## PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF UUD 1945
NOPYANDRI
Perumahan Kembar Lestari Blok AC No. 17 RT 36 Kelurahan Kenali Besar Kec. Kotabaru, Jambi
Abstrak Abstract Pemilihan   kepala   daerah   secara langsung   ini   telah   berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004   dengan   berlandaskan   pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.   Kenyataan   yang   tak terhindarkan   dalam   pemilihan kepala   daerah   secara   langsung adalah   muncul  kapitalisasi   dalam tahapan   pemilihan   kepala   daerah yang   ternyata     jauh   lebih   mahal dibandingkan   dengan   model pemilihan   kepala   daerah   lewat perwakilan   DPRD   serta   nuansa yang   paling   menonjol   adalah maraknya   sengketa   pemilihan kepala   daerah   yang   diajukan   ke Mahkamah   Konstitusi.   Kebijakan politik   pemerintah   dan   DPR melalui   Undang-undang   Nomor 32   Tahun   2004   yang   selanjutnya diubah   dengan   Undang-undang Nomor   12   Tahun   2008 menentukan   bahwa   pemilihan kepala   daerah   adalah   pemilihan yang   dilakukan   secara   langsung sesungguhnya   harus   dipandang sebagai   politik   hukum   pemilihan kepala daerah.
Direct  election   of  regional   heads have taken   place   since   year   2005, that   relied   on   by   rule   of   UU   of Number 32 Year 2004 with have base of   rule   section   18   article   4 Constitusional   1945. Inescapable fact  in  direct  local   elections  in stages  capitalization  is  emerging local elections that were far more expensive  than the  model of  local elections by Parliament representatives  as   well   as   the nuances of the most notable is the rise   of  local   election  dispute  is submitted   to  the   Constitutional Court.  Policy   of  the   government and Parliament  through  Law No. 32   of   2004  which   further amended   by  Act   No.  12   of   2008 specifies   that  local   elections  are conducted   in  direct  elections should   be   viewed  as   a  political fact local election law.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Kebijakan, Politik Hukum
A. Pendahuluan
Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  sekarang  ini  dilakukan  secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak   tahun   2005,   yang   didasarkan   pada   ketentuan   UU   No.   32   Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Apabila dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung.   Akan   tetapi,   menurut   Rozali   Abdullah,   oleh   karena   Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam   melakukan   pemilihan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. 1
Setelah   proses   percepatan   demokrasi   secara   beruntun   tersebut berjalan   kurang   lebih   lima   tahun   terhitung   dari   1   Juni   2005,   ternyata masih   juga   menyisakan   banyak   persoalan,   bahkan   agenda   pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik,   sosial   bahkan   beban   finansial   republik   ini.   Pemilihan   kepala daerah   secara   langsung   terlalu   boros,   dan   tidak   seimbang   dengan cost politik yang telah dikorbankannya.
Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara   langsung   adalah   muncul   kapitalisasi   dalam   tahapan   pemilihan kepala daerah. 2 Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah  secara langsung     jauh lebih  mahal dibandingkan  dengan  model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. 3
1 Rozali   Abdullah, Pelaksanaan   Otonomi   Luas   dengan   Pemilihan   Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 53.
2 Amirudin   dan   A.   Zaini   Bisri, Pilkada   Langsung:   Problem   dan   Prospek,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.59
3 Ibid

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Dalam   pelaksanaan   pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung selama   ini,   nuansa   yang   paling   menonjol   adalah   maraknya   sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa   pemilihan     kepala   daerah   telah   mendominasi   perkara   yang ditangani Mahkamah Konstitusi. 4
Selain   itu   juga   maraknya   kepala   daerah   yang   terpilih   dalam pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   yang   terjerat   kasus   korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak. 5
Pemilihan kepala daerah ini menjadi menarik untuk diteliti terkait Rancangan   Undang-Undang   Pemilihan   Kepala   Daerah   yang   saat   ini sedang disiapkan  kementerian Dalam Negeri. Dalam Rancangan Undang- undang   Pemilihan   Kepala   Daerah   tersebut   diatur   bahwa   Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD. 6
4 Menurut Kepala Bagian Administrasi Perkara, Muhidin, selama tahun 2010 sengketa pemilihan kepala daerah yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi sebanyak 230 perkara, sedangkan pengujiaan UU (PUU) 120 perkara, serta sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) hanya dua perkara.,
http://www.antaranews.com/berita/1293630961/sengketa-pilkada- paling-banyak-diperkarakan , unduh 15 Mei 2011
5 Pernyataan ini disampaikan  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di hadapan para   peserta   Rapat   Kerja   dengan   Komite   I   DPD   di   Gedung   DPD   RI,   Senayan, pertengahan   Januari   2011   dan   secara   secara   lugas   Gamawan   Fauzi   menuding pelaksanaan Pilkada sebagai akar permasalahannya. Di mana seseorang yang berminat untuk   maju   sebagai   calon   bupati,   calon   walikota   ataupun   calon   gubernur   harus   siap menanggung pendanaan (materi) selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam sekali proses pemilihan mulai dari kampanye, kunjungan ke daerah-daerah hingga pembuatan atribut kampanye diperkirakan menghabiskan dana Rp 60 sampai 100 miliar. Lantas dari mana dana itu berasal, bisa dari hasil menjual barang-barang pribadinya atau meminjam dari kanan-kiri. http://hminews.com/news/korupsi-kepala-daerah- yang-terpilih-yang-jadi-terdakwa/ , diunduh tanggal  22 Mei 2011
6 Pemilihan Oleh DPRD Untungkan Parpol Besar, KOMPAS, edisi 11 Februari 2011
Ulasan   mengenai   pemilihan   kepala  daerah,  baik   secara  langsung atau   secara   perwakilan   melalui   DPRD   sebagaimana   diuraikan   di   atas sesungguhnya menunjukkan bahwa pilihan akan bentuk pemilihan kepala daerah belumlah tuntas. Pasal 18 ayat (4)   UUD 1945 yang merupakan landasan   konstitusional   pemilihan   kepala   daerah   hanya   menggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Undang-Undang Nomor   32   Tahun   2004,   menterjemahkan   kalimat   “dipilih   secara demokratis” sebagaimana dinyatakan Pasal 18 ayat (4) sebagai  pemilihan langsung.

## B. Keunggulan   dan   Kelemahan   Pemilihan   Kepala   Daerah Secara Langsung
Pemilihan   kepala  daerah   secara  langsung   memiliki   korelasi   yang sangat   erat   dengan   pelaksanaan   kedaulatan   rakyat.   Dengan   pemilihan kepala   daerah   secara   langsung,   rakyat   dapat   menentukan   sendiri pemimpin   di   daerahnya,   sehingga   terjalin   hubungan   yang   erat   antara kepala   daerah   dengan   rakyat   yang   dapat   mendorong   terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Sistem   pemilihan     kepala   daerah   secara   langsung   memberikan beberapa kelebihan, yaitu: pertama, Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat   dan   legitimasi   yang   kuat   karena   didukung   oleh     rakyat   yang memberikan   suara   secara   langsung.   Legitimasi   merupakan   hal   yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
Kedua, Kepala   Daerah   terpilih   tidak   perlu   terikat   pada   konsesi partai   atau   fraksi-fraksi   politik   yang   telah   mencalonkannya.   Artinya, Kepala   Daerah   terpilih   berada   di   atas   segala   kepentingan   dan   dapat menjembatani   berbagai   kepentingan   tersebut.   Apabila   kepala   daerah

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
terpilih   tidak   dapat   mengatasi   kepentingan-kepentingan   partai   politik, maka   kebijakan   yang   diambil   cenderung   merupakan   kompromi kepentingan   partai-partai   dan   seringkali   berseberangan   dengan kepentingan rakyat.
Ketiga, Sistem   pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   lebih akuntabel   dibandingkan   sistem   lain   yang   selama   ini   digunakan   karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan   serta   akuntabilitas   yang   paling   sederhana   dan   dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.
Keempat,   Check   and   balances antara   lembaga   legislatif   dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara   langsung,   kedudukan   dan   posisi   kepala   daerah   sangat   kuat sehingga  DPRD sebagai  lembaga  legislatif  daerah  tidak  dapat menekan kepala daerah  atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah   untuk   memenuhi   kehendak   dan   tuntutan   DPRD.   Dengan demikian,   kepala   daerah   dapat   bekerja   dengan   tenang   untuk mengimplementasikan   program   kerjanya   tanpa   harus   terusik   oleh tuntutan   DPRD.     Meskipun   demikian,   kepala   daerah   tetap   harus memperhatikan   pendapat   DPRD   terkait   pelaksanaan   fungsi   DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh  rakyat  yang   akan   memberikan   suaranya.  Oleh   karena  rakyat  yang akan   menentukan   sendiri   kepala   daerahnya,   maka   rakyat   dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan criteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.
Namun   yang   juga   harus   diperhatikan   bahwa   sistem   pemilihan kepala   daerah   secara   langsung   juga   memiliki   kelemahan-kelemahan, yaitu: Pertama, dana   yang   dibutuhkan   sangat   besar.   Pemilihan   kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan.
Besarnya   biaya   yang   harus   disiapkan   dalam   penyelenggaraan pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   ini   tidak   hanya   merupakan beban   yang   harus   dipikul   calon   kepala   daerah   saja   tetapi   juga   harus ditanggung pemerintahan daerah. Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah   secara   langsung   ini   akan   lebih   berat   lagi   manakala penyelenggaraan   pemilihan   kepala   daerah   harus   dilakukan   dalam   dua putaran ( two round ).
Pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   dalam   era   liberalisasi politik   dengan   kekuatan   partai   politik   yang   dominan,   memungkinkan sekali yang bias bertempur di sana adalah mereka yang memiliki capital ekonomi dan politik yang kuat. 7 Para pengusaha yang  dekat dengan partai politik   atau   para incumbent yang   kaya,   adalah   yang   paling   besar mendapatkan peluang masuk dalam bursa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.
Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi ini, maka   yang   dapat   masuk   dalam   bursa   kepemimpinan   daerah   bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya     atau memiliki kemampuan financial yang kuat. 8
Kedua, membuka   kemungkinan   konflik   antara   elite   dan   massa. Pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   membuka   potensi   terjadinya konflik,   baik   konflik   yang   bersifat   elite   maupun   konflik   massa   secara horizontal.   Konflik   ini   semakin   besar   kemungkinan   akan   terjadi   pada
7 Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.29
8 Ibid, hlm. 30

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat   paternalistic   dan   primordial,   dimana   pemimpin   dapat memobilisasi pendukungnya.
Ketiga, aktivitas rakyat terganggu. Pemilihan kepala daerah secara langsung   akan   disibukkan   aktivitas   para   calon   dan   partai   politik pendukungnya   untuk   mengadakan   kampanye   dan   menyebarkan   isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke tengan masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat.
Oleh karena itu, dalam kesemarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah menimbulkan adanya gangguan terhadap aktivitas   rutin   masyarakat,   dimana   masyarakat   akan   turut   disibukkan dengan   kegiatan-kegiatan     yang   terkait   pelaksanaan   pemilihan     kepala daerah tersebut.

## C. Pemilihan     Kepala   Daerah   Secara   Demokratis   Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi   atas   pelaksanaan   pemilihan   kepala   daerah   melalui   perwakilan rakyat   di   DPRD   berdasarkan   Undang-undang   Nomor   22   Tahun   1999 tentang   Pemerintahan   Daerah.   Koreksi   atas   sistem   pemilihan   kepala daerah   ini   dilakukan   dengan   diimplementasikannya   payung   hukum pelaksanaan   pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung,   yakni   Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam   perkembangan   selanjutnya,   Undang-undang   Nomor   32 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak   terlepas   dari   perdebatan   yang   berkembang   di   masyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah, yaitu apakah pemilihan kepala daerah itu masuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum?
Pasal   18   ayat   (4)   UUD   1945   sebagai   dasar   konstitusional pelaksanaan   pemilihan   kepala   daerah,   sesungguhnya   lahir   bersamaan dengan  Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal   22E   lahir   melalui   perubahan   ketiga   UUD   1945   tetapi   tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3)   yang   mengatur   mengenai   DPRD.   Hal   ini,   menurut   Leo   Agustina, setidaknya dapat diartikan bahwa Konstitusi tidak hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E  ayat (1) yang menyebutkan  “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 9
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan   pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
Undang-undang   Nomor   32   Tahun   2004   yang   mengatur   tentang pemilihan kepala daerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran  Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Frase “ kedaulatan   di   tangan   rakyat”   dan   dipilih   secara   demokratis”   agaknya menjadi   sandaran   pembuat   Undang-undang     Nomor   32   Tahun   2004 merumuskan   diterapkannya   pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui   DPRD   sebagaimana   diatur   dalam   Undang-undang   Nomor   22 Tahun   1999.  Akan   tetapi,  kata   “dipilih   secara   demokratis”   ini  menurut
9 Leo Agustina, Op.Cit. hlm. 79

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Susilo dapat ditafsirkan pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD. 10
Untuk   mewujudkan   pemilihan   Gubernur,   Bupati,   dan   Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep   yang   tepat,   yang   kemudian   dikenal   dengan   istilah   pemilihan kepala   daerah.   Pemilihan   kepala   daerah     merupakan   media   untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.
Persoalan   mendasar   mengenai   pemilihan   kepala   daerah   pada umumnya   tersangkut   pada   pemahaman   dan   pemaknaan   atas   kata “demokratis”   yang   kemudian   diperdebatkan   menjadi   pemilihan langsunglah yang disebut demokratis dan pendapat lain yang menyatakan pemilihan tak langsung pun sesungguhnya juga dapat demokratis.
Mekanisme   pemilihan   kepala   daerah   disebut   demokratis   apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel (1978) sebagaimana dikutip Saukani, HR dan kawan- kawan   mengatakan   bahwa   parameter   untuk   mengamati   terwujudnya demokrasi   antara   lain:   pemilihan   umum,   rotasi   kekuasaan,   rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik. 11
Terkait kebijakan memilih sistem pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor   22   Tahun   2003   tentang   Susunan   dan   Kedudukan   Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam   Undang-undang   Nomor   22   Tahun   2003,   antara   lain direposisi   kewenangan   dan   fungsi   DPRD,   yakni   fungsi   meminta pertanggungjawaban kepala daerah dan memilih kepala daerah.   Dengan hilangnya   fungsi   memilih   kepala   daerah   oleh   DPRD,   berarti   istilah
10 Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis” , Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005
11 Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 12-13
pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam Pasal 18 ayat UUD 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat.
Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif   dari   aspek   legitimasi   dan   kompetensi,   prase   “ dipilih   secara demokratis” sebagaimana  dimaksud   Pasal   18   ayat  (4)   UUD   1945  tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secara langsung. Pemilihan   secara   tidak   langsung   atau   perwakilan   pun   dapat   diartikan sebagai   pemilihan   yang   demokratis,   sepanjang   proses   pemilihan   yang dilakukan demokratis. 12
Pemahaman   ini   didasarkan   bahwa   Negara   Republik   Indonesia berdasarkan   UUD   1945   mengakui   dan   menghormati   satuan-satuan pemerintahan   daerah   yang   bersifat   khusus   atau   bersifat   istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945.
Dengan   demikian,   pemahaman   mendasar   terhadap   ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 terutama terkait prase “…dipilih secara demokratis” dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan yang dilaksanakan oleh DPRD

## D. Penutup
Dengan memahami jiwa yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan dihubungkan dengan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tidaklah menekankan pada “cara” pemilihan itu dilakukan, yaitu dengan sistem langsung atau sistem perwakilan, namun yang menjadi penegasan dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah “proses” pemilihan, yaitu bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis.
12 Leo Agustina, Op.Cit , hlm.79

## VOLUME 2  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Penyimpulan   ini   didasarkan   pada   dua   hal,   yaitu: pertama ,   di Indonesia dikenal dan diakui adanya daerah-daerah otonom yang bersifat khusus   dan   istimewa   yang   diatur   dalam   UUD   1945.   Kekhususan   dan keistimewaan   ini   pada  pokoknya   dapat   pula   diwujudkan   dalam   bentuk pemilihan   kepala   daerahnya,   misalnya   dengan   mekanisme   pemilihan dengan   sistem   perwakilan. Kedua, sebagaimana   diketahui   bahwa Pemerintah   Republik   Indonesia   melalui   Kementerian   Dalam   Negeri menggagas   kebijakan   pemilihan   gubernur   dengan   sistem   pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD Provinsi.
Bahwa kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang- undang   Nomor   12   Tahun   2008   menentukan   bahwa   pemilihan   kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung sesungguhnya harus dipandang sebagai politik hukum pemilihan kepala daerah.

## E. Daftar Pustaka
Buku
Abdul Gaffar Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Agussalim   Andi   Gadjong, Pemerintahan   Daerah   Kajian   Politik   dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Malang, 2005
Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Edy   Suandi   Hamid   dan   Sobirin   Malian   (Penyunting), Memperkokoh Otonomi   Daerah:   Kebijakan,   Evaluasi   dan   saran, UII   Press, Yogyakarta, 2005.
Elvi Juliansyah, PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , Mandar Maju, Bandung, 2007
Leo   Agustino, Pilkada   dan   Dinamika   Politik   Lokal, Pustaka   Pelajar, Yogyakarta, 2009
Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan   Problema   Penerapannya   di   Indonesia, Pustaka   Pelajar   dan LP3M Universitas Wahid Hasyim, Jakarta, 2005
Koirudin, Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan   Otonomi   Menuju   Kemandirian   Daerah ,   Averroes   Press, Malang, 2005
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
Saukani   HR,   Affan   Gaffar,   dan   Ryass   Rasyid, Otonomi   Daerah   dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, Cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

## Jurnal Ilmiah
Ansorullah, Reformasi   Pilkada   Langsung, Artikel,   Jurnal   Konstitusi Fakultas   Hukum   Universitas   Jambi,   Volume   III   Nomor   2, November 2010
Cecep Effendi, Evaluasio Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara   Langsung, Artikel,   Jurnal   Legislasi   Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 2-Juni 2005
Susilo, Menyongsong Pilkada yang Demokratis , artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005
Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010

## Makalah
Abdul   Bari   Azed/Hendra   Nurtjahyo,   2010, Refleksi   Legal   Filosofis Eksistensi   Pemilukada   Langsung   Dalam   Demokrasi   Indonesia, Makalah,   Disampaikan   pada   Seminar   Refleksi   Pemilukada: Pengaturan,   Pelaksanaan   Serta   Dampaknya   Terhadap Pembangunan   dan   Pemerintahan,   Universitas   Jambi,   tanggal   15 Mei 2010
Ansorullah,   2010, Pilkada   Langsung:   Implikasi   dan   Pengaturan   Ke Depan , Makalah, Disampaikan pada Seminar Refleksi Pemilukada: Pengaturan,   Pelaksanaan   Serta   Dampaknya   Terhadap Pembangunan   dan   Pemerintahan,   Universitas   Jambi,   tanggal   15 Mei 2010
Mirza   Nst,   2010, Politik   Hukum   Pemilihan   Kepala   Daerah   Secara Langsung   Dalam   Perundang-undangan   Indonesia, Makalah, disampaikan   pada   Seminar “Politik   Hukum   Pemilihan   Kepala Daerah   Secara   Langsung   Dalam   Perundang-undangan Indonesia” di  Jambi, dalam Pertemuan  BKS Dekan  FH PTN  Se- Indonesia, tanggal 24 November 2008
Ramly Hutabarat, 2010, Politik Hukum Dalam Pemilihan Umum  Kepala Daerah   (Pemilukada)   Dalam   Undang-undang   Dasar     Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945, Makalah,   disampaikan   pada Seminar   Refleksi   Pemilukada   Pengaturan,   Pelaksanaan   serta Dampaknya   terhadap   pembangunan   dan   pemerintahan   di Universitas Jambi tanggal 15 Mei 2010.
Sukamto Satoto, 2010, Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Makalah pada Acara Uji Sahih Naskah Akademik dan RUU   Pemilihan   Kepala   Daerah”   yang   diselenggarakan   FH   Unja kerjasaman dengan DPD RI, Jambi, 2 Februari 2009.
Internet
http://www.antaranews.com/berita/1293630961/sengketa-pilkada- paling-banyak-diperkarakan
http://hminews.com/news/korupsi-kepala-daerah-yang-terpilih-yang- jadi-terdakwa/

## Media Massa
KOMPAS, edisi 11 Februari 2011

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang   Nomor   22   Tahun   2007   tentang   Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Peraturan   Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2005   tentang   Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah