Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017: 89 – 113 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 18 Maret 2017 |  Reviewed: 5 Mei 2017 |  Accepted: 28 Juli 2017

## PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE

## (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)
Aldo Rico Geraldi 1

## Abstract
This  research  aims  to  determine  International  Centre  For  Settlement  of  Investment  Dispute (ICSID),  benefits  and  losses  for  Indonesia  related  with  Choice  of  Option  on  Indonesian investment  dispute  settlement  with  Churchill  Mining  Plc  in  ICSID.  This  research  uses normative legal research by gathering secondary data. Data collected is using the methods of literary  study  by  collecting  legal  material  and  information  in  the  form  of  legal  materials  of primary sources, secondary sources, and tertiary sources. In order to get a clear explanation, the  data  will  arrange  systematically  and  analyzed  with  descriptive  methods.  These  results indicate  that  the  disputes  settlement  between  Indonesian  Government  against  Churchill Mining through ICSID has several benefits, such as the confidentiality of the proceedings, the freedom to choose the arbitrator, the decision of the ICSID which are final and binding, and if the arbitration decision can be implemented in Indonesia it is necessary to obtain Exequatur of  the  Supreme  Court.  Although  it  has  some  benefits,  however  there  are  also  some  of  the losses  suffered  by  Indonesian  Government,  such  as  substantial  costs  to  finance  the proceedings  at  ICSID  and  if  Indonesia  was  lost,  it  can  cause  financial  loss  with  very  large impact to country around trillions to pay compensation or indemnity.

## Keywords: benefits and losses; dispute settlement; ICSID

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai International Centre For Settlement of Investment  Dispute  (ICSID),  keuntungan  dan  kerugian  Indonesia  terkait  opsi  pilihan penyelesaian sengketa investasi Indonesia  dengan Churchill Mining Plc di ICSID. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan hukum.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  studi
1 Aldo  Rico  Geraldi,  Jurusan  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Pendidikan Ganesha,  Jalan  Udayana  No.  11  Singaraja,  81116,  Bali,  Indonesia,  email:  humas@undiksha.ac.ic, Telp. (0362) 22570, Fax (0362) 25735.

## Tanjungpura Law Journal
Vol. 1, Issue 2, July 2017
kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Dalam  rangka  mendapatkan  pemaparan  yang jelas,  data  tersebut  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penyelesaian sengketa  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Churchill  Mining  melalui  ICSID  memiliki beberapa  keuntungan,  seperti  kerahasiaan  proses  beracara,  kebebasan  untuk  memilih arbiter, putusan dari ICSID yang bersifat final dan mengikat, serta apabila putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia maka perlu memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung. Walaupun  memiliki  beberapa  keuntungan,  namun  terdapat  juga  beberapa  kerugian  yang dialami oleh Pemerintah Indonesia, seperti biaya yang cukup besar untuk membiayai proses beracara di ICSID dan apabila Indonesia ternyata kalah,maka dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat besar hingga triliunan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi.
Kata Kunci : ICSID; keuntungan dan kerugian; penyelesaian sengketa
I.  Pendahuluan Churchill Mining yang merupakan perusahaan pertambangan  di  Indonesia,  saat  ini sedang menggugat Pemerintah Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID. Gugatan tersebut diajukan  karena  adanya  pencabutan izin  pertambangan  Ridlatama  Group oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  pada  area  sekitar  35  ribu hektare. 2 Perusahaan  tambang  ini mengakuisisi  75%  perusahaan  lokal bernama Ridlatama Group. Diperkirakan  terdapat  cadangan  batu bara  sebesar  2,73  miliar  ton  yang 2 Churchill vs Indonesia: Permintaan Perlindungan  oleh  Churchill  Ditolak, 24 Desember 2014, URL : http://www.tambang.co.id/churchill-vs- indonesia-permintaan-perlindungan-oleh- churchill-ditolak-2516/, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
berpotensi  memberikan  penghasilan perusahaan  mencapai  US$700  juta- US$1 miliar per tahun. 3
Dicabutnya ijin kuasa pertambangan  Ridlatama  Group  oleh Bupati Kutai Timur karena rekomendasi Pemerintah Pusat
berdasarkan  audit  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  pada  September 2008  saat  melakukan  audit  atas  KP (Kuasa  Pertambangan)  yang  dibuat tahun  2006-2008.  Dengan  hasil  audit tersebut, BPK menemukan lima Kuasa  Pertambangan  palsu  yang
3 Susilo  Bambang  Yudhoyono. Tak  Gentar Hadapi  Gugatan  Churchil  Mining. Majalah BPK.  Edisi  7  Juli  2012,  hlm.  65. http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/ edisi-07-volii-juli- 2012_hal_62_____80_.pdf.,  diakses  pada tanggal 25 Februari 2017.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017 terbit pada tahun 2006-2008. 4
Churchill  Mining  Plc  juga  belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk  penambangan  di  kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
The  International  Centre  for  the Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID) merupakan lembaga Arbitrase yang memiliki yurisdiksi terkait dengan setiap  sengketa  hukum  yang  timbul secara  langsung  dari  penanaman modal antara negara anggota konvensi  lainnya  (investor).  Pada tanggal  24  Februari  2014,  ICSID menerbitkan  putusan  terkait  yurisdiksi ICSID  dalam  memeriksa  gugatan arbitrase  Churchill  Mining  terhadap Pemerintah Indonesia. 5 Dalam putusan
tersebut,  ICSID  memutuskan  bahwa memiliki kewenangan untuk
memeriksa gugatan berdasarkan
4 Antara  News. Indonesia  siapkan  data pendukung  hadapi  gugatan. 15  Juni  2012.
URL :http://www.antaranews.com/berita/316344/ indonesia-siapkan-data-pendukung-hadapi- gugatan- churchill, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
5 Rista  Rama  Dhany. Digugat  Churchill  Rp
20  T.  Pemerintah  RI  Percaya  Diri  Menang, 26 Februari 2014, URL : http://finance.detik.com/read/2014/02/26/18 3143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-
20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
interpretasi  dari  perjanjian Bilateral Investment  Treaty (BIT) 6 Indonesia dengan  Inggris  terkait  dengan  klausul forum  penyelesaian  sengketa.  ICSID tidak sependapat dengan posisi
Pemerintah Indonesia yang menyatakan  bahwa  meskipun  dalam BIT penyelesaian sengketa dilimpahkan  kepada  forum  ICSID, namun  pelimpahan  ini  tidak  bersifat otomatis,  melainkan  harus  melalui tahapan persetujuan tertulis dari Pemerintah  Indonesia.  Sebaliknya, lembaga  Arbitrase  ICSID  cenderung menerima pendapat
Churchill Miningbahwa pelimpahan tersebut bersifat otomatis. 7
Putusan  tersebut  merupakan hasil  sidang hearing  on  jurisdiction yang  diselenggarakan  di  Singapura pada  tanggal  13-14  Mei  2013. 8
6 Bilateral  Investment  Treaty (BIT)  adalah perjanjian  yang  menetapkan  syarat  dan kondisi  terkait  dengan  investasi  yang dilakukan oleh warga negara dan perusahaan di suatu negara dengan negara lainnya.
7 Wallstreet:Online. Churchill Mining “Finale”. 27 Februari 2014, URL: http://www.wallstreet-
online.de/diskussion/1189817-131- 140/churchill-mining-finale,  diakses  pada tanggal 25 Februari 2017.
8 Gatra  News. JPN:  Churchill  Mining  Belum Kalahkan  Indonesia  di  Arbitrase, 10  Maret 2014,  URL  :  http://www.gatra.com/hukum- 1/48523-jpn-churchill-mining-belum-
Persidangan tersebut merupakan persidangan  awal  untuk  memeriksa apakah  ICSID  memiliki  kewenangan terhadap  gugatan  arbitrase  yang diajukan oleh Churchill Mining terhadap Pemerintah Indonesia. Terkait  dengan  penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional tersebut, Pemerintah Indonesia  tentunya  perlu  belajar  dari beberapa kasus yang proses
penyelesaian  sengketanya  dilakukan melalui lembaga Arbitrase dan
Pengadilan Internasional. Sebagai
contoh,  ketika  Indonesia  dihadapkan di  depan  ICSID  atas  gugatan  PT AMCO. 9 Dewan Arbitrase ICSID meminta  Pemerintah  Indonesia  untuk membayar sejumlah USD 2.567.966,20  berikut  bunga  6%  atas sengketanya  dengan Amco  Asia
Corp. 10 Terhadap  putusan  tersebut, Indonesia
kembali memohon pembatalan untuk kedua kalinya pada tanggal  30  januari  1990.  Majelis
kalahkan-indonesia-di-arbitrase.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
9 Amco  Asia  Corporation  and  others  v, Republic  of  Indonesia  (ICSID  Case  No. ARB/81/1). Lihat  juga  Sudargo  Gautama. 1986. Indonesia dan Arbitrase Internasiona., Bandung: Alumni.
10 Ida  Bagus  Wyasa  Putra.  2000. Hukum Perdata  Internasional. Bandung:  Refika Aditama,  hlm. 112.
Arbitrase Ad Hoc ICSID mengeluarkan putusannya pada tanggal 3 Desember 1992.  Putusan  Majelis  Arbitrase Ad
Hoc
ICSID mendukung dan memperkuat  putusan  awal  bahwa Pemerintah
Indonesia harus membayar kerugian yang diderita oleh pihak  AMCO  sebesar  2,5  juta  dolar US  dan  ditambah  bunga  6%  sejak putusan dijatuhkan. 11 Selain itu, Pemerintah Indonesia pernah
beracara  di International  Court  of Justice (ICJ)  atas  sengketa  pulau Sipadan  dan  Ligitan  dengan  pihak
Malaysia. Tahun 2002 ICJ
memberikan keputusannya bahwa memberi  hak  kepada  Malaysia  untuk mengelola Sipadan dan Ligitan karena Malaysia  telah  menunjukkan  bukti melakukan  kegiatan  pembangunan yang nyata di kedua pulau tersebut. 12
Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis mengangkat  dua  permasalahan  yang meliputi:
11 Sudargo  Gautama.  1994. Arbitrase  Bank Dunia  tentang  Penanaman  Modal  di Indonesia  dan  Jurisprudensi  Indonesia dalam  Perkara  Hukum  Perdata. Bandung: Alumni, hlm. 5.
12 Bambang Cipto. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 202.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017 1.  Bagaimana  pengaturan  dan yurisdiksi ICSID terkait penyelesaian sengketa investasi? 2.  Apa keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus investasi  dengan  Churchill Mining melalui ICSID? II.  Metode Penelitian Penelitian
ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan mengkaji  suatu aturan-aturan,  prinsip- prinsip,  dan  doktrin-doktrin  hukum yang  terkait  dengan  permasalahan dalam penelitian ini untuk
menghasilkan suatu argumentasi.
Selain  itu, penelitian  ini juga mengkaji latar belakang dari pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
Selanjutnya  bahan  hukum  terkumpul kemudian  dianalisis  menggunakan teknik  deskriptif  dengan  memaparkan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 13
13 Ronny  Hanitijo.  1991. Metode  Penelitian Hukum. Cetakan  ke  II,  Jakarta:  Ghalia Indo. hlm. 93.
III.  Analisis dan Pembahasan A. Pengaturan dan Yurisdiksi Konvensi Washington 1965
(Convention  on  the  Settlement of  Investment  Dispute  Between
States  and  National  of  Other
States) Terbentuknya Konvensi Washington 1965 14 adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan  sepihak  terhadap  investor- investor  asing  di  dalam  wilayahnya yang  mengakibatkan  konflik-konflik ekonomi  yang  dapat  menimbulkan sengketa  ekonomi  berubah  menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka  (perang).  Tindakan-tindakan sepihak  negara-negara  berkembang ini adalah berupa nasionalisasi perusahaaan-perusahaan milik investor asing, propriasi dan tindakan- tindakan  lainnya  yang  merugikan perusahaan asing. 15
14 Konvensi  Washington  1965  selanjutnya disebut Konvensi ICSID ( Convention on the Settlement  of  Investment  Dispute  Between States and National of Other States).
15 Huala  Adolf.  2002. Arbitase  Komersial
Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 36.
Selain itu, latar belakang
terbentuknya  Konvensi  ICSID  dapat dilihat  pada  bagian  pembukaan  yang terdiri dari delapan paragraf. Perancang konvensi menyadari perlunya  kerjasama  internasional  di bidang  pembangunan  ekonomi  dan peran
penanaman modal internasional.  Kerjasama  dan  aktivitas penanaman  modal  tidaklah  selalu berjalan lancar. Setiap saat dapat saja timbul  sengketa  di  antara  penanam modal  (pihak  swasta)  dengan  negara penerima modal. 16 Terdapat dua tujuan utama  dibentuknya  Konvensi  ICSID. Pertama,  mengisi  kekosongan  upaya hukum di dalam menyelesaikan
kasus-kasus  penanaman  modal  yakni dengan
memberikan suatu
mekanisme  khusus  berupa  fasilitas arbitrase atau konsiliasi. Kedua, mendorong dan  melindungi arus modal  dari  negara  maju  kepada negara ketiga. 17
Tujuan  pertama  konvensi  ini terefleksi  dari  peranan the  Centre ICSID.  Wewenang  badan  ini  khusus dan  terbatas  pada  penanaman  modal
16 Paragraf  1  dan  2  Pembukaan  Konvensi
ICSID  ( Convention  on  the  Settlement  of Investment  Dispute  Between  States  and National of Other States).
17 Huala Adolf. op.cit., hlm. 37-38.
yang  salah  satu  pihaknya  adalah negara  penerima  penanaman  modal ( host  state ).  Pada  saat  sengketa muncul, the  Centre akan  membentuk suatu  Panel  Arbitrase  atau  Konsiliasi untuk  menanganinya.  Selanjutnya, peranan the Centre hanyalah mengawasi jalannya persidangan dengan  memberikan  aturan-aturan hukum  acaranya. 18 Sengketa  dapat diselesaikan oleh lembaga pengadilan nasional,  tetapi  perancang  konvensi menyadari pula bahwa lembaga pengadilan nasional dapat saja kurang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antara  suatu  negara  (apalagi  negara penerima  modal  yang  pengadilan nasionalnya menangani suatu sengketa)  dengan  penanam  modal.
Oleh karena itu, alternatif penyelesaian  melalui  metode  atau mekanisme secara internasional, dalam  hal  ini  arbitrase  atau  konsiliasi internasional dipandang lebih tepat. 19
Dengan  latar  belakang  tersebut, Bank Dunia berinisiatif untuk 18 Joseph  T.  McLaughlin.1979. “Arbitration and Developing Countries ” , The International Lawyer , 13 (2), hlm. 223.
19 Paragraf  3  Pembukaan  Konvensi  ICSID ( Convention on the Settlement of Investment  Dispute  Between  States  and National of Other States).
membentuk  badan  arbitrase  dan konsiliasi  ICSID  pada  tahun  1961. Upaya  merancang  suatu  konvensi akhirnya berhasil dan konvensi disahkan  pada  tahun  1965.  Konvensi mulai berlaku apabila 20 negara telah meratifikasinya.  Negara-negara  yang meratifikasi  antara  lain  yaitu  Benin,
Burkina Faso, Central African Republic,  Chad,  Republic  of  Congo, Cyprus, Cote D’ivoire, Gabon, Ghana, Iceland, Jamaica, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritania,
Netherlands,  Niger,  Pakistan,  Sierra Leone,  Sweden,  Tunisia,  Uganda, United  Kingdom  of  Great  Britain, United  States  of  America.  Jumlah
ratifikasi negara terpenuhi pada tahun 1966. Indonesia telah menandatangani Konvensi ICSID pada  tanggal  16  Februari  1968  dan meratifikasi pada tanggal 28 September 1968. Selanjutnya
Konvensi  ICSID  mulai  berlaku  di Indonesia  pada  tanggal  28  Oktober 1968. Dengan diratifikasinya Konvensi ICSID  oleh  Indonesia,  maka  hal tersebut  berimplikasi  pada  sengketa- sengketa  penanaman  modal  yang melibatkan  Indonesia  dengan  warga negara asing dapat diajukan
penyelesainnya  di  lembaga  Arbitrase ICSID.  Dari  pembukaan  Konvensi ICSID,  terdapat  prinsip  yang  esensial untuk  dapat  terselenggaranya  atau berfungsinya  arbitrase  atau  konsiliasi. Paragraf 6 dan 7 pembukaan Konvensi  ICSID  menegaskan  prinsip konsensus.  Prinsip  ini  lahir  dari kesepakatan  para  pihak,  yaitu  antara investor  dengan  negara  penerima modal. Prinsip konsensus tetap disyaratkan meskipun negara
penerima  modal  dan  negara  dari investor adalah negara anggota (peratifikasi  atau  penandatangan  atau penerima  secara  aksesi)  Konvensi ICSID. 20
Konvensi  ICSID  terdiri  dari  10 bab  yang  terbagi  dalam  75  pasal. Konvensi  dilengkapi  dengan  aturan- aturan formil dan aturan administratif. 21 Bab  I  Konvensi  ICSID
20 Dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  ratifikasi suatu  negara  tidak  dengan  otomatis mengikat negara atau investor untuk terikat pada konvensi ICSID.
21 Aturan-aturan formil dan aturan administratif  yaitu the  International  Centre for  the  Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID) Regulations  and  Rules yang dikeluarkan  pada  tahun  1967.  Hasil  revisi ICSID Rules  and  Regulations pada  tahun
2003 terdiri dari : 1. The Administrative Financial Regulations; 2. The Institution Rules; 3. The Arbitration Rules; and
terdiri  dari  Pasal  1  sampai  dengan Pasal 24 mengatur mengenai
pembentukan organisasi arbitrase
yaitu  pembentukan the  International Centre for the Settlement of Investment  Disputes (ICSID).  Bagian ini  mengatur  juga  mengenai  tempat kedudukan,  badan  kelengkapan,  dan lain  sebagainya.  Dalam  Pasal  18 mengatur  mengenai  status,  imunitas, dan  hak-hak  keistimewaan  ICSID. ICSID  memiliki  personalitas  hukum internasional  penuh.  ICSID  memiliki kemampuan  hukum  untuk  membuat kontrak, memiliki harta benda bergerak  dan  tidak  bergerak,  dan menyelenggarakan persidangan. 22
Bab II konvensi ICSID terdiri dari Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  27 mengatur  mengenai  yurisdiksi  Badan Arbitrase  ICSID.  Yurisdiksi  ICSID mencakup  setiap  sengketa  hukum yang  timbul  secara  langsung  dari penanaman  modal  antara  negara anggota  konvensi  lainnya  (investor). 23
4. The Conciliation Rules.
22 Pasal  18  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
23 Pasal  25  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
Konvensi  tidak  memberikan  batasan tentang  arti  penanaman  modal.  Pasal 25 konvensi tidak membedakan antara  arbitrase  dan  konsiliasi  atau teknik  penyelesaian  sengketa  untuk menyelesaikan  sengketa  penanaman modal. 24 Meskipun ketentuan Pasal 25 tidak membedakan kedua cara tersebut,  namun  tetap  berlaku  prinsip kesepakatan dan pilihan cara penyelesaian sengketa yang disepakati  para  pihak.  Bab  III  konvesi terdiri  dari  Pasal  28  sampai  dengan Pasal 35 mengatur mengenai Konsiliasi. 25 Penyelesaian  sengketa melalui Konsiliasi ICSID tercakup pula dalam kewenangan ICSID. 26
24 United  Nations  Conference  on  Trade  and Development (UNCTAD),
ICSID:2.2. Selection  Appropriate  Forum ,  New  York: ICSID, 2003, hlm. 13.
25 Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa oleh pihak ketiga.
26 Dalam  sengketa SPP  v  Egypt (1983), Majelsi Arbitrase ICSID ( Convention on the Settlement  of  Investment  Dispute  Between States  and  National  of  Other  States) menegaskan  arti  pentingnya  kesepakatan dan  pilihan  cara  ini: “...  consent  to  the Centre’s  jurisdition  must  specify  whether the consent is for purposes of arbitration or conciliation.  Once  consent  has  been  given ‘to  the  jurisdiction  of  the  Centre’,  the Convention and its implementing regulations afford the means for making the choice between the two methods of dispute settlement.  The  Convention  leaves  that choice to the party instituting the proceedings”.SPP  v  Egypt,  Decision  on
Jurisdiction (1983);  dalam; United  Nations Conference on Trade and
Bab  IV  konvensi  terdiri  dari Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  55 mengatur mengenai permohonan, komposisi,  wewenang  dan  fungsi arbitrase  serta  putusan,  pengakuan putusan arbitrase. Dalam badan Arbitrase
ICSID, hakim harus menentukan kewenangannya dan
Arbitase ICSID harus memutus sengketa sesuai dengan aturan-aturan hukum  yang  disepakati  oleh  para pihak.  Apabila  tidak  ada  kesepakatan diantara  para  pihak,  badan  arbitrase ICSID  harus  menerapkan  hukum  dari negara  peserta  konvensi  dan  aturan- aturan  hukum  internasional  yang dapat  diterapkan.  Bab  V  sampai dengan  VII  konvensi  memuat  aturan- aturan  tambahan  mengenai  arbitrase.
Aturan
tambahan mencakup
penggantian  dan  pendiskualifikasian arbitrator dan konsiliator, biaya persidangan, serta tempat persidangan. Konvensi memuat prinsip  yang  dikenal  umum  dalam arbitrase yaitu bahwa tempat diselenggarakannya
persidangan arbitrase  adalah  tempat  kedudukan
Development (UNCTAD), ICSID:2.2.Selection  Appropriate  Forum , New York:ICSID, 2003, hlm. 13.
ICSID  yang  berada  di  Washington. 27
Namun  persidangan  arbitrase  dan konsiliasi dapat dilangsungkan ditempat lain, hanya dengan kesepakatan para pihak. 28
Bab  VIII  konvensi  mengatur sengketa-sengketa antar negara peserta  konvensi. 29 Seperti  yang diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2) konvensi,  badan  arbitrase  ICSID hanya  akan  menangani  sengketa penanaman modal  apabila  para  pihak adalah antara negara penerima modal (anggota konvensi) dan investor asing yang negaranya juga anggota konvensi. Bab ini menegaskan kemungkinan  sengketa  timbul  bukan antara  negara  dengan  investor  tetapi antara  negara  dengan  negara  yang keduanya  menjadi  anggota  konvensi.
27 Pasal  62  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
28 Pasal  63  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States) . Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghormati  prinsip  kesepakatan  para pihak  yang  memiliki  sifat  fleksibilitas persidangan  arbitrase,  dan  juga  untuk menekan  efektivitas  persidangan  dengan tidak  harus  terpaku  pada  suatu  tempat persidangan.
29 Pasal  64  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
Dalam hal ini, sengketa harus
diselesaikan dengan negosiasi terlebih  dahulu.  Apabila  negosiasi tidak  berhasil,  maka  para  pihak menyerahkannya  kepada  Mahkamah Internasional. 30 Bab  IX  konvensi  terdiri dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 mengatur mengenai amandemen terhadap  konvensi.  Bab  X  konvensi terdiri  dari  Pasal  67  sampai  dengan Pasal 75 mengatur mengenai
ketentuan  akhir  berupa  ratifikasi  serta kewajiban  negara  peratifikasi  untuk menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi  ke  dalam  hukum  nasional masing-masing negara secara efektif. 31 Mengenai yurisdiksi ICSID, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan  melalui  ICSID  hanya menyangkut  sengketa  hukum  yang timbul  akibat  penanaman  modal. ICSID tidak memiliki yurisdiksi terhadap penyelesaian sengketa  yang terkait  dengan  kepentingan  politik. ICSID  baru  memperoleh  yurisdiksi
30 Ketentuan dalam bab ini menegaskan para pihak  dapat  pula  menempuh  cara  lainnya yang mereka sepakati.
31 Pasal  69  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
terhadap sengketa yang akan diselesaikan apabila telah ada persetujuan  tertulis  dari  kedua  belah pihak.  Jika  kedua  belah  pihak  telah menyatakan  persetujuannya,  maka tidak  ada  pihak  manapun  yang  dapat menarik  diri  secara  sepihak  dari penyelesaian  sengketa  ICSID. 32 ICSID tidak menyelesaikan sengketa investasi  secara  langsung,  melainkan menyerahkan melalui sarana Konsiliasi  dan  Dewan  Arbitrase  yang bertugas  sesuai  dengan  ketentuan konvensi.
Ketentuan yang mengatur yurisdiksi badan arbitrase ICSID diatur didalam Pasal 25
Konvensi Washington  1965.  Menurut  pasal  ini, setidaknya ada tiga persyaratan pokok yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak untuk  dapat  menggunakan  sarana arbitrase  ICSID  dalam  menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya.
Pertama, harus ada kata sepakat. 33 Para  pihak  sebelumnya
32 Pasal 25 ayat (1) ICSID ( Convention on the Settlement  of  Investment  Dispute  Between States and National of Other States).
33 Kata sepakat merupakan corner stone bagi yurisdiksi  badan  Arbitase  ICSID.  Lihat
David A. Soley, 1985. “ICSID
Implementation:  An  Effective  Alternative  to International Conflict ”, International Lawyer, 19 (2), hlm. 524.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017 harus mencapai kata sepakat bersama untuk menyerahkan sengketanya  kepada  badan  arbitrase
ICSID.  Di  dalam  hal  ini,  Konvensi mensyaratkan  adanya  suatu  kata sepakat tertulis yang menunjuk pemakaian  badan  arbitrase  ini  dan tercantum dalam suatu klausula
perjanjian  penanaman  modal  yang menetapkan penyerahan suatu sengketa  yang  mungkin  timbul  dari perjanjian tersebut. 34 Namun, menurut Pasal  25  ayat  (1)  konvensi,  kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada badan ini tidak perlu dinyatakan  di  dalam  suatu  dokumen tersendiri.
Negara  tuan  rumah  melalui perundang-undangan penanaman modalnya  dapat  menawarkan  agar sengketa  yang  timbul  dari  adanya perjanjian  penanaman  modal  dengan pihak asing diserahkan kepada badan arbitrase  ICSID,  dan  pihak  penanam modal dapat memberikan kata sepakat  dengan  menerima  tawaran tersebut  dengan  tertulis.  Disamping kata  sepakat  yang  dilakukan  oleh
34 W.  Michael  Tupman,  1986. “Case  Studies in  the  Jurisdiction  of  the  International Centre  for  Settlement  of  Investment Disputes ” ,  International  and  Comparative Law Quarterly, Vol. 35, hlm. 814-815.
kedua belah pihak, salah-satu pihakpun  khususnya  negara  peserta Konvensi,  berdasarkan  Pasal  25 dapat memberitahukan  kepada badan arbitrase  ICSID  sebelumnya  tentang kewenangan badan ini terhadap kasus yang  dihadapi  negara  tersebut.  Baik pemberitahuan  itu  dilakukan  pada waktu meratifikasi konvensi atau pada waktu kapanpun juga.
Kedua, yurisdiksi ratione materia .  Yurisdiksi  badan  arbitrase ICSID adalah terbatas pada sengketa- sengketa hukum sebagi akibat adanya penanaman  modal.  Istilah  sengketa hukum ini dibedakan untuk memisahkan  sengketa  yang  sifatnya ekonomis  atau  politis.  Disamping  itu, sengketa  hak  juga  termasuk  dalam yurisdiksi  badan  arbitrase  ini.  Namun, sengketa  atau  konflik  kepentingan tidak termasuk ke dalamnya.
Ketiga, yurisdiksi ratione personae .  Badan  arbitrase  ICSID hanya  memiliki wewenang untuk mengadili  sengketa-sengketa  antara negara  dengan  warga  negara  asing lainnya  yang  negaranya  juga  adalah anggota/peserta Konvensi
Washington. 35 Badan  arbitrase  ini tidak memiliki wewenang untuk mengadili  sengketa  antara  negara dengan  negara,  atau  seorang  warga negara dengan seorang warga negara lainnya  meskipun  sengketa  yang diserahkan  kepadanya  itu  adalah sengketa  hukum  yang  timbul  karena adanya perjanjian penanaman modal.
Di  samping  kata  sepakat  yang dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  salah  satu  pihakpun,
khususnya negara peserta konvensidapat memberitahukan kepada badan arbitrase ICSID sebelumnya tentang kewenangan badan  ini  terhadap  kasus  yang dihadapi negara tersebut. 36 Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan  pada  waktu  meratifikasi konvensi  atau  pada  waktu  kapanpun juga mengenai sengketa yang memiliki
keterkaitan dengan penanaman modal yang dapat menjadi  wewenang  badan  arbitrase. 37
Walaupun  Konvensi  ICSID  hanya beranggotakan negara, bukan individu
35 Huala Adolf, op.cit., hlm. 90.
36 Pasal  25  Konvensi  ICSID  ( Convention  on the  Settlement  of  Investment  Dispute Between  States  and  National  of  Other States).
37 Huala Adolf, op.cit. , hlm. 87.
atau  perusahaan,  namun  sengketa antara  negara  dengan  perseorangan atau  perusahaan  dapat  diselesaikan melalui  ICSID  asalkan  telah  ada kesepakatan  penunjukan  tersebut. Sebaliknya,  meskipun  konvensi  ini telah  berlaku  bagi  suatu  negara, namun tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk menyelesaikan sengketa investasi  melalui  Arbitrase  ICSID, kecuali  dengan  persetujuan  tertulis. Ratifikasi  saja  pada  Konvensi  ICSID tidak  menyebabkan  suatu  negara peserta  konvensi  dapat  menarik  diri pada yurisdiksi ICSID. 38
Melalui ketentuan dan persyaratan  yang  ditetapkan,  ICSID merupakan  lembaga  terakhir  dalam penyelesaian  sengketa  penanaman modal  asing  sekaligus  merupakan upaya  terakhir  dari  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dengan  demikian,  putusannya  tidak bisa  diadakan  banding  atau  kasasi, tetapi  masih  dimungkinkan  dengan jalan meminta atau memohon pembatalan putusan. Pengajuan alasan  untuk  memajukan  gugatan kepada lembaga ICSID harus
38 Rosyidah Rakhmawati. 2006. Hukum Ekonomi  Internasional  Dalam  Era  Global. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 105.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017
dinyatakan secara tegas dalam gugatan  yang  diajukan.  Bilamana diajukan dalam gugatan tersebut tidak jelas  dan  menjadi  kabur,  maka gugatan itu akan ditolak dan dinyatakan  kabur  sehingga  gugatan dapat diajukan ulang. Oleh karenanya para pihak yang bersengketa baik dari pihak penanaman modal asing maupun pemerintah atau swasta perlu memperhatikan  secara  seksama,  teliti dan  berhati-hati  dalam  mengajukan gugatan agar tidak mengalami
kegagalan dan mengakibatkan
kerugian dari para pihak itu sendiri. 39 Pada saat timbul sengketa, para pihak
yang sepakat untuk
menyelesaikan sengketa melalui ICSID harus mengajukan permohonan kepada  Sekretaris  Jenderal  ICSID.
Permohonan  ini  didasari  dengan perjanjian tertulis mengenai kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui
ICSID.  Didalam  permohonan  tersebut harus diuraikan juga masalah- masalah  yang  menjadi  sengketa, identitas para pihak, komitmen bersama terhadap penyelesaian
39 Aminuddin Ilmar. 2004. Hukum Penanaman  Modal  di  Indonesia. Jakarta:
Prenada Media, hlm. 161.
sengketa  yang  dipilih  serta  hukum acara yang nantinya akan dipakai.
Permohonan ini kemudian diperiksa  oleh  Sekretaris  Jenderal ICSID  apakah  sudah  dapat  diterima atau  ditolak.  Jika  permohonan  yang diajukan diterima, maka bagi permohonan  penyelesaian  sengketa melalui  konsiliasi,  dewan  konsiliasi ICSID  akan  segera  membentuk  suatu komisi. Sedangkan terhadap permohonan  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  yang  diterima,  maka dewan arbitrase ICSID akan membentuk Mahkamah Arbitrase ( Arbitration Tribunal ).
Dalam proses pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  dewan  arbitrase dengan  berdasar  kepada  adanya gugatan  atau  tuntutan  yang  diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan  dalam  hubungan  dengan penanaman modal asing, maka dewan akan memeriksa semua persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan gugatan tersebut juga  meneliti  dan  memeriksa  apakah terdapat “ legal  dispute ” ataukah tidak.
Bilamana semua syarat telah dipenuhi oleh dewan arbitrase ICSID,
dibentuklah  suatu  dewan  wasit  yang
yang  terdiri  atas  3  (tiga)  orang  wasit atau  lebih  arbitrator  yang  masing- masing  ditunjuk  oleh  para  pihak dengan ketentuan satu orang arbitrator  dari  negara  yang  netral. Sedangkan  2  (dua)  orang  atau  lebih lainnya masing-masing mewakili pihak yang  bersengketa.  Dalam  rangka penyelesaian  sengketa  oleh  arbitrase telah  ditetapkan  pula  bahwa  hukum yang  berlaku  yang  menjadi  dasar pemakaian  oleh  dewan  arbitrator dalam menyelesaikan sengketa
tersebut  adalah  hukum  yang  dipilih oleh para pihak. 40 Yurisdiksi ICSID menunjuk kepada batas-batas berlakunya Konvensi  Washington  1965  yang mendirikan  Arbitrase  ICSID  agar badan  ini  dapat  berfungsi  dengan baik.  Dengan  kata  lain,  yurisdiksi  ini menunjuk kepada batas-batas
wewenang  badan  arbitrase  ICSID didalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya. Pasal 41 ayat  (1)  Konvensi  ICSID  menetapkan bahwa  Dewan  Arbitase  ICSID  adalah “Hakim”  atas  wewenang-wewenang
40 Pasal  42  ayat  (1)  ICSID  ( Convention  on  the Settlement  of  Investment  Dispute  Between States and National of Other States).
atau  yurisdiksinya. 41 Badan  arbitrase internasional lainnya dalam hal menyangkut  soal  kompetensi  juga menentukan  dirinya  sendiri  sebagai badan  atau  pihak  yang  berwenang menentukan  hal-hal  apa  saja  yang menjadi kompetensinya. 42
B. Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Investasi  dengan  Churchill Mining di ICSID
ICSID  menjadi  salah  satu lembaga arbitrase yang memiliki perbedaan  dengan  lembaga  arbitrase lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan ICSID  merupakan  suatu  lembaga arbitrase  internasional  yang  terkait dengan  Bank  Dunia.  Keterkaitan tersebut  membawa  akibat  penting bagi  ICSID  terutama  terkait  dengan tujuan utama ICSID dalam meningkatkan  sikap  saling  percaya
41 The  Tribunal  shall  be  the  judge  of  its  own competence. Ketentuan  ini  dapat  diartikan sebagai  kewenangan  untuk  menetapkan apakah persyaratan-persyaratan suatu sengketa  yang  diserahkan  kepadanya  itu telah  memenuhi  persyaratan  konvensi  dan apakah  sengketa  yang  diserahkannya  itu berada di dalam kewenangannya.
42 Lihat  Pasal  16  ayat  (1) The  UNCITRAL Rules  and  Model  Law  (the  Arbitration Rules) . Lihat juga Pasal 8 Rules of the ICC Court of Arbitration.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017
dan  menguntungkan  antara  negara dengan investor agar dapat meningkatkan  arus  sumber  kekayaan kepada  negara  terkait  berdasarkan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ICSID  tidak  dapat  dipandang  semata- mata sebagai suatu mekanisme penyelesaian  sengketa,  namun  juga sebagai lembaga yang dapat meningkatkan
perkembangan ekonomi  negara.  Akibat  lain  dari adanya  keterkaitan  antara  ICSID  dan Bank  Dunia  yaitu  bahwa  biaya  yang digunakan  untuk beracara di  lembaga Arbitrase tersebut menjadi lebih murah karena Bank Dunia memberikan subsidi kepada ICSID.Penyelesaian  sengketa  antara Indonesia  dengan  Churchill  Mining melalui  arbitrase  internasional  yaitu ICSID  memiliki  beberapa  keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia. Keuntungan bagi Pemerintah Indonesia antara lain: 1.  Kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa  antara  Indonesia  dengan Churchill  Mining    melalui  arbitrase ICSID  tidak  sama  seperti  praktek  di pengadilan  yang  pada  prinsipnya
terbuka  untuk  umum. Hal  ini  tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri  bagi  Pemerintah  Indonesia karena ditujukan agar integritas pemerintah  Indonesia  tetap  terjaga. Dengan  terjaganya  integritas  para pihak, khususnya pemerintah
Indonesia, diharapkan prospek pemerintah  dalam  menerima  investor atau  pengusaha  asing  tetap  terjaga, sehingga  para  investor  asing  masih dapat  menjalankan  usahanya  dengan baik di Indonesia. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan arbitrase sebagaimana halnya  yang  terjadi  pada  pengadilan nasional biasa. Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik para pihak terutama  Pemerintah  Indonesia  tetap terlindungi baik di kalangan masyarakat  maupun  para  pihak  asing yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia.
Sebagai  perbandingan,  prinsip kerahasiaan  ini  apabila  ditinjau  dari Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat dilihat didalam penjelasan  umum  paragraf  empat yang menyebutkan bahwa
penyelesaian sengketa
melalui arbitrase  akan  menjamin  kerahasiaan para pihak. Hal yang sama juga dapat dilihat  dari  isi  Pasal  27  bahwa  semua pemeriksaan  sengketa  oleh  arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
2.  Proses Cepat .
Penyelesaian  sengketa  secara cepat  tentunya  merupakan  harapan bagi  semua  pihak  yang  mengalami suatu perkara, terutama bagi pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu,
proses arbitrase ICSID dibuat sesederhana mungkin oleh para pihak.  Hal  tersebut  tentunya  berbeda dengan  beracara  di  pengadilan  yang memerlukan waktu cukup lama dalam proses  penyelesaiannya.  Hakim  yang mengadili  tidak  hanya  berhadapan dengan  satu  atau  dua  perkara  saja pada  waktu  yang  bersamaan.  Dalam prakteknya,  ia  dihadapkan  lebih  dari dua-tiga  perkara  dalam  suatu  masa tugasnya.  Akibatnya  hakim  harus membagi-bagikan  prioritas  dan  waktu untuk  perkara-perkara  mana  yang didahulukan  dan  mana  yang  tidak terlalu  mendesak.  Hal ini tentu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain yang mendukung cepat-tidaknya
proses penyelesaian sesuatu perkara. Dengan  proses  yang  cepat  dalam beracara di ICSID untuk menyelesaikan  sengketa  Pemerintah Indonesia  dengan  Churchill  Mining, Pemerintah  Indonesia  tentunya  tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai proses penyelesaian  sengketa  tersebut  di ICSID.
3.  Kebebasan Memilih Arbiter.
Kekebasan memilih arbiter merupakan keuntungan bagi Pemerintah  Indonesia.  Pemerintah Indonesia  dapat  memilih  arbiter  yang sangat
berkompeten dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapinya  dengan  Cruchill  Mining agar  Pemerintah  Indonesia  dapat memenangi  gugatan  tersebut.  Dalam arbitrase, pemilihan arbiter pada prinsipnya diserahkan  kepada  para pihak yang didasarkan pada kesepakatan mereka.  Namun,  apabila diantara  para  pihak  tidak menemukan kesepakatannya  tentang  ini,  maka atas  permohonan  para  pihak  dapat meminta  pengadilan  untuk  memilih dan mengangkat seorang
arbiter. Begitu juga sebaliknya,
apabila  salah  satu  pihak  tidak  setuju
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017
atas  seorang  arbiter  yang  telah diangkat, maka pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan keberatannya pada pengadilan. 43
Diberikannya  kebebasan  bagi para  pihak  untuk  memilih  sendiri arbiternya  sudah  barang  tentu  sangat menguntungkan
pemerintah Indonesia.  Dengan  perkataan  lain, adanya  kebebasan  dalam  memilih arbiter  ini  memungkinkan  pemerintah Indonesia  untuk  menemukan  orang yang tepat untuk  menyelesaikan sengketanya dengan Churchill Mining. Kearifan  dalam  memilih  arbiter  ini jelas berdampak pada obyektifitas dan kualitas putusan.
Pemerintah Indonesia dapat memilih  arbiter  yang  dianggap  dapat memenuhi  harapan  pemerintah  baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu.  Disini  arbiter  yang  dipilih untuk menangani perkara atau sengketa  yang  sedang  dihadapi  oleh Pemerintah  dengan  Churchill  Mining tidak  harus  selalu  sarjana  atau  ahli hukum.
43 Lihat  Pasal  22Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Arbiter atau arbitrator ICSID bisa tunggal atau lebih sebagaimana disetujui oleh para pihak. Apabila para pihak  tidak  sepakat  terhadap  jumlah dan cara pengangkatan arbiter, Dewan  arbiter  terdiri  dari  tiga  orang. Dimana masing-masing pihak mengangkat  satu  orang,  dan  kedua orang arbiter  yang  diangkat  oleh  para pihak  tersebut,  mengangkat  satu orang  arbiter  lain  yang  sekaligus menjadi ketua arbitrase.
Pengangkatan mana didasarkan pada kesepakatan para pihak.
4.  Putusan  Arbitrase  Bersifat  Final dan Mengikat.
Putusan  arbitrase  ICSID  yang bersifat final dan binding memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia . Final diartikan bahwa terhadap  putusan  arbitrase  ICSID tertutup untuk melakukan upaya hukum  baik  banding  ke  Pengadilan Tinggi  ataupun  kasasi  ke  Mahkamah Agung. 44 Sifat putusannya 44 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia  (BANI)  juga  bersifat  final  dan binding. Oleh sebab itu, menurut BANI para pihak  terikat  pada  putusan  tersebut.
Dengan perkataan lain, tindakan para pihak yang  bertentangan  dengan  putusan  BANI dianggap  sebagai  pelanggaran. Pendapat Yang Mengikat & Klausula Arbitrase , URL : http://www.bani-
yang final dan binding ini lebih
memungkinkan  pelaksanaan  eksekusi putusan arbitrase ICSID secara cepat. Sifat  putusan  ini  berbeda  dengan putusan pengadilan. Dengan kata lain, suatu putusan pengadilan dapat dilakukan  upaya  hukum  banding, kasasi  maupun  peninjauan  kembali. Hal  ini  merupakan  salah  satu  yang menyebabkan  proses  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  arbitrase
ICSID cenderung lebih cepat daripada berperkara melalui lembaga pengadilan. 45 Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia  dengan  Churchill  Mining  di Arbitrase ICSID juga menganut prinsip final dan binding terhadap putusan  yang  dikeluarkannya.  Hal tersebut  terlihat  jelas  dari  kata the award  shall  be  binding sebagaimana terdapat dalam
artikel tersebut.
Sifat final dan binding yang dimiliki oleh  putusan  arbitrase  ICSID  ini diharapkan  dapat  mempercepat  dan mempermudah pelaksanaan dari arb.org/bani_pendapat_ind.htm, diakses pada tanggal 25 Februari 2017. 45 Soebagjo dan Fatmah Jatim. 1995. Arbitrase  di  Indonesia. Cet  ke-1,  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19-21.
putusan,  sehingga  dengan  demikian dapat  menguntungkan  para  pihak terutama  Pemerintah  Indonesia  baik dari  segi  waktu  maupun  secara finansial.
Begitu juga dalam Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (ADR), kesepakatan penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  secara  tertulis  adalah  final dan  mengikat. 46 Prinsip  ini  kemudian dikuatkan  kembali  oleh  pasal  60 undang-undang yang sama. 47
5.  Pengakuan dan Pelaksanaan
Putusan  Arbitrase  Internasional ICSID. Pengakuan  dan  pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional ICSID dalam menyelesaiakan sengketa antara
Pemerintah  Indonesia  dan  Churchill Mining terbatas pada putusan yangmenurut ketentuan hukum Indonesia  termasuk  dalam  ruang
46 Lihat  Pasal  6  ayat  (7)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
47 Lihat  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase bersifat final dan  mempunyai  kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017
lingkup  hukum  perdagangan,  putusan yang tidak bertentangan dengan ketertibann  umum,  putusanyang  telah memperoleh  eksekuatur  dari  Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan putusan  yang  menyangkut  Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak  dalam  sengketa  hanya  dapat dilaksanakan setelah memperoleh
eksekuatur  dari  Mahkamah  Agung
Republik  Indonesia  yang  selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 48 Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas  dapat  dijelaskan  bahwa  putusan arbitrase  sifatnya  final,  namun  jika dengan  putusan  tersebut  Pemerintah
Indonesia
merasa dirugikan, pemerintah  masih  dapat  mengajukan pembatalan atas putusan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  yang sedang  dihadapi  oleh  Pemerintah Indonesia  di  ICSID,  selain  memiliki keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian sengketa dengan Churchill Mining, terdapat juga
48 Lihat  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
beberapa  kerugian  yang  dialami  oleh Pemerintah Indonesia, antara lain:
1)  Biaya  beracara  yang  cukup besar seperti biaya persidangan, mulai dari biaya administrasi dan biaya rata-rata  Majelis  Arbitrase, proses dari persiapan sampai klaim putusan akhir, biaya untuk para ahli, saksi, manajemen dan biaya eksternal, serta biaya pengacara yang cukup besar untuk pengacara
asing  dari  kantor  hukum besar  di  luar  negeri  dan biaya  tim  pengacara  dalam negeri, serta biaya transportasi yang jumlahnya tidak sedikit.
2)  Churchill  mining  menuntut
Pemerintah  Indonesia  di ICSID  dengan  nilai  yang sangat tinggi, sehingga apabila  Indonesia  ternyata kalah  melawan  Churchill Mining pada arbitrase Internasional  ICSID,  hal  ini dapat menyebabkan kerugian  terhadap  negara yang  sangat  besar.  Negara
akan kehilangan uang triliunan rupiah sebagai kompensasi dan biaya- biaya lainnya selama proses beracara di arbitrase ICSID. 3)  Apabila Pemerintah Indonesia  kalah  melawan Churchill  Mining  di  arbitrase internasional  ICSID,  maka hal ini akan sangat merepotkan dan mempengaruhi  Pemerintah Republik  Indonesia,  karena putusan dari arbitrase internasional berlaku secara internasional, sehingga dengan putusan yang dibuat oleh ICSID ini apabila Indonesia  dinyatakan  kalah maka Churchill Mining melalui arbitrase internasional  dapat  menyita kekayaan yang dimiliki Republik Indonesia dan pemerintah juga akan kehilangan kepercayaan dari  para  investor  asing yang  ingin  menanamkan modalnya di Indonesia sehingga akan mempengaruhi iklim investasi Indonesia. Berdasarkan  keuntungan  dan
kerugian yang telah dipaparkan tersebut,  maka  Pemerintah  Indonesia perlu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan  dalam  proses  beracara  di ICSID.  Bukti-bukti  yang  menguatkan pihak  Pemerintah  Indonesia  terkait dengan  kasus  ini  perlu  dipersiapkan agar  pemerintah  bisa  memenangkan sengketa  yang  sedang  dihadapinya dengan pihak Churchill Mining. Pemerintah  Indonesia  sebaiknya  juga belajar  dari  kasus-kasus  sebelumnya yang sengketanya diselesaikan melalui lembaga Arbitrase. Penyelesaian
sengketa melalui lembaga arbitrase cenderung memiliki dampak  yang  kurang  baik  bagi Pemerintah  Indonesia  seperti  biaya yang cukup besar dan jikalau
Pemerintah Indonesia mengalami kekalahan, maka
Pemerintah Indonesia  harus  membayar  semua tuntutan  yang  diberikan  oleh  pihak Churchill  Mining  dan  hal  tersebut sangat  merugikan  keuangan  negara. Terkait  dengan  sengketa  penanaman modal yang mungkin kembali terjadi di
Indonesia, sebaiknya sengketa
tersebut  dapat  diselesaikan  terlebih dahulu  melalui  lembaga  peradilan yang  ada  di  Indonesia.  Hal  tersebut dilakukan agar tidak merugikan keuangan  negara  yang  cukup  besar untuk beracara di lembaga Arbitrase.

## IV.  Penutup
Konvensi  ICSID  terdiri  dari  10 bab  yang  terbagi  dalam  75  pasal. Konvensi  dilengkapi  dengan  aturan- aturan  formil  dan  aturan  administratif. Terbentuknya  Konvensi  Washington 1965  adalah  sebagai  akibat  dari situasi  perekonomian  dunia  pada waktu  beberapa  negara  berkembang yang  melakukan  tindakan  sepihak terhadap  investor-investor  asing  di dalam wilayahnya. Mengenai yurisdiksi  ICSID,  bahwa  sengketa yang dapat diselesaikan melalui ICSID hanya  menyangkut  sengketa  hukum yang timbul akibat penanaman modal. ICSID  baru  memperoleh  yurisdiksi terhadap sengketa yang akan diselesaikan apabila telah ada persetujuan  tertulis  dari  kedua  belah pihak.  Jika  kedua  belah  pihak  telah menyatakan  persetujuannya,  maka tidak  ada  pihak  manapun  yang  dapat
menarik  diri  secara  sepihak  dari penyelesaian sengketa ICSID.
Selanjutnya, penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia  dengan  Churchill  Mining melalui  ICSID  memiliki  beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan dalam  proses  beracar,  jangka  waktu yang  relatif  cepat,  kebebasan  untuk memilih  arbiter,  putusan  ICSID  yang bersifat  final  dan  mengikat  sehingga tidak  ada  upaya  banding  dan  para pihak  harus  melaksanakan  putusan tersebut.  Namun  diantara  beberapa keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah  Indonesia,  terdapat  juga beberapa  kerugian  yang  dialami  oleh pemerintah,  seperti  biaya  yang  cukup besar untuk membiayai proses beracara  di  ICSID,  kuasa  hukum  dan lain  sebagainya  yang  dibutuhkan. Selain  itu,  apabila  Indonesia  ternyata kalah  maka  dapat  menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat  besar  hingga  triliunan  untuk membayar  kompensasi  atau  ganti rugi.  Pemerintah  Indonesia  perlu menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan,  memilih  arbiter  yang berkompeten,  meminta  pendapat  dari para  ahli  hukum  yang  memahami
sengketa mengenai penanaman
modal melalui ICSID agar Pemerintah Indonesia dapat memenangkan kasus yang  sedang  dihadapinya  dengan pihak Churchill Mining.
Bibliografi Buku: Adolf, Huala. 2002. Arbitase
Komersial Internasional. Jakarta:
RajaGrafindo Persada. Cipto,  Bambang.  2010. Hubungan Internasional  di  Asia  Tenggara.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gautama,  Sudargo.  1986. Indonesia dan Arbitrase Internasional.
Bandung: Alumni.
.  1987. Hukum

## Perdata Internasional Indonesia.
Jilid  III.  Bagian  2.  Buku  ke-8. Bandung: Alumni.
.  1994, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi  Indonesia  dalam Perkara Hukum Perdata. Bandung: Alumni. Hartono,  C.F.G.  Sunaryati.  1994. Penelitian  Hukum  Di  Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni.
Hanitijo, Ronny. 1991. Metode
Penelitian  Hukum. Cet.  ke  II.
Jakarta: Ghalia Indo. Ilmar, Aminuddin. 2004. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Iskandar, Jawahir Tantowi dan Pranoto. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama.
Istanto,  Sugeng.  2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV Ganda. Jatim,  Soebagjo  dan  Fatmah. 1995.
Arbitrase di Indonesia. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia. Putra,  Ida  Bagus  Wyasa.  2000.
Hukum  Perdata  Internasional, Bandung: Refika Aditama. Rakhmawati,  Rosyidah.  2006. Hukum Ekonomi  Internasional  Dalam Era  Global, Malang:  Bayumedia Publishing.
Sembiring,  Sentosa.  2007. Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Aulia. Suwardi, Sri Setianingsih. Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).
Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 2, July 2017
Starke,  J.G.  2007. Pengantar  Hukum
Internasional  2. Jakarta:  Sinar
Grafika. Winarta,  Frans  Hendra.  2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase  Nasional  Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Walter R, Thomas.1980. Pacific
Blokade,  A  Lost  Opportunity  of the 1930’s , dalam US Naval War College International Law Studies. Jurnal: David A. Soley, 1985, “ICSID
Implementation:  An  Effective Alternative to International Conflict ” , The International Lawyer, 19 (2). Joseph TMcLaughlin, 1979, “Arbitration and Developing Countries ” , The International Lawyer , 13 (2). Sophie Dhinda Aulia Brahmana, 2013, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase  Internasional  (Studi Kasus  Pencabutan  Izin  Kuasa Pertambangan  Churchill  Mining Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten  Kutai  Timur) ”, Jurnal
Hukum Ekonomi , 1(2).
W.  Michael  Tupman.  1986. “Case Studies in the Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes ”, International and
Comparative  Law  Quarterly, Vol.
35.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Penanaman  Modal antara  Negara  dengan  Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1968) .
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Undang-Undang  Nomor  25  tahun
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

## Kasus Hukum:
Amco  Asia  Corporation  and  others  v.
Republic  of  Indonesia  (ICSID Case No. ARB/81/1). Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625.

## Instrumen Hukum Internasional:
Konvensi  Washington  1965  tentang
ICSID ( Convention on the Settlement of Investment Disputes  between  States  and National  of  Other  States ) United Nations-Treaty Series, No. 8359 . 1976 Agreement between the Government  of  The  United Kingdom  of  Great  Britain  and Nothern Ireland and The
Government  of  The  Republic  of Indonesia for The Promotion and Protextion of Investments.
Internet:
Antara  News, Indonesia  siapkan  data pendukung hadapi gugatan , http://www.antaranews.com/berit a/316344/indonesia-siapkan- data-pendukung-hadapi- gugatan- churchill, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia
(BANI), Pendapat Yang
Mengikat  &  Klausula  Arbitrase , http://www.bani-
arb.org/bani_pendapat_ind.htm,
diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
Churchill  vs  Indonesia:  Permintaan
Perlindungan oleh Churchill Ditolak,
http://www.tambang.co.id/church ill-vs-indonesia-permintaan- perlindungan-oleh-churchill- ditolak-2516/, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
Gatra  News, JPN:  Churchill  Mining Belum  Kalahkan  Indonesia  di Arbitrase,
http://www.gatra.com/hukum-
1/48523-jpn-churchill-mining- belum-kalahkan-indonesia-di- arbitrase.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
Rista  Rama  Dhany, Digugat  Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang,
http://finance.detik.com/read/201 4/02/26/183143/2509500/1034/d igugat-churchill-rp-20-t- pemerintah-ri-percaya-diri- menang,  diakses  pada  tanggal 25 Februari 2017.
United  Nations  Conference  on  Trade and  Development (UNCTAD), ICSID:2.2. Selection Appropriate Forum ,  New  York:  ICSID,  2003.
http://unctad.org/en/docs/edmmi sc232overview_en.pdf,  diakses pada tanggal 25 Februari 2017. Wallstreet  Online, Churchill  Mining “Finale”, http://www.wallstreet-
online.de/diskussion/1189817- 131-140/churchill-mining-finale, diakses pada tanggal 25
Februari 2017.
Yudhoyono,  Susilo  Bambang, Tak
Gentar Hadapi Gugatan Churchil
Mining, Majalah  BPK,  Edisi  7
Juli 2012,
http://www.bpk.go.id/assets/files/
magazine/edisi-07-volii-juli- 2012_hal_62_____80_.pdf., diakses pada tanggal 25 Februari 2017.