## ISLAM DAN HUBUNGAN ANTARNEGARA
Oleh : Kailani *
Abstrak  : Babak  baru  sejarah  Islam  dimulai  tatkala  Nabi  tiba dan  diterima penduduk  Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota, bukan saja kepala agama, tetapi juga sebagai  kepala  negara.  Dengan  kata  lain  di  dalam  diri  Nabi terkumpul  dua  kekuasaan,  kekuasaan  spritual  dan  kekuasaan duniawi.  Kedududkannya  sebagai  rasul  secara  otomatis merupakan kepala negara (Harun Nasution 1985 :101).
Kata  kunci  : Kepala  agama,  Kepala  negara,  Kekuasaan spiritual dan duniawi

## Pendahuluan
D alam  rangka  memperkokoh  masyarakat  dan  negara  baru  itu, Nabi  segera  meletakkan  dasar-dasar  kehidupan  bermasyarakat.  Dasar pertama,  pembangunan  masjid,  selain  untuk  tempat  salat,  juga  sebagai sarana  penting  untuk  mempersatukan  kaum  muslimin,  tempat merundingkan  masalah-masalah  yang  mereka  hadapi.  Bahkan  masjid juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
Dasar  kedua,  adalah  ukhuwah  Islamiyah,  persaudaraan  sesama muslim, Nabi  mempersaudarakan antara golongan  muhajirin  dan anshar. Dengan  demikian,  diharapkan  setiap  muslim  merasa  terikat  dalam  suatu persaudaraan  baru,  yaitu  persaudaraan  agama.  Dasar    ketiga,  hubungan dengan  pihak-pihak  lain  yang  tidak  beragama  Islam,  seperti  masyarakat Yahudi  dan  masyarakat  Arab  yang  masih  menganut  agama  nenek
* Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang
moyang,  agar stabilitas  masyarakat  dapat  diwujudkan.  Nabi  Muhammad mengadakan  ikatan  perjanjian  dengan  mereka,  sebuah  piagam  yang menjamin  kebebasan  orang-orang  non  muslim.  Setiap  golongan masyarakat  memiliki  hak  tertentu  dalam  bidang  politik  dan  keagamaan. Kemerdekaan  beragama  dijamin  dan  seluruh  anggota  masyarakat berkewajiban  mempertahankan  keamanan  negeri  itu  dari  serangan  luar. (M. Husain Haikal 1993 : 199-205)
Dasar  yang  ketiga  tersebut  menjadi  landasan  penting  bagi perkembangan  prinsip-prinsip  hubungan  dengan  pihak  lain  yang  tidak seagama.  Dan  menjadi  inspirasi  bahwa  interaksi  dengan  pihak  lain tersebut  adalah  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  dapat  dihindari,  bahkan diperlukan  dalam  rangka  pengembangan  dakwah  Islam  atau  kerjasama dan  hubungan  internasional  dalam  bidang  pertahanan,  ekonomi,  politik dan sebagainya.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam memiliki dimensi  yang  amat  luas  yang  meliputi  semua  aspek  kehidupan. Pengakuan sebagai muslim tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa Islam merupakan rahmat yang berisikan berbagai solusi yang tepat, tegas dan  tuntas.  Tetapi  yang  diperlukan  adalah  sikap  sebagai  mukmin  yang yakin  akan  solusi  yang  dibawa  oleh  Islam.  Kondisi  yang  kita  saksikan dan  kita  rasakan  masa  kini  adalah  bahwa  seolah-olah  Islam  tidak  lagi menjadi  solusi  bagi  setiap  problematika  kehidupan,  sehingga  kita  atau kebanyakan kaum muslimin mencari berbagai solusi yang datangnya dari bangsa  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  masalahnya,  bahkan  mereka sendiri belum tentu dapat memahami eksistensi dirinya dengan benar.
Islam menjadi Master Piece , yaitu selain merubah pola pikir dan kondisi umat, tetapi juga  memberikan tauladan  yang  indah. Tauladan itu mencakup  prinsip  ajaran,  prilaku,  sistem  kemasyarakatan,  pemerintahan dan  termasuk  pula  urusan  hubungan  internasional.  Prinsip  ajaran dikodifikasi dalam  Al-Qur’an dan As Sunnah  yang ditulis  dalam  mushaf Al-Qur’an dan kitab hadits yang isinya disebut sebagai syari’at Islam atau hukum Islam.
Menjadi  suatu  kebutuhan  bahwa  ketika  syari’at  Islam  itu  akan diterapkan,  maka  diperlukan  kodifikasi  hukum  Islam.  Ada  beberapa pendapat  mengenai  cakupan  dari  lapangan  hukum  Islam  yang  telah dirintis dari  masa lampau oleh fuqaha (ahli hukum Islam). Secara umum
bahwa lapangan hukum Islam mencakup ibadah, hukum keluarga, hukum privat,  hukum  pidana,  siasah  syar’iyyah  dan  hukum  internasional. ( http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan html (diakses, 3 Desember 2012 ) Aspek  hubungan  internasional  inilah  yang  akan  menjadi  topik bahasan pada makalah ini. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah Islam memiliki konsep dan  latar belakang sejarah hubungan antar negara  atau  hubungan  internasional  dan  bagaimana  prinsip-prinsip hubungan  internasional  dalam  Islam.  (dan  untuk  selanjutnya  dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah hubungan internasional).

## Sejarah Hubungan Internasional dalam Islam

## a.  Kajian tentang hubungan internasional
Sejarah  hubungan  internasional  dapat  ditelusuri  hingga  ribuan tahun yang  lalu; Barry Buzan  dan Richard Little,  misalnya, menganggap interaksi  antara  beberapa  negara-kota  kuno  di  Sumeria,  yang  berawal pada  tahun  3.500  SM,  sebagai  sistem  internasional  paling  dewasa pertama di dunia. Potret resmi Raja Władysław IV dengan pakaian model Perancis,  Spanyol,  dan  Polandia  yang  merefleksikan  kerumitan  politik Persemakmuran Polandia-Lituania selama Perang Tiga Puluh Tahun.
Sejarah  hubungan  internasional  berdasarkan  negara  berdaulat dapat  ditelusuri  hingga  Perdamaian  Westfalen  tahun  1648,  sebuah  batu loncatan  dalam  perkembangan  sistem  negara  modern.  Sebelumnya, organisasi otoritas politik Eropa abad pertengahan masih didasarkan pada ordo  keagamaan  hierarkis  yang  tidak  jelas.  Berlawanan  dengan kepercayaan masyarakat, Westfalen masih menerapkan sistem kedaulatan berlapis,  khususnya  di  dalam  Kekaisaran  Romawi  Suci.  Selain Perdamaian  Westfalen,  Traktat  Utrecht  tahun  1713  dianggap mencerminkan  suatu  norma  baru  bahwa  negara  berdaulat  tidak  punya kesamaan internal di dalam wilayah tetapnya dan tidak ada penguasa luar yang dapat menjadi penguasa mutlak di dalam perbatasan sebuah wilayah berdaulat.
Tahun-tahun antara 1500 hingga 1789 menjadi masa kebangkitan negara-negara  berdaulat  yang  merdeka,  institusionalisasi  diplomasi  dan
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
102
angkatan  bersenjata.  Revolusi  Perancis  turut  menambahkan  ide  baru bahwa  yang  dapat  ditetapkan  sebagai  berdaulat  bukanlah  pangeran  atau oligarki,  tetapi  warga  negara  yang  didefinisikan  sebagai  bangsa.  Suatu negara  yang  bangsanya  berdaulat  dapat  disebut  sebuah  negara-bangsa (berbeda dengan monarki atau negara keagamaan). Istilah republik mulai menjadi sinonimnya. Sebuah model alternatif negara-bangsa dikembangkan  sebagai  tanggapan  atas  konsep  republik  Perancis  oleh bangsa  Jerman  dan  lainnya,  yang  bukannya  memberikan  kedaulatan kepada  warga  negara,  malah  mempertahankan  pangeran  dan  kerajaan, tetapi  menetapkan  kenegarabangsaan  dalam  hal  etnolinguistik,  sehingga menetapkan  ide  yang  jarang  terwujud  bahwa  semua  orang  yang mempertuturkan  satu  bahasa  dimiliki  oleh  satu  negara  saja.  Klaim  yang sama  terhadap  kedaulatan  dibuat  untuk  kedua  bentuk  negara-bangsa. Perlu  diketahui  bahwa  di  Eropa  saat  ini,  beberapa  negara  mengikuti kedua  definisi  negara-bangsa:  banyak  yang  melanjutkan  sistem  kerajaan berdaulat, dan sedikit sekali negara yang homogen etnisnya.
Sistem  Eropa  yang  mengusung  kesetaraan  kedaulatan  negara- negara  dibawa  ke  Amerika,  Afrika,  dan  Asia  melalui  kolonialisme  dan "standar  peradaban"  mereka.  Sistem  internasional  kontemporer  akhirnya ditetapkan  melalui  dekolonisasi  selama  Perang  Dingin.  Tetapi,  hal  ini malah  terlalu  disederhanakan.  Meski  sistem  negara-bangsa  dianggap "modern", banyak negara belum memberlakukan sistem ini dan dianggap "pra-modern".
Lebih  jauh  lagi,  beberapa  negara  telah  bergerak  keluar  dari penuntutan  kedaulatan  penuh,  dan  dapat  dianggap  "pascamodern". Kemampuan  kuliah  hubungan  internasional  kontemporer  untuk menjelaskan  hubungan  antara  jenis-jenis  negara  ini  masih  diragukan. "Tingkat  analisis"  adalah  cara  memandang  sistem  internasional,  yang mencakup  tingkat  individual,  kondisi  domestik  sebagai  satu  kesatuan, tingkat internasional berupa persoalan transnasional dan antarpemerintah, dan tingkat global.
Secara  eksplisit  diakui  sebagai  teori  Hubungan  Internasional belum dikembangkan hingga akhir Perang Dunia I. Meski begitu, teori HI sudah  lama  bergantung  pada  karya  ilmu  sosial  lain.  Pemakaian  huruf kapital  "H"  dan  "I"  dalam  Hubungan  Internasional  bertujuan  untuk membedakan  disiplin  akademik  Hubungan  Internasional  dari  fenomena
hubungan internasional. Banyak orang merujuk The Art of War karya Sun Tzu  (abad  ke-6  SM), History  of  the  Peloponnesian  War karya Thucydides  (abad  ke-5  SM), Arthashastra karya  Chanakya  (abad  ke-4 SM)  sebagai  inspirasi  bagi  teori  realis,  dengan  penjelasan  yang  lebih dalam oleh Leviathan karya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli.
Demikian  pula,  liberalisme  bergantung  pada  karya  Kant  dan Rousseau,  dengan  karya  Kant  yang  sering  dirujuk  sebagai  penjelasan pertama mengenai teori perdamaian demokratis. Meski hak asasi manusia kontemporer  dianggap  berbeda  daripada  tipe  hak  asasi  yang  tergambar dalam  hukum alam, Francisco de  Vitoria, Hugo Grotius dan John Locke memberikan penjelasan langsung mengenai penetapan universal terhadap hak-hak tertentu atas dasar kemanusiaan umum. Pada abad ke-20, selain teori  kontemporer  internasionalisme  liberal,  Marxisme  telah  menjadi dasar  hubungan  internasional. 4 dimana  hubungan  antar  negara  lebih didasarkan kepada faktor ekonomi dan menciptaan kondisi ketergantungan  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang  atau  dunia ketiga.

## b. Sejarah hubungan internasional dalam Islam
Rasulullah  SAW  melakukan  langkah-langkah  strategis  saat  tiba di  Madinah,  yaitu  pertama,  membangun  masjid  yang  kemudian  dikenal sebagai  masjid  Nabawi.  Kedua,  mempersaudarakan  antara  kaum muslimin  tanpa  mengenal  latar  belakang  keluarga,  suku,  ras  dan golongan.  Ketiga,  membuat  traktak  yang  dikenal  dengan Madinah Charter (Piagam  Madinah),  yang  berisi  persatuan  umat  Islam  dan  non muslim,  perjanjian  perdamaian,  dan  perjanjian  kerja  sama.  Di  antara butir-butir  terpenting  dari  prinsip-prinsip  Piagam  tersebut  adalah al- musawah (persamaan kedudukan sebagai warga), al-hurriyyah (kebebasan  berlandaskan  syari’at), al-adalah (keadilan), al-ukhuwwah (persaudaraan) dan al-tasamuh (toleransi). Di sinilah pemerintahan Islam ( khilafah ) mulai dibangun dengan metode dan struktur pemerintahannya.( http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan html (diakses, 3 Desember 2012).
Pada  saat  pemerintahan  Islam  yang  pertama  yang  berpusat  di Madinah  tersebut,  pemerintahan  Islam  telah  memulai  hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa di belahan yang lain
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
104
di  dunia.  Beberapa  di  antaranya  kepada  Najasy  di  Habasyah  (Ethiopia), Hiroklius  penguasa  Romawi  (Roa),  Kisra  penguasa  Persia  (Iran), Muqauqis  di  Yaman,  dan  lain-lain.  Dakwah  terus  berkembang  dan mencapai  ke  negeri-negeri  yang  sangat  jauh.  Selain  mendapatkan kemenangan  dalam  merekrut  manusia  ke  dalam  Islam,  tetapi  juga  Islam semakin  tersebar  ke  seluruh  dunia.  Persia,  Mesir,  Yerussalem,  Romawi dan  sebagainya  jatuh  ke  pangkuan  Islam.  Dalam  kondisi  itulah  interaksi antar  manusia,  kelompok  dan  negara  tidak  dapat  dihindari,  dan  tuntutan kepada  aturan  yang  jelas  bagi  aktivitas  mereka  menjadi  suatu  keharusan dalam  bentuk  kesepakatan,  perjanjian  dan  aturan  yang  selanjutnya menjadi hukum internasional. Yaitu merupakan suatu tata hukum dengan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  pergaulan  antara  negara  dan  dalam rangka itu mengatur pula hubungan di antaranya. (Hamodurrahman 1976 : 90-92)
Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW. sejak tahun  ke  3  hijriah  telah  mengirimkan  beberapa  utusan  (envoys)  ke negara-negara  lain.  Demikian  juga  pada  tahun  ke  9  hijriah  Nabi Muhammad  SAW.  telah  menerima  duta  dan  utusan-utusan  dari  negara- negara lain, sehingga tahun ini terkenal  dengan sebutan tahun  duta-duta. Delegasi  yang  diterima  Rasulullah  SAW.  pada  tahun  ke  9  hijrah  (April 630-Maret  631)  adalah  dari  Thaif,  Kristen  Najran,  Bani  Sa’ad,  Bani Thayyi,  Bani  Tamim,  Bani  Hanifa,  Raja-Raja  Himyar,  dan  dari  Kind. (Afza Iqbal 2000 : 49-74)
Pada  waktu  itu  Heraklius  dan  Kisra  masing-masing  sebagai kepala  kerajaan  Romawi  dan  Persia,  dua  buah  kerajaan  yang  terkuat  di zamannya  –  merupakan  dua  orang  yang  telah  menentukan  jalannya politik  dunia  serta  nasib  seluruh  penduduknya.  Perang  antara  dua kerajaan  ini  berkecamuk  dengan  kemenangan  yang  selalu  silih  berganti seperti yang tertulis dalam sejarah.
Pada  mulanya  Persia  adalah  pihak  yang  menang.  Ia  mengusai Palestina  dan  Mesir.  Menaklukan Bait  Al-Maqdis (Yerusalem)  dan berhasil  membawa  Salib  Besar  ( The  True  Cross ).  Kemudian  giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi  di  Mesir,  di  Suria  dan  di  Palestina,  dan  Heraklius  berhasil mengembalikan  salib  itu  –  setelah  ia  bernazar  –  bahwa  kalau  ia  telah
mencapai  kemenangan  ia  akan  berziarah  ke  Yerusalem  dengan  berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya.
Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, orang akan  dapat  mengira  betapa  besarnya  dua  nama  itu  telah  dapat menimbulkan  kegentaran  dan  ketakutan  dalam  hati.  Tidak  ada  sebuah kerajaan  pun  yang  pernah  berpikir  hendak  melawannya.  Yang  terlintas dalam  pikiran  orang  ialah  hendak  membina  persahabatan  dengan  kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah  begitu  semua  keadaannya,  maka  tidah  aneh  bila  negeri-  negeri Arab  itu  pun  akan  begitu  pula.  Yaman  dan  Irak  waktu  itu  di  bawah pengaruh  Persia,  sedang  Mesir  sampai  ke  Syam  di  bawah  pengaruh Heraklius.  Pada  waktu  itu  Hijaz  dan  seluruh  semenanjung  jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan itu. Kehidupan oran Arab pada masa itu hanya tegantung pada soal perdagangan dengan Yaman  dan  Syam.  Dalam  hal  ini  perlu  sekali  mereka  mengambil  hati Kisra dan Heraklius supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak  perdagangan  mereka.  Di  samping  itu  kehidupan  orang-  orang Arab  itu  tidak  lebih  dari  kabilah-  kabilah,  yang  dalam  bermusuhan, kadang  keras,  kadang  lunak.  Tidak  ada  sesuatu  ikatan  yang  dapat membuat  mereka  bersatu  dalam  suatu  kesatuan  politik,  supaya  mereka dapat menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa itu.
Oleh  karena  itu,    mengherankan  sekali  jika  pada  waktu  itu  Nabi Muhammad  SAW  berpikir  hendak  mengirimkan  utusan-  utusannya kepada  kedua penguasa besar itu –  juga kepada Ghassan. Yaman, Mesir dan Abisinia. Mereka diajak menganut agamanya, tanpa ia merasa kuatir akan  segala  akibat  yang  mungkin  timbul  karena  tindakannya  itu,  dan yang  mungkin  juga  akan  membawa  seluruh  negeri  Arab  itu  tunduk  di bawah cengkraman Persia dan Bizantium.
Nabi  Muhammad  SAW  tidak  ragu-  ragu  mengajak  semua  raja- raja  menganut  agama  yang  benar.  Bahkan  pada  suatu  hari  ia  pergi menemui sahabat- sahabatnya dan berkata :
” Saudara- saudara, Tuhan mengutus saya sebagai rahmat kepada seluruh  umat  manusia.  Janganlah  saudara-saudara  berselisih  pendapat tentang  saya,  seperti  kaum Hawariyun (pengikut-pengikut  Almasih) tentang Isa anak Mariam.
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
”Rasulullah”,  kata  sahabat-sahabatnya.  ”Bagaimana  pengikut- pengikut Isa itu berselisih pendapat?”
”Ia  mengajak  mereka  kepada  apa  yang  seperti  saya  ajak  saudar- saudara. Orang yang diutusnya ketempat yang dekat, orang itu menerima dan dengan senang hati. Tetapi orang yang diutusnya ketempat yang jauh, muka orang itu terpaksa dan segan.”
Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang  kepada  Heraklius,  kepada  Kisra,  Muqauqis,  Harith  al- Ghassani raja Hira, Harith al-Himyari raja Yaman dan kepada Najaysi di Abisinia.  Para  raja  tersebut  akan  diajak    masuk  Islam.  Sahabat- sahabatnya menyatakan mereka bersedia melakukan itu.
Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti contoh, yaitu : ”Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad hamba  Allah  kepada  Heraklius  Pembesar  Romawi.  Salam  sejahtera kepada orang yang sudi mengikuti petunjuk yang benar.
Kemudian  daripada  itu.  Terimalah  ajaran  Islam,  tuan  akan selamat.  Tuhan  akan  memberi  pahala  dua  kali  kepada  tuan.  Kalau  tuan mengelak, maka dosa orang-orang arisiyin menjadi tanggung jawab tuan. Wahai orang Ahli Kitab, Marilah kita sama-sama berpegang kepada yang sama antara kami dan kamu yakni tak ada yang kita sembah selain Allah dan  kita  tak  akan  mempersekutukan-Nya  dengan  apapun,  bahwa  yang satu  tak  akan  mengambil  yang  lain  menjadi  tuhan  selain  Allah.  Tetapi kalau  mereka  mengelak  juga,  katakanlah  kepada  mereka,  saksikanlah bahwa kami ini oran-orang Islam”.
Surat  kepada  Heraklius  itu  kemudian  dibawa  oleh  Dhya  bin Kholifa,  surat  kepada  Kisra  dibawa  oleh  Abdullah  bin  Hudhafa,  surat kepada  Najasyi  oleh  ’Amr  bin  Umayya,  surat  kepada  Muqauqis  oleh Hatib  bin  Abi  Balta’,  surat  kepada  penguasa  Oman  oleh  ’Amr  bin  Al- ’Ash, surat kepada penguasa Yamama oleh Salit bin ’Amr, surat kepada Raja  Bahrain  ole  ’Ala  bin  Al-Hadzrami,  surat  kepada  Harith  bin  Al- Ghassani, raja perbatasan Syam oleh Syuja’ bin Wahb. Surat in Umayya.
Mereka  semua  berangkat  masing-masing  menuju  tempat  yang telah  ditugaskan  oleh  Nabi.  Mereka  berangkat  dalam  waktu  yang bersamaan. (M. Husain Haikal : 414 : 417)
Langkah politik luar negeri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui  surat-surat  diplomatik,  dilakukan  dalam  masa  gencatan  senjata pasca  perjanjian  Hudaibiyah.  Sebagai  kelengkapan  administrasi, Rasulullah  SAW  membuat  cincin  dari  perak  bertuliskan ”Muhammad Rasulullah” sebagai cap kenegaraan.
Di samping untuk misi dakwah, secara politis pengiriman utusan- utusan/surat-surat  diplomatik  tersebut    sekaligus  untuk  memberitahu keberadaan sebuah negara baru yang berpusat di Madinah. Misi ini cukup berhasil  dan  keberadaan  Madinah  mulai  diakui  dan  disegani  di  kawasan tersebut.  Muhammad  SAW  semakin  diperhitungkan  daya  tawar politiknya. (M. Syafi’i Antonio 2009 : 170-172)
Pola  hubungan  internasional  dalam  sejarah  Islam  awal  lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan dakwah yang dibarengi dengan misi perluasan wilayah kekuasaan Islam dan ada pula didasarkan kepada pembebasan  negara-negara  yang  selama  ini  di  bawah    hegemoni kekuasaan Romawi atau Persia.
Pada  perkembangan  berikutnya,  pola  hubungan  internasional  ini sudah  berkembang  pada  bentuk  kerjasama  yang  lebih  luas,  seperti    di bidang      perdagangan,  jalur  transportasi  darat  dan  laut  dan  lain-lain. Misalnya    pada  pemerintahan  Mamalik,  Syafawi,  Mughal,  dan  di kawasan  Asia  Tenggara,  antara  lain  di  kawasan  Aceh  dan  selat  Malaka sebagai pelabuhan internasional saat itu.

## Teori HI dan Pandangan Islam
Acharya  dan  Buzan  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad Qobidl ’Ainul  Arif, (Turkish Jornal of International Relation 2006  :  V.5 No.4) mengatakan  Islam  memahami  manusia  dan  memiliki  tanggapan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dapat bertindak sebagai teori,  hampir  sama  seperti  yang  berada  pada  filsafat  politik  barat mengenai  tindakan  manusia.  Dalam  buku  ini  mereka  memberikan  tiga sumber yang berbeda dalam dunia Islam dan bagaimana seharusnya Islam berinteraksi dengan orang lain, yaitu :
1. Landasan  dalam  pemahaman  teori  hubungan  internasional bersumber pada Al Qur’an, Hadist, sunnah atau Ijtihad.
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
2. Adanya  pemberontakan  terhadap    ortodoksi    yang    berlaku    dan dipimpin oleh para pemimpin nasional.
3. Adanya  rekonsiliasi     sebagai     sebuah    gerakan    Islamisasi untuk        sebuah  rekonseptualisasi  ilmu  sosial,  dan  ektensi  teori hubungan internasional.
Acharya  dan  Buzan,  mengingatkan  kepada  kita  bahwa  tradisi klasik  dan  pemikiran  agama  telah  menjadi  dasar  para  tokoh  pemikir  di Asia untuk menjadi awal berpikir internasional. Begitu pula diperiksanya sumber  nyata  untuk  mencari  teori  hubungan  internsional  non-barat sebagai  alternatif  yakni  Al  Qur’an,  Hadist,  Sunnah,  Syariah  sebelum menentukan  teori  hubungan  internasional.  Pendekatan  Yurisprudensi untuk  teori  hubungan  internasional  dalam  Islam  dapat  diidentifikasi dalam  konsep  jihad,  dimana  memiliki  konteks  yang  berbeda  dalam definisinya  dimana  bukan  bermakna  perang  tetapi  berjuang  untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini.
Jihad dalam Al Qur’an terbagi dua yakini jihad besar (perjuangan Internal)  dan  jihad  kecil  (melibatkan  eksternal  yakni  berusaha  untuk menghilangkan  hambatan  menuju  jalan  Allah  dengan  melawan  orang- orang  kafir.  Islam  dalam  hubungan  luar  negerinya  membagi  dunia menjadi dua bidang  yakni Dar al Islam (wilayah Islam)  dan Dar al Harb (kerajaan perang).
Dar  al  Islam  mengacu  kepada  dimana  Islam  berdomisili  tunduk kepada  tuhan  dan  menjalan  perintahnya  sehingga  menimbulkan kedamaian  di  dalam  wilayah  tersebut.  Daerah  perang  mengacu  kepada tempat  orang-orang  kafir  berdomisili  sehingga  dapat  mengancam keberlangsungan  Dar  al  Islam  yang  menimbulkan  permusuhan  antara keduanya. Perbedaan ini dibuat berdasarkan aturan hukum Islam, Syariah yang melindungi kehidupan muslim, properti dan iman.
Beberapa  pertimbangan  dari  teori  hubungan  internasional  dalam Islam,  pertama  harus  diklarifikasikan  pendekatan  yudisial  dengan  Al Qur’an. Kedua dalam hal Dar al Islam dan Dar al Harb sebenarnya tidak dinyatakan  secara  jelas  dalam  Al  Qur’an  dan  Sunnah,  tetapi  diciptakan oleh para sarjana muslim.
Ketiga, dualisme (dakwah dan jihad) seharusnya menjadi konsep sentral  dari  teori  hubungan  internsional  dalam  Islam,  tujuan  akhir  Islam
menurut  pandangan  ini  yaitu  membentuk  umat  dimana  aturan  syariah dapat diterapkan.
Keempat,  hukum  Islam  menjadi  sebuah  yang  realis  berdasarkan kekuasaan dan perang dimana adanya interpretasi dari ayat-ayat dalam Al Qur’an.  Kekerasaan  hanya  boleh  dilakukan  untuk  membela  diri, melindungi properti dan membela iman mereka.

## Prinsip Hubungan Internasional Dalam Islam
Dalam  kajian  penerapan  syari’at  Islam,  (Ahmad  Hanafi  1989  : 38-51)  terdapat    beberapa    masalah    penting  yang  sedang  berlangsung. Masalah tersebut meliputi masalah internal umat Islam yang menyangkut perbedaan pemahaman,  masalah yang  melanda umat akibat invasi besar- besaran  yang  dilakukan  oleh  Barat  dan  sekutunya  dan  landasan  hukum internasional  serta  pelaksanaannya  yang  kacau  akibat  ulah  dan kepentingan  negara-negara  tertentu.  Masalah  internal  kaum  muslimin adalah  perbedaan  pemahaman  mengenai  Islam  yang  berkaitan  dengan masalah hukum. Paling tidak terdapat tiga kelompok. Kelompok pertama, menganggap bahwa Islam hanya merupakan ajaran wahyu yang mengatur urusan  ritual  atau  sosial  yang  sifatnya  amal  sholeh  (menyantuni). Kelompok  kedua,  menganggap  bahwa  Islam  selain  mengatur  urusan ritual, juga memberikan landasan bagi praktek kehidupan sosial.
Kelompok  ketiga,  menganggap  bahwa  Islam  mengatur  semua urusan manusia termasuk sosial, politik, ekonomi, hukum itu sendiri dan lainnya. Dari ketiga aliran tersebut, tampaknya pemahaman bahwa Islam memberikan  landasan  bagi  setiap  kehidupan  manusia  lebih  tepat  untuk diterima,  karena  prinsip-prinsipnya  yang  universal,  jangkauannya  yang luas mencapai seluruh alam, sifatnya yang fleksibel dan masa berlakunya yang  sepanjang  masa.  (Qs.  2  :    2,  185;    3:  19;  4  :  163;  5  :  3;  21  :  107) Selain  itu  kaum  muslimin  tidak  percaya  diri  dan  hampir  kehilangan pegangan  ketika  invasi  budaya,  ekonomi  dan  politik  Barat  masuk  ke negeri-negeri  muslim.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  keragu-raguan terhadap  sumber  hukum  umat  Islam  yaitu  Al-Qur’an,  As-Sunnah,  Ijma dan  Ijtihad  dan  lebih  cenderung  menggunakan  konsep  yang  berasal  dari
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
110
budaya  Barat  yang  dibangun  atas  dasar  rasionalitas  dan  materialitas belaka yang terkadang banyak bertentangan dengan syari’at Islam.
Contoh  yang  paling  konkrit  adalah  budaya  liberal,  kesetaraan jender  yang  melanggar  kodrat,  kepemimpinan  dalam  keluarga  dan diperparah  dengan  ketundukkan    dari    banyak    kalangan    dari  para pemimpin Islam  terhadap  pola  serta strategi bahkan invasi militer yang dilancarkan  Barat  yang  non  muslim  yang  telah  memecah  belah  kaum muslimin sehingga kehilangan  kekuasaan dan harga diri. Potensi sumber daya  alam  yang  dimiliki  negeri  muslim  yang  terkenal  dengan  tambang terutama  minyak  bumi  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat bargaining untuk  meningkatkan  posisi  kaum  muslimin.  Sebaliknya  yang  ada  adalah tunduknya  para  penguasa  muslim  kepada  penguasa  Barat  dengan mengakui  hak  veto  dan  standar  mata  uang  dollar  AS  beserta  sistem ribanya (rente) yang membuat ekonomi negeri-negeri muslim tak berdaya dan  terpuruk,  dan  sistem  kapitalisme  yang  diformalkan  ke  dalam  free trade dan liberalization.
Dalam  aspek  hukum  internasional,  saat  ini  terdapat  ambiguitas baik secara landasan, konsep, dan praktek. Paling tidak terdapat beberapa hal  yang  akan  diungkapkan  di  sini  yaitu: pertama ,  ilusi  hukum internasional.  Pada  tahun  1948  Majelis  Umum  PBB  membahas  tentang pembentukan  mahkamah  kejahatan  internasional,  yang  berkantor  di  Den Hag  Belanda.  Sedangkan  implementasinya  dimulai  1  Juli  2002  dengan diratifikasi  oleh  60  negara,  tidak  termasuk  Israel,  Rusia,  Cina  dan sebagian  negara-negara  Arab.  Contoh  yang  paling  mencolok  adalah setelah  pada  tahun  2000  presiden  AS  Bill  Clinton  ikut  meratifikasinya, segera  AS  yang  dikenal  sebagai  “polisi  dunia”  menarik  diri  dari perjanjian tersebut karena merasa khawatir warga negaranya akan diadili. Tindakan  sepihak  juga  AS  lakukan  terhadap  perjanjian  mengenai  misil anti-Balistik,  penolakannya  terhadap  Protokol  Tokyo  tentang  Perubahan Iklim, juga terhadap kesepakatan PBB tentang persediaan senjata. (Salim Frederiks 2004 : 234-235)
Kedua ,  hukum  internasional  tidak  bersifat  universal.  Catatan sejarah  Universal  Declaration  of  Human  Right  membuktikan  bahwa peraturan  tersebut  tidak  dapat  diterima  dan  diimplementasikan  secara umum.      Tidak      ada      polisi  dunia,  tidak  ada  pengadilan  internasional yang  memiliki  otoritas  atau  wewenang  penuh  untuk  menyelesaikan
perselisihan  internasional  secara  tuntas  dan  adil.  Semua  terasa  sebagai sandiwara  dan  menjadi  suatu  kebohongan.  Kasus  Desert  Fox  Operation (Operasi  Serigala  Gurun)  yang  mendapatkan  penentangan  dari  negara- negara anggota Dewan Keamanan PBB. Prancis, Rusia, Cina dan negara anggota  lainnya  ikut  menentangnya  berdasarkan  Pasal  39  Piagam  PBB 1 , namun Clinton dan Blair tetap melanggarnya dan tetap mengadakan aksi sepihak. Begitu pula pemboman sepihak AS atas Sudan, dan Afghanistan serta  Irak  dan  “milisi  tidak  sah”  ke  Guantanamo  oleh  George  W.  Bush dan lainnya.(Salim Frederiks: 240-242)
Ketiga , penghargaan dan perdamaian dunia yang
membingungkan.  Penghargaan  Nobel  yang  semestinya  diberikan  kepada orang  yang  membawa  kedamaian,  ternyata  juga  diberikan  pada  tahun 1994  kepada  Yitzhak  Rabin  dan  Shimon  Peres  yang  semua  orang  tahu pembantaiannya  terhadap  muslim  Palestina.  Pada  12  Oktober  2001 kepada Kofi Annan atau orang-orang lainnya yang terbukti tidak mampu membatasi  peperangan,  invasi  negara-negara  Barat  ke  Timur  Tengah, pembantaian  di  Bosnia,  Chechna,  pertumpahan  darah  di  Rwanda,  Sierra Leone, Somalia dan banyak lagi yang lain. (Salim Frederiks : 244-247)
Saat  ini  kita  mengenal  bahwa  hukum  internasional  itu  berasal dari pendapat para ahli hukum, jurisprudensi dan perjanjian internasional yang  datangnya  dari  Barat.  Barangkali  dapat  disimak  apa  yang diungkapkan  oleh  Hugo  Grotius  yang  dikenal  sebagai  “bapak  hukum internasional” bahwa hukum internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak lahirnya  masyarakat manusia di  dunia ini, akan tetapi sebagai ilmu yang komplit telah dilahirkan dari hukum Islam, sebab agama Islam yang dibawa  oleh Nabi Muhammad SAW.  Yang  bersumber  pada Al-Qur’an memuat  ajaran  prinsip-prinsip  hukum  internasional  itu.  Hal  tersebut dibenarkan  oleh  Baron  Michele  de  Tubb  seorang  guru  besar  di  bidang ilmu  hukum  internasional pada Akademi Ilmu Negara di den Haag yang dalam  salah  satu  pidatonya  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  bagi hukum internasional itu banyak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang terdahulu  diletakkan  oleh  agama  Islam,  terutama  sekali  yang  bertalian
1 Pasal  39  Piagam  PBB  berbunyi  :  “Dewan  Keamanan  harus menghentikan  segala  bentuk  ancaman  terhadap  perdamaian, pelanggaran atas perdamaian, serta aksi-aksi agresi”.
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
dengan  hukum  perang  dan  damai  (war  and  peace).(  Ali  Mansur  1965  : 31-42)
Misalnya  di  bidang  hukum  laut  sebelum  Grotius  menganjurkan adanya  ketetapan  dalam  hukum  internasional  soal  laut  bebas  dan  batas- batas  landas  kontinen  bagi  suatu  negara,  maka  sejak  di  zaman  Daulah Ummayah  (9  abad  sebelumnya),  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  telah menetapkan  daerah  lautan  bebas  dan  batas-batas  landasan  kontinen daerah  pantai.  Hal  tersebut  terjadi  dikala  gubernur  Afrika  Utara memohon  kepada  khalifah,  izin  untuk  melarang  pedagang-pedagang Eropa  Selatan  yang  memasuki  pantai  Afrika  Utara  dengan  membawa barang-barang  dagangan dan  izin  menarik bea cukai bagi para pedagang kaum  muslimin  di  pantai  Afrika  itu.  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz berlandaskan QS. Al-Baqarah (2):85-86 melarang menghalangi pelayaran di  lautan  bebas  dan  menarik  bea  cukai,  terkecuali  apabila  masuk  daerah landas  kontinen  sesuai  dengan  pakta  perjanjian  internasional  yang  telah disepakati antara bangsa-bangsa mengenai daerah “lautan tertutup”.
Begitu  juga  Arminazi  dalam  bukunya  Hukum  Internasional dalam  Islam  menjelaskan bahwa para ahli hukum  internasional  di Eropa telah  mengakui  dimana  kenyataannya  dari  bukti-bukti  sejarah  bahwa hukum  Islam  menjadi  sumber  terpenting  bagi  dasar-dasar  hukum internasional yang ada sekarang. Bahkan Gustave Lebon penulis Perancis ternama  mengakui  bahwa  renaissance  di  Eropa  yang  terjadi  9  abad kemudian  setelah  lahirnya  Islam,  maka  andil  besar  yang  telah  diberikan adalah datang dari peradaban Islam.
Secara  umum  hukum  internasional  menurut  Islam  mencakup seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun damai. Pelaksanaannya dapat diimplementasikan dalam tiga wilayah yaitu: pertama, Darul Islam (Negara  Islam  yaitu  negara  yang  menerapkan  syari’at  Islam)  .  Kedua, Darul Harbi (Negara Kafir yaitu yang memerangi Negara Islam). Ketiga, Darul ‘Ahdi (Negara yang  mengadakan perjanjian  damai dengan Negara Islam). (T.M. Hasbi Ash-Shidieqy 1971 : 118-123)
Adapun  prinsip-prinsip  dasar  hukum  internasional  dalam  Islam adalah  1).  Saling  menghormati  pakta-pakta  dan  traktat-traktat  (QS.8:58, 9:4&7,  16:91,  17:34).  2).  Kehormatan  dan  Integrasi  Internasional (QS.16:92) 3). Keadilan  internasional (QS.5:8). 4). Menjaga perdamaian (QS.  8:61)  5).  Menghormati  kenetralan  negara-negara  lain  (Non
Combatants)  (QS.  4:89,90).  6).  Larangan  terhadap  eksploitasi  imperialis (QS. 16:92, 28:83). 7). Memberikan perlindungan  dan dukungan  kepada orang-orang  Islam  di  negara  lain  (QS.  8:72)  8).  Bersahabat  dengan kekuasaan-kekuasaan  netral  (QS.  60:8,9).  9).  Kehormatan  dalam hubungan internasional (QS. 55:60). 10). Persamaan keadilan untuk para penyerang  (QS.  2:194,  16:126,  42:40-42).  Selain  itu  Islam  menegaskan bahwa  hak  asasi  manusia  baik  yang  muslim  maupun  non  muslim,  laki- laki  maupun  perempuan  dilindungi  undang-undang.  1).  Hak  hidup  (QS. Al-Isra:33,  Al-An’am:151).  2).  Hak  Milik  (QS.  Al-Baqarah:188,  An- Nisa:29).  3).  Perlindungan  kehormatan  (QS.  Al-Hujurat:11-12).  4). Keamanan  dan  kesucian  kehidupan  pribadi  (QS.  An-Nur:27,  Al- Hujurat:12).  5).  Keamanan  Kemerdekaan  pribadi  (QS.  AlHujurat:  6)  6). Perlindungan  dari  hukuman  penjara  yang  sewenang-wenang  (QS. AlAn’am:  164).  7).  Hak  untuk  memprotes  kelaliman  (tirani)  (QS.  An- Nisa:148, AlMaidah: 78-79, Ali Imran:110). 8). Kebebasan ekspresi (QS. At-Taubah:71).  9).  Kebebasan  hati  nurani  (QS.  Al-Baqarah:  256). 10).      Status  warga  Negara  non  Muslim  dalam  negara  Islam  dilindungi (Hadits  Riwayat  Abu  Dawud).  11).  Kebebasan  berserikat  (QS.  Ali Imran:104-105). 12) Kebebasan berpindah (QS.  Al-Baqarah:84-85). 13). Persamaan  hak  dalam  hukum  (QS.  An-Nisa:1,  Al-Hujurat:13).  14).  Hak mendapatkan  keadilan  (QS.  Asy-Syura:15).  15).  Hak  mendapatkan kebutuhan  dasar  hidup  manusia  (QS.  Adz-Dzariyat:19).  16).    Hak mendapatkan  pendidikan  (QS.  Yunus:101).  (Syekh  Syaukat  Hussain 1996 : 59-95) Pelaksanaannya diimplementasikan
dalam hubungan
internasional  Islam  yang  mendasarkan  diri  pada  beberapa  prinsip  yaitu: pertama,  hubungan  internasional  dilandasi  dengan  prinsip  untuk memelihara  ketertiban  dan  perdamaian  di  dunia.  Prinsip  perdamaian memiliki doktrin sebagai berikut: 1). Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia  berasal  dari  satu  orang,  yaitu  Nabi  Adam  as.  2).  Al-Qur’an  telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati  perjanjian  termasuk  perjanjian  perdamaian.  3).  Perang hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan  pertahanan  negara  terancam  oleh  pihak  musuh.  4).  Islam  tidak membenarkan  dan  melarang  paksaan  dan  kekerasan.  5).  Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan.
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
114
Kedua,  Islam  memerintahkan  kepada  pemeluknya  agar  supaya memenuhi  persetujuan-persetujuan  dan  perjanjian  internasional.  Ketiga, sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW.  hubungan  internasional dilaksanakan  dengan  cara  pertukaran  duta  atau  utusan  (envoys).  (H.M. Daud Ali 1989 : 87-92)
Praktek  hubungan  internasional  menurut  pandangan  Islam  kini adalah:  1).  Negara-negara  yang  ada  dewasa  ini  dalam  dunia  Islam, seluruhnya  dianggap  berada  di  dalam  satu.  2).  Negara-negara  lain,  baik yang  berada  di  Barat  maupun  di  Timur,  seluruhnya    dianggap dar  al- Kuffar dan   statusnya   menurut syara’ adalah  termasuk Darul Harb. 3). Dengan negeri-negeri tersebut di atas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga  baik,  perjanjian  perdagangan,  ekonomi,  perjanjian  ilmiah, perjanjian  dalam  bidang  pertanian,  dan  perjanjian  lainnya  yang dibolehkan  menurut  syara’.  4)  Negara-negara  lain  yang  tidak  memiliki hubungan  perjanjian  dianggap  sebagai  negara-negara musuh  (muharibah hukman)  ditinjau  dari  segi  hukum.  Terhadap  mereka  diambil  langkah- langkah  waspada  dan  siaga  penuh,  serta  tidak  akan  diadakan  hubungan diplomatik  dengan  mereka.  5).  Negara-negara  musuh  yang  sedang memerangi  umat  (muharibah  fi’lan),  seperti  Israel,  maka  terhadap institusi  ini  diambil  sikap  siaga  perang  sebagai  asas  hubungan  dengan mereka  (QS.  An-Nisa:141,  Al-Baqarah:194.  6).  Negara  Khilafah  tidak diperkenankan  mengadakan  perjanjian  kerja  sama  militer  (pakta pertahanan  militer)  dengan  negara-negara  lain,  seperti  bentuk  perjanjian pertahanan  bersama  atau  perjanjian  keamanan  bersama.  Termasuk  di dalamnya  memberikan  fasilitas  militer,  seperti  menyewakan  pangkalan militer, pangkalan udara atau dermaga kapal perang. 7). Tidak dibolehkan meminta  bantuan  militer  kepada  negara-negara  kafir,  atau  kepada pasukan kafir.
Dalam hal larangan ini termasuk dalam mengambil pinjaman/hutang dan menyerahkan urusan ke tangan negara-negara kafir. Khusus  bagi  negeri-negeri  muslim  terlebih  bagi  Indonesia,  pelaksanaan hubungan  internasional  itu  hendaknya  dengan  komitmen  melaksanakan “politik  bebas  aktif”  yang  bertujuan  memperjuangkan  kepentingan bersama,  membebaskan  dari  belenggu  kapitalis  dan  komunis  serta lembaga-lembaga  internasional  yang  menjerat,  membela  umat  Islam  di
seluruh  dunia  dan  memajukan  Islam.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut tampaknya perlu suatu pemerintahan yang mandiri dan berwibawa.
Dasar  hukum  hubungan  luar  negeri  dalam  Islam  adalah berlandaskan  ketentuan Syarī`ah. Sumber  hukum  otentik  dalam Syarī`ah itu  sendiri  adalah  al- Qur’ān  dan  tradisi  Nabi  (Sunnah).  Turunan  dari Syarī`ah  tersebut  adalah  hukum  Islam  atau  biasa  disebut  sebagai  Fiq h yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian manusia.
Diantara  permasalahan  utama  yang  dibahas  dalam  hukum  Islam masa  kini    adalah  mengenai  permasalahan  yang  berhubungan  dengan hubungan  luar  negeri  dalam  Islam.  Para  pakar  hukum  Islam  telah mengembangkan  opini  yang  beragam  mengenai  prinsip-prinsip pengorganisasian  hubungan  luar  negeri  dalam  Islam.  Beberapa  diantara mereka  (yang  kemudian  dikenal  sebagai  tradisionalis)  dipengaruhi  oleh pemikiran  realis  dalam  tradisi  pemikiran  Islam,  terutama  ketika  periode penaklukan,  dimana  mereka  percaya  bahwa  hubungan  luar  negeri  dalam Islam pada asalnya bergantung pada perilaku kelompok atau negara non- Muslim  terhadap  Islam  dan  kaum  Muslimin.  Oleh  karena  itu,  dasar  dari hubungan  luar  negeri  dalam  Islam  adalah  peperangan,  namun  tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sebaliknya, pakar hukum  Islam yang  lain  (yang  kemudian  dikenal  sebagai  non-tradisionalis)  percaya bahwa  asal  muasal  dari  hubungan  luar  negeri  dalam  Islam  adalah perdamaian, karena al- Qur’ān sendiri telah menyatakan dengan gamblang bahwa  “tidak  ada  paksaan  dalam  beragama”  (QS.  al- Baqārah:  256). Menurut  mereka  prinsip  peperangan  yang  dikemukakan  oleh  kaum tradisionalis tidak cocok dengan aturan al- Qur’ān tersebut.
Perbedaan-perbedaan mengenai prinsip asal dalam hubungan luar negeri  dalam  Islam  biasanya  dikaitkan  dengan  kenyataan  bahwa penafsiran  al- Qur’ān  seringkali  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda - beda dalam menganalisa dan memahami ayat-ayat al- Qur’ān tertentu , dan hal  ini  menciptakan  dilema  pada  tataran  hukum  Islam.  Permasalahan tersebut  menjadi sangat rumit  mengingat para tokoh dari masing-masing pendekatan mendasarkan pendapat mereka pada ayat-ayat al- Qur’ān guna membenarkan  klaim  mereka.  Untuk  itulah  terdapat  kebutuhan  untuk memikirkan  kembali  teori  hubungan  internasional  dalam  Islam  dan mengembangkan  pendekatan  yang  lebih  memadai  dimana  hubungan
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
116
damai  dan  bekerja  sama  antara  kaum  Muslim  dan  non-Muslim  dapat lebih dirasakan.
Dasar  hukum  hubungan  luar  negeri  dalam  Islam  adalah berlandaskan  ketentuan Syarī`ah. Sumber  hukum  otentik  dalam Syarī`ah itu  sendiri  adalah  al- Qur’ān  dan  tradisi  Nabi  (Sunnah).  Turunan  dari Syarī`ah  tersebut  adalah  hukum  Islam  atau  biasa  disebut  sebagai  Fiqh yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian manusia.

## Kesimpulan
Islam yang komprehensip, yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan,  termasuk  pula  memberikan  prinsip-prinsip  pokok  bagi hubungan  internasional,  dan    juga  memberikan  contoh-contoh  konkrit bagaimana prinsip tersebut dilaksanakan, sejak permulaan sejarah Islam. Hanya  saja  terdapat  beberapa  prinsip  hubungan  internasional  yang dilandasi  dengan  prinsip  hukum  internasional  yang  didasarkan  pada aspek  kesetaraan,  keadilan,  kemanusiaan,  perlindungan  atas  diri  dan properti.  Dalam  hubungannya  dengan  negara  lain,  pemikiran  yang berkembang  di  kalangan  umat  Islam  bahwa    negara  diklasifikasikan sebagai berikut :
Pertama, negara-negara yang ada  dewasa ini  dalam  dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu ( Dar Al Islam ). Kedua, negara- negara  lain  adalah Darul  Kuffar/Darul  Harb .  Terhadap  negeri-negeri tersebut  di  atas  dibolehkan  mengadakan  perjanjian  bertetangga  baik, perjanjian  perdagangan,  ekonomi,  perjanjian  ilmiah,  perjanjian  dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara. Bagi negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara  khilafah  dianggap  sebagai  negara-negara  musuh  (muharibah hukman)  ditinjau  dari  segi  hukum.  Terhadap  mereka  diambil  langkah- langkah  waspada  dan  siaga  penuh,  serta  tidak  akan  diadakan  hubungan diplomatik  dengan  mereka.  Ketiga,  negara-negara  musuh  yang  sedang memerangi  umat  (muharibah  fi’lan),  seperti  Israel,  maka  terhadap institusi  ini  diambil  sikap  siaga  perang  sebagai  asas  hubungan  dengan mereka  (QS.  An-Nisa:141,  Al-Baqarah:194.  Keempat,  negara  Khilafah
tidak  diperkenankan  mengadakan  perjanjian  kerja  sama  militer,  minta bantuan militer, termasuk di dalamnya memberikan fasilitas militer.

## REFERENSI
Ahmad  Hanafi. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam. Bulan  Bintang- Jakarta. 1989.
Afzal Iqbal. Diplomacy in Early Islam (terjemahan). 2000
Ali  Mansur, Assyari’atul  Islamiyyatu  wal  qanunut  Dalliyu  al’am. 1965 dalam  L.  Amin  Widodo.  Fiqih  Siasah  Dalam  Hubungan Internasional. Tiara Wacana-Yogya. 1994.
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I , Jakarta
:  UI Pres, 1985.
M.  Daud  Ali  dkk. Islam  untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum, Sosial  dan  Politik . Bulan Bintang-Jakarta. 1989.
Muhammad  Husain  Haikal, Sejarah  Hidup  Muhammad ,  Jakarta  :  Litera Antar Nusa, 1993.
Muhammad  Husain  Haikal, Sejarah  Hidup  Muhammad ,  Jakarta  :  Litera Antar Nusa, 1993.
Muhammad Syafi’i Antonio, Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager, Jakarta : ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009.
Memikirkan  kembali  teori  hubungan  internasional  dalam  Islam:  Menuju Pendekatan yang Lebih Memadai- disadur dari Turkish Journal of Internasional Relation, vol. 5, no.  4, Winter 2006
Salim  frederiks. Political  and  Cultural  Invasion  (terjemahan). Pustaka
Thariqul Izzah-Bogor. 2004.
Syekh  Syaukat  Hussain. Human  Right  in  Islam  (terjemahan). Gema Insani Press-Jakarta. 1996.
JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/99-118
T.M.  Hasbi  Ash-Shidieqy. Hukum  Antar  Golongan  Dalam  Fiqih  Islam .. Bulan Bintang-Jakarta. 1391 H/1971 M.
http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan.
html (diakses pada tanggal 3 Desember 2012)
*****