Rahmawan, Junaedi (2022) Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12062 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## PENJATUHAN  PIDANA  MINIMUM  KHUSUS  DALAM  TINDAK  PIDANA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

## Rahmawan, Junaedi, Waluyadi
Proram  Magister  Hukum  Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas  Swadaya Gunung  Jati, Indonesia E-mail: rahmawan.pnsnb@gmail.com

## Abstrak
Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian  yang  signifikan  di  Pengadilan  Negeri  Kuningan.  Tindak  pidana narkotika menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan  dampak  negatif  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Dalam  upaya menangani  masalah  ini,  pengadilan  negeri  di  Kuningan  menerapkan  pidana minimum  khusus  sebagai  langkah  yang  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis implementasi dan dampak dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam  tindak  pidana  narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Kuningan.  Metode  yang digunakan  adalah  pendekatan  studi  kepustakaan  dan  analisis  dokumen  yang melibatkan  peraturan  perundang-undangan  terkait,  putusan  pengadilan,  serta penelitian  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengadilan  negeri  di Kuningan telah berhasil menerapkan penjatuhan pidana minimum khusus dengan baik  dalam  tindak  pidana  narkotika.  Pidana  minimum  khusus  ini  memberikan sinyal  yang  jelas  tentang  seriusnya  penanganan  tindak  pidana  narkotika  dan memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  kejahatan.  Namun,  penelitian  ini  juga mengungkapkan  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasi penjatuhan  pidana  minimum  khusus,  seperti  masalah  penilaian  terhadap  tingkat keterlibatan  pelaku,  kualitas  bukti,  dan  peran  rehabilitasi  dalam  proses penanganan  kasus  narkotika.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  evaluasi  yang komprehensif  dan  pembaruan  kebijakan  serta  kerjasama  yang  lebih  baik  antara instansi  terkait  untuk  memperbaiki  dan  memperkuat  efektivitas  dari  penjatuhan pidana  minimum  khusus  dalam  tindak  pidana  narkotika  di  Pengadilan  Negeri Kuningan.
Kata Kunci: Penjatuhan pidana, Pidana minimum khusus, Tindak pidana narkotika.

## Abstract
The imposition of a special minimum sentence for narcotics crimes has become a significant  concern  at  the  Kuningan  District  Court.  Narcotics  crime  is  a serious problem that affects society and has a negative impact on various aspects of life. In  an  effort  to  deal  with  this  problem,  the  district  court  in  Kuningan  applied  a special minimum sentence as an effective measure. This study aims to analyze the implementation  and  impact  of  imposing  a  minimum  sentence  specifically  for narcotics crimes at the Kuningan District Court. The method used is a literature study  approach  and  document  analysis  involving  related  laws  and  regulations,
court  decisions,  and  related  research.  The  results  of  the  study  show  that  the district  court  in  Kuningan  has  been  successful  in  imposing  specific  minimum sentences  well  in  narcotics  crimes.  This  special  minimum  sentence  provides  a clear  signal  about  the  seriousness  of  handling  narcotics  crimes  and  provides  a deterrent  effect  for  perpetrators  of  crime.  However,  this  research  also  reveals some of the challenges faced in implementing specific minimum sentences, such as the problem of assessing the level of involvement of the perpetrator, the quality of evidence, and the role of rehabilitation in the process of handling narcotics cases. Therefore,  a  comprehensive  evaluation  and  policy  update  is  needed  as  well  as better  cooperation  between  related  agencies  to  improve  and  strengthen  the effectiveness of imposing a special minimum sentence for narcotics crimes at the Kuningan District Court.
Keywords: Criminal conviction, Special minimum crime, Narcotics crime.

## Pendahuluan
Sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir sebagai Negara hukum.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  telah  menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”.  Hal  ini  berarti  bahwa  segala  suatu  perbuatan  yang  mencakup kehidupan benegara harus  didasarkan dan memiliki  konsekuensi  sesuai  dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Chuasanga & Victoria, 2019).
Negara  Republik  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  mengatur  setiap  tingkah  laku  warga  negaranya  tidak  terlepas  dari  segala peraturan-peraturan  yang  bersumber  dari  hukum.  Negara  hukum  menghendaki  agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Yuliardi, 2021).
Dalam  upaya  melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang,  terutama  dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan  pada  peran  penting  hukum  sebagai  sarana  pengayaoman  untukmanata kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Peran hukum  sebagai  pengayoman  tercermin  melalui  fungsi  hukum  sebagai  sarana pengendalian sosial ( social control ), perubahan sosial ( social engineering ), dan hukum sebagai sarana integrative (Zainal, 2016).
Perkembangan  hukum  saat  ini  pun  telah  mengakomodir  pemberlakuan  sistem pidana  minimal  khusus  (di  luar  KUHP),  sebagai  contoh  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dengan  adanya  sistem  pidana minimal  khusus  ini  seakan  memberikan  batasan  terhadap  kebebasan  yang  dimiliki Hakim  di  dalam  menjatuhkan  putusan,  meskipun  mengenai  sistem  pidana  minimum khusus  ini  tidak  ada  aturan/pedoman  dalam  hal  penerapannya.  adahal  sejatinya, penentuan  pidana  ini  secara  khusus  merupakan  bagian  dari  wilayah  otoritas  Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan  seberapa  besar  pidana  yang  pantas  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  hal  ini
juga  termasuk  dalam  wilayah  hati  nurani  setiap  Hakim  sebagai  wilayah  yang  paling abstrak  yang  sangat  mungkin  sama  atara  Hakim  yang  satu  dengan  yang  lainnya (Latumaerissa, 2019).
Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan seksama. 1
Mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan,  mengedarkan, dan/atau  menggunakan  Narkotika  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan seksama  serta  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  tindak pidana  Narkotika  karena  sangat  merugikan  dan  merupakan  bahaya  yang  sangat  besar bagi  kehidupan  manusia,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  serta  ketahanan  nasional Indonesia. 2 Menurut penulis, bahwa tindak pidana Narkotika bukan lagi sebagai tindak pidana/kejahatan  biasa  ( ordinary  crime )  melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  luar biasa  ( extra  ordinary  crime ).Kejahatan  narkotika  termasuk  extra  ordinary  crimeatau kejahatan  luar  biasa,  sehingga  membutuhkan  upaya  yang  luar  biasa  untuk memberantasnya.  Tindak  pidana  narkotika  yang  telah  bersifat  trasnasional  yang dilakukan  dengan  modus  operandi  yang  terus  berkembang  telah  menimbulkan  korban yang  begitu  luas  yang  merusak  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Penyalahguna Narkotika  yang  sebagian  besar  merupakan  generasi  muda  bangsa  (kalangan  usia produktif)  telah  ada  tahap  sangat  mengkhawatirkan,  sehingga  tidak  heran  pada  tahun 2015 Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba. Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga dalam skala peredaran narkobanya setelah Kolombia dan Meksiko.
Tindak  pidana  Narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan  korban,  terutama  di  kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. 3
Pada  tahun  2021  Badan  Narkotika  Nasional  telah  berhasil  mengungkap  85 jaringan  sindikat  narkotika  baik  Nasional  maupun  Internasional.  Jaringan  sindikat Internasional  yang  paling  banyak  diungkap  berasal  dari Golden  Triangel dan Golden Crescent .  Dari  jaringan  yang  diungkap,  BNN  mengungkap  760  kasus  tindak  pidana narkoba  dan  mengamankan  1.109  orang  tersangka.  Barang  bukti  narkoba  yang  disita pada tahun 2021 adalah 3.313 Ton Shabu, 115,1 Ton Ganja, 50,5 Hektar Lahan Ganja, dan 191.575 butir ekstasi. 4
Berdasarkan  data  BNN  tahun  2021  terdapat  760  kasus  tindak  pidana  narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.109 orang menunjukan bahwa angka penyalahgunaan
1 Konsideran bagian menimbang huruf c UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2 Konsideran bagian menimbang huruf d UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3 Konsideran bagian menimbang huruf e UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4 https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun/ diakses pada tanggal 16 Januari 2023
narkotika  masih  sangat  banyak  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya penegakan  hukum  yang  sangat  kuat  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  bahaya penyalahgunaan narkotika beserta sanksi hukum bagi pelanggar.
Berdasarkan  hal  tersebut  guna  peningkatan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  Narkotika  perlu  dilakukan  pembaruan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika.  Pada  saat  ini  pasca  reformasi pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang  diundangkan  dan  dinyatakan  berlaku  pada  tanggal  12  Oktober  2009,  yang  pada intinya mengatur sebagai berikut: 5
1. Pembatasan terhadap kepemilikan narkoba,
2. Pengobatan dan Rehabilitasi,
3. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN),
4. Peran Serta Masyarakat,
5. Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
6. Ketentuan Pidana.
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, bahwa  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Narkotika bertujuan:
a. menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
b. mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  penyalahgunaan Narkotika,
c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
d. menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  Penyalah  Guna  dan pecandu Narkotika.
Selain  itu,  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  merupakan  konsistensi  sikap  proaktif  Indonesia  mendukung  gerakan  dunia internasional  dalam  memerangi  segala  bentuk  tindak  pidana  Narkotika  dan  suatu cerminan bahwa Pemerintah Indonesia sudah tidak main-main lagi dalam mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  sangat  merugikan dan  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  yang  diaplikasikan dengan pemberian sanksi pidana  yang begitu berat. Dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terlihat sanksi pidana yang dirumuskan sanksi pidana minimal, baik pidana penjara  maupun  pidana  denda.  Contohnya  bagi  pengedar  Narkotika  ke  masyarakat, maka ancamana  sanksi pidananya,  yaitu berupa pidana penjara  paling singkat  5  (lima) tahun dan denda paling  sedikit  Rp  1 milyar sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,
5 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.186-189
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Ancaman  sanksi  pidana  minimal  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 1997  lebih  berat  dibandingkan  yang  tertulis  di  UU  Narkotika  sebelumnya.  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  ini  memiliki  sanksi  yang  lebih  jelas dan lebih tegas  dibandingkan  Undang-Undang Nomor  22 tahun 1997. Sanksinya lebih jelas,  dan  banyak  perubahan  dalam  UU  yang  baru  ini,  dimana  sanksi  pidana  minimal diatur  dalam  UU  ini.  Ini  perbedaan  dengan  UU  yang  lama  dimana  tidak  diatur  pidana minimal,  yang  ada  hanya  maksimal,  seperti  untuk  pengedar  Narkotika  golongan  satu, dimana di dalam UU lama tidak diterangkan sanksi minimal, namun di Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  jelas  dibunyikan  ancaman  sanksi  pidana minimal.  Namun  demikian,  walaupun  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 telah dirumuskan ancaman sanksi pidana minimal, baik pidana penjara maupun pidana denda,  dan  telah  pula  diterapkan  dalam  praktik  peradilan  pidana,  yaitu  terlihat  dalam putusan-putusan (vonis) yang menjatuhkan hukuman pidana minimal terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika,
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat berupa penggabungan pidana penjara dan  denda.  Adapun  Hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  Batasan  minimal atau  paling  sedikit  besarnya  pidana  denda  jumlahnya  cukup  tinggi.  Batas  minimal pidana  denda  terendah  dalam  Undang-Undang  ini  paling  sedikit  Rp.  40.000.000,00 (empat  puluh  juta  rupiah),  sedangkan  pidana  denda  tertinggi  paling  banyak  Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
Perkembangan  hukum  saat  ini  pun  telah  mengakomodir  pemberlakuan  sistem pidana  minimal  khusus  (di  luar  KUHP),  sebagai  contoh  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dengan  adanya  sistem  pidana minimal  khusus  ini  seakan  memberikan  batasan  terhadap  kebebasan  yang  dimiliki
Hakim  di  dalam  menjatuhkan  putusan,  meskipun  mengenai  sistem  pidana  minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya. 6
Padahal  sejatinya,  penentuan  pidana  ini  secara  khusus  merupakan  bagian  dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak  Hakim  dalam  menentukan  seberapa  besar  pidana  yang  pantas  dijatuhkan kepada  Terdakwa,  hal  ini  juga  termasuk  dalam  wilayah  hati  nurani  setiap  Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama atara Hakim yang satu dengan yang lainnya. 7
Otoritas Hakim ini akan digunakan dalam memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum  termasuk di  dalamnya kewenangan untuk  menafsirkan ketentuan tentang  pidana  minimum  khusus  utamanya  dalam  undang-undang  tindak  pidana narkotika,  yang  nantinya  akan  diejawantahkan  ke  dalam  putusan  Hakim  sebagai  suatu produk  (output)  dari  kewenangan  mengadili  setiap  perkara  yang  ditangani  dan didasarkan  atas  surat  dakwaan  serta  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan kemudian  dihubungkan  dengan  penerapan  dasar  hukum  yang  jelas,  termasuk  halnya mengenai berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan).
Dalam  asas  hukum  pidana,  lebih  khususnya  terhadap  asas  legalitas  yang  diatur pada  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  sendiri  menerangkan  bahwa  Hukum  Pidana  harus bersumber  pada  undang-undang  artinya  pemidanaan  haruslah  berdasarkan  undang- undang  penerapan  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  tentu  bagi  seorang  Hakim disesuaikan  dengan  apa  yang  menjadi  motivasi  dan  akibat  perbuatan  si  pelaku, khususnya  dalam  penerapan  jenis  pidana  penjara,  namun  dalam  hal  undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus. 8
Sebuah  Putusan  Hakim  setidaknya  harus  memiliki  nilai  kualitas  tersendiri dengan  menitikberatkan  pada  pertimbangan  hukum  yang  sesuai  dengan  fakta  yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan dalam diri hakim tanpa terpengaruh  dari  berbagai  intervensi  eksternal  dan  internal  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan  secara  profesional  kepada  publik  ( the  truth  and  justice ). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.
Namun  yang  lebih  penting  adalah  perlunya  penghayatan  terhadap  asas proporsionalitas  dalam  penjatuhan  pidana,  yakni  proporsionalitas  atas  kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si  pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidananya ( parity sentencing )
6 Barda Nawai Arief, Tinjauan Terhdap Pengenaan Sansi Pidana Minimal, Jakarta, hlm. 87
7 Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus , Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hlm. 18
8 Gress Gustia Adrian, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, April 2014, I (1), hlm. 36.
seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan. 9
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  khususnya  yang  berkaitan  dengan penjatuhan hukuman pidana minimal terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dalam bentuk tesis, yang penulis beri judul:  Penjatuhan  Pidana  Minimum  Khusus  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada Pengadilan Negeri Kuningan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  minimum  khususdalam  tindak pidana narkotika.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran teoritisdalam  rangkapengembangan  teoriIlmu  Hukum  Pidana,  khususnya  mengenai penyelesaiantindak pidana Narkotika.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris  yaitu  penelitian  yang  sumber  datanya  dari  data  primer,  yakni  data  yang diperoleh  secara  langsung  melalui  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  baik  melalui pengamatan (observasi), dan wawancara dengan responden terkait dengan pelaksanaan terkait dengan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika.
Teknik  pendekatan  yuridis  empiris  dimanfaatkan  untuk  menganalisis  dan memberikan  jawaban  tentang  masalah  hukum  sesuai  dengan  target  yang  dituju. 10 Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian yuridis  empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta ( fact-finding ), yang kemudian menuju pada identifikasi  ( problem-identification )  dan  pada  akhirnya  menuju  kepada  penyelesaian masalah ( problem-solution ). 11

## A. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer  adalah data  yang  didapat  secara  langsung  dari  narasumber  atau  responden. 12 Data  primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara dengan Majelis Hakim.
B. Fokus Penelitian
9 Gregorius Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana , Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995, hlm. 3-5
10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian , Media Press, Semarang, 2007, hlm.46
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10
12 Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  Metodologi  Penelitian,  Bumi  Aksara,  Jakarta,  2001, hlm.81
Berdasarkan  metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  yuridis  empiris,  maka spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Menurut  Soerjono  Soekanto, deskriptif  analisis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan dan  juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang utuh. 13 Penelitian  deskriptif  analitis  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta-fakta yang ada dan  mendeskripsikan  sebuah  masalah  yang  terdapat  pada  penjatuhan  pidana  minimum khusus dalam tindak pidana narkotika.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yang pertama  studi  kepustakaan,  merupakan  teknik  untuk  mendapatkan  data  sekunder melalui  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  masalah,  tujuan  dan  manfaat penelitian. 14 Guna  mendukung  data  kepustakaan  atau  data  sekunder  maka  penulis melakukan  wawancara  dan  interview,  penulis  melakukan  wawancara  dengan narasumber  untuk  menggali  informasi  yang  lebih  mendalam  tentang  berbagai  aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan.

## D. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  analisis  data  secara  kualitatif,  analisis  data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung  dengan  peraturan-peraturan  terkait. 15 Metode  Analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  adalah  membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran  menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 16

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Minimum  Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika
Penjatuhan  pidana  oleh  Hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  diantara batas-batas  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Narkotika.  Dimana  Undang- Undang  Narkotika  memiliki  batas  minimum  dan  maksimum  pada  ancaman  pidananya sehingga  hal  ini  menjadi  pedoman  dalam  Hakim  menjatuhkan  vonis  dalam  batas minimal ataupun maksimal;
Kasus  narkotika  merupakan  suatu  hal  yang  telah  dikenal  oleh  khalayak  ramai  baik dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Tingginya  angka  pengonsumsi  narkotika  di  dunia
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 10
14 Soerjono Soekanto, Op.Cit , 1984, hlm. 252
15 Ibid , hlm. 112
16 Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2022, hlm. 37
internasional  dipertegas  dengan  data  penyalahgunaan  narkotika  di  Amerika  Serikat, dimana  pengonsumsi  narkotika  tidak  hanya  pria  namun  juga  wanita  dari  usia  15-19 tahun  hingga  usia  dewasa  sampai  dengan  50  tahun  bahkan  hingga  menyebabkan kematian.  Seperti  halnya  di  Indonesia,  penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin meningkat dari waktu ke waktu mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan ketat.
Narkotika  merupakan  zat  berbahaya  yang  bersifat  alamiah  karena  bahan  yang diambil  berasal  dari  tanaman,  sintesis  maupun  semi  sintesis  yang  dapat  memicu timbulnya  kecanduan  maupun  halusinasi  serta  dapat  meningkatkan  daya  rangsang. Perkembangan  narkotika  seringkali  disalahgunakan  sebagian  besar  orang  terlebih disertai  penyebaran  secara  illegal  yang  meresahkan  hingga  merugikan  masyarakat. Penyebarannya  pun  dapat  dilakukan  dengan  cara  sistem  online.  Bisnis  narkoba  yang menjanjikan penghasilan cepat bertambah telah berhasil mempengaruhi segelintir anak negeri  untuk  memproduksi,  mengedarkan,  memperjualbelikan  narkoba  dalam  berbagai jenis  seperti  sabu-sabu,  ekstasi,  ganja,  candu,  morfin,  heroin,  dan  lain-lain.  Walaupun sudah  banyak  pihak  yang  ditangkap,  dipenjara,  dan  jenis-jenis  narkoba  dimusnahkan, namun  masih  tetap  saja  selalu  ada  generasi  penerusnya.  Hal  tersebut  terjadi  karena bisnis  ini  adalah  bisnis  yang  menjanjikan  tanpa  peduli  terhadap  risiko  ditangkap maupun dihukum berat seperti halnya pidana mati.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum penegakan hukum  pidana dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika  di  Indonesia.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  telah dilakukan  oleh  penegak  hukum  mulai  dari  tindakan  penyidikan,  penuntutan  hingga proses persidangan yang bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses  peradilan  bukan  tidak  mungkin  terdapat  suatu  kendala.  Dalam  hal  ini  terkait penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.  Salah  satu  kendala  tersebut  dalam  hal  putusan  hakim  terkait  pidana  pokok denda yang diatur secara minimum khusus.
Beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif  yang  artinya  kedua  sanksi  pidana  tersebut  digabung  menjadi  satu  sanksi terhadap  suatu  delik  yang  dalam  praktek  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  wajib dijatuhkan  kedua-duanya.  Tidak  hanya  pengaturan  sanksi  pidana  secara  kumulatif, bahkan  semangat  pemberantasan  narkotika  di  Indonesia  dengan  mempertimbangkan dampaknya  yang  sangat  besar,  berpengaruh  pada  pembentukan  undang-undang  yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus.
Memperhatikan  bentuk  sanksi  pidana  secara  kumulatif  dengan  minimum  khusus tersebut,  pengadilan  dalam  hal  ini  hakim  sebagai  muaranya  suatu  proses  peradilan dengan  putusannya,  pastinya  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana dari alat bukti tersebut hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah  yang  terbukti  bersalah  melakukakannya.  Ketentuan  tersebut  sebagaimana Pasal 183 KUHAP.
Selain  berpedoman  pada  Pasal  183  KUHAP,  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan suatu  putusan  tentunya  memperhatikan  pula  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  Pasal  50  ayat  (1)  yang mengatur  bahwa  putusan  pengadilan  selain  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur- unsur  pasal  yang  didakwakan,  selanjutnya  akan  bermuara  pada  proses  musyawarah antar  majelis  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Proses  inilah  yang  cukup menarik  perhatian  khususnya  perkara  tindak  pidana  narkotika,  karena  beberapa  pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif, bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana  penjara  maupun  denda.  Adanya  pengaturan  sanksi  pidana  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif dan terdapatnya ketentuan minimum khusus,  utamanya terkait pidana  denda,  maka  hal  tersebut  akan  berimplikasi  pada  penerapan  dan  pelaksanaan putusannya,  meskipun  dalam  Pasal  148  terdapat  ketentuan  mengenai  pidana  penjara sebagai  pengganti  pidana  denda,  apabila  terpidana  tidak  mampu  membayar.  Sehingga suatu  putusan  hakim  mengenai  denda  tersebut  harus  dipertimbangkan  secara  matang dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa.
Setiap  wilayah  Indonesia  pun  tak  lepas  dari  pengaruh  narkotika,  seperti  halnya  di Kuningan. Penyidik berhasil menangkap para bandar narkotika yang sedang melakukan kegiatan jual beli narkotika dengan cara menyamar sebagai pembeli narkotika. Perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Hakim Nomor Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kng yang mengadili perkara jual beli narkotika atas  Terdakwa  Husaini  bin  Abdul  Samad  sebagai  perantara  jual  beli  dalam  perkara tindak  pidana  Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu.  Dalam  kasus  ini,  Terdakwa  dijerat dengan  ketentuan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp 1.000.000.000,  00  (Satu  Milyar)  rupiah,  apabila  tidak  dapat  membayar  denda  tersebut diganti  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan.  Kasus  ini  dimulai  dari  penyidik yang  mendapat  laporan  dari  masyarakat  bahwa  Terdakwa  Suheri  bin  Alm  Naisan menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  dan  sangat  meresahkan.  Kemudian,  para penyidik  melakukan  penangkapan  terhadap  Terdakwa  dengan  menggunakan  operasi under cover buy atau pembelian terselubung.
Terfokus  pada  besarnya  denda  yang  ditetapkan  oleh  Hakim  dalam  perkara  tersebut adalah  sebesar  Rp  1.000.000.000,00  (satu  milyar)  rupiah  rupiah  yang  mana  nominal tersebut  tergolong  tidak  sedikit  dan  diharap  dapat  memberi  efek  jera  padaPara Terdakwa  serta  dapat  merealisasikan  hukum  berdasar  pada  tujuan  hukum  yaitu keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Hakim  dalam  perkara  ini  menetapkan besarnya  pidana  denda  yang  harus  ditanggung  oleh  Terdakwa  ialah  Rp 1.000.000.000,00  (Satu  Milyar)  rupiah.  Pasalnya,  Hakim  telah  menjatuhkan  besar
pidana  denda  dibawah  ketentuan  pidana  minimum  yang  ditetapkan  dalam  pasal  yang didakwakan kepada Terdakwa.
Pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (UU Narkotika), terdapat pengaturan mengenai pidana minimum khusus yang menyimpangi ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Namun  dalam  beberapa putusan pengadilan, hakim menyimpangi pengaturan tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri  Kuningan  Nomor  121/Pid.Sus/2022/PN  Kng  misalnya,  Terdakwa  dinyatakan terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  132  ayat  (1)  juncto Pasal  114  ayat  (1)  UU  Narkotika,  dalam  pasal  tersebut  terdapat  pengaturan  pidana minimum khusus, yaitu pidana penjara lima tahun.
Demikian  juga  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Kuningan  Nomor  10/Pid.Sus /2022/PN  Kng  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  Empat  tahun,  padahal  dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal  112  UU  Narkotika  dengan  ketentuan  pidana  minimum  khusus,  yaitu  pidana penjara empat tahun. Keberadaan Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan  narkotika  guna  kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  serta mencegah  penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Pada  UU Narkotika  terdapat  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  XV  yang  terdiri atas 48 pasal, dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kecuali Pasal 127, 128, 134,  138,  142,  UU  Narkotika  mengatur  ketentuan  pidana  minimum  khusus,  yaitu  ada yang  berupa  pidana  penjara  paling  singkat  satu  tahun,  empat  tahun,  dan  lima  tahun. Demikian  pula  dengan  pidana  denda  yang  juga  terdapat  pengaturan  pidana minimumnya.
Pidana  minimum  khusus  memang  tidak  dikenal  dalam  KUHP,  namun  banyak diterapkan  dalam  UU  pidana  di  luar  KUHP  salah  satunya  UU  Narkotika,  sehingga berlaku  asas lex  specialis  derogat  legi  generalis yang  berarti  hukum  khusus mengesampingkan  hukum  umum  ( despeciale  regel  verdringtdealgemene ).  Tujuan  dari penerapan  pidana  minimum  khusus  adalah  untuk  menghindari  disparitas  ( disparity  of sentencing )  putusan  pengadilan  terhadap  suatu  tindak  pidana.  Pada  kenyataannya banyak dijumpai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu penjatuhan pidana yang bobotnya  tidak  sebanding  dalam  perkara  yang  sebenarnya  sejenis  atau  dapat disebandingkan.Pidana  minimum  khusus  juga  diterapkan  untuk  tindak  pidana  yang dinilai  memiliki  tingkat  keseriusan  tinggi  dan  perlu  ditanggulangi  dengan  tegas  agar jangan  sampai  pelakunya  dihukum  terlalu  ringan.  Dengan  demikian,  adanya  ketentuan pidana  minimum  khusus  dalam  UU  Narkotika  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana narkotika  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  sehingga  diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat takut  masyarakat  yang  berpotensi  menjadi  pelaku.  Keberadaan  ketentuan  pidana minimum khusus memiliki sisi negatif karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Wilayah  keadilan  memang  tidak  atau  belum  tentu  sama  dengan  wilayah  hukum positif yang lebih menekankan pada aspek kepastian. Hal ini mengakibatkan timbulnya
jarak  antara  hukum  positif  (undang-undang)  dan  keadilan.  Demikian  halnya  dalam perkara  tindak  pidana  narkotika,  hakim  seringkali  menyimpangi  ketentuan  pidana minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika  karena  lebih  mengedepankan keadilan  dibanding  kepastian  hukum.  Artinya,  jika  ketentuan  pidana  minimum  khusus diterapkan maka  akan menimbulkan ketidakadilan bagi  terdakwa karena tindak pidana yang  dilakukan  tidaklah  sebanding  dengan  ancaman  pidana  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang.
Kajian  terhadap  penyimpangan  ketentuan  pidana  minimum  khusus  ini  perlu dilakukan  agar  jelas  kriteria  yang  digunakan  hakim  dalam  melakukan  penyimpangan tersebut.  Apabila  kriteria  yang  digunakan  hakim  tidak  jelas,  maka  hakim  bisa menerapkan  penyimpangan  tersebut  dalam  banyak  kasus  sehingga  tujuan  adanya ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika  menjadi  tidak tercapai.  Pada  saat  memutus  suatu  perkara,  hakim  harus  memiliki  kriteria  yang melatarbelakangi  putusannya.  Hal  ini  menyangkut  apakah  putusan  yang  dijatuhkan sudah  tepat  pada  sasarannya.  Sasaran  pertama  adalah  kepada  terdakwa,  yaitu  apakah putusan  itu  telah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  terdakwa  dan  keluarganya,  kemudian apakah  telah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  keluarganya  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Hakim  haruslah  memeriksa  perkara  dan  mempertimbangkannya  terlebih  dahulu. Pertimbangan  Hakim  dibagi  menjadi  2  (dua)  yakni  pertimbangan  Hakim  yuridis  dan non yuridis. Macam pertimbangan yuridis dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut : 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang-barang bukti
6. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Terkait
Pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam, yakni sebagai berikut :
1. Pertimbangan dalam Aspek Sosiologis Digunakan  untuk  mengkaji  latar  belakang  sosial  Terdakwa  yang  melakukan  suatu tindak pidana.
2. Pertimbangan dalam Aspek Psikologis
Digunakan  untuk  mengkaji  kondisi  psikologis  Terdakwa  yang  menjadi  sebab  ia melakukan tindak pidana, pada saat melakukan tindak pidana, dan setelah menjalani tindak pidana.
3. Pertimbangan dalam Aspek Kriminologis Digunakan  untuk  mengkaji  sebab-sebab  ia  melakukan  tindak  pidana  dan  sikap
Terdakwa saat melakukan tindak pidana.
Sebelum  Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:
1. Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  usaha memberantas narkotika.
2. Keadaan yang meringankan:
Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  terdakwa  memiliki  tanggung  jawab  untuk menafkahi keluarganya.
Pasal  183  KUHAP  yang  berbunyi  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada seorang kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti  yang sah ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa Terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  keterangan  Terdakwa  digolongkan  sebagai alat  bukti”.  Dalam  perkara  ini  Hakim  telah  mengaitkan  beberapa  alat  bukti  yakni keterangan  saksi,  keterangan  Terdakwa,  surat,  dan  petunjuk.  Berdasar  pada  Pasal  183 KUHAP petunjuk dikaitkan dengan fakta-fakta  yang terungkap di  persidangan dimana satu dengan yang lain saling sesuai sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa Suheri bin Alm  Naisan  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  pada  hari  kamis  tanggal  9  Juni sampai dengan 10 Juni  2022 sekira Pukul  16.00 WIB menjadi perantara transaksi  jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin resmi dari pejabat yang berwenang.
Hakim  berpendapat  dalam  pertimbangannya  bahwa  semua  alat  bukti  saling berkaitan dan bersesuaian satu  Pasal  193 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat  bahwa  Terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didawakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesinambungan makna antara Pasal 183  dan  Pasal  193  ayat  (1)  menjadi  dasar  Penulis  menganalisis  keyakinan  hakim  juga berdasar pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bermakna bahwa  apabila  Hakim  berpendapat  berdasar  pada  keyakinannya  Terdakwa  bersalah melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  maka  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana kepadanya. Van Bemmelen berpendapat Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij  de  overtuiging  heeft  verkregen,  dat  de  verdachte  het  the  laste  gelegde  feit  heeft begaan  en  hij  feit  en  verdachte  ook  strafbaar  acht yang  berarti  bahwa  putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan Terdakwa  dapat  dipidana.  Oleh  karena  paparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Menelaah  lebih  dalam  perihal  Putusan  Hakim  dalam  perkara  ini  bahwa Terdakwa  telah  diputus  dengan  pidana  penjara  selama  5  (enam)  tahun  dan  denda sejumlah  sebesar  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar)  rupiah.  Mengulik  pada pertimbangannya,  tindakan  Hakim  telah  benar  dalam  memutus  perkara  berdasar  pada surat dakwaan. Sejatinya, Hakim kurang sesuai dalam menerapkan hukum sebagaimana
mestinya  dalam  menetapkan  besarnya  pidana  denda  bagi  Terdakwa.  Hakim menjatuhkan  pidana  denda  bagi  Terdakwa  hanya  sebesar  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar)  rupiah  yang  mana  putusan  Hakim  kurang  sesuai  dengan  ketetapan  pidana minimum  yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Tindakan  Hakim  kurang  sesuai  dengan  asas  legalitas  Pasal  1 ayat  (1) KUHP  yakni nulla poena sine lege yang memberi makna bahwa  Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana selain apa yang ditetapkan dalam undang-undang.
Undang-Undang narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur pidana khusus. Dalam undang-undang tersebut telah tercantum pidana minimum khusus dan  maksimum  khusus  bagi  Terdakwa  yang  melanggar  tindak  pidana  narkotika  yang terkait.    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  juga  didasarkan pada beberapa asas yakni sebagai berikut :
1. Keadilan; 2. Pengayoman;
3. Kemanusiaan;
4. Perlindungan;
5. Keamanan;
6. Nilai-nilai ilmiah; dan
7. Kepastian Hukum.
Melihat  pada  asas  yang  tercantum  dalam  undang-undang  tersebut  bahwa  asas keadilan  diletakkan  pada  urutan  teratas.  Penulis  menganalisis  bahwa  hal  ini menunjukkan dalam penanganan tindak pidana Narkotika, Hakim haruslah meletakkan atau mendahulukan asas keadilan bagi Terdakwa dibanding dengan asas lain. Menelaah pada analisis sebelumnya bahwa Hakim dalam memutus perkara pastilah harus berdasar pada  surat  dakwaan,  alat  bukti,  dan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan. Kesesuaian dari rantai pemeriksaan di muka sidang yang saling menguatkan satu sama lain memberikan keyakinan Hakim dalam memutus perkara ini. Sebagaimana diketahui bahwa  dalam  perkara  pidana  berlaku  asas  pembuktian beyond  reasonable  doubt yang berarti  dalam  menjatuhkan  putusannya,  Hakim  bukan  hanya  terikat  dengan  alat  bukti yang  sah,  melainkan  harus  ditambah  dengan  adanya  keyakinan  hakim.  Hal  ini menjadikan  Hakim  menjatuhkan  putusan  sesuai  dengan  nalar  dan  hati  nurani,  jika keyakinan  Hakim  dalam  putusan  tersebut  dapat  memberikan  rasa  keadilan  maka  hal tersebut dapat dilakukan.
Adapun terkait dengan pembahasan mengenai putusan diatas ada beberapa Teori yang  saling  berhubungan  diantaranya  adalah  Teori  absolut  berorientasi  ke  masa  lalu ( backward  looking )  bukan  ke  masa  depan.  Pidana  merupakan  penderitaan  sebagai tebusan  karenatelah  dilakukan  kejahatan  atau  dosa  ( quiapeccatum ),  dan  Teori  Kedua adalah teori relatif atau tujuan. Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan  lagi  di  masa  yang  akan  datang.  Teori  ini  menekankan  kepada  pencegahan
( prevensi )  terhadap  pengulangan  kejahatan.  Teori  prevensi  umum  menyatakan  bahwa penjatuhan  pidana  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada masyarakat  luas  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Teori  pencegahan  umum  dibagi menjadi  dua,  yaitu afschrikkingstheorieen yang  bertujuan  untuk  membuat  jera  warga masyarakat  agar  tidak  melakukan  kejahatan-kejahatan,  dan deleer  van  depsychologis yang  berarti  ancaman  pidana  harus  dapat  mencegah  niat  orang  untuk  melakukan kejahatan-kejahatan.  Sedangkan  teori  prevensi  khusus  bertujuan  untuk  mencegah penjahat  dalam  mengulangi  kejahatannya  dengan  cara  memperbaikinya.  Pemidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi terutama memperbaiki dan membuat jera pelaku kejahatan.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  penulis  menyimpulkan  mulai  dari  batasan minimum  khusus  pidana  denda  yang  terlalu  tinggi,  tidak  terdapatnya  ketentuan  yang secara  lengkap  dan  jelas  mengatur  penghitungan  berat  ringannya  penjara  pengganti denda,  serta  ketentuan  yang  mengatur  serangkaian  tindakan  atau  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  jaksa  selaku  eksekutor  agar  setiap  putusan  pidana  denda  yang  telah dijatuhkan  oleh  pengadilan  dapat  sepenuhnya  dilaksanakan,  maka  sudah  seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  sebagai  upaya  penerapan  pidana  denda  yang  lebih  berkeadilan  dan  bernilai kepastian hukum.

## B. Kemanfaatan  Penjatuhan  Pidana  Minimum  Khusus  Oleh  Hakim  Ditinjau Dengan Tujuan Pemidanaan
Pidana minimum khusus itu sendiri merupakan penyimpangan dari asas–asas hukum pidana  umum,  karena  dalam  hukum  pidana  umum  tidak  mengenal  pidana  minimum khusus,  dan  hanya  mengenal  pidana  minimum  umum  yakni  selama  1  (satu)  hari  dan pidana maksimum umum selama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan.
Dalam rangka penegakan hukum " Law Enforcement ", terdapat kehendak agar hukum tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  melalui  instrumen  hukum  yang bersangkutan  dapat  diwujudkan.  Dalam  menggunakan  hukum,  cita-cita  yang terkandung  dalam  hukum  belum  tentu  secara  sungguh-sungguh  hendak  dicapai,  sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan.
Bicara  mengenai  pengekan  hukum  di  Indonesia,  maka  perlu  diketahui  tujuan  dari penegakan  hukum  tersebut  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dari semua tindakan criminal  yang mungkin  terjadi,  segingga dengan demikian negara berkewajiban  untuk  mengadakan  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  diterapkannya  hukum  pidana  oleh  negara,  dimana  hukum  pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungimasyarakat.
Selanjutnya  dipertegas,  bahwa  pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan dan  merendahkan  martabat  manusia.  Dari  rumusan  tujuan  pemidanaan  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  mengacu  pada  filsafat  pembinaan  dengan  sasaran  yang  dituju,  tidak
hanya  kepada  si  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  masyarakat  pada  umumnya,  baik  untuk mencegah  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  maupun  menimbulkan  rasa damai dalam masyarakat.
Teori  tujuan  membenarkan  pemidanaan  berdasarkan  atau  tergantung  kepada  tujuan pemidanaan, yaitu untuk pelindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan  dari  beberapa  teori  yang  termasuk  teori  tujuan  terletak  pada  caranya  untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu  pidana dimaksudkan untuk  memperbaiki si  penjahat.  Berbeda dengan  teori  pembalasan,  maka  teori  tujuan  mempersoalkan  akibat-akibat  dari pemidanaan  kepada  penjahat  atau  kepada  kepentingan  masyarakat.  Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.
Untuk  mengantisipasi  semakin  luasnya  penyalahgunaan  narkotika  dan  untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Tahun  2009  Nomor:  143),  tanggal  12  Oktober  2009,  yang  menggantikan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2007  tentang  Narkotika  (lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor 67).  Pada  bagian  menimbang  dari  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  huruf  e dikemukakan:
“Bahwa  tindak  pidana  Narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan  korban,  terutama  di kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat  membahayakan  kehidupan  masyarakat, bangsa,  dan  negara  sehingga  Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.
Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 111  sampai  dengan  Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Ada  tiga  jenis  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  yang meliputi:
a) Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidananarkotika;
b) Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika;dan
c) Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pengurus  atau  pimpinan,  yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA danlainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi terbagi atas 3 bagian,yaitu:
1) Pidana Mati :  dimana dalam Undang-Undang  Tersebut  terdapat  beberapa Pasal yang  menggunakan  pidana  mati,  dalam  pasal  113  ayat  (2),  Pasal  114  ayat  (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang
artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itusendiri.
2) Pidana  Penjara  :  Dalam  Undang-Undang  ini  menyatakan  juga  beberapa  pasal yang menggunakan pidana penjara, yang mana berada dalam“Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan alternatif  dari  pidana  mati  yaitu  berupa  penjara  seumur  hidup.”Pidana  Berupa Rehabilitasi  :  tindakan  untuk  pengambilan  kehormatan  dan  pemulihan  nama baik.“Dalam  arti  mengisolasikan  seseorang  kesuatu  tempat  tertentu  untuk dipulihkan,  karena  suatu  penyakit  atau  keadaan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu strategi pemberatasan masalah narkotika.
Dengan  adanya  sistem  pidana  Minimum  khusus,  sebagaimana  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  maka diharapkanterhadap para pelaku tindak pidana penyelahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman  yang  berat,  hal  ini  dikarenakan  setiap  tahun  jumlah  pelaku  tindakpidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya  tidak  terlepas  dari  ringannya  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim,  atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana.
Sistem  pemidanaan  pada  tindak  pidana  narkotika  menetapkan  ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana dendanya.  Namun  dalam  pasal  tertentu  juga  menetapkan  ancaman  pidanamaksimum saja  seperti  yang  diatur  dalam  KUHP  (semisal  Pasal  127,  131,  134  dan  138). Maksimum  khusus  pidana  penjara  dalam  tindak  narkotika  yang  diancamkan  jauh melebihi  maksimum  umum  dalam  KUHP  (15  tahun),  yakni  paling  tinggi  sampai  20 tahun.  Dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  sampai  melebihi  batas  maksimum  15  (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun) diperbolehkan dalam KUHP dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana  tertentu  sebagai  alternatif  dari  pidana  mati  semisal  dalam  Pasal  104,  340,  365 ayat 4 KUHP. Dalam tindak pidana narkotika ancaman maxsimum khusus untuk paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  tidak  harus  dengan  pengulangan  atau  perbarengan,  tetapi sudah  ditentukan  dalam  pasal  tertentu  seperti  dalam  Pasal  114.  Sedangkan  untuk ketentuan pidana minimum  umum dalam KUHP  adalah 1 (satu) hari.  Hal  ini berbeda dengan ketentuan pidana minimal khusus dalam Undang- Undang Narkotika yang yang sudah ditentukan dalam bunyi pasalnya seperti pidana minimal khusus selama 4 (tahun) untuk Pasal 111 atau Pasal112.
Dalam  hal  ini  contoh  ketentuan  pidana  minimum  khusus  yang  diambil  pada Pasal  111  atau  Pasal  112  Undang-Undang  Narkotika  yang  menyebutkan  sebagai berikut:
Pasal 111
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahundanpalinglama12(duabelas)tahundanpidanadendapalingsedikit Rp.
800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
1) Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

## Pasal 112
1) Setiap orang  yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).
Bahwa dalam pasal tersebut dapat ketentuan minimum khusus sebagai berikut :
Tabel 2. Pasal Yang Memuat Ketentuan minimum khusus Pasal Pidana penjara dan Denda Minimum Pidana Penjara dan Denda Maksimum 111 ayat (1) 4  Tahun  dan  800  juta Rupiah 2  Tahun  dan  denda  8 milyar rupiah 111 ayat (2) 5 Tahun dan dendan ayat 1 ditambah 1/3 Seumur  hidup  atau  20 tahun  dan  denda  ayat  1 ditambah 1/3 112 ayat (1) 4  Tahun  dan  800  juta Rupiah 12  Tahun  dan  8  Milyar Rupiah 112 ayat (2) 5 Tahun dan denda maksimal ayat 1 ditambah 1/3 Seumur  Hidup  atau  20 Tahun  dan  denda  max (ayat 1) ditambah 1/3
Sumber : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Adapun  teori  yang  tepat  guna  menjawab  permasalahan  ini  adalah  Teori  tujuan membenarkan  pemidanaan  berdasarkan  atau  tergantung  kepada  tujuan  pemidanaan, yaitu  untuk  pelindungan  masyarakat  atau  pencegahan  terjadinya  kejahatan.  Perbedaan dari  beberapa  teori  yang  termasuk  teori  tujuan  terletak  pada  caranya  untuk  mencapai tujuan  dan  penilaian  terhadap  kegunaan  pidana.  Diancamkannya  suatu  pidana  dan dijatuhkannya  suatu  pidana  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  si  penjahat.  Berbeda dengan  teori  pembalasan,  maka  teori  tujuan  mempersoalkan  akibat-akibat  dari pemidanaan  kepada  penjahat  atau  kepada  kepentingan  masyarakat.  Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  Kemanfaatan Penjatuhan  Pidana  Minimum  Khusus  Oleh  Hakim  Ditinjau  Dengan  Tujuan Pemidanaantujuan  pemidanaan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  mengacu  pada  filsafat pembinaan  dengan  sasaran  yang  dituju,  tidak  hanya  kepada  si  pelaku  tindak  pidana, tetapi  masyarakat  pada  umumnya,  baik  untuk  mencegah  orang  lain  agar  tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat. Dimana dijelaskan  juga  dalam  teori  tujuan  mempersoalkan  akibat-akibat  dari  pemidanaan kepada  pelaku  untuk  dapat  Dipertimbangkan  juga  pencegahan  untuk  masa  yang  akan datang.

## Kesimpulan
Pada  penulisan  ini,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  dari  pembahasan permasalahan.  Adapun  kesimpulannya,  yaitu:  (1)  Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mengatur  sanksi  pidana  pokok  dengan sistem  kumulatif-minimum  khusus,  utamanya  mengenai  pidana  pokok  denda,  tidak dapat  dilepaskan  dari  2  (dua)  faktor,  yaitu  faktor  yuridis  berkaitan  dengan  penafsiran hakim  terkait  bentuk  pengaturan  sanksi  pidana  dan  faktor  non  yuridis  berkaitan penilaian  hakim  terhadap  latar  belakang  terdakwa  yang  salah  satunya  keadaan  sosial ekonomi.  Kedua  faktor  tersebut  selalu  melekat  bagi  hakim  dalam  rangka  menjatuhkan pidana, disamping karena permasalahan keterbatasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  yang  tidak  memberikan  suatu  pedoman  lengkap  dalam  hal penghitungan besaran denda yang dapat dijatuhkan, terlebih sanksi pidana denda diatur secara  minimum  khusus  dengan  besaran  minimum  yang  cukup  tinggi  yang kemungkinan  kecil  hakim  menyimpanginya  dan  dirasa  tidak  sesuai  dengan  keadaan sosial-ekonomi  masyarakat  Indonesia  khususnya  di  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Kuningan  yang  rata-rata  pelaku  delik  narkotika  merupakan  masyarakat  golongan bawah,  sehingga  ketentuan  Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika  menjadikan  pandangan  alternatif  bagi  hakim  sebagai  pertimbangan penjatuhan  pidana  denda  yang  bersifat  minimum  khusus  dengan  memperhatikan  pula keadaan  sosial-ekonomi  terdakwa  dihubungkan  barang  terkait  tindak  pidana,  sehingga bermuara  pada  putusan  pidana  penjara  sebagai  pengganti  denda  dengan  waktu  lebih singkat yang dirasa lebih rasional dan berkeadilan. (2) Kemanfaatan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Oleh Hakim Ditinjau Dengan Tujuan Pemidanaan tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju,  tidak  hanya  kepada  si  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  masyarakat  pada  umumnya, baik  untuk  mencegah  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Azis  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, Cetakan I, 2011.
Abdul Muni’m, Ilmu Kedokteran Kehakiman , CV. Gunung Agung, Jakarta, 1986. Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,  2004.
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  (Bagian  I), Biro  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
Adi Sulistiyono, Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral , LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, Cetakan I, 2007.
Amiruddin  dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.1-3, 2006.
Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika , Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
A.  Mukhtie  Fadjar, Tipe  Negara  Hukum ,  Bayumedia  Publishing,  Malang,  Cetakan Kedua, 2005.
AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel, Komentar  &  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Asri  Wijayanti  dan  Lilik  Sofyan  Achmad, Strategi  Penulisan  Hukum ,  Lubuk  Agung, Bandung, 2011.
Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, 1985.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
B.A.  Sitanggang, Pendidikan  Pencegahan  PenyalahgunaanNarkotika ,  Karya  Utama, Jakarta, 1981.
C.S.T.  Kansil, Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia  (Pengertian  Hukum  Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini) , PT Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Pertama, Ed.2, 2008.
Denny I. Yatim Irwanto, et all,Kepribadian, Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial- Psikologi) , Archan, Jakarta, Cet-IV, 1993.
A. Utrecht, Hukum Pidana 1, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
B. Esmi  Warrasih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  PT  Suryandaru Utama, Semarang, 2005
Fuad Thohari, Miras Periode Pengharaman Dan EksesDestruktif  (Mimbar Indonesia), Suara Majelis Ulama, Jakarta, 1996.
Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2009 Hasan Shadily (editor), “ Ensiklopedi  Indonesia ”, Penerbit Ichtiar Baru, Van Hoeve, tt,
Jilid-IV, Jakarta.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana  (untuk  Mahasiswa dan  Praktisi  serta  Penyuluh  Masalah  Narkoba), CV,  Mandar  Maju,  Bandung, 2003.
Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak , UMM Press, Malang, 2009.
M.  Arief  Hakim, Bahaya  Narkoba,  Alkohol:  Cara  Islam  Mencegah,  Mengatasi,  & Melawan , Nuansa, Bandung, 2004.
Mardani, Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Pidana Nasional, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Martiman  Prodjohamidjoyo Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
Moh.  Taufik  Makarao,  dkk, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia,  Bogor, Cetakan Kedua, 2005.
M.  Ridha  Ma’ruf, Narkotika,  Bahaya  dan  Pernanggulangannya ,  Kharisna  Indonesia, Jakarta, 1986.
M.  Syamsudin, Operasional  Penelitian  Hukum ,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, Ed.1-1, 2007.
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, Cetakan Ke-3, 2007.
Mukti  Fajar  ND.  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Peneltian  Hukum  Normatif  & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Oe.  Rendra  Widjaya,  dkk,  Visi  Revolusi:  Nayatakan  Perang  Terhadap  Narkoba,
Humaniora, Bandung, 2004.
Rahman Hermawan. S., Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja , PT. Eresco, Bandung, 1986.
Ridha  Ma’roef, Narkotika,  Bahaya  dan  Penanggulangannya ,  Kharisma  Indonesia, Jakarta, 1986.
Romi  Librayanto, Trias  Politica  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  PuKAP- Indonesia, Makassar, Cetakan pertama, 2008.
Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyat ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, Cetakan II, 2009,
Satjipto  Raharjo, Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis .  Genta  Publishing. Yogyakarta.2009
Soedjono  D,  Segi  Hukum  tentang  Narkotika  di  Indonesia,  Karya  Nusantara,  Bandung 1977
Soedjono Dirdjosisworo, “ Patologi Sosial ”, Alumni, Bandung, 1997.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Universitas  Indonesia  (UI-Pres), Jakarta,  Cet.3., 1986& 2006.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995& 2006.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT  Raja Grafindo, Jakarta, 2004
Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
Sumarno Ma’sum, Penyalahgunaan  Bahaya Narkotika dan Ketergantungan obat , CV.
Haji Masagung, Jakarta, 1987.
Tri  Andrisman.  2010.  Tindak  Pidana  Khusus  Diluar  KUHP  (Tindak  Pidana  Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  PT.  Refika Aditama, Bandung, 2002.
Wilson  Nadaek,.Korban  dan  Masalah  Narkotika,  Indonesia  Publing  House,  Bandung, (1983).
Yusup  Apandi, Katakan  Tidak  Pada  Narkoba ,  Simbiosa  Rekatama  Media,  Bandung, 2010.
Zainul Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik , Angkasa, Bandung, 1996.
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5062).
Copyright holder:

## Rahmawan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: