## URGENSI MAINTAINABILITY   SOFTWARE E-SPT   DAN FAKTOR-FAKTOR   YANG   BERPENGARUH   TERHADAP ALOKASI   PENERIMAAN   PAJAK   PENGHASILAN   (PPH) PASAL   25   BADAN  DI   KPP   MADYA   MALANG   –   JAWA TIMUR
AGUS RAHMAN ALAMSYAH

## ZAINUL MUCHLAS DOSEN STIE ASIA MALANG

## ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  urgensi maintainability software e-SPT dan faktor- faktor   yang   berpengaruh   terhadap   alokasi   penerimaan   Pajak   Penghasilan   (PPh)   Pasal   25 Badan, dasar pemilihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan karena total  penerimaan pajak tertinggi  dari  semua kompenen  pajak berasal dari penghasilan (PPh)  dan ditemukan bahwa pemasukan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan merupakan jenis pajak penghasilan yang   tertinggi  diantara  pajak   penghasilan  lainnya,  selain  itu  untuk   memaintenance   sumber pemasukan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai salah satu institusi pemerintah   menerapkan   sistem   informasi   perpajakan   untuk   kemudahan   dan   efektivitas kelancaran aktivitas penerimaan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  Urgensi Maintainability Software e-SPT, Surat Ketetapan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan mampu meningkatkan  Penerimaan PPh Pasal 25  di  KPP Madya Malang – Jawa Timur, sedangkan  Jumlah Wajib Pajak berdampak negatif terhadap kenaikan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur.
Keywords: urgensi maintainability software e-SPT, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan
PENDAHULUAN Pajak sebagai sumber
penerimaan   yang   potensial,   pemerintah semaksimal   mungkin   berupaya   untuk meningkatkan   dan   mengoptimalkan penerimaan   pajak,   upaya   yang   dilakukan pemerintah   ini   terlihat   pada   jumlah penerimaan   pajak     dalam   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Negara   (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, seperti   terlihat   dari   tahun   2012   sampai dengan   2014,   dimana   pada   tahun   2012 jumlah   penerimaan   pajak   sebesar   Rp. 139.870, 15 milyar dan merupakan 18,32 % dari   jumlah   keseluruhan   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Negara   (APBN), pada   tahun   2013   jumlah   penerimaannya meningkat   sebesar   Rp.   165.051,85   milyar dan   merupakan   18,72   %   dari   jumlah keseluruhan   Anggaran   Pendapatan   dan Belanja   Negara   (APBN),   kemudian   pada tahun 2014 penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar 25,84 % terhadap jumlah keseluruhan PDB dengan nilai sebesar Rp. 269.325,99 milyar.
Berdasarkan   data   Direktorat Jenderal   (Dirjen)   Pajak   tahun   2014, penyumbang utama penerimaan perpajakan (19,91%)   adalah   penerimaan   pajak penghasilan   (PPh),   yaitu   pajak   yang
dikenakan   atas   penghasilan   yang merupakan   tambahan   kemampuan ekonomis   yang   diterima   atau   diperoleh wajib   pajak,   baik   yang   berasal   dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat   dipakai   untuk   konsumsi   atau   untuk menambah   kekayaan   wajib   pajak   (WP) yang   bersangkutan.   Realisasi   penerimaan PPh migas mencapai Rp. 12.776,29 milyar dan penerimaan PPh nonmigas Rp. 73.027,21 milyar. Penerimaan PPh mengalami peningkatan yang   cukup   signifikan   dalam   periode   waktu 2012 sampai  dengan 2014, yaitu dari 16,46 % terhadap   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja Negara   (APBN)   dalam   tahun   2012   menjadi 27.84 % dalam tahun 2014. Dalam tahun 2014, penerimaan   PPh   mencapai   Rp.   1,042,285.22 triliun, yang berarti Rp 885,026.62 miliyar atau 84,91% lebih tinggi  dari penerimaannya  dalam tahun   2013.   Peningkatan   kinerja   tersebut, utamanya  bersumber dari penerimaan PPh non migas   yang   rasionya   terhadap   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Negara   (APBN) meningkat   dari   19,08   %   dalam   tahun   2012 menjadi 19,91 % dalam tahun 2013 dan menjadi 27.84 % dalam tahun 2014. Berikut tabel data penerimaan   Pajak   Penghasilan   (PPh)   di Indonesia Tahun 2012-2014:
Tabel 1.Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Tahun 2012-2014 (Dalam Milyar)
Sumber:   Direktorat   Jenderal   Pajak (www.Pajak.go.id)
Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang disajikan   merupakan   data   jumlah penerimaan   PPh   untuk   Indonesia   secara keseluruhan.   Dapat   dilihat   penerimaan pajak   penghasilan   (PPh)   tertinggi   yaitu pemasukan  dari  penerimaan  PPh Pasal  25 Badan,   sehingga   untuk   me- maintenance sumber   pemasukan   tersebut   maka Direktorat   Jenderal   Pajak   (Dirjen   Pajak) sebagai   salah   satu   institusi   pemerintah menerapkan   sistem   informasi   perpajakan untuk   kemudahan   dan   efektivitas kelancaran aktivitas penerimaan negara dari sektor pajak khususnya  Pajak Penghasilan (PPh). Dirjen Pajak berusaha untuk selalu menyempurnakan pelayanan terhadap wajib pajak dalam rangka mencapai visinya yaitu menjadi   institusi   pemerintah   penghimpun pajak untuk negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah dengan penerapan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan SPT   elektronik   merupakan   aplikasi   yang dibuat  oleh Dirjen Pajak untuk digunakan oleh   Wajib   Pajak   guna   memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT (surat pemberitahuan   terhutang).   Dalam penerapan   aplikasi   atau software e-SPT tersebut, pihak Dirjen Pajak melalui divisi IT selalu melakukan pemeliharaan terhadap software yang digunakan wajib pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan   dikeluarkannya   PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan  Direktur Jenderal   Pajak   Nomor PER-44/PJ/2010 tentang   Bentuk,   Isi,   dan   Tata   Cara Pengisian   serta   Penyampaian   Surat Pemberitahuan Masa   Pajak   Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu diterbitkannya PER- 14/PJ/2013   tentang   Bentuk,   Isi   dan   Tata Cara   Pengisian   dan   Penyampaian   Surat Pemberitahuan   Masa   Pajak   Penghasilan Pasal (PPh) serta Bantuk Bukti Pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) ( www.pajak.go.id ). Berdasarkan uraian di atas maka urgensi maintainability   software e-SPT menjadi prioritas media yang efektif dalam memberikan kemudahan dalam penyampaian   SPT   (surat   pemberitahuan terhutang)   yang   berisi   perhitungan,
pelaporan   dan   pembayaran   pajak,   akan tetapi   aplikasi   software   e-SPT   tidak   akan berarti jika tidak ada pengingkatan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan tanpa adanya penerbitan surat ketetapan pajak   (SKP)   sebagai   dasar   ketetapan pembayaran   pajak   oleh   para   wajib   pajak. Untuk itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian   dengan   judul “Urgensi Maintainability   Software   e-SPT   dan Faktor-faktor   yang   Berpengaruh terhadap   Alokasi   Penerimaan   Pajak Penghasilan   (PPh)   Pasal   25   Badan   di KPP Madya Malang – Jawa Timur”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah   yang   dikemukakan   dalam penulisan penelitian ini adalah:
1. Apakah urgensi
maintainability Software e-SPT  berpengaruh terhadap peningkatan   penerimaan   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan di
KPP Madya Malang? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan
penerimaan   Pajak   Penghasilan   (PPh) Pasal   25   Badan   di   KPP   Madya
Malang?

## TINJAUAN PUSTAKA
Urgensi Maintainability e-SPT Menurut Perkasa, Shanda (2014), maintainability merupakan   salah   satu karakteristik   penting   dalam   menentukan berkualitas atau tidaknya suatu sistem atau software . Maintainability
adalah kemampuan software atau   sistem   untuk dapat dimodifikasi yaitu dilakukan koreksi atau   perbaikan,   adaptasi   serta   perbaikan. Sebuah software setelah berhasil diciptakan dan   diterapkan   harus   dapat   dilakukan proses kekinian atau update sesuai dengan perkemabngan dan dinamika yang berjalan di   dalam   ataupun   di   luar   organisasi   atau perusahaan. Maintainability suatu software memiliki sub karakteristik yang meliputi:
1. Analyzability , yaitu kemudahan untuk melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesalahan.
2. Changeability , yaitu kemudahan untuk melakukan   perubahan   atau   koreksi terhadap software
3. Stability ,   yaitu   kemudahan   sistem untuk   tetap   stabil   pada   saat dioperasikan.
4. Testability ,   yaitu   kemampuan   sistem untuk dapat di test atau dilakukan uji coba setelah dilakukan perbaikan.
Menurut   O-Brien   dan   Marakas (2009)   terdapat   beberapa   aktivitas   dalam perawatan software, yaitu:
1. Correctice   Maintenance ,   merupakan aktivitas   yang   dilakukan   untuk menyelesaikan   bugs   dan   logic   error yang   tidak   terdeteksi   pada   saat implementasi   periode   percobaan. Prosentase biaya mencapai 21 % dari total   biaya   perawatan   yang dialikasikan.
2. Adaptive   Maintenance ,   merupakan aktivitas   perawatan   yang   dilakukan karena pertumbuhan atau perkembangan   perangkat   lunak   atau perangkat keras sehingga memerlukan modifikasi   atau   penambahan   fungsi yang lebih mutakhir untuk mengikuti perubahan   lingkungan   bisnis. Aktivitas ini membutuhkan 25 % dari total biaya yang dialokasikan.
3. Perfective   Maintenance ,   merupakan aktivitas   perawatan   yang   dilakukan pada   saat   software   telah   ada   dan dilakukan   uji   coba   kemudian dilakukan   peningkatan  performa   atau kemampuannya.   Aktivitas   ini membutuhkan porsi biaya yang paling besar   yaitu   mencapai   50%   dari   total biaya perawatan yang dialokasikan
4. Preventive   Maintenance ,   merupakan aktivitas   perawatan   yang   dilakukan untuk   mengurangi   risiko   terjadinya kegagalan   sistem   atau   menambah kapasitas   dari   daya   guna   sistem sebelumnya.
Urgensi Maintainability atau pentingnya proses pemeliharaan sistem  ini dirasakan   oleh   orang-orang   yang   terlibat dalam   aktivitas   sistem   informasi   baik programmer   maupun   end   user   yang menggunakan   sistem   tersebut.   Adapan urgensi   atau  alasan   yang   mendasari pentingnya maintainablity   system dapat dipaparkan sebagai berikut :
1. Mampu   meningkatkan   produktivitas perusahaan,   dengan   melakukan pemeliharaan   terhadap   sistem   atau software maka   produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan karena software yang   digunakan   dapat
berjalan   sesuai   fungsinya   tanpa   ada hambatan.   Sebaliknya   sistem   yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat   kurangnya   pemeliharaan   atau proses   maintenance   dapat   berakibat pada   terhambatnya   pekerjaan   dan timbulnya   kerugian   bagi   perusahaan atau organisasi.
2. Mampu   meminimalisir   biaya, pemeliharaan   sistem   memerlukan biaya   yang   besar   namun   apabila dibandingkan dengan biaya
penggantian atau konversi dari sistem alam yang dinilai gagal ke sistem baru tentunya  biaya  yang  dibutuhkan jauh lebih   murah.   Pembelian   sistem   yang baru   berarti   mengganti   semua perangkat   yang   telah   ada   termasuk memberikan   pelatihan   ulang   kepada operator atau pengguna.
3. Mampu   memperbaiki   kesalahan, dengan   menerapkan   pemeliharaan sistem   yang   berkelanjutan   maka tingkat   kesalah   dalam   penggunaan sistem dapat diminimalisir. Kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki dengan   menyediakan software yang terpercaya dan dapat diandalkan.
4. Mampu menjamin dan meningkatkan daya   kerja   sistem,   pemeliharaan sistem   secara   berkala   akan   mampu menjamin   kemampuan   sistem   kerja dengan   lebih   baik.   Aktivitas   ini dilakukan   dengan   cara   melakukan peninjauan   atau   monitoring   secara periodik   terhadap   sistem   sehingga masalah   yang   mungkin   timbul   dapat segera terdeteksi dan segera dilakukan perbaikan.
5. Mampu   menjaga   kekinian   sistem. Pemeliharan   sistem   akan   mampu membuat  sistem  tangguh  dan adaptif terhadap   berbagai   perubahan   yang terjadi   baik   perubahan   secaa   internal maupun   eksternal   di   lingkungan organisasi   atau   lingkungan   bisnis. Proses update atau   pemutakhiran sistem   dilakukan   melalui   modifikasi dalam   setiap   komponen   yang dibutuhkan sistem.

## Pengertian Pajak Penghasilan

## Pengertian Pajak
Menurut   Djajadiningrat   yang dikutip   oleh   Resmi   dalam   bukunya “Perpajakan   Indonesia” (2012:2),   Pajak adalah   “Kewajiban   menyerahkan   sebagian kekayaan   ke   kas   negara   yang   disebabkan
suatu   keadaan,   kejadian,   dan   perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang   ditetapkan   pemerintah   serta   dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari   negara   secara   langsung,   untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.
Pengertian   Pajak   menurut Undang-undang   No.  6   Tahun   1983 sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali terakhir   menjadi  Undang-undang   No.16 Tahun   2009  Pasal   1   angka   (1) adalah “Kontribusi   wajib   kepada   negara   yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat   memaksa   berdasarkan   undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara   langsung   dan   digunakan   untuk keperluan   negara   bagi   sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
Menurut   Resmi   (2012:337) pengertian   dari   PPh   Pasal   25   adalah “angsuran PPh yang harus dibayar  sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan”.
Pembayaran   oleh   Wajib   Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara:
a. Wajib   Pajak   membayar   sendiri pajaknya   melalui   angsuran   setiap bulan (PPh Pasal 25).
b. Melalui   pemotongan/pemungut   oleh pihak ketiga.
2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh)  Pasal 25
Besarnya   PPh   Pasal   25   adalah sebesar   PPh   terutang   menurut   Surat Pemberitahuan   (SPT)   PPh   tahun   lalu dikurangi   pajak-pajak   yang   telah   terbayar (PPh   Pasal   21,   22,   23,   24)   kemudian hasilnya   dibagi   12   atau   banyaknya   bulan dalam bagian tahun pajak.
Cara penghitungan PPh Pasal 25 untuk Badan adalah:
Sehingga   untuk   menentukan   Pajak Penghasilan   (PPh)   Pasal   25   perbulan adalah:

## Kerangka Konseptual
Pada   penelitian   ini   dijelaskan mengenai  urgensi maintainability Software e-SPT  dan   faktor-faktor   yang   digunakan sebagai   variabel   ukuran   peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25   Badan   yang   terdiri   dari   jumlah   wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan dan   penerbitan   Surat   Ketetapan   Pajak (SKP).  Adapun   kerangka   konseptualnya yang akan disajikan pada gambar dibawah ini :
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber Data: Diolah Peneliti
Keterangan : :   Berpengaruh
Secara Simultan
:
Berpengaruh Secara Parsial

## TUJUAN, MANFAAT DAN LUARAN
PENELITIAN Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Berdasarkan  permasalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris dan praktis   tentang   urgensi   maintainability Software e-SPT   dan   faktor-faktor   yang mempengaruhi   peningkatan   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Memberikan   kontribusi   pemahaman tentang   urgensi
maintainability Software e-SPT dan faktor-faktor yang mempengaruhi   peningkatan   Pajak Penghasilan   (PPh)   Pasal   25   Badan sesuai   dengan   peraturan   perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
b. Manfaat Praktis Memberikan  gambaran   dan  wawasan mengenai   urgensi maintainability Software e-SPT dan faktor-faktor yang mempengaruhi   peningkatan   Pajak Penghasilan   (PPh)   Pasal   25   Badan serta sebagai bahan pertimbangan dan simulator   pemutakhiran update
software yang   didukung   dengan faktor-faktor   yang   mempengaruhi peningkatan  Pajak Penghasilan  (PPh) Pasal 25 Badan.

## Luaran yang Ditargetkan
Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah:
1. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional atau lokal yang  memiliki ISSN yaitu Jurnal   Ilmiah   Bisnis   dan   Ekonomi STIE ASIA Malang (JIBEKA)
2. Prosiding   pada   Seminar   Ilmiah Nasional.
3. Pengayaan  bahan ajar yang berkaitan dengan   mata   kuliah   perpajakan, akuntansi dan manajemen.

## METODE PENELITIAN Tahapan Penelitian
Tahapan   dari   penelitian   ini dijabarkan sesuai dengan Creswell (2010), yang disajikan pada tabel  4.1 di bawah ini yaitu:
Tabel 2. Tahapan Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis   data   yang   digunakan   dalam penelitian   ini   adalah   data   kuantitatif sebagai   gambaran   kondisi   variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
2. Sumber Data Sumber   data   dalam   penelitian   ini menggunakan   data   sekunder   yang diperoleh dari KPP Malang Raya yang berupa jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib   pajak   yang   dapat   dilihat   dari SPT   Masa   badan   yang   dilaporkan, serta penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) di  KPP Madya Malang – Jawa Timur.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Dokumentasi,   dokumentasi   dilakukan dengan   cara   mengumpulkan   dengan mengamati, mencatat, dan
mengkualifikasi data yang diperlukan langsung   dari   sumbernya.   Data   yang dimaksut   diambil   dari   dokumen maupun   sistem   informasi   direktorat jenderal   pajak   dari   masing-masing devisi/seksi yang ada di  KPP Madya Malang – Jawa Timur, misal: jumlah wajib pajak,  SPT  massa badan, serta penerimaan   PPh   pasal   25   badan terdapat   di   devisi/seksi   pengolahan data   dan  informasi   (PDI),  sedangkan jumlah   penerbitan   surat   ketetapan pajak   (SKP)   terdapat   di   devisi/seksi pelayanan
2. Observasi,   data   diperoleh   melalui pengamatan   terhadap   urgensi
maintainability   software e-SPT   yang digunakan oleh para wajib pajak.

## Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri dari 4 (empat) variabel bebas dan variabel terikat. Variabel  terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25   Badan,   sedangkan   variabel   bebasnya adalah Urgensi Maintainability Software e- SPT, Jumlah Wajib Pajak,  Surat Ketetapan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pajak.

## PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 1.  Pengujian Instrumen Penelitian a.  Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang   menunjukkan   tingkat   kevalidan atau   kesahan   suatu   instrument (Arikunto,   2006:168).   Dari   hasil perhitungan   didapatkan   hasil   bahwa item   pernyataan   yang   ada   di   dalam variabel penelitian dinyatakan valid. Hal itu   dapat   dilihat   dengan   menggunakan tingkat signifikan α = 0,05% dan nilai sig.2-tailed = 0,000. Karena nilai sig.2- tailed < α, dan r hitung > r tabel maka item   pernyataan   dinyatakan   valid. Apabila   probabilitas   signifikansi   hasil korelasi   lebih   kecil   dari   0,05   maka dinyatakan   valid   dan   sebaliknya   jika nilai   signifikansi   lebih   besar   dari   0,05 maka dinyatakan tidak valid. b. Uji Reliabilitas Reliabilitas   menunjukkan konsistensi   dan   stabilitas   dari   sebuah skor   atau   skala   pengukuran.   Uji reliabilitas   dimaksudkan   untuk menunjukkan   tentang   sifat   suatu   alat ukur   apakah   cukup   akurat,   stabil   atau konsisten   dalam   mengukur   apa   yang diinginkan. Dengan ketentuan jika nilai Cronbach   Alpha ≥   0,60,   maka   item penyataan   dinyatakan   reliable.   Dari hasil   perhitungan   reliabilitas   item pernyataan yang ada di dalam variabel penelitian  hasilnya    adalah  nilai Cronbach   Alpha ≥   0,60   yang   berarti semua item pernyataan yang ada dalam masing-masing   variabel   dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

## 2.  Pengujian Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
Uji   normalitas   bertujuan untuk   menguji   apakah   dalam   model regresi,   variabel   pengganggu   atau residual   memiliki   distribusi   normal.
Kalau   asumsi   ini   dilanggar   maka   uji statistic   menjadi   tidak   valid   untuk jumlah kecil (Ghozali, 2005).
Dalam   penelitian   ini   uji normalitas   secara   statistik   juga menggunakan alat analisis One Sample Kolmogorov – Smirnov.
Pedoman   yang   digunakan dalam   pengambilan   kesimpulan   adalah sebagai berikut :
1) Jika nilai sig (2-tailed)>0,05 maka distribusi data normal
2) Jika nilai sig (2-tailed)<0,05 maka
distribusi data tidak normal Dari hasil pengujian normalitas terlihat nilai   signifikan   lebih   besar   dari   0,05 yaitu   sebesar   0,107   maka   hasil penelitian   ini   menyimpulkan   data penelitian   telah   berdistribusi   normal memenuhi asumsi normalitas.

## b.  Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya   diperuntukan   untuk   penelitian yang   memiliki   variabel   independen lebih dari  satu. Multikolonieritas dapat dilihat   dengan   menganalisis   nilai   VIF ( Variance   Inflation   Factor ).   Suatu model   regresi   menunjukkan  adanya multikolonieritas jika :
1) Nilai Tolerance < 0,10, atau
2) Nilai VIF > 10. Model   regresi   yang   baik seharusnya   tidak   terjadi   korelasi   antar variabel   independen   (Ghozali,   2005). Dari   hasil   uji   multikolonieritas   terlihat hasil   perhitungan   nilai   Tolerance menunjukkan   tidak   ada   variabel independen   yang   memiliki   nilai Tolerance   <   0,10.   Hasil   hitungan. Variance   Inflation   Factor (VIF)   juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Hasil menunjukkan nilai VIF   berkisar   1,808   sampai   dengan 2,316, sehingga tidak ditemukan adanya multikolonieritas.   Dan   nilai   Tolerance yang   diperoleh   berkisar   0,432   sampai dengan   0,553   juga   tidak   menunjukkan tidak   adanya   multikolonieritas   dimana nilai   Tolerance   semua   variabel  lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel   independen   dalam   model regresi.

## c.  Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasitas adalah keadaan   dimana   dalam   model   regresi terjadi   ketidaksamaan   varian   dari residual   pada   satu   pengamatan   ke pengamatan   yang   lain.   Model   regresi yang   baik   adalah   model   regresi   yang tidak mengalami heteroskedasitas. Pada penelitian   ini   peneliti   mendetekdi adanya heteroskedasitas dengan melihat pola titik-titik pada  scatterplots regresi dengan memperhatikan bahwa:
1) apabila   terdapat   pola   tertentu seperti   titik-titik   ada   membentuk pola   tertentu   yang   teratur (bergelombang,
melebar,
kemudian   menyempit)   maka terjadi heteroskedasitas.
2) jika   tidak   ada   pola   yang   jelas seperti   titik-titik   menyebar   diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak terjadi heteroskedasitas

## d.  Uji Autokorelasi
Autokorelasi   adalah   keadaan dimana pada model  regresi ada korelasi antara   residual   pada   periode   t   dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model   regresi   yang   baik   adalah   yang tidak   terdapat  masalah   autokorelasi. Metode   pengujian   menggunakan   uji
Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan   keputusan   pada   uji Durbin- Watson adalah sebagai berikut:
1) d < dL = terdapat autokorelasi positif
2) dL < d < dU = ragu-ragu
3) dU   <   d   <   4-dU  =  tidak   terdapat autokorelasi
4) 4-dL   <   d  =  terdapat   autokorelasi negatif
Dari   pengujian   autokorelasi dapat   diketahui   bahwa   nilai   d   hitung adalah 2,080. Bila nilai k = 4, n adalah 100   dan   tingkat   signifikasi   adalah   5% maka   dari   Durbin   Watson   didapatkan nilai   dL   =   1,5922   dan   dU   =   1,7582. Dengan demikian berlaku kondisi dU < d < 4-dU = 1,7582 < 2,080 < 2,242 yang menyatakan   bahwa   tidak   terjadi autokorelasi.

## 3. Pembahasan
a.  Uji Analisis Regresi Berganda
Setelah   metode   penelitian dirumuskan   langkah   selanjutnya   yaitu mengolah   data   untuk   mendapatkan   model regresi   berganda.Analisis  regresi  berganda digunakan  untuk mengetahui  ada tidaknya pengaruh   variabel   bebas   atau   independen terhadap   variabel   terikat   atau   dependen. Hasil   uji   regresi   berganda  di   lampiran,
model persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Penerimaan PPh Pasal 25 = 9,020 + 0,576 X 1 - 0,006 X 2 + 0,101 X 3 + 0,071 X 4
Keterangan = Y = Penerimaan PPh Pasal 25 X 1 = Urgensi Maintainability Software e-SPT X 2 = Jumlah Wajib Pajak X 3 = Surat Ketetapan  Pajak X 4 = Kepatuhan Wajib Pajak
Interpretasi   dari   masing-masing variabel diatas ialah 1) konstanta (α) = 9,020
Nilai   konstanta   sebesar   9,020 menunjukan   bahwa   nilai  Penerimaan PPh   Pasal   25  adalah   sebesar   9,020 apabila   tidak   ada pengaruh Urgensi
Maintainability   Software e-SPT, Jumlah Wajib Pajak, Surat Ketetapan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. 2) β1= 0,576 Hal   ini   menunjukan   bahwa   setiap penambahan 1% Urgensi
Maintainability Software e-SPT  maka akan   meningkatkan  Penerimaan   PPh
Pasal   25  di  KPP   Madya   Malang   – Jawa Timur sebesar 0,576%.
3) β2= - 0,006
Hal   ini   menunjukan   bahwa   setiap penambahan  1% Jumlah Wajib Pajak maka   akan  menurunkan  Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur sebesar 0,006%.
4) β3=0,101
Hal   ini   menunjukan   bahwa   setiap penambahan   1%   Surat   Ketetapan Pajak  maka   akan   meningkatkan Penerimaan   PPh   Pasal   25  di  KPP Madya Malang – Jawa Timur  sebesar 0,101%.
5) β4= 0,071
Hal   ini   menunjukan   bahwa   setiap penambahan   1%   Kepatuhan  Wajib
Pajak   maka   akan   meningkatkan Penerimaan   PPh   Pasal   25  di  KPP Madya Malang – Jawa Timur  sebesar 0,071%.
b.  Uji Determinasi
Digunakan   untuk   mengukur kemampuan   model   dalam   menerangkan variabel-variabel   independen.   Nilai koefisien   determinasi   berkisar   antara   0 sampai   dengan   1.   Maka   semakin   besar
pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R 2 ),  menunjukkan   bahwa   Adjustted   R Square   sebesar   0,522   atau   52,2%   yang berarti bahwa empat variabel independen dapat   menjelaskan   variabel   dependen sebesar   52,2   %,   dan   sisanya (100%- 52,2%= 47,8 % ) dijelaskan oleh faktor lain   yang   tidak   diajukan   oleh penelitian ini.

## c. Uji F
Berdasarkan  Pada tabel 4.9 dari uji   ANOVA   atau   uji   F   didapat   nilai   F hitung sebesar 28,034 ≥ F tabel 2,46 atau dengan   probabilitas   0,000   <   tingkat signifikansi   α   =   0.05,   yang   berarti   Ho ditolak   dan   Ha   diterima.  Sehingga   dapat disimpulkan bahwa Urgensi Maintainability   Software e-SPT,   Jumlah Wajib   Pajak,   Surat   Ketetapan   dan Kepatuhan Wajib   Pajak   (variabel independent)   secara   bersama-sama berpengaruh   terhadap  Penerimaan   PPh Pasal 25.

## d.  Uji t
Uji  t  atau uji koefisiensi regresi secara   parsial   yang   digunakan   untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau   tidak   terhadap   variabel   dependen. Dalam   hal   ini   untuk   mengetahui   secara parsial  Urgensi Maintainability  Software e-SPT,   Jumlah   Wajib   Pajak,   Surat Ketetapan  Pajak  dan   Kepatuhan  Wajib Pajak   (variabel   independen)   secara bersama-sama   berpengaruh   terhadap Penerimaan   PPh   Pasal   25.   Berdasarkan signifikasinya,   apabila   signifikasinya <0,05   maka   Ho   ditolak   dan   jika signifikasinya >0,05 maka Ho diterima.
1) Pengaruh Urgensi Maintainability   Software e-SPT  terhadap
Penerimaan   PPh   Pasal   25,  bahwa   nilai   t hitung dari variabel Urgensi Maintainability Software e-SPT  sebesar 6,011>t tabel 1,664 dengan   tingkat   signifikasi   sebesar   0,000 yakni   dibawah   0,05.   Dapat   disimpulkan bahwa  Urgensi Maintainability Software e- SPT memiliki   pengaruh
terhadap
Penerimaan PPh Pasal 25. Itu bermula  dari antusiasme masyarakat  KPP Madya Malang –   Jawa   Timur  yang   sering   meminta   untuk diadakan   sosialisasi   perpajakan   di   tempat mereka     bekerja.     Sehingga   dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2) Pengaruh   Jumlah   Wajib   Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Jumlah Wajib Pajak sebesar  1,062>t tabel 1,664 dengan tingkat   signifikasi   sebesar   0,000   yakni dibawah   0,05.   Dapat   disimpulkan   bahwa
Jumlah   Wajib   Pajak  tidak  berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. 3) Pengaruh   Surat   Ketetapan  Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25, bahwa nilai t hitung dari variabel Surat Ketetapan Pajak  sebesar  2,723<t tabel 1,664 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yakni dibawah   0,05. Dapat. Dapat disimpulkan   bahwa   Surat   Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25. 4)
Pengaruh Kepatuhan  Wajib Pajak terhadap  Penerimaan   PPh   Pasal   25, bahwa   nilai   t   hitung   dari   variabel Kepatuhan  Wajib   Pajak   sebesar 2,006<t   tabel   1,664   dengan   tingkat signifikasi   sebesar   0,000   yakni dibawah   0,05.  Dapat   disimpulkan bahwa   Kepatuhan  Wajib   Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan   pembahasan   yang telah   diuraikan,   maka   dapat   ditarik kesimpulan bahwa Urgensi Maintainability Software e-SPT, Surat Ketetapan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat berpengaruh secara   positif   dan   mampu   meningkatkan Penerimaan   PPh   Pasal   25  di  KPP   Madya Malang – Jawa Timur, sedangkan    Jumlah Wajib   Pajak   berdampak   negatif   terhadap kenaikan Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Madya Malang – Jawa Timur.

## Saran
Berdasarkan   hasil   penelitian,   maka diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Penelitian selanjutnya diharapkan  menggunakan   variabel   PPh pasal   21/26   dan   PPN   agar   memiliki kontribusi   hasil   penelitian   yang   berbeda dengan   hasil   penelitian   yang   telah diperoleh. 2. Penelitian   selanjutnya   dapat digunakan   pada   wajib   pajak   badan   dari sektor   lainnya   seperti   perdagangan, manufaktur   dan   jasa   sehingga   dapat memberikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan dan untuk jenis pajak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Ghozali,   Imam.   Prof.,   Dr.   2005. Aplikasi   Analisis   multivariate dengan Program SPSS .   Edisi keempat.   Semarang:   Badan   Penerbit Universitas Diponegoro.
2. O’Brien,   James   A.   2005. Pengantar Sistem   Informasi:   Perspektif   Bisnis
dan Manajerial . Edisi 12. Jakarta(ID): Salemba Empat.
3. Resmi, Siti. 2012. Perpajakan: Teori dan Kasus . Buku 2. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
4. O’Brien,   James   A   and   GM   Marakas. 2009. Management
Information
Systems .   Global   Edition   11 th edition.
The McGraw-Hill Companies, Inc.
5. Perkassa,   Shanda.   2014. RPL Tugas 10 : Pemeliharaan, Jenis Pemeliharaan   dan   Manfaat Pemeliharaan Software . 6. Undang-undang No. 6 Tahun 1983. 7. Undang-undang No.16 Tahun 2009. 8. Direktorat Jenderal Pajak, www.Pajak.go.id