## PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI KAWASAN INDUSTRI BATAMINDO KOTA BATAM
Baru Rochim*

## PT Sanipak Indonesia

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  serta  mengkritisi  penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional  di Kawasan Industri  Batamindo.  Disamping  itu  untuk  menganalisis  kendala-kendala  yang  ada dalam  proses  penerapan  pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  (Obvitnas)  di  Kawasan Industri Batamindo dan memberikan solusi yang terbaik untuk optimalisasi penerapan Keppres  No.  63  Tahun  2004  tentang  Obyek  Vital  Nasional  (Obvitnas)  di  Kawasan Industri Batamindo.  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan  observasi,  serta  penyebaran  kuesioner  terhadap  para  HR  Manager  di  Kawasan Industeri  Batamindo.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu pendekatan  yuridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komitmen yPengelola  Kawasan  Industri  Batamindo  beserta  Satuan  Pengamanan  baik  internal maupun POLRI yang ditugaskan dalam rangka Penerapan Keppres No 63 Tahun 2004 Tentang  Obyek  Vital  Nasional di  Kawasan  Industri  Batamindo telah  efektif dilaksanakan.  Agar hasil yang dicapai terukur maka harus dilakukan sosialisasi secara maksimal  pada  tataran  manajerial  dan  operasional  mengingat  produk  hukum  relatif baru.
Kata Kunci : Pengamanan, Obyek Vital, Nasional, Kota Batam

## Abstrack
The  Objective  of  this  research  is  to  analyze  and  to  criticize  the  implementation  of Presidential  Decree  No.  63:2004  On  National  Vital  Assets  in  Batamindo Industrial Park.    In  addition,  it  is  to  analyze  what  barriers  process  are  found  during  its implementation, and to offer the best possible solutions to it in order to maximize the implementation of Presidential Decree No. 63:2004. The research was collected from interviews, observations & questioners to the HR Managers in Batamindo Industrial Park.    The  research  was  done  by  using  Socio-legal  approach.  The  research  result shows that the commitmenst from the Batamindo Industrial Park caretaker, Internal Security and State Police that are in charge for the National Asset security based on Presidential Decree No. 63:2004 on National Assets have been well implemented.  To have a measurable result, a socialization to managerial and operational level is highly needed since the Law is relatively new.
Key Words: Security, Vital Object, National,Batam city
* Alamat Korespondensi :  baru.rochim@tunaskaryaindoswasta.com

## A. Latar Belakang Masalah
Dengan  adanya  kawasan-kawasan  dan  atau  tempat  wisata,  rumah  sakit  dan bandara atau pelabuhan berpotensi adanya ancaman yang dapat menghambat dan bahkan  dapat  merugikan  negara  serta  kerugiannya  dapat  mengganggu  stabilitas ekonomi dan politik negara maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital sebagaimana pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik  yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri  yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.  Peneliti  bertujuan  untuk  meneliti  penerapan  Keppress  diatas  di Kawasan Industeri Batamindo dimana telah mendapatkan sertifikat Obyek Vital Nasional  pada  tanggal  2  September  2014  untuk  diketahui  data  yang  dapat dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  dintaranya  adalah  responden  dari  anggota IPSM  Kepri  (Ikatan  Praktisi  Sumber  Daya  Manusia-Kepri)  wadah  dari  para Human Resourch /personalai adalah sebagaimana berikut dibawah :
Daftar  Perusahaan  yang  berlokasi  di  Kawasan  Industri  Batamindo  yang mempunyai kasus hubungan Industrial 1 serta masalah internal dalam perusahaan yang sebagian besar disertai aksi unjuk rasa, demontrasi dan mogok kerja pada periode tahun 2004 - 2015 terdapat 34 perusahaan ( kurun waktu dimana sebelum diterbitkannya  Keppres  No  63  Tahun  2014  Tentang  Pengamanan  Obyek    Vital Nasional  sampai  dengan  diterbitkannya  Keppres  tersebut  maka  tergambar  pada grafik  dibawah  ini),  untuk  diketahui  bahwa  Kawasan  Industri  Batamindo  telah mendapatkan sertifikate Obvitnas (obyek vital nasional) pada tanggal 2 September 2014.
Grafik A.1. 2
1 . Pasal 1 : Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
2 Data table disusun berdasarkan keterangan para senior HR yang pernah bekerja di perusahaan sebagai HR Manager pada parusahaan yang masuk dalam daftar table diatas ditambah dengan  data yang diambil pada dokumen IPSM - Kepri.
Pasca  reformasi  hingga  terbitnya  Keppres  No  63,  hubungan  industrial  di Kawasan Industri Batamindo mengalami naik turun namun berdasarkan data diatas kejadian  demontrasi,  unjuk  rasa  serta  mogok  menjadi  salah  satu  foktor  adanya relokasi  dan  tutupnya  sebagian  dari  perusahaan  yang  berada  di  kawasan  tersebut, terkait dengan penerapan Keppres 63 tentu menjadi harapan akan adanya kepastian hukum serta kemudahan dalam berinvestasi disamping membuat nyaman dan aman para investor saat ini masih bertahan. Terkait dengan  Dassollen sebenarnya sangat jelas  bagaimana  ketika  terjadi  adanya  pemasalahan  hubungan  industial  maka  telah diatur  sesuai  dengan  per  undang-undangan  yang  ada  mulai  dari  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  terutama  pada  pasal    3  ayat    28. 3 kemudian juga Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pasal 137. 4 Sedangkan pasal 138 ayat 1 5 dan ayat 2. 6 serta Undang -  undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang    Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  kaitannya  dengan  judul  maka  dapat  dilihat  dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 7 ditambah lagi dengan adanya undang - undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  pada  pasal  3,4  serta  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum. 8 Namun kenyataannya dilapangan ( Das Sein)  bahwa peraturan perundang- undangan  diatas  seakan  tidak  berfungsi  di  Kawasan  Industri  Batamindo  sehingga pelanggaran hukum terjadi dalam Kawasan Industri,  hal ini terlihat dalam data grafik
3 Pasal  3  ayat  28  UUD  1945  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat”
4 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan” sedangkan pada pasal 138 ayat 1 berbunyi ” Pekerja/buruh  dan/atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  bermaksud  mengajak  pekerja/buruh  lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum
5 Pekerja/buruh  dan/atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  bermaksud  mengajak  pekerja/buruh  lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum
6 Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
7 (1)Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih  dahulu  melalui perundingan  bipartit  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  (2)  Penyelesaian  perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.
8 Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat- tempat terbuka untuk umum. kecuali : a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek- obyek vital nasional ; b. pada hari besar nasional.
diatas  yang  menunjukkan  eskalasi  terjadinya  demontrasi/unjuk  rasa  dan  mogok sehingga berakibat adanya hambatan kelangsungan produksi serta berakibat adanya relokasi  dan tutupnya sebagian perusahaan, dengan adanya Keppres 63 merupakan satu  harapan  bagi  para  pihak  untuk  dapat  dijadikan  landasan  penegakan  hukum  di Kawasan  Industri  agar  dampak  dari  gerakan  yang  dapan  mengancam  dan menghambat proses produksi serta usaha perusahaan dapat diminimalisir disamping adanya pemusatan perhatian keamanan oleh aparat dan pemerintah juga masyarakat bagi  kawasan  yang    telah  mendapatkan  sertifikasi  Obyek  Vital  Nasioanal  seperti Kawasan Industri Batamindo.

## B. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian 9 ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional  di Kawasan Industri Batamindo sudah efektif diterapkan?
2. Kendala-kendala  apa  saja  dalam  proses  penerapan  pengamanan  Obyek  Vital Nasional (Obvitnas) di Kawasan Industri Batamindo?
3. Bagaimana  solusi  yang  terbaik  untuk  optimalisasi  penerapan  Keppres  No.  63 Tahun  2004  tentang  Obyek  Vital  Nasional  (Obvitnas)  di  Kawasan  Industri Batamindo?

## C. Metode Penelitian
Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan diatas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.  Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian  dilanjutkan  dengan  data  primer  atau  data  lapangan,  meneliti  efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai  gejala  atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  datanya  terdiri  dari  studi dokumen,  pengamatan  (observasi),  dan  wawancara  (interview),  pengumpulan kuesioner 10 .
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti      melakukan beberapa tahap penelitian, pertama  Penelitian lapangan dimana masih adanya unjuk rasa/demontrasi  yang  dilakukan  oleh    serikat  pekerja/buruh  di  Kawasan  Industri Batamindo dan kedua Penelitian tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan  Obyek  Vital  Nasional,  sedangkan Objek  Penelitian      ini adalah penelitian  hukum  sosiologis,  maka  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.      Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  juga pengumpulan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum
9 .  Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukuam (Jakarta UI-Press), 2014 hal 3.
10 . Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34
primer  dan  sekunder,  yaitu 11 .    Untuk  mengetahui  Data  Primer, adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya,  yang  dalam  hal  ini  diperoleh  dengan wawancara  dan  pengumpulan  kuesioner    terhadap  Personalia  Perusahaan  pada perusahaan di  Kawasan  Industri  Batamindo ,  Personalia  perusahaan.    Adapun pengambilan sampel terhadap orang-orang yang diwawancarai adalah dengan teknik purposive  sampling yaitu  pengambilan  sampel  secara  sengaja  sesuai  dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat  dikatakan  sebagai  secara  sengaja  mengambil  sampel  tertentu  (orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel.
Dalam hal ini orang-orang tertentu yang dijadikan sample adalah merupakan para pelaku  kunci  dalam  perusahaan di  Kawasan  Industri  Batamindo. Perusahaan  yang berada di  Kawasan  Industri  Batamindo, sehubungan penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Sekunder , yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer,  dengan  mempelajari  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  pustaka, peraturan,  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan dan/atau yang diteliti. Sedangkan Data Sekunder adalah sebagaimana berikut :

## a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan denganpermasalahan.  Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, yaitu :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Kepolisian Negara Republik   Indonesia
- Undang – Undang No 3 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang     Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Keputusan  Presiden  Nomor  63  tahun  2004  tentang  Pengamanan  Obyek  Vital Nasional.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder,  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer.   Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku,  makalah,  majalah,  jurnal,  laporan  hasil  penelitian,  dan  karya  ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  meliputi:    Kamus  Hukum,
11 . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996, Hal. 52
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Kamus  Bahasa  Inggris,  Ensikopedia,  dan lain-lain.
Untuk Teknik Pengumpulan Data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara   menggunakan tanya jawab langsung yang  ditujukan  langsung  kepada  pihak-pihak  yang  berhubungan.  Wawancara dilakukan  dengan    beberapa    narasumber    yaitu  CSO  PT  BIC  (chief  security operational  PT  BIC),  Pengurus  Serikat  Pekerja,  Pengurus  IPSM  Kepri  (  organisasi wadah para praktisi SDM/HR se Kepri), Perwira Polisi yang ditugaskan sebagai Pawas Pam Obvit di Kawasan Industri Batamindo terkait dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Kemudian  dilakukan  dengan    Pengamatan  (Observasi) 12 langsung  pada  lokasi  di Kawasan Industri Batamindo sebelum dan sesudah Pengamanan Obyek Vital Nasional di  terapkan  dalam  Kawasan  Industri  Batamindo.  Kemudian  juga  melalui    Studi Dokumen,  Peneliti  melakukan  studi  dokumen  terhadap  buku-buku  dan  literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  Penerapan  Pengamanan  Obyek  Vital Nasional di Kawasan Industri Batamindo dan yang terakhir adalah dengan  Penyebaran Kuesioner  kepada para HR atau personalia perusahaan representative dari Kawasan Industri  Batamindo  dengan  pertanyaan-pertanyaan  terkait  seputar  dengan  penelitian untuk selanjutnya di analisis berdasarkan teori yang akan digunakan.
Untuk  Metode Analisis Data Didalam menganalisa data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif yaitu 13 metode penelitian dengan data  fenomena,  fokus  yang  hanya  bisa  dijelaskan  secara  naratif  dan  tidak  bisa dibuktikan  dengan  pengukuran. 14 Didalam  menganalisa  data  pada  penelitian  ini berangkat  dari  penelitian  yuridis  sosiologis  dengan  penelitian  terhadap  berlakunya hukum,  atau  terkait  dengan  efektivitas,  dampak  serta  identifikasi  persoalan  hukum Penerapan  Keppres  No.  63  Di  Kawasan  Industri  Batamindo dan  aspek  -aspek permasalahan  didalam  latar  belakang  permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian ini, maka      yang dilakukan     peneliti adalah analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa  pengamatan,  kuesioner  dan  wawancara.  Sebagimana didalam  Joko  Subagyo  dikatakan 15 .    Didalam  menganalisis  bahan  primer  sosiologis yuridis,  dengan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan  yang diajukan peneliti juga menggunakan  beberapa  penafsiran  atau  interpretasi    analisis  yuridis  antara  lain Interpretasi  Subsumtif 16 yaitu  metode  penafsiran  dengan  menerapkan  suatu  teks terhadap kasus in concreto , dengan menerapkan sillogisme adalah bentuk berfikir logis
12 .  Soerdjono,Soekanto, Loc.cit
13 .  Rina S. Shahrullah, Penelitian Kualitaif ,  Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, tidak diterbitkan,   Magister Hukum Universitas Internasional Batam Batch 8, 2015 hal. 2.
14 Ibid . 15 P. Joko,Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta : 1997, hal.106.
16 Bambang,Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan , UII Press,  Yogyakarta: 2006, hal. 80.
dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya). Interpretasi  sistematis ( logis ) 17 yaitu  suatu  metode  menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang  lain)  atau  dengan  keseluruhan  sistem  hukum.Dalam  penelitian  ini, Tahapan  dalam  menganalisis  bahan  hukum  dilakukan  melalui  mekanisme  deengan tahapan   pertama   adalah dengan pengkategorian bahan hukum  selanjutnya tahapan kedua  melakukan  penyajian  bahan  hukum  dalam  beberapa  tabel  berdasarkan kelompok  responden  antara  lain;  fungsi  kewenangan,  hubungan  sistem  keamanan dalam  perusahaan,  fungsi    hubungan    kerjasama    para  pihak  terkait,  serta  aturan perundang-undangan  yang  mengatur  dengan  penerapan  pengamanan  Obyek  Vital Nasional  (OBVITNAS)  dan  persoalan  yang  melingkupinya  sebagaimana  tujuan penelitian ini sedangkan   tahapan ketiga adalah analisis bahan hukum, dalam tahapan ini peneliti akan menganalisis bahan–bahan hukum yang telah dikumpulkan. Seluruh bahan tersebut di deskripsikan dengan analisis yuridis sosiologis dengan peneliti akan lebih mempertajam analisis normatif pengamanan mengenai efektifitas, keberlakuan, fungsi  dari  pada  ketentuan  aturan  dan  faktor  ketaatan  dan  ketertiban  terhadap ketentuan  aturan  yang  berlaku  mengaturnya,  dan  kemudian  untuk  mengkaji  faktor- faktor  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya  ketentuan  peraturan  tersebut  didalam mengatur dan menerapkan fungsi hukum  pengamanan didalam persoalan penerapan pengamanan  obyek  vital  nasional  di  Kawasan  Industeri  Batamindo  dan  tahapan terakhir    yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  penarikan  kesimpulan,  dalam langkah  ini,  semua  data-data  yang  telah  dianalisis  akan  diambil  kesimpulan,  dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sudah menjadi kebutuhan setiap individu akan rasa aman.  Menurut hierarchy of needs dari Maslow, Keamanan atau sekuriti ( security ) termasuk didalam kebutuhan dasar  yang  kedua  setelah  kebutuhan-kebutuhan  biologis  dan  sisiologis,  yaitu Safety needs .      Di  dalam  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  hal-hal  yang dianggap sebuah ancaman.  Kebutuhan terhadap sekuriti ini tidak hanya dibutuhkan oleh setiap individual, namun juga dibutuhkan oleh kelompok-kelompok, golongan, serta dunia industri.  Didalam dunia industri kebutuhan sekuriti ini merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk melindungi ase-aset dari usahanya yang terdiri dari sumber daya  manusia,  peralatan,  maupun  proses  produksi  dari  usaha  industri  itu  sendiri. Pengamanan  yang  diperlukan  yaitu  pengamanan  fisik  (gedung,  mesin,peralatan, proses  produksi),  pengamanan  personil  (pekerja),  serta  pengamanan  informasi (rahasia, data kebijakan perusahaan).  Konsep dalam penerapan pengamanan kawasan industri  yang  nota  bene  mempunyai  pengertian  berbeda  dengan  penerapan pengamanan di area lainnya karena kawasan industri merupakan lokasi dengan batas- batas  tertentu  dan  mempunyai  spesifikasi  tertentu  untuk  itu  penerapan  pengamanan harus mempunyai cara yang dapat diterapkan sebagaimana berikut : pertama adalah
17 Ibid, hal. 82.
Konsep Management, untuk mendukung keamanan dan kenyamanan  suatu kawasan yang nyaman dan mapan yang juga harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang  baik,  dan  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  adanya  sistem  keamanan  dan managemen  yang  baik,  guna  mendukung  keberhasilan  suatu  perusahaan  atau perindustrian sehingga terhindar dari ancaman, gangguan yang dapat merugikan baik terhadap kegiatan operasional dan sarana   prasarana yang ada.   Konsep Manajemen dan  sistem  keamanan  mutlak  diperlukan  dan  harus  ada  dalam  membangun  dan mengoperasionalkan  baik  itu  menyangkut  pelaksanaan  kegiatan  rutin  manajemen perusahaan  atau  perindustrian  serta  upaya  peningkatan  keamanan  dengan  membuat dan  merencanakan  strategi  penanganan  yang  cepat,  tepat  dan  efektif,  antara  lain terhadap  peningkatan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  serta  melengkapi sarana  dan  prasarana  untuk  mengatasi  dan  mencegah  terjadinya  berbagai  macam bentuk  gangguan  keamanan  yang  dapat  menghambat  proses  keberlangsungan produksi dan managerial operasional dalam industri tersebut.  Salah satu upaya yang efektif  antara  lain  dengan  memanfaatkan  potensi  satuan  keamanan  (satpam).    Akan tetapi dalam pengamanan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) satpam tidak termasuk didalamnya hanya sebagai pendukung didalam operasionalnya 18 . Kedua  adalah Konsep  Sekuriti  Fisik Konsep  sekuriti  fisik  dari  beberapa tinjauan  pustaka  pemahamannya  adalah  kegiatan  keamanan  yang  ditujukan  kepada fisik  untuk  mencegah  terjadinya  ancaman  dan  kerugian.    Diantara  tinjauan  pustaka sekuriti  berikut:  Hadiman  (2009) 19 mengatakan  bahwa  sekuriti  fisik  adalah  segala usaha  atau  kegiatan  pengamanan  yang  ditujukan  untuk  mencegah  ancaman,  bahaya atau bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam maupun binatang.  Awaloedin Djamin (2012:9) 20 menyatakan bahwa ruang lingkup dari industrial security meliputi beberapa  bagian  besar  diantaranya  adalah  Physical  Security  (sekuriti  fisik),  yaitu pengamanan fisik asset  organisasi       perusahaan, instansi dan lain-lain.  Pengamanan fisik meliputi pengamanan gedung dan lingkungan, pintu gerbang, pagar, kunci-kunci, CCTV,  metal  detektor,    jendela  dan  lain-lain,  serta  jumlah  dan  klasifikasi  jumlah Satpam.  Termasuk  juga  pencegahan  dari  bencana,  alarm  kebakaran,  keselamatan, prosedur penyelamatan dan lain sebagainya peralatan yang diperlukan dalam lingkup sekuriti  fisik.  Personnel  Security  (sekuriti  personil),  secara  umum  personil  sekuriti berarti  pengamanan  terhadap  seluruh  pegawai/pekerja  didalam  organisasi.      Pada pelaksanaannya dapat dipisahkan sebagai; Pertama, melindungi pimpinan perusahaan dari  gangguan  keamanan  dan  keselamatan  seperti  executive  protection  dan  body guards.  Kedua,melindungi  organisasi  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai yang  tidak  jujur  seperti  internal  theft  dan  petit  corruption.  Information  Security (sekuriti informasi), adalah pengamanan semua informasi perusahaan /organisasi yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar, baik berupa informasi lisan (rapat, pembicaraan telepon),  informasi  tulisan  (dokumen-dokumen)  ataupun  yang  berupa  simbolsimbol (symbolistic), saat ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi seperti komputer dan lain sebagainya 21 .Ketiga adalah Akses Kontrol Pencegahan untuk akses kontrol
18 . Muhammad Anwar, CSO PT BIC, replay SMS tanggal 03 Juli 2016 pukul 10.49
19 Hadiman,H. Sekuriti Fisik
20 . Wikipedia, Awaloedin Djamin tokoh Kepolisian Republik Indonesia , https://id.wikipedia.org
21 Awaloedin Djamin atau Bapak Satpam Indonesia.
dalam pengamanan sangat penting dimaksudkan untuk  usaha mencegah pihak-pihak yang  tidak  berhak  agar  tidak  memasuki  /  menggunakan  sumberdaya  komputer  dan juga  melindunginya  dari  gangguan  dan  ancaman  yang  dapat  mengganggu  stabilitas keamanan.  Hal-hal  yang  termasuk  kategori  pencegahannya  adalah  seperti Back-up file/dokumentasi: yaitu untuk mencegah agar bila terjadi kecelakaan terhadap sistem komputer, file/dokumen penting tetap ada. Dokumen back-up ini sebaiknya disimpan ditempat  yang  berjauhan  dan  dengan  perlakuan  keamanan  yang  setara  dengan dokumen aktifnya. Pemagaran:  yaitu untuk membatasi agar hanya orang-orang yang berhak saja yang dapat memasuki sistem.  Termasuk dalam sistem pemagaran adalah CCTV, alarm, anjing penjaga dan pagar.  Pos keamanan: pos keamanan adalah tempat penjaga  keamanan  yang  difungsikan  untuk  penjaga  keamanan  menyeleksi  keluar masuk orang,kendaraan dan lainnya yang berpotensi mengancam area yang dijaganya. Penjaga  keamanan:    pada  intinya  hampir  sama  dengan  pemagaran  namun  dengan keunggulan dapat melihat hal-hal yang berkenaan dengan bawaan personel yang akan memasuki area sistem.  Agar lebih efektif perlu ditunjang dengan alat-alat elektronik seperti detektor.   Sistem tanda pengenal: yaitu untuk mengenali bahwa orang tersebut adalah  pihak  yang  memang  diberikan  akses  tertentu.    Sistem  pintu  ganda:  biasanya digunakan untuk membedakan level keamanan dalam sebuah sistem.  Umumnya pintu 1 adalah area aman dan pintu 2 adalah area terbatas.   Kunci: yang dimaksud adalah kunci (yang terbuat dari) metal dan kunci  kriptografi. Back-up power:  yaitu untuk memastikan  tidak  ada  pemutusan  power/listrik  secara  mendadak  yang  akan mengakibatkan  kerusakan  pada  sistem. Back-up power  biasanya  berupa  baterai cadangan  atau  generator  diesel.    Perangkat  yang  paling  populer  adalah  ups ( uninterruptible power supply ). Access Control biometrik :  fungsinya hampir sama dengan sistem tanda pengenal, namun menjadi lebih baik karena biometrik menempel pada  tubuh,  sehingga  kecil  kemungkinannya  untuk  hilang  atau  terlupakan. Access control biometrik  ini  sangat  baik  digunakan  untuk  level  keamanan  tinggi  namun dengan pemakaian akses yang jarang.   Pemilihan lokasi:  adalah faktor  yang sangat penting  untuk  menghindari  resiko  yang  mungkin  timbul  akibat  bencana  banjir, kebakaran,  radiasi  gelombang  elektromagnetik  atau  yang  lainnya.  Pemadam kebakaran:  kebakaran  akan  merusak  sistem.    Selain  lokasi  sistem  harus  jauh  dari tempat yang menjadi pemicu kebakaran, material yang digunakan pun sebaiknya yang tidak mudah terbakar.  Alat pemadam kebakaran perlu diletakkan ditempat yang tepat dan  mudah  dijangkau  dengan  bahan  yang  baik,  sebab  bahan  pemadam  yang  buruk akan merusak sistem bagaikan api itu sendiri. Kempat adalah Metode Pengamanan Metode  pengamanan  Metode  pengamanan  yang  digunakan  dalam  upaya mengamankan  lokasi  atau  area  yang  menjadi  obyek  pengamanan  biasanya    dengan metode: a. Monitoring system (CCTV) Merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan  menggunakan  sistim  pengamanan  electronic  yang  berupa  CCTV  yang diletakkan  dibagian  dalam  perusahaan,  pada  tempat-tempat  strategis  yang  dinilai rawan  terhadap  kemungkinan  terjadinya  suatu  pelanggaran  dan  dapat  memantau secara umum situasi di dalam dan kawasan industri perusahaan. b.   Sensor Magnetik Sensor  magnetik  merupakan  alat  deteksi  (detektor),  yang  diletakkan  pada  suatu barang, yang akan aktif apabila seseorang masuk dalam kawasan industri Perusahaan, karena  terdapat  alat  pendeteksi  di  pada  pintu/gerbang  masuk  kantor  dan  gedung.  c.
Pengamanan umum yang dilakukan oleh PT. BIC selaku Pengelola Kawasan, dengan membangun  sarana  pengamanan  secara  umum,  berupa:  Pos  Polisi,  Pemagaran kawasan industri perusahaan untuk melindungi dari gangguan yang mungkin timbul dari luar wilayah kawasan perusahaan. d.  Pengamanan khusus
Untuk  bagaimana  penyelenggara  pengamanan  maka  PT.  BIC  semenjak mendapatkan  sertifikasi  Obyek  Vital  Nasional  maka  sudah  stand  by Pam  Obvit Merujuk pada  Perkap nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah tersebut diataranya adalah bertugas  menyelenggarakan kegiatan  pengamanan  terhadap  obyek  khusus  yang  melipui  personel  dan  fasilitas, meateriil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara perwakilan negara asing, lingkungan  industri  termasuk  VIP  dan  obyek  pariwisata  yang  memerlukan pengamanan  khusus.  Disamping  itu  mempunyai    Fungsi    Pembinaan  manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan   serta pengumpulan dan pengolahan data serta  penyajian  informasi  dan  dokumentasi  program  kegiatan  Ditpamobvit: Pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; Pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan  khusus;  Pengamanan  kementerian  dan  lembaga  negara  termasuk  VIP, yang  memerlukan  pengamanan  khusus;  dan  Pengamanan  perwakilan  negara  asing termasuk  VIP,  yang  memerlukan  pengamanan  khusus,  sedangkan Sistem  dan Prosedur Pengamanan 22 Bertolak dari kondisi dan situasi serta luas area yang ada dimasing-masing  kantor  di  lingkungan  perusahaan  Kawasan  Industri  Batamindo, maka  sistem  dan  prosedur  pengamanan  yang  ditetapkan  /  difokuskan  untuk  dapat mengantisipasi  berbagai  macam  gangguan  yang  mungkin  timbul  guna  melindungi Personil, Materiil / asset,   dokumen penting untuk teritorial dan kebijaksanaan.Terkait dengan  berbagai  instrumen  dan  infrastruktur  diatasa  sangat  memadai  dan  dapat menunjang  status  Kawasan  Industri  Batamindo  menjadi  status  OVNI  (Obyek  Vital Nasional) namun apakah status tersebut benar-benar telah dapat menjawab persoalan selama  ini,  menurut  Deny  Fery  Silalahi,  SH, 23 status  Obvitnas  diatas  seperti dipaksakan  karena  proses  pengajuannya  tanpa  adanya  sosialisasi  walaupun keberadaanya yang bersangkutan setuju karena mempunyai dampak yang baik kepada para  pihak,  namun  masih  dipelukannya  sosialisasi  kepada  para stakeholder di Kawasan Industri Batamindo.  Menurut Syaiful Badri Sofyan, SH 24 , disamping faktor pengamanan diperlukan adanya saling koordinasi dan komukasi antar stakeholder di Kawasan industri Batamindo agar dicapai hasil yang bai, selama ini sudah baik dengan adanya HR forum dan Union forum terkait dengan pengamanan obyek vital nasional sangat  diperlukan  agar  supaya  ada  kepastian  hukum.  Menurut  Richard  Rando Sidabutar,  SH, 25 penerapan  pengamanan  obyek  vital  nasional  di  kawasan  industri
22 Chief  Security  Operation  PT  BIC, Standard  Operational  Prosedur  Pengamanan  di  Kawasan OBVITNAS di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning
23 Deny Fery Silalahi, SH, adalah Direktur LBH SPMI Kota Batam, wawancara dilakukan Rabu 27 Juli 2016, Pukul 11.30 WIB.
24 Syaiful  Badri  Sofyan,  SH,  adalah  Ketua  Serikat  Pekrja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Kota  Batam, wawancara dilakukan Kamis 28 Juli 2016  Pukul 11.00 WIB.
25 Rihard Rando Sidabutar, SH, Ketua Divisi Hukum Korwil KSBSI Kepri, wawancara dilakukan Jumat 29 Juli 2016, Pukul 10:45.
Batamindo merupakan langkah yang baik namun jangan sampai mengurangi hak-hak buruh  untu  melakukan  demontrasi/unjukrasa  sepanjang  mereka  telah  mengikuti kententuan perundang-undangan. Menurut Arnold Dharmawan Arsad, SH, 26 standart pengamanan kawasan industri Batamindo setelah mendapatkan sertifikate atau status OBVITNAS  sudah  cukup  memadai  dan  penerapanya  Keppres  63  juga  telah  baik namun untuk menjadi lebih baik dapat mengadakan pertemuan-pertemuan para pihak dan  yang  telah  dilakukan  saat  ini  kiranya  dapat  dipertahankaan.  Menurut  Budi Purnomo 27 setelah  diterapkannya  keppres  63  dan  terkait  dengan  telah  berstatusnya obyek  vital  nasional  kawasan  industri  Batamindo  sudah  relative  terarah  walaupun masih ada beberapa kejadian unjuk rasa atau demo namun dari kuantitas menurun hal ini  menunjukkan  adanya  keefektifan  Keppres  diatas.  Sedangkan  menurut  AKBP Nugraha Dwi Prianto SIK, 28 Keppres 63 tentang pengamanan obyek vital nasional dan terkait  dengan  telah  berstatusnya  obyek  vital  nasional  kawasan  industri  Batamindo berjalan  dengan  baik  walaupun  demikian  masih  diperlukan  adanya  sosialisasi berkelanjutan  untuk  menyamakan  persepsi  dengan  para stakeholder serta  satuan pengaman itu sendiri. Menurut Tjau Hioeng 29 terkait dengan penerapan pengamanan obyek vital nasional di kawasan industri Batamindo sejak telah ditetapkannya kawasan ini menjadi OVNI pada tanggal 2 September 2014 mempunyai perkembangan  yang baik dalam hal unjuk rasa atau demontrasi di kawasan industri Batamindo dari pihak pengaman telah malakukan tugas dengan baik walaupun masih diperlukan sosialisasi tentang  obyek  vital  nasional  secara  kontinue  agar  persepsi  tentang  definisi  definisi yang  ada  pada  Keppres  dipahami  bersama  maka  sosialisasi  tetap  dilakukan  secara continue walaupun penerapan keamanan saat ini sudah efektif. Selanjutnya menurut Adhy  P  Wibowo 30 semua  prosedur  terkait  dengan  penerapan  Keppres  63  tentang pengamanan  obyek  vital  nasional  di  Kawasan  Industeri  Batamindo  telah  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  SOP  yang  dijadikan  standard,  kordinasi  dan  komunikasi pengamanan internal dilakukan setiap saat sehingga bila terjadi kerawanan cepat untuk diselesaikan,  prosedur  dan  mekanisme  pengamnan  sesuai  dengan  SOP  yang  ada namun  sosialisasi  tetap  diperlukan  agar  keseragaman  dalam  pandangan  penerapan pengamanan  menjadi  lebih  baik  dari  sekarang.  Sementara  hasil  daripada  observasi tergambar adanya pergeseran kuantitas dari gerakan aksi unjuk rasa dan demontrasi di Kawasan  Industri  Batamindo  dari  sebelum  dikeluarkanya  Keppres  63/2004  dan sesudah  diterbitkanya  Keppres  diatas,  data  menunjukkan  sebagaimana  terlampir dibawah :
26 Arnold Dharmawan Arsad, SH, Koordinator Advokasi Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia-Kepri (IPSM-KEPRI).
27 Budi Purnomo, Chief Security PT BIC, wawancar dilakukan  Senin 8 Agustus 2016, Pukul 17.00
28 AKBP  Nugraha  Dwi  Prianto  SIK,  Kepala Bagian  Pembinaan  Operasional  Direktorat  pengamanan Obyek Vital Polda Kepri, wawancara dilakukan Selasa 2 Agustus 2016, pukul 11;00
29 . Tjau Hioung Manager Admin & General Affair PT BIC, wawancara dilakukan pada Rabu tanggal 8 Agustus 2016 pukul 16:15.
30 . Adhy P Wibowo Legal PT BIC, wawancara dilakukan Jumat tanggal 8 Agustus 2016, Pukul 09:57 WIB.
A. Daftar  Perusahaan  yang  mempunyai  kasus  hubungan  Industrial 31
serta masalah internal dalam perusahaan yang sebagian besar disertai aksi unjuk rasa, demontrasi dan mogok kerja pada  periode tahun 2004 – 2015
NO.  NAMA PERUSAHAAN JENIS KASUS TAHUN  KET. 1 PT. PBB Hubungan Industerial  2004 TUTUP 2 PT. Foster Electric  Hubungan Industerial  2004 3 PT. MKPI Hubungan Industerial  2004 TUTUP 4 PT. TEC Hubungan Industerial  2004 5 PT. Sanipak Indonesia Hubungan Industerial  2005 6 PT. Fujitec Hubungan Industerial  2005 TUTUP 7 PT. AIT Hubungan Industerial  2005 8 PT. Sumitomo Hubungan Industerial  2005 9 PT. Infineon Hubungan Industerial  2005 10 PT Singatronic Hubungan Industerial  2006 TUTUP 11 PT Unisem Hubungan Industerial  2006 12 PT Exas Hubungan Industerial  2007 TUTUP 13 PT BJ Industries Hubungan Industerial  2008 TUTUP 14 PT Epson Toyocom Hubungan Industerial  2008 TUTUP 15 PT Paper Box Hubungan Industerial  2009 TUTUP 16 PT ASAHI Internal/Hubungan Industrial 2009 TUTUP 17 PT Singacom Internal/Hubungan Industrial 2009 TUTUP 18 PT Toyocom Indonesia Internal/Hubungan Industrial 2010 TUTUP 19 PT Sony Internal/Hubungan Industrial 2010 TUTUP 20 PT Kumagaya Precision Motor Batam Internal/Hubungan Industerial 2011 TUTUP 21 PT TEAC Internal 2011 Relokasi 22 PT Panasonic Battery Internal/Hubungan Industerial 2012 TUTUP
31 Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PHI)  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Ps. 1) Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
23 PT Nutune Internal/Hubungan Industerial 2012 TUTUP 24 PT Kemet Internal/Hubungan Industrial 2012 25 PT Nagano Hubungan Industrial 2012 26 PT  Japan  Servo Batam Internal/Hubungan Industrial 2013 TUTUP 27 PT E-Tech Hubungan Industrial 2013 TUTUP 28 PT NISSIN KOGYO Hubungan Industrial 2013 29 PT Foster Electric Hubungan Industrial 2014 30 PT JMS Hubungan Industrial 2014 31 PT Siemen Hubungan Industrial 2015 TUTUP 32 PT Sanmina Hubungan Industrial 2015 33 PT Sanipak Indonesia Hubungan Industrial 2015 34 PT Cicor Panatec Hubungan Industrial 2015 Tabel C.1
(Tabel diatas adalah gambaran Hubungan Industrial di Kawasan Industeri
Batamindo dalam kurun waktu 2004-2015) 32 .
Ditambah dengan adanya hasil responden yang  telah mengirimkan jawaban atas 15 belas pertanyaan diantara pertanyaan dan hasilnya adalah sebagai berikut  :
Gambar : E.1
32 .Data table disusun berdasarkan keterangan para senior HR yang pernah bekerja di perusahaan sebagai HR Manager pada parusahaan yang masuk dalam daftar table diatas ditmbah dengan  data yang diambil pada dokumen IPSM - Kepri.

## Gambar : E.2
Semenjak  ditetapkan  Obyek  Vital  Nasional  Kawasan  Industri  Batamindo bukan beararti tidak adanya gangguan seperti unjuk rasa, dalam kenyataanya masih terjadi  demontrasi  dan  unjuk  rasa  akibat  permasalahan  hubungan  industrial  (lihat gambar:C.1)  sedangkan  pekerja  /  buruh  yang  bekerja  diperusahaan  masih  terjadi diajak untuk aksi solidaritas serikat pekerja/serikat buruh perusahaan lain dalam hal terjadi permasalahan hubungan industrial disuatu perusahaan (lihat gambar : C.2)

## Gambar : E.3
Secara umum responden menyatakan bahwa Penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004  Tentang  Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  Di  Kawasan  Industri  Batamindo telah berjalan efektif berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek  Vital  Nasioanl,  walaupun  masih  ada  yang  kurang  setuju  (lihat  gambar: C.3)Sebelum  pembahasan  berdasarkan  teori  yang  peneliti  gunakan  yakni  Teori Efektifitas Soejono Soekanto maka dapat dijelaskan gambaran umum gerakan serikat buruh di Kawasan Industeri Batamindo setelah Keppres No. 63 Tahun 2004, gerakan yang  dimaksud  adalah  aksi  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dalam  melakukan  unjuk rasa,  demontrasi  dan  juga  mogok  kerja  yang  dapat  mengganggu  keberlangsungan proses produksi tempat mereka bekerja, tidak hanya gerakan diatas menganggu proses produksi  bahkan  dapat  mengakibatkan  tutupnya  perusahaan  serta  berpotensi  dapat digunakan pihak kompititor pemodal Negara asing yang sengaja mengancam stabilitas politik dan ekonomi nasional, berikut adalah gambaran umum secara kuantitias ada 30 perusahaan  yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber dari para HR Manager yang dapat  peneliti  hubungi  selaku  saksi  dan  praktisi  perjalanan  hubungan  industrial  di Kawasan  Industeri  Batamindo  ditambah  data  dari  media  massa,  sebagaimana  data pada table C.1 menggambarkan  betapa gerakan aksi tersebut dapat menganggu adanya
kelangsungan  produksi  dan  juga  tutupnya  perusahan  data  tersebut  dengan  periode 2004 – 2014 sebeblum diterbitkannya Keppres 63, akan tetapi setelah diterbitkannya Keppres  dan  ditambah  dengan  telah  didapatkannya  status  Obyek  Vital  Nasional Kawasan Industeri Batamindo maka hanya ada 4 perusahaan yang mengalami unjuk rasa dan demontrasi yakni PT. Sanmina dan PT Siemen, PT Cicor dan PT Sanipak dan dari  4  perusahaan  diatas  hanya  1  yang  tutup  yaitu  PT  Siemen.Setelah  peneliti menyajikan    data-data  sebagaimana  Tabel  C  1    (Tabel  diatas  adalah  gambaran Hubungan Industrial di Kawasan Industeri Batamindo dalam kurun waktu 2004-2015) dan  ditambah  dengan  pendekatan  berdasarkan  teori  Efektifitas  Hukum  Soerjono Soekanto  diatas  maka  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  setelah  pengusiran  aksi  unjuk rasa/demontrasi  yang  ditujukan  kepada    massa  dari  serikat  SBSI  yang  akan menyampaikan pendapat dimuka umum di dalam Kawasan Industeri Batamindo yang direncanakan pada tanggal 10-12 Nopember 2016 ditambah dengan tidak ditemukan lagi  aksi  unjuk  rasa,  demontrasi  juga  mogok  kerja  masih  ditambah  lagi  tidak ditemukannya  penutupan  jalan,  pemblokiran  pintu, sweeping masuk  perusahaan apabila terjadi permasalahan hubungan industrial di perusahaan di Kawasan Industeri Batamindo,  maka  peneliti  berkesimpulan  indikasi  diatas  menjadi tolak ukur dalam KE-EFEKTIFAN Perapan Pengamanan Obyek Vital Nasional Berdasarkan Keppres No 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Kawasan Industeri Batamindo.    Hal  ini  dikuatkan  data pembanding kasus  permasalahan  hubungan industrial dibawah  yang tidak sampai terjadi adanya unjuk rasa atau demontrasi dan juga  mogok  di  perusahaan.      Sedangkan  permasalahan  hukum  perselisihannya mengenai  hubungan  industrial  yang  terjadi  tetap  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  ketenagakerjaan  namun  tidak  dibarengi  adanya  aksi  unjuk  rasa,  demontrasi apalagi sweeping hingga pemblokiran pintu yang dapat mengganggu keberlangsungan produksi, dibawah daftar Perusahaan yang berkasus permasalahan hubungan industrial kurun waktu 2015-2016 33 :
B. Daftar Perusahaan yang mempunyai kasus hubungan Industrial 34 tidak disertai unjuk rasa/demontrasi dan mogok kerja di Kawasan Industri Batamindo periode tahun  2015 - 2016
No Nama Perusahaan Kasus Tahun 1. PT Varta Battery Hubungan Industrial 2016 2. PT Techwah Paper Hubungan Industrial 2016 3. PT JMS Hubungan Industrial 2016
33 . Daftar nama perusahaan serta kasus didapat dari dokumen IPSM – Kepri ( Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia) Kepri
34 . ibid,
Tabel E. 2
(Table diatas menunjukkan bahwa jenis kasus berkurang dan tidak disertai aksi unjuk rasa/
demontrasi serta mogok kerja) 35 .
Peneliti  berpandangan  bahwa  berdasarkan  Tabel  E.1  (Tabel  diatas  adalah gambaran  Hubungan  Industrial  di  Kawasan  Industri  Batamindo  dalam  kurun  waktu 2004-2015)  dan  dibandingkan  dengan  Tabel  E.2  (Table  diatas  menunjukkan  bahwa jenis kasus berkurang dan tidak disertai aksi unjuk rasa/demontrasi serta mogok kerja) adalah sebagai TOLAK UKUR KE-EFEKTIFAN Penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004  Tentang  Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  Di  Kawasan  Industri  Batamindo ditambah lagi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Direktur LBH SPMI Kota  Batam,  Ketua  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Kota  Batam,  Ketua Divisi  Hukum  Korwil  KSBSI  Kepri,  Koordinator  IPSM  –  Kepri,  Chief  Security Operation PT BIC, Kabag Ops Ditpam Obvit Polda Kepri, Manager Admin & General Affair PT BIC, Legal PT BIC, semuanya mengatakan telah efektif.
Dengan  menggunakan  Landasan    Teori  (  Teori  Efektifitas  Hukum)  fungsi dimana dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  menganalisis  permasalahan  yang    dirumuskan, diperlukan  beberapa  teori  yang  relevan,  dengan  maksud  supaya  permasalahannya dapat  dijelaskan  secara  memuaskan.  Selanjutnya  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Teori  Efektivitas    Hukum  Oleh  Soerjono  Soekanto, Penegakan  hukum  dalam  bahasa  belanda  disebut  dengan  rechtstoepassing  atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement . Hukum dan penegakan Hukum  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  keduanya  harus berjalan  secara  sinergis.  Subtansi  hukum  yang  termuat  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi sampah tanpa diiringi dengan sistem hukum serta  budaya  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Penegakan hukum  merupakan  bentuk  nyata  dalam  melaksanakan  hukum  demi  mewujudkan keadilan dan kepastian hukum  yang dilaksanakan oleh struktur hukum  yakni  aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum ( law enforcement )dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan  dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum  terhadap setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui abitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( Alternative dispute or conflicts resolution ). 36 Dalam pengertian yang lebih  luas,  kegiatan  penegakan  hukum  mencakup  pula  segala  aktivitas  yang dimaksudkan  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaidah  normatif  yang  mengatur  dan mengikat  pada  subjek  hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  benar-benar  ditaati  dan  sungguh-sungguh  dijalankan  sebagaimana
35 . Hasil wawancara dengan Sekjend IPSM – Kepri ( Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia) Kepri 7 September 2016.
36 . Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Jakarta:PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009, Hal.22
mestinya.  Penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  menyangkut  kegiatan  penindakan terhadap  setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  khususnya  melalui  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  peran  serta aparat  kepolisian,  kejaksaan,  advokat  atau  pengacara  dan  badan-badan  peradilan karena  itu  aktor-aktor  utama  yang  peranannya  sangat  menonjol  dalam  proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim 37 .Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah  kaidah  yang  mantap  dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup 38 . Selanjutnya  menurut  Soerjono  Soekanto,  menyebutkan  bahwa  masalah  pokok  dari efektivitas  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin memengaruhinya,  yaitu: 39 Faktor  hukumnya  sendiri  yang  berupa  undang- undang;  dalam  ini Hukum  berfungsi  untuk  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.  Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata,  sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak  sehingga  ketika    seorang  hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai  keadilan itu tidak tercapai.  Maka ketika melihat  suatu  permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.  Karena hukum tidaklah semata- mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja,  masih  banyak  aturan-aturan  yang  hidup dalam  masyarakat  yang  mampu  mengatur  kehidupan  masyarakat.    Jika  hukum tujuannya  hanya  sekedar  keadilan,  maka  kesulitannya  karena  keadilan  itu  bersifat subjektif,  sangat  tergantung  pada  nilai-nilai  intrinsik  subjektif  dari  masing-masing orang.  Mengenai  faktor hukum  dalam hal ini dapat  diambil contoh  pada pasal  363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu  7  tahun  penjara  sehingga  hakim  untuk  menentukan  berat  ringannya  hukuman dimana  ia  dapat  bergerak  dalam  batas-batas  maksimal  hukuman.      Oleh  karena  itu, tidak  menutup  kemungkinan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan.  Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.
Kemudian Faktor  penegak  hukum Faktor  ini  meliputi  pihak-pihak  yang membentuk  maupun menerapkan hukum  atau law enforcement .  Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan,  dan  kemanfaat  hukum  secara  proporsional.    Aparatur  penegak  hukum mencakup  pengertian  mengenai  institusi  penegak  hukum  dan  aparat  (orangnya) penegak  hukum,  sedangkan  aparat  penegak  hukum  dalam  arti  sempit  dimulai  dari kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman,  penasehat  hukum  dan  petugas  sipir  lembaga pemasyarakatan.    Setiap  aparat  dan  aparatur  diberikan  kewenangan  dalam
37 . Ibid
38 . Ibid 39 .  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2004, Hal.42
melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi,  serta  upaya  pembinaan  kembali  terpidana.  Sistem  peradilan  pidana  harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan  yang sesungguhnya  terjadi  dalam  masyarakat.    Apabila  kita  hanya  memakai  sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai ke alat penegak hukum.  Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.  Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es.  Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan mungkin pula  tidak  diketahui,  misalnya  dalam  hal  “kejahatan  dimana  korbannya  tidak  dapat ditentukan  atau  “ crimes  without  victims ”  dan  karena  itu  tidak  dapat  di  selesaikan. Keadaan  seperti  ini  tidak  dapat  dipersalahkan  sepenuhnya  kepada  sistem  peradilan pidana.  Karena  tugas  sistem  ini  terutama  adalah  menyelesaikan  kasus-kasus  yang sampai padanya. Secara sosiologis,  setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan ( status ) dan peranan ( role ). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.   Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role , oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban  adalah  beban  atau  tugas.  Suatu  peranan  tertentu  dapat  di  jabarkan  dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan  yang ideal / ideal role; (2) peranan  yang seharusnya  / expected  role ;  (3)  peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri  / perceived role ; dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role . Penegak hukum dalam menjalankan  perannya  tidak  dapat  berbuat  sesuka  hati  mereka  juga  harus memperhatikan  etika  yang  berlaku  dalam  lingkup  profesinya,  etika  memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi  penegak  hukum  sendiri mereka telah memiliki kode etik  yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum.  Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam  menjalankan  profesinya,  sehingga  mengakibatkan  lambatnya  pembangunan hukum  yang  diharapkan  oleh  bangsa  ini,  bahkan  menimbulkan  pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Aturan  para  aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagaimana  berikut : a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi.    Secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan      tugas        kepolisian    diatur    dalam Undang-Undang   Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian RI. b.   Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugasnya diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004  tentang  kejaksaan  RI.  c.      Kehakiman,  secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan tugasnya diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan hakim.d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugasnya diatur dalam undang-undang  nomor  19  tahun  2005  tentang  pemasyarakatan.  Ada  tiga  elemen penting  yang  mempengaruhi  mekanisme  bekerjanya  aparat  dan  aparatur  penegak
hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain: (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai  perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja  kelembagaannya;  (2)  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum  materilnya maupun hukum  acaranya.   Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam  pelaksanaannya  penegakan  hukum  oleh  penegak  hukum  di  atas  dijumpai beberapa   halangan   yang   disebabkan  oleh  penegak hukum itu sendiri,  halangan- halangan tersebut antara lain:  1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi. 2.Tingkat aspirasi yang relative belum  tinggi.3.Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masa  depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 4.elum adanya kemampuan untuk menunda  pemuasan  suatu      kebutuhan  tertentu,  terutama  kebutuhan  materiel.  5. Kurangnya  daya  inovatif  yang  sebenarnya  merupakan  pasangan      konservatisme. Menurut  Soerjono  Soekanto  hambatan  maupun  halangan  penegak  hukum  dalam melakukan  penegakan  hukum  tersebut  dapat  diatasi  dengan  cara  mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi  yang  lengkap,  orientasi  ke  masa  kini  dan  masa  depan,  menyadari  potensi yang  dapat  di  kembangkan,  berpegang  pada  suatu  perencanaan,  percaya  pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada  keputusan  yang  diambil  atas  dasar  penalaran  dan  perhitungan  yang  mantab. Penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Kawasan Industri Batamindo, menurut peneliti   sebagaimana diketahui   penerbitan Keppres tersebut tidak muncul begitu saja akan tetapi berdasarkan tinjauan dari sisi yuridis juga historis sehingga memunculkan sebuah konsep.  Undang Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  atau  disingkat UUD  1945 atau UUD'45 ,  adalah  hukum dasar tertulis ( basic law ), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus  1945.    UUD  1945telah    mengalami  4  kali  perubahan  (amendemen),  yang mengubah  susunan  lembaga-lembaga  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia didalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  “  kemudian  pada  Pasal  (4) dinyatakan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi  melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Setelah  diamandemennya  UUD  1945  terdapat  perubahan  terhadap  alat pertahanan  Negara  yang  mencerminkan  urusan  keamanan  masyarakat  diberikan wewenang  kepada  POLRI  dan  menyangkut  keamanan  negara  diberikan  wewenang kepada  TNI  berikut  adalah  Undang-Undang  No  2  tahun  2014  tentang  Kepolisian Negara Republik  Indonesia,   BAB  I  tentang KETENTUAN UMUM pada Pasal  (2) dinyatakan” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman  pelayanan  kepada  masyarakat”,    kemudian  Pasal  (4)  dinyatakan” Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi  manusia”.      Kemudian  pada  Pasal  (5)  ayat  3  dinyatakan  ”Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang      berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri”.  dilanjutkan  pada  ayat  4  dinyatakan ”Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Kepolisian              Nasional  yang merupakan satu kesatuan dalam  melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
Produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat  menjamin  atau  memberikan  perlindungan  terhadap  Hak-hak  Asasi  Manusia (HAM),  berkembangnya  demokrasi  serta  munculnya  kreativitas  masyarakat 40 . Dengan  semangat  reformasi Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
Pada pasal (9) ayat 1 dinyatakan ”Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau dernonstrasi;  b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas”.  Kemudian pada Pasal (2) dinyatakan ” Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali : a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional ; b. pada hari besar nasional”.  dan ayat  3  dinyatakan  ”Pelaku  atau  peserta  penyampaian  pendapat  di  muka  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilarang  membawa  benda-benda  yang  dapat membahayakan  keselamatan  umum”.  ada  penegasan  dalam  hal  mengatur menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tercantum pada Pasal (15) yang dinyatakan  ”  Pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dapat  dibubarkan apabila tidak mcmenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11”.
Terkait  dengan  kandungan  pada  Keppres  No  63  Tahun  2004  Tentang  Pengamanan Obyek Vital Nasional merupakan sebuah payung hukum POLRI dalam memberikan pengamanan  terhadap  Obyek  Vital  yang  telah  disyahkan  secara  legalitas  oleh Kementrian terkait, POLRI tentu tidak cukup dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  bersifat  umum,  Keppres tersebut merupakan arah yang konkrit diberikan POLRI untuk melakukan pengamanan pada  Obyek  Vital  Nasional.  Sedangkan  keterkaitanya  dengan  kebebasan menyampaikan  pendapat  dimuka  umum  maka  diberikannya  rambu-rambu  pada
40 . Brata Trisnu Nugroho.2006. Prahara Reformasi Mei 1998.semarang:UPT UNNES Press,2006.
tempatnya   yakni sesuai dengan Pasal (2) ayat 1 huruf (a ) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,  kecuali ” a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta  api.  terminal  angkutan  darat,  dan obyek- obyek vital nasional ”.
Terkait  dengan  Teori  Efektifitas  Sorjono  Soekanto  mengenai  Undang- undangnya  sendiri  dalam  hal  ini  berupa  Keppres  Nomor  63  Tahun  2004  Tentang Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional    dapat  penulis  sampaikan  telah  memenuhi  dan sesuai  dengan  kondisi  sosiologi  yang  ada,  yaitu  hukum  mengikuti  dengan perkembangan zaman yang berlaku dan hal ini juga berdasarkan indikator - indikator telah  menunjukkan,  mengarah  kepada  efektifnya  Penerapan  Keppres  No.  63  Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Kawasan Industri Batamindo di Kawasan  Industri  Batamindo  terlihat  dari  indikator-indikator  para  narasumber  yang peneliti  wawancara  dari  mulai  Pengurus  Serikat,  Pengurus  Praktisi  Para  HR  atau Personalia, Pengelola Kawasan Industri Batamindo, Kepolisian serta ditambah hasil dari  survey  berupa  kuesioner  menunjukkan  ke  arah  efektif      Selanjutnya Faktor sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum, Fasilitas  pendukung secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan.      Ruang lingkupnya  terutama  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor  pendukung. Fasilitas  pendukung mencangkup tenaga manusia  yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika  fasilitas  pendukung  tidak  terpenuhi  maka  mustahil  penegakan  hukum  akan nencapai tujuannya.  Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas  pendukung  yang  ada  dalam  bidang-bidang  pencegahan  dan  pemberantasan kejahatan.    Peningkatan  tehnologi  deteksi  kriminalitas,  mempunyai  peranan  yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang  aktual,    maka    untuk sarana  atau  fasilitas  tersebut   sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. yang  tidak  ada  maka  diadakan  yang  baru  betul;  2.  yang    rusak  atau  salah  maka diperbaiki atau di betulkan; 3. yang kurang seharusnya di tambah; 4. yang macet harus di lancarkan 5. yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan. Faktor ketiga  yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.  Fasilitas atau  sarana  yang  memadai  tersebut,  antara  lain,  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum  akan  mencapai  tujuannya.  Kita  bisa  bayangkan  bagaimana  penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai,  memiliki  tata  kelola  organisasi  yang  buruk,  di  tambah  dengan  keuangan yang  minim.  Akan  tetapi  hal  itu  bukanlah  segala-galanya  kalau  aparatnya  sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan
hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia- sia.
Faktor masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.  Masyarakat mempunyai pendapat- pendapat  tertentu  mengenai  hukum.    Masyarakat  Indonesia  mempunyai  pendapat mengenai  hukum  sangat  berfareasi  antara  lain:  1.    Hukum  diartikan  sebagai  ilmu pengetahuan.  2.  Hukum  diartikan  sebagai  disiplin,  yakni  system  ajaran  tentang kenyataan;  3.    Hukum  diartikan  sebagai  norma  atau  kaidah,  yakni  patokan  perilaku pantas yang diharapkan; 4.  Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum postitif tertulis);  a.      Hukum  diartikan  sebagai  petugas  atau  pejabat;  b.      Hukum  diartikan sebagai  keputusan  pejabat  atau  penguasa  ;  c.      Hukum  diartikan  sebagai  proses pemerintahan;  d.      Hukum  diartikan  sebagai  perilaku  teratur  dan  unik;  e.      Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; f.  Hukum diartikan sebagai seni. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak  yang  sama.    Masyarakat  juga  mempunyai  kecenderungan  yang  besar  untuk mengartikan  hukum  dan  bahkan  mengindentifikasi  dengan  petugas  (dalam  hal  ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).  Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri  yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan  proses.  Keadaan  tersebut  juga  dapat  memberikan  pengaruh  baik,  yakni  bahwa penegak  hukum  akan  merasa      perilakunya  senantiasa  mendapat  perhatian  dari masyarakat.  Permasalahan  lain  yang  timbul  sebagai  akibat  anggapan  masyarakat adalah  mengenai  penerapan  undang-undangan  yang  ada  /  berlaku.    Jika  penegak hukum  menyadari  dirinya  dianggap  hukum  oleh  masyarakat,  maka  kemungkinan penafsiran  mengenai  pengertian  perundang-undangan  bisa  terlalu  luas  atau  bahkan terlalu  sempit.  Selain  itu  mungkin  timbul  kebiasaan  untuk  kurang  menelaah  bahwa perundang-undangan  kadangkala  tertinggal  dengan  perkembagan  di  dalam masyarakat.  Anggapan-anggapan  masyarakat  tersebut  harus  mengalami  perubahan dalam  kadar  tertentu.  Perubahan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penerangan  atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan  hukum  pada  kedudukan  dan  peranan  yang  semestinya. Dengan melihat data berupa wawancara dan observasi  juga kuiesioner  peneliti  berpendapat bahwa  penegak  hukum    sudah  mengarah  pada  efektif  walaupun  masih  perlu ditingkatkan  lagi,  dan  masih  diperlukan  kerjasama  antar  lintas  sektoral  agar  tidak terpengaruh pada figure pemimpin, artinya siapapun yang memimpin baik dari tingkat pusat  mulai  dari  Presiden,  Kapolri,Kapolda,  Kapolres  bahkan  Kapolsek  sekalipun tidak  mempengaruhi  system  penindakan  hukum  sesuai  dengan  protab  yang  telah disepakati.
Sejalan  Teori  Soerjono  Soekanto  tentang  Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum  masih  relevan  untuk dapat digunakan dasar menganalisi permasalah diatas . Faktor  kebudayaan, Faktor  kebudayaan  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor masyarakat  sengaja  dibedakan,  karena  didalam  pembahasannya  diketengahkan
masalah  sistem  nilai-nilai  yang  menjadi  inti  dari  kebudayaan  spiritual  atau  non material.    Hal  ini  dibedakan  sebab  menurut  Lawrence  M.  Friedman  yang  dikutip Soerdjono  Soekanto,  bahwa  sebagai  suatu  sistem  (atau  subsistem  dari  sistem kemasyarakatan),  maka  hukum  menyangkup,  struktur,  subtansi  dan  kebudayaan. Struktur  menyangkup  wadah  atau  bentuk  dari  sistem  tersebut  yang,  umpamanya, menyangkup  tatanan  lembaga-lembaga  hukum  formal,  hukum  antara  lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum  pada dasarnya mencangkup nilai-nilai  yang mendasari hukum  yang berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap  baik  (hingga  dianuti)  dan  apa  yang  diangap  buruk  (sehingga  dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.  Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut  Soerdjono  Soekanto  adalah  sebagai  berikut  :1.  Nilai  ketertiban  dan  nilai ketenteraman.2.  Nilai  jasmaniah/kebendaan  dan  nilai  rohaniah/seakhlakan.3.  Nilai kelanggengan/konservatisme  dan  nilai  kebaruan/  inovatisme.  Dengan  adanya keserasian  nilai  dengan  kebudayaan  masyarakat  setempat  diharapkan  terjalin hubungan  timbal  balik  antara  hukum  adap  dan  hukum  positif  di  Indonesia,  dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat  supaya  hukum  perundang-undangan  tersebut dapat  berlaku  secara  efektif.    Kemudian  diharapkan  juga  adanya  keserasian  antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya. Pada elemen pertama Menurut Soerjono Seokanto 41 ukuran efektivitas adalah
1.    Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup sistematis.
2.    Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3.   Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan  tertentu sudah mencukupi.
4.    Penerbitan  peraturan-peraturan  tertentu  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  yuridis yang ada. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis  adalah  aparat  penegak  hukum.    Dalam  hubungan  ini  dikehendaki  adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan  dalam  kaitannya  disini    adalah  meliputi  keterampilan  professional  dan mempunyai mental yang baik.   Menurut Soerjono Soekanto 42 bahwa masalah yang berpengaruh  terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  ditinjau  dari  segi  aparat  akan tergantung pada hal berikut 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang   ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4.  Sampai  sejauh  mana  derajat  sinkronisasi  penugasan-penugasan  yang  diberikan kepada   petugas  sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Pada  elemen  ketiga,  tersedianya  fasilitas  yang  berwujud  sarana  dan  prasarana  bagi
41 .  Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bandung: Bina Cipta, 1980.
42 . Ibid, hal: 82
aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya.   Sarana dan prasarana yang dimakud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.    Sehubungan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  dikatakan  dengan  istilah fasilitas  ini,  Seoejono  Soekanto 43 memprediksi  patokan  efektivitas  elemen-elemen tertentu dari prasarana,  dimana prasaaran tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi iuntuk kelancaran  tugas-tugas aparat di  tempat atau  lokasi  kerjanya.   Adapun   elemen-elemen    tersebut adalah :
1.  Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2.  Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3.  Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4.  Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6.  Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
Kemudian  ada  beberapa  elemen  pengukur  efektivitas  yang  tergantung  dari  kondisi masyarakat, yaitu : a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan  yang  baik.  b.    Faktor  penyebab  masyarakat  tidak  mematuhi  peraturann walaupun  peraturan  sangat  baik  dan  aparat  sudah  sangat  berwibawa.    c.    Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta    fasilitas  mencukupi.  Elemen  tersebut  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa disiplin  dan  kepatuhan  masayarakat  tergantung  dari  motivasi  yang  secara  internal muncul.  Internalisasi faktor ini pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.   Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan  hukum  masyarakat  menjadi  salah  satu  parameter  tentang  efektif  atau tidaknya  hukum  itu  diberlakukan  sedangkan  kepatuhan  masyarakat  tersebut  dapat dimotivasi  oleh  berbagai  penyebab,  baik  yang  ditimbulkan  oleh  kondisi  internal maupun eksternal.  Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat  positif  maupun  negative.      Dorongan  positif  dapat  muncul  karena  adanya rangsangan  yang  positif  yang  menyebabkan  seseorang  tergerak  untuk  melakukan sesuatu yang bersifat positif.  Sedangkan  yang bersifat negative dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negative seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang  mengharuskan  atau  bersifat  memaksa  agar  warga  masyarakat  tunduk  kepada hukum.  Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum  disebabkan  karena  adanya  sanksi  atau  punishment  yang  menimbulkan  rasa takut  atau  tidak  nyaman  sehingga  lebih  memilih  taat  hukum  daripada  melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka.   Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Teori efketivitas hukum yang dikemukakan Soerjono  Soekanto  tersebut  relevan  dengan  teori  yang  dikemukakank  oleh  Romli Atmasasmita 44 yaitu  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan
43 . Ibid, hal: 82
44 . Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manuasia & Penegakan Hukum , Bandung: Mandar Manju, 2001.
hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum  (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi  juga terletak pada faktor  sosialisai hukum yang sering diabaikan.
Menurut Soerjono Seokanto 45 efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat  mencapai  tujuannya.      Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak hukum  yang  positif,  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing ataupun merubah perilaku  manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan  eksternal  namun  juga  dengan  proses  pengadilan.    Ancaman  paksaan  pun merupakan  unsur  yang  mutlak  ada  agar  suatu  kaidah  dapat  dikategorikan  sebagai hukum,  maka  tentu  saja  unsur  paksaan  inipun  erat  kaitannya  dengan  efektif  atau tidaknya suatu kententuan atau aturan hukum.   Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah  satu  pertanyaan  yang  dapat  muncul  adalah  apa  yang  terjadi  dengan  ancaman paksaanya?    Mungkin  tidak  efektifnya  hukum  karena  ancaman  paksaanya  kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada  warga  masyarakat 46 .  Membicarakan  tentang  efektivitas  hukum  berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk  taat  terhadap  hukum.      Hukum  dapat  efektif    jikalau  faktor-faktor    yang mempengaruhi  hukum  tersebut  dapat  berfungsi  dengan  sebaik-baiknkya.      Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari  perilaku  masyarakat.    Suatu  hukum  atau  peraturan  perudang-undangan  akan efektif  apabila  warga  masyarakat  berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau dikehendaki,  maka  efektivitas  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut telah dicapai.

## E. Kesimpulan
1. Penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Kawasan  Industri Batamindo  menjadi  penting dan strategis  melihat gangguan dan acamannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik Nasional, karena didalamnya terdiri dari 68 perusahaan asing dari berbagai negara di dunia sehingga apabila terjadi masalah maka akan sangat cepat negara asal mengetahui dan merasakan dampaknya, disamping ada 46 ribu karyawan  yang mengail rizki didalamnya    masih  ditambah  dengan  para  supplier,  pengusaha  kecil  menengah maka bisa jadi jumlahnya lebih dari 50 ribu orang, belum lagi bila dijumlahkan 2 x lipat (karena setiap 1 orang biasanya menghidupi 2 orang  dibelakangnya apakah ibu,bapak  atau  saudara)  karena  itu  payung  hukum  seperti  Keppres  No.63  Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional sudah tepat agar kelangsungan investasi  di  Kawasan  Industri  Batamindo  terdapat  kepastian  hukum  apabila  ada gangguan yang dapat mengancam tutupnya perusahaan atau terhambatnya proses produksi, sejalan dengan Teori  Efektifitas bahwa  pada pelaksanaannya penegakan hukum sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  meliputi  hukumnya  sendiri,  penegak
45 . Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
46 . Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta: Yarsif Watampone, 1988.
hukum,  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat,  kebudayaan  cenderung  menuju  efektif, sehingga  kepastian  hukum  akan  dapat  menjadikan  para  investor  dan  masyarakat didalamnya aman dan nyaman.
2. Penerapan Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di  Kawasan  Industri  Batamindo  sudah  cenderung  mengarah  pada  efektifnya Penerapan  payung  hukumnya  yakni  Keppres  No.  63  Tahun  2004  Tentang Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  namun  bukan  berarti  tidak  ada  kendala, kebiasaan di masyarakat hukum tergantung pada siapa yang menjadi pemimpinnya, agar penerapan pengamanan Obyek Vital Nasional di Kawasan Industri Batamindo tetap  efektif  dan  lebih  efektif  diperlukan      singkronisasi,  komunikasi,  koordinasi lintas  sektoral  agar  payung  hukum  tentang  Obyek  Vital  Nasional  dapat  tetap berjalan dengan efektif, tidak menutup mata bahwa Persoalan Hubungan Industrial yang dinamis akan dapat berpotensi  terjadinya hambatan.
3. Sosialisai  berkesinambungan  mengenai  Penerapan  Keppres  No.  63  Tahun  2004 Tentang  Pengamanan  Obyek  Vital  Nasional  Di  Kawasan  Industri  Batamindo kepada    para stakeholder harus  dilakukan  dengan  terencana  dan  sistematis  agar mereka  memahami  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  diharapkan  disamping dengan peningkatan SDM satuan pengamanan itu sendiri juga harus ditingkatkan skill,  pengetahuan  serta  nilai-nilai  norma  di  masyarakat  Kawasan  Industri Batamindo seiring dengan tumbuh dan berkembangnya tehnology serta persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi global saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ,  Jakarta:  Yarsif Watampone, 1988.
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
Bambang  Sutiyoso, Metode  Penemuan  Hukum,  Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2006.
Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi , Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
Joko Subagyo.P, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Romli  Atmasasmita, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum , Bandung: Mandar Maju,  2001.
Rina  S.  Shahrullah, Penelitian  Kualitatif,  Bahan  Kuliah  Metodologi  Penelitian Hukum , Magister  Hukum UIB,2015
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi , Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
Faktor  faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004
Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## Artikel
Chief  Security  Operation  PT  BIC, Standard  Operational  Prosedur  Pengamanan  di Kawasan OBVITNAS di Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning
Website
Wikipedia, Awaloedin Djamin tokoh Kepolisian Republik Indonesia , https://id.wikipedia.org

## Peraturan Perundang - Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang Undang Republik Indonesia No.3 Tahun  2013 Tentang Ketenagakerjaan Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial
Undang Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum
Keppres No 63 tahun 2014 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional 2012.