ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat Mei Panca Penta Silalahi meisilalahi357@gmail.com
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The purpose of this study is to determine the form of compensation given to landowners and the efforts made to settle compensation due to land acquisition for the construction of the Jambi- Rengat toll road. The problem is: What is the form of compensation given to land owners and How are efforts made to settle compensation due to land acquisition for the construction of the Jambi- Rengat Toll Road. This research uses Empirical Law research method, with primary data from land-owning  communities  affected  by  the  Jambi-Rengat  toll  road  construction  project  and secondary data from laws and regulations, books and other literature. The result of this study is: that the compensation received by the community affected by the Jambi-Rengat toll road project was agreed in the form of money, even though the community has agreed to the agreement the amount of money until now has not been given from LMAN (State Asset Management Institution) to  the  community  as  land  owners.  Efforts  that  can  be  made  to  complete  the  provision  of compensation for land acquisition for the construction of the Jambi Rengat toll road refer to Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. This effort can  be  done  through  a  non-litigation  approach,  with  reference  to  deliberation  to  reach  an agreement  with  a  fair  assessment.  After  the  agreement  has  been  reached,  further  actions  can involve providing compensation budgets from LMAN (State Asset Management Institutions), then continued with the provision of compensation carried out based on applicable legal procedures. Keywords : Compensation, Lan Acquisition, Consctruction.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah   dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk  pembangunan  jalan  Tol  Jambi-Rengat.  Adapun  permasalahannya  adalah:    Bagaimana bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pemilik  tanah  dan  Bagaimana  upaya  yang dilakukan  untuk  penyelesaian  ganti  kerugian  akibat  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan data primer dari masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku serta literatur lainnya.  Hasil  penelitian  ini  yaitu:  bahwa  ganti  kerugian  yang  diterima  masyarakat  yang terkena  dampak  proyek  jalan  Tol  Jambi-Rengat  disepakati  berbentuk  uang,  meskipun masyarakat  sudah  menyetujui  kesepakatan  itu  jumlah  uang  tersebut  sampai  saat  ini  tidak diberikan dari pihak LMAN (Lembaga Managemen Aset Negara) kepada masyarakat sebagai pemilik  tanah.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  pemberian  ganti  rugi
pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Rengat  Jambi  yaitu  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  non-litigasi,  dengan mengacu pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan penilaian yang adil. Setelah kesepakatan  tersebut  sudah  tercapai,  tindakan  selanjutnya  dapat  melibatkan  penyediaan anggaran  ganti  kerugian  dari  pihak  LMAN  (Lembaga  Managemen  Aset  Negara),  kemudian diteruskan  dengan  pemberian  ganti  kerugian  yang  dilakukan  berdasarkan  prosedur  hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tol.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah dipandang sebagai suatu harta yang memiliki sifat permanen yang dapat disimpan untuk kehidupan masa depan. 1 Pentingnya  tanah  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  karena  merupakan  tempat manusia  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  sekaligus  tempat  manusia  meninggal  dunia  dan dimakamkan. 2 Tanah  berperan  sebagai  sumber  daya  alam  yang  terus-menerus  bisa dimanfaatkan  oleh  Masyarakat  guna  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  sejalan  dengan meningkatnya aktifitas manusia. Dalam hal kepemilikan, penguasaan, dan perlindungan tanah, setiap individu diwajibkan untuk memiliki peran.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), secara tegas mengatur bahwa: "bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Implementasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang dikenal dengan istilah UUPA. Menurut Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan   Undang- Undang”.
Menerapkan implementasi kebijakan pengadaan tanah, khususnya pada masa reformasi merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan upaya percepatan pembangunan serta  peningkatan  sarana  dan  prasarana. 3 Kepentingan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah atau pemilik tanah merupakan dua aspek dari isu pengadaan tanah yang harus selalu dijaga keseimbangannya. Pihak yang berkuasa atau pemerintah dan
1 Birman  Simamora,  “Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  Jalan  Tol  Pekanbaru - Kandis- Dumai”, Jurnal Hukum Respublica , Vol. 17, No. 1, Universitas Lancak Kuning, Riau, 2017, hal. 171.
2 Elita Rahmi, Hukum Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia , Unpad Press, Bandung, 2011, hal. 5.
3 Ervan Hari Sudana, dkk, “Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Notary Law Journal , Vol.1, No.1, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2022, hal. 51.
warga masyarakat harus saling memperhatikan dan mematuhi hukum yang mengatur akibat atau  dampak  dari  kegiatan  tersebut.  Pemerintah  membentuk  mekanisme  pengadaan  tanah kepentingan umum untuk mengatasi masalah ini, yang kemudian diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum  serta  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  39  Tahun  2023  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Langkah  ini  memberikan payung hukum di mana pemerintah dapat memperoleh tanah rakyat berdasarkan hak milik, dengan harapan memperlancar proses pembangunan. Meskipun demikian, pemerintah perlu menjamin  kompensasi  yang  adil  kepada  pemilik  hak  atas  tanah,  untuk  memastikan kesejahteraan masyarakat saat tanah dilepaskan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, perkembangan  harus  dipandu  dengan  memastikan  ketiadaan  dampak  negatif  pada masyarakat. 4
Pasal  1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  telah  diuraikan  dengan  tegas  bahwa  “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil  ke pada  pihak  yang  berhak”.  Pasal  1  Angka  10  menegaskan  lagi:  “Ganti  Rugi  adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Dalam Pasal 2 ditegaskan lebih jauh dalam asasnya yaitu bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Dari sekian banyak asas  haruslah  asas  keadilan  diutamakan  karena  asas  ini  telah  ditegaskan  dua  kali  pada Ketentuan  Umum  Angka  2  dan  Angka  10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Kalimat  “Ganti  kerugian adalah  penggantian  layak  dan  adil”  yang  terdapat  dalam  Angka  2  dan  Angka  10  ini  belu m pernah muncul pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah sebelumnya.
Salah satu masalah yang menarik perhatian penulis saat ini ialah belum selesainya ganti kerugian  hak  atas  tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat.  Sejak  dimulai tahun 2021 pembangunan jalan tol tersebut sampai saat ini belum bisa dikatakan rampung
4 Rahayu Subekti, Ibid., hal. 377
sepenuhnya. Pembangunan jalan tersebut meliputi jalan yang akan digunakan sebagai akses menuju  Riau.Pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  dibangun  diatas  tanah  seluas  190  Km dengan estimasi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 58, 697 Triliun, dimana sebagian tanah dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi,  dan  sebagian  lainnya  adalah  milik  masyarakat  yang diperoleh  melalui  proses  pengadaan  tanah.  Informasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro  Jambi  bahwa  Pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  melewati  3  Kabupaten  yaitu: Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Indragiri Hulu. 5
Dari  3  kabupaten  tersebut  yang menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Muaro Jambi. Dalam wilayah Muaro Jambi, terdapat 5 (lima) desa yang dilintasi oleh jalan tol Jambi- Rengat. 2 (dua) dari lima desa tersebut, yaitu Desa Rantau Majo dan Desa Gerunggung, dipilih sebagai lokasi penelitian karena kedua desa tersebut belum menerima ganti kerugian, sehingga dilakukanlah penyuluhan terkait perencanaan tersebut, hasilnya warga tersebut setuju terkait proses  pengadaan  tanah  tersebut.  Menurut  data  yang  diperoleh  peneliti  saat  melakukan penelitian ada 79 bidang Desa Rantau Majo dan 31 bidang Desa Gerunggung yang menjadi objek pengadaan tanah dengan jumlah luas tanah masing-masing warga berbeda-beda.
Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk  peraturan-peraturan  yang  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  yang  mengatur  tentang pengadaan  tanah  dan  ganti  kerugian,  karena  pelaksanaan  ganti  kerugian  juga  merupakan simbol  disepakatinya  penyerahan  tanah  tersebut  sehingga  pada  saat  pemberian  ganti  rugi masyarakat  yang  akan  diberikan  ganti  rugi  juga  menyerahkan  bukti  penguasaan  atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada Instansi yang memerlukan tanah.  Meskipun  begitu,  pembayaran  ganti  kerugian  terkait  pembangunan  jalan  tol  Jambi- Rengat masih belum selesai hingga saat ini.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pemilik  tanah  akibat  pengadaan  tanah  untuk pembangungan  jalan  tol  Jambi-Rengat  serta  bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  untuk penyelesaian ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Jambi- Rengat.  Maka  dari  itu  penulis  mengangkat  judul  penelitian “Pemberian  Ganti  Kerugian Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi- Rengat” . Adapun rumusan masalah  dalam  artikel  ini  yaitu:  bagaimana  bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada
5 Wawancara dengan Dat. J. Ginting, Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, tanggal 23 Oktober 2023.
pemilik  tanah  akibat  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat?  dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk penyelesaian ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jambi-Rengat?
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris Tujuannya untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. 6 Atau kajian yang dilakukan terhadap situasi aktual atau situasi yang benar-benar terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan informasi dan fakta yang diperlukan,  setelah  pengumpulan  data  yang  diperlukan,  masalah  diidentifikasi,  yang  pada akhirnya mengarah pada penyelesaiannya. 7
Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini adalah:
a. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian dan informan.
b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan  dalam bentuk  surat,  catatan  harian,  arsip  foto,  hasil  rapa,  jurnal  kegiatan  dan sebagainya.
c. Studi pustaka, yaitu penulis mempelajari bahan pustaka baik yang  berasal dari buku, jurnal maupun bahan internet yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik hak atas tanah yang terkena dampak pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat.  Mengingat  banyaknya  populasi  dalam  penelitian  ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Penulis mengambil sampel yaitu 21  orang  masyarakat  yang  belum  menerima  ganti  rugi  pengadaan  tanah.  Untuk  informan dilakukan wawancara dengan 10 orang dari Desa Gerunggung, 11 orang dari Desa Rantau Majo, Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Sekretaris  Panitia  Pengadaan  Tanah, Kasubsi Pemerintahan Kantor Camat Sekernan.
Adapun  data-data  yang  diperoleh  pada  penelitian  lapangan,  kemudian  dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian tertentu untuk selanjutnya dianalisis. Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu  dengan  menelaah penerapan hukum pengadaan tanah yyang disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif.
6 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.
7 Bambang Waluyo, loc. Cit.

## B. Pembahasan

## 1. Bentuk Ganti Kerugian
Pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sistematik seperti program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  yang  merupakan  program  sertifikasi tanah gratis dari pemerintah untuk pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan dan sporadik dimana pendaftaran tanah  dilakukan  secara  individu  atau  massal  dengan  mendatangi  Kantor  Badan Pertanahan  Kota  Jambi  untuk  pendaftaran  tanah  pertama  kali  Ganti  rugi  merupakan penggantian atas uang maupun barang kepada seseorang terhadap kerugian yang dialami dan digunakan untuk kepentingan orang banyak. 8 Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa ganti kerugian ada penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak dalam proses pegadaan tanah. Mencermati arti dari ganti rugi ini, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu ganti rugi berupa jenis tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, mengganti kerugian yang bersifat fisik dan non-fisik, mendapatkan kesinambungan umur pakai yang diinginkan sebelum diajukan ke proyek pengadaan tanah. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. 9
Pemberian  ganti  kerugian  pada  pengadaan  tanah  seringkali  menjadi  penghambat proses  pembangunan.  Nilai  ganti  kerugian  adalah  salah  satu  perspektif  penting  bagi pemilik  tanah  yang  terkena  dampak  untuk  kepentingan umum.  Masalah  ganti  kerugian menyangkut  standar  dalam  setiap  tindakan  pengamanan  tanah,  baik  melalui  proses pembebasan tanah, pencabutan hak, pengadaan tanah, maupun pengadaan tanah dengan berbagai  cara  lain.  Pengadaan  tanah  demi  pembangunan  hanya  dapat  dilakukan  jika pemegang hak atas tanah memberikan persetujuan mengenai dasar dan bentuk ganti rugi
8 Putu  Apriliani  Kumalasari  dan  I  Ketut  Sudiarta,  “Pemberian  Ganti  Rugi  Kepada  Pemilik Tanah  Atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan Oleh Pemerintah”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8, No. 3 Universitas Udayana, Denpasar, 2020, hal. 310.
9 Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Yustisia , Universitas Sebelas Maret, Solo, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 382.
yang diberikan. 10
Adapun bentuk ganti rugi yang dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor  2  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum, Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, sudah tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik atau  pemegang  hak  atas  tanah  yang  terkena  dampak  pengadaan  tanah  untuk Pembangunan jalan tol Jambi-Rengat, di Desa Gerunggung dan Desa Rantau Majo tentang ganti rugi yang diberikan dalam bentuk uang.
Ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  berdasarkan  hasil penilaian  yang  telah  ditentukan  melalui  musyawarah.  Prinsip  dasar  pemberian  ganti kerugian  diserahkan  adalah  langsung  diterima  oleh  pihak  yang  berhak  menerimanya. Namun, jika ada halangan, pihak yang berhak memiliki kuasa untuk memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya bisa diberikan kepada satu orang atas ganti kerugian tersebut. 11
Informasi dari Sekretaris Desa Gerunggung bahwa sekitar 31 bidang yang terdampak oleh proses dari pengadaan tanah pembangunan jalan tol Jambi-Rengat 12 dan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Rantau Majo bahwa sekitar 79 bidang yang terdampak oleh  proses  dari  pengadaan  tanah  pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  yang  belum mendapatkan ganti kerugian. 13
Tabel 1.1 Jumlah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan
Jalan Tol Jambi-Rengat
10 Fitra Restu Suryaningrum, “Problematika Konsinyasi sebagai Mekanisme dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo- Mantingan)”, Privat Law , Vol. 10 No. 2. Universitas Sebelas Maret, Solo, 2022, hal. 259.
11 Rizki Natalia Silalahi, “Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  dalam  Pembangunan  Pelabuhan  Terminal  Multiporse Kualatanjung di Kabupaten Batubara”, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hal. 64.
12 Wawancara dengan Shokip, Sekretaris Desa Gerunggung, tanggal 1 Juli 2023.
13 Wawancara dengan Pahari, Kepala Desa Rantau Majo, tanggal 30 Juni 2023.
No. Nama Desa Nama Pemilik Tanah Luas Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Besar Ganti Kerugian yang telah disepakati 1. Gerunggung Sumini ± 1.500 m² Rp. 27. 000. 000
Dari data yang  tertera pada tabel,
terdapat 10 warga sebagai sampel penelitian di Desa Gerunggung dan 11 warga di Desa Rantau Majo, sehingga totalnya mencapai 21 warga yang memberikan keterangan. Informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Gerunggung bahwa sekitar 31 bidang yang terdampak oleh proses  dari  pengadaan  tanah  pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  dan  informasi  yang diperoleh dari Kepala Desa Rantau Majo bahwa sekitar 79 bidang yang terdampak oleh proses  dari  pengadaan  tanah  pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  yang  belum mendapatkan ganti kerugian. Kesepakatan antara pemerintah dan pemilik atau pemegang hak atas tanah di kedua desa tersebut sudah tercapai, khususnya mengenai ganti rugi yang akan diberikan dalam bentuk uang. Pemberian ganti kerugian di Desa Gerunggung dan Desa  Rantau  Majo  dilakukan  dengan  musyawarah.  Musywarah  dilaksanakan  di  kantor kepala desa masing-masing. Musyawarah  dilakukan pada saat pengecekan lokasi untuk Pembangunan  jalan  tol  Jambi-Rengat  yang  dimulai  tahun  2021.Berdasarkan  informasi yang  diperoleh  dari  salah  satu  warga  yang  terdampak  pembangunan  jalan  tol  Jambi- Rengat,  diketahui  bahwa  ganti  rugi  yang  dapat  diberikan  mencakup  tanah,  bangunan, tanaman,  serta  benda-benda  yang  terkait  dengan  tanah.  Ganti  kerugian  dapat  bersifat mandiri  untuk  setiap  unsur  atau  merupakan  kombinasi  dari  beberapa  unsur  yang diberikan sesuai dengan nilai kumulatif ganti kerugian. Penetapan nilai tersebut dilakukan
2. Gerunggung Heri Santoso ± 2. 000 m² Rp. 36. 000. 000 3. Gerunggung M. Soleh Abdullah ± 10. 000 m² Rp. 500. 000. 000 4. Gerunggung Mustain ± 6. 000 m² Rp. 146. 000. 000 5. Gerunggung Sukiman ± 1. 800 m² Rp. 29. 000. 000 6. Gerunggung Ahmad Junaidi ± 20. 000 m² Rp. 770. 000. 000 7. Gerunggung Suwarjono ± 575 m² Rp. 88. 251. 000 8. Gerunggung Kojin ± 13. 000 m² Rp. 467. 000. 000 9. Gerunggung Ali Rakimin ± 5. 000 m² Rp. 200. 000. 000 10. Gerunggung Muhadi ± 450 m² Rp. 54. 000. 000 11. Rantau Majo Sumiati ± 24. 000 m² Rp. 90. 124. 000 12. Rantau Majo Amri ± 2. 700 m² Rp. 60. 400. 000 13. Rantau Majo Mardiana ± 10. 000 m² Rp. 267. 000. 000 14. Rantau Majo Marjohan ± 13. 000 m² Rp. 208. 000. 000 15. Rantau Majo Yati Suma ± 8. 600 m² Rp. 169. 500. 000 16. Rantau Majo Ak Jaelani ± 6. 000 m² Rp. 101. 000. 000 17. Rantau Majo Rusli AH ± 500 m² Rp. 50. 750. 000 18. Rantau Majo Maali ± 2. 000 m² Rp. 41. 000. 000 19. Rantau Majo Sainah ± 500 m² Rp. 22. 000. 000 20. Rantau Majo Rozi H. S ± 17. 000 m² Rp. 289. 850. 000 21. Rantau Majo Yumus ± 11. 000 m² Rp. 176. 000. 000
oleh Panitia dengan memastikan bahwa nilai nominalnya setara dengan yang ditetapkan.
Menurut  pendapat  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  konteks  pemberian  ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jambi-Rengat ini belum memenuhi aspek keadilan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima ganti rugi yang sesuai dengan hak mereka. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan peraturan-peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku perlu ditingkatkan  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  di  Jambi- Rengat.  Menurut  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  proses  pembangunan dilakukan untuk kepentingan umum yang diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat  guna  dengan  meningkatkan  standar  hidup  mereka.  Dalam  hal  pengadaan tanah  ini,  asas  kemanusiaan,  demokratis,  dan  berkeadilan  harus  diutamakan  guna menjamin  terselenggaranya  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Masyarakat  menerima  penawaran  harga  tanah  dari  tim  penilai  dan  memberikan persetujuan. Pemberian ganti kerugian adalah aspek utama dalam proses pelepasan hak atas tanah, karena itu merupakan hak yang mutlak bagi individu yang memiliki hak atas tanah  yang  akan  diberikan.  Ini  berarti  tidak  ada  kewenangan  bagi  siapapun,  termasuk pemerintah untuk mengambil tanah rakyat tanpa memberikan ganti kerugian.
2. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat
Penyelesaian  ganti  kerugi  dalam  konteks  pengadaan  tanah  dilakukan  karena  ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pemilik atau pemakai tanah yang terkena dampak oleh proyek pembangunan untuk kepentingan umum menerima kompensasi yang adil dan wajar.
Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  mengatur  prosedur  penyelesaian  sengketa terkait  dengan  penetapan  lokasi  pembangunan.  Berikut  adalah  rincian  dari  Pasal  23 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:
Jika  setelah  penetapan  lokasi  pembangunan  masih  terdapat  keberatan,  pihak  yang berhak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setempat. Gugatan harus diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
2. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara:
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki  kewajiban untuk memutuskan diterimanya atau  ditolaknya  gugatan  tersebut  dalam  waktu  paling  lama  30  hari  kerja  sejak diterimanya gugatan.
3. Kasasi ke Mahkamah Agung: Pihak  yang  keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Waktu untuk mengajukan kasasi adalah paling lama 14 hari kerja sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Putusan Mahkamah Agung: Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
5. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi dasar untuk menentukan apakah pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum akan diteruskan atau tidak.
Pengadaan  tanah untuk pembangunan  oleh  pemerintah  atau  proyek-proyek  besar seringkali mengakibatkan pengorbanan hak-hak asasi manusia dan berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat yang terkena dampak. Ini adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pertimbangan serius terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia. Pembayaran ganti rugi harus disalurkan kepada pihak yang berhak atas tanahnya secara tunai dan langsung. Selain itu, upaya penampungan bagi mereka yang kehilangan hak atas tanahnya harus diorganisir sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan tetap dapat  menjalankan  kegiatan  usaha  atau  mencari  nafkah  untuk  hidup  layak  seperti sebelumnya. 14
Penerapan  penyelesaian  ganti  rugi  yang  transparan  dan  melibatkan  partisipasi masyarakat dapat membina kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga. Penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum seperti hal nya Pembangunan jalan  tol  Jambi-Rengat,  yang  melibatkan  pembangunan  infrastruktur  yang  penting,  dan hak-hak individu pemilik tanah. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga  berpotensi  mengurangi  kemungkinan  konflik  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemakaian tanah oleh pemerintah atau badan usaha milik negara untuk kepentingan umum diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan
14 Adrian  Sutedi,  “ Implementasi  Kepentingan  Umum  di  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembagunan ”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hal. 109.
ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  setelah  memberikan  ganti  rugi  yang  adil  kepada pemilik tanah.
Pola penyelesaian sengketa terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dapat  dilakukan  melalui  tiga  pola  utama. Pertama, pola non-litigasi mengacu pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta pengajuan  keberatan  kepada  gubernur  terkait  penetapan  lokasi  pembangunan.  Kedua, pola  litigasi  melibatkan  penggunaan  lembaga  pengadilan  untuk  menetapkan  lokasi pembangunan  dalam  situasi  di  mana  pemegang  hak  atas  tanah  atau  pihak  terkait mengajukan keberatan terhadap penetapan lokasi dan ganti kerugian. Ketiga, pola yang bersifat  memaksa,  di  mana  pihak  yang  terkena  dampak  mengambil  langkah  ekstrem dengan menitipkan ganti kerugian melalui pengadilan. Dengan adanya pola ini, hak atas tanah secara otomatis beralih dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara.
Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jambi-Rengat bahwa semua masyarakat menerima penawaran harga tanah dari tim penilai dan memberikan persetujuan tentang pelaksanaan  pembangunan  jalan  tol  dari  Jambi  ke  Riau.  Meskipun  demikian,  penulis berpendapat bahwa untuk menyelesaikan ganti kerugian terkait pembangunan jalan tol Jambi-Rengat di Muaro Jambi pada 2 (dua) Desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: Desa Rantau Majo dan Desa Gerunggung dapat diselesaikan secara non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  yang  sebagian  besar  disebabkan  oleh  belum  disediakannya anggaran atau uang oleh pemerintah sebagai bentuk ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat. Adanya persetujuan dan keterlibatan masyarakat yang terdampak, yang telah mengikuti proses sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjadi sorotan utama dalam konteks ini.
Penyelesaian  Pemberian  Ganti  Kerugian  Akibat  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Jambi-Rengat  di  Muaro  Jambi  pada  2  (dua)  Desa  yang menjadi lokasi  penelitian,  yaitu:  Desa  Rantau  Majo  dan  Desa  Gerunggung  adalah  proses  yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius terhadap hukum dan hak-hak pemilik tanah. Oleh karena itu, perlu ada transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak- hak  properti  individu  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.
Pemerintah  dan  badan-badan  terkait  di  Indonesia  terus  bekerja  untuk  memperbaiki prosedur  dan  kebijakan  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah  agar  lebih  adil  dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

## C. Kesimpulan
Dari  hasil penelitian dan  pembahasan  mengenai  Pemberian  Ganti  Kerugian  Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat dengan memperhatikan pokok- pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ganti Kerugian dalam  pengadaan  tanah  milik  individu  untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Jambi-Rengat  di  dua lokasi  penelitian:  Desa  Gerunggung  (31  bidang)  dan  Desa  Rantau  Majo  (79  bidang). Berdasarkan musyawarah ganti kerugian yang telah disepakati dari total 21 responden yang diambil  dari  kedua  desa  ini,  diberikan  dalam  bentuk  uang.  Pelaksanaan  pemberian  ganti kerugian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Selanjutnya langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan pemberian ganti kerugian  dalam  konteks  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Jambi-Rengat  di Muaro Jambi, khususnya di Desa Rantau Majo dan Desa Gerunggung, mengacu pada Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  non-litigasi,  dengan merujuk pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan memberi penilaian yang adil. Setelah kesepakatan tercapai, tindakan selanjutnya melibatkan menyediakan anggaran ganti rugi berbentuk uang, kemudian mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
Ervan  Hari  Sudana,  dkk, “Asas  Keadilan  dalam  Pengadaan Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum”, Notary Law Journal , Vol.1, No.1, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, (2022).
Putu Apriliani Kumalasari dan I Ketut Sudiarta, “Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Atas Penggunaan  Tanah  Perseorangan  Tanpa  Pembebasan  Oleh  Pemerintah”, Jurnal
Kertha Semaya , Vol. 8, No. 3 Universitas Udayana, Denpasar, (2020).
Rahmi, Elita Hukum Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia , Unpad Press, Bandung, 2011. Silalahi, Rizki Natalia. “Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Pelabuhan Terminal  Multiporse  Kualatanjung  di  Kabupaten  Batubara”,  Tesis,  Universitas  Medan Area, Medan, (2022).
Simamora,  Birman “Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  Jalan  Tol Pekanbaru-Kandis- Dumai”, Jurnal Hukum Respublica , 17.1, (2017).
Subekti,  Rahayu “Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum”, Jurnal  Yustisia ,  Universitas  Sebelas  Maret, Solo, Vol. 5, No. 2, (2016).
Suryaningrum, Fitra Restu. “Problematika Konsinyasi sebagai Mekanisme dalam Pengadaan Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus  Pembangunan  Jalan  Tol  Solo- Mantingan)”, Privat Law , Vol. 10 No. 2. Universitas Sebelas Maret, Solo, (2022).
Sutedi,  Adrian. “ Implementasi  Kepentingan  Umum  di  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Pembagunan ”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, (2019).
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi Kepentingan Umum
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  39  Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.