## Journal of Law, Administration, and Social Science

## PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN DI NEGARA KUWAIT
Hikmatur Ridha Zarli 1 , Asasriwarni 2 , Zulfan 3
1 2320040006@uin.ac.id, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2 asasriwarni_@yahoo.com, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
3 zulfan@uinib.ac.id, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

## Abstract
This study describes the history of the state of Kuwait, the legal system and the religious courts of Kuwait whose purpose is to determine how the implementation of religious courts in the mixed legal system owned by the state of Kuwait. This study uses literature research methods. The results showed that the Kuwaiti system of government is a constitutional monarchy system of government headed by a sultan or King (Kuwaitis call him Emir), who is elected for life by members of his family. Its legal system combines the Civil Law of Great Britain, the Civil Law of France, and the Civil Law of Egypt. Kuwait's judiciary does not follow sharia principles fully. However, Sharia courts, which are derived from the Quran and only apply to people of the Muslim faith, can deal with family law matters.
Keywords: Kuwait, Legal System, Religious Courts

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan sejarah negara Kuwait, sistem hukumnya dan Peradilan Agama Kuwait yang tujuannya untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  Peradilan  Agama  didalam  sistem  hukum  campur  yang dimiliki  oleh Negara  Kuwait.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sistem  pemerintahan  Kuwait  adalah  Monarki  Konstitusional  sistem  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang sultan  atau  raja  (Kuwait  menyebutnya  Emir),  yang  dipilih  seumur  hidup  oleh  anggota  keluarganya.  Sistem hukumnya  menggabungkan hukum  sipil  Inggris  Raya, hukum  sipil  Perancis, dan hukum  sipil  Mesir.  Peradilan Kuwait tidak mengikuti prinsip syariah sepenuhnya. Namun, pengadilan syariah, yang berasal dari al-Quran dan hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dapat menangani masalah hukum keluarga.
Kata Kunci: Kuwait, Peradilan Agama, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN
Negara Kuwait sangat religius dan konservatif, dan Islam sangat kuat dalam konstitusi negara  maupun  adat  istiadat  dan  tradisi  penduduk  yang  mayoritas  Islam.  Namun  demikian, setelah  memperoleh  kemerdekaannya,  Kuwait  mengadopsi  sistem  hukum  yang  paling dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, yang diadaptasi oleh para ahli hukum Mesir. Setelah kemerdekaan  dari  monarki  Teluk  Arab,  Konstitusi  Kuwait,  yang  diadopsi  pada  tahun  1962, menjadi konstitusi pertama yang dibuat setelah kemerdekaan. Itu dibuat melalui proses yang melibatkan banyak orang dalam Majelis Konstituante yang dipilih sebagian (Waheedi, 2021). Majelis  Konstituante  menunjukkan  upaya  para  perancang  yang  hati-hati  dan  sadar  untuk menyeimbangkan  nilai-nilai  Muslim  tradisional  Kuwait  dengan  keinginan  penguasa  dan kekuatan  masyarakat  sipil  nasional  untuk  membangun  sistem  konstitusional  "modern"  yang tidak akan berubah menjadi teokrasi (Metz, 1994).
Secara tidak langsung konstitusi tersebut dibuat untuk mengembalikan hukum syariat yang mana sudah lemah dan juga dampak tersebut menyebabkan tatanan kehidupan di Kuwait berubah.  Orang-orang  di  negara  itu  sebelumnya  sangat  terikat  pada  agama  Islam,  tetapi perlahan-lahan  mereka  mulai  longgar  terhadap  agama  Islam.  Banyak  masalah  dengan penerapan hukum di Kuwait yang masih dirasakan hingga saat ini. Di antaranya adalah sistem peradilan Kuwait yang tidak sepenuhnya berdasarkan syariah. Maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan Peradilan Agama yang dipengaruhi oleh hukum campur di negara Kuwait.

## METODE

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  pustaka,  penelitian  yang memanfaatkan data dan informasi dari pustaka yang juga dikenal sebagai studi pustaka. Studi pustaka  adalah  bentuk  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  akurat  dengan  membaca, mencatat,  dan  menyimpulkan  hal-hal  dan  pokok-pokok  pembahasan  yang  berkaitan  dengan judul, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu penelitian (Ridwan et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil dan Sejarah Negara Kuwait
Sejarah  Kuwait  bermula  pada  tahun  1740,  ketika  sebuah  kota  kecil  dihuni  oleh  suku Anizah yang meninggalkan kehidupan nomaden di pedalaman Semenanjung Arab dan pindah ke Pantai Teluk Persia. Pada tahun 1756, rakyat Kuwait memilih Sabah I sebagai emir pertama, yang menjadi pendiri dinasti yang sekarang berkuasa. Kuwait adalah negara emirat di Jazirah Arab  di  Teluk.  Negara  ini  berbatasan  dengan  Irak  di  sebelah  utara,  Teluk  Persia  di  sebelah timur, dan Saudia Arabia di sebelah selatan (Nasution, 2003).
Negara  ini  memiliki  jumlah  penduduk  menurut  data  per-Juni  2022,  total  penduduk Kuwait adalah 4.464.427 orang, dengan 1.502.138 WN Kuwait (33,65%) dan 2.962.289 WNA (66,35%).  Mereka  berasal  dari  negara-negara  di  Timur  Tengah  (1.217.143  orang),  Asia (1.670.013  orang),  Afrika  (39.002  orang),  Eropa  (14.838  orang),  Amerika  Utara  (18.043 orang), Amerika Selatan (1.976 orang), dan Australia (1.274 orang) (Kementerian Luar Negeri, 2023). dengan luas wilayah sebesar 17.818 km2 yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan  Islam  juga  merupakan  agama  resmi  negara  Kuwait  (Sadek  et  al.,  2024).  Perkembangan Islam di negara ini mengikuti aliran Sunni yang bermazhab Maliki dan Hanbali, serta minoritas Syi'ah. Islam datang ke negara ini seja masa Khalifah Umar Ibn Khatab 15 hingga 30 H (Nasiki, 2019).  Sunni  membentuk  sekitar  80%  dari  Muslim,  dan  Syiah  membentuk  20%  kemudian agama lain yang dianut di Kuwait yaitu Kristen dan Hindu (Ahmed al Jaber Street Sharq, 2023).
Kabilah Unaizah dari Jazirah Arab, seperti Badanah, Jawah, dan alJawf, adalah induk dari suku-suku Kuwait. Tiga keturunan khafilah, Zayyad, dan Jalahamah, membentuk kabilah Shabbah saat ini. Keluarga Shabbah berasal dari amir yang dihormati oleh semua keturunannya, Shabbah I. Keluarga ini berkuasa dari tahun 1756 hingga 1772. Sebelum itu, pada tahun 1752, Sultan Sabah ibn Jarir dari Bani ‘Utub menjabat sebagai penguasa pertama Kuwait (Mufrodi, 1997). Setelah itu, pemerintah Utsmani mengontrol semua kabilah (Thohir, 2009).
Selama perang 1776 antara Iran dan Turki, Iran menguasai Basrah, dan Kuwait berada di  bawah  kekuasannya.  Inggris  dan  negara-negara  Hindia  Timur  telah  mengubah  rute perdagangan mereka dari Basrah ke Kuwait. Mereka mengetahui rute ini karena penguasaan Turki atas Kuwait, karena Kuwait adalah pusat perdagangan yang penting. Ini semua dilakukan untuk  memastikan  bahwa  perdagangan  di  Laut  Tengah  dan  India  tetap  aman  melalui  Teluk Arab. Sejak saat itu, Abdullah ibnu Shabbah diangkat menjadi wali Basrah sebagai perwakilan pemerintahan  Turki.  Lalu  Syaikh  Mubarak  Al-Shabbah  (1896–1915),  yang  mengambil  alih posisi  ini  pada  tahun  1871,  kemudian  mengubah  sistem  pemerintahan  dari  Masyaikhah  ke Imarah. Ia bekerja sama dengan Inggris karena takut daerahnya diduduki Turki, dan pada tahun 1899 Kuwait berada di bawah pengawasan Inggris (Thohir, 2009).
Pada tahun 1914, Kuwait adalah wilayah Inggris. Kuwait berada di bawah yurisdiksi Inggris dari tahun 1925 hingga negara itu menjadi negara merdeka pada tahun 1961. Namun, secara  teknis,  Inggris  Raya  tidak  menjajah  Kuwait.  Sebaliknya,  Inggris  Raya  memasuki Perjanjian  Anglo  Kuwaiti,  yang  menetapkan  bahwa  Inggris  akan  memberikan  perlindungan tetapi  tidak  akan  mengganggu  urusan  internal  Kuwait.  Perjanjian  ini  juga  ditandatangani dengan beberapa negara lain, seperti Bahrain. Perjanjian tersebut memiliki dampak pada politik negara  Teluk  di  luar,  tetapi  tidak  pada  urusan  internal  mereka  (Alhajri,  2018).  Pada  masa Inggris  menguasai  Kuwait,  mereka  harus  mengadopsi  sistem  hukum  dan  administrasi  Barat

## Journal of Law, Administration, and Social Science
seperti  hukum  Inggris  (British-  Indian  Law),  termasuk  Undang-Undang  Pidana  India  (India Penal  Law) tahun 1980.  Sedangkan  beragama  Islam  tetap mengikuti hukum  Islam, terutama dalam hal hukum keluarga (Nasiki, 2019).
Kuwait  menjadi  negara  merdeka  pada  19  Juni  1961,  dan  pada  tahun  1962,  mereka mengeluarkan Konsitusi Kuwait, yang menjadi Undang-undang Dasar negara yang berdasarkan pada  syariat  Islam.  Untuk  melindungi  kedaulatan  Kuwait,  negara-negara  Arab  memintanya untuk bergabung sehingga pada tahun 1962, Kuwait resmi menjadi anggota persekutuan setelah 20  anggota  Majelis  Perwakilan  menetapkan  UUDS.  Setelah  kemerdekaan,  Kuwait  resmi menjadi  anggota PBB pada tahun 1963. Struktur pemerintahan juga terus diperbarui dengan pembentukan majelis permusyawaratan dan menteri (Thohir, 2009). Pada tahun yang sama juga yaitu  1963,  Kuwait  membentuk  komite  nasional  Kuwait,  yang  menyusun  dan  memperbarui beberapa  hukum  yang  sudah  ada.  Salah  satu  hukum  baru  yang  dibuat  adalah  hukum  Wasiat Wajibah, juga dikenal sebagai Qanun Wasiyyah al-Wajibah, yang ditetapkan pada tahun 1971 (Al Farisi, 2021).

## Sistem Hukum dan Pelaksanaan Peradilan Agama  di Kuwait Sistem Hukum di Kuwait
Saat  ini, sistem  hukum negara ini menggabungkan British common law , French civil law , Egyptian  civil  law ,  dan  hukum  Islam  (Syariah),  dengan  Undang-Undang  Syari'at diterapkan pada hukum perdatanya. Parlemen Kuwait disebut Majlis al-Ummah, yang Anggota Dewan Nasional terdiri dari 75 orang, dengan 50 dipilih melalui suara rahasia dan 25 diangkat oleh Amir, dengan masa kerja 4 tahun. Pemilihan Nasional terakhir diadakan pada 29 Desember 2022 (Kementrian Luar Negeri, 2023). Salah satu tanggung jawab Parlemen adalah menetapkan undang-undang  dan  mengawasi  kabinet  pemerintahan.  Selain  hak  bertanya  dan  interpelasi, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri (Nasiki, 2019).
Pemerintahan  Kuwait  menganut  sistem  monarki  konstitusional  yang  dipimpin  oleh raja Sheikh  Nawaf Al-Ahmad  Al-Jaber  Al-Sabah dan  pedana  menteri Sheikh  Ahmad Nawaf Al-Ahmad  Al-Jaber  Al-Sabah (Kementrian  Luar  Negeri,  2023).  Menurut  Konstitusi, pemimpin negara harus berasal dari keturunan Mubarak Al Sabah, emir Kuwait dari tahun 1896 hingga 1915 (Nasution, 2003).
Untuk  kodifikasi  hukumnya,  Amir  Kuwait  menggunakan  jasa  Abd  al-Razzaq  al- Sanburi, seorang ahli hukum dan pengkode Arab terkenal, pada tahun 1959. Antara tahun 1960 dan 1961, beberapa kode baru dibuat di Kuwait, semua berdasarkan hukum Anglo-Mesir dan Prancis. Sebagaimana setelah kemerdekaan negara Kuwait pada tahun 1961, pada tahun 1962 Kuwait membuat konstitusi, yang disebut Konstitusi Kuwait, berdasarkan syariat Islam. Pasal 2 dari konstitusi ini, yang diubah pada tahun 1992, berbunyi, "The religion of the state is islam and  islamic  law  shall  be  a  main  source  of  legislation."  Ia  menetapkan  islam  sebagai  agama negara dan syariah sebagai dasar hukumnya. Kemudian juga Konstitusi menyatakan “Keluarga adalah landasan masyarakat yang didirikan atas agama, moralitas, dan patriotisme” (Nasution, 2003).
Hukum Kuwait tentang keluarga Islam baru mengalami pembaharuan pada tahun 1982, dengan nama Code of Personal Status atau Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah. Yang mana setelah kepala negara Kuwait menyatakan pada tahun 1978 bahwa sistem hukum negara akan secara bertahap disesuaikan dengan syariat. Hukum keluarga Islam Kuwait didasarkan pada Undang- Undang Mesir, Maroko, dan Islam. Hukum ini terus diperbarui, dan yang terakhir dibuat pada tahun 2011 (Al Farisi, 2021).
Untuk mayoritas Muslim Sunni yang tinggal di Kuwait, Undang-Undang Status Pribadi Kuwait No. 51 tahun 1984 adalah undang-undang utama yang mengatur  hubungan keluarga dan perkawinan. KPSA didasarkan pada aturan yang dikumpulkan terutama dari empat mazhab yurisprudensi Sunni. Jika KPSA tidak membahas masalah status pribadi tertentu, maka hakim

## Journal of Law, Administration, and Social Science
harus mengadili kasus sesuai dengan aturan dan prinsip umum mazhab Maliki. Pasal 346 KPSA menetapkan  bahwa  hukum  berlaku  bagi  mereka  yang  mengikuti  Mazhab  Maliki  sebagai mazhab yang mewakili mayoritas penduduk Sunni Kuwait, sedangkan penganut mazhab lain harus diatur oleh “aturan mereka sendiri” (Ahmed al Jaber Street Sharq, 2023).
Kuwait memiliki sistem pengadilan keluarga yang menangani KPSA, terutama untuk masyarakat Sunni dan menerapkan aturan fiqh (yurisprudensi Islam). Tidak seperti minoritas Syiah, orang non-Muslim menerapkan hukum adat atau agama mereka sendiri di Pengadilan. Pada  tahun  2015,  Kuwait  memberlakukan  Undang-Undang  yang  menetapkan  Pengadilan Keluarga  sebagai  lembaga  yudisial  independen  di  setiap  kegubernuran.  Pengadilan  ini menangani  masalah  status  pribadi  seperti  warisan,  hak  asuh,  perceraian,  pernikahan,  dan pemeliiharaan. Di sisi lain, sistem hukum Kuwait terdiri dari dua sistem: sistem hukum Islam yang mengatur hal-hal pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan pewarisan, dan sistem hukum Mesir atau Prancis yang mengatur hal-hal lainnya.
Namun,  sistem  hukum  Islam  tidak  hanya  memengaruhi  ketentuan  pribadi;  itu  juga memengaruhi perbankan, investasi, asuransi, dan layanan keuangan lainnya, termasuk beberapa undang-undang perpajakan (Al Farisi, 2021).
Kemudian hukum sipil Kuwait juga diundangkan pada tahun 1980, dan sejak saat itu, hukum Islam telah menjadi hukum resmi dalam kehidupan sehari-hari orang Kuwait. Selain itu, dapat dipahami bahwa kedua masalah tersebut dapat dilihat dari perspektif aturannya: mazhab Maliki, Hanbali, dan minoritas Syiah. Pemerintah ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan wakaf dan wasiyyat wajibah karena berkaitan dengan harta (Nasiki, 2019).
Kuwait  adalah  negara  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam  dan  masyarakatnya sejahtera, jadi mewakafkan sebagian harta mereka menjadi budaya di Kuwait. Oleh karena itu, pemerintah,  sebagai  otoritas  tertinggi,  menetapkan  undang-undang  untuk  menginventarisasi harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Ini terjadi dalam banyak praktik perwakafan ini. Dengan cara yang sama, aturan wasiyyat wajibah dimaksudkan untuk mencegah seseorang yang  memberikan  wasiyyat  yang  berlebihan  kepada  seseorang  pada  akhirnya  membuat  ahli warisnya terlunta-lunta (Nasiki, 2019).

## Pelaksaan Peradilan Agama di Kuwait
Hukum Kuwait mengalami peningkatan yang signifikan dengan lahirnya hukum-hukum baru (produk hukum dari tahun 1951-1961). Banyak hukum baru yang dilahirkan selama masa kekuasaan Amir Syaikh Abdullah al Salim al-Sabah. Beberapa di antaranya adalah:
1) Hukum  Syariah  tentang  Wakaf  1951,  yang  melarang  wakaf  keluarga  dalam  kondisi tertentu (terniebel in certain spesified circumtances).
2) Civil and Commersial Prosedure 1960.
3) Civil Code 1961.
4) Commersial Code 1961.
5) Criminal Procedure Code 1961.
6) Law on Damage 1961.
Amir  Kuwait  memiliki  kesempatan  untuk  membuat  kodifikasi  undang-undang,  dan selama  dua  tahun,  banyak  undang-undang  dibuat  berdasarkan  materi  undang-undang  Aglo- Egyptian  dan  Perancis.  Status  protektorat  Kuwait  terhadap  Inggris  Raya  berakhir  sejak kemerdekaannya pada 19 Juni 1961, dan pada tahun 1962 ditetapkan Konstitusi negara, yang menjadikan  Islam  sebagai  dasar  hukumnya.  Undangan  ini  menetapkan  Islam  sebagai  agama negara dan Syariah sebagai sistem hukum utamanya. Berdasarkan ketetapan UUD ini, Komite Nasional Kuwait berhasil membuat beberapa hukum baru dan mengubah beberapa hukum yang berlaku  sebelum  merdeka  pada  tahun  1963.  Selain  itu,  sejak  tahun  1965,  pemerintah  (amir) telah  memberikan  kesempatan  kepada  para  ahli  untuk  melakukan  perubahan  hukum  dalam bidang yang lebih luas, seperti penetapan warisan (succession). Selain itu, Perubahan Hukum

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kewarisan  1971  dan  Undang-Undang  Tambahan  lainnya  juga  diadopsi  di  Kuwait  (Nasiki, 2019).
Hukum  peradilan  tahun  1990  mengatur  sistem  dan  yurisdiksi  pengadilan  Kuwait, termasuk  pengangkatan,  tanggung  jawab,  kedudukan,  dan  pemberhentian  hakim.  Kuwait memiliki tiga tingkat pengadilan, yaitu:
1. Pengadilan  Tingkat  Pertama  (sebuah  pengadilan  kecil  yang  terdiri  dari  pengadilan besar dan pengadilan kecil),
2. Pengadilan Tingkat Banding, dan
3. Pengadilan  Tingkat  Kasasi,  tidak  termasuk  mahkamah  konstitusi  yang  memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menangani sengketa konstitusi dan sengketa pemilu.
Dewan atau majelis khusus dibentuk dalam masing-masing dari tiga tingkat pengadilan untuk  menangani  masalah perdata, pidana, komersial dan keuangan, administrasi,  dan status pribadi.  Pengadilan  juga  dapat  membentuk  dewan  atau  majelis  khusus  tambahan  jika diperlukan (Waheedi, 2021).
Menurut  Pasal  20  Hukum  Peradilan  Kuwait  (diubah  pada  tahun  1996),  Dewan Kehakiman  Tinggi  dan  Menteri  Kehakiman  bertanggung  jawab  untuk  mengangkat  hakim  di semua  tingkat  pengadilan  Kuwait.  Dewan  Kehakiman  Tinggi  dan  Menteri  Kehakiman  juga bertanggung jawab untuk memilih hakim baru. Pencalonan ini kemudian harus disetujui oleh Dewan Peradilan Tinggi sebelum keputusan pengangkatan resmi dikeluarkan oleh Keputusan Emiri (kepala negara). Keputusan Emiri juga dibuat atas rekomendasi Menteri Kehakiman dan persetujuan Dewan Kehakiman Tinggi untuk mempromosikan hakim ke posisi yudisial yang lebih  tinggi,  seperti  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Pengadilan  Kasasi,  Pengadilan  Tinggi Banding,  dan  Pengadilan  Tingkat  Pertama.  Menurut  hukum  peradilan,  seorang  hakim  harus beragama Islam dan memiliki reputasi yang baik. Mereka juga dapat menjabat sebagai penuntut umum dan hakim setelah lulus dari fakultas hukum atau fakultas syariah atau yang sederajat (Waheedi, 2021).
Pada  tahun  2015,  Kuwait  memberlakukan  undang-undang  yang  membentuk  dewan pengadilan keluarga di setiap kegubernuran negara itu. Dewan peradilan keluarga menangani semua masalah terkait status pribadi, dari tingkat pertama hingga tingkat banding. Dewan ini berfungsi sebagai dewan atau unit di setiap tingkat pengadilan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua perselisihan yang berkaitan dengan hukum status pribadi. Ruang pengadilan  yang  berbeda  untuk  masing-masing  mazhab  Jafari  dan  sunni  didirikan  setelah Undang-Undang  Status  Pribadi  Jafari  ditetapkan  pada  2019.  Mereka  yang  tidak  beragama Muslim dapat meminta pengadilan menerapkan hukum adat atau agama dari komunitas mereka sendiri. Hakim pengadilan keluarga, seperti semua pengadilan di Kuwait, tidak perlu menjadi ahli hukum Islam, tetapi mereka dapat meminta nasihat dari sarjana atau ahli hukum Islam yang terlatih di institusi fiqh Islam yang terkait (Waheedi, 2021).
Kuwait memiliki dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama adalah hukum Syariah, atau  hukum  Islam  yang  berasal  dari  Al-Qur'an.  Pengadilan  Syariah  menangani  masalah keluarga dan pribadi, dan hukum jarang dikodifikasi. Pengadilan Tingkat Pertama menangani kasus pidana dan perdata di sistem hukum perdata kedua. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan Pengadilan ini; namun, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut bersifat final atau hanya dapat diajukan banding di hadapan badan banding yang terdiri dari  beberapa  hakim  Pengadilan.  Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  oleh  Konstitusi  untuk menafsirkan Konstitusi dan menangani masalah Konstitusi. Sebagian besar banding dilakukan di Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari Divisi untuk Penghentian dan Divisi Tinggi Banding. Pengadilan  Keamanan  Negara  didirikan  pada  tahun  1969  untuk  menangani  kejahatan  yang membahayakan organisasi negara. Putusan pengadilan ini adalah yang terakhir dan tidak dapat diganggu gugat (State of Kuwait, 2024).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Sampai saat ini, hakim Kuwait hanyalah laki-laki. Pada 5 Juli 2020, peristiwa bersejarah terjadi: Dewan Peradilan Tinggi menyetujui keputusan Jaksa Agung untuk mengangkat delapan jaksa wanita sebagai hakim. Kedelapan hakim baru tersebut adalah salah satu dari 22 wanita Kuwait  yang  diangkat  menjadi  jaksa  pada  tahun  2014.  Penunjukan  ini  dibuat  setelah  Dalal AlHamdan, seorang wanita dari Kuwait, melakukan pergelutan hukum melawan Kementerian Kehakiman, yang menolak permohonannya karena menganggap posisi hakim hanya untuk laki- laki. Pemohon, yang memenuhi semua persyaratan untuk posisi tersebut, membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman tidak adil.
Ini  adalah  contoh  diskriminasi  berbasis  gender  yang  melanggar  Konstitusi  Kuwait. Pengadilan  Tinggi  mengabulkan  permohonan  banding  pemohon  setelah  mempertimbangkan dasar konstitusional putusan, termasuk isi Pasal 2 yang membatasi penerapan syariah sebagai salah satu dari banyak sumber hukum dan mengakui berbagai pendapat ulama syariah tentang kemungkinan pengangkatan perempuan ke peradilan. Anggota parlemen Islam dan konservatif Kuwait  terus  menolak  penunjukan  perempuan  ke  pengadilan  dengan  alasan  bahwa  mereka "bertentangan dengan sifat perempuan" dan "penentangan terhadap syariah” (Waheedi, 2021).
Pasal 8 Konstitusi Kuwait tahun 1962 menetapkan bahwa negara menjamin keamanan, ketentraman, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan Pasal 29 (1) tentang Agama, Martabat, dan Kebebasan menetapkan hak untuk tidak diskriminasi atas dasar agama. bahwa, tidak peduli agama mereka, setiap orang memiliki martabat manusia yang sama dan hak dan  kewajiban  publik  di  hadapan  hukum.  Kemudian  Pasal  35  menegaskan  lebih  lanjut kebebasan  berkeyakinan  dan  beragama,  mengatakan  bahwa  kebebasan  berkeyakinan  tidak dibatasi  dan  bahwa  negara  harus  melindungi  kebebasan  untuk  melakukan  ritual  keagamaan yang  ditetapkan  oleh  adat,  selama  tidak  bertentangan  dengan  moral  atau  mengganggu ketertiban umum (Waheedi, 2021).
Di sini, penting untuk diingat dua alasan yang mungkin mengapa kebebasan beragama harus  dibatasi.  Pertama,  menurut  Nota  Penjelasan  Konstitusi,  kata  "agama"  dalam  klausul kebebasan beragama mengacu pada agama Ibrahim. Namun, nota tersebut menjelaskan bahwa Konstitusi tidak menetapkan undang-undang yang membatasi praktik agama lain, melainkan menyerahkan masalah ini kepada kebijaksanaan pembuat undang-undang. Kedua, alasan yang sangat  luas  dan  tidak  terdefinisi  di  balik  pengkondisian  praktik  keagamaan  agar  "tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan" memungkinkan pembuat undang-undang untuk menetapkan  undang-undang  yang  membatasi  kebebasan  praktik  keagamaan  dan  beribadah. Terakhir, Undang-Undang Kebangsaan 1959 melarang naturalisasi orang yang tidak beragama Muslim,  meskipun  ada  beberapa  warga  negara  Kuwait  yang  lahir  sebagai  orang  Kristen (Waheedi, 2021).
Pada tahun 2017 lembaga peradilan Indonesia berkolaborasi dengan Kuwait dalam hal kerjasama  di  bidang  hukum  dan  peradilan,  terutama  dalam  hal  peningkatan  kapasitas  dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. MA RI dan Supreme Judical Council of the state of Kuwait (SJC Kuwait) pada tanggal 9–11 Desember 2017. Pernyataan kehendak kerjasama di bidang peradilan antara Ketua MA RI dan Chief Justice SJC Kuwait telah  disetujui  dan  ditandatangani.  Penandatanganan  LoI  ini  merupakan  langkah  pertama menuju kesepakatan yang lebih teknis, yaitu Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.  Kedua  belah  pihak  setuju  bahwa  diperlukan  kerja  sama  strategis  di  bidang peradilan  dalam  beberapa  bidang,  seperti  pendidikan  dan  pelatihan  hukum  dan  peradilan, pembinaan  profesionalisme  hakim,  studi  banding,  penelitian  atau  riset  di  bidang  hukum, terutama  dalam  penerapan  dan  pengembangan  hukum  syariah  dua  negara,  bidang  lain mengikuti kepentingan bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak (Mahkamah Agung, 2017).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.2, 2024

## PENUTUP
Sistem hukum dan peradilan agama Kuwait menggabungkan berbagai tradisi hukum, yaitu  Common  Law  Inggris,  French  Civil  Law,  Egyptian  Civil  Law,  dan  Syariah.  peradilan Kuwait tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut.  Ini  karena  sejarah  Kuwait  yang  pernah  dibawah  pengawasan  negara  luar  seperti Inggris.  Akibatnya,  peradilan  Kuwait  tidak  sepenuhnya  mengikuti  prinsip  syariah.  Namun, masalah  hukum  keluarga  atau  status  pribadi  diserahkan  kepada  pengadilan  syariah  yang bersumber dari al-Quran dan hanya berlaku kepada masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed al Jaber Street Sharq. (2023, November). Joint Report On Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women’s Rights In Kuwait, Musawah For Equality in the Family, 68th  Cedaw  Session,  Geneva,  Switzerland,  2017  -  Penelusuran  Google.”  Diakses  02 November 2023.
Al  Farisi,  S.  (2021).  KETENTUAN  MAHAR  DI  NEGARA  MUSLIM  (STUDI KOMPARATIF  HUKUM  KELUARGA  DI  MAROKO  DAN  KUWAIT)  (Bachelor's thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Alhajri, A. F. (2018). Separation of Powers in the Kuwaiti Criminal Justice System: A Case Study. European Journal of Interdisciplinary Studies, 4(2), 59-79. https://doi.org/10.26417/ejis.v4i2a.p59-79.
Mufrodi, A. (1997). Islam di kawasan kebudayaan Arab. Cet.1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Sadek, D. Ahmed , Anthony, . John Duke , Ochsenwald, . William L. and Crystal, . Jill Ann (2024,
April 5).
Kuwait.
Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/place/Kuwait.
Metz, H. C. (1994). Persian Gulf states: country studies‖. Federal Research Division. In Library of Congress (Vol. 3).
Nasution,  K.  (2003).  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern,  Studi  Perbandingan  dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta: Ciputat Press.
Nasiki, H. (2019). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Waṣiyyat al-Wājibah. Al-Mizan (e-Journal), 15(2),
224-243. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316.
Kementerian  Luar  Negeri.  (2023).  Profil  Negara  Kuwait  dalam  Kementrian  Luar  Negeri Republik Indonesia. https://www.kemlu.go.id/kuwaitcity/id/pages/profil_negara_kuwait/1585/etc-menu. Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42-51. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427.
State  of  Kuwait.  (2024).  Washington  University  Manual  of  International  Legal  Citation, https://apps.law.wustl.edu/GSLR/CitationManual/countries/kuwait.pdf
Thohir,  A.  (2009).  Perkembangan  Peradaban  di  Kawasan  Dunia  Islam  (Vol.  1,  No.  1). RajaGrafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Waheedi, S. (2021, August). Islamic Sharia in the Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait. In Constitutional Review in the Middle East and North Africa (pp. 307-328). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783748912019-307.
Mahkamah Agung.  (2017). Supreme Judicial  Council  Kuwait  Tandatangani  Letter of  Intend
Kerja Sama Bidang Peradilan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2851/mahkamah-agung-ri-supreme- judicial-council-kuwait-tandatangani-letter-of-intend-kerja-sama-bidang-peradilan