Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Program Kerja Organisasi Terhadap Manajemen Program Kerja Organisasi Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah  (Studi Di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)
Aming Kurniawan
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  didasari  fenomena  permasalahan  belum  efektifnya program kerja sekolah yang diduga disebabkan belum optimalnya manajemen dan pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  organisasi.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil deskripsi  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  program  kerja organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen program kerja  organisasi  dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  program  kerja  sekolah sebesar 83,17%, sedangkan sisanya sebesar 15,83% dipengaruhi oleh variabel lain yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model.  Adapun  hasil  pengujian  sub  hipotesis menunjukkan  seluruh  variabel  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan.  Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pencapaian program kerja sekolah dapat  dipengaruhi  oleh  sejauhmana  manajemen  dan  kebijakan  program  kerja dijalankan.
Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Manajemen, Efektivitas, Program Kerja Sekolah.

## 1. Pendahuluan
Pendidikan  adalah  komponen  terpenting  didalam  kehidupan  bernegara  serta  turut  menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2005, pengertian pendidikan ialah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara”.  Undang- Undang  Dasar  1945  juga  mengamanatkan  agar  mutu  pendidikan  harus  diperhatikan  serta dioptimalkan,  guna  mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  unggul  dan  bisa  bersaing  terhadap negara asing  terutama masa era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara pendidikan harus mengutamakan kualitas pendidikan.
Kualitas aspek  pendidikan sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana  mengelola serta menyelenggarakan  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Terkait  hal  ini  pemerintah  telah  menetapkan standar  pengelolaan  pendidikan  dalam  berbagai  peraturan,  diantaranya  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2010  yang  memuat  aturan  tentang  pengelolaan  dan  penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola  sistem  pendidikan  nasional.  Disamping  itu  pemerintah  juga  bertanggung  jawab merumuskan kebijakan nasional yang menyangkut pengelolaan pendidikan. Tugas lainnya adalah melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen  pendidikan  seperti  perencanaan,  koordinasi, pengorganisasian,  evaluasi,  pengawasan,  pengendalian  yang  dilaksanakan  oleh  satuan,  jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional baik itu dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten  atau  kota.  Kemudian  tugas-tugas  tersebut  dilanjutkan  oleh  satuan  atau  program pendidikan yang ada pada masing-masing daerah.
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  dalam  penjaminan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  akuntabel, efektif,  dan  efisien,  maka  kebijakan  tersebut  dibuat  kedalam  RKT  (rencana  kerja  tahunan), RAPBS  (rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  sekolah  tahunan)  dan  aturan  aturan  atau program  –program  pendidikan.  Secara  lebih  eksplisit,  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  19  Tahun  2007  di  mana disebutkan  bahwa  sekolah  harus  membuat  perencanaan  dan  program  kedalam  bentuk  Rencana Kerja Sekolah (RKS). Adapun RKS didalamnya ada RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan  RKT  (Rencana  Kerja  Tahunan).  Rencana-rencana  tersebut  kemudian  dinyatakan  ke  dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).
Pengertian dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) itu sendiri adalah dokumen yang isinya mengenai  rencana  kerja  di  satuan  atau  program  pendidikan  yang  bersangkutan,  dengan pertimbangan  telah  memiliki  sumber  daya  untuk  pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan. RKJM ini merupakan perencanaan untuk kurun waktu empat tahun ke depan. Sementara Rencana Kerja  Tahunan  (RKT)  merupakan  dokumen  yang  isinya  mengenai  rencana  program pengembangan sekolah. RKT ini merupakan perencanaan untuk kurun waktu satu tahun ke depan yang tersusun atas dasar RKJM.  Atau dengan kata lain RKJM adalah gambaran-gambaran secara umum  tentang  rencana  pengembangan  di  sekolah  dalam  kurun  waktu  empat  tahunan  serta pelaksanaannya diperinci per satu tahun di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Implementasi  kebijakan merupakan suatu  upaya  untuk mencapai tujuan  tertentu dengan  sarana tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  yang  tertentu  pula.  Dengan  demikian,  yang  diperlukan  dalam implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  sah  atau  suatu  rencana  peruntukkan. Aspek  teknik  atau  manajemen  (dalam  suatu  organisasi)  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  sebelum  kebijakan  tersebut  diimplementasikan.  pelaksanaan kebijakan bertalian erat dengan aspek manajemen dalam upayanya mencapai tujuan. Manajemen merupakan sarana agar  tercapai maksud dan tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam hal ini  adalah  mengenai  kebijakan  program  kerja  organisasi  sekolah  menjadi  faktor  pendorong terbentuknya manajemen program kerja organisasi sekolah karena kebijakan organisasi memuat seperangkat  peraturan  dan  pedoman/standar  yang  dapat  dijadikan  landasan  bagi  sekolah  untuk melakukan tata kelola/manajemen  sekolah, sehingga akan mendorong tata kelola yang baik dan pencapaian  efektivitas  program  organisasi  tersebut.Disamping  itu,  kenyataan  menunjukkan bahwa pemanfaatan kualitas SDM pada sekolah ini masih relatif belum optimal, hal ini terlihat dari  penempatan  pegawai  (tenaga  kependidikan)  yang  tidak  linier  dengan  asal  pendidikannya. Dan juga, masih terdapat 13 guru tidak linier dari jenjang pendidikan yang di raihnya dengan mata pelajaran yang di ajarkan. Keterbatasan sumber daya materiil/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  organisasi. Keempat ,  pengetahuan  dan  kemampuan pelaksana belum menunjang pelaksanaan kebijakan secara maksimal, aspek ini berkaitan dengan sikap  pelaksana/disposisi. Kelima ,  permasalahan  berkaitan  dengan  struktur  birokrasi  dalam pelaksanaan  kebijakan,  yaitu  pertanggungjawaban/pola  fragmentasi  masing-masing  unit  dinilai belum memuaskan.
Permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain terlihat dari gejala-gejala berikut: Pertama , kebijakan program kerja belum dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah. Kedua, permasalahan  sumber  daya  manusia.  SMK  Bakti  Kusumah  Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebagai salah satu instansi dibawah naungan Yayasan Al-Marjan
Kersamanah dan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki pegawai (tenaga kependidikan) Staf Administrasi atau Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) sebanyak 11 orang, dan Pengajar (tenaga pendidik) 30 orang yang berasal dari latar belakang pendidikan berbeda, mulai dari Pegawai (tenaga kependidikan) Lulusan SLTP hingga  S1  dan  pengajar  (tenaga  pendidik)  yang  semuanya  berlatar  belakang  S1  sesuai  mata pelajaran yang diampu.
Berdasarkan  fenomena  di  lapangan  serta  didukung  keterkaitan  konsep  secara  teoritis,  terdapat dugaan  adanya  hubungan causal  effectual (sebab  akibat)  yakni  belum  efektifnya  pencapaian program  kerja  sekolah  diduga  dipengaruhi  manajemen  program  kerja  yang  disebabkan pelaksanaan kebijakan program kerja belum terlaksana secara optimal. Dari pernyataan tersebut, perlu  dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut  melalui  penelitian  dengan  judul: “Pengaruh pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  organisasi  terhadap  manajemen  program  kerja organisasi  dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  program  kerja  sekolah  (Studi  di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)” .

## 2. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif dengan teknik  survey.  Metode  ini  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  bagi  pemecahan  masalah melalui  pengumpulan  informasi  data  lapangan  yang  menggambarkan  factor-faktor  yang berhubungan  Antara  fenomena  yang  diteliti.  Menurut  Iskandar  (2019:  174), metode  deskriptif adalah  metode  yang  menjelaskan  suatu  fenomena  masalah  untuk  diteliti  pada  masa  ini  dengan tujuan menemukan jawaban akan pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif. Adapun  teknik  survey,  dijelaskan  Iskandar  (2019:  174),  sebagai  penelitian dengan penggunaan sampel dari suatu populasi dan diukur melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan  data  yang  pokok  dengan  maksud  mengkaji  gejala  atau  fenomena  yang diamati.
Alat  ukur  yang  digunakan  dalam  kegiatan  penelitian  ini  adalah  angket  berupa  kuesioner terstruktur  yang  bersifat  tertutup  di  mana  responden  tinggal  memilih  salah  satu  jawaban  yang tersedia  dengan  memberi  tanda  sesuai  petunjuk.  Sedangkan  skoring  satuan  pengukuran  yang digunakan,  dimana  pemberian  nilai  skor  pada  setiap  alternatif  jawaban  yang  disediakan  dalam setiap  pertanyaan  penelitian.  Tingkat  pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini  menggunakan ordinal  dan  dengan  kategori  jawaban  terdiri  dari  5  (lima)  alternatif  jawaban,  yaitu  (sangat baik/baik/cukup/tidak baik/sangat tidak baik). Unit analisis penelitian ini adalah individu dengan sasaran populasi (population target) yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah Garut sejumlah 41 orang.  Mengingat jumlah populasi relatif kecil, maka peneliti melakukan teknik pengambilan sensus/jenuh. Menurut Sugiyono (2015: 96), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Analisis  statistik  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunkan    model  analisis  jalur  ( Path Analysis ).

## 3. Pembahasan

## 3.1 Uji Analisis Jalur Path
Rumusan  hipotesis  utama  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Terdapat  pengaruh  dari Pelaksanaan  Kebijakan  Program  Kerja  Organisasi  Terhadap  Manajemen  Program  Kerja Organisasi  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Kerja  Sekolah”. Untuk menjawab  hipotesis  tersebut  dilakukan  uji  melalui  analisis  jalur  (path  analysis)  yang  disusun dalam diagram jalur berikut ini:

## Gambar 1. Diagram Path
Besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variael dependent dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 1. Nilai R- Square
R- Square Manajemen Program Kerja Organisasi (Y) 0,2142 Efektivitas Pencapaian Program Kerja Sekolah  (Z) 0,1263
Sumber : Hasil Penelitian (2020)
Tabel  1  menunjukkan  hasil  estimasi  R-Square  yang  terdapat  dua  konstruk  laten  dalam  tabel tersebut yang memiliki nilai estimasi R-square diantaranya sebagai berikut:
1. Nilai R-Square pada konstruk endogen Manajemen Program Kerja Organisasi (Y) adalah sebesar 0,214. Hal ini menunjukan bahwa nilai estimasi tersebut adalah sebesar 21.42% sedangkan sisanya sebesar 78,58% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model.
2. Nilai  R-Square  pada  konstruk  endogen  Efektivitas  Pencapaian  Program  Kerja  Sekolah (Z) adalah sebesar 0,1263. Hal ini menunjukkan bahwa  secara langsung adalah sebesar 12.63%,  sedangkan  sisanya  sebesar  87,37%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan ke dalam model.
Temuan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi dinilai baik, hal  ini  terlihat  dari  sejumlah  item  pernyataan  yang  dinilai  positif.  Beberapa  aspek  yang  positif tersebut  antara  lain  konsistensi  komunikasi  kebijakan,  kejelasan  isi  sosialisasi,  dukungan  dan komitmen  pelaksana,  kejelasan  instruksi  (pada  konteks  komunikasi)  serta  kejelasan  informasi (pada konteks sumber daya informasi), wewenang berupa tugas pokok dan fungsi yang jelas, dan lain  sebagainya. Akan tetapi meskipun pelaksanaan kebijakan program kerja dinilai baik tetapi
belum optimal dikarenakan adanya sejumlah kekurangan, antara lain sosialisasi belum efektif dan intensif akibat keterbatasan  anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya materiil dan anggaran, pengetahuan pelaksana yang belum merata, serta pembagian  kerja yang kurang proporsional akibat keterbatasan sumber daya.
Temuan ini didukung hasil wawancara kepada pengurus Yayasan Al-Marjan Kersamanah yang menaungi  SMK  Bakti  Kusumah,  sejauh  ini  pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  SMK  Bakti Kusumah relatif berjalan dengan baik, hanya saja terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Sejumlah  kendala  utama  yang  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  antara  lain faktor  internal  seperti  sementara  faktor  eksternal  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung. Adapun faktor  yang mendukung kelancaran  pelaksanaan kebijakan program kerja juga bersifat eksternal dan internal. Faktor internal  antara lain motivasi dan semangat  kerja yang tinggi dari seluruh  tenaga  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sementara  faktor  eksternal  adalah suasana kekeluargaan dalam bekerja.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut,  faktor  SDM  di  SMK  Bakti  Kusumah  memiliki kontribusi yang besar, baik itu sebagai faktor pendukung maupun sebagai penghambat. Pengaruh SDM atau pelaksana kebijakan sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, baik itu ditinjau dari aspek sumber daya maupun disposisi. Seperti dikemukakan  Anggara  (2014: 257), “sumber  daya  manusia  sebagai  implementor  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam pengendalian  implementasi  kebijakan  publik”.  Demikian  pula  dikemukakan  Grindle  (dalam Anggara, 2014: 256) bahwa “ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan  oleh  kebijakan,  tingkat  keberhasilannya  juga  akan  tinggi”.  Dengan  demikian  agar optimalisasi  pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  di  SMK  Bakti  Kusumah  dapat  meningkat, diperlukan  perhatian  pada  aspek  SDM  pelaksana  kebijakan.  Selanjutnya,  penekanan  lainnya adalah  pada  intensitas  komunikasi  kebijakan  serta  ketersediaan  sumber  daya  lainnya.  Menurut Grindle  (dalam  Anggara,  2014:  256),  “tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk mengimplementasikan  kebijakan  akan  mempermudah  pelaksanaannya.  Sumber  daya  ini  dapat berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain-lain”.
Penetapan mengenai kapan dan bagaimana suatu program kerja akan dijalankan merupakan salah satu  upaya  guna  mengkomunikasikan  kebijakan  secara  jelas.  Menurut  Edward  III  (dalam Winarno, 2012: 180), “faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah kejelasan. Jika kebijakan  diimplementasikan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  petunjuk  pelaksanaan  tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.  Seringkali  instruksi-instruksi  yang  diteruskan  kepada  pelaksana  menjadi  kabur  dan  tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan”.
Berdasarkan  teori  di  atas,  apabila  suatu  instruksi  kebijakan  ditetapkan  secara  jelas  kapan  dan bagaimana  akan  dilaksanakan,  maka  pelaksana  cenderung  lebih  mudah  dan  terarah  untuk melaksanakan instruksi tersebut. “Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan  implementasi  kebijakan  akan  mendorong  terjadinya  interpretasi  yang  salah  bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal” (Edward III dalam Winarno, 2012: 180).
Menurut Edward  III (dalam Winarno, 2012: 193), informasi merupakan sumber penting  kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi mengenai bagaimana  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Pelaksana-pelaksana  perlu  mengetahui  apa  yang dilakukan  dan  bagaimana  mereka  harus  melakukannya.  Dengan  demikian,  para  pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk terlebih dahulu untuk melaksanakan kebijakan. Seperti dijelaskan sebelumnya  dalam  komunikasi,  ketidakjelasan  pesan  komunikasi  kebijakan  akan  menghambat
keberhasilan  implementasi.  Lebih  lanjut  menurut  Edward  III  (dalam  Winarno,  2012:  194), “bentuk  kedua  dari  informasi  adalah  data  tentang  ketaatan  personil-personil  lain  terhadap peraturan  pemerintah.  Pelaksana  harus  mengetahui  apakah  orang  lain  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak” (Edward III dalam Winarno, 2012: 194).
Merujuk  kepada pendapat menurut Andang (2014: 35), peneliti mengukur variabel manajemen program  kerja  organisasi  (Y)  melalui 4  (empat)  dimensi, yakni: 1)  perencanaan,  2) pengorganisasian,  3)  pengarahan,  4)  pengendalian. Untuk  mengetahui  kondisi  variabel  (Y) maka  dilakukan  pengukuran  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  terdiri  dari 22  (dua  puluh dua) pernyataan yang masing-masing disertai 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan  dianggap  sesuai  menurut  responden.  Sejumlah  aspek  yang  dinilai  positif  pada  variabel  ini adalah penetapan strategi untuk mencapai program kerja, penentuan langkah teknis, penentuan jadwal,  identifikasi  kegiatan,  adanya  indikator  keberhasilan  yang  digunakan  sebagai standar/acuan,  pemberian  arahan  dan  motivasi  dari  pimpinan,  pembentukan  tim  khusus,  serta perbandingan  pencapaian  dengan  standar.  Sementara  temuan  permasalahan  pada  variabel manajemen program kerja organisasi antara lain belum diterapkannya analisis SWOT, pembagian beban  kerja  belum  proporsional,  proses  pengembangan  guru  dan  staf  yang  belum  optimal, monitoring yang belum berjalan efektif, serta proses pengendalian berupa upaya-upaya perbaikan belum dijalankan secara optimal.
Permasalahan-permasalahan  di  dalam  manajemen  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap keberhasilan  program  kerja  sekolah.  Keith  dan  Girling  (dalam  Rohiat,  2018:  15),  dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “kontribusi manajemen pendidikan terhadap keberhasilan dan kegagalan belajar siswa adalah sebesar 32%”. Merujuk pendapat tersebut, jelas bahwa manajemen program  kerja  organisasi  harus  diterapkan  secara  optimal  agar  menunjang  keberhasilan  belajar siswa sebagai tujuan utama dari program kerja sekolah.
Merujuk  kepada  pendapat  menurut  Ravianto  (dalam  Iskandar,  2019:  333),  kriteria  suatu kegiatan/program  dapat  dikatakan  mencapai  efektivitas  apabila  suatu  pekerjaan  diselesaikan sesuai  perencanaan  baik  dalam  hal  waktu  maupun  mutu.  Dengan  demikian  maka  efektivitas program kerja sekolah dapat diukur melalui 2 (dua) dimensi : 1) Pekerjaan sesuai dengan waktu, 2) Pekerjaan sesuai dengan mutu yang diharapkan.
Sementara temuan permasalahan pada variabel ini adalah masih adanya keterlambatan pada saat pengumpulan  bahan  rencana  kerja,  penyusunan  rencana  kerja,  serta  finalisasi/pengesahan perumusan  program  kerja  atau  dengan  kata  lain  kegiatan-kegiatan  tersebut  belum  terlaksana secara  tepat  waktu.  Selain  itu  permasalahan  lainnya  adalah  belum  tercapainya  program  kerja sekolah  yang  sesuai  dengan  waktu  yang  direncanakan;  belum  optimalnya  koordinasi  antar stakeholder  sekolah  dalam  pelaksanaan  program  kerja  sekolah;  belum  optimalnya  integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan Pembina pendidikan, dan antar  waktu; belum tercapainya keterkaitan dan  konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan  dan  pengawasan;  belum  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien  serta belum tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja berjalan baik tetapi belum optimal dikarenakan adanya aspek-aspek yang belum tercapai sepenuhnya baik dari segi  waktu  maupun  mutu  kerja.  Temuan  tersebut  diperkuat  hasil  wawancara  kepada  komite, bahwa  beberapa  kendala  dalam  proses  penyusunan  maupun  finalisasi  program  kerja  adalah program kerja yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena keterbatasan sarana dan prasarana serta
SDM yang kurang memadai. Hal ini disebabkan SDM yang terlibat dalam tim penyusunan RKS memiliki  peran  dan  fungsi  lain  yakni  sebagai  tenaga  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan, sehingga  kegiatan  perumusan  maupun  finalisasi  program  kerja  tidak  bisa  optimal  karena mengandalkan sisa tenaga dan pikiran.  Meskipun tim yang dipilih dinilai memiliki kompetensi, akan  tetapi  pelaksanaan  tidak  bisa  sepenuhnya  optimal  apabila  masing-masing  memiliki  tugas dan tanggung jawab lain.
“Efektivitas  sekolah  berarti  memaksimalkan  segenap  potensi  dan  peluang  yang  ada  untuk mencapai  hasil  yang  optimal  (Naim  dalam  Andang,  2014:  71).  Selaras  dengan  makna  dasar efektif,  sekolah  diharapkan  menjadi  semakin  bermutu,  berkualitas  dan  mencerahkan”. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mewujudkan efektivitas di lingkungan sekolah maka perlu pemaksimalan segenap potensi dan peluang agar tercapai hasil yang optimal.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Hasil  pengujian  hipotesis  utama:  Hipotesis  nihil  (H 0 )  ditolak  dan  Hipotesis  Kerja  (H 1 ) diterima.  Temuan-temuan  permasalahan  penting  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama, Pelaksanaan  kebijakan  program  kerja  organisasi  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif terhadap  variabel  manajemen  program  kerja  organisasi  dan  variabel  efektivitas pencapaian  program  kerja  sekolah. Kedua, Pelaksanaan  kebijakan  program  kerja organisasi  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  manajemen  program  kerja organisasi. Ketiga , Manajemen program kerja organisasi berpengaruh secara nyata dan positif  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  kerja  sekolah. Keempat, Pelaksanaan kebijakan  program  kerja  organisasi  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap efektivitas pencapaian program kerja sekolah.
b. Hasil penelitian berimplikasi terhadap teori, yakni semakin kuatnya hubungan konseptual dari  teori  yang  melandasi  variabel  penelitian.  Keeratan  hubungan  antara  konsep pelaksanaan  kebijakan,  manajemen  dan  efektivitas  pencapaian  program  dibuktikan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan memiliki korelasi yang signifikan.
c. Selain implikasi pada teori, hasil penelitian juga berimplikasi kepada pengelolaan SMK Bakti Kusuma bahwa agar efektivitas pencapaian program kerja sekolah dapat terwujud secara maksimal, maka perlu diperhatikan faktor pelaksanaan kebijakan dan manajemen program kerja organisasi.

## Daftar Pustaka

## I. Buku-Buku
Andang, 2014. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik, Cetakan ke 1 , Pustaka Setia, Bandung. Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia, Bandung. Daryanto. 2013. Administrasi dan Manajemen Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta. Dwijowijoto,  R.N.,  2010. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi. Elex Computindo, Jakarta.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: proses, Analisis dan Partisipasi, Ghalia, Bogor. Iskandar, Jusman, 2019. Bunga Rampai Administrasi Negara , Puspaga, Bandung. Islamy, M. Irfan, 2010. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara, Jakarta. Kadarmanto, A.M., Jusuf Udaya. 2010. Pengantar Ilmu Manajemen , PT Prenhallindo, Jakarta. Majir, Abdul. 2012. Perkembangan Manajemen Pendidikan, Cipta Restu, Jakarta. Muasaroh, Latifatul. 2010. Aspek – Aspek Efektivitas . Literatur Buku, Yogyakarta. Muhaimin,  2015. Manajemen  Pendidikan,  Aplikasinya  dalam  Penyusunan  Rencana Pengembangan Sekolah, Kencana Prenada, Jakarta.
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta, Bandung. Mulyasa, 2012. Manajemen dan Kepemiminan Kepala Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta. Munadi  dan  Barnawi,  2011. Kebijakan  Publik  di  Bidang  Pendidikan, Ar-Ruzz  Media, Yogyakarta. Riduwan. 2010. Dasar-Dasar Statistika . Alfabeta, Bandung. Robbin dan Judge, 2010. Perilaku Organisasi , Salemba Empat, Jakarta. Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah, Refika Aditama, Bandung. Santosa, Pandji, 2012. Administrasi Publik, Refika Aditama, Bandung. Sobirin, Achmad. 2009. Budaya Organisasi. Edisi kedua . UPP STIM YKPN, Yogyakarta Sutrisno. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat. Syafarudin, 2010. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Rineka Cipta, Jakarta Syaud dan Makmun, 2010. Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Suharso, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.,  2010. Teori  dan  Konsep  Kebijakan  Publik, Lukman  Offset  dan YPAPI, Yogyakarta Thoha, Miftah, 2010. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara , PT. Raja Raja Grafindo Persada, Jakarta
Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori dan Proses , CAPS, Yogyakarta.

## II. Jurnal dan Penelitian
Ananda,  Trisha  Rafika,  dkk. Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Program  Bina  Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung , FKIP Unila.
Hayati,  Tifa  Mufida  Fitriyatul.  2017. Pengaruh  Manajemen  Keuangan  Sekolah  Terhadap Efektivitas Anggaran di MTSN 21 Jakarta, UIN Syraif Hidayatullah, Jakarta Ibrahim, Fajrul Iman, 2010. Teori Pengambilan Keputusan : Analisis Keputusan. Makasar: Fekon UNHAS, (on line), tersedia:  http://www.scribd.com/doc/13564315/
Juemi.  2013. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Kerja  Pegawai  pada  Dinas Pendidikan Kota Palu , Jurnal Academica Untad, Volume 5 Nomor 01 Romdhona, 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Organisasi Sekolah Dasar Negeri Terhadap Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Mewujudkan Efektivitas  Pelaksanaan  Program Kerja Sekolah , Program Pascasarjana Universitas Garut.
Ramdhani,  Muhamad  Ali,  2017. Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik, Universitas Garut
Suhartini, Heni, 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Terhadap  Manajemen  Sekolah  dalam  Mewujudkan  Efektifitas  Penggunaan  Anggaran Dana Sekolah , Program Pascasarjana Universitas Garut.

## III. Dokumen-Dokumen
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2005 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor  6  tahun  2019  tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Laporan Kinerja Guru SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah-Garut (2018) Rencana Kerja SMK Bakti Kusumah Kecamatan Kersamanah-Garut (2018)