## PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG IMPOR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK
Tio Tondy tiotondy@yahoo.com Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
Indonesia is a country rich in natural resources. The results of natural resources owned are used to meet domestic  needs  and  are  exported  overseas.  Although  Indonesia  is  rich  in  natural  resources,  there  are limitations  to  the  field  of  human  resources.  Limited  human  resources,  including  limitations  in producing  goods,  is  one  of  the  driving  factors  in  importing  goods  from  abroad  to  enter  Indonesia. Based on the Minister of Trade Regulation No. 48 of 2015 it is known that imported goods are grouped in: a. free imported goods; b. restricted import goods; and c. prohibited import goods. The limitation of imported goods is not without reason, but is in accordance with the facts found in the field that there has been an illegal trade in imported goods entering the territory of the Republic of Indonesia. Even though the Government itself has set various legal products to protect the implementation of import activities to meet the people's needs. In addition, the fact that free  trade tends  to result in  circulating  goods and  or services does not necessarily guarantee the security, safety and health of consumers. The rise of illegal trade activities, led to the need for a thesis research entitled " The Role of the National Police in Law Enforcement  against  Illegal  Imported  Goods  Trade  in  the  Law  Area  of  the  Tanjung  Perak Harbor Police Station ".
Keywords: Law, Trade, Illegal

## Abstract
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Hasil  dari  sumber  daya  alam  yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia  kaya  akan  sumber  daya  alamnya,  namun  terdapat  keterbatasan  terhadap bidang sumber daya  manusia.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki,  meliputi  keterbatasan  dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 diketahui bahwa  barang impor  dikelompokkan  dalam  : a.  barang  bebas impor;  b.  barang  dibatasi  impor;  dan  c. barang dilarang impor. Pemberian batasan pada barang barang impor bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan  fakta  yang  ditemukan  di lapangan  bahwa telah terjadi  perdagangan  barang impor  illegal  yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum  untuk  melindungi  pelaksanaan  kegiatan impor  untuk  mencukupi  kebutuhan rakyat.  Selain  itu, fakta  bahwa  perdagangan  bebas  cenderung  mengakibatkan  barang  dan  atau  jasa  yang  beredar  belum tentu menjamin  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  konsumen.  Maraknya  kegiatan  perdagangan secara  illegal,  menyebabkan  perlunya  dilakukan  penelitian  tesis  dengan  judul  “ Peran  Polri  dalam Penegakkan  Hukum  terhadap  Perdagangan  Barang  Impor  Ilegal  di  Wilayah  Hukum  Polres Pelabuhan Tanjung Perak ”.
Kata Kunci: Hukum, Perdagangan, Ilegal
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Hasil  dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan  di  eskpor  ke  luar  Negeri.  Walaupun  Indonesia  kaya  akan  sumber  daya  alamnya, namun  terdapat  keterbatasan  terhadap  bidang  sumber  daya  manusia.  Keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  dimiliki,  meliputi  keterbatasan  dalam  memproduksi barang,  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  dalam  mengimpor  barang  dari  luar negeri untuk masuk ke Indonesia. 1
Impor  dapat  diartikan  sebagai  pembelian  barang  dan  jasa  dari  luar  negeri  ke dalam  negeri  dengan  perjanjian  kerjasama  antara  dua  negara  atau  lebih.  Impor  juga bisa dikatakan sebagai  perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku . Impor adalah proses transportasi  barang  atau  komoditas  dari  suatu  negara  ke  negara  lain  secara  legal, umumnya dalam proses perdagangan. 2
Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara  lain  ke  dalam  negeri.  Impor  barang  secara  besar  umumnya  membutuhkan campur  tangan  dari  bea  cukai  di  negara  pengirim  maupun  penerima.  Impor  adalah bagian  penting  dari  perdagangan  internasional.  Kegiatan  impor  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat.  Produk  impor  merupakan  barang-  barang  yang  tidak dapat  dihasilkan  atau  negara  yang  sudah  dapat  dihasilkan,  tetapi  tidak  dapat mencukupi kebutuhan rakyat. 3
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam : a. barang bebas impor; b. barang dibatasi impor; dan  c.  barang  dilarang  impor.   Barang-barang  impor  yang  masuk  ke  suatu negara  sudah  merupakan  keniscayaan.  Hal  itu  disebabkan  karena  adanya kemungkinan komoditi  yang  dibutuhkan  tidak semua  ada  di  suatu  negara.  Walaupun ada,  tetapi  jumlahnya  tidak  memadai  atau  karena  adanya  faktor-faktor  tertentu  yang membuat  suatu  negara  melakukan  kegiatan  impor. 4 Banyaknya  barang  luar  negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor atau diperjualbelikan. 5
1 Jimmy Benny. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember , 2013.
2 Ibid
3 Ibid
4 Rina  Oktaviani. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakkan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015.
5 Aan      Haryono.      Arus      Ekspor      dan      Impor      Meningkat      di      Pelabuhan      Tanjung Perak. https://ekbis.sindonews.com/read/1219331/34/arus-ekspor-dan-impor-meningkat-di-pelabuhan-tanjung- perak-1499676140. Diakses 7 April 2018.
Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan  di  lapangan  bahwa  telah  terjadi  perdagangan  barang  impor  illegal  yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.  Padahal  Pemerintah  sendiri  sudah  menetapkan berbagai  produk  hukum  untuk  melindungi    pelaksanaan    kegiatan    impor    untuk mencukupi    kebutuhan   rakyat. 6 Produk-produk illegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak  dilekati  pita  cukai  Indonesia,  minuman  keras  (minuman  yang  mengandung  etil alkohol)  dan  produk-  produk  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  besar.  Kondisi  demikian  yang  akhirnya  membuat  perdagangan  di Indonesia semakin perlu diawasi. 7
Kemampuan  penegakkan  hukum  di  atas,  tentunya  harus  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan)  dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan  yang  terkait  dengan  transaksi  Barang  dan/atau  Jasa  di  dalam  negeri  dan melampaui  batas  wilayah  negara  dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  Barang  dan/atau Jasa  untuk  memperoleh  imbalan  atau  kompensasi.    Ancaman  pidana  bagi  pelaku apabila  dilakukan  pelanggaran  baik  perdagangan  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Salah satu bunyi pasal  yang  mana menyebutkan sanksi pidana  bagi perdagangan luar negeri khusunya  importir yaitu berbunyi pelaku  dipenjara paling lama  lima tahun dan atau  pidana  denda  paling  banyak  lima  miliar  rupiah  bagi  pelaku  usaha  yang memperdagangkan  barang  di  dalam  negeri  yang  tidak  memenuhi  SNI  yang diberlakukan  secara  wajib  atau  persyaratan  teknis  yang  telah  diberlakukan  secara wajib  diatur  dalam  Pasal  113.  Walaupun  pengawasan  telah  dilakukan  oleh  pejabat yang berwenang tetapi  masih ada kegiatan penyelundupan  yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
Selain itu, fakta bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau  jasa  yang  beredar  belum  tentu  menjamin  keamanan,  keselamatan dan kesehatan konsumen.  Lebih-lebih  keadaan  konsumen  yang  rata-rata  kurang  bersikap  hati-hati, kondisi  tersebut  dikarenakan  posisi  pihak  konsumen  berada  dipihak  lemah  dalam menghadapi  pihak  produsen.  Oleh  karena  timbulnya  permasalahan  tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
6 Jimmy Benny, Loc.Cit.
7 Ibid.
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen, hak atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa. Dengan  adanya  undang-undang  tersebut  diharapkan  dapat  menjamin  tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.
Beberapa  kasus  yang  ditemukan  di  lapangan  yaitu  semisal  pada  tahun  2016, dimana ditemukan  perdagangan  jenis  barang  impor  tandon,  sebanyak  2  (dua)  unit. Barang  ini  diduga merupakan barang tanpa dilengkapi dengan  label bahasa Indonesia, SNI dan  merek,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  104, Pasal  113  UU  No.  7 Tahun 2014  tentang  Perdagangan  dan  atau  Pasal  120  UU  No.  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian  dan  atau  Pasal  62  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Pada  tahun  2017  sendiri,  telah  ditemukan  penjualan  barang  impor  dengan  jenis speaker  sebanyak  20  unit,  dimana  pelaku  usaha  telah  melanggar  ketentuan  tidak memiliki  sertiifkat  atau  penyelenggara  telekomunikasi.  Hal  ini  tentu  saja  melanggar Pasal  62  ayat  (1)  jo.  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  “a”  UU  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen Jo.  Pasal 22 Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 10 tahun 2005 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan atau Pasal 47 jo. Pasal 11 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 39 Permen Kominfo Nomor: 29/PER/ M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dimana berbunyi pelaku usaha dilarang  memproduksi dan atau  memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Jo.  Setiap alat  dan  perangkat  telekomunikasi  yang  dibuat,  dirakit,  dimasukkan  untuk diperdagangkan  dan  atau  digunakan  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  wajib melalui  sertifikasi  dan  atau  Penyelenggara  Telekomunikasi  dapat  diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
Maraknya kegiatan  perdagangan secara  ilegal  seperti  yang digambarkan  di atas, yang  menyebabkan  perlunya  dilakukan  penelitian  tesis  dengan  judul  “Peran  Polri dalam  Penegakkan  hukum  terhadap  perdagangan  barang  impor  ilegal  di  wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak”.

## Metode
Tipe penelitian  yang akan digunakan dalam Penelitian tesis ini adalah penelitian sosiologi hukum atau sosio legal , karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum  dalam  masyarakat.  Penelitian  hukum  yang  sosiologis  dilakukan  untuk mengamati  berlakunya  suatu  hukum  dalam  pergaulan  antara  individu.  Hal  ini  terkait dengan penegakkan hukum pelanggaran di bidang perdagangan barang impor illegal di masyarakat Surabaya, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

## Pembahasan

## 1.    Gambaran Umum Kepolisian Resort  Tanjung Perak
Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Perak yang terletak di Jalan Kalianget No. 1 Perak Utara Pabean Cantikan Kota Surabaya Jawa Timur 60165, dipimpin oleh AKBP Antonius  Agus  Rahmanto,  S.I.K,  Msi.    wilayah  Tanjung  Perak  berada  di  posisi geografis  antara  7º11¹  59,14¹¹  LS  dan  112º  44¹  02,44¹¹  BT.  Wilayah  Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  merupakan  daerah  Lalu  lintas  perekonomian yang  memiliki  Pelabuhan  Penumpang  dan  Barang  baik  antar  Pulau  maupun Eksport/Import,  tempat-tempat/lapangan  terbuka  untuk  menimbun/  menumpuk barang, Gudang, Pelabuhan TPS serta Obyek Vital.

## Dasar Kewenangan Polri dalam Bidang Kepabeanan
Berikut   adalah   beberapa   dasar   atau   aturan   yang   di   dalamnya   mengatur mengenai kewenangan Polri dalam bidang kepabeanan, termasuk untuk Polres Tanjung Perak:
1.  Pasal 59 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
2.  Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3.  Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4.  Pasal 103 (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  1996  tentang  penyidikan  tindak pidana  dibidang Kepabeanan dan Cukai.
6.  Peraturan Kapolri  Nomor 20 tahun  2010 tentang  Koordinasi,  Pengawasan  dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.
7.  JUKNIS  tahun  2002  tentang  Mekanisme  Koordinasi  dan  Pengawasan
Penyidik  Pegawai Negeri Sipil serta
8.  JUKLAK  tahun  2002  tentang  Hubungan  Kerja  antara  Penyidik  POLRI  dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  Melakukan  Penyidikan  Tindak  Pidana dibidang Impor

## Ilegal
Apabila  melihat  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1995  tentang  Kepabeanan,  belum  ada  rumusan  pengaturan  yang  jelas  tentang bagaimana  kedudukan  dan  kewenangan  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (POLRI)  yang  merupakan  penyidik  umum  sebagamana  diatur  dalam Undang-undang  nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.    Namun  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan,  pada  Pasal  76  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dijelaskan secara eksplisit bahwa:
(1)  Dalam  melaksanakan  tugas  berdasarkan  Undang-Undang  ini  pejabat  bea  dan cukai  dapat  meminta  bantuan  Kepolisian    Republik    Indonesia,  Tentara Nasional  Indonesia,  dan/atau instansi lainnya.
(2)  Atas  permintaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepolisian  Republik Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan/atau  instansi  lainnya  berkewajiban untuk memenuhinya. Pada  Bab  Penyidikan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan, juga menyebutkan:
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  untuk melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang Kepabeanan.
Hal  ini  berarti,  Polri tidak  bertugas  pada  bidang penyidikan  dalam  kepabeanan, kecuali dibutuhkan oleh pihak Bea dan Cukai, karena penyidik pada Kepabeanan juga dilakukan  oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Pengaturan  yang  lebih  jelas menyatakan  bagaimana  kedudukan  dan  kewenangan  penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam penyidikan pelanggaran  perdagangan  barang  impor  ilegal, terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  1996  tentang  penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur  bahwa  dalam  situasi  tertentu,  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di  bidang Kepabenan  dan  Cukai  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.

## Kedudukan  Penyidik  Polri  terhadap  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Secara  umum  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI) berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi opersional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan instansi pemerintah manapun,  yang  oleh  undang-undang  diberikan  kewenangan  untuk  menjadi  penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.
Dalam  struktur  organisasi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI), fungsi  tersebut  secara  lebih  khusus  dijalankan  oleh  seksi  koordinasi  dan  pengawasan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (Siskorwas  PPNS)  yang  berada  di  bawah  lingkup kekuasaan  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus),  yang  terdapat dimasing-masing  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tingkat  Daerah  (POLDA). Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  dibidang  impor  ilegal  atau  kepabeanan, penyidik  Kepolisian  Negera Republik  Indonesia (POLRI) juga berkedudukan  sebagai pihak yang mengkoordinasi.
Berdasarkan  UU  Kepolisian,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  salah  satu pengemban  fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik  Indonesia dan  melaksanakan  kewenangan  berdasarkan  Undang  Undang  masing-masing.  PPNS Menjalankan  penyidikan  berdasarkan  KUHAP  tetapi  berdasarkan  kewenangan  yang diberikan  undang  undang  spesifik  masing-masing.  Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun 2010  tentang  Manajemen  Penyidikan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bukan  merupakan  subordinasi  dari  lembaga  Kepolisian  yang  merupakan  bagian  dari
Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System ),  akan  tetapi  PPNS  di  luar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada.

## Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukum Polres Tanjung Perak
Menurut  UU  Perdagangan,  Perdagangan  adalah  tatanan  kegiatan  yang  terkait dengan  transaksi  Barang dan/atau Jasa  di dalam  negeri  dan  melampaui  batas wilayah negara  dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  Barang  dan/atau  Jasa  untuk  memperoleh imbalan atau kompensasi. Tujuan pengaturan kegiatan perdagangan adalah:
1.    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2.    Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
3.    Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4.    Menjamin  kelancaran  distribusi  dan  ketersediaan  barang  kebutuhan  pokok dan  barang penting;
5.    Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
6.    Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7.    Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
8.    Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
9.    Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
10.  Meningkatkan pelindungan konsumen;
11.  Meningkatkan penggunaan SNI;
12.  Meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan
13.  Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Makna  barang  impor  ilegal  adalah  barang-barang  yang  didatangkan  dari  luar negeri  secara  illegal  tanpa  dilengkapi  dokumen  kepabeanan.  Barang-barang  tersebut biasanya  diperoleh  dengan  cara  menyelundupkan  dari  luar  negeri  ke  dalam  daerah pabeanan.  Undang-undang  yang  mengatur  penyelundupan  terkait  masuknya  barang impor  secara  ilegal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  jo.  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Pengamat  Ekonomi,  Chatib  Basri,  bersama  Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi Masyarakat  Universitas  Indonesia  (LPEMUI)  telah  melakukan  penelitian  ihwal penyelundupan  yang  terjadi  di  Indonesia,  mulai  dari  dampak,  akibat,  penyebab, hingga solusinya. Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga
hal  yang  saling  berkaitan,  yaitu  kegagalan  sistem  bea  dan  cukai,  aparat  yang  korup, serta  kebijakan  pemerintah  yang  menuntun  pada  terciptanya  perbedaan  harga  barang domestik dengan harga di luar negeri. 8
Sebagai salah satu pelabuhan internasional di Indonesia, masalah yang ditemui di Pelabuhan  Tanjung  Perak  adalah  masalah  terkait dengan  manifest,  terdapat  komoditi barang  impor  ilegal  yang  melanggar  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  jika dilihat  dari  jenis  komoditi  yang  diduga  sebagai  barang  impor  ilegal  yaitu  sebagai berikut:
8 Donny Eriyanto, Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005
Tabel 1.1  Komoditas Barang Impor Ilegal yang ditangani Polres Tanjung Perak No. Jenis Komoditi Keterangan 1 Mainan anak Sepeda anak, motor cycle 2 Keramik - 3 Tandon - 4 Speaker Speaker aktif, speaker bluetooth dan speaker portable .
Sumber: Data Polres Tanjung Perak, 2018
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  barang  impor  ilegal  yang  masuk  di wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Perak  yaitu  berupa  mainan  anak  (sepeda  anak  dan motor  cycle ),  keramik,  tandon  dan  speaker   (Speaker  aktif,  speaker bluetooth dan speaker portable ).  Adapun  barang-barang tersebut diimpor masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi  label  SNI,  tanpa  dilengkapi  bahasa  Indonesia  dan  sejumlah  peraturan lainnya.  Meskipun  telah  diketahui  tidak  terdapat label  SNI,  namun  faktanya  barang- barang  tersebut  berhasil  diperjualbelikan  di  pasar    Surabaya  atau  Jawa    Timur melalui pelabuhan Tanjung Perak.
Hal  ini  tentu  saja  menyalahi  aturan  jual  beli  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  perlu tindakan  dari Polri  yakni  Polres  Tanjung Perak, karena  sejatinya  kegiatan  perdangan barang  impor  ilegal  ini  dapat  berpotensi  menganggu  keamanan  masayarakat.  Suatu produk  yang  diperjualbelikan  oleh  pelaku  usaha  menurut  UU  Perlindungan Konsumen,  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
Apabila  dianalisis  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  perbuatan  yang  dilarang dalam  UU  Perdagangan  cukup  banyak.  Larangan  berkaitan  dengan  pelanggaran kewajiban  yang  ditetapkan  diantaranya:  Barang  yang  diperdagangkan  di  Indonesia harus memenuhi standar SNI dan menggunakan label berbahasa Indonesia, kewajiban untuk  memiliki  izin  di  bidang  perdagangan,  larangan  untuk  pedagang  distribusi barang  menggunakan  skema  piramida,  larangan  melakukan  penimbunan  barang, larangan  memperdagangkan  barang  barang  yang  ditetapkan  sebagai  barang  yang dilarang.  Adapun  tujuan  pembentukan  UU  Perdagangan  antara  lain  adalah  untuk
melindungi  kedaulatan  ekonomi,  perlindungan  dan  pengamanan  perdagangan, mengendalikan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Koordinasi  antar   penegak  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  proses penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyelundupan  barang  impor,  pada  proses penyidikan    tidak  hanya  melibatkan  POLRI  sebagai  penyidik  tetapi  juga  melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi  yang diberi kewenangan oleh undang undang.
Pada  dasarnya,  UU  Perlindungan  Konsumen  mewajibkan  pelaku  usaha (termasuk  importir)  yang  akan  memperdagangkan  barang-barang  di  Indonesia mencantum-kan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  Bahasa Indonesia.  Akan  tetapi,  untuk  beberapa  barang  impor  yang  masuk  di  Polres  Tanjung Perak  tidak  mencantumkan  bahasa  Indonesia  di  buku  manual,  sehingga  dianggap membahayakan dalam penggunaannya, kecuali apabila barang tersebut tidak termasuk barang  yang  wajib  dilengkapi  dengan  petunjuk  penggunaan  berdasarkan Permendag
19/2009.
Meski  demikian,  karena  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  mewajibkan pelaku  usaha  untuk  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam  bahasa  Indonesia,  maka  disarankan  agar  importir  tetap  mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan baterai atau senter tersebut.
Bagi  produk  elektronika  dan  telematika,  produk-produk  yang  diwajibkan menggunakan  petunjuk    penggunaan    (manual)    berbahasa    Indonesia    yang   diatur dalam  Peraturan    Menteri  Perdagangan  Nomor  19/M-DAG/PER/5/2009  tentang Pendaftaran  Petunjuk  Penggunaan  (Manual)  dan  Kartu  Jaminan/  Garansi  Purna  Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.
Menurut Permendag Nomor 19 Tahun 2009 tersebut diatur bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar  dalam  negeri wajib  dilengkapi dengan petunjuk  penggunaan dan  kartu jaminan dalam  Bahasa  Indonesia. Mengenai  produk telematika dan elektronika  apa  saja  yang harus dilengkapi dengan manual berbahasa Indonesia, dapat dilihat dalam Lampiran I Permendag 19/2009 tersebut.

## Peran Polri dalam Penindakan Pelanggaran Perdagangan Barang Impor Ilegal
Proses penegakkan hukum di Indonesia, diawali dengan penanganan kasus-kasus di  tingkat  penyidikan  di  kepolisian.  Sehingga  penting  untuk  dijabarkan  tugas  dan
kepolisian  sebagai subsistem  dalam  penegakkan  hukum.   Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan.  Jadi  kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada  di dalamnya. Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal  13,  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:    a. Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  b.  Menegakkan  hukum;  dan  c. Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Berdasarkan  ketiga  tugas  pokok  kepolisian  yang  dijelaskan  pada  Pasal  14  bahwa dalam melaksanakan tugas  pokok sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
a.  Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b.    Menyelenggarakan segala  kegiatan dalam  menjamin keamanan, ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c.      Membina    masyarakat    untuk    meningkatkan    partisipasi    masyarakat,
kesadaran    hokum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum dan  peraturan  perundang- undangan;
d.    Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e.    Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f.  Melakukan    koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan    teknis  terhadap kepolisian khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan  bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g.      Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hokum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h.      Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i.     Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan  lingkungan hidup  dari gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan  bantuan dan  pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j.  Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum  ditangani oleh  instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k.      Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya dalam  lingkup tugas kepolisian; serta
l.     Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Wewenang  kepolisian  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia disebutkan bahwa:
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam persatuan  dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan  peraturan kepolisian dalam  lingkup  kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan    bantuan    pengamanan    dalam    sidang    dan    pelaksanaan putusan  pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Penegakkan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  secara rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna.  Dalam  rangka  menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu  dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi kejahatan,  berarti  akan  dilaksanakan  politik  hukum  pidana,  yakni  mengadakan
pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang . 9
Dalam    kaitannya    dengan    penindakan    terhadap    kasus-kasus    pelanggaran perdagangan  barang  impor illegal, tugas Polri selaku  penyelidik dan penyidik adalah sebagai berikut:
9 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 11.

## 1.    Mencari Informasi Adanya Barang Impor Ilegal
Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk  yang  terkena  ketentuan  larangan  dan  pembatasan,  seperti  pakaian  bekas, elektronik  bekas,  rokok  produk  luar  negeri  yang  tidak  dilekati  pita  cukai Indonesia,  minuman  keras  minuman  mengandung  etil  alkohol  (MMEA)  dan produk-produk lainnya,  membuktikan  bahwa    masih  terdapat praktik pemasukan barang  impor  secara  ilegal  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  peraturan perundangundangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

## 2.    Melakukan Penyelidikan ke Tempat Penyimpanan Barang Impor
Salah  satu  tugas  yang  dibebankan  kepada  kepolisian  adalah  penanganan permasalahan ekspor impor termasuk potensi  penyeludupan barang  impor ilegal. Kepolisian  dituntut  untuk  menjaga  dan  meindungi  hak  masyarakat  dalam  hal barang dan jasa.
3.    Melakukan Koordinasi dengan Bea dan Cukai Terkait Izin Impor Barang
Koordinasi  adalah  bagian  dari  kerjasama  berbagai  pihak  untuk  melakukan penjagaan  dan  pemantauan  serta  penanganan  mengenai  masalah  tindak  pidana barang  impor  ilegal.  Koordinasi  ini  dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  setiap pengawasan dan pemantauan kegiatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak.
4.    Melakukan Penyitaan Barang Impor yang Ilegal dan Lab Sampel Barang Impor
Barang  bukti  adalah  suatu  objek  yang  menjadi  salah  satu  syarat  wajib terjadinya  pidana.  Penyitaan  barang  impor  yang  ilegal  dan  dianalisis  dalam  lab sebagai sampel wajib terjadinya pidana sangat dibutuhkan, karena setiap kejadian yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  undang-  undang  atau  tata  tertib  harus dilengkapi  oleh  barang  bukti,  yang  mana  menjadi  objek  sangat  penting  sebagai syarat sah pidana.

## Kesimpulan
Peran  Polri  dalam  penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  perdagangan barang impor ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah  dengan  mencari  informasi  adanya  barang  impor  illegal,  melakukan penyelidikan ke tempat penyimpanan  barang  impor, melakukan koordinasi  dengan penyidik PNS di bidang Kepabeanan bea dan cukai terkait  izin  barang  impor,  serta melakukan penyitaan barang impor yang ilegal dan lab sampel barang impor.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakkan  hukum  perdagangan  barang impor ilegal  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak yaitu kendala  internal  dan  eksternal.  Kendala  internal  terkait  dengan  kurangnya pengetahuan  anggota  terkait  pemeriksaan  izin-izin  legalitas  perusahaan  maupun dokumen  impor,  kurangnya  pengetahuan  anggota  terkait  akses  pengak  hukum dalam  prosedur  barang  impor,  serta  kerjasama  antara  Polres  Pelanbuhan  Tanjung Perak  dengan  pihak  lainnya  kurang  optimal.  Sementara  itu,  kendala  eksternal terkait dengan konsumen yang tidak melapor, importir lebih memilih barang dengan harga  beli  murah,  serta  minimnya  sosialisasi  hukum  bagi  importir  dan  konsumen mengenai barang impor ilegal.
Upaya  mengoptimalkan  penegakkan  hukum  perdagangan  barang  impor ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu dengan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif terkait  dengan melakukan  sosialisasi  terhadap  importir  dan  masyarakat.  Upaya  preventif  terkait dengan  mendirikan  posko-posko  penjagaan  di  sekitar    Pelabuhan,    mendatangi tempat  penyimpanan  barang  impor,  mendatangi  distributor maupun pasar-pasar untuk memberikan  penjelasan terkait barang  ilegal,  melakukan sosialisasi terhadap importir  serta  menyamakan  visi  dan  misi  antar  instansi  dalam  menangani  kasus barang  ilegal.  Serta  upaya  represif  yaitu  mengumpulkan  barang  bukti,  memanggil saksi-saksi  dan  dilakukan  pemeriksaan  melakukan  penangkapan  dan  penahanan terhadap  pelaku  yang  melakukan  barang  impor  ilegal,  menggeledah  dan  menyita barang bukti dan dilakukan proses sidik hingga dilimpahkan ke JPU.

## Bibliography
Arief , Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 11. Benny,  Jimmy.  Ekspor dan  Impor Pengaruhnya  Terhadap  Posisi  Cadangan Devisa  di Indonesia.
Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember , 2013.
Eriyanto, Donny, Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005
Haryono,    Aan.    Arus    Ekspor    dan    Impor    Meningkat    di    Pelabuhan    Tanjung Perak. https://ekbis.sindonews.com/read/1219331/34/arus-ekspor-dan-impor- meningkat-di- pelabuhan-tanjung-perak-1499676140. Diakses 7 April 2018. Oktaviani, Rina. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakkan Hukum Pemberantasan
Mafia Impor Pangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015.