Vol. 3 No. 2 (2021) pp. 87-96 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Criminal  Policy dan Restorative  Justice sebagai  Upaya Penanggulangan  Terjadinya  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga
Galih Bagas Soesilo *1 , Septi Indrawati 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purworejo *email: galihbagas@umpwr.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1390
Submitted: Juni 2021 Revised: Juli 2021 Accepted: Agustus 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mediasi, Perlindungan Hukum Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan.  Berdasarkan  data  dari  Komnas Perempuan,  selama terjadinya  pamdemi  Covid-19  terjadi  lonjakan  kasus  KDRT diberbagai  kota  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  kebijakan  hukum  yang  secara  khusus  mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini
menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  data  yang digunakan  ialah  data  sekunder,  dengan  metode  analisis  data menggunakan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa adanya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tanggaa  merupakan Lex specialis derogat legi generali dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk  kekerasan.  Mengingat  KDRT  berada  pada  ranah  privat keluarga,  mediasi  menjadi  pilihan  pertama  dalam  penyelesian konflik  terlebih  apabila  pertimbangan  kerugiannya  korban  (fisik atau  psikis)  tidak  begitu  besar.  Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan  oleh  pemangku  kebijakan  ialah  lebih  masif  untuk mengkampanyekan  anti  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.

## ABSTRACT
Vol. 3 No. 2 (2021) Keywords: Domestic Violence, Mediation, Legal Protection Domestic  Violence  (KDRT)  is  an  act  committed  within  the  scope  of  the household by a husband, wife, or child that hurts physical, psychological, and  harmonious  relationships.  Based  on  data  from  Komnas  Perempuan, during  the  Covid-19  pandemic,  there  was  a  spike  in  domestic  violence cases  in  various  cities  in  Indonesia.  This  study  aims  to  analyze  legal policies  that  specifically  regulate  domestic  violence  crimes  and  find alternative  solutions  to  them  and  provide  advice  to  policymakers.  This study uses normative legal research methods, the data used are secondary data,  with  qualitative  data  analysis  methods.  The  results  of  this  study indicate  that  the  existence  of  Law  Number  23  of  2004  concerning  the Elimination of Domestic Violence is a Lex specialis derogat legi generali of the  Criminal  Code  considering  that  there  are  various  forms  of  violence. Considering  that  domestic violence is  in  the  private  sphere of the family, mediation  is  the  first  choice  in  conflict  resolution,  especially  if  the consideration  of  the  victim's  loss  (physical  or  psychological)  is  not  so great.  The  steps  taken  by  policymakers  are  more  massive  to  campaign against  domestic  violence,  using  official  media,  and  collaborating  with influencers.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sejak  dilahirkan  ke  dunia  selalu  mempunyai  kecenderungan untuk  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya.  Hidup  bersama  di  dalam bentuknya  yang  terkecil  itu  dimulai  dengan  adanya  sebuah  keluarga (Indrawati  &  Santoso,  2020) .  Setiap  keluarga  berharap  dapat  membangun keluarga harmonis dan bahagia. Namun faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan  mulus  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangganya (Puspitasari, 2019) .  Umumnya  orang  banyak  menghabiskan  waktunya  dalam  lingkungan keluarga.  Sekalipun  keluarga  merupakan  lembaga  sosial  yang  ideal  guna menumbuh  kembangkan  potensi  yang  ada  pada  setiap  individu,  dalam kenyataannya  keluarga  sering  kali  menjadi  wadah  bagi  munculnya  berbagai kasus  penyimpangan  atau  aktifitas ilegal lain  sehingga  menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (Mansur & Gultom, 2007) . Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata,  status  sosial,  tingkat  pendidikan,  dan  suku  bangsa.  Bentuk  tindak kekerasan  dapat  berupa  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  verbal  (ancaman kekerasan) (Sukardi, 2015).
Vol. 3 No. 2 (2021)
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak hal. Ada  beberapa  faktor  penyebab  yang  daapt  memicu  terjadinyan  kekerasan dalam rumah tangga antara lain (Corputty & M, 2021) :
1) Perselingkuhan,
2) Berbicara keras merupakan satu faktor yang harus di hindari, karena dapat memancing  emosi  pendengar  karena  merasa  sakit  hati,  sehingga  akan terjadi percekcokan
3) Sifat ego, perlakuan arogan dan semenah – menah terhadap istri/suami.
4) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik
5) Ekonomi  faktor,  menjadi  salah  satu  faktor  pertengkaran  dan  tidak  bisa dipungkiri bisa terjadi kekerasan di dalamnya.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan) mencatat adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap  perempuan  yang  meningkat  selama  pandemi  Covid-19.  Hal  ini terungkap  dari  survei  yang  digelar  pada  April  hingga  Mei  2020  secara  daring oleh  Komnas  Perempuan.  Survei  dilakukan  terhadap  2.285  responden perempuan dan laki-laki. Sebanyak 80 persen dari responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah Rp 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa  kekerasan  yang  dialami  cenderung  meningkat  selama  masa  pandemi (Permatasari, 2021).
Meningkatnya pandemik ini membuat WHO dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diwajibkan  untuk  beradaptasi  terhadap  sebuah  kehidupan  baru  atau new normal supaya  mampu  beraktivitas  sediakala  namun  tetap  memperhatikan protokol  kesehatan.  Ketika  seluruh  kegiatan  di  batasi  dan  di  laksanakan  di dalam  rumah  atau Work  From  Home (WFH)  banyak  yang  menganggap  bahwa berkumpul  bersama  keluarga  merupakan  sebuah  momen  yang  sangat menyenangkan.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  terjadi  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT).
Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPPA)  Kalimantan  Selatan,  saat pandemi  Covid-19  angka  KDRT  di  Indonesia  mengalami  peningkatan. Komnas  Perempuan  pun  mencatat  319  kasus  kekerasan  telah  terjadi  selama pandemi,  dan  didominasi  oleh  kasus  KDRT.  Berdasarkan  data  dari  Simfoni PPA  di  Kalimantan  Selatan  tahun  2020  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah
tangga  sebanyak 177 orang. Sedangkan, pada semester I tahun 2021 dari bulan Januari sampai tanggal 18 Mei 2021 adalah sebanyak 41 orang (Suherni, 2021). Sementara  DKI  Jakarta  menjadi  provinsi  dengan  kasus  KDRT  tertinggi,  yaitu 2.461  kasus;  disusul  Jawa  Barat  dengan  1.011  kasus,  Jawa  Timur  dengan  687 kasus,  Bali  dengan  612  kasus,  dan  Jawa  Tengah  dengan  409  kasus (Yudha Satriawan,  2021) .  Bak  bagai  gunung  es,  data  kekerasan  yang  tercatat  itu  jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil penelitian, data yang dipergunakan  adalah  data  sekunder (Ishaq,  2017). Kemudian  bahan  hukum yang  digunakan  diantaranya  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku  dan  jurnal  yang secara khusus membahas tentang  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga,  selain  itu penulis  juga  menggunakan  bahan  hukum  tersier  yaitu  artikel  maupun  berita yang  terkait  berasal  dari  internet  sebagai  pelengkap  bahan  hukum  dalam penelitian  ini.  Keseluruhan  bahan  tersebut  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat yang  efektif,  kemudian  dianalisis  guna  memecahkan  permasalahan  yang diteliti.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan  data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih (Sugiyono, 2008).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. KDRT sebagai Suatu Kejahatan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dianggap  sebagai  permasalahan  global karena  pada  dasarnya  setiap  negara  di  dunia  tidak  akan  lepas  daripada permasalahan  tersebut.  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  mendefinisikan  mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai suatu tindakan atau  perbuatan  kekerasan  yang  berbasis  gender  yang  menyerang,  fisik, pskologis,  mental  berupa  ancaman  seperti  paksaan,  perampasan  hak  yang dilakukan secara sewenang-wenang (Setyaningrum & Arifin, 2019) .
Vol. 3 No. 2 (2021)
Istilah  kekerasan  sebenarnya  digunakan  untuk  menggambarkan perilaku,  baik  yang  terbuka  ( overt )  atau  tertutup  ( covert ),  baik  yang  bersifat menyerang ( offensive ) atau yang bertahan ( defensive ), yang disertai penggunaan kekuatan  kepada  orang  lain.  Secara  umum  ada  empat  jenis  kekerasan (Samangun & Rapamy, 2018):
1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2) Kekerasan  tertutup,  kekerasan  yang  tersembunyi  atau  tidak  dilakukan, seperti mengancam;
3) Kekerasan  agresif,  kekerasan  yang  dilakukan  tidak  untuk  perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
4) Kekerasan defensif, kekerasan dilakukan untuk perlindungan diri.
Negara  kita  Indonesia,  berpandangan  bahwa  segala  bentuk  kekerasan terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada konstitusi Negara kita UUD NRI  tahun  1945.  Di  dalam  pernyataan  yang  tertulis  pada  Pasal  28  g  ayat  (1) Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  menentukan bahwa  setiap,  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang  berada di  bawah kekuasaannya, serta berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga/KDRT  adalah  prilaku  pemyimpangan daripada  aturan  hukum  maka  segala  ketentuanya  mesti  diperjelas  supaya dapat secara terang menentukan bagaimana bentuk dan subjeknya. Pernyataan tersebut  mengilhami,  sebagaimana  bunyi  ketentuan  Pasal  1  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  menyatakan  bahwa,  “tiada  satu  perbuatan  kejahatan yang  boleh  dihukum  melainkan  atas  kekuatan  aturan  pidana  dan  undang- undang  yang  terdahulu  dari  perbuatan  itu (Nullum  Crimen,  Nulla  Poena  Sine Praevia Lege Poenalis)”.
Pada  dasarnya  didalam  ketentuan  yang  termatub  pada  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan  pidana  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. KUHP  hanya  mengatur  tentang  tindak  pidana  atau  delik-delik  tentang penganiayaan.  M.  H.  Tirtaamidjaja  mengartikan  makna  “penganiayaan” sebagai  berikut.  “menganiaya”  ialah  dengan  sengaja  menyebabkan  sakit  atau
luka  pada  orang  lain.  Akan tetapi  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  sakit atau  luka  pada  orang  lain  tidak  dapat  dianggap  sebagai  penganiayaan  kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002).
Penganiayaan  yang  dapat  dipidana  itu,  ialah  sebagai  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  untuk  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  kepada orang  lain,  yang  semata-mata  merupakan  tujuan  dari  perbuatan  tersebut. Jika  diamati  pengaturan  pasal-Pasal  tentang  kejahatan  terhadap  tubuh  orang lain  dalam  KUHP  diatur  pada  Pasal  351  sampai  358  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:
1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
3) Penganiayaan biasa yang direncanakan (Pasal 353 KUHP)
4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5) Penganiayaan berat dengan yang direncanakan (Pasal 355 KUHP).
Dari  uraian  di  atas  pada  dasarnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  telah  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  yang merupakan  bagian  dari  tindak  pidana  penganiayaan,  namun  sanksi  tersebut belum  mengakomodir  langsung  tindak  kekerasan  dalam  keluarga  mengingat ada  berbagai  jenis  atau  bentuk  penganiayaan  yang  ada  dalam  lingkup  rumah tangga.

## 3.2. Pemidanaan KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Hukum  pada  dasarnya  merupakan  pencerminan  Hak  Asasi  Manusia, sehingga  mesti  mengandung  keadilan  atau  tidak,  ditentukan  oleh  Hak  Asasi Manusia  yang  dikandung  dan  diatur  atau  dijamin  oleh  hukum  itu  sendiri (Suryamizon,  2017). Sebagai    salah    satu    peraturan    perundang-undangan yang  dibuat  untuk  menciptakan  kontrol  sosial  bagi  masyarakat,  Undang- Undang    Nomor    23    tahun    2004    tentang    Penghapusan    Kekerasan    Dalam Rumah  Tangga  telah dilengkapi  dengan  berbagai  macam  aturan  mengenai sanksi-sanksi    yang    dapat    dikenakan    bagi    mereka    yang    melanggar ketentuan  Undang-undang. Adapun sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 yang intinya adalah :
1) Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan fisik (Pasal 44))
2) Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan psikis (Pasal 45)
Vol. 3 No. 2 (2021)
3) Ketentuan  pidana  yang  mengatur  tentang  kejahatan  seksual  (Pasal  46,  47 dan 48)
4) Ketentuan  pidana-pidana  yang  mengatur  tentang  penelantaran  rumah tangga (Pasal 49)
Mengenai ketentuan pidana penjara atau denda dalam Undang-undang ini  diatur  dalam  Bab  VIII  mulai  dari  Pasal  44  –  Pasal  53.  Lama  waktu  penjara dan  juga  besarnya  denda  berbeda-beda  sesuai  dengan  tindak  kekerasan  yang dilakukan.  Dalam  proses  pengesahan  Undang-undang  ini,  berkaitan  dengan bab  mengenai  ketentuan  pidana  (Bab  VIII)  sempat  dipermasalahkan  karena tidak  menentukan  batas  hukuman  minimal,  melainkan  hanya  mengatur  batas hukuman  maksimal.  Sehingga  dikhawatirkan  seorang  pelaku  dapat  hanya dikenai  hukuman  percobaan  saja (Aprilyansyah,  2019) .  Meskipun  demikian, ada  dua  Pasal  yang  mengatur  mengenai  hukuman  minimal  dan  maksimal yakni  Pasal  47  (Pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun  dan  pidana  penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak  Rp  300.000.000)  dan  Pasal  48  (Pidana  penjara  paling  singkat  5  tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp 25.000.000  dan  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000).  Kedua  Pasal  tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.
Pada prinsipnya dalam  penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah  menurut  hukum  pidana,  secara  garis  besar  dapat  bertolak  dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan untuk kepentingan perbaikan sikap atau perilaku dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan  adalah  sebagai  balasan,  tetapi  berorientasi  dimasa  yang  akan datang,  maka  tujuan  pidana  adalah  untuk  memperbaiki  kelakuan  terpidana. Selanjutnya  dikenal  dengan  adanya  teori  relatif  atau  teori  tujuan,  tujuan pemidanaan  adalah  mencegah  kejahatan.  Teori  relatif  atau  teori  tujuan  juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat (Soesilo, 2021) .

## 3.3. Alternatif Penyelesaian KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak bagi korban untuk menyelesaikan  kasus  tersebut  lewat  pengadilan.  Persoalan  tersebut  terkadang masih  dianggap  tabu,  aib  dan  mencoreng  martabat.  Hal  tersebut  sering membuat  khususnya  perempuan  terjebak  dalam  lingkaran  kekerasan.
Dari  pihak  perempuan  juga  dihantui  oleh  perceraian  dan  sanksi  pidana  yang mungkin  akan  dijatuhkan  kepada  pasangan  mereka.  Terlebih  apabila  mereka dalam  hal  ini  secara  ekonomi  masih  tergantung  terhadap  si  pelaku  kekerasan dalam  hal  ini  sisuami.  Timbul  kekhawatiran  mereka  ketika  tidak  dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. (Baroroh, 2012).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  hanya  tidak  memberikan  ruang  untuk  penyelesaian KDRT dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Pelaksanaan mediasi penal (Non–litigasi)  merupakan  sebuah  tawaran  solusi  untuk  melengkapi  sistem pemidanaan di Indonesia. Mediasi penal dilaksanakan berdasarkan paradigma restorative  justice. Paradigma  ini  menghendaki  perubahan  pola  relasi  antara pelaku,  korban  dan  negara  yang  saling  berhadapan  menjadi  pola  kooperatif dan  integrasi. Proses  mediasi  perkara  pidana  dilakukan  dengan  cara menghadirkan para pihak berperkara. Pelaku dan korban dipertemukan secara langsung  dibantu  oleh  anggota  kepolisian  sebagai  mediator.  Mediator  dalam hal ini adalah seorang penyidik yang menggunakan hak diskresi. Hak diskresi hanya  dapat  dipergunakan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak dengan  tetap  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Mediator bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan (Rosnawat et al., 2018).
Keberadaan  tokoh  masyarakat  dalam  menyelesaikan  masalah  KDRT juga  dianggap  penting,  karena  tokoh  masyarakat  memiliki  peran  besar  untuk membantu  masyarakat  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan.  Tokoh masyarakat  dalam  hal  ini  secara  umum  seperti  Ketua  RT/RW,  Kepala  Desa, serta Ulama (Pemuka Agama) juga mampu berperan sebagai mediator apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan.    Perlu  menjadi catatan  tentang  hasil  mediasi,  ketika  suatu  perkara  telah  berproses  sampai dimeja  persidangan,  Hakim  pun  tidak  boleh  melakukan  mediasi  dalam memeriksa  dan  mengadili  perkara  pidana  KDRT.  Namun  hasil  dan  upaya mediasi  oleh  korban  dan  pelaku  di  luar  pengadilan,  dapat  menjadi  salah  satu dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa.
Vol. 3 No. 2 (2021)

## 4. KESIMPULAN
Sejalan  dengan  doktrin  dalam  hukum  pidana  yang  menyatakan  bahwa sanksi  pidana  merupakan ultimum  remedium ,  yang  berarti  sanksi  pidana  baru dijatuhkan  jika  sarana-sarana  lain  sudah  tidak  mampu  menyelesaikan  suatu persoalan. Adanya mekanisme penyelesian  diluar pengadilan  melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga untuk perkara  kekerasaan dalam rumah tangga perlu  didahulukan,  terlebih  apabila  dari  pihak  korban  tidak  mengalami kekerasan  secara  fisik  ataupun  kejahatan  seksual.  Selain  penegakan  memalui instrumen hukum, pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu trobosan-trobosan khusus  yaitu  dengan  penyebarluasan  informasi  baik  melalui  media  resmi pemerintah seperti pertelevisian nasional atau menjalin kerja sama dengan para influencer,  secara  kompak  bersama  untuk  mengkampanyekan  anti  segala bentuk kekerasan yang terjadi diranah rumah tangga, terlebih dimasa pandemi ini.  Hal  yang  perlu  juga  dilakukan,  ialah  adanya  ketersediaan  mengenai layanan yang siap sedia menampung segala aduan terkait masalah tersebut dan mampu  memberikan  layanan  konsultasi  terhadap  setiap  aduan  KDRT  untuk mencoba memberikan saran atau langkah yang bisa ditempuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilyansyah,  M.  S.  (2019).  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Dinamika  Hukum  Dan  Masyarakat , 2 (1), 58–88.
Baroroh, H. B. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (  KDRT  ). IN  RIGHT  Jurnal  Agama  Dan  Hak  Azazi Manusia , 2 (1), 183–206.
Corputty, P., & M, A. N. F. (2021). Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Bagi  Perempuan  Dan  Anak  Di  Pulau Seram. Communinity Development Journal , 2 (2), 391–394.
Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019. Amnesti: Jurnal Hukum , 2 (1), 16–23.
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi . CV.Alfabeta.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan . Rajawali Pres.
Marpaung, L. (2002). Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan
Prevensinya) . Sinar Grafika.
Permatasari,  A.  N.  (2021). KDRT  Meningkat  Selama  Pandemi,  Ini  Bantuan  & Strategi  dari  Komnas  Perempuan  serta  Kementerian  PPPA .  KompasTv. https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi- ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa
Puspitasari,  S.  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lex Lata , 1 (3), 222–230.
Rosnawat, E., Pahlevy, R. R., Khotimah, S. D., & Mochamad Tanzil Multazam. (2018).  Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah , 10 (2), 61–71. Samangun,  C.,  &  Rapamy,  J.  (2018).  Analisis  Hukum  Terhadap  Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Patriot , 11 (1), 84–135.
Setyaningrum,  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Analisis  Upaya  Perlindungan  dan Pemulihan  Terhadap  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora , 3 (1), 9–19.
https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19
Soesilo,  G.  B.  (2021).  Menelaah  Hukuman  Kebiri  Kimia  Sebagai  Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia. Amnesti: Jurnal Hukum , 3 (1), 19–24.
Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif . Afabeta. Suherni,  N.  (2021). Angka  KDRT  Naik  selama  Pandemi  Covid-19 .  INewsKalsel. https://kalsel.inews.id/berita/angka-kdrt-naik-selama-pandemi-covid-19 Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Mahkamah , 9 (1), 41–49.
Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia. Marwah:  Jurnal  Perempuan,  Agama  Dan  Jender , 16 (2),  112–126. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135
Yudha Satriawan. (2021). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Soroti Peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan . Voaindonesia.Com.
https://www.voaindonesia.com/a/catatan-tahunan-komnas-perempuan- soroti-peningkatan-kekerasan-terhadap-perempuan/5804097.html
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License