## IMPLEMENTASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TUMBUAN KABUPATEN SELUMA
Oleh:

## Abelia Riski Alifta. Tamrin Bangsu, Aries Munandar
Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Kota Bengkulu, Indonesia Email Korespondensi : Abeliariskialifta@gmail.com

## Abstract
One  of  the  health  problems  in  Indonesia  is  the  high  rate  of  stunting,  so  the  government  issued Presidential  Regulation  Number  72  of  2021.  This  study  aims  to  describe  the  implementation  of stunting reduction programs in the Working Area of the Tumbuan Health Center, Seluma Regency. The method in this study used descriptive qualitative methods with informants totaling 23 people, determined  by  purposive  sampling  techniques.  Data  collection  techniques  are  observation, interviews and documentation studies. The results of this study show that the implementation of the stunting  reduction  program  has  been  implemented  quite  well  but  not  optimally.  This  is  due  to several inhibiting factors such as parental parenting, low exclusive breastfeeding, high coverage of  pregnant  women  with  chronic  lack  of  energy,  and  a  high  percentage  of  families  who  smoke. This study concluded that socialization has not been maximally accepted by the community due to community  stereotypes  towards  the  government,  people  who  still  have  not  participated  in  the implementation  of  the  program  optimally  due  to  concurrent  activities,  local  customs  and  others. Monitoring and evaluation is carried out regularly and gradually so that the puskesmas work area can implement stunting reduction programs quite well.
Key Wards : Implementation, Stunting Reduction Program; Seluma

## Abstrak
Salah satu persoalan kesehatan di Indonesia yaitu tingginya angka stunting sehingga pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  implementasi  program  penurunan  stunting  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Tumbuan  Kabupaten  Seluma.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif  dengan  informan  berjumlah  23  orang,  ditentukan  dengan  teknik  purposive  sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penurunan stunting telah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti pola asuh orangtua,  rendahnya  asi  eksklusif,  tingginya  cakupan  ibu  hamil  kurang  energi  kronis,  dan tingginya  persentase  keluarga  yang  merokok.  Penelitian  ini  mendapatkan  kesimpulan  bahwa sosialisasi  belum  diterima  dengan  maksimal  oleh  masyarakat  dikarenakan  stereotip  masyarakat kepada  pemerintah,  masyarakat  yang  masih  belum  mengikuti  pelaksanaan  program  dengan maksimal  dikarenakan  kegiatan  yang  berbarengan,  adat  setempat  dan  lainnya.  Monitoring  dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan bertahap dilaksanakan sehingga wilayah kerja puskesmas dapat melaksanakan program penurunan stunting dengan cukup baik.
Kata Kunci : Implementasi, Program Penurunan Stunting; Seluma

## A. Pendahuluan
Stunting  merupakan  kegagalan tumbuh  pada  seorang  anak  yang diakibatkan  oleh  gizi  kronis  pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sehingga dapat menganggu perkembangan kognitif dan membuat postur tubuh berpotensi tidak tumbuh optimal.  Pemerintah  berusaha  untuk membebaskan anak dari kasus stunting untuk menuju generasi emas Indonesia  di  masa  mendatang.  Maka dari itu, pemerintah mengajak multisector untuk menjalankan program  penurunan  stunting  di Indonesia secara konvergensi, holistic,  integrative  dan  berkualitas. Anak  stunting  memiliki  perbedaan dengan  anak  normal  dari  tinggi badan, berat badan dan juga kecerdasan.  Seperti  yang  dilihat  dari penelitian  wahyu  indah  2020  bahwa kecerdasan  anak  stunting  dibawah anak normal.
Stunting kini telah menjadi  salah satu  fokus  pemerintah,  di  Indonesia angka  stunting  2022  sebesar  21,6% sehingga  pemerintah  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting  dan  mengeluarkan  juga peraturan  BKKBN  RI  Nomor  12 tahun  2021  tentang  RAN  PASTI sebagai  acuan  penurunan  stunting. Provinsi Bengkulu sendiri menduduki  urutan  ke  25  dari  35 Provinsi  di  Indonesia  dengan  angka stunting  sebesar  19,8%  pada  tahun 2022.  Provinsi  Bengkulu  masih memiliki  angka-angka  yang  cukup tinggi  dalam  permasalahan  stunting,
untuk itu pemerintah provinsi Bengkulu  juga  ikut  melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting dengan melaksanakan
Peraturan BKKBN Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021 berisi tentang acuan untuk pelaksanaan program penurunan stunting. Program telah dilaksanakan dalam waktu beberapa tahun belakangan  dan  menjadi  lebih  fokus sejak  adanya  peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah  pusat  sehingga  angka stunting di provinsi Bengkulu semakin menurun pada setiap tahunnya.  Pada  tahun  2022  Provinsi Bengkulu  memberikan  penghargaan kepada desa terbaik dalam pelaksanaan program penurunan stunting  yaitu  desa  sakaian  yang berada dalam wilayah kerja puskesmas  Tumbuan.  Desa  sakaian berhasil menurunkan stunting sebesar  27,5%  serta  melaksanakan program  penurunan  stunting  dengan sangat baik dan karena itu mendapatkan  penghargaan  karena keberhasilannya. Alasan mengambil lokasi penelitian dalam wilayah kerja puskesmas  karena  wilayah  kerja puskesmas tumbuan mengalami penurnan cukup signifikan yaitu dari 72  kasus  menurun  menjadi  27  kasus atau  sebesar  62,5%    dan  juga  salah satu  desa  dalam  wilayah  kerja puskesmas
mendapatkan
penghargaan  sebagai  desa  terbaik penurunan  stunting  tingkat  provinsi pada  tahun  2022.  Maka  dari  itu peneliti menganalisis mengenai implementasi  program  penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas tumbuan kabupaten
seluma. Faktor yang membuat wilayah  kerja  puskesmas  berhasil menurunkan  kasus  stunting  yaitu partisipasi aktif dari pemerintah desa,
petugas  puskesmas,  masyarakat  dan juga  semua  sektor  yang  terlibat.
Petugas puskesmas memiliki kerjasama  aktif  dengan  pemerintah desa  melalui  berbagai  kegiatan seperti pemerintah desa yang memfasilitasi  sarana  dan  prasarana, terlebih program pemberian makanan tambahan kepada masyarakat kelompok  sasaran  bersumber  dari dana  desa  yang  dikelola  pemerintah desa dan makanan direkomendasikan petugas puskemas.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil lapangan sebagaimana adanya dan mendalaminya, kemudian menjelaskannya  dengan  kata-kata atau kalimat, yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil lapangan  tersebut  (Sugiyono,  2020). Informan  penelitian  diidentifikasi melalui  teknik  purpossive  sampling, karena pertimbangan sampelnya adalah  orang  yang  mengerti  dan mengetahui  permasalahan  yang  akan diteliti,  informan  pada  penelitian  ini terdiri  dari  informan  utama  dan informan  tambahan  dengan  jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak  23  orang,  yaitu  Kelompok sasaran  program  penurunan  stunting sebanyak 9 orang dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Seluma  terdiri  dari Dinas Kesehatan  1  orang,  dari  Dinas
BKKBN Kabupaten Seluma 1 orang, Konsultan  Stunting  1  orang,  PKB Kecamatan  Lubuk  Sandi  1  orang, pemerintah  desa  sebanyak  2  orang, bidan  desa  1,  tenaga  kesehatan
puskesmas  tumbuan  sebanyak  2 orang  beserta  kader-kader  stunting sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di wilayah  kerja  Puskesmas  Tumbuan Kecamatan  Lubuk  Sandi  Kabuapten Seluma  waktu  penelitian  September 2023 sampai selesai.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peneliti meneliti informan dengan melihat, mengamati, mewawancarai dan mendokumentasikan  beberapa  hal mengenai implementasi program penurunan  stunting  di  wilayah  kerja Puskesmas  Tumbuan  berdasarkan batasan tahapan-
tahapan implementasi  menurut  (Nugroho, 2017)  yaitu sosialisasi,  implementasi dan monitoring evaluasi.
Sosialisasi Sosialisasi pertama diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  Kabupaten  Seluma  yang melibatkan  Petugas  Gizi  Puskesmas beserta  Ibu  dari  Bayi  dan  Balita. Dilaksanakan  setiap  bulan  maret dalam 1 tahun sekali, dilaksanakan di Aula  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Seluma.  Metode  yang  digunakan yaitu pengumpulan kelompok sasaran sosialisasi dalam Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Dalam    sosialisasi  ini  diberikan edukasi  melalui  percontohan  cara program penurunan
stunting dilaksanakan. Pemberian materi menggunakan  alat  yaitu  proyektor
yang  menampilkan  slide  power point.  Dalam  power  point  telah tersaji program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini melibatkan  lintas  sektor  di  wilayah kerja  puskesmas.  Sosialisasi  ini dilaksanakan  setiap  awal  tahun sebelum program dilaksanakan dalam  jangka  1  tahun.  Metode  yaitu dengan mengumpulkan sasaran sosialisasi  dalam  Aula  Puskesmas Tumbuan.  Adapun  materi  yang dibahas dalam sosialisasi yaitu program  kerja  dalam  jangka  setahun yang akan dilaksanakan oleh petugas puskesmas dengan masyarakat sebagai sasarannya. Sosialisasi  bersama  lintas  sektor ini dilaksanakan dengan menggunakan  Bahasa  Indonesia  dan dengan  bantuan  alat  proyektor  yang menampilkan  power  point  dan  alat peraga  seperti  alat  dan  bahan makanan. Pemerintah desa melakukan  sosialisasi  di  Balai  Desa masing-masing melibatkan kader dan kelompok  sasaran  sehingga  materi tentang  program  sosialisasi  yang disampaikan oleh petugas puskesmas dapat  disampaikan  kembali  oleh pemerintah desa. Sosialisasi selanjutnya berjalan beriringan dengan implementasi program.
dilaksanakan  oleh  kader  stunting  di desa dalam wilayah kerja puskesmas. Sosialisasi  ini  dilaksanakan  minimal 1  kali  dalam  sebulan  oleh  kader stunting.  Metode  dalam  sosialisasi ini  dengan  mengunjungi  rumah warga dan menggunakan teknik door to  door  dengan  menggunakan  alat berupa  selebaran  brosur  dan  pamflet yang diberikan kepada masyarakat.
Tahapan  sosialisasi  yang  telah dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam  peraturan  presiden  nomor  72 tahun  2021  dan  peraturan  BKKBN RI  Nomor  12  tahun  2021.  Tahapan sosialisasi  ini  juga  dilaksanakan selaras  dengan  teori  dari  Nugroho 2017.  Hanya  saja  metode  yang dilaksanakan  belum  optimal  karena masyarakat masih memiliki
mispresepsi  mengenai  stunting  dan penangananannya juga karena belum menggunakan sarana seperti pamflet, brosur dan sarana lainnya. Sosialisasi dilaksanakan  secara  bertahap  namun tidak  rutin  sehingga  menyebabkan cukup  banyak  yang  belum  mengerti secara  rinci  mengenai  program penurnan stunting.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa dalam wilayah kerja puskesmas  itu  selaras  dengan  yang tertulis  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 11 yang berbunyi pemerintah desa melakukan koordinasi, mendukung dan mengoptimalkan pelaksanakan program  penurunan  stunting.  Dalam pasal  11  tersebut  tetulis  jelas  bahwa pemerintah desa wajib ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Berdasarkan  data  empiris  bahwa benar  setiap  pemerintah  desa  dalam wilayah kerja puskesmas ikut berpartisipasi  secara  aktif  dalam program  penurunan  stunting.  Dapat dilihat  dari  hasil  observasi  bahwa dalam setiap kegiatan program penurunan  stunting  hampir  semua kegiatan  ada  pemerintah  desa.  Hal ini  berarti  pemerintah  desa  ikut berpartisipasi  dan  mengikuti  aturan
yang  dituliskan  secara  teoritis  dalam
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tersebut. Kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting  dilaksanakan  berdasarkan dari dua hal yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan
BKKBNI  Nomor  12  Tahun  2021. Kedua  peraturan  ini  merupakan landasan yang membuat TPPS
menjalankan sosialisasi sebelum melaksanakan  implementasi  dalam wilayah  kerja  puskesmas.  Sosialisasi ini  juga  telah  menjadi  sesuatu  yang wajib dilaksanakan. Dari hasil
penelitian, wawancara bersama Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, informan  RZ  mengatakan  sosialisasi penting dlakukan sebelum dilaksanakannya implementasi. Maka  dari  itu  informan  RZ  bersama dengan rekan kerjanya selalu memberikan  sosialisasi  secara  detail dan  merata  sebelum  melaksanakan program. Sosialisasi  yang  telah  digunakan juga sesuai dengan indikator sosialisasi dari Nugroho yaitu sosialisasi dilaksanakan dengan metode-metode  yang  sesuai  dengan teori.  Metode  sosialisasi  dalam wilayah kerja puskesmas yaitu dengan menggunakan seminar, konferensi  atau  pertemuan,  brosur, pamflet  dan  spanduk.  Materi  yang diberikan juga menggunakan proyektor  cukup  besar  sehingga dapat dilihat oleh masyarakat walaupun  dari  belakang.  Sosialisasi ini tidak dilaksanakan dengan melibatkan  media  massa.  Sosialisasi
ini  belum  maksimal  dilaksanakan karena masyarakat yang masih menstereotip sosialisasi hanya menjadikan masyarakat sebagai
objek. Padahal seharusnya sosialisasi dapat dilaksanakan dengan maksimal agar  masyarakat  dapat  mengerti secara terperinci mengenai program.
Penelitian  Andika  Yuli  dan kolega (2023) berjudul “Implementasi  Program  Percepatan Penurunan  Stunting  Di  Kabupaten Kampar”, merupakan penelitian yang memiliki hasil sama dengan penelitian  yang  telah  diteliti  oleh peneliti.  Hasilnya  yaitu  keberhasilan Kabupaten Kampar dalam percepatan  penurunan  stunting  juga adanya peran serta masyarakat melalui  KPM  yang  aktif  melakukan beberapa  tugas  yaitu;  sosialisasi gerakan  peduli  tetangga  dan  bahaya stunting,  pengumpulan  data  terkait percepatan  penurunan  stunting  dan juga meningkatkan
literasi masyarakat tentang stunting. Dengan sosialisasi  yang  diberikan  membuat masyarakat  memiliki  pemahaman mengenai  stunting  sehingga  dapat mempermudah dalam pengimplementasian program penurunan stunting. Seperti informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andika  yang  terbukti  meningkatkan pengetahuan setelah diberikan edukasi,  maka  begitu  pula  dengan masyarakat  dalam  wilayah  kerja puskesmas. Sehingga
perlu diadakannya  sosialisasi  secara  rutin dan  berkala  untuk  meningkatkan pengetahuan  masyarakat  mengenai
program  penurunan  stunting  dalam wilayah kerja puskesmas.

## Implementasi
Implementasi  yang  dilakukan melibatkan  selurh  kelompok  sasaran yang tertera dalam Peraturan BKKBN  RI  Nomor  12  Tahun  2021 yaitu,  remaja, calon  pengantin,
pasangan  usia  subur  dan  ibu  hamil, bayi  baru lahir serta balita.  Remaja, adanya  posyandu  remaja  dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh petugas  puskesmas,  disini  remaja diperiksa tekanan darahnya, pemeriksaan anemia, bimbingan
mengenai  kebersihan  alat  reproduksi dan  lainnya.  Melibatkan  perangkat desa,  bidan  desa,  kader  remaja  dan remaja  sebagai  kelompok  sasaran. Calon  Pengantin,  kegiatannya  yaitu pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tumbuan,  suntik  TT  1  sebelum menikah,  pemberian  tablet  tambah darah,  pemberian  edukasi  mengenai pencegahan  stunting  dan  dilakukan tiga  bulan  sebelum  menikah.  PUS, diberikan pemeriksaan kesehatan dan tablet  tambah  darah  agar  Pasangan Usia Subur (PUS) dapat mempersiapkan diri menghadapi kehamilannya  dan  juga  diberikan materi  mengenai  cara  mengasuh anak  agar  Pasangan  Usia  Subur
(PUS)  dapat  memberikan  pola  asuh sesuai yang dibutuhkan anak. Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan seperti cek tensi darah dan cek  HB,  pemberian  susu  hamil sebulan  sekali,  pemberian  makanan tambahan  sebulan  sekali,  pemberian vitamin serta tablet  tambah darah 90 tablet untuk 9 bulan. Bayi baru lahir,
kunjungan  ke  rumah  warga  yang baru  melahirkan  sekalian  untuk memberikan  edukasi  mengenai  asi eksklusif,  edukasi  mengenai  pola asuh berdasarkan umur anak, pemeriksaan  kesehatan  bayi  sebulan sekali di posyandu, pemberian vitamin  a  dan  suntik  imunisasi. Balita diberikan program asi eksklusif, makanan tambahan,
vitamin  dan  suplemen,  obat  cacing, obat  anti  diare  dan  obat  malaria. Khusus  untuk  ibu  hamil  yang memiliki  lingkar  lengan  dibawah 23,5  cm  mendapatkan  makanan tambahan  selama  90  hari.  Makanan dimasak  oleh  kader  dan  diberikan kepada  ibu  hamil  1x  sehari.  Balita stunting  juga  mendapatkan  makanan tambahan  seperti  ibu  hamil  selama 30  hari  dan  2x  sehari.  Makanan dimasak oleh kader atas rekomendasi petugas  gizi  puskesmas.  Sehingga makanan yang dimasak jelas kandungan gizinya. Hal ini bertujuan agar  ibu  hamil  kek  dan  balita stunting  memiliki  berat  badan  dan ukuran yang normal untuk
pengoptimalan tumbuh kembang anak. Tahapan implementasi telah dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan BKKBN  RI  Nomor  12  Tahun  2021 secara  merata  dalam  wilayah  kerja puskesmas. Implementasi dalam
wilayah kerja puskesmas ini dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini apat  dibuktikan  dengan  penurunan angka  stunting  dalam  wilayah  kerja puskesmas  dengan  cukup  signifikan dan  dibuktikan  dengan  adanya  desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam
penurunan stunting di Provinsi Bengkulu. Implementasi dalam wilayah kerja  puskesmas  ini  dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan  dengan  penurunan  angka stunting dalam wilayah kerja puskesmas  dengan  cukup  signifikan dan  dibuktikan  dengan  adanya  desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.  Salah  satu  desa  yang mendapatkan penghargaan ini bernama Desa Sakaian. Selain mengimplementasikan program pokok  untuk  kelompok  sasaran dengan  baik,  Desa  Sakaian  juga melaksanakan kegiatan seperti penanaman  bibit  sayuran,  pemberian bibit hewan  ternak,  pembuatan jamban dan kegiatan lainnya.
Sehingga Desa Sakaian mendapatkan penghargaan  sebagai  desa  terbaik dalam  penurunan  stunting  tingkat Kabupaten  Seluma  tahun  2022, tingkat  Provinsi  Bengkulu  tahun 2022  hingga  mendapatkan  Rakornas dalam  program  penurunan  stunting pada tahun 2023.
Keberhasilan program penurunan
stunting dalam wilayah kerja
puskesmas ini dilatarbelakangi dengan  adanya  partisipasi  aktif  dari petugas  puskesmas,  pemerintah  desa dan  masyarakat.  Selan  itu  adanya kerjasama lintas sekotr secara konvergensi,  holistik,  integratif  dan berkualitas sehingga terciptanya
penurunan  stunting  dalam  wilayah kerja  puskesmas  secara  signifikan.
Program  penurunan    stunting  ini memiliki  dana  dari  dana  desa
sehingga  peran  pemerintah  desa sangat  besar  dalam  pelaksanaan program penurunan stunting.
Turunnya angka stunting juga karena gizi  bayi  dan  balita  yang  semakin bagus.  Peningkatan  gizibalita  ini merupakan  keluaran  dari  kegiatan makanan  tambahan  yang  diberikan oleh  pemerintah  desa  dan  juga petugas  puskesmas  sehingga  angka stunting dalam wilayah kerja puskesmas semakin menurun. Penelitian  Fathia  dan  kolega (2023) berjudul “Implementasi Program  Gizi  Oleh  Dinas  Kesehatan Dalam  Penurunan  Stunting  Di  Kota Pekanbaru”,  selaras  dengan  hasil dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian Fathia menjelaskan bahwa Implementasi  program  gizi  oleh Dinas  Kesehatan  dalam  penurunan stunting  di  Kota  Pekanbaru  sudah dilakukan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi hasilnya  belum  maksimal.  Terlihat masih  adanya  kasus  stunting  di wilayah  Kota  Pekanbaru.  Terdapat  3 faktor yang menghambat implementasi  program  gizi  dalam penanganan stunting di Kota Pekanbaru.  Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan  bahwa  implementasi program  penurunan  stunting  dalam wilayah kerja puskesmas telah dilaksanakan  dengan  baik  namun masih  harus  diberikan  evaluasi sehingga  nantinya  memiliki  hasil lebih  maksimal.  Program  yang  telah disiapkan  merupakan  program  yang tepat  untuk  menunjang  kehidupan bayi  dan  balita  untuk  menjadi
sumber  daya  manusia  emas  bagi Indonesia.  Dari  hasil  penelitian tersebut  juga  dapat  disimpulkan bahwa juga stunting tidak sepenuhnya mempengaruhi perkembangan  pada  bayi  dan  balita tetapi  hanya  pada  beberapa  bagian saja  dan  apabila  pemberian  program dijalankan  dengan  baik,  maka  bayi dan  balita  stunting  tetap  dapat menjadi  normal,  sehat  dan  cerdas. Dalam  wilayah  kerja  puskesmas cukup  banyak  bayi  dan  balita  yang dulunya stunting dan sekarang sudah menjadi  bayi  dan  balita  normal. Perbedaanya  yaitu selain pada tinggi dan berat badan juga pada perkembangan  otak.  Balita  normal lebih dapat merekam memori dengan lebih baik sehingga memiliki kemampuan  mengingat  lebih  baik. Selain  itu  juga  balita  normal  lebih aktif  dan  ceria  dibandingkan  balita stunting.

## Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  ini  dilakukan  secara
berkala. Melibatkan kader, pemerintah desa, petugas puskesmas, PKB  kecamatan  lubuk  sandi,  dinas kesehatan  dan  bkbbn  kabupaten seluma. Monitoring pertama dilaksanakan  oleh  kader  stunting dalam wilayah kerja puskesmasteknik  door  to  door  atau mendatangi  rumah  warga  secara khusus, dilaksanakan minimal sebulan  sekali  guna  melakukan pemeriksaan mengenai program yang telah diimplementasikan. Pemerintah Desa memonitoring
mengenai program  penurunan  stunting  secara langsung  dalam  kegiatan  posyandu
juga kegiatan bersama kader.
Monitoring  juga  dapat  dilaksanakan melalui online, yaitu melalui Aplikasi  ELSIMIL  yang  merupakan aplikasi  milik  BKKBN.  Aplikasi Elsimil  dapat  digunakan  oleh  kader, pemerintah desa dan PKB Kecamatan  sehingga  data  kelompok sasaran  dapat  dilihat  secara  berkala dan  digital.  Petugas  puskesmas mendatangi rumah kelompok sasaran seperti ibu melahirkan dengan melihat  perkembangan  bayi  minimal 1  bulan  sekali  dan  juga  memantau melalui  aplikasi.  Petugas  puskesmas setiap bulannya juga mengisi aplikasi yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kesehatan. Aplikasi  ini  bernama  e-PPGBM  itu yang  memonitor  petugas  Dinas Kesehatan.
Evaluasi Evaluasi merpakan lanjutan  dari  tahapan  monitoring. Bahan  evaluasi  merupakan  hasil monitoring  sehingga  dengan  adanya monitoring  secara  berkala  dapat membuat  bahan  untuk  evaluasi. Evaluasi  dilakukan  dengan  tujuan agar  kegiatan  dilaksanakann  lebih optimal. Evaluasi pertama dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa serta kader. Adapun evaluasi dilakukan  dengan  cara  membuat kegiatan  bernama  Rembuk  Stunting. Kegiatan  ini  merupakan  kegiatan untuk  membahas  program  apa  yang akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun kedepan  di  desa  tersebut.  Petugas puskesmas  akan  melakukan  evaluasi setiap  2  kali  dalam  setahun  yaitu pada  bulan  februari  dan  agustus mengenai data kelompok sasaran dan juga  implementasi  program  stunting. Evaluasi ini juga akan dilakukan oleh
Dinas Kesehatan dan BKKBN Kabupaten  Seluma  bersama  dengan Tim  Percepatan  Stunting  lainnya. Kegiatannya bernama audit program. kegiatan ini bertujuan untuk meninjau  kembali  program-program yang  diimplementasikan  dalam  satu tahun sehingga untuk tahun
berikutnya  program  dapat  diberikan dalam bentuk yang lebih optimal.
Tahapan monitoring dan evaluasi telah  dilaksanakan  sesua  dengan peraturan  presiden  nomor  72  tahun 2021  dan  peraturan  BKKBN  RI Nomor  12  tahun  2021.  kader, pemerintah  desa,  petugas  puskesmas dan seluruh TPPS telah menjalankan monitoring  dan  evaluasi  secara berkala.  Hal  itu  dibuktikan  dengan keluarnya  data  resmi  dari  Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai  angka  stunting  di  wilayah kerja  puskesmas.  Adanya  kegiatan seperti  rembuk  stunting  dan  audit stunting  merupakan  implementasi dari  peraturan  presiden  nomor  72 tahun  2021  dan  peraturan  BKKBN RI  Nomor  12  tahun  2021  dalam tahapan  monitoring  evaluasi  oleh TPPS.
Monitoring dan evaluasi program penurunan  stunting  dalam  wilayah kerja puskesmas dilaksanakan secara rutin  dan  bertahap.  Semua  sektor dilibatkan  dalam  monitoring  dan evaluasi  ini  sehingga  semua  sektor dapat mengetahui mengenai kekurangan  dari  program  penurunan stunting  yang  dilaksanakan  dalam satu  tahun.  Hal  ini  dilakukan  karena berlandaskan dengan Peraturan
Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  dan Peraturan  BKKBN  RI  Nomor  12
Tahun  2021.    Dalam  Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  dan Peraturan  BKKBN  RI  Nomor  12 Tahun  2021  tertulis  bahwa  kegiatan monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dan penting untuk dilakukan.  Sehingga  Tim  Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  ini.  Berdasarkan  hasil observasi  peneliti  melihat  bahwa kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  ini dilaksanakan dengan rutin dan teratur  oleh  sektor-sektor  terlibat sehingga dalam sebulan sekali dalam posyandu  disampaikan  mengenai hasil monitoring sebagai bahan untuk evaluasi  informal.  Biasanya  hasil monitoring  sebagai  bahan  evaluasi ini  disampaikan  oleh  kader  kepada pemerintah desa dan petugas puskesmas  sehingga  setiap  bulan adanya sosialisasi mengenai program penurunan  stunting  secara  informal dari petugas kesehatan dengan tujuan agar implementasi
program
penurunan  stunting  di  masyarakat dalam  wilayah  kerja  puskesmas semakin optimal. Penelitian  Vista  dan  kolega (2023) berjudul “Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan  Angka  Stunting  Di Kecamatan  Bagan  Sinembah  Raya”, diperoleh kesimpulan
dalam implementasian  program  Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) peneliti menemukan  bahwa  pelaksanaannya belum  terlaksana  dengan  sempurna, hal  ini  dikarenakan  oleh  beberapa aspek,  yaitu  organisasi,  interpretasi dan penerapan program. dapat dilihat
bahwa implementasi program penurunan  stunting  lokasi  manapun di  Indonesia  tetap  sama.  Program yang  diberikan  sama  rata  tetapi mendapatkan  hasil  yang  berbeda- beda.  Hal  ini  dikarenakan  partisipasi pada  setiap  sektor  berbeda-beda. Selain itu struktur masyarakat, ekonomi, budaya, agama dan karakteristik juga membuat beberapa perbedaan dalam implementasi program penurunan stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021  dan  Peraturan  BKKBN  RI Nomor  12  Tahun  2021  merupakan landasan teraktual dalam mengimplementasikan program penurunan stunting. Dalam  wilayah  kerja  puskesmas kader, pemerintah desa, PKB kecamatan, petugas kesehatan puskesmas sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Semua sektor  yang  terlibat  juga  telah menjalankan  semua  peran  dengan baik.  Dalam  hal  ini  juga  program penurunan  stunting  telah  disalurkan dengan  adil  dan  merata  pada  setiap kelompok  sasaran.  Semua  kelompok sasaran  telah  diberikan  program sesuai porsinya masing-masing. Namun  sayangnya  ada  beberapa  hal yang  membuat    program  ini  belum optimal  dilaksanakan,  yaitu  pola asuh yang masih salah, ibu hamil kek yang  masih  tinggi,  rendahnya  asi ekslusif dan tingginya keluarga  yang merokok.  Beberapa  hal  ini  membuat program  penurunan  stunting  kurang optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut dikarenakan kelompok sasaran
yang masih kurang
teredukasi sehingga masih memerlukan banyak perbaikan dalam program  penanganan  stunting  dalam wilayah  kerja  puskesmas.  Pola  asuh merupakan  hal  yang  penting  dalam kehidupan  seorang  anak.  Pola  asuh menyangkut  pada  tumbuh  kembang, sifat, sikap dan kelakuan anak sehari- hari. Dalam wilayah kerja puskesmas rata-rata  memiliki  ibu  yang  bekerja. Pekerjaan ibu ini menyebabkan anak minin  mendapatkan  asi  ekslusif  dan ibu  kurang  berpartisipasi  dalam  pola asuh.  Rata-rata  anak  dalam  wilayah kerja puskesmas diasuh oleh neneknya.  Seperti  yang  kita  ketahui bahwa usia lansia sudah banyak lupa dan  terkesan  sembarangan.  Begitu pula dengan nenek yang memberikan makan  anak-anak  dalam  wilayah kerja  puskesmas  sembarangan,  tidak memperhatikan
nutrisi dan kebanyakan  makanan  karbohidrat sehingga  anak  rentan  mengalami stunting. Selain  itu  faktor  rokok  juga merupakan faktor penting penghambat program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas.  Sangat  banyak  keluarga yang  merokok  dalam  wilayah  kerja puskesmas.  Tercatat  dalam  data puskesmas  tahun  2022,  presentase keluarga  merokok  sebesar  67%.  Hal ini  merupakan  angka  yang  cukup tinggi. Anak-anak yang terpapar asap rokok  memiliki  resiko  lebih  tinggi terkena stunting. Rokok dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan  pada  tulang  anak sehingga  anak  akan  sukar  untuk tumbuh  tinggi  dan  menyebabkan anak
mengalami stunting.
Dikarenakan  hal  ini  maka  faktor penghambat program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas  juga  dikarenakan  oleh keluarga merokok.
Faktor  penghambat  lainnya  yaitu ibu hamil KEK. Ibu hamil KEK ialah Ibu  Hamil  Kurang  Energi  Kronis (KEK) yang memiliki lingkar lengan atas  dibawah  23,5  cm.  Tingginya angka ibu hamil KEK ini merupakan salah satu faktor penghambat
program  penurunan  stunting  dalam wilayah  puskesmas.  Ibu  hamil  KEK memiliki  banyak  resiko  seperti  bayi lahir  prematur  atau  kurang  bulan, terhambatnya  perkembangan  otak janin,  bayi  lahir  dengan  berat  badan rendah  dan  beresiko  stunting.  Maka dari itu petugas kesehatan puskesmas beserta  kader  dan  pemerintah  desa bersama-sama  memberikan  makanan tambahan  serta  memonitoring  secara rutin ibu hamil KEK.

## D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Implementasi  program  penurunan stunting dalam wilayah kerja Puskesmas Tumbuan Kabupaten Seluma  sudah  dilaksanakan  dengan baik,  tetapi  masih  ada  beberapa  hal yang  harus  diperbaiki  terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat  sehingga  masih  ada perbedaan persepsi dalam masyarakat di wilayah kerja
puskesmas  mengenai  kasus  stunting. Implementasi  program  juga  telah dilaksanakan dengan baik tetapi juga ada hal-hal yang harus diperbaki agar lebih  optimal.  Semua  kelompok sasaran telah terdata oleh pemerintah
desa dalam wilayah kerja puskesmas sehingga telah mendapatkan manfaat dari  program  penurunan  stunting. Adapun beberapa faktor penghambat dalam implementasi program seperti, kesalahan pada pola asuh, rendahnya asi  eksklusif,  tingginya  cakupan angka  Ibu  hamil  KEK  dan  tingginya persentase  keluarga  yang  merokok. Selain itu kurang maksimal
implementasi  program  penurunan stunting  juga  dikarenakan  tingginya angka  ibu  yang  bekerja  sehingga meninggalkan anaknya bersama nenek  atau  anggota  keluarga  lain yang kurang mengerti mengenai pola asuh anak termasuk untuk pemenuhan nutrisi harian. Masyarakat  dalam  wilayah  kerja puskesmas rata-rata merupakan Suku
Serawai.  Adat  dalam  Suku  Serawai salah satunya yaitu pernikahan dilaksanakan  paling  lambat  satu bulan sejak lamaran, ini menyebabkan  calon  pengantin  tidak maksimal dalam mendapatkan
program.  Kepala  Desa  memiliki  hak prerogatif  yang  membuat  Kepala Desa  dapat  mengganti  kader-kader sesuai  dengan  keinginannya.  Hal  ini menyebabkan  cukup  banyak  kader baru dalam wilayah kerja puskesmas, sehingga  belum  memahami  secara rinci  mengenai  program  penurunan stunting.  Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin.

## Rekomendasi/Saran
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama Petugas Puskesmas dan instansi lain yang
terkait mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader stunting  di  desa  dalam  wilayah kerja puskesmas agar kader lebih mengerti  secara  detail  mengenai program  penurunan  stunting. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian ditemukan ada beberapa  kader  baru  yang  belum mengerti detail mengenai program penurunan stunting. 2. Pemberian sosialisasi yang dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Seluma kepada Petugas  Puskesmas  hendaknya dilakukan secara rutin dan bertahap  sehingga  ilmu  yang diberikan  dapat  diserap  dengan baik dan dapat diimplementasikan  dengan  lebih optimal. 3. Petugas  Puskesmas  Tumbuan dapat memberikan sosialisasi komunikasi, informasi dan
edukasi secara detail untuk menyamakan persepsi antara masyarakat  dengan  pemangku program mengenai program penurunan  stunting.  Hal  ini karena perbedaan persepsi mengenai program membuat masyarakat kurang maksimal dalam  melaksanakan  program, sehingga program penurunan
stunting  dalam  wilayah  kerja puskesmas  tidak  dilaksanakan dengan  optimal.  Penyampaian dalam  sosialisasi  komunikasi,
informasi  dan  edukasi  dapat menggunakan bahasa daerah karena lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Waktu  dilaksanakan  lebih  baik jika  di  hari  kamis  karena  hari kamis  merupakan  hari  pasar sehingga masyarakat kerap
berada di rumah. Lokasi pelaksanaan  bisa  menggunakan Aula Kecamatan atau Aula Puskesmas. 4. Tim Percepatan Penurunan Stunting dapat melakukan evaluasi mengenai program untuk  kelompok  sasaran  calon pengantin.  Hendaknya  diberikan ruang khusus untuk melaksanakan  diskusi  bersama antara  Ketua  Adat,  Petugas Puskesmas  dan  instansi  yang terlibat agar nantinya mendapatkan  kesepakatan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Agustino, L. (2004) „Dasar-Dasar Kebijakan Publik‟, pp. 140–144. BKKBN  (2021)  „Buku  Pintar  Stunting‟,
Buku  Pintar  Stunting  Edisi  1 [Preprint]. Kemenkes  (2023)  „Hasil  Survei  Status  Gizi Indonesia (SSGI) 2022‟, Kemenkes, pp. 1–7. Nugroho,  R.  (2017)  „Dinamika  Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen  Politik Kebijakan
Publik‟,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 1, p. 39.
Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan, Jenis,  Metode  dan  Prosedur. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group Sugiyono. 2020. Metode Penelitian kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta

## Jurnal/Media Massa dan Media Sosial
Fadlyansyah,  M.H.  and  Joni,  M.  (2020) „Kesehatan  Anak  Di  Indonesia  ( Stunting )‟, 1(2), pp. 1–10. Pratama,  A.Y.  et  al.  (2023)  „Implementasi
Program Percepatan Penurunan Stunting  Di  Kabupaten  Kampar‟,  … Seminar Nasional Unars, pp. 258–266. Rofi‟ah,  K.  and  Munir,  M.  (2019)  „Jihad Harta  dan  Kesejahteraan  Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh:
Perspektif  Teori  Tindakan  Sosial  Max Weber‟,  Justicia  Islamica,  16(1),  pp. 193–218. Available
at:
https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1. 1640
Septianingrum, S.H. et al. (2023) „Implementasi  Program  Percepatan
Penurunan  Stunting  (PEPES)  Dalam
Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, pp. 1–11. Dokumen dan Undang-Undang Keputusan  Bupati  Seluma  Nomor  474-284 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim
Percepatan  Penurunan  Stunting  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Peraturan  Presiden  No  72  Tahun  2021 tentang percepatan Penurunan Stunting. BKKBN,  P.B.  et  al.  (2021)  „Perban  12  Ran Pasti‟, Bkkbn, pp. 1–162.