Terakreditasi

## Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura
Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay

## Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan
Safiudin * , Qutsiyah, Andryka Syayed Achmad Assagaf Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia
* safiudin1279@gmail.com

## Abstract
The increasing number of  non-Papuans moving to  Jayapura resulted in the Port Numbay Indigenous People (OPN) as natives of Jayapura City unable to compete in the micro-trade  business  sector.  The  present  research  examines  the  Jayapura  municipal government’s  policy  regarding  the  empowerment  of  OPN  in  the  micro-trade  business sector based on the principle of affirmation. This type of empirical juridical research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques use observation, in- depth  interviews,  and  literature  studies.  The  result  showed  that  the  empowerment program not only gave priority to OPN but also all indigenous Papuans (OAP) without neglecting non-Papuans. Empowerment policy is in the form of providing reinforcement and  protection.  Strengthening  policies  are  implemented  by  developing  entrepreneurial competencies, providing capital assistance and facilities, and promoting local products. Protection policies take the form of providing traditional markets for OPN and OAP and prohibiting non-Papuans from selling traditional handicrafts and garden products with Papuan  socio-cultural  characteristics.  However,  its  effectiveness  has  been  limited because strengthening the ownership of various factors of production, distribution, and marketing in the protected business sector has not been carried out.

## Keywords: Trading Micro-business; Port Numbay Indigenous People; Empowerment

## Abstrak
Meningkatnya  jumlah  penduduk  luar  Papua  yang  datang  ke  kota  Jayapura mengakibatkan orang asli Port Numbay (OPN) sebagai penduduk asli kota Jayapura tidak mampu  bersaing  di  sektor  usaha  mikro  perdagangan.  Studi  ini  membahas  kebijakan pemerintah kota Jayapura dalam pemberdayaan OPN di sektor usaha mikro perdagangan berdasarkan  prinsip  afirmasi.  Jenis  penelitian  ini  yuridis  empiris  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  pengamatan, wawancara  mendalam,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  program pemberdayaan bukan hanya memberikan prioritas kepada OPN tetapi juga seluruh orang asli  Papua  (OAP)  tanpa  mengabaikan  orang  non-Papua.  Kebijakan  penguatan dilaksanakan dengan cara pengembangan kompetensi wirausaha serta pemberian bantuan modal,  fasilitas,  dan  bantuan  promosi.  Kebijakan  proteksi  berbentuk  penyediaan  pasar tradisional  bagi  OPN  dan  OAP,  dan  larangan  bagi  orang  non-Papua  menjual  produk kerajinan  tradisional  dan  hasil  kebun  yang  berciri  sosial  budaya  Papua  dalam  rangka memberikan  kesempatan  kepada  OPN  dan  OAP  untuk  berkembang  pada  sektor  usaha mikro  perdagangan.  Kebijakan  larangan  tersebut  belum  efektif  karena  penguatan terhadap  kepemilikan  berbagai  faktor  produksi,  distribusi,  dan  pemasaran  pada  sektor usaha yang diproteksi belum dilakukan.

## Kata Kunci: Usaha Mikro Perdagangan; Orang Asli Port Numbay; Pemberdayaan

## Pendahuluan
Percepatan  pembangunan  Papua  disatu  sisi  memberikan  kemajuan  di  bidang ekonomi,  pendidikan,  dan  kesehatan  walaupun  belum  signifikan  (Mustikawati  & Maulana, 2020). Disisi lain, meningkatnya jumlah penduduk luar Papua yang datang ke kota  Jayapura  yang  diikuti  dengan  pembangunan  infrastruktur  menimbulkan marginalisasi sosial ekonomi dan peminggiran orang asli Port Numbay (OPN) terutama di wilayah perkotaan (Pamungkas et al., 2022). Pada sektor usaha mikro, mereka tidak mampu  bersaing  dengan  orang  non  Papua  (Pakasi,  2018).  Di  pusat  kota  Jayapura, pedagang  pasar  tradisional,  pedagang  kaki  lima,  pertokoan,  dan  usaha  perdagangan lainnya mayoritas orang non Papua, bahkan di pinggiran kota distrik Muara Tami hingga wilayah perbatasan kota Jayapura-Papua New Guinea (Timisela, 2015; Chotim, 2020). Padahal pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus), dan keberpihakan  serta  pemberdayaan  OPN  merupakan  salah  satu  prinsip  kebijakan pembangunan kota Jayapura (Perda Kota Jayapura 5/2017).
Hasil studi sebelumnya yang mengkaji pemberdayaan orang asli Papua (OAP) pada sektor  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  menunjukkan,  bahwa  strategi pemberdayaan  yang  digunakan  tidak  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan  usaha koperasi  (Lado  &  Deodata,  2021),  sedangkan  bantuan  pemerintah  dan  keterampilan wirausaha mampu meningkatkan keuangan pelaku UMKM  (Ghulam, 2021). Dua studi tersebut tidak membahas strategi pemberdayaan, bentuk bantuan pemerintah, dan jenis usaha  mikro  perdagangan  yang  dijalankan  OPN.  Hasil  penelitian  lain  menunjukkan, bahwa  pemberdayaan  ekonomi  OAP  dilakukan  melalui  pembangunan  sarana  pasar, pelatihan, pendampingan usaha, bantuan modal dan alat produksi, dan bantuan promosi pemasaran (Pahri, 2017; Mulya, 2020; Salehuddin et al., 2021; Abd Kadir et al., 2022).
Kebijakan pemberdayaan UMKM pada daerah lain di luar Papua berdasarkan hasil penelitian  sebelumnya  menunjukkan,  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pemberdayaan  UMKM  termasuk  sektor  ekonomi  kreatif  dilakukan  dalam  bentuk pengembangan  pengetahuan  dan  keterampilan  pengelolaan  usaha,  produksi  dan pemasaran, bantuan tempat usaha, serta bantuan modal usaha  (Indarti & Darmi, 2022; Fatine,  2022;  Ningrum  et  al.,  2018;  Ramadhanti  et  al.,  2022),  pendampingan  usaha, bantuan  promosi  produk,  dan  desain  teknologi  (Herkulana  &  Budiman,  2022), membangun kemitraan dengan lembaga perbankan dalam rangka kredit usaha (Nurhalita & Imsar, 2022; Ondang et al., 2019), serta kemudahan izin usaha dan pembinaan inovasi produk (Sari et al., 2022).
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas kebijakan pemberdayaan  pada  sektor  usaha  mikro  perdagangan  berdasarkan  prinsip  afirmasi, dengan  fokus  kajian:  (1)  kebijakan  penguatan  OPN  pada  sektor  usaha  mikro perdagangan;  dan  (2)  perlindungan  OPN  pada  sektor  usaha  mikro  perdagangan  untuk mengatasi kompetisi yang tidak berimbang. Sebagian besar OPN berjualan noken, buah pinang, usaha kios kecil, menjual makanan dan minuman ringan, hasil laut, hasil kebun, dan  jenis  dagangan  lainnya.  Selain  melengkapi  hasil-hasil  studi  sebelumnya,  hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pengambilan  kebijakan  dalam  rangka  afirmasi ekonomi  OPN.  Substansi  Otsus  Papua  adalah  keberpihakan,  perlindungan,  dan pemberdayaan untuk merespon aspirasi kemerdekaan masyarakat Papua (Agus Sumule 2003),  dan  salah  satu  sumber  konflik  yang  melibatkan  OAP  dengan  orang  non  Papua karena adanya kesenjangan ekonomi (Ajoi, 2016). Keberhasilan pemberdayaan ekonomi OPN dapat mendukung harmonisasi keragaman penduduk kota Jayapura yang selama ini telah terjalin secara baik, sekaligus mendukung pencapaian tujuan politis kebijakan Otsus Papua yang ditempuh pemerintah pusat.
Pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek  yaitu:  (1) menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat; (2) penguatan potensi  dengan  menyediakan  input  dan  pembukaan  akses;  dan  (3)  perlindungan  serta keberpihakan terhadap pihak-pihak yang tidak berdaya guna mencegah kompetisi yang tidak berimbang (Hasan & Azis, 2018a). Ketiga aspek tersebut diatur dalam UU 20/2008 dan PP 7/2021. Pada aspek mewujudkan iklim usaha yang kondusif, peran pemerintah yaitu  menfasilitasi  pendanaan,  membangun  sarana  dan  prasarana,  memberikan  akses informasi, membangun kemitraan, memberikan kemudahan izin usaha dan kesempatan dengan menentukan tempat usaha serta melindungi usaha tertentu hanya diperuntukkan UMKM,  melaksanakan  promosi,  dan  meningkatkan  fungsi  inkubator  (Pasal  7-15  UU 20/2008). Pada aspek pengembangan usaha, peran pemerintah antara lain meningkatkan kemampuan  produksi,  manajemen  usaha  dan  pemasaran,  kewirausahaan,  desain teknologi, serta dukungan promosi produk (UU 20/2008, Pasal 16-29). Secara garis besar, formulasi pemberdayaan UMKM yang diatur dalam PP 7/2021 berbentuk pembinaan dan pemberian fasilitas (PP 7/2021, Pasal 2 ayat [2]).
Menumbuhkan  semangat  kewirausahaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  cara mengatasi  masalah pembangunan  melalui pemberdayaan yang dapat  dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pelibatan masyarakat serta model partisipasi asesmen dan rencana, dan  beberapa  materi  pemberdayaan  yang  dapat  dipilih  yaitu  membina  SDM,  usaha, lingkungan,  atau  membina  kelembagaan.  (Hamid,  2018).  Konsep  dan  operasional pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  menurut  Hazan  &  Aziz  (2018a)  tidak  dapat diformulasi secara umum karena masalah yang dihadapi masing-masing masyarakat lokal berbeda. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menurut Diatmika & Rahayu (2022) harus memaksimalkan sumber daya dan memperbanyak pelatihan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Ariyanto, (2021), keterampilan harus diikuti dengan jiwa kewirausahaan yang ditanamkan pada diri seseorang disaat memulai usaha, dan  pola  pikir  kewirausahaan  harus  ditanamkan  kepada  anak  sejak  dini.  Pendidikan kewirausahaan  menurut  Margahana  &  Triyanto  (2019)  dilakukan  melalui  tradisi kewirausahaan dalam keluarga dan pendidikan berbasis kewirausahaan yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, kaum intelektual, dan masyarakat.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  studi  hukum  empiris  yang  mengkaji  pelaksanaan kebijakan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan pendekatan  kualitatif,  dan  menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data. Pertama , pengamatan aktivitas pedagang di pasar tradisional Youtefa, Hamadi, Pasar Mama Papua, wisata pantai Hamadi hingga Holtekamp, kampung Yoka, Nafri, Skow Mabo, dan Skow Yambe, dan beberapa kelurahan di wilayah distrik Abepura. Hasil pengamatan tersebut didukung  dengan  kegiatan  mendengarkan  aktivitas  dan  percakapan  yang  berlangsung. Untuk  mendukung  hasil  pengamatan,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  cara menyimak  rapat  dengar  pendapat  antara  Pansus  Otsus  DPRD  Kota  Jayapura  dengan tokoh  masyarakat  adat  (Ondoafi),  kepala  kampung  adat,  dan  para  tokoh  pemuda  yang membahas pemberdayaan masyarakat adat dan OPN.
Kedua , wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  (Perindakop)  dan  Kepala  Seksi  Ekonomi  Kreatif Dinas  Pariwisata  kota  Jayapura,  pedagang,  pengusaha,  Kepala  Distrik. Ketiga ,  studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)  provinsi  Papua  dan  Peraturan  Daerah  (Perda)  kota  Jayapura,  informasi  dan dokumentasi  pelaksanaan  program  kerja  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah  kota Jayapura  yang  dipublikasikan  oleh  Humas  Setda  Kota  Jayapura,  hasil-hasil  studi
sebelumnya,  dan  teori  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Selain  bahan-bahan kepustakaan  tersebut,  data  pelaku  UMKM  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perindakop  dan Dinas  Pariwisata  kota  Jayapura  menjadi  acuan  dalam  kegiatan  pengamatan.  Data lapangan  berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  mendalam  selanjutnya dipaparkan  secara  deksriptif-analitis  kemudian  diulas  dari  aspek  yuridis,  teoritis,  dan disandingkan dengan hasil-hasil studi sebelumnya.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pelaku Usaha Mikro Perdagangan Kalangan Orang Asli Port Numbay
Jenis dagangan buah pinang menjadi ciri khas mereka karena walaupun membuka usaha  kios,  usaha  kedai,  dan  menjual  makanan  dan  minuman  ringan  selalu mengikutsertakan  buah  pinang  untuk  dijual  sebagaimana  terlihat  pada  gambar  1  dan gambar 2. Berdasarkan data Dinas Perindakop, dari jumlah 3.292 OAP yang menjalankan usaha  mikro,  terdapat  281  OPN.  Tempat  dagangan  mereka  tersebar  di  lima  distrik (kecamatan) yaitu Abepura, Heram, Muara Tami, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Persentase  jenis  barang  dagangan  yang  dijual  OPN  sebagaimana  tabel  1  antara  lain: penjual pinang sebanyak 28,5%, usaha kios sebanyak 24%, penjual minuman dingin dan es jas-jus sebanyak 8,5 %, penjual noken dan rajutan tas wol sebanyak 8%, penjual roti dan  makanan  ringan  sebanyak  4,6%,  penjual  makanan  ringan  dan  minuman  dingin sebanyak 4,6%, usaha kedai sebanyak 2,8%, penjual ikan sebanyak 2,1%, usaha warung makan dan nasi kuning sebanyak 2,1%, dan penjual es kelapa muda sebanyak 1,8%.
Tabel 1. Jenis Usaha Yang Dijalankan Orang Port Numbay
No. Jenis Usaha/Jualan Jumlah Berdasarkan Distrik Jumlah Abepura   Heram   Muara Tami Jayapura Selatan Jayapura Utara 1 Pinang 21 1 3 16 2 43 2 Pinang + noken 1 1 3 Pinang + BBM eceran 3 3 3 2 11 4 Pinang + buah- buahan + sayuran 1 2 3 5 Pinang + minuman dingin/jus + kue 11 1 3 4 19 6 Pinang + gorengan + keladi tumbuk 3 3 Gambar 1. OPN Membuka Usaha Kios, Bensin, Dan Pinang Di Pesisir Pantai Wisata (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023) Gambar 2. OPN Penjual Minuman Dingin Dan Pinang Di Pesisir Pantai Wisata (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
7 Noken / kerajinan noken + tas wol 1 1 8 3 6 19 8 Noken + penjahit 2 1 3 9 Noken + minuman dingin 1 1 10  Kios 28 5 6 18 2 59 11  Kios + pinang 1 1 1 3 12  Kios + noken 1 1 13  Kios + BBM eceran 1 1 2 14  Kios + kuliner 1 1 15  Kios + jus + minuman dingin 1 1 16  BBM eceran 8 2 10 17  Kedai kopi + minuman ringan/dingin 1 4 5 18  Kedai + pinang 1 1 19  Kedai + noken 2 2 20  Ternak sapi 1 1 21  Tukang ojek 1 1 2 22  Sayuran + buah 1 1 23  Sagu bakar 1 1 24  Makanan ringan/Roti + minuman dingin 9 3 1 13 25  Makanan ringan + kue roti 7 6 13 26  Parang + kornet 1 3 4 27  Papeda + ikan 1 1 28  Jualan/pakaian online 1 2 3 29  Makanan/produk PNG 1 2 3 30  Daging 1 1 31  Warung makan/nasi kuning/ mie  + kue 1 2 3 6 32  Galon + minyak tanah 1 1 33  Cucian motor 1 1 34  Minuman dingin/es/jus/cendol 4 3 5 7 5 24 35  Hasil kebun 1 1 36  Ternak babi 1 1 37  Tambak ikan air tawar 1 1 38  Kuliner 2 2 39  Ikan mentah 5 1 6 40  Es kelapa muda 5 5 41  Voucher/Pulsa 1 1
42  Gorengan + sirup 1 1 Jumlah 93 10 55 95 28 281
(Sumber: Diolah Dari Data UMKM Dinas Perindakop Kota Jayapura, November 2022 )
Selain mereka yang berada dalam pembinaan Dinas Perindakop, terdapat pedagang OPN  yang  dikategorikan  menjalankan  usaha  ekonomi  kreatif  dan  berada  dalam pembinaan Dinas Pariwisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, dari 277 pelaku usaha ekonomi  kreatif,  terdapat  26  OPN  yang  menjalankan  usaha  di  sektor  ekonomi  kreatif sebagaimana tabel 2. Dari 26 orang tersebut penjual noken rajutan sebanyak 31%, penjual piring lidi, usaha batik Papua, dan penjual aksesoris tradisional masing-masing sebanyak 11%, sedangkan sisanya adalah usaha warung makanan khas Papua dan usaha kerajinan lainnya.
Tabel 2. Jenis Usaha Ekonomi Kreatif Yang Dijalankan Orang Port Numbay
No. Jenis Usaha/Jualan Jumlah Berdasarkan Distrik Jumlah Abepura   Heram   Muara Tami Jayapura Selatan Jayapura Utara 1 Piring lidi 3 3 2 Aksesoris 2 1 3 3 Noken / noken rajutan 3 2 1 2 8 4 Kriya batok kelapa 1 1 5 Batik Papua 2 1 3 6 Ukiran + lukisan 2 2 7 Kopi 1 1 8 Vco 1 1 9 Sagu 1 1 10 Mie sagu + tepung sagu 1 1 11 Ikan asar 1 1 12  Papeda bungkus + ikan 1 1 Jumlah 8 5 9 4 - 26
(Sumber: Diolah Dari Data Dinas Pariwisata Kota Jayapura, November 2022) Selain  jenis  usaha  yang  terdata  pada  Dinas  Perindakop  dan  Dinas  Pariwisata, sebagian  OPN  berjualan  ikan  air  tawar,  hasil  laut  berupa  kepiting,  kerang,  ikan  hasil tangkapan dengan menggunakan jaring dan kegiatan memancing secara tradisional, ikan asar  (panggang),  dan  berjualan  hasil  kebun  milik  sendiri,  terutama  di  pasar  tradisional dan pasar induk regional Youtefa, berjualan sagu dan buah pinang di beberapa kelurahan dan  kampung  di  wilayah  distrik  Abepura,  Heram,  dan  Jayapura  Selatan.  Dinas Perindakop  belum  melakukan  pendataan  secara  menyeluruh  terhadap  pedagang  dari kalangan OPN karena tempat jualan mereka tersebar di banyak lokasi, dan pada umumnya mereka berbaur dengan pedagang lainnya baik dari kalangan OAP maupun kalangan non Papua.  Dinas  Perindakop  hanya melakukan pendataan  di  beberapa lokasi  yang mereka ketahui  dan  mudah  dijangkau.  Wawancara  dengan  J.  Ursula  Hamadi,  Kepala  Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura:
Kami  kesulitan  mendata  pelaku  UMKM  dari  orang  asli  Port  Numbay  karena kebanyakan  mereka  tersebar  dimana-mana,  ada  yang  di  Entrop,  ada  yang  di Hamadi,  Enggros,  Tobati,  dan  masih  banyak  di  tempat  lain,  cuma  kami  tidak mengetahui dengan pasti.

## 2. Penguatan OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan
Penguatan  potensi  OPN  di  sektor  usaha  mikro  perdagangan  diarahkan  pada pelatihan  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  wirausaha  serta  pendampingan, pemberian bantuan modal usaha, dan bantuan fasilitas usaha. Pertama , program pelatihan oleh  Dinas  Perindakop  dilaksanakan  setiap  tahun  dengan  rata-rata  jumlah  peserta sebanyak 100-125 orang pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tata  cara  pembukuan  keuangan,  keterampilan  mengelola  usaha,  keterampilan  dalam memasarkan  barang  dagangan,  dan  memberikan  motivasi  agar  mereka  memiliki semangat dan konsisten menjalankan usaha. Sasaran pelatihan yaitu para penjual pinang, penjual  noken,  penjual  ikan  asar  (ikan  panggang),  pemilik  usaha  kios  kecil,  penjual makanan dan minuman ringan. Program pelatihan wirausaha telah dilakukan sejak tahun 2012. Wawancara dengan J. Ursula Hamadi, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura.
Sudah dari tahun 2012, dilakukan pelatihan dan pendampingan, agar mereka paham pembukuan,  pencatatan,  paham  pemasaran  dan  penjualan.  Setiap  tahun,  mama- mama yang jualan pinang, noken, ikan asar, dan pemilik kios kecil, dan usaha kecil lainnya kami latih.
Mereka  yang  telah  mengikuti  pelatihan  ditindaklanjuti  dengan  pemberian pendampingan usaha. Pedagang yang mendapatkan pendampingan berjumlah dua puluh hingga tiga puluh orang di setiap distrik, dan Dinas Perindakop menyediakan satu orang pendamping untuk setiap Distrik, yaitu mereka yang membuka usaha kios dan penjual es jas-jus  dan  minuman  ringan.  Wawancara  dengan  J.  Ursula  Hamadi,  Kepala  Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura:
Pendamping  setiap  distrik  1  orang  yang  mendampingi,  setiap  distrik  itu  20-30 orang,  tapi  orang  Asli  Port  Numbay  itu  agak  kurang,  padahal  sebenarnya dikhususkan untuk orang Port Numbay, cuma itu tadi jumlah orang Port Numbay itu. Ibu-ibu yang didampingi untuk kios-kios. Jualan es-teh.
Dinas  Pariwisata  juga  memberikan  pelatihan  pengelolaan  usaha,  pelatihan keterampilan produksi, dan pelatihan pemasaran pada sektor ekonomi kreatif yang secara kontinu  dilaksanakan  setiap  tahun.  Jenis  pelatihan  yang  diberikan  antara  lain keterampilan pembuatan kerajinan dan makanan tradisional yang berbahan lokal seperti pembuatan kue dan es-cream berbahan tepung sagu dan kelapa, pembuatan souvenir, dan pelatihan pemasaran secara digital. Selain memberikan pelatihan, Dinas Pariwisata juga melaksanakan  pameran  secara  rutin  setiap  tahun  baik  tingkat  lokal  maupun  nasional untuk mempromosikan produk-produk kerajinan lokal yang dijual oleh para pedagang. Wawancara  dengan  Richard  Nuhumury,  Kepala  Bidang  Ekonomi  Kreatif  Dinas Pariwisata.
Kalau  kita  soal  kuliner  kreatif  seperti  sagu  dijadikan  es-cream,  kue,  dijadikan teping-teping untuk makanan. Terus macam kelapa yang juga dijadikan es-cream, kelapa  dijadikan  kue.  Kita  juga  buat  pelatihan  bagaimana  carannya  manajemen keuangan, bagaimana carannya mereka mengelola usaha itu dengan baik. pelatihan digitalisasi, kemudian sampai pada teknik produksi, dan promosi itu kami lakukan dalam bentuk festival tiap tahun.
Kedua, bantuan  modal  usaha  berupa  barang  jualan.  Para  pelaku  usaha  kios diberikan barang dagangan untuk dijual seperti minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, air mineral, dan aneka makanan ringan dan minuman ringan. Para penjual roti diberikan tepung, gula, mentega, susu, dan bahan lain yang  digunakan untuk membuat roti. Para penjual  pinang  diberikan  buah  pinang,  dan  para  penjual  bahan  bakar  minyak  eceran diberikan bensin. Para penjual es dan minuman dingin diberikan teh-kotak, teh-botol, dan bahan  pembuatan  minuman  lainnya  seperti  sirup  dan  jus  instan.  Para  penjual  dan pengrajin  noken  dan  tas  wol  diberikan  benang  wol  dan  olahan  kulit  kayu.  Di  distrik Abepura, bantuan buah pinang dan bahan bakar bensin diberikan kepada pedagang OPN yang  belum  mendapat  bantuan  dari  Dinas  Perindakop.  Pada  awal  kebijakan  program pemberdayaan  dicanangkan,  modal usaha diberikan dalam bentuk  uang namun  banyak diantara penerima menggunakan uang bukan untuk membeli barang dagangan, sehingga modal usaha diberikan dalam bentuk barang jualan. Wawancara dengan Deonisius Deda, Kepala Distrik Abepura:
Kalau di  distrik Abepura, kami memberikan barang jualan. Yang  ada di  wilayah kami  itu  penjual  pinang  dan  bensin.  Jadi  kami  belikan  buah  pinang  kemudian mereka jual, kami juga beli bensin bagi yang jual bensin. Awalnya, bantuan berupa uang, tapi setelah kita lihat, tidak ada yang berkembang satu pun, uang itu dipake untuk kebutuhan lain, makanya kami ganti dengan barang jualan.
Ketiga ,  bantuan  fasilitas  tempat  usaha.  Penjual  pinang  diberikan  pondok  pinang (meja mini) sebagai tempat berjualan pinang, dan sebagian penjual bahan bakar eceran diberikan pompa bensin mini. Mereka yang telah memiliki kios semi permanen diberikan bantuan  perbaikan  kios  berupa  atap  seng  dan  bahan  material  lainnya.  Sayangnya, mayoritas penjual pinang menggunakan meja pinang hanya selama tiga bulan dan mereka lebih  memilih  menggunakan  meja  pinang  sederhana  hasil  buatan  sendiri.  Pilihan  para penjual pinang untuk tidak menggunakan meja pinang bantuan pemerintah kota Jayapura karena selain ukurannya yang kecil dan mejanya yang sedikit licin. Ukuran meja pinang yang  mereka  terima  tidak  dapat  menampung  tumpukan  buah  pinang  dalam  jumlah banyak,  dan  buah  pinang  berbentuk  lonjong  dan  kulitnya  yang  agak  licin  tidak  dapat ditaruh di atas papan yang agak licin, sebagaimana E. Asso, mama Papua penjual pinang mengatakan:
Pemerintah sudah siapkan meja, tapi meja itu tidak sesuai dengan kita punya, meja yang pemerintah siapkan itu kecil baru licin, sedangkan kita jualan ini, mejanya ada yang taruh jualan untuk dua orang, makanya mejanya tidak pas dengan kita pu meja yang kita pake jualan.
Program  penguatan  pada  dasarnya  diprioritaskan  kepada  OPN  sesuai  prinsip keberpihakan dan pemberdayaan OPN namun jumlah pedagang dari kalangan OPN relatif sedikit,  dan  sebagian  dari  mereka  yang  sebelumnya  berjualan  pada  perkembangannya tidak lagi menjalankan usaha setelah beberapa kali mengikuti pelatihan, sehingga Dinas Perindakop  membuka  ruang  bagi  pedagang  dari  kalangan  OAP  pada  umumnya.  Dinas Perindakop  memberikan  penguatan  kepada  seluruh  pelaku  usaha  tanpa  membedakan OPN  dan  OAP  yang  berjualan  di  wilayah  perkotaan,  sedangkan  prioritas  penguatan pedagang dari kalangan OPN dijalankan oleh pemerintahan tingkat distrik (kecamatan). Sebagian  OPN  tidak  dapat  bertahan  dalam  menjalankan  usaha  perdagangan  terutama pada bidang usaha kios, warung makan, penjual gorengan, penjual bahan bakar eceran. Wawancara  dengan  J.  Ursula  Hamadi,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  UMKM  Dinas Perindakop Kota Jayapura:
Memang yang diprioritaskan kan orang asli port Numbay, cuma kebanyakan putus di tengah jalan dan ketika kita minta lagi itu susah. Jadi kami buka untuk seluruh orang  Papua  karena  mereka  juga  butuh  pembinaan.  Pelatihan,  tidak  menutup kemungkinan melibatkan non Papua.

## 3. Kebijakan Proteksi OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan
Sebagaimana kebijakan penguatan bukan hanya keberpihakan terhadap OPN tetapi juga OAP pada umumnya, kebijakan proteksi  juga diberikan kepada seluruh pedagang OAP.  Kebijakan  pertama  yaitu  penyediaan  pasar  mama  Papua.  Pasar  induk  regional Youtefa berlokasi di kelurahan Vim distrik Abepura merupakan pasar tradisional terbesar di  kota  Jayapura  yang  diresmikan  pada  bulan  Mei  2021,  dan  pasar  tersebut  sebagai pengganti pasar lama Youtefa yang dianggap sudah tidak layak karena selalu tergenang air disaat hujan deras. Pasar induk regional Youtefa dibagi dalam tiga area utama yaitu Pasar Mama Papua, pasar ikan, pasar pagi, dan area warung makan. Pasar Mama Papua berada di bagian depan sehingga lebih mudah dijangkau pembeli, dan setiap orang yang berbelanja akan melewati area tersebut. Penyediaan Pasar Mama Papua karena pedagang di pasar lama Youtefa dan Hamadi mayoritas orang non Papua, sementara orang Papua hanya berjualan di luar losmen dengan menggunakan karung, tenda, atau papan seadanya sebagai tempat dan alas untuk berjualan.
Dua tahun sejak diresmikan Walikota Jayapura, losmen Pasar Mama Papua di pasar induk  regional  Youtefa  tidak  digunakan  secara  maksimal  sebagaimana  terlihat  pada gambar  3.  Seyogyanya  losmen  tersebut  digunakan  untuk  menjual  hasil  kebun  dan kerajinan tradisional, namun orang Papua penjual sayur-sayuran, buah pisang, dan umbi- umbian lebih memilih berjualan di luar losmen. OPN penjual ikan air laut, ikan air tawar, dan hasil kebun berupa buah labu, pisang, dan umbi-umbian memilih berjualan di luar losmen atau di pinggir jalan raya depan pasar. Setiap orang yang hendak membeli umbi- umbian, baik orang Papua maupun non-Papua, mereka akan membeli di area Pasar Mama Papua  yang  penjualnya  adalah  OAP  dan  OPN.  Sementara  para  pembeli  yang  hendak membeli  sayur-sayuran  dan  buah-buahan  lebih  memilih  berbelanja  di  pasar  pagi  yang letaknya paling belakang area pasar induk regional sebagaimana pada gambar 4, karena mereka  dapat  membeli  secara  borongan  dan  eceran  dengan  harga  murah  yang  dijual orang-orang non-Papua. Para penjual sayur dan buah serta hasil kebun di area pasar pagi adalah para petani distributor yang seluruhnya orang non-Papua.
Kebijakan kedua yang  ditempuh  pemerintah  kota  Jayapura  yaitu  larangan  bagi orang non-Papua menjual produk kerajinan tradisional Papua yaitu tas noken, dan hasil kebun  berupa  buah  pinang,  tepung  sagu,  dan  umbi-umbian  berupa  keladi,  ubi  jalar ( kasbi ), dan singkong ( kasbi) yang merupakan bagian dari ciri sosial budaya OPN dan
Gambar 3. Losmen Pasar Mama Papua di Pasar Induk Regional Youtefa Tidak Digunakan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
Gambar 4. Pasar Pagi, Tempat Orang Non Papua Menjual Sayur Dan Buah (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
OAP.  Kebijakan  larangan  tersebut  ditetapkan  melalui  Perda  Kota  Jayapura  10/2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal. Maraknya  orang  non Papua yang menjual tas noken, aksesoris dan mahkota tradisional Papua, serta buah pinang yang berpotensi  mengurangi  pendapatan  pedagang  asli  Papua  menjadi  penyebab  terbitnya kebijakan  tersebut,  dengan  maksud  agar  pedagang  dari  kalangan  OPN  dan  OAP  dapat meningkatkan  pendapatan  usaha  penjualan  barang  dagangan  sesuai  dengan  kebiasaan yang mereka geluti  setiap hari, karena  disisi  lain  mereka  kurang terampil  menjalankan usaha kios, berjualan gorengan, warung makan, atau berjualan barang dagangan lainnya, bahkan berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan mereka kalah bersaing  dengan orang non Papua. Wawancara dengan Deonisius Deda, Kepala Distrik Abepura:
Kami orang asli Port Numbay tidak punya kemampuan bersaing dengan saudara- saudara dari nusantara, yang  sudah mapan berdagang. Orang Port Numbay tidak terbiasa  dengan  usaha  dagang  yang  seperti  saudara-saudara  kami  pendatang lakukan. Yang mereka bisa jual itu yaa, pinang, sagu, sayur dan buah yang diambil dari  kebun  sendiri,  jual  ikan,  selebihnya  yaa  tidak  bisa,  dan  memang  orang  Port Numbay tidak punya jiwa berkompetisi dalam dagang.
Larangan  menjual  buah  pinang  dan  tas  noken  bagi  orang  non-Papua  masih  sulit diwujudkan walaupun Dinas Perindakop telah memasang spanduk pengumuman di setiap pasar tradisional  sebagaimana  pada  gambar 5.  Seluruh distributor  dan penjual  di  pasar lama  Youtefa  sebagai  tempat  transaksi  jual-beli  pinang  terbesar  di  kota  Jayapura sebagaimana gambar 6 adalah orang non-Papua. Para distributor membeli dalam jumlah besar  dari  pemilik  kebun  untuk  dijual  lagi  secara  grosir  kepada  distributor  kedua, sedangkan  para  penjual  pinang  yang  juga  orang  non-Papua  membeli  dari  distributor kedua atau pertama. Sementara mayoritas OPN menjual pinang secara eceran di tempat wisata,  pinggir  jalan  pusat  keramaian  sebagaimana  gambar  7,  depan  pertokoan sebagaimana gambar 8, atau di kompleks pemukiman sendiri. Buah pinang yang dijual sebagian besar berasal  dari pohon yang ditanam  sendiri namun  jumlahnya sedikit, dan selebihnya mereka membeli dari distributor kedua atau membeli dari penjual pinang di pasar Youtefa. Kampung Koya Koso adalah penghasil buah pinang terbesar yang menjadi tempat orang-orang non-Papua berkebun pinang dan sirih dalam jumlah besar kemudian dijual kepada distributor.
Gambar 5. Pengumuman Larangan Orang Non- Papua Menjual Noken, Pinang, Sagu, Dan
Umbi-Umbian, Di Pasar Youtefa
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)
Gambar 6. Orang Non-Papua, Para Distributor Dan Penjual Pinang Di Pasar Youtefa (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
Gambar 9. OAP Penjual Tas Noken Di Luar Losmen Pasar Hamadi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023 Gambar 10. Orang Non Papua Penjual Tas Noken Di Pasar Hamadi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023
Di  pasar  tradisional  Hamadi  distrik  Jayapura  Selatan  dikenal  sebagai  pusat penjualan  tas  noken,  koteka,  mahkota,  tas  wol  rajutan,  dan  aksesoris  yang  berciri tradisional  Papua,  yang  mayoritas  penjualnya  adalah  orang  non-Papua.  Mereka menggunakan  rumah  toko  di  pinggir  jalan.  Ironisnya,  anyaman  kulit  kayu  bahan pembuatan  noken  dan  mahkota  tradisional  justru  dijual  orang  non-Papua,  dan  produk kerajinan yang dijual di setiap toko milik orang non-Papua sebagaimana gambar 10 lebih lengkap  dari  pada  tempat  penjualan  kerajinan  tradisional  milik  OPN  dan  OAP.  Para penjual noken dan  kerajinan khas  Papua dari kalangan OPN  dan OAP  menjual  barang dagangan  di  beberapa  tempat  wisata,  kios  depan  rumah,  kafe  atau  kedai  kopi,  di  luar losmen  pasar  Hamadi  sebagaimana  gambar  9,  namun  dalam  jumlah  yang  terbatas  dan tidak bervariasi. Masyarakat yang menggunakan tas noken dan mahkota tradisional pada upacara  hari-hari  besar  nasional,  atau  orang  luar  Papua  yang  berkunjung  ke  Jayapura, mereka membeli di pasar Hamadi karena tersedia secara lengkap.
Gambar 8. Penjual Pinang Dan Bensin Pada Malam Hari Depan Pertokoan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
Gambar 7. Penjual Pinang Dan Minuman
Jas-Jus Pada Malam Hari Di Pinggir Trotoar Jalan Raya
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)
Belum ada langkah-langkah operasional kebijakan yang ditempuh pemerintah kota Jayapura  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  larangan  penjualan  produk  kerajinan dan hasil kebun yang berciri sosial budaya Papua selain melakukan sosialisasi di pasar- pasar  tradisional  dengan  cara  memasang  spanduk  pemberitahuan.  Sementara  para pedagang  non-Papua  terus  melakukan  penjualan  buah  pinang  dan  noken,  dan  salah seorang pengusaha muda mengatakan bahwa larangan tersebut sulit diimplementasikan karena  penjual,  distributor,  dan  pemilik  kebun  pinang  mayoritas  orang  non  Papua. Demikian halnya dengan larangan penjualan tas noken, hanya sebagian kecil orang Papua yang  berjiwa  wirausaha  dan  mereka  tidak  memiliki  keterampilan  mengatur  usaha. Wawancara  Zainal  Yamko,  salah  satu  pengurus  Himpunan  Pengusaha  Muda  Papua Papua:
Larangan itu sulit diterapkan karena, penjual pinang, tengkulak, yang punya pohon pinang  kebanyakan  itu  pendatang.  Noken  juga,  soal  dagang  itu  mohon  maaf, saudara orang asli itu hanya sebagian kecil yang punya jiwa bisnis. Mereka secara manajemen tidak mampu mengatur bisnisnya sehingga mereka tergeser kompetisi di pasar, karena bisnis itu harus ada jiwa dagang dulu.

## 4. Afirmasi OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan
Kebijakan pemerintah kota Jayapura dalam pemberdayaan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan  menggunakan dua prinsip  yaitu keberpihakan dan proteksi, namun kedua prinsip tersebut bukan semata-mata untuk OPN tetapi seluruh OAP. Keberpihakan dimaksud yaitu prioritas  dalam kesempatan mendapatkan penguatan potensi wirausaha tanpa  mengabaikan  orang  non-Papua.  Penguatan  pelaku  usaha  mikro  secara  kontinu dilaksanakan  dalam  bentuk  peningkatan  SDM,  pemberian  modal,  fasilitas  usaha,  dan promosi  pemasaran  pada  sektor  ekonomi  kreatif.  Proteksi  berbentuk  penyediaan  pasar khusus bagi OPN dan OAP serta larangan orang non-Papua menjual hasil kerajinan dan hasil kebun berciri sosial budaya Papua untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang, sekaligus memberi kesempatan kepada OPN dan OAP untuk berkembang dalam sektor usaha mikro, namun kebijakan proteksi belum efektif.
Pemberlakuan prinsip  keberpihakan dan proteksi  dalam kebijakan  pemberdayaan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan secara konstitusional sebagai wujud afirmasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28H ayat [2]) yaitu hak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh manfaat yang sama dengan orang lain  guna  mencapai  persamaan dan keadilan. Prinsip keberpihakan tersebut  diatur  dalam  UU  Otsus  ( UU  21/2001 ,  Pasal  42  ayat  [1])  yang  berbunyi: “ pembangunan  perekonomian  berbasis  kerakyatan  dilaksanakan  dengan  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  adat  dan/atau  masyarakat setempat ”. Substansi  Otsus  Papua menurut  Agus Sumule (2003) adalah keberpihakan, perlindungan,  dan  pemberdayaan  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  untuk menghilangkan kesenjangan antara orang Papua dengan masyarakat lainnya, dan afirmasi tersebut dipertegas Mahkamah Konstitusi ( Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 , Paragraf. 3.16.3).  Prinsip  keberpihakan  dan  proteksi  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kebijakan diskriminasi  orang  non  Papua,  karena  apabila  kesetaraan  antara  orang  Papua  dengan orang  non  Papua  sudah  dicapai  maka  afirmasi  dapat  dihilangkan  (Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016, Paragraf 3.11).
Kebijakan penguatan usaha mikro oleh pemerintah kota Jayapura secara garis besar memiliki kesamaan dengan hasil penelitian oleh Pahri (2017), Iriawan & Edyanto (2022), (Salehuddin et al., 2021), dan (Abd Kadir et al., 2022), namun secara spesifik memiliki perbedaan  yaitu  dari  segi  bantuan  modal,  kuantitas  pengembangan  SDM,  dan  fasilitas usaha  yang  diberikan  pada  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  secara  garis  besar  tidak
berbeda dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan Indarti & Darmi (2022), Fatine (2022), Herkulana & Budiman (2022), Nurhalita & Imsar (Nurhalita & Imsar, 2022), dan Sari  dkk  (2022).  Meskipun  terdapat  kesamaan  hasil  penelitian  ini  dengan  studi sebelumnya karena kebijakan pemberdayaan UMKM di setiap daerah mengacu pada UU 20/2008  dan  PP  7/2021  yang  secara  garis  besar  terdiri  atas  pembinaan  dan  pemberian fasilitas  (PP  7/2021,  Pasal  2),  namun  secara  operasional  program  penguatan  memiliki perbedaan,  dan  perbedaan  yang  menonjol  yaitu  pemerintah  kota  Jayapura memberlakukan  kebijakan  proteksi.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  konsep  yang dikemukakan Hazan & Aziz (2018a) bahwa pemberdayaan tidak dapat diformulasi secara umum karena masalah yang dihadapi setiap masyarakat sangat berbeda.
Penguatan potensi pelaku usaha mikro di kota Jayapura selaras dengan UU 20/2008 dan  PP  7/2021  namun  munculnya  kebijakan  proteksi  dan  belum  efektifnya  kebijakan proteksi menunjukkan program penguatan belum mampu meningkatkan daya saing OPN di  sektor  usaha  mikro  perdagangan.  Belum  efektifnya  larangan  menjual  produk  dan barang tertentu bagi orang non Papua tidak semata-mata dipandang dari teori efektivitas hukum (Friedman, 1975, 67-100), bahwa lemahnya penegakan hukum, serta kebiasaan, pendapat,  dan pandangan  masyarakat  yang  bertentangan hukum  mengakibatkan  aturan tersebut  sulit  berlaku  di  masyarakat.  Tidak  adanya  penguatan  faktor-faktor  produksi, distribusi,  dan  pemasaran  terhadap  jenis  usaha  yang  diproteksi  menjadi  salah  satu penyebab  gagalnya  kebijakan  proteksi.  Ketidakpatuhan  pedagang  non-Papua  terhadap kebijakan proteksi sekaligus menjadi pertanda bahwa dominasi orang non Papua dalam pada  sektor  usaha  mikro  perdagangan  masih  akan  terus  berlangsung.  Semestinya kebijakan  proteksi  diikuti  dengan  penguatan  OPN  dan  OAP  pada  kepemilikan  dan penguasaan  terhadap  berbagai  faktor  produksi,  distribusi,  dan  pemasaran  sektor  usaha yang diproteksi, sebagaimana konsep pemberdayaan yang dikemukakan  Hasan & Azis (2018b)  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  mencakup  penguatan  kepemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi, dan pemasaran baik aspek masyarakatnya maupun kebijakannya.
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  lokal  menurut  Diatmika  &  Rahayu  (2022) tidak hanya melalui pendekatan teknis saja tetapi juga menggunakan pendekatan sosial budaya dan memaksimalkan potensi sumber daya masyarakat setempat. Konsep tersebut diatur  dalam  Perdasus  Papua,  bahwa  pemerintah  kabupaten  dan  kota  perlu mengembangkan  SDM  dan  menyediakan  sarana  prasarana  produksi,  distribusi,  dan pemasaran, serta memberikan pendampingan usaha yang berciri sosial budaya (Perdasus Papua 18/2008, Pasal 9-11). Pemberdayaan untuk pengembangan usaha sesuai keadaan sosial  budaya  OPN  perlu  menggunakan  metode  asesmen  partisipatif  sebagaimana dikemukakan  oleh  (Hamid,  2018)  yang  mencakup  empat  langkah  yaitu  mengenali masalah  yang  dihadapi  dan  potensi,  melakukan  analisis  terhadap  masalah  dan  potensi, dan  menentukan  solusi.  Sebagian  pelaku  usaha  mikro  perdagangan  yang  berhenti menjalankan usaha menjadi gambaran perlunya pendidikan khusus kewirausahaan bagi generasi  muda OPN dengan melibatkan  pelaku usaha dan  perguruan  tinggi.  Salah satu pendidikan  kewirausahaan  menurut  Margahana  &  Triyanto  (2019)  dilakukan  melalui pendidikan  khusus  berbasis  kewirausahaan  yang  memerlukan  kerja  sama  antara pemerintah,  kaum  intelektual,  dan  masyarakat.  Menurut  Ariyanto,  (2021)  pola  pikir kewirausahaan harus ditanamkan kepada anak sejak dini.

## Kesimpulan
Meningkatnya kompetisi sosial ekonomi karena pertambahan penduduk membuat OPN  tidak  mampu  bersaing  pada  sektor  usaha  mikro  perdagangan.  Pemerintah  kota Jayapura  melakukan  penguatan  melalui  peningkatan  kompetensi  kewirausahaan,
membangun  sarana,  memberikan  fasilitas  usaha,  dan  melakukan  promosi  produk ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan dengan prinsip keberpihakan berdasarkan afirmasi UU Otsus, namun ternyata bukan hanya berpihak pada OPN tetapi seluruh OAP tanpa  mengabaikan  non-Papua.  Maraknya  orang  non  Papua  menjual  hasil  kerajinan tradisional dan hasil perkebunan berciri sosial budaya Papua menjadi tantangan bagi OPN dalam  mengembangkan  usaha  yang  biasa  mereka  jalankan,  sementara  mereka  tidak terbiasa  dan  tidak  mampu  bersaing  pada  sektor  usaha  yang  digeluti  orang  non  Papua, sehingga pemerintah kota Jayapura menyediakan pasar tradisional orang asli Papua dan menerbitkan kebijakan larangan bagi orang non Papua menjual kerajinan tradisional dan hasil  perkebunan  yang  berciri  sosial  budaya  Papua,  namun  kebijakan  proteksi  tersebut belum  efektif  karena  tidak  disertai  dengan  penguatan  atas  penguasaan  faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran. Kondisi tersebut pertanda bahwa OPN masih akan mengalami  kesulitan  mengembangkan  usaha  di  sektor  perdagangan  sebagai  sumber pendapatan ekonomi keluarga.
Penelitian ini menawarkan  perlunya  desain  pelatihan  khusus  kewirausahaan  bagi OPN bukan saja kepada mereka yang telah menjalankan usaha tetapi juga kepada generasi muda dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi pengusaha, dan lembaga- lembaga  pembiayaan.  Pembangunan  sarana  usaha  dan  pemberian  fasilitas  usaha  perlu memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha, dan kebijakan proteksi  perlu  didukung  dengan  kebijakan  penguatan  faktor-faktor  produksi,  distribusi dan  pemasaran,  dan  membangun  kemitraan  sektor  usaha  yang  diproteksi.  Perlunya penelitian  secara  mendalam  terhadap  orientasi  kewirausahaan  OPN,  dan  penelitian mendalam terhadap siklus penguasaan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi, dan pemasaran  sektor  perdagangan  yang  berciri  sosial  budaya  Papua  dalam  rangka pengembangan usaha mikro yang berbasis kearifan lokal bagi OPN.

## Daftar Pustaka
Abd Kadir, M. A., Ali, M., & Salmah, U. (2022). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi  Masyarakat  Lokal  Di  Distrik  Sorong  Utara  Kota  Sorong  (Studi  Pada Pedagang  Lokal  Mama-mama  Papua  Di  Depan  Jupiter  Super  Market). Jurnal Ilmiah Mandala Education , 8 (3).
Ajoi,  K.  M.  (2016).  Kedudukan  Pribumi-Pendatang  Di  Pasar  Dan  Kantor:  Konflik (horizontal) ekonomi-politik di Papua. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial , 5 (1).
Ariyanto, A. (2021). Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Sejak Dini (Vol. 1).
Chotim,  E.  E.  (2020).  Perempuan  Pedagang  Papua  di  Perbatasan. Sosiologika:  Jurnal Sosiologi Pembangunan Indonesia , 1 (1), 21–33. Diatmika,  I.  P.  G.,  &  Rahayu,  S.  (2022). Model  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah . Ahlimedia Book.
Fatine, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui UMKM Ladu  Arai  Pinang  Di  Lubuk  Buaya  Kota  Padang. Lamahu:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Terintegrasi , 1 (2), Article 2. Friedman,  L.  M.  (1975). The  legal  system:  A  social  science  perspective .  Russell  Sage Foundation.
Ghulam, M. Y. (2021). Pengaruh Bantuan Pemerintah Dan Kemampuan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Jayapura. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2), 53– 64.
Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat (I). De La Macca.
Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif  Ekonomi  Lokal (II).  CV.  Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
Herkulana,  H.,  &  Budiman,  J.  (2022).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan UMKM  di  Kecamatan  Jagoi  Babang  (Kawasan  Perbatasan  Indonesia-Malaysia).
Jurnal Ekonomi Integra , 12 (2), Article 2. https://doi.org/10.51195/iga.v12i2.199 Indarti, S., & Darmi, T. (2022). Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lebong. Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP) , 4 (2), Article 2.
Iriawan, H., & Edyanto, E. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi. Sosio E-Kons , 14 (2), 183. Lado, M., & Deodata, G. (2021). Pengaruh Strategi Pemberdayaan DInas Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  UMKM-Koperasi  Di Kota Jayapura. DINAMIS , 18 (2), Article 2.
Margahana,  H.,  &  Triyanto,  E.  (2019).  Membangun  Tradisi  Entrepreneurship  Pada Masyarakat. Jurnal Ilmiah Edunomika , 3 (02), Article 02.
Mulya,  F.  R.  Q.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  lokal  Dalam  Upaya Peningkatan  Pendapatan  Ekonomi  Rumah  Tangga  DI  Daerah  Sota  Kabupaten Merauke. Jurnal MEDIAN Arsitektur Dan Planologi , 10 (2), Article 2. Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. Jurnal Public Policy , 6 (2), Article 2.
Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (2018). Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya. Sumber , 29 , 26–800. Nurhalita, S., &  Imsar. (2022).  Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Langkat. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis , 5 (1), Article 1.
Ondang,  C.,  Singkoh,  F.,  &  Kumayas,  N.  (2019).  Peranan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). Jurnal Eksekutif , 3 (3), Article 3. Pahri,  P.  (2017). Model  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  Papua  melalui  majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Pakasi,  U.  (2018).  Identifikasi  Potensi  Sumber  Konflik  Daerah  Perbatasan  Republik Indonesia–Papua  New  Guinea  (RI–PNG)  Study  Kasus  Di  Wilayah  Perbatasan Skow Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 113–121. Pamungkas,  C.,  Oktafiani,  I.,  &  Imbhiri,  L.  (2022).  Makna  Pembangunan  Bagi  Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 16–38.
Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022 .
Peraturan  Daerah  Khusus  Papua  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016 . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009. Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan  UMKM  Batik  Di  Kabupaten  Banyuwangi. Jurnal  Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 16 (1),
Article 1.
Salehuddin,  S.,  Maswati,  R.,  &  Samar,  S.  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. Sosio e-Kons , 13 (3), Article 3.
Sari, A. F., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Strategi Dinas Koperasi, UNKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (10), Article 10. Sumule,  A.  (2003). Mencari  Jalan  Tengah:  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua (I).
Gramedia Pustaka Utama.
Timisela,  S.  G.  (2015).  Dampak  Perdagangan  Lintas  Batas  Terhadap  Perekonomian Masyarakat  Lokal  (Studi  Kasus:  Wilayah  Perbatasan  RI-PNG  di  Distrik  Muara Tami). Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 7 (2), 35–50.