## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.394

## Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Produk Non Pokok Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha

## Satria Aldyan Firmanda*, Iwan Erar Joesoef
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Correspondence email: satriaaldyanf@upnvj.ac.id, iwan.erar@upnvj.ac.id
Abstrak. Pada tahun 2020  Walls Indonesia  meluncurkan  Kembali produk legendaris  mereka  yaitu Ice Cream  “Viennetta” yang terkenal pada periode 90-an. namun hal ini disalah gunakan oleh oknum jahat yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri. Oknum tersebut memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap kembalinya produk legendaris dari Walls Indonesia yaitu Ice  Cream  Viennetta  dengan  cara  menimbun  barang  tersebut  dan  menjualnya  dengan  harga  yang  lebih  mahal.  Sebenarnya peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen  terhadap  penimbunan  barang  sudah  mendapat  perlindugan  dari  Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang  Kebutuhan  Pokok,  namun  sayangnya  peraturan  tersebut  hanya  berlaku  terhadap  barang  pokok  saja.  Maka  dari  itu penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberi  edukasi  terhadap  konsumen  agar  mengetahui  hak-haknya  sebagai  konsumen  dan  agar pemerintah  dapat  membahas  ulang  peraturan  mengenai  penimbunan  barang  agar  dapat  diperluas  tidak  hanya  sebatas  barang kebutuhan pokok saja  dengan  menggunakan  metode penelitian Yuridis Normatif dan  menggunakan pendekatan undang-undang, penulis mendapatkan hasil dari penelitian ini bahwa konsumen masih bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap kelangkaan dari suatu barang non pokok dengan menggunakan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Persaingan Usaha.
Kata kunci: Penimbunan Barang, Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha Tidak Sehat
Abstract. In 2020 Walls Indonesia re-launched their legendary product, "Viennetta" Ice Cream which was famous in the 90s. but this is misused by bad people who are not responsible for their own interests. They took advantage of the public's enthusiasm for the return of the legendary product from Walls Indonesia, namely Viennetta Ice Cream by hoarding these items and selling them at  a higher price. The  regulations regarding  consumer protection against  hoarding  of goods have received protection from the Ministry of Trade in the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/3/2017 concerning Registration of Business Actors in the Distribution of Staple Needs, but unfortunately this regulation only applies to basic goods. Therefore, this study aims to educate consumers in order to know their rights as consumers and so that the government can re-discuss regulations regarding stockpiling of goods so that they can be expanded not only to basic necessities by using the juridical normative research method and using a statutory approach, the authors get the results of this research that consumers can still get legal protection against the scarcity of a non-basic item by using the Trade Law, the Consumer Protection Law, and the Business Competition Law. .

## Keywords: Consumer Protection, Hoarding, Unfair Competition

## PENDAHULUAN
Dalam  dunia  perdagangan  khususnya  di  Indonesia  seringkali  ditemukan  berbagai  macam  masalah  seperti pelemahan ekonomi global, masalah mengenai impor atau ekspor, dan penimbunan barang. Perdagangan adalah suatu kegiatan transaksi terhadap barang dan atau jasa, yaitu transaksi yang bertujuan mengalihkan hak untuk memperoleh imbalan ataupun kompensasi. 1
Pada tahun 2020 Walls Indonesia meluncurkan Kembali produk legendaris mereka yaitu Ice Cream “Viennetta” yang  terkenal  pada  periode  90-an.  Langkah  yang  diambil  oleh  Walls  Indonesia  mendapat  sambutan  hangat  dan antusias yang tinggi dari masyarakat Indonesia khususnya generasi 90-an, namun hal ini disalah gunakan oleh oknum jahat  yang  tidak  bertanggung  jawab  demi  kepentingannya  sendiri.  Oknum  tersebut  memanfaatkan  antusiasme masyarakat  terhadap  kembalinya  produk  legendaris  dari  Walls  Indonesia  yaitu  Ice  Cream  Viennetta  dengan  cara menimbun barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dalam kasus penimbunan barang terhadap barang non pokok ini konsumen hanya memiliki sedikit opsi perlindungan terhadap penimbunan barang non pokok.
Sebenarnya  peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen  terhadap  penimbunan  barang  sudah  mendapat perlindugan  dari  Kementerian  Perdagangan  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/3/2017 tentang  Pendaftaran  Pelaku  Usaha  Distribusi  Barang  Kebutuhan  Pokok,  namun  sayangnya  peraturan  tersebut  hanya berlaku terhadap barang pokok saja.
Pada  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2014  tentang  Perdagangan  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi
1 Janus  Sidabalok, HUKUM  PERDAGANGAN  (Perdagangan  Nasional  Dan  Perdagangan  Internasional) .  (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 9.
Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
kelangkaan barang. 2
Adanya  penimbunan  barang  maka  konsumen  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  mendapatkan  hak konsumen dalam dunia bisnis. Hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak sebagai berikut 3 :
1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
2. Dapat barang atau jasa sebanding dengan nilai tukar atau yang dijanjikan.
3. Dapat pendidikan konsumen.
4. Didengar pendapat dan keluhan.
5. Dapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian.
Pada  dasarnya  konsumen  di  Indonesia  membutuhkan  perlindungan  agar  terhindar  dari  persaingan  bisnis  yang tidak adil. Solusi  yang terbaik  adalah melakukan reformasi hukum terhadap perlindungan konsumen, sebagai contoh memberikan  pengenalan  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  seperti  yang  diusulkan  oleh  Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia (YLKI) kepada Pemerintah  Indonesia pada tahun 1984 dan meninjau kembali  aturan prosedur hukum terhadap perlindungan konsumen. 4
Dalam  hal  ini  campur  tangan  negara  (pemerintah)  cukup  besar  untuk  menjamin  berlangsungnya  aktivitas perdagangan  secara  tertib,  teratur,  dan  terencana,  serta  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  dan kemajuan perekonomian Nasional. 5

## Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia
Awal  dari  suatu  perkembangan  hukum  konsumen  di  dunia  dimulai  dari  lahirnya  Gerakan  yang  memiliki  misi untuk  melindungi  konsumen  atau  dikenal  sebagai  consumer  movements  karena  terdapat  suatu  perhatian  khusus mengenai  konsumen  di  Amerika  Serikat  pada  periode  1960-an  sampai  1970-an  membuat  kemajuan  terhadap perlindungan  konsumen  menjadi  lebih  bermakna  dan  menjadi  suatu  objek  kajian  dalam  bidang  politik,  ekonomi, sosial, dan hukum.
(Perkembangan terhadap perlindungan konsumen secara historis berawal dari gerakan perlindungan konsumen yang terdapat pada awal  abad ke-19 dan pada tahun 1891 terbentuklah  Liga Konsumen di New York untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1989 terbentuklah Liga Konsumen Nasional (The National Consumer’s League) yang kemudian Gerakan perlindungan konsumen berkembang pesat hingga mecakup 20 negara bagian. 6
Pada  tahun  1914  adanya  suatu  kemungkinan  terhadap  pembentukan  suatu  komisi  yang  bergerak  pada  bagian perlindungan  konsumen,  yaitu  Federal  Trade  Comission  (FTC).  Kemudian  pada  tahun  1930-an  mulailah  dipikirkan kepentingan  mengenai  Pendidikan  untuk  konsumen  yang  diawali  dengan  penulisan  buku-buku  mengenai  konsumen dan perlindungan konsumen disertai riset-riset pendukungnya. 7
Periode selanjutnya dari perkembangan perlindungan konsumen yang terjadi pada tahun 1960-an yang dimana pada  periode  tersebut  lahirlah  hukum  perlindungan  konsumen.  Dengan  lahirnya  hukum  perlindungan  konsumen (Consumers Law) maka perlindungan konsumen merupakan satu cabang hukum yang baru. John F. Kennedy, selaku Presiden  Amerika,  menyampaikan  consumers  message  dalam  kongres  pada  tahun  1962.  Pada  periode  tersebut membuat  negara-negara  lain  tersadar  untuk  membentuk  suatu  peraturan  atau  perundang-undangan  mengenai perlindungan  konsumen,  berikut  adalah  beberapa  undang-undang  mengenai  perlindungan  konsumen  dari  berbagai negara di dunia:
1. Singapura : The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirement Act, Tahun 1975).
2. Thailand
: Consumer Act, Tahun 1979.
3. Jepang
: The Consumer Protection Fundamental, Tahun 1968.
4. Australia : Consumers Affairs Act, Tahun 1978 5. Irlandia : Consumers Information Act, Tahun 1978.
6. Finlandia : Consumer Protection Act, Tahun 1978.
2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4 Yusuf  Shofie, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2008), hlm. 5.
5 Janus  Sidabalok, HUKUM  PERDAGANGAN  (Perdagangan  Nasional  Dan  Perdagangan  Internasional).  Op.  Cit .,  hlm. 28.
6 Gunawan  Widjaja  dan  Ahamad  Yani, Hukum Tentang  Perlindungan Konsumen (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 12-13.
7 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran), (Bandung: Nusa Media, 2008) hlm. 22.
Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat

## Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
7. Inggris : The Consumers Protection Act, Tahun 1970, kemudian diamandemen pada Tahun 1971.
8. Kanada : The Consumers Protection Act dan The Consumers Protection Amandement Act, Tahun 1971
Masalah  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  baru  mulai  terdengar  pada  tahun  1970. Hal  ini  ditandai  dengan lahirnya  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  pada  tanggal  11  Mei  1973.  Pendirian  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didasari pada perhatian atas kelangkaan terhadap produk nasional yang berkualitas dan kecenderungan  masyarakat  untuk  membeli  produk  impor  di  era  70an. 8 Keinginan  dan  desakan  masyarakat  untuk melindungi dirinya dari barang yang bermutu rendah telah memacu untuk melindungi konsumen, dan sejak saat itulah Gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu dimulai. 9
Setelah  sekian  lama  memperjuangkan  gerakan  terhadap  perlindungan  konsumen  pada  akhirnya  terdengar  oleh pemerintah  negara  Indonesia  dan  pada  pasca  reformasi  dibentuklah  RUU  mengenai  perlindungi  konsumen.  Tidak lama  RUU  tersebut  diajukan,  Presiden  Indonesia  langsung  mengesahkan  undang-undang  yang  termasuk  salah  satu aturan  Nasional  di  Indonesia  pada  tanggal  20  April  1999  yang  kemudian  dinamakan  dengan  “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dan undang-undang tersebut efektif pada tahun berikutnya.
Proses  lahirnya  suatu  undang-undang  perlindungan  konsumen  yang  terdiri  dari  15  Bab  dan  65  Pasal membutuhkan waktu 25 tahun. Sejarah pembentukannya dimulai dari : 10
1. Seminar  pusat  studi  mengenai  hukum  dagang  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  tentang  masalah perlindungan konsumen yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 1975.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional atau  yang dikenal juga sebagai BPHN, Departemen Kehakiman RI mengenai penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia (proyek tahun 1979-1980).
3. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) – Departemen Kehakiman, naska akademis mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen (proyek tahun 1980-1981).
4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai perlindungan konsumen di Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan UU Perlindungan Konsumen pada tahun 1981.
5. Departemen  Perdagangan  RI  bekerja  sama  dengan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan  membentuk  suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 1997
6. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  membuat  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  usulan inisiatif DPR tentang UU Perlindungan Konsumen, pada 1998.

## Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Secara  yuridis,  pengertian  perlindungan  konsumen  terdapat  pada  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap  konsumen. 11 Terdapat  5  (lima)  asas  dalam  upaya untuk melindungi konsumen sebagai usaha bersama dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintahm dan pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, yaitu :
1. Asas kemanfaatan,
Asas  ini  menegaskan  bahwa  kegiatan  dalam  melindungi  konsumen  haruslah  dapat  memberi  manfaat  yang semaksimal mungkin bagi pelaku usaha dan bagi kepentingan konsumen.
2. Asas keadilan,
Asas keadilan bertujuan agar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi konsumen dan juga pelaku usaha demi memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing secara adil.
3. Asas keseimbangan,
Asas  keseimbangan  bertujuan  agar  kepentingan  produsen,  pelaku  usaha,  konsumen,  dan  pemerintah  harus  diatur dan diwujudkan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,
Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan agar konsumen dapat mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum
Asas  kepastian  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  rechtszekerheid  adalah  terjaminnya  kepastian  hukum
8 ylki.or.id.  2021. Sejarah  –  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia .  <http://ylki.or.id/profil/sejarah/>  [Diakses  pada tanggal 27 Januari 2021].
9 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit hlm. 15-16.
10 Az.  Nasution,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Tinjauan  Singkat  UU  No.  8  Tahun  1999-L.N.  1999  No.  42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan
11 Ahmadi  Miru, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hlm.

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
terhadap  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  dijaminkan  oleh  negara  maupun  penguasa  berdasarkan  peraturan hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. 12
Selain  mengatur  tentang  hak  konsumen,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  juga  mengatur  mengenai kewajiban  konsumen,  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha.  Hak  konsumen  terdapat  pada  pasal  4  dan  terdiri  dari  10 (sepuluh) ayat,  kewajiban  konsumen  terdapat pada pasal 5 (lima) dan  terdiri dari  5 (lima)  ayat, hak pelaku usaha terdapat  pada  pasal  6  (enam)  dan  terdiri  dari  5  (lima)  ayat,  dan  kewajiban  pelaku  usaha  terdapat  pada  Pasal  7 (tujuh)  yang  terdiri  dari  6  (enam)  ayat.  Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  UU  Perlindungan Konsumen ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

## Penimbunan Barang
Penimbunan  barang  terjadi  disaat  jumlah  barang  yang  dimiliki  melibihi  dari  jumlah  barang  dari  periode sebelumnya  sementara  jumlah  konsumsinya  masih  sama.  Definisi  ini  berlaku  untuk  konsumen  dan  organisasi  di tingkat individu (mikro) dan kelompok (makro). 13
Hubungan  antara  penimbunan  barang  dengan  konsumsi  yang  diekspektasikan  dipengaruhi  oleh  ekspektasi konsumen tentang durasi kekurangan dari barang tersebut. Apabila konsumen mengharapkan kekurangan akan terjadi dalam  jangka  pendek,  konsumen  dapat  menimbun  tanpa  menyesuaikan  konsumsinya;  namun,  kekurangan  jangka Panjang  dapat  mengakibatkan  penurunan  konsumsi  yang  diharapkan.  Hubungan  antara  penimbunan  dan  konsumsi melahirkan  garis  besar  untuk  teori  pernimbunan  yang  dimana  dapat  diprediksi  oleh  konsumen,  termasuk  konsumsi yang  diharapkan  dan  kekurangan  yang  diekspektasikan,  menyebabkan  penimbunan  menghasilkan  efek  sekunder termasuk perubahan dalam inventaris penjual dan konsumsi yang diharapkan. 14
Hubungan  antara  penimbunan  dengan  kelangkaan  barang  merupakan  hubungan  yang  kompleks.  Pertama, penimbunan barang dapat terjadi tanpa harus terjadinya kelangkaan. Kedua, penimbunan barang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan terakhir yang sering terjadi adalah kelangkaan suatu barang dapat mengakibatkan terjadinya penimbunan. 15
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini  yaitu perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  kesulitan  mendapat  produk  non  pokok  yang  ditimbun  oleh  pelaku bisnis dan upaya apa yang dapat dilakukan konsumen agar mendapatkan hak-haknya akibat tidak mendapatkan barang non pokok akibat penimbunan barang

## METODE
Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian  hukum  baik  bersifat  murni  maupun  bersifat  terapan,  yang  dilakukan  oleh  seorang  peneliti  hukum  untuk meneliti  suatu  norma  seperti  dalam  bidang-bidang  keadilan,  kepastian  hukum,  ketertiban,  kemanfaaan,  dan  efisiensi hukum,  otoritas  hukum,  serta  norma  dan  doktrin  hukum,  yang  mendasari  diberlakukannya  unsur-unsur  tersebut  ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substansif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara,  kekuasaan  dan  kewenangan  alat-alat  negara,  hak-hak  warga  negara,  prinsip-prinsip  perbuatan  pidana  atau pemidanaan  dan  hukuman  maupun  dalam  bidang  hukum  perdata,  seperti  dalam  bidang  hukum  orang,  keluarga  dan perkawinan, hukum benda dan perutangan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya. 16
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undang  (statute  approach)    dilakukan dengan  mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang sedang  dihadapi.  Pendekatan  perundang-undangan  atau  yang  juga  disebut  sebagai  statute  approach  ini  dilakukan dengan  mempelajari  konsistensi  atau  kesesuaian  antara  Undang-Undang  Dasar  dengan  Undang-Undang,  atau  antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. 17
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data  dapat  diperoleh. 18 Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :
12 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 26
13 Ronald  Stiff,  Keith  Johnson,  and  Khairy  Ahmed  Tourk  (1975)  ,"Scarcity  and  Hoarding:  Economic  and  Social Explanations and Marketing Implications", in NA - Advances in Consumer Research Volume 02, eds. Mary Jane Schlinger, Ann Abor, MI : Association for Consumer Research, Pages: 203-216
14 Ibid.
15 Ibid
16 Munir Fuady,  METODE RISET HUKUM :  Pendekatan Teori Dan Konsep, (Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 130.
17 Ibid.
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 172

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha

## Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah suatu sumber data yang langsung dapat memberikan data kepada pengumpul data. 19 Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

## Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud tersendiri yang  mempunyai  kategorisasi  atau  klasitifikasi  menurut  keperluan  mereka. 20 Dengan  kata  lain  bahwa  sumber  data sekunder berfungsi sebagai sebagai pendukung analisis dari sumber data primer. Sumber data sekunder terdiri dari : a. Buku-buku  teks  mengenai  perlindungan  konsumen  dan  hukum  dagang  serta  buku-buku  mengenai  metode penelitian hukum guna untuk melakukan penelitian hukum ini
b. Jurnal-jurnal hukum mengenai hukum dagang ataupun perlindungan konsumen
c. Majalah atau artikel internet yang berisikan mengenai hukum
Teknik  Pengumpulan  Data  ini  menggunakan  metonde  analisis  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat kualitatif  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  analisis  yang berupa  interpretasi  mendalam  tentang  bahan-bahan  hukum  sebagaimana  umumnya  penelitian  hukum  normatif. Selanjutnya  hasil  analisis  tersebut  akan  penulis  hubungkan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  untuk menghasilkan suatu penelitian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Kesulitan Mendapat Produk Non Pokok yang Ditimbun Oleh Pelaku Bisnis
Permasalahan  terhadap  penimbunan  barang  non  pokok  oleh  oknum  pelaku  usaha  yang  membuat  barang  non pokok  menjadi  langka  dan  dijual  di  pasaran  dengan  harga  yang  jauh  lebih  mahal  dari  harga  asli  menggambarkan bahwa pelanggaran tersebut telah melanggar serta mengancam kepentingan konsumen. 21
Dalam  hal  ini  perlindungan  konsumen  terhadap  penimbunan  barang  non  pokok  dapat  menggunakan  Undang- Undag  Perdagangan,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dan  juga  dapat  menggunakan  Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat

## UU Perdagangan
Seperti  tujuan  utamanya,  UU  Perdagangan  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  melalui pelaksanaan  terhadap  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kebersamaan,  berkelanjutan,    efisiensi berkeadilan,  kemandirian,  berwawasan  lingkungan,  menjaga  keseimbangan  kemajuan,  dan  juga  sebagai  kesatuan ekonomi nasional sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dalam  konteks  permasalahan  dalam  kasus  penimbunan  barang  non  pokok  ini  adanya  regulasi  mengenai perdagangan  sendiri  telah  menunjukkan  bahwa  dalam  kegiatan  perekonomian,  khususnya dalam perdagangan, peran pemerintah dalam perlindungan barang non pokok yaitu dengan cara membentuk Komite Perdagangan Nasional.
Salah satu tujuan dari Komite Perdagangan Nasional memiliki tujuan seperti yang tertuang pada Pasal  97 ayat (4) huruf a adalah memberikan masukan untuk pemerintah  untuk menentukan kebijakan serta  regulasi dalam bidang perdagangan,  dalam  hal  ini  Komite  Perdagangan  Nasional  dapat  menampung  aspirasi  konsumen  untuk  memerikan perlindungan terhadap penimbunan barang non pokok.

## UU Perlindungan Konsumen
Tujuan  dari  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan cara meningkatkan kepedulian, kesadaran, pengetahuan, kemandiriam, dan kemampuan konsumen untuk melindungi dirnya sendiri serta UU Perlindungan Konsumen hadir untuk melengkapi perlindungan hukum terhadap konsumen.
19 Sugiono, METODE  PENELITIAN  PENDIDIKAN  :  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .  (Bandung:  Alfabeta, 2008), hal. 308
20 S, Nasution, METODE RESEARCH : (Penelitian Ilmiah) , (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hal. 143.
21 Mohammad  Faisol  Soleh.  "Penimbunan  Alat  Pelindung  Diri  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Kajian  Hukum  Pidana Bidang Perlindungan Konsumen". Undang: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1 (2020) : 13

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
Seringkali ditemukan kasus ketidakpuasan konsumen terhadap barang non pokok yang dianggap sangat mahal atau harganya tidak sesuai dengan harga pasarannya. Beragam spekulasi mulai dari kualitas sampai adanya kecurigaan terhadap  pelaku  usaha  yang  menimbun  barang  non  pokok  tersebut.  Maka  sesuai  dengan  pasal  4  ayat  (4)  UU Perlindungan  Konsumen  bahwa  apabila  terjadi  kasus  kelangkaan  barang  akibat  terjadinya  penimbunan  barang  non pokok  yang  terjadi  di  masyarakat,  konsumen  berhak  didengar  pendapat  serta  keluhannya  terhadap  barang/jasa  yang digunakan.

## UU Persaingan Usaha
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang sehat, menjaga agar tidak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak  sehat lainnya, dan  agar terciptanya efektivitas dan juga efisiensi dalam  suatu kegiatan  usaha. Dengan begitu UU Persaingan Usaha menghendaki agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara sehat tanpa adanya praktik  monopoli  dan  berbagai  macam  persaingan  usaha  tidak  sehat  lainnya  yang  harus  segera  dicegah  agar  tidak mengganggu kepentingan umum. 22
Dalam hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, yaitu penimbunan barang non pokok, maka Undang-Undang Persaingan Usaha dapat digunakan pada saat penimbunan barang non pokok tersebut termasuk dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. Terdapat 10 (sepuluh) jenis  dab 6 (enam) kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan ini. Dalam artikel ini tidak seluruh kegiatan yang dilarang itu relevan, maka dari itu bagian berikut ini hanyalah membahas mengenai larangan dari perjanjian dan kegiatan yang memiliki relevansi. 23 Yang  pertama  adalah  oligopoli.  Larangan  terhadap  oligopoli  terdapat  pada  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Persaingan  Usaha  dimana  disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain secara Bersama-sama untuk melakukan penguasaan suatu produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dimana hal  tersebut  dapat  menyebabkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam  hukum persaingan  usaha,  ketentuan  ini  juga  dikenal  dengan  perjanjian  oligopoli,  yaitu  suatu  perjanjian  yang  menciptakan struktur  pasar  yang  di  mana  dalam  pasar  tersebut  hanya  terdiri  dari  sedikit  pelaku  usaha,  sehingga  mempengaruhi perilaku  perusahaan  dan  dapat  mempengaruhi  harga  pasar.  Karena  adanya  faktor  yang  saling  mempengaruhi,  maka dalam pasar oligopoly tersebut sudah terjadi interdependensi antar pelaku usaha yang bersaing, yang memaksa pelaku usaha  untuk  mempertimbangkan  reaksi  dari  pesaingnya  Ketika  membuat  keputusan  dalam  menetapkan  suatu  harga jual.
Akan tetapi dalam perjanjian oligopoli terdapat suatu ketentuan yang disebut sebgai rule of reason yang artinya perjanjian itu sendiri tidak dilarang selama perjanjian tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan  usaha  tidak  sehat. 24 Apabila  mengacu  pada  UU  Persaingan  Usaha,  apabila  terdapat  2  (dua)  atau  (tiga) pelaku usaha menguasi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar terhadap satu jenis barang maka dapat diduga bahwa sudah terjadi praktik oligopoli yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha. 25
Larangan selanjutnya adalah kartel. Larangan terhadap kartel terdapat pada pasal 11 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjain dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi, pemasaran dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Berdasarkan  kentutan  tersebut,  maka  kartel  dapat  berupa  suatu pengaturan produksi atau pemsaran dari suatu barang.
Ketentuan mengenai kartel terdapat pada pasal 11 UU Persaingan Usaha sesungguhnya bersifat rule of reason. Hal ini disebabkan karena terdapat frasa yang berbuni “dapat mengakibatkan” yang berarti bahwa perjanjian kartel ini menjadi  terlarang  apabila  dapat  mengakibatkan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dimana  yang berarti perjanjian ini sebenarnya tidak dilarang dengan syarat perjanjian tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Selanjutnya  adalah  larangan  terhadap  praktik  monopoli  yang  terdapat  pada  pasal  17  ayat  (1)  UU  Persaingan Usaha dimana pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran terhadap suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan monopoli ini berbeda dari 3 (tiga) larangan sebelumnya yang dimana larangan tersebut merupakan bagian dari suatu perjanjian yang berarti perjanjian tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, melainkan dapat dilakukan oleh hanya satu pelaku usaha  ataupun  kelompok  pelaku  usaha  saja.  Praktik  monopoli  dapat  diduga  apabila  satu  pelaku  usaha  ataupun  satu kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari  pangsa  pasar  terhadap  satu  jenis  barang
22 Mohammad Faisol Soleh. Op. Cit . hlm. 19
23 Ibid .
24 Andi  Fahmi  Lubis,  dkk, Hukum  Persaingan  Usaha:  Buku  Teks ,  (Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha),  hlm. 92.93.
25 Pasal 4 ayat (2) UU Persaingan Usaha
Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat

## Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
atau  jasa  tertentu. 26 Dikarenakan  terdapat  kalimat  “dapat  mengakibatkan”  maka  ketentuan  tersebut  termasuk  rule  of reason  dimana  yang  memiliki  arti  bahwa  penguasaan  tersebut  harus  berdampak  kepada  praktik  monopoli  atau persaingan usaha tidak sehat. Tidak terkendalinya suatu persaingan usaha dapat mengakibatkan praktik monopoli yang dimana  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  dari  persaingan  usaha.  Dalam  praktik  persaingan  usaha, kegiatan  monopoli  itu  sendiri  ada  yang  merugikan  dan  ada  juga  yang  menguntungkan  perekonomian  masyarakat. Maka  dari  itu  pengertian  dari  jenis-jenis  monopoli  ini  perlu  dijelaskan  lebih  lanjur  guna  untuk  membedakan  antara monopoli  yang  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  dan  monopoli  yang  merugikan  masyarakat 27 .  Karena  hal tersebut maka terdapat beberapa bentuk monopoli 28 1. Praktik monopoli yang terjadi karena kekuatan besar yang diberikan oleh negara berupa hak paten secara eksklusif 2. Praktik  monopoli  yang  terjadi  dikarenakan  diberikan  kepercayaan  oleh  pasal  33  UUD  1945  yang  berisi  bahwa negara dapat menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Agar ketentuan mengenai monopolo dapat digunakan untuk menindaklanjuti suatu aktivitas penimbunan t non pokok, maka terdapa 2 (dua) hal yang harus dipenuhi yaitu :
1. Pelaku  penimbunan  barang  merupakan  satu  pelaku  usaha  ataupun  satu  kelompok  usaha  dan  menguasai  suatu produksi atau pemasaran barang non pokok yang melebihi 50% (lima puluh persen);
2. Penimbunan  barang  non  pokok  mengakibatkan  terjadinya  suatu  praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.

## Upaya Hukum Apabila Timbulnya Kerugian Konsumen

## Non Litigasi
Menurut Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen,  upaya hukum  non litigasi  yang dapat diambil oleh  konsumen dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  besar  dan  bentuk  ganti  rugi  serta  mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi Kembali kerugian yang akan diderita konsumen.
Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (4)  menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih  untuk  menyelesaikan  masalahnya  di  luar  pengadilan  maka  gugatan  yang  melalui  pengadilan  hanya  dapat dilaksanakan  apabila  penyelesaian  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  pada  pihak  yang bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  non  litigasi  dapat  dilaksanakan  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  Direktorat  Perlindungan  Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri. 29
Sesuai dengan tujuan didirikannya Yayasaan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen YLKI berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan merupakan suatu Lembaga  swadaya  yang  diakui  oleh  pemerintah.  Terdapat  4  (empat)  cara  untuk  melakukan  pengaduan  terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu dapat melalui surat, telpon, email, dan dapat juga dating langsung ke kantor YLKI.
Tahap pertama yang harus dilakukan konsumen dalam hal pengajuan ke YLKI yaitu dengan cara menngisi atau menulis  mengenai  masalah  yang  dihadapi  dengan  memperhatikan  hal-hal  berikut;  identitas  dan  alamat  lengkap konsumen,  kronologis  masalah  yang  dihadapi,  dan  juga  menyertakan  barang  bukti.  Selanjutnya  YLKI  akan memproses berkas aduan yang dilayangkan oleh konsumen. Setelah pihak YLKI selesai memproses dan mempelajari masalah  yang  dihadapi  konsumen  maka  Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  YLKI  adalah  memberikan  surat kepada pelaku usaha agar dapat memberikan keterangannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mulai  dari  sini,  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  menjadi  jembatan  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  melalui  Direktorat Perlindungan  Konsumen  Disperindag  hampir  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI).
Perbedaan  antara  Direktorat  Perlindungan  Konsumen  Disperindag  dengan  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  terdapat  saat  seorang  pelaku  usaha  dimintai  keterangan  mengenai  masalah  yang  terjadi.  Apabila ditemukan  hak  konsumen  yang  dilanggar    maka  pelaku  usaha  dapat  mematuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan izin  usaha  pelaku  usaha  yang  dikeluarkan  oleh  Disperindag  dapat  dicabut.  Pencabutan  izin  usaha  sangat  efektif memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  hak  -  hak  konsumen.  Walaupun  terdapat  wadah  yang disediakan  pemerintah  untuk  menampung  pengaduan  konsumen  akan  tetapi  masih  jarang  dilakukan  konsumen dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya  sarana  pengaduan  untuk  konsuen
26 Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha
27 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013.
28 Mashur Malaka, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha”. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2  (Juli 2014).
29 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 159
Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
yang disediakan oleh Disperindag. 30
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  pemerintah  maupun  Lembaga  swadaya  masyarakat  telah menyediakan wadah untuk para konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa yang dialami oleh konsumen dan juga untuk membela hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini harusnya menjadikan konsumen sadar dan agar lebih berani untuk mengadukan permasalahan yang dialami dikarenakan dalam  prakteknya konsumen masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen.

## Litigasi
Pada  pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa  setiap konsumen yang merasa hak – haknya dirugikan atau dilanggar dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau dapat juga melalui peradilan yang berada di pengadilan umum.
Dalam pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan terdapat pihak – pihak yang boleh mengajukan gugatannya ke pengadilan, berikut adalah pihak – pihak tersebut 31 :
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen.
d. Pemerintah atau instansi terkait
Ada beberapa hal  yang perlu diperhatikan oleh  konsumen dalam mengajukan  gugatan  ke  pengadilan sengketa konsumen, yaitu:
a. Segala  bentuk  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dapat  diajukan  ke  pengadilan  tanpa  melihat  besar  atau kecilnya  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Hal  ini  telah  diizinkan  dengan  memperhatikan  hal  –  hal  berikut ini 32 : 1. Kepentinga pihak konsumen tidak dapat dihitung kerugiannya dari nilai uang
2. Keadilan  di  mata  hukum  yang  berarti  seluruh  konsumen  dapat  perlindungan  hukum  termasuk  konsumen  kecil maupun konsumen miskin
3. Demi menjaga integritas dari badan – badan peradilan
4. Dalam hal pembuktian, ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, hal ini  karena  pada  pasal  19  juncto  pasal  28  UU  Perlindungan  Konsumen      menganut  asas  pertanggung  jawaban produk  (product  liability).  Hal  ini  berbeda  dari  teori  beban  pembuktian  pada  acara  biasa  yang  dimana  beban pembuktiannya  merupakan  tanggung  jawab  dari  penggugat  itu  sendiri  (konsumen)  untuk  membuktikan  adanya unsur  kesalahan,  maka  dalam  hal  pengajuan  gugatan  kepada  pelaku  usaha,  konsumen  hanya  perlu  menunjukkan bahwa terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.
5. bahwa  pembuktian  ada  atau  tidaknya  suatu  unsur  kesalahan  merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  dari  pelaku usaha,  hal  ini  disebabkan  karena  UU  Perlindungan  Konsumen  menganut  asas  pertanggungan  jawab  produk (product liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. 33
Dalam hukum terdapat prinsip bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Maka sebab itu konsumen dapat menuntut  kepada  pelaku  usaha  untuk  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi.  Pasal  19  ayat  (2)  UU  Perlindungan konsumen menyatakan bahwa  ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dapat meliputi pemgembalian uang, penggantian  terhadap  barang  ataupun  jasa  yang  sejenis,  perawatan,  dan  juga  pemberian  santunan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Dalam  hal  ini  perlindungan  konsumen  terhadap  penimbunan  barang  non  pokok  dapat  menggunakan  Undang- Undag  Perdagangan,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dan  juga  dapat  menggunakan  Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat
1. UU Perdagangan
UU Perdagangan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan terhadap demokrasi
30 Edmon Makarim, Op. Cit. hlm. 45
31 Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
32 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia . Op. Cit . hlm. 148
33 Siahaan, N. H. T, Aa Sudirman, and Yuniawan W Nugroho. 2005. Hukum Konsumen . Bogor: Panta Rei. hlm. 17

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat
Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kebersamaan,  berkelanjutan,    efisiensi  berkeadilan,  kemandirian, berwawasan  lingkungan,  menjaga  keseimbangan  kemajuan,  dan  juga  sebagai  kesatuan  ekonomi  nasional sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Salah  satu  tujuan  dari  Komite  Perdagangan  Nasional  memiliki  tujuan  seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  97 ayat (4) huruf a adalah memberikan masukan untuk pemerintah untuk menentukan kebijakan serta regulasi dalam bidang  perdagangan,  dalam  hal  ini  Komite  Perdagangan  Nasional  dapat  menampung  aspirasi  konsumen  untuk memerikan perlindungan terhadap penimbunan barang non pokok.
2. UU Perlindungan Konsumen
Tujuan dari UU Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara  meningkatkan  kepedulian,  kesadaran,  pengetahuan,  kemandiriam,  dan  kemampuan  konsumen  untuk melindungi  dirnya  sendiri  serta  UU  Perlindungan  Konsumen  hadir  untuk  melengkapi  perlindungan  hukum terhadap konsumen.
Seringkali  ditemukan  kasus  ketidakpuasan  konsumen  terhadap  barang  non  pokok  yang  dianggap  sangat mahal  atau  harganya  tidak  sesuai  dengan  harga  pasarannya.  Sesuai  dengan  pasal  4  ayat  (4)  UU  Perlindungan Konsumen bahwa apabila terjadi kasus  kelangkaan barang akibat terjadinya penimbunan  barang  non pokok yang terjadi di masyarakat, konsumen berhak  didengar pendapat serta keluhannya terhadap barang/jasa yang digunakan. 3. UU Persaingan Usaha
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang sehat, menjaga agar tidak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya, dan agar terciptanya efektivitas dan juga efisiensi dalam suatu kegiatan usaha.  Dengan  begitu  UU  Persaingan  Usaha  menghendaki  agar  kegiatan  usaha  dapat  berlangsung  secara  sehat tanpa  adanya  praktik  monopoli  dan  berbagai  macam  persaingan  usaha  tidak  sehat  lainnya  yang  harus  segera dicegah agar tidak mengganggu kepentingan umum.
Dalam  artikel  ini  tidak  seluruh  kegiatan  yang  dilarang  itu  relevan,  maka  dari  itu  bagian  berikut  ini  hanyalah membahas mengenai larangan dari perjanjian dan kegiatan yang memiliki relevansi :
1. Oligopoli
Larangan terhadap oligopoli terdapat pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara Bersama-sama untuk melakukan penguasaan  suatu  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  jasa  yang  dimana  hal  tersebut  dapat  menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hukum persaingan usaha, ketentuan ini juga dikenal  dengan  perjanjian  oligopoli,  yaitu  suatu  perjanjian  yang  menciptakan  struktur  pasar  yang  di  mana  dalam pasar  tersebut  hanya  terdiri  dari  sedikit  pelaku  usaha,  sehingga  mempengaruhi  perilaku  perusahaan  dan  dapat mempengaruhi harga pasar.
2. Kartel
Larangan  terhadap  kartel  terdapat  pada  pasal  11  UU  Persaingan  Usaha  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha dilarang membuat perjanjain dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur  produksi,  pemasaran  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  suatu  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan kentutan tersebut, maka kartel dapat berupa suatu pengaturan produksi atau pemsaran dari suatu barang.
3. Monopoli
Larangan  terhadap  praktik  monopoli  yang  terdapat  pada  pasal  17  ayat  (1)  UU  Persaingan  Usaha  dimana  pelaku usaha  dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi  dan  pemasaran  terhadap  suatu  barang  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan monopoli ini berbeda dari 3 (tiga) larangan sebelumnya yang dimana  larangan tersebut merupakan bagian dari  suatu perjanjian yang berarti perjanjian  tersebut  melibatkan  lebih  dari  satu  pelaku  usaha,  melainkan  dapat  dilakukan  oleh  hanya  satu  pelaku usaha ataupun kelompok pelaku usaha saja.
Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan, pertama bahwa tidak terdapat perlindungan konsumen terhadap kelangkaan barang non pokok yang disebabkan oleh penimbunan barang, namun terdapat beberapa upaya yang dapat konsumen  lakukan  salah  satunya  adalah  mengajukan  aduan  ke  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindugan Konsumen Nasional (BPKN).
Terdapat 4 (empat) cara untuk melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu dapat melalui surat, telpon, email, dan dapat juga dating langsung ke kantor YLKI.
Tahap pertama yang harus dilakukan konsumen dalam hal pengajuan ke YLKI yaitu dengan cara menngisi atau menulis  mengenai  masalah  yang  dihadapi  dengan  memperhatikan  hal-hal  berikut;  identitas  dan  alamat  lengkap konsumen,  kronologis  masalah  yang  dihadapi,  dan  juga  menyertakan  barang  bukti.  Selanjutnya  YLKI  akan

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha
memproses berkas aduan yang dilayangkan oleh konsumen. Setelah pihak YLKI selesai memproses dan mempelajari masalah  yang  dihadapi  konsumen  maka  Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  YLKI  adalah  memberikan  surat kepada pelaku usaha agar dapat memberikan keterangannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mulai  dari  sini,  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  menjadi  jembatan  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berikutnya  adalah  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  kesulitan  mendapat  produk  non  pokok  yang ditimbun oleh pelaku bisnis mengacu kepada :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha
Dan  yang  terakhir  adalah  terdapat  2  (dua)  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  apabila  konsumen mengalami kerugian, yaitu :
1. Non Litigasi
Menurut  Pasal  47  UU  Perlindungan  Konsumen,  upaya  hukum  non  litigasi  yang  dapat  diambil  oleh konsumen  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  besar  dan  bentuk  ganti  rugi  serta mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi Kembali kerugian yang akan diderita konsumen.
Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (4) menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka gugatan yang melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa  konsumen secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  Direktorat  Perlindungan Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri.
2. Litigasi
Dalam  hukum  terdapat  prinsip  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  sesuatu  yang  mengakibatkan  kerugian bagi orang lain maka haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Maka sebab itu konsumen dapat  menuntut  kepada  pelaku  usaha  untuk  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi.  Pasal  19  ayat  (2)  UU Perlindungan  konsumen  menyatakan  bahwa  ganti  rugi  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  dapat  meliputi pemgembalian  uang,  penggantian  terhadap  barang  ataupun  jasa  yang  sejenis,  perawatan,  dan  juga  pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Barkatullah,  Abdul  Halim.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  Dan  Perkembangan  Pemikiran).
Bandung: Nusa Media, 2008.
Fuady, Munir, METODE RISET HUKUM : Pendekatan Teori Dan Konsep. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. Lubis, Andi Fahmi dkk, Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017. Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Nasution, S., METODE RESEARCH : (Penelitian Ilmiah), Bandung: Bumi Aksara, 2006. Puspaningrum, Galuh. Hukum Persaingan Usaha, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013, Shofie, Yusuf, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008. Siahaan, Nommy Horas Thombang, dkk. Hukum Konsumen. Bogor: Panta Rei, 2005.
Sidabalok,  Janus.  HUKUM  PERDAGANGAN  (Perdagangan  Nasional  Dan  Perdagangan  Internasional),  Medan:
Yayasan Kita Menulis, 2020.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 Sugiono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Wiratna, Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

## Internet
ylki.or.id.  2021. Sejarah  –  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia.  <http://ylki.or.id/profil/sejarah/>  [Diakses  pada tanggal 27 Januari 2021].

## Satria  Aldyan  Firmanda  dan  Iwan  Erar  Joesoef,  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Kelangkaan  Produk  Non  Pokok  Akibat

## Jurnal/Artikel
Malaka Mashur, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha”. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7, No. 2  (Juli 2014). Nasution, Az, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”,
Media Hukum dan Keadilan Vol II, No. 8, (Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan Ronald  Stiff,  Keith  Johnson,  and  Khairy  Ahmed  Tourk,"Scarcity  and  Hoarding:  Economic  and  Social  Explanations and Marketing Implications", in NA - Advances in Consumer Research Volume 02, (1975)
Soleh,  Mohammad  Faisol.  "Penimbunan  Alat  Pelindung  Diri  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Kajian  Hukum  Pidana Bidang Perlindungan Konsumen". Undang: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1 (2020).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Perdagangan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512. Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun
1999,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3821.