## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 5, No 1 (2021): Hal 38 – 66 DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511

## PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Sulistyowati 1 Nabila Rahma Putri 2
IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia 1 sulistyowati@iainkediri.ac.id 1 rnabila267@gmail.com 2

## ABSTRACT
Before  the  Islamic  economy  developed  rapidly  as  it  is  today,  Indonesia only  knew  the  conventional  banking  system.  However,  since  1992 Indonesia began  to recognize the system of Islamic financial institutions. There  are  three  basic  principles  that  every  Islamic  financial  institution must  have,  namely:  the  principle  of  equity,  theprinciple  of  participation, and  theprinciple  of  ownership.  The  prospects  and  business  progress  of Islamic  financial  institutions  are  realized  by  the  increasingly  advanced developments  accompanied  by  existing  technology,  so  LKS  must  follow developments  by  improving  existing  facilities  and  services.  Some  of  the obstacles  and  obstacles  in  the  development  of  LKS  include  the  lack  of community readiness to accept the presence of LKS, lack of socialization and education to the community and limited capital and access to capital. Islamic Financial Institutions in an Islamic perspective, namely according to the basis of the Qur'an, hadith, ijma, and qiyas. The foundation based on  the  Qur'an  is  divided  into  three  aspects,  namely  about  property management,  about  trade,  and  about  usury.  In  the  Qur'an  there  are several  verses  of  the  Qur'an  including:  QS.  Al-Baqarah:188;  QS.  Adz- Dzariyat:  19;  QS.  Ali-24  Imron:  130;  QS.  Ar-Ra'd:11;  and  QS.  Ar- Rahman:9.  While  the  basis  according  to  the  hadith  is  divided  into  four aspects, namely: economics, trade, usury, and debt.
Keywords : Opportunities, Challenges, Non-Bank LKS, Islamic
Perspective

## ABSTRAK
Sebelum  perekonomian  syariah  berkembang  pesat  seperti  saat  ini, Indonesia hanya mengenal sistem perbankan konvensional. Namun sejak tahun 1992 Indonesia mulai mengenal sistem lembaga keuangan syariah. Ada  tiga  prinsip  dasar  yang  harus  dimiliki  setiap  lembaga  keuangan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
syariah  yaitu:  prinsip  kesamaan (principle  of  equity ),  prinsip  partisipasi ( principle  of  participation ),  prinsip  kepemilikan  ( principle  of  ownership ). Prospek  dan  progress  usaha  lembaga  keuangan  syariah  terwujud dengan  adanya  perkembangan  yang  semakin  maju  disertai  dengan teknologi  yang  ada,  maka  LKS  harus  mengikuti  perkembangan  dengan memperbaiki  fasilitas  dan  layanan  yang  ada.  Beberapa  hambatan  dan kendala  dalam  perkembangan  LKS  diantaranya,  kurangnya  kesiapan masyarakat  dalam  menerima  kehadiran  LKS,  kurangnya  sosialisasi  dan edukasi  pada  masyarakat  dan  terbatasnya  modal  serta  akses permodalan.  Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam  perspektif  Islam  yaitu menurut  landasan  al- Qur’an,  hadits,  ijma,  dan  qiyas.  Landasan berdasarkan  al- Qur’an  terbagi  menjadi  tiga  aspek  yaitu  tentang pengelolaan  harta,  tentang  perdagangan,  dan  tentang  riba.  Dalam  al- Qur’an  terdapat  pada  beberapa  ayat  al-Qur’an  diantaranya:  QS.  Al- Baqarah:188;  QS.  Adz-Dzariyat:19;  QS.  Ali-24  Imron:130;  QS.  Ar- Ra’d:11;  dan  QS.  Ar-Rahman:9.  Sedangkan  landasan  menurut  hadits terbagi menjadi empat aspek yaitu: tentang ekonomi, perdagangan, riba, dan utang.
Kata Kunci : Peluang, Tantangan, LKS Non Bank, Perspektif lslam

## A. PENDAHULUAN
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  melalui  produk  dan  jasa  keuangan yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. 1 Sesuai  sasaran dimaksud,  sistem  keuangan  syariah  diharapkan  bisa  mencapai tujuan-tujuan  pemenuhan  dasar,  pertumbuhan  ekonomi  yang optimal,  perluasan  kesempatan  kerja,  pemeratan  distribusi pendapatan,  dan  stabilittas  ekonomi.  Selain  itu,  juga  diharapkan dapat memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Seluruh transaksi dalam kegiatan keuangan syariah harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Prinsip syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam  hal  ini  adalah  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI),
1 Andri  Soemitra, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2009), 19.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
selanjutnya  fatwa  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia. 2

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan literature  review,  secara  kualitatif  dari  beberapa  penelitian sebelumnya serta buku-buku pendukung.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah dirintis oleh umat Islam dan dibentuk  dalam  sebuah  organisasi  yang  bernama  Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  di  Benghazi,  Libya  pada  bulan  Maret, 1973. Organisasi ini pertama kali mendirikan Bank
Pembangunan  Islami  atau Islamic  Development  Bank (IDB), dengan  modal  awal  2  milyar  dinar  Islam. Islamic  Development Bank memotivasi  banyak  negara  Islam  (diantaranya  Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi) untuk mendirikan lembaga  keuangan  syariah.  IDB  resmi  didirikan  pada  20 Oktober  1975.  Tujuan  utama  berdirinya Islamic  Development Bank ialah  untuk  memupuk  dan  meningkatkan  perkembangan ekonomi  dan  sosial  negara-negara  anggota    dan  masyarakat muslim  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  sesuai dengan  prinsip  syariat  Islam. 3 Di  Indonesia,  kemungkinan pertama  kalinya  kegiatan  LKS  melalui  pasal  6  PP  UU  No.  72 Tahun  1992  tentang  lembaga  keuangan  atau  perbankan. Penjelasan dari pasal ini sama sekali tidak menyebutkan istilah bank  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah,  tetapi  hanya m enyebutkan  “Menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan  ketentuan  yang
2 Arief Budiono, “ Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah ”, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1 (April, 2017), 59.
3 Idwal.  B,  Dosen  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Bengkulu,  “ Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah ”.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
ditetapkan dalam peraturan pemerintah.” 4 Maksud dalam pasal ini  yaitu  lembaga  keuangan  Islam  juga  harus  tunduk  pada peraturan-peraturan  seperti  yang  digunakan  bank  umum  pada umumnya.  Di  tahun  1992,  Indonesia  mendirikan  lembaga keuangan  syariah  pertama  kali  yang  diberi  nama  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI).  Setelah  berdirinya  BMI,  mulailah bermunculan  lembaga  keuangan  syariah  yang lainnya.  Secara umum,  lembaga  keuangan  syariah  terbagi  menjadi  dua  yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. 5
Lembaga  keuangan  non  bank  diatur  dengan  undang- undang diantaranya: 6
a. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
b. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
c. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.
d. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
e. UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah
Negara.
Konsep  dalam  lembaga  keuangan  syariah  non  bank sama  dengan  konsep  lembaga  keuangan  syariah  bank  pada umumnya  yaitu  berdasar  bagi  hasil  kemitraan  maupun transaksi  sosial. 7 Menurut  Husaain,  Shahmoradi,  dan  Turk (2015),  ada  tiga  prinsip  dasar  yang  harus  dimiliki  setiap lembaga keuangan syariah 8 , diantaranya:
a. Prinsip kesamaan ( principle of equity )
b. Prinsip partisipasi ( principle of participation )
c. Prinsip kepemilikan ( principle of ownership )
4 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 52.
5 Agustina  Salehah,  “ Sistem  Keuangan  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB) ”,  Universitas  Djuanda  (November,  2019),  6. Diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.
6 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2015), 2-3.
7 Kurniawati Meylianingrum, “ Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank ”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2020),
179.
8 Aam  Slamet  Rusydiana  dan  Abrista  Devi,  “ Mengembangkan  Industri  Keuangan  Non- Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama? ”, Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018), 4.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Selain  tiga  prinsip  dasar  di  atas,  juga  ada  prinsip operasional lembaga keuangan syariah:
a. Bebas dari maghrib 9
1) Maysir (spekulasi), secara bahasa maknanya judi.
2) Gharar ,  secara  bahasa  berarti  menipu,  memperdaya, ketidakpastian.
3) Haram,  penegasan  terhadap  larangan.  Larangan  bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal.
4) Riba,  secara  bahasa  berarti  tumbuh  dan  membesar, bertambah banyak. Secara istilah riba ialah pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau  modal secara batil . 10
5) Batil ,  secara  bahasa  batal  atau  tidak  sah,  secara ekonomi  pelarangan batil akan    semakin  mendorong berkurangnya moral hazard dalam berekonomi.
b. Menjalankan  bisnis  dan  aktifitas  perdagangan  yang berbasis  memperoleh  keuntungan  yang  sah  menurut syariah. 11
c. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.
2. Prospek  dan  Progress  Usaha  Lembaga  Keuangan  Syariah Non Bank
a. Asuransi Syariah
Perkembangan  dan  pertumbuhan  asuransi  syariah  di
Indonesia  yang  sangat  pesat,  apalagi  dengan  adanya  BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan.  Beberapa  tahun  terakhir,  banyak  sekali  yang mendukung  asuransi  syariah.  Baik  masyarakat  ataupun pemerintah. Pada tahun 1999 kelompok kelas  menengah baru
9 Shinta  Dewianty,  “ Sistem  Lembaga  Keuangan  Shari’ah ”,  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam, Vol. 2 No. 1 (2012), 51.
10 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2018), 11-12.
11 Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 14.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
mencapai  25  %  atau  45  juta  jiwa,  namun  satu  dekade kemudian  melonjak  jadi  42,7  %  atau  93  juta  jiwa.  Sedangkan jumlah  kelompok  miskin  berkurang  dari  171  juta  jiwa  menjadi 123 juta jiwa. Dengan jumlah kelas menengah, Indonesia yang berkembang pesat memungkinkan industri asuransi bertumbuh dengan  sangat  baik  dan  juga  didukung  oleh  penerapan good corporate  governance (GCG)  akan  lebih  mendorong  proses bisnis  yang  bersih  sehingga  berdampak  kondusif  bagi timbulnya  asuransi  syariah  dan  sifat  asuransi  syariah  antara lain  menghindari  praktik-praktik  yang  mengandung  unsur ketidakpastian  dan  judi  akan  sejalan  dengan  praktek  usaha yang  penuh  kehati-hatian  di  lingkungan  ekonomi  global. Konsep  dasar  asuransi  syariah  terutama  yang  menggunakan sistem  wakalah  merupakan  konsep  asuransi  yang  terbebas dari ketidakpastian usaha disektor asuransi. 12
b. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)
Bait  at-  Tamwil adalah  lembaga  keuangan  Islam  informal dengan  orientasi  keuangan  ( Profit  Oriented). Kegiatan  utama dari  lembaga  ini  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan/tabungan  dan  menyalurkan  lewat pembiayaan  usaha-usaha  masyarakat  yang  produktif  dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. 13 BMT melaksanakan  dua  jenis  kegiatan,  yaitu Bait  al  Maal dan Bait atTamwil . Bait  al  Maal adalah  lembaga  keuangan  Islam. 14
Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat profit oriented . 15 c. Pegadaian Syariah
Adanya  asumsi  bahwa  pemerintah  mengizinkan  berdirinya perusahaan  gadai  syariah  maka  yang  dikehendaki  adalah
12 Herry  Ramadhani,  “ Prospek  Dan  Tantangan  Perkembangan  Asuransi  Syariah  Di Indonesia ”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015), 64-65.
13 Djazuli  dan  Yadi  Janwari, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Pengenalan (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.
14 Aries  Mufti  dan  Muhammad  Syakir  Sula, Amanah  bagi  bangsa:  Konsep  Sistem Ekonomi Syariah (Jakarta: Ekonomi Syariah Press),199.
15 Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 179.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
perusahaan  yang  cukup  besar.  Maka  untuk  mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang lebih  hati-hati  dan  aman.  Lembaga  pergadaian  syariah  cukup pesat perkembangannya. 16 Prospek yang dilihat dari beberapa tahun  belakangan  semenjak  berdirinya  pegadaian  syariah sampai  saat  ini  perkembangannya  cukup  pesat.  Masyarakat lebih  antusias  dan  merasa  nyaman  menjadi  bagian  dari pegadaian syariah.
d. Koperasi syariah 17
Koperasi  sebagai  Lembaga  Keuangan  (non  bank)  yang menggunakan  prinsip  syari’ah  sangat  sesuai  dengan  konsep Lembaga  Keuangan.  Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah merupakan  realisasi  yang  tumbuh  subur  dalam  masyarakat ekonomi  Indonesia  terutama  dalam  lingkungan  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Kenyataan  itu  membuktikan bahwa  sistem  ekonomi  syariah  dapat  diterima  dan  diterapkan dalam  masyarakat  Indonesia  bahkan  mempunyai  nilai  positif membangun  masyarakat  Indonesia  dalam  kegiatan  ekonomi sekaligus  membuktikan  kebenaran  hukum  ekonomi  syariah mempunyai  nilai  lebih  dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. 18
Dengan  adanya  koperasi  syariah  dapat  meningkatkan program  pemberdayaan  ekonomi,  khususnya  di  kalangan usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi  melalui  sistem syariah dan juga mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  khususnya  dan ekonomi  Indonesia  pada  umumnya,  meningkatkan  semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam  kegiatan Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah. 19 Di  samping  itu  juga  ada  bimbingan
16 Randy saputra, “ Analis Potensi dan Kendala Pengembanga Pegadaian Syariah di Kota Medan ”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol.2 No. 4, 228.
17 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.
18 Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 125.
19 Ahmad  Ifham  Sholihin, Pedoman  Umum  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 459.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan  sebagai  sarana  transformatif  untuk  lebih  mengakrabkan diri  pada  nilai-nilai  agama  Islam  yang  bersentuhan  langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. 20

## 3. Hambatan  dan  Kendala  Lembaga  Keuangan  Syariah  Non
Bank
Lembaga Keuangan Syariah secara perundang- undangan  dapat  dibedakan  menjadi  Lembaga  keuangan  bank dan non bank. 21 Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan  yang  memberikan  jasa-jasa  keuangan  dan  menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository ).
Hambatan  dan  kendala  dalam  perkembangan  lembaga keuangan syariah diantaranya:
a.  Kesiapan  masyarakat  Islam  Indonesia  dalam  menerima kehadiran  lembaga  keuangan  berasaskan  syariah.  Ada asumsi  yang  selama  ini  keliru  dipahami,  yakni  bahwa mayoritas  masyarakat  Muslim  sudah  demikian  jauhnya dirasuki  virus  sistem  keuangan  konvensional,  akibatnya selalu  saja  ada  dalih  yang  diangkat  untuk  mengelak  dari ajakan  kembali  ke  ajaran  Islam  secara  murni  dan konsekuen. 22 Ini  akibat  persepsi  yang  kurang  tepat  bagi lembaga  keuangan  syariah  dianggap  untuk  golongan masyarakat tertentu.
b.  Kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  pada  masyarakat,
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim terbanyak  di  dunia.  Akan  tetapi  kenyataan  ini  tidak  serta merta  menjadikan  Indonesia  menjadi  negara  yang  memiliki aset  dan  pangsa  pasar  ekonomi  syariah  terbesar  di  dunia. Hal  ini  dikarenakan  masih  rendahnya  pengetahuan  dan
20 Buchori, Koperasi Syariah (Sidoarjo: Masyhury press, 2009), 6.
21 Budi  Kolistiawan,  “ Tantangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ”, Jurnal Ekonomi Dan perbankan Syariah, (2017), 54-64.
22 Bagus  Indratno,  “ Peluang  dan  tantangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ”,  Majalah Ilmiah Ekonomika , Vol. 13 No. 2 (Mei, 2010), 47-74.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah.
Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  menjadi  penyebab utamanya. 23
c.  Adanya  kenyataan  empiris  manajemen  rata-rata  lembaga keuangan Islam. Semestinya manajemen lembaga
keuangan  syariah  banyak  belajar  dari  manajemen  modern yang  dipakai  oleh  lembaga  keuangan  konvensional, sehingga menjadikan nasabah sebagai mitra kerja.
d.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan. Menjamurnya lembaga  keuangan  syariah  tidak  serta  merta  meningkatkan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan penambahan  lembaga  keuangan  syariah  tersebut  tidak diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  dan  latar belakang  ekonomi  syariah.  Peningkatan  sumber  daya ekonomi  syariah  diperlukan  untuk  mengisi  peluang  yang ada,  agar  tidak  diisi  oleh  tenaga  kerja  dari  negara  lain, 24 mengingat  salah  satu  kesepakatan  dalam  MEA  adalah freedom of movement for skilled and talented labours.
e.  Peningkatan  layanan  dan  diferensiasi  produk.  Sebagian besar  masyarakat  Indonesia  menempatkan  kemudahan  dan kualitas  layanan  di  atas  aspek  syariah.  Selain  itu, diferensiasi  produk  keuangan  syariah  di  Indonesia  masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan  syariah  di  Indonesia,  khususnya  perbankan syariah,  yang  lebih  fokus  pada  pemenuhan  kebutuhan  di sektor riil dan sangat menjaga ‘ maqasid syariah ’.
f.  Terbatasnya  modal  serta  akses  permodalan  yang  dirasa cukup  sulit.  Dukungan  regulasi  dan  penempatan  modal
23 Kridawati  Sadhana,  “ Sosialisasi  dan  Persepsi  Bank  Syariah  (Kajian  Kebijakan Enkulturasi  Nilai-nilai  Bank  Syariah  dalam  Masyarakat) ”,  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Vol. 16 No. 3 (September, 2012), 486.
24 Dhika  Putri  Awwallin,  “ Peluang,  Tantangan  dan  Prospek  Perbankan  Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ”.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pemerintah  dan  perusahaan  milik  pemerintah  sangat diperlukan  untuk  menambah  aset  dan  skala  ekonomi keuangan  syariah.  Dengan  demikian  lembaga  keuangan syariah  menjadi  lebih  efisien  dalam  operasionalnya, sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing  di  kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 25

## 4. Problem Progress Usaha Lembaga Keuangan Syariah Non
Bank
a. Asuransi Syariah 26
Faktor-faktor  yang  mungkin  menjadi  tantangan  industri asuransi syariah Indonesia kedepan adalah:
1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan
permintaan  ( demand )  pasar  asuransi  dan  juga  kondisi pasar modal.
2. Dari  sisi  permodalan  industri  asuransi,  dalam  hal  ini perusahaan  asuransi  harus  memenuhi  kebutuhan modal minimal sekitar Rp 100 miliar.
3. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  dimana  Indonesia ikut serta didalamnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang paham dengan asuransi syariah.
5. Masih  rendahnya  kesadaran  pentingnya  asuransi  bagi masyarakat.
6. Banyak produk asuransi yang masih konvensional.
b. BMT
Adapun  jika  ditinjau  berdasarkan  eksistensinya  kedepan,
BMT akan menghadapi tantangan dan kendala,
diantaranya: 27
25 Yayat Rahmat Hidayat, “ Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN ”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No 2 (Juli, 2018), 165-181.
26 Herry  Ramadhani,  “ Prospek  Dan  Tantangan  Perkembangan  Asuransi  Syariah  Di Indonesia ”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015), 64-65.
27 Arif  Pujiyono,  “ Antara  Peluang  dan  Tantangan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Untuk Memberdayakan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Tengah ”, Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Vol. 01 No. 01 (2013), 216.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
a. Tantangan  suprastruktur,  sudah  banyak  dipahami bahwa  permasalahan  utama  pengembangan  lembaga keuangan  syariah  adalah  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  ahli  baik dari  sisi  syariah sekaligus operasional keuangan dan ekonomi. 28
2) Tantangan  infrastruktur.  Dalam  upaya  mendukung pengembangan  BMT  menjadi  koperasi,  infrastruktur sarana  dan  prasarana  penunjang  jasa  keuangan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Berdasarkan  studi  lapangan,  tidak  ada  satu  pun  BMT yang  memiliki  fasilitas online apalagi  sampai  pada e- BMTing .
3. Pegadaian Syariah
Problem yang sering terjadi di pegadaian syariah 29 :
1) Usaha gadai syariah sudah mulai dilirik oleh pihak lain.
2) Adanya tindak kriminal seperti perampokan.
3) Citra  lembaga  keuangan  syariah  belum  mapan  dimata masyarakat.
4) Anggapan bahwa lembaga pegadaian syariah
berkaitan dengan fanatisme agama.
5) Ancaman dari orang yang merasa terusik
kenikmatannya  mengeruk  kekayaan  rakyat  seperti rentenir.
6) Susah  untuk  menghilangkan  mekanisme  bunga  yang sudah mengakar pada masyarakat.
4.  Koperasi Syariah
Keberadaan  koperasi  syariah  pada  mulanya  merupakan sebuah  konversi  dari  koperasi  konvensional  yang menambahkan  muatan  berupa  prinsip-prinsip  koperasi atau musyarakah yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan peneladanan  terhadap  perilaku  ekonomi  yang  dilakukan Rasulullah  dan  para  sahabatnya.  Azas  usaha  dalam
28 Fareshti,  Saputo,  dan  Purnomo,  Didit,  2008,  “ Penguatan  Klaster  Usaha  Kecil  dan Menengah:  Kasus  di  Serenan,  Klaten ”,  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  Vol.  9  No.  1 (Juni, 2008), 83-95.
29 Rangkuti, Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama., 2000), 5.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
koperasi  syariah  didasarkan  atas  konsep  gotong  royong serta  tidak  dimonopoli  atau  dikuasai  oleh  salah  seorang pemilik  modal.  Dalam  hal  keuntungan  yang  diperoleh maupun  kerugian  yang  diderita  harus  dibagi  atau ditanggung  secara  sama  dan  proporsional.  Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota  dalam  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  yang melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. 30
Sistem  koperasi  syariah  memperbaiki  sistem  simpan pinjam  konvensional  yang  berusaha  menghimpun  dana dari  anggotanya  kemudian  menyalurkan  kembali  kepada para  anggota  koperasi  dan  masyarakat.  Simpan  pinjam konvensional  dijalankan  dengan  penerapan  bunga. 31
Beberapa  tantangan  yang  harus  dihadapi  koperasi syariah 32 yaitu:  religiusitas, trend ,  dan  kemudahan layanan.

## 5. Persaingan  antara  LKS  dengan  Lembaga  Keuangan Konvensional
Persaingan  antar  lembaga  keuangan  syariah  dan lembaga  konvensional  memang  sudah  tak  terbantahkan. Tapi, dalam  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  keuangan syariah dan Konvensional memiliki ciri khas masing-masing.
Berikut  ini  adalah  ciri  khas  dari  Lembaga  Keuangan Syariah: 33
a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil.
30 Abdulah  Safe’i,  “ Koperasi  Syariah:  Tinjauan  Terhadap  Kedudukan  dan  Peranannya dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Kerakyatan ”,  Media  Syari’ah,  Vol.  14  No.  1  (Januari- Juni, 2012), 51-54.
31 Ahmad Taufiq Harahap, “ Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah ”, Jurnal Bisnis Corporate, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2017), 8.
32 Sofian, “ Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan ”, Industrial Research Workshop and National Seminar, 756-757.
33 Antonio,  M.  S.,  &  Muhammad.  (2008), Bank  Syariah:  Analisis  Kesehatan,  Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Yogyakarta: Eonisia).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
b. Menggunakan prinsip jual beli.
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah.
f. Dilarangnya gharar dan maisir .
g. Menciptakan keserasian diantara keduanya.
h. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva. Sedangkan ciri khas dari lembaga keuangan konvensional adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan tujuan membungakan uang.
b. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
d. Investasi yang halal maupun yang haram.
e. Tidak mengenal dewan sejenis itu.
f. Terkadang terlibat dalam speculative FOREX dealing .
g. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter.
h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk sight streaming (penyalahgunaan dana pinjaman).
i. Rentan terhadap negatif spread . 34

## 6. Lembaga  Keuangan  Syariah  Non  Bank  Dalam  Perspektif Islam
Secara  sistem,  bank  dan  lembaga  keuangan  syariah sebenarnya  lebih  unggul  dibandingkan  lembaga  konvensional. Sebagai  contoh  pada  saat  Indonesia  mengalami  krisis beberapa  tahun  lalu,  telah  membuktikan  bahwa  lembaga syariah  mampu  bertahan  bahkan  memberikan profit pada  saat industri  perbankan  nasional  nyaris  hancur.  Di  dalam  al- Qur’an dan hadits tidak ditemukan nash yang menyebutkan perbankan
34 Mursito,  I.  (2014,  11  10). Keunggulan  Sistem  Perbankan  Syariah  (Perbandingan dengan Sistem Konvensional) . Dipetik 10 03, 2015, dari Kompasia:
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun secara praktik sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi  yang  berlandaskan  al- Qur’an  dan  hadits  yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, serta produk jasa. 35
Berikut  landasan  syariah  mengenai  Lembaga  Keuangan Syariah Non Bank 36 :
1. Landasan menurut kitab suci al- Qur’an
a) Tentang Pengelolaan Harta
QS. Al-Baqarah:188
ِ م اًقْي ِرَف ا ْوُلُك ْأَتِل  ِم اَّكُحْلا ىَلِا ْٓاَهِب ا ْوُلْدُت َو ِلِط اَبْل اِب ْمُكَنْيَب ْمُكَل ا َوْمَا ا ْْٓوُلُك ْأَتَلا َو ا َوْمَا  ْن
َن ْوُمَلْعَت ْمُتْنَا َو  ِمْث ِ ْلااِب  ِس اَّنلا ِل
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  makan  harta diantara kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan (janganlah)  kamu  menyuap  dengan  harta itu  kepada  para  hakim  dengan  maksud agar kamu dapat  memakan sebagian harta orang  lain  itu  dengan  jalan  dosa,  padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:188) 37
Pada ayat tersebut diatas, memiliki makna yang tersurat tentang  pengelolaan  harta,  Allah  SWT  mengamanatkan bumi  serta  seisinya  bagi  manusia  untuk  menjamin keberlangsungan  hidupnya.  Serta  seharusnya  manusia selalu meningkatkan ilmu
pengetahuan untuk mempelajari dan mengungkap berbagai fenomena yang ada  di  bumi. 38 Serta  tersirat  makna  tentang menjelaskan  bahwa  sejatinya  harta  kekayaan  yang  ada di  bumi  ini  adalah  milik  Allah  SWT  yang  dititipkan kepada  manusia  sebagai khalifah .  Maka  dari  itu,  harta
35 Dewi  Maharani  dan  Taufiq  Hidayat,  “Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam Perspektif  Al-Qur’an”, MALIA:  Journal  of  Islamic Banking  and  Finance ,  Vol.  4,  No.  1 (2020), 52-53. 36 M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Keuangan Syariah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 31-35.
37 Jabal, Mushaf  Aisyah:  Al-Qur’an  dan  Terjemah  Untuk  Wanita (Bandung:  Penerbit JABAL, 2016), 29.
38 Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), 28-29.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
yang  ada  di  tangan  manusia  harus  diraih  dengan  jalan yang  benar  dan  dibelanjakan  pada  jalan  yang  diridhai Allah  SWT.  Jalan  yang  benar  disini  diartikan  sebagai tidak curang. Islam mengatur perilaku perpindahan harta dari  seorang  individu  ke  individu  lain  dengan  syarat sukarela.  Syarat  sukarela  ini  disebut  dengan  konsep adil,  yaitu  tidak  ada  unsur  keterpaksaan  diantara  kedua belah pihak. 39
Dalam  Tafsir  Jalalain  disebutkan  bahwa asbab An-Nuzul QS.  Al-Baqarah:188  seperti  yang  diwahyukan oleh  Ibnu  Abi  Hatim  dan  Sa’id  bin  Jubair,  katanya “Umru-ul  Qeis  bin  ‘Abis  dan  Abdan  bin  Asywa’  Al- Hadrami  terlibat  dalam  salah  satu  pertikaian  mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Oleh karena itu turunlah  ayat    “Dan  janganlah  kamu  makan  harta diantara kamu dengan jalan yang batil...” dalam surat al-
Baqarah:188.    Lafadz bathil pada  ayat  ini  merupakan lawan  dari Al-Haq (kebenaran)  yang  maknanya  segala sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam,  baik mengambil  harta  orang  lain,  memanipulasi  dalam perdagangan, melakukan praktik riba dan hal-hal lainnya yang  dilarang  oleh  Islam. ولدت  adalah  memberikan kepada  hakim  uang  suap  untuk  menyelesaikan perkaranya  dengan  cara  yang  batil  hingga  tercapailah apa  yang  diharapkan  yaitu  mengambil  harta  orang  lain. Sedangkan مثلٳاب adalah cara menyuap, persaksian palsu dan  sumpah  palsu  agar  hakim  dapat  memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ayat ini secara khusus
menyebutkan  atas  haramnya  memakan  harta  sesama muslim  dengan  cara  yang  tidak  dibenarkan  syariat
39 Mufti  Afif  dan  Richa  Angkita  Mulyawisdawati,  “Celah  Riba  Pada  Perbankan  Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi”, Cakrawala ,  Vol. XI, No. I (Juni, 2016), 2.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Islam. Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat,  darah,  harta  dan  kehormatannya  haram untuk dilanggar. 40
QS. Adz-Dzariyaat:19
ِم ْو ُرْحَمْلا َو ِلِئ ْٓاَّسلِ ل  قَح ْمِهِل ا َوْمَا ْْٓيِف َو
Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin  yang  meminta,  dan  orang  miskin  yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyaat:19) 41
b) Tentang Riba QS. Ali Imran:130
َن ْوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل َ هاللّٰ اوُقَّتا َّوۖ ًةَفَع ٰضُّم اًفاَعْضَا ا ْٓوٰب ِ رلا اوُلُكْأَت  َلا ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah kamu  memakan  riba  dengan  berlipat  ganda dan  bertakwalah  kepada  Allah  agar  kamu beruntung.” (QS. Ali Imran:130) 42
.Wahbah al-Zuhaili mengatakan, riba diharamkan karena menindas  orang  secara  terpaksa  dan  terdesak, menghilangkan  perasaan  simpati  dan  kasih  sayang kepada  sesama  manusia,  menghapuskan  sifat  tolong menolong,  eksploitasi  orang  yang  kuat  terhadap  orang yang  lemah,  dan  kemadharatan  yang  besar  kepada manusia. 43 Allah  menjelaskan  bahwa  laba  yang  diduga dari  hasil  riba  bukan  merupakan  sebab  kebahagiaan, namun  kebahagiaan  sejati  bersumer  dari  takwa  kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Janganlah  kalian  memakan  riba  yang  berlipat  ganda hanya  dengan  menangguhkan  pembayaran  modal, sehingga  modal  menjadi  berlipat,  seperti  yang  biasa kalian  lakukan  pada  zaman  Jahiliyyah.  Saat  ini,  Islam
40 Abdurrahman  Misno,  “Eksistensi  Harta  Perspektif  al-Qur’an”, Al-Tadabbur:  Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir , 110.
41 Jabal, Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: Penerbit JABAL, 2016),
42 Ibid,
43 Riza Taufiqi  Majid,  “Riba  Dalam  Al-Qur’an”, Jurnal  Muslim  Heritage ,  Vol.  5  No.  1 (Mei, 2020), 78-79.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
melarang  melakukan  praktik riba,  karena itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan  pertolongan.  Sebagaimana  pada  masa Jahiliyyah dulu mereka mengatakan: “Jika hutang sudah jatuh  tempo,  maka  ada  dua  kemungkinan;  dibayar  atau dibungakan.  Jika  dibayar,  maka  selesai  sudah  urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka  waktu  tertentu  dan  kemudian  ditambahkan  pada pinjaman  pokok.”  Seperti  itulah  seterusnya  pada  tiap tahunnya. Jadi jumlah sedikit bisa berlipatganda menjadi banyak  karena  bunga  tersebut.  Dan  Allah  SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan akhirat. 44
c) Tentang Perdagangan
QS. Ar- Ra’d:11
ْمِهِسُفْنَا ِب اَم ا ْو ُر ِ يَغُي ىهتَح  ٍم ْوَقِب اَم  ُرِ يَغُي  َلا َ هاللّٰ َّنِا
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah  keadaan  diri  mereka  sendiri.”  (QS. Ar- Ra’d:11) 45
Ayat  tersebut  menjelaskan  ada  dua  bentuk  perubahan dengan  dua  pelaku  perubahan  yang  berbeda,  yakni perubahan  masyarakat  yang  pelakunya  Allah  dan perubahan  keadaan  dalam  diri  masyarakat  yang pelakunya  manusia.  Perubahan  yang  pertama  bersifat mutlak.  Terdapat  dua  hal  pokok  dalam  proses perubahan  masyarakat  yakni  perubahan  masyarakat harus dimulai dari perubahan individu atau personal dan perubahan secara berangsur-angsur, maksudnya perubahan  individu  harus  diikuti  dengan  perubahan struktural,  artinya  setelah  mengajarkan  kewajiban
44 Salman  Al  Parisi,  Iwan  Hermawan,  Marta  Kurniawan,  dan  Ibnu  Saud  Habibullah,  “ Perspektif  Riba  dan  Studi  Kontemporer-Nya  dengan  Pendekatan  Tafsir  Al  Quran  dan Hadits”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , Vol VIII, No 1 (Juni, 2018), 30.
45 Ibid,
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
seorang muslim terhadap Tuhan dan sesamanya (aspek individual), Islam menetapkan aspek-aspek institusional, seperti institusi zakat dan sebagainya Ada  empat  hal  mengenai  perubahan  masyarakat  yang terkandung dalam QS. Ar- Ra’d ayat 11 antara lain:
(a) Tuhan bebas berkehendak secara mutlak.
(b)  Kebebasan  manusia  dalam  berkehendaknya terbatas.
(c)  Suatu  proses  perubahan  yang  diupayakan
manusia dalam dirinya.
(d)  Suatu  perubahan  kondisi  masyarakat  yang dilakukan  oleh  Allah  sebagai  akibat  dari  perubahan dalam diri manusia itu. 46
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  ketika  kita menginginkan perubahan keadaan (ekonomi), maka kita harus  berusaha,  berupaya  dengan  kerja  keras  juga berdo’a,  dan  melaksanakan  segala  perintah Allah.  Saat kita  sudah  berusaha  secara  baik  untuk  mengubah keadaan tersebut, maka Allah akan mengubah keadaan kita.  Namun,  ketika  Allah  tidak  mengabulkan  do’a tersebut, kita harus tetap yakin dan khusnudzon kepada Allah bahwa akan ada hal yang lebih atas apa yang kita do’akan tersebut.
QS. Ar-Rahman:9
َنا َزْيِمْلا او ُرِسْخُت  َلا َو ِطْسِقْلاِب  َن ْز َوْلا اوُمْيِقَا َو Artinya:  “Dan  tegakkanlah  keseimbangan  (timbangan) itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi  keseimbangan  (timbangan)  itu.”
(QS. Ar-Rahman: 9). 47
Dalam  segi  hukum,  ayat  tersebut  mewajibkan  kepada manusia  untuk  berlaku  adil  dalam  mengukur,  menakar,
46 Misbahul  Ulum,  “Dakwah  Perubahan  Masyarakat; Qur’anic  Perspective ”,  (Jepara:
SMK Azzahra), 44-45.
47 Ibid,
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dan  menimbang. 48 Makna  QS.  Ar-Rahman:9  yaitu perintah  untuk  menakar  dalam  timbangan  secara  adil (tidak  curang)  dan  juga  larangan  mengurangi  takaran timbangan. Ketika mengurangi takaran dalam timbangan,  itu  termasuk  perbuatan  curang,  dan celakalah orang yang mengurangi takaran tersebut.

## 2. Landasan menurut Hadits
a. Hadits Tentang Ekonomi
ِلاَؤُّسلا َة َرْثَك َو ،َلاَق َو َلْيِق :ْمُكَل ُه َرْكَي َالله َّنِإ َضِإ َو ، ِلاَمْلا َةَعا
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  membenci  untuk  kalian
qiila  wa  qoola (katanya  katanya),  banyak bertanya  (meminta), dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Muslim dan Ahmad) 49
Hadis  tersebut  bermakna  Allah  membenci  3  perkara yaitu:  katanya-katanya,  banyak  bertanya,  serta  menyia- nyiakan  harta.  Menyia-nyiakan  harta  adalah  bertindak boros  dan  membelanjakannya  bukan  pada  keperluan yang  diizinkan  oleh  agama,  baik  keperluan  dunia maupun  akhirat  dan  tidak  menjaganya  padahal  ia mampu  untuk  menjaganya. 50 Allah  SWT  membenci  tiga perkara  tersebut  karena  itu  tidak  bermanfaat  untuk  diri sendiri
Artinya: “Dari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash ra. berkata:
Rasulullah  saw.  bersabda:  Barangsiapa  yang terbunuh  karena  membela  hartanya,  maka  ia adalah syahid.” (HR. Muslim) 51
48 Khoridatul  Mudhiah,  “ Menelusuri  Makna  Pengulangan  Redaksi  Dalam  Surah  Ar- Rahman ”, Hermeunetik , Vol. 8 No. 1 (Juni, 2014), 141. 49 50 Ihsan Nurmansyah, “Resepsi dan Transmisi Pengetahuan dalam Film Papi dan Kacung Episode 8-11: Sebuah Kajian Living Hadis”, Jurnal Studi Alquran dan Hadis , Vol. 3 No. 2 (2019), 112.
51
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## b. Hadits Tentang Perdagangan
Artinya:  “Rahmat  Allah  atas  orang-orang  yang  berbaik
hati  ketika ia  menjual  dan  membeli,  dan  ketika dia membuat keputusan.”  (HR. Bukhari). 52
Hadis diatas memiliki makna Allah SWT menyukai orang yang berbaik hati dalam suatu transaksi karena menjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli adalah salah  satu  kunci  kesuksesan.  Selain  itu,  Allah  juga memerintahkan  kaum  muslimin  dalam  berdagang meniru  sikap  Nabi  Muhammad  SAW.  Beberapa  sifat yang  menjadi  dasar  dalam  setiap  aktivitas  bisnis  Nabi Muhammad SAW yaitu 53 : a) Siddiq : jujur atau benar b) Amanah : dapat dipercaya c) Fatanah : cakap atau cerdas
d) Tabligh : menyampaikan
c. Hadits Tentang Riba
ٍديِعَس يِبَأ  ْنَع ٍعِفاَن  ْنَع ٌكِلاَم اَن َرَبْخَأ  َفُسوُي ُنْب ِ َّاللّٰ ُدْبَع اَنَثَّدَح ُ َّاللّٰ َي ِض َر ِ ي ِرْدُخْلا
ْثِمِب  ًلًْثِم  َّلاِإ ِبَهَّذلاِب  َبَهَّذلا اوُعيِبَت  َلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص ِ َّاللّٰ َلوُس َر َّنَأ ُهْنَع
ٍل
ٍلْثِمِب  ًلًْثِم  َّلاِإ ِق ِر َوْلاِب َق ِر َوْلا اوُعيِبَت  َلا َو  ٍضْعَب ىَلَع اَهَضْعَب اوُّفِشُت  َلا َو اوُّفِشُت  َلا َو
ٍز ِجاَنِب اًبِئاَغ اَهْنِم اوُعيِبَت  َلا َو  ٍضْعَب ىَلَع اَهَضْعَب
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf  telah  mengabarkan  kepada  kami  Malik dari  Nafi’  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudriy  bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  Janganlah  kalian  berjual  beli  emas dengan  emas  kecuali  sama  jumlahnya  dan jangan  kalian  lebihkan  yang  satu  atas  lainnya dan  janganlah  kalian  berjual  beli  uang  kertas dengan  uang  kertas  kecuali  sama  jumlahnya dan  jangan  kalian  lebihkan  yang  satu  atas
52 53 Aqil Barqi Yahya, “Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad SAW Sebagai Pedoman  Berwirausaha”, Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , Vol. 5 No. 1 (2020), 95-96.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
lainnya  dan  janganlah  kalian  berjual  beli  yang disegerakan  (hadir)  dengan  yang  diakhirkan ( ghoib , ditangguhkan).” (HR. Bukhari) 54
Hadis  di  atas  dapat  tergolong  hadis  riba,  karena  ada barang  yang  sejenis  tidak  sama  dan  harus  sepadan. Dua jenis benda yang tertera pada hadits tersebut yaitu emas  dan  perak  sebagai  standar  muamalah  dan pertukaran.  Maka  dari  itu,  pengharaman  emas  dan perak  dalam  muamalah  dan  pertukaran  semata-mata karena  nilai  tukarnya  tidak  sama  dalam  transaksi harga. 55
d. Hadits Tentang Utang
ِظ ىِف ُ َّاللّٰ ُهَّلَظَأ ُهْنَع َعَض َو  ْوَأ ا ًرِسْعُم  َرَظْنَأ  ْنَم
ِهِ ل
Artinya:  “Barangsiapa  memberi  tenggang  waktu  bagi
orang  yang  berada  dalam  kesulitan  untuk melunasi  hutang  atau  bahkan  membebaskan utangnya,  maka  dia  akan  mendapat  naungan Allah. ” (HR. Muslim). 56
Dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  orang  yang berhutang  tidak  boleh  mengulur-ngulur  dalam  melunasi hutangnya  ketika  dia  sudah  mampu  melunasinya. Namun  ketika  ia  benar-benar  belum  mampu  untuk melunasi  hutangnya  atau  dalam  kesukaran  maka diperbolehkan.  Dengan  syarat  orang  yang  berhutang menyampaikan  baik-baik  kepada  orang  yang  memberi hutang  bahwa  ia  belum  mampu  melunasinya,  dan meminta  tenggang  waktu.  Dan  suatu  pahala  tersendiri bagi  Allah  untuk  orang  yang  memberi  utang  dan memberikan  tenggang  waktu  si  penghutang  dalam melunasi  hutangnya,  atau  bahkan  membebaskan  utang
54 55 Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW”, Jurnal Al-Syir’ah , Vol. 8 No. 2 (Desember, 2010), 408.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
tersebut.  Dan  Allah  SWT  akan  memeberikan  naungan bagi orang tersebut.

## D. KESIMPULAN
Prospek  dan  progress  usaha  lembaga  keuangan  syariah ialah  dengan  semakin  majunya  teknologi  yang  ada,  maka  LKS harus  mengikuti  perkembangan  dengan  memperbaiki  fasilitas  dan layanan  yang  ada.  Bukan  hanya  perkembangan  lembaga keuangan  syariah  yang  berkembang,  seiring  perkembangan lembanga  keuangan  syariah  muncullah  permasalahan  dalam menjalankan  kegiatan  operasional,  hal  ini  bisa  menjadi  hambatan dan  kendala  bagi  perkembangan  lembaga  keuangan  itu  sendiri. Beberapa  hambatan  dan  kendala  dalam  perkembangan  LKS  yaitu kurangnya  kesiapan  masyarakat  dalam  menerima  kehadiran  LKS, kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  pada  masyarakat,  adanya kenyataan empiris  manajemen  rata-rata  lembaga  keuangan Islam, minimnya  kualitas  dan  kuantitas  SDM  lembaga  keuangan  syariah, masih minimnya layanan yang diberikan pada LKS dan terbatasnya diferensiasi produk keuangan syariah dan terbatasnya modal serta akses permodalan. Sedangkan beberapa tantangan LKS
diantaranya  produk  yang  sesuai  untuk  pasar  ASEAN,  tingkat kesehatan  perusahaan,  efisiensi  usaha,  daya  saing  sumber  daya manusia (SDM), serta menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan  nasional.  Persaingan  antara  lembaga  keuangan syariah  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  yaitu  mengenai produk-produk yang ditawarkan, serta keunggulan yang ditunjukkan  oleh  masing-masing  lembaga.  Terdapat  dua  faktor yang  mmenyebabkan  lembaga  keuangan  syariah  masih  kalah bersaing  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal.
Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam  perspektif  Islam  yaitu menurut  landasan  al- Qur’an,  hadits,  ijma,  dan  qiyas.  Landasan berdasarkan  al- Qur’an  terbagi  menjadi  tiga  aspek  yaitu  tentang pengelolaan  harta,  tentang  perdagangan,  dan  tentang  riba.  Dalam al- Qur’an terdapat pada beberapa ayat al-Qur’an diantaranya: QS.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Al-Baqarah:188;  QS.  Adz-Dzariyat:19;  QS.  Ali-Imron:130;  QS.  Ar- Ra’d:11;  dan  QS.  Ar-Rahman:9.  Sedangkan  landasan  menurut hadits  terbagi  menjadi  empat  aspek  yaitu:  tentang  ekonomi, perdagangan,  riba,  dan  utang.  Pada  dasarnya,  semua  landasan tersebut  mengatur  mengenai  jalannya  kegiatan  perekonomian dalam  kehidupan  serta  lembaga  keuangan  syariah.  Berbagai perintah  yang  harus  dipenuhi  para  pelaku  ekonomi  dan  juga larangan  yang  harus  dihindari.  Perintah  yang  dianjurkan  adalah mengikuti  teladan  Rasulullah  SAW.  Semua  perintah  yang  ada semata-mata  juga  untuk  kebaikan  dunia-akhirat  para  pelaku ekonomi.  Bahwa  kita  tak  hanya  berharap  merasakan  nikmat  di dunia,  namun  juga  nikmat  akhirat  yang  akan  kekal.  Begitupun larangan  yang  disampaikan  para  umat  terdahulu  adalah  untuk kebaikan  para  hamba  Allah  karena  hal  itu  tidak  bermanfaat  juga tidak  mendapat  pahala  bagi  pelaku  ekonomi.  Tak  hanya  ibadah mengenai sholat yang diatur dalam Islam, namun kegiatan ekonomi juga diajarkan yang sesuai syariat. Segala kegiatan ekonomi sudah diatur oleh Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk diteruskan kepada para umatnya.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Farida. Sistem  Ekonomi  Indonesia .  Bandung:  Pustaka  Setia,
2011.
Aam  Slamet  Rusydiana  dan  Abrista  Devi,  “ Mengembangkan Industri  Keuangan  Non-Bank  Syariah:  Manakah  Prioritas Utama? ”,  Indonesian  Journal  of  Islamic  Economics  & Finance, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018).
Abdulah  Safe’i,  “ Koperasi  Syariah:  Tinjauan  Terhadap  Kedudukan
dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ”,  Media  Syari’ah,  Vol.  14  No.  1  (Januari-Juni,
2012).
Abdullah,  M.  Ma’ruf. Hukum  Keuangan  Syariah .  Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
Abdurrahman  Misno,  “Eksistensi  Harta  Perspektif  al-Qur’an”, Al- Tadabbur: Jurnal Ilmu al- Qur’an dan Tafsir .
Afandi,  Yazid. Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam Lembaga  Keuangan  Syariah .  Yogyakarta:  Logung  Pustaka,
2009.
Agil  Bahsoan,  “Kedudukan  Ijma  Sebagai  Dalil  Hukum  Terhadap
Fatwa  Ekonomi  Islam  Kontemporer  di  Indonesia”,  Fakultas
Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
Agustina  Salehah,  “ Sistem  Keuangan  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (LKBB) ”,  Universitas  Djuanda  (November,  2019).  Diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.
Ahmad  Taufiq  Harahap,  “ Tantangan  dan  Peluang  Lembaga Keuangan  Syariah ”,  Jurnal  Bisnis  Corporate,  Vol.  2  No.  2
(Juni, 2017).
Amran  Suadi,  “ Peluang  dan  Tantangan  Lembaga  Keuangan Syariah  dalam  Menghadapi  Era  Pasar  Bebas ”,  Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2018).
Anshori,  Abdul  Ghofur. Perbankan  Syariah  di  Indonesia .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Aqil  Barqi  Yahya,  “Etika  Bisnis  (Perilaku)  Bisnis  Rasulullah Muhamad  SAW  Sebagai  Pedoman  Berwirausaha”, Jurnal Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , Vol. 5 No. 1 (2020).
Arief  Budiono,  “ Penerapan  Prinsip  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan  Syariah ”,  Jurnal  Law  and  Justice,  Vol.  2  No.  1 (April, 2017).
Arif  Pujiyono  Indonesia  2013, “ Antara  Peluang  dan  Tantangan Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Untuk  Memberdayakan  Industri Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Jawa  Tengah ”,  Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi, Vol. 01 No. 01 (2013). Bagus  Indratno, “ Peluang  dan  tantangan  Perbankan  Syariah  di Indonesia ”, Majalah Ilmiah Ekonomika, Volume 13 Nomor 2
(Mei, 2010).
Buchori, Koperasi Syariah . Sidoarjo: Masyhury Press, 2009.
Budi Kolistiawan,  “ Tantangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ”, Jurnal
Muqtasid, Vol. 8 (2017).
Choir,  “ Kelebihan  dan  Kendala  Bank  Syariah ”,  Zona  Ekonomi Islam , (10, 03, 2015).
Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah  Dalam  Perspektif  Al- Qur’an”, MALIA:  Journal  of Islamic Banking and Finance , Vol. 4, No. 1 (2020).
Dhika Putri Awwallin, “ Peluang, Tantangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ”
Fareshti,  Saputo,  dan  Purnomo,  Didit, “ Penguatan  Klaster  Usaha Kecil  dan  Menengah:  Kasus  di  Serenan,  Klaten ”,  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 1 (Juni, 2008). Herry  Ramadhani, “ Prospek  Dan  Tantangan  Perkembangan Asuransi  Syariah  Di  Indonesia ”, Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01 (Desember, 2015).
Idwal.  B,  Dosen  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN Bengkulu,  “ Sejarah  Perkembangan  Lembaga  Keuangan Syari’ah ”.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## Ihsan  Nurmansyah,  “Resepsi  dan  Transmisi  Pengetahuan  dalam
Film  Papi  dan  Kacung  Episode  8-11:  Sebuah  Kajian  Living Hadis”, Jurnal Studi Alqan dan Hadis , Vol. 3 No. 2 (2019).
JABAL. Mushaf  Aisyah:  Al- Qur’an  dan  Terjemah  Untuk  Wanita .
Bandung: Penerbit JABAL, 2016.
Jamal  Wiwoho,  “ Peran  Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  dalam  Memberikan  Distribusi Keadilan  Bagi  Masyarakat ”,  MMH,  Jilid  43  No.  1  (Januari,
2014).
Janwari,  Djazuli  dan  Yadi. Lembaga-lembaga  Perekonomian Pengenalan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

## Khoridatul  Mudhiah,  “Menelusuri  Makna  Pengulangan  Redaksi
Dalam Surah Ar- Rahman”, Hermeunetik , Vol. 8 No. 1 (Juni,
2014).
Kridawati Sadhana, “ Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan  Enkulturasi  Nilai-nilai  Bank  Syariah  dalam Masyarakat) ”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16 No.
3 (September, 2012).
Kurniawati  Meylianingrum,  “ Pemahaman  Mahasiswa  Perbankan Syariah  Terhadap  Job  Career  di  Lembaga  Keuangan Syariah Non Bank ”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2020).
Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi Islam.  Jakarta:  Dana  Bhakti
Wakaf, 1993.
Mardani, Aspek  Hukum Lembaga  Keuangan Syariah  di  Indonesia .
Jakarta: Kencana, 2015.
Misbahul  Ulum,  “Dakwah  Perubahan  Masyarakat; Qur’anic
Perspective ”, (Jepara: SMK Azzahra).
Mufti  Afif  dan  Richa  Angkita  Mulyawisdawati,  “Celah  Riba  Pada Perbankan  Syariah  Serta  Konsekwensinya  Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi”, Cakrawala , Vol. XI, No.
I (Juni, 2016).
Muhammad  Sabir,  “Riba  Dalam  Perspektif  Hadis  Nabi  SAW”,
Jurnal Al-Syir ’ah , Vol. 8 No. 2 (Desember, 2010).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Mursito,  I.  (2014,  11  10). Keunggulan  Sistem  Perbankan  Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional) . Dipetik 10 03,
2015, dari Kompasia.
Prahara,  Nur  Dinah  Fauziah,  Mohammad  Toha,  dan  Rahma
Sandhi. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Batu:
Literasi Nusantara, 2019.
Randy  saputra,  “ Analis  Potensi  dan  Kendala  Pengembanga Pegadaian  Syariah  di  Kota  Medan ”,  Jurnal  Ekonomi  dan
Keuangan, Vol.2 No. 4.
Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Riza Taufiqi Majid, “Riba Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Muslim Heritage , Vol. 5 No. 1 (Mei, 2020).
S,  Muhammad  &  Antonio,  M. Bank  Syariah:  Analisis  Kesehatan, Peluang,  Kelemahan  dan  Ancaman .  Yogyakarta:  Ekonisia, 2008.
Saksono. (2013, 12 21). Kelebihan Dan Kekurangan Bank Syariah .
Dipetik 10 03, 2015, dari Harian Ekonomi Neraca.
Salman  Al  Parisi,  Iwan  Hermawan,  Marta  Kurniawan,  dan  Ibnu Saud  Habibullah,  “  Perspektif  Riba  dan  Studi  Kontemporer-
Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadit s”, Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia , Vol VIII, No 1 (Juni, 2018).
Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia . Dipetik 10,
03, 2015, dari Cermati.
Shinta  Dewianty,  “ Sistem  Lembaga  Keuangan  Shari’ah ”,  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1 (2012).
Sholihin,  Ahmad  Ifham. Pedoman  Umum  Lembaga  Keuangan Syariah . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Siswadi, “ Lembaga Keuangan Syari’ah Non Bank BMT (Baitul Mal
Wat  Tamwil)  Tawaran  Bebas  Aqad  Yang  Dilarang  Dalam Syari’at Islam ”, Jurnal Ummul Qura, Vol VI No 2 (September,
2015).
Soemitra,  Andri. Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2009.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776--9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Sofian,  “ Koperasi  Syariah  Sebagai  Solusi  Keuangan  Masyarakat: Antara  Religiusitas,  Trend,  dan  Kemudahan  Layanan ”,
Industrial Research Workshop and National Seminar. Sparta,  “ Mengenal  Keunggulan  Praktek  Perbankan  Syariah  di Indonesia ”, Jurnal Ekonomi, (2008).
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah .
Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Sudarsono. Konsep Ekonomi Islam . Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Sula,  Aries  Mufti  dan  Muhammad  Syakir. Amanah  bagi  bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah . Jakarta: Ekonomi Syariah Press.
Suprayogi  N,  “ Kenapa  Bank  Syariah  Kalah  Bersaing ”,  dipetik  10,
03, 2015 dari Universitas Airlangga.
Tri  Yuliyanti, Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penundaan Pembayaran  Hutang  Setelah  Jatuh  Tempo (Skripsi:  UIN Raden Intan Lampung, 2018).
Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2005.
Yayat Rahmat Hidayat, “ Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan  Syariah  untuk  Meningkatkan  Daya  Saing Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN ”,  Amwaluna: Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Vol.2  No.  2  (Juli, 2018).