E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822
Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## AKTUALISASI KEBIJAKAN HUKUM BAZNAS KOTA PADANG TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA PADANG

## Sobhan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang e-mail: sobhan@uinib.com

## Burhanuddin
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang e-mail: Burhanuddin@uinib.com

## Kholidah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang e-mail: kholidah@uinib.com

## M. Ridho
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang e-mail: muhammadridho@uinib.com

## Abstract
AZNAS  Padang  City  has  compiled  several  programs  to  achieve  its  mission,  including Padang  Sejahtera  by  providing  business  capital  assistance  to  small  traders  with  the aim of improving their welfare. The plan to manage, collect, and invest zakat funds has been  carried  out  properly  and  professionally  by  BAZNAS  Padang  City.  Based  on  the initial  survey,  it  was  found  that  three  small  traders  who  received  assistance  from  the Padang City Baznas  did  not  increase their wares from before, even one  of  them went out  of  business.  The  purpose  of  this  study  is  as  an  advocacy  material  related  to  the management of zakat distribution in an effort to improve the mustahik economy, namely those who are members of the Padang Sejahtera program.
This  study  uses  descriptive  qualitative  analysis  methods  and  data  sources  to  obtain information related to zakat in BAZNAS Padang City. Techniques for collecting data on observing, interviewing, and documenting activities. In order to obtain research results that  can  be  carried  out,  there  is  a  responsibility  that  can  be  carried  out  by triangulation.  Referring  to  the  research  activities  carried  out,  the  results  of  the distribution  of  zakat from BAZNAS Padang City can have a mustahik effect,  although not optimal. The zakat assistance given from the Padang City Baznas is very large, so the  opportunity  for  advancement  for  mustahik  is  not  optimal.  Finding  funds  for  the mustahik  funding  proposal  is  slow,  creating  a  disappointed  attitude  towards  the mustahik. There is no assistance to mustahik. The Padang City BAZNAS has less than optimal monitoring  efforts  for  mustahik who get a loan  from zakat, because there are still mustahik who have fixed assets.
Keywords: policy, law, BAZNAS, sharia economics, mustahik

## A. Pendahuluan
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) merupakan kelembagaan
pemerintahan non-struktural yang diciptakan  didasarkan  atas  UU  No  23  Th. 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.
BAZNAS merupakan kelembagaan pemerintahan  non-struktural  yang  sifatnya mandiri  serta  ada  tanggung  jawabnya terhadap presiden. Pada pelaksanaan kegiatannya  Baznas  menjalankan  empat fungsi, yaitu: merencanakan, melaksanakan, menghimpun, mendistribusi, serta mendayagunakan zakat.
Salah satu di antara BAZNAS Kota yang  sudah  malang  melintang  dalam pengelolaan  zakat  adalah  BAZNAS  Kota Padang  dalam  wilayah  BAZNAS  Provinsi Sumatera Barat.  Secara  umum pengelolaan BAZNAS  Kota  Padang  merujuk  kepada regulasi BAZNAS yang ada pada BAZNAS secara  nasional.  Namun  secara lokal BAZNAS ini mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga mempunyai visi dan misi tersendiri
Visi  BAZNAS  Kota  Padang  adalah :  “Mewujudkan  BAZNAS  Kota  Padang Sebagai  Lembaga  Pengelola  Zakat  yang Profesional,  Akuntabel  dan  Terdepan  di Indonesia.  Sedangkan  misi  BAZNAS  ini adalah  :  Menciptakan  masyarakat  Kota Padang  yang  sadar  zakat,  Memaksimalkan bantuan  malalui  dana  Ziswaf,  sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur  di  Kota  Padang  dan  Menjadikan BAZNAS  Kota  Padang  sebagai  model pengelolaan zakat di Indonesia.”
Untuk melaksanakan misinya
BAZNAS Kota Padang menyusun Program, yaitu: Padang sejahtera
(ekonomi),  adalah  pemberian  zakat  untuk penambahan  modal  usaha,  sebesar   25  %, Padang  Sehat    (Kesehatan),  adalah  zakat untuk  dana  berobat,  sebesar  25  %,  Padang Cerdas  (Pendidikan),  adalah  zakat  untuk yang  membutuhkan  bantuan  pendidikan, sebesar  20  %,  Padang  Relegius  (Dakwah dan Advokasi), adalah zakat untuk kepentingan  keagamaan,  sebesar  10  %, Padang  Makmur  adalah  zakat  untuk pelaksanaan  bedah  rumah,  sebesar  20  % dan  Padang  Peduli  (Kemanusiaan),  adalah zakat  untuk  yang  mendadak  menjadi mustahik, sebesar 10 %.
Data  yang  peneliti  peroleh  di Kantor BAZNAS Kota Padang bahwa telah disalurkan zakat Program Padang Sejahtera kepada mustahik untuk pemberdayaan  ekonomi  produktif  dan ekonomi  regular.  Besaran  dana  yang dikucurkan untuk ekonomi produktif adalah  antara  10  sampai  15  juta  rupiah. Sedangkan  untuk  ekonomi  regular  besaran dana  yang  dikucurkan  maksimal  dua  juta rupiah.  Dana  tersebut  disalurkan  dalam bentuk  uang  tunai  berupa  tambahan  modal usaha dan yang disalurkan melalui pengadaan  barang.  Umpamanya  gerobak dan mesin jahit, berikut dana pendampingnya. (Wawancara dengan Ucok (Pelaksana).
Ketika peneliti melakukan observasi ditemukan  tiga  orang  pedagang  kecil (inisial  Up,  Er  dan  Js)  telah  menerima tambahan  modal  dari  BAZNAS  Kota
Padang,  tapi  dagangannya  tidak  ada peningkatan dari sebelumnya, bahkan salah satunya  gulung  tikar.  Seterusnya  setelah peneliti pelajari proposal-proposal permohonan  yang  masuk,  yang  termasuk dalam program Padang Sejahtera banyak di antaranya  mustahik-mustahik  yang  sudah mendapat  bantuan dalam  program  yang sama.  Ini  tentu  menambah  pertanyaan  lagi dan  tambah  meragukan  lagi  tentang penyaluran  zakat  untuk  meningkatkan ekonomi mustahik ini dipertanyakan efektivitasnya, sehingga perlu untuk diteliti.
Penulisan hasil Penelitian ini sangat penting dilakukan, karena akan memberikan manfaat bagi pihak pengambil kebijakan  yang  terkait  dalam  rangka meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) pada BAZNAS Kota Padang dan lebih memperbaiki manajemen pendistribusian zakat dalam upaya memperbaiki  ekonomi  mustahik,  yakni yang  tergabung  dalam  program  Padang Sejahtera.  Di  samping  itu,  bagi  perguruan tinggi  penelitian  ini  bisa  dijadikan  sebagai penerobos yang memberi peluang melakukan  penelitian  bidang  lainnya.  Pada akhirnya akan memberikan temuan-temuan penting  dan  rekomendasi  penting  untuk perbaikan pelaksanaan regulasi yang berkaitan  dengan  zakat.  Juga  bisa  menjadi peluang lokasi pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset.
B. Pembahasan dan Hasil
Pengelolaan  Zakat  yang  dilkaukan oleh  BAZNAS  Kota  Padang  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik menggunakan  beberapa  kebijakan  yang efektif  dan  efisien  seperti  merumuskan konsep  penghimpunan.  Dalam  melakukan penghimpunan  dana  zakat,  banyak  sekali cara  sudah  dilakukan  sang  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Padang, seperti  kegiatan  Sosialisasi,  Kerja  Sama, Pemanfaatan Rekening Bank. Pada kegiatan  BAZNAS  dalam  meningkatankan penerimaan zakat menggunakan pemnafaatan  rekening  bank  dengan  cara menggunakan  berbagai  media  online  dan cetak  seperti  majalah  maupun  koran. Kemudian  lembaga  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  Kota  Padang  jua memakai  metode  cara  ceramah  &  question methode  yg  disiarkan  pada  radio  yang disiarkan satu pekan pada hari jumat, siaran berita  ini  bisa  didengarkan  sang  semua rakyat    negara  Indonesia,  bahkan  warga pada  banyak  sekali  negara  pada  dunia,  hal ini didukung oleh konten siarannya dapat di play diberbagai masjid-masjid provinsi dan daerah atas program jelajah masjid sebagai pusat informasi dan ibadah  yang dilakukan oleh pengurus.
Dengan  dilaksanakannya  program BAZNAS  tersebut  sebagai  pengenalan untuk  menyampaikan  ketentuan  islam sebagai  pengingat  oleh  warga    akan keharusan  untuk  membayar  zakat  & urgensi  dana  zakat  untuk  keuntungan  dan
kemaslahatan  umat.  Tetapi  kita  sadar  dan menyadari  bahwa  beberapa  dan  sebagian masyarakat tahu benar akan kewajiban dan pentingnya  pembayaran  zakat  karena  dana tersebut  akan  disalurkan  dan  kegiatan  itu merupakan salah satu rukun Islam. Pemahaman  masyarakat  atas  kesadaran untuk  membayar  zakat  masih  belum maksimal  atau  kurang.  Hal  ini  karena mereka  masih  meyakini  bahwa  uang ataupun  rezeki  yg  mereka  dapat  dan peroleh  merupakan  upah  dari  pekerjaan dengan  kerja  keras  mereka  sendiri,  bahkan tidak  sedikri  ada  masyarakat  yg  hanya mengeluarkan  zakat  pada  bulan  ramadhan saja  (zakat  fitrah).  Sedangkan  dalam aktivitas  kerjasama  yg  pada  metode penghimpunan  dana  zakat  di  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Padang menerapkan  prosedur  penghimpunan  yaitu melalui  kolaborasi  menggunakan  aneka perangkat kepemerintahan, instansi/perusahan  maupun  unit  swasta, persahaan  negara  seperti  BUMN/BUMD, tempat  tinggal  domisili,  rumah  sakit,  & universitas,  yg  terdapat  pada  Kota  Padang menggunakan  cara  menciptakan  Unit Pengumpulan  Zakat  (UPZ),  selain  itu  pula melakukan kerjasama menggunakan pihak- pihak lain misalnya menggunakan oraganisasi  atau  Forum  seperti  Rumah Tahfiz & lain sebagainya. Maka dengan Ini akan  dapat  membantu  kerja  juga  kinerja Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) pada mengumpulkan zakat.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan  Islam  &  Urusan  Haji  Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ  atau  Unit  Pengumpulan  Zakat merupakan  satuan  organisasi  yg  dibuat sang Badan Amil Zakat pada seluruh strata menggunakan tugas buat melayani muzakki yg meyerahkan zakatnya. Di pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 46  menyatakan  bahwa  UPZ  sebagaimana dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  bertugas membantu  pengumpilan  zakat  (ayat  2),  & output  pengumpulan  zakat  sang  UPZ sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ayat  (2) harus    disetorkan  ke  BAZNAS,  BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan  Islam  &  Urusan  Haji  Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi sebagai UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat merupakan  satuan  organisasi  yg  dibuat sang Badan Amil Zakat pada seluruh strata menggunakan tugas buat melayani muzakki yg meyerahkan zakatnya. Di pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 46  menyatakan  bahwa  UPZ  sebagaimana dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  bertugas membantu  pengumpilan  zakat  (ayat  2),  & output  pengumpulan  zakat  sang  UPZ sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ayat  (2) harus    disetorkan  ke  BAZNAS,  BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
Hak  penerima  zakat  berdasarkan dana  zakat  yg  terkumpul  setiap  bulan didasarkan  dari  UPZ  diatur  yaitu  7,5%
dikelola sang  UPZ  & 5% pada kelola sang BAZNAS  Kota  Padang.  Jadi,  jumlah  yg disetor  ke  rekening  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sejumlah  92,5%.  Sedangkan  dana  Infak  & sedekah  diatur  40%  dikelola  sang  UPZ masing-masing,  &  60%  dikelola  sang BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Barat.(  dua Wawancara  menggunakan  Bapak  Oktrizal, lepas 28 Juli 2019).
Cara  pengumpulan  dana  zakat  yg dilakukan sang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kota  Padang  yaitu  melalui UPZ-UPZ  &/atau  muzakki  tiba  pribadi  ke Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kota Padang & belum melakukan penjemputan  zakat  pada  muzakki,  ini ditimbulkan  lantaran  Undang-Undang  yg mengatur  tiap  zakat  ini  hanya  menyatakan pengelolaan  zakat  saja  &  bukan  Undang- Undang  Zakat.  Dalam  Undang-Undang Nomor  23  belum  mengatur  hukuman terhadap  muzakki  yg  nir  mengeluarkan zakat. (Wawancara dengan Bapak Oktarizal tanggal  28  Juli  2019).  Kemudian  pada kegiatan  program  Pemanfaatan  rekening bank  ini  adalah  untuk  memudahkan muzakki  atau  UPZ  untuk  menyetorkan zakatnya  ke  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kota  Padang  apabila  tidak sempat  datang  ke  Baznas  Kota  Padang. Dari laporan keuangan penghimpunan dana tahun  2017  pada  atas  terlihat  adanya peningkatan  yg  signifikan,  namun  hal  ini dari  penulis  penghimpunan  yg  dilakukan
sang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kota  Padang  belum  efektif lantaran belum melaksanakan sinkron tugas amil zakat yg dijelaskan pada pada QS. At- Taubah ayat 103 & Undang-undang No. 23 Pasal  53,  akan  lebih  efektif  lagi  jika pengurus  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kota  Padang  bisa  melakukan acara  jemput  bola  atau  pengambilan  zakat eksklusif pada muzakki.
Kemudian pada program Pendistribusian  yaitu  dana  zakat  bersifat habis  pakai  seperti  Kegiatan  konsumsi dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional Kota Padang (BAZNAS) dengan menyalurkan dana untuk kebutuhan sementara seperti bulan Ramadhan sebelum liburan.  Selain  itu,  Badan  Amir  Zakat Nasional    (BAZNAS  )  di  Kota  Padang mendistribusikan Zakat  Infaq  & Shadaqah (ZIS  )  dalam  bentuk  sembako  untuk membantu  warga  desa    melalui  acara Distribusi  Gizi  Nusantara.  Sedangkan penyaluran produktif dana Zakat dilimpahkan kepada Byturkira Badan Amir Zakat  Nasional  oleh  BAZNAS  Kota Padang yg terdapat dibeberapa tempat.
Konsep ketiga merupakan Pendayagunaan misalnya keberhasilan zakat  tergantung  pada  eksploitasi  & pemanfaatannya. Walaupun seseorang harus    zakat  (muzakki)  mengetahui  &  bisa memperkirakan  jumlah  zakat  yg  akan dikeluarkan,  nir  dibenarkan  apabila  beliau menyerahkan  pada  sembarang  orang  yg
beliau  sukai.  Zakat  wajib    diberikan  pada yg  berhak  menerimanya  (mustahik)  yg telah  dipengaruhi  dari  agama.  Penyerahan yg  sahih  merupakan  melalui  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS).  Walaupun demikian pada Badan Amil Zakat manapun permanen terpikul kewajiban buat mengefektifkan pendayagunaannya.
Penggunaan  yang  efektif  adalah manfaat  yang  efektif  (tergantung  pada tujuannya)  dan  terjadi  dengan  benar  di  sisi kanan (tergantung pada teks). Pola
penggunaan  dana  zakat    dijelaskan  oleh Oktrizal  bahwa  pendayagunaan  dan  zakat produktif  dialokasikan  kepada  Mustahik yang  mengajukan  bantuan  untuk  modal usaha.  Pola  pendayagunaan  dana  zakat produktif  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kota  Padang  diberikan  dalam bentuk pemberian lepas sebagai dana zakat yang diberikan kepada mustahiknya.
(Kementrian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Pada  pengukuran  suatu  peranan
zakat guna  peningkatan  kemakmuran mustahiknya, penulis sekadar mempergunakan  cara  yang  simpel  yakni mengamati data mustahik yang mendapatkan  peminjaman  modal  bisnis yang  diperoleh  melaluo  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  Kota  Padang  serta mengamati  keadaan  ataupun  pendapatnya mereka  sesudah  memperoleh  peminjaman modal.  Sesudah  mengamati  data  yang tersedia, kemudian penulis mencoba
melakukan analisis datanya selaras terhadap keadaan mustahik.
Tabel 1
Data Mustahik yang diberi Pinjaman Zakat oleh BAZNAS Kota Padang
NO NAMA Pendapatan Sebelum Menerima Pinjaman Dana Zakat Pendapatan Sesudah Menerima Pinjaman Dana Zakat Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan BAZNAS Kota Padang (Per Bulan) (Per Bulan) (Rp) (Rp) Tetap Membaik 1 Mustaf Muslim 1.000.000 3.000.000 √ 2 Yohanes 1.000.000 2.500.000 √ 3 Rahma 1.200.000 2.000.000 √ 4 Budiman 700.000 700.000 √ 5 Piyan 1.500.000 3.000.000 √ 6 Mahyudin 1.000.000 2.000.000 √ 7 Qomaruddin 1.000.000 1.000.000 √ 8 Andri 1.000.000 2.500.000 √ 9 Kurniati 1.000.000 2.000.000 √ 10 Miswati 1.000.000 1.500.000 √ 11 Arniati 1.000.000 1.000.000 √ 12 Samsudin 1.000.000 1.000.000 √ 13 Syammuir 1.000.000 1.500.000 √ 14 Amirdas 900.000 1.400.000 √
Melalui hasil mewawancarai langsung bersama mustahik yang menerima pendanaan  pinjaman  dana  zakat  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota Padang, sehingga didapatkan keterangannya, yakni:
Bapak  Mustaf    Muslim  (MM), berdagan  makanan  ringan.  Penghasilan dalam  satu  hari  sebelum  mendapatkan peminjaman  pendanaan  zakat  Rp100.000,
kemudian  Bapak  MM  BAZNAS  Kota Padang sebesar Rp6.000.000 guna meningkatkan  modal  usahanya.  Melalui hasil  pinjaman  itu  usaha  MM  jadi  ada perkembangan,  mulanya  sekadar  berjualan makanan  ringan  sampai  saat  ini  ada  es, hingga  sudah  mempunyai  kulkas  melalui hasil penjualannya itu. Penghasilannya juga meningkat jadi Rp200.000 per hari.
Bapak  Yohanes  (Y),  melakukan berdagang nasi yang berpendapatan Rp1.000.000 dalam sebulan sebelum memperoleh pinjaman pendanaan
BAZNAS
Kota Padang. Sesudah memperoleh  pinjaman  pendanaan  oleh BAZNAS  Kota  Padang  Rp10.000.000,  Y mampu  meningkatkan  total  penjualan model, maka penghasilannya jadi Rp2.500.000.
Ibu  Rahma  (R),  penjahit.  Sebelum memperoleh peminjanan dana penghasilannya  R  Rp1.200.000.  lalu  guna menignkatkan  modalnya,  ada  pinjaman pendanaan BAZNAS Kota Padang Rp1.000.000,  yang  dibelikan  mesin  sari kayo, saat ini penghasilannya Rp2.000.000,
Bapak Budiman (B), berdagang kue. Penghasilan  yang  didapatkan  sebelum  ada pinjaman pendanaan zakat BAZNAS Rp1.500.000, sesudah memperoleh pinjamannya dari zakat BAZNAS Rp5.000.000 usahanya pun ada perkembangan,  mulanya  hanya  berdagang pada  kedai  saat  ini  B  Somad  berdagang pula  di  pasar  yang  dilakukan  pengelolaan
oleh  putrinya,  maka  penghasilannya  pun naik jadi Rp3.000.000.
Bapak  Piyan  (P),  awalnya  bekerja jualan  kembang  api  kemudian  mengajukan pinjaman  dana  zakat  Rp5.000.000  dan mengganti  usahanya  menjadi  tukang  becak motor.  Pendapatan  P  sebelum  memperoleh pinjaman pendanaan Zakat Rp500.000 serta sesudah memperoleh peminjaman pendanaan  zakat  ada  peningkatan  jadi Rp1.000.000.
Bapak  Mahyudin  (M),  berdagang kue kudapan yang berpenghasilan Rp1.000.000  per  bulan.  Mulanya  M  hanya berjualan  kue  di  depan  rumah,  sesudah memperoleh peminjaman pendanaan Rp5.000.000,  M  bisa  berdagang  kuenya pada  berbagai  warung  serta  mendapatkan pesanan,  maka  penghasilannya  pun  jadi Rp2.500.000,  hingga  M  telah  dapat melakukan sedekah.
Bapak  Qomaruddin  (Q),  berdagang nasi  serta  beraneka  lauk-pauk.  Penghasilan yang  didapatkannya  melalui  usaha  yaitu kisaran  Rp1.000.000  per  bulan.  Lalu memperoleh peminjaman pendanaan sejumlah Rp. 5.000.000, sekarang penghasilannya  Q  dalam  satu  bulan Rp2.000.000.
Bapak  Andri  (A),  dagang  sayur. penghasilan A sebelum memperoleh peminjaman pendanaan zakat Rp1.000.000, lalu  A  melakukan  pengajuan  pinjaman pendanaan zakat Rp4.000.000 guna meningkatkan  modal  usahanya.  Sesudah
memperoleh  pinjaman  dananya  usaha dirinya  pun  jadi  ada  perkembangan  maka penghasilannya menaik jadi Rp1.500.000.
Ibu Kurniati (K), berjualan pempek. Penghasilan K sebelum memperoleh pendanaan  pinjaman  zakat  setidaknya Rp30.000  per  hari.  Sesudah  memperoleh pinjaman pendanaan Rp4.000.000, pendapatan  K  ada  pertambahan  jadi Rp50.000 per hari.
Ibu Miswati (M), penjahit. Sebelum memperoleh peminjaman dana zakat penghasilannya  hanya  kisaran  Rp900.000 per  bulan,  lalu  guna  meningkatkan  modal maka  Ibu  Hasibah  melakukan  peminjmana dana,  yang  dibelikan  berbagai  bahan jahitan.  Saat  ini  penghasilan  pun  jadi Rp1.400.000.
Bapak Arniati (A), berdagang minyak  wangi.  Penghasilannya  sebelum memperoleh  pinjaman  zakat  Rp1.000.000, lalu  sesudah  memperoleh  tambahan  modal usahanya yaitu Rp6.000.000. A meningkatkan usaha miliknya yaitu penjualan  pulsa,  maka  penghasilannya  pun jadi naik Rp1.500.000 per bulan.
Bapak  Samsudin  (S),  membawa becak motor yang sering rusak. Pendapatan S  sebelum  dan  setelah  mendapatkan pinjaman dana zakat Rp5.000.000 tidak ada kenaikan  yakni  Rp700.000  per  bulan.  Hal itu  dikarenakan  banyaknya  Ojek  Online saat ini, sehingga tidak terlalu banyak yang menaiki becak motor.
Bapak  Syammuir  (S),  tukang  becak
sepeda.  Pendapatan  yang  didapatkan  S sebelum  memperoleh  dana  zakat  sejumlah Rp1.000.000. lalu S memperoleh pendanaan
Rp1.000.000 guna meningkatkan  modalnya.  Tapi  penghasilan dalam  satu  bulan  teteap  tidak  naik  yakni Rp1.000.000.
Bapak  Amirdas  (A),  becak  motor sering  rusak.  Pendapatan  A  sebelum mendapatkan  zakat  Rp1.000.000  serta sesudah  memperoleh  peminjaman  dana zakat    5.000.000,  penghasilan  A  tidak  ada kenaikan.  Hal  itu  karena  usahanya  tidak berkembang.
Melalui data itu, menandakan hampir seluruh keadaan mustahik memperoleh peminjaman dana zakat produktifnya  jadi  membaik,  terdapat  11 mustahik  yang membaik, serta sekadar ada tiga  penjual  dengan  perekonomian  yang tetap.  Sehingga  pendistribusian  zakat  yang diberi  terhadap  14  mustahik  merupakan sampel kegiatan meneliti ini dapat dinyatakan  ada  peranan  untuk  memberi penignkatan kesejahteraannya mustahik.
Namun, pada kaitan ini penulis coba mengerti serta melaksanakan analisis pendistribusian  zakat BAZNAS  Kota Padang,  pendistribusian  zakaatnya  ini  bisa memberi  pengaruh  mustahik  meskipun kurang  optimal.  Bantuan  yang  diberi  pun tidaklah  banyak  maka  kesempatan  maju bagi  mustahik  kurang  optimal.  Dalam mencairkan  pendanaan  mengenai  ajuan dana  mustahik  pun  berlangsung  lamban
maka  menciptakan  rasa  kecewa  kepada mustahiknya. Tidak terdapat pendampingan kepada  mustahik.  Kurang  maksimal  usaha memonitoring oleh BAZNAS Kota Padang kepada mustahik yang mendapatkan peminjaman dana zakat, dikarenakan masih terdapat mustahik dengan kedaan kemakmurannya tetap.
C. Penutup

## Kesimpulan
Mengacu  kepada  hasil  meneltii  serta penjelasan itu, sehingga bisa berkesimpulan yakni:
1. Efektifitas  dalam  mengelola  zakat BAZNAS Kota Padang pada peningkatan  kemakmuran  mustahik yang diamati dari manajemen zakatnya yaitu  penghimpunan  yang  dilaksnakan BAZNAS  Kota  Padang  dengan  tiga caranya yakni bekerja sama, menyosialisasikan,  serta  menggunakan rekening bank yang sudah dilaksanakan  secara  efisien  namun belum  maksimal  dikarenakan  tidak melaksanakan penghimpuannya dengan  langsung  terhadap  mustahik. Pendistribusian sudah  dilaksanakan secara efisien dengan berbagai program misalnya  Kota  Padang  Peduli,  Kota Padang  Sehat,  Kota  Padang  Makmur, Kota  Padang  Taqwa,  dan  Kota  Padang Cerdas.  Dampak  berdasarkan  hadiah kapital  bisnis  ini  terhadap  mustahik sangatlah  besar,  namun  berdasarkan penulis  pengelolaan  eksploitasi  zakat
produktif  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Padang belum efektif nir adanya pendampingan juga supervisi tentang bisnis mikro berdasarkan  pengurus  Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Padang langsung.
2. Analisis  kiprah  zakat  Badan  Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang untuk melakukan dan memberikan kesejahteraan kepada mustahik  yang  berada  di  Kota  Padang sangatlah  berperan  yaitu  distribusi zakat  yg  diberikan  bisa  menghipnotis dan sangat memabntu mustahik walaupun  kurang  maksimal,  donasi zakat yg diberikan sang BAZNAS Kota Padang  nir  poly  sebagai  akibatnya peluang  maju  buat  mustahik  kurang maksimal, pencairan dana atas pengajuan  dana  mustahik  berjalan lambat  sebagai  akibatnya  menciptakan kekecewaan dalam mustahik, nir adanya pendampingan terhadap mustahik,  kurang  optimalnya  upaya monitoring berdasarkan BAZNAS Kota  Padang  terhadap  mustahik  yg mendapat pinjaman dana zakat, lantaran  terdapat  mustahik  yg  syarat kesejahteraanya tetap

## REFERENCES
Al-Ba’ly, Abd al-Hamid Mahmud,
Ekonomi  Zakat  :  Sebuah  kajian Moneter  dan  Keuangan  Syari’ah , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
Ali,  Nuruddin  Mhd., Zakat  Sebagai Instrumen  dalam  Kebijakan  Fiskal, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
Baznas,  Perbaznas  No  1  Tahun  2018
Tentang Kode Etik Amil Zakat
--------------,  Perbaznas  No  2  Tahun  2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
--------------,  Peraturan  Badan  Amil  Zakat
Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun  2018  Tentang  Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat
--------------,  Perbaznas  No  4  Tahun  2018 Tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat
--------------,  Perbaznas  No  5  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat --------------,  Peraturan  Badan  Amil  Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat Djuanda,  Gustian,  dkk.  ,  Pelaporan  Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, Jakarta:  Pt.  Raja  Grafindo  Persada, 2006
Departemen  Agama  RI,  Pedoman  Zakat  di Jakarta: Departemen Agama RI, 2002 Ghafur  Wibowo  dan  Faizi,  Perkenalkan Kebijakan  Fiskal  Republik  Islam (Jakarta ), 18 Agustus 2008
Gusfahmi,  Pajak  Berdasarkan  Syariah,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Hafidhuddin,  Didin.  (2002). Zakat  dalam Perekonomian   Moderen.   Jakarta. Gema Insani Press
--------------,  Mutiara  Dakwah:  Eksplorasi Konsep  Islam  tentang  Ilmu,  Harta, Zakat,  Ekonom  Syariah,  Jakarta: Kwais, 2006.
Ikbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi  Ajaran  Politik  Islam, Jakarta: Media Pratama Style, 2007.
Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Tahun
2003  No.  373  Penegakan  UU  No.  38
Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Zakat
2000 Bimbingan Islam dan Ibadah Haji Isu D  /  291  SK  Sekda  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
Mufraini, M. Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Meningkatkan Kesadaran dan Jejaring, Jakarta: Kencana, 2006.
Mujahidin, Ahmad, Ekonomi Islam, Jakarta:  Pt.  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Naskah  Kerjasama  Antara  Baznas Provinsi dengan LKKS Provinsi Sumbar, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2015  Tentang Kementerian Sosial
Qardawi,  Yusuf, Hukum  Zakat  :  Studi Komparatif  mengenai  status  dan Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur’an dan Hadis , Diterjemahkan oleh Salman  Harun  et.  al.,  Bogor  :  Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
Zakir, Muhammad. 2009. Strategi Fundraising Zakat.
Faisal,  Sanapiah. Penelitian  Kualitatif: Dasar-Dasar  dan  Aplikasi .Malang: Yayasan Asih, 1990.
Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Jakarta: Gramedia, 1994. Ritzer,  George  &  Douglas  J.  Goodman, Teori Sosiologi Modern. Terj.
Alimandan  Jakarta:  Prenada  Media, 2004. Sairin, Sjafri, Perubahan Sosial Masyarakat  Indonesia, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002. Siagian Sondang M, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administarsi, Jakarta: Gunung Agung,
1991.
Steers,  Richard  M,  Efektivitas  Organisasi (Terjemahan), Jakarta: Erlangga, 1998. Suhendi  dan  Ramdani  Wayu,  Hendi. Pengantar  Studi  Sosiologi  Keluarga , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Jakarta: Toko Agung Tbk, 2002
Amiroeddin  Syarif, Perundang-undangan,
Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Bagir  Manan, Dasar-dasar  Perundang- undangan  Indonesia, Jakarta:  IN- HILL-Co, 1992, hal. 17.
B.  Wiwoho  (eds.), Zakat  dan  Pajak , Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera Barat, Sumatera  Barat  dalam  Angka ,
Padang  :  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2015 Didin  Hafiduddin, Islam  Aplikatif ,  Jakarta: Gema Insani Press, 2003 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam
Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Hammam  Nashiruddin, Fathul  Qarib, Kudus: Menara Kudus,1965
Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif ,  Bandung  :  Nusa  Media, 2008
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and State, New York: Russell and Ruseell, 1973
IRTI Working Paper Series , tahun 2012
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang- Undang ,  Jakarta:  Konstitusi  Press, 2006.
Karen  Lebacqz, Teori-Teori  Keadilan , Bandung : Nusa Media, 2011 Laporan  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2014 Laporan  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2015 Memori BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
Sumbar tahun 2007-2015
Muhammad Bagir Al-Habsy, Fiqh Praktis   Menurut   Al-Qur’an   As-
Sunnah   dan  Pendapat  Para  Ulama ,
Bandung: Mizan, 2005 Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang  Zakat  Suntingan  Teks  dan Analisis Intertekstual , Bandung: Nuansa Aulia, 2005
Mustofa  Diebul  Bighaa,  Fiqh  Islam  Matan
Taqrieb dan Dalilnya, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai  Mazhab ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1995
Said  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah ,  Beirut:  Dar
Fikri, 1983
Suyitno  (eds.), Anatomi  Fiqh  Zakat  Potret dan  Pemahaman  Badan  Amil  Zakat Sumatera Selatan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  yang
Baik; Gagasan Pembentukan Undang-
undang  Berkelanjutan ,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2009
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 2014  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Arman  Hakim  Nasution,  Perencanaan  &
Pengendalian  Produksi,  Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008. Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan  Perusahaan  Edisi  4, Yogyakarta,BPFE Yogyakarta, 2001.
Basu  Swastha  Dharmmesta  &  Hani
Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis
Perilaku Konsumen, Yogyakarta, BPFE, 2000.
Bintarto,  Buku  Penuntun  Geografi  Sosial  ,
UP Spring, Yogyakarta
Departemen Perindustrian, UU RI No lima
Tahun  1984  Tentang  Perindustrian, Jakarta,1984
Don  R.  Hansen  &  Maryanne  M.  Mowen,
Akuntansi Manajemen, Jakarta, Erlangga, 1999 Dwi  Rajibiyanto,  Pengaruh  Modal  Sosial Untuk Penguatan Industri Kecil Genteng  Soka  Di  Desa  Kebulusan Kecamatan Penjagoan Kabupaten Kebumen.
Fitriyaningsih  Erliana,  Pengaruh  Besar Modal  (Modal  Sendiri),  Pemberian Kredit,  &  Tingkat  Suku  Bunga  Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang  Kecil  Di  Desa  Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Bantul, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
George  R.  Terry,  Penerjemah  J.  Smith D.F.M,  Prinsip-Prinsip  Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara, 1991 George  R.  Terry.  Alih  Bahasa,  Winarno.
Asas-asas Manajemen, Bandung,
Alumni, 1996
Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian  Rakyat,  Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 1998
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta, 2005
M.  Manullang,  Dasar-Dasar  Manajemen,
Yogyakarta,  Gajah  Mada  University Press, 2012
Moeliono,  Tata  Bahasa  Baku  Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988 Mubyarto,  Ekonomi  Rakyat  Program  IDT &  Demokrasi  Ekonomi  Indonesia, Yogyakarta, Aditya Media, 1997 Mulyadi  Nitisusastro,  Kewirausahaan  &
Manajemen  Usaha  Kecil,  Bandung, Alfabeta, 2012 William  J.  Stanton,  Prinsip  Pemasaran, Erlangga, Jakarta, 1984.