http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 2 (2020)

## Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung)
Oleh: Satrio Nur Hadi 1 , Dina Haryati Sukardi 2
Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia 1 satrionurhadi@umitra.ac.id, 2 dinaharyati@umitra.ac.id
Keywords: Abstract Criminology; Child Trafficking; Operandi Mode. Currently Child Trafficking  in  Bandar Lampung has become a problem  that  needs  to  be  taken  seriously,  marked  by  the increasing number of cases that have arisen, particularly child trafficking  through  sexual  exploitation,  with  a  different  modus operandi of crime. There are various forms of modus operandi that  are  used  by  actors  in  carrying  out  their  actions,  ranging from  persuasion,  fraud,  or  threats  with  violence.  From  this description,  I  am  interested  in  researching  about,  What  is  the modus operandi of child trafficking in Bandar Lampung, how is the handling of child trafficking in Bandar Lampung? What are the barriers to handling child trafficking in Bandar Lampung? The research method used is normative legal research law that uses  literature  or  empirical  material  that  is  sourced  from interviews with several sources.
The results showed that the form of modus operandi for cases of trafficking  in  persons  /  children  in  Bandar  Lampung,  namely Fraud  by  Fraud  Employees  Against  Child  Labor,  Child  Labor Similar to Modern Slavery, Prostitution Crimes through Social Media, Child Trafficking through Illegal Adoption, Kidnapping of  Children  Suspected  By  Organ  Trafficking  Syndicate. Furthermore,  the  number  of  cases  in  the  city  of  Bandar
Lampung increased in number from year to year, therefore the need  for  response  to  these  cases.  Crime  prevention  consists  of three main parts, namely Pre-Emictive, Non-Penal  Efforts that are  Preventive,  Penal  Efforts  that  are  Repressive.  Then  the Barriers  to  the  Elimination  of  the  Criminal  Act  of  Child Trafficking  in  the  City  of  Bandar  Lampung,  namely  the  legal substance aspects, legal structure aspects. Kata Kunci: Abstrak Kriminologi; Perdagangan Anak; Modus Perdagangan Anak saat  ini di  Bandar  Lampung, telah menjadi persoalan  yang  perlu  ditanggulangi  secara  serius,  ditandai makin  banyaknya  kasus-kasus  yang  bermunculan,  khususnya
Operandi perdagangan  anak  melalui  eksploitasi  seksual,  dengan  Modus Operandi  Kejahatan  yang  berbeda.  Terdapat  berbagai  bentuk Modus  Operandi  yang  digunakan  pelaku  dalam  melakukan aksinya,  mulai  dari  bujuk  rayu,  penipuan,  maupun  ancaman dengan kekerasan.  Dari uraian tersebut tertarik untuk meneliti tentang,  Bagaimanakah  Modus  Operandi  Tindak  Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung ?, Bagaimanakah Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota  Bandar  Lampung  ?,  Bagaimanakah  Hambatan  terhadap Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Anak  di  Kota Bandar Lampung ?. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  penelitian hukum  normatif  yaitu  menggunakan  bahan  kepustakaan  atau literatur-literatur  dan  empiris  yaitu  yang  bersumber  dari  hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bentuk  modus  operandi terhadap  kasus  perdagangan  orang/anak  di  Kota  Bandar Lampung,  yaitu  Penipuan  Oleh  Agen  Tenaga  Kerja  Palsu Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak,  Pekerja  Anak  Serupa Perbudakan  Modern,  Kejahatan  prostitusi  melalui  Media Sosial,  Perdagangan  anak  Melalui  Adopsi  Ilegal,  penculikan Anak  Yang  Dicurigai  Oleh  Sindikat  Perdagangan  Organ. Selanjutnya Jumlah kasus  di  Kota Bandar lampung jumlahnya meningkat  dari  tahun  ketahun,  maka  dari  itu  perlunya penanggulangan terhadap kasus-kasus tersebut. Penanggulangan  kejahatan  terdiri  diatas  tiga  bagian  pokok, yaitu  Pre-Emtif,  Upaya  Non  Penal  yang  bersifat  Preventif, Upaya  Penal  yang  bersifat  Represif.  Kemudian  Hambatan Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Anak  di  Kota Bandar  Lampung,  yaitu    Aspek  substansi  hukum,  Aspek struktur  hukum,  Demikian  juga  halnya  dengan  aspek  kultur hukum.  Lembaga  penegak  hukum  haruslah  lebih  aktif  lagi dalam  menanggulangi  kejahatan  perdagangan  anak,  dengan mencari  dan  menemukan  setiap  sindikat-sindikat  perdagangan anak,  ataupun  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  kejahatan perdagangan  anak,  juga  menjatuhkan  sanksi  yang  seberat- beratnya kepada para pelaku, agar menimbulkan  efek jera dan menjadi contoh agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

## Pendahuluan
Korban-korban  trafficking  kebanyakan  anak  dan  perempuan  yang  seringkali digunakan  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual  misalnya  dalam  bentuk  pelacuran  dan pedophilia,  bekerja  pada  tempat-tempat  kasar  yang  memberikan  gaji  rendah  seperti perkebunan,  pembantu  rumah  tangga,  pekerja  restoran,  tenaga  penghibur,  perkawinan kontrak,  buruh  anak,  pengemis  jalanan,  selain  berperan  sebagai  pelacur  (Suyanto, 2008).    Penafsiran  yang  memposisikan  anak  selaku  korban  yang  terlibat  aktif  dalam
timbulnya  suatu  perbuatan  pidana  adalah  tidak  dapat  di  benarkan  tetapi  hendaknya  di tafsirkan  anak  yang  belum  matang  fisik  dan  mentalnya  sehingga  membutuhkan perlindungan  dan  perawatan  khusus,  termasuk  perlindungan  hukum  yang  layak semenjak ada di dalam kandungan hingga berumur 18 tahun.
Sehubungan  hal  tersebut  di  atas  anak  baik  secara  rohani  maupun  jasmani  belum mempunyai  kemampuan  untuk  berdiri  sendiri,  maka  bagi  orang  tua  atau  walinya mempunyai  kewajiban  memberikan,  menjamin,  dan  memelihara  agar  anak  dapat melakukan  apa  yang  di  kehendaki  orang  tuanya,  masyarakat  dan  negara  dan  tidak melawan atutan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang.
‘Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi’ (Nuraenny, 2011).
Kejahatan  perdagangan  orang  ( human  trafficking )  yang  terjadi  di  Indonesia meliputi,  kejahatan  perdagangan  perempuan  dan  kejahatan  perdagangan  anak.  Tetapi yang  menjadi  kajian  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  kejahatan  perdagangan  anak. Perdagangan orang  yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis  perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia Perdagangan  Anak  saat  ini  di  Bandar  Lampung,  telah  menjadi  persoalan  yang  perlu ditanggulangi secara serius, ditandai makin banyaknya kasus-kasus  yang bermunculan, khususnya  perdagangan  anak  melalui  eksploitasi  seksual,  dengan  Modus  Operandi Kejahatan  yang  berbeda.  Terdapat  berbagai  bentuk  Modus  Operandi  yang  digunakan pelaku  dalam  melakukan  aksinya,  mulai  dari  bujuk  rayu,  penipuan,  maupun  ancaman dengan kekerasan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  berkeinginan  mengangkat  judul Penelitian tentang Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar  Lampung  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang).  Identifikasi masalah  diatas,  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  Menganalisa  bentuk  Modus
Operandi  Kejahatan  Perdagangan  Anak  saat  ini  di  Bandar  Lampung,  Upaya Penanggulangan  Kejahatan  Perdagangan  Anak  di  Bandar  Lampung,  serta  Hambatan Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Perdagangan  Anak  di  Bandar  Lampung.  Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana  yang  mengkaji  mengenai  Analisis  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Perdagangan  Anak  di  Bandar  Lampung.  Penelitian  juga  mengkaji  Undang  -  Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

## Metode
Studi  penelitian  ini  diambil  di  wilayah  Polda  Lampung.  Pendekatan  masalah dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Data    primer    adalah    data    utama    yang    diperoleh    penulis  secara  langsung  dari lapangan  penelitian  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan  responden,  yakni anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  pada polda  Lampung dan anggota dari Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian.  Adapun  data  sekunder  dari kepustakaan terdiri dari :
a.  Bahan Hukum Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  dilapangan dimana data itu  berasal  dari observasi  dan pengamatan tentang informan.  Informasi yang  diperoleh  dari  wawancara  itu  didalamnya  termasuk  fakta-fakta  ,  pendapat, persepsi
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum  yang melengkapi hukum  primer dan peraturan perundang-undangan lain  yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
c.  Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  dapat  bersumber  dari  berbagai  bahan  seperti  teori/pendapat para  ahli    dalam  berbagai  literatur/buku  hukum,  dokumentasi,  media  masa,  kamus hukum dan sumber dari internet.
Sebagai  upaya  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian,  akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan.
Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  dan penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  metode  induktif,  yaitu  menguraikan  hal-hal yang bersifat  khusus  ke  hal-hal  yang bersifat  umum  sesuai  dengan permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Kejahatan perdagangan anak di Kota Bandar Lampung  yang terjadi dalam kurun waktu  tiga  tahun  terakhir.  Berikut  data  awal  yang  diperoleh  Penulis  dari  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung :
Tabel 1. Kejahatan perdagangan anak di Kota Bandar Lampung
Instansi Jumlah Kasus 2016 2017 2018 2019 Kepolisian Daerah Provinsi Lampung 58 63 146 172
Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung
(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).
Berdasarkan  data  rekapitulasi  perdagangan  anak  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa jumlah  kejahatan  perdagangan  anak  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2019.  Data  tersebut menunjukan jumlah tindak kejahatan perdagangan anak cenderung meningkat per tahun 2016,  2017,  2018,  dan  2019.  Hal  ini  tentunya  menjadi  permasalahan  yang  harus diselesaikan baik oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukumnya, dan masyarakat mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa terancam nasibnya.
Tabel 2. Rincian Kasus Terkait Anak Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
Instansi Jumlah Kasus 2016 2017 2018 2019 Perdagangan bayi berkedok adopsi 9 11 17 29 Prostitusi anak 36 28 71 82 Pekerja di bawah umur mengalami 8 4 2 5 Kekerasan fisik, dan seksual Penculikan anak oleh sindikat perdagangan anak 6 4 4 3
Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung
(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)
Berdasarkan tabel di atas, tingkat kriminal tertinggi berada pada tahun 2019, yang
mana kasus perdagangan bayi berkedok adopsi ilegal mencapai 29 kasus, prostitusi anak sebanyak 82 kasus, sedangkan untuk pekerja di bawah umur yang mengalami kekerasan fisik  dan  seksual  mencapai  5  kasus,  dan  penculikan  anak  oleh  sindikat  perdagangan anak  mencapai  3  kasus.  Jika  di  bandingkan  dengan  kasus  tahun  2017  yang  masih  di angka  kasus  rendah.  Namun  data  di  atas  hanya  menunjukkan  jumlah  kasus  yang dilaporkan  ke  pihak  Kepolisian  saja.  Tetapi  dalam  praktiknya  masih  banyak  terjadi kasus perdagangan anak yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib.
Tindak  pidana  perdagangan  anak  dapat  dikatakan  bak  gunung  es,  dimana  hanya sedikit  yang  tampak  terlihat  dipermukaan  namun  dibawahnya  lebih  banyak  dari  yang nampak,  yang  sebenarnya  benar-benar  terjadi  di  masyarakat  tetapi  tidak  dilaporkan  ke pihak  kepolisian.  Tentunya  apabila  tidak  dilaporkan  tindak  pidana  perdagangan  anak tersebut,  akan  terus  terjadi  bahkan  bisa  menjadi  kejahatan  terselubung  secara  terus menerus  dalam  masyarakat.  Faktor  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  tentunya  masih menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  anak. Rendahnya  taraf  ekonomi  keluarga  tanpa  diselingi  didikan  moral  yang  tepat,  maupun pengawasan  atas  pergaulan  anak  dari  orang  tua,  mengakibatkan  kecenderungan  anak melakukan perbuatan yang menyimpang.

## 2. Pembahasan

## 1. Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  melalui  wawancara  dengan para  narasumber  maka  Modus  Operandi  Kejahatan  Perdagangan  Anak  di  Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

## a. Penipuan Oleh Agen Tenaga Kerja Palsu Terhadap Tenaga Kerja Anak
Menurut Bapak AKP Devi Sujana, S.H.,M.H. bahwa kebanyakan modus operandi kejahatan perdagangan anak adalah melalui modus penipuan dengan cara terdapat agen tenaga kerja palsu yang mencari tenaga kerja perempuan di desa-desa, dimana si pelaku menjanjikan si korban untuk bekerja di kota sebagai penjaga toko/butik, sales kosmetik, sales promotion girl (SPG), Asisten Rumah Tangga, namun kenyataannya sesampainya di  kota,  dia  malah  ditempatkan  dan  diperkerjakan  di  tempat  hiburan  seperti  rumah bordil/tempat  prostitusi, karaoke  ataupun salon  yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial, dan lokalisasi.( Sumber : Wawancara kepada Bapak AKP Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018.)
Pelaku khususnya mengincar para gadis belia bahkan anak di bawah umur untuk dijadikan  targetnya.  Kurangnya  pemahaman  atau  rendahnya  taraf  pendidikan  di  desa- desa  menjadikan  anak  dan  keluarga  korban,  kurang  memahami  tentang  tata  cara prosedur yang benar melalui agen pencari tenga kerja ataupun lembaga penyalur tenaga kerja yang resmi, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

## b. Pekerja Anak Serupa Perbudakan Modern
Kejahatan perdagangan anak dapat berbentuk serupa perbudakan, buruh ijon, atau segala  kondisi  perbudakan  lain.  Perbudakan  zaman  modern  dapat  berupa  pekerja  anak yang  mendapatkan  gaji  sangat  rendah,  namun  porsi  pekerjaan  antara  anak  dan  orang dewasa  tetap  sama.  Hal  itu  biasa  terjadi  pada  tempat  pekerjaan  industri  baik  industri rumahan,  maupun  pabrik,  pekerjaan  kasar  seperti  tambang  konstruksi  dan  lain-lain, maupun  pekerja  rumah  tangga.  Dimana  seharusnya  pihak  yang  memperkerjakan  anak haruslah  tahu  bahwa  tenaga  kerja  anak  boleh  diperkerjakan  namun  untuk  pekerjaan ringan yang tidak mengganggu tumbuh kembang dan pendidikan anak.

## c. Kejahatan Protistusi Anak Melalui Media Sosial
Menurut  Bapak  AKP  Devi  Sujana,  S.H.,M.H.  Kejahatan  Prostitusi  anak merupakan  kasus  yang  memiliki  jumlah  yang  tinggi  di  Bandar  Lampung,  dimana Modus  Operandinya  dengan  cara  menipu  korban  untuk  menjanjikan  pekerjaan  yang bagus  dengan  gaji  tinggi,  seperti  sebagai  Sales  Promotion  Girl  (SPG),  penjaga toko/butik,  Pekerja  Rumah  Tangga,  dan  lain-lain.  Namun  kenyataannya  seperti  yang telah dijelaskan malah diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial di tempat-tempat hiburan  seperti  rumah  bordir  atau  lokalisasi,  tempat  karaoke  dan  salon  yang menyediakan  jasa  pelayanan  seks  komersial  dan  lain-lain  (Wawancara  AKP  Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018).
Era  modern  ini  telah  dimanfaatkan  oleh  berbagai  oknum  untuk  melakukan kejahatan  perdagangan  anak,  dengan  memanfaatkan  era  kemajuan  teknologi, komunikasi,  dan  informasi,  khususnya  media-media  sosial  yang  dapat  berhubungan dengan orang banyak, yang kedudukannya jauh sekalipun, dan jangkauannya luas. Hal tersebut  lebih  praktis  untuk  pelaku  melakukan  modus  operandi  kejahatannya  dengan menawarkan  kepada  pria-pria  hidung  belang,  melalui  media  sosial  dimana  yang ditawarkan  ada  yang  masih  berusia  di  bawah  umur  bahkan  masih  berstatus  sebagai pelajar,  dengan  harga  yang  sangat  tinggi  dan  tentunya  menimbulkan  keuntungan  yang besar bagi si pelaku.

## d. Perdagangan Anak Melalui Adopsi Ilegal
Adopsi  ilegal  telah  sering  dilakukan,  bahkan  ada  beberapa  kasus  yang  disinyalir termasuk salah satu modus sindikat perdagangan anak, dimana ada oknum-oknum yang mencari  anak  atau  bayi  dengan  modus  adopsi  untuk  dibesarkan  atau  dijadikan  anak angkat,  namun  kenyataannya  keluarga  si  anak  kehilangan  jejak  dari  anak  yang  telah diadopsi tersebut, dan keluarga yang mengadopsi tidak jelas asal-usulnya.
Modus  operandi  perdagangan  bayi  melalui  adopsi  ilegal,  merupakan  kasus  yang sulit  dipecahkan  karena  terselubung  dan  merupakan  jaringan  tindak  kejahatan  yang terorgansir,  dan  provinsi  Lampung  khususnya  kota  Bandar  Lampung,  telah  disinyalir oleh  kepolisian  telah  dimasuki  sindikat  tersebut  dengan  modus  operandi  adopsi  ilegal, dengan mencari korban ibu yang melahirkan dari keluarga tidak mampu, orang tua yang masih  muda  dan  tidak  mampu  bertanggung  jawab,  dan  lain-lain,  untuk  nantinya diperdagangkan bahkan sampai ke antar negara.

## e. Penculikan Anak Oleh Sindikat Perdagangan Organ
Seperti  disinyalir  mulai  masuknya  jaringan  perdagangan  organ  tubuh  di  Bandar Lampung,  yang menargetkan korban  anak-anak.  Terdapat  berbagai  laporan penculikan anak di bawah umur di Bandar Lampung yang rata-rata usia di bawah 10 tahun. Sampai saat  ini  kasus-kasus  tersebut  masih  dalam  proses  penyelidikan  lebih  lanjut,  guna menemukan  siapa  pelaku  sebenarnya  atau  dalang  dari  setiap  aksi  penculikan  terhadap anak-anak tersebut, apakah ada hubungannnya dengan jaringan perdagangan anak, dan penyidik  terus  menelusuri  dimana  jejak  pelaku  dan  korban  sampai  saat  ini,  menurut Bapak  AKP  Devi  Sujana,  S.H.,M.H.  (Sumber:  Wawancara  kepada  Bapak  AKP  Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018).

## 2.  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Anak di  Kota  Bandar  Lampung Pre-Emtif
Yang  dimaksud  dengan  upaya  Pre-Emtif  di  sini  adalah  upaya-upaya  awal  yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi  tidak ada niatnya untuk  melakukan hal  tersebut  maka tidak akan terjadi kejahatan.

## a. Upaya Non Penal
Upaya-upaya  Non Penal  yang bersifat  preventif ini  merupakan tindak lanjut dari upaya  Pre-Emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadi  kejahatan. Dalam  upaya  tersebut  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk dilakukannya kejahatan.
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau  timbulnya  kejahatan  yang  pertama  kali.  Mencegah  kejahatan  lebih  baik  daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam  kriminologi  yaitu  usaha-usaha  memperbaiki  penjahat  perlu  diperhatikan  dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

## b. Upaya Penal
Upaya  Penal  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.    Penanggulangan  dengan  upaya  Penal yang  bersifat  represif  dimaksudkan  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai dengan  perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar  bahwa perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya  dan  orang  lain  juga  tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

## 3. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  terhadap  Penanggulangan Tindak  Pidana  Perdagangan  Anak  di  Kota  Bandar  Lampung  yaitu  meliputi  faktor substansi  hukum,  faktor  struktur  hukum,  faktor  budaya  hukum.  (Sumber:  Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Bunga Rampai Kencana, 2010,  Jakarta hlm. 49).  Hal ini sesuai dengan teori Lawrence  M.  Friedman  yang  dituliskan  dalam  buku  Soerjono  Soekanto    Yang  mana ketiga faktor tersebut adalah:

## a. Substansi Hukum
Substansi  hukum  adalah  inti  dari  peraturan  perundang-undang  itu  sendiri. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AKP  Devi  Sujana,  S.H.,  M.H.  selaku Polisi  Penyidik  di  Kepolisian  Daerah  Lampung  ,  bahwa  penerapan  Undang-Undang masih  mempunyai  kelemahan  yaitu  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana perdagangan  anak  di  Kota  Bandar  Lampung  bukan  hanya  instansi  polri  saja,  namun
penyidikan  dapat  juga  dilakukan  oleh  Kejaksaan  misalnya,  hal  ini  malah  mempersulit dalam  melakukan  penyidikan  apabila  satu  kasus  yang  ditangani  dilakukan  penyidik kepolisian  terlebih  dahulu  dan  ternyata  Kejaksaan  juga  melakukan  penyidikan  tanpa adanya  koordinasi  terlebih  dahulu  terhadap  kasus  yang  sama.  (Wawancara  kepada Bapak  AKP  Devi  Sujana,  S.H.,  M.H.  Penyidik  di  Kepolisian  Polda  Lampung  pada tanggal 26 Juli 2018).

## b. Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah  bagian-bagian  yang  bergerak  dalam  suatu  mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem  hukum  dan  meliputi  pula  kaidah-kaidah  hukum  yang  tidak  tertulis.  Contohnya seperti  para  penegak  hukum.  Penegak  hukum  adalah  kalangan  penegak  hukum  yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum,  mungkin berasal  dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan- halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:
1) Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain dengan siapa dia berinteraksi;
2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
3) Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masa  depan,  sehingga  sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5) Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

## c. Budaya Hukum/Kultur
Budaya  hukum  ini  pun  dimaknai  sebagai  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan. Sikap  dan  perilaku  serta  kebiasaan  sebagian  korban  perdagangan  orang  yang  enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
Selain  itu,  masih  ada  pandangan  masyarakat  yang  berkembang  bahwa  tindak pidana  apapun  kalau  sudah  ada  perdamaian  dari  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  perlu diproses  lagi,  sehingga  apabila  Disamping  itu,  adanya  kultur  patriarkhi  yang mengakibatkan bahwa laki-laki yang paling berhak dan berkuasa mengatur perempuan dan anak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  modus  operandi  kejahatan  perdagangan  anak  sesungguhnya  memiliki kesamaan  dari  waktu  ke  waktu,  baik  menurut  pendapat  ahli/pakar  hukum  maupun berdasarkan  wawancara  terhadap  narasumber-narasumber,  namun  pelaksanan  atau perbuatannya  sedikit  berbeda  karena  mengikuti  perkembangan  zaman  khususnya perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi.
2. Kejahatan  Perdagangan  Anak  di  Bandar  Lampung  terus  meningkat  tiap  tahunnya, maka  perlu  adanya  upaya  penanggulangan  baik  secara  penal  maupun  non  penal, dimana penulis lebih menitikberatkan pada upaya non penal yang bersifat preventif, dimana  upaya  preventif  sangatlah  diperlukan,  mulai  dari  pembentukan  peraturan perundang-undangan  atau  tahap  kebijakan  formulasi,  maupun  upaya  preventif lainnya  seperti  penyuluhan  maupun  seminar  yang  menanamkan  arti  penting kesadaran hukum, maupun menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Hambatan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Anak  di  Kota  Bandar Lampung,  dapat  meliputi  tiga  aspek  hukum  yaitu  Aspek  substansi  hukum  Aspek struktur  hukum,  aspek  kultur/budaya  hukum,  dimana  menurut  penulis  faktor  yang paling dominan dalam menghambat penegakan hukum khususnya perdagangan anak adalah faktor struktur hukum yang meliputi aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,  pengadilan,  jaksa,  hakim,  dan  advokasi,  dimana  masing-masing  aparat penegak  hukum  mempunyai  perannya  masing-masing  dalam  proses  penyelesaian suatu perkara tindak pidana perdagangan anak.

## Daftar Pustaka
A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,
Jakarta : CV. Rajawali
Ali  Mahrus  dan  Pramono  Aji  Bayu,  2011,  Perdagangan  Orang,  Dimensi,    Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Anwar Yesmil dan Adang, 2010. Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung Arikunto Suharismi 2002 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Rieneka Cipta, jakarta.
Barda  Nawawi.  2002.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
D.T.P.  Kusumawardhani  (Ed.).  2010.  Human  Trafficking:  Upaya  Pencegahan  dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan. Jakarta: PMB-LIPI.
Harkristuti  Harkrisnowo,  Indonesia  Court  Report:  Human  Trafficking,  Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003,
Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013,
Irianto  Sulistyowati,  2005,  Perdagangan  Perempuan  Dalam  Jaringan  Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Kholiq  M.  Abdul,  2002,  Buku  Pedoman  Kuliah  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum  UII, Yogyakarta.
Nuraeny  Henny,  2011,  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
R. Valentina dan Ellin Rozana, 2007, Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak, Bandung: Institut Perempuan.
Rosida  Nikmah,  2011-2012,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Pustaka  Magister,    Semarang. Semarang.
Santoso  Topo  dan  Achjani  Zulfa  Eva,  2010.  Kriminologi,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.