Vol. 5, no. 1 (Maret-2024), pp. 53-66, doi: 10.15575/as.v2i2.14327

## EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT
Eneng Nuraeni 1 , Nurul Hasana 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
*Correpondence: enengnuraeni@uinsgd.ac.id

## Abstract
The marriage age paradigm often invites debate both for and against the arguments that underlie it. Law No. 1 of 1974 as the first legal umbrella stipulates that the age of marriage for men is 19 years and women is 16 years. The presence of this law was considered to be still irrelevant so it was replaced by Law Number 16 of 2019, namely the legal age limit for marriage for men and women is 19 years. But even so, the phenomenon is not like that. Several cities in West Java are still recorded as having early marriages with various backgrounds, ranging from the economic downturn, the drop in education, even the inherent culture of marrying off their children at a young age. This study used a qualitative method located at the Religious Courts in West Java, with samples from the Sumedang District Religious Court, the Bekasi City Religious Court, and the Subang District Religious Court. As for the results of this study, the government has tried to prevent early marriage by issuing Law 16 of 2019, but in its implementation, a number of cases of early marriage were found in West Java. As for the problem of implementing Law Number 16 of 2019 in West Java, it is caused by socialization that has not been comprehensive and not programmed. Meanwhile, efforts to map and harmonize policies continue to be carried out by the government through strengthening coordination involving stakeholders with the aim that regulations at the central and regional levels support each other.
Keyword : Early Marriage, Age, and the Act

## Abstrak
Paradigma  usia  pernikahan  seringkali  mengundang  perdebatan  baik  secara  pro  maupun kontra  dengan  argumentasi  yang  melandasinya.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki- laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan  pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah  melekat  untuk  menikahkan  anaknya  pada  usia  belia.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualtitatif  yang  berlokasi  di  Pengadilan  Agama  di  Jawa  Barat,  dengan  sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama  Kabupaten  Subang.  Adapun  hasil  penelitian  ini  pemerintah  sudah  berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun  dalam  pelaksanaannya  masih  ditemukan  sejumlah  kasus  pernikahan  dini  di  Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
melalui  penguatan  koodinasi  yang  melibatkan steakholder dengan  tujuan  regulasi  tingkat pusat dan daerah saling mendukung.
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Usia, dan Undang-Undang

## Pendahuluan
Mengacu  pada  berbagai  definisi  operasional,  pernikahan  dapat  diartikan  sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang disahkan secara agama dan negara dengan tujuan memenuhi hajat bilologis dan mendapatkan ketentraman secara  lahir  serta  batin. 1 Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  perkawinan  mempunyai akibat hukum, perkawinan menyangkut hak dan kewajiban timbal balik dan bertujuan untuk menciptakan  hubungan  sosial  yang  berdasarkan  gotong  royong.  Karena  perkawinan menyangkut  pelaksanaan  agama,  maka  menyangkut  tujuan/niat  untuk  mengharap  ridha Allah  SWT. 2 Dengan  adanya  perkawinan,  kedua  belah  pihak  mendapatkan  peran  dan tanggung  jawabnya  masing-masing  dalam  rumah  tangga,  yaitu  membesarkan  dan melegitimasi  keturunan. 3 Oleh  karena  itulah,  kematangan  usia  dalam  mengarungi  rumah tangga perlu diperhatikan, mengingat sisi kedewasaan berdasarkan undang-undang menjadi tolok ukur penting dalam menghindari kapasitas terjadinya perceraian.
Sementara itu, fakta di lapangan latar belakang terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai latar belakang. Contoh yang sering ditermui adalah kebiasaan daerah pedesaan yang sangat rentan menikahkan anak-anaknya walau dalam kondisi masih terbilang  muda dengan motif putus sekolah, persoalan ekonomi bahkan alasan berlandaskan agama dimana orang  tua  lebih  mengambil  langkah  menikahkan  anaknya  untuk  menghindari  perzinahan atau pergaulan bebas.
Pernikahan dini terjadi hampir di seluruh dunia, pada negara berkembang khususnya. Berbagai latar belakag atau alasan menjadi landasan kuat yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi. Di antaranya adalah budaya yang tertanam dalam masyarakat, pola pikir orang tua,  agama,  ekonomi  dan  berbagai  aspek  lainnya. 4 Pernikahan  tersebut  tentunya  sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan hak melanjutkan pendidikannya. Selain itu pernikahan  dini  juga  dapat  mengakibatkan  seorang  anak  perempuan  menghadapi  risiko kematian  ketika  melahirkan  dibandingkan  dengan  perempuan  yang  sudah  cukup  umur. Dampak lainnya misalnya dapat menimbulkan dampak psikologis seperti kecemasan, depresi bahkan  bunuh  diri. 5 Risiko  lain  dari  pernikahan  dini  adalah  terjadinya  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  menurut  penelitian  plan  (dalam  Djamilah  2014),  menjelaskan bahwa  perkawinan  usia  muda  sangat  rentan  terjadinya  KDRT.  Sebanyak  44%  anak perempuan yang melakukan pernikahan dini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi, sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah. Data tersebut
1 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1979), 19.
2 Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah (Jakarta: Kaffah Learning Center, 2019).
3 Jamaludin dan Nanda, Hukum Perkawinan (Pare-Pare: Unimal Press, 2016).
4 Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini di Indonesia,” Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 12, no. 1 (2018): 142 – 49. 5 Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak” XIV, no. 1 (2020): 50– 63.
menunjukkan bahwa hasil dari pernikahan dini menjadikan ketidaksiapan pasangan suami istri dalam membangun ikatan rumah tangga. 6
Apabila dibandingkan dengan dampak negatif yang diberikan, cukup minim dampak positif  dari  pernikahan  dini.  Pertama,  ialah  untuk  menghindari  perilaku  seks  bebas  dan penyakit  seputar  seks  atau  organ  reproduksi  kedua  pasangan  remaja  tersebut  diputuskan untuk menikah. Kedua, untuk memangkas jarak usia yang jauh antara anak dan orang tua maka pernikahan dilakukan sesegera mungkin, sehingga pasangan remaja tersebut memiliki anak  dan  ketika  pasangan  remaja  tersebut  beranjak  usia  tua  mereka  tidak  lagi  memiliki tanggungan  balita atau anak  di  bawah  tanggung jawab  mereka.  Selain  itu,  dalam  konteks agama, pernikahan dini dapat menghindarkan pasangan remaja dari zina dan perilaku seks bebas,  hal  ini  disebabkan  karena  kebutuhan  seksual  pasangan  remaja  tersebut  sudah terpenuhi melalui pernikahan dini. 7
Di  daerah  pedesaan,  pernikahan  dini  umumnya  masih  dianggap  sebagai  hal  yang biasa terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya  pernikahan  dini.  Di  daerah-daerah  tersebut  biasanya  masih  terdapat  peristiwa perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, ditambah lagi dengan letak geografis yang cukup sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan pernikahan dini banyak terjadi. 8
Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53  juta.  Adapun  mengenai  fenomena  empirik  mengenai  data  pernikahan  dini  di  Jawa Barat,  dicontohkan  oleh  Kabupaten  Sumedang  yang  sejak  kurun  waktu  3  tahun  terakhir masih terdapat problem mengenai pernikahan dini, yakni pada tahun 2019 sebanyak 130 perkara,  pada  tahun  2020  sebanyak  467  perkara,  dan  tahun  2021  sebanyak  294  perkara. Kemudian  kota lainnya  yang  tinggi  dengan  masalah  pernikahan  dini  adalah Kota  Bekasi. Meskipun  tsebagai  kota  yang  mayoritas  penduduknya  terbilang  modern,  namun  di  Kota Bekasi  sendiri,  fenomena  empirik  dispensasi  nikah  pada  tahun  2019  adalah  sebanyak  23 perkara, tahun 2020 sebanyak 61 perkara, dan 2021 sebanyak 46 perkara dan tahun 2022 sampai bulan Juni sebanyak 17 perkara. Hal ini tentunya menjadi bahan kajian penulis dalam mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Paradigma  usia  pernikahan  memang  tidak  perah  surut  untuk  dijadikan  kajian pembahasan, bahkan seringkali mengundang perdebatan klimaks baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang masing-masing yang melandasinya. Hal yang sama berlaku untuk kasus di mana UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum perkawinan menurut undang-undang pertama adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Keberadaan undang-undang ini masih dianggap tidak relevan dan digantikan oleh Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Dengan  kata  lain,  usia  perkawinan  bagi  laki-laki  dan
6 Farah Tri Apriliani dkk., “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga,” 2020, 90– 99.
7 Fenomena Pernikahan dan Anak Di, “Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan” 17, no. 01 (2023):
21 – 27. 8 Adinda Hermambang dkk., “Faktor -faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia” 16, no. 1 (2021): 1– 12, https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428.
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
perempuan adalah 19 tahun. Namun meskipun dasar yuridis telah ada, fenomena di lapangan memang tidak bisa dihindari.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang masih terbilang belum cukup lama disahkan. Sehingga hal inilah yang membuat daya tarik penulis untuk membahas lebih jauh dan lebih luas mengenai pernikahan dini di Jawa Barat, mengingat masih ditemukan adanya dispensasi  nikah  pada  beberapa  Pengadilan  di  Jawa  Barat  yang  terbukti  belum  mampu menekan angka pernikahan dini setiap tahunnya.
Sebagai  bahan  perbandingan,  penulis  menemukan  beberapa  penelitian  terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yakni Penelitian yang ditulis oleh Reni Kartikawati Djamilah, dengan judul Dampak Perkawinan Anak di Indonesia dalam Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, Penelitian yang ditulis oleh Lindha Pradipti Oktarina, dengan judul Permaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2015,  Jurnal yang ditulis oleh Surmiati Ali, dengan judul Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perpective and Religion As  Well As The Problem) dalam  Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vol.  12  Nomor  2  Tahun  2015,  Jurnal  yang  ditulis  oleh Hasan  Bastomi  dengan  judul  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkwinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), dalam Jurnal Yudisia Vol.  7  Nomor  2  Tahun  2016,  Penelitian  yang  ditulis  oleh  Nazli  Halawani,  dengan  judul Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Terhadap Remaja Putri (2017) dalam Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 tahun 2017, Penelitian yang ditulis oleh Bani Syarif Maula dengan  judul  Perlindungan  Perempuan  dalam  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  (Sebuah Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, dalam Jurnal Yinyang Vol. 14 Nomor 1 Tahun 2019, Penelitian yang ditulis oleh Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nompr 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Terkait  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dalam Jurnal Dialektka Hukum, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2020, Penelitian yang ditulis oleh Rini Heryanti, dengan judul Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan dalam Jurnal Isu Constituendum Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2021.
Jika beberapa riset diatas lebih mengkaji pada dampak pernikahan dini, maka riset yang akan dilakukan dalam penelitian ini, lebih difokuskan mengkaji ke-efektifan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Oleh  karena  itu,  dari  sinilah  peneliti  dapat  melakukan analisa dengan mengacu pada data di kota tertentu yang dijadikan sample penelitian pada Pengadilan Agama di Jawa Barat. Sehingga nanti akan terdeteksi apakah dengan disahkannya undang-undang  ini,  problematika  pernikahan  di  Jawa  Barat  dapat  melandai  ataukah sebaliknya.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama  Jawa  Barat,  dengan  objek  penelitian  dispensasi  kawin  pada  beberapa  Pengadilan
Agama di Jawa Barat. Sementara itu, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan pencarian  data  di  lapangan  melalui sample Pengadilan  Agama  Kota  Bogor,  Pengadilan Agama  Kabupaten  Sumedang,  Pengadilan  Agama  Kota  Bekasi,  dan  Pengadilan  Agama Kabupaten Subang serta data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

## Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Subang
Berdasarkan data yang ada, faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di wilayah subang yaitu mengakar kuatnya latar belakang imitasi atau meniru perilaku orang tuanya yang pada  zaman  dahulu sama-sama  melakukan  pernikahan  dalam  rentang  usia  yang  terbilang muda.  Sehingga  budaya  ini  menjadi  suatu  kebiasan 9 Adapun  faktor  lainnya  yakni  kondisi ekonomi, sehingga banyak orang tua yang bimbang dan memilih jalan pintas menikahkan anaknya dengan tujuan mengurangi tanggungan. Kemudian faktor pendidikan juga menjadi salah satu indikator yang menyebabkan pernikahan dini. Akses jarak ke sekolah yang sangat jauh  juga  dijadikan  alasan  banyak  anak-anak  yang  lebih  memilih  menikah  dari  pada mengenyam bangku sekolah.
Permasalahan pernikahan dini, tidak hanya stagnan sampai pada tahap itu. Malah lebih meluas lagi dengan berbagai dampak yang dialami, salah satunya adalah melonjaknya angka perceraian sebagai dampak nyata usia yang belum dikategorikan matang, mental peran dalam  rumah  tangga  yang  rentan,  pola  kedewasaan  berpikir  yang  masih  pendek,  bahkan adanya  campur  tangan  orang  tua  karena  belum  mandirinya  suami  isteri  dalam  membina rumah tangga.
Sebagian besar perceraian di Kabupaten Subang diputuskan oleh Pengadilan Agama akbiat faktor ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Terkait dispensasi nikah, Pengadilan Agama Subang juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, mereka yang ingin menikah harus matang dan mapan secara finansial untuk menghindari perceraian di kemudian hari.
Berdasarkan  data  pertengahan  pada  bulan  Januari  hingga  Desember  tahun  2020, angka  perceraian  secara  spesifik  telah  mencapai  lebih  dari  4.800  kasus  dan  hal  ini  jelas meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun latar belakang terjadinya perceraian diakibatkan faktor  ekonomi  yang  mencapai  2.885  perkara  dari  total  3.770  perkara.  Sementara  itu, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terus menerus terjadi sehingga  mencapai 661 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 157 perkara, terkena kasus hukum dan menjalani masa tehanan sebanyak 22 perkara, poligami ilegal sebanyak 19 kasus, keluar dari Agama  Islam  sebanyak  13  perkara  dan  kasus  zina  sebanyak  1  perkara.  Adapun  secara keseluruhan, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang mencapai 5.449 perkara
9 Ida Ayu Nyoman Saskara, “Pernikahan Dini dan Budaya,” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 11, no. 1 (2018): 1.
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
setelah  ditambahkan  sisa  perkara  pada  tahun  2019  sebanyak  531  perkara  serta  berhasil diputus sebanyak 4.996 dan tersisa 435 dan dilanjutkan persidangan pada tahun 2021. 10
Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diterapkan, namun dalam praktiknya,  fenomena  pernikahan  dini  di  Pengadilan  Agama  Subang  masih  ada.  Sebagai sampelnya,  peneliti  mengambil  contoh  data  dispensasi  kawin  yang  telah  tercatat  di Pengadilan Agama Subang periode 11 Juni- 1Agustus 2022 tercatat 10 perkara dengan status 8 perkara minutasi, 1 perkara penunjukan juru sita, dan 1 perkara pada tahap persidangan.
Praktik pernikahan dini di Jawa Barat memang bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru di masyarakat. Walaupun aturan standar usia telah diubah, namun dalam kenyataannya masih  ada  saja  masyarakat  yang  tetap  menikahkan  putra-putrinya  meski  masih  dibawah umur.    Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  tugas  kita  bersama  untuk  terus  menyuarakan regulasi baru yang dibuat pemerintah dalam menekan terjadinya pernikahan dini.
Selain dari faktor ekonomi dan pendidikan, pergaulan remaja saat ini juga masuk ke dalam  indikasi  latar  belakang  terjadinya  pernikahan  dini.  Pergaulan  yang  tidak  terbatas bahkan free  sex pada  remaja  hingga  terjadinya  suatu  kehamilan  menjadi  sesuatu  hal  yang seringkali menjadi alasan pernikahan dini. 11
Sebagaimana  berdasarkan  informasi  dari  P2TPA  Purwakarta  yang  menyatakan bahwa hampir 75% anak remaja dengan rentan usia 15-17 tahun sudah dalam kondisi tidak virgin.  Mayoritas  dari  mereka  mengaku    kehilangan  kehormatan  sebagai  wanita  akibat pergaulan  tanpa  batas  dengan  lawan  jenis.  Kemudian  sebagian  yang  lain  ada  juga  yang awalnya di perkosa lalu menikah dini. Bahkan ada juga yang mengaku masuk jaringan human traficking karena mengikuti trend teman-temannya untuk membeli barang-barang branded. 12 Tingkat  pendapatan  orang  tua  yang  menengah  kebawah  sehingga  tidak  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga,  menjadikan  anak-anak  mereka  kehilangan  arah. 13 Trend barang-barang  mewah  menjadikan  alasan  mereka  untuk  melakukan  aksi  nekad  dalam mengikuti life style untuk terlihat high class.

## Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Bogor
Menurut data Pusat Studi Gender pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dengan hampir 2 juta anak di bawah usia 15 tahun dari 7,3 juta orang perempuan  Indonesia,  bahkan  dibawah  usia  15  tahun.  Adapun  Jawa  Barat  menempati peringkat ke-6 dari 34 negara bagian dan salah satunya Kota Bogor dengan angka pernikahan anak yang sangat tinggi. 14
10 Ade Rahayu Prihartini dan Rosidah, “Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang,” Maret 2019,
https://media.neliti.com/media/publications/330887.
11 Adinda  Hermambang  dkk.,  “Faktor -Faktor  yang  Mempengaruhi  Pernikahan  Usia  Dini  di Indonesia,” Jurnal Kependudukan Indonesia 16, no. 1 (2021): 2. 12 Nur Aisyah Jamil, Human Trafficking, Agustus 2021.
13 Desi Hermarany Lubis, Razia Begum Suroyo, dan dkk, “Pernikahan Usia  Muda pada Pasangan Suami Istri,” Jurnal Kesehatan 3, no. 2 (2020): 7.
14 BPSI,  “Kemajuan  yang  Tertunda:  Analisis  Data  Perkawinan  Usia  Anak  di  Indonesia,”  2017, https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan- usia-anak-di-indonesia.pdf.
Perceraian sering terjadi pada pasangan muda yang menikah kurang dari 10 tahun. Angka pernikahan anak yang tinggi di Jawa Barat berujung pada perceraian. Khusus kasus pada Kota Bogor, fenomena sosial yang belakangan ini terjadi adalah puncak pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Bahkan angka kehamilan antara usia 16 dan 19 tahun dapat terbilang  tinggi.  Selain  itu,  sejarah  fenomena  pernikahan  dini  di  Bogor  juga  disebabkan karena  wanita  hamil  sebelum  menikah  serta  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang menyebabkan sering terjadi pernikahan di desa-desa. Bahkan terdapat beberapa pasangan yang menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya. 15
Berdasarkan  data  lima  tahun  terakhir,  usia  pernikahan  di  bawah  16  tahun  masih memiliki angka yang tinggi yaitu 32.526 orang, dengan rata-rata tingkat penurunan lebih dari 750  pertahun. 16 Sebagai  contoh,  peneliti  mengumpulkan  data  perkawinan  di  Pengadilan Agama Bogor antara 9 Juni hingga 1 Agustus 2022 yakni 3 dengan status perkara sidang pertama dan 7 perkara dengan status minutasi.

## Perkara Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Bekasi
Mengenai latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kota Bekasi berdasarkan data Komisi Perlindungan Daerah (KPAD) Kota Bekasi umumnya dipaksa menikah oleh orang tua. Sebagai contohnya ada sekitar 60 % anak-anak yang menikah muda dan kebanyakan dipaksa orang tuanya. Ada yang masih SMP, bahkan ada juga yang masih SD sudah dipaksa menikah. 17 Adapun yang menjadi faktor utama pernikahan dini ialah ekonomi dan pola pikir yang  salah.  Selain  itu,  mayoritas  orang  tuanya  bekerja  sebagai  buruh  tani  atau  nelayan. Mereka tidak lagi memikirkan masa depan anakna. Adapun hal lainnya, ialah kasus pelecehan atau pemerkosaan, pergaulan bebas, dan rendahnya tingkat pendidikan.
Data Central    Statistic  Agency pada  tahun  2017  menggambarkan  bahwa  presentasi pernikahan dini sekitar 94,72 % dikarenakan putus sekolah. 18 Sehingga,  rendahnya tingkat pendidikan  menjadikan  anak-anak  yang  seharusnya  mengenyam  bangku  sekolah  menjadi terbengkalai  dalam  segi  pengetahuan.  Mereka  dituntut  untuk  turut  serta  membantu pekerjaan orang tua, atau jika tidak demikian mereka diberikan pilihan untuk menjalin rumah tangga dengan dalih meringankan beban orang tua. Hal terebut dimaksudkan agar peran dan tanggung jawab orang tua beralih kepada suami anaknya secara penuh.
Selain pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan juga berpengaruh pada kehidupan sebuah  keluarga.  Orang  tua  dengan  ekonomi  yang  cukup  cenderung  akan  fokus  untuk membesarkan anak-anaknya, bahkan menyiapkan pendidikan terbaik hingga anak tersebut dewasa. Sebaliknya, taraf orang tua dengan strata ekonominya menengah  kebawah malah akan mempunyai pola berpikir untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk masuk kategori usia pernikahan. Pola berpikir orang tua seperti inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya pernikahan dini.
15 Ani  Yumarni  dan  Endeh  Suhartini,  “Perkawinan  Bawah  Umur  dan  Potensi  Perceraian  (Studi Kewenangan Wilayah Kota Bogor),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 1 (2019): 4. 16 Pengadilan Agama Bogor, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadian Agama Bogor,” 2022, https://sipp.pa-bogor.go.id/.
17 Rojak, Mantan Komisioner KPAD, Pernikahan Dini, Mei 2018.
18 Diah  Rahayu  dan  Stefanny  Ayu  Danny,  “Social  Stigma  in  Adolescents  Who  Early  Marriage  at School Age,” International Journal of Social Science and Business 5, no. 4 (2021).
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
Disinilah  pentingnya  menerapkan sex  education pada  anak-anak  sejak  ini,  agar  saat beranjak remaja mereka paham dampak apa saja yang akan terjadi saat mereka melakukan pergaulan bebas. Seperti pernikahan dini, kehamilan di usia muda, resiko melahirkan yang belum  waktunya,  tingkat  perceraian  yang  mendominasi,  bahkan  benturan  psikologis  saat pasca perceraian di usia muda.
Selain  perceraian,  resiko  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  cukup mendominasi. Suami yang belum cukup matang dalam mengelola emosi akan cenderung beresiko lebih tinggi untuk melakukan KDRT, terlebih diiringi dengan ekonomi yang sulit, lapangan pekerjaan yang tidak sesuai karena belum cukup umur, serta tingkat kedewasaan dalam bersikap satu sama lain sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

## Implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap  Praktik Pernikahan pada Masyarakat di Jawa Barat
Berdasarkan regulasi yang ada, usia perkawinan di Indonesia memang telah diatur sedemikian rupa dengan ketetapan yang dihasilkan dari berbagai kajian yang di dasarkan pada sejumlah aspek tertentu. Meskipun pada awalnya menuai perdebatan yang cukup kompleks, namun dengan segala dinamikanya melahirkan sebuah consensus Bersama mengenai batas usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 19
Seperti halnya sejarah mencatat bahwa undang-undang perkawinan Indonesia telah memicu  banyak  perdebatan  tentang  usia  perkawinan  dan  bahkan  tentang  batas  usia minimum usia pernikahan itu sendiri. Meskipun saat ini, usia menikah merupakan variabel individu, hal itu dapat mempengaruhi banyak faktor seperti demografi, tingkat pendidikan, serta antisipasi masyarakat yang memprediksi terjadinya pernikahan dan perceraian.
Oleh karena itu, usia perkawinan saat ini menjadi masalah yang sangat penting, serta harus mendapat perhatian khusus dalam undang-undang. Selama lebih dari 45 tahun UU No. 1 Tahun 1944 seringkali diperdebatkan oleh sebagian kalangan feminis dan pemerhati hak anak, mengenai batas usia yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagai anak di bawah umur didefinisikan dalam Pasal 1(1) UU Nombor 23 Tahun 2002 sebagai seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun. Adapun amandemen terhadap Pasal 7(1) Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  secara  resmi  menetapkan  batas  usia  pernikahan  antara  pria  dan  wanita menjadi berusia 19 tahun. 20
Melalui kebijakan undang-undang yang saat ini menaikkan standar batasan usia sah perkawinan menjadi 19 tahun dengan tujuan menghindari diskriminasi terhadap perempuan. Hal  tersebut  dikarenakan  perempuan  memulai  keluarga  lebih  cepat  daripada  laki-laki sehubungan dengan pemisahan usia antara laki-laki dan perempuan. Usia 19 tahun dianggap sebagai usia kematangan fisik dan mental di mana pernikahan dapat berhasil tanpa perceraian dan anak-anak yang terlahir nantinya akan tumbuh dengan baik.
19 Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun  1974  Dengan  Multiperspektif,” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam 6,  no.  2  (1 Desember 2015): 5. 20 Muhammad  Jihadul  Hayat,  “Historitas  dan  Tujuan  Aturan  Usia  Minimal  Perkawinan  dalam Perundang- Undangan Keluarga Muslim dan Negara Muslim,” Jurnal Equitable 2018, no. 1 (2018): 3.
Dengan demikian, diharapkan tingkat perceraian akan mengalami penurunan setiap tahunnya.  Terjadinya  pernikahan  dini  dalam  usia  yang  belum  cukup  hanya  akan menimbulkan banyak konflik rumah tangga. Pola berpikir yang belum matang, cendrerung membuat pasangan suami isteri masih menggunakan standar ego yang cukup tinggi, sehingga apabila terjadi pertengkaran, maka perceraian dipilih sebagai solusi dari pertengkaran yang terjadi. Belum lagi jika terjadi kehamilan terlalu dini, secara mental tidak akan siap dan secara kesehatan sangat beresiko.
Sebagaimana  saat  ini  pemerintah  mulai  memberikan  perhatian  khusus  melalui penjaminan  hak-hak  masyarakat  dengan  mengubah  UU  No  16  Tahun  2019  tentang  UU Perkawinan.  Undang-undang  Perkawinan  memungkinkan  terciptanya  keluarga  dan kelangsungan keturunan, menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak mereka atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. “Kita berharap pelaksanaannya tetap berjalan seperti yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2019, karena dalam UU tersebut telah dijelaskan  manfaat  dan  tujuan  dari  perubahan  yang  akan  dilakukan.  Namun  demikian, meskipun pemerintah berusaha melakukan upaya, masih saja terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan  di  lapangan  ataupun  masyarakat.  Bahkan  sejak  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  angka  pernikahan  anak  di  bawah  umur  masih  tinggi. Sementara  itu,  latar  belakang  terjadinya  pernikahan  dini  di  Jawa  Barat  antara  lain  daerah Subang,  Bekasi  dan  Bogor  dengan  berbagai  alasan.  Tingkat  ekonomi  yang  rendah menyebabkan  anak-anak di  beberapa  daerah  mengalami  penurunan  pendidikan,  sehingga orang tua mempersingkatnya dengan menikahkan anaknya untuk mengurangi beban. Selain faktor tradisi yang sulit dihindari, masyarakat yang mengikuti budaya tersebut secara turun temurun  percaya  bahwa  pernikahan  dini  adalah  hal  yang  biasa,  meskipun  mereka menganggap  itu  sebagai  tanda  bahwa  putra  putri  mereka  telah  mencapai  tingkat  dewasa. Sehingga dalam hal ini orang tua merupakan faktor kuat untuk mendorong pasangan agar pernikahan dapat berlangsung dengan cepat.
Oleh karena itu, dalam menyikapi hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan  menaikkan  standar  usia  perkawinan  menjadi  19  tahun  seolah  memberikan  angin segar,  sekaligus  konsekuensi  peningkatan  jumlah kasus  perkawinan yang  semakin  sedikit. Namun berdasarkan hal tersebut manfaat yang dihasilkan dari adanya undang-undang ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Buktinya, maraknya pernikahan di bawah umur menjadi  sebuah  paradoks  yang  memunculkan  berbagai  argumentasi,  ada yang  didasarkan pada hal-hal realistis yang sebenarnya dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dan ada pula yang berspekulasi bahwa menikah adalah sebuah keputusan. dibuat berdasarkan peraturan yang mengikat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila menjunjung tinggi aturan-aturan dan kepercayaan agamanya. Kemudian jika semua pernikahan dicatat sesuai dengan aturan dan peraturan. Namun, yang perlu dijabarkan lebih spesifik  adalah  mengenai  batasan  usia  minimum  untuk  menikah  yang  diperbolehkan berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni diantaranya, perkawinan diperbolehkan apabila laki- laki  dan  perempuan  berumur  19  tahun,  jika  usia  yang  dipersyaratkan  dalam  ayat  (1)
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
terlampaui, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan grasi di pengadilan dalam keadaan darurat dengan bukti yang cukup, eksepsi pengadilan pada ayat 2 harus  mendengar  pendapat  kedua  belah  pihak  mempelai  pria  yang  akan  menyelesaikan perkawinan, serta etentuan tentang syarat salah satu atau kedua orang tua calon pasangan pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga untuk permohonan pembebasan pasal 6 ayat 3 (6).
Secara payung hukum, perkawinan di bawah umur adalah ketika seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  menikah  sebelum  usia  19  tahun.  Dengan  kata  lain,  perkawinan sebelum usia 19 tahun dianggap sebagai perkawinan anak. Perkawinan sebelum usia 19 tahun dilarang  oleh  undang-undang,  tetapi  jika  kedua  mempelai  masih  di  bawah  umur,  mereka hanya dapat menikah dengan hak izin orang tua. Namun, undang-undang tetap menetapkan syarat usia 19 tahun, meski sebetulnya undang-undang melarang pernikahan dini. 21 Dalam hal  ini  dapat  diukur  bahwa  aspek  pernikahan  harus  memenuhi  kemampuan  secara  non material  seperti  kesiapan  fisik  dan  cukup  usia,  serta  kemampuan  secara  material  yakni kesanggupan dalam memenuhi biaya mahar dan nafkah.
Sebagaimana Pasal 7(2) memberikan keberatan terhadap pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun, yaitu orang tua dari seorang pria dari seorang wanita yang mencari pengadilan secara kebetulan. Di sisi lain, sesuai ketentuan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan tahun 2009 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(2) UU Tahun 2019 mengenai usia pernikahan, bahwa hakim  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  diskresi  dalam  mengajukan  surat  nikah, sekaligus berperan untuk menjelaskan bahwa surat izin pernikahan tersebut bukan berarti melegalkan  semua  pihak  yang  hendak  melakukan  pernikahan  dini  serta  tidak  diberikan kepada setiap pasangan yang hendak mengajukan dispensasi kawin.
Namun,  yang  harus  diperhatikan  dalam  regulasi  perkawinan  di  sini  adalah urgensinya.  Secara  spesifik  syaratnya  tidak  disebutkan  dalam  undang-undang,  tetapi setidaknya  dapat  menjadi  kepentingan  undang-undang  ketika  hakim  Pengadilan  Agama memutuskan atau mengadili suatu permohonan pembatalan. Oleh karena itu, hakim harus meneliti,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  ada  dalam masyarakat  dengan  segala  hukumnya.  Sehingga  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada.
Sementara itu, dampak yang dihasilkan dari adanya praktik pernikahan dini selain dari  perceraian  ialah  kekhawatiran  secara  psikologis  pasca  perceraian  itu  sendiri.  Secara psikologis, wanita yang telah mengalami perceraian  akan mengalami benturan secara psikis, bahkan  trauma  saat  kelak  menjalin  kembali  rumah  tangga  yang  baru.  Kebanyakan  dari mereka yang sudah bercerai rata-rata lebih memilih bekerja ke luar kota. Hal inilah yang kemudian menjadikan tingkat kepadatan penduduk kota lebih padat dari pedesaan, sehingga terjadi ledakan penduduk.
21 Taufiq  Hidayat  dan  Raihanah  Azahari,  “The  Concept  of  Istita’ah  Al - Ba’ah  in  Marriage,” Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 17, no. 2 (2020): 9.
Oleh karena itulah, sosialisasi mengenai regulasi yang baru mengenai standar usia pernikahan  harus  segera  tersampaikan  secara  merata  kepada  masyarakat,  dengan  tujuan semakin banyak masyarakat yang tahu maka masyarakat akan mulai menerapkan aturan baru tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin minim informasi terkait aturan baru batasan usia pernikahan, maka fenomena pernikahan dini di Jawa Barat akan terus menerus terjadi.
Sikap aware pemerintah  dan  terhadap  regulasi  baru  ini  sangatlah  penting  untuk diterima  masyarakat.  Sebab  sekuat  apapun  pemerintah  membuat  peraturan  baru,  namun dengan minimnya prospek dan sosialisasi maka aturan baru tersebut tidak akan terealisasi sesuai dengan visi dan misi.

## Problem Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan pada Masyarakat di Jawa Barat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pihak  Pengadilan  Agama  di  Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan undang-undang mengenai usia dalam UU No  16  Tahun  2019  merupakan  langkah  maju  dalam  pendewasaan  khususnya  Pengadilan Agama sebagai upaya dalam mencegah praktik perkawinan anak di masa mendatang di Jawa Barat.  Walaupun  dalam  kenyataannya  masyarakat  Jawa  Barat  tampaknya  masih  belum merasakan dampak langsung terhadap perubahan undang-undang ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan  sosialisasi  yang  tidak  digunakan  untuk  memberi  manfaat  dan  mendidik masyarakat. 22
Walaupun  begitu,  berdasarkan  realisasinya  undang-undang  ini  sepertinya  belum dirasakan total oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan masih adanya praktik pernikahan dini di desa-desa terpencil dengan dipengaruhi oleh adat istiadat yang turun temurun. Bahkan saat ini di kota-kota besar, trend menikah di usia muda bukan lagi menjadi suatu fenomena yang asing. Selain hal demikian, kendala yang dihadapi mengenai penyebaran aturan baru tersebut ialah belum meratanya sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat.
Dengan  adanya  perubahan  aturan  terkait  standar  minimun  usia  pernikahan  akan sangat menimbulkan dampak diantaranya, perlindungan anak, pemenuhan hak atas anak, penghindaran atas diskriminasi anak dari berbagai aspek, sseperti psikis, biologis hingga taraf perekonomian.  Oleh  karena  itu,  pengetahuan  masyarakat  akan  pembaharuan  standar minimum usia pernikahan merupakan permasalahan serius yang harus segera diketahui.
Perubahan  undang-undang  mengenai  batas  usia  perkawinan  seharusnya  berperan mencegah dampak perkawinan anak serta secara efektif menekan angka perkawinan anak setiap  tahunnya.  Mengubah  regulasi  menjadi  lebih  baik  menuntut  masyarakat  untuk mengikuti  dan  menegakkan  hukum  berdasarkan  ketaatan  dan  kerjasama.  Namun  dalam perjalanannya, masyarakat tetap perlu diedukasi melalui media sosial agar lebih memahami dan  mewaspadai  perkawinan  anak  sejak  dini.  Walaupun  dalam  kenyataan  di  lapangan, undang-undang tersebut nampaknya tidak memberikan ruang untuk edukasi atau publisitas sehingga  pada  akhirnya  masyarakat  lamban  dalam  menerima  perubahan.  Hal  inilah  yang
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …
kemudian menjadi kendala dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019.
Adapun mengenai implementasi aturan yang baru terkait batas usia pernikahan di Indonesia, dalam peraktiknya masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya dengan standar usia dibawah umur, contohnya Jawa Barat yang jika dilihat secara grafik masih belum mengalami penurunan secara signifikan. Namun  berdasarkan laporan Pengadilan Agama, beberapa  KUA  di  berbagai  kecamatan  sudah  melakukan  sosialisasi  melalui  pendekatan- pendekatan  tertentu.  Salah  satunya  adalah  melalui  koodinasi  dan  sosialisasi.  Melalui pendekatan aparat desa, maka informasi akan lebih mudah didengarkan oleh masyarakat.
Selain itu, informasi aturan baru standar usia pernikahan juga mulai disosialisasikan pada  media  sosial.  Hal  ini  cendrung  lebih  mudah  diakses  masyarakat,  selain  tidak memerlukan  waktu  dalam    melaksanakan  sosialisasi,  masyarakat  juga  akan  lebih aware terhadap edaran yang ada. Kemudian pendekatan yang ditempuh selanjutnya adalah melalui pengajian seperti majelis ta’lim, yang mana disini masyarakat cenderung lebih aktif dan besar kemungkinan  akan  menyebarkan  kepada  masyarakat  yang  lain  lagi  terkait  infomasi  yang diperoleh dari pengajian tersebut.

## Prospek Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan Pada Masyarakat di Jawa Barat
Mengenai prospek UU No 16 Tahun 2019 pada masyarakat Jawa Barat dilakukan dengan cara pembenahan dan peningkatan pelayanan yang ada yaitu dari lingkungan KUA yang  akan  membantu  implementasi  UU  No  16  Tahun  2019.  Berbagai  program  yang dimaksud  antara  lain  dukungan  terhadap  generasi  muda  sudah  menikah  dan  dalam pendidikan  awal,  menengah,  menengah  dan  tinggi.  Program  tersebut  bertujuan  untuk dilaksanakan  minimal  selama  tiga  bulan,  dan  menjadi  tugas  pokok  administrasi  selain pencatatan  perkawinan  serta  hubungan  pembinaan  anak  laki-laki  bagi  remaja  putri  usia kawin.
Dengan demikian, besar harapan kaum muda akan semakin dewasa dalam berefleksi tentang  pernikahan.  Kepatuhan  terhadap  kebijakan  ini  seringkali  ditentukan  oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan  aset yang  paling  berharga  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  proyek.  Jika tidak ada SDM maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan terlaksana dengan baik dan benar. Di  sisi  lain,  selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  keuangan  juga  merupakan  faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Dengan membatasi fenomena pernikahan anak, sumber daya yang tepat dapat digunakan untuk mengelola usia secara efektif dan efisien.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa prinsip kerjasama dan  koordinasi  belum  trlalu  efektif  dalam  pelaksanaan  hukum  perkawinan.  Hal  ini dikarenakan,  karakteristik  pemangku  kepentingan  tidak  diperhitungkan  saat mempromosikan  kebijakan,  sehingga  realisasinya  dijalankan  secara  masing-masing. Akibatnya pernikahan dini di Jawa Barat masih sering terjadi karena berbagai sebab, yang berujung pada relasi pemerintah dari berbagai lapisan masyarakat atas perubahan kebijakan ini.
Sebagai  motivasi  di  masa  yang  akan  datang,  harus  ada  perhatian  lebih  khusus berdasarkan tujuan yang jelas dan berimbang sebagaimana misi yang berkelanjutan. Dengan demikian,  kerjasama  yang  dihasilkan  tidak  hanya  efektif  sebagai  prospek  saja,  tetapi  juga berkesinambungan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan faktor-faktor  seperti  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  pemerintah  ketika  mengadakan sosialisasi sebagai edukasi kepada masyarakat.
Secara umum keseluruhan proses dan pelaksanaan STANAS PPA bertujuan untuk kemajuan  yang  lebih  efektif.    Intervensi  hulu  dan  hilir,  kemudian  dirancang  untuk mendukung penggunaan STANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan. Intervensi top- down ini  juga  bertujuan  untuk  mengubah  manajemen  melalui  advokasi  menentang perkawinan anak, penciptaan mekanisme rujukan, pelibatan semua prioritas pemerintah dan penyediaan layanan dan kesehatan. Intervensi ini bertujuan untuk mengubah sikap orang tua,  anak,  dan  berbagai  lapisan  masyarakat  terhadap  isu  perkawinan  anak  dan mempromosikan  narasi  baru  terkait  perkawinan  anak.  Melalui  intervensi  tersebut, pengenalan keluarga diharapkan mulai sigap untuk mengukur dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak tertarik melakukan hal-hal positif serta mengembangkan bakatnya sesuai dengan kapasitas usia.
Pentingnya edukasi pada berbagai lapisan masyarakat sudah harus direalisasikan dari sekarang, demi menekan angka pernikahan dini di Jawa Barat. Kurangnya koordinasi antara stakeholder jangan sampai menjadi alasan, sebab tugas menekan fenomen pernikahan dini di Jawa  Barat  bukan  hanya tugas  pemerintah,  melainkan  tugas  kita  juga sebagai  bagian  dari masyarakat.  Maraknya  pernikahan  dini  yang  saat  ini  seolah  menjadi  trend  harus  segera diberantas, demi menyiapkan generasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik.

## Kesimpulan
Pemerintah  sudah  mengesahkan  UU  No.  16  tahun  2019  sebagai  upaya  untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, serta diikuti dengan dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, namun pada praktiknya masih banyak terjadi pernikahan dini  di Jawa Barat khususnya pada masa pandemi Covid-19. Menurut data yang diperoleh, angka pernikahan dibawa umur di Jawa Barat masih sangat tinggi karena banyak faktor yang melatarbelakangi seperti faktor sosial, agama, ekonomi dan budaya, kegiatan belajar secara online yang tidak terlalu efektif serta akses konten media sosial yang buruk. Internet telah meningkatkanangka kejahatan. Mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat  adalah  sosialisasi  yang  belum  menyeluruh  dan  tidak  terprogram.  Sehingga  sangat sedikit sekali menyentuh masyakarat sebab mengingat sumber daya yang dimiliki, serta hanya memanfaatkan pengajian-pengajian masyarakat majelis ta’lim serta koordinasi dengan pihak desa. Sementara itu, sebagai salah satu upaya dalam pemetaan dan harmonisasi kebijakan terus menerus dilakukan oleh  pemerintah dalam rangka mencegah pernikahan dini di Jawa Barat. Pentingnya harmonisasi demi tercapainya satu visi dan misi dalam penerapan regulasi menjadi faktor yang sangat penting dalam realisasi di lapangan. Pencegahan pernikahan dini bisa dilakukan melalui koordinasi yang terus dikuatkan serta sinergi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat nasional ataupun daerah
Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan …

## Daftar Pustaka
Adinda  Hermambang,  Choirul  ummah,  Eunike  Sola  Gratia,  dkk, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Pernikahan  Usia  Dini  di  Indonesia ,  Jurnal  Kependudukan  Indonesia, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2021.
Ani  Yumarni  dan  Endeh  Suhartini ,  Perkawinan  Bawah  Umur  dan  Potensi  Perceraian  (Studi Kewenangan  Wilayah  Kota  Bogor) ,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  Nomor  1 Volume 26 Januari 2019.
Desy Hermarani Lubis dan Razia Begum Suroyo, dkk, Pernikahan Usia Muda  pada Pasangan Suami Istri , Jurnal Kesehatan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020. Diah Rahayu, Stefanny Ayu Danny, dkk, Social Stigma in Adolescents Who Early  Marriage at School Age , International Journal of Social Science and Business Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021.
Ida Ayu Nyoman Saskara, Pernikahan Dini dan Budaya, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018.
Jamaludin dan Nanda Amalia, Hukum Perkawinan , Sulawesi : Unimal Press, 2016.
Muhammad  Jihadul  Hayat, Historistas  dan  Tujuan  Aturan  Usia  Minimal  Perkawinan  dalam Perundang-Undangan  Keluarga  Muslim  dan  Negara  Muslim ,  Jurnal  Equitable  Nomor  1 Tahun 2018.
Rusda Basri. Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah, Jakarta : Kaffah Learning Center, 2019.
Salmah  Fatin, Tinjauan  Terhadap  Batas  Minimal  Usia  Nikah  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dengan Multiperspektif , Jurnal Yudisia Nomor 2 Tahun 2015..
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Kuwait : Dar al-Bayan, Juz VI, 1976.
Taufiq Hidayat dan Raihanah Azahari, The Concept of Istita’ah Al - Ba’ah in Marriage , Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Volume 17 Nomor 2 Desember 2020.
Ade Rahayu Prihartini dan Rosidah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Diakses pada 8 Maret 2019 https://media.neliti.com/media/publications/330887-faktor- faktor-yang mempengaruhi-pernikah-7244a22c.pd f
Pengadilan  Agama  Sumedang  Jawa  Barat,  Data  Perkara  Dispensasi  Kawin  Tahun  2019- 2021.
Pengadilan Agama Kota Bekasi, Data Dispensasi Kawin Tahun 2018-2022 Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Agama  Subang, https://sipp.pa subang.go.id/
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadian Agama Bogor, bogor.go.id/ Subdikretorat Statistik Rumah Tangga, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015.
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).