Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam ISSN : 2407-4462 (Cetak), 2614-5812 (Elektronik) Vol. 8, No. 2, 2021, Hal. 1-7 DOI: https://doi.org/ 10.32923/tarbawy.v8i2.1745

## Perumusan Kebijakan Pendidikan Di SMP Negeri 3 Patuk
Ambar Wati Ningsih 1 , Anisa Nur Febriyani 2 , Joko Purwanto 3 , Agung Nuryahya Muhaimin 4 1 Universitas Ahmad Dahlan
2 Universitas Ahmad Dahlan 3 Universitas Ahmad Dahlan
4 Universitas Ahmad Dahlan
Info Artikel : ABSTRAK Diterima 12 Juni, 2021 Direvisi 20 Agustus, 2021 Dipublikasikan 20 oktober 2021 Salah  satu  bagian  dari  kebijakan  publik  ialah  kebijakan  pendidikan.  Suatu kebijakan  muncul  karena  adanya  suatu  permasalahan  yang  membutuhkan penanganan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman.  Perumusan  kebijakan  pendidikan  merupakan  suatu  proses merumuskan reformasi untuk tindakan yang relevan dan dapat diterima oleh akal  sehat  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  tertakait  dengan pendidikan.  Penulisan  paper  ini  menggunakan  metode  kualitatif  serta menggunakan  pendekatan  fenomenologi.  Untuk  memperoleh  data  dari observasi  serta  wawancara.  Tujuan  dibuatnya  paper  ini  adalah  untuk menjelaskan  pengertian  dari  perumusan  kebijakan  pendidikan,  tahapan perumusan kebijakan pendidikan, masalah yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan juga mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan.
.
Kata Kunci:
Perumusan Kebijakan Pendidikan
Keywords: Formulation Policy Education ABSTRACT One  part  of  public  policy  is  education  policy.  A  policy  arises  because  of  a problem that requires proper handling, so that the policy can serve as a guide.
The  formulation  of  education  policy is  a  process  of formulating  reforms for actions  that  are  relevant  and  acceptable  to  common  sense  to  solve  various problems  related  to education.  Writing  this  paper  uses  a  qualitative  method and uses a phenomenological approach. To obtain data from observations and interviews.  The  purpose  of  this  paper  is  to  explain  the  meaning  of  the formulation  of  educational  policies,  the  stages  of  formulating  educational policies, the problems faced in formulating educational policies and also to find out who are the actors involved in the formulation of educational policies.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

## Koresponden:
Ambar Wati Ningsih, Anisa Nur Febriyani, Joko Purwanto, Agung Nuryahya Muhaimin Email: ambar1900031283@webmail.uad.ac.id, anisa1900031287@webmail.uad.ac.id, joko1900031295@webmail.uad.ac.id, agung1900031354@webmail.uad.ac.id
Pendahuluan Pendidikan pada hakikatnya adalah  usaha  sadar guna  memanusiakan  manusia  sebagai  generasi penerus  yang  memiliki  kepiawaian  serta  beriman  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Bakry,  2010:3). Pendidikan  merupakan  kegiatan  yang  sangat  urgen  bagi  warga  Negara  sebab  pendidikan  adalah  sarana utama  untuk  meningkatkan  sumber  daya  yang  mampu  mengoptimalkan  potensi  diri  dan  mampu mengelolanya secara maksimal dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mewujudkan  sistem  pendidikan  guna  meningkatkan  pranata  sosial  yang  berwibawa  dan  kuat  sehingga mampu  memberdayakan  masyarakat  Indonesia  yang  berkualitas  dan  proaktif  dalam  memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah.
Salah satu bagian dari kebijakan publik ialah kebijakan pendidikan dimana suatu keputusan yang dibuat secara langsung oleh pihak tertentu. Kebijakan public adalah suatu keputusan yang mengatur dan mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk  kepentingan  warga  negaranya.  Munculnya  sebuah  kebijakan disebabkan  adanya  permasalahan  yang  melatarbelakangi  kebijakan  tersebut,  sehingga  kebijakan  sebagai pedoman atau strategi dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada.
Perumusan kebijakan  merupakan  tahap yang  paling penting  dan  urgen  sebab  implementasi  dan evaluasi dapat berjalan pabila tahap perumusan kebijakan telah selesai.  Pada tahap perumusan kebijakan adalah  mekanisme  yang  sebenarnya  dalam  memecahkan  persoalan  yang  telah  input  dalam  pemerintah. Ketidak sempurnaan dalam pengelolaannya  yang dapat menyebabkan kegagalan suatu kebijakan sebagian besar bersumber  pada  perumusan kebijakan.  Proses  perumusan  kebijakan  manganut  sistem  politik  yang mengandalkan masukan dan dukungan dari kelompok yang berkepentingan (Bakry, 2010).
Kebijakan sebagai peran utama untuk menata kehidupan masyarakat oleh pemerintahan didalam berbagai  aspek  kehidupan.    Salah  satunya  dalam    bidang  pendidikan.  Kebijakan  sebagai  acuan  bersifat umum  yang memiliki manfaat secara operasional dapat diimplementasikan untuk suatu tujuan pendidikan. Biasanya  wujud  dari  kebijakan  pendidikan  ini  secara  tertulis  yaitu  berupa  Undang-undang  ,  peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
Perumusan suatu kebijakan bukanlah sebuah uraian koseptual  yang berisi pesan-pesan ideal dan normative, akan tetapi kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Dalam perumusannya perlu diperhatikan dari berbagai bidang aspek  yang pada akhirnya akan menentukan arah dan  tujuan  pendidikan  secara  regional,  nasional  dan  local.  Perumusan  kebijakan  pendidikan  perlu memepertimbangkan  beberapa    unsur-unsur  yang  mempengaruhi,  tahapan  perumusan  serta  aktor-aktor yang serta andil dalam perumusan kebijakan pendidikan yang akan kami ulas dalam pembahasan artikel ini.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  dikaji  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Perngumpulan  data  diambil  dengan  teknik  observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilakukan  untuk mengamati  secara  langsung  objek  penelitian  artikel  ini.  Wawancara  dilakukan  untuk  dapat  dijadikan pedoman dalam pembuatan artikel ini. Teknik tringulasi sumber dan triangulasi metode digunakan sebagai validitas data dalam pembuatan artikel ini. Tahapan yang digunakan dalam analisis data ialah mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Perumusan Kebijakan Pendidikan
Istilah kebijakan dan kebijaksaan walaupun sekilas penyebutannya mirip, namun antara kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai pengertian yang berbeda. Kebijaksaan merupakan kepandaian yang ada dalam  diri  seseorang  dalam  memutuskan  sesuatu,  pada umumnya  didasarkan  pada pengalaman  dan pengetahuan orang tersebut. Sedangkan istilah kebijakan mempunyai arti peraturan yang tertulis hasil keputusan dari suatu pemerintahan yang mempunyai sifat umum dan juga berlaku untuk semua elemen masyarakat.
Secara istilah kata kebijakan berasal dari kata policy yang mempunyai arti mengurus masalah atau kepentingan  umum,  dan  juga  dapat  diartikan  sebagai  administrasi  pemerintahan.  Charles  O.Jones mempunyai pendapat  bahwa kebijakan  merupakan  sebuah ketetapan  yang  telah  diputuskan bersama yang harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  elemen  masyarakat baik yang  membuat  keputusan maupun anggotanya.
Kebijakan  pendidikan  berasal  dari  dua  kata  yakni  “kebijakan”  dan  “pendidikan”.  Tilaar  dan Nugroho merupakan ahli dibidang pendidikan mempunyai pendapat bahwa kebijakan pendidikan ialah keseluruhan  dari  seluruh  rangkaian  proses  yang  dilaksanakan  serta  hasil  dari  perumusan  mengenai langkah pasti dalam pendidikan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi pendidikan dalam rangka untuk menyongsong pendidikan dalam menggapai tujuan bersama dalam suatu masa tertentu.
Dalam membuat kebijakan, pada umumnya pemerintah melakukan sebuah perumusan masalah supaya  kebijakan  tersebut  tepat  sasaran.  Ciri  khas  dari  perumusan  masalah  itu  sendiri  ialah  dengan menjabarkan suatu masalah yang dihadapi dan menperoleh data-data terkait kondisi masalah tersebut sehingga menyebabkan adanya sebuah kebijakan. Perumusan masalah kebijakan yang ada di pendidikan ialah  dengan  mengusulkan  serangkaian  tindak  nyata  dinilai  sebagai  upaya  lebih  baik  untuk  dapat berkompromi serta otorisasi pengawasan yang salih menerima petuah serta tindakan kolektif.
Russel L. Ackhoff menyatakan pendapatnya dalam Willian N. Dunn (2004) bahwasannya untuk dapat mencapai keberhasilan dalam memutuskan suatu masalah, kita membutuhkan suatu penemuan yang  tepat  terkait  dengan  masalah  tersebut. Kegagalan yang  sering kita lakukan  dalam  memecahkan masalah ialah karena kita sering memecahkan suatu masalah yang salah daripada mengemukakan solusi yang salah dalam masalah yang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan suatu masalah langkah awal yang tepat ialah dengan perumusan suatu kebijakan yang benar dan juga tepat.
Secara teknis, merumuskan kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dari analisis kebijakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika proses pembuatan kebijakan pendidikan sering disebut sebagai siklus kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Perumusan kebijakan pendidikan harus hati-hati, karena tidak akan menimbulkan masalah pada pendidikan baru, dan masalah ini lebih besar dan kompleks daripada masalah pendidikan yang harus diselesaikan. (Asmad Hanisy, 2013).
Dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda politik, melalui berbagai analisis teknis untuk pengambilan keputusan yang terbaik, perumusan kebijakan pendidikan bersifat teknis (Hasbullah, 2015). Oleh  karena  itu,  kebijakan  pendidikan  yang  dirumuskan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk pengembangan  kebijakan  alternatif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  pendidikan.  Alternatif kebijakan  pendidikan  mempertimbangkan  kebutuhan  untuk  merumuskan  perintah  administratif, keputusan  peradilan  dan  tindakan legislatif  terkait  dengan penyelesaian  masalah kompleks  di  bidang pendidikan (Willian N Dunn, 2004).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perumusan kebijakan pendidikan adalah suatu cara untuk  dapat  memutuskan  suatu kendala yang  dibentuk  oleh aktor-aktor yang berwenang  dalam membuat kebijakan dalam menghadapi kendala yang ada serta dari banyaknya cara alternatif yang ada maka dipilihnya alternatif kebijakan yang paling baik.

## 2. Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan
Menurut Dunn (2000:24) tahapan perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari beberapa rangkaian dan tindakan, yang pertama adalah tahap perumusan masalah, adanya pengakuan mengenai keberadaan masalah yang terjadi. Tahap perumusan masalah terdiri dari empat fase yaitu pencarian, pendefinisian, spesifikasi lalu pengenalan. Kedua tahap penyusunan agenda, pada tahap ini suatu masalah yang terjadi akan  diagendakan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  seperti  dampak  yang  terjadi  pada masyarakat sehingga perlu segera untuk ditangani.
Ketiga  tahap  formulasi  kebijakan,  pada  tahap  ini  adanya  usulan-usulan  oleh  para  actor-aktor kebijakan.  Menurut  (Islamy,2001:92)  usulan  kebijakan  merupakan  menyusun  serta  mengembangkan kegiatan yang perlu diakukan untuk memecahkan masalah. Keempat adalah tahap adopsi kebijakan, keputusan kebijakan yang telah dibuat akan disepakati dan dipertimbangkan oleh pemerintah apakah suatu keputusan tersebut dapat diterima atau ditolak, apabila rancangan keputusan tersebut ditolak maka harus merumuskannya kembali dan jika rancangan keputusan tersebut dapat diterima maka kebijakan tersebut dapat disahkan kemudian diimplementasikan (Soenarko, 1998:179)
Tahap  implementasi  kebijakan,  melaksanakan  kebijakan  oleh  bidang-bidang  administrasi  dan pemerintahan ditingkat bawah. Tahap penilaian kebijakan, kegiatan untuk menilai program yang telah dilaksanakan  apakah  program  tersebut  efektif  atau  tidak  dan  akan  menjadi  bahan  masukan  untuk memeperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau yang akan datang (Islamy, 2001:112)
Perumusan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Patuk melalui proses koordinasi dengan dewn guru,  karyawan,  dan  juga  komite.  Perumusan kebijakan  dilakukan  di  saat rapat  dinas  di  setiap awal semester yang dihadiri juga oleh wakil komite sekolah. Tahapan proses perumusan kebijkan pendidikan di  SMP  Negeri  3  Patuk  adalah  pertama,  adanya  rapat  dinas.  Kedua,  musyawarah  mufakat.  Ketiga, implementasi kebijakan kepada seluruh warga sekolah.
Adapun faktor yang mempengaruhi adanya sebuah perumusan kebijakan di SMP N 3 Patuk adalah faktor lingkungan dan peserta didik. Metode yang digunakan dalam perumusan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Patuk adalah dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan sekolah. Musyawarah adalah salah  satu  bentuk  kematangan  diri  dalam  menyikapi  permasalahan  yang  dihadapi.  Dengan  adanya musyawarah  membuat  kita  lebih  bisa  menghargai  pendapat  orang  lain.  Apabila  terdapat  perbedaan pendapat,  hal  yang  dilakukan  ialah  voting  dengan  suara  terbanyak  itulah  yang  menjadi  keputusan. Dalam musyawarah keputusan diambil berdasarkan atas kesepakatan bersama.

## 3. Masalah dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

## Joko Puwanto, Agung Nuryahya Muhaimin
Apabila sebuah kebijakan sudah disahkan oleh pihak yang berwenang, tidak menutup kemungkinanan  untuk  munculnya  suatu  kendala.  Munculnya  masalah-masalah  tersebut dikarenakan adanya kendala disekitar perumusan kebijakan atau statement yang diusulkan kurang jelas bahkan tidak jelas sehingga tidak dapat dipahami dengan baik. Kendala tersebut muncul  disebabkan  karena  a)  aktor  yang  bertugas  untuk  membuat  suatu  kebijakan pendidikan  kurang  memahami  pengetahuan,  informasi,  serta  persoalan  yang  terjadi dilingkup pendidikan baik berupa konseptual maupun substansial. b) sumber referensi yang digunakan  para        perumus  kebijakan  pendidikan  yang  berbeda-beda  menyebabkan kebijakan  diambil  melalui  jalan  tengah.  Hal  tesebut  mengakibatkan  suatu  rumusan kebijakan  pendidikan  dirasa  ngambang  atau  tidak  fokus  pada  suatu  masalah  tertentu.  c) ketika  para  aktor  perumus  kebijakan  terlalu  banyak  menerima  informasi  ataupun  kurang informasi  yang  diterima  menimbulkan  ketidakjelasan  statement  rumusan  kebijakan pendidikan.  Apabila  kurang  dalam  mendapat  informasi  mengenai  suatu  permasalahan mengakibatkan kebijakan diputuskan dengan dipilinya jalan alternatif yang sederhana. Serta apabila  terlalu  banyak  menerima  informasi,  para  aktor  perumus  kebijakan  mengalami kesulitan ketika akan mensintesakan suatu persoalan serta alternatif yang akan digunakan.
Supandi  (1998)  berpendapat  bahwasanya  ada  beberapa  macam  masalah  yang  terjadi dilingkup kebijakan pendidikan, yaitu:
a. Masalah prosedural, yakni masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah dalam mengatur serta melaksanakan kebijakan pendidikan dan juga pekerjaannya.
b. Masalah  substansial,  yaitu  masalah  yang  terjadi  apabila  berkenaan  serta  konsekuensi yang terjadi dari sebuah kegiatan pendidikan.
c. Masalah  distributif,  ialah  masalah  yang  dapat  diselesaikan  secara  perorangan  serta melibatakan sedikit masyarakat.
d. Masalah  regulatori,  yakni  apabila  suatu masalah menyebabkan  terdapatnya  hambatan serta pembatasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.
e. Masalah redistributif, apabila terjadi karena berkaitan dengan tukar-menukar referensi yang terjadi pada kalangan masyarakat ataupun kelompok-kelompok.
Permasalahan  yang  sering  dibahas  dalam  proses  perumusan  kebijakan  pendidikan  di SMP  Negeri  3  Patuk  ialah  masalah  substansial.  Dikarenakan  SMP  Negeri  3  Patuk merupakan  sekolah  inklusi  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  harus  sudah  mencakup kebijakan  untuk  anak  berkebutuhan  khusus  (ABK).  Sekolah  inklusi  merupakan  sekolah yang tidak membedakan antara anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak pada umumnya,  sehingga  mereka  dapat  belajar  bersama.  Akan  tetapi,  selama  kegiatan  belajar mengajar sedang berlangsung anak berkebutuhan khusus akan tetap didampingi oleh guru pendampingnya.
Para  aktor  perumus  kebijakan  yang  ada  di  SMP  Negeri  3  Patuk  tidak  semua memperhatikan masalah-masalah umum maupun isu-isu yang beredar ditengah masyarakat. Sering sekali masalah umum serta isu-isu tersebut lenyap dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Masalah umum dan isu-isu yang dipilih dan akan dibahas oleh para aktor perumus kebijakan biasa disebut dengan agenda kebijakan.
Masalah umum serta isu-isu yang mendapat perhatian oleh para aktor sehingga masalah tersebut akan dibahas dan dipecahkan masalahnya, biasanya sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut a) masalah tersebut bersifat luar biasa, maksudnya suatu masalah yang tidak biasa terjadi serta dapat berdampak besar pada  masyarakat,  b)  masalah  tersebut  berkenaan  dengan  kepentingan  para  pengurus,  c) masalah tersebut disiarkan secara serentak oleh semua media massa, dan d) masalah tersebut diungkapkan  oleh  akademikus  yang  mempunyai  wawasan  pengetahuan  yang  luas  serta
memandang masalah secara objektif. Akan tetapi, terdapat juga masalah serta isu-isu yang sudah memenuhi persyaratan yang ada namun tidak di perhatikan oleh pemerintah.
Di SMP Negeri 3 Patuk sendiri pernah mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan  pendidikan  di  sekolah  tersebut.  Langkah  yang  diambil  untuk  mengatasi  hal tersebut adalah mengevaluasi kembali kebijakan yang telah diputuskan dengan mekanisme yang prosedural. Langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijakan adalah a) perlu adanya identifikasi terhadap suatu tujuan kebijakan, b) melukakan analisis masalah yang terjadi, c) melakukan  deskripsi  serta  standarisasi  kebijakan  pendidikan,  d)  melakukan  pengukuran secara  berkala  terkait  dengan  tingkatan  perubahan  dari  evaluasi  kebijakan,  dan  e) menganalisis apakah perubahan dari masalah yang dievaluasi akibat dari adanya evaluasi atau disebabkan oleh faktor yang lain.

## 4. Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Sekumpulan  orang  yang  terlibat  dan  mempunyai  wewenang  dalam  perumusan  kebijakan pendidikan dinamakan aktor. Aktorlah yang memberikan sebuah dukungan ataupun sebuah tuntutan serta pula aktor menjadi sasaran dari kebijakan yang sistem kebijakan hasilkan. Hasil dari pemikiran para  aktorlah  yang  menjadi  sebuah  keptusan  kebijakan,  dimana  masing-masing  miliki  sebuah keterampilan  yang  dapat  mempengaruhi,  kemauan  agar  dapat  mengolah  sumber  daya,  dan  juga mempunyai  sumber-sumber  pengaruh  (Ariandy,  2019).  Dalam  merumuskan  sebuah  kebijakan pendidikan  diperlukan  aktor-aktor  yang  dianggap  profesional.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  dapat meminimalisirkan terjadinya kesalahan pada saat proses perumusan berlangsung.
Adapun  aktor-aktor  yang  ikut  serta  dalam  merumuskan  kebijakan  pendidikan  adalah  sebagai berikut:
a. Legislatif
Legislatif  merupakan  badan  yang  bertugas  untuk  membuat  undang-undang  dan  juga  yang merumuskan kebijakan pendidikan. Legislatif merupakan aktor utamanya dikarenakan pengesahan kebijakan  pendidikan,  peraturan  pemerintahan,  dan  juga  peraturan  daera  berada  dibawah kekuasaan legislatif. Aktor yang berperan disini adalah MPR, DPR, DPD, serta DPRD (Hasbullah, 2015)
b. Eksekutif
Eksekutif memegang kekuasaan untuk menerima atau menolak kebijakan yang telah disusun oleh legislatif  dan  juga  eksekutif    mendapat  kebebasan  untuk  merancang  kembali  ataupun  tidak merancang  kembali  dengan  sebuah  alasan  yang  rasional.  Aktor  eksekutif  meliputi  Presiden, Gubernur, Mentri, Walikota, Bupati dan juga Kepala Dinas. Mentri Pendidikan Nasional, Mentri Agama,  Dirjen,  Kepala  Dinas,  serta  Rektor  merupakan  jajaran  aktor  eksekutif  yang  bergerak  di bidang pendidikan. (Hasbullah, 2015)
c. Administrator
Dalam  mencapai  tujuan  negara  administrator  mempunyai  peranan  yang  penting.  Administrator mempunyai peran untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan. implementasi, dan juga evaluasi.
d. Partai Politik
Partai  politik  atau  sering  disebut  parpol  merupakan  sebuah  kelompok  yang  memiliki  sistem organisasi  yang  baik  serta  mempunyai  misi  untuk  mengingatkan  pemerintahan  supaya  dapat melakukan  program  kerjanya  dan  memposisikan  para  anggotanya  menduduki  jajaran pemerintahan.  Peran  partai  politik  ialah  memposisikan  anggitanya  di  legislatif  serta  pimpinan negara maupun daerah.
e. Kelompok yang berkepentingan (Interest Group) Kelompok berkepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok  ini  berperan  untuk  mempengaruhi  perumusan  kebijakan  supaya  kepentingan  dari kelompok ini dapat terakomodir.
f. Organisasi Masyrakat
Organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama.  Organisasi  masyarakat  dapat  menyuarakan  harapannya  kepada  para  perumus  kebijakan formal.
Ambar Wati Ningsih, Anisa Nur Febriyani, Joko Puwanto, Agung Nuryahya Muhaimin
g. Perguruan Tinggi
Perguruan  tinggi  merupakan  suatu  lembaga  akademik.  Perguruan  tinggi  merupakan  penampung aspirasi dan harapan rakyat yang akan di masukkan kepadam butir-butir kebijakan.
h. Tokoh Perorangan
Tokoh perorangan terdiri dari berbagai macam bidang seperti pendidikan, keagamaan, ekonomi, politik, seni, budaya dan lain sebagainya. Dengan pemikiran yang cerdas, tokoh perorangan dapat memberikan gagasannya untuk perumus kebijakan. Maka dari itu, tokoh perorangan dapat langsung berkomunikasi dengan para perumus kebijakan formal.
Di SMP Negeri 3 Patuk sendiri aktor yang berwenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan adalah kepala sekolah beserta para dewan guru, karyawan sekolah, dan juga pengurus komite sekolah. Hasil dari kebijakan pendidikan yang diputuskan secara musyawarah mufakat membawa dampak bagi seluruh warga sekolah diantaranya seluruh warga sekolah mempunyai kewajiban untuk mengikuti atau mentaati kebijakan pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut. apabila terdapati tidak mengikuti atau mentaati kebijakan pendidikan yang berlaku akan dikenai sanksi yang telah disepakati bersama.

## Kesimpulan
Untuk melakukan perumusan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Patuk para aktor kebijakan disekolah  tersebut  mengadakan  koordinasi  dengan  dewan  guru,  karyawan  dan  juga  komite  sekolah. Perumusan kebijakan diadakan ketika rapat dinas di setiap awal semester. Metode yang digunakan dalam memutuskan kebijakan di SMP Negeri 3 Patuk adalah dengan menggunakan metode musyawarah mufakat, apabila  terdapat  perbedaan  pendapat  anatara  para  aktor  maka  dilakukan  voting.  Aktor-aktor  yang berwenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Patuk adalah kepala sekolah, para dewan gur, karyawan sekolah, serta juga komite sekolah.
Tahapan  proses  perumusan  di  SMP  Negeri  3  Patuk  ialah  melakukan  rapat  dinas,  tercapainya mufakat,  dan  implementasi  kebijakan.  Faktor  yang  mempengaruhi  dirumuskannya  kebijakan  di  SMP Negeri 3 Patuk adalah faktor lingkungan dan peserta didik. SMP Negeri 3 Patuk merupakan sekolah inklusi yang dimana menerima peserta didik reguler dan anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Kebijakan pendidikan di sekolah ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Di SMP Negeri 3 Patuk sendiri pernah mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan yang berlaku. Untuk menanggulangi masalah tersebut kepala sekolah beserta dewan guru, karyawan, dan komite  melakukan  evaluasi  kembali  mengapa  kebijakan  tersebut  bisa  gagal  melalui  mekanisme  yang prosedural.

## Referensi
Arwildayanto, DKK. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV Cendikia Press
Darma,  I.  P.,  &  Rusyidi,  B.  (2015).  Pelaksanaan  sekolah  inklusi  di  Indonesia. Prosiding  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat , 2 (2).
Dunn, William N., (2004) Analisa Kebijakan Publik. (Peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fattah,  Nanang.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan.  Bandung: Remaja Rosdakarya
Hanisy,  Asmad.  (2013).  Konsep  dasar  analisis  kebijakan.  Al  Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48-63.
Hasbullah.  (2015), Otonomi  Pendidikan:Kebijakan  Otonomi  Daerah dan  Implikasinya  Terhadap Penyelenggaraan  Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Lester,  James  P  &  Stewart,  Joseph  JR.  (2010).  Public  Policy:  An Evolutionary   Approach.   USA, Wadsworth/Thomson Learning
Majdid, Abd. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
Mohammad  Ariandy,  “ Kebijakan  Kurikulum  Dan  Dinamika  Penguatan  Pendidikan  Karakter  Di  Indonesia ,” Sukma: Jurnal Pendidikan 3, no. 2 (2019): 137– 168.
Quade,  E.S.,  (1984),  Analysis  for  Public  decision.  Elsevier  Science Publishing, New York.
Sidney, M. S. (2007).Policy formulation: Design and tools. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods (pp. 79– 87). New Brunswick, NJ: CRC Taylor and Francis