Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor
Conflict Management in Developing Tourism in Cibitung Wetan Village, Pamijahan District, Bogor Regency
Nia Kurniati 1,* , Djuara Lubis, Rilus A. Kinseng
1 Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana IPB University, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: nia.k1404@gmail.com
Received: August 5, 2021 | Revised: December 15, 2021 | Accepted: December 29, 2021| Online publication: January 11, 2022

## ABSTRACT
As  a  community  develops,  conflicts  are  inevitable.  This  case  also  applies  to  the  Curug  Cikuluwung  tourism community.  This  research  aims  to  analyze  the  conflicts,  and  how  to  manage  the  conflicts.  This  study  used  a qualitative approach with a case study method. The results of the study indicate that there are two conflicts that have occurred in the tourism development of Curug Cikuluwung village, namely, the first is a conflict between BUMDes  and  residents  from  a  neighboring  village  (Pamijahan  Village), the  second is  a  conflict  between  the core  manager  of  Curug  Cikuluwung  village  tourism  and  the  Cibitung  Wetan  village  government.  The  first conflict  has  already  had a  solution,  but  the  second conflict  has  no  solution yet.  The  community  has  practiced community-based  conflict  management  but  it  has  not  yet  become  a  solution.  Therefore,  there  is  a  need  for mediation  from  parties  who  have  authority  over  village  tourism  to  mediate  the  conflict  parties  from  the Pamijahan District Government, the Bogor Tourism Office, Bogor Village Community Empowerment office, and or Indonesia Power Company.
Keywords: analysis of conflict, analysis of stakeholders, community-based tourism, conflict management

## ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya sebuah komunitas, konflik pun pasti terjadi. Hal ini pun berlaku untuk komunitas  wisata  Curug  Cikuluwung.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  konflik  dan  bagaimana pengelolaannya. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode studi  kasus.  Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua peristiwa konflik pada pengembangan wisata Desa Cibitung Wetan, yakni konflik antara BUMDes dengan warga dari desa tetangga (Desa Pamijahan) dan konflik antara  pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintah  Desa  Cibitung  Wetan. Konflik pertama sudah ada solusinya, namun konflik kedua belum ada solusinya. Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik sudah dilakukan oleh komunitas berupa manajemen konflik berbasis komunitas (Community-Based  Conflict  Management) ,  namun  belum  menjadi  solusi.  Perlu  ada  mediasi  dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wisata desa untuk memfasilitasi atau memediasi pihak- pihak yang berkonflik seperti dari Pemerintahan Kecamatan Pamijahan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor dan atau dari PT Indonesia Power.
Kata kunci: analisis konflik, analisis stakeholders, pariwisata berbasis komunitas, manajemen konflik

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program antar sektor pembangunan.  Oleh  karena  itu,  pariwisata  sangat  masuk  akal  ditetapkan  menjadi leading sector pembangunan  karena  dapat  menggerakkan  perekonomian  bangsa  (Pariwisata,  2018). Pariwisata  Indonesia  menjadi  salah  satu  sektor  yang  diprioritaskan  oleh  pemerintah,  dan menjadi  salah  satu  penyumbang  devisa  negara  (Pariwisata,  2018;  Rahman  et  al.,  2020; Susyanti  &  Latianingsih,  2014;  Sutiarani  &  Rahmafitria,  2016).  Di  Indonesia,  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  pariwisata  memiliki  hubungan  kausalitas  timbal  balik,  yakni pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi saling memberikan manfaat satu dengan yang lain (Nizar, 2015).
Pertumbuhan  pariwisata  yang  fenomenal  merupakan  salah  satu  penggerak  sosio-ekonomi  di seluruh  dunia.  Selain  itu,  pariwisata  juga  memberi  dampak  pada  pembangunan  dunia, kemakmuran  dan  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  pariwisata  perlu  dijaga keberlangsungannya.  Pariwisata  berkelanjutan  merupakan  pariwisata  yang  menghormati penduduk  setempat  dan  wisatawan  lain,  warisan  budaya  dan  lingkungan.  Terdapat  3  (tiga) pilar  yang  harus  diseimbangkan  agar  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dapat berlangsung  dalam  jangka  panjang  yaitu  pilar  sosial  ( community ),  pilar  lingkungan ( environment ) dan pilar ekonomi ( economy ) (Pariwisata, 2018).
Desa wisata berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dari level akar rumput, dengan mengikutsertakan  penduduk  lokal  pada  mata  rantai  wisata  dan  pembinaan  pendidikan, keterampilan dan pengelolaan lokal. Kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dalam  pariwisata  pedesaan  yang  dapat  disimpulkan  dari  penelitian  ini  adalah  partisipasi masyarakat (Falak et al., 2014; Purbasari & Manaf, 2017; Purmada et al., 2016; Rizkianto & Topowijono,  2018;  Vitasurya,  2016).  Wisata  pedesaan  dianggap  sebagai  daya  tarik  dalam destinasi  yang  secara  signifikan  merangsang  pertumbuhan  ekonomi,  khususnya  untuk komunitas  lokal  (Ahsani  et  al.,  2018;  Situmorang  et  al.,  2019;  Yachya  et  al.,  2016). Pengembangan  pariwisata  daerah  pedesaan  adalah  dampak  dari  perubahan minat  wisatawan ke daerah turis tujuan. Tren yang berkembang dan motivasi perjalanan wisata khusus untuk kembali  ke  alam  untuk  berinteraksi  dengan  komunitas  lokal  dan  minat  untuk  mempelajari keunikan budaya lokal mendorong pengembangan pariwisata di daerah pedesaan (Asmaniati et al., 2017).
Community-Based  Tourism dapat  membantu  masyarakat  lokal  dalam  menghasilkan pendapatan,  mendiversifikasi  ekonomi  lokal,  melestarikan  budaya,  melestarikan  lingkungan dan  menyediakan  peluang  pendidikan.  CBT  dipahami  untuk  dikelola  dan  dimiliki  oleh masyarakat  dan  untuk  masyarakat  (Purbasari  &  Manaf,  2017).  Jenis  pariwisata  ini  akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata (Rahayu et al., 2016) .
Community-Based  Tourism merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pariwisata  berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini tidaklah mudah. Konflik seringkali terjadi di antara para  pengelolanya.  Konflik  umumnya  melibatkan  para stakeholder seperti  misalnya  antara masyarakat  lokal  dan  pemerintah.  Politik  perseteruan  ( contentious  politics )  di  sektor pariwisata  ini  tidak  hanya  dipahami  sebagai  masalah  tunggal,  tetapi  konflik  tersebut merupakan pertautan kompleksitas masalah dari berbagai aktor, sektor, mekanisme dan proses (Afala,  2017;  Sari  et  al.,  2017).  Adanya  perbedaan  kepentingan  antara  masyarakat  dan pengelola,  memicu  konflik  yang  mengakibatkan  kesenjangan  sosial  (Fitriyana,  2016; Garsetiasih  &  Alikodra,  2015;  Hanifah,  2018).  Sejalan  dengan  itu,  Kinseng  et  al.  (2018) menyatakan  bahwa  pengembangan  pariwisata  selain  dapat  berdampak  positif,  juga  dapat berdampak  negatif.  Dampak  positif  di  antaranya  yaitu  meningkatkan  akses  perekonomian, pendidikan, kesehatan. Sementara, dampak negatifnya adalah konflik sosial antara masyarakat setempat dengan perusahaan (Kinseng et al., 2018).
Manajemen  konflik  berbasis  komunitas,  umumnya  perlu  memperhatikan  prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, di antaranya 1) holisme, 2) berkelanjutan, 3) keanekaragaman, 4) perkembangan  organik,  5)  perkembangan  yang  seimbang,  6)  mengatasi  struktur  yang merugikan, 7) pemberdayaan, 8) menghargai pengetahuan lokal, 9) menghargai budaya lokal, 10)  menghargai  sumber  daya  lokal,  11)  menghargai  keterampilan  masyarakat  lokal,  12) menghargai proses lokal, 13) partisipasi, 14) proses, hasil, dan visi, 15) integritas proses, 16) menumbuhkan  kesadaran,  17)  kerjasama  dan  konsensus,  18)  langkah  pembangunan (pengembangan  masyarakat  merupakan  proses  jangka  panjang),  19)  perdamaian  dan  anti kekerasan,  20)  inklusivitas  atau  merangkul,  tidak  memprovokasi,  merespons  provokasi dengan cara-cara tanpa kekerasan, 21) membangun masyarakat (Ife & Tesoriero, 2016).
Engel dan Korf (2005) menjelaskan ragam pengelolaan konflik berupa kontinum mulai dari avoidance /menghindar  (tindakan  yang  mencegah  atau  menghindar  terjadinya  konflik), negotiation /negosiasi (proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkonflik), mediation /mediasi  (menggunakan  pihak  ketiga  untuk  proses  mediasi), arbitration /arbitrasi  (menyerahkan  penyelesaian  konflik  kepada  pihak  ketiga  yang  akan membuat keputusan bagi pihak yang berkonflik) dan adjudication /ajudikasi (bersandar pada keputusan  hakim).  Sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pengembangan  masyarakat  dari  Jim  Ife, pengelolaan konflik berbasis komunitas menurut Angel dan Korf maksimal sampai pada tahap mediasi, karena tiga tahap pertama merupakan pengelolaan konflik menang-menang (win-win solution), sedangkan  dua  tahap  terakhir  merupakan  pengelolaan  konflik  yang  lebih  bersifat menang-kalah (win-lose solution) (Engel & Korf, 2005) .
Curug Cikuluwung yang terdapat di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor  merupakan  wisata  desa  yang  berkonsep  CBT (Community-Based  Tourism). Berkembangnya  wisata  desa  Curug  Cikuluwung di  Desa  Cibitung  Wetan,  Pamijahan  Bogor telah  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  kehidupan  sosial-budaya  dan perekonomian masyarakat Desa Cibitung Wetan. Dalam pengelolaannya, wisata desa Curug Cikuluwung  melibatkan stakeholder yang  terdiri  dari  komunitas  wisata  Curug  Cikuluwung dan pemerintahan desa atau dalam hal ini adalah BUMDes. Dalam pengelolaan desa wisata ini, konflikpun pasti tidak bisa dihindarkan. Sekalipun konflik dapat berfungsi positif (Coser, 1964), namun konflik yang keras dan memusnahkan harus diatasi (Fisher et al., 2001) karena dapat  menghambat  proses  pembangunan  pariwisata.    Pengelolaan  konflik  dapat  dilakukan secara tepat bila didasarkan pada pemahaman terhadap potensi konflik ataupun konflik yang sedang  terjadi.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  bagaimana  konflik  yang  terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung yang meliputi, urutan kejadian konflik, isu-isu  konflik,  aktor  yang  terlibat  dalam  konflik,  tahapan  konflik,  dan  akibat  konflik  serta merumuskan strategi manajemen konflik di komunitas wisata desa Curug Cikuluwung yang diharapkan  bisa  berkontribusi  dalam  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  pada khususnya, umumnya untuk pengembangan wisata desa di Desa Cibitung Wetan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus,  penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, untuk memperoleh gambaran holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan  pandangan  informan  secara  terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar  alamiah (Creswell, 2002). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek  seorang  individu,  suatu  kelompok,  suatu  organisasi  (komunitas),  suatu  program,  atau suatu  situasi  social  (Mulyana,  2004).  Dalam  pendekatan  kualitatif  peneliti  berusaha  untuk “mengerti” suatu realitas atau fakta sosial dalam pengembangan masyarakat.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Cibitung  Wetan,  Kecamatan  Pamijahan,  Kabupaten Bogor.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara purposive (sengaja)  berdasarkan  ketertarikan
penulis  pada  pariwisata  berbasis  komunitas  ( Community-Based  Tourism = CBT). Adapun data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  beberapa  teknik  yaitu pengumpulan dokumen, pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok.  Waktu pelaksanaan  penelitian  selama  6  bulan  yaitu  sejak  bulan  Januari  hingga  Juni  2021.  Metode analisis data disesuaikan dengan aspek yang dikaji seperti dijelaskan pada Tabel 1.

## Tabel 1 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
No  Aspek yang dikaji Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data Data yang diperlukan 1 Identifikasi konflik Wawancara mendalam, Observasi Analisis deskriptif Isu-isu konflik, tahapan konflik, akibat konflik 2 Analisis Stakeholder (pemetaan aktor- aktor) Wawancara Mendalam Analisis deskriptif Pemetaan aktor-aktor yang terlibat 3 Merumuskan manajemen konflik Wawancara mendalam, FGD Analisis deskriptif Identifikasi konflik, pemetaan aktor-aktor konflik
Dalam  memahami  konflik  yang  terjadi  pada  komunitas  wisata  desa  Curug  Cikuluwung, dilakukan analisis konflik yang meliputi; identifikasi urutan kejadian konflik, identifikasi isu- isu  konflik,  pemetaan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  konflik,  identifikasi  tahapan  konflik yang terjadi, dan identifikasi akibat konflik (Fisher et al., 2001). Analisis stakeholders yang terlibat  dalam  konflik  akan  dianalisis  menggunakan  metode  atau  teori stakeholder salience (Mitchell  et  al.,  1997)  berdasarkan  tiga  atribut  yakni:  kekuasaan  ( power ),  legitimasi ( legitimacy) ,  dan  urgensinya  ( urgency ).  Kekuasaan  merupakan  atribut  yang  menunjukkan seberapa besar stakeholder tersebut memiliki pengaruh.  Atribut legitimasi mengindikasikan seberapa  jauh stakeholder memiliki  kewenangan  atau  diakui  oleh  masyarakat,  serta  atribut urgensi menunjukkan seberapa besar desakan stakeholder tersebut terhadap komunitas.
Engel dan Korf (2005) menjelaskan ragam pengelolaan konflik kontinum berupa: avoidance (menghindar):  tindakan  yang  mencegah  atau  menghindar  terjadinya  konflik, negotiation (negosiasi): proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkonflik untuk  mencapai  kesepakatan  melalui consensus (keputusan  yang  bisa  diterima  oleh  semua pihak), mediation (mediasi): menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi, pihak mediator tidak memiliki otoritas untuk memaksakan keputusan, arbitration (arbitrasi): menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga, yang akan membuat keputusan bagi pihak  yang  berkonflik,  meski  seringkali  tidak  bersifat  mengikat, adjudication (adjudikasi): bersandar pada keputusan hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat.
Sejalan  dengan  itu,  Kinseng  et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa  beragam  pendekatan pengelolaan konflik yang dikemukakan oleh Engel dan Korf pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan  oleh  Castro  dan  Nielsen  yang  menjelaskan  bahwa  prosedur  mendasar  dalam menangani konflik terdiri atas enam metode, yakni; avoidance (penghindaran) yaitu tindakan untuk  menjaga  agar  konflik  tidak  muncul  secara  terbuka, coercion (pemaksaan)  yaitu tindakan  pemaksaan  kehendak  seseorang  melalui  ancaman  atau  kekuatan,  termasuk kekerasan,  protes,  dominasi  ekonomi,  dan  kontrak  politik, negotiation (negosiasi),  yaitu mengikuti proses secara sukarela yang mana pihak berkonflik mencapai kesepakatan melalui konsensus, mediation (mediasi), yaitu menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi, arbitration (arbitrasi),  menyerahkan  konflik  kepada  pihak  ketiga  yang  disepakati,
yang akan membuat keputusan, dan adjudication (ajudikasi), yaitu menyandarkan pada hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## STRUKTUR SOSIAL
Struktur  sosial,  menggambarkan  dasar  pelapisan  sosial  di  Desa  Cibitung  Wetan,  dan menggambarkan mobilitas sosial yang terjadi antar pelapisan sosial tersebut. Pelapisan sosial pada  komunitas  Desa  Cibitung  Wetan  berdasarkan  pada  nilai  ekonomis  atau  dalam  hal  ini adalah  dalam  penguasaan  lahan  dan  berdasarkan  pada  ketokohan.  Pelapisan  sosial  yang dikategorikan berdasarkan penguasaan lahan pertanian ini meliputi lahan yang dimiliki petani, lahan  yang  dikelola  petani,  dan  lahan  yang  di  sewa  petani,  dimana  terbagi  menjadi penguasaan lahan < 0.1 ha (lapisan bawah), 0.1 ha – 0.2 ha (lapisan menengah), 0.2 ha – 0.3 ha  (lapisan  atas).  Adapun  karakteristik  pemanfaatan  hasil  produksi  tani  berdasarkan penguasaan lahan meliputi:
1. 0.2  ha  –  0.3  ha  (lapisan  atas)  memiliki  asset  yg  cukup  luas,  lahan  disewakan,  atau menggunakan jasa buruh untuk mengelola lahan, tujuan utamanya produksi untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tokoh yang berada di lapisan atas ini adalah petani pemilik lahan dan tengkulak, seperti yang disampaikan oleh informan,
2. 0.1 – 0.2 (lapisan menengah) memiliki lahan yang tidak terlalu luas, lahan ada yang di kelola/ di kerjakan oleh buruh tani, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
3. <0.1  ha  (lapisan  bawah)  meliputi  penguasaan  lahan  yang  minim  yang  biasanya  milik orang lain yang diminta dikelola oleh para buruh tani, sistem pemberian upah harian dan atau dibagi hasil dengan proporsi 1:5 setiap kali panen (ngepak).
Ketokohan  begitu  di  pandang,  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan masalah.
1. Tokoh yang berada pada tingkat tertinggi adalah tokoh dari pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Masyarakat akan lebih mendengarkan Kepala Desa dibandingkan tokoh  agama,  karena  Kepala  Desa  kharismanya  sampai  ke  luar  Desa  Cibitung  Wetan. Selain  Kepala  Desa,  penghormatan  terhadap  pemerintahan  Desa  ini  juga  berlaku  untuk jajarannya, bahkan untuk ketua RT, beberapa Ketua RT di Desa Cibitung Wetan usianya sudah tidak muda lagi dan lulusan SD tetapi karena karisma ketokohannya mereka masih menjabat sebagai Ketua RT.
2. Tokoh agama dan tokoh pendidikan. Masyarakat akan lebih mendengarkan Kepala Desa dibandingkan  tokoh  agama,  karena  tokoh  agama  yang  ada  hanya  memiliki  nama  di wilayahnya  saja,  beliau  dikenal  ke  wilayah  lain  di  Desa  Cibitung  Wetan  karena  diajak oleh pemerintahan desa dalam kegiatan tarawih keliling.

## ANALISIS KONFLIK
Seiring  dengan  berkembangnya  wisata  desa  Curug  Cikuluwung,  konflik  pun  terjadi  pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung. Untuk memahami bagaimana konflik tersebut terjadi, dilakukan analisis yang meliputi identifikasi urutan kejadian konflik, identifikasi isu- isu konflik, pemetaan konflik, identifikasi tahapan konflik, dan identifikasi akibat dari konflik (Suryadi, Dharmawan & Barus, 2020).

## Urutan Kejadian Konflik
Dalam  memahami  konflik  yang  terjadi  pada  pengembangan  wisata  Desa  Cibitung  Wetan, akan digambarkan urutan kejadian konflik yang terjadi. Curug Cikuluwung merupakan wisata desa  yang  terdapat  di  Desa  Cibitung  Wetan  yang  keberadaannya  baru  diketahui  oleh
masyarakat sekitar lokasi Curug Cikuluwung. Lokasi Curug Cikuluwung yang mudah diakses mengakibatkan  banyaknya  wisatawan  yang  berkunjung  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung walaupun  lokasi  wisata  tersebut  baru  dibuka  untuk  umum.  Keberadaan  Curug  Cikuluwung diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  pada  awal  tahun  2018,  kemudian  mereka  membuat  akses jalan menuju air terjun dan dibuka untuk umum pada pertengahan Januari tahun 2018. Dalam perjalanannya, pengelolaan wisata desa Curug Cikuluwung menemui beberapa permasalahan yang  mengakibatkan  terjadinya  konflik  baik  di  antara  masyarakat  maupun  dengan pemerintahan desa.
Konflik  pertama  dalam  pengembangan  wisata  desa  Cibitung  Wetan  ini  terjadi  karena perebutan akses pintu masuk ke Curug Cikuluwung. Wisata Desa Cibitung Wetan memiliki objek  wisata  berupa  air  terjun.  Masyarakat  sekitar  menyebut  objek  wisata  tersebut  dengan sebutan curug 1 dan curug 2. Untuk menuju objek wisata desa Curug Cikuluwung, terdapat beberapa jalan masuk. Selain dapat diakses dari Desa Cibitung Wetan, Curug Cikuluwungpun dapat  diakses  dari  desa  tetangga  yakni  Desa  Pamijahan.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  Desa Pamijahan berinisiatif membuka loket masuk ke Curug Cikuluwung, di luar loket resmi.
Dikarenakan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  memiliki  potensi  ekonomi  yang  tinggi,  maka muncul  ormas/LSM  (Gempar)  yang  berada  di  sekitar  wisata  desa  ini  ingin  memperoleh bagian  dari  uang  tiket  masuk  ke  Curug  Cikuluwung.  Konflik  akses  pintu  masuk  ke  Curug Cikuluwung  ini  menjadi  jalan  bagi  ormas/LSM  untuk  terlibat  dalam  konflik  wisata  desa Curug  Cikuluwung.  warga  Desa  Pamijahan (desa  tetangga)  yang  membuka  akses  masuk  ke Curug Cikuluwung (baca Mami) dari Curug 2 diadvokasi oleh ormas/LSM tersebut agar dia tetap  bisa  membuka  pintu  masuk  ke  Curug  Cikuluwung  dari  Curug  2.  Konflik  ini  cukup serius sehingga pemerintahan desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang memfasilitasi pengelola  Curug  Cikuluwung  beserta  BUMDes  membereskan  konflik  tersebut.  Warga  Desa Pamijahan  (Mami)  memberikan  uang  sebanyak  35  juta  rupiah  kepada  LSM  Gempar  untuk mengadvokasi agar dia tetap bisa membuka pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari  Curug  2.  Ormas/LSM  Gempar  tersebut  datang  ke  kantor  Desa  Cibitung  Wetan mengatasnamakan  masyarakat  untuk  menutup  wisata  desa  Curug  Cikuluwung.  Pada Musyawarah  tersebut  hadir  BUMDes  Cibitung  Wetan,  Ketua  Pengelola  wisata  desa  Curug Cikuluwung,  Mami  (warga  Desa  Pamijahan),  Ormas/LSM  Gempar,  Kepala  Desa  Cibitung Wetan  dan  Kapolsek  Cibungbulang.  Adanya  dialog  antara  Pemerintahan  Desa  Cibitung Wetan  dan  ormas/LSM  Gempar  yang  menyatakan  bahwa  pemerintahan  desa  memonopoli wisata  desa  tersebut  dan  menanyakan  ijin  membuka  wisata  desa  Curug  Cikuluwung, menghasilkan  keputusan  bahwa  warga  Desa  Pamijahan  (Mami)  tetap  bisa  membuka  akses masuk  ke  Curug  Cikuluwung  dari  Curug  2  selama  satu  tahun  sebagai  kompensasi  atas investasi yang dikeluarkan untuk membangun pintu akses ke wisata Desa Curug Cikuluwung dan  ormas/LSM  Gempar  mendapatkan  bagian  dari  tiket  masuk  ke  Curug  Cikuluwung. Konflik ini sudah ada solusinya, hubungan Mami dengan komunitas Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa pun saat ini terjalin baik.
Wisata Desa Curug Cikuluwung berada di lahan PLN (PT Indonesia Power), agar wisata desa ini  legal  pemerintahan  desa  beserta  BUMDes  mengurus  perijinan  pembukaan  wisata  desa Curug Cikuluwung ke PT Indonesia Power Saguling.
Wisata  Desa  Curug  Cikuluwung  terus  berkembang,  pengunjung  yang  datang  ke  Curug Cikuluwung  pun  semakin  banyak.  Namun  dalam  masa  perkembangannya,  ketua  pengelola Curug Cikuluwung mengundurkan diri, sehingga ketua pengelola diganti oleh pengurus lain yang merupakan salah seorang dari pelopor pembuka wisata desa Curug Cikuluwung. Dalam masa  transisi  pergantian  kepengurusan,  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Ketua BUMDes  terhadap  pengelolaan  wisata  Desa  Curug  Cikuluwung.  Wisata  desa  Curug Cikuluwung  merupakan  salah  satu  bagian  dari  unit  usaha  BUMDes  di  bidang  pariwisata. Kejadian tersebut membuat hilangnya kepercayaan pengurus wisata desa Curug Cikuluwung terhadap  BUMDes  dan  pemerintahan  desa,  walaupun  penyalahgunaan  wewenang  yang
dilakukan oleh Ketua BUMDes di luar sepengetahuan pemerintahan desa. Peristiwa tersebut membuat pengelola wisata desa Curug Cikuluwung memutuskan untuk keluar dari unit usaha BUMDes, meskipun ketua BUMDes sudah diganti.
Keputusan ketua pengelola Curug Cikuluwung keluar dari BUMDes rupanya tidak disetujui oleh  semua  komunitas  Curug  Cikuluwung.  Oleh  karena  itu,  pengelola  Curug  Cikuluwung kemudian  mengadakan  musyawarah  dengan  pemerintahan  desa,  namun  dalam  pertemuan tersebut  tidak  semua  pengurus  hadir  hanya  diwakilkan  oleh  beberapa  orang  saja  tanpa pengurus  inti.  Dalam  musyawarah  tersebut  disepakati  pembagian  uang  tiket  yang  masuk  ke pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan ke PAD desa, juga adanya pengalokasian dari Dana  Desa  untuk  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung.  Pengurus  inti  Curug Cikuluwung  ternyata  tidak  setuju  dengan  kesepakatan  pembagaian  uang  tiket  dengan pemerintahan desa sehingga menarik kembali kesepakatan tersebut dan memilih untuk tidak terkait  dengan  pemerintahan  desa.  Dikarenakan  keputusan  tersebut,  akhirnya  pemerintahan desa  melalui  musyawarah  khusus  mengalihkan  alokasi  Dana  Desa  yang  sebelumnya  akan dialokasikan  untuk  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  ke  wisata  desa  lainnya. Adapun urutan kejadian konflik tersebut dijelaskan dalam Tabel 2.
Tabel 2 Urutan Kejadian Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung
Waktu Kejadian Januari 2018 Wisata desa Curug Cikuluwung dibuka Januari – April 2018 Pengelola melakukan promosi Juni 2018 Pengelola  menghubungi  pemerintahan Desa Juli 2018 BUMDes  menghubungi  pengelola  wisata desa Curug Cikuluwung Agustus 2018 Curug  Cikuluwung  bergabung  di  unit wisata desa BUMDes Cibitung Wetan Oktober 2018 BUMDes  menutup  pintu  akses  ke  Curug Cikuluwung  dari  desa  tetangga  dan terjadilah  konflik  antara  warga  dari  desa lain dengan pengurus Curug Cikuluwung Oktober 2018 Pemerintahan Desa, Kapolsek, dan BUMDes menyelesaikan konflik pengelola Curug Cikuluwung dengan warga dari desa lain yang membuka akses masuk ke curug dari desanya dan LSM Desember 2018 Pemerintahan Desa dan BUMDes mengurus perijinan ke PT Indonesia Power Jawa Barat di Saguling Mei 2019 Ketua Pengelola mengundurkan diri dari kepengurusan Mei 2019 Otomatis ada pergantian pengelola yang baru yang saat ini menjabat Juli 2019 Terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua BUMDes September 2019 Pengelola Curug Cikuluwung keluar dari Unit Bisnis BUMDes Oktober 2019 Pengelola membuat kesepakatan dengan pemerintahan Desa Desember 2019 Pengelola menarik kesepakatan tersebut

## Identifikasi Isu-isu Konflik
Dalam  memetakan  isu-isu  konflik,  peneliti  menggunakan  pohon  konflik  yang  berdasarkan pada  penyebab  (berupa  akar),  masalah  inti  (berupa  batang  pohon),  dan  efek  dari  konflik (berupa ranting-ranting) tersebut. Berdasarkan urutan kejadian konflik, ada tiga konflik yang terjadi dalam pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung.
Identifikasi  isu-isu  konflik  pada  konflik  pertama. Berdasarkan  hasil  identifikasi  pada konflik pertama, hal-hal yang melatarbelakangi konflik pertama pada pengembangan wisata desa  Cibitung  Wetan  ini  adalah  penutupan  pintu  akses  masuk  ke  wisata  desa  Curug Cikuluwung yang dibuka oleh warga Desa Pamijahan (Mami) oleh BUMDes Cibitung Wetan. Inti dari konflik ini adalah perebutan akses masuk ke wisata Curug Cikuluwung. Adapun efek dari  konflik  ini  adalah  warga  Desa  Pamijahan  diijinkan  membuka  akses  pintu  masuk  ke wisata  desa  Curug  Cikuluwung  oleh  BUMDes,  pengelola  wisata  Curug  Cikuluwung  dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan serta LSM/Ormas Gempar memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Pohon konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan antara BUMDes dan warga Desa Pamijahan (konflik pertama)
Identifikasi  isu-isu  konflik  pada  konflik  kedua. Adapun,  hal-hal  yang  melatarbelakangi konflik  kedua  pada  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  adalah  adanya penyalahgunaan  jabatan  oleh  Ketua  BUMDes  yang  lama  sehingga  menimbulkan  hilangnya kepercayaan terhadap lembaga BUMDes, adanya prasangka dari pengelola wisata Desa Curug Cikuluwung kepada pemerintahan desa, adanya komunikasi yang tidak lancar antara pengurus Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintahan  desa  sehingga  tidak  adanya  titik  temu  antara pengelola  Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintahan  desa,  adanya  isu  politik  yakni  ketua pengelola Curug Cikuluwung merupakan pendukung calon kepala desa yang kalah dari kepala desa  terpilih  sehingga  adanya  provokasi  dari  mantan  kandidat  kepala  desa  tersebut,  sumber daya  manusia  yang  belum  mampu  mengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dengan profesional. Isu yang menjadi inti dari konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung adalah  ketidaksepahaman  antara  pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dengan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan. Adapun efek dari konflik ini yaitu pengembangan wisata desa  Curug  Cikuluwung  mengalami  keterlambatan,  pengurus  Curug  Cikuluwung  tidak mendapatkan  akses  untuk  memperoleh  pelatihan,  pengelola  kesulitan  mendapatkan  akses untuk  memperoleh  bantuan  dari  pemerintah  karena  telah  melepaskan  keterikatan  dari pemerintahan desasebagaimana tergambar dalam Gambar 2.
Efek Inti Masalah Penyebab Penutupan pintu akses masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu Curug 2 Perebutan akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung Mami beraliansi dengan LSM/Ormas
Gambar 2. Pohon Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan (konflik kedua)
Keterkaitan  Isu  antar  Konflik .    Dari  kedua  konflik  yang  terjadi  dalam  pengembangan wisata  Desa  Cibitung  Wetan  terdapat  isu-isu  konflik  yang  saling  terkait  yakni  isu  ekonomi sebagaimana tergambar pada Gambar 3. Konflik pertama antara BUMDes dan Mami (warga Desa  Pamijahan)  berkaitan  dengan  isu  ekonomi  yang  termasuk  ke  dalam  konflik realistic . Adapun, konflik kedua antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan Desa Cibitung Wetan ada dua isu konflik sekaligus yakni isu ekonomi dan isu politik yang merupakan konflik realistic sekaligus konflik non-realistic.
Pengembangan wisata
Curug Cikuluwung mengalami keterlambatan Pengelola Curug Cikuluwung tidak mendapatkan akses untuk memperoleh pelatihan
Pengelola kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah karena telah melepaskan keterkaitan dengan pemerintahan desa Ketidaksepahaman antara Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dengan pengelola inti Wisata Desa Curug Cikuluwung
Komunikasi yang tidak lancar antara pengelola inti Curug Cikuluwung dengan pemerintahan desa Adanya Penyalahgunaan Wewenang oleh Ketua BUMDes lama Adanya isu politik (Ketua pengelola adalah pendukung calon kepala desa yang kalah dari Kepala Desa terpilih)
Adanya prasangka dari pengelola curug Cikuluwung ke Pemerintahan Desa Penyebab Efek Inti Masalah SDM yang belum mampu mengelola wisata desa Curug Cikuluwung dengan profesional
Gambar 3 Analisis antar kasus konflik
Menurut  Coser  konflik realistic akan  berhenti  jika  aktor  dapat  menemukan  alternatif  yang sama-sama  memuaskan  dalam  mencapai  tujuannya  sehingga  konflik  realistik  lebih  mudah diselesaikan dibandingkan dengan konflik non-realistic (Coser, 1964). Hal ini terbukti dalam penyelesaian  konflik  pertama  dimana  konflik  pertama  lebih  cepat  selesai  dibandingkan dengan konflik kedua. Pada konflik pertama yang merupakan perebutan akses pintu masuk ke lokasi  wisata  desa  adalah  isu  ekonomi,  konflik  berhasil  dimediasi  dalam  waktu  yang relatif lebih cepat, diselesaikan melalui mediasi dengan kesepakatan warga desa Pamijahan (Mami) tetap  bisa  membuka  pintu  masuk  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung,  LSM/Ormas  Gempar mendapatkan  bagian  dari  tiket  masuk  dan  pengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  bisa membuka  tempat  wisata  tanpa  diganggu  oleh  kegaduhan  dari  LSM/Ormas  yang  selama  ini menuntut bagian dari biaya tiket masuk.
Adapun untuk konflik kedua yang mana terdapat dua isu yakni isu ekonomi dan isu politik, r ealistic sekaligus non-realistic conflict ini lebih sulit untuk diselesaikan karena isu politiknya tersebut. Hubungan pemerintahan desa dengan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung yang merupakan tim sukses dari mantan kandidat kepala desa rival kepala desa saat ini kurang harmonis,  terlebih  ketika  ada  penyalahgunaan  jabatan  oleh  ketua  BUMDes  menjadi kesempatan  bagi  mantan  rival  kepala  desa  tersebut  untuk  memprovokasi  pengelola  agar keluar  dari  BUMDes  yang  berujung  pengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung memutuskan mengelola sendiri tanpa bantuan dari pemerintahan desa
Konflik kedua: Isu Ekonomi & Politik
Konflik Pertama: Isu Ekonomi Mami LSM/Ormas BUMDes Pemerintahan Desa Mantan kandidat Kepala Desa PT. Indonesia Power
Keterangan: : Berkonflik : Adanya Kerjasama : Hubungan terputus
Keterangan:
: Konflik Pertama
: Konflik kedua

## Pemetaan Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Konflik
Hubungan aktor yang terlibat dalam konflik akan terlihat apabila dilakukan pemetaan konflik. Pemetaan  konflik  ini  dilakukan  di  antaranya  untuk  lebih  memahami  situasi  dengan  baik, untuk  melihat  hubungan  di  antara  berbagai  pihak  secara  lebih  jelas,  untuk  menjelaskan  di mana letak kekuasaan, untuk memeriksa keseimbangan masing-masing kegiatan atau reaksi, untuk melihat para sekutu atau sekutu yang potensial berada di mana dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.
Pemetaan Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pertama . Berdasarkan pemetaan aktor- aktor  yang  terlibat  dalam  konflik  pertama  yakni  konflik  antara  BUMDes  dan  warga  desa tetangga  yakni  Desa  Pamijahan  (Mami)  diperoleh  beberapa  aktor  yang  terlibat,  yakni: BUMDes,  Pengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung,  Mami,  dan  LSM/Ormas  Gempar. Konflik  ini  sudah  selesai  dimediasi  oleh  Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan  dan  Kapolsek Cibungbulang. Selanjutnya hubungan antar aktor dijelaskan pada Tabel 3 dan Gambar 4.

## Tabel 3 Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung pertama
No Pihak-pihak yang terlibat Konflik Kepentingan atas Wisata Desa Curug Cikuluwung 1 Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung 2 Mami Warga Desa Pamijahan (desa tetangga) 3 BUMDes Cikahuripan Badan Usaha Milik Desa yang mengelola unit bisnis yang terdapat di Desa Cibitung Wetan, termasuk unit pariwisata 4 5 6 LSM Pemerintahan Desa Kapolsek Cibungbulang Ingin memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung Sebagai pemangku kebijakan Desa Cibitung Wetan dalm konflik ini berperan sebagai mediator
Sebagai Kepolisian Sektor Kecamatan Cibungbulang sekaligus untuk wilayah Kecamatan Pamijahan dalam konflik ini berperan sebagai mediator
Gambar 4 . Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik BUMDes dengan warga Desa Pamijahan (konflik pertama) BUMDes Mami LSM Pengelola Curug Cikuluwung Pemerintahan desa Kapolsek Cibungbulang
Berdasarkan  Gambar  4  tersebut  garis  lurus  menunjukkan  adanya  kerjasama  hal  ini ditunjukkan  oleh  BUMDes  dengan  Pengelola  Curug  Cikuluwung,  pemerintahan  desa, Kapolsek Cibungbulang. Selain itu, adanya kerjasama juga ditunjukkan oleh pengelola wisata desa  Curug  Cikuluwung  dengan  BUMDes,  pemerintahan  desa  dan  Kapolsek  Cibungbulang, kemudian  antara  Mami  dan  LSM,  antara  pemerintahan  desa  dan  Kapolsek  Cibungbulang, antara  LSM  dan  Kapolsek  Cibungbulang  serta  antara  Kapolsek  Cibungbulang  dan  Mami. Hubungan  terputus  ditunjukan  oleh  BUMDes  dengan  LSM,  pengelola  wisata  desa  Curug Cikuluwung dengan LSM, pemerintahan desa dengan Mami serta pemerintahan desa dengan LSM.  Adapun  yang  berkonflik  adalah  BUMDes  dengan  Mami  dan  pengelola  wisata  desa Curug Cikuluwung dengan Mami.
Konflik  ini  terjadi  karena  adanya  penutupan  akses  pintu  masuk  ke  wisata  desa  Curug Cikuluwung  dari  pintu  lainnya  yang  dibuka  oleh  warga  Desa  Pamijahan  oleh  BUMDes, dengan  tujuan  untuk  mengintegrasikan  akses  pintu  masuk  ke  lokasi  wisata  dari  satu  pintu utama  yang  resmi.  Namun,  konflik  tersebut  sudah  selesai  dengan win-win  solution yang dimediasi oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan Kapolsek Cibungbulang.
Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kedua. Melalui identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan wisata Desa Cibitung Wetan kedua antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan Desa Cibitung Wetan, didapatkan beberapa aktor yakni; ketua dan wakil ketua pengelola Curug Cikuluwung (pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung), pemerintahan Desa Cibitung Wetan, BUMDes, PT Indonesia Power dan mantan  kandidat  kepala  desa.  Selanjutnya  mengenai  aktor-aktor  yang  terlibat  tersebut  lebih jelasnya dalam Tabel 4, dan hubungan antar stakeholder disajikan secara grafis pada Gambar 5.

## Tabel 4. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Curug Cikuluwung kedua
No Pihak-pihak yang terlibat Konflik Kepentingan atas Wisata Desa Curug Cikuluwung 1 Pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung Pengelola wisata desa Curug Cikuluwung saat ini merupakan pengurus baru dari wisata desa curug cikuluwung yang merupakan pelopor wisata desa Curug Cikuluwung 2 Pemerintahan Desa Cibitung Wetan Pemerintahan Desa selaku pemangku kebijakan wilayah Desa Cibitung Wetan 3 BUMDes Cikahuripan Badan Usaha Milik Desa yang mengelola unit bisnis yang terdapat di Desa Cibitung Wetan, termasuk unit pariwisata 4 PT Indonesia Power Pemilik lahan di mana lokasi Curug Cikuluwung berada 5 Mantan kandidat kepala desa Membantu pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung yang merupakan tim sukses Ketika pemilihan kepala desa
Gambar 5 Pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik BUMDes dengan warga Desa Pamijahan (konflik kedua)
Berdasarkan  Gambar  5  tersebut,  garis  lurus  menunjukkan  adanya  kerjasama.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  kerjasama  antara  Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan  dan BUMDes,  kemudian  antara  pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dan  mantan kandidat kepala desa, antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan PT Indonesia Power  serta  antara  mantan  kandidat  kepala  desa  dan  PT  Indonesia  Power.  Pengelola  inti wisata  desa  Curug  Cikuluwung  berkonflik  dengan  Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan, sedangkan  pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  memiliki  hubungan  yang  terputus dengan BUMDes Cikahuripan. Kemudian Pemerintahan Desa Cibitung Wetan hubungannya terputus  dengan  PT  Indonesia  Power  dan  dengan  mantan  kandidat  kepala  desa,  BUMDes Cikahuripan  memiliki  hubungan  yang  terputus  dengan  PT  Indonesia  Power  dan  mantan kandidat kepala desa.

## Identifikasi Tahapan Konflik
Pada umumnya konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, tahap-tahap ini penting  untuk  diketahui.  Dari  hasil  pemetaan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  konflik  dan wawancara  dengan  informan  bisa  dikatakan  konflik  yang  terjadi  pada  wisata  desa  Cibitung Wetan yang pertama dan kedua adalah konflik terbuka karena sudah muncul ke permukaan atau  terlihat  dan  beberapa  orang  di  komunitas  sudah  mengetahuinya  walaupun  mereka  ada yang tidak gamblang secara jelas menyatakan  ada konflik antara pemerintahan desa dengan pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung seperti yang tergambar pada Gambar 6. Engel dan Korf (Engel & Korf, 2005), menggambarkan tahapan konflik mulai dari laten, muncul ke permukaan hingga kekerasan (violent ). Sejalan dengan itu, Kinseng et al. (2013) menyatakan bahwa  konflik  adalah  relasi  sosial  antar  aktor  sosial  yang  ditandai  oleh  pertentangan  atau perselisihan  dan  kemarahan,  baik  dinyatakan  secara  terbuka  maupun  tidak,  dalam  rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing.
Pemerintahan Desa Cibitung Wetan
Pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung BUMDes Cikahuripan PT Indonesia Power Mantan kandidat kepala desa
Gambar 6 Tahapan Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung merujuk Engel dan Korf
Sementara  itu,  Fisher  (Fisher  et  al.,  2001)  membagi  tahapan  konflik  menjadi  lima  tahap, yakni:  Prakonflik,  Konfrontasi,  Krisis,  Akibat,  dan  Pascakonflik.  Tahapan  konflik  di  wisata desa  Curug  Cikuluwung  merujuk  ke  tahapan  konflik  menurut  Fisher lihat  Gambar  7,  untuk konflik  pertama  berada  pada  tahap  pascakonflik  karena  situasi  diselesaikan  dengan  cara mengakhiri  berbagai  konfrontasi  kekerasan,  ketegangan  berkurang  dan  hubungan  mengarah ke  lebih  normal  di  antara  kedua  pihak  sedangkan  untuk  konflik  kedua  berada  pada  tahap krisis,  karena  aktor-aktor  yang  berkonflik  masing-masing  teguh  dengan  pendirian  mereka. Konflik saat ini terjadi berawal dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh Ketua BUMDes yang  lama,  sehingga  muncul  rasa  tidak  percaya  dari  pengelola  ke  pemerintahan  desa. Meskipun  musyawarah  sudah  dilakukan  dengan  komunitas  Curug  Cikuluwung,  namun pengurus inti tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemerintahan desa.

## Gambar 7 Tahapan Konflik Wisata Desa Curug Cikuluwung merujuk Fisher

## Identifikasi Akibat Konflik
Selanjutnya  untuk  identifikasi  akibat  konflik,  akan  menggunakan  alat  bantu  analisis  dari Lewis  Coser  yakni  konflik  konstruktif  dan  konflik  destruktif.  Konflik  konstruktif  adalah konflik  yang  “berfungsi  positif”,  sebaliknya  konflik  destruktif  adalah  konflik  yang mengakibatkan  kerusakan  bahkan  kehancuran,  baik  harta  benda  maupun  jiwa  manusia (Kinseng et al., 2013).
Menurut  Coser  (1964),  konflik  memiliki  dua  fungsi  yakni  konflik  konstruktif  dan  konflik destruktif. Konflik yang pertama merupakan konflik konstruktif karena setelah terjadi konflik hubungan kedua pihak yang berkonflik lebih baik. Pada konflik pertama hubungan pihak yang berkonflik  menjadi lebih  baik,  dan  menguntungkan  semua  pihak  walaupun  untuk  pengelola
Terbuka Kekerasan Eskalasi Terlihat
Muncul
Waktu
Tersembunyi          Laten
wisata desa Curug Cikuluwung menjadi memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah uang  dari  tiket  masuk  untuk  bagian  LSM/Ormas  Gempar,  tetapi  wisata  desa  tetap  bisa berjalan.
Adapun  akibat  konflik  kedua  yang  terjadi  di  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  merupakan konflik  destruktif  karena  mengakibatkan  terlambatnya  pengembangan  wisata  desa  Curug Cikuluwung,  pengurus  Curug  Cikuluwung  tidak  mendapatkan  akses  untuk  mengikuti pelatihan,  pengelola  tidak  mendapatkan  akses  memperoleh  bantuan  dari  pemerintah. Berdasarkan identifikasi akibat konflik di atas maka konflik kedua yang terjadi di wisata Desa Cibitung  Wetan  termasuk  ke  dalam  konflik  destruktif  karena  membuat  wisata  desa  Curug Cikuluwung  tidak  berkembang  bahkan  cenderung  mengalami  kemunduran.  Hal  ini  terlihat dari  akses  yang  pengelola  tidak  peroleh  baik  pembiayaan  maupun  peningkatan  kapasitas pengelola.

## ANALISIS STAKEHOLDERS
Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini terdiri dari Lembaga pemerintah, komunitas dan BUMN.  Lembaga  pemerintah  yang  terlibat  dalam  konflik  ini  adalah  Pemerintahan  Desa, BUMDes,  dan  Kapolsek  Cibungbulang  sedangkan  komunitas  atau  masyarakat  yang  terlibat dalam  konflik  ini  adalah  Komunitas  Curug  Cikuluwung,  Mami,  LSM  dan  mantan  kandidat kepala desa, serta BUMN adalah PT Indonesia Power. Dalam menganalisis stakeholders ini menggunakan  teori stakeholder  salience dari  (Mitchell  et  al.,  1997)  sebagai  berikut  dan ringkasannya dijelaskan pada Tabel 5.
Tabel 5. Stakeholder pada konflik pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung
Kelompok Kekuasaan Legitimasi Urgensi Definitif Pemerintahan Desa Cibitung Wetan Tinggi Tinggi Tinggi Kapolsek Cibungbulang Tinggi Tinggi Tinggi Expectant/Pengharap Komunitas Curug Cikuluwung Sedang Tinggi Tinggi Laten PT Indonesia Power Sedang Tinggi Sedang BUMDes Cikahuripan Cibitung Wetan Sedang Rendah Sedang Mami (warga Desa Pamijahan) Rendah Rendah Rendah LSM Rendah Rendah Rendah Mantan Kandidat Kepala Desa Rendah Rendah Rendah
Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan. Pemerintahan  Desa  merupakan  penyelenggara pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dimana  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  berada. Pemerintahan  Desa  sangat  mendukung  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung,
bahkan sudah mempunyai rencana untuk mengembangkan wisata desa Curug Cikuluwung ini menjadi Desa Wisata Cibitung Wetan. Tujuan wisatanya akan berkesinambungan dari Curug Cikuluwung  ke  tujuan  wisata  lainnya  yang  ada  dan  yang  akan  dikembangkan  oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan BUMDes Cikahuripan. Namun ketika pengelolanya tidak  mau  terkait  dengan  pemerintahan  desa  maka  pemerintahan  desa  pun  tidak  mau  ikut campur  dalam  pengelolaan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung.  Adapun  untuk  nilai  atribut Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan  memiliki  nilai  yang  tinggi  untuk  semua  atribut,  yakni untuk kekuatan, legitimasi dan urgensinya.
Komunitas Curug Cikuluwung. Komunitas Curug Cikuluwung terbentuk pada tahun 2018 setelah wisata desa ini dibuka untuk umum. Komunitas ini dibentuk oleh masyarakat sekitar wisata desa Curug Cikuluwung yang terdiri dari pengurus, pemandu, penjaga loket. Sampai saat  ini  sudah  dua  orang  yang  menjadi  Ketua  pengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung. Komunitas  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  bergabung  dengan  BUMDes  Cikahuripan  Desa Cibitung Wetan pada bulan Agustus 2018. Pada saat bergabung dengan BUMDes pemandu wisata  desa  Curug  Cikuluwung  mengikuti  pelatihan  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Bogor. Untuk atribut kekuasaan, pengelola Curug Cikuluwung memiliki nilai yang sedang,  sedangkan  untuk  atribut  legitimasi  dan  urgensi,  pengelola  Curug  Cikuluwung memiliki nilai yang tinggi.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Cikahuripan. BUMDes  Cikahuripan  merupakan usaha desa yang dikelola oleh pengurus di bawah pemerintahan desa. BUMDes ini dibentuk untuk mengelola kebutuhan dan potensi desa. Dalam BUMDes ini terdiri dari beberapa unit usaha,  salahsatunya  adalah  unit  pariwisata  dimana  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  berada dalam  unit  usaha  ini.  BUMDes  Cikahuripan  dibentuk  pada  tahun  2018,  pada  masa pengembangannya  Ketua  BUMDes  menyalahgunakan  wewenang.  Namun  saat  ini  ketua BUMDes sudah diganti dan kepengurusannya pun diganti semua. Adapun untuk nilai atribut BUMDes  akan  kekuasaan  dan  legitimasi  mempunyai  nilai  yang  rendah  sedangkan  untuk urgensi memiliki nilai yang sedang.
Warga Desa Pamijahan (Mami). Adalah seorang warga dari desa tetangga yang berjualan di dekat lokasi Curug Cikuluwung, dan melihat potensi ekonomi sehingga dia membuka akses pintu  masuk  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dari  pintu  lainnya  selain  pintu  utama.  Nilai atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi dari Mami ini rendah.
LSM/Ormas Gempar. Merupakan organisasi masyarakat yang mengadvokasi Mami untuk tetap bisa membuka akses pintu masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung dari pintu lainnya selain pintu Utama yang resmi dan mereka menginginkan ada bagian dari hasil penjualan tiket masuk  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung.  Nilai  atribut  kekuasaan,  legitimasi,  dan  urgensi untuk LSM ini adalah rendah.
Kapolsek  Cibungbulang. Kapolsek  Cibungbulang  sekaligus  Kapolsek  Pamijahan  selaku pengayom masyarakat dalam konflik ini berperan sebagai mediator. Nilai atribut kekuasaan, legitimasi dan urgensi untuk Kapolsek ini tinggi.
PT Indonesia Power (PLN). PT Indonesia Power merupakan BUMN pemilik lahan dimana lokasi wisata desa Curug Cikuluwung berada. Lokasi ini berada dalam wilayah kerja PLTA Kracak  yang  kantornya  di  Kecamatan  Leuwiliang  dan  pusatnya  di  Saguling  Rajamandala, Bandung Barat, Jawa Barat.  Pengurus BUMDes yang lama dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan  telah  memfasilitasi  komunitas  wisata  Desa  Curug  Cikuluwung  untuk  mengurus perijinan  ke  PT  Indonesia  Power  di  Rajamandala  Bandung.  Proses  perijinan  tersebut  masih dalam  proses  review  dari  PT  Indonesia  Power  dan  karena  ada  permasalahan  dari  Ketua BUMDes  yang  lama  sehingga  pengurusan  perijinan  belum  selesai.  Saat  ini  perijinan pembukaan lokasi wisata dilakukan oleh pihak swasta yakni PT Akaraya. PT Indonesia Power memiliki  nilai  yang  tinggi  untuk  atribut  legitimasi  sedangkan  untuk  atribut  kekuatan  dan urgensi memiliki nilai yang sedang.
Mantan  Kandidat  Kepala  Desa. Mantan  kandidat  kepala  desa  ini  adalah  orang  di  luar komunitas Curug Cikuluwung namun masih penduduk Desa Cibitung Wetan. Dia merupakan salah satu rival kepala desa yang saat ini menjabat pada saat pemilihan kepala desa. Mantan kandidat  kepala  desa  ini  merupakan  relasi  dekat  dari  Ketua  Pengelola  Komunitas  Curug Cikuluwung  saat  ini  yang  pada  saat  pemilihan  adalah  tim  suksesnya.  Menurut  pengelola mantan  kandidat  kepala  desa  ini  yang  sekarang  membantu  pengelola  wisata  desa  Curug Cikuluwung untuk memperoleh perijinan ke PT Indonesia Power. Adapun nilai atribut untuk mantan kandidat kepala desa ini memiliki nilai yang rendah untuk kekuasaan, legitimasi, dan urgensinya.
Dilihat  dari  Tabel  5,  Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan  dan  Kapolsek  Cibungbulang memiliki nilai yang tinggi pada semua atribut sehingga masuk kelompok definitif, sedangkan komunitas  Curug  Cikuluwung  memiliki  kekuasaan  yang  sedang  namun  memiliki  nilai  yang tinggi  pada  atribut  legitimasi  dan  urgensi  sehingga  masuk  pada  kelompok expectant (pengharap).  Adapun  BUMDes  dan  PT  Indonesia  Power,  Mami,  LSM/ormas  Gempar  dan mantan kandidat Kepala Desa masuk kelompok laten.

## MANAJEMEN KONFLIK
Dalam pengembangan wisata desa tidak terlepas dari konflik termasuk dalam pengembangan wisata desa  Curug Cikuluwung. Hal yang paling penting dalam pengelolaan sebuah konflik adalah  mengakui  dan  mencari  solusi  untuk  pengelolaan  konflik  tersebut.  Konflik  pertama pada  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  sudah  dikelola  dengan  baik  yakni melalui mediasi pihak ketiga.
Dari  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mencari  solusi  pengelolaan  konflik,  dan belum  adanya  kesepakatan  sebagai  solusi  untuk konflik  tersebut,  sehingga  perlu  melibatkan pihak ketiga. Engel dan Korf menjelaskan lima ragam pengelolaan konflik berupa kontinum yakni avoidance (menghindar), negotiation (negosiasi), mediation (mediasi), arbitration (arbitrasi), adjudication (ajudikasi) (Engel & Korf, 2005). Namun untuk manajemen konflik berbasis  komunitas,  pengelolaan  konflik  ini  maksimal  pada  tahap  mediasi  karena  sampai tahap ini solusi yang diperoleh win-win solution , berbeda dengan yang kedua terakhir solusi yang diperoleh win-lose solution .
Berdasarkan  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  komunitas  yakni avoidance dan negotiation maka  untuk  pengelolaan  konflik  kedua  pada  pengembangan  wisata  desa  Curug Cikuluwung  perlu  adanya  mediasi  dari  pihak  ketiga.  Sebagaimana  yang  dijelaskan sebelumnya, konflik kedua ini memiliki dua isu yakni isu ekonomi dan isu politik. Isu politik yang  termasuk  konflik  non  realistik  memang  lebih  sulit  untuk  diselesaikan  karena menyangkut  identitas, dignity,  pride, namun  untuk  isu  ekonomi  yang  merupakan  konflik realistik  cenderung  lebih  mudah  untuk  diselesaikan.  Isu  politik  yakni  adanya  pengaruh  dari mantan  rival  kepala  desa  terhadap  pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dan  isu ekonomi  berkaitan  dengan  retribusi  tiket  masuk  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung. Dikarenakan kedua isu tersebut, pihak berwenang yang perlu memediasi pengelola inti wisata desa  Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintahan  desa  Cibitung  Wetan  adalah  pemerintahan Kecamatan  Pamijahan  dalam  hal  ini  Kasi  Ekonomi  dan  pembangunan  dan  Kasi  PMD  serta dari pemerintahan Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  atau  PT  Indonesia  Power  selaku  pemilik  lahan  dimana  wisata  desa berada.
Sejalan dengan hal ini, Kinseng menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran mediasi yang penting  untuk  dilakukan  dalam  konflik  antara  penduduk  lokal  pulau  Pari  dan  perusahaan (Kinseng et al., 2018).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  konflik  urutan  kejadian  konflik,  sampai  saat  ini  ada  dua  konflik  yang terjadi  dalam  pengembangan  wisata  Desa  Cibitung  Wetan,  yakni;  konflik  BUMDes  dengan warga Desa Pamijahan, dan konflik antara pengelola inti wisata desa Curug Cikuluwung dan pemerintahan desa.
Adapun  berdasarkan  hasil  identifikasi  hal-hal  yang  melatarbelakangi  konflik  pertama  pada pengembangan  wisata  desa  Cibitung  Wetan  adalah  penutupan  pintu  akses  masuk  ke  wisata desa  Curug  Cikuluwung  dari  pintu  lainnya  yang  dibuka  warga  desa  tetangga  (Desa Pamijahan) oleh BUMDes Cibitung Wetan. Inti dari konflik ini adalah perebutan akses masuk ke  wisata  Curug  Cikuluwung.  Adapun  efek  dari  konflik  ini  adalah  warga  Desa  Pamijahan diijinkan  membuka  akses  pintu  masuk  ke  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  oleh  BUMDes, pengelola wisata desa Curug Cikuluwung dan Pemerintahan Desa Cibitung Wetan serta LSM memperoleh bagian dari tiket masuk ke wisata desa Curug Cikuluwung.
Adapun hal-hal yang melatarbelakangi konflik kedua pada pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung  adalah  adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Ketua  BUMDes  yang  lama sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga BUMDes, adanya prasangka dari pengelola wisata Desa Curug Cikuluwung kepada pemerintahan desa, adanya komunikasi yang  tidak  lancar  antara  pengurus  Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintahan  desa  sehingga tidak  adanya  titik  temu  antara  pengelola  Curug  Cikuluwung  dengan  pemerintahan  desa, adanya  isu  politik  yakni  ketua  pengelola  Curug  Cikuluwung  merupakan  pendukung  calon kepala desa yang kalah dari kepala desa terpilih, sumber daya manusia yang belum mampu mengelola  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dengan  profesional.  Isu  yang  menjadi  inti  dari konflik  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  adalah  ketidaksepahaman  antara pengelola  inti  wisata  desa  Curug  Cikuluwung  dengan  Pemerintahan  Desa  Cibitung  Wetan. Adapun efek dari konflik ini yaitu pengembangan wisata desa Curug Cikuluwung mengalami keterlambatan,  pengurus  Curug  Cikuluwung  tidak  mendapatkan  akses  untuk  memperoleh pelatihan, pengelola kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah karena telah melepaskan ikatan dari pemerintahan desa.
Identifikasi  konflik  yang  terjadi  pada  pengembangan  wisata  desa  Curug  Cikuluwung berdasarkan tahapannya ada pada tahap emerging dan paskakonflik untuk konflik pertama dan emerging dan krisis untuk konflik yang terakhir. Adapun akibat dari konflik pertama adalah konstruktif sedangkan untuk konflik yang kedua destruktif karena lebih banyak menimbulkan efek negatif untuk komunitas.
Upaya-upaya  melalui  manajemen  konflik  berbasis  komunitas  telah  dilakukan  untuk menyelesaikan konflik yang kedua ini, namun belum ada solusi yang dapat mengatasi konflik ini. Berbeda dengan konflik sebelumnya yang telah ada solusinya, strategi manajemen konflik untuk konflik kedua ini perlu adanya fasilitasi atau mediasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan  atas  wisata  desa  untuk  memfasilitasi  atau  memediasi  pihak-pihak  yang berkonflik  seperti  dari  Pemerintahan  Kecamatan  Pamijahan,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor dan atau dari PT Indonesia Power.

## DAFTAR PUSTAKA
Afala, L. M. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. Journal of Governance , 2 (1), 18–35. https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2121
Ahsani,  R.  D.  P.,  Suyaningsih,  O.,  Ma’rifah,  N.,  &  Aerani,  E.  (2018).  Penerapan  Konsep Community  Based  Tourism  (CBT)  di  Desa  Wisata  Candirejo  Borobudur  Mewujudkan Kemandirian  Desa. Publisia:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 3 (2),  135–146. https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270
Asmaniati, F., Hutagalung, H., & Rosalina Dewi, T. (2017). The Role of Higher Education in Tourism  Village  Capacity  Development. 1st  International  Conference  on  Tourism Gastronomy  and  Tourist  Destination ,  245–249.  https://doi.org/10.2991/ictgtd- 16.2017.48
Coser, L. A. (1964). The Functions of Social Conflict . The Free Press.
Creswell, J. W. (2002). Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . KIK Press.
Engel,  A.,  &  Korf,  B.  (2005). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource Management .  Food  and  Agriculture  Organization  of  The  United  Nations. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lah&AN=20063021681&site=e host-live
Falak, S., Chiun, L. M., & Wee, A. Y. (2014). A Repositioning Strategy for Rural Tourism in Malaysia  -  Community’s  Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 144 , 412–415. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.310
Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak (S. . Kartika (ed.); Edisi pert, Vol. 15, Issue 1). The British Council.
Fitriyana,  D.  (2016).  Konflik  Manajemen  antara  Pengelola  dan  Masyarakat  di  Tahura Djuanda,  Bandung,  Jawa  Barat. Jurnal  Master  Pariwisata  (JUMPA) , 2 ,  111–123. https://doi.org/10.24843/jumpa.2016.v02.i02.p07
Garsetiasih,  R.,  &  Alikodra,  H.  S.  (2015).  Conflict  Management  of  Bulls  Conservation  in Meru  Betiri  National  Park  and  Alas  Purwo  National  Park. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan , 12 (3), 213–234.
Hanifah,  E.  (2018). Analisis  Keberlanjutan  dalam  Penerapan  Community  Based  Tourism Wisata  Alam  Goa  Pindul,  Kabupaten  Gunungkidul,  Yogyakarta .  Institut  Pertanian Bogor.
Ife,  Ji.,  &  Tesoriero,  F.  (2016). Community  Development  -  Alternatif  Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Pustaka Pelajar.
Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Fatchiya, A., Mahmud, A., & Stanford, R. J. (2018). Marine- tourism  development  on  a  small  island  in  Indonesia:  blessing  or  curse? Asia  Pacific Journal of Tourism Research , 1665 (1094), 1–11.
https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1515781
Kinseng,  R.  A.,  Wiryawan,  B.,  Adrianto,  L.,  Monintja,  D.,  Amin,  I.,  &  Zulbairnarni,  N. (2013). Indonesia National Coordinating Committe Coral Triangle Initiatives in Coral reefs, Fisheries, and Food Security (Coral Gove). IPB Press.
Mitchell,  R.  K.,  Agle,  B.  R.,  &  Wood,  D.  J.  (1997).  Toward  a  Theory  of  Stakeholder Identification and Salience: Defining The Principle of Who and What Really Counts. The American Psychologist , 28 (10), 913–925. https://doi.org/10.1037/h0035597
Mulyana, D. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . PT Remaja Rosdakarya.
Nizar,  M.  A.  (2015).  Tourism  Effect  on  Economic  Growth  in  Indonesia. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) , 7 (65628), 1–25. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65628/
Pariwisata, K. (2018). Rencana Strategis 2018-2019 . Kementerian Pariwisata.
Purbasari, N., & Manaf, A. (2017). Karakteristik Elemen Sistem Pariwisata Ekowisata Desa Wisata  Nglanggeran  dan  Wisata  Desa  pada  Desa  Wisata  Pentingsari. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 13 (1), 100–113.
https://doi.org/10.14710/pwk.v13i1.15151
Purmada,  D.,  Wilopo,  W.,  &  Hakim,  L. (2016). Pengelolaan  Desa  Wisata  dalam  Perspektif Community  Based  Tourism  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata  Gubugklakah,  Kecamatan Poncokusumo,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Bisnis  S1  Universitas Brawijaya , 32 (2), 15–22.
Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai  Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten  Kulon  Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 21 (1), 1–13.
Rahman,  Y.,  Asbi,  A.  M.,  &  Putri,  H.  T.  (2020).  Analisis  Perubahan  Perilaku  Ekonomi Masyarakat  Sebagai  Dampak  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  (Studi kasus  penggerak  wisata  desa  wisata  pesisir  Pagar  Jaya  Kabupaten  Pesawaran). Jurnal Nasional Pariwisata , 12 (1), 38–50. https://doi.org/10.22146/jnp.52569
Rizkianto, N., & Topowijono. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan  Daya  Tarik  Wisata  Berkelanjutan  (Studi  Pada  Desa  Wisata  Bangun, Kecamatan  Munjungan,  Kabupaten  Trenggalek). Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) , 58 (2), 20–26.
Sari,  I.  P.,  Raden,  J.,  Pagar,  F.,  Bengkulu,  D.,  Regency,  W.,  &  Park,  N.  (2017).  Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata: kasus Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tsaqofah & Tarikh , 2 (1), 29–38.
Situmorang,  R.,  Trilaksono,  T.,  &  Japutra,  A.  (2019).  Friend  or  Foe?  The  complex relationship  between  indigenous  people  and  policymakers  regarding  rural  tourism  in Indonesia. Journal  of  Hospitality  and  Tourism  Management , 39 (March  2018),  20–29. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001
Suryadi,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Barus,  B.  (2020).  Ekspansi  dan  Konflik  pada  Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau A Case in Terantang  Manuk  Village,  Pelalawan  District,  Riau. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 08 (03), 167–178.
Susyanti,  D.  W.,  &  Latianingsih,  N.  (2014).  Potensi  Desa  melalui  Pariwisata  Pedesaan. Epigram , 11 (1), 65–70.
Sutiarani,  H.,  &  Rahmafitria,  F.  (2016).  Dampak  Keberadaan  Dusun  Bambu  Terhadap Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Kertawangi  Kecamatan  Cisarua. Tourism Scientific Journal , 1 (1), 1–17. https://doi.org/10.32659/tsj.v1i1.1
Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on  Kalibiru  and  Lopati  Village,  Province  of  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 216 , 97–108.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014
Yachya,  A.  N.,  Wilopo,  &  Mawardi,  M.  K.  (2016).  Pengelolaan  Kawasan  Wisata  sebagai Upaya  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  berbasis  CBT  (Community  Based  Tourism) (Studi  pada  Kawasan  Wisata  Pantai  Clungup  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 39 (2), 107–116.