Membangun Etika Bisnis dalam Industri Pariwisata Melalui Program Pengabdian Masyarakat di Ketapanrame, Mojokerto, Jawa Timur
Veni Megawati 1 , Aluisius Hery Pratono 2 , Teguh Wijaya Mulya 3 , Delta A. Prima 4 1,2 Fakultas Bisnis dan Ekonomika, 3 Fakultas Psikologi, , 3 Fakultas Tehnik, Universitas Surabaya E-mail: 1 veni.megawati@ubaya.ac.id, 2 hery_pra@staff.ubaya.ac.id, 3 teguh@staff.ubaya.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya membangun etika bisnis dalam industri pariwisaya melalui  program  pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Desa Ketapanrame,  Mojokerto Jawa Timur. Pelaksanaan program ini menggunakan beberapa pendekatan mulai dari workshop, studi banding, serta self-assessment yang melibatkan partisipasi warga masyarakat. Hasil kajian menunjukan keberhasilan upaya membangun etika bisnis dalam industri pariwisata ditentukan oleh dinamika organisasi pengelola unit usaha termasuk hubungannya dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, munculnya wabah Covid-19 menunjukan bahwa lingkungan bisnis yang sangat dinamis sangat menentukan upaya membangun etika bisnis dalam industri pariwisata.
Kata kunci: tourism ethics, cultural, diversity, empowerment, and engagement

## Abstract
This article seeks to understand how a tourism industry promotes the business ethics through community development program in Ketapanrame Village, Mojokerto East Java. The program adopts  various  approaches  from  workshop,  comparison  studies,  and  self-assessment,  which involve community participation. The results indicate that the capacity of the local leaders and their relationship with the community organizers. In additional, the phenomena of Covid19 also provides  dynamic  business  environment,  which  encourage  new  ethics  behaviour  in  tourism industry.
Keywords: etika wisata, keberagaman budaya, pemberdayaan, dan keterlibatan

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  dasa  warsa  terakhir,  diskusi  mengenai  etika  dalam  industri  pariwisata mendapatkan  perhatian  yang  cukup  serius  [1].  Etika  dianggap  sebagai  kajian  akademis  yang dibutuhkan untuk keberhasilan industri pariwisata [2]. Alasannya adalah bahwa para profesional dan  bisnis  perhotelan  dihadapkan  pada  sejumlah  isu  yang  cukup  sensitif,  seperti  tingginya gratifikasi  pada  layanan,  penyalahgunaan  konsumsi  alkohol  dan  zat  lain  [3],  adanya  aktivitas kriminal  yang  dalam  industri  pariwisata,  [4]  serta  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang berlebihan. Sementara itu, etika dalam perhotelan dan pariwisata cenderung didominasi oleh isu sumber  daya manusia, keberlanjutan, dan tanggungjawab sosial [1].
Inovasi  dalam  industri  pariwisata  memunculkan  tantangan  mengenai  etika.  Beberapa pertanyaan antara lain: bagaimana standar kesehatan untuk produksi makanan dan minuman [4], bagaimana  perkembangan  model  bisnis  lokal  dalam  lingkungan  industri  pariwisata  yang dinamis  [5],  bagaimana  pola  konsumsi  masyarakat  lokal  berubah  dengan  penyesuaian  dengan gaya hidup wisatawan asing [6].  Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa kerangka kerja etika  yang  berkembang  bertindak  sebagai  sumber  inovasi.  Jika  sebelumnya  menawarkan makanan  yang  tidak  sehat  atau  berlebihan  dianggap  sebagai  praktik  bisnis  yang  etis,  saat  ini bahkan rantai makanan cepat saji mengiklankan pilihan yang bertanggung jawab, dan semakin
banyak  restoran  yang  merangkul  inisiatif  pengurangan  limbah  makanan.  Praktik  HRM  yang berkelanjutan  telah  diidentifikasi  sebagai  solusi  terhadap  pergantian  dan  kekurangan  staf. Masalah lingkungan telah menginspirasi inovasi dalam arsitektur hotel dan desain operasi.
Kode  etik  global  UNWTO  (2001)  memberikan  kerangka  kerja  sukarela  dasar  bagi operator  pariwisata,  pembuat  kebijakan  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  tentang  etika, dengan  kewajiban  seperti  mengobarkan  pemahaman  dan  rasa  hormat  antara  masyarakat  dan masyarakat  [7].  Tujuannya  adalah  untuk  berkontribusi  pada  pemenuhan  individu  dan  kolektif sebagai faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam merangkul warisan budaya. Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  PBB  (2015)  memberikan  agenda  yang  ambisius  untuk industri global karena semakin banyak organisasi memasukkan tujuan ini dalam pernyataan misi mereka.  Mereka  diharapkan,  misalnya,  berkontribusi  untuk  memberantas  kemiskinan  (Tujuan 1), memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan (Tujuan 3), mencapai kesetaraan gender (Tujuan 5), mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara (Tujuan 10 ) dan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Tujuan 12).
Desa  Ketanrame  terletak  di  Kecamatan  Trawas,  yang  merupakan  kawasan  wisata  di bagian  selatan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.  Dengan  ketinggian  rata-rata 600  m  di  atas permukaan  laut,  kawasan  ini  merupakan  wilayah  pegunungan  yang  subur  dengan  suhu  udara yang  cukup  sejuk,  sehingga  menjadi  kawasan  wisata  dengan  populasi  vila  dan  hotel  cukup tinggi. [1] Hingga tahun 2018, warga Desa Ketapanrame merasa kurang mendapatkan manfaat dari  keberadaan  industri  pariwisata  di  kawasan  tersebut.  BUMDes  sebagai  badan  usaha  milik desa  masih  mengandalkan  pendapatan  dari  penjualan  air  minum.  Melalui  Unit  Usaha  “Tirto Tentrem”  yang  dibentuk  tahun  1988,  BUMDes  Ketapanrame  memasok  kebutuhan  air  bersih masyarakat dengan menyediakan pipa dan bak penampungan air. Dalam perkembangannya, unit usaha ini juga melayani kebutuhan air bersih untuk termasuk vila dan hotel, serta memasok air isi ulang. Namun demikian, keterbatasan sumber air dan semakin  meningkatnya populasi vila dan hotel menyebabkan potensi konflik sumber daya air.
Tujuan  Program  Pengabdian  Masyarakat  Unggulan  Perguruan  Tinggi  ini  adalah membantu  masyarkat  Desa  Ketapanrame  memecahkan  masalah  ketergantungan  pada  sumber daya  air  yang  dikelola  oleh  BUMDES.  Lembaga  ini  berusaha  mendapatkan  alternatif penghasilaan  dengan  mempromosikan  pariwisata  sebagai  sumber  pendapatan  alternatif  serta melibatkan  generasi  muda  untuk  melestarikan  budaya  lokal  yang  dapat  mengurangi  jumlah pengangguran  maupun  arus  urbanisasi  ke  kota.  Secara  khusus,  artikel  ini  akan  membahas pelaksanaan  penerapan  etika  wisata  di  Kawasan  Taman  Ghanjaran  dengan  mengadopsi  kode etik UNWTO.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  Pengembangan  Wisata  Desa  Ketapanrame  ini dilaksanakan melalui tiga metode yaitu,

## 2.1 Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  langkah  awal  dalam  pelaksanaan  program,  yang  menentukan keberlanjutan  keberlanjutan  program.  Kegiatan  ini  mengadopsi  beberapa  metode  sosialisasi, seperti  1)  sosialisasi  langsung,  yaitu  interaksi  langsung  oleh  para  dosen  pendamping  kepada masyarakat. Metode ini paling efektif karena fasilitator berhadapan langsung dan memberikan penjelasan  terkait  program  sehingga  mampu  mengurangi  kesalahfahaman  karena  masyarakat mendapatkan  informasi  langsung  dari  sumbernya.  Metode  ini  dilakukan  dengan  menghadiri pertemuan  RT,  arisan,  pertemuan  tingkat  desa,  tahlilan  atau  saat  cangkrukan  di  balai  desa. Namun demikian, munculnya wabah Covid19 menyebabkan sosialisasi ini hanya bisa dilakukan pada tahun pertama saja.
Setelah  merebaknya  wabah  Covid  19,  sosialisasi  pada  pendampingan  tahun  kedua
dilakukan dengan pendekatan tidak langsung, yaitu melalui perantara aparat desa baik Kepala Desa,  Ketua  BUMDes  maupun  Sekretaris  Desa.  Metode  ini  efisien  dari  segi  waktu,  namun kurang menjamin dari segi hasil karena masyarakat tidak mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Ada risiko kegagalan yang muncul karena kesalahpahaman ketika tim pendamping meminta bantuan aparat desa, tokoh masyarakat, atau salah satu warga untuk mensosialisasikan program  kepada  masyarakat,  tanpa  didampingi  oleh  fasilitator.  Para  dosen  pendamping  tidak dapat  mendengar  langsung  pendapat  masyarakat  mengenai  harapan  dan  kekawatiran  mereka terhadap pelaksanaan program ini.

## 2.2 Pendampingan
Pendampingan yang dilakukan dalam program ini mengadopsi pendekatan partisipatif, konsultatif,  dan  delegative.  Pendekatan  ini  dipilih  setelah  tahun  pertama  kegiatan  ini  berhasil dilakukan dengan dukungan penuh dari kepala desa, jajaran pemerintah, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan mulai dari identifikasi harapan masyarakat dan stakeholder  dalam  pengembangan  kawasan  Taman  Ghanjaran,  selanjutnya  identifikasi kebutuhan program yang selaras dengan tujuan PPMUPT.
Tahap  pelaksanaan  sepenuhnya  diserahkan  ke  masyarakat  karena  masyarakat mempunyai minat yang cukup tinggi untuk pengembangan kawasan wisata ini. Hal ini terbukti bahwa penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan wahana wisata di kawasan ini pada 2020 bisa mencapai Rp 3 milyar. Dengan kata lain, PPMUPT merupakan program pendukung dalam mengembangkan pariwisata di Desa Ketapanrame.
Pemerintah  Desa  Ketapanrame  cukup  terbuka  untuk  mewujudkan  tatalaksana pemerintahan  yang  baik (good  governance) .  Pendampingan  kegiatan  ini  termasuk  proses pemilihan  kepala  desa  pada  2019  di  mana  masing-masing  calon  memaparkan  pengembangan kawasan ini. Tim Pendamping dari UBAYA diminta untuk terlibat dalam memfasilitasi ruang dialog  antara  para  calon  kepala  desa  dan  warga.  Keputusan  tentunya  sepenuhnya  di  tangan warga, namun tim pendamping mengarahkan pada norma dan etika.
Tentu  saja  tidak  ada  satu  metode  pendampingan  yang  paling  efektif,  karena  kondisi masyarakat  cukup  bervariatif.  Berdasarkan  pengamatan,  beberapa  sikap  masyarakat  bisa dikelompokan  ke  dalam  4  tahapan,  yaitu:  (1)  tahap  belum  ada  kesadaran  sehingga  tidak  mau melakukan  dan  tidak  mampu  melakukan,  (2)  tahap  sadar  meskipun  mampu  melakukan,  (3) tahap adanya kesadaran untuk mau melakukan tetapi belum mampu melakukan, dan (4) tahap keterlibatan penuh karena mau dan mampu melakukan. Pendekatan ini dipilih menyesesuaikan tingkat perkembangan masyarakat yang didampingi.

## 2.3 Monitoring
Keberhasilan  suatu  program  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  antara  perencanaan  dan pelaksanaannya,  terukur  atau  akuntabel  hasilnya,  serta  ada  keberlanjutan  aktivitas  yang merupakan  dampak  dari  program  itu  sendiri.  Untuk  memastikan  hal  tersebut,  monitoring kegiatan program ini menggunakan dua macam pendekatan dalam melakukan monitoring, yaitu: survey awal, dan exspost facto atau pengamatan setelah pelaksanaan kegiatan. Paling tidak ada empat  tujuan  yang  dapat  dicapai  melalui  survei,  yaitu:  deskriptif,  eksplanatif,  eksploratif,  dan prediktif. Pendekatan survei deskriptif digunakan untuk  mendeskripsikan keadaan dan kondisi subyek  dan  atau  obyek  yang  dimonitoring  dan  evaluasi  (monev).  Pendekatan exspost  facto digunakan bila monev dilakukan untuk mencari dampak program yang telah dilakukan. Dengan demikian, bila monev itu tidak dimaksudkan untuk mencari dampak akibat perlakuan di masa lampau maka pendekatan ini tidak disebut dengan exspost facto.
Monitoring  dilakukan  dengan  pendekatan  diskusi,  bertukar  pikiran,  mengevaluasi alternatif, maupun mengidentifikasi risiko yang muncul dalam mengambil kebijakan. Persiapan sebelum rapat evaluasi, khususnya dengan reviewer mendapatkan hasil  yang lebih baik, karena
kontribusi  setiap  peserta  dalam  mengerjakan  tugas-tugas  sangat  dihargai.  Simulasi  evaluasi dengan  reviewer  memberikan  kesempatan  untuk  mengantisipasi  berbagai  pertanyaan  dari reviewer.
Diskusi  dengan  para  pemuka  masyarakat  setempat  dengan  menggunakan  pendekatan “pertanyaan  berjenjang”,  yaitu  proses  diskusi  dengan  mengajukan  pertanyaan,  kemudian melanjutkan  baris  pertanyaan  mereka  berdasarkan  tanggapan  peserta.  Diskusi  dimulai  dengan menggali  cerita  tentang  perkembangan  Taman  Ghanjaran.  Mengapa  mereka  memilih membangun  Taman  Hiburan.  Pertanyaan  berikutnya  adalah  “bagaimana  mereka  akan beradaptasi dengan kondisi Covid saat ini. Dialog ini merupakan diskusi yang terstruktur sangat longgar  -  karena  pewawancara  tidak  mengetahui  bagaimana  partner  akan  menanggapi pertanyaan awal mereka sebelumnya. Diskusi diharapkan dapat membentuk nilai-nilai inti para peserta.  Misalnya,  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  akan  mendorong  kualitas layanan pariwisata di Desa Ketapanrame.
Pendekatan kedua adalah menggali permasalahan yang tersembunyi. Pelaksana program mencoba untuk mencari tahu bagaimana etika dalam mempromosikan pariwisata lokal. Diskusi ini  bukan  hanya  membahas  nilai-nilai  yang  dibagikan  secara  sosial  seperti  hak  asasi  manusia atau  melanggar  hukum,  tetapi  fokusnya  lebih  pada  masalah  pribadi  yang  dihadapi  secara mendalam.  Masalah  ini  tidak  mudah  diungkapkan  melalui  pertanyaan  langsung,  jadi pewawancara  harus  berhati-hati  dalam  mengeluarkan  informasi  semacam  ini  dari  peserta. Diskusi  dimulai  tentang  harapan  mereka  terhadap  kehidupan  ideal,  atau  visi  dunia  yang sempurna.  Berdasarkan  jawaban  mereka,  pewawancara  dapat  melanjutkan  pertanyaan  mereka untuk  menentukan  ciri-ciri  apa  yang  akan  dikecualikan  dari  kehidupan  sempurna  mereka. Misalnya,  menentukan  bahwa  mereka  tidak  ingin  merasa  canggung  dalam  lingkungan  sosial atau  menekankan  daya  tarik  produk  kepada  lawan  jenis,  dan  kemungkinan  akan  menarik perhatian peserta lebih dari sekadar menekankan masalah ekonomi.
Pendekatan ketiga adalah analisis simbolik. Pendekatan ini untuk mengetahui apa yang dipikirkan  masyarakat  berdasarkan  simbul-simbul  yang  diamati    dengan  menanyakan  tentang peran Taman Ghanjaran. Ini adalah teknik untuk mencari tahu apa arti Taman Ghanjaran bagi peserta.  Diskusi  dimulai  dengan  pertanyaan  kepada  peserta  apakah  mereka  secara  teratur menggunakan sosial media. Jika demikian, apa yang akan dilakukan peserta jika sosial media tidak tersedia? Peserta mungkin menjawab bahwa mereka hanya mengambil foto untuk kenang- kenangan  saja  dan  tidak  membagikan  ke  orang  lain.  Dari  sini,  pewawancara  dapat menyimpulkan bahwa, bagi partisipan, sosial media merupakan cara untuk tetap berhubungan dengan Taman Ghanjaran. Informasi semacam ini dapat membantu BUMDEs menentukan cara beriklan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Profil Partisipan
Artikel ini secara khusus membahas unit pengelolaan wisata desa yang mengandalkan kawasan wisata Taman Ghanjaran. Kawasan ini diresmikan oleh Bupati Mojokerto pada tanggal 8  Desember  2018.  Wisata  Taman  Ghanjaran  terletak  di  jalur  utama  Mojokerto-Tretes (Pasuruan). Nama ini dipilih karena kawasan ini berdiri di atas tanah kas desa yang digunakan oleh perangkat untuk tambahan gaji. Lokasi yang strategis memunculkan ide untuk menjadikan tanah  tersebut  sebagai  kawasan  wisata  yang  diharapkan  mampu  menambah  pendapatan perangkat desa dan ekonomi masyarakat.
Konsep awal pembangunan kawasan wisata berupa taman terbuka, tempat istirahat, dan belanja mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sempat ada wacana untuk  mengundang  investor  dengan  risiko  pengelolaan  sepenuhnya  di  bawah  kendali  mereka. Namun dengan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten berupa bantuan dana sebesar 4 milyar,
maka  gagasan  kawasan  wisata  bisa  terwujud  yang  sepenuhnya  bisa  dikelola  oleh  warga. Kemudian  dibentuklah  TPK  (Tim  Pengelola  Kegiatan)  yang  bertanggungjawab  untuk melaksanakan  kegiatan  pembangunan  kawasan  wisata  tersebut.  Selanjutnya,  BUMDes mendapatkan kewenangan untuk mengelola.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Ketapanrame,  Kecamatan  Trawas,  Kabupaten Mojokerto,  masuk  enam  besar  dalam  perlombaan  BUMDes  Se-  Jawa  Timur  pada  2020 berdasarkan  surat  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 412.2/5885/112.3/2020.  Lembaga ini memiliki lima unit usaha, yaitu jasa pengelolaan air minum, jasa pengelolaan kebersihan lingkungan, jasa pengelolaan  kios, pengelolaan wisata desa, serta simpan pinjam dan kemitraan.

## 2.2 Temuan
(1) Pariwisata  memberikan  ruang  untuk  setiap  orang  untuk  saling  memahami  dan menghormati
Nilai-nilai  etika  pariwisata  global  menjunjung  tinggi  sikap  toleransi  dan  penghormatan terhadap  keragaman  agama,  filosofi  dan  keyakinan  moral.  Pengembangan  pariwisata  dan wisatawan  menghargai  tradisi  dan  praktik  sosial  dan  budaya  semua  masyarakat,  termasuk minoritas  dan  masyarakat  adat  dan  untuk  mengakui  nilai  mereka.  Kegiatan  pariwisata  di Ketapanrame selaras dengan atribut dan tradisi lokal dan dengan menghormati hukum, praktik dan  adat  istiadat  setempat.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  kegiatan  seni  pertunjukan  lokal  seperti bantengan, keroncong, maupun perayaan hari keagamaan.
BUMDes  Ketapanrame  sebagai  pengelola  berusaha  mengenal  dan  menghormati  para wisatawan yang mengunjungi kawasanb ini dengan mencari tahu tentang gaya hidup, selera dan harapan  mereka.  Program-program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan  kepada  para profesional berkontribusi pada sambutan yang ramah.
Tim  pengelola  berusaha  memberikan  perlindungan  bagi  wisatawan  dan  pengunjung terutama kesehatan mereka dengan menerapkan prosedur keamanan dan kesehatan di kawasan wisata.  Mereka  memberi  perhatian  khusus  pada  keselamatan  turis  dari  luar  kota  karena kerentanan  khusus  yang  mungkin  mereka  miliki  dengan  pengenalan  cara-cara  khusus  untuk informasi,  pencegahan,  keamanan,  dan  bantuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka. Demikian  juga  dengan  risiko  terjadinya  kejahatan  seperti  penyerangan,  penculikan  atau ancaman  terhadap  wisatawan  atau  pekerja  di  industri  pariwisata  dengan  bekerjasama  dengan apparat  kepolisian  setempat.  Tentunya  para  pengunjung  didorong  untuk  menyadari  adanya risiko  kesehatan  dan  keamanan  dalam  kondisi  pandemik  Covid-19  dengan  berperilaku sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko tersebut.

## (2) Kawasan  pariwisata  menjadi  sarana  bagi  setiap  individu  maupun  masyarakat  umum untuk memenuhi kebutuhannya
Pariwisata  sering  kali  dikaitkan  dengan  suasana  istirahat  dan  relaksasi,  serta  akses  ke  budaya dan alam. Oleh karena itu, Taman Ghanjaran dikelola dengan mengadopsi konsep keberagaman dengan memfasilitasi berbagai macam seni pertunjukan mulai dari wayang orang. Penyediaan sarana  bagi  pemenuhan  individu  dan  kolektif  yang  dipraktekkan  dengan  pikiran  yang  cukup terbuka memberikan ruang bagi pendidikan diri yang tak tergantikan, saling toleransi dan untuk belajar  tentang  perbedaan  antara  masyarakat  dan  budaya  serta  keragaman  mereka.  Taman Ghanjaran  mencoba  menghilangkan  kesan  negative  yang  pernah  muncul  akibat  merebaknya bangunan  vila  dan  hotel  di  kawasan  ini.  Eksploitasi  manusia  dalam  bentuk  apapun,  terutama seksual,  terutama  bila  diterapkan  pada  anak-anak,  bertentangan  dengan  tujuan  fundamental pariwisata dan merupakan negasi dari pariwisata, khususnya Taman Ghanjaran.

## (3) Pariwisata merupakan pendukung pembangunan berkelanjutan
Pembangunan  kepariwisataan  dituntut  untuk  menampilkan  kondisi  lingkungan  alam  yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan yang diarahkan untuk memenuhi  secara  adil  kebutuhan  dan  aspirasi  generasi  sekarang  dan  yang  akan  datang.  Oleh karena  itu,  berbagai  bentuk  pembangunan  pariwisata  dituntut  untuk  menyelamatkan  sumber daya  langka  dan  berharga,  khususnya  air  dan  energi.  Taman  Ghanjaran  menjadi  alternatif pendapatan  desa,  yang  diharapkan  dapat  menggantikan  ketergantungan  dari  penyediaan  air minum.
Lonjakan kunjungan wisatawan akibat liburan sekolah maupun cuti bersama menimbulkan risiko  tekanan  terhadap  kualitas  lingkungan.  Keberadaan  Taman  Ghanjaran  menjadi  alternatif untuk mengurangi beban arus wisatawan yang berkunjung ke Air Terjun Dlundung. Air Terjun Dlundung merupakan kawasan wisata alam yang menawarkan ekosistem dan keanekaragaman hayati  dan  untuk  melestarikan  spesies  satwa  liar.  Wisata  alam  dan  ekowisata  diakui  sangat kondusif  untuk  memperkaya  dan  meningkatkan  kedudukan  pariwisata,  asalkan  menghormati warisan  alam  dan  penduduk  lokal  dan  sesuai  dengan  daya  dukung  situs.  Tantanganya  adalah menyetujui penerapan batasan atau batasan pada kegiatan mereka ketika ini dilakukan di daerah yang sangat sensitive, khususnya di kawasan pegunungan tinggi.

## (4) Pariwisata Mendorong Pengembangan Warisan Budaya
Sumber  daya  pariwisata  adalah  milik  desa,  sehingga  masyarakat  di  wilayah  mana  mereka berada memiliki hak dan kewajiban tertentu kepada mereka. Kebijakan dan kegiatan pariwisata dilaksanakan  dengan  menghormati  warisan seni, arkeologi  dan  budaya,  yang  harus  dilindungi dan  diwariskan  kepada  generasi  mendatang.  Meskipun  dekat  dengan  peninggalan  di  Gunung Penanggungan, belum ada koordinasi khusus yang diberikan untuk melestarikan monumen, kuil dan museum serta situs arkeologi dan bersejarah. Belum ada dorongan yang diberikan kepada akses  publik  ke  properti  budaya  dan  monumen  milik  pribadi,  dengan  menghormati  hak-hak pemiliknya,  serta  bangunan  keagamaan,  tanpa  mengurangi  kebutuhan  ibadat  normal.  Sumber daya  keuangan  yang  diperoleh  dari  kunjungan  ke  situs  budaya  dan  monumen,  setidaknya sebagian,  harus  digunakan  untuk  pemeliharaan,  pengamanan,  pengembangan  dan  penghias warisan ini.

## (5) Penduduk lokal sangat mengharapkan manfaat pariwisata
Pengelola  BUMDes  Ketapanrame  berusaha  melibatkan  penduduk  lokal  untuk  mewujudkan pariwisata  yang  bermanfaat  secara  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan  khususnya  dalam penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari mereka. Kebijakan pariwisata  diterapkan  sedemikian  rupa  untuk  membantu  meningkatkan  taraf  hidup  penduduk lokal dan memenuhi kebutuhan mereka. Design pengembangan pariwisata berupaya berintegrasi dalam tatanan ekonomi dan sosial lokal dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal setara  dengan  tenaga  kerja  pendatang.  Dengan  adanya  BUMDes  sebagai  pengelola  kawasan wisata,  program-program  yang  dikembangkan  membuka  peluang  adanya  dialog  dengan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan adanya investor swasta, khususnya mengenai program-program masa depan mereka.

## (6) Tanggungjawab pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata
Pengelola pariwisata di Ketapanrame berkewajiban untuk memberikan  informasi yang obyektif  dan  jujur  kepada  wisatawan  tentang  tempat  tujuan  mereka  dan  tentang  kondisi perjalanan, keramahtamahan, dan masa inap; mereka harus memastikan bahwa klausul kontrak
yang diusulkan kepada pelanggan mereka mudah dimengerti mengenai sifat, harga, dan kualitas layanan  yang  mereka  janjikan  sendiri  untuk  diberikan  dan  kompensasi  finansial  yang  harus dibayarkan oleh mereka jika terjadi pelanggaran kontrak sepihak di pihak mereka;
Sebagai  pengelola  kawasan,  BUMDes  menunjukkan  kepedulian,  dalam  kerjasama dengan otoritas publik, untuk keamanan dan keselamatan, pencegahan kecelakaan, perlindungan kesehatan dan keamanan makanan dari mereka yang mencari layanan mereka; demikian pula, mereka  harus  memastikan  adanya  sistem  asuransi  dan  bantuan  yang  sesuai;  mereka  harus menerima  kewajiban  pelaporan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  nasional  dan  membayar kompensasi yang adil jika terjadi kegagalan untuk mematuhi kewajiban kontrak mereka;
Dalam kondisi krisis akibat Covid 19, Pemerintah menginformasikan warganya tentang keadaan sulit dan bahaya yang mungkin mereka hadapi selama kunjungan ke kawasan wisata. Tentunya  Pemberintah  mengeluarkan  informasi  tersebut  tanpa  mengurangi  dengan  cara  yang tidak dibenarkan atau dibesar-besarkan industri pariwisata negara tuan rumah dan kepentingan operator  mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu,  isi  dari  travel  advisories  telah  didiskusikan  terlebih dahulu  dengan  otoritas  negara  tuan  rumah  dan  profesional  terkait;  rekomendasi  yang dirumuskan harus benar-benar proporsional dengan beratnya situasi yang dihadapi dan terbatas pada  wilayah  geografis  tempat  timbulnya  ketidakamanan;  nasihat  tersebut  harus  memenuhi syarat atau dibatalkan segera setelah kembali ke izin normalitas;
Media  masa  maupun  media  sosial  merupakan  sarana  promosi  yang  efektif.  Mereka diharapkan mengeluarkan informasi yang jujur dan seimbang tentang peristiwa dan situasi yang dapat mempengaruhi arus wisatawan; mereka juga harus memberikan informasi yang akurat dan dapat  diandalkan  kepada  konsumen  jasa  pariwisata.  Keberadaan  teknologi  komunikasi memungkinkan  pengunjung  memberikan  opini  secara  obyektif  sehingga  mendorong perkembangan dinamika sosial dan ekonomi.
Gambar 1.  Pembukaan Taman Ghanjaran selama masa pandemik

## (1) Hak-hak para pekerja dan pengusaha di dunia pariwisata
Dalam  kondisi  pandemik,  situasi  yang  sulit  terjadi  dengan  pekerja  di  kawasan  ini.  Sebagian besar merupakan pengusaha mandiri. Hak-hak dasar pekerja yang digaji dan wiraswasta dalam industri pariwisata dan kegiatan ini di bawah pengawasan pemerintah desa, mengingat kendala khusus terkait secara khusus dengan kegiatan musiman mereka, dimensi global industri mereka dan fleksibilitas yang sering mereka tuntut dari sifat pekerjaan mereka.
Pengelola  BUMDES  berusaha  memberikan  hak  dan  kewajiban  bagi  pekerja  untuk memperoleh pelatihan yang berkelanjutan. Pandemik COVID-19 menuntut BUMDES berusaha menyediakan  perlindungan  sosial  yang  memadai.  Ketidakamanan  pekerjaan  dibatasi  sejauh mungkin  dengan  membatasi  jumlah  pengunjung,  meskipun  beberapa  pekerja  musiman mengeluhkan pembatasan tersebut. Setiap orang perorangan atau badan hukum diizinkan untuk mengembangkan  kegiatan  profesional  di  bidang  pariwisata  tersebut  berdasarkan  kesepakatan dengan pengurus BUMDES. Pengusaha usaha kecil dan menengah mendapatkan akses gratis ke sektor pariwisata dengan batasan hukum atau administratif minimum.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pertukaran  pengalaman  yang  ditawarkan  kepada  para  penggiat  pariwisata  dan  pekerja,  baik yang  digaji  maupun  tidak,  memberikan  kontribusi  untuk  mendorong  perkembangan  industri pariwisata dunia. Gerakan ini harus difasilitasi sejauh mungkin sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan konvensi internasional. Sebagai faktor solidaritas yang tak tergantikan dalam perkembangan  dan  dinamika  pertumbuhan  pertukaran  internasional,  BUMDes  yang  bergerak dalam  industri  pariwisata  menghadapi  tantangan  antara  mengeksploitasi  sumber  daya  untuk kesejahteraan atau menahan diri untuk mendapatkan penghasilan besar dengan menjaga kualitas lingkungan. Mereka juga berusaha menghidari model bisnis yang mengeksploitasi budaya lokal secara artifisial untuk sekedar mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka pendek. Sebagai imbalan  atas  kebebasan  mereka  untuk  berinvestasi  dan  berdagang  yang  harus  sepenuhnya diakui, mereka harus melibatkan diri dalam pembangunan lokal, menghindari, dengan repatriasi berlebihan  dari  keuntungan  mereka  atau  impor  yang  dibujuk,  pengurangan  kontribusi  mereka terhadap ekonomi di mana mereka didirikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Kemenristek  BRIN  yang  telah  mendanai  kegiatan  ini  melalui Program Pengabdian Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi. Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SEMAdiF 2020).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Myung, E. (2018). “Progress in Hospitality Ethics Research: A Review and Implications for Future Research,” International Journal of Hospitality  & Tourism Administration, Vol 19 No 1, pp. 26-51. 2018
[2] Buhalis,  D.,  Harwood,  T.,  Bogicevic,  V.,  Viglia,  G.,  Beldona,  S.,  &  Hofacker,  C. “Technological  disruptions  in  services:  lessons  from  tourism  and  hospitality,” Journal  of Service Management, Vol. 30 No 4, pp. 484-506. 2019
[3] Swanger,  N.,  &  Gursoy,  D.  “An  industry-driven  model  of  hospitality  curriculum  for programs  housed  in  accredited  colleges  of  business:  E-assessment  tool  (e-AT)–Part  IV,” Journal of Hospitality & Tourism Education , Volume 22 No 2, pp 5-19. 2010
[4] Reynolds, D. “An exploratory investigation into behaviourally based success characteristics of foodservice managers”. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol 24 No 1, pp. 92- 103. 2000
[5] Walsh, P. R., & Dodds, R.  (2017). “Measuring the choice of environmental sustainability strategies  in  creating  a  competitive  advantage”. Business  Strategy  and  the  Environment, Vol. 26 No. 5, pp. 672-687.
[6] Pratono, A.H. & Radjamin, I.M. (2012)  “Kopy Luwak: a conservation strategy for global market”. Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 2 No. 8, pp. 1-12.
[7] Pratono,  A.H.  &  Arli,  D.  (2020).  “Linking  global  consumer  culture  and  ethnocentric consumerism to global citizenship: exploring the mediating effect of cultural intelligence”, International Journal of Sociology and Policy, Vol. 40 No. 7/8, pp. 659-675.
[8] UNWTO, Global Code of Ethics for Tourism. Madrid: 2001Walsh,
http://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism . Diakses pada 21 April 2021.