e-ISSN : 2621-4105

## Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Azkia An Nida Fasya, Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia azkiaannidafasya@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu menginformasikan tindakan apa saja yang bisa dijalankan pengurus dan akibat  hukum  apa  yang  timbul  setelah  pengurus  menentukan  sikapnya  terhadap  perbedaan  nilai tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  dan  debitur  pada  tahap  pencocokan  piutang  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang ( PKPU)  dalam  kasus  PKPU  PT.  NET  Satu  Indonesia  (Dalam PKPU).  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  melengkapi  penulisan-penulisan  terdahulu,  sehingga pada  penulisan  ini  akan  menjelaskan  dengan  lebih  spesifik  mengenai  tahapan  verifikasi  dalam proses  PKPU  beserta  peranan  pengurus  di  dalam  tahapan  tersebut  beserta  akibat  hukum  yang timbul  setelahnya  dengan  menjadikan  kasus  PKPU  PT  NET  Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU) sebagai  bahan  studinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dan melakukan  pendekatan  kasus  dengan  sumber  data  yang  bersifat  primer,  maka  dari  penelitian  ini diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara  keseluruhan,  diakui  secara  keseluruhan,  dan  membantah  setengah  tagihan  yang  diajukan oleh  kreditur.  Akibat  hukum  yang  timbul  setelah  pengurus  menentukan  sikapnya  yaitu  bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur tidak akan mendapat pembayaran apapun  atas  tagihan  yang  telah  diajukan,  begitu  pula  sebaliknya  bagi  kreditur  yang  tagihannya diakui.
Kata Kunci : Pencocokan Piutang; Penundaan Pembayaran Utang

## Abstract
The purpose of this study is to inform the management of what actions can be carried out and what legal consequences arise after the management determines their attitude towards the difference in the value of claims submitted by creditors and debtors at the stage of matching PKPU receivables in  the  case  of  PKPU  PT.  NET  Satu  Indonesia  (In  PKPU).  This  study  also  aims  to  complement previous writings, so that this paper will explain more specifically about the verification stages in the PKPU process and the role of the management in these stages and the legal consequences that arise  afterwards  by  making  the  PT  NET  Satu  Indonesia  PKPU  case  (In  PKPU  )  as  the  study material. By using empirical juridical research methods and taking a case approach with primary data sources, from this research it is known that the actions that can be taken by the management include an overall rebuttal, being admitted in its entirety, and refuting half the claims submitted by creditors.  The  legal  consequences  that  arise  after  the  management  determines  their  attitude, namely for creditors whose claims are completely denied means that the bills will be included in the list of denied claims and the consequence is that the creditors will not receive any payment for the bills that have been submitted, and vice versa for creditors whose claims are recognized.
Keywords: Receivable Matching; Suspension Of Payment
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menurut  Pasal  1  UUD  1945 1 memiliki aspek  paling    esensial  sebagai  negara  hukum,  yaitu  kepastian    hukum  untuk menjamin  kepastian    dalam    hubungan    antarsubjek    di    masyarakat 2 dalam menjalankan  seluruh  kegiatan  termasuk  dalam  mendirikan  dan  menjalankan sebuah  perusahaan.  Dalam  mendirikan  perusahaan  beberapa  orang  tidak  jarang akan melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan meminjam dana dari pihak  lain  yang  ternyata  dengan  cara  ini  akan  memunculkan  kewajiban  bagi pendiri perusahaan guna melunasi hutangnya. 3 Hal tersebut menyebabkan banyak problematika yang semakin rumit yang pada akhirnya dapat membawa perusahaan tersebut  menuju  jurang  kepailitan. 4 Salah  satu  cara  untuk  menyelamatkan perusahaan  tersebut  dari  jurang  kepailitan  adalah  dengan  PKPU.  PKPU merupakan  momen  tertentu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan  putusan  majelis  hakim  sehingga  debitur  dan  kreditur  diberikan waktu  agar  bermusyawarah  terkait  mekanisme  membayarkan  hutang,  dengan pihak  debitur  merencanakan  pembayaran  terhadap  utang-utangnya 5 hal  ini  juga terdapat dalam Pasal 222 UUK & PKPU.
Pada  proses  PKPU,  kreditur  wajib  mengajukan  tagihan  utangnya  kepada debitur  yang  disampaikan  melalui  pengurus,  sesuai  Pasal  270  ayat  (1)  UUK  & PKPU.  Selanjutnya  pengurus  berkewajiban  mencocokannya  dengan  catatan debitur,  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  271  UUK  &  PKPU.  Apabila  setelah beberapa  kali  diadakan  upaya  pencocokan  piutang  tetapi  antara  kreditur  dan debitur tetap tidak menemukan jalan tengah penyelesaian perbedaaan nilai tagihan kreditur dengan catatan debitur, maka pengurus  yang akan menentukan sikap atas perbedaan tersebut, dimana pengurus harus membuat daftar piutang sebagaimana bunyi  ketentuan  Pasal  272  UUK  &  PKPU.  Hal  ini  penting  karena  nilai  tagihan yang  diakui  oleh  pengurus  dan  dibuat  dalam  daftar  piutang  akan  sangat menentukan  kelanjutan  usaha  debitur,  karena  nilai  tagihan  tersebut  akan dikonversi  menjadi  hak  suara,  yaitu  10  juta  nilai  tagihan  dikonversi  menjadi  1 suara menurut Pasal 3 PP No.10 Tahun 2005 dan hal tersebut yang menjadi dasar bagi  kreditur  untuk  melakukan  pemungutan  suara  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal
1 Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang  Berkeadilan Sesuai Asas-Asas
Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 402, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
2 Eva  Achjani  Zulfa  Puspa  Pasaribu,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian  Kredit Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  536, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
3 Anggit  Sinar  Sitoresmi  Kartika  Irwanti,  “Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Dan  Akibat  Hukum  Terhadap  PT.  Asmin  Koalindo  Tuhup  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004,” Jurnal Pandecta 14, no. 2 (2019): 120, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902.
4 Yunanto Yunanto Husni Kurniawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  105, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
5 Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan  (Prinsip,  Norma,  Dan  Praktik  Di  Peradilan ,  5th  ed.  (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015).
281 Ayat  1  UUK  & PKPU mengenai  persetujuan dan Pasal  281 Ayat  2  UUK & PKPU mengenai penolakan dalam rapat menentukan rencana perdamaian.
PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) adalah contoh dari perusahaan yang menghadapi  peliknya  PKPU.  Berawal  dari  gugatan  yang  diajukan  oleh  PT Gametraco  Tunggal  pada  tanggal  25  Januari  2022  di  pengadilan  niaga  dalam kasus No.473/Pdt.Sus/PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut menjelaskan bahwa  PT  Gametraco  Tunggal  menggugat  PT  NET  Satu  Indonesia  (Dalam PKPU) karena PT NET Satu  Indonesia (Dalam PKPU) telah ingkar janji  dengan tidak  membayarkan  utang-utangnya  seperti  kesepakatan  awal.  PT  Gametraco Tunggal  telah  melakukan  berbagai  upaya  dengan  memberikan  surat  peringatan (somasi) namun PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) tetap tidak membayarkan utang-utangnya.  Maka  dengan  diputusnya  kasus  tersebut  oleh  majelis  hakim pengadilan niaga, PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) berada dalam keadaan PKPU,  sehingga  membuatnya  memiliki  kewajiban  untuk  menaati  segala  putusan yang telah ditetapkan dan harus menjalankan seluruh tahapan-tahapan rapat yang ada  agar  dapat  tercapai  perdamaian  dengan  para  krediturnya  dan  terhindar  dari kepailitan.
Penulisan    ini    dilakukan    untuk  melengkapi    penulisan  sebelumnya  dari Wijayanto (2020) yang membahas mengenai kewenangan yang diberikan kepada kurator  oleh  UUK-PKPU.  Pada  rapat  pemverifikasian  untuk  mencocokkan tagihan, debitur yang dalam rapat  melakukan penolakan terhadap tagihan maupun tidak  mengakui  hutangnya  karena  motif  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur tersebut  dianggap  bukan  merupakan  tagihan  yang  sah  dan  dapat  diajukan. 6 Persamaan  pokok  bahasan  antara  penulisan  ini  dengan  penelitian    Wijayanto adalah  kedua  penelitian  membahas  mengenai  kreditur  yang  menagih  haknya dengan mengajukan tagihan utangnya kepada debitur. Akan tetapi pada penelitian tersebut  hanya berfokus  pada usaha hukum  yang dapat  dijalankan pihak  kreditur jika debitur melakukan penolakan terhadap tagihannya atau tidak mengakui utang tersebut, belum membahas mengenai bagaimana pengurus bersikap apabila terjadi perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan catatan debitur.
Penulisan  selanjutnya  dari  Fitria  (2018),  dalam  penelitian  ini  bahasan sekaligus  persamaan pokok bahasan antara penulisan ini  dengan  penelitian  Fitria ini  adalah  mengenai  pemanfaatan  PKPU  sebagai  upaya  menghindarkan  debitur dari  jurang  kepailitan  ketika  menghadapi  permasalahan  penyelesaian  piutang. 7 Akan  tetapi  dalam  penelitian  tersebut  belum  membahas  secara  mendalam mengenai  salah  satu  tahapan  didalam  PKPU  beserta  peranan  pengurus  didalam tahapan tersebut dan akibat hukumnya.
6 Yessy Kusumadewi Prio Wijayanto, Erna Widjajati, “Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit  Tidak  Mengakui  Atau  Menolak  Tagihan  Utangnya(Studi  Putusan  Nomor  05/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst),” Jurnal Krisna Law 2, no. 2 (2020): 186–87.
7 Annisa  Fitria,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Debitor Mencegah Kepailitan,” Jurnal Lex Jurnalica 15, no. 1 (2018): 21.
e-ISSN : 2621-4105
Selanjutnya penulisan terdahulu oleh Irwati (2019), penelitian ini membahas sekaligus persamaan pokok bahasan antara penulisan ini dengan penelitian Irwati adalah  mengenai  permohonan  PKPU  yang  diajukan  kepada  perusahaan  dengan menjadikan  satu  kasus  sebagai  bahan  studinya  dan  akibat  hukum  yang  timbul setelah  permohonan  PKPU  tersebut  disahkan. 8 Akan  tetapi  dalam  penelitian tersebut  belum  membahas  mengenai  salah  satu  tahapan  didalam  PKPU  beserta peranan  pengurus  didalam  melaksanakan  tugasnya  pengurus  bersifat  independen sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pasal  234  UUK-PKPU  dan  tidak tidak  memiliki  benturan  keperluan  baik  debitur  maupun  kreditur 9 dalam  tahapan tersebut.
Berdasarkan pada hal  tersebut  maka untuk  melengkapi  penulisan terdahulu tersebut,  pada  penulisan  ini  akan  menjelaskan  dengan  lebih  spesifik  mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut  beserta  akibat  hukum  yang  timbul  setelahnya  dengan  menjadikan  kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menginformasikan  mengenai  tindakan  apa  saja  yang  dapat dilakukan  oleh  pengurus  dalam  menentukan  sikap  terhadap  perbedaan  nilai tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  dengan  catatan  debitur  dalam  pengajuan tagihan  piutang  PT  NET  Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU)  serta  akibat  hukum  apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya tersebut.
2. METODE
Metode  penelitian  adalah  serangkaian  aktivitas  ilmiah  guna  memperoleh kevalidan  data  sehingga  bisa  memperoleh  data  yang  nantinya  data  tersebut  akan dilakukan  pengembangan  dan  pembuktian   yang  berguna  dalam  pemahaman maupun  pemecahan  masalah 10 agar  dapat    menjelaskan    seluruh    pertanyaan terhadap  persoalan    yang  dikaji    pada  penelitian  ini. 11 Studi  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  merupakan  metode  untuk  mengumpulkan  dan kemudian  menganalisis  hukum  yang  terdapat  di  dalamnya  sesuai  aturan  hukum terkait  atau  lebih  menekankan  pada  studi  kepustakaan. 12 Ciri-ciri  dari  jenis penelitian  ini  diantaranya  ialah  dibutuhkan  adanya  suatu  permasalahan  faktual baik itu permasalahan real ataupun yang sifatnya aksioma/hipotesa. 13 Yang dalam
8 Kartika  Irwanti,  “Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Dan  Akibat  Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.”
9 R. Besse Kartoningrat, “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” Jurnal RechtIdee 16, no. 1 (2021): 40.
10 Nana Darna, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat : Bagi Penelitian Ilmu Manajemen,” Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis 5, no. 1 (2018): 228,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118.
11 F.X Arsin Lukman Audry Zefanya, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2022  (5AD):  444, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
12 Husni  Kurniawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Debitur  Dalam Aktivitas Pinjaman Online.”
13 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum :  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum,” Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 8,  no.  8  (2021):  2467, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
e-ISSN : 2621-4105
penelitian  ini  norma  hukum  yang  relevan  ialah  UU  No.  37/2004  perihal  PKPU dan kasus yang bersifat faktualnya ialah kasus PKPU yang dihadapi oleh PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) dan permasalahannya ialah perbedaan nilai tagihan yang  diajukan  oleh  kreditur  dengan  catatan  debitur.  Pendekatan  masalah  pada studi  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  kasus  yang  merupakan  bentuk pendekatan  pada  studi  hukum  terhadap  adanya  sebuah  permasalahan  spesifik maupun  terhadap  sebagian  kasus  khusus  melalui  penggalian  data  secara mendalam. 14 Pendekatan tersebut bertujuan guna menemukan kebenaran dan juga solusi  paling  efektif  atas  permasalahan  hukum  yang  dikaji  berdasarkan  asas keadilan. 15 Sehingga  nantinya  dapat  diketahui  secara  jelas  bagaimana  sikap pengurus dalam menentukan sikap terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh  kreditur  dengan  catatan  debitur  dalam  pengajuan  tagihan  PKPU  dan  juga akibat hukum apa saja  yang dapat timbul setelah pengurus menentukan sikapnya tersebut dalam kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU).
Penelitian  ini  memakai  sumber  data  sekunder  yakni  data  berbentuk  sudah jadi  seperti  berbentuk  laporan  contohnya  laporan  yang  didapatkan  dari  lembaga HAM,  aparat  kepolisian,  ataupun  dari  lembaga  pengadilan. 16 Penelitian  ini menggunakan  teknik  dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data  melalui pengumpulan  dokumen  dan  juga  data  tertulis  yang  dijadikan  objek  penelitian. 17 Data  dalam  penelitian  ini  ialah  berupa  daftar  piutang  PT  NET  Satu  Indonesia (Dalam  PKPU)  yang  diperoleh  dari  pihak  terkait  yaitu  pengurus  PKPU  PT  NET Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU).  Studi ini  memakai  teknik analisis kualitatif  yang merupakan  prosedur  penelitian  yang  berasal  dari  kehidupan  riil  berupa  data deskriptif dalam bentuk kalimat tulisan maupun lisan yang diperoleh dari individu maupun  dari  hasil  observasi  tingkah  lakunya. 18 Ciri-ciri  pokok  dalam  penelitian ini  yaitu  penulisan  ini  mencoba  untuk  mengkaji  kondisi  real  alamiah  dan  tidak berusaha  memanipulasi  kondisi  tersebut,  transparan,  mengkaji  secara  rinci  dan mendalam  dari  keunikan  data  untuk  mengemukakan  dimensi,  klasifikasi,  dan saling  hubungan,  berfokus  terhadap  proses,  berasumsi  bahwasanya  perubahan sifatnya  tetap  dan  berlangsung  terus-menerus  baik  itu  individual  ataupun  kultur komprehensif di dalamnya. 19
14 Lisa  Rahmi  Ananda,  “Studi  Kasus :  Kematangan  Sosial  Pada  Siswa  Homeschooling,” Jurnal Empati 6, no. 1 (2017): 259. 15 Sri  Mamuji  Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
16 Kornelius  Benuf,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan
Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 26,
https://doi.org/http://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
17 Zhara Yusra, “Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemik Covid-19,” Journal Lifelog Learning 4, no. 1 (2021).
18 Muhammad  Rijal  Fadli,  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif,” Jurnal  Humanika 21, no. 1 (2021): 35, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1. 38075.
19 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
e-ISSN : 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pengajuan  permohonan  PKPU  berdasarkan  ketentuan  UUK  dan PKPU  permohonan  harus  dibuat  secara  tertulis  kepada  pengadilan  Niaga  baik permohonan  dimohonkan  pihak  debitur  atau  dari  pihak  kreditur,  permohonan PKPU  yang  dimainkan  oleh  debitur  wajib  dilampirkan  dengan  daftar  yang mencakup  di  dalamnya  mengenai  total  hutang,  sifat  dan  juga  utang  debitur  serta bukti  yang  mendukung  serta  bisa  pula  untuk  disertakan  rencana  mediasi  di dalamnya,sebagaimana disebutkan pada Pasal 224 Ayat (2) dan Ayat (5) UUK & PKPU,  sedangkan  permohonan  PKPU  yang  dimohonkan  oleh  kreditur,  maka pengadilan  harus  melakukan  pemanggilan  kepada  pihak  debitur  dengan menggunakan  jurusita  serta  surat  kilat  maksimal  7  hari  ketika  sidang  akan dilaksanakan,sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  224  Ayat  (3)  UUK  &  PKPU. Pengajuan  PKPU  tersebut  harus  diberikan  ke  pihak  pengadilan  dan  diberikan tanda tangan pihak pemohon serta pengacaranya,sesuai Pasal 224 Ayat  (1) UUK & PKPU. 20
Tujuan utama dari PKPU adalah untuk menghindarkan debitur yang terlibat permasalahan  finansial  atau  utang  piutang  dengan  para  krediturnya  dari  jurang kepailitan  masyarakat  sering  dikenal    dengan    istilah    bangkrut, 21 yaitu  dengan menyediakan  peluang  bagi  debitur  guna  menyampaikan  perencanaan  terkait mediasi  kepada pihak kreditur di  dalam proses PKPU dengan tujuan  agar terjadi perdamaian diantara kedua pihak, apabila rencana tersebut disepakati pihak yang terlibat  kemudian  akan  dilegalkan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  (di homologasi)  sehingga  perencanaan  terkait  mediasi  yang  sudah  di  homologasi Majelis Hakim Pengadilan Niaga sifatnya mengikat bagi debitur dan para kreditur, juga  memiliki  konsekuensi  hukum  bagi  kedua  belah  pihak  apabila  tidak dilaksanakan.  Setelah  debitur  dinyatakan  dalam  keadaan  PKPU  oleh  majelis hakim  pengadilan  niaga,  maka  terdapat  tahapan-tahapan  atau  agenda-agenda jadwal  rapat  yang  harus  dijalankan  oleh  pengurus,  debitur  dan  para  kreditur, agenda-agenda  jadwal  rapat  tersebut  ditetapkan  oleh  hakim  pengawas  melalui sebuah  penetapan  yang  berisi  agenda-agenda  rapat  antara  lain  Memerintahkan kepada  pengurus  guna  memberikan  pengumuman  terkait  putusan  KPU  dalam berita negara RI dan minimal 2 media kabar harian berskala nasional, menetapkan jadwal agenda rapat dari pihak kreditur  yang pertama, menetapkan batasan akhir pengajuan  tagihan  untuk  kreditur,  menetapkan  waktu  agenda  rapat  untuk mencocokkan piutang, menetapkan jadwal agenda rapat pembahasan perdamaian; menetapkan  rapat  pemungutan  suara  (voting);  dan  menetapkan  rapat permusyawaratan majelis hakim.
20 Annisa  Fitria,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Debitor Mencegah Kepailitan.”
21 Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid- 19,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 89, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  Pasal  270  ayat  (1)  UUK&  PKPU  yang  menjelaskan bahwasanya“Tagihan  harus  diajukan  kepada  pengurus  dengan  cara  menyerahkan surat  tagihan  atau  bukti  tertulis  lainnya  yang  menyebutkan  sifat  dan  jumlah tagihan  disertai  bukti  yang  mendukung  atau  salinan  bukti  tersebut” , berdasakan ketentuan  tersebut  maka  pengurus  harus  memanggil  debitur  dan  kreditur  dalam suatu  agenda  rapat  pencocokan  sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  Hakim Pengawas untuk melakukan pencocokan terhadap tagihan yang telah disampaikan oleh  kreditur  kepada  pengurus,  dalam  rapat  tersebut  akan  dibahas  mengenai besaran  nilai  tagihan  kreditur  serta  sifat  tagihan  kreditur  yang  akan  dicocokan dengan  catatan  debitur.  Apabila  terdapat  perbedaan  mengenai  nilai  tagihan  atau sifat  tagihan  antara  kreditur  dan  debitur,  maka  pengurus  dapat  melakukan beberapa  kali  rapat  pencocokan  piutang  dengan  debitur  dan  kreditur  baik  sesuai agenda  yang  telah  ditetapkan  oleh  hakim  pengawas  ataupun  disepakati  kedua belah  pihak,  baik  bertempat  di  pengadilan  niaga  yang  dihadiri  oleh  Hakim Pengawas,  maupun  di  luar  pengadilan  dengan  tidak  dihadiri  Hakim  Pengawas. Apabila  setelah  beberapa  kali  diadakan  upaya  pencocokan  piutang  tetapi  antara pihak  kreditur  dan  debitur  tetap  tidak  menemukan  jalan  tengah  untuk menyelesaikan perbedaaan nilai tagihan kreditur atau sifat tagihan dengan catatan debitur,  maka  pada  akhirnya  pengurus  lah  yang  akan  menentukan  sikap  atas perbedaan nilai tagihan tersebut, dimana pengurus harus membuat daftar piutang sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 272 UU Kepailitan & PKPU, sebagai berikut “Pengurus  harus  membuat  daftar  piutang  yang  memuat  nama,  tempat  tinggal kreditur,  jumlah  piutang  masing-masing,  penjelasan  piutang,  dan  apakah  piutang tersebut  diakui  atau  dibantah  oleh  pengurus”. Untuk  melaksanakan  tugasnya tersebut  pengurus  harus  bersifat  independen,  dengan  wajib  bertindak  transparan berdasarkan ketetapan Pasal 234 UUK & PKPU dan tidak terdapat keperluan yang berbenturan di antara pihak yang terkait. 22
Pada  suatu  proses  yang  ada  dalam  tahapan  PKPU  yang  pelaksanaannya dilakukan  setelah  dijatuhkan  putusan  oleh  majelis  hakim  pada  pengadilan  niaga yang  mengadili,  yakni  tahap  verifikasi  adakalanya    tagihan-tagihan    yang  telah diajukan oleh kreditur dibantah kebenarannya oleh debitur karena berbeda dengan catatan debitur. 23 Maka pada saat inilah peran pengurus sangat dibutuhkan karena dalam  hal  ini  pengurus  memiliki  peran  penting  untuk  menentukan  sikapnya terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dan  yang  pasti  sikapnya  tersebut  harus dilakukan  sesuai  dengan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pengurus  berdasarkan amanat  undang-undang.  Dalam  penentuan  sikap  terhadap  setiap  tagihan  yang diajukan oleh kreditur dan catatan  yang dimiliki oleh debitur ada beberapa sikap yang  dapat  ditetapkan  oleh  pengurus  dan  yang  pasti  sikap-sikap  tersebut
22 R.  Besse  Kartoningrat,  “Prinsip  Independensi  Dan  Pertanggung  Jawaban  Kurator  Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.”
23 Yessy Kusumadewi Prio Wijayanto, Erna Widjajati, “Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit  Tidak  Mengakui  Atau  Menolak  Tagihan  Utangnya(Studi  Putusan  Nomor  05/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst),” Jurnal Krisna Law 2, no. 2 (2020): 182.
e-ISSN : 2621-4105
ditetapkan disertai dengan alasan-alasan  yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus.  Pembahasan  terkait  hal-hal  tersebut  sebagaimana  yang  telah  terjadi pada sikap pengurus dalam proses PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) akan dikaji lebih mendalam pada bagian di bawah ini.
3.1. Tindakan  Yang  Dilakukan  Oleh  Pengurus  Dalam  Menentukan  Sikap Terhadap  Perbedaan  Nilai  Tagihan  Yang  Diajukan  Oleh  Kreditur Dengan  Catatan  Debitur  PT  NET  Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU)

## Berdasarkan UU No 39 Tahun 2004
Dinamika  sikap  yang  ditetapkan  oleh  pengurus  PKPU  PT  NET  Satu Indonesia  (Dalam  PKPU)  terhadap  seluruh  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur kepada  debitur  terlihat  sangat  signifikan.  Sikap  yang  diambil  oleh  pengurus tersebut  telah  sesuai  dengan  apa  yeng  tertera  pada  Pasal  272  UU  No.  37  Tahun 2004 perihal UUK & PKPU yang menyebutkan bahwa “Pengurus harus membuat daftar  piutang  yang  memuat  nama,  tempat  tinggal  kreditur,  jumlah  piutang masing-masing,  penjelasan  piutang,  dan  apakah  piutang  tersebut  diakui  atau dibantah oleh pengurus”
Tabel 1 Daftar Piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) No. Keterangan Jumlah 1. Diakui Seluruhnya 117 2. Diakui Sebagian / Dibantah Sebagian 4 3. Dibantah Seluruhnya 2 Total 123 sumber : olah data
Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa 24 dinamika sikap  yang ditetapkan oleh pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) terhadap seluruh tagihan yang diajukan kreditur kepada pengurus secara keseluruhan dapat  terlihat bahwa dari tagihan-tagihan  yang diajukan oleh kreditur PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)    pengurus  akan  mengambil  sikap  mengakui  secara  keseluruhan  tagihan yang  diajukan  oleh  kreditur  apabila  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  tersebut memang telah sesuai dengan catatan debitur dan didukung dengan data-data serta dokumen-dokumen  pendukung  yang  sah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Pasal  271 UU  No.  37  Tahun  2004  perihal  PKPU  yang  menyebutkan  bahwasanya  “Semua perhitungan  yang  telah  dimasukkan  oleh  pengurus  harus  dicocokkan  dengan catatan  dan  laporan  dari  debitur”.  Pasal  270    Ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa “Tagihan  harus  diajukan  kepada  pengurus  dengan  cara  menyerahkan  sifat  dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut”. Dari data tabel 1 juga dapat terlihat bahwa hanya terdapat 2 (dua) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah tagihannya secara keseluruhan. Terdapat pula  4  (empat)  tagihan  kreditur  yang  ditetapkan  oleh  pengurus  untuk  dibantah sebagian tagihannya serta diakui sebagian yang lainnya lagi. Dan dari hal tersebut
24 Tim  Pengurus  PT  NET  Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU),  “Daftar  Piutang  PT  NET  Satu  Indonesia (Dalam PKPU),” 2022.
e-ISSN : 2621-4105
telah  terjawab  bahwa  dalam  menentukan  sikapnya  terhadap  perbedaan  nilai tagihan  dari  kreditur  dibandingkan  dengan  catatan  pihak  debitur  maka  pengurus dapat menyikapinya dengan beberapa tindakan yang disertai dengan penjelasan di dalamnya  yang  tertera  dalam  daftar  piutang  yang  dikeluarkan  oleh  pengurus. Tindakan  tersebut  berupa  bantahan  secara  keseluruhan  terhadap  tagihan  yang diajukan oleh kreditur dengan, mengakui secara keseluruhan tagihan dari kreditur dan  membantah  sebagian  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  dan  mengakui tagihan  yang  sebagiannya  lagi.  Tindakan-tindakan  tersebut  dilakukan  oleh pengurus  karena  telah  sesuai  dengan  wewenang  yang  mereka  miliki  serta  tidak asal memberikan tindakan tanpa wewenang yang jelas.
PKPU  merupakan  salah  satu  kesempatan  dan  bentuk  iktikad  baik  bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi terhadap penyelesaian pembayaran utang- utangnya  kepada  para  krediturnya  agar  tidak  terjatuh  kedalam  jurang  kepailitan. Dikatakan  demikian  karena  akhir  daripada  PKPU  ini  ialah  berupa  penawaran rencana damai dari debitur untuk krediturnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU yang menyebutkan bahwa  “Debitur  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat  memohonkan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dengan  maksud untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditur”. Dari  hal  tersebut  juga  terlihat bahwa  melalui  PKPU  diharapkan  dapat  mencegah  debitur  yang  terhalang  untuk melunasi  hutangnya  namun  dimungkinkan  bisa  melakukan  pembayaran  di  masa depan dalam periode tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak dan juga dari jurang kepailitan
Pengurus  PKPU  sebagai  pihak  yang  telah  dipilih  pengadilan  pada  proses PKPU  tidak  diperbolehkan  oleh  undang-undang  untuk  memihak  baik  pihak debitur  atau  kreditur  sesuai  penjelasan  Pasal  234  Ayat  1UU  No.  37  Tahun  2004 bahwa “Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus  independen  dan  tikda  memiliki  benturan  kepentingan  dengan  debitur  atau kreditur” serta pengurus juga diharapkan mampu menangani suatu perkara PKPU sampai  berhasil.  Pihak  pengurus  PKPU  mengemban  tanggungjawab  agar  pihak kreditur  maupun  pihak  debitur  tidak  sampai  dirugikan  yang  bahkan  hal  ini  telah tercantum  dalam  Pasal  254  UU  No.  37  Tahun  2004  perihal  PKPU  yang menjelaskan bahwasanya “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi  keuntungan  sesama  debitur  dan  penanggung”  dan  undang-undang  akan memberi sanksi ganti rugi apabila pengurus lalai dalam tugasnya hingga membuat rugi  kedua  belah  pihak  sesuai  penjelasan  Pasal  234  Ayat  2  UU  No.  37  Tahun 2004 bahwa “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  yang terbukti tidak independen  dikenakan  sanksi  pidana  dan/atau  perdata  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”.  Segala  kewenangan  pengurus  untuk  mengemban tanggungjawabnya  tersebut  telah  dijamin  oleh  undang-undang  walaupun  demi
e-ISSN : 2621-4105
mengemban tanggungjawabnya tersebut pengurus sewaktu-waktu harus bertindak membatalkan  seluruh  transaksi  atau  bahkan  mengakhiri  usaha  debitur  meskipun tidak  memperoleh  persetujuan  debitur  apabila  diketahui  ada  penghasilan  tetap debitur  yang  berkurang  maupun  memunculkan  pembiayaan  atas  operasional usahanya di luar batasan maksimal seperti yang telah diprediksi  sesuai Pasal 240 Ayat  2  UU  No.  37  Tahun  2004  bahwa  “Jika  debitur  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pengurus  berhak  untuk  melakukan  segala sesuatu  yang  diperlkan  untuk  memastikan  bahwa  harta  debitur  tidak  dirugikan karena tindakan debitur tersebut”.  Kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)  ini  pengurus  lebih  banyak  mengambil  sikap  dengan  mengakui  semua tagihan  dari  kreditur  kepada  debitur  karena  pengurus  tidak  memiliki  laporan secara  lengkap  dari  debitur  dikarenakan  pihak  debitur  juga  tidak  memiliki dokumen  yang  lengkap  atas  tagihan  kreditur,  dalam  hal  ini  debitur  hanya mengakui  tagihan  kreditur  berdasarkan  atas invoice yang  telah  diterima  oleh debitur  dari  kreditur.  Sehingga  pengurus  tidak  memiliki  dokumen  pembanding secara lengkap dari debitur terhadap tagihan  yang diajukan oleh kreditur, namun kreditur dapat memberikan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap kepada pengurus  bukan  hanya invoice .  Selain  itu  pengakuan  terhadap  tagihan  yang diajukan  oleh  kreditur  juga  didasari  karena  adanya  penetapan  dari  Hakim Pengawas mengenai nilai tagihan yang harus diakui oleh pengurus.
Sedangkan  alasan  dibantahnya  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  kepada debitur  oleh  pengurus  baik  yang  dibantah  seluruhnya  maupun  yang  dibantah sebagian  adalah  karena  nilai  tagihan  yang  disampaikan  oleh  kreditur  tidak dilengkapi  dengan  bukti-bukti  pendukung  atau  dapat  dikatakan  tagihan  yang disampaikan  tidak  memiliki  dasar  hukum.  Contohnya  saja  dalam  perkara  ini terdapat  kreditur  yang  mengajukan  denda/bunga  sementara,  padahal  di  dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur tidak mengatur mengenai dengan/bunga tersebut.  Maka  dari  itu  karena  di  catatan  debitur  bunga/denda  tersebut  tidak dicatat  dan  kreditur  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  maka  pengurus  pada akhirnya hanya akan mengakui tagihan yang sesuai dengan catatan debitur. Sebab dalam  catatan  debitur  hanya  mencatat  jumlah  kewajiban  debitur  yang  sesuai dengan nilai kontrak.  Sementara untuk  tagihan lainnya  yang tidak sesuai  dengan nilai  kontrak  tidak  dicatat  sebagai  kewajiban  pembayaran  pihak  debitur  untuk kreditur.  Karena  itulah  dalam  menyikapi  seluruh  tagihan  yang  diajukan  kreditur kepada pengurus. Pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)  lebih sering mengambil sikap mengakui secara keseluruhan tagihan yang diajukan oleh kreditur.  Hanya  sedikit  sekali  tagihan  yang  dibantah  dan  yang  pasti  terdapat alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  dibantahnya  tagihan-tagihan tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
3.2. Akibat  Hukum  Yang  Timbul  Setelah  Pengurus  Menentukan  Sikapnya Terhadap  Perbedaan  Nilai  Tagihan  Yang  Diajukan  Oleh  Kreditur  Dan Debitur  Dalam  Pengajuan  Tagihan  Piutang  PKPU  PT  NET  Satu Indonesia (Dalam PKPU)
Mengacu  pada  data  penelitian  seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya  telah memperlihatkan penjelasan-penjelasan pengurus atas sikapnya dalam menentukan 2 (dua) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah tagihannya secara keseluruhan dan 4 (empat) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk  dibantah  sebagian  tagihannya.  Pengurus  PKPU  memiliki  penjelasan  atas semua  bantahan  yang  telah  mereka  tentukan  terhadap  nilai  tagihan  utang  yang diajukan  oleh  pihak  kreditur.  Alasan-alasan  atas  bantahan  tersebut  diantaranya yaitu  setengah  dari  jumlah  keseluruhan  pengajuan  tagihan  dari  dua  kreditur konkuren  berupa  tagihan  denda  dibantah  dikarenakan  denda  tidak  diperjanjikan, setengah  dari  jumlah  keseluruhan  pengajuan  tagihan  dari  salah  satu  kreditur konkuren  dibantah  karena  masih  terdapat  sengketa  antara  kreditur  &  debitur, setengah  dari  jumlah  keseluruhan  pengajuan  tagihan  dari  salah  satu  kreditur konkuren  berupa  tagihan  bunga  dibantah  dikarenakan  bunga  tidak  diperjanjikan dan  jumlah  keseluruhan  pengajuan  tagihan  dari  dua  kreditur  konkuren  dibantah karena kreditur tidak dapat menunjukan bukti pendukung tagihan remaining life.
Dari  hal  tersebut  juga  dapat  terlihat  bahwa  setelah  pengurus  menentukan sikapnya  atas  semua  nilai  tagihan  yang  diajukan  oleh  pihak  kreditur  kepada debitur,  pengurus  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  penjelasan  tentang mengapa  tagihan-tagihan  tersebut  dibantah  dan  dikabulkan.  Terutama  terhadap tagihan yang dibantah, meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengurus  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengambil  tindakan demi  kelancaran  kasus  PKPU  namun  tetap  saja  penjelasan-penjelasan  yang diberikan  oleh  pengurus  tersebut  harus  memiliki  alasan  yang  jelas  dan  bisa dipertanggungjawabkan. Kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) ini pengurus  lebih  banyak  mengambil  sikap  dengan  mengakui  seluruh  tagihan  yang diajukan  oleh  kreditur  kepada  debitur  salah  satu  alasannya  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya  adalah  karena  pengurus  tidak memiliki  laporan  dari  debitur  dikarenakan  pihak  debitur  tidak  kooperatif  kepada pengurus. Serta salah satu alasan dibantahnya tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada  debitur  oleh  pengurus  baik  yang  dibantah  seluruhnya  maupun  yang dibantah sebagian ialah karena nilai tagihan yang disampaikan oleh kreditur tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Proses  PKPU  apabila  setelah  dilakukan  verifikasi  tetap  terjadi  perbedaan pendapat  antara  debitur  dan  kreditur  maka  berdasarkan  UU  No.  37  Tahun  2004 Maka  ada  2  cara,  pertama  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  272  yang  menjelaskan bahwa  “Pengurus  harus  membuat  daftar  piutang  yang  memuat  nama,  tempat tinggal  kreditur,  jumlah  piutang  masing-masing,  penjelasan  piutang  dan  apakah piutang  tersebut  diakui  atau  dibantah  oleh  pengurus”,  pengurus  akan  mengambil
e-ISSN : 2621-4105
sikap untuk mengakui salah satu dari tagihan yang diajukan oleh kreditur maupun catatan  yang  dipegang  oleh  debitur  dengan  cara  dibuatkan  daftar  piutang  yang akan  di  tandatangani  oleh  pengurus,  hakim  pengawas  dan  panitera  pengganti sebagaimana Pasal 282 Ayat 2 bahwa “Daftar kreditur yang dibuat oleh pengurus yang  telah  ditambah  atau  diubah  dalam  rapat,  harus  ditandatangani  oleh  hakim pengawas  dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang  bersangkutan”.  Atau  apabila  tagihan  yang  akan  diputuskan  merupakan tagihan  yang  bersifat  rumit,  maka  pengurus  dapat  memohonkan  kepada  hakim pengawas  untuk  dibuatkan  penetapan  Hakim  Pengawas  mengenai  nilai  tagihan siapa yang harus diakui oleh pengurus sebagaimana yang tertera dalam Pasal 278 Ayat  6  bahwa  “Dalam  hal  diajukan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  Hakim  Pengawas  akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat”.
Sesuai  dengan  pengertian  dari  akibat  hukum  yaitu  setiap  timbulnya  akibat karena adanya perbuatan hukum dari subjek kepada objek hukum maupun adanya akibat  yang  lain  dikarenakan  peristiwa  tertentu  oleh  hukum  yang  terkait  yang sudah  ditetapkan.  Akibat  hukum  ini  timbul  dikarenakan  adanya  perikatan  yang merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi dikarenakan ada perjanjian antara kedua belah pihak. 25 Yang dalam tahap pencocokan piutang pada kasus PKPU PT NET  Satu  Indonesia  (Dalam  PKPU)  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  akibat  hukum yang  timbul  terhadap  nilai  tagihan  yang  telah  diakui  oleh  pengurus  dan dimasukkan  ke  dalam  daftar  piutang  yang  telah  ditandatangani  juga  oleh  Hakim Pengawas  maka  baik  kreditur  maupun  debitur  harus  tunduk  pada  keputusan tersebut  begitupula  apabila  Hakim  Pengawas  telah  mengeluarkan  mengenai tagihan  mana  yang  diakui,  maka  seluruh  pihak  baik  itu  pengurus,  debitur  dan kreditur  harus  tunduk  kepada  penetapan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  tertera dalam Pasal 286 UU No.37 tahun 2005 perihal PKPU
Akibat  hukum  bagi  kreditur  yang  tagihannya  dibantah  seluruhnya  berarti tagihannya  tersebut  akan  dimasukan  kedalam  daftar  tagihan  yang  dibantah  dan konsekuensinya  adalah  kreditur  secara  hukum  tidak  memiliki  tagihan  kepada debitur sehingga tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan  begitu  pula  sebaliknya  bagi  kreditur  yang  tagihannya  diakui  maka tagihannya akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang diakui baik  yang diakui seluruhnya  maupun  sebagian.  Konsekuensinya  bagi  tagihan  yang  diakui seluruhnya, maka kreditur akan mendapat pembayaran penuh atas seluruh tagihan yang  diajukan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati.  Kreditur  yang tagihannya diakui  sebagian, maka sebagian tagihan  yang diakui akan dibayarkan dan  sebagiannya  lagi  yang  dibantah  tidak  akan  dibayarkan  hal  ini  sesuai  dengan kesepakatan  dan  ketetapan  yang  telah  disepakati  dan  ditetapkan.  Akibat  hukum
25 Niru  Anita  Sinaga,  “Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian,” Jurnal  Mitra Manajemen 7, no. 2 (2020): 46.
e-ISSN : 2621-4105
lainnya bagi kreditur yang nilai tagihanya dibantah atau diakui oleh pengurus baik sebagian  maupun  keseluruhan  yaitu  dapat  berupa  berkurangnya  nilai  tagihan kreditur  kepada  debitur,  yang  berpengaruh  juga  terhadap  pembayaran  tagihan kreditur  dan  juga  berkurangnya  hak  suara  kreditur  pada  rapat  untuk  memungut suara atau voting untuk keperluan rencana damai.
Sedangkan  akibat  hukum  yang  timbul  bagi  debitur  adalah  debitur  harus membayar  hutangnya  kepada  kreditur  sesuai  dengan  yang  telah  tertera  dalam daftar nilai tagihan yang diakui oleh pengurus baik yang diakui sebagian maupun yang  diakui  seluruhnya  kepada  kreditur  sesuai  dengan  apa  yang  telah  tertera dalam daftar nilai  tagihan tersebut  yang tersusun didalam  perdamaian  yang telah disahkan. Apabila setelah disahkan perdamaian oleh majelis hakim (homologasi) debitur beriktikad buruk untuk  mengurus kekayaannya atau sudah membuat rugi maupun  mencoba  membuat  rugi  kreditur  atau  telah  melalaikan  kewajibannya maka kreditur bisa membuat permohonan pengairan PKPU. Apabila permohonan tersebut telah disahkan oleh pengadilan, maka debitur harus dinyatakan pailit, hal ini tercantum dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU
4. PENUTUP
Terhadap  adanya  perbedaan  nilai  tagihan  antara  kreditur  dan  debitur, pengurus  dapat  menyikapinya  dengan  beberapa  tindakan  yang  disertai  dengan penjelasan  di  dalamnya  yang  tertera  dalam  daftar  piutang  yang  dikeluarkan  oleh pengurus.  Tindakan  tersebut  dapat  berupa  bantahan  secara  keseluruhan  dari kreditur  dengan  mengakui  secara  keseluruhan  tagihan  yang  ada  pada  catatan debitur,  mengakui  secara  keseluruhan  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  dan juga  mengakui  setengah  tagihan  yang  diajukan  oleh  kreditur  dan  membantah setengahnya lagi tagihan yang diajukan. Akibat hukum yang timbul terhadap nilai tagihan yang telah diakui oleh pengurus dan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang  telah  ditandatangani  juga  oleh  hakim  pengawas  adalah  seluruh  pihak  yang terlibat  dalam  PKPU  tersebut  harus  tunduk  terhadap  putusan  tersebut.  Bagi kreditur konsekuensinya ialah bagi tagihan yang diakui seluruhnya atau sebagian, maka  kreditur  akan  mendapat  pembayaran  atas  tagihan  yang  diakui  tersebut. Untuk  nilai  tagihan  yang  dibantah  oleh  pengurus  baik  sebagian  maupun keseluruhan maka akan berpengaruh terhadap pembayaran tagihan yang  diajukan dan juga terhadap hak suara kreditur pada agenda voting untuk keperluan rencana damai.  Sedangkan  akibat  hukum  yang  timbul  bagi  debitur  adalah  debitur  harus membayar  hutangnya  kepada  kreditur  sesuai  dengan  daftar  nilai  tagihan  yang diakui  oleh  pengurus  dan  telah  disahkan.  Apabila  debitur  beriktikad  buruk pengurus  dapat  membuat  pengajuan  permohonan  akhir  PKPU  dan  debitur  akan dianggap pailit.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa  Fitria.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Salah  Satu Upaya  Debitor  Mencegah  Kepailitan.” Jurnal  Lex  Jurnalica 15,  no.  1
e-ISSN : 2621-4105
(2018): 21.
Audry  Zefanya,  F.X  Arsin  Lukman.  “Tolak  Ukur  Pemenuhan  Penguasaan  Fisik
Atas  Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2022 (5AD): 444. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
David  Tan.  “Metode  Penelitian  Hukum :  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.” Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2467. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
D.  Uhar  Suharsaputra. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Tindakan . Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
Fadli,  Muhammad  Rijal.  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif.” Jurnal Humanika 21, no. 1 (2021): 35. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1. 38075.
Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan . 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015.
Husni  Kurniawati,  Yunanto  Yunanto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 105. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
Kartika  Irwanti,  Anggit  Sinar  Sitoresmi.  “Permohonan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran  Utang  Dan  Akibat  Hukum  Terhadap  PT.  Asmin  Koalindo Tuhup  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.” Jurnal Pandecta 14, no. 2 (2019): 120. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902.
Kornelius  Benuf.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Jurnal  Gema  Keadilan 7,  no.  1 (2020): 26. https://doi.org/http://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Kukuh  Sudarmanto.  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia Yang  Berkeadilan  Sesuai  Asas-Asas  Pancasila.” Jurnal  Ius  Constituendum 6, no. 2 (2021): 402. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110. Lisa  Rahmi  Ananda.  “Studi  Kasus :  Kematangan  Sosial  Pada  Siswa Homeschooling.” Jurnal Empati 6, no. 1 (2017): 259.
Nana  Darna.  “Memilih  Metode  Penelitian  Yang  Tepat :  Bagi  Penelitian  Ilmu Manajemen.” Jurnal  Ilmu  Manajemen  Universitas  Galuh  Ciamis 5,  no.  1 (2018): 228. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118. Niru Anita Sinaga. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” Jurnal Mitra Manajemen 7, no. 2 (2020): 46.
Prio  Wijayanto,  Erna  Widjajati,  Yessy  Kusumadewi.  “Upaya  Hukum  Bagi Kreditor  Apabila  Debitor  Pailit  Tidak  Mengakui  Atau  Menolak  Tagihan Utangnya(Studi  Putusan  Nomor  05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Jurnal Krisna Law 2, no. 2 (2020): 186–87.
———.  “Upaya  Hukum  Bagi  Kreditor  Apabila  Debitor  Pailit  Tidak  Mengakui Atau  Menolak  Tagihan  Utangnya(Studi  Putusan  Nomor  05/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Jurnal Krisna Law 2, no. 2 (2020): 182. Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta
Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 536.
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
R. Besse Kartoningrat. “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” Jurnal RechtIdee 16, no. 1 (2021): 40.
Riza  Fibriani.  “Tinjauan  Hukum  Kepailitan  Koperasi  Saat  Gagal  Bayar  Pada Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  89. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press, 2001. Tim Pengurus PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). “Daftar Piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU),” 2022.
Zhara Yusra. “Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemik Covid-19.” Journal Lifelog Learning 4, no. 1 (2021).