Received 2023-08-25 Revised 2023-09-27 Accepted 2023-10-19
Affiliation: 1,2,3 Universitas Bengkulu, Bengkulu
*Correspondence: abdullah@unib.ac.id
DOI: https://doi.org/10.24036/ wra.v11i2.125087
How to cite (APA 6 th style): Doyosi, Riri Putri, Abdullah, Fadli. (2023). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten
Lebong. Wahana Riset
Akuntansi . 11 (2), 168-178

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten

## Lebong
Riri Putri Doyosi 1* , Abdullah 2 , Fadli 3

## Abstract
Purpose – This purpose of this study was to examine the accountability of village fund management in terms of accessibility, government internal control system, transparency and use of information technology.
Design/methodology/approach – This study used a survey method through the distribution  of  questionnaires  conducted  in  49  villages  spread  across  6  sub- districts in Lebong regency, with a total of 49 village treasurer respondents. The relationship between variables was analyzed using SPSS.
Findings – Based  on  the  results  of  multiple  regression  analysis  shows  that  1) Accessibility  has  a  negative  influence  on  the  accountability  of  des  fund management.  2)  The  government's  internal  control  system  has  a  positive influence on accountability of village fund management. 3) Transparency has a positive  influence  on  the  accountability  of  village  fund  management.  4) Utilization information technology has a positive influence on the accountability of village fund management.
Originality/value – T his  research  is  aimed  at  village  governments  regarding village financial management. This was done to  see more clearly the form  of accountability of village governments in managing village funds, where there are still  many  village  governments  that  cannot  be  accountable  for  village  funds, especially Lebong district. As well as explaining how the government's internal control  system,  accessibility,  transparency  and  use  of  information  technology explain the accountability of village fund management
Research limitations/implications – The limitation of this research is that the statements in the accessibility questionnaire are still inaccurate in explaining the accessibility variables. The implication of this research is to prove that agency theory  in  line  with  the  variables  of  accessibility,  internal  control  system, transparency and use of information technology related to accountability village fund management. According to the results of this research, it is hoped that it can provide benefits for the village government as a reference or material for consideration  in  making  decisions  regarding  the  importance  of  responsible management  village  funds  and  as  a  consideration  in  making  policies  for increasing accountability of village funds.
Keywords: Accessibility,  Accountability  of  Village  Fund  Management, Government  Internal  Control  System,  Transparency,  Utilization  of  Information Technology.
Article Type: Research Paper

## Pendahuluan
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 mencakup  pengelolaan  keuangan  desa.  Undang-undang  ini mengamanatkan  bahwa  konsep  partisipasi,  tanggung  jawab,  dan  transparansi  digunakan  untuk mengatur  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  akuntabilitas  keuangan  serta perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan. Hasil tindakan pemerintah desa harus
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
dipublikasikan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku (Indriasih  &  Sulistyowati,  2022). Sumber  daya anggaran diberikan kepada desa dalam bentuk dana desa dalam rangka mengelola potensi desa dan mendorong pembangunan desa. Hal ini menguntungkan masyarakat karena meningkatkan taraf hidup di  pedesaan,  ekonomi,  dan  pembangunan  (Hendaris  &  Siraz,  2020).  Kekhawatiran  mengenai kemampuan  pemerintah  desa  untuk  mengelola  uang  desa  secara  efektif  diangkat  oleh  besarnya alokasi anggaran desa.
Masih banyak contoh di mana pemerintah desa tidak bertanggung jawab atas mandat yang telah ditetapkan, tanggung jawab untuk dana lokal yang seringkali tidak konsisten. Pada tahun 2018, Camat Lebong Utara di Desa Nangai Amen disebut sebagai tersangka pencurian keuangan masyarakat. ( bengkulu.bpk.go.id ).  Tahun  2020 Kepala  SilPA  (Sisa  Perhitungan  Anggaran)  sebesar  Rp306.000.000 yang dicairkan Desa Gandung Baru tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang  telah  ditetapkan  ( radarlebong-disway-id ).  Uang  dari  desa  yang  dimaksudkan  ialah  digunakan untuk  pengembangan  masyarakat  tetapi  dibelanjakan  secara  tidak  semestinya  untuk  kepentingan pribadi oleh pimpinan desa. Skenario ini mengarah pada kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Lebong masih di bawah standar.
Semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  dalam  menangani  dana  desa  harus dipertanggungjawabkan.  Wali  amanat  (agen)  berutang  kepada  wali  amanat  (prinsipal)  untuk bertanggung jawab atas, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatannya dan yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Beberapa hal mempengaruhi akuntabilitas yang baik  antara lain pada penelitian Indriasih & Sulistyowati, (2022) menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh pada tugas pengelolaan dana daerah. Meningkatnya aksesibilitas pengelolaan keuangan desa berdampak positif terhadap akuntabilitasnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hak masyarakat atas kemudahan akses informasi adalah dengan membuat media informasi pengelolaan keuangan desa lebih mudah tersedia. Ini dapat mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap otoritas desa dengan menawarkan sumber informasi.
Akuntabilitas  dalam  penanganan  dana  desa  juga  dipengaruhi  oleh  mekanisme  pengendalian internal  pemerintah.  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  mengacu  pada  prosedur  yang  diikuti secara internal untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan (Hendaris & Siraz, 2020). Operasi pengelolaan keuangan desa dapat dipantau oleh sistem pengendalian internal pemerintah untuk melihat apakah mereka mematuhi hukum yang berlaku. Sistem pengendalian yang mapan  akan menjamin kebenaran laporan  keuangan  desa,  sehingga  menimbulkan  tanggung  jawab yang tinggi.
Indriasih  &  Sulistyowati,  (2022) menyatakan  bahwa  transparansi  disebut  sebagai  salah  satu elemen administrasi dana desa yang efisien. Jika pemerintah desa menerima informasi yang diberikan oleh masyarakat, hubungan akan berkembang yang akan memungkinkan pengelolaan dana desa dan penciptaan akuntabilitas yang sempurna. Kemampuan pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah secara efektif ditunjukkan oleh tingkat transparansi yang tinggi. Selain ketiga aspek tersebut, menurut Natsir dkk. (2021) penggunaan teknologi informasi juga berdampak pada tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.  Pemerintah desa menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk bekerja ketika membuat laporan keuangan untuk desa dan untuk mengelola semua surat kabar lokal. Untuk  memungkinkan  perangkat  desa  mengirim  data  lebih  cepat  daripada  melalui  proses  manual. Dengan  mengurangi  potensi  kesalahan,  penggunaan  komputer  ini  meningkatkan  ketepatan  dan akurasi hasil operasi data. Hal ini akan membuat pengelolaan uang desa lebih bertanggung jawab.
Menurut  penelitian Indriasih  et  al.  (2022), akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  ditingkatkan melalui  aksesibilitas,  pengendalian  internal,  dan  transparansi.  Beberapa  peneliti  telah  mempelajari topik  ini., Dewi    Yenti  Astari  dkk.  (2021) menunjukkan  dampak  menguntungkan  dari  penggunaan teknologi informasi terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Siagan  dkk.  (2022) menjelaskan bahwa peningkatan keterbukaan meningkatkan keandalan pertukaran mata uang. Arfiansyah (2020) menunjukkan bagaimana mekanisme pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dengan cara yang menguntungkan. Adelia & Harahap (2022) menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi membuat administrasi keuangan daerah lebih akuntabel.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
Mempertimbangkan berbagai penelitian terdahulu serta besaran dana desa yang tidak dipergunakan semestinya di berbagai daerah di Indonesia terutama di Kabupaten Lebong, penulis ingin memeriksa kembali  peristiwa  yang  terjadi  serta  kesimpulan  dari  penelitian  sebelumnya.  Peneliti  kemudian memilih judul yaitu “Pengaruh Aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

## Kajian Literatur

## Teori Keagenan
Menurut Jensen  dan  Meckling  (1976) ,  teori  agensi  menggambarkan  interaksi  antara  prinsipal  dan agen.  Teori ini menyatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki pengaturan kerja formal. Menurut teori agensi, tidak ada yang dapat diandalkan untuk beroperasi demi kepentingan terbaik prinsipal karena setiap  orang  semata-mata  termotivasi  oleh  kepentingan  mereka  sendiri  sehingga  menyebabkan benturan kepentingan antara agen dan prinsipal.
Pemerintah  desa  beroperasi  sebagai  agen  dengan  pengetahuan  mendalam  yang  lebih  besar daripada  masyarakat  (prinsipal)  yang  mengakibatkan  kesenjangan  informasi.  Pemerintah  yang memiliki  lebih  banyak  informasi  cenderung  bertindak  demi  kepentingan  terbaik  mereka  sendiri. Masyarakat merasa terkendala untuk mengatur tindakan yang diambil oleh pemerintah desa karena kurangnya informasi yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, masyarakat harus menerima informasi lengkap dari para pemimpin desa. Kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan warga dapat menyebabkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah terganggu.
Akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  desa  menunjukkan  bagaimana  penelitian  dan  teori kelembagaan  ini  terkait.  Untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat,  yang  berfungsi sebagai pihak yang diberi mandat (prinsipal), pemerintah desa beroperasi sebagai pihak yang diberi mandat  (agen).  Pemerintah  desa,  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  bertanggung  jawab untuk memastikan tanggung jawab atas administrasi dana desa dan untuk membuat seluruh laporan keuangan  desa  tersedia  untuk  umum.  Kegiatan  dan  kewajiban  mereka  harus  dilaporkan  secara transparan  kepada  publik,  dan  mereka  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  laporan pengelolaan  anggaran  desa.  Peningkatan  akuntabilitas  dan  berbagi  informasi  dapat  membantu mengurangi  kesenjangan  informasi  yang  ada  antara  pemerintah  desa  dan  penduduk  setempat. Semakin rendah kesenjangan informasi, semakin sulit bagi desa untuk menangani keuangan mereka.

## Aksesibilitas
Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat umum  adalah  melalui  aksesibilitas.  Menyediakan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  akses  mudah membuatnya  mudah  bagi  mereka  untuk  mempelajari  lebih  lanjut.  Untuk  membuat  pilihan  dan mendorong akuntabilitas, pemerintah desa harus membuat informasi dapat diakses. Menurut teori keagenan,  pemerintah  desa  berfungsi  sebagai  kepala  sekolah  dan  agen  dengan  kekuatan  untuk memberi  tahu  masyarakat  tentang  informasi  terkait.  Akses  ke  semua  informasi  yang  tersedia diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dan membatasi timbulnya kesenjangan informasi dan untuk mencegah  miskomunikasi  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Penelitian  dari Indriasih  & Sulistyowati,  (2022) dan Hasibuan  &  Nurhayati  (2020) menunjukkan  dampak  aksesibilitas  yang menguntungkan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pernyataan berikut dapat dibuat berdasarkan pembenaran di atas.
H 1 : Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sistem pengendalian internal pemerintah adalah rantai peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan. Orang yang terlibat dalam  kegiatan  dan  tindakan  semacam  itu  mampu  mencapai  tujuan  organisasi yang  sehat.  Untuk  mencegah  kecurangan,  pengendalian  internal  melibatkan  pemantauan, pengelolaan,  dan  pengukuran  sumber  daya  manusia.  Penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah yang kuat dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kaliber pekerjaan dan
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
laporan  keuangan  desa (Panjaitan et  al., 2022). Menurut  teori  keagenan,  pemerintahan  desa  yang telah disetujui untuk mentransfer dana desa perlu dilindungi oleh sistem pengendalian internal agar dapat menjalankan  mandat dan  fungsinya  sesuai  dengan  hukum  dan  keinginan  masyarakat  umum. Efektivitas  mekanisme  internal  pemerintah  untuk  menghasilkan  keputusan  mempengaruhi kemampuan untuk memperhitungkan penanganan data.
Sistem  pengendalian  internal  akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan  berdampak  pada  pilihan pemerintah desa. Penelitian Indriasih dkk. dari tahun 2022 menunjukkan seberapa baik mekanisme pengendalian  internal  memastikan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Sumber  daya  organisasi dapat dilacak, diamati, dan dinilai menggunakan sistem pengendalian internal. Peneliti Dwipayani &; Hutnaleontina  dan  Arfiansyah menemukan  bahwa  pada  tahun  2022  dan  2020,  masing-masing, pengendalian  internal  pemerintah  berdampak  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran desa. Pernyataan berikut dapat dibuat berdasarkan pembenaran yang disebutkan di atas.
H 2 :  Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  transparansi  pengelolaan  anggaran  desa sangat baik

## Transparansi
Transparansi mengacu pada kesediaan pemerintah desa untuk terlibat dalam semua kegiatan dan  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mengurangi  kemungkinan  kesenjangan  komunikasi  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Pengungkapan  informasi  kepada  publik  oleh  pemerintah  dalam upaya  mengurangi  kecurangan  dan  kesalahan  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori keagenan,  yang  menurutnya  pemerintah  desa  wajib  menginformasikan  kepada  masyarakat  segala kegiatan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  dimana  masyarakat  dapat  berkiprah  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Berbagi  informasi  mencakup  laporan keuangan  dan  transparansi  perencanaan  pengembangan  masyarakat.  Kegiatan  yang  melibatkan masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa  dan  mencegah  kecurigaan  atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Transparansi yang baik dapat membantu mengembangkan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Penelitian Indriasih  dan  Sulistyowati menunjukkan  bahwa  dengan  meningkatnya  keterbukaan akan berdampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ini ditunjukkan dalam studi 2022 mereka. Menurut Maghfira et al. (2021), transparansi secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  desa.  Pernyataan  berikut  dapat  dibuat berdasarkan pembenaran di atas.
H 3 : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam  rangka  membantu  dan  mendukung  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  tugas  atau operasional secara cepat dan akurat, teknologi informasi telah diterapkan di setiap departemen dan lembaga. Pemerintah desa harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempromosikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah untuk mengirim dan menerima informasi.  Teknologi  dimanfaatkan  untuk  memperoleh  data,  mengirim,  mengolah,  menyimpan  dan menggunakan  data  serta  mempermudah  dalam  menerima  dan  menyampaikan  informasi  kepada publik.  Menurut  teori  keagenan,  lebih  mudah  bagi  pemerintah  desa  untuk  memenuhi  tugasnya melayani  masyarakat  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dalam  mengelola  dana  desa  ketika  bertindak sebagai  agen.  Teknologi  informasi  mempercepat  penyajian  laporan  keuangan  dan  menghindari kesalahan  dengan  mencatat  pengelolaan  keuangan  desa  secara  cermat  sehingga  pemerintah  desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Peneliti Dewi et al. (2021) dan Natsir et al. (2021) menemukan bahwa akuntabilitas administrasi dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Atas dasar argumen yang disebutkan di atas, klaim berikut dapat dibuat.
H 4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  menggunakan  data  primer  dengan  menyebarkan kuesioner  secara  langsung  kepada  pemerintah  desa.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  kabupaten Lebong, adapun  populasi penelitian  ini terdiri  dari  93  desa  di  12  kecamatan  di  Kabupaten  Lebong. sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria berikut : 1. Masyarakat yang menerima uang tunai dari desa 2. Desa di Kecamatan Lebong Utara, Amen, Uram Jaya, Pelabai, Lebong Atas, dan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. mengingat desa-desa di Kabupaten Lebong tersebar di wilayah yang luas.  3. Bendahara desa adalah responden.
Variabel akuntabilitas diukur dengan dengan 4 indikator : 1). pertanggungjawaban kejujuran dan hukum,  2).  pertanggungjawaban  proses,  3).  peranggungjawaban  proses,  4).  pertanggungjawaban kebijakan. indikator ini mengacu pada peneitian Mulyanto et al., (2021) . Variabel aksesibilitas diukur dengan  3  indikator  :  1).  terbuka  di  media  massa,  2).  mudah  diakses,  3).  ketersediaan  informasi. Mengacu pada penelitian Superdi et al., (2017).
Variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  diukur  dengan  5  indikator  :  1).  Lingkungan pengendalian,  2).  Penilaian  risiko,  3).  kegiatan  pengendalian,  4).  informasi  dan  komunikasi,  5). Pemantauan  ( Indriasih  &  Sulistyowati,  2022). Variabel  Transparansi  diukur  dengan  4  indikator  :  1). penyediaan akses informasi, 2). musyawarah, 3). keterbukaan pengelolaan, 4). keterbukaan dokumen. (Kholifah, 2020) variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan 5 indikator : 1). proses kerja secara elektronik, 2). pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, 3). pengolahan informasi dengan jaringan  internet,  4).  sistem  manajemen,  5).  perawatan  dan  pemeliharaan  perangkat  komputer. ( Wardani & Andriyani, 2017).
Pada  penelitian  ini  analisis,  pengelolaan  dan  pengujian  hipotesis  dilakukan  menggunakan  alat bantu Software  Microsoft  Excel dan Statistical  Product  and  Service  Solution  (SPSS) yaitu  statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas, reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, multilinearitas) dan uji hipotesis.

## Hasil
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner  secara langsung kepada masing-masing bendahara di 49 desa yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Lebong. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 11 Mei 2023 dan selesai pada tanggal 29 Mei 2023. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung responden dengan memberikan kuesioner serta surat izin untuk melakukan penelitian. Pengembalian kuesioner yang sudah terisi dilakukan secara langsung setelah mengisi kuesioner sehingga jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 49 kuesioner dan  kuesioner yang kembali sebanyak 49 kuesioner juga dengan persentase 100%. Respon perangkat desa terhadap penelitian ini cukup baik dilihat dari kuesioner yang dibebarkan diisi semua oleh responden. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari variabel penelitian ini.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variabel N Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Standar Deviasi Min Max Mean Min Max Mean Aksesibilitas 49 5 25 15 18 25 21,29 1,837 SPIP 49 19 95 57 76 90 85,82 3,039 Transparansi 49 8 40 24 31 39 33,84 2,648 PTI 49 9 45 27 29 43 36,49 2,807 Akuntabilitas 49 8 40 24 32 40 35,27 2,361
Sumber : Data diolah, 2023
Langkah  awal analisis data adalah  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  data  yang  diperoleh. Hasil  uji  validitas  memperlihatkan  bahwa  semua  pernyataan  dalam  penelitian  ini  valid  semua dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  setiap  pernyataan  di  bawah  0,05.  Selanjutnya,  Tabel  2 menunjukkan data yang diperoleh reliabel dengan hasil cronbach alpha di atas 0,05.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
Tabel 2. Uji reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Aksesibilitas 0,709 Reliabel SPIP 0,709 Reliabel Transparansi 0,866 Reliabel PTI 0,791 Reliabel Akuntabilitas 0,753 Reliabel
Sumber : Data diolah, 2023
Selanjutnya juga dilakukan uji asumsi klasik sebelum uji hipotesis. Asumsi normalitas terpenuhi dengan  hasil  pengujian  menunjukkan  data  terdistribusi  secara  normal.  Hal  ini  dilihat  dari  uji Kolmogorov smirnov yang menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,2 yang lebih besar dari 0,05. Tabel 3 menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas pada data yang diperoleh.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Aksesibilitas 0,601 1,663 SPIP 0,820 1,220 Transparansi 0,690 1,449 PTI 0,643 1,556

## Sumber : data diolah, 2023
Juga Tabel 4 menunjukkan tidak adanya masalah heterokedastisitas pada data penelitian ini. Dengan demikian, data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

## Tabel 4. Uji heteroskedastisitas
Variabel Signifikan Keterangan Aksesibilitas 0,558 Bebas Heteroskedastisitas SPIP 0,637 Bebas Heteroskedastisitas Transparansi 0,143 Bebas Heteroskedastisitas PTI 0,732 Bebas Heteroskedastisitas Sumber : Data Diolah, 2023
Tabel 3 di bawah menyajikan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini.
Tabel 5. Uji hipotesis Variabel Koefisien t-statistik Sig. Keterangan Aksesibilitas -1,684 -2,123 0,039 Ditolak SPIP 4,170 2,560 0,014 Diterima Transparansi 5,640 6,612 0,000 Diterima PTI 11,717 13,905 0,000 Diterima Adjusted R 2 0,835 F 61,785 Sig 0,000
Sumber : data diolah, 2023

## Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  variabel  aksesibilitas  berpengaruh  negatif terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti H 1 ditolak.  Hal ini menunjukkan bahwa masih  kurangnya  akses  yang  diberikan  dalam  menyajikan  pengelolaan  keuangan  daerah  bagi  para penggunanya.
Hal ini sejalan dengan teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen yang diberi wewenang untuk  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai  prinsipal.  Dimana  untuk mencapai  akuntabilitas  dan  mengurangi  terjadinya  kesenjangan  informasi  maka  diperlukan  akses untuk memberikan semua informasi yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
desa dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasih & Sultyowati (2022), Hasibuan Sarah & Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  hal  ini  membuktikan  bahwa  H 2 diterima. Semakin  baik penerapan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  dimiliki  maka  akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju pada  pernyataan  dalam  kuesioner  hal  ini  berarti  responden  menilai  sistem  pengendalian  internal pemerintah  sudah  berjalan  dengan  efektif  sehingga  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan dana desa yang lebih baik.
Lingkungan pengendalian yang meliputi pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan, penegakan nilai etika dan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, semua ini mendukung lingkungan pengendalian  yang  baik.  Penilaian  risiko  yang  meliputi  identifikasi  risiko  dimana  pihak  yang bertanggungjawab akan akan mengidentifikasi risiko yang ada kemudian menganalisis risiko, apakah risiko tersebut memiliki dampak. Kegiatan pengendalian perlu dilakukan untuk meminimalisasi risiko yang ada dan memastikan kegiatan pengendalian sudah berjalan dengan baik, adanya informasi dan komunikasi  yang  diberikan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahpahaman  antara  pemerintah  desa dan  publik.  Sistem  pengendalian  juga  harus  dilakukan  pemantauan  sehingga  tujuan  suatu  instansi dapat tercapai. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.
Sistem  pengendalian  internal  yang  dilaksanakan  secara  optimal  dan  terus-menerus  oleh pemerintah  desa  akan  memberikan  keyakinan  atas  tercapainya  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  laporan  keuangan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik.
Teori  keagenan  menjelaskan  pemerintah  desa  sebagai  pihak  yang  dipercaya  untuk  mengelola keuangan desa harus diawasi dengan sistem pengendalian internal agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan menciptakan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan bagi publik  bahwa  aktivitas  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan.  Penerapan sistem pengendalian internal juga dapat mewujudkan tujuan instansi dan mengawasi pemerintah desa agar  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sehingga  mendorong  pengelolaan  dana  desa  yang akuntabel.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Penelitian Indriasih  et  al.,  (2022) , Dwipayani  &Hutnaleontina  (2022) dan Arfiansyah  (2020) menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Transparansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  maka    H 3 diterima.  Semakin  baik  transparansi  yang  diterapkan  maka akuntabilitas pengelolaan  dana desa juga  semakin  baik.  Rata-rata  responden  memberikan  jawaban sangat  setuju  pada  pernyataan  dalam  kuesioner  hal  ini  berarti  responden  menilai  penerapan transparansi sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik.
Penyediaan  akses  informasi  meliputi  rincian  pengelolaan  dana  desa  yang  bisa  dilihat  dipapan pengumuman yang ada dikantor desa. Musyawarah yang melibatkan masyarakat dan masyarakat juga dapat  berpartisipasi,  keterbukaan  pengelolaan  meliputi  pengelolaan  keuangan  desa  diketahui  oleh
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
masyarakat. Keterbukaan dokumen meliputi dokumen pengelolaan dana desa dibuat sesuai dengan yang sebenarnya.
Keterbukaan  pemerintah  desa  dalam  membuat  kebijakan  anggaran  keuangan  desa  yang  bisa diketahui  oleh  publik  atau  masyarakat  dan  para  pengguna  laporan  keuangan  memudahkan  publik untuk  mencermati, mengevaluasi kebijakan  anggaran  mulai  dari  proses  perencanaan  sampai  tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat berjalan dengan  baik  dan  bersih,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  semakin meningkat dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  keagenan,  dimana  pemerintah  desa  harus  memberikan  semua informasi terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.  Keterbukaan  informasi  tidak  hanya  terbuka  tentang  laporan  keuangan  tetapi  juga keterbukaan  tentang  perencanaan  pembangunan  desa,  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat sehingga  kinerja  pemerintah  desa  menjadi  lebih  baik  dan  tidak  memunculkan  kecurigaan  atau kesalahpahaman dari masyarakat.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Maghfira  dkk  (2021) dan Indriasih  &  Sultyowati  (2022 )  yang  menyatakan  bahwa  transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti H 4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin  baik  pemanfaatan  teknologi  informasi  maka  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  juga semakin baik. Hal ini didukung dengan statistik deskriptif, dimana rata-rata responden memberikan jawaban  setuju  terhadap  pernyataan  yang  diberikan  yang  berarti  pemanfaatan  teknologi  informasi sudah dinilai baik oleh pemerintah desa kabupaten Lebong.
Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  indikator  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dibuktikan dengan proses kerja secara elektronik  yang  memiliki  komputer  yang  cukup  dan  tersedia  digunakan  dalam  melakukan  segala aktivitas.  Pengelolaan  dan  penyimpanan  data  keuangan  yang  meliputi  proses  awal  pengelolaan keuangan  hingga  pembuatan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  secara  komputerisasi.  Pengelolaan informasi dengan jaringan internet, dimana  di setiap desa sudah memiliki jaringan internet dengan kapasitas yang memadai yang dimanfaatkan untuk mengolah data serta menerima dan menyampaikan informasi kepada publik. Sistem manajemen yang meliputi penggunaan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer dengan melakukan pencatatan kemudian memperbaiki perangkat yang rusak dengan tepat waktu, memiliki sistem keamanan komputer.
Pemanfaatan teknologi informasi  membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan desa hingga penyajian laporan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan  desa  karena  pengelolaan  keuangan  desa  akan  tercatat  secara  sistematis  sehingga pemerintah  desa  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan  adanya teknologi  informasi  memberikan  kemudahan  perekapan  dan  pengelolaan  anggaran  desa. Memanfaatkan  kemajuan  teknologi  maka  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  publik  dapat  tersedia dengan  cepat  dan  akurat,  dengan  adanya  teknologi  dapat  mempermudah  dalam  mengelola  dan menyajikan laporan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  keagenan,  pemerintah  desa  sebagai  lembaga  yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat,  mempertanggungjawabkan  semua  wewenang  yang  sudah diamanahkan  sehingga  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dengan baik pemerintah dapat memberikan informasi dengan mudah kepada masyarakat
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
sehingga  masyarakat  akan  lebih  mudah  mendapatkan  informasi-informasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  sebagai  agen  lebih  mudah  menjalankan  kewajibannya  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.
Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Dewi  dkk.  (2021) dan Natsir  dkk. ((2021) menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh    positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut, aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kemudahan akses yang diberikan pemerintah desa kepada publik. Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.  Hal ini menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  pengendalian  internal  yang  diterapkan  oleh pemerintah desa maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa semakin efektif dan  baik.  Transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  di  atas,  maka  penelitian  ini  memiliki  implikasi sebagai berikut: Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan  atau  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  pentingnya mempertanggungjawab  pengelolaan  dana  desa  serta  sebagai  pertimbangan  dalam  membuat kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. Bagi teori, penelitian ini membuktikan bahwa teori keagenan sejalan dengan variabel sistem pengendalian internal, transparansi dan pemanfaatan teknologi  informasi  yang  berhubungan  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Bagi  peneliti selanjutnya, penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  acuan  dan  bahan  perbandingan  dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa.
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya, yang akan  melakukan penelitian sejenis. Beberapa keterbatasan dalam penellitian ini sebagai berikut, Pernyatan-pernyataan didalam kuesioner variabel aksesibilitas dalam penelitian ini masih kurang tepat menjelaskan variabel aksesibilitas
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memilih pernyataan-pernyataan dalam kuesioner variabel aksesibilitas, agar kuesioner yang disebarkan sesuai dengan responden yang dituju.

## Daftar Pustaka
Abdullah, & Winanda, W. N. (2022). Financial Management Accountability of Sawang Lebar Ilir Village North Bengkulu Regency . Miicema 2019 , 328–338.
Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M.  (2022).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kompetensi Aparatur, Komitmen Organsasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen , 2 (1), 156–168.
Afifi,  Z.,  Mulyanto,  &  Nugroho,  D.  H.  (2021).  The  Effect  of  Internal  Control  System  And  Village apparaturs  Competence  On  Village  Fund  Management  Accoountability. Jurnal  Magister Administrasi. 2021 (3), 1120–1124.
Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting) , 3 (1). https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong Doyosi, Abdullah, Fadli
Bengkulu.bpk.go.id.2019."Kades Nangai amen Terancam Dipecat" https://bengkulu.bpk.go.id/kades- nangai-amen-terancam-dipecat/ , diakses pada 18 Oktober 2022.
Dewi, Y. A., Nasfi, & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology,  on  Village  Fund  Management  Accountability. International  Journal  of  Economics,
Business and Accounting Research (IJEBAR) , 5 (1), 190–203.
https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040
Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  Pada  Kantor  Desa  Sekecamatan  Marga  Kabupaten  Tabanan. Hita  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , 139–151. https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281
Fransisca, E. (2019).  Lampiran  Kuisioner  Penelitian. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah , 2 (1), 21. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963
Hasibuan, S., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporon Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Rindanf Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu . 2 . https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.333 Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). Analysis Of Factor Influencing The Accountability Of Village Funds Management . 35 (4), 51–63. https://doi.org/10.31933/dijemss.v1i3.171
Humaeroh, S., Jumiati, I. E.,Maulana, D. (2022) Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy  kecamatan  Menes  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2020. Jurnal Moderat. 8(1), 79-91. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595
Indriasih,  D.,  Fajri,  A.,  &  Febriana,  D.  (2022).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Sistem  Pengendalian Internal,  Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Transparansi,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan  Syariah (EKUITAS) , 3 (4), 972–981. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Indriasih, D., & Sulistyowati,  wiwit A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system,  Transparency  and  Accessibility  in  Predicting  the  Accountability  of  Village  Fund Management.
The Indonesian Accounting Review , 12 (1), 73.
https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650 Janie, D. N. A. (2012). Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS .
Janna, N.  M., & Herianto.  (2021).  Konsep  Uji  Validitas  Dan  Reliabilitas  Dengan  Menggunakan  SPSS.
Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) , 18210047 , 1–12. https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theori Of The Firm : Managerial Behavior, agency Costs And Ownership Structure. Human Relations , 72 (10), 1671–1696.
Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan  Transparansi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Kinerja  Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Remba . 1–88.
Koto  ,N.  S.A.  (2019).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Kompetensi  SDM  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening. Lianto  Naufal  (2018). Kuisioner  Penelitian  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Maghfira, R. N., Nirwana, & Kusuma, A. (2021). the Effect of Transparency and Utilization of Regional Financial  Accounting  Information  Systems  on  Budget  Management  Accountability  in  Gowa Regional Government. SSRN Electronic Journal .
Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelola  Dana  Desa  di  Kecamatan  Rakit  Kulim. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 11 (1), 89–100. https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517
Mulyanto,  Budiman,  N.  andriyani,  &  Fahmi,  M.  N.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah,  Dan Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dengan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Sebagai  Variab. JBE  (Jurnal  Bingkai  Ekonomi) , 6 (1),  1–17. https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90
Natsir,  M.,  Diantimala,  Y.,  &  A.  Djalil,  M.  (2021).  the  Influence  of  Understanding  of  Financial Management Apparatus, the Utilization of Information Technology and Internal Control System on  the  Accountability  of  Village  Fund  Management  in  Aceh  Singkil  District,  Province  of  Aceh, Indonesia. International Journal of Business  Management  and  Economic  Review , 04 (06), 198– 208. https://doi.org/10.35409/IJBMER.2021.3334
Panjaitan,  R.  S.,  Simanjuntak,  A.,  Sembiring,  Y.  N.,  &  Siahaan,  S.  B.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur,  Partisipasi  Masyarakat,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Komitmen  Organisasi Pemerintah  Desa,  Transparansi  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan . Jurnal Manajemen , 8 (1), p- ISSN. https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507
Peraturan  Bupati  Lebong.  (2021). Peraturan  Bupati  Lebong  tentang  Tata  cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam  Kabupaten Lebong  Tahun Anggaran 2021 (Perbup Nomor 15 Tahun 2021) . Peraturan  Bupati  Lebong.  (2022). Peraturan  Bupati  Lebong  tentang  Tata  cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam  Kabupaten Lebong  Tahun Anggaran 2022 (Perbup Nomor 11 Tahun 2022) . Peraturan  Daerah.  (2017). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebong  tentang  Perangkat  Desa  (Perda Nomor 10 Tahun 2017).
Permendagri.  (2018). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Republik  Indonesia  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).
PP  (2008) Peraturan  Pemerintah  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (PP  Nomor  60 Tahun 2008)
Perdana, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. In Lab Kom Manajemen Fe Ubb . Radarlebong.2022.
"Kades Gandung Diminta
Kembalikan
SILPA Rp306 Juta", https://radarlebong.disway.id/read/259921/kades-gandung-diminta-kembalikan-silpa-rp-306- juta . Diakses pada 18 Oktober 2022.
Siagian,  L.  N.,  Simanjuntak,  A.,  &  Situmorang,  D.  R.  (2022).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa tanjung Gusta, Desa Sunggal Kanan dan Desa Sei Mencirim). Jurnal Manajemen , 8 (6), 1–16. Superdi, Rasuli, M., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah . https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14377
Ubaidillah,  M.,  &  Cahayuni,  M.  (2022).  The  Role  of  Leadership  Style  in  Organizational  Culture  and Competence  to  Improve  Village  Fund  Management  Accountability. Journal  of  Business  and Management Review , 3 (1), 082–093. https://doi.org/10.47153/jbmr31.3012022 Wardani,  D.  K.,  &  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten
Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270
Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  ASET  (Akuntansi  Riset) , 10 (1),  95–104. https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112
Temalagi, Selvi & Annakota Monica, F (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa