pengetahuan, Yogyakarta : Belukar, 2005 Moh.  Mahfud  MD,  dkk  (Ed),  Kritik  Sosial  dalam  Wacana Pembangunan, Yogyakarta : UII Press, 1999 Philipe  Nonet  dan  Philip  Selznick,  Law  and  Society  in Transition  :  Toward  Tanggapanive  Law,  London  : Harper and Row Publisher, 1974
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum  :  Esai-Esai  Terpilih, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
Satjipto  Rahardjo,  Membedah  Hukum  Progresif,  Jakarta  : Penerbit Buku Kompas, 2006
Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
Suparman  Marzuki,  Tragedi  Politik  Hukum  HAM, Yogyakarta : Pusham UII-Pustaka Pelajar, 2011 Suparman  Marzuki,  Robohnya  Keadilan  :  Politik  Hukum HAM Era Reformasi, Yogyakarta : Pusham UII, 2011 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Masalah  Pluralisme  Dalam
Pemikiran  dan  Kebijakan  Perkembangan  Hukum Nasional  (Pengalaman  Indonesia),  Makalah  pada Seminar Nasional “Pluralisme Hukum :
Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di  Indonesia  dan  Pergulatannya  Dalam  Gerakan Pembaharuan  Hukum”,  pada  21  November  2006  di
Universitas Al-Azhar
Satjipto  Rahardjo,  Indonesia  Inginkan  Penegakan  Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002
Sulchan  Yasyin  (Ed),  Kamus  Pintar  Bahasa  Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995