## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terhadap Belanja Modal di Kota Jambi
M. Zahari MS 1 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari 1

## ABSTRACT
This study aims to analyze: (1) Effect of Regional Tax and Local Retribution on Capital Expenditure in Jambi City. (2), Effect of Regional Tax on Capital Expenditure in Jambi City. (3) Effect of Regional Retribution  on  Capital  Expenditure  in  Jambi  City.The  object  of  research  was  conducted  in  Jambi City, with observation during the period 2003  - 2017. Data analysis used multiple linear regression, with  data  processing  tool  through  SPSS  20  software.  The  result  of  the  research  shows  that:  (1) Regional  Tax and  Regional  Retribution  have  significant  effect  to  Capital  Expenditure,  it  means  that the  increasing  of  Regional  Tax  and  Regional  Retribution  will  increase  the  allocation  of  capital expenditure.  (2)  Regional  Tax  has  significant  effect  to  capital  expenditure,  meaning  that  with increasing of local tax revenue, it will increase capital expenditure (3) Levy does not have significant effect to capital expenditure, it means that the increase of local retribution revenue has not been able to increase the allocation of capital expenditure.

## Keywords: Local Tax, Regional Retribution, and Capital Expenditure

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah Indonesia  tentang  Otonomi  Daerah,  dimulai secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2001, merupakan  kebijakan  yang  dipandang  sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi  sendiri  mempunyai  tujuan untuk  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi  antara  pusat  dan  daerah  dan  antar daerah (Sidik, et.al, 2002).
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  telah  diautur  dengan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 kemudian direvisi dengan    Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur  daerahnya sendiri.  Melalui  otonomi  ini diharapkan  kabupaten  dan  kota  akan  lebih mandiri  dalam  menentukan  kegiatannya,  serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam  mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.
Dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan  daerah,  maka  pemerintah  daerah membutuhkan  sumber-sumber  penerimaan  yang harus  memadai.  Sesuai  dengan  Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Berdasarkan  pasal  6  Undang-Undang  No  33 Tahun  2004,  bahwa  pendapatan  asli  daerah terdiri  dari  empat  sumber  yaitu  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan  sektor  pendapatan  asli  daerah  yang diterima  secara  rutin.  Besarnya  penerimaan  dari sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  untuk  setiap daerah  berbeda-beda,  tergantung  pada  potensi dan  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  daerah tersebut.  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu menggali  potensi-potensi  pajak  dan  retribusi daerah dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan  daerah.  Pajak  daerah  adalah  iuran yang bersifat  wajib  yang  dibayarkan  oleh rakyat ke  kas  negara  tanpa  mendapat  balas  jasa  secara langsung  sehingga  dapat  dipaksakan,  sedangkan retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, bahwa  pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang, yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan  daerah.  Retribusi  daerah  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.
Kota  Jambi,  sebagaimana  kabupaten/kota lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan pablik dan pembangunan  daerah  dibutuhkan  dana  yang tidak sedikit jumlahnya. Gambaran pengeluaran/belanja  daerah  Kota  Jambi  pada tahun 2009 –  2016,  terus  menunjukan peningkatan  yaitu  pada  tahun  2009  sejumlah Rp. 696,657 juta dan pada tahun 2016 sejumlah Rp. 1,615,870 Juta atau mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 13.01 % .
Kebutuhan  belanja  daerah  yang  terus meningkat  ini,  tentunya  harus  ditopang  dengan ada peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp.  303,487,- juta, pajak daerah mencapai sebesar Rp.186,882,- atau memberikan kontribusi terhadap  penerimaan  PAD  sebesar  61.58%  dan retribusi  sebesar  Rp.  58,705,-  atau  memberikan kontribusi  terhadap  penerimaan  PAD  sebesar 19.34%.
Potensi-potensi  pajak  dan  retribusi  yang ada di Kota Jambi seharusnya bisa dimaksimalkan  lagi  untuk  menambah  sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Terutama  mendorong  kegiatan  perekonomian daerah  melalui  pembangunan  sarana  dan prasarana.  Dengan    adanya    pembangunan tersebut    diharapkan  perekonomian    dapat berkembang    dan    tujuan    akhirnya      adalah kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  menyangkut penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dalam rangka peringkatan belanja modal di Kota Jambi.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk
menganalisis  pengaruh  pajak    daerah    dan retribusi  daerah  terhadap belanja modal di Kota Jambi;  2)  Untuk  menganalisis  pengaruh  pajak daerah    terhadap  belanja  modal  di  Kota  Jambi; 3)  Untuk  menganalisis  pengaruh  retribusi  daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah dalam Undang- Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, Pasal  1  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada pasal 6 dinyatakan  bahwa  Sumber  Pendapatan  Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah :
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil  Perusahaan  milik  Daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
b. Pendapatan berasal dari pemberian
Pemerintah yang terdiri dari:
1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan  lain  yang  diatur  dengan peraturan perundangan
3. Pendapatan lain-lain yang sah Dalam  rangka  melaksanakan  wewenang sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah  dan UU  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  pusat  dan  daerah, oleh  karena  itu  daerah  harus  melakukan maksimalisasi Pendapatan
daerah.
Maksimalisasi Pendapatan daerah dalam pengertian  luas  adalah  kekayaan  yang  dimiliki oleh  setiap  daerah  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal  untuk  meningkatkan  Pendapatan daerah  maupun  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaan yang baru.
Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan  melalui  langkah-langkah  sebagai berikut:
a. Intensifikasi, melalui upaya:
1. Pendapatan  dan  peremajaan  objek  dan subjek pajak dan retribusi daerah.
2. Mempelajari  kembali  pajak  daerah  yang dipangkas  guna  mencari  kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
3. Mengintensifikasi  penerimaan  retribusi daerah yang ada.
4. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.
b. Penggalian  sumber-sumber  penerimaan  baru (ekstensifikasi).  Penggalian  sumber-sumber pendapatan  daerah  tersebut  harus  ditekankan agar  tidak  menimbulkan  ekonomi  biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi  lebih  diarahkan  kepada  upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
c. Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat. Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa  paradigma  yang  berkembang  dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran  pajak  dan  restribusi  sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat  terhadap  Negara,  untuk  itu  perlu dikaji  kembali  pengertian  wujud  layanan yang  bagaimana  yang  dapat  memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## Pajak Daerah
Berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,  yang  dimaksud  dengan  “Pajak  Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Dalam  pada  itu,  seperti  halnya  dengan pajak  pada  umumnya,  pajak  daerah  mempunyai peranan ganda yaitu :
1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary).
2. Sebagai alat pengatur (regulatory). Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith’s  Canons  (Groves,  1951)  dalam  Zahari (2016), yaitu :
a. Unsur  keadilan (equity) ,  yaitu  bahwa  pajak harus  adil  baik  secara  vertical  maupun horizontal.  Adil  secara  vertical  artinya  pajak harus  dikenakan  sedemikian  rupa  sehingga dirasakan  adil  diantara  berbagai  tingkat  atau golongan  pendapatan  yang  berbeda.  Adil secara  horizontal  artinya  pajak  dikenakan
sedemikian  rupa  sehingga  dirasakan  adil diantara  berbagai  sektor  yang  berbeda  pada tingkat  atau  golongan  pendapatan  atau pendapatan yang sama.
b. Unsur  kepastian  ( certainty ),    yaitu  pajak hendaknya  dikenakan  secara  jeles  pasti  dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan  mengenai  rencana  pendapatan daerah  yang  akan  datang  dan  juga  akan  ada keikhlasan dan  usaha  yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak.
c. Unsur kelayakan ( convenience ),  yaitu bahwa wajib  pajak  harus  dengan  senang  hati membayar  pajak  kepada  pemerintah  karena pajak  yang  dibayarnya  layak  dan  tidak memberatkan  para  wajib  pajak.  Oleh  karna pemerintah  daerah  harus  menggunakan  uang pajak  untuk  menyediakan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  optimal  dan  masyarakat tau bahwa uang tidak diselewengkan penggunanya.
d. Efisien ( economy ), artinya pajak daerah yang dipungut  pemerintah  daerah  jangan  sampai menciptakan  biaya  pemungutan  yang  lebih tinggi  daripada  pendapatan  pajak  yang diterima  pemerintah  daerah.  Pajak-pajak yang demikian sebaiknya tidak dipungut lagi.
e. Unsur  ketetapan (adequance), artinya  pajak tersebut  dipungut  tepat  pada  waktunya  dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan  dan  belanja    pemerintah  daerah yang bersangkutan.
Jenis  pajak  daerah  menurut  Undang- undang  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  restribusi  Daerah  dan  PP  Nomor  91  tahun 2010  tentang  Jenis  Pajak  Daerah  yang  dipungut berdasarkan  penetapan  kepala  daerah  atau dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak.  Adapun  jenis pajak yang dikelola provinsi dan kabupaten/kota, dibedakan sebagai berikut :
(1) Jenis  Pajak  provinsi,  diri  atas:  Pajak
Kendaraan  Bermotor;  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor;  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air
Permukaan; dan Pajak Rokok.
(2)   Jenis  Pajak  kabupaten/kota,  terdiri  atas: Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan;  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan;  Pajak  Parkir;  Pajak  Air  Tanah; Pajak  Sarang  Burung  Walet;  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan; dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.
Disamping  jenis  atau  objek  pajak  daerah seperti  yang  disebutkan  diatas,  daerah  juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan  pajak  daerah  lainnya  asal  sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam menciptakan  pajak  baru  (Suparmoko:  2002) adalah:
a. Pungutan  itu  harus  bersifat  pajak,  artinya dapat  dipaksakan  dan  balas  jasanya  tidak dapat langsung ditunjuk.
b. Objek pajak dan besar pajak  yang baru tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum. Yang  dimaksud  dengan  kriteria  ini  adalah bahwa  pajak  tersebut  dimaksudkan  untuk kepentingan  bersama  yang  lebih  luas  antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan  aspek ketentraman  dan kestabilan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya serta pertahanan dan  keamanan. Contohnya : pajak  atas  seluruh  komoditi,  pajak  atas minuman beralkohol.
c. Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya  tidak  akan  lebih  besar daripada penerimaan pajak.
d. Pajak  baru  itu  tidak  berdampak  ekonomi negatif,  artinya  tidak  menyebabkan  alokasi faktor  produksi  yang  salah  dan  menghambat pembangunan.  Pajak  tidak  mengganggu alokasi  sumber-sumber  ekonomi  dan  tidak merintangi  arus  sumber  daya  ekonomi  antar daerah  maupun  kegiatan  ekspor  –  impor. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria  ini  adalah  pajak  yang  dipungut  atas kegiatan  ekonomi  tertentu  tanpa  alasan ekonomi atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas  produksi  garam;  pajak  atas  hasil perkebunan;  pajak  atas  produksi  semen; pajak atas lalu lintas barang.
e. Pajak  dikenakan  sedemikian  rupa  dengan memperhatikan  aspek  keadilan (equity) dan kemampuan  membayar (ability  to  pay) si wajib pajak.
f. Pajak  yang  dikenakan  akan  dapat  menjaga kelestarian  lingkungan.  Pajak  harus  bersifat netral  terhadap  lingkungan,  yang  berarti bahwa  pengenaan  pajak  tidak  memberikan peluang  kepada  pemerintah  daearah  atau pemerintah pusat  atau masyarakat luas untuk merusak  lingkungan.  Contoh  pajak  atas pengambilan hasil hutan lindung.
g. Objek  pajak  terletak  di  wilayah  daerah kabupaten/  kota  yang  bersangkutan  dan mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah serta  hanya  melayani  masyarakat  di  wilayah
daerah  kabupaten/  kota  yang  bersangkutan. Yang  dimaksud  mobilitas  rendah  adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan, misalnya  pajak  hotel,  pajak  restoran.  Yang dimaksud  dengan  melayani  masyarakat diwilayah  tertentu  adalah  bahwa  beban pajaknya  ditanggung  oleh  masyarakat  lokal, misalnya pajak penerangan jalan.
Sistem Pengenaan Pajak dapat berupa :
1. Pajak  Progresif,  yaitu  sistem  pengenaan pajak  dimana  semakin  tingginya  dasar  pajak ( tax  base )  seperti  tingkat  penghasilan  pajak, harga  barang  mewah  dan  sebagainya,  akan dikenakan  pungutan  pajak  yang  semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak  proporsional,  yaitu  sistem  pengenaan pajak dimana tarif pajak (%) yang dikenakan tetap  sama  besarnya  walaupun  nilai  objek pajaknya berbeda-beda.
3. Pajak  regresif,  yaitu  sistem  pengenaan  pajak dimana  walaupun  nilai  atau  objek  pajak meningkat  dan  juga  jumlah  pajak  yang dibayar itu semakin kecil.

## Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu jenis  penerimaan  daerah  yang  dipungut  sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah  kepada  masyarakat.  Menurut  Undang- undang  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud  dengan retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jadi  dalam  hal  retribusi  daerah  balas  jasa dengan  adanya  retribusi  daearah  tersebut  dapat langsung  ditunjuk.  Misalnya  retribusi  jalan, karena  kendaraan  tertetu  memang  melalui  jalan dimana  retribusi  jalan  tersebut  dipungut, retribusi  pasar  dibayar  karena  ada  pemakaian ruangan  pasar  tertentu  oleh  si  pembayar retribusi.  Tarif  retribusi  bersifat  fleksibel  sesuai dengan  tjuan  retribusi  dan  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  masing- masing  untuk  melaksanakan  atau  mengelola jenis  pelayanan  publik  di  daerahnya.  Semakin efesien  pengelolaan  pelayanan  publik  di  suatu daerah,  maka  semakin  kecil  tarif  retribusi  yang dikenakan.
Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran  retribusi  itu  dianut  asas  manfaat (benefit prinsiples). Dalam  asas  ini  besarnya  pungutan
ditentukan  berdasarkan  manfaat  yang  diterima oleh  si  penerima  manfaat  dari  pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya  ialah  dalam  menentukan  berapa besar  manfaat  yang  diterima  oleh  orang  yang membayar  retribusi  tersebut  dan  menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.
Untuk  menilai  manfaat  harus  ditempuh melalui  beberapa  langkah  (Suparmoko,  2002), yaitu:
a. Diidentifikasi  manfaat  fisik  yang  dapat diukur besarnya
b. Diterapkan  nilai  rupiahnya  dengan  cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti,  atau  dengan  mengadakan  survei tentang kesediaan membayar.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  merasa  perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan  itu  atas  dasar  kriteria  tertentu  agar memudahkan  prinsip-prinsip  dasar  pungutan retribusi  sehingga  mencerminkan  hubungan yang  jelas  antara  tarif  retribusi  dengan pelayanan  atau  jasa  yang  diberikan  oleh Pemerintah Daerah.

## Belanja Modal
Mahsun  (2011:95),  menjelaskan  bahwa belanja  daerah  merupakan  semua  pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi  ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh daerah.  Menurut  Halim  (2004),  belanja  modal adalah  investasi  yang  berupa  pengadaan  atau pembelian  aset  yang  bermanfaat  lebih  dari  12 (dua  belas)  bulan  dan  aset  tersebut  digunakan dalam  kegiatan  pemerintahan  yang  bermanfaat secara  ekonomis,  sosial,  dan  manfaat  lainnya sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, belanja modal adalah penegeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah asset  tetap/investasi  yang  memberikan  manfaat lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan
penyelesaian,  balik  nama  dan  sewa  tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan  tanah,  pembuatan  sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan  hak  atas  tanah  dan  sampai  tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan  kapasitas  peralatan  dan  mesin serta  inventaris  kantor  yang  memberikan manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan adalah  pengeluaran/  biaya  yang  digunakan untuk  pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,  pengawasan  dan  pengelolaan pembangunan  gedung  dan  bangunan  yang menambah  kapasitas  sampai  gedung  dan bangunan  dimaksud  dalam  kondisi  siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan adalah  pengeluaran/biaya  yang  digunakan untuk keperluan pengadaan/penambahan/penggantian/pening katan pembangunan/pembuatan serta perawatan,  dan  termasuk  pengeluaran  untuk perencanaan,  pengawasan  dan  pengelolaan jalan  irigasi  dan  jaringan  yang  menambah kapasitas  sampai  jalan  irigasi  dan  jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja  Modal  Fisik  Lainnya  adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pening katanpembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk  dalam  belanja  ini  adalah  belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang  kesenian,  barang  purbakala  dan barang  untuk  museum,  hewan  ternak  dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## Hipotesis Penelitian
a. Pajak    daerah    dan    retribusi    daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal di Kota Jambi.
b. Pajak    daerah    berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi.
c. Retribusi    daerah    berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal di Kota Jambi.

## METODE  PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian    ini  adalah  data  sekunder.    Data skunder  yang  dikumpulkan  berupa  data time series periode tahun 2003 – 2017, yang meliputi antara  lain:  data  pendapatan  asli  daerah,    pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal  Kota Jambi.  Sumber  data  diperoleh  dari  instansi terkait, antara lain; Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah (DPPKAD)  Kota  Jambi,  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Kota Jambi, dan Bappeda Kota Jambi.

## Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini, diawali dengan  analisis  deskriptif,  yaitu  statistik  yang dipergunakan  untuk  menganalisis  data  yang telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008).
Langkah berikutnya untuk melihat pengaruh  masing-masing  variabel  independen terhadap  variabel  dependen,  maka  data  yang telah  diperoleh  tersebut  dilakukan  pengolahan data  melalui  model  regresi  linier  berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.0. Persamaan  Regresi  linier  berganda  dalam penlitian diformulasikan sebagai berikut:
BM  =  ß 0 + ß 1 PD + ß 2 RD + e Keteranga n:
BM =   Belanja Modal ßo =  Konstanta ß 1 , ß 2 =  Koefisien regresi
PD =  Pajak Daerah RD =   Retribusi Daerah e =   Error

## Koefisien Determinasi (R-Square)
Koefisien  determinasi  (R 2 )  merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat  menginformasikan  baik  atau  tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain  angka  tersebut  dapat  mengukur  seberapa dekatkah  garis  regresi  yang  terestimasi  dengan data  sesungguhnya.  Nilai  koefisien  R 2 ini mencerminkan  seberapa  besar  variasi  dari variabel  terikat  Y  dapat  diterangkan  oleh
variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi  sama  dengan  0  (R 2 =  0),  artinya variasi  dari  Y  tidak  dapat  diterangkan  oleh  X sama  sekali. Nilai R 2 = 1, artinya variasi dari Y secara  keseluruhan  dapat  diterangkan  oleh  X. Dengan  kata  lain  bila  R 2 =  1,  maka  semua  titik pengamatan  berada  tepat  pada  garis  regresi. Dengan  demikian  baik  atau  buruknya  suatu persamaan  regresi  ditentukan  oleh  R 2 nya  yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

## Pengujian Hipotesis Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  variabel-variabel  independen    secara keseluruhan   signifikan    secara   statistik    dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen
secara
keseluruhan  atau  secara  bersama-sama  variabel tersebut    berpegaruh    terhadap    variabel dependen.    Menurut  Widarjono  (2005),  dalam bukunya Ekonometrika Teori dan Aplikasi, nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:
R 2 / (k – 1) F  = (1 – R 2 ) / (n – k)
Keterangan : F  =   F hitung yang diperoleh
R 2 =   Koefisien determinasi
k   =   Jumlah variabel independen n  =   Jumlah sampel Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan  nilai  F hitung dengan    F tabel pada  derajat  kebebasan  tertentu  yaitu  n-k-1 dengan  taraf  nyata  atau  signifikan    α  5  %. Kreterianya adalah:
F hitung >  F tabel ,    maka  Ho  ditolak  dan  Ha diterima  yang  berarti  ada pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. F hitung <  F tabel ,   maka  Ho  diterima  dan  Ha ditolak  yang  berarti  ada pengaruh yang tidak nyata secara bersama- sama    antara  variabel- variabel independen terhadap variabel dependen.

## Uji t
Uji  t  merupakan  suatu  pengujian  yang bertujuan  mengetahui  apakah  koefisien  regresi satu  variabel  independen  signifikan  atau  tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap independen  lainnya  konstan  ( Ceteris  Paribus ).
Menurut  Ghozali  (2006),  uji  t  statistik    pada dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh variabel  penjelas  atau  independen  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  (Zahari dan Sudirman, 2017).
Uji t  di rumuskan sebagai berikut :
β1  – β1 *
t = t (n-k-1) se ( β1 )
Keterangan: t =  t hitung  yang diperoleh β 1 =  Koefisien regresi se  =  Simpangan baku n  =  Jumlah data k  =  Jumlah variabel independen Nilai  t hitung selanjutnya  dibandingkan dengan  nilai  t tabel pada  derajat  kebebasan
(df)  =  n-k-1,  dengan  tingkat  keyakinan  95 persen atau taraf  signifikan  sebesar α = 5% (0,05),  akan  dapat  diperoleh  hasil  dengan kategori sebagai berikut: t hitung > t tabel , maka  Ho  di  tolak  dan menerima Ha, artinya vartiabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
t hitung < t tabel, maka  Ho  diterima  dan menolak Ha, artinya vartiabel  independen  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Penerimaan Pajak Daerah
Perkembangan realisasi  penerimaan  pajak daerah  di  Kota  Jambi  dalam  lima  belas  tahun terakhir  cenderung  berfluktuasi  dan  begerak kearah  yang  positif  yaitu  selalu  melampaui target yang telah ditetapkan.

## Tabel 1. Target Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun 2003-2017
Tahun Target Pajak Daerah (Juta) Realisasi Pajak Daerah (Juta) Realisasi Capaian Target (%) 2003 6.098.131 7.049.440 115,60 2004 5.838.802 7.049.440 120,90 2005 14.659.818 18.245.610 124,46 2006 14.665.595 19.254.460 131,29 2007 15.821.448 19.590.117 123,82 2008 28.117.400 20.581.937 73,20 2009 18.536.066 26.005.893 86,35 2010 30.837.327 28.842.152 93,53 2011 87.423.274 59.570.219 68,14 2012 14.167.292 73.344.781 51,77 2013 92.454.548 91.471.549 101,10 2014 129.967.802 128.824.086 99,12 2015 95.124.106 147.889.448 155,47 2016 92.608.881 158.740.884 171,41 2017 148.156.700 207.582.353 140,11 Rata-rata 110,45
Sumber: BPS Kota Jambi, diolah
Pada  tahun  2003    realisasi  pencapaian target  pajak  daerah  mencapai  sebesar    115,60% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 140,11%.  Selama  tahun  2003  –  2017  realisasi penerimaan  pajak  daerah  berhasil  dicapai  rata- rata sebesar 110,45% pertahun.
Analisis Penerimaan Retribusi Daerah
Komponen  penerimaan  PAD  yang  juga memberikan  peran  penting  adalah  retribusi daerah.  Perkembangan  realisasi  penerimaan retribusi daerah di Kota Jambi dalam  lima  belas tahun  terakhir  cenderung  berfluktuasi  dan begerak  kearah  penurunan  dalam  pencapaian target yang telah ditetapkan.

## Tabel 2. Target Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2003-2017
Tahun Target Retribusi Daerah (Juta) Realisasi Retribusi Daerah (Juta) Realisasi Capaian Target (%) 2003 10.289.013 10.527.718 102,32 2004 9.576.747 10.527.718 109,93 2005 11.771.516 12.200.000 103,64 2006 12.203.166 14.800.000 121,28 2007 15.372.794 15.827.829 102,96 2008 14.975.330 17.309.984 115,59 2009 15.604.578 18.308.852 117,33 2010 16.554.203 18.747.635 113,25 2011 15.133.784 18.308.852 120,98 2012 18.568.563 20.366.000 109,68 2013 22.760.955 22.936.215 100,77 2014 22.840.285 22.936.215 100,42 2015 69.415.147 59.939.980 86,35 2016 59.048.546 58.812.352 99,60 2017 63.936.704 59.800.000 93,53 Rata-rata 103,18 Sumber: BPS Kota Jambi, diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  pada  tahun  2003  presentase  realisasi sebesar  102,32%  dan  meningkat  pada  tahun 2011  menjadi  sebesar  120,98%,  kemudian realisasinya  cenderung  menurun  hingga  tahun 2017  hanya    mencapai  sebesar  93,53%.  Selama tahun 2003 – 2017 realisasi penerimaan retribusi daerah  dapat  dicapai  rata-rata  sebesar  110,45% pertahun.

## Analisis Belanja Modal
Dalam  menentukan  alokasi  anggarannya yang  dimiliki  untuk  belanja  sendiri,  maka anggaran  yang  berdampak  kepada  perbaikan perekonomian  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  adalah  alokasi  belanja  modal. Belanja  Modal  sendiri  merupakan  alokasi belanja dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah yang  nantinya  diharapkan  akan  memberi dampak  positif  kepada  perekonomian  maupun peningkatan pendapatan daerah.
Tabel 3. Target Belanja Modal di Kota Jambi Tahun 2003-2017 Tahun Target Belanja Modal (Juta) Realisasi Belanja Modal (Juta) Realisasi Capaian Target (%) 2003 80.852.000 70.151.342 86,76 2004 90.100.000 85.821.530 95,25 2005 100.929.631 97.633.420 96,73 2006 158.546.592 100.319.197 63,27 2007 161.366.499 124.972.365 77,44 2008 152.857.720 130.711.680 85,51 2009 160.743.987 130.711.680 81,31 2010 171.680.467 142.972.365 83,27 2011 181.352.554 114.987.118 63,40 2012 180.984.979 88.890.929 49,11 2013 190.118.362 183.363.546 96,44 2014 208.929.631 183.363.546 87,76 2015 265.546.592 295.584.857 111,31 2016 270.550.000 358.128.743 132,37 2017 275.555.525 372.070.824 135,02 Rata-rata 89,66 Sumber: BPS Kota Jambi, diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  presentase  realisasi  belanja  modal mengalami  fluktuasi  dan  cenderung  mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2003  presentase
realisasi mencapai sebesar 86,76% dan meningkat  pada  tahun  2017  sebesar  135,02%. Selama  tahun  2003  –  2017  realisasi  belanja
modal  hanya    dicapai  rata-rata  sebesar  89,66% pertahun.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi Linier Berganda digunakan untuk menjelaskan  hubungan  antara  satu  variabel dengan  lebih  dari  satu  variabel  lainnya.  Dalam
penelitian  ini  model  persamaan  regresi  linier berganda  disusun  untuk  mengetahui  pengaruh Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan menggunakan  program  SPSS  versi  20  diperoleh perhitungan sebagaimana pada Tabel 4, berikut :
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 14982.418 6487.294 Pajak Daerah (PD) .359 .152 .503 Retribusi Daerah (RD) -.942 .498 -.403 a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM)
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  pada  Tabel  4.4,  diketahui  koefisien regresi  untuk  variabel  Pajak  Daerah  sebesar 0.359,  Retribusi  Daerah  sebesar  -0,942,  dan konstanta  sebesar  14982,418  sehingga  model persamaan  regresi  dapat  diformalasikan  sebagai berikut:
BM = α + β 1 PD + β 2 RD + e BM =  14982,418 + 0.359 PD - 0,942 RD + e dimana :
BM  = Belanja  Modal α = Konstanta β 1.2 = Koefisien variabel independen
PD = Pajak Daerah RD  = Retribusi Daerah e    = error Berdasarkan  persamaan  regresi  linier berganda  tersebut  dapat  diinterprestasi  sebagai berikut :
1. Konstanta  sebesar  14982,418  memberikan arti  bahwa  apabila  Pajak  Daerah  (PD)  dan Retribusi  Daerah  (RD)  diasumsikan  =  0, maka Belanja  Modal (BM) secara konstanta bernilai sebesar 14982,418.
2.  Koefisien  regresi  variabel  Pajak  Daerah (PD)  sebesar  0.359  memberikan  arti  bahwa Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap Belanja  Modal. Hal ini menunjukkan bahwa apabila  penerimaan  dari  Pajak  Daerah meningkat sebesar 1% maka akan
meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.359%
3.  Koefisien  regresi  variabel  Retribusi  Daerah (RD)  sebesar  -0,942.  Memberikan  arti bahwa  nilai  negatif,  menunjukkan  bahwa apabila terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1% maka akan menyebabkan terjadi penurunan Belanja  Modal  sebesar 0,942%
Koefisien Determinasi (R 2 ) Analisis koefisien determinasi (R 2 ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai prosentase  kontribusi  variabel  bebas  terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan didapatkan  nilai  koefisien  determinasi  sebagai berikut :

## Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 .819 a .672 .617
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan  Tabel  4.5  diatas  diperoleh nilai koefisien determinan sebesar sebesar 0.672. Artinya sebesar 67,2% perubahan dalam belanja modal dijelaskan oleh variabel dari pajak daerah dan  retribusi  daerah,  sedangkan  sisanya  sebesar 32,8%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak diamati dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis Uji F statistic (Uji bersama-sama)
Uji F pada penelitian  ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap  belanja  modal  di  Kota  Jambi. Hasil  estimasi  uji  F  yang  diolah  menggunakan SPSS 20 disajikan dalam tabel berikut ini :

## Tabel 6. Hasil Estimasi Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 52362107.401 2 26181053.701 12.268 .001 b Residual 25608343.932 12 2134028.661 Total 77970451.333 14 a. Dependent Variable: Belanja Modal b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah Berdasarkan hasil estimasi uji F diketahui bahwa F hitung sebesar 12.268, dengan membandingkan  F tabel α  =  0,05  dengan  derajat bebas  pembilang  2,  dan  derajat  bebas  penyebut 12,  didapat  F tabel sebesar  3.885.  Maka  F hitung lebih  besar  dari  F tabel (12.268  >  3.885)  dan  niali probalitanya  0,001  <  0,05  sehingga  H 0 ditolak dan  H a diterima.  Artinya  secara  bersama-sama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Kota Jambi.
Uji t (Uji Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel tergantung.  Hasil  uji  t  dapat  dilihat  pada output Coefficients dari  hasil  analisis  regresi  linier berganda. Dengan menggunakan tingkat keyakinan  95%  atau α  = 5%  dengan  derajat kebebasan  (df)  n-k-1  atau  15-2-1=  12  (n  adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen).  Maka  t tabel ( α  = 0,05,  df  =  12) diperoleh  sebesar  2,17881.  Dari  hasil  analisis regresi output  Coefficients dapat  diketahui  t hitung dalam tabel sebagai berikut :

## Tabel 7. Hasil Estimasi Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14982.418 6487.294 2.310 .040 Pajak Daerah .359 .152 .503 2.356 .036 Retribusi Daerah -.942 .498 -.403 -1.890 .083
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan  Tabel  11  diketahui  bahwa nilai  t hitung variabel  Pajak  Daerah  sebesar  2,356 dan  Retribusi  Daerah  sebesar  -1,890.  Pengujian statistik  t  dilakukan  dengan  membandingkan nilai  t hitung dengan  t tabel.. maka  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Pengaruh  Pajak  Daerah  terhadap  Belanja Modal Nilai  t hitung variabel  Pajak  Daerah  sebesar 2,356  dan  pada  taraf  signifikan α =  0,05 diketahui  t tabel sebesar  2,17881.  Dengan demikian  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel (t hitung >
t tabel ),  dan  nilai P-Value sebesar  0,036  lebih kecil dari angka taraf signifikan (sig) α = 0,05
(0,036  <  0,05),  sehingga  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Artinya  Pajak  Daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Kota Jambi.
2. Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap  Belanja Modal
Nilai t hitung variabel Retribusi Daerah sebesar - 1.890  dan  pada  taraf  signifikan α =  0,05 diketahui  t tabel 2,17881.  Dengan  demikian t hitung lebih  besar  dari  t tabel (t hitung <    t tabel ),  dan
nilai P-Value sebesar  0,083  lebih  besar  dari angka taraf signifikan (sig) α = 0,05 (0,083 > 0,05),  sehingga  H 0 diterima  dan  H a ditolak. Artinya  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Kota Jambi.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  regresi  persamaan model  belanja  modal  dapat  diperoleh  informasi mengenai  pengaruh  variabel-variabel  bebas dalam  persamaan  tersebut  terhadap  variabel  tak bebasnya.  Dalam  hal  ini  variabel  tidak  bebas adalah  Belanja  Modal  (BM)  dan  sebagai variabel  bebas  yaitu  Pajak  Daerah  (PD), Retribusi  Daerah  (RD).  Nilai  koefisien  regresi pada masing-masing variabel bebas menunjukkan  berapa  besar  pengaruh  dari variabel  bebas  terhadap  perubahan  variabel  tak bebasnya, ceteris  paribus .  Tanda  positif  yang menyertai  koefisien  regresi  mengandung  arti bahwa  arah  perubahan  variabel  bebas  dan perubahan  tak  bebasnya  berbanding  lurus, sedangkan  tanda  negatif  yang  menyertai koefisien  regresi  mengandung  arti  bahwa  arah perubahan  variabel  bebas  dan  variabel  tak bebasnya berlawanan.
Hasil  pengujian  secara  bersama-sama menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  dan  positif  dari  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal,  yang berarti apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat  maka  alokasi  belanja  modal  akan meningkat pula. Dilihat secara individu ( partial ) menunjukkan  bahwa  koefisien  pajak  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal, yang  berarti  apabila  penerimaan  pajak  daerah meningkat maka alokasi belanja modal meningkat. Temuan ini seiring dengan pendapat Yani  (2002),  menyatakan  bahwa  pajak  daerah merupakan  salah  satu  pos  terpenting  dalam penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) diharapkan  dapat  menjadi  sumber  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan  dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Demikian  pula  dengan  pendapat  Rusmawardi (2006),  menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak daerah  erat  kaitannya  dengan  pembangunan ekonomi daerah, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan  pajak  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Dalam pada itu, retribusi daerah menunjukkan  nilai  yang  negatif  dan  tidak
signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Yovita (2011)  yang  menyatakan  bahwa  kenaikan penerimaan  pada  komponen  pendapatan  asli daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  anggaran belanja  modal.  Hal  ini  terjadi  karena  ada anggapan  yang  menekankan  dan  memperjelas bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian  dari  program  bukan  sebagai  pendapatan daerah  dan  bersedia  membayar  hanya  bila tingkat  layanan  dirawat  dan  ditingkatkan (Queen,  1998). Kondisi  ini  mengidentifikasikan bahwa peningkatan jumlah retribusi daerah yang pungut  pemerintah  daerah  tidak  menyebabkan adanya  peningkatan  yang  signifikan  terhadap belanja  modal    di  Kota  Jambi.  Hal  ini  dapat diambil keputusan bahwa pemungutan retribusi daerah    selama  periode  pengamatan  2003-2017 belum  secara  maksimal  mampu  meningkatkan belanja modal di Kota Jambi.
Penyebabnya  terutama  tidak  efektifnya pemungutan  retribusi  daerah  tertutama  retribusi parker  yang  tidak  dikola  dengan  baik  dan banyak  lokasi  parkir  yang  dipungut  retribusinya tanpa  menggunakan  karcis  parkir.  Disamping itu,  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan pihak instansi terkait terhadap petugas pemungut retribusi  parkir  dan  retribusi  terminal  terhadap pengguna jalan raya oleh angkutan umum (Bus) dan  angkutan  barang  (truk  batu  bara,  sawit,  dll) yang  melintas  wilayah  Kota  Jambi,  sehingga petugas yang tidak jujur dapat membuat laporan yang  tidak  benar  terhadap  hasil  pungutan retribusi  parkir  akibatnya  dapat  menimbulkan kebocoran,  padahal  lokasi  parkir  di  Kota  Jambi sangat  potensial  untuk  dapat  meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  ditarik  beberapa  kesimpulan pada  pengujian  pengaruh  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  di Kota Jambi Periode 2003-2017 sebagai berikut : 1. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi  daerah  meningkat  maka  alokasi belanja modal akan meningkat pula.
2. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap  belanja  modal,  artinya  penerimaan pajak daerah meningkat akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal.
3. Retribusi  daerah  tidak  pengaruh  signifikan terhadap belanja modal, artinya peningkatan
penerimaan  retribusi  daerah  tidak  dapat meningkatkan alokasi belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul  dan  Abdullah,  Syukriy.  2004.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAU) terhadap  Belanja  Pemerintahan  Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Procceding  Simposium  Nasional Akuntansi  VI,  16  –  17  Oktober  2003 , Surabaya, pp. 1140.
Mahsun,  M.  2011. Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik. BPEF: Yogyakarta Queen, Mc, Jim. 1998. Development of a Model for Userfees a Model on Policy Development in Creating and Maintaining User  Fees  for  Municipolities .  MPA Reseach Paper. Pp: 1-23.
Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara . Jakarta.
Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah . Jakarta.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta. Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Rusmawardi,  Muhammad.  2006. Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  dan  Peranannya terhadap  Pembangunan  Daerah:  Studi  di Kabupaten  Kota  Waringin  Barat  Provinsi Kalimantan  Tengah .  Tesis.  Semarang: Universitas Diponegoro. Sianturi, Y. Simonsen. 2011. Dampak Desentralisasi Fiscal terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Wilayah (studi Kasus Kab/Kota Provinsi Sumatera). Sianturi.  2010. Pengaruh  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian
Belanja
Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara .
Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Sumatera
Utara, Sumatera Utara.
Sidik,  Machfud,  et.al.  2002. Dana  Alokasi Umum:  Konsep,  Hambatan  dan  Prospek di Era Otonomi Daerah . Kompas. Jakarta. Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif
dan Kualitatif . Alfabeta. Bandung.
Sulistyowati.  2011. Pengaruh  Pajak  Daerah,
Retribusi  Daerah  dan  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal . Universitas Diponegoro. Semarang. Suparmoko,  M.  2002. Ekonomi  Publik  untuk
Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah . Yogyakarta Widarjono, Agus. 2005. Ekonometrika,
Ekonosia, Yogyakarta. Yani,  Ahmad.  2002. Hubungan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia. PT  Rajagrafindo  Persada.
Jakarta. Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal  (Studi  Empiris  pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010) . Jurnal of Accounting. Universitas Diponegoro.
Semarang.
Zahari  MS,  M.  2016. Pengaruh  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Sarolangun . Eksis  Vol.  7  No.  2,  November  2016, pp.133 – 148
Zahari  MS,  M,  dan  Sudirman.  2017. The  Effect of Government Expenditures in Education and  Health  against  Human  Development Index in Jambi Province . The International  Journal  of  Social  Sciences and  Humanities  Invention,  vol.4,  Issue  8, August, 2017, pp.3823-3829. DOI:
10.18535/ijsshi/v4i8.21.