PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Mardenis* dan Iin Maryanti Fakultas Hukum, Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang 25163 mardenis61@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  death  penalty  invitesdebate  between  abolitionist  and  retentionist countries.  In  Indonesia  differences  of  opinion  are  influenced  by  the  impact,  especially  if  the convicts are foreigners, which will invite protests from other country. The author analyzes how the  regulation  of  the  death  penalty  in  the  legal  rules  of  various  countries  and  whether  the application  of  capital  punishment  for  narcotics  crimes  does  not  conflict  with  Indonesian  and international human rights law. The research method used is normative juridical, data collection through document study. The results showed differences in the application of the death penalty due  to  differences  in  history,  ideology  and  the  point  of  view  of  a  country  in  defining  capital punishment  especially  related  to  human  rights,  then  the  application  of  the  death  penalty narcotics  crimes  basically  did  not  conflict  with  international  law,  or  national  law,  especially international human rights law.
Keywords: Death Penalty; International Human Rights Law; Narcotics Crime; National Law of Indonesia

## Abstrak
Pemberlakuan  hukuman  mati  mengundang  perdebatan  antar  negara  abolisionis  dan  negara retensionis.  Di  Indonesia,  perbedaan  pendapat  dipengaruhi  dampak  yang  ditimbulkan  terlebih jika terpidana WNA, yang akan mengundang protes dari negara lain. Penulis melakukan analisis bagaimana  pengaturan  hukuman  mati  dalam  aturan  hukum  berbagai  negara  dan  apakah penerapan  hukuman  mati  kejahatan  narkotika  tidak  bertentangan  dengan  hukum  HAM internasional  dan  nasional  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif, pengumpulan data  melalui studi  dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan hukuman  mati  dikarenakan  perbedaan  sejarah,  ideologi  dan  cara  pandang  suatu  Negara  dalam memaknai hukuman mati terutama terkait HAM, kemudian penerapan hukuman mati kejahatan narkotika  pada  dasarnya  tidak  bertentangan  baik  dengan  hukum  internasional,  maupun  hukum nasional terutama hukum HAM internasional.
Kata  Kunci :  Hukuman  Mati;  Hukum  HAM  Internasional;  Hukum  Nasional  Indonesia; Kejahatan Narkotika

## A. Pendahuluan
Pemberlakuan  dan  penerapan  hukuman mati  sampai  saat  ini  masih  menimbulkan perdebatan  (Susanto  &  Ramdan,  2017) terutama  mengenai  penerapan  hukuman  mati terhadap pelaku kejahatan narkotika. Perdebatan itu tetap muncul, khususnya antara negara  yang  telah  menghapus  hukuman  mati (abolisionis)  dan  negara  yang  memberlakukan hukuman  mati  (retensionis).  Pihak  yang  pro hukuman  mati  menyatakan  bahwa,  hukuman mati  masih  dibutuhkan  untuk  kasus-kasus kejahatan  berat  yang  dapat  mengancam  hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap  hukuman  mati  menyatakan  bahwa, hukuman  mati  merupakan  hukuman  yang kejam,  tidak  manusiawi  dan  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia. Kendatipun International  Covenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditegaskan dalam  protokol  tambahan  keduanya  telah menyatakan  menghapus  hukuman  mati  (Ki- moon,  2013),  tetapi  dibeberapa  Negara (Amnesti Internasional,  2017),  termasuk Indonesia  masih  menerapkan  hukuman  mati pada  kasuskejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  seperti  kejahatan  terorisme, korupsi,  pembunuhan  berencana,  termasuk kejahatan narkotika (Sujono & Daniel, 2011).
Perbedaan  penerapan  hukuman  mati  di berbagai  negara  telah  menimbulkan  polemik antar negara, terutama antara negara abolisionis dengan negara retensionis (KontraS,  2008) . Pada  satu  sisi  negara  yang telah  menghapus  hukuman  mati  di  negara mereka  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh negara  Uni  Eropa  yang  telah  sepakat  untuk melakukan  abolisi  terhadap  hukuman  mati, berdasarkan semangat masyarakat Eropa untuk menghapus  hukuman  mati, the  Council  of Europe telah  menyusun  suatu  protokol tambahan  terhadap European  Convention  on Human Rights yang menghapus hukuman mati pada masa damai,  yakni Protocol No. 6 mulai berlaku  sejak  1985  dan  telah  diratifikasi  oleh hampir  semua  dari  43  negara  anggota  dari Council  of  Europe . Council juga  menuntut negara  anggota  baru  untuk  mengaksesi Protokol tersebut, syarat yang diberlakukan ini telah menyebabkan pengapusan hukuman mati
di seluruh Eropa timur (JUNG, 2010).
Konvensi-konvensi  yang  dibuat  oleh negara-negara  atau  persatuan  dari  beberapa negara  dalam  hal  penghapusan  hukuman  mati berpedoman kepada pasal 3 Universal Declaration  of  Human  Rights  (UDHR) yang menyatakan  dan  mengakui  hak  untuk  hidup merupakan non-derogable  right (KontraS, 2008)  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat. Pedoman lainnya adalah International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  serta Second  Optional  Protocol  to the  International  Covenanton  Civil  and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death  Penalty yang  diadopsi  oleh  Resolusi Majelis Umum  PBB pada 15 Desember 1989, yang  secara  tegas  melarang  praktik  hukuman mati.  Ketiga  konvensi  tersebut  merupakan pedoman  dan  landasan  bagi  negara-nagara untuk menghapus hukuman mati.
Sebaliknya, beberapa negara masih mempertahankan  keberadaan  hukuman  mati dalam sistem hukum mereka.Anggapan bahwa masih  pentingnya  pemberlakuan  hukuman mati  dengan  beberapa  alasan  menjadikan Negara  tetap  menjalankan  hukuman  mati  dan mengaturnya dalam hukum nasional. Hukuman  mati  dianggap  sebagai  hukuman yang  memiliki  tingkat  yang  tinggi  untuk pemberian  efek  jera  juga  menjadi  salah  satu alasan  negara  dalam  mempertahankan  jenis hukuman  tersebut.  Faktanya  negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Amerika Serikat,  China,  Arab  Saudi  dan  negara-negara lainnya.
Indonesia hingga saat ini masih mengakui norma  hukuman  mati  yang  diterapkan  pada beberapa kejahatan tertentu salah satunya pada kasus  narkotika.  Berdasarkan  pendahuluan  di atas,  yang  intinya  masih  dipermasalahkannya penjatuhan  hukuman  mati  terhadap  kejahatan narkotika  khususnya  yang  melibatkan  warga negara asing, oleh karenanya penulis membatasi pembahasan pada pokok permasalahan sebagai
berikut: (1)
Bagaimanakah  pengaturan  hukuman  mati menurut  hukum  internasional  kontemporer?; (2) Apakah penerapan hukuman mati terhadap kejahatan  narkotika  bertentangan  dengan
hukum  HAM  Internasional  dan  hukum nasional Indonesia?

## B. Pembahasan
1. Konvensi Internasional mengenai Hukuman Mati
a) Konvensi  yang  Mendukung  Penghapusan Hukuman Mati
Konvensi  yang  dapat  dikatakan  sebagai konvensi yang  mendukung  penghapusan hukuman  mati  adalah International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights  1966 (ICCPR) dan Second  Optional  Protocol  to  the International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights  Aiming  at  the  Abolition  of  the  Death Penalty 1967. Untuk ICCPR sendiri
sebenarnya bukan melarang seutuhnya pelaksanaan hukuman mati, namun  yang pasti ICCPR memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman mati.
Sebagaimana  pasal  6  ayat  (1)  ICCPR “Setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup yang  melekat  pada  dirinya.  Hak  ini  wajib dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Namun pada ayat selanjutnya  terdapat  pengecualian,  yakni  pada pasal 6 ayat (2) “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa  kejahatan  yang  paling  serius  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  pada  saat dilakukannya  kejahatan  tersebut,  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  kovenan  dan konvensi  tentang  Pencegahan  dan  Hukum Kejahatan Genosida”.
Hukuman  ini  hanya  dapat  dilaksanakan atas  dasar  keputusan  akhir  yang  dijatuhkan oleh  suatu  pengadilan  yang  berwenang.” Pengecualian inilah yang dapat dijadikan celah oleh  negara  peserta  konvensi  untuk  tetap melaksanakan  hukuman  mati  di  negara mereka. Namun penegasan mengenai himbauan  untuk  menghapus  hukuman  mati kembali  ditegaskan  dalam  pasal  6  ayat  (6) ICCPR  tersebut,  yang  menyatakan  bahwa, “Tidak  ada  satu  pun  dalam  Pasal  ini  yang boleh  dipakai  untuk  menunda  atau  mencegah penghapusan  hukuman  mati  oleh  negara  yang
menjadi Pihak dalam Kovenan ini”.
Secara lebih tegas, penghapusan hukuman mati  diatur  dalam  Protokol  Tambahan  Kedua Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil dan Politik, dengan tujuan untuk penghapusan hukuman  mati,  yang  mewajibkan  seluruh Negara  anggota  konvensi  untuk  menghapus praktik  hukuman  mati  di  negara  anggota tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan demikian  maka  penulis  menjadikan  dua instrumen  hukum  nasional  di  atas  sebagai konvensi yang  mendukung  penghapusan hukuman mati.
b) Konvensi  yang  Memberi  Kebebasan  bagi Hukum  Nasional  dalam  Pemberlakuan Hukuman Mati
Konvensi  yang  dimaksud  adalah,  pertama Single  Convention  on  Narcotic  Drugs,  1961 and Protocol Amending, 1971 dan yang kedua United  Nations  Convention  Against  Illicit  in Narcotic  Drugs and Psychotropic  Subsatnces, 1988. Kedua  konvensi  ini  juga  dijadikan pedoman  oleh  negara-negara  peserta  untuk membentuk  undang-undang  nasional  terkait narkotika.  Dalam  kedua  konvensi  ini  tidak adanya pengaturan mengenai larangan pemberlakuan hukuman mati.
Secara umum dalam konvensi ini menyatakan  bahwa  negara-negara  pihak  dapat melaksanakan  pemberlakuan  sanksi  pidana sesuai dengan  hukum  nasional masing-masing (nilai  partikular  atau  relatif  kultural).  Kedua konvensi  ini  lebih  menekankan  kepada kerjasama  antar  negara  dalam  memberantas kejahatan  peredaran  gelap  narkotika  maupun psikotropika.  Tidak  ada  satu  pasal  pun  dalam kedua  konvensi  ini  yang  menyinggung mengenai  pelarangan  pemberlakuan  hukuman mati, namun sesuai dengan yang dimuat dalam pasal  3  ayat  (1)  konvensi  yang  dua  lebih menegaskan  dan  menyempurnakan  sarana hukum  yang  lebih  efektif  dalam  rangka kerjasama  internasional  di  bidang  kriminal dalam  upaya  mencegah  dan  memberantas kejahatan  transnasional yang melakukan peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika. Maka  berdasarkan  dua  konvensi  internasional ini  penulis  berpendapat  bahwa  konvensi- konvensi  tersebut  merupakan  kelonggaran
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 312-318
terhadap  pelaksanaan  hukuman  oleh  masing- masing negara peserta konvensi, yang membebaskan  pelaksanaan  hukuman  sesuai dengan hukum nasional masing-masing, termasuk pelaksanaan hukuman mati.

## 2. Penerapan  Hukuman  Mati  menurut Hukum Nasional Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari negara yang masih menerapkan hukuman mati terhadap  beberapa  jenis  tindak  pidana, termasuk terhadap kejahatan narkotika. Ketentuan  mengenai  norma  hukuman  mati sebagai  salah  satu  bentuk  jenis  pemidanaan masih  terdapat  dalam  beberapa  ketentuan hukum positif di Indonesia hingga saat ini.
a) Sejarah  Pengaturan  Hukuman  Mati  di Indonesia
Pidana  mati  di  Indonesia  secara  hukum, berlaku sejak diberlakukannya Undang- undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum  Pidana.  Sanksi  ini  ditegaskan  lagi dalam  Peraturan  Hukum  Pidana  Undang- undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1946  untuk  seluruh  wilayah  NKRI,  yang mengubah Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlancdsch  Indie menjadi Wetboek  van Strafrecht yang  saat  ini  dikenal  dengan sebutan KUHP (Atriano Arba’i, 2012).
Pada  beberapa  pasal  dalam  KUHP terdapat  norma  hukuman  mati,  seperti  pada pasal  104  KHUP  terkait  kejahatan  makar terhadap  Presiden  atau  Wakil  presiden. Selanjutnya  hukuman  mati  juga  diatur  dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus pada kejahatan yang dianggap berbahaya,  seperti  tindak  pidana  terorisme, narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  dan kejahatan HAM.
Bentuk protes  terhadap  hukuman  mati  ini salah  satunya  adalah  pengajuan judicial  review kepada  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia,  selaku lembaga  yang  berwenang  menangani  masalah  ini. Pengujian  norma  hukuman  mati  dalam  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika (UU  Narkotika)  terhadap  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945),  diajukan  oleh  Edith  Yunita  Sianturi,  Rani Andriani alias Melisa Aprilia, Myuran Sukumaran,
dan  Andrew  Chan  selaku  Pemohon  1  (Nomor Perkara:  2/PUU-V/2007)  dan  Scott  Antoni  Rush selaku  Pemohon  II  (Nomor  Perkara:  3/PUU- V/2007)  (Lubis  &  Lay,  2009).  Para  pemohon merupakan  terpidana  mati  yang  telah  menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanggerang  dan  Pengadilan  Negeri  Denpasar, dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika. Berdasarkan putusan-putusan di tingkat Pegadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah  Agung  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  hukuman  pidana  mati  (Lubis  &  Lay, 2009).  Sejak  memasuki  sidang  pleno  (15  Maret 2007)  kedua  perkara  tersebut  oleh  Mahkamah Konstitusi  digabungkan  dan  disidangkan  secara bersama-sama  dengan  Nomor  Perkara:  2-3/PUU- V/2007.
Selain ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika,  Myuran  Sukumaran  dan  Andrew Chan  (yang  bersama-sama  dengan  Scott Anthony  Rush  merupakan  warga  negara Australia) juga mengajukan permohonan pengujian  terhadap  pasal  51  Ayat  (1)  butir  a Undang-undang  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang membatasi bahwa permohonan judicial review hanya  dapat  diajukan  oleh  warga  negara Indonesia.  Putusan  MK  terhadap  permohonan mereka yakni menyatakan tidak dapat diterimanya  permohonan  pemohon,  yang berarti  hanya  warga  negara  Indonesia  saja yang dapat menjadi pemohon dalam melakukan judicial  review kepada  Mahkamah Konstitusi.
Alasan pengajuan judicial review terhadap UU  Narkotika  yakni  terdapatnya  norma hukuman  mati  dalam  beberapa  pasal  dalam UU  Narkotika  tersebut.  Terlebih  mereka merupakan  terpidana  mati  kasus  kejahatan narkotika berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan  yang mereka jadikan batu loncatan  dalam  mengajukan judicial  review adalah  sebagai  berikut:  Pada  Pasal  28A  UUD 1945,  secara  eksplisit  menyatakan:  “Setiap orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non- derogable  rights ).  Pernyataan  pada  pasal  28A dipertegas  oleh  pasal  28I  ayat  (1)  yang menegaskan  kembali  bahwa  hak  untuk  hidup
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 312-318
merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi. Dua  pasal  tersebut  merupakan  batu  loncatan dari  para  pihak  untuk  mengajukan judicial review .  Ada  beberapa  pertimbangan  lain  yang digunakan  dengan  merujuk  pada  hukum internasional,  adalah  pasal  3 Universal Declaration of Human Rights, yang menyatakan  “ everyone  has  the  right  to  life, liberty  and  security  of  person” ,  juga menyatakan  bahwa  hak  hidup  merupakan  hak dasar  yang  tidak  dapat  dikurangi.  Selanjutnya pasal  6  ayat  (1)  ICCPR  juga  dijadikan  dasar lain, pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi:
“Every human being has the inherent right to life.  This  right  shall  be  protected  by  law.  No one shall be arbitrarily deprived of hislife.”
Ayat  selanjutnya  pada  pasal  6  ayat  (2) memang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati bagi negara-negara yang belum menghapuskan  hukuman  mati.  Namun,  jika dibaca  lagi  pada  ayat  selanjutnya  terutama pasal  6  ayat  (6)  tersebut  terdapat  seruan  yang memuat  bahwa  hak  untuk  hidup  adalah semangat  utama  yang  harus  terus  dihormati sampai  nanti  ia  betul-betul  menjadi  hak  asasi absolut,  yang  sifatnya non-derogable dalam keadaan apapun.
Putusan  yang  diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini adalah, menyatakan  permohonan  pemohon  I  dan Pemohon  II  dalam  Perkara  Nomor  2/PUU- V/2007 ditolak untuk  seluruhnya;  menyatakan permohonan  pemohon  III  dan  pemohon  IV dalam  perkara  nomor  2/PUU-V/2007  tidak dapat  diterima;  menyatakan  permohonan perkara  nomor  3/PUU-V/2007  tidak  dapat diterima.  Berdasarkan  putusan  tersebut  maka Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa hukuman  mati  atau  pidana  mati  tidak bertentangan  dengan  konstitusi  Indonesia  atau tidak  bersifat  inkonstitusional,  terutama  jika dikaitkan  dengan  norma  yang  termuat  dalam pasal  28A  dan  pasal  28I  ayat  (1)  Undang- undang Dasar 1945.
b) Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia Sama  halnya  dengan  negara-negara  lain, di  Indonesia  hingga  kini  perdebatan  terkait penjatuhan  hukuman  mati  terus  terjadi. Beragam  argumen  dari  beberapa  sudut
pandangpun  diberikan  oleh  para  ahli  terkait layak  atau  tidakkah  hukuman  mati  masih dilaksanakan  di  negara  ini.  Layak  atau tidaknya  penjatuhan  hukuman  mati  secara umum  dan  khususnya  terhadap  tereksekusi dengan  kasus  kejahatan  narkotika  oleh  para pakar  ilmu  hukum  dan  hak  asasi  manusia terjadi  perbedaan  pandangan.  Terdapat  pihak yang pro dan pihak yang kontra.
Penulis sendiri berpendapat bahwa hukuman mati untuk beberapa kasus kejahatan narkotika  yang  dilakukan  di  Indonesia  masih perlu  dilakukan,  mengingat  akibat  yang  dapat ditimbulkan dari pengedaran narkotika tersebut,  yakni  mengancam  kehidupan  orang banyak.  Pengedaran  narkotika  yang  dilakukan oleh  pengedar  ataupun  bandar  narkotika  di Indonesia  merupakan  suatu  kerisauan  bagi perkembangan bangsa masa depan.
Perumpaman (analogi)
yang dapat digambarkan  untuk  masalah  ini,  adalah  adil membunuh  satu  orang  pelaku  kejahatan narkotika, ketika kejahatan yang dilakukannya itu  dapat  membunuh  50  sampai  70  generasi muda Indonesia.
Jika menjadikan regulasi sebagai sandaran,  maka  pemberlakuan  hukuman  mati bagi  pelaku  kejahatan  narkotika  bukanlah sesuatu  yang  dapat  dikatakan  tindakan inkonstitusional.  Mengingat  pasal  terkait HAM yang terdapat dalam konstitusi Indonesia  memang  menyebutkan  hak  untuk hidup  adalah  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi (Pasal  28I  ayat  1),  namun  pada  pasal berikutnya  ada  frasa  pengecualian  (Pasal  28J ayat 2).
Hal  tersebut  mengakibatkan  hak  untuk hidup  yang  harus  dijaga  dan  tidak  dapat dikurangi  tersebut,  secara  mutatis  mutandis tidak  berlaku  secara  mutlak,  mengingat  bunyi pasalnya  adalah  “dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-undang  dengan  maksud  semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai dengan pertimbangan moral,  nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu  masyarakat  demokratis”  (Pasal  28J  ayat
(2)).
Namun penjatuhan hukuman mati haruslah  dipertimbangkan  dengan  sangat matang,  mengingat  hukuman  mati  merupakan hukuman  yang  paling  berat,  jika  terjadi kesalahan  yang  sangat  fatal  dalam  penjatuhan hukuman  mati  sementara  terpidana  sudah dieksekusi maka tidak akan mungkin memperbaiki kesalahan.
Pihak  yang  kontra  terhadap  pelaksanaan hukuman  mati  di  Indonesia  terutama  terhadap kasus kejahatan narkotika, menyatakan tidaklah  layak  dan  etis  menjatuhkan  hukuman dengan  menghilangkan  nyawa  orang  lain. Tidaklah  ada  jaminan  yang  dapat  dikuatkan bahwa  dengan  pelaksanaan  hukuman  mati maka  kasus  terkait  kejahatan  narkotika  ini akan berkurang. Dikaji dari hukum internasional, maka Indonesia telah meratifikasi  ICCPR  dengan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengimbau untuk moratorium hukuman mati, kendatipun pasal 6 ayat  (2)  menyatakan  bahwa  negara  peserta yang  masih  menerapkan  hukuman  mati  atau masih  dalam  proses  untuk  moratorium hukuman  mati  dapat  melaksanakan  hukum nasionalnya  secara  maksimal.  Namun  dalam ayat  (6)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu pasalpun  dalam  konvensi  ini  yang  dapat dijadikan  oleh  negara  pihak  sebagai  alasan untuk  memperlama  atau  menolak  moratorium hukuman mati. Bardasarkan itu, maka Indonesia telah melanggar hukum internasional yang jelas-jelas telah diratifikasi.
Jika  mengkaji  terhadap  hukum  nasional Indonesia  pihak  kontra  menyatakan  bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah inkonstitusional. Sejatinya konstitusi Indonesia memelihara hak untuk hidup sebagai suatu hak yang pasti dan tak dapat dikuangi yang dimuat dalam  pasal  28A  dan  28I  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta diatur juga dalam pasal 4 Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  menyatakan  bahwa  hak  untuk hidup  merupakan  yang  asasi  manusia  yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan oleh siapapun.
Pihak yang pro pada umumnya menyatakan  bahwa  hukuman  mati  terhadap
pelaku  kejahatan  narkotika  adalah  sah-sah saja,  dengan  selalu  memperhatikan  dan melaksanakan  proses  hukum  dengan  baik  dan benar. Tidak terdapat hal yang inkonstitusional dalam  arti  ketatanegaraan  Indonesia.  Mereka menyatakan  bahwa  berdasar  pada  konsitusi kita,  UUD  1945  tidak  ada  hal  yang  dilanggar di  dalamnya.  Kendatipun  pada  pasal  28A  dan 28I  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  hak  hidup merupakan  hak  yang  harus  dijaga  dan  tidak dapat  dikurangi,  namun  pada  pasal  28J memuat  pengecualian  terhadap  pasal-pasal yang  sebelumnya,  kita  harus  membaca  bab terkait  HAM  tersebut  secara  runtut  dan mengakui  bahwa  pada  pasal  yang  terakhir terdapat  pengecualian  terhadap  pasal-pasal yang sebelumnya.
Pendapat  lain  yang  menguatkan  pihak yang  pro  adalah  perlunya  tiap  individu mengerti  dengan  hak  asasi  dan  kewajiban asasi.  Pada  satu  sisi  hak  asasi  seseorang memang  harus  dijaga  oleh  negara  maupun individu, namun di sisi lain seseorang tersebut juga punya kewajiban asasi untuk menghormati  hak  asasi  orang  lain.  Kejahatan narkotika yang diancam dengan hukuman mati adalah  kejahatan  yang  dapat  memberikan dampak  besar  bagi  kelangsungan  hidup individu  maupun  kehidupan  suatu  bangsa. Mengingat mangsa terbesar dari penyalahgunaan  dan  kejahatan  lain  terkait narkotika  adalah  para  generasi  muda  yang merupakan  harapan  pertumbuhan  bangsa  di masa depan. Terlebih lagi mengingat Indonesia  merupakan  negara  yang  telah dinyatakan negara darurat narkoba.
Setiap  tahun  bahkan  setiap  harinya  selalu ada nyawa yang melayang akibat penyalahgunaan  narkotika.  Hukuman  mati dalam  kasus  kejahatan  narkotika  yang  juga merupakan  kejahatan  luar  biasa  atau extra ordinary  crime, harus  dipandang  sebagai upaya  perlindungan  terhadap  hak  hidup banyak  orang.  Mengingat  bahaya  dan  risiko yang  sedemikian  besar  maka  masih  perlulah rasanya menurut para pihak yang pro terhadap hukuman mati untuk kasus kejahatan narkotika, untuk tetap diatur dan dilaksanakan hukuman mati tersebut.
Dalam  buku  Kontroversi  Hukuman  Mati
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 312-318
yang  disusun  oleh  Todung  Mulya  Lubis  dan Alexander  Lay  (Lubis  &  Lay,  2009),  memuat beberapa  pendapat  pro  dan  kontra  terhadap hukuman  mati  oleh  beberapa  ahli  hukum Indonesia.  Pihak  yang  kontra  di  antaranya adalah:    J.E.  Shatepy  (Lubis  &  Lay,  2009) yang menyatakan tidak ingin adanya penyelesaian  dengan  pidana  mati.  Adapun hukuman  mati  merupakan  suatu  yang  tidak pantas  yang  disandarkan  kepada  ajaran agamanya yakni kristen.
Pendapat  kontra  lainnya  datang  dari  B. Arief  Sidharta  (Lubis  &  Lay,  2009)  yang menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  karena  tidak  dapat memenuhi semua unsur yang ada. Unsur-unsur yang  harus  dipenuhi  yang  pertama,  sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkret  tentang  penilaian  masyarakat  tentang perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terpidana; bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya  dan  membahayakan  eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana  harus  merupakan  peringatanagar  orang mejauhi  perbuatan  yang  dapat  membawa akibat pengenaan pidana itu. Ketiga pengenaan pidana  itu  harus  diserahkan  untuk  mendorong terpidana  agar  mengaktualisasikan  nilai-nilai kemanusiaannya sehingga mampu mengendalikan  kecenderungan-kecenderungan yang  negatif.  Namun  hukuman  mati  menurut Arif  Sidharta  hanya  memenuhi  aspek  pertama dan kedua, tidak dengan aspek ketiga.

## C. Simpulan
Pengaturan tentang penerapan dan pemberlakuan  hukuman  mati  dalam  hukum internasional  kontemporer  dapat  dikatakan belum  satu  suara.  Maknanya  ada  konvensi internasional yang telah secara tegas mendukung  penghapusan  hukuman  mati, antara  lain International  Covenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR)1966 dan Second Optional  Protocol  to  the  International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at  the  Abolition  of  the  Death  Penalty  1967, tetapi  ada  juga    konvensi  internasional  yang memberi  kebebasan  bagi  hukum  nasional negara-negara  untuk  menerapkan  hukuman mati  antara  lain: Single  Convention  on
Narcotic  Drugs  1961  and  Protocol  Amending 1971 dan United  Nation  Convention  Against Illicit  in  Narcotics  Drugs  and  Psychotropic Substances 1988.
Penerapan hukuman mati termasuk terhadap  kejahatan  narkotika  pada  dasarnya tidak  bertentangan  baik  dengan  hukum  HAM Internasional  (ICCPR)  begitu  juga  dengan hukum  nasional  Indonesia  baik  UUD-1945 begitu  juga  dengan  undang-undang  (organik) di  bawahnya,  apalagi  dalam  studi  tentang HAM dikenal dan diakui secara umum adanya nilai  partikular  atau  relatif  kultural,  yang mengandung  arti  bahwa  penerapan  HAM (dapat)  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  budaya, agama  dan ideologi negara masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesti Internasional. (2017). Laporan
Global  Amnesty  International  Hukuman Mati  dan  Eksekusi  2016 .  London  WC1X 0DW, UK.
Atriano  Arba’i,  Y.  (2012). Aku  Menolak Hukuman  Mati .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
JUNG,  L.  P.  (2010). Penerapan  Dan
Penghapusan  Hukuman  Mati  Di  Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya . Universitas Smatera Utara.
Ki-moon, B. (2013). Berpaling dari Hukuman Mati:  Kajian  dari  Asia  Tenggara .
Bangkok: United Nations Human Rights. KontraS.  (2008). Dinamika  Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia . Lubis,  T.  M.,  &  Lay,  A.  (2009). Kontroversi Hukuman Mati . Jakarta: KOMPAS. Sujono,  A.,  &  Daniel,  B.  (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35  Tahun2  009  tentang  Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika.
Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan Moderasi  Pidana  Mati  Kajian  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU- V/2007. Jurnal Yudisial , 10 (2), 193–215.