## ANALISIS YURIDIS PERAN SABHARA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Oleh: William Martahan Hutapea 1)
Guntar Mamiek Prasetyo 2)
Edyson Tanjung 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: williamhutape@gmail.com 1) guntarmprasetyo@yahoo.co,id 2)
Edysontanjung23@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The task of the Police in dealing with demonstrations carried out by the community is not an easy thing, because apart from having to comply with applicable laws and regulations. The research method for this thesis is normative juridical, namely reviewing the Regulation of the Head  of  the  Indonesian  National  Police  Number  16  of  2006  concerning  Guidelines  for Crowd Control; Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2012 concerning Mass Decomposing Platoon. The results of the research are 1. The  role  of  the  Medan  Police  Sabhara  Polrestabes  in  Combating  Crime  is  carrying  out patrols carried out by two or more members of the National Police in an effort to prevent the meeting of intentions and opportunities, by visiting, exploring, observing or paying attention to  situations  and  conditions  that  are  expected  to  cause  all  forms  of  violations,  crimes  or disturbances  of  public  order  and  security  and/or  criminal  acts/violations  of  the  law  that require  or  require  the  presence  of  members  of  the  police  (Police  Hazard)  to  take  police action to maintain order and ensure public safety. Standard Operating Procedures (SOP) for the  Sabhara  Unit  Polrestabes  Medan  Dalam  Criminal  Handling  The  sabhara  police  patrol activities  include:  walking.  Cycling  patrols,  R2  and  R4  motorized  patrols,  multi-function patrols.  Handling  and  Obstacles  on  the  Role  of  Sabhara  Polrestabes  Medan  in  Handling Criminal  Actions.  Prevention  efforts  are  carried  out  starting  from  pre-emptive  action, preventive action, and repressive action. These three actions were taken to prevent crime in the city of Medan, the preemptive action taken by the police to the community was to provide understanding and knowledge in preventing crime.
Keywords: Sabhara Polrestabes, Crime. POLICE Patrol.

## ABSTRAK
Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang  berlaku.Adapun  metode  penelitian  skripsi  ini  adalah  yuridis  normatif  yakni  mengkaji Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengendalian  Massa;  Peraturan  Kepala  Badan  Pemelihara  Keamanan  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peleton Pengurai Massa. Adapun hasil dari penelitian adalah 1. Peran  Kepolisian  Sabhara  Polrestabes  Medan  Dalam Menanggulangi Kriminalitas melakukan patroli yang dilakukan oleh dua orang anggota polri atau  lebih  sebagai  usaha  mencegah  bertemunya  niat  dan  kesempatan,  dengan  jalan mendatangi,  menjelajahi,  mengamati  atau  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  yang diperkirakan  akan  menimbulkan  segala  bentuk  pelanggaran,  kejahatan  atau  gangguan kamtibmas  dan  atau  tindak  pidana/pelanggaran  hukum  yang  menuntut  atau  perlunya
kehadiran  anggota  polri  (Police  Hazard)  untuk  melakukan  tindakan  kepolisian  guna terpeliharanya  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum  masyarakat.Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Satuan  Sabhara    Polrestabes  Medan  Dalam  Penanganan  Kriminal  Kegiatan patroli  sabhara  polri  meliputi  :  jalan  kaki.  Patroli  bersepeda,  Patroli  bermotor  R2  dan  R4, Patroli  multi  fungsi.Penanganan  Dan  Kendala  Peran  Sabhara  Polrestabes  Medan  Dalam Menangani  Aksi  Kriminalitas  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  mulai  dari  tindakan preemtif,  tindakan  preventif,  dan  tindakan  represif.  Tiga  tindakan  ini  dilakukan  untuk mencegah  kriminalitas  di  Kota  Medan,  tindakan  preemtif  yang  dilakukan  pihak  kepolisian kepada  masyarakat  adalah  memberi  pemahaman  dan  pengetahuan  dalam  mencegah kejahatan.
Kata Kunci:Sabhara Polrestabes, Kriminalitas. Patroli POLISI.

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan keamanan serta kedisiplinan  amat  berarti  bila  sesuatu  negeri lagi padat jadwal membuat untuk menggapai keselamatan  rakyatnya.  Penyeimbang  dalam warga  bisa  terjalin  antara  lain  sebab terdapatnya  keamanan  serta  kedisiplinan. Keamanan serta kedisiplinan memiliki sesuatu  faktor  kondisi  dampingi  pribad- pribadi  dalam  warga,  yang  berjalan  serba tertib  serta  kondisi  itu  bagi  dimensi  atau standar yang sepatutnya.
Pelaksanaan  Satuan  Pungsi  untuk melaksanakan  kegiatan  rutin  Patroli  Blue Light  guna  mengantisipasi  tindak  pidana 3C di  kawasan  hukum  Polrestabes  Medanada saat  patroli  blu  light  menyambangi  warga kota  medan  menyampaikan  pesan-pesan kamtibmas  kepada  warga  dan  pemuda  yang ada  di  pos  kamling,  agar  mereka  selalu meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati dan situasi  kamtibmas  di  desa  yang  sudah  baik ini.  jangan  lakukan  hal-hal  yang  tidak  baik seperti konsumsi miras.
Guna Samapta mencakup Penerapan  kewajiban  Polisi,  menyangkut seluruh usaha profesi serta aktivitas Pengaturan,  Kontrol,  Penjagaan,  Patroli, Pengaturan  Massa(  Dalmas),  Penjagaan kepada  proyek  vital  atau  Obyek  vital  serta Pemberdayaan  Warga,  Pembinaan  Bantuan Binatang buat kebutuhan Perlidungan, Dukungan, Bantuan serta Razia Warga. Oleh sebab  itu  sebagain  guna  kepolisian  bertabiat melindungi  dengan  membiasakan  desakan kemajuan warga.
Pengorganisasian Polmas
merupakanpengkategorian kadar peyelenggaraan  Polmas.  Pengororganisasi Polmas  itu  sudah  diatur  dalam  Artikel  24 Bagian(  1)  5  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negeri Republik Indoneisa No 3 Tahun 2015 Mengenai Pemolisian Warga kalau:
“Pengorganisasian Polmas,meliputi:
a. ditingkat  Mabes,  dibawah  tanggung jawab Kabaharkam Polri, penerapannya  dikoordinasikan  oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
b. ditingkat  Polda  dibawah  tanggung jawab Kapolda, penerapannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Polda; c. ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, penerapannya  dikoordinasikan  oleh Kasatbinmas Polres; serta d. ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab Kapolsekdan
penerapannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.
Aplikasi Polmas dilaksanakan oleh pengemban  Polmas  serta  Bhabinkamtibmas. Pengemban  Polmas  ialah  masing-  masing personel  Polri  yang  melakukan  Polmas  di warga  ataupun  komunitas  kebalikannya Bhabinkamtibmas yakni titel buat Bhayangkara
Guru
Keamanan dan Ketertiban Masyarakatyang ialah pengemban Polmas di dusun serta kelurahan.
Dari  penjelasan  di  atas  sudah mendesak  pengarang  buat  menulis  riset  ini dengan  kepala  karangan:    Analisis  Yuridis

## Peran  Sabhara  Dalam  Menjaga  Keamanan
Dan Ketertiban Masyarakat”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian  Keamanan  dan  Ketertiban
Masyarakat (Kamtibmas)
Keamanan serta kedisiplinan warga yang berikutnya disingkat Kamtibmas yakni  sesuatu  atmosfer  aktif  warga  legal semacam salah satu prasyarat terselenggaranya  tata  cara  pembangunan nasional  dalam  atlas  tercapainya  tujuan nasional  yang  diisyarati  oleh  terjaminnya keamanan,  kedisiplinan,  serta  tegaknya hukum  dan  terbinanya  keamanan  yang mengandunng keahlian membina dan tingkatkan  kemampuan  serta  tenaga  warga dalam menjauhi, menghindari, serta mengatasi seluruh wujud pelanggaran hukum serta bentuk- bentuk halangan yang lain yang dapap membahayakan warga.

## Pengertian Polisi Republik Indonesia
Tutur  Polisi  berawal  dari  bahasa Italia,  La  Police,  dalam  Bahasa  Inggris berarti  Police,  sebaliknya  dalam  bahasa Belanda  Politie  atau  Kramers  yang  berarti rezim  yang  menjamin  aturan  teratur  biasa serta  keamanan  orang  perorang  dengan seluruh  milik-  miliknya.  Di  Indonesia  polisi diatur  dalam  Hukum  No  2  Tahun  2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia,  dalam  Artikel  1  bagian(  1) Kepolisian merupakan seluruh perihal ikhawal  yang  berhubungan  dengan  guna serta  badan  polisi  cocok  dengan  peraturan perundang- undangan.

## Pengertian Sabhara
Guna Sabhara ialah beberapa guna Kepolisian  yang  bertabiat  melindungi  yang ialah kemampuan serta keahlian spesial yang sudah  dibesarkan  lagi  mengenang  tiap-  tiap kewajiban  yang  tercampur  dalam  guna Samapta butuh membiasakan dengan desakan kemajuan warga.
Perumusan  dan  Pengembangan Untuk Samapta melingkupi Aplikasi peranan Polisi  Lazim,  menyangkut  semua  upaya pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Pengawasan,  Kontrol,  Patroli,  Kontrol  pada Hak Penyampaian Pandangan dimuka biasa( PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan  Badan  Usaha  Jasa  Kontrol( BUJP),  SAR  Terbatas,  TPTKP,  TIPIRING, dan  PERDA,  Pengaturan  Massa(  Dalmas), Negoisasi,  Kontrol  pada  cap  biru  vital ataupun  Obyek  vital  dan  Pemberdayaan Masyarakat,  Pembinaan  Bantuaan  Fauna untuk  keinginan  Perlidungan,  Sokongan, Dorongan dan Razia Masyarakat
Kewajiban Utama:
1. Membagikan  Proteksi,  Dukungan serta Jasa Warga.
2. Menghindari  serta  mencegah  seluruh wujud  kendala  kamtibmas  bagus berbentuk kesalahan ataupun Pelanggaran dan gangguaan
keterertiban yang lain.
3. Melaksanakan  aksi  Represif  Jenjang dini( Repawal) kepada seluruh wujud ganguan  Kamtibmas  yang  lain  untuk menjaga keamanan serta Kedisiplinan Warga.
4. Melindungi  keselamatan  orang,  harta benda dan masyarakat .
5. Melakuan Tindakan Reperesif
Terbatas  (Tipiring  dan  Penegakan Perda)
6. Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional Polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  Sat  Sabhara memiliki unit sebagai berikut :
1. Bagian Langlang ialah Wujud operasional Polri yang ialah konkretisasi  aksi  melenyapkan  aspek hasrat  ataupun  penangkalan  kepada bertemunya hasrat serta peluang.
2. Otak  Massa(  Dalmas)  ialah  aktivitas dengan membagikan proteksi, dukungan serta jasa kepada segerombol warga yang lagi
mengantarkan  opini  atau  harapan didepan  biasa  untuk  menghindari
masuknya akibat pihak khusus ataupun agitator.
3. Kontrol  markas  ialah  Penerapan kewajiban  kepolisian  yang  bertabiat melindungi untuk mengamankan markas  aba-  aba  ataupun  area sekelilingnya.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  mangulas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  empiris  ataupun sosiologis riset lapangan ( file research). Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis  yang bermaksud
buat melukiskan, mengiventarisasikan serta menganalisa teori- teori  serta  peraturan  yang  berkaitan  dengan kasus  dalam  riset  ini.  Hingga  tata  cara  riset hukum yang dipakai dalam kategorisasi riset ini dicoba dengan pendekatan kualitatif. Tipe informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan  informasi  pokok  serta  informasi skunder.  Informasi  pokok  yang  didapat langsung dari Polresta Area Jalan Puti Hijau Nomor  21  Kesawan  Area  Barat  Kota  Area Provinsi  Sumatera  Utara  serta  informasi inferior  yang  didapat  materi  hukum  pokok: Peraturan
Kepala Kepolisian Negeri Republik  Indonesia  No  16  Tahun  2006 Mengenai Prinsip Pengaturan Massa; Peraturan Kepala Tubuh Pemelihara Keamanan  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia  No  1  Tahun  2012  Mengenai
Peleton  Pengurai  Massa;  Buku  Hukum
Hukum  Kegiatan  Kejahatan;  Hukum  No  9
Tahun 1998
mengenai Kebebasan Mengantarkan  Opini  di  wajah  biasa;  Perkap Nomor.  22  tahun  2010  mengenai  lapisan badan  serta  aturan  kegiatan  pada  tingkatan kepolisian wilayah ialah mengenai Direktorat Samapta  Bhayangkara  Polri  ataupun  yang disingkat  jadi  Ditsabhara  Polri.  Materi hukum  inferior:  ialah  materi-  materi  hukum yang  didapat  bukubuku  pustaka  serta laporan-  laporan  hasil  riset  hukum  yang terdapat  hubungannya  dengan  permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian  bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam  riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Kepolisian Sabhara Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi   Kriminalitas Peran Kasat Sabhara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Operasional
1. Pemberian  bimbingan,  pengawasan serta pengaturan penerapan
kewajiban unitSabhara.;
2. Pemberian  edukasi,  bimbingan  serta penataran  pembibitan  keahlian  dalam pelaksanaantugas  di  area  bagian Sabhara.
3. Pemeliharaan serta perawatan perlengkapan  dan  alat  transportasi bagian Sabhara. 4. Pengemasan  daya  personel  serta perlengkapan buat kebutuhan tugasTurjawali,  penindakan  muncul rasa, serta obyek
vital, pengendalianmasa,  negosiator,  dan pencarian  serta  pengamanan  ataupun search and Rescue( SAR).
5. Pembinaan teknis pemeiharaan kedisiplinan biasa berbentuk penguatan hokumTipiring serta TPTKP.

## Peralatan Utama/Khusus Dalmas
Dalmas  Dini  merupakan  dasar dalmas  yang  tidak  dilengkapi  dengan  alat- alat  perkakas  spesial  Kepolisian,  digerakkan dalam  mengalami  situasi  massa  sedang teratur serta tertib atau suasana hijau
Peralatan  Utama/Khusus  Dalmas adalah  Peralatan  atau  Perlengkapan  baik perorangan  maupun  satuan  yang  diperlukan
atau digunakan dalam melaksanakan pegendalian massa.
1. Helm Dalmas
2. Gas Masker
3. Pelindung Badan
4. Pelindung tangan dan kaki licin
5. Tameng
6. Tongkat T
7. Pemadam Api
8. Rantis AWC
9. Ransus Bus
10. Ransus Sepeda Motor
11. Ransus Truck Dalmas
12. Tali Dalmas
13. Pakaian Dinas Khusus (IA-1/IA-2)
14. HP dengan Headsett
15. Senjata Laras Licin. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminalitas
Polmas  (  Pemolisian/  Perpolisian Warga)  merupakan  penajaan  kewajiban kepolisian yang melandasi pada uraian kalau buat  menghasilkan  situasi  nyaman  serta teratur  tidak  bisa  jadi  dicoba  oleh  Polri sepihak  selaku  poin  serta  warga  selaku subjek, melainkan wajib dicoba bersama oleh polisi serta warga dengan metode memberdayakan  warga  lewat  kemitraan polisi serta masyarakat warga, alhasil dengan cara  bersama-  sama  sanggup  mengetahui pertanda  yang  bisa  memunculkan  kasus  di warga,  sanggup  memperoleh  pemecahan buat  mengestimasi  permasalahannya  serta sanggup menjaga keamanan dan kedisiplinan di lingkungannya.
Pembinaan  dalam  kondisi  Polmas merupakan  usaha  menumbuhkembangkan serta  memaksimalkan  kemampuan  warga
dalam  ikatan  kemitraan(  partnership  and networking) yang sekelas.
B.  Penanganan  Dan  Kendala  Peran Sabhara  Polrestabes  Medan  Dalam Menangani Aksi Kriminalitas
Tindakan  Pertama  Tempat  Kejadian Perkara (TPTKP) Fungsi Sabhara TPTKP bermaksud buat
membagikan  jasa  pada  warga  dengan menghadiri TKP buat melaksanakan bantuan korban serta penjagaan TKP supaya senantiasa  dalam  kondisi  Status  Quo, penahanan  pelakon,  temuan  saksi,  benda fakta serta pencarian petunjuk yang lain.

## Sasaran TPTKP
1.    Korban
2.    Pelaku
3.    Saksi
4.    Barang Bukti

## Persiapan TPTKP
1.    Personel
2.     Menyiapkan  surat  perintah  dan administrasi pendukung
3.    Perlengkapan Satuan
4.    Perlengkapan Perorangan
5.    Persenjataan
6.     Peralatan  Sabhara  Kit  penanganan TPTKP

## Penanganan  Tindakan  Pertama  Tempat Kejadian PerkarA (TPTKP)
1. Melaksanakan bantuan kepada korban 2. Memasang  Police  Line  ataupun perlengkapan ikatan lainnya
3. Mencermati dengan cara biasa mengenai  suasana,  bagus  orang ataupun benda ataupun benda- benda
4. Menulis tempat serta durasi kejadian
5. Membukukan  serta  menulis  banyak orang  yang  terletak  di  TKP  paling
utama  yang  mengenali  mengenai peristiwa  serta  diperintahkan  buat tidak meninggalkan tempat
6. Membekuk  pelakon  bila  sedang terletak di dekat TKP
7. Mengamankan  benda  fakta  dengan membagikan tanda- tanda
8. Membuat lukisan atau sket TKP
9. Membuat informasi kegiatan penindakan TKP 10. Mempersiapkan permohonan VER
11. Memohon dorongan anjing pelacak
12. Memberikan  hasil  penindakan  TKP pada  aparat  interogator  bersama terdakwa,  benda  fakta  serta  saksi yang ditemui.
Untuk memberikan pelayanan kepada  masyarakat  terkait  jasa  keamanan bank  maupun  kepada  para  nasabah,  personil Satuan Sabhara Polres Medan melaksanakan kegiatan  pengamanan  objek  vital  perbankan di  wilayah  Polres  Medan  yang  dilakukan setiap  hari  kerja  dan  juga  menyampaikan pembinaan  kepada  karyawan  bank  maupun para nasabah.
Kendala dalam Menangani
Aksi
Kriminalitas Kewajiban Utama Sabhara
merupakan  melakukan  guna  kepolisian kewajiban  melindungi  kepada  pelanggaran hukum  ataupun  kendala  Kamtibmas  dengan aktivitas  kontrol,  penjagaan  serta  langlang dengan target pokoknya merupakan:
a. Membagikan  proteksi,  dukungan  serta jasa pada warga.
b. Meniadakan  faktor  peluang  ataupun kesempatan  untuk  badan  warga  yang bernazar melaksanakan pelanggaran hukum.
c. Melaksankan  aksi  represif  langkah  dini dan wujud kendala kamtibmas.
d. Melakukan  penguatan  hukum  terbatas( Gakkumtas) ilustrasi: tipiring serta penguatan Perda.
e. Pemberdayaan  sokongan  binatang  dalam kewajiban Opnal Kepolisian.
f. Melakukan  Search  And  Resque(  SAR) terbatas.
Disamping itu secara umum bertugas :
1. Pengaturan  kegiatan  masyarakat  dan pemerintahan
2. Penjagaan
3. Pengawalan
4. Patroli
5. TPTKP  (Tindakan  Pertama  Tempat Kejadian Perkara)
6. Bansar / Bantuan SAR
7. Dalmas (Pengendalian Massa)
8. Negosiasi
9. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)
Dengan terdapatnya aktivitas penjagaan  subjek  vital  perbankan  dari Polrestabes Area diharapkan bisa membagikan  serta  tingkatkan  rasa  nyaman untuk pegawai bank ataupun para pelanggan yang  tiba  alhasil  kurangi  efek  terbentuknya kendala  kejahatan  yang  mengincar  para pelanggan ataupun bank itu sendiri.
Usaha kenaikan keamanan, kedisiplinan,  serta  penyelesaian  kejahatan dibutuhkan pengembangan pelacakan, penjagaan  serta  penggalangan  keamanan negeri;  pengembangan  sistem  penjagaan rahasia  negeri;  pengembangan  pangkal energi orang( SDM) kepolisian; pengembangan alat serta infrastruktur kepolisian; pengembangan strategi keamanan serta kedisiplinan; pemberdayaan kemampuan keamanan; perawatan keamanan serta  kedisiplinan  warga;  kegiatan  serupa keamanan serta kedisiplinan; pelacakan serta investigasi perbuatan kejahatan; penangkalan serta  pemberantasan  penyalahgunaan  serta penyebaran  hitam  narkoba;  dan  penguatan keamanan dalam negara.
Dalam  pengembangan  pelacakan, penjagaan,  serta  penggalangan  keamanan negeri  perbuatan  lanjut  yang  dibutuhkan merupakan:
1. logistik  intelijen  device,  perlengkapan komunikasi,
alat transportasi operasional, serta penanganan pembangunan diklat intelijen;
2. pembangunan jaringan komunikasi pusat serta wilayah untuk mendukung kelancaran  arus  data  intelijen  dengan cara kilat, pas, serta nyaman;
3. pembedahan intelijen penyelesaian transnasional crime serta duit ilegal atau kertas bernilai;
4. kenaikan kegiatan serupa intelijen global;
5. pembangunan  pos  intelijen  area  di provinsi, kabupaten atau kota;
6. koordinasi  badan-  badan  intelijen  pusat serta wilayah dalam penerapan pembedahan intelijen;
7. kenaikan  kualitasdan  jumlah  penerapan pembedahan anti intelijen; dan
8. pembedahan  intelijen  penting  di  luar serta dalam negara.
Pengembangan sarana dan prasarana  kepolisian  memerlukan  tindak lanjut berupa:
(1) Penataan kelembagaan Polri;
(2) Pemeliharaan  sarana-prasarana  dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan (3) Pembangunan  materil  dan  fasilitas
Polri yang meliputi:
a) pengembangan  organisasi  satwil operasional  yang  lebih  mampu mengamankan  wilayah  perairan dengan pengembangan kekuatan
polisi perairan;
b) Pengadaantransportasi, alsus serse,  alsus  intel,  perlengkapan perseorangan  (senpi,  revolver,
borgol, tongkat), aldalmas;
c) pembangunan
Mapolda, sambungan pembangunan Mapolres perencanaan serta Mapolsek  perencanaan  selaku perbuatan  lanjut  dari  pemekaran area, pembangunan Mako Polres serta  Polsek  yang  sedang  carter, rumah  biro,  dan  sarana  dasar
Opsnal  kewilayahan,  tercantum pembangunan sarana bagian jasa wanita  serta  anak(  UPPA)  serta sarana di area pinggiran;
d) Peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan  ruang  khusus  (RPK) pada  setiap  wilayah  kepolisian; dan
e) Peningkatan kualitas dan
kuantitas pos-pos keamanan dalam  rangka  mencegah  tindak kejahatan trannasional. Dalam bagan pengembangan strategi keamanan serta kedisiplinan perbuatan lanjut yang dibutuhkan merupakan melaksanakan
1. Analisis  sistem  keamanan  lewat(  a) pengembangan  sistem  serta  tata  cara dalam  bagan  mensupport  kewajiban utama  badan  atau  dasar,  serta(  b) analisis sistem keamanan;
2. Analisis kemampuan bentrokan;
3. Pengkondisian  suasana  nyaman  serta teratur;
4. Penemuan aktivitas warga atau kemampuan  kendala  keamanan  serta kedisiplinan; dan
5. Kenaikan  pengawasan  orang  asing, pengawasan  senjata  api  serta  materi peledak,  perizinan  serta  criminal record.
Usaha  buat  membemberdayaan kemampuan  keamanan  ditindaklanjuti  lewat pemberdayaan  community  policing;  edukasi serta  konseling  keamanan  pada area  kawasan  tinggal  serta  posisi  aktivitas perekonomian; pemberdayaan penjagaan swakarsa; serta pembedahan intelijen penyelesaian keamanan serta kedisiplinan.
Perawatan keamanan
serta kedisiplinan  warga  membutuhkan  perbuatan lanjut lewat:
a. kenaikan  mutu  jasa  kepolisian  dalam aspek  penangkalan  perbuatan  pidana lewat pembinaan fungsi- fungsi
kepolisian;
b. Pembimbingan, dukungan, serta proteksi warga;
c. Pengaturan  serta  razia  aktivitas  warga atau lembaga;
d. Pengamanan  warga  serta  penyembuhan keamanan tercantum penindakan keamanan di area bentrokan;
e. Penyembuhan  keamanan  pada  wilayah rawan  bentrokan  di  Poso,  Papua,  serta wilayah bentrokan lain untuk terciptanya warga teratur hukum;
f. Penguatan  community  policing  serta tokoh-  tokoh  warga  dan  bagian-  bagian warga lain; dan
g. Kenaikan  pos-  pos  area  pinggiran  di Papua,  Kalimantan,  serta  NTT,  dan pulau-  pulau  terluar  berpenghuniTindak lanjut  kegiatan  serupa  keamanan  serta kedisiplinan  dicoba  lewat  kegiatan serupa  global  bagus  dengan  cara bilateral  ataupun  multilateral  dalam penangkalan  kesalahan  transnasional, paling  utama  di  area  pinggiran;  dan kegiatan serupa keamanan rute lembaga.
Perbuatan  lanjut  usaha  pelacakan serta  investigasi  perbuatan  kejahatan  dicoba lewat  pelacakan  serta  investigasi  perbuatan kejahatan  yang  antara  lain  mencakup kesalahan konvensional, kesalahan transnasional,  kesalahan  kepada  kekayaan negeri  serta  kejahatanyang  berimplikasi kontijensi,  dan  koordinasi  serta  pengawasan teknis investigasi PPNS.
Sedangkan  itu,  usaha  penangkalan serta  pemberantasan  penyalahgunaan  serta penyebaran  hitam  narkoba  membutuhkan perbuatan  lanjut  lewat  penguatan  hukum dibidang Narkoba; penangkalan penyalahgunaan  serta  penyebaran  hitam Narkoba yang salah satunya lewat kampanye nasional serta pemasyarakatan anti- Narkoba; pengobatan serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; riset serta pengembangan  informatika  penyalahgunaan serta  penyebaran  hitam  Narkoba;  penguatan kelembagaan anti- Narkoba; kenaikan perlengkapan  perlengkapan  medik  pusat pengobatan  serta  rehabilitasi  di  Rumah  sakit Lido;  penajaan  pengembangan  pembelajaran
SDM;  pembangunan  badan  Pusdiklat  BNN yang  sanggup  melakukan  memindahkan  of knowledge pada semua barisan institusi serta lembaga- lembaga dan warga; meningkatkan cetak biru percontohan( angkasawan project) penangkalan, pemberantasan, penyalahgunaan  serta  penyebaran  hitam Narkoba  dengan  edaran  di  area  rawan penyalahgunaan  Narkoba;  dan  pembuatan feasibility  study(  FS)  serta  set  preparation Rumah sakit komplikasi.
Kesimpulannya  perbuatan  lanjut yang  dibutuhkan  buat  penguatan  keamanan merupakan  (1)  pembedahan  kombinasi penangkalan  kendala  keamanan  di  laut;  (2) pembangunan  early  warning  system;  (3) kenaikan  pembedahan  penjagaan  hutan;  (4) kenaikan penjagaan hutan berplatform pangkal  energi  warga;  (5)  pembuatan  dasar polisi  kehutanan  respon  kilat(  SPORC);  (6) penguatan  hukum  serta  peraturan  dan memesatkan  cara  penindakan  pelanggaran hukum di zona kehutanan; serta (7) kegiatan serupa dengan negara- negara pelanggan, dan LSM nasional daninternasional.
Penanganan Aksi Kriminalitas oleh Sabhara Polrestabes Medan
Kelakuan  kejahatan  di  Kota  Area bertambah dalam dua bulan terakhir.Polrestabes Area juga lalu melaksanakan bermacam usaha buat memencet nilai kejahatan.Upaya pencegahan yang dilakukan mulai dari tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif.Tiga  tindakan  ini  dilakukan  untuk mencegah kriminalitas di Kota Medan.
Ada  pula  aksi  preemtif  yang dicoba pihak kepolisian pada warga merupakan  berikan  uraian  serta  wawasan dalam menghindari kesalahan.Petugas melakukan  binluh,  sambang,  DDS,  Problem Solving (Bhabinkamtibmas), kerjasama dengan  pihak  instansi  lain.  Selain  itu, tindakan  preventif  (pencegahan)  juga  tetap dilakukan petugas seperti melakukan penjagaan,  pengawasan,  patroli,  dan  razia. Pencegahan  yang  dilakukan  seperti  patroli
itu  untuk  memantau  tempat-tempat  yang rawan  akan  kriminalitas,  terutama  untuk kejahatan  jalanan.  Apalagi  jam  rawan  di Medan  itu  mulai  dari  pukul  24.00  WIB sampai  jam  05.00  WIB.Petugas  juga  akan melakukan  tindakan  represif  setelah  berhasil mengungkap  para  pelaku  kejahatan.  Dimana petugas  akan  mengungkap  jaringan  mereka baik  kejahatan  curanmor,  curas,  curat,  yang memiliki kendaraan bermotor untuk memiliki  kunci  ganda  Sepeda  motor  harus
ada  kunci  ganda.  Masyarakat  juga  harus mempunyai insting ketika meletakkan kendaraan  bermotor  jangan  meletakkan sembarangan.
Dalam sesuatu negeri dimanapun di bumi  ini  tercantum  di  Indonesia  kalau keamanan  serta  kedisiplinan  warga  dalam bagan  mengarah  warga  yang  aman,  ialah aspek  penting  bagus  dalam  ikatan  antara orang  sesama  badan  warga  dengan  warga Iainnya  disatu  area  dengan  area  Iainnya dalam satu negeri, atau hubungannya dengan negeri  lain  dalam  kerjasama  serta  ikatan global.  Buat  keamanan  serta  kedisiplinan warga  berarti  maksudnya  penegak  hukum, bagus dalam bagan kedisiplinan ikatan warga pula kedisiplinan dari para pelanggar hukum tercantum kelakuan kesalahan.Tanpa terdapat  proteksi  hukum  untuk  warga,  tanpa terdapat  proteksi  hukum  untuk  masyarakat negeri asing hendak berdampak warga dalam ikatan  antara  sesama  badan  warga  dalam maksud  besar  serta  mengusik  kedisiplinan negeri.Kesalahan yang mencuat tanpa terdapatnya  penjagaan  dari  penegak  hukum tidak  hanya  hendak  membuat  gelisah  warga pula  hendak  membuat  gelisah  masyarakat negeri asing bagus yang telah terdapat dalam bagan ikatan Internasionalmaupun masyarakat asing selaku warga yang muncul buat tujuan darmawisata.
Terdapatnya penguatan hukum yang bagus  hendak  terwujud  kejelasan  hukum serta  hendak  menaikkan  rasa  kesamarataan yang  dialami  warga  banyak,  perihal  ini hendak  tingkatkan  kedudukan  warga  dalam tujuan  nasional  membuat  negeri.  Penguatan hukum  amat  dibutuhkan  oleh  bangsa Indonesia  ini  dalam  cara  pembangunan
nasional,  serta  penegak  hukum  dalam  warga ini  diberatkan  pada  kepolisian  negeri. Kepolisian Negeri Republik Indonesia mempunyai  kewajiban  yang  lumayan  berat dalam  usaha  penangkalan  terbentuknya pelanggaran serta kesalahan, jasa warga serta mencegah dan mentertibkan warga, disamping  tugas-  tugas  administratif  dalam badan  badan  kepolisian  negeri  sendiri  serta menolong kemananan negeri bersama Angkatan  Nasional  Indonesia  dalam  turut dan melaksanakan pertahanan serta keamanan negeri dalam maksud besar.
1.  Dalam  menjalankan  tugas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
1. Melaksanakan pelacakan serta
investigasi  kepada  seluruh  perbuatan kejahatan cocok dengan Hukum
Kegiatan  Kejahatan  serta  peraturan perundang- undangan yang lain
2. Menyelenggarakan pengenalan kepolisian,  medis  kepolisian,  serta makmal  ilmu  mayat  dan  ilmu  jiwa kepolisian  buat  kebutuhan  kewajiban kepolisian;
3. Menjaga  kedisiplinan  serta  menjamin keamanan biasa;
4. Menjaga  keamanan  jiwa  badan,  harta barang,  warga,  serta  area  hidup  dari kendala  kedisiplinan  serta  atau  ataupun musibah tercantum membagikan proteksi serta bantuan dengan menjunjung besar hak asas orang;
5. Menyelenggarakan seluruh aktivitas dalam bagan membina keamanan, kedisiplinan,  serta  kelancaran  kemudian rute di jalur;
6. Menolong menuntaskan bentrokan masyarakat  warga  yang  bisa  mengusik kedisiplinan biasa;
7. Menghindari serta mengatasi tumbuhnya penyakit warga;
8. Memantau gerakan keyakinan  yang  bisa memunculkan keretakan ataupun mengecam aliansi serta kesatuan bangsa;
9. Membagikan dorongan penjagaan dalam konferensi  serta  penerapan  tetapan
majelis  hukum,  aktivitas  lembaga  lain, dan aktivitas warga;
10. Melakukan  pengecekan  spesial  selaku bagian dari  aksi kepolisian dalam bagan penangkalan;
11. Menyambut serta menaruh benda penemuan buat sedangkan durasi;
12. Menghasilkan peraturan kepolisian dalam  lingkup  wewenang  administratif kepolisian  yang  mengikat  masyarakat warga.

## −Pasal 16
Dalam  bagan  menyelenggarakan  kewajiban begitu  juga  diartikan  dalam  Artikel  13  serta Artikel  14  di  aspek  cara  kejahatan, Kepolisian Negeri Republik Indonesia berhak buat: 1. melaksanakan
penahanan,
penangkapan,  penggeledahan,  serta perampasan;
2. mencegah  tiap  orang  meninggalkan ataupun  merambah  tempat  peristiwa masalah buat kebutuhan pelacakan;
3. bawa serta menghadapkan orang pada interogator dalam bagan investigasi;
4. memerintahkan menyudahi orang yang  dicurigai  serta  bertanya  dan mengecek ciri ciri- ciri diri;
5. melaksanakan pengecekan serta perampasan pesan;
6. memanggil  orang  buat  didengar  serta ditilik selaku terdakwa ataupun saksi;
7. mendatangkan  orang  pakar  yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pengecekan masalah;
8. melangsungkan penghentian penyidikan
9. memberikan  arsip  masalah  pada penggugat biasa;
10. mengajukan permohonan dengan cara langsung  pada  administratur  imigrasi dalam kondisi menekan buat melakukan tangkal serta cegah kepada orang yang diduga melaksanakan perbuatan kejahatan;
11. membagikan  petunjuk  serta  dorongan investigasi  pada  interogator  karyawan negara  awam  dan  menyambut  hasil investigasi  interogator  karyawan  negara
awam  buat  diserahkan  pada  penggugat biasa;
Polrestabes  Area  memobilisasi 200  personel  buat  memencet  kelakuan kesalahan  jalanan  ataupun  street  crime  yang menggelisahkan  warga.  Butuh  dikenal, akhir-  akhir  ini  beberapa  perbuatan  pidana mulai  dari  perampokan  dengan  kekerasan( curas) ataupun pemalak, perampokan dengan pemberatan(  curat),  balik  terjalin  di  Area. kedatangan  polisi  amat  diperlukan  warga buat  membagikan  proteksi  kepada  kelakuan kesalahan.  Apel  kombinasi  itu  dihadiri  oleh Wakapolrestabes Area, Kabag Ops Polrestabes  Area,  para  Kasat,  Kapolsek barisan  Polrestabes  Area  serta  Kombinasi Personel Brimobda
serta Personel Polrestabes Area.
Kamera pengaman amat menolong aparat  dalam  menguak  bermacam  perbuatan kesalahan.  Kita  hendak  jalani  koordinasi dengan cara intens supaya Perda pemasangan Kamera  pengaman  lekas  terwujudCCTV amat  menolong  aparat  dalam  menguak bermacam perbuatan kesalahan. Kita hendak jalani  koordinasi  dengan  cara  intens  supaya Perda  pemasangan  Kamera  pengaman  lekas terkabul.
kepada angkutan online pula Organda serupa  sekali  tidak  anti  kepada  angkutan online.  Cuma  saja  mereka  memohon  supaya kompetisi  dilapangan  bisa  dicoba  dengan cara segar sebab dikala ini sudada diatur oleh penguasa  ketentuannya.  Beliau  mengatakan kelakuan  demo  tertunda  dicoba  sebab mereka  mau  memandang  gimana  intensitas dari  Penguasa  Provinsi.  dikala  ini  jumlah angkutan  online  mereka  sadari  terdapat puluhan  ribu  tetapi  Frans  mengatakan  yang cocok  dengan  Peraturan  Gubernur  cuma diperbolehkan 3500 alat transportasi.

## 5. SIMPULAN
a. Kedudukan Kepolisian Sabhara Polrestabes  Area  Dalam  Mengatasi Kejahatan melaksanakan langlang yang  dicoba  oleh  2  orang  badan  polri ataupun lebih selaku upaya
menghindari  bertemunya  hasrat  serta peluang,  dengan  jalur  menghadiri,
menjelajahi, mencermati ataupun mencermati  suasana  serta  situasi  yang diperkirakan  hendak  memunculkan seluruh  wujud  pelanggaran,  kesalahan ataupun  kendala  kamtibmas  serta ataupun  perbuatan  kejahatan  atau pelanggaran  hukum  yang  menuntut ataupun  perlunya  kedatangan  badan polri( Police
Hazard) buat
melaksanakan  aksi  kepolisian  untuk
terpeliharanya kedisiplinan serta menjamin keamanan biasa warga. b . Penindakan Serta Hambatan Kedudukan  Sabhara  Polrestabes  Area Dalam Menanggulangi Kelakuan Kejahatan  usaha  penangkalan  yang dicoba  mulai  dari  aksi  preemtif,  aksi melindungi,  serta  aksi  represif.  3  aksi ini  dicoba  buat  menghindari  kejahatan di  Kota  Area,  aksi  preemtif  yang dicoba  pihak  kepolisian  pada  warga merupakan berikan uraian serta wawasan dalam menghindari kesalahan.“ Aparat melaksanakan binluh, kunjung, DDS, Dilema Solving( Bhabinkamtibmas), kerjasama  dengan  pihak  lembaga  lain, aksi  melindungi(  penangkalan)  pula senantiasa  dicoba  aparat  semacam melaksanakan  kontrol,  pengawasan, langlang,  serta  razia.“  Penangkalan yang dicoba semacam langlang itu buat memantau  tempat-  tempat  yang  rawan hendak  kejahatan,  paling  utama  buat kesalahan
jalanan, hendak
melaksanakan  aksi  represif  sehabis sukses menguak para pelakon kesalahan.“Dimana,  aparat  hendak menguak jaringan mereka bagus kesalahan curanmor, curas, curat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Cet.
Ke-I,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2008.
----------------, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Cet  ke-I,  Jakarta  :  Media  Grafika, 2008.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Djamin,  Awaludin, Masalah  dan  Issue
Manajemen  Polisi  dalam  Era Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, 2005. Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,  Edisi  ke-II ,  Jakarta  :
Sinar Garfika, 2009.
_____________, Bunga  Rampai  Hukum Pidana Dan Acara Pidana , Jakarta
: Ghalia Indonesia, 1986
Lamintang,P.  A.  F., Dasar-dasar  Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984
Mulyadi, Mahmud., Kepolisian dalam Sistem Peradilan  Pidana ,  USU  Press,
Medan, 2009
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
, Lembaga Penelitian dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Rusli, Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta:  UII  Press,
2011 Sianturi  R.  S, Asas-asas  Hukum  Pidana  di
Indonesia dan Penerapannya , Jakarta : Alumni AHAEM-
PATEHAEM, 1986
Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan
Masyarakat ,  Bandung  :  Sinar  Baru,
1983 Soekanto,  Soerjono, Faktor-faktor  yang mempengaruuhi Penegakan
Hukum, Jakarta  :  RajaGrafindo Persada, 2013.

## B. Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia Keputusan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2002 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan  Kapolri  No.  Pol.  Kep/54/X/2002 tanggal  17  Oktober  2002  tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan- satuan  Organisasi  pada  Tingkat Kewilayahan; Keputusan  Kapolri  No.Pol.  Kep/37/IX/2004
tanggal  9  September  2004  tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) TA. 2005-2009; Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September  2004  tentang  Program Pembangunan  Polri  TA.  2005- 2009; Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober  2005  tentang  Kebijakan dan  Strategi  Penerapan  Model Perpolisian  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/431/VII/2006  tanggal  1  Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas; Surat Keputusan Kapolri No. Pol.
Skep/432/VII/2006  tanggal  1  Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi  Operasional  Polri  dengan Pendekatan Polmas;

## C. Jurnal Ilmiah
Devi,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN  HUKUM BAGI  PENANAMAN  MODAL  ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:
Tinjauan
Yuridis
Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1,  n.  2,  p.  142-153,  july  2019.  ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnalrectum/article/view/227 >.
Devi,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda  Marsaulina.

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK  ATAS  TANAH
MELALUI  PROYEK  PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb.  2019.
ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index. php/jurnalrectum/article/view/110 >.
Devi, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  E-COMMERCE  MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p.  119-128,  july 2020.  ISSN  2684-7973.  Available  at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.ph p/jurnalrectum/article/view/644 >.
Devi,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi  Juli
Rosani; PRATIWI, Rani
Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI DAERAH  STUDI  PELAKSANAAN  DI UNIT  PELAYANAN  PAJAK  DAERAH SAMSAT  KOTA  BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3,  n.  2,  p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnalrectum/article/view/1177 >