## J urnal P engabdian M asyarakat T eknik
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/JPMT
Vol. 2 No. 1 Oktober 2019 E-ISSN: 2655-1446
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510

## PEMANFAATAN POLA MANAJEMEN KRISIS GOVERNMENT
RELATIONS DI INDUSTRI HULU MIGAS
Sa ’ diyah El Adawiyah 1* , Diah Safitri Ningrum 2 , Anwar Ilmar Ramadhan 3
1,2 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta *Email: sadiyah.eladawiyah@umj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mencoba  menganalisis  tentang  strategi  PT.  Pertamina  EP  Asset  4  Field  Cepu  untuk membangun  saling  pengertian  tentang  industri  hulu  migas  dengan  pemerintah  Kota  Blora.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  ingin  memahami  bagaimana  hubungan  pemerintah  melalui  beberapa  masalah  dan bagaimana pemerintah memahami cara-cara ini. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, penulis mencoba membuat analisis terhadap informasi responden. Dari hasil tersebut, kita dapat memahami bahwa hubungan  pemerintah  memiliki  rencana  krisis  untuk  menghadapi  krisis  itu.  Mereka  harus  melakukan beberapa tindakan untuk mengidentifikasi, memetakan, menganalisis krisis dengan menjawab pertanyaan 5W + 1H.

## Kata kunci : Manajemen Krisis, Hubungan Pemerintah

## ABSTRACT
This research is trying to analyze about strategy of PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu to build mutual understand about upstream oil and gas industry with the government of Blora City. The purpose of this research is  want to  understand  how the  government  relations through  the  several  problem  and  how the government  understand  of  these  ways.  By  using  the  constructivist  approach,  the  writer  try  to  make  an analysis of information respondents. From the result, we can understand that government relations have a crisis plan to face that crisis. They have to do some action to identify, mapping, analyze crisis with answer the questions of 5W+1H.
Keyword : Crisis Management, Government Relations

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  dibidang  migas  ini  sangat strategis  karena  menjadi  sumber  pemasukan terbesar  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh Negara. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  migas, pemerintah berkewajiban mengatur dan menjaga  jalannya  pengelolaan  agar  sumber daya  alam  ini  dapat  dimanfaatkan  sebesar- besarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Seperti yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  pasal  33  ayat  3  yang berbunyi : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara
dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat
Oleh  karena  sifatnya  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak, sehingga bisnis ini diberi perlakuan  khusus  oleh  Negara.  Kepadanya dibebankan  bentuk  hukum  BUMN  (Badan Usaha  Milik  Negara)  yaitu  suatu  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara yang  dipisahkan.  Dalam  menjalankan  Industri Hulu  Migas  (IHM)  Pertamina  memiliki  anak perusahaan  yang  menguasai  seluruh  wilayah kerja  Pertamina  eksisting  dan  lapangan-
lapangan  yang  dimiliki  Pertamina  sejak  1957 yang selanjutnya dinamakan Pertamina EP.
Memasuki era demokrasi, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945, menyebabkan terjadinya  perubahan  secara  besar-besaran dalam  penyelenggaraan  Negara.  Termasuk didalamnya adalah dalam hal hubungan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Sebelumnya, pemerintahan bersifat sentralistik, namun  pasca  adanya  amandemen  UUD  1945 berubah menjadi desentralisasi. Hal ini ditandai dengan  diadakannya  Otonomi  Daerah  bahkan otonomi  yang  seluas-luasnya.  Adanya  sistem Desentralisasi menyebabkan Pemerintah Daerah mendapatkan wewenang untuk mengelola Sumber Daya Alam yang dimilikinya.  Itu  artinya  Pemerintah  Daerah memiliki wewenang dalam mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan dalam hal ini Pertamina  EP  yang  ada  di  daerahnya.Ini merupakan  bentuk  penjabarandari  UU  No  22 Tahun  2004,  yaitu  dengan  penerapan  system otonomi  daerah,  maka  sebagian  regulasi  yang bersifat khusus berada di bawah tanggungjawab  Pemerintah  Daerah,  termasuk regulasi terkait pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain.
Terkait  Pertamina  sebagai  BUMN,  Pertamina EP terbagi atas 5 Asset yang tersebar di seluruh Indonesia.  Salah  satu  assetnya  yaitu  Asset  4, terdiridariField  Cepu  dan  Field  Poleng.Field Cepu  memiliki  Wilayah  Kuasa  Pertambangan (WKP) didaerah Kab.Blora, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Tuban. Secara administratif perusahaan berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lokasi WKP yang berada di dua daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur  tersebut  mewajibkan  Pertamina  EP Asset  4  Field  Cepu  berhubungan  dengan Pemerintah  Daerah  setempat.  Untuk  di  Jawa Tengah Pertamina EP Asset 4, berada dibawah pengawasan  Pemerintah  Kabupaten  Blora, sedangkan Jawa Timur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Tuban. Hubungan  yang  terjalin  antara  Pemerintah Daerah  dan  Pertamina  EP  adalah  hubungan antara  penyedia  Sumber  Daya  Alam  (SDA) dengan  penyedia  teknologi  dan  modal. Disamping  itu,  hubungan  yang  lahir  dari adanya kegiatan operasional perusahaan adalah hubungan  tentang  pengelolaan  lingkungan, pelayanan yang bersifat administrasi,
pengawasan  tata  ruang,  dan  penyelenggaraan ketertiban umum.
Kegiatan  Operasional  perusahaan  merupakan salah  satu  aktivitas  yang  paling  dominan  dan banyak  mendapatkan  perhatian  serta  berbagai macam respon dari publik. Kegiatan operasional  perusahaan  terdiri  dari  ekplorasi, eksploitasi,  dan  produksi.  Guna  mencapai tujuan  perusahaan,  government  relations dituntut untuk menciptakan hubungan eksternal yang  efektif  dengan  Pemerintah.  Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, government relations PT. Pertamina EP Asset 4 Field  Cepu  harus  melakukan  diseminasi tentang IHM, melakukan edukasi tentang pola kegiatan  IHM,  mempublikasikan  kebijakan SKK  MIGAS,  dan  menginformasikan  tentang hasil  produksi  minyak  agar  tercapainya pemahaman bersama tentang tujuan perusahaan.
Setelah  beberapa  periode  berjalan,  kegiatan government relations masih belum menunjukkan  hasil  yang  signifikan  terkait hubungan  komunikasi  dengan  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemahaman Pemerintah Daerah mengenai IHM yang masih tergolong kurang,yang dapat dibuktikan dengan adanya kelambatan birokrasi perizinan, sering terjadi misskomunikasi masalah program, dan menurunnya tingkat kepercayaan Pemerintah  terhadap  aktivitas  perusahaan. Berangkat  dari  pendahuluan  diatas,  penulis membuat  rumusan  masalah  yaitu  Bagaimana upaya  manajemen  krisis  yang  dilakukan  oleh Government Relations PT. Pertamina EP Asset 4  Field  Cepu  dalam  membentuk  pemahaman Pemerintah Kabupaten Blora terhadap Kegiatan Operasional PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan penelitian  ini,  maka  dapat  dipaparkan  secara mendalam analisa peran goverenment relations dalam melaksanakan manajemen krisis. Sebab, penelitian  bidang  kehumasan  erat  kaitannya dengan dialog yang juga berkaitan erat dengan tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri.
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 2 (1) pp 27-34 © 2019

## Teknik pengumpulan data
Menggunakan teknik wawancara secara mendalam atau indepth interview dan memperoleh  data  dari  menggunakan  studi pustaka.  “wawancara  adalah  percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara  (interviewee)  yang  memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut”
Sedangkan  teknik  wawancara  bisa  dilakukan dengan dua cara, yaitu tatap muka dan melalui telepon.  Wawancara  ini  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  mendalam mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan  dan  pengambilan  data  yang digunakan  oleh  government  relations  PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

## Teknik Pengambilan Informan
Informan  penelitian  yang  digunakan  sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang  yang  tergabung  dalam  tim manajemen  krisis  PT.  Pertamina  EP  Asset  4 Field  Cepu.  Untuk  memperoleh  data  tersebut dibutuhkan informan-informan yang mempunyai kredibilitas dibidangnya.
Dibutuhkan  key  informantyang  merupakan informan  kunci  (utama)  dan  informan. Informan merupakan orang-orang yang mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis  ini  dirasakan  pertama  kali  ketika Government  Relations  menangkap  respon pemerintah  Kabupaten  Blora  yang  diamati mengalami  penurunan.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  harapan  Pemerintah  agar Pertamina  meningkatkan  hasil  produksi  migas nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemerintah Kabupaten
Blora dengan Perusahaan  tidak  ada  sinergitas  yang  dapat dibuktikan dengan adanya kelambatan
birokrasi
perizinan, sering terjadi misskomunikasi masalah program, dan menurunnya  tingkat  kepercayaan  Pemerintah terhadap aktivitas perusahaan.
Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang paling  dominan  dalam  perusahaan.  Sehingga,
dalam pelaksanaannya dituntut untuk mengefisiensikan waktu agar produksi minyak dapat  dimaksimalkan.  Namun  dengan  adanya permasalahan yang dihadapi dengan Pemerintah  Kabupaten  Blora,  maka  kegiatan operasional  perusahaan  akan mengalami hambatan.
Setelah  beberapa  periode  berjalan,  hal  ini disadari sebagai krisis yang jika dibiarkan akan menimbulkan  kemungkinan  yang  lebih  buruk. Government  Relations  segera  mengambil perannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari jalan keluar untuk memanajemen  krisis  yang  sedang  terjadi. Beberapa  tindakan  seperti  membentuk  tim krisis,  membuat  crisis  plan,  meningkatkan sosialisasi  dan  edukasi  sudah  dilakukan  oleh Government  Relations  dan  segenap  jajaran manajemen perusahaan.
Dalam  melakukan  langkah  manajemen  krisis, pihak perusahaan mengalami sejumlah hambatan  yang  membuat  kinerja  perusahaan menjadi  tidak  optimal.  Hambatan-hambatan tersebut berupa luasnya cakupan wilayah yang harus  diedukasi  dan  diberikan  sosialisasi mengenai  kegiatan  operasional,  pergantian jabatan Pemerintah Daerah, kurangnya sumber daya manusia di perusahaan, serta dihadapkan dengan  karakter  masyarakat  dan  pemerintah setempat yang memiliki karakter tersendiri.
Perusahaan  terdampak  krisis  yang  cukup krusial, disamping menurunkan reputasi perusahaan,  juga  dapat  menghambat  kegiatan operasional. Semuanya menyebabkan ketidakpastian  sehingga  harus  segera  diatasi agar  permasalahan  tidak  menjangkiti  lini  lain dalam perusahaan.
Analisis krisis
Gambar 1. Analisis krisis
Dalam kasus kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten Blora terhadap kegiatan Industri  Hulu  Migas,  pihak  Government relations menganggap ini sebagai sebuah krisis, karena  dari  adanya  kejadian  ini  lebih  banyak menyebabkan dampak negatifterhadap perusahaan.  Implikasi  yang  sangat  dirasakan oleh
perusahaan adalah menurunnya
kepercayaan
Pemerintah, media, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.  Adanya  Gap  informasi  dari perusahaan  ke  stakeholder,  menimbulkan adanya  ketidaknyamanan  terlebih  dari  adanya kegiatan operasional perusahaan dapat menimbulkan  masalah-masalah  lain  seperti kerusakan lingkungan, polusi udara, bunyi dan lainnya.
Ketika  penelitian  ini  dilakukan,  seperti  dalam siklus  krisis  yang  dialami  oleh  PT.  Pertamina EP Asset 4 Field Cepu berada dalam tahap akut. Ini  terlihat  dari  isu  mengenai  masalah  yang sudah tersebar luas dan reaksi yang berdatangan dari berbagai pihak. Bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama, krisis ini masih belum  terselesaikan.  Efek  yang  ditimbulkan pun sudah dapat dievaluasi, seperti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan  Government  Relations  PT.  Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Ibu Aulia Arbiani, dapat diketahui  bahwa  langkah  manajemen  krisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a.  Pemahaman  Government  Relations  PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu terhadap krisis  kurangnya  pemahaman  Pemerintah Kabupaten Blora tentang kegiatan operasional perusahaan
Devlin  (2007:5)  mendefinisikan  krisis  sebagai “an  unstable  time  for  an  organization,  with  a distinct possibility for an undesirable outcome”, yang dapat diartikan sebagai sebuah situasi  yang  tidak  stabil  dengan  berbagai kemungkinan menghasilkan dampak yang tidak diinginkan. Jika situasi ini terus berlanjut dalam waktu lama, akan menghasilkan beberapa hasil negatif yang tidak diharapkan.
Mengenai pemahaman terhadap krisis, perusahaan merasakan ini sebagai sebuah krisis
komunikasi.  Indikator  yang  ditemukan  pada krisis  ini  adalah  adanya  hambatan  dalam berkomunikasi  dengan  publik.  Struktur  sosial kemasyarakatan,  kondisi  geografis  wilayah, dan tingkat kesadaran publik akan keberadaan perusahaan  diasumsikan  menjadi  penyebab hambatan komunikasi.
Perspektif  Public  Relations  sangat  diperlukan dalam manajemen krisis, karena krisis ini telah berkembang dari isu menjadi krisis yang akut. Menurut  pihak  Government  relations,  ini termasuk  krisis  sedang,  karena  meskipun pangkal  dari  permasalahan  terletak  pada pemahaman Pemerintah Kabupaten Blora yang masih  kurang  terhadap  Industri  Hulu  Migas, namun bisa dipastikan segala kepentingan yang menyangkut  hubungan  dengan  Pemerintah masih bisa diselesaikan meskipun butuh usaha yang lebih besar. Sebenarnya jika ditelisik lebih dalam,  kebutuhan  informasi  yang  tidak terpenuhi  akan  menjadi  titik  tolak  munculnya ketidakpercayaan,  seperti  yang  dikatakan  oleh Pemerintah Kabupaten Blora bahwa perusahaan  akan  menyampaikan  informasi sebelum kegiatan akan dilaksanakan, setelah itu perusahaan  menganggap  dirinya  lepas  dari tanggung jawab untuk terus menjalin komunikasi  dengan  Pemerintah.  Padahal komunikasi  yang  berlangsung  harus  dijaga sepenuhnya  dan  dioptimalkan  agar  kebutuhan informasi  untuk  Pemerintah  tentang  kegiatan operasional perusahaan tetap terpenuhi. Alurnya  adalah  komunikasi  pra  eksploitasi, eksploitasi,  dan  pasca  eksploitasi  serta pemulihan. Government relations menganggap tidak  begitu  terjadi  masalah  yang  signifikan karena hubungan tetap berjalan meskipun tidak normal. Sebenarnya dari hal ini justru dapat kita tarik kesimpulan disitulah letak permasalahan. Pemerintah daerah tetap menjalankan tugasnya karena terikat dengan aturan Pemerintah pusat, namun selayaknya ada norma-norma dan etika yang  harus  dipenuhi  perusahaan  untuk membangun  hubungan  yang  harmonis  dengan Pemerintah Daerah.
Setiap  organisasi  pasti  akan  mengalami  krisis dalam  perjalanan  hidupnya,  sekalipun  itu perusahaan  yang  memiliki  prestise  dan goodwillyang baik seperti Pertamina EP. Yang membedakan adalah frekuensi terjadinya krisis, besar  kecilnya  dampak  krisis,  besar  kecilnya peristiwa krisis, besar kecilnya ancaman krisis
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 2 (1) pp 27-34 © 2019
terhadap  reputasi,  dan  akibat  yang  dirasakan perusahaan  setelah  krisis  berakhir  (crisis aftermath).  Jadi  perusahaan  yang  dikelola dengan benar pun tidak akan otomatis terhindar dari  krisis,  tetapi  perusahaan  yang  dikelola dengan  benar  akan  meminimalkan  frekuensi terjadinya  krisis  dan  dapat  menjadikan  krisis sebagai  turning  point  untuk  membangun reputasi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Government relations telah memahami tentang pengertian  krisis  dan  menyadari  bahawa  telah terjadi efek dari adanya krisis tersebut. Secara garis  besar,  government  relations  telah menjalankan  perannya  dengan  baik  namun masih belum optimal. Ada beberapa point yang luput  dari  pemahaman  government  relations, bahwa  penyediaan  informasi  mesti  beriringan dengan  strategi  menjalin  relasi  publik. Meskipun perusahaan memiliki goodwill yang baik,  bukan  berarti  mengabaikan  hal-hal sederhana  yang  dapat  merusak  reputasi perusahaan.  Meskipun  kewajiban  terbesar perusahaan  adalah  membangun  hubungan komunikasi  dengan  Pemerintah  pusat,  bukan berarti  hak  untuk  mendapatkan  informasi Pemerintah Daerah dikesampingkan.

## b. Langkah-langkah Manajemen Krisis
Dalam  manajemen  krisis  yang  dilakukan  oleh Government Relations PT. Pertamina EP Asset 4  Field  Cepu,  secara  garis  besar  telah melakasanakan konsep-konsep strategi Humas dalam  manajemen  krisis  menurut  Rosady Ruslan,  yaitu  meliputi  identifikasi  krisis, menganalisis  krisis,  mengatasi  krisis,  dan evaluasi  krisis.  Berikut  lebih  lanjut  mengenai langkah-langkahnya:

## 1. Langkah-langkah mengidentifikasi krisis
Langkah  pertama  yang  ditempuh  Government Relations adalah melakukan pemetaan. Dalam hal  ini  dicari  jawaban  dari  pertanyaan  siapa yang belum paham, Pemerintah dalam struktur hirarki  yang  mana  yang  harus  diberikan pemahaman  terlebih  dahulu,  sejauhmana ketidakpahaman  mereka,  baru  setelah  itu dicarikan  solusinya.  Dari  hasil  identifikasi didapatkan bahwa Pemerintah yang mengurusi perizinan  masih  belum  menyadari  kebutuhan perusahaan.  Sedangkan  pada  pemerintah struktur  paling  bawah  tingkat  pemahamannya
masih  sangat  kurang  sehingga  berimbas  pada informasi yang diakses oleh masyarakat. Untuk Pemerintah  yang  khusus  membidangi  Migas, masih  belum  ditemukan  sinergitas  yang  kuat antara perusahaan dan Pemerintah.
a. Langkah-langkah Menganalisis Krisis
Analisis  yang  dilakukan  oleh  Government Relations  pada  saat  terjadinya  krisis  yaitu menemukan  penyebab  krisis  tersebut. Penyebab  krisis  tersebut  adalah  tidak lancarnya arus komunikasi dari perusahaan ke  Pemerintah  Daerah  yang  menyebabkan adanya hambatan pada kegiatan
operasional.
Perusahaan pertamakali
menyadari krisis ini adalah ketika kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Blora  tidak  berjalan  normal.  Misalnya seperti  proses  perizinan  yang  lambat dikarenakan  ketidakpahaman  Pemerintah akan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak sesuai  dengan  harapan  perusahaan.  Setelah identifikasi dilakukan, baru pihak Government relationsmelakukan crisis plan.Crisis plan dibuat berdasarkan pedoman baku dari pusat yaitu TKO ( Tata Kerja  Organisasi)  yaitu  sistem  yang  dibuat oleh  pusat  untuk  diimplementasikan  di Field-field  yang  ada  diseluruh  Indonesia. Perencanaan  krisis  ini  berguna  untuk mengantisipasi  krisis  yang  lebih  besar  lagi dan  menanggulangi  krisis  serupa  muncul lagi. Pedoman respon dari pusat digunakan sebagai acuan untuk bertindak.
Strategi  yang  dijalankan  oleh  Government relations meliputi:
a) What  (apa  penyebab)  :  dari  hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa penyebab tersendatnya kegiatan
operasional  perusahaan  adalah  karena ketidakpahaman  Pemerintah  Daerah mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Industri Hulu Migas. dan ketidakpahaman Pemerintah merupakan imbas dari tidak optimalnya proses  komunikasi  dan  transformasi pesan  dari  pihak  perusahaan  ke Pemerintah.
b) Why  (mengapa)  :  karena  luasnya cakupan  wilayah  yang  harus  di  beri sosialisasi  dan  edukasi  sehingga  tidak memungkinkan perusahaan untuk
mengcover seluruhnya, sedangkan perusahaan  dihadapkan  dengan  target waktu.  Disamping  itu,  perubahan jabatan  dan  struktur  kepemerintahan membuat perusahaan harus mengulang-ulang  proses  transformasi pesan tersebut.
c) Where and When (dumana dan kapan) : krisis ini terjadi di PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu yang dimulai sejak tahun 2013.
d) How  Far  (sejauhmana)  :  krisis  ini terjadi  hingga  mempengaruhi  efisiensi waktu operasional perusahaan. Menyebabkan  hambatan  yang  cukup besar pada kegiatan operasional.
e) How (bagaimana) : pada awalnya pihak perusahaan merasakan adanya ketidaknormalan pada hubungan perusahaan dengan Pemerintah. Setelah diidentifikasi permasalahannya,  ternyata  diketahui bahwa perusahaan gagal dalam memberikan edukasi kepada pemerintah sehingga pemahaman Pemerintah  akan  Industri  Hulu  Migas kurang.
f) Who (siapa) : yang mengatasi krisis ini adalah  pihak  Government  relations yang  berada  pada  divisi  Legal  & relations.

## b. Mengatasi Krisis
Langkah  yang  dilakukan  oleh  Government Relations dalam mengatasi krisis ini adalah dengan membentuk tim manajemen krisissebagai  pengelola  krisis.  Krisis  yang terjadi  dengan  Pemerintah  Daerah  ini menyebabkan  permaslahan-permasalahan lain  seperti  permasalahan  lingkungan, perizinan,  bagi  hasil,  maupun  lifting produksi.  Sehingga  dalam  membentuk  tim krisis,  disesuaikan  dengan  permaslahan, namun  tetap  yang  menjadi  leaderadalah pihak Government Relations. Misalnya saja permasalahan lingkungan maka melibatkan fungsi  HSSE,  sedangkan  jika  menyangkut bagi hasil maka melibatkan bagian keuangan,  jika  terkait  masalah  lifting produksi  maka  melibatkan  fungsi  operasi produksi.
Setelah  dibahas  dan  dirumuskan  oleh  tim krisis,  kemudian  diserahkan  ke  pihak
manajemen perusahaan untuk mengesahkan tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk mengatasi krisis tersebut.
Beberapa tindakan komunikasi yang dilaksanakan  oleh  pihak  Government Relationsadalah seperti sosialisasi, edukasi, dan seminar-seminar yang sifatnya memberi pemahaman terhadap publik. Forum khusus yang  diadakan  dengan  pemerintah  juga dilakukan seperti meeting dengan pembahasan  secara  khusus  tentang  suatu permasalahan.
Jika  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan berkaitan  dengan  kegiatan  operasional, maka perusahaan melibatkan media sebagai sarana  penyampai  informasi.  Seringnya dilakukan  dalam  kegiatan  informal  seperti sharing  bareng  media,  atau  melibatkan media  dalam  kegiatan  sosialisasi  dan edukasi.    Hal  ini  termasuk  dalam  kegiatan media  monitoringsebagai  sarana  evaluasi. Diharapkan dengan menjalin hubungan baik dengan media, dapat turut serta menyebarkan informasi yang positif terkait kegiatan operasional perusahaan.
Mengatasi  krisis  dapat  dimulai  dari meletakkan prioritas utama pada kepentingan publik dalam hal ini yang lebih didahulukan  adalah  Pemerintah  Daerah.
Jika permasalahan berakar pada komunikasi yang  kurang,  maka  terlebih  dahulu  harus memberikan informasi sebanyak- banyaknya dan sejelas-jelasnya artinya tidak berfokus  pada  target  waktu  perusahaan untuk  mendapat  profit  sebesar-besarnya. Perusahaan harus melakukan respon berdasarkan penyebab itu. Perusahaan juga harus  tetap  menjaga  komitmen  bahwa kepentingan publik adalah prioritas utama.
c. Evaluasi Krisis
Menurut Rosady Ruslan, evaluasi
merupakan suatu kegiatan atau perencanaanpublic relations yang dirancang untuk  menilai  atau  mengevaluasi  kinerja organisasi atau lembaga yang telah dicapai, baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas. Hasil  evaluasi  dijadikan  dasar  untuk mengambil  keputusan  atau  perencanaan baru dimasa mendatang (1999:78).
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 2 (1) pp 27-34 © 2019
Sejalan  dengan  teori  diatas,  Government relations melakukan evaluasi internal fungsi L&R  terlebih  dahulu  tentang  tindakan manajemen  krisis  yang  sudah  dilakukan, setelah itu, hasil evaluasi baru disampaikan kepada  pihak  manajemen  dan  ke  fungsi- fungsi  lain  dalam  rapat  evaluasi.  Dari tindakan  yang  dilakukan  oleh  government relations, masih banyak kekurangan internal perusahaan  yang  menghambat  proses manajemen  krisis,  seperti  ketersediaan waktu  yang  singkat,  jumlah  Sumber  Daya Manusia yang kurang menyebabkan tenaga yang  dibutuhkan  juga  kurang,  dan  wilayah operasi perusahaan yang cukup luas.
Dari hasil evaluasi, didapatkan bahwa Pemerintah  masih  kurang  paham  mengenai Industri  Hulu  Migas,  dan  masih  banyak keluahan  yang  dirasakan  oleh  Pemerintah mengenai  komunikasi  yang  diterapkan  oleh perusahaan.  Dari  pihak  media  juga  mengakui bahwa  dalam  hal  tertentu  pihak  perusahaan masih bertindak eksklusif. Serta ketidaknyamanan masyarakat dalam hal
mendapat  informasi  yang  menyangkut  segala sesuatu
tentang kegiatan
operasional perusahaan.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa, meskipun tindakan-tindakan manajemen  krisis  sudah  dilakukan  namun masih belum optimal.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1.  Government  Relations  PT.  Pertamina  EP Asset 4 Field Cepu memahami permasalahan ini sebagai krisis komunikasi.
2.  Krisis  ini  termasuk  The  a  building  crisis, yakni  sebuah  krisis  yang  sedang  berproses dan  dapat  diantisipasi.  Strategi  yang digunakan  oleh  Government  Relations  PT. Pertamina  EP  Asset  4  Field  Cepu  yaitu dengan  melakukan  proses  identifikasi  dan analisis  masalah  terlebih  dahulu.  Proses identifikasi dilakukan dengan jalan memetakan masalah, dan analisis dilakukan dengan menjawab 5W+1H. Untuk menjalankan  manajemen  krisis,  pihak Government  Relations  merumuskan  Crisis
Plan  yang  diadopsi  dari  TKO  (Tata  Kerja Organisasi), yaitu sistem yang dibuat pusat untuk  diterapkan  di  Field-Fieldseluruh Indonesia. Selain itu, setelah krisis berkembang  menjadi  tahap  acute,  pihak Government  Relations  membentuk  tim manajemen krisis.
3.  Peran  Government  Relations  pada  krisis
kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten Blora terhadap kegiatan operasional  perusahaan  ini  adalah  sebagai leadertim  krisis  yang  dibentuk.  Selain  itu, Government  relations  juga  menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Pemerintah Kabupaten Blora dan
Universitas Muhammadiyah  Jakarta  atas  dukungan  dan bantuannya  dalam  melakukan  riset  dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman,  Oemi.  2001. Dasar-dasar Public Relations . PT. Citra Aditya Bakti
: Bandung. Adawiyah, S. E., Hubeis, A. V., & Susanto, D. (2019).  Strategi  Komunikasi  Politik Perempuan Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah. Metacommunication: Journal of Communication Studies , 4 (1), 95-113.
Afdhal,  Ahmad  Fuad.  2004. Tips  &  Trik  PR . PT. Grafindo : Jakarta. Anggoro, M. Linggar. 2005. Teori dan Profesi
Kehumasan Serta Aplikasinya di
Indonesia . Bumi Aksara : Jakarta. Ardianto,  Elvinaro.  2009. Public  Relations.
Widya Padjajaran : Bandung.
Ardianto,  Elvinaro  &  Soemirat,  Soleh.  2002.
Dasar-Dasar  Public  Relations .    PT.
Remaja Rosdakarya : Bandung.
Bryson, John. M. 1947 . Strategic Planning for Public  and  Nonprofit  Organisations . Jossey-bass  inc.  :  San  Fransisco
California. Biddlecombe, Peter.1971. Public Relations .The Camelot Press Ltd.
Company profile Portal Pertamina (www.pertamina.com) Cutlip,  Scott  M.  Et  al.  1999. Effective  Public
Relations 8th Editions .New Jersey.
Holtz, Shel.2002. Public Relations on the Net.
Winning  Strategies  to  Inform  and InfluenceThe  Media,  The  Investment Community,  The  Government,  The Public And More (cetakan kedua).
Jeffkins, Frank. 1998. Public Relations. London
: Ptman Publishing.
Kasali,  Renald.  1994. Manajemen  Public
Relations,  Konsep,  dan  Aplikasinya  di
Indonesia. Grafiti: Jakarta. Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan . Gramedia Pustaka Utama. Kriyantono,  Rachmat.  2015. Public  Relations Issue & Crisis Management . Prenadamedia Group : Jakarta.
Moleong,  J.X  Lexy.  2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif  edisi  revisi .  PT. Remaja Rosdakarya : Bandung. Nova,  Firsan.  2011. Crisis  Public  Relations . Raja Grafindo Persada : Jakarta. PERHUMAS.  2004. Menyusun  Strategi, Membangun  Korporasi  Dan  Menjaga
Reputasi . BPP Perhumas
Bidang Komunikasi : Jakarta.
Purwandari,  Kristi. Pendekatan  Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Putra,  I  Gusti  Ngurah.  1999. Manajemen
Hubungan Masyarakat . Universitas Atmajaya Yogyakarta : Yogyakarta.
Rudiatin,  E.,  &  Ramadhan,  A.  I.  (2018).
Kekuatan Moral Dan Budaya, Mendukung  Perekonomian  Indonesia: Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  Dan Menengah. BASKARA Journal of
Business  &  Entrepreneurship , 1 (1),  21- 34. Ruslan,  Rosady.  2005. Manajemen  PR  dan Media Komunikasi .
Sa’diyah  El  Adawiyah,  S.,  &  Swarnawati,  A. Hubungan  Media  Baru  dengan  Sikap Nasionalisme  Remaja  di  DKI  Jakarta.
Information
and Communication
Technology , 95.
Sari,  D.  K.,  Hasfi,  N.,  Santosa,  H.  P., Lukmantoro, T., Prastya, N. M., Isnaini, S., ... & Arofah, K. (2015). Information and  Communication  Technology,  dan Literasi  Media  Digital .  ASPIKOM  dan Universitas  Katolik  Widya  Mandala Surabaya.
Tench  ,  Ralph  and  Liz  Yeomans. Exploring Public Relations .
Wilcox,  Dennis  L.,  Ault,  Phillip  H.,  Agee, Warren  K.,1992. Public  Relations  : Strategies  And  Tacttics  (Edisi  Ketiga) , Harper Collins Publisher. Pedoman Teknis Penyusunan Skripsi Universitas  Muhammadiyah  Jakarta, 2001. UMJ PRESS : Jakarta. Nurjanah, Adhianty. 2011. Jurnal Komunikator . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Margaretha,  Titi  Mora,  Strategi  Komunikasi Dalam Hubungan Pemerintahan
(government  relations)  Pada  Industri Minyak  Dan  Gas  Bumi  :  Studi  Kasus pada PT. Mosesa Petroleum, koleksi UI.