## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK. KANTOR CABANG MAKASSAR 1

## Hairunnisa, Musyfika Ilyas, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: aisyahairunnisa0207@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor Cabang  Makassar  1.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana pelaksanaan  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana  pelaksanan Akad Murabahah Bil  Wakalah pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Makassar  1  menurut  Hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  akad  Murabahah  Bil  Wakalah  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk. Kantor  Cabang  Makassar  1  menggunakan  2  akad  dalam  pelaksanaanya  yaitu murabahah  dan  wakalah.  Akad  wakalah  yang  digabungkan  dalam  akad Murabahah  adalah  sebagai  akad  pelengkap  untuk  mempermudah  pelaksanaan akad  murabahah  dengan  nasabah.  Adapun  pelaksanaan  akad  Murabahah  Bil Wakalah  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  sudah sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang penggabungan Murabahah Bil Wakalah.
Kata  Kunci:  Hukum  Islam,  Murabahah,  Wakalah  dan  Murabahah  bil Wakalah

## Abstract
This  study  discusses  the  Islamic  Law  Review  on  the  Implementation  of  the Murabahah  Bil  Wakalah  Agreement  at  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk. Makassar Branch Office 1? In  this study, the formulation  of  the problem can  be stated  as  follows:  :  How  is  the  implementation  of  the  Murabahah  Bil  Wakalah Contract  of  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Makassar  Branch  Office,  How  is  the Review  of  Islamic  Law  on  the  Implementation  of  the  Murabahah  Bil  Wakalah Contract of PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office 1. This  type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  the Murabahah Bil Wakalah contract at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch  Office  1  uses  2  contracts  in  1  transaction,  namely  murabahah  and wakalah.  The  wakalah  contract  incorporated  in  the  murabahah  contract  is  a complementary  contract  to  facilitate  the  implementation  of  the  murabahah contract  with  the  customer.  Implementation  of  the  Murabahah  Bil  Wakalah
contract at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. The Makassar Branch Office 1 is in accordance with Islamic law because it is based on the DSN-MUI Fatwa Number 119 of 2018 concerning the Merger of Murabahah Bil Wakalah.
Keywords: Islamic Law, Murabahah, Wakalah and Murabahah bil Wakalah

## A. Pendahuluan
Islam  datang  memberikan  dasar-dasar  dan  prinsip-prinsip  yang  mengatur secara  baik  dalam  pergaulan  hidup  manusia  yang  mesti  dilalui  dalam  kehidupan sosial  mereka.  Islam  mengatur  segala  aspek  yang  mengatur  kehidupan  manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, dan akhlak, dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individualnya  maupun  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pergaulan  hidup  tempat semua  orang  melakukan  perbuatan  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain, kemudian disebut dengan muamalah.
Muamalah  adalah  aturan-aturan  (hukum-hukum)  yang  berkaitan  dengan tindaakan  manusai  dalam  persoalan-persoalan  keduniaan,  misalnya  dalam persoalan  jual  beli,  utang  piutang,  kerja  sama  dagang,  perserikatan,  kerja  sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. 1 Muamalah menekankan keharusan untuk  menaati  aturan-aturan  Allah  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengatur hubungan  antara  manusia  dengan  cara  memperoleh,  mengatur,  mengelola  dan mengembangkan harta benda ( mal ). 2
Sesungguhnya  dalam  peradaban  manusia  muamalah  ini  merupakan tumpuan  seluruh  manusia  dalam  menjaga  kehidupannya  dengan  peraturan peraturan  Allah  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  dalam  hidup  bermasyarakat  untuk menjaga kepentingan manusia. 3 Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak boleh  ada  yang  dirugikan,  bahkan  sampai  maslahat  segala  makhluk  yang  ada didunia  dan  menjaga  hak-hak  manusia,  merealisasikan  kemaslahatan  serta menjauhkan segala kemudharatan. 4 Hal ini harus dijaga karena harta adalah sendi
1 Abdul  Rahman  Ghazaly,  dkk., Fiqh  Muamalat ,  Jakarta :  Prenadamedia  Group,  2018, hlm. 9 .
2 Andi  Intan  Cahyani, Fiqh  Muamalah, Makassar:  Alauddin  Univerity  Press,  2013, hlm.11.
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 15.
4 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi  Dalam  Fiqh  Islam , Jakarta: Amzah, 2017, hlm. 6.
bagi kehidupan dan ssumber kekuatan bagi individu. 5
Dengan minculnya berbagai lembaga keuangan syariah tentunya mepunyai pengaruh besar terhadap aktifitas perekonomian  masyarakat,  yakni  salah  satunya mempercepat  kemajuan  ekonomi  masyarakat  dengan  melakukan  kegiatan  yang fungsinya untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah. 6
Pembayaran  murabahah  dapat  dilakukan  secara  tunai  atau  dengan mencicil.  Murabahah  juga  memungkinkan  adanya  perbedaan  harga  brang  untuk metode  pembayran  berbeda.  Murabahah  ditanda  dengan  penyerangan  barang diawal  akad  dan  pembayaran  selanjutnya  setelah  dimulainya  akad  baik  secara angsuran maupun sekaligus. 7
Larangan  riba secara tegas dalam alquran sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya lembaga keungan syariah.  Riba dianggap sebagai salah satu unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral 8
Produk  jual  beli murabahah di  perbankan  Syariah  saat  ini  masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah lain. Hal ini disebabkan karena konsep yang paling dicari oleh nasabah adalah jual beli. Selain itu, sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. Murabah juga merupakan akad yang  diminati  oleh  lembaga  keuangna  syariah  dengan  alasan  resiko  yang  relatif lebih rendah dibandingkan akad lainnya. 9
Tujuan pembiayaan murabahah adalah untuk meningkatkan peran lembaga
5 Muammar M. Bakry , “Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syar”iah”, Al-Azhar: Islamic Law Revieq, Vol. 1 No.1 (2019), hlm. 4.
6 Nurul  Afiqah  Mutmainnah  Dan  Hadi  Daeng  Mappuna, “Peranan  Restrukrisasi  Dalam Akad  Murabahah ”  (Studi  Kasus,  Putusan  Nomor:  0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)”,  Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2020): hlm.88.
7 Mayasari  Mawar,  Hamsir  dan  Muhammad  Anis. “Kredit  Pembiayaan  Mobil  dengan Akad  Murabahah    pada  Bank  Syariah  Indonesia  Watampone ”, El-Iqsthisady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.1 (2021), hlm. 46.
8 Mohd Waldi, Zulfahmi Alwi, Hadi Daeng Mappuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk  Pembiayaan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  Phinisi  Sejahtera  Mulia Universitas Negeri Makassar” , Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 1030.
9 Putri  Intan , dkk., ”Implementasi  Akad  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Modal  Kerja Pada  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang  Jambi (Study  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang  Pembantu Jambi Sipin Sumantri”, (Universitas Islam Negeri Jambi,  Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), hlm. 5.
keuangan,  meningkatkan  pendapatan  lembaga  keuangan  syariah,  dan  menolong nasabah  yang  tidak  mampuuntuk  melakukan  pembayaran  secara  tunai.  Selain konsep  murabahah  tersebut,  perlu  dipahami  bahwa  konsep  jual  beli  dalam  kaca mata fiqih semata-mata tidak hanya dalam bentuk interaksi dua orangyang saling membutuhkan.  Dalam  konsep  fiqih,  ada  beberapa  kaidah  yang  perlu  dipahami dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam bentuk apa pun. Sebab hal ini yang menjadi  tolak  ukursah  tidaknya  suatu  transaksi  jual  beli  menurut  sudut  pandang fiqih.
Akad murabahah sebagaimana  yang  diyakini  oleh  penganut  Madzhab Syafi’i  dan  Hambali  dipahami  bahwa  jual  beli  dengan  harga  pokok  atau  haraga perolehan  penjual  ditambah  keuntungan  satu  dirham  setiap  mencapai  sepuluh dirham. Atau semisalnya, kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.  Akad  murabahah  merupakan  akad  yang  diperbolehkan  dan  dianggap  sah oleh  syariat  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Az-zuhaili  bahwa  akaad Murabahah  diperbolehkan  berdsasarkan  ‘Ijma  dan  dipraktekkan  pada  masa sahabat. Kaidah fiqih menyatakan bahwa “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuak ada dalil yang mengharamkannnya”. 10
Praktik murabahah di  perbankan  syariah  telah  banyak  mengalami modifikasi,  bahkan  sebagian  dinilai  menyimpang  dari  konsep  dasar  fatwa DSN/MUI  tentang murabahah baik  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  04  Tahun  2000 maupun fatwa DSN-MUI No.111 Tahun 2017 tentang akad jaul beli Murabahah . Adapun  pokok  permasalahannya  adalah  konsep wakalah yang  digunakan  oleh bank dalam proses  pembelian brang yang dijual  terhadap nasabah, dimana pihak nasabah  sebagi  wakil  bank  membeli  barang  (objek murabahah )  kepada  pihak ketiga  selaku  penjual  barang  ( Distributor,  suplier,  agen,  reseller.  Dropshipper, dan  sejenisnya ),  pembelian  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  tersebut menggunakan dsana  atau uang yang berasal  dari bank, setelah itu pihak  nasabah melaporkan hasil pembelian atas objek tersebut atau pihak bank mengakui secara hukum  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh  nasabah  didasarkan  pada  perjanjian  di
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz VII ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 376.
awal.
Hal ini menjadi kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah dan  fatwa  DSN-MUI  No.  10  Tahun  2000  tentang Wakalah . Jika  dilihat  dari  esensinya  pihak  penjual  harus  memiliki  terlebih  dahulu  barang atau  objek  yang  dijual  tersebut.  Namun,  dalam  penelitian  ini  penulis  lebih mengerucutkan pada suatu penggabungan dua akad dalam satu kontrak yaitu akad Murabahah dan  akad Wakalah serta  melihat  pembagian  kewenangan  (wilayah), penjual  ( Ba’i )  untuk  melakukan  akad  jual  beli,  yaitu:  kewenangan Ashliyah dan Niyabiyyah sebgaimana  telah  ditentukan  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  111  Tahun 2017.
Ada  beberapa  tipe  penerapan dalam  praktik  perbankan  syariah  yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:
1. Bank  membeli  dahulu  barang  yang  akan  dibeli  oleh  nasabah  setelah  ada perjanjian sebelumnya . setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada  nasabah  dengan  harga  perolehanditambah  margin  keuntungan  sesuai kesepakatan awal.
2. Tipe  kedua  mirip  dengan  tipe  pertama,  tapi  perpindahan  kepemilikan langsung  dari supplier kepada  nasabah  ,  sedangkan  pembayaran  dilakukan bank langsung kepada penjual pertama / supplier
3. Bank melakukan perjanjian Murabahah dengan Nasabah, dan pada saat yang sama  mewakilkan  (akad Wakalah )  kepada  nasabah  untuk  membeli  sendiri barang  yang  akan  dibelinya.  Dana  lalu  dikredit  ke  rekening  nasabah  dan nasabah  menandatangani  tanda  terima  uang.  Tanda  terima  uang  ini  menjadi dasar  bagi  bank  untuk  menghindari  klaim  bahwa  nasabah  tidak  berhutang kepada  bank  karena  tidak  menerima  uang  sebagaisarana  pinjaman  (tipe  ini banyak digunakan oleh bank syariah). 11
Pada  intinya murabahah yang  terjadi  diperbankan  syariah  belum  sesuia dengan  ketentuan  fiqih  klasik  dan  fatwa  DSN-MUI  karena  pada  pelaksanaannya pihak  bank  belum  memiliki  barang  yang  dia  jual  tersebut.  Dan  melakukan  hal
11 Azharudin  Latif, Konsep  Dan  Aplikasi  Akad  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia , Ahkam, jilid XII, 2 (juni 2012), hlm.74-75.
tersebut  untuk  menghindari  pajak  pertambahan  nilai, simplifikasi ,  dan mengefisiensi transaksi di perbankan. 12
Berdasarkan  uraian  masalah  tersebut,  yang  menjadi  pokok  masalah  bagi peneliti  adalah  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan murabahah  bil wakalah pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1, apakah sudah sesuai dengan fiqih klasik dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  dimana peneliti  turun  langsung  untuk  mengumpulkan  data.  Dengan  menerapkan  metode pendekatan  yuridis  empiris  dan  syariat  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan 13

## C. Hasil Pembahasan
1. Pelaksanaan  Murabahah  Bil  Wakalah  Di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1
Pada  pelaksanaannya,  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1  melakukan  pembelian  barang  atau  menyediakannya.  Karenanya  PT. Bank  Syariah  Indonesia  menggunakan  media  akad  wakalah.  Akad  wakalah merupakan  suatu  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  (wakkil)  dalam  hal-hal yang  boleh  diwakilkan    atau  perwakilan  antara  kedua  belah  pihak  (bank  dan nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.
Dilihat  dari  akad  yang  digunakan  menurut  wawancara  dengan  Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 akad  murabahah  dan  akad  wakalah  termasuk  mu’alaq  karena  menggabungkan kedua  akad  (al-murabahah  bil  wakalah)  dalam  satu  kegiatan  transaksi. Penggabungan tersebut bertujuan agar memudahkan pihak bank dalam memenuhi keinginan nasabah.
12 Sofyan  Sulaiman, Penyimpangan  akad  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia, Iqtisodia, Vol. 4 No. 1 (September 2014), hlm.13.
13 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm.118
PT.  Bank  syariah  indonesia  Kantor  cabang  Makassar  1  melakukan  akad jual  beli  murabahah  bil  wakalah  sebelum  nasabah  sebagai  wakil  dari  PT.  Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1 melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya.  Setelah  pembelian  tersebut,  secara  langsung  nasabah  memiliki barang-barang tersebut  dan hanya menyerahkan  bukti pembelian berupa  kwitansi atau  faktur  kepada  pihak  bank  sehingga  pihak  bank  tidak  memiliki  lebih  dulu barang-barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut.
Mekanisme  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah yang dijalankan  Pt.  Bank  Syariah  Indonesia  tbk.  Kantor  cabang  Makassar  1  adalah sebagai berikut:
Skema pembiayaan akad Murabahah Bil Wakalah
Akad jual beli  (1)
Wakalah  (2)
Terima Dokumen  (5)
kirim (4)
beli Barang (3)
1. Calon  nasabah  membutuhkan  tambahan  modal  usaha  namun  belum mempunyai  dana  tunai  yang  cukup,  kemudian  mengajukan  pembiayaan murabahah  bil  wakalah  pada  bank  syariah,  setelah  memenuhi  syarat-syarat pengajuan  permohonan,  terjadi  negisoasi  margin  antara  nasbah  dengan  bank syariah.
Bank Nasabah supplier
2. Setelah  proses  negosiasai,  dilanjutkan  analisa  usaha  dan  jaminan  yang kemudian menghasilkan persetujuan atau tidaknya pembiayaan
3. Setelah  disetujui  pembiayaan  dan  terjadi  kesepakatan  bersama  maka  terjadi akad murabahah bil wakalah
4. Setelah terjadi akad murabahah bil wakalah, maka bank syariah menyerahkan dana  kepada  nasabah  sebagai  wakil  dari  bank  untuk  membeli  barang  sesuai yang diinginkan olerh nasabah sebagai mana yang menjadi kesepakatan dalam akad murabahah bil wakalah
5. Pihak nasabah telah menerima barang dari supplier dan menyerahkan kuitansi atau  faktur  pembelian  dan  foto-foto  barang  yang  telah  dibeli  kepada  bank syariah
6. Nasabah  akan  membayar  atau  mengembalikan  dana  berupa  harga  pokok ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang  telah  disepakati  secara  angsruan atau secara sekaligus atau pelunasan di percepat.
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Bil Wakalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 Akad  pembiayaan Murabahah  bil  wakalah merupakan  akad  dengan prinsip  jual  beli  sehingga  syarat-syaratnya  juga  harus  sesuai  dengan  jual  beli dalam  hukum  Islam.  Akad  jual  beli  dalam  hukum  Islam  dapat  diartikan  sebagai memindahkan  milik  (hak  milik)  dengan  ganti  (mendapat  bayaran)  yang  dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah Akad  pembiayaan Murabahah  bil  wakalah merupakan  akad  dengan  prinsip  jual beli  sehingga  syarat-syaratnya  juga  harus  sesuai  dengan  jual  beli  dalam  hukum Islam.  Akad  jual  beli  dalam  hukum  Islam  dapat  diartikan  sebagai  memindahkan milik  (hak  milik)  dengan  ganti  (mendapat  bayaran)  yang  dapat  dibenarkan  (sah menurut  hukum)  dan  salah  satu  rukun  dan  syarat  jual  beli  adalah  adanya  syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.
Muhammad  Irfan,  Regional  Financing  Operation  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  mengatakan  “Dalam melakukan  transaksi  pembiayaan  dengan  nasabah  kami  menggunakan akad murabahah maupun  akad wakalah dan  terkadang  menggabungkan keduanya”
Dilihat  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Muhammad  Irfan
menuturkan  bahwa  ketika  melakukan  transaksi  pembiayaan,  pihak  PT.Bank Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  menggabungkan  akad murabahah dan akad wakalah dalam satu waktu.
Adapun dalil Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum murabahah terdapat dalam  QS.  al-Baqarah  /2:  275.  Maksud  memakan (                     ) dalam  QS.  al
Baqarah  /2:275  adalah  mengambil.  Digunakannya  istilah  “makan”  untuk  makna mengambil,  sebab  tujuan  mengambil  (hasil  riba  tersebut)  adalah  memakannya, sebagaimana  dijelaskan  Al-  Imam  Al-Qurthubi.  Ini  pula  yang  ditegaskan  oleh Imam  At-Thabrani  dalam  menafsirkan  ayat  ini.  Beliau  Rahimahullah  berkata; “Maksud  ayat  ini  dengan  dilarangnya  riba  bukan  semata  dari  turunnya  ayat  ini, pada  hari  itu  makanan  dan  santapan  mereka  dari  hasil  Riba.  Maka  Allah menyebutkan  berdasarkan  sifat  mereka  dalam  menjelaskan  bedasarkan  besarnya dosa  yang  akan  dilakukan  dari  riba  dan  menganggap  jelek  keaadaan  mereka terhadap  apa  yang  akan  mereka  peroleh  untuk  menjadi  makanana-makanan mereka. 14
Jadi  Allah  telah  mewajibkan  kepada  manusia  yang  telah  diberikan  akal  dan pikiran  untuk  berusaha  dan  berikhtiar  mencari  rezeki  yang  halal,  agama  tidak mewajibkan  seseorang  memilih  suatu  pekerjaan.  Setiap  manusia  dapat  memilih bidang  usaha  bidang  usaha  atau  pekerjaan  yang    ssesuai  kemampuan  dan  keahlian masing-masing.  Namun  kebanyakan  orang  memilih  perdagangan  sebagai  salah  satu bidang  pekerjaan,  sepanjang  perdagangan  itu  masih  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  ditetapkan  oleh  Syariat  Islam  maka  diperbolehkan.  Seperti  firman  Allah  yang terdapat pada  QS. an-Nisa’/4: 29.
Menurut  Hamka  dalam  Tafsir  al-Azhar  juz  5  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan    (            )  dalam  QS.  an-Nisa’/4:  29  adalah  baik  yang  ditangan kamu  sendiri  maupun  ditangan  orang  lain,  lalu  harta  kamu  itu,  dengan  takdir  dan
14 Wazin, Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Konsumen (Serang:  FTK Banten Press, 2014),  hlm. 2.
karunia Allah SWT ada yang diserahkan ke tanganmu dan ada pula yang diserahkan ketangan  kawanmu  yang  lain  dan  oleh  karena  itu  betapapun  kayanya  seseorang janganlah sekali-kali ia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  larangan  tersebut  mengandung  keharaman memakan  harta  sesama  dengan  jalan  bathil.  Tetapi  ayat  tersebut  mengandung pengecualian  yakni  kecuali  dengan  jalan  perdaangan  yang  dilakukan  dengan  suka sama suka atau ridha bil ridha .
Imam  Syafi’i  menyatakan,  secara  asal  jual  beli  diperbolehkan  ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua bela pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala  ketentuan  yang  terdapat  dalam  jual  beli,  harus  terdapat  persetujuan  dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak ditentukan sepihak. 15
Islam  mengakomodir wakalah karena wakalah dibutuhkan  oleh manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Karena  tidak  semua  orang  mampu menyelesaikan  urusannya  atau  pekerjaannya  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain.  Al- Qur’an dan hadis sudah mengisyaratkan kebolehan tindakan wakalah. Di antaranya Qs. Al-Kahfi; 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Terjemahnya:
Dan  demikianlah  Kami  bangunkan  mereka  agar  mereka  saling  bertanya  di antara  mereka  sendiri.  berkatalah  salah  seorang  di  antara  mereka:  sudah berapa  lamakah  kamu  berada  (disini?)".  mereka  menjawab:  "Kita  berada (disini)  sehari  atau  setengah  hari".  berkata  (yang  lain  lagi):  "Tuhan  kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
15 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.16.
ini,  dan  hendaklah  Dia  Lihat  manakah  makanan  yang  lebih  baik,  Maka hendaklah  ia  membawa  makanan  itu  untukmu,  dan  hendaklah  ia  Berlaku lemah-lembut  dan  janganlah  sekali-kali  menceritakan  halmu  kepada seorangpun. (QS Al-Kahfi/18: 19) 16
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Dalam sunnah  fi’liah  diceritakan  bahwa  Rasulullah  pernah  mewakilkan  kepada  seorang sahabatnya  yang  bernama  ‘Urwah  untuk  membelikan  seekor  kambing  kurban  (HR. Bukhari).  Rasulullah  juga  pernah  mewakilkan  untuk  mengambil  pembayaran  zakat (HR. Abu Dawud).
Dengan  menganalisa  ayat  dan  hadis  tersebut  ulama  fiqh  sepakat membolehkan wakalah ,  bahkan  disunnahkan  karena  di  dalam  akad wakalah ada unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
Menggabungkan  akad murabahah dengan  akad wakalah ( al-murabahah  bil wakalah )  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1  didasarkan  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  119  Tahun  2018  yang membolehkan  untuk  menggabungkan  akad murabahah dengan  akad  wakalah,
ketentuan  atas  pembolehan  tersebut  terdapat  pada  ketetapan  keempat  ayat  2  yang menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  pelaksanaan  akad  sebagaimana  angka  1  terutama akad  jual  beli  dan  sewa  menyewa  ( ijarah) menimbulkan  kesulitan,  untuk mempermudah transaksi, para pihak boleh: a. menggunakan Akad Pokok dan Akad Wakalah sebagai Akad Pelengkap; atau b. menggunakan bentuk Akad Mu'allaq pada Akad Pokok ditambah Akad Wakalah sebagai Akad Pelengkap”.
Berdasarkan  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI  No.  119  Tahun  2018  sebagaimana disebutkan di atas, maka PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menerapkan akad wakalah sebagai akad pelengkap. Artinya akad yang digunakan oleh  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  adalah  akad Murabahah , akan tetapi  untuk mempermudah pelaksanaan akad murabahah dengan nasabah.  Akad murabahah  bil  wakalah dapat  dikatakan  syariah  apabila  melakukan
16 Kementrian Agama RI, Al-Quu’an dan Terjemahan (Solo: Tiga Serangkai, 2013)
akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa  penerapan  pembiayaan murabahah yang  dilakukan  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  menggunakan  akad murabahah  bil wakalah , walaupun disini untuk akad wakalah nya sendiri dilakukan secara internal saja,  yaitu  antara  pihak  bank  dan  nasabah  atau  biasa  disebut  dengan  akad  dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariilkan.
Dengan  demikian,  maka  pelaksanaan  akad murabahah  bil  wakalah yang diterapkan PT. Bank Syariah  Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 119  Tahun  2018.  Hal  tersebut  juga  dikuatkan  dengan  pendapat  jumhur  Ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa akad t a'alluq tidak boleh diterapkan pada setiap akad al-tamlikat baik  yang  bersifat  pertukaran  ( al-mu'awdhat )  maupun  tidak  ( al- tabarru'at ), baik yang dipindahkan kepemilikannya itu bendanya ( al-a'yan ) maupun manfaatnya, termasuk pertukaran selain harta (al- mubadalat ghair al-maliyyah).
Selain  itu,  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah  juga  berpendapat  atas  pembolehan  akad mu’alaq dengan  syarat  tertentu  yaitu  terdorong  oleh  keadaan  terpaksa,  upaya pemenuhan  hajat,  ataupun  demikemaslahatan.  Dalam  kitab  I’lam  al-Muqwafiqin  di disebutkan bahwa :
"sesungguhnya  me-mu'allaq-an  akad,  al-fusukh,  tabarru'at,  kewajiban (iltizamat)  dan  yang  lainnya  dengan  syarat  merupakan  sesuatu  (yang "sesungguhnya  me-mu'allaq-an  akad,  al-fusukh,  tabarru'at,  kewajiban (iltizamat)  dan  yang  lainnya  dengan  syarat  merupakan  sesuatu  (yang dibolehkan)  karena  terdorong  oleh  keadaan  keterpaksaan  (dharurat), kebutuhan  (hajat),  atau  mashlahat;  tidak  ada  mukallaf  yang  dapat menghindar darinya.".
Merujuk  pada  pendapat  Ulama’  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa Akad mu’alaq dapat  diperbolehkan  dengan  syarat  tertentu  yaitu  kondisi terpaksa,  upaya  pemenuhan  hajat,  ataupun  demi  tercapainya  kemaslahatan dalam hidup. Dalam kasus yang terdapat di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang  Makassar  1,  penggunaan  akad mu’allaq yang  diterapkan  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  didasarkan  pada  kebutuhan  untuk kemudahan  kegiatan  pelayanan  disebabkan  karena  apabila  akad  murabahah
dilaksanakan tanpa disertai dengan akad wakalah akan mempersulit proses transaksi antara bank dengan nasabah. Sehingga penggunaan akad mu’alaq yang dilakukan di PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1dapat  dikategorikan sebagai  akad  yang  diperbolekan  dengan  catatan  syarat-syarat  akad  wakalah  yang dilaksanakan  sebagai  akad  pelengkap  terpenuhi  dan  tidak  terdapat  syarat  ataupun rukun yang dilanggar.
Berdasarkan  pendapat  para  ulama  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  akad mu'alaq  diperbolehkan  dalam  keadaan  tertentu,  antara  lain:  terpaksa,  ikhtiar  untuk mencapai  suatu  tujuan,  atau  untuk  tujuan  mencapai  kemaslahatan  hidup.  Penerapan akad  mu'allaq  oleh  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1 didasari  oleh  kebutuhan  akan  kemudahan  dalam  kegiatan  pelayanan  karena melaksanakan  akad  murabahah  tanpa  juga  melaksanakan  akad  wakalah  akan mempersulit proses transaksi antara bank dengan nasabah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  tentang  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  di  Bank  Syari’ah  Indonesia” maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  1.  Pelaksanaan  akad Murabahah  Bil  Wakalah  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1  melalui  beberapa  prosedur  yaitu:  Calon  nasabah  mengajukan pembiayaan,  Negisoasi  margin,  Transaksi  jaminan  (diterima/ditolak),  kesepakatan bersama  (akad murabahah  bil  wakalah ),  penyerahan  dana  kepada  nasabah, penyerahan  kwitansi/faktur/foto  barang,  pengembalian  dana.  2.  Pandangan  Hukum Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  telah  sesuai  dengan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018. Tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi  Pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1 menyimpulkan  bahwa  akad  wakalah  yang  digabungkan  dalam  akad  Murabahah adalah  sebagai  akad  pelengkap  untuk  mempermudah  pelaksanaan  akad  murabahah dengan nasabah. Hal ini diperkuat pula oleh pandangan ulama sehingga penggunaan akad mu’alaq yang  dilakukan  di    PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1dapat  dikategorikan  sebagai  akad  yang  diperbolekan  dengan  catatan
syarat-syarat akad wakalah yang dilaksanakan sebagai akad pelengkap terpenuhi dan tidak terdapat syarat ataupun rukun yang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Al-Quu’an dan Terjemahan . Kementrian Agama RI. Solo: Tiga Serangkai, 2013 Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad. Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi  Dalam  Fiqh Islam . Jakarta: Amzah, 2017.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Al-Islami wa Adillatuhu, juz  VII. Beirut:  Dar Al-Fikr, 1985.
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2008.
Cahyani, Andi Intan. Fiqh Muamalah. Makassar: Alauddin Univerity Press, 2013.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  dkk. Fiqh  Muamalat .  Jakarta :  Prenadamedia  Group, 2018..
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Wazin. Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen. Serang: FTK Banten Press, 2014.
Wiroso. Jual Beli Murabahah . Yogyakarta: UII Press, 2005.

## Jurnal
Intan,  Putri.  dkk., ”Implementasi  Akad  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Modal Kerja  Pada  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang  Jambi (Study  Bank  Syariah Indonesia  Cabang  Pembantu  Jambi  Sipin  Sumantri”,  (Universitas  Islam Negeri Jambi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).
Latif,  Azharudin. Konsep  Dan  Aplikasi  Akad  Murabahah  Pada  Perbankan Syariah Di Indonesia . Ahkam, jilid XII, 2 (juni 2012)
M. Bakry, Muammar . “Asas Prioritas dalam Maqashid Al-Syar”iah”. Al-Azhar: Islamic Law Review, Vol. 1 No.1 (2019).
Mawar,  Mayasari.  dkk., “Kredit  Pembiayaan  Mobil  dengan  Akad  Murabahah pada  Bank  Syariah  Indonesia  Watampone ”, El-Iqsthisady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.1 (2021).
Mutmainnah,  Nurul  Afiqah  Dan  Hadi  Daeng  Mappuna. “Peranan  Restrukrisasi Dalam Akad Murabahah ” (Studi Kasus, Putusan Nomor:
0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)”, Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2020).
Sulaiman, Sofyan. “ Penyimpangan akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Iqtisodia, Vol. 4 No. 1 (September 2014)
Waldi,  Mohd  Waldi.  dkk., “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Produk Pembiayaan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  Phinisi Sejahtera  Mulia  Universitas  Negeri  Makassar” , Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 (2021).