DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 23 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil dalam Situasi Perang Israel – Palestina Tahun
2023
Renzi Zian Azmi Falevi 1 , Mirsa Astuti 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, renzizian@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, mirsaastuti@umsu.ac.id
Corresponding Author: renzizian@gmail.com
Abstract: One  of  the  longest  and  most  complex  conflicts  in  the  world  is  the  Israeli- Palestinian  conflict.  The  security  situation  in  the  region  remains  extremely  fragile  despite peace  efforts.  In  2023,  another  escalation  of  violence  occurred,  killing  civilians.  The principle of the responsibility to protect (R2P) is important to discuss in this situation. This study  uses  normative  legal  scholarship-also  known  as  positive  legal  scholarship,  doctrinal, or  purely  as  a  methodology-to  conduct  this  research.  The  main  focus  of  the  research  is written  law  and  legal  traditions  held  by  the  community.  Primary,  secondary  and  tertiary legal materials are included in the secondary data sources, which are an essential component of this methodology.In 2005, the United Nations (UN) established the global Responsibility to Protect  (R2P)  standard.  This  concept  says  that  states  have  the  primary  responsibility  to prevent  genocide,  ethnic  cleansing,  crimes  against  humanity  and  other  human  rights violations. This concept is based on existing international rules, such as Articles 1 and 2 of the  UN  Charter.  Violations  of  R2P  principles  in  the  2023  Israeli-Palestinian  conflict  have significant  legal,  security  and  moral  consequences.  Such  violations  are  considered  war crimes  and  crimes  against  humanity  for  which  international  tribunals  are  legally accountable. Security-wise, a prolonged conflict could lead to significant regional instability and refugees. Morally, these violations constitute a human tragedy.
Keyword: Responsibility To Protect Principle, War, International Law.
Abstrak: Salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia adalah konflik Israel- Palestina.  Situasi  keamanan  di  wilayah  tersebut  masih  sangat  rapuh  meskipun  upaya perdamaian  telah  dilakukan.  Pada  tahun  2023,  eskalasi  kekerasan  kembali  terjadi, menewaskan  masyarakat  sipil.  Prinsip  tanggung  jawab  untuk  melindungi  (R2P)  menjadi penting  untuk  dibahas  dalam  situasi  ini.  Studi  ini  menggunakan  penelusuran  hukum normatif—juga  dikenal  sebagai  penelusuran  hukum  positif,  doktrinal,  atau  murni  sebagai metodologi—untuk  melakukan  penelitian  ini.  Fokus  utama  penelitian  adalah  hukum  tertulis dan  tradisi  hukum  yang  dipegang  oleh  masyarakat.  Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier  termasuk  dalam  sumber  data  sekunder,  yang  merupakan  komponen  penting  dari
metodologi  ini.Pada  tahun  2005,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menetapkan  standar global  Responsibility  to  Protect  (R2P).  Konsep  ini  mengatakan  bahwa  negara  memiliki tanggung  jawab  utama  untuk  mencegah  pembunuhan  massal,  pembersihan  etnis,  kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Konsep ini didasarkan pada aturan internasional  yang  ada,  seperti  Pasal  1  dan  2  Piagam  PBB.Pelanggaran  prinsip  R2P  dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023 memiliki konsekuensi hukum, keamanan, dan moral yang signifikan. Pelanggaran seperti ini dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan internasional secara hukum. Secara keamanan, konflik  yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan regional  dan  pengungsi  yang  signifikan.  Secara  moral,  pelanggaran  ini  merupakan  tragedi kemanusiaan.
Kata Kunci: Prinsip Responsibility To Protect, Perang, Hukum Internasional.

## PENDAHULUAN
Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di  dunia.  Meskipun  upaya-upaya  perdamaian  telah  dilakukan,  namun  situasi  keamanan  di wilayah  tersebut  masih  sangat  rapuh.  Pada  tahun  2023,  eskalasi  kekerasan  kembali  terjadi, mengakibatkan  korban  jiwa  di  kalangan  masyarakat  sipil.  Dalam  konteks  ini,  prinsip Responsibility  to  Protect  (R2P)  menjadi  relevan  untuk  dibahas.  Konflik  Israel-Palestina berakar pada perselisihan teritorial dan identitas antara dua bangsa  yang mengklaim wilayah yang  sama,  yaitu  Tanah  Suci  (Holy  Land).  Setelah  pembentukan  negara  Israel  pada  tahun 1948, konflik semakin memanas dengan perebutan wilayah antara Israel dan Palestina. Sejak saat  itu, konflik  telah menyebabkan hilangnya ribuan nyawa, baik  dari pihak  Israel  maupun Palestina,  serta  mengakibatkan  krisis  kemanusiaan  yang  berkepanjangan.  Upaya-upaya perdamaian  telah  dilakukan,  seperti  Perjanjian  Oslo  (1993)  dan  Roadmap  for  Peace  (2003), namun belum membuahkan solusi yang berkelanjutan. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih  sangat  rapuh,  dengan  aksi  kekerasan  sporadis  yang  terus  terjadi.(Hukum  & Diponegoro, n.d.)
Pada  tahun  2023,  situasi  kembali  memanas  dengan  eskalasi  kekerasan  baru  antara Israel  dan  Palestina.  Serangan  udara  Israel  di  Jalur  Gaza  dan  pertempuran  di  Tepi  Barat (West Bank) mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, termasuk anak-anak. Gedung-gedung sipil seperti rumah sakit dan sekolah juga menjadi sasaran serangan. Situasi ini  memicu  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat  internasional  tentang  keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik. Organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional  dan  PBB  mendesak  agar  pihak-pihak  yang  berkonflik  melindungi  warga  sipil dan memberikan akses kemanusiaan.
Prinsip  Responsibility  to  Protect  (R2P);  Dalam  konteks  eskalasi  kekerasan  dan ancaman  terhadap  masyarakat  sipil  di  wilayah  konflik,  prinsip  Responsibility  to  Protect (R2P)  menjadi  relevan  untuk  dibahas.  Prinsip  R2P  merupakan  sebuah  norma  internasional yang  diadopsi  oleh  PBB  pada  tahun  2005,  yang  menegaskan  bahwa  negara  memiliki tanggung  jawab  utama  untuk  melindungi  penduduknya  dari  kejahatan  kemanusiaan, pembunuhan  massal,  pembersihan  etnis,  dan  pelanggaran  berat  HAM  lainnya.  Jika  negara gagal  atau  tidak  mampu  melakukan  hal  tersebut,  maka  masyarakat  internasional  memiliki tanggung  jawab  untuk  melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman  tersebut  melalui  tindakan yang  tepat,  seperti  diplomasi,  sanksi  ekonomi,  hingga  penggunaan  kekuatan  militer  sebagai upaya terakhir.(Pambudi, 2021)
Penerapan Prinsip R2P dalam Konflik Israel-Palestina; Dalam konteks konflik Israel- Palestina,  prinsip  R2P  menjadi  relevan  untuk  diterapkan  karena  adanya  ancaman  serius
terhadap  masyarakat  sipil  di  wilayah  tersebut.  Meskipun  Israel  dan  Palestina  memiliki tanggung  jawab  utama  untuk  melindungi  warga  sipilnya  masing-masing,  namun  situasi  di lapangan menunjukkan bahwa mereka gagal atau tidak mampu melakukan hal tersebut secara efektif. Oleh karena itu, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan prinsip R2P. Beberapa upaya intervensi yang telah dilakukan antara lain:
1. Diplomasi dan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
2. Penerapan  sanksi  ekonomi  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  HAM berat.
3. Pengiriman misi pemantauan dan perlindungan masyarakat sipil oleh PBB dan organisasi kemanusiaan.
4. Pembahasan  kemungkinan  intervensi  militer  sebagai  upaya  terakhir  untuk  melindungi masyarakat sipil.
Tantangan  dan  Kendala  dalam  Penerapan  Prinsip  R2P  ada  beberapa  hal,  Meskipun prinsip  R2P  memberikan  kerangka  kerja  untuk  melindungi  masyarakat  sipil  dalam  situasi konflik,  namun  penerapannya  dalam  konteks  konflik  Israel-Palestina  menghadapi  berbagai tantangan dan kendala. Yaitu :
Pertama, terdapat perbedaan interpretasi dan perdebatan tentang kriteria kapan prinsip R2P  dapat  diterapkan.  Beberapa  pihak  menganggap  situasi  di  wilayah  konflik  belum memenuhi ambang batas untuk intervensi militer berdasarkan prinsip R2P.
Kedua,  terdapat  kekhawatiran  bahwa  intervensi  militer  dapat  memperburuk  situasi dan memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pertimbangan geopolitik dan  kepentingan  nasional  negara-negara  besar  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  untuk melakukan intervensi.
Ketiga,  terdapat  tantangan  logistik  dan  keamanan  dalam  melaksanakan  operasi perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik yang sangat berbahaya.
Efektivitas  dan  Dampak  Intervensi;  R2P  Meskipun  menghadapi  berbagai  tantangan, upaya  intervensi  berdasarkan  prinsip  R2P  tetap  dilakukan  oleh  masyarakat  internasional dalam rangka melindungi masyarakat sipil di wilayah konflik Israel-Palestina.
Beberapa dampak positif yang telah tercapai antara lain:
1. Tercapainya  gencatan  senjata  sementara  dan  akses  kemanusiaan  untuk  memberikan bantuan darurat kepada masyarakat sipil.
2. Peningkatan  tekanan  internasional  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran HAM berat melalui sanksi ekonomi.
3. Pemantauan  dan  dokumentasi  pelanggaran  HAM  oleh  misi  internasional,  yang  dapat digunakan sebagai dasar untuk upaya pertanggungjawaban di kemudian hari.
Namun, efektivitas intervensi R2P dalam melindungi masyarakat sipil masih terbatas karena eskalasi kekerasan terus terjadi dan ancaman terhadap keselamatan warga sipil masih ada.Penelitian  ini  akan  mengkaji  secara  mendalam  penerapan  prinsip  R2P  dalam  konteks situasi perang Israel-Palestina tahun 2023(Husni, 2022).

## METODE
Studi ini menggunakan penelusuran hukum normatif,juga dikenal sebagai penelusuran hukum  positif,  doktrinal,  atau  murni  sebagai  metodologi.  Hukum  tertulis  dan  tradisi  hukum yang  dipegang  oleh  masyarakat  adalah  fokus  utama  penelitian.  Sumber  data  sekunder memainkan  peran  penting  dalam  metodologi  ini,  yang  mencakup  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum  doktrinal  atau  penelitian  hukum  positif  terutama  bergantung  pada  banyak  data sekunder seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dan biasanya dikenal sebagai penelitian  berbasis  kepustakaan.  Hukum  tertulis,  atau  hukum  dalam  buku,  serta  standar  dan
peraturan  sosial  saat  ini  adalah  fokus  penelitian  ini.  Hukum  yang  telah  dikodifikasi  dan peraturan yang berlaku adalah sumber data utama dari penelitian ini.
Sejumlah  ahli  hukum  seperti  Soerjono  Soekanto,  Jhonny  Ibrahim,  dan  Bambang Sugono  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  penelitian  hukum  normatif  di Indonesia. Menurut beberapa pakar, ada berbagai jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, mereka  menolak  gagasan  bahwa  penelitian  inventarisasi  hukum  positif  termasuk  dalam penelitian  hukum  normatif.  Mereka  menganggap  gagasan  ini  salah.  Beberapa  ahli menganggap penelitian ini tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah karena hanya mengumpulkan data hukum. Dengan asumsi ini, penulis akan menyelidiki penelitian hukum normatif  untuk  menemukan  dan  mengatasi  berbagai  masalah  yang  muncul  dalam  penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  tentang  responsibility  to  protect  terhadap  masyarakat  sipil  dalam  situasi perang
Responsibility to Protect (R2P) adalah sebuah norma internasional yang diadopsi oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2005.  Konsep  ini  menegaskan  bahwa  setiap negara  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  melindungi  penduduknya  dari  kejahatan kemanusiaan,  pembunuhan  massal,  pembersihan  etnis,  dan  pelanggaran  berat  hak  asasi manusia  lainnya.  Jika  suatu  negara  gagal  atau  tidak  mampu  melakukan  tanggung  jawab tersebut,  maka  masyarakat  internasional  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  masyarakat sipil dari ancaman tersebut melalui tindakan yang tepat.(Teo, 2019)
Konsep  R2P  muncul  sebagai  respon  atas  kegagalan  masyarakat  internasional  dalam mencegah  dan  menanggapi  tragedi  kemanusiaan  seperti  yang  terjadi  di  Rwanda  dan Yugoslavia  pada  dekade  1990-an.  Laporan  dari  International  Commission  on  Intervention and  State  Sovereignty  (ICISS)  pada  tahun  2001  menjadi  landasan  utama  konsep  ini.  Pada Pertemuan  Puncak  Dunia  2005,  konsep  R2P  diadopsi  oleh  negara-negara  anggota  PBB melalui Resolusi Majelis Umum 60/1.
Konsep R2P didasarkan pada tiga pilar utama:
1. Tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  penduduknya  dari  kejahatan  kemanusiaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan pelanggaran berat HAM lainnya.
2. Tanggung  jawab  masyarakat  internasional  untuk  membantu  negara  dalam  melaksanakan tanggung jawabnya melalui bantuan kapasitas dan pembangunan.
3. Tanggung  jawab  masyarakat  internasional  untuk  mengambil  tindakan  tepat  waktu  dan tegas  melalui  cara-cara  damai  seperti  diplomasi,  sanksi  ekonomi,  dan  jika  diperlukan, melalui penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir.
ketiga  pilar  diatas  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  tidak  diimplementasikan secara  baik  pula.  Terdapat  beberapa  prinsip  dasar  untuk    mengimplementasi  konsep  R2P, seperti
1. Otoritas yang sah: Tindakan R2P harus didasarkan pada otoritas yang sah, seperti mandat dari Dewan Keamanan PBB atau persetujuan dari negara yang bersangkutan.
2. Tujuan yang benar: Tindakan R2P harus bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari kejahatan  kemanusiaan,  pembunuhan  massal,  pembersihan  etnis,  dan  pelanggaran  berat HAM lainnya.
3. Maksud  terakhir:  Tindakan  militer  hanya  dapat  digunakan  sebagai  opsi  terakhir  setelah upaya damai tidak berhasil.
4. Sarana  yang  proporsional:  Skala,  durasi,  dan  intensitas  tindakan  yang  diambil  harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi.
5. Pertimbangan  keadaan:  Tindakan  yang  diambil  harus  mempertimbangkan  konsekuensi yang mungkin timbul, termasuk dampak terhadap keamanan dan kemanusiaan.(Yuniarti et al., 2021)
Meskipun  R2P  tidak  secara  eksplisit  diatur  dalam  perjanjian  internasional  yang mengikat, konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, seperti Piagam  PBB  Pasal  1  dan  Pasal  2  menegaskan  pentingnya  menghormati  HAM  dan mencegah  ancaman  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Selanjutnya  Hukum Humaniter Internasional, di dalam hukum humaniter internasional terdapat Konvensi Jenewa dan  Protokol  Tambahannya  mengatur  perlindungan  terhadap  masyarakat  sipil  dalam  situasi konflik  bersenjata.  Selanjutnya  Hukum  HAM  Internasional,  Instrumen-instrumen  seperti Deklarasi  Universal  HAM  dan  Konvensi  Genosida  menegaskan  tanggung  jawab  negara dalam  melindungi  HAM  warga  negaranya.  Dan  yang  terakhir  berlandaskan  Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional, Seperti prinsip non-intervensi, kedaulatan negara, dan tanggung jawab untuk melindungi.
Disamping  itu  pula,  organisasi  iinternasional  PBB,  terutama  Dewan  Keamanan, memiliki  peran  sentral  dalam  implementasi  R2P.  Beberapa  mekanisme  yang  dapat digunakan. Peran dari dewan keamanan PBB sendiri berupa upaya Pencegahan, Upaya untuk mencegah  terjadinya  situasi  yang  memicu  penerapan  R2P,  seperti  misi  pencegahan  konflik dan diplomasi preventif. Kemudian Respon cepat terhadap tindakan, Tindakan yang diambil ketika  situasi  yang  memicu  penerapan  R2P  terjadi,  seperti  pengiriman  misi  pemantauan, sanksi  ekonomi,  atau  penggunaan  kekuatan  militer  sebagai  opsi  terakhir.  Selanjutnya Rebuilding,  yaitu  Upaya  untuk  membangun  kembali  negara  dan  masyarakat  setelah intervensi  R2P,  seperti  misi  perdamaian,  bantuan  kemanusiaan,  dan  program  pembangunan kapasitas.
Dalam  situasi  perang  dan  konflik  bersenjata,  implementasi  R2P  menjadi  sangat relevan  untuk  melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman  kejahatan  kemanusiaan, pembunuhan  massal,  dan  pelanggaran  berat  HAM  lainnya.  Beberapa  langkah  yang  dapat diambil meliputi:
1. Diplomasi dan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
2. Pengiriman misi pemantauan dan perlindungan masyarakat sipil oleh PBB atau organisasi regional.
3. Penerapan zona aman dan koridor kemanusiaan untuk evakuasi penduduk sipil.
4. Sanksi  ekonomi  dan  embargo  senjata  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pelanggaran berat HAM.
5. Sebagai  opsi  terakhir,  penggunaan  kekuatan  militer  untuk  melindungi  masyarakat  sipil dari ancaman nyata dan signifikan. (Pusriansyah et al., 2022)
Implementasi R2P dalam situasi perang dan konflik bersenjata menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
1. Perbedaan interpretasi dan ambang batas penerapan R2P.
2. Kekhawatiran  bahwa  intervensi  militer  dapat  memperburuk  situasi  dan  memicu  eskalasi kekerasan.
3. Pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional negara-negara besar.
4. Tantangan logistik dan keamanan dalam melaksanakan operasi  perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik.
5. Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk melaksanakan intervensi R2P secara efektif. Dalam hal  mewujudkan  Implementasi  R2P, juga  harus  memerlukan keterlibatan dan dukungan  dari  masyarakat  internasional,  termasuk  negara-negara  anggota  PBB,  organisasi regional,  organisasi  non-pemerintah,  dan  masyarakat  sipil.  Beberapa  peran  yang  dapat dimainkan  oleh  masyarakat  internasional  sendiri  seperti,  Menyediakan  dukungan  politik, diplomatik,  dan  moral  untuk  upaya-upaya  pencegahan  dan  tanggapan  terhadap  situasi  yang
memicu  penerapan  R2P.  Memberikan  bantuan  kemanusiaan  dan  perlindungan  kepada masyarakat  sipil  yang  terdampak.  Mengadvokasi  dan  menekan  negara-negara  dan  pihak- pihak  yang  terlibat  untuk  menghormati  hukum  humaniter  internasional  dan  melindungi masyarakat  sipil.  Mendukung  dan  berpartisipasi  dalam  misi  pemantauan,  perlindungan,  dan upaya  pembangunan  kembali  pasca-konflik.  Menyediakan  sumber  daya  financial,  personel, dan logistik untuk mendukung operasi R2P.
Meskipun Responsibility to Protect (R2P) telah diadopsi secara luas oleh masyarakat internasional,  pelaksanaannya  masih  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  hambatan  yang perlu  diatasi  di  masa  depan.  Sejumlah  isu  dan  tantangan  yang  menjadi  fokus  perhatian meliputi  peningkatan  kapasitas  dan  kesiapan  masyarakat  internasional  dalam  menanggapi situasi  yang  memicu  penerapan  R2P  secara  tepat  waktu  dan  efektif.  Selain  itu,  diperlukan juga  upaya  untuk  memperkuat  mekanisme  pencegahan  dan  peringatan  dini  guna  mencegah terjadinya situasi  yang memicu penerapan R2P. Pengembangan kriteria yang lebih jelas dan konsisten  untuk  menentukan  ambang  batas  penerapan  R2P  juga  menjadi  kebutuhan  penting dalam konteks ini. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara PBB,  organisasi  regional,  dan  negara-negara  anggota  dalam  melaksanakan  operasi  R2P. Selain  itu,  upaya  untuk  memastikan  akuntabilitas  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaksanaan  operasi  R2P  menjadi  hal  yang  tak  terelakkan  untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan atau implementasi yang tidak tepat. Di samping itu, perlu juga membangun dukungan  politik  dan  legitimasi  yang  lebih  kuat  dari  masyarakat  internasional  untuk implementasi  R2P.  Meskipun  masih  dihadapkan  pada  tantangan,  konsep  R2P  tetap  menjadi norma  penting  dalam  mempromosikan  perdamaian,  keamanan,  dan  perlindungan  terhadap masyarakat  sipil  dalam  situasi  konflik  bersenjata.  Implementasi  yang  efektif  dan  konsisten dari  konsep  ini  akan  sangat  bergantung  pada  komitmen  dan  kerjasama  masyarakat internasional secara keseluruhan.(Dewantara et al., 2023)

## Bentuk  Pelanggaran  Prinsip  R2p  Terhadap  Masyarakat  Sipil  Dalam  Situasi  Perang Israel Palestina Tahun 2023
Dalam  konteks  konflik  Israel-Palestina  tahun  2023,  terdapat  beberapa  bentuk pelanggaran  terhadap  prinsip  R2P  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  oleh  Israel maupun  Palestina.  Pelanggaran-pelanggaran  ini  mengancam  keselamatan  dan  keamanan masyarakat sipil di wilayah konflik. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip R2P yang paling jelas  adalah  serangan  langsung  terhadap  masyarakat  sipil.  Dalam  konflik  Israel-Palestina 2023,  terdapat  laporan  tentang  serangan  udara  Israel  di  Jalur  Gaza  yang  menewaskan  dan melukai  warga  sipil,  termasuk  anak-anak.  Selain  itu,  pertempuran  di  Tepi  Barat  juga mengakibatkan  korban  jiwa  di  kalangan  penduduk  sipil.  Serangan  semacam  ini  jelas melanggar prinsip R2P yang mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat sipilnya dari ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM berat.
Selain  serangan  langsung  terhadap  masyarakat  sipil,  konflik  Israel-Palestina  2023 juga  diwarnai  dengan  serangan  terhadap  fasilitas  sipil  seperti  rumah  sakit,  sekolah,  tempat ibadah, dan infrastruktur penting lainnya. Serangan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat  sipil,  tetapi  juga  mengganggu  akses  mereka  terhadap  layanan  dasar  seperti perawatan  kesehatan  dan  pendidikan.  Serangan  terhadap  fasilitas  sipil  merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P karena negara gagal dalam melindungi masyarakat sipilnya dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.(Pieriza & Rahayu Lestari, 2022)
Dalam  situasi  konflik  bersenjata,  akses  kemanusiaan  menjadi  sangat  penting  untuk memastikan  keselamatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  sipil.  Namun,  dalam  konflik  Israel- Palestina  2023,  terdapat  laporan  tentang  pembatasan  akses  kemanusiaan  oleh  kedua  belah pihak, baik  Israel maupun Palestina. Pembatasan akses kemanusiaan ini menghalangi upaya untuk  memberikan  bantuan  darurat  seperti  makanan,  air  bersih,  obat-obatan,  dan  tempat
berlindung  bagi  masyarakat  sipil  yang  terdampak  konflik.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran terhadap  prinsip  R2P  yang  mewajibkan  masyarakat  internasional  untuk  melindungi masyarakat sipil jika negara gagal melakukannya.(Kunci, 2024)
Selain pelanggaran langsung terhadap prinsip R2P, konflik Israel-Palestina 2023 juga diwarnai  dengan  pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter  internasional,  seperti  Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Hukum humaniter internasional mengatur perlindungan terhadap  masyarakat  sipil  dalam  situasi  konflik  bersenjata.  Beberapa  bentuk  pelanggaran hukum  humaniter  internasional  yang  dilaporkan  antara  lain  penggunaan  senjata  yang  tidak membedakan  sasaran  (indiscriminate  weapons),  serangan  terhadap  personel  medis  dan kemanusiaan, serta penahanan warga sipil tanpa proses hukum yang layak.
Berikut adalah beberapa contoh bentuk pelanggaran prinsip Responsibility to Protect (R2P) terhadap masyarakat sipil dalam situasi perang Israel-Palestina tahun 2023:
1. Serangan udara Israel di Jalur Gaza yang menewaskan dan melukai warga sipil Palestina, termasuk anak-anak.
a. Pada  tanggal  15  Mei  2023,  serangan  udara  Israel  di  kota  Gaza  menghantam  sebuah kompleks  perumahan  warga  sipil,  menewaskan  8  orang,  termasuk  3  anak-anak  dan  2 perempuan.
b. Serangan  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsip  R2P  karena  Israel  gagal melindungi masyarakat sipil Palestina dari ancaman kekerasan.
2. Pertempuran di Tepi Barat yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
a. Pada bulan Juni 2023, pertempuran antara militer Israel dan kelompok militan Palestina di Kota Tua Hebron mengakibatkan tewasnya 5 warga sipil Palestina, termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun.
b. Kegagalan  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  melindungi  masyarakat  sipil  dari dampak pertempuran merupakan pelanggaran terhadap prinsip R2P.
3. Serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah.
a. Pada  tanggal  20  Juli  2023,  serangan  roket  dari  pihak  Palestina  menghantam  sebuah rumah sakit di wilayah selatan Israel, melukai beberapa pasien dan staf medis.
b. Pada  tanggal  5  Agustus  2023,  serangan  udara  Israel  merusak  sebuah  sekolah  di  Jalur Gaza  yang  sedang  digunakan  sebagai  tempat  penampungan  bagi  warga  sipil  yang mengungsi.
4. Pembatasan akses kemanusiaan dan bantuan darurat.
a. Selama eskalasi kekerasan pada bulan Juli 2023, pihak Israel memberlakukan blokade ketat  di  Jalur  Gaza,  membatasi  akses  bantuan  kemanusiaan  seperti  makanan,  obat- obatan, dan bahan bakar.
b. Pihak  Palestina  juga  melaporkan  bahwa  akses  mereka  untuk  memberikan  bantuan kepada  warga  sipil  di  Tepi  Barat  terhambat  oleh  pembatasan  pergerakan  yang diberlakukan oleh militer Israel.
5. Pelanggaran hukum humaniter internasional.
a. Pada  pertempuran  di  Jenin  pada  bulan  September  2023,  militer  Israel  dilaporkan menggunakan  senjata  yang  tidak  membedakan  sasaran  (indiscriminate  weapons), mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
b. Pihak  Palestina  juga  dilaporkan  menahan  beberapa  warga  sipil  Israel  sebagai  sandera tanpa proses hukum yang layak.(Susilowati et al., 2022)
Contoh-contoh  di  atas  menunjukkan  bagaimana  kedua  belah  pihak,  baik  Israel maupun  Palestina,  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  prinsip  R2P  dengan  tidak melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  berat  dalam situasi perang tahun 2023.
Pelanggaran-pelanggaran  ini  secara  tidak  langsung  juga  merupakan  pelanggaran terhadap  prinsip  R2P  karena  negara  gagal  dalam  melindungi  masyarakat  sipilnya  sesuai
dengan standar hukum internasional yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip R2P dan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina 2023 telah berdampak signifikan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. Dampak-dampak tersebut antara lain: 1. Korban jiwa dan luka-luka di kalangan masyarakat sipil, termasuk anak-anak.
2. Perpindahan penduduk sipil secara massal (pengungsi) akibat konflik.
3. Kerusakan  infrastruktur  dan  fasilitas  sipil  seperti  rumah,  sekolah,tempat  bersejarah  dan rumah sakit.
4. Gangguan  terhadap  akses  layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Trauma  psikologis  dan  dampak  jangka  panjang  bagi  masyarakat  sipil  yang  mengalami kekerasan dan konflik.
Perlindungan  hukum  terhadap  benda-benda  budaya  dalam  masa  konflik  bersenjata diatur dalam sebuah instrumen khusus Hukum Humaniter Internasional, yaitu Convention for the  Protection  of  Cultural  Property  in  the  Event  of  Armed  Conflict  Den  Haag  Tahun  1954 (Konvensi  Den  Haag  1954  tentang  Perlindungan  Benda  Budaya  Pada  Waktu  Sengketa Bersenjata).  Hukum  Humaniter  Internasional  muncul  untuk  memberikan  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  benda  budaya.  Meskipun  demikian,  antisipasi  untuk  menghindari terjadinya impunitas  terhadap benda budaya juga sangat  memerlukan dukungan dari hukum nasional.  Kendati  hukum  Humaniter  kerap  disebut  hukum  perang,  dalam  situasi  damai hukum Humaniter tetap mengisyaratkan kepada negara untuk melakukan tindakan persiapan dalam  rangka  perlindungan  benda  budaya.  Penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  benda budaya  merupakan  tugas  dan  kewajiban  negara  dan  masyarakat  internasional.  Sebab,  benda budaya  adalah  benda  yang  memuat  kepentingan  besar  warga  internasional  dan  warisan internasional  untuk  kemanusiaan.  Konvensi  Den  Haag  Tahun  1954  Tentang  Perlindungan Benda  Budaya  Pada  Saat  Konflik  Bersenjata,  adalah  instrumen  hukum  universal  pertama yang  menetapkan  pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  benda-benda  budaya,  dalam hal ini tempat-tempat bersejarah, dalam masa konflik bersenjata. Protokol dari Konvensi ini juga  menetapkan  pengaturan  mengenai  perlindungan  khusus  dalam  situasi  di  mana  wilayah suatu negara dikuasai atau diduduki oleh negara lain.(Astuti, 2018)
Mengingat  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  prinsip  R2P  dan  hukum humaniter  internasional  dalam  konflik  Israel-Palestina  2023,  masyarakat  internasional memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengambil  tindakan  tepat  dalam  melindungi  masyarakat sipil  di  wilayah  konflik.  Beberapa  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat internasional antara lain:
1. Menekan  Israel  dan  Palestina  untuk  menghormati  hukum  humaniter  internasional  dan melindungi masyarakat sipil.
2. Mengutuk  dan  menerapkan  sanksi  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran berat HAM dan prinsip R2P.
3. Mengadvokasi  dan  memfasilitasi  upaya-upaya  diplomatik  dan  negosiasi  untuk  mencapai gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
4. Mengirimkan  misi  pemantauan  dan  perlindungan  masyarakat  sipil  ke  wilayah  konflik  di bawah mandat PBB atau organisasi regional.
5. Memberikan  bantuan  kemanusiaan  dan  dukungan  bagi  masyarakat  sipil  yang  terdampak konflik.
6. Membahas  kemungkinan  intervensi  militer  sebagai  opsi  terakhir  jika  upaya  damai  tidak berhasil dan ancaman terhadap masyarakat  sipil  terus meningkat.(Wardoyo  &  Valentino, 2022)
Meskipun  masyarakat  internasional  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi masyarakat  sipil  berdasarkan  prinsip  R2P,  implementasinya  dalam  konflik  Israel-Palestina menghadapi  beberapa  tantangan  dan  hambatan.  Perbedaan  interpretasi  dan  ambang  batas
penerapan R2P oleh negara-negara anggota PBB. Kompleksitas konflik Israel-Palestina yang melibatkan  faktor-faktor  historis,  politik,  dan  agama.  Kurangnya  kesepakatan  di  antara negara-negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentang langkah-langkah yang harus  diambil.  Kekhawatiran  bahwa  intervensi  militer  dapat  memperburuk  situasi  dan memicu  eskalasi  kekerasan  yang  lebih  besar.  Tantangan  logistik  dan  keamanan  dalam melaksanakan  operasi  perlindungan  masyarakat  sipil  di  wilayah  konflik  yang  sangat berbahaya.  Namun,  meskipun  terdapat  tantangan,  prinsip  R2P  tetap  menjadi  norma  penting yang  harus  diupayakan  implementasinya  dalam  konflik  Israel-Palestina  dan  situasi  konflik lainnya  di  seluruh  dunia.  Perlindungan  terhadap  masyarakat  sipil  harus  menjadi  prioritas utama bagi  masyarakat  internasional.  Prospek masa depan implementasi R2P dalam konflik ini  akan  sangat  bergantung  pada  komitmen  dan  kerjasama  seluruh  pihak,  baik  Israel, Palestina,  maupun  masyarakat  internasional,  untuk  menghormati  hukum  humaniter internasional  dan  memprioritaskan  keselamatan  masyarakat  sipil.  Solusi  politik  yang komprehensif  dan  berkelanjutan  juga  diperlukan  untuk  mengatasi  akar  masalah  konflik  dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa depan.(Widagdo & Kurniaty, 2021)

## Implikasi  Terhadap  Pelanggaran  Prinsip  Responsibility  To  Protect  Tergadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel Palestina Tahun 2023
Pelanggaran  prinsip  R2P  dalam  konflik  Israel-Palestina  2023  memiliki  implikasi hukum  dan  pertanggungjawaban  yang  signifikan.  Beberapa  implikasi  tersebut  antara  lain, Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya,  yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat  sipil  dalam situasi  konflik bersenjata.  Kemudian  Potensi  terjadinya  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan internasional seperti Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC).(Santi,  2020)  Berikutnya  Tanggung  jawab  negara untuk  memberikan  kompensasi  dan  ganti  rugi  kepada  korban  pelanggaran  HAM  berat, termasuk  masyarakat  sipil  yang  terdampak  Kemungkinan  penerapan  sanksi  internasional terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  prinsip  R2P  dan  hukum  humaniter internasional.
Pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-Palestina 2023 juga memiliki implikasi terhadap  keamanan  dan  stabilitas  regional  di  Timur  Tengah.  Beberapa  implikasi  tersebut antara lain:
1. Eskalasi  kekerasan  dan  konflik  yang  berkepanjangan  dapat  memicu  ketidakstabilan politik dan keamanan di wilayah tersebut.
2. Perpindahan pengungsi dalam jumlah besar dapat membebani negara-negara tetangga dan memicu masalah sosial dan ekonomi.
3. Keterlibatan negara-negara besar dan kekuatan regional dalam konflik dapat memperumit upaya resolusi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas.
4. Pelanggaran prinsip R2P dan hukum humaniter internasional dapat memperburuk reputasi dan legitimasi pihak-pihak yang terlibat di mata masyarakat internasional.
Selain implikasi hukum dan keamanan, pelanggaran prinsip R2P dalam konflik Israel-
Palestina 2023 juga memiliki implikasi moral dan etika yang signifikan. Beberapa implikasi tersebut antara lain:
1. Kegagalan  dalam  melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman  kekerasan  dan  pelanggaran HAM  berat  merupakan  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  martabat manusia.
2. Penderitaan  yang dialami oleh masyarakat sipil, terutama kelompok rentan seperti anak- anak dan perempuan, merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan.
3. Pelanggaran  prinsip  R2P  dapat  memperburuk  kepercayaan  masyarakat  terhadap kemampuan  masyarakat  internasional  dalam  melindungi  warga  sipil  dalam  situasi konflik.
4. Kegagalan  dalam  menerapkan  prinsip  R2P  dapat  mencoreng  reputasi  dan  kredibilitas PBB serta norma-norma internasional yang berlaku.
Jika  upaya-upaya  damai  dan  diplomasi  tidak  berhasil  dalam  menghentikan pelanggaran  prinsip  R2P  dan  ancaman  terhadap  masyarakat  sipil  terus  meningkat,  maka intervensi  militer  dapat  menjadi  opsi  terakhir  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  masyarakat internasional.  Namun,  intervensi  militer  ini  harus  memenuhi  sejumlah  kriteria  dan pertimbangan, antara lain:
1. Mendapatkan  mandat  dari  Dewan  Keamanan  PBB  atau  persetujuan  dari  negara  yang bersangkutan.
2. Memiliki  tujuan  yang  jelas  untuk  melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman  nyata  dan signifikan.
3. Dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya damai telah diupayakan.
4. Menggunakan sarana yang proporsional dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat sipil.
5. Mempertimbangkan  konsekuensi  yang  mungkin  timbul,  termasuk  dampak  terhadap keamanan dan kemanusiaan.
Intervensi  militer  dalam  konteks  ini  harus  benar-benar  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  sipil  dan  bukan  untuk  kepentingan  atau  agenda  tersembunyi  lainnya.  Selain tindakan  untuk  melindungi  masyarakat  sipil,  upaya-upaya  jangka  panjang  untuk  mencapai rekonsiliasi  dan  resolusi  konflik  Israel-Palestina  juga  menjadi  sangat  penting.  Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Mendorong  dialog  dan  negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan.
2. Melibatkan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat madani dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi.
3. Membangun  kembali  kepercayaan  dan  hubungan  antara  masyarakat  Israel  dan  Palestina melalui program-program pengembangan kapasitas dan pembangunan perdamaian.
4. Menangani  akar  masalah  konflik,  seperti  perselisihan  teritorial,  identitas,  dan  hak-hak masyarakat Palestina.
5. Mempromosikan  pendidikan  perdamaian  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia di kedua masyarakat.(Kusuma & Harisman, 2024)
Resolusi  konflik  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan  merupakan  kunci  untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  prinsip  R2P  dan  pelanggaran  HAM  berat  di  masa depan.Selain  upaya  resolusi  konflik,  masyarakat  internasional  juga  harus  fokus  pada  upaya pencegahan dan pemulihan pasca-konflik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Memperkuat mekanisme peringatan dini dan pencegahan konflik untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap masyarakat sipil sejak dini.
2. Mendukung program-program pembangunan kapasitas dan reformasi sektor keamanan di Israel dan Palestina untuk mempromosikan perlindungan masyarakat sipil.
3. Memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi  masyarakat  sipil  yang terdampak konflik, termasuk program-program rehabilitasi dan pemulihan psikososial.
4. Mendukung upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas sipil yang rusak akibat konflik.
5. Mempromosikan  penghormatan  terhadap  hukum  humaniter  internasional  dan  prinsip- prinsip perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata.
Upaya-upaya  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  pelanggaran  prinsip  R2P  tidak terulang di  masa depan  dan masyarakat  sipil  dapat  hidup  dalam lingkungan  yang  aman dan damai.(Putri & Sidik, 2020)

## KESIMPULAN
1. Prinsip  Responsibility  to  Protect  (R2P)  memberikan  kerangka  kerja  bagi  masyarakat internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi masyarakat sipil dari ancaman  kejahatan  kemanusiaan,  pembunuhan  massal,  pembersihan  etnis,  dan pelanggaran berat  HAM  lainnya dalam  situasi  perang atau konflik bersenjata.  Intervensi ini  dapat  dilakukan  melalui  upaya  damai  seperti  diplomasi  dan  sanksi  ekonomi,  serta sebagai  opsi  terakhir,  penggunaan  kekuatan  militer.  Namun,  intervensi  harus  memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti otoritas yang sah, tujuan yang benar, maksud terakhir, sarana yang proporsional, dan pertimbangan keadaan.
2. Dalam situasi  perang  Israel-Palestina tahun 2023, terdapat  beberapa bentuk pelanggaran prinsip R2P  yang dilakukan oleh  kedua belah pihak, seperti serangan langsung terhadap masyarakat  sipil  yang  menewaskan  dan  melukai  warga  sipil,  serangan  terhadap  fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah, pembatasan akses kemanusiaan untuk memberikan bantuan  darurat,  serta  pelanggaran  hukum  humaniter  internasional  seperti  penggunaan senjata  yang  tidak  membedakan  sasaran  dan  serangan  terhadap  personel  medis  dan kemanusiaan.  Pelanggaran-pelanggaran  ini  mengancam  keselamatan  dan  keamanan masyarakat sipil di wilayah konflik.
3. Pelanggaran  prinsip  R2P  dalam  konflik  Israel-Palestina  tahun  2023  memiliki  implikasi yang  signifikan,  baik  secara  hukum,  keamanan,  maupun  moral.  Secara  hukum, pelanggaran  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  di  hadapan  pengadilan  internasional. Secara  keamanan,  konflik  yang  berkepanjangan  dapat  memicu  ketidakstabilan  regional dan  perpindahan  pengungsi  dalam  jumlah  besar.  Secara  moral,  pelanggaran  ini merupakan  tragedi  kemanusiaan  yang  mencoreng  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  martabat manusia. Masyarakat internasional memiliki  tanggung jawab untuk  mengambil  tindakan tepat,  termasuk  membahas  kemungkinan  intervensi  militer  sebagai  opsi  terakhir,  untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman nyata dan signifikan.

## REFERENSI
Astuti,  M.  (2018).  Efektivitas  Hukum  Humaniter  Internasional  Dalam  Melindungi  Cagar Budaya  Di  Negara  Konflik. DE  LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (1),  96–107. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik  Israel  dan  Palestina  Berdampak  Terhadap  Hilangnya  Hak  Asasi  Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. Jurnal Kewarganegaraan , 7 (1), 19–25.
Hukum, F., & Diponegoro, U. (n.d.). Hhi 1 . 128–136.
Husni, L. P. (2022). Responsibility to Protect sebagai Doktrin atau Norma yang Berkembang dalam Hukum Internasional. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 17 (1), 151–171. Kunci,  K.  (2024). TRAUMA  HEALING :  ANAK-ANAK  KORBAN  KONFLIK  PALESTINA- Pendahuluan  Tahun  ke  tahun  hingga  sampai  detik  ini  ,  konflik  kemanusiaan  antara . 4 (1), 93–102. https://doi.org/10.35719/sociocouns.vxix.xx Kusuma,  S.,  &  Harisman,  H.  (2024). Perlindungan  Hukum  Bagi  Peserta  Misi  Khusus  PBB Terkait  dengan  Kematian  dalam  Pelaksanaan  Tugas  (  Studi  Kasus  Pasukan  Garuda Lebanon 2022 ) . 6 (3), 8602–8610.
Pambudi,  K.  S.  (2021).  Menimbang  Salad  Bowl  dalam  Skema  One  State  Solution  sebagai Solusi  Menyelesaikan  Permasalahan  Israel-Palestina. Sosio  E-Kons , 13 (1),  19. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v13i1.6569
Pieriza,  D.,  &  Rahayu  Lestari,  S.  (2022).  Legitimasi  Penerapan  Prinsip  Responsibility  To Protect  dalam  Penggunaan  Senjata  Kimia  di  Republik  Arab  Suriah. Jurnal  Hukum Internasional Universitas Sebelas Maret , 1 (2), 81.
https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27410/18970
Pusriansyah,  F.,  Perdana,  F.  W.,  Wibisono,  Y.,  Irwan,  I.,  &  Kelana,  S.  (2022).  Kajian Implementasi Prinsip ‗Responsibility to Protect‘ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus  Genosida  di  Rwanda. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 3 (02),  315–319. https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.372
Putri, D. A., & Sidik, H. (2020). Responsibility to Protect dalam Kasus Genosida oleh ISIL terhadap  Yazidi-Irak  melalui  Intervensi  Militer Amerika  Serikat. Jurnal  ICMES , 4 (1), 46–63. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.65
Santi,  T.  K.  (2020).  Peran  TNI  dalam  Pembinaan  Teritorial  (Studi  Kasus  di  Desa  Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and  Islamic  Civilization , 1 (2),  93–106. https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554
Susilowati, I., Fauzi, M., Virqiyan, S., & Zahidin, A. El. (2022). Eksistensi Realisme dalam Aneksasi  Israel  Terhadap  Palestina. JOURNAL  of  LEGAL  RESEARCH , 4 (5),  1155– 1172. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28514
Teo,  H.  M.  (2019).  The  continuum  of  sexual  violence  in  occupied  germany,  1945-49.
Women’s History Review , 5 (2), 191–218. https://doi.org/10.1080/09612029600200111 Wardoyo, B., & Valentino, R. (2022). Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates‘ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel ―Breaking taboo‖: Keputusan Uni  Emirat  Arab  untuk  Melakukan  Normalisasi  Hubungan  Diplomatik  dengan  Israel. Global
Strategis , 16 (1), 147–174.
https://www.researchgate.net/publication/361684390_Breaking_Taboo_Explaining_the _United_Arab_Emirates‘_Decision_to_Establish_Diplomatic_Relationship_with_Israel Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-  Palestina:  Bagaimana  Sikap  Indonesia? Arena  Hukum , 14 (2),  314–327. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6
Yuniarti, Y., Retnowatik, F. W., & Pasan, E. (2021). Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect  PBB  Dalam  Penanganan  Krisis  Kemanusiaan  Di  Afrika  (Republik  Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). Jurnal Sosial-Politika , 2 (1), 17–30. https://doi.org/10.54144/jsp.v2i1.28.