## DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH
Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani Fakultas Hukum Universitas Samudra-Meurandeh-Langsa-Aceh Email: agnes_krisna@unsam.ac.id, rinifitriani@unsam.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  terjadi  dualisme  kewenangan mengadili  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  di  Kota  Langsa- Aceh.  Penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  metode pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  metode  meneliti  hak  kewenangan  mengadili  perkara anak  di  Kota  Langsa-Aceh  dalam  penerapan  kenyataan  hukumnya  terjadi  dualisme kewenangan  mengadili  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  penegakan  hukum  perkara  anak sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  yaitu  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  kewenangan  mengadili  ada  pada  Pengadilan  Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar’iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah adalah  melengkapi  sarana  dan  prasarana  sistem  peradilan  anak  yang memadai.

## Kata kunci: Kewenangan Mengadili, Anak, Kejahatan Pelecehan Seksual

## Abstract
The purpose of this research is to  find  out  why dualism has the authority to  prosecute children  cases  as  perpetrators  of  sexual  harassment  in  the  City  of  Langsa-Aceh.  This study used a descriptive analytical research type, with an empirical juridical approach, that  is  the  method  of  examining  the  right  of  authority  to  prosecute  child  cases  in Langsa-Aceh  City  in  the  application  of  the  legal  reality  of  dualism  authority  to prosecute  child  cases  as  perpetrators  of  sexual  harassment  in  Langsa  City.  The conclusion produced is dualism due to the two provisions of the legislation used for law enforcement  of child cases as perpetrators of child sexual  abuse, namely Law Number 35  of  2014  concerning  Amendment  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child Protection, the authority to adjudicate is in the District Court while Qanun Number 6 of 2014  concerning  Jinayat's  Law,  the  authority  to  adjudicate  is  with  the  Syar'iyah Court.The  response  that  must  be  done  by  the  Syar'iyah  Court  is  to  provide  adequate facilities and infrastructure for the juvenile justice system.

## Keywords: Kewenangan Mengadili, Anak, Kejahatan Pelecehan Seksual

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  mendapatkan  kebijakan penyerahan  otonomi  khusus  melalui  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejarah Panjang tentang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan Tiro terhadap Republik Indonesia sejak tahun 1976,  melatarbelakangi  penerapan  syari’at  Islam  saat  ini  di  Aceh.  Penerapan  syari’at Islam  dilaksanakan  setelah  kesepakatan  damai  tercapai  antara  Republik  Indonesia dengan  Aceh  yang  bernama Memorandum  of  Understanding (MoU)  Helsinki.  MoU Helsinkiditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen  mereka  untuk  penyelesaian  konflik  Aceh  secara  damai,  menyeluruh, berkelanjutan  dan  bermartabat  bagi  semua.  Para  pihak  bertekad  untuk  menciptakan kondisi  sehingga  pemerintahan  rakyat  Aceh  dapat  diwujudkan  melalui  suatu  proses yang  demokratis  dan  adil  dalam  negara  kesatuan  dan  konstitusi  Republik  Indonesia. Para pihak sangat yakin  bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang  akan  memungkinkan  pembangunan  kembali  Aceh  pasca  Tsunami  tanggal  26 Desember  2004  dapat  mencapai  kemajuan  dan  keberhasilan.  Para  pihak  yang  terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. 1
Salah satu point dalam MoU Helsinki adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2001.  Undang-Undang  ini  lahir  atas  pertimbangan  bahwa  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur dengan Undang-Undang Ini. 2
Urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  Aceh  dalam  pelaksanaan keistimewaan  Aceh  diantaranya  meliputi  penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam
1 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
bentuk  pelaksanaan  syari’at  Islam  bagi  pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. 3 Ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut yang menyangkut dengan kewenangan pemerintahan Aceh ditetapkan dengan qanun .
Kemudian Pada tanggal 22 Oktober 2014, pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Pada  prinsipnya qanun Hukum  Jinayat adalah implementasi dari penerapan syari’at Islam di Aceh, sehingga pemerintah Aceh memandang  perlu  mengatur  suatu  ketentuan  hukum  tentang  perbuatan  pidana  yang sesuai dengan syari’at Islam yaitu terhadap perbuatan pidana yang memiliki pengertian berbeda  dengan  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sedangkan  bagi perbuatan  pidana  yang  tidak  diatur  dalam qanun ,  tetap  mengikuti  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Pidana  Khusus  di  Luar  KUHP. Proses  peradilan  terhadap Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah.
Pemberlakuan Qanun Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat  (selanjutnya disebut Qanun Hukum  Jinayat)  turut  mempengaruhi  sistem  peradilan  pidana  anak  di Aceh,  dimana  sebelumnya  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diperiksa  dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan  hukum  atas jarimah 4 yang  diatur  dalam qanun tersebut  menjadi  kewenangan Mahkamah  Syar’iyah untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Memeriksa  dan  mengadili perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  merupakan  hal  yang  baru  bagi  hakim

## Mahkamah Syar’iyah.
Pada kenyataannya di Kota Langsa, semua perkara-perkara anak yang  berkonflik dengan  hukum  oleh  kejaksaan  masih  diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri,  walaupun anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tersebut  melakukan  kejahatan  yang  juga  diatur didalam qanun Hukum  Jinayat.  Keadaan  ini  terjadi  terhadap  perbuatan  pidana pelecehan  seksual.  Secara  nasional  seorang  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum melakukan  perbuatan  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  sebagai  korbannya diancam dengan  hukum pidana dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.
3 Lihat  Pasal  16  ayat  (2)  point  a  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh
4 Imam  al-Mawardi  menjelaskan  bahwa:  “ jarimah adalah  perbuatan-perbuatan  yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum hadd atau ta’zir .” Ibid.,
Sedangkan khusus untuk provinsi Aceh sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual telah diatur  secara  kongkrit  dalam qanun Hukum  Jinayat.  Sehingga  dalam  hal  ini  terjadi dualisme  kewenangan  mengadili  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan seksual di Kota Langsa-Aceh.
Pemilihan  Kota  Langsa  sebagai  lokasi  penelitian  berdasarkan  data  penelitian diantaranya  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ibu  Aklima  Djuned  selaku  Panitera Muda  Jinayat  Terkait  dengan  adanya  dualisme  kewenangan  mengadili  di  Aceh  yaitu antara  Mahkamah  Syar’iyah  dan  Pengadilan  Negeri  Langsa  khususnya  perkara  anak sebagai  pelaku  kejahatan,  beliau  menerangkan  bahwa  benar  keadaan  dualisme kewenangan  mengadili  terjadi  dibeberapa  kabuapaten  di  provinsi  Aceh  salah  satunya Kota  Langsa,  apa  yang  telah  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah,  tetapi  masih diperiksa  dan  diadili  di  Pengadilan  Negeri,  seperti  kasus  anak  yangberkonflik  dengan hukum, ditahun 2017 yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Langsa, oleh Pengadilan Negeri  Langsa  ditolak  kemudian  dilimpahkan  ke  Mahkamah  Syar’iyah,  saat  diminta perpanjangan penahanan kepada Mahkamah Syar’iyah Provinsi, saya bertanya mengapa ada  penahanan  oleh  Pengadilan  Negeri  Langsa?  Bukankah  ini  sudah  menjadi kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah?  Namun  proses  perpanjangan  dilakukan  oleh Mahkamah  Syar’iyah  belum  selesai,  kami  mendapat  kabar  bahwa  Jaksa  Penuntut Umum  melakukan  Banding  Ke  Pengadilan  Tinggi  di  Banda  Aceh,  dan  Putusan  dari Pengadilan  Tinggi  memerintahkan  Pengadilan  Negeri  Langsa  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara tersebut. 5
Mengenai  2  (dua)  ketentuan  pidana  yang  digunakan  mempengaruhi  kewenangan mengadili di Aceh, lebih jauh lagi tentu ini berpengaruh pada sanksi pidana yang akan diputuskan  karena qanun Hukum  Jinayat  memiliki  ancaman  pidana  cambuk  yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentunya ini berimplikasi pada disparitas  keadilan  yang  diterima  baik  pelaku  maupun  korban  perbuatan  pidana, mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa-Aceh.
5 Wawancara dengan Iklima Djuned, Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2018.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut  di atas, beberapa permasalahan  yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  :  1.  Bagaimana  Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Perkara  Anak Sebagai  Pelaku  Kejahatan  Pelecehan  Seksual  di  Kota  Langsa-Aceh  ?  2.  Bagaimana Upaya  Penanggulangan  Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Perkara  Anak  Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh ?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  Dualisme  Kewenangan Mengadili Perkara  Anak  Sebagai  Pelaku  Kejahatan  Pelecehan  Seksual  di  Kota  Langsa-Aceh  dan untuk  mengetahui  Upaya  Penanggulangan  Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh

## 4. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  memberikan  pengetahuan  kepada  penegak  hukum  dan masyarakat  umum  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  dualisme  kewenangan mengadili  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  di  Kota  Langsa- Aceh  dan  akibat  yang  ditimbulkan.  Sehingga  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi penegak hukum untuk menanggulangi keadaan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan jenis  penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu metode  meneliti  hak  kewenangan  mengadili  perkara  anak  di  Kota  Langsa-Aceh  dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme.

## B. PEMBAHASAN
1. Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Perkara  Anak  Sebagai  Pelaku  Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh
Anak  adalah  aset  bangsa  dan  pembangunan  yang  harus  dilindungi  untuk kepentingan  ke  depan  yang  terbaik  bagi  anak.  Anak  sebagai  generasi  penerus, pemegang  nasib  bangsa  harus  dipersiapkan  untuk  kepentingan  bangsa  ke  depan  yang terbaik.  Merugikan  kepentingan  anak  pada  hakikatnya  sama  dengan  merugikan kepentingan  bangsa  dan  negara.  Oleh  sebab  itu  menjadi  tanggungjawab  negara  untuk menentukan  tindakan-tindakan  tertentu  dalam  menangani  anak  yang  terjerumus  pada
perbuatan  pidana.  Menimbang  bahwa  anak  memiliki  karakteristik  yang  unik  dan berbeda dengan orang dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak harus diatur secara khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.
Pada  tahun  1957  perhatian  pemerintah  terhadap  kenakalan  anak  semakin membaik,  terbukti  dengan  dikirimkannya  beberapa  ahli  dari  departemen  Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut juvenile  delinquency, terutama  mulai  penyelidikannya  sampai  cara  penyelesaian  di muka  pengadilan.  Hasil  yang  disepakati  adalah  terbentuknya agreement secara  lisan antara ketiga departemen tersebut untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. 6
Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai,  untuk  itu  pada  tanggal  3  Januari  1997  pemerintah  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  demi  tercapainya  cita  hukum dalam  hal  perlindungan  terhadap  anak.  kajian  terhadap  sistem  peradilan  pidana  anak terus berkembang, dengan beberapa pertimbangan seperti: batas usia pertanggungjawaban pidana anak,  metode penyelesaian pidana anak  yang  menekankan pada  penghindaran  pemidanaan  penjara,  beberapa  instansi  yang  mendukung  dalam  hal pemulihan  psikologis  anak,  dan  lainnya,  akhirnya  pada  tanggal  3  Juli  2012,  lahir Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UUSPPA) dengan konsep keadilan restoratif.
Fenomena  kejahatan  pelecehan  seksual  di  Indonesia  terus  meningkat,  pelakunya bukan  hanya  orang  dewasa,  tetapi  juga  anak.  Anak  yang  melakukan  kejahatan pelecehan  seksual  terhadap  anak  diancam  pidana  dalam  Undang-Undang  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (UUPA).  Kemudian  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  menjadi  kewenangan Pengadilan  Negeri.  Berbeda  dengan  di  Aceh  dimana Mahkamah  syar’iyah 7 memiliki
6 Wigiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak , Jakarta: Refika Aditama, 2013, hlm.
3.
7 Mahkamah  syar’iyah hanya  dikenal  di  provinsi  Aceh,  sebagai  lembaga  pengadilan  yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan persoalan -persoalan yang diajukan oleh umat Islam  kepadanya.  Di  daerah  lain  sebutan Mahkamah  Syar’iyah masih  dikenal  dengan  nama Pengadilan  Agama  sebagai  pengadilan  yang  berwenang,  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan perkara-perkara  antara  orang  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan  kewenangan  absolute  dan relatifnya  masing-masing. Qanun Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syari’at  Islam mengatur  tentang  kewenangan Mahkamah  Syar’iyah yaitu  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-shakhsyiah , muamalah, dan
kewenangan  absolut  melaksanakan  peradilan  pidana  anak  terhadap  perkara  kejahatan seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  disebabkan  kejahatan  pelecehan  seksual  tersebut termasuk jarimah yang dilarang dalam qanun Hukum Jinayat.
Qanun Hukum  Jinayat  terdiri  dari  10  (sepuluh)  Bab  dan  75  (tujuh  puluh  lima) Pasal.  Ada  10  (sepuluh)  perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam qanun Hukum  Jinayat, yaitu:
a. Khamar;
b. Maisir;
c. Khalwat;
d. Ikhtilat;
e. Zina;
f. Pelecehan Seksual;
g. Pemerkosaan;
h. Qadzaf;
i. Liwath; dan
j. Musahaqah.
Dualisme kewenangan mengadili terdapat dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual  terhadap  anak.  Dimana  UUPA  dalam  Pasal  76D  menyebutkan:  “setiap  orang dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya Pasal 76E menyebutkan: “setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut  yaitu Pasal 76D tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:
1) Setiap orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
jinayah .  Zulkarnain  Lubis  dan  H.  Bakti  Ritonga,  , Dasar-dasar  Hukum  Acara  Jinayah ,  Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm 1.
2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
Kemudian  sanksi  pidana  terhadap  Pasal  76E  tindak  pidana  pencabulan  diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi:
1) Setiap orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
2) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
Sementara dalam qanun Hukum Jinayat, Pasal 48 menyebutkan:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pemerkosaan  diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh  lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, palin banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
Pasal 49 menyebutkan:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  pemerkosaan  terhadap orang  yang  memiliki  hubungan  mahram  dengannya,  diancam  dengan  ‘uqubat  Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau  denda  paling  sedikit  1.500  (seribu  lima  ratus)  gram  emas  murni,  paling  banyak
2.000 (dua ribu), gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
Pasal 50 menyebutkan:
Setiap  orang  yang dengan sengaja  melakukan  jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit  150  (seratus  lima  puluh)  kali,  paling  banyak  200  (dua  ratus)  kali  atau  denda paling  sedikit  1.500  (seribu  lima  ratus)  gram  emas  murni,  paling  banyak  2.000  (dua ribu)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  singkat  150  (seratus  lima  puluh)  bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
Pasal 66 mengatur mengenai jarimah dan ‘uqubat bagi anak-anak, yaitu:
Apabila  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  melakukan atau  diduga  melakukan  Jarimah,  maka  terhadap  Anak  tersebut  dilakukan  pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.
Pada  kenyataannya  di  Kota  Langsa  saat  ini,  instansi  Kejaksaan  masih  saja mengajukan  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  kepada Pengadilan  Negeri  dengan  menggunakan  ketentuan  dalam  UUPA,  padahal  ketentuan pelecehan  seksual  telah  diatur  dalam qanun Hukum  Jinayat  dan  dalam  hal  ini kewenangan mengadili ada pada Mahkamah syar’iyah.
Zakiruddin  menjelaskan  bahwa  dalam  menangani  perkara  anak  sebagai  pelaku kejahatan Mahkamah Syar’iyah berpedoman pada UUSPPA dan qanun Nomor 7 Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayah.  Seharusnya  jika  kejaksaan  paham  dengan Kompetensi  kewenangan  mengadili  dari Mahkamah  Syar’iyah ,  maka  tidak  akan  ada lagi  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri. Karena  didalam  Pasal  7 qanun Hukum  Jinayat  disebutkan  bahwa  dalam  hal  ada perbuatan Jarimah sebagaimana  diatur  dalam qanun ini  dan  diatur  juga  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan  pidana  di  luar  KUHP,  yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam qanun ini. 8
Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Langsa,  Kurniawan  saat  ditemui  membenarkan bahwa  sampai  saat  ini  Pengadilan  Negeri  Langsa  masih  memeriksa  dan  mengadili perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  pelecehan  seksual  dikarenakan  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  dalam  surat  dakwaannya  menggunakan  UUPA  bukan qanun Hukum
8 Wawancara dengan Zakiruddin, Hakim Ketua Mahkamah Syar’iyahLangsa pada tanggal 19 Juni 2018.
Jinayat.  Pihaknya  sudah  menjelaskan  mengenai  asas  asas lex  spesialis  derogate  lex generalis kepada  JPU,  bahkan  Pengadilan  Negeri  Langsa  pernah  menolak  perkara tersebut,  tetapi  JPU  banding,  dan  putusan  dari  Pengadilan  Tinggi  memerintahkan Pengadilan Negeri Langsa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 9
Sementara  keterangan  yang  diberikan  oleh  Reza  Rachim  bahwa  alas  an penggunaan  UUPA  dalam  dakwaannya  karena  menurutnya  UUPA  memiliki  tingkatan hirarki yang lebih tinggi dibandingkan qanun Hukum Jinayat, disamping itu sarana dan prasarana  bagi  sistem  peradilan  pidana  anak  lebih  memadai  di  Pengadilan  Negeri Langsa  dibandingkan  dengan Mahkamah Syar’iyah , termasuk  amanat  UUSPPA  dalam Pasal  43  ayat  (2)  bahwa  syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Hakim  dalam melaksanakan  peradilan  anak  salah  satu  yang  paling  mendasar  adalah  telah  mengikuti pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak,  dan  hakim  pada Mahkamah  Syar’iyah belum ada  yang  memenuhi  syarat  ini.  Reza  melanjutkan  adanya  kekhawatiran  terhadap penjatuhan  sanksi  pidana  jika  menggunakan  qanun  Hukum  Jinayat,  yaitu memungkinkan  adanya  hukuman  cambuk  bagi  anak,  sedangkan  UUSPPA  sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  peradilan  anak  menegaskan  bahwa  identitas  anak  harus dilindungi.  Sebagai  penegak  hukum  jaksa  juga  memandang  perlu  untuk  melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 10
Qanun adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  kehidupan  masyarakat  Aceh. Kenyataannya qanun tidaklah sama persis dengan peraturan daerah. Walaupun dari segi qanun disebutkan  sebagai  peraturan  daerah,  tetapi  dia  diberi  kekuatan  khusus  yaitu merupakan  peraturan  pelaksanaan  langsung  untuk  undang-undang  dalam  urusan otonomi khusus. Dengan kata lain qanun merupakan pelaksanaan  yang hirarkis  berada langsung  dibawah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh, sehingga  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  dapat  mengenyampingkan  peraturan perundang-undangan  lainnya  dengan  mengikuti  asas lex  spesialis  derogate  lex generalis .  Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  asas lex  spesialis derogate lex generalis , yaitu: 11
9 Wawancara dengan Kurniawan, Hakim Anak Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 Juni 2018.
10 Wawancara dengan Reza Rahim, Jaksa Pidana Umum Langsa pada tanggal  4 Juli 2018.
11 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia , Jakarta: Penerbit UII Press, 2004, hlm. 56.
a. Ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku  kecuali  yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
Dalam  kaitannya  pengaturan  hukum  pidana  di  Aceh,  pengaturan  hukum  pidana umum  dapat  dikesampingkan  apabila  telah  diatur  secara  khusus  dalam qanun Hukum Jinayat.
b. Ketentuan-ketentuan lex spesialis harus sederajat dengan  ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
Dalam  kaitannya  pengaturan  hukum  pidana  di  Aceh, qanun adalah  peraturan pelaksana  langsung  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah Aceh,  sehingga  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  menjadi  sederajat  dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP
c. Ketentuan-ketentuan lex  spesialis berada  dalam  lingkungan  hukum  yang  sama dengan lex generalis.
Dalam  kaitannya  pengaturan  hukum  pidana  di  Aceh, qanun Hukum  Jinayat memiliki  lingkungan  hukum  yang  sama  dengan  KUHP  dan  Undang-Undang  Pidana Khusus di Luar KUHP, yaitu sama-sama mengatur tentang perbuatan pidana.
Berdasarkan uraian diatas, seharusnya penggunaan asas lex spesialis derogate lex generalis dapat  diterapkan  juga  terhadap  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan pelecehan seksual, yaitu Jaksa Penuntut Umum menggunakan ketentuan yang ada dalam qanun Hukum  Jinayat,  sehingga  tidak  terjadi  dualisme  kewenangan  mengadili. Sebagaimana pelaksanaan peradilan anak oleh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten lainnya di Provinsi Aceh.

## 2. Upaya  Penanggulangan  Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Perkara  Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh
Dualisme  kewenangan  mengadili  yang  terjadi  di  Kota  Langsa-Aceh,  tidak  dapat dipandang  sederhana,  mengingat  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  yang  mendasar dalam  penerapan  sanksi  pidana  dari  dua  peradilan  yaitu  Pengadilan  Negeri  dan Mahkamah  Syar’iyah .  Hakim  Kurniawan 12 menerangkan  bahwa  dalam  pelaksanaan peradilan  pidana  anak  Pengadilan  Negeri  berpedoman  pada  UUSPPA,  PP  Nomor  65
12 Wawancara dengan Kurniawan, Hakim Anak Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 Juni 2018.
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur  12  (dua  belas)  Tahun,  Perma  Nomor  4  tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Kemensos  Nomor 85/HUK/2017  tentang  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
Berdasarkan hak tersebut maka jenis-jenis pidana yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan Pasal 71 UUSPPA, yaitu:
(1)   Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
(2)   Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
Namun  jika  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  oleh Mahkamah Syar’iyah , suatu keniscayaan penerapan pidana cambuk dijatuhkan terhadap anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Seperti  contoh  putusan Mahkamah  Syar’iyah  Aceh Nomor 01/JN.Anak/2017/MS-Aceh  terhadap  banding  yang  diajukan  oleh  JPU  Tapaktuan, Mahkamah  Syar’iyah  Aceh dalam  putusannya  menyatakan  menguatkan  putusan Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan  Nomor  0001/Anak/2017/MS.Ttn,  menyatakan  anak pelaku  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, menjatuhkan pidana ‘uqubat kepada anak pelaku dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 5 (lima) kali cambuk.
Keadaan  tersebut  jelas  akan  menimbulkan  disparitas 13 pidana  dan  disparitas  ini berakibat  fatal,  terpidana  yang  setelah  memperbandingkan  pidana  kemudian  merasa menjadi  korban  “ the  judicial  caprice ”  akan  menjadi  pidana  yang  tidak  menghargai hukum,  padahal  penghargaan  terhadap  hukum  tersebut  merupakan  salah  satu  target dalam tujuan pemidanaan.
Diketahui dari uraian sebelumnya bahwa ada beberapa alasan dari kejaksaan Kota Langsa tidak berkenan mengajukan perkara anak yang berkonflik dengan hukum kepada Mahkamah Syar’iyah , misalnya menyangkut sarana dan prasarana yang belum memadai sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  ketentuan  SPPA. Mahkamah  Syar’iyah  Aceh dalam  ini  harus  membuat  langkah-langkah  penanggulangan  yang  cepat  demi terjaminnya usaha perlindungan terhadap anak.
Iklima Djuned mengatakan bahwa Mahkamah Syar’iyahAceh mengakui jika masih benyak  terdapat  kekurangan-kekurangan  dari  segi  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  sistem  peradilan  pidana  anak,  tapi  kita  terus  berusaha  menanggulanginya dengan  mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk  pengadaan  beberapa  sarana dan prasarana tersebut, mengusulkan untuk  mengikutsertakan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam pelatihan sertifikasi hakim anak. 14
Demikian  juga  terhadap  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak, Mahkamah Syar’iyah harus  berpedoman  terhadap  Pasal  71  UUSPPA,  ada  beberapa  pemilihan sanksi pidana selain pidana berupa penjara atau cambuk. Sistem peradilan pidana anak mengalami pembaharuan, salah satunya adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif  Keadilan  Restoratif 15 yaitu:  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.  Bentuk  pidana  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  ditawarkan  misalnya  pembinaan  di  dalam  dan  di  luar Lembaga, pelayanan masyarakat maupun pelatihan kerja.
13 Disparitas  ( disparity  of  sentencing )  yaitu  penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap tindak  pidana  yang  sama  ( same  offence ),  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 2010, hlm. 52.
14 Wawancara dengan Iklima Djuned, Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2018.
15 Lihat  Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Tujuan  utama  dari  bentuk  pidana  tersebut  adalah  menghindari  anak  dari pemenjaraan  yang  berdampak  buruk  bagi  anak,  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial tertentu,  namun  secara  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh  preventif  terhadap kejahatan.  Oleh  karena  itu  penerapan  hukuman  cambuk  bagi  anak  memerlukan  kajian yang  lebih  mendalam agar tidak  menciderai prinsip-prinsp perlindungan terhadap anak sesuai Fundamental  Rights  and  Freedoms  Of  Children adalah  Hak  asasi  anak  dan kebebasan  anak  telah  diakui  secara  internasional  melalui  Konvensi  Hak  Anak  ( United Nations Convention on the Rights of the Child ). KHA merupakan instrumen yang berisi tentang  prinsip-prinsip  universal  dan  ketentuan  hukum  mengenai  hak-hak  anak berdasarkan  sebuah  perjanjian  internasional  mengenai  hak  asasi  manusia  yang memasukkan  unsur-unsur  hak  sipil,  hak  politik,  hak  ekonomi,  hak  sosial  dan  hak budaya. Terdapat 4 prinsip umum dari KHA yaitu : (1) Asas Nondiskriminasi; (2) Asas Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( best  interest  of  the  child );  (3)  Asas  Hak  Hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan ( the rights to  life, survival and development );
(4) Asas Penghargaan Atas Pendapat Anak ( respect for the views of the child ).

## C. SIMPULAN
1. Terjadi  dualisme  kewenangan  mengadili  perkara  anak  sebagai  pelaku  kejahatan pelecehan  seksual  di  Kota  Langsa  dikarenakan  ada  dua  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  penegakan  hukum  perkara  tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  (UUPA) dimana kewenangan mengadili  ada  pada  Pengadilan  Negeri  sedangkan Qanun Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar’iyah.
2. Faktor  penyebab  kejaksaan  penggunaan  UUPA  dalam  dakwaannya  karena menurutnya  sarana  dan  prasarana  bagi  sistem  peradilan  pidana  anak  lebih memadai  di  Pengadilan  Negeri  Langsa  dibandingkan  dengan Mahkamah Syar’iyah ,  belum  ada  hakim  yang  bersertifikasi  hakim  anak  pada Mahkamah Syar’iyah ,  adanya  kekhawatiran  terhadap  penjatuhan  sanksi  pidana  cambuk terhadap anak  jika  menggunakan qanun Hukum Jinayat. Ketiga , penanggulangan yang  harus  dilakukan  oleh Mahkamah  Syar’iyah adalah  melengkapi  sarana  dan prasarana  sistem  peradilan  anak  yang  memadai  dan  menjadikan  jenis-jenis
pemidanaan  yang  ada  dalam  UUSPPA  sebagai  pedoman  sehingga  tidak menimbulkan disparitas pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Lubis,  Zulkarnain  dan  H.  Ritonga  Bakti.  2016. Dasar-dasar  Hukum  Acara  Jinayah . Jakarta: Prenamedia Group
Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia . Jakarta: Penerbit UII Press
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2010. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung: Alumni
R, Babbie. 1977. The Practice of Social Research Practice. Belmont: Wadworth
Soetedjo,Wigiati dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak . Jakarta: Refika Aditama

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement