## Wajah Hukum

## Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
Wahyu Beny Mukti Setiyawan 1* , Nurul Hidayah 2 , Andi Chaerul Sofyan 3
1,2 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
* Correspondence Email: muktibeny@gmail.com; contact.nurulhidayah@gmail.com; andichaerulsofyan@student.uns.ac.id
Abstrak. Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  (archipelago  state)  memiliki  ruang  udara  nasional  seluas  5.180.053  km².  Ruang udara Indonesia terletak pada posisi yang strategis di antara benua Asia dan Australia yang membuat Indonesia sebagai salah satu jalur  lintas penerbangan  terpadat  didunia. 1 Oleh karena  itu, pengelolaan ruang udara  merupakan  hal  vital  yang  harus ditegaskan melalui  berbagai  instrumen  hukum.  Kedaulatan  ruang  udara  Indonesia  ditegaskan  di  dalam  Pasal  49  ayat  (2)  Konvensi  Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. 2 Pasal tersebut secara tegas mengatur tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah dibawahnya. 3 Kedaulatan wilayah yang bersifat complete and exclusive sejauh  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  tetapi  tidak  secara  spesifik  mengatur mengenai  batas  ruang  udara  Indonesia  yang  berdaulat,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Ruang  udara  nasional  (national airspace)  suatu  negara  sepenuhnya  tertutup  bagi  pesawat  udara  asing,  baik  sipil  maupun  militer,  sehingga  harus  dengan  izin negara  kolong  terlebih  dahulu,  baik  melalui  perjanjian  bilateral  ataupun  perjanjian  multilateral,  sehingga  ruang  udara  nasional suatu  negara  dapat  dilalui  oleh  pesawat  udara  asing. 4 Sifat  tertutup  yang  sedemikian  itu  dapat  dipahami  mengingat  ruang  udara sebagai  media gerak  yang  sangat rawan apabila ditinjau dari  segi pertahanan dan keamanan  negara kolong. Serangan-  serangan dengan menggunakan pesawat udara banyak memiliki keuntungan dan kemudahan yang dapat mengekspolitasi kerawanan suatu ruang  udara,  seperti  sifatnya  yang  cepat  (speed),  jangkauan  (range)  yang  luas,  mendadak  (surprise),  penyusupan  (penetration) yang  dapat  dilakukan  dengan  optimal. 5 Hal  inilah  yang  mendorong  setiap  negara  mengenakan  standar  penjagaan  ruang  udara nasionalnya  secara  ketat  dan  kaku.  Penerbangan  antar  negara  sepenuhnya  diatur  melalui  Bilateral  Air  Transport  Agreement (BATA).  Tanpa  BATA,  negara  tidak  dapat  menyelenggarakan  jasa  angkutan  udara  menuju  suatu  negara.  BATA  sendiri merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  kedaulatan  negara  di  ruang  udara  yang  bersifat  complete  and  exclusive 6 di  tengah tantangan  globalisasi,  seperti  liberalisasi  penerbangan  (Open  Sky  Policy).  Merujuk  kepada  Open  Sky  Policy,  kebijakan  ini memperbolehkan  perusahaan  jasa  angkutan  udara  untuk  membuat  keputusan  pada  rute,  kapasitas,  harga,  dan  pilihan  yang beragam dalam kegiatan penerbangan.
Kata Kunci : Tata Ruang Udara; Open Sky Policy; Interdependent Airspace Governance
Abstract.  Indonesia  as  an  archipelago  state  has  a  national  airspace  of  5,180,053  km².  Indonesia's  airspace  is  located  in  a strategic position between the continents of Asia and Australia which makes Indonesia one of the busiest air routes in the world. Therefore,  the  management  of  air  space  is  a  vital  matter  that  must  be  emphasized  through  various  legal  instruments.  The sovereignty of Indonesian air space is affirmed in Article 49 paragraph (2) of the 1982 International Law of the Sea Convention which was ratified by Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea. This article explicitly regulates the legal status of archipelagic waters, air space over archipelagic waters and the seabed as well as the land below. So far, territorial sovereignty that is complete and exclusive is regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, but it does not specifically regulate the boundaries of Indonesia's sovereign air space, either vertically or horizontally. The  national  airspace  of  a  country  is  completely  closed  to  foreign  aircraft,  both  civilian  and  military,  so  it  must  be  with  the permission  of  the  underworld,  either  through  bilateral  agreements  or  multilateral  agreements,  so  that  a  country's  national  air space can be traversed by foreign aircraft. Such closed nature can be understood considering that air space is a very vulnerable medium of movement  when viewed from the point of view of under-state defense and security. Attacks using aircraft have many advantages  and  conveniences  that  can  exploit  the  vulnerability  of  an  air  space,  such  as  its  fast  (speed),  wide  range,  surprise, optimal penetration. This is what prompts each country to adopt its national airspace protection standards which are strict and
1 Badan Informasi Geografi,  “Badan Informasi Geografi Serahkan Peta NKRI  Kepada  Kemenkokesra”, Badan Informasi Geografi, <http://www.bakosurtanal.go.id/berita- surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>, diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 17.23WIB.
2 Adi  Kusumaningrum,  2012, Prinsip  Cabotage  Dalam  Industri  Penerbangan  Indonesia  DiEra  Asian  Single  Aviation Market 2015 , Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm.9.
3 Ibid.
4 Dinas  Hukum  TNI  AU,  2014,  “Optimalisasi  Pengaturan  /  Pengelolaan  Ruang  Udara  Nasional  Untuk  Pertahanan  Dan Keamanan Negara”, Pustaka Tata Ruang dan Pertahanan, Jakarta, hlm.8.
5 Ibid.
6 Harry Purwanto, “Implikasi ASEAN Open Sky Policy terhadap Kedaulatan Negara diRuang Udara”, 2016, Yogyakarta, hlm. 44.

## Wahyu Beny Mukti Setiyawan et al, Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
rigid. Flights between countries are fully regulated through the Bilateral  Air Transport  Agreement  (BATA). Without  BATA, the state cannot provide air transportation services to a country. BATA itself is a form of implementation of state sovereignty in air space that is complete and exclusive in the midst  of globalization challenges, such as aviation liberalization (Open Sky Policy). Referring  to  the  Open  Sky  Policy,  this  policy  allows  air  carriers  to  make  decisions  on  routes,  capacities,  prices  and  various options for flight activities.
Keywords: Air Space; Open Sky Policy; Interdependent Airspace Governance

## PENDAHULUAN
Dengan adanya kebijakan Open Sky, akan semakin memudahkan mobilitas penduduk di seluruh kawasan Asia Tenggara yang berdampak langsung pada perekonomian negara- negara Asia Tenggara, baik itu dari segi pariwisata, ekspor-impor, pengiriman jasa kargo dan lainnya. 7 Selain itu, masih terdapat beberapa aspek yang belum diatur secara jelas  dalam  peraturan  hukum  sekarang,  seperti  (1)  Batas  vertikal  dan  horisontal  dari  ruang  udara  nasional;  (2) Pengaturan  pengamanan  ruang  udara  negara;  (3)  Pengaturan  tentang  kewenangan  penyidik  di  luar  Polisi  dan  PPNS terkait  pelanggaran  ruang  udara;  dan  tindak  pidana  di/melalui  ruang  udara;  (4)  Pemanfaatan  ruang  udara  untuk kepentingan  internasional  (misal  ALKI);  (5)  Pengendalian  kegiatan  di  ruang  udara  di  atas  wilayah  konflik;  (6) Pengaturan  pengelolaan  ruang  udara  untuk  kepentingan  Iptek;dan  (7)Pengaturan  olahraga  dan  wisata dirgantara. 8 Untuk  beberapa  aspek  tersebut,  tentu  diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam  terutama  mengenai diperlukannya  regulasi  dalam  bentuk  undang-  undang  untuk  menjawab  aspek  permasalahan  yang  telah  diuraikan sebelumnya.  Berbagai  aspek  yang  belum  diatur  secara  tuntas  tersebut,  sebenarnya  sudah  terakomodasi  dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) yang merupakan inisiatif dari DPR  sendiri  yang  kemudian  memasukkan  RUU  tersebut  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Jangka Menegah  untuk  periode  2010-2014.  Akan  tetapi  sampai  dengan  saat  ini,  RUU  tersebut  belum  pernah  diajukan  DPR sebagai  prioritas  tahunan. 9 Ruang  lingkup  dari  RUU  PRUN  meliputi;  fungsi  ruang  udaranasional;  perencanaan; pemanfaatan;  pengembangan;  pengendalian;  pembinaan;  koordinasi;  kerja  sama;  sistem  informasi;  pembiayaan; pengawasan; peran serta masyarakat; penegakan hukum di ruang udara nasional; dan penjelasan umum. 10 Selain dari masih adanya kekosongan hukum terkait tata kelola ruang udara nasional, masih terdapat permasalahan lainnya yang akan  menghambat  upaya  pemerintah  untuk  menegakkan  kedaulatannya  di  ruang  udara  nasional.  Permasalahan tersebut  terdapat  pada  masih  kurangnya  koordinasi  dari  berbagai  lembaga  negara,  seperti  Lembaga  Penyelenggara Pelayanan  Navigasi  Penerbangan  Indonesia/AirNavigation  (AirNav),  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR), TNI  Angkatan  Udara  (TNI  AU),  dan  Lembaga  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  (LAPAN)  dalam  upaya mengantisipasi implikasi negatif dari adanya Open Sky Policy .
Belum  siapnya  infrastruktur  fisik,  instrumen  hukum,  seperti  regulasi,  kebijakan,  maupun  koordinasi kelembagaan  justru  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  mempersiapkan instrumen  hukum  secara  komprehensif  menjadi  suatu  urgensi  tersendiri  dalam  upaya  penegakan  kedaulatan  ruang udara nasional di tengah arus liberalisasi penerbangan dalam penyelenggaraan Open Sky Policy.

## METODE
Pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Perundang - undangan   (statute approach) dan Konsep (conceptual approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang -  undangan    yang    bersangkut    paut    dengan    permasalahan    (isu    hukum)  yang    sedang    dihadapi.    Pendekatan perundang - undangan ini misalnya  dilakukan dengan mempelajari  konsistensi/kesesuaian  antara  Undang - Undang Dasar  dengan  Undang - Undang,
Atau  antara  Undang-Undang  yang  satu  dengan  Undang-Undang  yang  lain.  Kemudian  beranjak  dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi   penting sebab  pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin   yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat menjadi     pijakan untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan    isu    hukum  yang  dihadapi.  Pandangan/doktrin  akan memperjelas  Ide  ide  dengan  memberikan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum  yang relevan dengan permasalahan.
7 Oki Pramana Putra, 2012, “Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Implementasi Asean OpenSky Tahun 2015”, Universitas Riau Press, Riau, hlm.6.
8 Ibid.
9 Wicipto Setiadi, “Pemetaan Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Di Indonesia”, <https://id.scribd.com/presentation/222795252/Pemetaan-Pengaturan-Pengelolaan-Ruang-Udara-di-Indonesia>,  diakses  tanggal 20 September 2017 pukul 11.30 WIB.
10 Supancana, Loc.cit.
Wahyu Beny Mukti Setiyawan et al, Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Open Sky Policy Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola Ruang Udara Nasional
Dalam  prinsip  kedaulatan  yang  mutlak  dan  penuh  atas  ruang  udaranya,  suatu  negara  berhak  untuk  mengelola ruang  udaranya sehingga bebas dari intervensi negara  lain. 11 Prinsip kedaulatan tersebut  setidaknya juga diakuidalam perjanjian  Multilateral,  seperti  Pasal  1  ayat  (1)  ASEAN Multilateral  Agreement  on  Air  Services yang  mendukung kebijakan  ASEAN Open  Sky yang  menyatakan  bahwa  negara-negara  peserta  perjanjian  tersebut  telah  meratifikasi Konvensi  Chicago    1994  dan  konvensi  tersebut  masih    berlaku  secara  efektif  bagimereka. 12 Jika  Konvensi  Chicago 1994  masih  berlaku  secara  efektif,  maka  Indonesia  harus  tetap  pada  prinsipnya  untuk  mempertahankan  prinsipnya dengan  mengedepankan  asas  resiprositas  pada  kebijakan  ASEAN Open  Sky . 13 Penerapan  asasresiprositas  merupakan salah satu usaha Indonesia untuk bisa mandiri dalam hal pengelolaan ruang udaranya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  pun  telah  berketetapan  terkait  pengertian  Hak  Menguasai  Negara  yang mencakup  lima  pengertian.  Dalam  Hak  Menguasai  Negara  tersebut,  negara  dapat  merumuskan  kebijakan  ( beleid ), melakukan  pengaturan  (regelendaad),  melakukan  pengurusan  ( bestuurdaad ),  melakukan  pengelolaan  ( beheerdaad ) dan melakukan pengawasan ( toezicht houdendaad ) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 14 Kelima Hak Menguasai  Negara  tersebut  merupakan  tafsir  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengertian  penguasaan  negara  yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 15

## Implementasi Open SkyPolicy
Perjanjian  yang  kemudian  menjadi  titik  tolak  dari  ASEAN Open  Sky  Policy adalah  ASEAN Multilateral Agreement  on  the  Full  Liberalisation  of  Air  Freight  Services (MAFLAFS),  ASEAN Multilateral  Agreement  on  Air Services (MAAS),  dan  ASEAN Multilateral  Agreement  on  the  Full  Liberalisation  of  Passenger  Air  Services (MAFLPAS). Setelah meratifikasi perjanjian multilateral tersbeut, Indonesia melaksanakan ASEAN Open Sky Policy secara  bertahap.  Tahap  pertama Open  Sky  Policy dilaksanakan  terhitung  pada  30  Juni  2010.  Sementara  tahap  kedua dimulai pada 30 Juni 2013. Pada tahap pertama dan kedua, kesepakatan  ASEAN Open Sky Policy mengikat negara- negara yang sudah menyatakankesiapannya, seperti Brunei Darusalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan bagi  negara  Anggota  ASEAN  lainnya  yang  belum  sepenuhnya  siap,  seperti  Indonesia,  Filipina,  dan  negara  lainnya, perjanjian  ASEAN Open  Sky  Policy akan  diberlakukan  secara  bertahap,  bukan Full  Open  Sky  Policy. Untuk  itu, negara-  negara  tersebut  diberi  kelonggaran  untuk  mempersiapkan  diri  sampai  sebelum  30  Juni  2015.  Maka  dapat disimpulkan bahwa terhitung 30 Juni 2015 keseluruhan negara anggota ASEAN wajib tunduk pada ASEAN Open Sky Policy. 16
Praktek Open Sky Policy nantinya akan membentuk liberalisasi dalam penggunaan sumber daya alam Indonesia berupa udara, sehingga melalui perjanjian kerja sama tersebut, ruang udara dalam teritorial Indonesia dapat digunakan negara lain sebagai implementasi liberalisasi penerbangan.

## Implikasi Open Sky Policy bagi Kedaulatan Ruang Udara Indonesia
Pelaksanaan Open  Sky  Policy ,  dalam  lingkup  regional  seperti  ASEAN Open  Sky  Policy menjadi  dilema  bagi Indonesia. Walaupun di satu sisi menawarkan perkembangan ekonomi lewat terintegrasinya konektivitas penerbangan yang akan terwujud lewat pemberlakuan ASEAN Open Sky Policy . Namun, di satu sisi ada bagian yang mengancam kedaulatan  negara.  Di  balik  tawaran  yang  menggiurkan  tersebut,  tentu  terdapat  kepentingan  masing-masing  negara yang menjadi penggagas dari kebijakan tersebut.

## Kesiapan Instrumen Hukum Di Indonesia Menghadapi Open Sky Policy
Setelah meratifikasi Open Sky, baik melalui perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral, seperti ASEAN Open  Sky  Policy ,  Indonesia  mau  tidak  mau  harus  mempersiapkan  diri  dalam  rangka  menyambut  liberalisasi
11 Ketentuan  mengenai  kedaulatan  juga  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  yang  telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-  Bangsa tentang Hukum  Laut),  menentukan  bahwa kedaulatan  negara  meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di wilayahnya.
12 Vide Pasal 1 ayat (1) ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS).
13 K. Martono dan Ahmad Sudiro, Op. cit. , hlm. 51.
14 Kuntana Magna dkk. “Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan  MK  Mengenai Judicial  Review Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001,  dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)”, Jurnal Konstitusi , Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
15 Ibid.
16 Harry Purwanto, Op.cit., . hlm. 68.
Wahyu Beny Mukti Setiyawan et al, Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
penerbangan  di  ruang  udaranasionalnya. 17 Peran  pemerintah  dalam  mengelola  ruang  udara  nasional,  lewat  regulasi, kebijakan,  dan  kelembagaan  yang  dibuat,  bisa  menjadi  tolok  ukur  kesiapan  Indonesia  dalam  menghadapi Open  Sky Policy .

## Belum Adanya Regulasi Hukum Yang Jelas dan Spesifik Terkait Tata Kelola Ruang UdaraNasional
Melalui  regulasi  hukum,  pemerintah  mendapatkan  legitimasinya  untuk  mengatur  dan  mengelola  ruang  udara nasional untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Regulasi  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  pun  masih  belum  jelas,  spesifik,  dan  komprehensif mengatur  kewenangan  pemerintah  untuk  mengelola  ruang  udara  nasionalnya.  Undang-undang  yang  memiliki  irisan terhadap ruang  udara nasional, seperti Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  (UU  tentang  Penataan  Ruang),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara  (UU  tentang  Wilayah  Negara),  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan (UU tentang Penerbangan).
Di  dalam  UU  tentang  Penerbangan,  terdapat  beberapa  bagian  yang  mulai  mengarah  kepada  kewenangan pemerintah dalam mengelola ruang udara nasionalnya, yakni pada Pasal 6 dan Pasal 90 yang berbunyi:
“Dalam  rangka  penyelenggaraan  kedaulatan  negara  atas  ruang  udara  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pemerintah  melaksanakan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pengaturan  ruang  udara  untuk  kepentingan penerbangan,  perekonomian  nasional,  pertahanan  dan  keamanan  negara,  sosial  budaya,  serta  lingkungan udara. ” 18 (Pasal 6).
“(1) Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut udara (Open Sky) dari dan ke Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian bilateral  atau  multilateral  dan  pelaksanaannya  melalui  mekanisme  yang  mengikat  para  pihak. (2) Perjanjian bilateral  atau  multilateral  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan    dan  mempertimbangkan  kepentingan  nasional  berdasarkan  prinsipkeadilan  dan  timbal balik. ” 19 (Pasal90).
Dari  ketiga  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  peraturan  hukum  resmi  tersebut,  didapati terjadinya  kekosongan  hukum  yang  menyebabkan  tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum  atas  tindakan  maupun kewenangan pemerintah dalam mengelola ruang udara nasionalnya. 20
Namun, berdasarkan uraian tersebut, didapati suatu hal yang penting, yakni perlu adanya regulasi hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi payung hukum bagi tindakan maupun kewenangan pemerintah  dalam  mengelola  ruang  udara  nasionalnya.  Hal  ini  terlihat  dari  amanat  yang  disampaikan  dalam  Pasal  6 ayat (5) UU tentang PenataanRuang.

## Wacana Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUUPRUN)
Wacana  terkait Rancangan Undang-Undang  Pengelolaan Ruang Udara Nasional  (RUU PRUN) bisa dikatakan sebagai  kemajuan  yang  progresif  dalam  langkah  pemerintah  untuk  menegakkan  kedaulatan  udara  lewat  tugas  dan kewenangannya  dalam  mengelola  ruang  udara  nasionalnya.  Wacana  ini  tidak  lepas  dari  beberapa  urgensi  perlunya payung  hukum  yang  jelas  mengenai  tugas  dan  kewenangan  pemerintah  dalam  mengelola  ruang  udara nasionalnya,seperti: 21 1. Amanat  dalam  Pasal  Pasal  6  ayat  (5)  UU  tentang  Penataan  Ruang  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  ruang udara  seharusnya  diatur  dengan  Undang-Undang  sendiri.  Oleh  karena  itu,  RUU  PRUN  diharapkan  menjadi jawaban atas amanat dalam Pasal Pasal 6 ayat (5) UU tentang Penataan Ruang dan dapat menjadi payung hukum yang jelas dan spesifik dalam membahas tugas dan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengelola ruang udaranasionalnya.
2. Adanya  kekosongan  hukum  dalam  aspek-aspek  tertentu  mengenai  pengelolaan  ruang  udara  nasional  yang  belum diatur secara jelas, spesifik, dan komprehensif.
17 Ferdi,  2015,  “Implikasi  Yuridis  Dari  Ratifikasi  Piagam  Asean  Terhadap  Perdagangan  Jasa  Penerbangan  Di  Indonesia Dalam Rangka Menuju Asean Economic Community Tahun 2015”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 5, Februari, 2016.
18 Vide Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
19 Vide Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
20 Supancana, Loc.cit..
21 Ibid.
Wahyu Beny Mukti Setiyawan et al, Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
3. Terdapat  beberapa  aspek  yang  masih  belum  diatur  secara  tuntas  dalam  regulasi  atau  peraturan  hukum  sekarang, seperti  (1)  Belum  jelasnya  batas  vertikal  dan  horizontal  dari  ruang  udara  nasional;  (2)  Pengaturan  pengamanan ruang  udara  negara;  (3)  Pengaturan  tentang  kewenangan  penyidik  di  luar  Polisi  dan  PPNS  terkait  pelanggaran ruang  udara;  (4)  Tindak  pidana  di/melalui  ruang  udara;  (5)  Pemanfaatan  ruang  udara  untuk  kepentingan internasional (misalnya Arus Laut Kepulauan Indonesia); (6) Pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik;  (7)  Masalah Flight  Information  Region ;  (8)  Pengaturan  tentang  kewenangan  daerah  dalam  pengaturan ketinggian  bangunan  (bangunan  tinggi  dan  menara);  (9)  Pembagian  kewenangan  Pusat  dan  Daerah  dalam pengelolaan  ruangudara;  (10)  Pengaturan  tentang  sumber  energiangin;  (11)  Pengaturan  pengelolaan  ruang  udara untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi; (12) Pengaturan olah raga dan wisata dirgantara.
Oleh karena berbagai alasan yang menjadi urgensi tersebut, RUU PRUN perlu untuk segera disahkan menjadi undang-undang  agar  melengkapi  peraturan  hukum  yang  sudah  ada  sekarang  sekaligus  menjadi  payung  hukum  yang menjamin  tindakan pemerintah untuk mengelola ruang  udara nasional. Di mana ruang  udara  nasional tersebut, tidak saja  terbatas  pada  manajemen  penerbangan  saja,  tetapi  mewadahi  seluruh  potensi  ruang  udara  nasional secarakomprehensif.

## Lembaga Negara yang Masih Bekerja Secara Otonom
Pemerintah membentuk atau mengoordinasikan tugas berbagai lembaga negara, seperti AirNav Indonesia, TNI Angkatan  Udara,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR),  dan  Badan  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional (LAPAN).
Berdasarkan  tinjauan  Penulis,  sekalipun  terdapat  banyak  badan  yang  bergerak  pada  sektor  tata  kelola  ruang udara, tetapi ada beberapa kelemahan yang menyebabkan keberadaan maupun kinerja badan yang ada belum optimal, termasuk tidak efektifnya koordinasi kelembagaan bentukan pemerintah, seperti:
1. Dibentuk  tanpa  memberikan  bagaimana  masalah  liberalisasi  penerbangan  dikoordinasikan,  terutama  mengenai pengelolaan ruang udara nasional;
2. Tidak adanya kesamaan visi antar badan negara, terutama terkait upaya optimalisasi ruang udara nasional sebagai langkah antisipatif Open Sky Policy ;
3. Dalam  pelaksanaan  Tupoksinya,  keempat  badan  tersebut  seolah  berjalan  sendiri-sendiri  (otonom).  Padahal diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antar badan tersebut untuk mempermudahkan upaya pemerintah dalam pengelolaan ruang udara nasional sebagai langkah untuk menegakkan kedaulatan udara nasional

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan atas rumusan masalah di atas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Keikutsertaan Indonesia dalam Open Sky Policy yang dinilai masih prematur, berimplikasi terhadap ketidaksiapan infrastruktur  fisikdan  instrumen  hukum  terkait  tata  kelola  ruang  udara  nasional  sebagai  langkah  mengantisipasi liberalisasi penerbangan yang akan mengancam kedaulatan negara atas ruangudara.
2. Instrumen  hukum,  seperti  regulasi,  kebijakan,  dan  kelembagaan  yang  ada  dinilai  belum  siap  dan  mampu  untuk menghadapi Open  Sky  Policy di  tengah  upaya  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara  di  ruang  udara  melalui optimalisasi tata kelola ruang udara nasional. Belum adanya payung hukum yang jelas, spesifik, dan komprehensif terkait  tata  kelola  ruang  udara  dan  masih  kurang  koordinasinya  lembaga  negara  yangberfokus  pada  pengelolaan tata ruang udara nasional menjadi alasan kunci dari ketidaksiapan instrumen hukum Indonesia mengantisipasi arus liberalisasi penerbangan Open SkyPolicy.
3. Interdependent  Airspace  Governance sebagai  sebuah  sistem  kerja  pengelolaan  ruang  udara  nasional  yang terintegrasi memiliki keunggulan yangmendukung kedaulatan negara atas ruang udara nasional dengan mekanisme kesatuan koordinasi yang sinergis antar lembaga negara yang berfokus pada pengelolaan tata ruang udara nasional sebagai upaya efektif dan efisien menanggulangi ketidaksiapan infrastruktur fisik dan instrumen hukum terkait tata kelola  ruang  udara  nasional  sebagai  langkah  mengantisipasi  liberalisasi  penerbangan  yang  akan  mengancam kedaulatan negara atas ruang udara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kurnia,  Mahendra  P.,  2011, Hukum  Kewilayahan  Indonesia:  Harmonisasi  Hukum  Pengembangan  Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, Universitas Brawijaya Pres, Malang. Kusumaatmaja,  Mochtar,  2003, Konsepsi  Hukum  Negara  Nusantara  pada  Konferensi  Hukum  Laut  III ,  Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara.
Kusumaningrum, Adi, 2012, Prinsip Cabotage Dalam Industri Penerbangan Indonesia Di Era Asian Single Aviation Market 2015 , Universitas Brawijaya Press, Malang.
Wahyu Beny Mukti Setiyawan et al, Urgensi Penerapan Interdependent Airspace Governance Untuk Optimalisasi Tata Kelola Ruang Udara Nasional Sebagai Antisipasi Open Sky Policy
Martono, K., 2007, Pengantar Hukum Udara, Nasional, dan Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Martono,  K.,  dan  Sudiro,  Ahmad,  2012, Hukum  Udara  Nasional  dan  Internasional  Publik ,  Jakarta  Rajawali Press,Jakarta.

## Artikel dan Jurnal
Dinas Hukum TNI AU, 2014, “Optimalisasi Pengaturan / Pengelolaan Ruang Udara Nasional Untuk Pertahanan Dan Keamanan Negara”, Pustaka Tata Ruang dan Pertahanan, Jakarta.
Ferdi, 2015, “Implikasi Yuridis Dari Ratifikasi Piagam Asean Terhadap Perdagangan Jasa Penerbangan Di Indonesia Dalam Rangka Menuju Asean Economic Community Tahun 2015”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 5, Februari, 2016.
Kementerian Perhubungan, 2012, Majalah Kementerian Perhubungan. “ Pasar Penerbangan Bergeser dari Atlantik ke Asia Pasifik”, Transmedia, Edisi 5.
Magna,  Kuntana,  dkk.,  “Tafsir  Mahkamah  Konstitusi  Atas  Pasal  33  Undang-  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  (Putusan  MK  Mengenai Judicial  Review Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004,  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

## Karangan/Esai
Purwanto,  Harry,  “Implikasi  ASEAN Open  Sky  Policy terhadap  Kedaulatan  Negara  di  Ruang  Udara”,  2016, Yogyakarta.

## Internet
Badan  Informasi  Geografi,  “Badan  Informasi  Geografi  Serahkan  Peta  NKRI  Kepada  Kemenkokesra”,  Badan
Informasi Geografi, http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri- kepada- kemenkokesra, diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 17.23 WIB.
Supancana,  “Kilas  Balik,  Urgensi  Dan  Proses  Penyusunan  Naskah  Akademis  Dan  Rancangan  Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU- PRUN)”, https://id.scribd.com/presentation/236684960/Kilas-Balik- Urgensi-dan-Proses-Penyusunan-Naskah-Akademis-dan-Rancangan-Undang-Undang-Pengelolaan-Ruang- Udara-Nasional-RUU-PRUN, diakses tanggal 13 September 2020 pukul 15.20 WIB.
TNI Angkatan Udara, Tugas Pokok dan Fungsi KOHUDNAS,
http://www.kohanudnas.mil.id/publik/content?id=48&menu=KOHANUDNAS-Tugas-KOHANUDNAS, diakses tanggal 12 September 2020 pukul 19.13.
United  States  Departement  of  State,  “ Open  Skies  Agreement ”,  https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2006/22281.html, diakses pada 14 September 2020 pukul 19.30.