e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 1, Januari 2017

## Daftar Isi

## Michella Yessica Handiyono
Pengaruh Brand  Image terhadap  Kinerja  Perusahaan  dengan
Customer Loyalty sebagai Variabel Intervening ............................ 1-18 Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh  Pengungkapan  CSR  terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan.............................................................................. 19-31

## Syaiful Bahri
Pengaruh Free Cash Flow, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI) ................................................................................... 32-49 Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM ...................................................................... 50-64 Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty .............................. 65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih,
Siti Sunrowiyati
Potensi Fraud dan  Strategi  Anti Fraud Pengelolaan  Keuangan Desa ....................................................................................... 79-93 I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia ........................ 94-107
Hal 79-93

## POTENSI FRAUD DAN STRATEGI ANTI FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Hanif Yusuf Seputro 1
Sulistya Dewi Wahyuningsih 2
Siti Sunrowiyati 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar 66111

## Surel: seputro.hanif@gmail.com
Abstrak.  Potensi Fraud dan  Strategi  Anti Fraud Pengelolaan  Keuangan Desa. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menggali  potensi  titik rawan fraud dari pengelolaan  keuangan  Desa  di  Indonesia  dan  bagaimana  strategi  anti fraud yang tepat untuk mencegahnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi alokasi dana  desa  dan  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kritis. Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  informan,  dokumentasi  dan data-data  terkait  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian  mengindikasikan bahwa  potensi fraud pada  pengelolaan  keuangan  desa  di  Indonesia  cukup mengkhawatirkan  mulai  dari  proses  perencanaan,  implementasi  dan pelaporan.  Potensi  masalah  yang  muncul  ada  dalam  regulasi  dan kelembagaan,  tata  laksana,  pengawasan  dan  sumber  daya  manusia.  Strategi anti fraud yang  dapat  diterapkan  antara  lain  dengan  menerapkan e-budgeting pada  keuangan  desa,  peningkatan  kompetensi  SDM  pengelola  dan pendamping  keuangan  desa.  Penerapan  dana  desa  di  Indonesia  merupakan program  baru  pemerintah,  sehingga  masih  sedikit  penelitian  yang  dilakukan terutama penelitian dengan konteks strategi anti fraud .
Kata Kunci: Potensi Fraud; Strategi Anti Fraud; Keuangan Desa .
Abstract.  Potential  of  Fraud  and  Anti  Fraud  Strategy  of  Village  Financial Management. This  study  aims  to  explore  the  potential  critical  points  of  fraud  from village financial management in Indonesia and how appropriate anti fraud strategies to prevent it. The management of village finances includes the allocation of village funds and village funds. This study uses a critical paradigm. Data collection using informant interviews,  documentation  and  data  related  to  village  fund  management.  The  results indicate that the potential fraud in village financial management in Indonesia is quite worrying  starting  from  the  process  of  planning,  implementation  and  reporting. Potential  problems  that  arise  in  the  regulation  and  institutional,  governance, supervision  and  human  resources.  Anti-fraud  strategies  that  can  be  applied,  among others,  by  applying  e-budgeting  on  village  finances,  improving  the  competence  of human resources manager and finance finance village. The implementation of village
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
funds  in  Indonesia  is  a  new  government  program,  so  there  is  little  research  done especially with the context of anti fraud strategy.
Keyword: Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  financial  performance,  legitimacy theory, stakeholder theory.
Pengelolaan  keuangan  desa akhir-akhir  ini  menjadi  fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan  Pemerintah  melalui Kementrian  Desa  dan  Daerah Tertinggal  sedang  fokus  untuk membangun Indonesia dari pinggiran (Rachman, 2015). Pembangunan Indonesia dari pinggiran  ini  juga  dimaksudkan untuk  meminimalisir  ketimpangan pembangunan  antara  kota  dan desa.  Program  pemerintah  ini didukung  dengan  alokasi  anggaran untuk desa yang mencapai Rp. 20.7 triliun  (Asril,  2014).  Anggaran  ini meningkat  dibandingkan  tahun sebelumnya  yang  hanya  Rp.  9 triliun.    Pada  Tahun  2016  ini, alokasi untuk dana desa meningkat dua  kali  lipat  menjadi  Rp  46,9 Triliun  (Jati,  2015).  Alokasi  ini sudah  setara  dengan  6%  dana transfer  pusat  ke  daerah.  Dana yang  tidak  sedikit  ini  menjadikan alokasi dana desa menjadi bahasan yang  sangat  menarik  untuk  dikaji pada tataran riset.
Alokasi  dana  desa  ini  mulai direalisasikan  setelah  disahkannya UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa pada 15 Januari 2014. Hal ini menyebabkan  terjadi  perubahan signifikan  dalam  pengelolaan  desa. Dari sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi  bagian  dari  UU  No.  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Disinilah  menjadi  suatu bahasan baru yang perlu dikaji dari berbagai sudut pandang pengkajian,  diantaranya  politik, sosial, ekonomi, pengelolaan keuangan  desa,  sampai  pada potensi penyalahgunaan yang terjadi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun  2014,  pengelolaan  keuangan desa  dinilai  masih  rendah.  UU Desa dan regulasi pendukung yang relatif  baru  dan  masih  tumpang tindih  dengan  regulasi  yang  lain belum sepenuhnya dipahami seluruh  pihak  yang  berkepentingan (KPK, 2015). Akses informasi yang minim serta rendahnya kompetensi masyarakat  desa  pada  umumnya dalam  pengelola  dana  desa  juga menjadi  salah  satu  penyebab rendahnya  manajemen  keuangan desa.  Adanya  peluang  dana  besar yang  mengalir  ke  desa  menjadikan sebuah tantangan baru bagi masyarakat  desa  yang  selama  ini tidak  pernah  menyusun  suatu perencanaan pembangunan  sampai pada  harus  membuat  laporan keuangan  serta  harus  melakukan monitoring pemanfaatan dana tersebut.  Keuangan  negara  dan daerah yang harus dicatat menggunakan  sistem  akuntansi yang  memadai  juga  menjadi sebuah  tantangan  baru  bagi  desa dalam  mengelola  keuangan  desa. Padahal desa sangat jarang mengalokasikan dana untuk
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
peningkatan  kapasistas  SDM  di desa.
Dengan  adanya  kondisi  yang terjadi tersebut, menjadikan potensi penyalahgunaan  dana  desa  baik dari sisi salah prosedur dan potensi fraud dana  desa  rawan  sekali terjadi.  Perlu  dilakukan  kajian mendalam  terkait  potensi fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa agar  nantinya  dapat  disusun strategi anti fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berangkat  dari  pemikiran  ini, penelitian  ini  ingin  mengkaji bagaimana  potensi  korupsi  dalam pengelolaan  keuangan  desa  dan bagaimana  strategi  anti fraud yang dapat  direkomendasikan  dalam menutup  celah  potensi fraud tersebut agar tidak sampai terjadi.

## TELAAH LITERATUR
Konsep  dan  Regulasi  Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan  keuangan  desa berbeda dengan pengelolaan keuangan  negara  dan  pmerintah daerah.  Keuangan  desa  diatur sendiri  dengan  beberapa  regulasi yang  khusus.  Beberapa  regulasi yang  mengatur  keuangan  desa meliputi:  Undang  Undang  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa (hukumonline.com,  2014d),  UU No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah  (hukumonline.com,  2004), Peraturan  Pemerintah  No.  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana  Undang  Undang  No.  6
Tahun  2014  (hukumonline.com, 2014a),  Peraturan  Pemerintah  No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang  bersumber dari  APBN
(hukumonline.com,  2014b)  junto Peraturan  Pemerintah  No.  22 tahun  2015  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  No.  60
Tahun  2014  (hukumonline.com,
2015).
Regulasi lain yang juga mengatur  Dana  desa  meliputi: Permendagri  No.  111 ‐ 114  Tahun 2014  (hukumonline.com,  2014c),
Permendesa  No.  1 ‐ 5  Tahun  2015 (hdesignideas.com, 2015), Permenkeu 250/PMK.07/2014 tentang  Pengalokasian  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa,  dan Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman  Tata  Cara  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (keuangandesa.com,  2013).  Begitu banyaknya peraturan terkait pengelolaan dana desa ini, sehingga  pengelolaan  dana  desa terkesan menyulitkan pihak perangkat  desa.  Perlu  dilakukan pemahaman-pemahaman yang masif  kepada  pengelola  dana  desa dalam hal ini perangkat desa. Keuangan desa menurut regulasi  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Blanja Negara (APBN) dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD).  APBN  ditransfer ke  desa  dalam  bentuk  Dana  Desa. Sedangkan  Anggaran  Pendapatan Belanja Desa bersumber dari Dana desa,  minimal  10%  bagian  pajak daerah,  alokasi  dana  desa  minimal 10%  dari  transfer  DAK,  serta bantuan  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota.  Semua  dana  tersebut  masuk ke  dalam  rekening  kas  desa
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
termasuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak lain. Siklus  pengelolaan  keuangan desa dimulai dengan: 1) penyiapan rencana yang didalamnya termasuk penggalian informasi pasar, penilaian  kebutuhan  yang  merujuk pada  pembangunan  desa;  2) Mengadakan  Musrenbang  Desa dengan  melibatkan  pemenrintah desa, BPD, dan kelompok- kelompok  masyarakat,  penilaian kebutuhan masyarakat, menetapkan  prioritas  program  dan kegiatan;  3)  Penetapan  Rencana yang  tertuang  dalam  RPJMDes  &
RKPDes  yang  ditetapkan  dalam Perdes  yang  nantinya  dimasukkan dalam  rencana  kabupaten  secara kolektif;  4)  Penetapan  APBDes dengan  melakukan  konsolidasi penerimaan  &  pengeluaran;  5) Pelaksanaan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan  yang  dilaksanakan secara swakelola. Masyarakat dapat  melakukan  pemantauan  dan melaporkan  ketika  ada  yang  tidak sesuai dengan rencana; 6) Membuat Pertanggungjawaban dalam  musyawarah  pembangunan desa;  dan  7)  Wajib  melakukan pemanfaatan  dan  pemeliharaan baik  oleh  masyarakat  maupun pemerintah desa. Tata kelola desa tetap menganut prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,  profesional,  aktif,  dan efisien, besih dan bebas dari KKN. Aparat  Desa  meliputi:  Kepala Desa,  badan  Musyawarah  Desa, yang  dinaungi  dalam  kegiatan Musyawarah desa untuk penyusunan RPJMDes, Aset Desa, serta  hal-hal  strategis.  Badan Musyawarah  Desa  juga  dipilih secara demokratis. Sedangkan aturan  untuk  alokasi  belanja  desa pada  ABPDes  meliputi  70%  untuk mendanai  biaya  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan  masyarakat  desa. Lebih  lanjut  30%  untuk  mendanai Penghasilan  tetap  dan  tunjangan kepala  desa  serta  perangkat  desa, operasional pemerintah desa, tunjangan  dan  operasional  BPD, serta  dapat  digunaakan  untuk insentif RT dan RW.

## Ruang Lingkup Dana Desa
Dana  Desa  (DD)  adalah  dana yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pagu  angggaran  nasional  Desa dialokasikan  ke  masing-masing kabupaten berdasarkan jumlah desa dengan  memperhatikan  jumlah penduduk,  luas  wilayah,  angka kemiskinan  dan  tingkat  kesulitan geografis.  Setelah  itu  alokasi  dana desa  per  kabupaten  dibagi  kepada masing-masing desa dengan memperhatikan  faktor  yang  sama. Dana  yang  sudah  teralokasi  ke desa, diprioritaskan untuk pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Pada  tataran  penyaluran  dana desa  diturunkan  dengan  3  tahap, meliputi  Tahap  pertama  sebesar
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 40%,  tahap  kedua  40%  dan  tahap ketiga  20%.  Pelaporan  dana  desa dilakukan  oleh  pemerintah  desa dengan melaporkan realisasi penggunaan.  Dilaporkan  kepada pemerintah Kota/Kabupaten dengan melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidadi realisasi penggunaan. Kedua laporan  itu  kemudian  diteruskan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat. Sanksi  penundaan  penyaluran dana  desa  yang  diberikan  oleh Menteri  Keuangan  selaku  KPA biasanya  disebabkan  oleh:  1) Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran  Tahap  I  (peraturan bupati/walikota,  perda  mengenai APBD  tahun  berjalan,  laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya);  2) Penghitungan  DD dalam  perbub/perwali  tidak  sesuai dg  PP  60/2014;  dan  3)  Atas permintaan  instansi/unit  terkait setelah  melakukan  evaluasi  . Sedang  sanksi  pemotongan  dana desa diturunkan ketika 1) Terdapat desa  yang  ditunda  penyaluran Dana  Desa  sampai  akhir  Tahun Anggaran;  2)    Terapat  desa  yang dikenai  sanksi  administratif  akibat SilPA tidak wajar  (30% dana  tidak terpakai dalam 1 tahun).
Sanksi  penundaan  penyaluran dana  desa  oleh  Bupati/Walikota biasanya  disebabkan  adanya:  1) Kepala Desa Terlambat menyampaikan  APB  Desa.  Dan Laporan  realisasi  pengggunaan Dana  Desa  semester  sebelumnya; 2)  Atas  permintaan  instansi/unit terkait  setelah  melakukan  evaluasi.
Sanksi  pengurangan  dana  desa disebabkan  1)  Terapat  desa  yang
dinenaik sanksi administratif akibat SilPA  tidak  wajar;  dan  2)  Atas permintaan  instansi/unit  terkait setelah melakukan evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berusaha menggali potensi fraud yang ada di pengelolaan keuangan desa dengan menggali  langsung  dari  sumber yang  dianggap  relevan.  Paradigma kritis  digunakan  dalam  penelitian ini dikarenakan penelitian ini ingin mengkaji  potensi fraud dilihat  dari praktek pengelolaan keuangan desa di lapangan. Fakta empiris nantinya  akan  menjadi  acuan dalam  menganalisis  fakta  dan dibandingkan  dengan  data-data idealitas  pengelolaan  keuangan desa.  Data  didapatkan  dengan melakukan  wawancara  intensif kepada  informan  yang  relevan seperti perangkat desa yang kebetulan  mengelola  keuangan desa,  para  pendamping  desa  dan pengawas  dari  inspektorat  daerah. Beberapa case kami  konfirmasi  ke KPK  untuk  semakin  memvalidkan data  dengan  menggunakan  media wawancara dengan telepon.
Penelitian  ini  dilakukan  di beberapa  desa  di  Kabupaten  Blitar dan  Tulungagung.  Untuk beberapa waktu,  observasi  lapangan  juga diperukan  dalam  penelitian  ini untuk mengkonfirmasi antara wawancara  dengan  praktik  di lapangan.  Pada  akhirnya  dianalisis dengan analisis kesenjangan apakah  ada  perbedaan  antara  data dengan  fakta  dilapangan.  Analisis kesenjangan ini menggunakan pendekatan principal  agent untuk menilai  kelengkapan  komponen akuntabilitasnya.
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Tahapan kajian yang dilakukan dengan melakukan studi literature  terlebih  dahulu  yang menitikberatkan pada studi regulasi yang berlaku pada pengelolaan keuangan desa. Setelah  itu  dilanjutkan  dengan observasi  lapangan.  Setelah  itu melakukan  analisis  san  melakukan tindak  lanjut  dari  hasil  analisis. Pada akhirnya menarik kesimpulan/temuan  dari  analisis yang dilakukan. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil studi literatur  dan  observasi  lapangan yang  dilakukan  pada  obyek  yang diteliti, dihasilkan beberapa temuan  yang  dibagi  ke  dalam beberapa  konteks  potensi fraud
pada  pengelolaan  keuangan  desa. Penelitian  dilakukan  di  beberapa desa  di  Kabupaten  Blitar  dan Tulungagung.  Temuan  yang  ada meliputi  potensi fraud dari  sisi regulasi,  tata  kelola,  pengawasan, dan sumber daya manusia.
Potensi Fraud dari Sisi Regulasi Berdasarkan temuan yang ada, Potensi fraud dari  sisi  regulasi meliputi:  1)  belum  lengkapnya regulasi  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Hal  ini  terlihat  bahwa  terdapat beberapa  petunjuk  teknis  yang perlu  segera  ditetapkan  untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut.  Petunjuk  teknis  tersebut antara  lain  untuk  mengatur;  a) Pertanggungjawaban dana bergulir; b) Mekanisme pengangkatan Pendamping; c) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa.  Pada konteks dana  PNPM  sampai  dengan Januari 2015, sejak UU diimplementasikan  dan  program PNPM  berhenti,  ada  beberapa ketidaktuntasan  serah  terima  asset PNPM Meski rapat pertanggungjawaban sudah ditutup,  akan  tetapi  belum  ada tindak lanjutnya. Pemerintah daerah  masih  menunggu  aturan juknis dari Pemerintah pusat terkait hal  ini.  Di  sisi  lain  daerah  juga belum  mendapatkan  porsi  APBD yang perlu disiapkan untuk merekrut pendamping, dikarenakan: a) Belum ada informasi  standar  biaya  bagi gaji/penghasilan;  b)  Belum  ada informasi  mekanisme  rekrutmen yang  dilakukan;  c)  Informasi  ini diharapkan dapat secepatnya diperoleh mengingat bagi perekrutan pendamping justru dibutuhkan  di  awal  tahun  2015, pada  saat  desa  sedang  menyusun RPJMdes.
Strategi  anti fraud yang  bisa dilakukan  meliputi:  a)  Kementrian Desa  segera  menyusun  pedoman teknis tentang mekanisme rekrutmen  pendamping  sekaligus hak,  kewajiban  dan  sanksi  bagi pendamping; b) menyusun panduan  teknis  serah  terima  Aset Dana Bergulir dan Aset Hasil Dana Bergulir  PNPM,  termasuk  validasi nilai dan peminjam.
Potensi fraud lain yaitu tumpang tindih kewenangan antara kementrian desa dengan ditjen bina Pemerintahan  Desa  Kementrian Dalam  Negeri.  Berdasarkan  hasil observasi  di  lapangan,  perangkat desa dan aparat pemerintah daerah masih  belum  dapat  membedakan
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 tupoksi dari Kementerian Desa dan tupoksi Kementerian Dalam Negeri.  Secara  sederhana,  apparat Pemerintah Daerah membagi kewenangan  Kemdes  hanya  yang terkait dengan dana desa, sementara sisanya adalah kewenangan  Kemdagri.  Risiko yang  dapat  terjadi  akibat  tumpang tindih  kewenangan  ini  antara  lain: Lambatnya pengambilan keputusan di  lapangan,  tumpang  tindih anggaran  program  pembinaan  di tingkat  pusat,  minimnya  efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan  K/L  di  tingkat  pusat, tumpang  tindih  peraturan  yang dikeluarkan masing ‐ masing Kementerian,  dan  kebingungan  di tingkat daerah ketika mengimplementasikan  kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi  dengan  pusat.  Strategi anti fraud yang bisa dilakukan yaitu segera  dibentuk  tim  pengendali pelaksanaan  UU  Desa  dipimpin
Kemenko
PMK/Kemenkopolhukam.  Dapat juga dilakukan rakor berkala antara 2 (dua) Kementerian terkait.
Masalah atau potensi fraud lain yaitu  Formula  pembagian  dana desa dalam PP. No. 22 Tahun 2015 tidak  cukup  transparan  dan  hanya didasarkan  pada  asas  pemerataan. Perubahan  paling  mendasar  dari PP No. 22 tahun 2015 terhadap PP No.  60  tahun  2014  adalah  pada penetapan  formula  pembagian dana  desa.  Pada  PP  No.  60  tahun 2014  formulasi  penentuan  besaran dana  desa  per  kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan  bobot  pada  setiap variable (Pasal 11), sementara pada PP  No.  22  tahun  2015  Pasal  11, pencatuman bobot variabel dihilangkan.  Pada  PP  22/2015  (Ps 29),  formula  pembagian  dihitung berdasarkan  jumlah  desa,  dengan bobot sebesar  90%  dan  hanya  10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah  dan  tingkat  kesulitan geografis.  Pada  PP  22/2015,
Pemerintah  lebih  menekankan pada  asas  pemerataan,  dimana setiap  desa  memiliki  jumlah  dana desa  yang  relatif  sama.  Tiap  desa minimal  menikmati  dana  desa sebesar  Rp252,2  juta,  apapun besaran/kebutuhan  desa  tersebut.
Pada  level  kabupaten,  perubahan formula ini memberikan “keuntungan”  bagi  pemerintah kota/kabupaten  yang  memiliki desa dalam jumlah banyak. Semakin  banyak  jumlah  desa  yang dimiliki  semakin  besar  peluang kota/kabupaten  tersebut  untuk menikmati  proporsi  dana  desa. Strategi  anti fraud yang  dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan review penetapan proporsi alokasi dasar dan mencantumkan besaran bobot untuk  tiap  variabel  sebagaimana pernah tercantum dalam PP No. 60 tahun 2014. Pengaturan pembagian penghasilan  tetap  bagi  perangkat desa  dari  Aanggaran  Dana  Desa yang  diatur  dalam  PP.  No.  43 Tahun  2014  kurang  berkeadilan. Norma  pengalokasian  Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penghasilan  tetap  kepala  desa  dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
•  ADD  yang  <Rp500.000.000 digunakan maksimal 60%;
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 • ADD yang berjumlah Rp500.000.000 ‐ Rp700.000.000 digunakan maksimal 50%; • ADD yang berjumlah Rp700.000.001 ‐ Rp900.000.000 digunakan maksimal 40%; dan • ADD yang berjumlah >Rp900.000.000 digunakan maksimal 30%. Dari  beberapa  data  peningkatan alokasi  untuk  penghasilan  tetap perangkat  desa  terjadi  ketidak linearan dengan jumlah ADD yang diperoleh desa. Data di beberapada Desa di Kabupaten Blitar misalnya, ada  desa  yang  mendapatkan  ADD sebesar 496.000.000,- dengan alokasi  penghasilan  tetap  sebesar 295.400.000,-.  Ada  juga  desa  yang mendapatkan ADD sebesar 679.000.000,- dengan alokasi penghasilan tetap sebesar 315.000.000,-.  Dari  dua  data  ini saja  sudah  bisa  terlihat  proporsi yang  tidak  linier  yang  terjadi  di lapangan dan sedikit mengusik rasa keadilan  antar  perangkat  desa dengan  ADD  tinggi,  sedang  dan rendah.
Strategi  anti fraud yang  bisa dijalankan  meliputi  kemendagri agar  mengevaluasi  dan  merevisi norma  alokasi  penghasilan  tetap bagi  perangkat  desa  pada  PP  No. 43  tahun  2014  agar  lebih  adil  bagi perangkat desa di desa. Kemendagri agar menyusun pengaturan  besaran  pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa. Potensi fraud lain yang bisa saja terjadi yaitu Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban  oleh  desa
tidak  efisien  akibat  ketentuan regulasi  yang  tumpang  tindih. Khusus untuk Dana Desa berdasarkan  PP  60/2014  kepala desa juga diminta untuk menyusun pertanggungjawaban yang bersumber  dari  Dana  Desa  saja. Laporan dana desa ini disampaikan dengan  mekanisme  yang  sama dengan  yang  tercantum  dalam  PP 43/2014  (dilakukan  tiap  semester, disampaikan  ke  camat).  Hal  ini tentu  menjadi  tidak  efektif  dan efisien  bagi  desa  dalam  memenuhi kewajiban administratif. Dana desa sudah  masuk  ke  dalam  bagian APBDesa  dan  sudah  termasuk  ke dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa. Strategi  pemecahan  masalah  yang dapat  dilakukan  yaitu  dengan merevisi  Peraturan  Pemerintah terkait  agar  kewajiban  laporan pertanggungjawaban  oleh  desa dapat  terintegrasi  agar  lebih  efektif dan efisien.
Potensi Fraud dari Sisi Tata Kelola Potensi fraud dari  sisi  tata kelola  yaitu Kerangka  waktu siklus  pengelolaan  anggaran  desa sulit  dipatuhi  oleh  desa. Pada kenyataannya,  tidak  ada  satupun desa  yang  diobservasi  dapat mengikuti  siklus  anggaran  yang ditetapkan  dalam  regulasi.  Dari hasil pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan, hal ini lebih disebabkan karena informasi  dari  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  telat diperoleh oleh desa atau keputusannya berubah ‐ ubah. Berbagai informasi yang dibutuhkan  desa  untuk  memulai proses  perencanaan  baru  diperoleh
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 pada bulan Januari s.d. April tahun berikutnya. Akibatnya, pelaksanaan  siklus  anggaran  di desa  jauh  melenceng  dari  waktu yang  ditetapkan  dalam  regulasi. Hal  yang  bisa  dilakukan  untuk perbaikan yaitu dengan mengevaluasi  efektivitas  PP  terkait dengan siklus anggaran desa. Satuan harga barang/jasa yang  dijadikan  acuan  bagi  desa dalam  menyusun  APBDes  belum tersedia . Dalam proses penyusunan  APBDesa,  pemerintah desa  perlu  menghitung  anggaran dengan menggunakan satuan harga baku.  Berdasarkan  hasil  observasi di  lapangan  belum  ditemukan adanya  desa  yang  penyusunan APBDesanya menggunakan satuan harga baku yang terstandar. Dalam menentukan  satuan  biaya,  desa hanya mengandalkan pada informasi  yang  dimiliki  oleh  tim penyusun  RKP  karena  belum tersedianya  satuan  harga  baku barang/jasa.  Hal  perbaikan  yang bisa  dilakukan  yaitu  dengan Menyusun Perbup/Perwali tentang ancar ‐ ancar  satuan  harga  barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa.
APBDesa  yang  disusun  tidak sepenuhnya
menggambarkan kebutuhan  yang  diperlukan  desa. Berdasarkan  regulasi  yang  ada, mekanisme  penyusunan  APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif, untuk mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa. Namun  meski  secara  administratif urutan  pelaksanaan  perencanaan dilakukan  berdasarkan  peraturan yang  berlaku,  tidak  selamanya
kualitas  rumusan  APBDesa  yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan  dan  kondisi  desa tersebut. Strategi yang bisa dilakukan  untuk  meminimalisir potensi fraud ini  yaitu  dengan merevisi PP43/2014 dengan memasukan ketentuan: a) Mewajibkan kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk  diriview  oleh  masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan  balik  masyarakat atas  RAPBDesa;  b)  Menyusun panduan  evaluasi  RAPBDesa  oleh kecamatan; c) Kecamatan mengumumkan  hasil  evaluasi  ke publik. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih  Rendah. Dalam  regulasi pengelolaan keuangan desa, kewajiban  Pemerintah  Desa  untuk mengumumkan  ke  publik  tentang keuangan desa hanyalah pertanggungjawaban  penggunaan APBDesa,  namun  tidak  ada ketentuan  yang  mengharuskan Pemerintah Desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APBDesa) di awal tahun. Padahal, rencana  penggunaan  APBDesa sama  pentingnya  untuk  diketahui masyarakat  sejak  awal  tahun sebagai  bahan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  aparatur dalam  menggunakan  keuangan desa. Beberapa Pemerintah Daerah dapat  dijadikan  contoh  dengan mengumumkan APBD pada media informasi publik yang dapat diakses secara  luas  dan  masyarakat  dapat dengan mudah melakukan pengawasan  terhadap  penggunaan
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
APBD  tersebut.  Tidak  adanya kewajiban  bagi  perangkat  desa untuk mengumumkan APBDesa di awal  tahun  dapat  mengurangi tingkat  transparansi  penggunaan APBDesa  kepada  masyarakat  dan membuat  masyarakat  sulit  dalam berpartisipasi  mengawasi  jalannya pembangunan  di  desa  mereka. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan  mewajibkan  Kepala  desa mempublikasikan RAPBDesa untuk  diriviu  oleh  masyarakat  dan menyediakan saluran keluhan/umpan  balik  masyarakat atas RAPBDesa. Laporan  pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar  dan  rawan  manipulasi. Dari sejumlah desa yang diobservasi,  sebagian  besar  desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban  penggunaan keuangan  desa  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan.  Substansi laporan juga masih rawan manipulasi  seperti  yang  terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat  Daerah  dimana  bukti ‐ bukti  penggunaan  uang  seringkali tidak dimasukkan ke dalam laporan.  Begitupula  dengan  bukti serah  terima  barang  atau  laporan kegiatan  sering  tidak  disampaikan. Terjadinya hal ‐ hal tersebut disinyalir  dikarenakan  beberapa hal:  a)  Lemahnya  kompetensi SDM  aparatur  desa;  b)  Kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa; c) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  hal  ini kecamatan;  d)  Kurangnya  peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.
Jika  hal  ini  terus  dibiarkan, maka  berpotensi  menyebabkan:  a) fungsi laporan pertanggungjawaban akan  menyempit  sebagai  syarat administrasi  saja  dan  kehilangan fungsi  utamanya  sebagai  bukti akuntabilitas;  b)  Sikap  permisif terhadap  laporan  keuangan  desa yang  tidak  sesuai  ketentuan  dapat membentuk  persepsi  perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban  tidak  perlu memperhatikan kebenaran substansi  dan  semakin  mudah melakukan manipulasi. Rekomendasi  yang  bisa  dilakukan yaitu  BPKB  dan  Kemendagri Segera  menyusun  sistem  keuangan desa  yang  sesuai  dengan  kondisi dan  kemampuan  desa,  termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.  Pemerintah  daerah  juga diminta membangun dan mengembangkan  sistem  informasi desa  yang  mencakup  modul keuangan  sesuai  yang  disusun BPKP dan Kemendagri.
Potensi Fraud dari Sisi Pengawasan Potensi fraud pada  konteks pengawasan  meliputi: Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan  keuangan  di  desa masih rendah. Dalam Permendagri 70/2012, ruang lingkup pengawasan bagi Inspektorat terkait pemerintahan desa dilakukan  terhadap  administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan  urusan  pemerintahan melalui:  a)  Pemeriksaan  reguler pada Pemerintah Desa; b) Pemeriksaan  pelakasanaan  tugas pembantuan dari pemerinta
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Pusat/Provinsi/  Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi; c) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari  masyarakat  maupun  dari instansi  pemerintah  dalam  rangka membangun  kepekaan  terhadap perkembangan isu ‐ isu aktual untuk tujuan  nasional  dan  pemerintah daerah.  Dalam  pelaksanaannya, tidak  semua  desa  dapat  diperiksa secara  reguler  oleh  Inspektorat Daerah  mengingat  keterbatasan sumber daya baik personel, anggaran,  dan  waktu.  Contoh: Kab.  Blitar  dengan  jumlah  desa yang  cukup  banyak,  inspektorat daerahnya  hanya  melakukan  audit dengan  sampel  2  (dua)  desa  per kecamatan  per  tahun.  Belum  ada mekanisme reward and punishment yang  jelas  bagi  desa  dalam mematuhi rekomendasi inspektorat sehingga  perbaikan  pengelolaan keuangan  desa  selama  ini  belum optimal. Startegi  perbaikan  yang  dapat dilakukan  yaitu  dengan  Merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan  atas  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan  aspek  pengawasan partisipatif  oleh  masyarakat,  audit sosial,  mekanisme  pengaduan  dan peran inspektorat daerah. Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota menyediakan dukungan  dana  untuk  peningkatan kapasitas  pengelolaan  keuangan desa bagi aparat pemda terkait, dan pengawasan oleh inspektorat daerah.  Hasil  audit  inspektorat daerah  disampaikan  pada  desa yang  tidak  diaudit  untuk  menjadi acuan.  Kab/Kota  menyediakan pendamping berlatar belakang
akuntansi/keuangan  khusus  untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa. Saluran pengaduan masyarakat  tidak  dikelola  dengan baik. Pemerintah  kab/kota  yang mengelola  pelayanan  pengaduan masyarakat  untuk  memberikan informasi  terhadap  berjalannya Pemerintahan  desa  masih  sangat sedikit.  Melihat  Kab.  Gowa  yang memberikan  saluran  pengaduan masyarakat untuk keluhan terhadap  perangkat  desa,  hasilnya cukup  efektif  sebagai  alat  kontrol.
Beberapa  hasil  audit  investigatif oleh  aparat  inspektorat  daerah terhadap  oknum  aparat  di  desa merupakan  hasil  tindak  lanjut  dari laporan  masyarakat  ke  Bupati. Perbaikan  yang  dapat  dilakukan yaitu  dengan  merevisi  regulasi  PP No.  43  tahun  2014  dengan memperjelas  fungsi  evaluasi  dan pengawasan  camat  kepada  desa, termasuk  meminta  Pemerintah Daerah  untuk  menyusun  panduan evaluasi  dan  pengawasan  oleh camat  dan  mekanisme  pengaduan di desa.
Ruang  lingkup  evaluasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh camat  belum  jelas. Dalam  UU 6/2014  tentang  Desa  peran  Camat semakin  penting  dlm  menjalankan fungsi  pembinaan  &  pengawasan.
Dalam ps 101 ayat 3 PP 43/2014 jg disebutkan  peran  camat  dalam mengevaluasi rencana & pertanggungjawaban keuangan desa  sebagai  perwakilan  dari Bupati/Walikota.  Namun,  ruang lingkup  evaluasi,  kewenangan  dan tanggung  jawab  yang  diberikan kepada  camat  belum  diatur  secara jelas.  Hasil  wawancara  dengan
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 beberapa camat, mereka menyatakan  belum  memahami mekanisme  &  ruang  lingkup evaluasi  yang  harus  dikerjakan. Sebagai  contoh  apakah  camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah  desa  dan  disetujui oleh  BMD;  sejauh  apa  tanggung jawab  camat  jika  mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan  regulasi  pusat.  Resiko yang  paling  perlu  dihindari  dalam hal  ini:  potensi  terjadinya abuse oleh  para  camat  dalam  membina dan  mengevaluasi  desa  (membuat diskresi  yang  tidak  perlu).  Desa juga  dapat  merasa  tersandera  oleh camat dalam memberikan persetujuan  APBDesa  sehingga muncul  hal ‐ hal  yang  bersifat transaksional  antara  Kepala  Desa dan Camat. Perbaikan yang dapat dilakukan  yaitu  dengan  merevisi regulasi  PP  No.  43  tahun  2014 dengan memperjelas fungsi evaluasi  dan  pengawasan  camat kepada  desa,  termasuk  meminta Pemerintah Daerah untuk menyusun  panduan  evaluasi  dan pengawasan  oleh  camat  dan mekanisme pengaduan di desa.
Potensi Fraud dari Sisi Sumber Daya Manusia
Potensi Fraud pada  konteks
Sumber  daya  manusia  yaitu Tenaga  pendamping  berpotensi
melakukan korupsi/ fraud memanfaatkan  lemahnya  aparat desa. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan  dengan  melakukan wawancara  kepada  perangkat  desa
X  yang  menyatakan  bahwa “kami kurang  begitu  memahami  untuk melakukan  adminnistrasi  pengelolaan keuangan  desa,  sehingga  kadang  ya pendamping desa ini yang kami mintai bantuan untuk membuatkannya beserta pengaturan cacatan pemasukan dan  pengeluaranya” .  Dari  pesan tersirat ini seolah-olah menunjukkan bahwa tenaga pendamping  dapat  saja  melakukan manipulasi pada laporan keuangan desa untuk suatu tujuan tertentu.
Berkaca  pada  program  PNPM
Perdesaan,  tenaga  pendamping yang  seharusnya  berfungsi  untuk membantu  masyarakat  dan  aparat desa justru menjadi sumber masalah.  Beberapa  kasus  tenaga pendamping yang melakukan korupsi  dan  kecurangan  telah ditemukan dan diproses oleh aparat penegak  hukum. Contoh: a)  Ketua
UPK  dan  Fasilitator  PNPM  di Kab.  Cikarang  ditahan  oleh Kejaksaan  Negeri  Cikarang  karena diduga  mlakukan  korupsi  dana PNPM sebesar Rp1 miliar lebih; b) Pada  saat  observasi  di  Kab. Kampar. Polisi juga tengah melakukan penyidikan atas dugaan mark  up pembeliaan  trafo  listrik yang dilakukan oleh tenaga pendamping dan aparat desa. Beberapa  modus fraud /korupsi (Pembelajaran  PNPM  Mandiri Perdesaan),  yaitu:  a)  Berkolusi dengan  pemasok  atau  menjadi pemasok  barang  yang  digunakan untuk  membangun  desa  dan menaikan  harga  barang  tersebut (mark ‐ up)  untuk  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain;  b)  Ikut serta  mengelola  dan  mengambil dana  dari  keuangan  desa  untuk keperluan pribadi termasuk
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
kepentingan  politik  tertentu.  Hal ini  tentu  menjadi  kontraproduktif dari  tujuan  awal  perekrutan pendamping  untuk  membantu meningkatkan akuntabilitas pembangunan dan mencegah korupsi.  Perbaikan  yang  dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah dapat menyusun Perbup/Walikota tentang Pengelolaan  dan  Pengendalian Tenaga  Pendamping,  mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme  evaluasi  kinerja  dan sanksi  bagi  pendamping  yang lalai/melanggar aturan.
KESIMPULAN Berdasarkan temuan yang ada, maka  dapat  disimpulkan  bahwa potensi fraud dari  sisi  regulasi meliputi:  1)  belum  lengkapnya regulasi  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam  pengelolaan  keuangan  desa; 2) potensi tumpang tindih kewenangan  antara  kementrian desa dengan ditjen bina Pemerintahan  Desa  Kementrian Dalam Negeri; 3) Formula pembagian  dana  desa  dalam  PP. No.  22  Tahun  2015  tidak  cukup transparan  dan  hanya  didasarkan pada asas pemerataan; 4) Pengaturan pembagian penghasilan tetap  bagi  perangkat  desa  dari Aanggaran Dana Desa yang diatur dalam  PP.  No.  43  Tahun  2014 kurang berkeadilan; dan 5) Kewajiban  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  oleh  desa tidak  efisien  akibat  ketentuan regulasi yang tumpang tindih.
Potensi fraud dari  sisi  tata kelola meliputi: 1) Kerangka waktu siklus  pengelolaan  anggaran  desa
sulit  dipatuhi  oleh  desa;  2)  Satuan harga  barang/jasa  yang  dijadikan acuan  bagi  desa  dalam  menyusun APBDes belum tersedia; 3) APBDesa  yang  disusun  tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; 4) Transparansi  rencana  penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa
Masih  Rendah;  dan  5)  Laporan pertanggungjawaban  yang  dibuat desa  belum  mengikuti  standar  dan rawan manipulasi.
Potensi fraud pada  konteks pengawasan meliputi: 1) Efektivitas  Inspektorat  Daerah dalam  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  keuangan  di desa  masih  rendah;  2)  Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik; dan 3) Ruang lingkup  evaluasi  dan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  camat  belum jelas.  Dan  potensi fraud pada  sisi sumber  daya  manusia  adalah potensi  tenaga  pendamping  desa yang memanfaatkan ketidakpahaman apparat desa untuk  melakukan fraud. Beberapa perbaikan  dapat  dilakukan  guna mencegah potensi itu terjadi.

## DAFTAR RUJUKAN
Asril, S. (2014). Mulai 2015, Pemerintah Rencanakan Dana Desa Rp 20 Triliun. Retrieved from http://nasional.kompas.com/ read/2014/12/24/21053411/
Mulai.2015.Pemerintah.Renca nakan.Dana.Desa.Rp.20.Trili un
hdesignideas.com. Permendesa No. 1 Tahun 2015 (2015). Retrieved from
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 http://www.hdesignideas.co m/2015/02/permendesa-no- 1-2-3-ta-2015-tentang.html hukumonline.com. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004). Retrieved from http://www.hukumonline.co m/pusatdata/detail/19787/no de/lt52d643dfec005/uu-no- 33-tahun-2004-perimbangan- keuangan-antara-pemerintah- pusat-dan-pemerintahan- daerah hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang
No. 6 Tahun 2014 (2014). Retrieved from http://www.hukumonline.co m/pusatdata/detail/lt53a7ff5 1a08a7/node/pp-no-43-tahun- 2014-peraturan-pelaksanaan- undang-undang-nomor-6- tahun-2014-tentang-desa hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (2014). Retrieved from http://www.hukumonline.co m/pusatdata/downloadfile/lt 541ab627c7893/parent/lt541a b578bcf15
hukumonline.com. Permendagri No. 111 Tahun 2014 (2014). Retrieved from http://www.hukumonline.co m/pusatdata/detail/lt552e0ae 8772c8/node/lt512d9c9b89d5
a/peraturan-menteri-dalam- negeri-no-111-tahun-2014- pedoman-teknis-peraturan-di- desa
hukumonline.com. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Retrieved from http://www.spi.or.id/wp- content/uploads/2014/11/U U_NO_6_2014-Desa.pdf hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 (2015). Retrieved from http://www.hukumonline.co m/pusatdata/detail/lt5562972 2bc594/node/lt516e57660c54 4/pp-no-22-tahun-2015- perubahan-atas-peraturan- pemerintah-nomor-60-tahun- 2014-tentang-dana-desa- yangbersumber-dari-anggaran- pendapatan-dan-belanja- negara
Jati, G. P. (2015). Pemerintah Gandakan Dana Desa 2016 jadi Rp 46,9 Triliun. Retrieved from http://www.cnnindonesia.co m/ekonomi/20150925153551
-78-80965/pemerintah- gandakan-dana-desa-2016- jadi-rp-469-triliun/
keuangandesa.com. (2013). Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Retrieved from http://www.keuangandesa.co m/wp-
Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
content/uploads/2016/05/Pe rka-LKPP-Nomor-13-Tahun- 2013-Tentang-Tata-Cara-PBJ- di-Desa.pdf
KPK, D. P. dan P. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa . Jakarta. Retrieved from http://acch.kpk.go.id/docum ents/10180/15049/Slide+Lap
oran+Kajian+Sistem+Pengelo laan+Keuangan+Desa.pdf/d1 93fbc6-d782-463a-b1e8- c3389fcd5026
Rachman, T. (2015). Membangun dari Pinggirian. Retrieved from http://www.babakbaru.id/20
15/07/membangun-dari- pinggiran.html