Vol. 16 No. 1 Juni 2020 Hal. 44-57

## Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia
Answering Challenge Implementation of Tax Collection Towards Indonesian Taxation Reform
Ariefina Sri Indaryani 1 Aniek Juliarini 2
1 Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemneterian Keuangan, Indonesia
2 Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 14 March 2020 Revised 06 May 2020 Publish 16 June 2020

## Keywords:
Tax Administration, Tax Collection, Tax Optimization
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6889

## A B S T R A C T
Tax  collection  realization  at  Kanwil  DJP  Jateng  II in 2018 increased  sharply, but  tax  arrears  were  still  large.  This  study  analyzed  the  challenges  faced  in implementing  tax  collection,  finding  the  efforts  that  have  been  made  to  over- come  them,  and  formulating  what  is  needed  to  optimize  tax  collection.  The study was descriptive qualitative. Primary data, secondary data, and literature studies  were  used.  Primary  data  were  obtained  from  questionnaires  filled  by Bailiff  and  Head  of  Tax  Collection  Section,  and  interviews  with  the  tax  offi- cials.  Secondary  data  were  obtained  from  reports  and  other  data.  Results showed that the three biggest challenges were: HR, both in quantity and quali- ty; administration, in the form of incomplete or invalid data; and difficulty in finding the taxpayer and the risk of a lawsuit. The efforts that have been made were:  increasing  the  competencies  of  both  hardskill  and  soft  skills;  internal coordination,  especially  with  account  representatives  and  tax  auditors;  man- agement  of  tax  arrears,  and  conduct  coordination  with  related  stakeholders. Things  that  need  to  be  done  to  improve  tax  collection  performance  are:  data accessibility,  Bailiff  protection,  infrastructure,  regulations  and  applications, position and remuneration certainty, and competence

## A B S T R A K
Realisasi  penagihan  pajak  di  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa Tengah  II  (Kanwil  DJP  Jateng  II)  tahun  2018  meningkat  tajam,  namun piutang  pajak  masih  besar.  Penelitian  ini  menganalisis  tantangan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  penagihan,  menemukan  upaya  yang  telah  dil- akukan untuk mengatasinya, serta memformulasikan apa yang diperlukan agar tindakan  penagihan  pajak  lebih  optimal.  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif,  dengan  data  primer,  data  sekunder,  dan  studi  literatur. Data  primer  diperoleh  dari  kuesioner  dengan  responden  Jurusita  dan  Kasi Penagihan,  dan  wawancara  terhadap  pejabat  Kanwil  DJP  Jateng  II.  Data sekunder  berupa  laporan  dan  data  lainnya.  Hasil  menunjukkan  bahwa  tiga tantangan terbesar dalam penagihan pajak adalah: SDM, baik kuantitas mau- pun kualitasnya; Administrasi, berupa data tidak lengkap atau tidak valid; dan WP  sulit  ditemui  dan  risiko  gugatan. Upaya  yang  telah  dilakukan  dalam menghadapi  tantangan  adalah:  meningkatkan  kompetensi SDM  baik  hardskill maupun  softskill-nya;  koordinasi  internal  terutama  dengan  Account  repre- sentative dan Pemeriksa pajak; pengelolaan data piutang pajak dengan merujuk pada  peraturan  yang  berlaku,  dan  melakukan  koordinasi  eksternal  dengan dengan  pihak  terkait.  Hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  perfor- mance penagihan pajak adalah: kemudahan akses data, perlindungan terhadap Jurusita,  perbaikan  sarana  prasarana,  penyempurnaan  peraturan  dan  ap- likasi,kejelasan jabatan dan remunerasi, dan peningkatan kompetensi.
* Corresponding author: aniek.juliarini@kemenkeu.go.id

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan adanya kemajuan ekonomi dan teknologi, pemungu- tan  pajak  semakin  menghadapi  beragam  tantangan.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  terus  melakukan upaya  peningkatan  penerimaan  pajak,  baik  dengan  ekstensifikasi,  intensifikasi,  penyuluhan,  pelayanan, pengawasan, penagihan, dan tindakan penegakan hukum lainnya. Hal ini dilakukan selain untuk mening- katkan penerimaan pajak, juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ) wajib pajak. Salah satu tantangan yang dihadapi DJP dalam mengamankan penerimaan pajak adalah penyelesaian piutang  pajak  yang  jumlahnya  semakin  besar.  Secara  khusus,  Menteri  Keuangan  menyebut  persoalan piutang pajak sebagai salah satu isu penting di mana DJP diminta untuk memperbaiki keseluruhan proses identifikasi kewajiban pajak hingga penagihan dan pembukuannya (https://nasional.kontan.co.id/).  Pen- cairan tunggakan pajak merupakan salah satu upaya DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak.   Gun- adi (2004) mengatakan bahwa keberhasilan sistem perpajakan bagaimanapun akan dinilai dari penerimaan pajaknya, baik yang dibayar secara sukarela ( voluntary compliance ) maupun yang dipungut dengan penagi- han  pajak.  Tidak  efektifnya  pencairan  tunggakan  pajak  dapat  terjadi  karena  kurang  efektifnya  tindakan penegakan  hukum  perpajakan  seperti  pemeriksaan,  penyidikan  dan  penagihan  pajak.    Selain  itu,  faktor- faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung  dapat menambah jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi utang pajaknya (Hidayat & Cheisviyanny, 2013).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  Tahun  2017  mencatat  jumlah  piutang  pajak  sebesar  Rp 54,16  triliun.  Angka  tersebut  turun  Rp  47  triliun  jika  dibandingkan  tahun  2016  yang  mencapai  Rp  101,7 triliun. Sayangnya, penurunan yang signifikan ini sebagian besar karena penghapusan piutang pajak yang telah daluwarsa, yakni sebesar Rp 32,7  triliun (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, 2018). Hal  ini  berarti,  penurunan  piutang  pajak  tersebut  bukan  karena  dilunasinya  piutang  pajak  oleh wajib  pajak.  Tentu  sangat  disayangkan  karena  sebelum  piutang  pajak  dihapuskan,  seharusnya  terlebih dahulu  dioptimalkan  upaya  tindakan  penagihan  pajaknya  sehingga  terlunasi.  Sebagaimana  disampaikan Gunadi  (2004)  bahwa  peningkatan  frekuensi  dan  mutu  penagihan  pajak  lebih  diperlukan  mengingat  se- makin besarnya jumlah tunggakan pajak (Hidayat & Cheisviyanny, 2013).
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan kewajiban hukum yang diberlakukannya sangat memengaruhi hasil pendapatan, efisiensi, dan keadilan sistem pajak apa pun (IMF, 2012 dalam Elmirzaev, 2016). Saat ini upaya  penagihan  pajak  secara  aktif  terus  dilakukan  oleh  DJP.  Sebagaimana  rekomendasi  Elmirzaev  dan Kurbankulova  (2016)  dari  hasil  penelitiannya  di  Uzbekistan,  yaitu  bahwa  solusi  yang  mungkin  untuk mengurangi  volume  tunggakan  pajak  dan  mencegah  penggelapan  pajak  yaitu  dengan  manajemen  utang pajak.  Mendorong  dan  menegakkan  kepatuhan  pajak  sukarela  akan  menjembatani  kesenjangan  pajak (Elmirzaev  &  Kurbankulova,  2016).  Kinerja  DJP  dalam  penagihan  pajak  tahun  2014--2018  adalah  se- bagaimana Tabel 1.
Tabel 1 Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014 — 2018 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Target Rp 16 t Rp 20 t 30% 35% 66% Realisasi Rp 12,42 t Rp 15,15 t 33,45% 65,78% 103,36%
Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018
Prosentase target tahun 2016 dan 2017 merupakan prosentase berdasarkan seluruh data piutang pajak yang tercatat. Untuk tahun 2018 target pencairan piutang pajak  sebesar 66% dihitung dari saldo piutang pajak outstanding ,  yaitu  saldo  piutang  pajak  awal  tahun  dikurangi  dengan  piutang  yang  disisihkan. Piutang yang disishkan terdiri atas piutang yang sudah daluwarsa dan piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lainnya (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, 2019).  Oleh karena itu angka prosentasenya terlihat jauh lebih besar dari tahun 2016 dan 2017, karena penyebutnya berbeda.
Berdasarkan data Tabel 1 terlihat bahwa target pencairan piutang pajak masih jauh dari pokok piutang pajaknya.  Dengan  demikian,  maka  masih  banyak  potensi  piutang  pajak  yang  kemungkinan  dapat dicairkan.  Hasil  penelitian  Rifqiansyah    (2014)  tentang  efektivitas  dan  kontribusi  penagihan  pajak  aktif terhadap  pencairan  tunggakan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara  menunjukkan bahwa  tingkat  efektivitas  penagihan  pajak  aktif  secara  keseluruhan  belum  cukup  dikatakan  efektif. Kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan masih sangat kurang. Penyebab kecilnya kontribusi  penagihan  pajak  aktif  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban
perpajakannya,  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  utang  pajaknya,  dan  kurang optimalnya  proses  penagihan  pajak  aktif.  Pada  Kanwil  DJP  Jateng  II,  realisasi  capaian  penagihan  pajak selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2  Realisasi Penerimaan Pajak dari Tindakan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jateng II Tahun  2016-2018
No Tahun Piutang Pajak Dalam (Rp 000.000,-) Realisasi/ Target Realisasi/ Pokok Pokok Target Pencairan Realisasi Pencairan 1 2016 1.084.365 328.602 122.322 37,23% 11,28% 2 2017 558.828 111.088 137.079 123,40% 24,53% 3 2018 791.845 140.364 203.931 145,29% 25,75%
Sumber : Kanwil DJP Jateng II
Dari Tabel 2 terlihat bahwa pencairan tunggakan pajak di Kanwil Jateng II mengalami pertumbuhan yang  signifikan,  terutama  realisasi  tahun  2018  yang  secara  nominal  meningkat  21%.  Tentu  ini  terdapat upayaupaya  yang  baik  untuk meningkatkan  performa  penagihan  pajaknya.  Namun  demikian,  sekalipun target  pencairan  tercapai  tetapi  jika  dilihat  pokok  piutang  pajak  yang  tersisa  maka  tindakan  penagihan aktif  masih  perlu  dioptimalkan  agar  jumlah  piutang  pajak  dapat  terus  menurun  secara  signifikan  pula. Selain  menyumbang  penerimaan  pajak,  dampak  lain  dari  tindakan  penagihan  pajak  adalah  memberikan efek  jera  dan  edukasi  secara  tidak  langsung  kepada  masyarakat.  Berbagai  tindakan  administratif  dan tindakan penagihan aktif  yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jateng II disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Tindakan Penagihan Pajak Tahun 2016-2018 di Kanwil DJP Jateng II
NO KOHIR DAN JENIS TINDAKAN PENAGIHAN TAHUN 2016 2017 2018 1 Jumlah Kohir 140.948 173.878 172.155 2 Surat Teguran 68.940 89.689 122.461 3 Surat Paksa 8.263 22.985 15.761 4 SPMP 612 500 248 5 Blokir 1.086 298 163 6 Lelang 9 11 12 7 Pencegahan 21 10 11 8 Penyanderaan 3 0 14 9 Gelar Perkara 39 36 26
Sumber : Kantor Wilayah DJP Jateng II
Dari Tabel 3 terlihat bahwa Kanwil DJP Jateng II telah melakukan berbagai tindakan penagihan. Surat Teguran  telah  banyak  diterbitkan,  dan  ada  upaya  meningkatkan  kualitas  penagihan  dengan  melakukan gelar  perkara,  di  mana  hal  ini  tidak  diatur  dalam  undang-undang.  Menyimak  Tabel  3  tampak  bahwa jumlah  Surat  Teguran  pada  tahun  2018  jauh  lebih  banyak  dari  tahun  sebelumnya  namun  jumlah  Surat Paksa  menurun  tajam,  demikian  pula  jumlah  SPMP  menurun  menjadi  hanya  separuh  dari  tahun  sebe- lumnya, sementara realisasi penerimaan pajak meningkat jauh dari tahun 2017.  Hal ini mengindikasikan bahwa Jurusita mampu melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebe- lum  diterbitkan  Surat  Paksa  dan  sebelum  dilakukan  penyitaan.  Hal  ini  berarti  Jurusita  memiliki softskill yang  baik  berupa  kemampuan  melakukan  komunikasi  dan  negosiasi  yang  baik  terhadap  Wajib  Pajak. Softskill yang baik akan memberikan hasil yang baik jika jurusita memiliki hard kompetensi yang baik pula, demikian  sebaliknya.  Namun    demikian,  masih  banyak  tantangan  untuk  terus  meningkatkan  kinerja penerimaan pajak dari pencairan piutang pajak ini mengingat adanya peningkatan jumlah ketetapan pajak setiap  tahun  serta  adanya  piutang  pajak  yang  mendekati  daluwarsa.    Hal-hal  baik  yang  telah  dilakukan dan akan terus diperluas inilah yang mendorong peneliti mengambil Kanwil DJP Jateng II sebagai wilayah penelitian  untuk  dapat  memformulasikan  upaya  apa  yang  harus  dilakukan  agar  kinerja  penagihan  se- makin optimal.
Sebagaimana  disampaikan  Oktaviani  (tanpa  tahun)  mengutip  Yustinus  Prastowo  (2015)  menengarai bahwa sebagian besar tunggakan pajak yang sulit dicairkan adalah karena data utang yang diragukan dan
utang  yang  macet.  Salah  satu  indikasinya  adalah  utang  pajak  yang  menumpuk  bertahun-  tahun.  Bila proses  penagihan  tunggakan  pajak  tidak  berkualitas  maka  tidak  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap pencairannya.(Oktaviani, n.d.). Dengan adanya penelitian ini diharapkan penagihan pajak di Kanwil DJP Jateng  II  ke  depannya  dapat  dilakukan  dengan  lebih  berkualitas agar  mampu  mengurangi  jumlah  utang pajak  secara  signifikan  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak  secara  lebih  signifikan pula.
Tantangan  target  penerimaan  pajak  di  Indonesia  memang  semakin  tinggi  seiring  dengan  semakin besarnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Di sisi lain, terdapat ken- yataan  bahwa  sejak  tahun  2009  target  penerimaan  pajak  tidak  tercapai,  dan tax  ratio rendah.  Tax  ratio Indonesia  pada  tahun  2018  baru  mencapai  11,5%.  Artinya,  porsi  pajak  yang  bisa  dikumpulkan  negara masih berkisar 11,5% dari total Product Domestic Bruto (PDB) (Yusyaf, 2019). Hal ini mendorong DJP un- tuk  melakukan  berbagai  langkah  dan  terobosan.  Satu  hal  penting  yang  diagendakan  oleh  DJP  untuk mendongkrak tax  ratio adalah  Reformasi  Perpajakan  Indonesia  Jilid  III.  Sebelum  ini  Indonesia  telah melakukan  reformasi  perpajakan,  yaitu  Reformasi  masa  2002--2008  disebut  peride  reformasi  Jilid  I. Kemudian  dilanjut  dengan  reformasi  jilid  II  pada  2009-2014.  Reformasi  Perpajakan  Indonesia  Jilid  III dilaksanakan  tahun  2017 — 2024.  Kondisi  yang  diharapkan  dari  Reformasi  Perpajakan  Jilid  III  adalah tercapainya  tax  ratio  15%,  terwujudnya  institusi  perpajakan  yang  kuat,  kredibel  dan  akuntabel  yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan  negara yang optimal, sinergi yang optimal antar Lembaga, dan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (https://pajak.go.id).
Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  apa  saja  tantangan  yang  dihadapi  Jurusita  Pajak  dalam melaksanakan penagihan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II, mengidentifikasi langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, dan memformulasikan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang masih ada. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini  tidak  hanya  menganalisis  data  sekunder,  namun  menggunakan  data  primer  dengan  menyebarkan kuisioner langsung kepada Jurusita dan Kepala Seksi Penagihan di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng II, dan wawancara  terhadap  Pejabat  di  Kanwil  DJP  Jateng  II.  Data  sekunder  dipergunakan  untuk  memperkuat analisis  data.  Keluasan  data  dan  responden,  serta  pengalaman  peneliti  dalam  bidang  pajak  menjadi  hal yang  istimewa  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi pengambil  kebijakan  di  Kanwil  DJP  Jateng  II  dan  masukan  bagi  reformasi  perpajakan  yang  sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Penagihan Pajak
Tindakan penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua,  yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (skp). Penagihan aktif  adalah  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak merupakan rangkaian tindakan yang ditujukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.  Penagihan pajak dimulai  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  kemudian  melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus  (PSS),  memberitahukan  Surat  Paksa  (SP),  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan  penyanderaan,  hingga  menjual  barang  yang  telah  disita.  Juru  Sita  Pajak  adalah  pelaksana tindakan  penagihan  pajak,  meliputi  penagihan  seketika  dan  sekaligus,  pemberitahuan  Surat  Paksa, penyitaan,  dan  penyanderaan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Juru  Sita  pajak  memiliki  kewenangan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak/penanggung pajak, melakukan penagihan seketika dan sekaligus,  penyampaian  surat  teguran,  pemberitahuan  surat  paksa,  penyitaan  aset  wajib  pa- jak/penanggung pajak, pemblokiran kekayaan penanggung pajak di bank, pelelangan dan penjualan aset sitaan dan pencegahan dan penyanderaan (Samosir, 2018).
Dasar  penagihan  pajak  adalah  STP  (Surat  Tagihan  Pajak),  SKPKB  (Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPPBB (Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Penin- jauan Kembali, dan Surat Pembetulan yang menyebabkan adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jika sampai dengan jatuh tempo tidak dibayar maka dapat dilakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan  pajak  dimulai  dengan  penerbitan  Surat  Teguran/surat  himbauan  atau  yang  sejenis.  Surat  Te-
guran memiliki batas waktu empat belas hari.  Selanjutnya jika utang pajak belum dibayar,  dapat diberi- kan  Surat  Paksa  kepada  Penanggung  Pajak  tujuh  hari  setelah  jatuh  tempo  pelunasan  utang  pajak  se- bagaimana  tercantum  dalam  Surat  Teguran.  Dengan  demikian  maka  Surat  Paksa  disampaikan  oleh  Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dalam waktu dua puluh satu hari sejak diter- bitkannya Surat Teguran.
Surat Paksa adalah surat yang berisikan perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa memberikan jangka waktu 2 x 24 jam bagi Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Jika  dalam  jangka  waktu  tersebut  tidak  dibayar  maka  dapat  diterbitkan  Surat  Perintah  Melakukan Penyitaan (SPMP). Jika dalam jangka waktu empat belas hari setelah penerbitan SPMP utang pajak tidak juga  dibayar  maka  dapat  dilakukan  pelelangan  atas barang  yang  telah  disita.    Selain  sita  terhadap  harta Penanggung  Pajak,  Jurusita  juga  dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  uang  yang  berada  pada  rekening Penanggung  Pajak  dengan  cara  melakukan  pemblokiran  rekening  terlebih  dahulu.    Tindakan  lain  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  pencegahan  (bepergian  ke  luar  negeri)  dan  penyanderaan  terhadap  Pe- nanggung Pajak. Setelah dilakukan penyitaan namun utang pajak tidak juga dibayar maka paling cepat 14 hari  kemudian  dapat  dilakukan  lelang.  Rangkaian  alur  tindakan  penagihan  tersebut  dapat  digambarkan sebagaimana Gambar 1 berikut.

## Gambar 1 Alur Tindakan Penagihan Pajak
Sumber: https://slideplayer.info/slide/4941744
Kualitas piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya dapat digolongkan menjadi piutang kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE - 29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, menetapkan Strategi Umum Penagihan atas Piutang Pajak.  Hal-hal yang harus dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  diantaranya  adalah  sebagai  berikut,  yaitu  KPP melaksanakan tindakan penagihan dengan mengacu pada Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak; KPP melakukan  himbauan  dan  komunikasi  intensif  kepada  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak;  KPP  menginten- sifkan  penelusuran  keberadaan  aset  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak;  KPP  memprioritaskan  tindakan penyitaan atas harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, dengan terlebih dahulu  melakukan  pemblokiran  rekening  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak;  KPP  segera  mengupayakan penyitaan atas harta kekayaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak lainnya;  Dalam hal terdapat indikasi Penanggung Pajak sering bepergian ke luar negeri maka KPP mengusulkan pencegahan Penanggung Pajak bepergian  ke  luar  negeri;  Apabila  setelah  dilakukan  tindakan  penagihan  sebagaimana  tersebut  di  atas utang  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak  belum  lunas  maka  KPP  melakukan  pemanggilan  kepada  Pe- nanggung  Pajak  dengan  tujuan  untuk  lebih  memastikan  itikad  baiknya  dalam  melunasi  utang  pajak; Pemanggilan Penanggung Pajak dijadwalkan secara terencana dan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kanwil DJP atasannya; Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam  melunasi  utang  pajaknya,  maka  KPP  dapat  mengusulkan  penyanderaan  yang  dilakukan  selektif dengan  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  (Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor :  PER  -
07/PJ/2013    Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2012 Tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, 2013.) Sementara itu, syarat pengangkatan Jurusita Pajak diatur oleh Menteri Keuangan bahwa syarat yang harus  dipenuhi  untuk diangkat  menjadi  Jurusita  Pajak  adalah  sebagai  berikut  yaitu  Berijazah  serendah- rendahnya  Sekolah  Menengah  Umum  atau  yang  setingkat  dengan  itu;  Berpangkat  serendah-rendahnya Pengatur  Muda/Golongan  II/a;  Berbadan  sehat;  Lulus  pendidikan  dan  latihan  Jurusita  Pajak;  Jujur, bertanggung  jawab  dan  penuh  pengabdian  (Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  562/KMK.04/2000 Tanggal  26  Desember  2000  Tentang  Syarat,  Tata  Cara  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Jurusita  Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak, 2012.).

## Administrasi Pajak
Administrasi  pajak  meliputi  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan (Rasmini & Ismail, 2014). Fungsi perencanaan, yakni merencanakan apa yang akan dicapai fiskus,  untuk jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan  jangka  panjang.  Fungsi  perencanaan  meliputi  apa  yang  akan dicapai,  bagaimana  mencapai,  dan  siapa  yang  akan  mencapai.  Fungsi  pengorganisasian,  yaitu  dalam bentuk  pengelompokan  tugas,  tanggungjawab,  wewenang  dan  para  pegawai  sehingga  tujuan  yang  telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Pengorganisasian dalam perspektif postmodern adalah menjadikan organisasi  sebagai  organisasi  pembelajar  ( learning  organization )  dengan  sasaran  untuk  mendapatkan  ino- vasi.  Fungsi  penggerakan,  yaitu  melakukan  fungsi  penggerakan  dalam  bentuk  kegiatan  yang memengaruhi  pegawai  untuk  menjalankan  tugasnya  sesuai  rencana.  Fungsi  ini  menduduki  tempat strategis  karena berhubungan erat dengan  SDM. Contoh fungsi penggerakan  adalah pemberian  motivasi kerja.  Fungsi  pengawasan,  yaitu  proses  mengamati  dan  mengupayakan  agar  yang  dilakukan  sesuai rencana. Jika terjadi penyimpangan, perlu tindakan koreksi atau pembetulan.
Seluruh  unsur  dalam  administrasi  pajak  harus  bekerja  bersama  agar  tercapai  tujuan  bersama,  yakni pemasukan pajak ke kas negara. Dalam praktiknya seperangkat unsur dalam administrasi pajak meliputi: undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, orang-orang atau para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, gedung, mesin, masyarakat wajib pajak .(Rasmini & Ismail, 2014).
Dalam  rangka  mengamankan  penerimaan  negara  perlu  dilakukan  tindakan  penegakan  hukum  pajak. Selain untuk tujuan penerimaan pajak, penegakan hukum misalnya penagihan pajak, juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum pajak sebenarnya terletak pada faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya,  yaitu  faktor  hukumnya  sendiri  (misalnya  Undang- undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum, faktor sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana hukum  tersebut  berlaku  atau  ditetapkan,  faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2014).
Dalam  hal  tertentu,  piutang  pajak  dapat  dihapuskan.  Piutang  pajak  yang  dapat  dihapuskan  untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena beberapa alasan yaitu Wajib  Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak  meninggal  dunia  dan  tidak  mempunyai  harta  warisan  atau kekayaan;  Wajib  Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak  tidak  dapat  ditemukan;  hak  untuk  melakukan penagihan  pajak  sudah  daluwarsa;  Dokumen  sebagai  dasar  penagihan  pajak  tidak  ditemukan  dan  telah dilakukan  penelusuran  secara  optimal  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan; atau Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu  sehubungan  dengan  adanya  perubahan  kebijakan  dan/atau  berdasarkan  pertimbangan  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Untuk  Wajib  Pajak  badan,  piutang  pajak  yang  dapat  dihapuskan adalah    piutang  pajak  yang  tidak  dapat  ditagih  lagi  karena  beberapa  alasan  yaitu  Wajib  Pajak  bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah  daluwarsa;    dokumen  sebagai  dasar  penagihan  pajak  tidak  ditemukan  dan  telah  dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau hak negara untuk  melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan  adanya  perubahan  kebijakan  dan/atau  berdasarkan  pertimbangan  yang  ditetapkan  oleh Menteri Keuangan.
Untuk  memastikan  keadaan  Wajib  Pajak  atau  piutang  pajak  yang  tidak  dapat  ditagih  lagi,  wajib dilakukan  penelitian  setempat  atau  penelitian  administrasi  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.  03/2012  Tanggal  2  Mei  2012  Tentang  Tata  Cara
Penghapusan  Piutang Pajak Dan Penetapan  Besarnya Penghapusan, 2012) . Dalam pelaksanan di lapan- gan, kegiatan ini merupakan kegiatan Jurusita Pajak. Tugas Jurusita Pajak adalah melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

## Reformasi Perpajakan Indonesia
Tim  Reformasi  Perpajakan  yang  dikenal  dengan  Reformasi  Perpajakan  Jilid  III  ini  dibentuk berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  KMK  885/KMK.03/2016  tentang  Pembentukan  Tim Reformasi  Perpajakan.  Latar  belakang  pembentukan  Tim  Reformasi  ini  adalah  terkait  adanya  UU Pengampunan  Pajak  yang  bertujuan  mendorong  reformasi  perpajakan  menuju  sistem  perpajakan  yang lebih berkeadilan, perluasan data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.  Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan.  Selain itu adanya kebutuhan untuk mewujudkan lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.  Lem- baga pajak diharapkanmemeiliki struktur, kewenangan, dan kapasitas yang memadai, baik dari sisi SDM, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta regulasi.  Dengan Lembaga, SDM,  regulasi,  dan  dan  sistem  yang  kuat,  diharapkan  dapat  mendeteksi  potensi  pajak  dan merealisasikannya  menjadi  penerimaan  pajak  secara  efektif  dan  efisien  (Pembentukan  Tim  Reformasi Perpajakan, 2016).
Pembentukan  Tim  Reformasi  dilakukan  untuk  mempersiapkan  dan  mendukung  pelaksanaan reformasi  perpajakan  yang  mencakup  aspek  organisasi  dan  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.  Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kehandalan pengelolaan  basis  data/administrasi  perpajakan,  dan  integritas  serta  produktivitas  aparat  perpajakan (Rencana dan Progress Tim Reformasi Pajak, n.d.) . Reformasi Perpajakan Indonesia Jilid III ini dilakukan pada lima pilar yaitu: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan. Kelima pilar tersebut adalah sebagai berikut yaitu, Pilar organisasi, ialah struktur organisasi yang ideal dengan memperhatikan cakupan wilayah geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal,  potensi  penerimaan,  dan  rentang  kendali  yang  memadai;  Pilar  sumber  daya  manusia,  bertujuan mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  kompeten,  kredibel,  berintegritas,  dan  dapat menjalankan  proses  bisnis  dalam  rangka  menghimpun  penerimaan  negara  sesuai  dengan  potensi  yang ada;  Pilar  teknologi  informasi  dan  basis  data,  yakni  melakukan  reformasi  sistem  informasi  yang  reliable dan  andal  untuk  pengolahan  data  perpajakan  yang  akurat;  Pilar  Proses  bisnis,  yaitu  menyiapkan  proses bisnis sederhana untuk  membuat pekerjaan yang efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh pekerjaan; Pilar peraturan, yaitu melakukan reformasi peraturan yang memberikan kepastian  hukum,  menampung  dinamika  kegiatan  ekonomi  yang  berkembang,  mengurangi  biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak (Suparman, 2017) .

## Penelitian Terdahulu
Oktaviani  (n.d)  dalam penelitian  “Pengaruh  Sanksi  Administrasi dan  Tindakan  Penagihan  Aktif Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Majalaya  Bandung Periode Januari 2010- Desember 2014 ”, menyimpulkan bahwa biaya administrasi memberikan pengaruh kontribusi  pada  pencairan  tunggakan  pajak  dan  tindakan  penagihan  aktif  memberikan  pengaruh kontribu si  pada  pencairan  tunggakan  pajak.    Abdusattarova  (2016)  dalam  papernya  “ Effective  Tax Management: Selected Issues and Solutions in International Practice Bisnis ” menyatakan bahwa di seluruh dunia mengakui  bahwa  manajemen  pajak  yang  efektif  dapat  menjadi  pusat  pemikiran  yang  menguntungkan interaksi dengan otoritas pajak untuk menjaga hubungan tetap adil (Abdusattarova, 2016).  Sementara itu, (Kutsyk et al., 2019) dalam papernya “ Development of Procedures for Ensuring  The Repayment of Tax Debt as A Guarantee  of The Formation of An Investment Climate ” mengatakan bahwa pen gembangan badan pengawas di bidang perpajakan untuk memastikan pembayaran utang pajak dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu mendirikan  lembaga  sarana  keamanan.    Lembaga  ini  bertujuan  menghilangkan  alienasi  dari  pembayar pajak  properti  (termasuk  dana  dan  barang  berharga  di  akun  bank),  serta,  mengembangkan  seperangkat alat  keamanan  untuk  menciptakan  kondisi  untuk  kelanjutan  kegiatan  ekonomi  wajib  pajak  dan memperluas  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  membuat  keputusan  untuk  memilih  tindakan  keamanan
tertentu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindarkan  terjadinya  risiko  yang  tinggi  yakni  korupsi  dalam kegiatan badan pengawas (Kutsyk et al., 2019).
Terkait  penagihan  pajak,  (Hidayat  &  Cheisviyanny,  2013) melakukan  penelitian  “Pengaruh  Kualitas Penetapan  Pajak  dan  Tindakan  Penagihan  Aktif  Terhadap  Pencairan Tunggakan  Pajak”  menarik kesimpulan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.  Jika  penetapan  didahului  dengan  kegiatan  pemeriksaan  yang  baik  dan  benar,  maka  akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan mengurangi potensi gugatan dari Wajib Pajak. Tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jika tindakan  penagihan  aktif  dilakukan  secara  intensif  dan  efektif,  maka  pencairan  tunggakan  pajak  dapat semakin maksimal (Hidayat & Cheisviyanny, 2013).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  di  mana  pendekatan  ini  bertujuan membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  sertahubungan  antarfenomena  yang  diselidiki  (Nasir,  1988).  Pendekatan  ini  utamanya menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi literatur (Moleong, 2015), (Sugiyono, 2015). Penelitian ini pun menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi literatur sebagai berikut.
Kuisioner  dibuat  melalui google-form dan  diedarkan  kepada  seluruh  responden  sejumlah  38  orang terdiri atas 26 Jurusita dan 12 Kepala Seksi Penagihan di lingkungan wilayah kerja Kanwil DJP Jateng II, yang meliputi 14 KPP dan satu Kanwil. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kuisioner dibuat dengan menanyakan  hal-hal  sebagai  berikut  yaitu  sepuluh  tantangan  dalam  melaksanakan  penagihan  aktif;  dari sepuluh tantangan tersebut, pilih tiga tantangan yang paling prioritas; bagaimana mengatasi tiga tantangan prioritas tersebut; dukungan apa yang diperlukan dari organisasi untuk memperlancar tugas  Jurusita Pa- jak; saran terkait pelaksanan tugas Jurusita Pajak.
Pengumpulan data kuisioner dilakukan pada bulan Januari 2019. Wawancara dilakukan untuk mem- perluas wawasan dan memperkuat data, dilakukan terhadap Kepala Kanwil DJP Jateng II, Kepala Bidang Pemeriksaan,  Penagihan,  dan  Intelijen  Pajak  (PPIP).    Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  4  Januari  2019. Wawancara  dilakukan  untuk  menggali  permasalahan/tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan penagihan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II.
Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumentasi  berupa  laporan  atau  data  administrasi  di  Bidang  PPIP Kanwil DJP Jateng II. Data yang digunakan adalah Laporan Bulanan Tindakan Penagihan Pajak, Realisasi Pencairan  Piutang  Pajak,  dan  Realisasi  Tindakan  Penagihan  Aktif.  Studi  literatur  dilakukan  dengan mempelajari  buku-buku,  jurnal,  dan  artikel  terkait  penagihan  pajak,  Undang-undang  Ketentuan  Umum dan  Tatacara  Perpajakan,  Undang-undang  Penagihan  Pajak,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak, Peraturan Dirjen  Pajak,  dan  peraturan-peraturan  lainnya  terkait  penagihan  pajak.  Dari  seluruh  data  yang  ada, selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  triangulaterasi  untuk  dapat  menarik  kesimpulan  yang  tepat (Rahardjo, 2010).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Target  penerimaan  pajak  dari  pencairan  piutang  pajak  pada  Kanwil  DJP  Jawa  Tengah  II  pada  tahun 2016--2018 terus meningkat.  Pencapaiannya pun secara nominal meningkat pula. Untuk mencapai target tersebut,  Kanwil  DJP  Jateng  II  melakukan  tindakan  penagihan  aktif  dengan  menerbitkan  12.722  Surat Paksa,  522  Surat  Perintah  Melakukan  Penyitaan  (SPMP),  melaksanakan  12  kali  lelang,  111  pemblokiran rekening  Wajib  Pajak,  12  pencegahan,  dan  12  penyanderaan  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak.  Tindakan penagihan aktif ini dilakukan oleh 26 Jurusita Pajak yang tersebar di 13 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan  1  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  di  wilayah  Kanwil  DJP  Jateng  II.    Namun  demikian,  menurut  Ka- kanwil DJP Jateng II, kinerja ini seharusnya masih dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu dilihat tantangan apa yang dihadapi di lapangan. Tantangan pelaksanaan penagihan pajak menurut hasil kuisioner dan wa- wancara kepada pejabat di Kanwil adalah akan dijelaskan sebagai berikut.
Kuisoner  disebarkan  kepada  38  responden  jurusita  dan  Kasi  Penagihan,  dan  yang  mengisi  kuisioner sebanyak  21  orang  atau  55,26%.  Dari  kuisioner  diperoleh  data  bahwa  dalam  melaksanakan  tindakan penagihan aktif, juru sita menghadapi tantangan, meliputi tantangan faktor eksternal dan faktor internal. Tantangan-tantangan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Tantangan dalam Penagihan Pajak menurut  Jurusita dan Kepala Seksi Penagihan
No Tantangan Prosentase A Faktor Eksternal 54,24% 1. Wp Sulit Ditemui 18,64% 2. Wp Tidak Kooperatif 15,25% 3. Wp Tidak Mampu Bayar 11,86% 4. Dukungan Instansi Lain 8,47% B Faktor Internal 45,76% 1. Sdm (Jumlah Dan Kompetensi) 23,73% 2. Data Tidak Lengkap 16,95% 3. Peraturan/Kebijakan 5,08%

## Sumber : data kuisioner, diolah 2019
Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  bahwa  3  tantangan  terbesar  yang  ditemui  oleh  Jurusita  pajak  adalah sebagai  berikut  yaitu  SDM,  sebanyak  23,73%.  Tantangan  SDM  adalah  terkait  jumlah  (kuantitas)  maupun kompetensi (kualitas)-nya. Saat ini jumlah Jurusita di wilayah Kanwil DJP Jateng II rata-rata hanya 2 orang per-KPP.  Jika  dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak dan jumlah kohir yang mencapai puluhan ribu, jumlah  ini  tidak  seimbang.  Ketimpangan  ditambah  dengan  terus  bertambahnya  jumlah  piutang  pajak setiap  tahun.    Dari  sisi  kompetensi,  kurangnya  kompetensi  Jurusita  diakibatkan  karena  adanya pengangkatan  Jurusita  Pajak  namun  belum  mengikuti  Diklat  Teknis  Substantive  Spesialisasi  (  DTSS) Jurusita Pajak.  Pengangkatan ini terpaksa dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, sementara jumlah  pegawai  yang  telah  mengikuti  pelatihan  jurusita  pajak  belum  terpenuhi.  Sebenarnya  dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  562/KMK.04/2000  tentang  Syarat,  Tata  Cara  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Jurusita  Pajak,  disebutkan  bahwa  salah  satu  syarat  pengangkatan  Jurusita  adalah  lulus pendidikan  dan  pelatihan  Jurusita  Pajak.  Karena  tidak  dipenuhinya  syarat  ini  maka  mengakibatkan Jurusita tidak memiliki pengetahuan dasar yang cukup.  Di sisi lain, kompetensi Kepala Seksi Penagihan juga  menjadi  tantangan,  terutama  Kasi  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  pengalaman  teknis  terkait penagihan  pajak.  WP  sulit  ditemui  sebanyak  18,64%.  WP  sulit  ditemui  terjadi  karena  alasan  kesibukan Wajib Pajak dan  adanya sikap menghindar dari Wajib Pajak.  Hal ini akibat belum tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Data tidak lengkap sebanyak 16,95%. Data yang diperoleh Jurusita dari hasil Pemeriksaan, dari himbauan Account Representatif  atau dari basis data pajak seringkali tidak lengkap dan tidak  akurat.  Hal  ini  menyulitkan  Jurusita  dan  menghambat  kecepatan  serta  ketepatan  dalam  tindakan penagihan pajak, bahkan dapat berujung pada gugatan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang PPIP dan Kasi Penagihan Kanwil DJP Jateng II diperoleh informasi bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penagihan  pajak  di  Kanwil  DJP  Jateng  II  meliputi  masalah administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan risiko gugatan.

## Tantangan dari sisi administrasi piutang pajak
Jurusita belum melakukan klasifikasi piutang pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor:  PER  -  07/PJ/2013.  Pengklasifikasian  piutang  pajak  akan  memudahkan  pekerjaan jurusita  dalam  membuat  prioritas  tindakan  penagihan  pajak.  Perlu  peningkatan  validitas  piutang  pajak. Validasi  piutang  pajak  bertujuan  untuk  mengetahui  kebenaran  data  piutang  pajak,  profil  Wajib  Pajak, faktor penyebab timbulnya piutang pajak, termasuk proses terbitnya piutang pajak sehingga memudahkan pekerjaan di lapangan dan mengurangi kemungkinan tidak patuhnya Wajib Pajak. Penjagaan atas daluarsa penagihan  pajak.    Daluarsa  penagihan  pajak  perlu  mendapatkan  perhatian  karena  belum  ada  sistem kontrol  yang  memadai  terhadap  kohir  yang  akan  daluarsa.  Kanwil  memiliki  peran  yang  strategis  dalam melakukan pendampingan dan monitoring atas piutang pajak yang akan daluarsa, karena hal tersebut ser- ing  menjadi  temuan  BPK.  Sinergi  antara  Seksi  Penagihan  dengan  seksi  lainnya,  khususnya  dengan  Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Pemeriksaan.

## Tantangan dari sisi Sumber Daya Manusia
Kuantitas dan kompetensi juru sita dan Kasi Penagihan. Jumlah jurusita rata-rata hanya 2 orang se- tiap KPP, sementara kohir mencapai puluh ribu dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah ini tidak sebanding  dengan  jumlah  jurusita  yang  ada.    Kemampuan  managerial  Kasi  Penagihan  yang  mem- bawahkan jurusita. Beberapa kasi penagihan merupakan kasi baru dan belum pernah bersentuhan dengan masalah penagihan.  Mutasi jurusita ke jabatan lain, sehingga perlu penyiapan materi kepada jurusita baru. Kurangnya  kemampuan  pengetahuan  jurusita  karena  pengangkatan  jurusita  tidak  mensyaratkan  lulus Diklat Teknis Substantive Spesialisasi (DTSS) Jurusita.

## Risiko gugatan
Hampir  setiap  tahapan  tindakan  penagihan  pajak  mengandung  risiko  gugatan.  Validasi  piutang penting untuk diperhatikan lebih serius, termasuk meyakini bahwa barang yang disita benar-benar milik wajib  pajak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  untuk  menghindari  gugatan  dari  Wajib  Pajak  atau  Penanggung Pajak. Dari uraian di atas diperoleh data bahwa tantangan dalam penagihan pajak baik yang disampaikan oleh jurusita dan Kasi Penagihan selaku petugas operasional di lapangan, dan yang disampaikan oleh pe- jabat  dari  kanwil  selaku  manager  secara  garis  besar  sama.  Tantangan  tersebut  meliputi:  1)  SDM,  baik kuantitas maupun kualitasnya; 2) masalah administrasi, yang mengakibatkan data tidak lengkap dan/atau tidak valid.  Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antarseksi dan/atau kurang tertibnya pengadmin- istrasian  data  piutang  pajak;  3)  WP  sulit  ditemui  dan  risiko  gugatan  oleh  Wajib  Pajak  atau  Penanggung Pajak.

## Upaya mengatasi tantangan
Menghadapi tantangan dan kendala tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Jurusita Pajak meli- puti  meningkatkan kompetensi Jurusita baik hardskill maupun softskill , meningkatkan koordinasi internal, melakukan  pengolahan  data  dengan  lebih  baik,  dan  meningkatkan  koordinasi  eksternal  dengan  pihak- pihak eksternal, sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut

## Sumber : Data Kuisioner, diolah
Gambar 2. Upaya Jurusita Pajak Dalam Menghadapi Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak
Peningkatan kompetensi, hardskill dan softskill merupakan upaya terbesar yang telah dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan mengikuti Pelatihan Jurusita Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan  Keuangan  (BPPK).  Dalam  pelatihan  ini  Jurusita  memperoleh  materi hardskill meliputi  Undang- undang  yang  terkait  dengan  penagihan  pajak  dan  peraturan-peraturan  di  bawahnya,  meliputi  tatacara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Tatacara Pencegahan dan Penyanderaan, Administrasi Piutang Pajak, dan  Manajemen  Risiko  Penagihan  Pajak.    Materi softskill ialah Communication  Skill bagi  Jurusita  Pajak. Selain itu juga dilakukan Inhouse Training di kantor dengan materi aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan terkait  Penagihan  Pajak.  Dengan  mengikuti  pelatihan  ini  maka  Jurusita  mendapatkan  pengetahuan  dan
ketrampilan untuk menunjang kelancaran pekerjaannya, termasuk cara mengantisipasi untuk mengurangi risiko gugatan Wajib Pajak.
Koordinasi  internal  untuk  meningkatkan teamwork dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  secara rutin  setiap  triwulan  pertama  di  tiap  KPP  untuk  melakukan  koordinasi  terkait  target  pengawasan  yang dilakukan oleh Account Representatif dan target penagihan oleh Jurusita pajak  Hal ini dilakukan dengan mengadakan  gelar  perkara  dengan  Seksi  Pemeriksaan  untuk  membahas  rencana  pengawasan  dan pemeriksaan dimana hal tersebut juga terkait dengan penagihan. Pertama, pengolahan data piutang pajak dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 07/PJ/2013 .  Data yang berkualitas dan pengelolaan data yang baik akan menjadikan tindakan penagihan lebih akurat dan efektif. Hal  ini  meningkatkan  jumlah  pencairan  piutang  pajak  dan  mengurangi  risiko  gugatan  dari  Wajib  Pa- jak/Penanggung  Pajak.  Kedua,  koordinasi  eksternal  dilakukan  dengan  mengadakan Memorandum  of  Un- derstanding (MoU)  dengan  pihak  Perbankan,  Kantor  Pertanahan,  Kejaksaan,  Kepolisian,  Pemerintah  Dae- rah, dan lain-lain.  Dengan MoU maka tindakan pemblokiran rekening, permintaan/konfirmasi data sertif- ikat tanah atau Surat keterangan Tanah, penyanderaan, penyitaan, dan lain-lain dapat dilakukan dengan lebih lancar.
Serangkaian  langkah  untuk  menghadapi  tantangan  pelaksanaan  penagihan  pajak  tersebut  mem- buahkan hasil yang baik.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa jumlah pencairan utang  pajak  semakin  meningkat  walaupun  produk  hukum  tindakan  penagihan  pajak  menurun  se- bagaimana  ditunjukkan  Tabel  3.    Hal  ini  berarti  tindakan  penagihan  pajak  lebih  berkualitas,  lebih  focus, dan lebih membuahkan hasil karena didukung oleh data yang semakin baik, Jurusita yang lebih berkompe- ten,  dan  hubungan  internal  maupun  eksternal  dengan  instansi  lain  yang  lebih  baik.  Sekalipun  tindakan penagihan pajak sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, namun upaya untuk lebih meningkatkan performa  penagihan  ingin  dan  perlu  terus  ditingkatkan.    Berdasarkan  kuisioner  didapatkan  data  bahwa Jurusita  menginginkan  adanya  perbaikan  pada  beberapa  bidang  yaitu  kemudahan  akses  data, perlindungan  terhadap  Jurusita,  sarana  prasarana,  penyempurnaan  peraturan  dan  aplikasi,  kejelasan jabatan dan remunerasi, dan peningkatan kompetensi, sebagaimana tersaji pada Gambar 3.

## Gambar 2 Dukungan yang Diharapkan dari Organisasi
Sumber : data,diolah
Perbaikan yang diinginkan untuk performance penagihan pajak yang lebih baik adalah sebagai beri- kut: Pertama, kemudahan akses data. Saat ini Jurusita masih mengalami kesulitan dalam mengakses data yang diperlukan, baik data internal dalam Sistem Informasi  DJP  karena system yang belum mendukung maupun  data  eksternal  seperti  data  nomor  rekening  Wajib  Pajak,  data  kendaraan  Wajib  Pajak,  dan  data sertifikat tanah.  Jika Jurusita dapat mengakses data-data ini dengan lebih mudah maka kinerja penagihan pajak  dapat  lebih  optimal  lagi.  Kedua,  perlindungan  terhadap  Jurusita.  Oleh  karena  sifat  pekerjaannya yang relative tidak disukai oleh Wajib Pajak maka seorang Jurusita sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan terkadang dapat membahayakan dirinya. Sesuai undangundang, dalam hal terten- tu Jurusita dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya, namun saat ini belum ada sistem yang memberikan jaminan jika terjadi sesuatu terhadap Jurusita. Ketiga, sarana prasara- na.  Untuk memperlancar pekerjaannya, Jurusita perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai,
seperti  mobil  operasional  dan  peralatan/peraturan/bantuan  hukum  untuk  melindungi  Jurusita  dari  an- caman fisik Wajib Pajak ataupun dari gugatan Wajib Pajak. Keempat, penyempurnaan peraturan dan ap- likasi. Aplikasi yang belum sempurna menyulitkan Jurusita untuk mengolah dan mengelola data piutang pajak. Untuk itu, perlu dibuat aturan dan aplikasi yang mampu mempermudah Jurusita dalam mengelola data piutang pajak, misalnya pengelompokan per-jatuh tempo, pengelompokan “ per-besaran ” piutang pa- jak, pengelompokan “ per-potensi ” Wajib Pajak, pengelompokan likuiditas wajib pajak, dan sebagainya. Per- aturan-peraturan  yang  mendukung  pekerjaan  Jurusita  dapat  diperkuat,  seperti  permintaan  data  nomor rekening Wajib Pajak, permintaan pemblokiran tabungan, permintaan bantuan Kejaksaan dan Kepolisian, lelang, kerjasama pemerintah daerah, dan sebagainya. Kelima, kejelasan jabatan dan remunerasi.  Saat ini Jurusita Pajak belum merupakan jabatan fungsional, padahal jika menilik bidang tugas dan pekerjaannya yang  sangat  spesifik  dan  memerlukan  keahlian  tertentu,  Jurusita  Pajak  seharusnya  merupakan  jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional maka jenjang karir dan remunerasinya diatur berbeda dengan jab- atan structural seperti saat ini. Keenam, peningkatan kompetensi Jurusita Pajak. Perkembangan peraturan, perkembangan  ekonomi  social  masyarakat,  perkembangan  teknologi,  perkembangan  budaya,  semuanya harus diantisipasi sehingga perlu selalu melakukan upgrade kompetensi Jurusita terutama terkait hukum dan peraturan-peraturan terkait penagihan pajak, ilmu dan ketrampilan berkomunikasi dan negosiasi, ser- ta  pengetahuan  dan  ketrampilan  terkait teknologi  informasi.  Pengangkatan  Jurusita  Pajak  sebaiknya  me- menuhi  ketentuan  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  562/KMK.04/2000  yang  mensyaratkan calon jurusita telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jurusita pajak.
Upaya-upaya  yang  diharapkan  tersebut  selaras  dengan  Reformasi  Perpajakan  Indonesia  Jilid  III,  di mana  reformasi  dilakukan  pada  lima  pilar  yaitu:  organisasi,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan ( Rencana dan Progress Tim Reformasi Pajak , n.d.). Upaya ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Rasmini & Ismail (2014) bahwa seluruh unsur dalam administrasi pajak  harus  bekerja  bersama  agar  tercapai  penerimaan  pajak,  yaitu  undang-undang  dan  peraturan pelaksanaannya, para pegawainya, Gedung/mesinperalatannya, dan  masyarakat wajib pajak. (Rasmini & Ismail, 2014)   Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak khususnya para penunggak pajak sehingga tindakan penagihan pajak dapat lebih dipahami wajib pajak.  Jika seluruh upaya perbaikan ini  dilakukan  maka  diharapkan  ke  depan  tindakan  penagihan  pajak  dapat  dilakukan  lebih  optimal  dan pencairan utang pajak untuk penerimaan negara lebih maksimal.
Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  terlihat  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh opini  WTP  periode  tahun  2014-2016  memiliki  nilai mean rasio  keuangan  sebesar  39%.  Sementara pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP memiliki nilai mean rasio keuangan sebesar 32,5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP dengan selisih nilai rata-rata sebesar 6,5%. Perbandingan secara rinci nilai mean dari tiap indikator rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung kinerja keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah juga ter- lihat pada hasil statistik deskriptif.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Tiga tantangan terbesar yang dihadapi oleh Juru Sita Pajak Kanwil DJP Jateng II dalam melaksanakan tugasnya adalah: 1) SDM, baik kuantitas maupun kualitasnya; 2) masalah administrasi, berupa data tidak lengkap  atau  tidak  valid  yang  terjadi  akibat  kurangnya  koordinasi  antarseksi  dan  kurang  tertibnya pengadministrasian data piutang pajak;  dan 3) WP sulit ditemui  dan  adanya risiko gugatan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah: 1) peningkatan kompeten- si SDM baik hardskill maupun softskill .  Dengan kemampuan hardskill dan softskill yang baik, dibarengi penerbitan Surat Peringatan yang banyak, Jurusita mampu menekan jumlah Surat Paksa dan SPMP yang harus diterbitkan, namun realisasi pencairan piutang pajak meningkat tajam. Tindakan penyanderaan ju- ga  memberikan  kontribusi  pada  pencairan  piutang  pajak.  2)  Koordinasi  internal  untuk  meningkatkan teamwork dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap triwulan di tiap KPP untuk melakukan koordinasi  dengan Account  Representatif ,  juga  mengadakan  gelar  perkara  dengan  Seksi  Pemeriksaan,  3) melakukan pengelolaan data piutang pajak dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, dan 4)  melakukan  koordinasi  eksternal  dengan  mengadakan  MoU  dengan  pihak  Perbankan,  Kantor  Per-
tanahan, Kejaksaan, Kepolisian,  Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.  Dengan MoU maka tin- dakan pemblokiran rekening, permintaan/konfirmasi data sertifikat tanah atau Surat keterangan Tanah, penyanderaan, penyitaan, dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.
Untuk  pelaksanaan  penagihan  pajak  yang  lebih  berkualitas,  diperlukan  dukungan  berupa:  1) kemudahan  akses  data,  baik  data  pada  Sisitem  Informasi  DJP  ataupun  data  eksternal;  2)  perlindungan terhadap  Jurusita,  terutama  pada  saat  melaksanakan  penagihan  kepada  Wajib  Pajak,  3)  peningkatan sarana  dan  prasarana,  yaitu  penyediaan  mobil  operasional  dan  peralatan/peraturan  untuk  melindungi Jurusita, 4) penyempurnaan peraturan dan aplikasi,  karena aplikasi yang ada masih  sulit untuk diakses ataupun  dieksekusi,  5)  kejelasan  jabatan  dan  remunerasi,  mengingat  sampai  saat  ini  Jurusita  belum  di- angkat  sebagai  Pejabat  Fungsional,  dan  6)  peningkatan  kompetensi,  terutama  terkait  hukum  dan peraturan yang berlaku, kemampuan komunikasi, dan teknologi informasi. Hal ini selaras dengan Refor- masi Perpajakan Indonesia Jilid III yang dilakukan pada lima pilar yaitu: organisasi, sumber daya manu- sia,  teknologi  informasi  dan  basis  data,  proses  bisnis,  dan  peraturan.  Di  luar  itu,  perlu  dilakukan penyuluhan/edukasi kepada wajib pajak khususnya para penunggak pajak.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  tidak  dilakukan focus  group  discussion (FGD)  antara  Jurusita, Kasi Penagihan, dan Pejabat Kanwil DJP Jateng II. Jika FGD dilakukan maka dapat langsung direncana- kan langkah riil untuk mengotimalkan penagihan pajak. Untuk penelitian berikutnya disarankan agar jika menggunakan metode yang sama, ditambahkan dengan FGD antara pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdusattarova,  D.  (2016).  Effective  Tax  Management:  Selected  Issues  and  Solutions  in  International Practice. European Journal of Business and Management, Department of Finance and Taxes, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan , Vol.8 (No.17).
Elmirzaev,  S.,  &  Kurbankulova,  N.  (2016).  Tax  Arrears,  Tax  Compliance  and  Tax  Debt  Management  in Uzbekistan: Existing Issues and Possible Solutions. Research Journal of Finance and Accounting , 7 (2). Hidayat, H., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal WRA,  Universitas Negeri Padang , 1 (1). Http://www.djp.go.id, diakses tanggal 12 Februari 2019 Https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-jangan-sampai-piutang-pajakdibiarkan-kedaluwarsa, diakses tanggal 12 Februari 2019
Https://pajak.go.id/id/rencana-dan-progress-tim-reformasi-pajak, diakses tanggal 25 Agustus 2019 Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  562/KMK.04/2000  tanggal  26  Desember  2000  tentang  Syarat,  Tata Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Jurusita  Pajak.        Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor: SE - 29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
Kutsyk, V., Ostapenko, L., & Pudryk, D. (2019). Development Of Procedures For Ensuring The Repayment Of Tax Debt As A Guarantee Of The Formation Of An Investment Climate. Baltic Journal of Economic Studies , 5 (2). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 . (2018). Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  2017 .  (2018).  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  2018 .  (2019).  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, Pub. L. No. 885, 03 KMK (2016). Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya, Bandung.
Oktaviani,  W.  (n.d.).  Pengaruh  Sanksi  Administrasi  Dan  Tindakan  Penagihan  Aktif  Terhadap  Pencairan Tunggakan Pajak (Studi  Pada Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Majalaya Bandung  Periode Januari 2010- Desember 2014). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,Universitas Komputer Indonesia . Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor: PER  - 07/PJ/2013  tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2012  Tentang  Penggolongan  Kualitas  Piutang  Pajak  dan  Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak . (n.d.).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK. 03/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan  Besarnya Penghapusan . (2012). Menteri Keuangan.
Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif .
https://www.uin- malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif. html
Rasmini,  M.,  &  Ismail,  T.  (2014.). Modul  Administrasi  Perpajakan .  Retrieved  February  11,  2019,  from http://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf
Rencana dan Progress Tim Reformasi Pajak . (n.d.). https://pajak.go.id/id/
Rifqiansyah,  H.  (2014).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penagihan  Pajak  Aktif  Terhadap  Pencairan Tunggakan  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara). Jurnal  Administrasi Bisnis , 15 (1 (2014)).
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/627. Samosir,  H.  (2018). Bahan  Ajar  Penagihan  Pajak/Juru  Sita  Pajak .  Pusdiklat  Pajak,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum . UI-Pers. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung, Alfabeta. Suparman,  A.  (2017). Reformasi  Menuju  Institusi  yang  Terbaik .  https://www.onlinepajak.com/reformasi- menuju-institusi-pajak-terbaik,
Yusyaf, H. (2019). Fenomena Tax Rasio Indonesia. Majalah Media Keuangan . Kementerian Keuangan Republic Indonesia , XIV (138).