## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
Delvia Kartika Sari 1 , Eko Wahyudi 2
1 Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
2 Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ekow.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  hukum  bagi  anak  pada  proses  penyidikan  dalam  hal  ini  dilakukan  di tingkat kepolisian Polrestabes Surabaya, perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus senantiasa dilakukan dan diperhatikan, mengingat anak adalah individu yang  belum  cakap  hukum  dan  merupakan  cikal  bakal  masa  depan  bangsa.  Dalam  proses penyidikan ada  beberapa  bentuk  perlindungan  yang  harus  didapatkan  oleh  anak,  salah  satunya adalah kasus penanganan nya yang relatif singkat, penyidik untuk kasus anak haruslah penyidik khusus  anak,  memperoleh  bantuan  dari  Lembaga  kemasyarakatan  serta  wajibnya  dilakukan diversi  untuk  anak.  Proses  penyidikan  untuk  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  di tingkat  penyidikan  ini  juga  terdapat  beberapa  kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  para  penyidik antara  lain  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  penulis  memakai  metode  yuridif  empiris  yaitu  merupakan analisa  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  atau  memadukan  antara bahan  hukum  dengan  data  yang  diperoleh  dilapangan,  seperti  diadakanya  studi  lapangan  dan wawancara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memastikan  kepastian  hukum  terhadap perlindungan  yang  harus  didapatkan  oleh  anak  sesuai  dengan  pertauran  perundang-undangan yang  berlaku,  khususnya  perlindungan  hukum  pada  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak karena naiknya kasus tersebut setiap tahun nya di wilayah Surabaya.

## Kata kunci: Perlindungan hukum, Proses Penyidikan, Diversi

## Abstract
Legal protection for children in the investigation process in this case is carried out at the Surabaya Polrestabes police level, legal protection for children as perpetrators of the crime of  theft  must  always  be  carried  out  and  paid  attention  to,  considering  that  children  are individuals who are not yet capable of law and are the forerunner of the nation's future. In the investigation  process  there  are  several  forms  of  protection  that  must  be  obtained  by  children, one  of  which  is  a  relatively  short  handling  case,  investigators  for  children's  cases  must  be special  investigators  for  children,  obtain  assistance  from  social  institutions  and  diversion  is mandatory for children. The investigation process for children as perpetrators of the crime of theft at this level of investigation also has several obstacles that must be faced by investigators, including  the  lack  of  human  resources  and  infrastructure.  The  method  used  in  this  study,  the author uses the empirical juridical method, which is a problem analysis carried out by grouping or  combining  legal  materials  with  data  obtained  in  the  field,  such  as  conducting  field  studies and interviews. The purpose of this research is to create legal certainty for the protection  that should be obtained by children at the investigation level, especially the crime of theft committed by children along with the number of cases of spikes per year.
Keywords:  Legal Protection, Investigative Process, Diversion

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  pencurian  adalah  gejala  sosial  yang  selalu  dihadapi  oleh masyarakat,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwajib  maupun  warga masyarakat  sendiri  untuk  menghapusnya  terjadi  terus  menerus  di  masyarakat  guna terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin  akan  terwujud  secara  keseluruhannya,  karena  setiap  kejahatan  tidak  akan dihapuskan  dengan  mudah  melainkan  hanya  dapat  dikurangi  tingkat  intensitasnya maupun  kualitasnya 1 .  Selain  itu  tindak  pidana  pencurian  juga  merupakan  kejahatan yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  merampas,  mengambil  barang kepunyaan orang lain dengan sengaja dan merugikan para korban.  Kejahatan pencurian yang  terjadi  dimasyarakat  saat  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  si  pelaku  orang  dewasa (cakap  hukum)  tetapi  juga  banyak  dilakukan  oleh  anak-anak  dibawah  umur.  Anak dibawah  umur  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang  merupakan  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa  sekaligus  merupakan  modal  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa In-donesia. Masa ini adalah masa emas dimana mereka seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar, mengenal hal-hal baru,  bermain  serta  meraih  mimpi  mereka.  Pada  masa  ini  merupakan  masa  dimana pondasi  karakter  pada  setiap  individu  sangat  penting  untuk  dibentuk  dan dimplemetasikan  pada  anak-anak.  Tetapi  pada  masa  anak  juga  adalah  suatu  keadaan dalam batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan anak itu sendiri. Namun  akhir-akhir ini fenomena yang terjadi  di  masyarakat menunjukkan tin- dak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  mengalami  peningkatan  dari  waktu-kewaktu sebagaimana  seringkali  diberitakan  baik  dalam  media  cetak  maupun  media  elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakuknya ada-lah anak 2 .
Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  mental,  fisik,  sosial,  dalam  berbagai  bidang kehidupan.  Pada  dasarnya  perlindungan  juga  harus  diberikan  kepada  anak  yang melakukan tindak pidana , khususnya dalam pelaksanaan pidana anak yang asing  bagi dirinya.  Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  kesalahan  penerapan  peraturan undang-undang  yang  diberlakukan  ter-hadapnya  yang  menimbulkan  kerugian  mental, fisik,  dan  sosial.  Perlindungan  anak  dalam  hal  ini  disebut  perlindungan  hukum/yuridis (legal protection). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk  anak sebagai pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  harus  diperhatikan  dalam melakukan  koreksi  dan  rehabilitasi,  dengan  begitu  anak  dapat  kembali  ke  kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.
Perlindungan  hukum  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  serta  hak-haknya  agar  tetap  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Melakukan  kajian  hukum
1 Endro Didik, Hukum Pidana, Surabaya : Airlangga University Press, 2016, cetakan ke-1, Hlm.63
2 Pingkan F. Tambalean, Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur, Lex et Societatis, (juni) 2013, Hal 16
mengenai tindak pidana pencurian oleh anak sangatlah menarik, mengingat anak adalah sebagai  bagian  dari  keluarga,  merupakan  buah  hati,  penerus,  dan  harapan  bagi keluarganya  begitupun  juga  sebagai  insan  yang  selalu  ada  di  antara  manusia,  sebab selama manusia ada di-permukaan bumi ini. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak se-bagai kelompok masyarakat  yang berada di  dalam status hukum  dan tergolong  tidak mampu atau  di  bawah  umur 3 .  Dalam  perkembanga  nya  pada  zaman  sekarang  masih  banyak kasus-kasus  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  bahkan  kasus  tersebut  setiap  tahun tidak  semakin  berkurang  malahan  semakin  meningkat.  Salah  satu  peningkatan  kasus pencurian yang dilakukan oleh anak  berada di  wilayah Surabaya, tepatnya pada  sektor penanganan kasus daerah Polrestabes Surabaya.
Kasus  kejahatan  yang  pelakunya  adalah  anak  di  Surabaya,  terbilang  fluktuatif. Sejak  2018  hingga  2020,  Polrestabes  Surabaya  mencatat  pernah  menangani  24  kasus anak  yang  terlibat  kasus  pencurian.  Delapan  kasus  ditangani  sepanjang  tahun  2018. Kemudian,  enam  kasus  ditangani  pada  tahun  2019.  Sedangkan  pada  tahun  2020, kriminalitas  yang  dilakukan  anak  berusia  di  bawah  18  tahun,  meningkat  kembali menjadi  10  kasus 4 .  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Ipda  Imam  Bayaki,SH,  M.Si  selaku Kaur  Bin  OPS  ketika  penulis  mewawancarai  beliau  “  memang  benar  untuk  tindak  pi- dana  yang  dilakukan  oleh  anak  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2021  seki-tar  12 kasus  yang  kita  tangani  dan  rata-rata  adalah  kasus  pencurian” 5 .  Dari  fakta  tersebut bahwa  perlu  adanya  penyelesaian  kasus  yang  tepat  se-bagaimana  telah  diatur  dalam perundang-undangan  yang  berlaku,  yakni  Un-dang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (Undang-Undang.Nomor  11  ta-hun  2012),  yakni  pelaksanaan  penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum 6 . Adapun hak-hak yang harus diperoleh oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Diperlakukan    secara    manusiawi    dengan    memperhatikan    kebu-tuhan  sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang  dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain ecara  efektif
d. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta  merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
f. Tidak    ditangkap,    ditahan,    atau    dipenjara  dan  dalam  waktu    yang    paling singkat.  kecuali  sebagai  upaya  terakhir
g. Memperoleh    keadilan    di    muka    pengadilan    Anak    yang    objek-tif,    tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
h. Tidak dipublikasikan identitasnya.
i. Memperoleh  pendampingan  orang  tua/  wali    dan    orang    yang    dipercaya  oleh anak
j. Memperoleh advokasi social
3 Maulana Hassan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: PT.Grasindo, 2000, Hlm.3
4 Luhur  Pambudi,  “ Kasus  Kejahatan  dengan  Pelaku  Anak  di  Surabaya  Fluktuatif,  Polrestabes Surabaya Ungkap Penyebabnya ”, Surya.co.id
5 Wawancara dengan bapak oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin Ops pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
6 Azwad Rachmat, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, jurnal ilmiah kebijakan hukum, (Mar) 2019, hal 16
k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
l. Memperoleh Pendidikan
m. Memperoleh pelayanan kesehatan
n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perun-dang-Undangan .
Kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  ibu  L.  Tri  Wulandari, S.H mengatakan bahwa “setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak para pelapor  belum  paham  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana, mereka hanya memahami bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian harus dihukum tetapi  pada  kenyataan  nya  jika  pelaku  tindak  pidana  pencurian  adalah  anak  dibawah umur maka kita harus mengupayakan perlin-dungan kepada anak tersebut salah satunya pengupayaan  diversi”  .  Dengan  begitu  dapat  dikatakan  bahwa  pengetahuan  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  masih sangat rendah di tengah masyarakat luas khusunya di wilayah sekitar Surabaya 7 . Menyikapi  beberapa  hal  tersebut  Retnowulan    Susianto,    (Hakim  Agung Purnabakti),    yang    dikutip    oleh  Romli    Atmasasmita    mengatakan    bahwa perlindungan    anak    merupakan    bagian  dari    bidang    Pembangunan    Nasional. Memberikan    perlindungan    bagi    anak  berarti    juga    memberikan  perlindungan    bagi manusia    dan    membangun    manusia  mungkin.    Dengan    mengabaikan    masalah perlindungan    anak    ini    berarti  kita    juga    telah    mengabaikan    pemantapan pembangunan  nasional.  Akibat  yang timbul  dari  tidak  adanya  perlindungan  anak akan    menyebabkan    berbagai  permasalahan    sosial    yang    nantinya    juga    akan    berd ampak  pada  penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan  nasional 8 . Karena    itu,    baiknya    perlindungan    hukum    terhadap    anak    tidak    hanya diberikan  kepada  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  saja  akan  tetapi  juga pada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana.  Sebab,  baik  anak  korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana sama-sama  merupakan  generasi  penerus  yang akan memperjuangkan    cita-cita    bangsa    dan    nantinya    mereka    yang    akan  menjadi pemimpin  bangsa  ini,  mereka  pada  waktunya  nanti,  akan  memiliki peran  dalam meng  ukir    sejarah    bangsa    dan    juga    menjadi    sumber    daya    manusia  selanjutnya yang  berperan dalam pembangunan bangsa.
Dengan  ketentuan  tersebut  diharapkan  untuk  penegak  hukum  dalam  mengadili anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat  memberikan  perlindungan  demi  masa  depan anak  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan  hukum  tersebut  penulis sangat  tertarik  mengenai  pelaksanaan  secara  nyata  khususnya  di  wilayah  surabaya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya mengingat terjadinya lonjakan kasus pada beberapa tahun terakhir. Maka dari itu penulis mendapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu antara lain :
1. Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana  kendala  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya?
7 Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H  selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.
8 Romli  Atmasasmita, Peradilan  Anak  di Indonesia, Bandung,  Mandar  Maju,  2007 , Hlm.  166

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  empiris  yang  dalam  penelitian  ini  dalam  penelitian  ini  merupakan analisa  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  atau  memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa  sebagaimana  adanya.  Dengan  Teknik  yang  penulis  gunakan  yaitu  melalui wawancara,  observasi  dan  studi  keperpustakaan 9 .  Atau  jenis  penelitian  yang  nyata sesuai  dengan  keadaan  lapangan  dengan  maksud  mengetahui  fakta  yang  dibutuhkan. Setelah  data-data  tersebut  telah  terkumpul  maka  demikian  selanjutnya  diidentifikasi permaalahanya  dan  pada  akhirnya  menemukan  titik  penyelesaian  masalah  tersebut 10 . Lokasi  penelitian adalah tempat  atau daerah yang dipilih sebagai  tempat  pengumpulan data  untuk  menemukan  jawaban  atau  masalah.  Lokasi  yang  dipilih  sebagai  penelitian Porlestabes  Surabaya  Jalan.  Si-katan  No.1,  Krembangan  Sel.,  Kec.Krembangan,  Kota Surabaya.  Data  yang  diperoleh  baik  dari  studi  lapangan  maupun  studi  doku-men merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistema-tis,  selanjutnya  dianalisis  untuk memperoleh  kejelasan  penyelesaian  ma-salah,  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus 11

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia adalah negara hukum, hak-hak dari warganya telah terlindungi dimana hal tersebut tercantum dan diatur dalam undang-undang yang berlaku, hal tersebut mencakup mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Mengingat anak merupakan pondasi dari bangsa dan men-jadi generasi penerus dalam menjalankan keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia maka perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus dilindungi, kare-na tiap anak wajib mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial 12 . Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) polrestabes surabaya ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku yang menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diketahui dalam kurun waktu 3 tahun terdapat beberapa kasus yang ditindak lanjuti oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya terkait hal tersebut antara lain :
9 Mufidah, A. U. Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , (Jul) 2021, Hlm. 1405
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika,2002, Hlm.15
11 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek . Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, .hal. 87.
12 Firdauz, I. M. Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Jurnal Panorama Hukum , 4 (2), 2019 Hlm.21

## Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh
Anak Di Polrestabes Surabaya
No Tahun Jumlah Kasus 1 2018 8 2 2019 6 3 2020 10 4 2021 12 Jumlah 36
Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya Tahun 2021
Dari  jumlah  data  kasus  pada  table  diatas  menunjukan  jumlah  kasus  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  tahun  2018  berjumlah  8  kasus,  tahun  2019 terdapat  6  kasus,  tahun  2020  berjmlah  10  kasus,  dan  tahun  2021  kasus  yang  masuk adalah  12  kasus.  Dengan  total  4  tahun  terakhir  adalah  36  kasus,  hal  ini  menunjukan peningkatan kasus terjadi dari tahun 202o sampai 2021.

## 3.1 Bentuk  Perlindungan  Yang  Diberikan  Polrestabes  Surabaya  Bagi  Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Bentuk  perlindungan  hukum  untuk  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Surabaya  berpedoman  pada  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  perlindungan tersebut  yaitu  bernaung  pada  sebuah  unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  atau biasa disingkat dengan Unit PPA
1. Unit PPA
Polrestabes  Surabaya  dalam  melaksanakan  perlindungan  pelayanan  untuk anak  dan  perempuan  membentuk  unit  PPA,  berdasarkan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.  :  10  Tahun  2007  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  Dan  Anak  (Unit  PPA) Pasal  1  Ayat  (1)  unit  PPA  adalah  unit  yang  bertugas  memberikan  pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelakunya.  Sebelum    terbentuknya Unit  PPA,  pelayanan  perempuan  dan  terhadap  anak  sebelumnya    ditangani    di Ruang  Pemeriksaan    Khusus    (RPK)  yang    didirikan    pada    ta-hun1999. Kemudian  RPK  diganti  nama menjadi Unit Pelayanan Perempu-an  dan  Anak (Unit  PPA)    berdasarkan    Peraturan  Kapolri    No.    Pol:      10    Tahun  2007 Perubahan   ini  bertujuan agar  dalam  menangani   perkara yang  berhubungan dengan  perempuan    dan    anak    dapat  ditangani    lebih    optimal    dan  juga perlindungan    terhadap  hak-hak    perempuan    dan    anak  dapat    ter-penuhi 13 .
13 Yudha, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Namun,  pada  Polrestabes  Surabaya  unit  PPA  tidak  hanya  melindungi  anak sebagai  korban  kejahatan  saja  melainkan  juga  untuk  melindungi  hak-hak  dari para  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tak  terkecuali  dengan  tindak  pidana pencurian.  Adapun  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh Polrestabes  Surabaya  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :
a. Proses penyelesaian perkara cepat
Salah  satu  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  tindak  pidana pencurian  di  Polrestabes  Surabaya  adalah  dengan  menyelesaikan  perkara dengan  cepat,  hal  tersebut  sesuai  pada  Pasal  64  Perlindungan  Khusus  bagi Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  perlu  adanya  penghindaran  dari penangkapan,  penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan dalam waktu yang paling singkat.
Di Polrestabes Surabaya sendiri penyelesaian perkara pada anak se-bagai pelaku tindak pidana pencurian sudah menerapkan percepatan pros-es perkara yang dihadapi anak, para penyidik wajib menyelesaikan ber-kas-berkas hasil penyidikan dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak untuk dilakukanya pelimpahan  (P21)  selama  dalam  jangka  15  hari  sudah  harus  selesai,  hal  ini tergolong sangat singkat karena penyelesaian perkara pada orang dewasa bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Dalam jangka waktu tersebut penyidik harus memaksimalkan penyelesaian hasil-hasil penyidikan agar status  hukum  anak tersebut  memiliki  kepastian  hukum.  Percepatan  penyelesaian  perkara  ini dilaksanakan  agar  psikis  maupun  mental  anak  terjaga,  dan  juga  agar  anak memperoleh  hak-haknya  yang  harus  mereka  dapatka  juga  mengingat  anak adalah seorang individu yang harus dilindungi hak-haknya.
b. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak adalah penyidik khusus anak.
Penyidik  anak  haruslah  memenuhi  syarat  telah  berpengalaman  se-bagai penyidik  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  mempunyai minat,  perhatian,  dedikasi  dan  memahami  masalah  anak  .  Mengingat  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Ten-tang  Sistem  Peradilan anak  bahwa  penyidik  yang  menangani  perkara  anak  ialah  harus  penyidik anak 14 .  Dalam  pelaksanaan  proses  perkara  pencurian  yang  dilakukan  oleh anak  Polrestabes  Surabaya  mengerahkan  para  penyi-dik  anak  yang  tepatnya bertugas di Unit PPA, disini ada 4 personil penyidik anak yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki.
c. Diversi
Dalam  melindungi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  Unit PPA Surabaya juga melaksanakan sistem diversi. Diversi merupakan bentuk perlindungan  terhadap  anak  sebgai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang  ha- rus atau wajib dilaksanakan, hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pen- gadilan  negeri  wajib  diupayakan  diversi.  Oleh  karenanya  Polrestabes  Sura- baya  konsisten  dan  selalu  menerapkan  diversi  pada  setiap  kasus  tindak  pi-
14 Lilik Mulyadi, “Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)”, Cet. 1,Bandung:Mandar Maju, 2005, Hlm. 30.
dana  pencurian  yang  dilakukan  anak.  Model  diversi  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  secara  formal  se- hingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  dan  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  so-sial secara  wajar.  Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan  untuk menghindari  efek  negatif,  khususnya  terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan me- lalui  sistem  peradilan  pidana 15 .  Dalam  pelaksanaan  nya  proses  diversi  di Polrestabes  Surabaya  melibatkan  para  penyidik  anak,  DP5A,  serta  BAPAS. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Dalam  melindungi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  Unit PPA Surabaya juga  melaksanakan sistem diversi. Diversi  merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebgai pelaku tindak pidana pencurian yang harus atau  wajib  dilaksanakan,  hal  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  bahwa Pada  semua  tingkat  penegakan  hukum  dari  tingkat  penyidikan,  penuntutan, mauoun  di  pengadilan    wajib  dan  harus  diupayakan  proses  diversi.  Oleh karenanya  Polrestabes  Surabaya  konsisten  dan  selalu  menerapkan  diversi pada  setiap  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  anak.  Model diversi  ini  bertujuan  untuk  menjauhkan  ataupun  menhindari  anak  dari  suatu proses  penegakan  hukum  atau  peradilan  secara  formal  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  proses hukum  dan  diharapkan  anak  bisa  kembali  ke  lingkungan  masyarakat  atau sosial  secara  wajar  dan  sebagaimana  mestinya 16 .  Berikut  merupakan  data anak  yang  berhasil  melakukan  proses  diversi  pada  kasus  tindak  pidana pencurian yang dilakukan oleh anak :
Tabel 2. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhasil Di Diversi Di Polrestabes Surabaya No Tahun Kasus Masuk Upaya Diversi Berhasil 1 2018 8 6 2 2019 6 4 3 2020 10 7 4 2021 12 6

## Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya Tahun 2021
Tabel diatas menunjukan bahwa tiap tahun proses diversi yang berhasil pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak selalu  lebih dari setengah dari kasus yang masuk, kasus yang dapat diselesaikan secara diversi.
d. Lembaga Kemasyarakatan
15 Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, Jurnal Law Reform, 14(2), 2018, Hlm.228
16 Hambali,  A.  R.  Penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam  sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 2019, Hlm.22
Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Piana  Anak  menyatakan  bahwa  Dalam  melakukan penyidikan  terhadap  perkara  Anak,  Penyidik  wajib  meminta  pertimbangan atau  saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana dilaporkan atau diadukan. Penerapan di Polrestabes Surabaya tentang hal ini, Unit  PPA  bekerja  sama  dengan  beberapa  pembimbing  kemasyarakatan  di Surabaya  diantara  lain  adalah  DP5A  dan  BAPAS,  hal  ini  juga  termasuk dalam  memudahkan  para  penyidik  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Surabaya.
a) Dinas  Pengendalian  Penduduk  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
Lembaga  pertama  yang  bekerja  sama  dengan  Polrestabes  Su
rabaya  yaitu  DP5A,  disini  para  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  mendapatkan  pendampingan  dan  bantuan  hukum.  Ban-tuan hukum merupakan equality of arms yang menjadi tugas pokok seorang penasehat  hukum 17 .  Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara Anak,  Penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau diadukan.
Pada  pokoknya  proses  hukum  haruslah  pro-justitia  antara tersangka  dengan  penegak  hukum,  tetapi  setiap  anak  juga  berhak memilih  penasehat  hukumnya  sendiri,  jika  anak  belum  memiliki pendamping  maka  Polrestabes  Surabaya  dimana  disini  bekerja  sama dengan  DP5A  siap  untuk  mencarikan  secepatnya  penasehat  hukum untuk  anak  pelaku  tindak  pidana  pencurian  .  Di  dalam  DP5A  juga menyediakan  rumah  shelter  atau  rumah  aman  bagi  para  anak  pelaku tindak  pidana  pencurian 18 .  Hal  ini  mengingat  tentang  asas  untuk melindungi keamanan anak agar kondisi mentalnya terjaga.
b) Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Peran  pejabat  pembimbing  kemasyarakatan  penting  untuk dilakukan, maka dari itu Unit  PPA Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan  Balai  Pemasyarakatan,  hal  ini  sesaui  degan  yang  ter-tera  pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Perdailan Pidana  Anak.  Pelaksanaan  tugas  pada  proses  penyidi-kan  BAPAS  di Polrestabes  Surabaya  kaitanya  dengan  kasus  tin-dak  pidana  pencurian yang  dilakukan  oleh  anak  yaitu  sesuai  pada  Pasal  65  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Perdailan  Pidana  Anak  yaitu membuat  laporan  penelitian  ke-masyarakatan  untuk  kepentingan diversi,  melakukkan  pendamp-ingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  anak  selama  proses  diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan. BAPAS juga bertu-gas unyuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan  untuk  kepentingan  penyidikan  serta  menentukan
17 Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum dalam Terang Etika , Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Hlm 109
18 Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H  selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 4 November 2021 pukul 11.00 WIB.
program  perawatan  Anak  di  LPAS  dan  pembinaan  Anak  di  LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
e. Penahanan
Perlindungan  pada  penahanan  adalah  kewenangan  penyidik,  Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau ancaman psikologis terhadap anak  jika  dia  melakukan  kejahatan  lagi  maka  akan  merasakan  kembali penahanan  sehingga  sesuai  dengan  teori  pemidanaan  relatif,  hukuman diberikan  untuk  pencegahan  agar  anak  tidak  melakukan  kejahatan 19 . Berdasarkan  wawancara  dengan  ibu  wulan,  di  Polrestabes  Surabaya  lebih tepatnya  pada  Unit  PPA  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh anak penanganan penahanan adalah opsi terakhir.
3.2 Kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  polrestabes  Surabaya  dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
Dalam  praktiknya,  Keberhasilan  dari  perlindungan  hukum  terhadap  anak dalam proses pelaksanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya tidaklah semata-mata menyangkut hukum yang berlaku, akan tetapi  hal  tersebut  juga  sangat  bergantung  dari  kendala-kendala  yang mempengaruhi  pelaksanannya 20 .  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  secara langsung  oleh  penulis  dalam  penanganan  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan oleh anakdi  Unit  Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestabes Surabaya.  Adapun kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Surabaya  dalam  pelaksanaan penanganan  perindungan  hukum  bagi  anak  yang  terjerat  kasus  sebagai  pelaku tindak pidana pencurian adalah :
1. Sumber Daya Manusia
Kekuasaan  Penyidikan  adalah  tahap  yang  paling  menentukan  dalam operasionalisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  tersebut  dalam  rangka tercapainya  tujuan  dari  Penegakan  Hukum  Pidana,  kendala  pertama  yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya adalah sumber daya manusia, yang di- maksud  dalam  hal  ini  adalah  pihak  penegak  hukum  (penyidik).  Adanya jumlah  dan  kinerja  dari  penyidik  khususnya  penyidik  anak  ini  tentunya sangat penting dan berpengaruh pada pelaksanaan perlindungan hukum bai anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hal ini dikarenakan penyidik adalah orang utama dalam penentuan jalannya penanganan dan keberhasi- lan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan yang di- tangani oleh Polrestabes Surabaya.
Banyaknya  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak setiap tahun semakin meningkat dan banyak, terjadilah ketidakseimbangan antara  jumlah  petugas  dalam  hal  ini  adalah  penyidik  anak  dengan  kasus yang ditangani tidak sepadan. Hal ini seringkali terjadi bentrok dalam ses-
19 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, Hlm 332
20 Bobby  Edwan  R.U, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Batu. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (10), 1424-1443.
ame  kasus  yang  ditangani.  Kurangnya  jumlah  polisi  khususnya  penyidik anak di Unit PPA Polrestbaes Surabaya yang hanya berjumlah 4 penyidik anak, mengingat tidak hanya tindak pidana pencurian saja yang dilakukan oleh anak dan yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya. Jumlah anggota tersebut tidak sebanding tidak sebanding dengan luas dan jangka- uan wilayah yang ditangani unit PPA.
2. Kuragnya Pemahaman Masyarakat Pemahaman masyarakat dalam tindak pidana pencurian yang dil-akukan oleh anak juga sangat berperan penting pada jalannya proses pe-nanganan kasus,  mengingat  beberapa  kasus  merupakan  ahsil  dari  laporan  dari beberapa warga yang merasa dirugikan karena barang mereka telah dicuri mengakibatkan  para  pelapor  bersi  keras  untuk  memidanakan  anak  seperti pada  umumnya  atau  seperti  hukuman  yang  diterima  oleh  orang  dewasa atau  yang  telah  cakap  hukum.  Tetapi  pada  dasarnya  anak  tid-aklah  sama dengan  orang  dewasa,  anak  berbeda  dengan  orang  dewasa  karena  anak adalah  individu  yang  belum  cakap  hukum  dan  harus  dilin-dungi.  Dengan adanya  kendala  tentang  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang perlindungan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  khusunya  kejahatan  tindak pidana  pencurian  ini,  tentu  saja  sangat  menghambat  jalannya  proses penanganan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian.
Minimnya  pemahaman  masyarakat  akan  hukum  peradilan  anak  men- imbulkan  kesan  tidak  profesionalitas  dan  adanya  indikasi  malapraktik dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dibesar-besarkannya  masalah  tindak  pi- dana  anak  yang  menjadi  konsumsi  publik  membuat  kesan  seolah-olah masarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi ter-hadap kesalahan yang dilakukan oleh anak 21 .
3. Sarana Dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  untuk  perlindungan  hukum  bagi  anak  se-bagai pelaku tindak pidana pencurian adalah hal yang penting karena mengingat kenyamanan  dalam  proses  penyidikan  anak  merupakan  hak  yang  harus didapatkan oleh setiap anak yang terjerat kasus tin-dak pidana. Hal ini juga telah  sesuai  dan  tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  setiap  anak  berhak mendapatkan ruang atau rumah aman dalam setiap proses pemidanaan nya.
Sarana  dan  prasarana  yang  menjadi  kendala  di  Polrestabes  Sura-baya khususya  di  Unit  PPA  adalah  belum  tersedianya  tempat  tahan-an  khusus anak  selama  dia  berada  dalam  penahanan  untuk  proses  penyidikan,  serta minimnya  tersedianya  rumah  aman  bagi  para  pelaku  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak.  Didalam  Unit  PPA  hanya  tersedia sudut  ruangan  kecil  untuk  rumah  aman  para  pelaku  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  anak.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan  ketidak
21 ibid
nyamanan  anak  dalam  proses  pelaksanaan  penyidikan  bagi  dia,  karena sempitnya dan terbatasnya ruang aman untuk anak di Unit PPA suarabaya sering  terjadi  over  kapasitas  dan  tidak  adanya  sekat  antara  ruang  satu denan ruang yang lainya hal ini juga mengakibatkan terganggunya privacy setiap  anak  yang  men-jalani  proses  penyidikan  di  Unit  PPA  Polrestabes Surabaya.
Tugas dari para penegak hukum  khususnya para penyidik di Polresta-bes Surabaya  dalam menangani kasus  pencurian yang dilakukan oleh anak haruslah dijalankan secara maksimal, agar hak-hak dan perlindungan hukum  untuk  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  bisa  terpenuhi  dengan  baik  dan  tidak menyalahi  aturan  yang  ada.    Perlindungan  hukum  adalah  mem-berikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata  lain perlindungan  hukum  adalah    berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  mau- pun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun 22 .
Upaya dalam penanggulangan  perlindungan hukum  untuk  anak se-bagai pelaku  tindak  pidana  pencurian  tidak  hanya  dilakukan  secara  tegas  oleh  para penegak  hukum,  tetapi  juga  harus  mendapatkan    dukungan  dan  arahan  dari Lembaga kemasyarakatan guna lancarnya penanganan kasus yang dihadapi oleh anak.  Upaya  perlidnungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian    terus  dilakukan  oleh  semua  pihak  dimulai  dari  appa-rat  penegak hukum,  pemerintah,  maupun  masyarakat.  Berbagai  usaha  dan  kegiatan  telah dilaksanakan  sambal  secara  terus  menerus  mencari  cara  yang  paling  efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.
Aparat  hukum  dalam  hal  ini  adalah  kepolisian,  dalam  upaya melaksanakan  perlindungan  hukum  untuk  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  melaksanakan  tugasnya  yaitu  penyelidikan  dan  penyidikan,  para penyidik khususnya penyidik anak dengan sigap menanggapi setiap laporan dari para masyarakat tentang adanya praktek tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh  anak    dan  melaksanakan  penyelidikan,  karena  laporan  yang  te-lah dilaporkan oleh para warga tersebut  harus ditinjau secara baik  dan benar  untuk menentukan  apakah  laporan  tersebut  termasuk  tindak  pidana  atau  bukan.  Dari kendala-kendala diatas yang terjadi pada Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani  kasus  tindak  pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, munculah upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA polrestabes Surabaya yaitu sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia
Salah  satu  kendala  yang  telah  terjadi  di  Polrestabes  Surabaya  dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pi- dana adalah, kurangnya penyidik anak untuk mengatasi dan melaksanakan
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000. hal. 53
kasus-kasus  yang  kian  bertambah.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Unit  PPA Polrestabes  Surabaya  dalam  hal  ini  adalah  dengan  bekerja  sama  dengan Unit  Urbin  OPS  Polrestbaes  Surabaya  dalam  menangani  tindak  pidana umum  yang  dilakukan  oleh  anak  salah  satunya  adalah  tin-dak  pidana pencurian.  Urbin  OPS  dalam  kasus  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak mengelola  data-data  kasus  yang  diterima  oleh  Unit  PPA  agar  lebih  cepat dan  efektif  kinerja  dan  penyeleaian  kasus  tindak  pidana  pen-curian  yang dilakukan oleh anak. Upaya yang dilakukan dengan adanya kordinasi antar unit  dalam  Satreskrim,  dengan  adanya  kordinasi  akan  membantu mengurangi  kendala  terkait  dengan  keterbatasan  jumlah  per-sonil.  Selain itu  diupayakan  sistem  subsidi  silang  petugas  yang  tidak  se-dang  dalam tugas  penyelidikan  maupun  penyidikan  untuk  membantu  pengawasan  dan penyidikan  tersangka  anak  jika  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan Kinerja Aparat Penegak Hukum Upaya penangulangan yang dilakukan oleh anggota Satuan  Reserse dan Sabhara  yaitu  dengan  cara  mengadakan  patrol,  razia,  penjagaan,  dan pemantauan  langsung  oleh  kepolisian,  apparat  penegak  hukum  dengan turut sigap dan aktif melakukan pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak,  serta  Melalui  pelatihan  dan  berkerjasama  dengan Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  dan  LSM  pemerhati  anak,  penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak 23 .
3. Sarana Dan Prasarana
Minimnya  tempat  aman  untuk  para  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  di  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  mengakibatkan  pihak  Unit PPA  mengatasi  hal  tersebut  dengan  bekerja  sama  dengan  Lembaga kemasyarakatan seperti DP5A,BAPAS serta Kawasan Marsudiputra, untuk menempatkan  para  anak  agar  memperoleh  hak-hak  nya  yaitu  hak  untuk merasa aman dan nyaman.
4. Mengoptimalkan Penyuluhan Dan Sosialisasi Di Masyarakat Dalam  hal  ini  kepolisian  berperan  khusus  dalam  pembinaan  pada masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berada di masyarakat, diantara lain seperti  lurah,toko  agama,  tokoh  adat,  dan  karang  taruna.  Kegiatan  ini dilaksanakan  dengan  wujud  pembinaan  terhadap  kesadaran  hukum  serta pengetahuan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  para  anak  yang  terjerat tindak  pidana.  Selain  itu,  dapat  menambah  wawasan  untuk  anak-anak sekolah  mengenai  bahayanya  melakukan  tindak  pidana  dan  menghimbau mereka  dengan  cara  yang  baik  serta  menjadi  pengetahuan  untuk  para keluarga  untuk  senantiasa  menampingi  anak-anak  mereka  agar  tidak terjerumus  ke  dalam  hal-hal  yang  bisa  merugikan  para  anak.  Penyuluhan ini  dilakukan  dengan  cara  menempel  poster  di  sekolah,  di  tempat  publik seperti  mall,  dan  tempat  transportasi  umum  serta  mengadakan  kerja  sama dengan media massa.
5. Pemberian  Konseling  Kepada  Masyarakat  Atau  Pelapor  Tindak  Pidana Anak
23 Ibid
Para pelapor ingin para  pelaku anakmendapatkan balasan yang setimpal dengan  perbuatanya,  padahal  kenyataannya  anak  adalah  individu  yang harus dilindungi. Menghadapi hal tersebut Unit PPA Polrestabes Surabaya selalu  memberikan  konseling  terlebih  dahulu  kepada  pelapor.  Ketika pelapor melaporkan adanya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut.  Para  penyidik  anak  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  senantiasa menjelaskan  dan  melaksanakan  konseling  tentang  perlindungan  serta tahap-tahap  apa  saja  yang  dilakukan  untuk  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  pencurian.  Dengan  diadakanya  konseling  pada  tahap  ini  bertujuan untuk  meminimalisir  terjadinya  hambatan-hambatan  pada  proses pemidanaan anak tersebut nantinya 24 .

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Perlindungan  hukum  yang  didapatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian  selama  proses  pidananya  di  Polrestabes  Surabaya.  Dengan dibentuknya  Unit  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  (UPPA),  di  dalam  Unit PPA  ini    para  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  mendapatkan beberapa  perlindungan.  Pertama,  penyelesaian  prkara  dilakukan  dengan  waktu secepat-cepatnya. Kedua, penyidik yang menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian ialah penyidik khusus anak. Ketiga, proses pelaksanaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan suasana kekeluargaan.  Keempat,  Polrestabes  Surabaya  selalu  melakukan  tindakan diversi. Kelima, penyidik bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti DP5A dan BAPAS.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Surabaya  dalam  pelaksanaan penanganan kasus  tindak pidana pencurian yang  dilakukan oleh anak. Pertama, sumber  daya  manusia.  Kedua,  kurangnya  pemahaman  masyarakat.  Ketiga, sarana  dan  prasarana  atau  rumah  aman  di  Unit  PPA  Polrestabes  Surabaya  bagi para  pelaku  anak  kurang  mewadai.  Keempat,  lemahnya  koordinasi  antara  para penegak  hukum  di  Polrestabes  Surabaya.  Adapun  beberapa  upaya  yang dilakukan  oleh  Polrstabes  Surabaya  dalam  mengatasi  kendala-kendala  tersebut yaitu pertama, Unit PPA bekerja sama dengan Urbin OPS dalam hal pengelolaan data  kasus.  Kedua,  dalam  hal  sarana  prasarana  untuk  rumah  aman  bagi  para pelaku  anak,  Unit  PPA  bekerja  sama  dengan  Lembaga  kemasyarakatan  DP5A dan  BAPAS  dalam  hal  penyediaan  rumah  aman  tersebut.  Ketiga,  Polrestabes Surabaya  selalu  konsisten  dalam  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi terhadap pengetahuan mengenai  perlindungan hukum  bagi  anak sebagai  pelaku tindak  pidana  pencurian  guna  menekan  jumlah  kasus  tersebut.  Keempat,  Unit PPA  selalu  mengadakan  konseling  terlebih  dahulu  kepada  para  pelapor  yang minim  pengetahuan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  anak  guna  lancarnya proses pemidanaan anak tersebut nantinya.
3. Adanya kenaikan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam 4  tahun  terakhir,  Polrestbaes  Surabaya  dan  lebih  tepatnya  adalah  Unit  PPA
24 Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H  selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 4 November 2021 pukul 11.00 WIB.
mampu  melaksanakan  perindungan  pada  anak  tersebut  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  rangkaian  jumlah  kasus  anak  yang  berhasil  melalui  upaya diversi.  Diversi  sukses  dilaksanakan,  proses  diversi  terlaksana  lebih  dari setengah  jumlah  kasus  yang  masuk  setiap  tahunya.  Meskipun  Polrestabes Surabaya  dihadapkan  oleh  beberapa  kendala  dalam  perlindungan  hukum  bagi anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian,  para  aparat  penegak  hukum Polrestabes Surabaya mampu mengatasi kendala tersebut dengan cukup baik.

## Saran
1. Dalam  kasus  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak,  keluarga memegang  pera  penting  dalam  pelaksanaan  nya,  untuk  itu  diharapkan  para keluarga senantiasa mendampingi serta meningkatkan pengawasan terhadap para anak. Selain itu diharapkan dapat memberikan energi positif serta mendidik anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang bisa merugikan masa depana anak kelak.
2. Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian  sebaiknya  diberikan  perhatian khusus  serta  diperiksa  kondisi  psikis  nya  guna  mengetahui  latar  belakang  anak tersebut  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dan  diharapkan  dapat  menjadi acuan untuk kedepanya kelak sehingga tidak akan terjadinya pengulangan kasus yang sama terhadap anak tersebut.
3. Pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana atau rumah  aman  untuk  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian.  Diharapkan mampu  menyediakan  ruang  aman  untuk  pelaku  anak  dengan  baik  agar  dapat melindungi  para  anak  sebagai  pelau  secara  maksimal.  Selain  itu  kurangnya penyuluhan  untuk  para  pelajar  khususnya  untuk  anak  di  daerah  perkampungan dan jauh dari perhatian kota, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus per tahun nya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Atmasasmita Romli,(2007), Peradilan  Anak  di Indonesia , Bandung: Mandar  Maju
Endro, D. (2016). Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.
L.J. Van Apeldoorn.(2009) Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita
Mulyadi,  L.  (2005). Pengadilan  Anak  di  Indonesia(Teori  Praktek  Dan  Permasalahan  Lainya. Cetakan ke-1 . Bandung: Mandar Maju.
Rahardjo S,.(2000) Ilmu hukum ., Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti
Subagyo J, (2006). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek . Cetakan Ke-5 , Jakarta: Rineka Cipta
Tanya, B. L. (2011). Penegakan hukum: dalam terang etika.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Prak-tek, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Bobby  Edwan  R.U, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan  Dalam  Tingkat  Penyidikan  Di  Polres  Batu. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 27 (10), 1424-1443.
Firdauz,  I.  M.  (2019).  Penyelesaian  Perkara  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Jurnal Panorama Hukum , 4 (2), 124-134.
Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 15-30.
Mufidah, A. U. (2021). Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (10), 1405-1423
Priamsari,  R.  P.  A.  (2019).  Mencari  hukum  yang  berkeadilan  bagi  anak  melalui diversi. Perspektif Hukum , 18 (2), 175-202.
Tambalean, P. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Lex et Societatis , 1 (2).
Yudha,  R.  A.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Pembentukan  Unit  Pelayanan  Perempuan  Dan  Anak (Unit  Ppa)  Di  Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Diundangkan  di  Jakarta,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  127,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1660.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan di  Jakarta,  Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

## WAWANCARA
Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H  selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.
Wawancara dengan bapak oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin OPS pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

## LAIN-LAIN
Luhur  Pambudi,  “Kasus  Kejahatan  dengan  Pelaku  Anak  di  Surabaya  Fluktuatif,  Polrestabes Surabaya Ungkap Penyebabnya”, Surya.co.id, tersedia di :
https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/10/kasus-kejahatan-dengan-pelaku-anak-di- surabaya-fluktuatif-polrestabes-surabaya-ungkap-penyebabnya