Jurnal Analisa Sosiologi April 2014, 3(1):  25 – 51
MODERNISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

## SEBUAH PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA
Ankarlina Pandu Primadata dan Dwi Kasi Kusumawati 1

## Abstrak
Krisis  multidimensi  yang  melanda  Indonesia  sejak  tahun  1997  telah membawa  dampak  yang  luar  biasa  pada  mutu  sumber  daya  manusia  (SDM) Indonesia  dan  juga  pada  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Anthony  Giddens menjelaskan  konsep  modernitas  dalam  “ The  Juggernaut  Of  Modernity ”. Giddens  menjelaskan  bahwa  modernitas  layaknya  sebuah  kendaraan  besar yang  akan  terus  melaju,  menggiring  masyarakat  untuk  terus  berlari  menuju masa  depan.  Pendidikan  dan  kemiskinan  adalah  dua  hal  yang  saling  terkait. Pendidikan  seharusnya  menjadi  hak  bagi  setiap  orang  tanpa  memandang kaya-miskin  seseorang.  Namun  kenyataannya,  pendidikan  yang  seharusnya menjadi  jalur  bagi  masyarakat  miskin  untuk  dapat  memperbaiki kehidupannya,  nyatanya  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  ketika  orang-orang miskin  tersebut  justru  tersingkirkan  darinya  dan  tidak  dapat  menggapainya. Ketidakadilan  dalam  dunia  pendidikan  semakin  terlihat  jelas  dengan  adanya sistematisasi pendidikan, dimana akhirnya terjadi gap antara kelompok orang- orang kaya dan kelompok orang-orang miskin dalam dunia pendidikan.
Kata Kunci: Pendidikan, kesenjangan kaya dan miskin.

## A. Wajah Pendidikan Indonesia
Krisis  multidimensi  yang  melanda  Indonesia  sejak  tahun  1997  telah membawa  dampak  yang  luar  biasa  pada  mutu  sumber  daya  manusia  (SDM) Indonesia dan juga pada mutu pendidikan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari indikator secara makro, yakni pencapaian Human Development Index (HDI) dan indikator  secara  mikro,  seperti  misalnya  kemampuan  dalam  hal  membaca  dan menulis.  Pada  tahun  2005,  HDI  Indonesia  menduduki  peringkat  110  dari  177 negara  di  dunia.  Bahkan  peringkat  tersebut  semakin  menurun  dari  tahun-tahun sebelumnya. HDI Indonesia tahun 1997 adalah 99, lalu tahun 2002 menjadi 102, kemudian  tahun  2004  merosot  kembali  menjadi  111  ( Human  Development Report 2005,  UNDP).  Pada  tahun  2011,  peringkat  HDI  Indonesia  semakin menurun  yaitu  pada  peringkat  124  dari  187  negara.  Menurut  Laporan  Bank Dunia 2 dan  studi  IEA (International  Association  for  the  Evaluation  of
1 Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126
2 Greaney  dalam  Ilham,  Wika  Y,  10  Desember  2007.  Realita  dan  Idealisme Pendidikan  Nasional. http://scientiarum.com/2007/12/10/potret-pendidikan-nasional- realita-dan-idealisme/ . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
Educational  Achievement) ,  di  Asia  Timur  menunjukkan  bahwa  keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia berada pada peringkat terendah. Rata- rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand),  52,6  (Filipina),  dan  51,7  (Indonesia).  Kondisi  anak-anak  Indonesia hanya  mampu  menguasai  30  persen  dari  materi  bacaan  dan  mereka  sulit  sekali menjawab  soal-soal  berbentuk  uraian  yang  memerlukan  penalaran.  Hal  ini disebabkan  karena  mereka  sangat  terbiasa  dalam  menghapal  serta  mengerjakan soal pilihan ganda. 3
Persoalan  pendidikan  yang  paling  menonjol  akhir-akhir  ini  adalah  biaya yang harus dibayar oleh setiap orang tua yang akan atau sedang menyekolahkan anaknya.  Tidak  semua  orang  dapat  dengan  bebas  mengenyam  pendidikan formal.  Data  berikut  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber,  dapat  dijadikan gambaran tentang hal tersebut.
Tabel 1. Biaya pendidikan di beberapa institusi pendidikan.
Institusi Pendidikan Tahun Masuk Uang Masuk (Rp) Biaya per Semester/ per Bulan (Rp) Jurusan Sosiologi, FISIP- UNSOED 2006 1,250,000 550,000 2008 5,000,000 1,100,000 UGM 2008 20,000,000 2,000,000 SDN 4 Krandegan Banjarnegara 2009 1,300,000 Gratis SD AL-Irsyad 02 Purwokerto 2010 5,043,000 325,000 Sumber: Berbagai sumber 4

## Tabel 2. Data Standar Pendapatan Perkapita
Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Standar Penghasilan Perkapita Menurut Bank Dunia Tahun 2012 Rp. 991.500,- / kapita / bulan. Atau Rp. 11.898.000,-/ kapita/ tahun. USD 2 –PPP (purchasing power parity) / kapita / hari. Atau
USD 730 – PPP (purchasing
3 Ibid
4 Bapak Hendri R. (Dosen Sosiologi, FISIP-UNSOED), Ibu Rin Rostikawati (Wali Murid SD AL-Irsyad 02 Purwokerto), Koran Sore WAWASAN tanggal 29 Desember 2012, dan http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=314 44&Itemid=61 )
power pariry) / kapita/ tahun.
Sumber : Kementerian Sosial RI 5
Kedua tabel di atas menunjukkan adanya gap antara kemampuan masyarakat  dengan  kenyataan  yang  tak  dapat  dihindari  di  hadapan institusi  pendidikan  saat  ini.  Bagi  seorang  buruh  pabrik  yang  dibayar dengan upah minimum, misalnya, menyekolahkan  anaknya ke institusi pendidikan  saat  ini,  bisa  jadi  merupakan  langkah  yang  mesti  penuh perhitungan,  kalau  tidak  malah  muskil.  Pada  sisi  yang  lain,  institusi pendidikan  tampaknya  telah  dirasuki  nilai-nilai  ekonomis:  “ada  harga ada  rupa”.  Artinya,  kemampuan  ekonomis  masyarakat  sangat menentukan ke mana anak-anak akan disekolahkan. Penerimaan institusi pendidikan  terhadap  calon  siswa,  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan ekonomi  orang  tuanya.  Meski,  tidak  menutup  kemampuan,  kualitas calon  siswa  tetap  diperhitungkan  oleh  sebagian  institusi  pendidikan. Berangkat  dari  nilai-nilai  ekonomis  semacam  itu,  tidak  salah  jika masyarakat memandang, misalnya, SD Al-Irsyad merupakan sekolahnya orang-orang the haves atau high class .
“Logika”  pelayanan  pendidikan  saat  ini  menjadi  unik.  Karena pelayanan  pendidikan  yang  ada  saat  ini,  kebanyakan  tidak  lagi  melihat seseorang  dari  kemampuan  intelektualnya  melainkan  hanya  melihat persoalan kelas atau golongan, khususnya, dari sisi ekonomis. “Logika” pelayanan pendidikan tersebut tergambar pada tabel berikut.
Tabel 3. “Logika” dunia pendidikan di Indonesia.
Kecerdasan Keputusan untuk Sekolah/Tidak Sekolah Berdasarkan Golongan Sosial Ekonomi Atas Menengah Bawah Kurang Pintar Sekolah Sekolah / tidak sekolah Sekolah / tidak sekolah Sedang Sekolah Sekolah / tidak sekolah Sekolah / tidak sekolah Pintar Sekolah Sekolah / tidak sekolah Sekolah / tidak sekolah
5 http://leopratama.com/UMR%20Indonesia%202012.pdf .  Diakses  tanggal  29 Desember 2012.
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  “logika”  dalam dunia  pendidikan  di  Indonesia  masih  didasarkan  pada  masalah  materil semata.  Orang-orang  yang  berasal  dari  keluarga  atau  status  sosial ekonomi atas, akan tetap dapat bersekolah walau seperti apapun tingkat kecerdasannya. Mereka ini memiliki kemampuan untuk membayar biaya pendidikannya.  Namun  untuk  masyarakat  kelas  menengah  dan  bawah, tidak  jelas  benar  apakah  bisa  sekolah,  melanjutkan  pendidikan,  atau tidak.  Seseorang  yang  berasal  dari  keluarga  kelas  bawah  –  yang pendapatannya  diukur  hanya  setinggi  UMR/UMP  –  mungkin  saja  ia tetap dapat bersekolah atau melanjutkan pendidikan, jika ia memperoleh beasiswa, misalnya. Persoalannya, informasi tentang beasiswa semacam itu  tidak  mesti  dapat  diakses.  Lebih  dari  itu,  di  mana  pun,  beasiswa selalu bersifat kompetitif. Artinya, tidak semua orang yang mengajukan permohonan  dapat  memperolehnya.  Disinilah,  ketidakpastian  tersebut. Padahal  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  IV  Bagian  Kesatu  Tentang Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara  Pasal  5  Ayat  1-5,  menjelaskan bahwa:
1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh       pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak  memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6
Disinilah,  tampaknya,  dapat  dimaklumi  jika  banyak  orang  memandang bahwa  pemerintah  belum  mampu  mewujudkan  hak-hak  warga negaranya  akan  pendidikan.  Bahkan,  tidak  sedikit  orang  yang  sepakat bahwa  pendidikan  memang  tidak  diperuntukkan  bagi  rakyat  kelas ekonomi menengah ke bawah.
6 UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. ( http://www.samudra- studio.com/html/FTP/sisdiknas.pdf ). Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
Harus  diakui  bahwa  sekolah  murah  atau  bahkan  gratis  ada. Namun  demikian,  gratisnya  biaya  pendidikan  tidak  serta  merta  diikuti oleh kualitas pendidikan yang baik pula. Di Indonesia sendiri, tidak ada jaminan  bahwa  sekolah  murah  atau  gratis  akan  menjamin  kualitas pendidikan  di  dalamnya.  Berikut  ini  beberapa  gambar  prasarana  dan sarana pendidikan di beberapa tempat di Indone
Gambar 1. 7 Gambar 2. 8
7 Gambar salah satu bangunan sekolah di Pulau Timor. http://berangberang.blog.friendster.com/ . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
8 Salah satu gedung sekolah SD Al-Azhar di Bekasi http://alazhar.syifabudi.sch.id/ . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
Gambar 3. 9
Gambar 4. 10
Beberapa tahun ini, dengan adanya program bantuan operasional sekolah (BOS), membuat siswa SD dan SMP di seluruh Indonesia tidak perlu  membayar  iuran  sekolah.  Dana  BOS  yang  merupakan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  ini  diluncurkan  pada  tahun  2005.  Dana BOS  merupakan  sumber  dana  utama  untuk  segala  macam  kegiatan operasional  di  sekolah.  Dana  BOS  diadakan  dengan  tujuan meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia,  terutama  dalam mewujudkan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS diadakan untuk tujuan  penyediaan  dana  operasional  bagi  satuan  pendidikan,  alokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan,  peralatan  penunjang  pendidikan,  dan  biaya  tak  langsung lainnya.  Dengan  penyaluran  Dana  BOS,  semua  pendidikan  dasar  wajib menggratiskan  para  siswa  dari  pungutan  operasional.  Selain  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  menjadi  lebih  baik,  Dana  BOS  juga untuk  meringankan  beban  orang  tua  siswa.  Seyogyanya,  BOS  mampu membuat  sekolah  menjadi  gratis.  Namun,  kenyataannya  ada  saja  iuran ini  dan  itu,  sehingga  siswa  tetap  harus  mengeluarkan  uang  seperti
9 Ruang kelas disalah satu sekolah di Pulau Timor.
10 Ruang kelas di salah satu SD Al-Azhar di Bekasi.
sebelum  program  BOS  diberlakukan.  Bahkan  tidak  jarang  iuran-iuran tersebut sangat memberatkan para orang tua.
Selain mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin besar di antara  generasi  muda  di  Indonesia,  mahalnya  biaya  sekolah  juga  telah mengakibatkan jumlah anak putus sekolah dan anak yang tidak mampu sekolah makin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data resmi yang dihimpun  dari  33  Kantor  Komnas  Perlindungan  Anak  (PA)  di  33 provinsi,  jumlah  anak  putus  sekolah  pada  tahun  2007  sudah  mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu bisa jadi bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk. 11

## B. Perspektif  Sosiologi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia.
Berbicara  mengenai  kemiskinan  dan  pendidikan,  mungkin  tidak  akan pernah ada habisnya. Kedua hal tersebut seolah membentuk rangkaian yang sulit untuk  dipisahkan.  Kemiskinan  telah  membuat  orang-orang  di  dalamnya  sulit untuk  mengenyam  pendidikan  yang  biayanya  semakin  merangkak  naik. Sementara  itu,  mahalnya  biaya  pendidikan  telah  membuat  banyak  anak  putus sekolah  bahkan  mungkin  tidak  pernah  bisa  mengenyam  pendidikan.  Karena itulah,  Samuel  Bowles  menyatakan  bahwa  pendidikan  hanya  berfungsi  sebagai mesin reproduksi sistem sosial, dimana pendidikan dijadikan media oleh orang- orang  miskin  dan  tidak  pandai  untuk  “mentransendensi”  posisi  kelas  sosial mereka ketika mereka dewasa. 12 Sehingga dapat dikatakan bahwa, tingkat sosial ekonomi  seorang  individu  akan  mempengaruhi  tingkat  pendidikannya.  Hal tersebut dikarenakan, institusi pendidikan yang ada saat ini, cenderung tidak bisa memproduksi atau mengubah status sosial seorang individu dalam hal ini adalah orang-orang miskin. Pendidikan hanya mereproduksi sistem sosial yang ada saat ini, dimana orang-orang miskin hanya dapat bersekolah di sekolah miskin, yang pada akhirnya akan tetap menjadikan mereka sebagai orang miskin.
Dalam  pendidikan  berbasis  Marxis-Sosialis,  tujuan  (ideologi) pendidikan  adalah  membangun  karakter  ( character  building )  manusia yang  tercerahkan;  suatu  kondisi  mental  yang  dibutuhkan  untuk membangun  suatu  masyarakat  yang  berkarakter  progresif,  egaliter,
11 Manurung, Robert. 2008. 12 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah .
( http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/03/22/12-juta-anak-indonesia-putus- sekolah/ ). Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
12 Karabel, Jerome and A.H. Halsey. 1977. Power and Ideology in Education. Oxford University Press. New York. Hal. 137-153.
demokratis,  berkeadilan  dan  berpihak  terhadap  kaum-kaum  tertindas ( the  oppressed ). 13 Marx  mengidealkan  terciptanya  pendidikan  kritis ( critical  pedagogy ),  pendidikan  radikal  ( radical  education )  dan pendidikan revolusioner ( revolutionary education ) yang pada gilirannya mampu  mencetak  manusia  yang  betul-betul  mau  memperjuangkan kaum-kaum  miskin.  Pendidikan  yang  terjebak  pada  pragmatisme  untuk kepentingan kapitalisme merupakan eksploitasi atas esensi terbentuknya lembaga  pendidikan.  Menurut  Marx,  pendidikan  bukan  lahan  basah untuk merenggut keuntungan, melainkan sebagai instrumen membebaskan manusia dari belenggu dehumanisasi serta menempatkan manusia dalam esensi dan martabat kemanusiaannya yang sejati.
Tuntutan  era  globalisasi,  mendorong  berkembangnya  pola pendidikan Indonesia ke arah pendidikan yang materialistik. Kondisi ini telah memicu pergeseran paradigma pendidikan di segala aspek terutama yang  terkait  dengan  refleksi  pendidikan,  yang  pada  hakekatnya  harus mengutamakan  kebutuhan  peserta  didik.  Esensi  pendidikan  baik  dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah - sebagai satu-satunya jalur yang dapat ditempuh untuk mencetak generasi yang akan mengukir profil atau status  atau  karakter  bangsa  Indonesia  di  era  moderen  ini  -  nampaknya mulai  mengalami  kemunduran.  Jaminan  bahwa  setiap  anak  akan mendapat  pendidikan  yang  baik  dan  benar  masih  perlu  dipertanyakan. Isnaeni  dalam  blognya  menyatakan  bahwa,  tata  sosial  yang  kapitalis- sekuler  menyajikan  menu  individualis  dan  materialis  yang  harus disantap oleh para generasi mulai bayi, balita, anak-anak sampai dewasa. Dunia  pendidikan  memiliki  andil  yang  tidak  kecil  terkait  krisis multidimensi, karena tidak mampu melahirkan pribadi-pribadi utuh yang mampu menyelesaikan problematika bangsa. 14 .
Realita  sehari-hari  sering  terdengar  tentang  pendidikan  yang berkualitas  selalu  identik  dengan  biaya  mahal  atau  tidak  gratis. Misalnya,  di  Yogyakarta  pada  tahun  2006,  biaya  seorang  anak  untuk masuk TK dan SD saja saat itu membutuhkan biaya Rp 500 ribu sampai
13 http://esaipolitiknurani.blogspot.com/2009/01/resensi-buku-pendidikan-marxis- sosialis.html . diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
14 http://isnaeni.blog.unair.ac.id/2009/08/06/potret-pendidikan-di-indonesia/ . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
Rp  1  juta.  Bahkan  ada  yang  memungut  di  atas  Rp  1  juta.  Sedangkan untuk  masuk  SLTP  atau  SMA  bisa  mencapai  Rp  1  juta  sampai  Rp  5 juta. 15 Mahalnya  biaya  pendidikan  yang  harus  dibayar  oleh  masyarakat yang  ingin  mengenyam  pendidikan,  menjadikan  pendidikan  sebagai barang  mahal  dan  langka  untuk  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang hidup  dalam  kemiskinan.  Besarnya  biaya  pendidikan  yang  ada  saat  ini, telah  memaksa  orang-orang  miskin  untuk  memilih  antara  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  mereka,  atau  mengeluarkan  biaya  yang  tidak sedikit  untuk  mengenyam  pendidikan.  Saat  ini,  pendidikan  dengan kualitas  yang  baik  hanya  mampu  dinikmati  oleh  orang-orang  yang berpunya  dalam  hal  materi.  Orang  yang  punya  uang  akan  bebas menikmati  kualitas  pendidikan  yang  baik,  sedangkan  orang  yang  tidak mampu  atau  miskin  harus  pasrah  dengan  kualitas  pendidikan  yang seadanya, tidak berkualitas, dan fasilitas penunjang yang sangat minim. Padahal, pendidikan  yang bermutu dan berkualitas baik merupakan hak seluruh anak bangsa, tanpa melihat status sosial-ekonominya dan inilah yang  sesungguhnya  merupakan  janji  berkembangnya  peradaban  dan bangsa.
Rendahnya  perhatian  pemerintah  terhadap  sektor  pendidikan berdampak  pada  bobroknya  dunia  pendidikan  di  Indonesia  dengan adanya  praktik  komersialisasi  dan  kapitalisasi  pendidikan.  Rendahnya anggaran  pendidikan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  membuat praktik  komersialisasi  dan  kapitalisasi  pendidikan  menjadi  semakin subur  dengan  dalih  untuk  menutup  kekurangan  biaya  operasional  yang tidak  dipenuhi  oleh  pemerintah.  Membuat  pendidikan  menjadi berkualitas  memang  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  namun bukan  berarti  hal  itu  dapat  begitu  saja  dibebankan  kepada  masyarakat. Hal tersebut tetap merupakan kewajiban pemerintah yang harus mampu menjamin pendidikan setiap warganya, baik kaya ataupun miskin, tanpa membedakannya.
Pendidikan  merupakan  tolak  ukur  kemapanan  seseorang.  Mulai dari buruh pabrik sampai pejabat di negeri ini mengirimkan anak mereka
15 Bambang Purwoko. Analisis: Orang Miskin Dilarang Sekolah. Yogyakarta, 14 Juli 2006.
ke  sekolah  dengan  dalih  meraih  masa  depan.  Namun  tanpa  disadari, dunia  pendidikan  saat  ini  terbagi  menjadi  kelas-kelas  sosial  ekonomi yang berbeda satu dengan lainnya. Sekali lagi, mereka yang mempunyai uang  berlebih  akan  lebih  memilih  menyekolahkan  anak-anaknya  ke sekolah  di  tengah  kota,  dengan  fasilitas  dan  kualitas  yang  sangat  baik, sementara  mereka  yang  tidak  mempunyai  banyak  uang  akan  lebih memilih  menyekolahkan  anak-anaknya  di  sekolah-sekolah  pinggiran dengan  fasilitas  dan  kualitas  yang  sangat  minim.  Dengan  dana  yang sangat  minim  itu,  orang-orang  miskin  tersebut  tidak  lagi  memikirkan tentang  fasilitas  dan  kualitas  sekolah,  yang  terpenting  anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan, itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Bambang Purwoko dalam analisisnya, mengungkapkan :
“Kita  pernah  mengalami  saat-saat  ketika  para birokrat gemar mempersulit urusan rakyat. Jargon yang terkenal saat itu adalah "kalau bisa dipersulit mengapa  harus  dipermudah?"  Kini  nampaknya para  birokrat  sekolah  negeri  sedang  gemar menikmati  jargon  baru  kapitalisasi  pendidikan, "kalau bisa dibuat mahal mengapa harus murah?". Jika  dalil  sesat  ini  kita  telan  mentah-mentah, alangkah  malangnya  nasib  rakyat  miskin  dan mereka  yang  hidupnya  pas-pasan,  karena  berarti tertutup  kemungkinan  bagi  anaknya  untuk menjadi  lebih  pintar.  Tertutup  pula  peluang  bagi anak-anak untuk memperbaiki nasib orang tuanya. Hanya  anak-anak  kaya  yang  tinggal  dan bersekolah  di  kota  yang  memiliki  peluang menjadi  pintar. Anak-anak miskin  dan sekolah di desa  akan  tertinggal  selamanya.  Alangkah  tidak adilnya dunia pendidikan Indonesia.” 16
Pada  dasarnya,  pendidikan  adalah  hak  dasar  setiap  warga masyarakat,  kaya  atau  miskin.  Pemerintah  berkewajiban  untuk memastikan  bahwa  semua  warga  masyarakat  dapat  memperoleh  akses pendidikan  secara  mudah  dan  murah.  Namun  kenyataan  yang  ada  di masyarakat  justru  berbanding  terbalik  dengan  esensi  pendidikan  itu sendiri. Saat ini, masyarakat, terutama dari kalangan bawah atau miskin tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang semakin melejit tinggi.
16 Bambang Purwoko. Analisis : Bisnis Sekolah Negeri. Kedaulatan Rakyat, 3 Agustus 2006.
Mereka  beranggapan  bahwa  sekolah  adalah  barang  mahal  yang  tidak mungkin  mereka  miliki.  Jangankan  memiliki  pendidikan  yang  layak, bermimpi untuk dapat bersekolah pun mereka tidak sanggup.
Banyak orang miskin yang merasa bahwa sekolah adalah ladang untuk menghabiskan uang hasil jerih payah mereka. Bukan tanpa alasan mereka  berkata  begitu.  Mahalnya  biaya  sekolah  membuat  orang-orang miskin  mesti  berpikir  seribu  kali  untuk  dapat  bersekolah  yang merupakan  salah  satu  alternativ  peretas  jalan  untuk  meninggalkan kemiskinan.  Kebodohan  telah  membuat  orang-orang  miskin  tersebut hidup  hanya  dalam  alam  pikiran  mereka.  Modernisasi  tidak  berarti apapun bagi mereka selain menambah sulit hidup mereka karena harga yang  harus  dibayar  untuk  sebuah  modernitas  sangatlah  mahal.  Mereka yang bodoh hanya akan melihat dunia dari satu sudut pandang, mereka tidak menyadari bahwa di luar sana ada begitu banyak kehidupan yang lebih baik lagi.
Modernisasi  yang  datang  ke  Indonesia  memberikan  pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sendiri. Modernitas bukan hanya  berdampak  pada  perkembangan  teknologi  atau fashion belaka. Namun, juga berdampak pada pola pikir masyarakat yang akan semakin maju dan baik. Anthony Giddens menjelaskan konsep modernitas dalam “ The  Juggernaut  Of  Modernity ” 17 .  Giddens  menjelaskan  bahwa modernitas  layaknya  sebuah  kendaraan  besar  yang  akan  terus  melaju, menggiring  masyarakat  untuk  terus  berlari  menuju  masa  depan. Modernitas  akan  melindas  setiap  hal  yang  tetap  berada  ditempatnya. Dalam  hal  ini,  setiap  manusia  yang  tidak  dapat  mengimbangi  laju perkembangan jaman akan tertinggal dan akhirnya akan sangat sulit bagi manusia itu untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di luar dirinya.
Mahalnya  biaya  sekolah  bukan  satu-satunya  hambatan seseorang tidak dapat bersekolah. Pragmatisme bahwa sekolah itu tidak penting  juga  mempengaruhi  cara  berpikir  para  orang  tua,  apakah mereka  akan  menyekolahkan  anak-anaknya  ataukah  tidak  sama  sekali. Masalah  biaya  pun  mengikuti  sikap  pragmatis  tersebut,  dimana  biaya
17 Ritzer, George. 2000. Sociological Theory. McGraw-Hill Internasional Editions. Singapore. Hlm. 557-558.
untuk  bersekolah  tidak  hanya  biaya  untuk  membayar  sekolah,  namun juga  biaya  untuk  membeli  perlengkapan  sekolah,  yang  tentu  saja tidaklah gratis.
Perlengkapan  sekolah,  bagi  sebagian  orang,  bukan  barang  yang murah. Berikut ini tabel harga perlengkapan sekolah per Januari 2011. Tabel 4. Harga Perlengkapan Sekolah Habis Pakai per Oktober 2012
NO JENIS PERLENGKAPAN HARGA SATUAN (Rp.) 1. Buku Tulis (Sinar Dunia) 2.495 2. Buku Gambar 2.500 3. Pensil 2B 3.250 4. Pulpen Standard-Fine 1.100 5. Penghapus 1.200 6. Rautan 1.000 7. Penggaris 1.000 JUMLAH 12.545 Sumber : Kopkun Unsoed
Tabel  5.  Harga  Perlengkapan  Sekolah  Tidak  Habis  Pakai  per  Oktober
2012 NO JENIS PERLENGKAPAN HARGA SATUAN (Rp.) 1. Seragam Sekolah (1 stel seragam merah putih) 65.000 2. Sepatu 50.000 3. Tas 50.000 4. Buku Bacaan 10.000 JUMLAH 155.000
Sumber : Toko Perlengkapan Sekolah di Purwokerto.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  biaya  untuk membeli  perlengkapan  sekolah  tidaklah  sedikit.  Mereka  yang  berasal dari kalangan menengah ke atas, mungkin  tidak  akan  merasakan beban berat  karena  harus  membeli  perlengkapan  sekolah  itu.  Namun,  bagi orang-orang  yang  berasal  dari  kalangan  menengah  ke  bawah,  biaya besar  yang  harus  mereka  keluarkan  untuk  membeli  perlengkapan sekolah  tersebut  sangatlah  memberatkan  bagi  mereka.  Dalam  tabel diungkapkan bahwa harga satu stel seragam sekolah adalah Rp. 65.000, padahal pada kehidupan nyata, anak yang duduk dibangku sekolah dasar (SD)  paling  tidak  membutuhkan  3-4  stel  seragam  sekolah  (seragam
pramuka,  seragam  merah-putih,  seragam  olahraga,  seragam  identitas sekolah  atau  local).  Maka  bisa  dibayangkan  berapa  banyak  uang  yang harus  dikeluarkan  hanya  untuk  membeli  seragam-seragam  sekolah tersebut.  Bagi  orang-orang  dari  kalangan  menengah  ke  bawah,  uang yang  harus  mereka  keluarkan  untuk  membeli  seragam  sekolah  itu sangatlah  besar  nilainya.  Belum  lagi  ditambah  dengan  membeli perlengkapan  sekolah  lainnya.  Hal  itu  akan  sangat  memberatkan  bagi mereka.
Sekolah  yang  menjadi  barang  mewah  untuk  anak-anak  miskin tersebut  pun  bukanlah  sekolah  yang  mempunyai  fasilitas  lengkap dengan  segala  kenyamanan  yang  diberikan  demi  mendukung  proses belajar  mengajar.  Sekolah  yang  mereka  impikan  tidak  jarang mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan.
Sungguh  tragis  ketika  kita  melihat  sebuah  bangunan  sekolah yang semestinya aman dan nyaman sebagai tempat belajar para penerus bangsa  ternyata  atapnya  berlubang-lubang  yang  menyebabkan  para siswa  harus  kepanasan  ketika  matahari  bersinar  terik  atau  harus kehujanan ketika cuaca sedang tidak mendukung, harus ditopang dengan bambu  agar  atapnya  tak  roboh,  dan  dindingnya  berlubang  yang menyebabkan  konsentrasi  para  siswa  menurun.  Gambar  berikut memperlihatkan bagaimana kondisi beberapa sekolah yang rusak namun tetap digunakan sebagai sarana belajar-mengajar para siswa dan guru.
Gambar 6. 18 Gambar 7. 19 18 Salah satu sekolah dasar (SD) di kota Medan.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161505:s ejumlah-sd-ditemukan-rusak-berat&catid=14&Itemid=27 . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
19 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kepung, Kediri. http://metro.vivanews.com/news/read/179373-atap-hancur--4-bulan-siswa-belajar-di- teras . Diakses pada Sabtu, 20 Desember 2012.
Gambar 8. 20
Gambar 9. 21
Berdasarkan  data  statistik  dari  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  saat ini  terdapat  sekitar  161.000  gedung  sekolah  yang  rusak.  Berdasarkan data  tahun  2007/  2008  gedung  Sekolah  Dasar  rusak  sebanyak  139.461, meliputi  72.471  rusak  ringan  dan  66.990  rusak  berat. 22 Dengan demikian,  dapat  dilihat  bahwa  ada  peningkatan  jumlah  sekolah  rusak setiap tahunnya.
Sistematisasi pendidikan pun terlihat jelas ketika anak-anak dari kalangan  kurang  mampu  tersebut  mulai  memasuki  dunia  pendidikan formal.  Kemiskinan  dan  status  sosial  mereka  menjadi  tolak  ukur  untuk teman-temannya apakah mereka layak atau tidak memasuki lingkungan baru itu.
Berada  pada  lingkungan  yang  baru  tentu  membuat  diri  kita merasa  tidak  nyaman.  Secara  sosiologis,  proses  adaptasi  seseorang ketika masuk dalam suatu lingkungan yang baru dapat dijelaskan dengan
20 SD Muhammadiyah dalam novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata. http://www.wartakota.co.id/read/news/10551# . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012
21 Salah satu SD di Pulau Timor. http://berangberang.blog.friendster.com/ . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
22 http://www.suaramedia.com/berita-nasional/21471-qribuan-gedung-sekolah-rusak-dpr- pikirkan-kepentingan-sendiriq.html . diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012
menggunakan Teori Anomi  yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Merton menjelaskan keterkaitan antara kelas sosial dengan kecenderungan  adaptasi  sikap  dan  perilaku  kelompok.  Dalam  teorinya, Merton  mencoba menjelaskan perilaku deviasi dengan membagi  norma sosial menjadi 2 (dua) jenis yaitu tujuan sosial (sociate goals) dan sarana yang  tersedia  (means) 23 .  Adanya  perbedaan  kelas  sosial  menimbulkan adanya  perbedaan  tujuan  dan  sarana  yang  dipilih.  Dengan  kata  lain struktur  sosial  yang  berbeda-beda  dalam  bentuk  kelas  menyebabkan adanya  perbedaan  kesempatan  untuk  mencapai  tujuan.  Kelompok masyarakat  kelas  bawah  atau  miskin  misalnya  memiliki  kesempatan yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  kelompok  masyarakat  kelas  atas atau  kaya.  Keadaan  tersebut  -  tidak  meratanya  kesempatan  dan  sarana serta  perbedaan  struktur  kesempatan  -  selanjutnya  menimbulkan  rasa kecewa pada kelompok bawah atau miskin.
Sekolah  sebagai  tempat  menuntut  ilmu  memang  menjanjikan beberapa  hal.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang,  semakin luas  pula  kesempatan  pekerjaan  yang  bisa  didapatkannya.  Secara  tidak langsung, sekolah menjanjikan masa depan yang lebih baik, jika jenjang pendidikan seseorang bisa terus meningkat.
Pendidikan tidak lagi sama untuk semua orang, namun yang ada saat ini justru pendidikan mulai tersistematisasi dengan amat jelas. Uang atau  materi  menjadi  tolak  ukur  sebuah  lembaga  pendidikan  dalam mencari  siswa-siswanya.  Seolah-olah  menjadi  pintar  adalah  hak  bagi orang-orang  yang  mempunyai  uang  yang  cukup  untuk  menyekolahkan anak-anaknya  saja.  Pendidikan  menjadi  barang  mahal  untuk  sebagian masyarakat  Indonesia. Biaya  yang tidak murah, menjadikan pendidikan sulit untuk dijangkau oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi lemah.
Pragmatisme  kontemporer  masyarakat  Indonesia  saat  ini  adalah bahwa  uang  menjajikan  kehidupan.  Uang  adalah  instrumen  untuk memenuhi  kebutuhan  material  dan  non  material.  Semakin  banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang berseliweran di jalan-jalan di kota-kota
23 http://ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/120 . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
Indonesia  menunjukkan  kemampuan  masyarakat  Indonesia  untuk mengumpulkan  sejumlah  uang  untuk  membeli  alat  transportasi  modern tersebut.  Kekacauan  lalu  lintas  di  jalan  juga  mengindikasikan  bahwa masyarakat  lebih  suka  membawa  kendaraan  sendiri  daripada menumpang angkutan umum yang, kondisinya memang, tidak membuat nyaman  penumpang.  Kendaraan  seakan  telah  menjadi  salah  satu must have things dalam kehidupan tiap orang. Di sisi yang lain, jumlah calon haji dari Indonesia, misalnya, selalu di atas kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia  yang  mampu  mengumpulkan  sejumlah  uang  yang  tidak sedikit  untuk  melengkapi  religiusitasnya.  Semakin  ruwetnya  parkir kendaraan  di  sekolah-sekolah  di  kota-kota  menegaskan  bahwa  yang bersekolah  di  situ  adalah  mereka  yang  memiliki  uang  berkecukupan. Mulai  dari  kendaraan,  haji,  dan  sekolah,  melalui  deskripsi  tersebut, hanya dapat dipenuhi jika seseorang memiliki sejumlah uang. Di tengah pragmatisme  semacam  itulah  orang  tua  dari  keluarga  miskin  mesti terseok untuk “menyesuaikan diri”.
Para  orang  tua  dari  keluarga  miskin  saat  ini  cenderung menempatkan  urgensi  uang  untuk  “membeli  kehidupan”  daripada menyekolahkan anak-anaknya. Mereka akan lebih memilih membelanjakan  uang  sebesar  Rp.  300.000 24 untuk  membeli  sembako, demi  membuat  perut  mereka  menjadi  kenyang  dan  dapat  menyambung hidup,  daripada  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya  dengan  resiko kelaparan.  Tampaknya,  telah  menjadi  “rahasia  umum”  bahwa  uang sebesar  Rp.  300.000  tidak  akan  bisa  membuat  seorang  anak  dapat memperoleh  pendidikan  yang  layak  dan  berkualitas.  Hal  tersebut membuat orientasi kehidupan orang-orang miskin tersebut berubah: dari janji kebahagiaan (melalui sekolah) melihat masa depan anak-anak yang cerah  menjadi  sekedar  bertahan  hidup.  Kebahagiaan,  bagi  keluarga miskin,  bukanlah  janji  dan  mimpi.  Kebahagiaan  adalah  mampu  makan sehari 1-2 kali, memiliki tempat untuk berteduh dari hujan dan sengatan terik matahari, dan tidak hidup telanjang seperti binatang. Kebahagiaan
24 Hasil perbincangan dengan salah satu tukang kebun di Desa Bobosan, Purwokerto.
dengan  demikian,  adalah  bertahan  untuk  tetap  hidup  –  dan  tidak  mati kelaparan  –  dan  mempertahankan  sisi  paling  dasar  kemanusiaan  – tempat  tinggal  dan  tubuh  yang  tertutup  pakaian.  Inilah  pragmatisme yang membatasi ruang gerak anak-anak dari keluarga miskin saat ini.
Orang miskin menjadi sangat tertatih-tatih mengikuti pragmatisme  kontemporer  masyrakat  Indonesia.  Orang  miskin  hanya mampu  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  pun  dengan  berat  karena kabutuhan seperti itu sangat mahal harganya. Berikut adalah tabel harga beberapa kebutuhan sehari-hari per Oktober 2012.
Tabel 6. Harga Kebutuhan Sehari-hari per Oktober 2012.
NO JENIS BARANG HARGA (Rp.) 1. Beras IR 6.500 / kg 2. Mie Instan “Supermie” 950 / bungkus 3. Gula Pasir 9.500 / kg 4. Kopi 15.000 / kg 5. Minyak Goreng Curah 9.500 / kg
Sumber : Warung Sembako di Desa Bobosan, Purwokerto.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dibayangkan  berapa  banyak jumlah biaya  yang harus dikeluarkan oleh setiap keluarga miskin untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  Jika  satu  keluarga  kecil  yang terdiri  dari  empat  orang  anggota  keluarga  (Bapak,  Ibu,  dan  dua  orang anak)  membutuhkan  beras  sebanyak  15-20kg/bulan,  maka  setiap bulannya  mereka  harus  mengeluarkan  biaya  sebesar  Rp.  97.500  –  Rp. 130.000,  hanya  untuk  membeli  beras  saja.  Belum  lagi  jika  ditambah dengan membeli mie instan, gula pasir, kopi, dan minyak goreng. Maka akan  semakin  besar  pula  biaya  yang  harus  mereka  keluarkan  untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.
Makanan  adalah needs , bukan something  wanted .  Makanan,  dengan demikian,  adalah  kebutuhan  yang  tidak  terhindarkan.  Jika  pengeluaran per bulan setiap orang untuk makanan hampir sebesar Rp 150,000 maka keluarga miskin  yang beranggotakan 4 orang mesti mengeluarkan uang sekitar  Rp  600,000.  Dengan  kondisi  yang  seperti  itu,  keluarga  miskin yang  memperoleh  pendapatan  persis  sebesar  UMR  di  Jawa  Tengah (Rp.660.00/bulan,  lihat  Latar  Belakang,  hal.  3)  tidak  lagi  (mampu)
berpikir  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya.  Mereka  akhirnya  hanya berpikir  tentang  apa  yang  dapat  menyambung  hidup  mereka  keesokan harinya. Maka, menjadi sangat rasional dan masuk akal ketika orang tua miskin menempatkan pendidikan anak-anaknya dalam pilihan hidup dan mati:  jika  anak  tidak  sekolah,  hidup,  jika  anak  sekolah,  bisa  mati kelaparan.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  anak-anak  miskin  dalam  OMDS, bukan  hanya  tentang  pragmatisme  orangtua  dan  majikan  mereka  yang tidak setuju mereka bersekolah, namun juga tentang masalah biaya yang pada akhirnya memaksa mereka untuk bekerja membanting tulang demi memenuhi  keinginan  mereka  untuk  bersekolah  yang  memakan  biaya tidak sedikit.  Persoalan  biaya sekolah, bukan hanya tentang biaya SPP, namun juga tentang biaya perlengkapan sekolah yang harus mereka beli. Saat ini, biaya SPP untuk pendidikan 9 tahun memang telah dibebaskan oleh  pemerintah.  Namun  bukan  berarti,  beban  yang  harus  ditanggung oleh  para  orangtua  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya  menjadi  lebih ringan.  Karena,  biaya  SPP  yang  telah  dibebaskan  itu  seolah “bertransformasi” menjadi biaya untuk membeli pakaian seragam, kaos kaki,  sepatu,  buku  tulis,  pensil, ball-point ,  tas  sekolah  dan  sebagainya. Belum  lagi,  buku  bacaan  yang  hampir  setiap  semester  mesti diperbaharui.  Meski  sejak  tahun  2009  pemerintah  telah  menggulirkan dana BOS (Biaya Operasional  Sekolah) 25 yang  salah  satu peruntukkannya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik  akan buku  bacaan,  pada  tingkat  implementasi,  tidak  semua  sekolah  yang menyediakan  pendidikan  wajib  9  tahun  (SD  dan  SMP)  mematuhinya. Dengan  demikian,  masih  cukup  banyak  orang  tua  murid  yang  mesti mengeluarkan uang sendiri untuk memenuhi anaknya akan buku bacaan sekolah.  Program  wajib  belajar  9  tahun  yang  membebaskan  peserta didiknya  dari  biaya  operasionalnya,  ternyata  tidak  seluruhnya  benar- benar  gratis  bagi  orang  tua  murid.  Persoalan  yang  dihadapi  anak-anak
25 Direktorat Pembinaan TK dan SD KEMENDIKNAS, http://bos.ditptksd.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid= 75 diakses pada hari Sabtu, 29 Desember 2012.
tersebut  semakin  pelik  ketika  berhadapan  dengan  pandangan stereotipikal masyarakat kepada orang miskin.
Secara sosiologis, tindakan dan atau perilaku manusia ditentukan oleh  status  sosial  ekonominya.  Setidaknya,  demikian  itu  yang  diyakini oleh Karl Marx (1818-1883) melalui konsep materialisme historisnya. 26
Tindakan, perilaku, dan bahkan kehidupan sosial ditentukan oleh materi. Sejarah  perkembangan  manusia  adalah  sejarah  perkembangan  materi. Seorang  yang  dalam  kehidupannya  dipenuhi  dan  difasilitasi  dengan kebutuhan-kebutuhan  sehari-hari  (yang  dalam  kerangka  berfikir  Marx tersebut adalah salah satu bentuk materi) yang berlimpah, pertama-tama, akan  memiliki  pengalaman  dan  kemudian  cara  pandang  yang  berbeda dengan mereka yang serba kekurangan. Melalui cara yang demikian itu pula  pandangan stereotipikal (kecurigaan  dan  atau  pandangan  negatif) antarkelas  sosial  ekonomi  yang  berbeda  menyusup.  Secara  mental  dan psikologis, kondisi ekonomi yang lemah, membuat mereka secara tidak langsung  akan  merasa  berbeda  dengan  teman-temannya  yang  kondisi ekonominya  jauh  di  atas  mereka  yang  lemah,  sehingga  dapat mempengaruhi  kemampuan  mereka  ketika  bersekolah.  Anak-anak miskin  yang  berhasil  melepaskan  diri  dari  sindrom  rendah  diri  ini  dan mampu  berprestasi  dalam  pendidikannya,  tentu  saja,  bukan  tidak  ada. Namun demikian, jumlah yang berhasil tersebut masih jauh lebih sedikit daripada  mereka  yang  terpaksa  harus  membentengi  diri  secara psikologis  melalui  perilaku-perilaku  yang  tidak  semestinya.  Tawuran yang  melibatkan  pelajar  SD  dan  SMP  di  jalanan  Jakarta,  tidak  hanya dapat  dilihat  dari  adanya  perkembangan  perilaku  kriminal  sejak  dini melainkan  tawuran  itu  berfungsi  sebagai  pemersatu  bagi  siswa-siswa yang berbeda status sosial ekonominya dan di dalam keseharian bisa jadi tidak pernah bertegur sapa.
Pendidikan  bukan  lagi  diorientasikan  dan  ditujukan  untuk mengentaskan  kebodohan,  tapi  telah  dijadikan  sebagai  ladang  bisnis bagi  sebagian  orang.  Mereka  ini  tampaknya  tidak  lagi  peduli  pada
26 Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme , PT. Gramedia, Jakarta, 1999, h. 139-142 dan 215-218.
generasi  muda  bangsa  yang  butuh  pendidikan  berkualitas.  Akhir-akhir ini,  kita  banyak  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  esensi  dunia pendidikan  kita  telah  berubah.  Tujuan  pendidikan  tidaklah  hanya mengisi ruang-ruang imajinasi dan intelektual anak, mengasah kepekaan sosialnya, ataupun memperkenalkan mereka pada aspek kecerdasan emosi.  Emile  Durkheim  (1858-1917) 27 berpendapat  bahwa pendidikan  adalah  suatu social  thing ,  dimana  pendidikan  bukan  hanya satu  bentuk,  baik  dalam  artian  ideal  maupun  aktualnya,  tetapi bermacam-macam.  Menurut  Durkheim,  pendidikan  merupakan  alat untuk  mengembangkan  kesadaran  diri  dan  kesadaran  sosial  menjadi suatu  panduan  yang  stabil,  disiplin,  utuh,  serta  bermakna.  Tujuan  dan konsep tentang pendidikan seperti diutarakan diatas, saat ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.
Saat ini, pendidikan telah menjadi komoditi: segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Dalam kerangka berfikir Marx, pendidikan telah mengalami  proses  yang  disebut  sebagai  komodifikasi:  segala  sesuatu yang  tadinya  tidak  bisa  atau  tidak  layak  untuk  diperjualbelikan  kini dapat dan layak diperjualbelikan.  Dalam bukunya Communist Manifesto (1848),  Marx  mendefinisikan  komodifikasi  sebagai  “ Callous  Cash Payment ”:  pembayaran  tunai  yang  tidak  pantas. 28 Ia  menggambarkan bahwa  kaum  kapitalis  yang  mempunyai  kontrol  atas  apapun  telah mengubah  nilai-nilai  personal  menjadi  nilai  tukar.  Sehingga  segala sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Komersialisasi  dari  aktivitas  pendidikan  dilakukan  melalui tekanan  yang  disampaikan  dalam  mekanisme  pasar.  Segala  bentuk aktivitas pendidikan dilakukan semata-mata untuk tujuan komersialisasi, untuk  tidak  menyebut profit-oriented .  Pendidikan  kontemporer  telah
27 http://books.google.co.id/books?id=TkqF8C8ffK4C&pg=PA223&lpg=PA223&dq=sosi o- kultural+durkheim&source=bl&ots=OV36VAOgZe&sig=J_lNu8Pye2Ui7nvbrB7I8Mel 7lk&hl=id&ei=EGNPTenLJI_trQfi39XZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum =4&ved=0CCMQ6AEwAw#v=onepage&q=sosio-kultural%20durkheim&f=false . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012
28 http://kili.multiply.com/journal/item/3/Arsip_tugas_manajemen_media_Apakah_Komo difikasi_Itu . Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.
mengurung  tujuan  luhur  pendidikan  itu  sendiri  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Durkheim  di  muka  menjadi  sekedar  “ ono  rego  ono rupo ”, terminologi Jawa untuk mendeskripsikan interaksi ekonomis: jika anda  memiliki  uang  banyak  maka  anda  akan  memperoleh  imbal  materi yang lebih baik daripada jika uang anda sedikit; dengan perkataan lain, jika uang anda sedikit maka imbal materi yang anda peroleh akan buruk. Sisi human  interest pada  pendidikan  seakan  hilang  di  bawah  bayang- bayang komodifikasi dan kemersialisasi pendidikan.
Bicara  tentang  pendidikan  di  Indonesia  seakan  tidak  akan  ada habisnya.  Ada  begitu  banyak  masalah  pendidikan  di  negeri  ini  yang membuat  wajah  dunia  pendidikan  semakin  buram.  Mulai  dari  kualitas siswa  yang  masih  rendah,  pengajar  yang  kurang  profesional,  biaya pendidikan  yang  mahal,  bahkan  aturan  UU  Pendidikan  yang kacau. Kenyataan  yang  dapat  kita  lihat  bahwa  banyak  di  daerah-daerah pinggiran  yang  tidak  memiliki  sarana  pendidikan  yang  memadai. Dengan  terbengkalainya  program  wajib  belajar  sembilan  tahun mengakibatkan  anak-anak  Indonesia  masih  banyak  yang  putus  sekolah sebelum  mereka  menyelesaikan  wajib  belajar  sembilan  tahun.  Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dari pemerintah,  maka  sulit  bagi  bangsa  ini  keluar  dari  masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai,  staf pengajar  yang berkompeten, kurikulum  yang tepat, dan  memiliki  sistem  administrasi  dan  birokrasi  yang  baik  dan  tidak berbelit-belit.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya,  sekolah-sekolah  gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan  ,”Benarkah  sekolah  tersebut  gratis?  Kalaupun  gratis,  wajar karena  kondisinya  yang  sangat  memprihatinkan.  Siapa  yang  mau sekolah disana??”
Pendidikan  berkualitas  memang  tidak  mungkin  murah,  atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang
seharusnya membayarnya?
Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan bermutu.  Akan  tetapi,  kenyataannya,  pemerintah  justru  ingin  berkilah dari  tanggung  jawabnya.  Padahal,  keterbatasan  dana  tidak  dapat dijadikan  alasan  bagi  Pemerintah  untuk  cuci  tangan  dalam  masalah pendidikan  yang  semakin  rumit  setiap  harinya.  Sesungguhnya,  bukan tidak  ada  dana  untuk  mensubsidi  pendidikan  melainkan  ketiadaan political  will elit  politik  penentu  kebijakan  di  negeri  ini  serta penanganan  dana  pendidikan  yang  tidak  profesional  sehingga  dana tersebut hanya tersebar di seputar ibu kota Negara.

## C. Kesimpulan dan Implikasi.

## 1. Kesimpulan.
Pendidikan  dan  kemiskinan  adalah  dua  hal  yang  saling  terkait. Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap orang tanpa memandang kaya-miskin  seseorang.  Namun  kenyataannya,  pendidikan  yang seharusnya  menjadi  jalur  bagi  masyarakat  miskin  untuk  dapat memperbaiki kehidupannya, nyatanya tidak dapat berbuat apa-apa ketika orang-orang miskin tersebut justru tersingkirkan darinya dan tidak dapat menggapainya.  Ketidakadilan  dalam  dunia  pendidikan  semakin  terlihat jelas  dengan  adanya  sistematisasi  pendidikan,  dimana  akhirnya  terjadi gap antara  kelompok  orang-orang  kaya  dan  kelompok  orang-orang miskin  dalam  dunia  pendidikan.  Mereka  yang  berasal  dari  keluarga kaya, akan dengan mudah mengakses pendidikan yang berkualitas baik. Sedangkan orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, harus  bekerja  keras  dan  berjuang  demi  mendapatkan  pendidikan  yang layak  untuk  dirinya,  keluarga,  dan  anak-anaknya. Terminology Jawa “ ono rego ono rupa” telah menjadi slogan baru dalam dunia pendidikan. Maka  tidaklah  mengherankan,  ketika  orang-orang  miskin  yang  berhasil mengenyam  pendidikan  formal,  tetap  menjadi  miskin  (meskipun  ada beberapa  yang  akhirnya  sukses  merubah  hidupnya).  Hal  tersebut dikarenakan  pendidikan  yang  didapatnya  adalah  pendidikan  yang seadanya,  yang  jauh  dari  fasilitas  memadai,  bahkan  dengan  kualitas
yang  masih  perlu  dipertanyakan  kelayakannya.  Jauh  berbeda  dengan orang-orang  yang  mempunyai  banyak  uang  yang  dapat  bersekolah disekolah dengan fasilitas yang memadai, dan kualitas yang baik.
Sistematisasi  kemiskinan  dan  pendidikan  yana  terjadi  dalam masyarakat sebagai berikut :
●  Orang  miskin  mempunyai  peluang  yang  lebih  sedikit  dalam kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan,  dibandingkan dengan  orang-orang  kaya.  Bukan  hanya  karena  biaya  yang harus  dikeluarkan  untuk  mengenyam  pendidikan  yang  tidak murah,  tetapi  juga  karena  pragmatisme  masyarakat  umum yang  menganggap  bahwa  orang  miskin  tidak  layak  untuk sekolah karena sekolah tidak akan bisa merubah hidup mereka menjadi  lebih  baik.  Mereka  justru  akan  semakin  miskin karena biaya yang dikeluarkan untuk sekolah tidaklah sedikit.
●  Kemiskinan  membuat  sebagaian  orang  enggan  mengenyam pendidikan,  karena  pola  pikir  mereka  yang  menganggap bahwa  sekolah  tidaklah  penting  dan  hanya  membuang-buang uang saja.
●  Biaya  pendidikan  yang  mahal  semakin  membuat  masyarakat miskin  sulit  untuk  menggapai  dunia  pendidikan  itu  sendiri.
Mereka  harus  bekerja  dan  berjuang  keras  agar  dapat mengenyam pendidikan yang layak.
●  Kurangnya  perhatian  pemerintah  dan  lembaga  pendidikan terhadap  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  membuat  proses kegiatan  belajar  mengajar  menjadi  tidak  maksimal.  Hal  itu juga mengganggu konsentrasi para peserta didik.
Peluang  atau  kesempatan  orang-orang  miskin  dalam  dunia pendidikan haruslah sama. Hal tersebut dapat terjadi jika ada dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum baik kaya maupun  miskin.  Mereka  diharapkan  dapat  bekerjasama  agar  tidak  ada lagi sistematisasi kemiskinan dan pendidikan di negeri ini.
2. Implikasi
●  Peluang  memperoleh  pendidikan  untuk  masyarakat  miskin  harus diperbesar  agar  masyarakat  miskin  dapat  memperoleh  haknya  dalam bidang  pendidikan.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  memberikan pendidikan  atau  sekolah  gratis  untuk  masyarakat  miskin,  dengan fasilitas dan kualitas yang baik.
●  Melakukan  pendekatan  personal  dengan  orang  tua  keluarga  miskin, dan  memberi  pemahaman  pada  mereka  agar  pola  pikir  mereka berubah,  bahwa  pendidikan  penting  untuk  anak-anak  mereka. Sehingga mereka mau menyekolahkan anak-anaknya.
●  Pemerintah  harus  menekan  biaya  pendidikan  yang  semakin melambung  tinggi,  agar  masyarakat  miskin  mampu  menjangkau pendidikan.  Sehingga  tidak  ada  lagi  alasan  tidak  sekolah,  karena sekolah itu mahal dan hanya membuang-buang uang saja.
●  Perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  akan  membuat  proses belajar  mengajar  menjadi  maksimal.  Konsentrasi  siswa  yang  tidak terganggu akan membuat kualitas siswa menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Amin dkk. 2000. Antologi Studi Islam (teori dan metodologi).
Dip PTA IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta Bungin,  Burhan.  2008. Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,
Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Cetakan kedua. Kencana. Jakarta
Faruk. 1994. Pengantar Sosiologi Sastra. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Freire, Paulo. 2003. Menggugat Pendidikan : Fundametalisme, Konservatif, Liberal, Anarkis. Pustaka Pelajar. Jakarta
Gadamer,  Hans  Georg.  2004. Kebenaran  dan  Metode. Pustaka  Pelajar. Jakarta
Karabel, Jerome and A.H. Halsey. 1977. Power and Ideology in Education.
Oxford University Press. New York. Hal. 137-153.
Nasution, S. 1983. Sosiologi Pendidikan . Penerbit Jemmars. Bandung
Palmer,  E.    Richard.  2005. Hermeneutika:  Teori  Baru  Mengenai Interpretasi. Pustaka Pelajar. Jakarta
Prasetyo, Wiwid.  2010. Orang Miskin Dilarang  Sekolah  (mimpi-mimpi tak terjamah). Diva Press. Yogyakarta
Russel,  Bertrand.  1993. Pendidikan  dan  Tatanan  Sosial. Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta
Sumaryono,  E.  2009. Hermeneuti,  Sebuah  Metode  Filsafat. Kanisius. Yogyakarta
Sastra  dan  Pendidikan.  Materi  kuliah  sosiologi  sastra  jurusan  sosiologi, Fisip-Unsoed. 2010.
Sumber Lain :
Definisi Pendidikan. (http://www.scribd.com/doc/7592955/Definisi-
Pendidikan). Diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
Ilham,  Wika  Y,  10  Desember  2007.  Realita  dan  Idealisme  Pendidikan
Nasional. http://scientiarum.com/2007/12/10/potret-pendidikan- nasional-realita-dan-idealisme/.  Diakses  pada  Senin,  29  Oktober 2012.
KementerianSosialRI.2010.http://www.depsos.go.id/modules.php?name=Ne ws&file=article&sid=629. Diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
Manurung, Robert. 22 Maret 2008. 12 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah. http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/03/22/12-juta-anak- indonesia-putus-sekolah/. Diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
Seriyawati,  Lizsa  Anggraeni.  2009. Kandungan  Nilai  Pendidikan  Dalam Novel Menyemai Cinta di Negeri Sakura.
http://organisasi.org/kandungan-nilai-pendidikan-dalam-novel- menyemai-cinta-di-negeri-sakura.  Diakses  pada  Senin,  29  Oktober 2012.
UU  RI  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. http://www.samudra-studio.com/html/FTP/sisdiknas.pdf.Diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
http://esaipolitiknurani.blogspot.com/2009/01/resensi-buku-pendidikan-
marxis-sosialis.html. Diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
http://kepri-dev.bps.go.id/en/description-a-terms/84-penjelasan-teknis/100- kemiskinan. diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.
http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/8438/Tahun-Ini-Orang- Miskin-di-Indonesia-337-Juta-Orang. diakses pada Senin, 29 Oktober 2012.