## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI BANDAR LAMPUNG

## Muhtadi
Fakultas Hukum Universitas Lampung email : muhtadi.1977@fh.unila.ac.id, muhtadi.hariman@gmail.com

## abstract
This  research  which  is  a  grant  of  DIPA  UNILA  2013  aims  to  describe  the rights of domestic workers as well as models of legal protection for them in Bandar Lampung. By using a normative approach based on secondary data, it can be concluded that first, the rights of household workers are the same as in  other  sectors,  the  difference  lies  only  in  its  job  type,  and  secondly,  a model  of  protection  of  household  workers  is  done  by  means  of  preventive and  repressive.  Protection  model  preventively  done  by  providing  the  local regulations  that  give  legal  certainty  to  the  position  of  household  workers, including the obligations of the agreement between workers and employers, while repressive carried out by means of law enforcement, both the penal or civil  code.  The  penal code  is  carried  out  as  a  responsibility  of  the  State  to prosecute  and/or  punish  the  employer  and  /  or  the  person  in  the  house  that his actions resulted in physical injury and/or psychological. While civil law is  an  effort  to  provide  workers'  rights  which are  not fulfilled  in  accordance with the  employment  agreement.  It  is  recommended  that  in  order  to  ensure legal  certainty  of  the  fulfillment  of  the  rights  of  household  workers  in Bandar  Lampung;  it  required  legal  norms  that  specifically  governs  the relationship  of  household workers  and  their  employers  in  the  form  of  local regulations.
Keywords: Legal Protection, Right and Household Workers.

## abstrak
Penelitian  ini  yang  merupakan  hibah  DIPA  Unila 2013  bertujuan  untuk menjabarkan  hak-hak  pekerja  rumah  tangga  serta  model  perlindungan hukum bagi mereka di Bandar Lampung. Menggunakan pendekatan normatif berdasarkan data-data sekunder disimpulkan bahwa pertama hak-hak pekerja rumah tangga adalah sebagaimana hak pekerja di sektor lain, perbedaannya hanya  terletak  pada  jenis  pekerjaannya  semata,  dan kedua, model perlindungan  pekerja  rumah  tanga  dilakukan  dengan  cara  preventif  dan repressif. Secara preventif dilakukan dengan menyediakan perangkat hukum daerah  (perda)  yang  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap kedudukan pekerja rumah tangga, termasuk kewajiban adanya
perjanjian/kesepakatan  kerja  antara  pekerja  dengan  majikan,  sedangkan
secara  repressif  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  penegakan  hukum, baik  kode  penal  ataupun  keperdataan.  Kode  penal  dilakukan  sebagai tanggung jawab negara  untuk  menuntut  dan/atau  menghukum  majikan dan/atau  orang  yang  ada  di  rumah  tersebut  yang  perbuatannya mengakibatkan  luka  fisik  dan/atau  psikis.  Sedangkan  secara  perdata merupakan  upaya  hukum  untuk  memberikan  hak-hak  pekerja  yang  tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu disarankan bahwa untuk menjamin  kepastian  hukum  terpenuhinya  hak-hak  pekerja  rumah  tangga  di Bandar  Lampung  diperlukan  norma  hukum  yang  secara  spesifik  mengatur hubungan  pekerja  rumah  tangga  dan  majikannya  dalam  bentuk  peraturan daerah.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak dan Pekerja Rumah Tangga

## A. Pendahuluan
Organisasi  Buruh  Internasional (International  Labour  Organisation- ILO) menyebutkan  bahwa  sampai  tahun  2012  setidaknya  terdapat  2,6  juta penduduk  Indonesia  yang  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  (PRT- domestic  helper), 1 sebagian  besar di  antaranya  adalah  perempuan berpendidikan  rendah,  sedangkan  kelompok  pekerja  laki-laki  merupakan jumlah terkecil setelah perempuan dan anak-anak. Jumlah tersebut menurut ILO  adalah  tersebar  di DKI  Jakarta  dengan  jumlah  terbesar  801.566;  Jawa Timur:  402.762;  Jawa  Tengah:  399.159;  Jawa  Barat:  276.939;  Banten: 100.352;  Bali:  99.277;  Sulawesi  Selatan:  62.237;  Lampung:  60.461;  DIY: 39.914,  serta  propinsi  lain  seperi:  Sumatera  Utara,  Riau,  Sumatera  Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di mana jumlahnya tidak terpaut  jauh. Akan  tetapi,  data  jumlah  PRT  sebagaimana  diungkapkan  ILO tidak  dimiliki  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  demikian pula ketiadaan data yang pasti di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung.
Secara  ekonomi,  keberadaan  PRT  memberikan  sumbangan  yang signifikan  terhadap  kehidupan  dan  keuangan  keluarga,  bahkan  berdampak positif  bagi  masyarakat  di  lingkungan  tempat  tinggal.  Namun  demikian, meskipun  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945 menjamin  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  demikian  pula  Pasal  28D  ayat (2)  memberikan  jaminan orang  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, bahkan Pasal 28H ayat
1 Kantor  Perburuhan  Internasional, Peraturan tentang Pekerja  Rumah  Tangga  di  Indonesia, Perundangan  yang  ada,  standar  internasional  dan  praktikterbaik, (Jakarta: ILO,  2006), hlm. 7.
(1) menggariskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  realitanya,  status  PRT  tidaklah sederajat  dengan  pekerja  yang  diatur  dan  diakui  oleh  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, 2 bahkan  temuan Jaringan Nasional  Advokasi  Pekerja  Rumah  Tangga  (JALA  PRT) sebagaimana disebutkan oleh Komisi Nasional Perempuan menunjukan adanya 726 kasus kekerasan dan penganiayaan berat yang dialami oleh pekerja rumah tangga, 3 demikian pula pantauan terhadap media yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan  48  kasus  kekerasan  terhadap  PRT  sepanjang  2007-2012 yang terekspos ke publik. 4
Selain  terdapat  berbagai  kekerasan  terhadap  PRT,  negara  dan masyarakat  masih  memberikan  stigma  dan  perlakuan  diskriminatif  yang ditunjukan  antara  lain  dengan  cara: 1)  anggapan  kuat  bahwa  pekerjaan rumah  tangga  tidak/rendah  keterampilan,  yang  mengakibatkan  pengabaian hak-hak  mereka;  2) anggapan  bahwa  pekerjaan  rumah  tangga  bersifat domestik dan informal, sehingga tidak perlu diatur dengan perangkat hukum yang  menjamin  hak  dan  perlindungan  mereka  selayaknya  pekerja  lain  di sektor  formal;  dan  3) pekerjaan  rumah  tangga  belum  diakui  sebagai pekerjaan,  sehingga  perlindungan  sangat  bertumpu  pada  kebaikan  hati majikan.  Hal  ini  terkesan  mengukuhkan  perbudakan  modern  dan menjauhkan  hak  dasar  pekerja  rumah  tangga  akan  perlindungan  dan pemenuhan hak. 5
Sebagai pekerja, PRT melakukan pekerjaan penatalaksanaan terhadap seluruh kepentingan rumah tangga majikan (pemberi pekerjaan) dengan jam kerja panjang, bahkan lebih panjang dari aktifitas pemilik rumah, melakukan berbagai  pekerjaan  dari  mencuci  dan  setrika  pakaian,  memasak,  mengasuh anak, dan  bahkan  mengurus  kebun,  namun  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  untuk  tidak  mengalami  berbagai  kekerasan  ataupun mempunyai  hak  sesuai  dengan  jumlah  jam  kerja  tidaklah  selalu  diperoleh secara  layak,  bahkan  gaji  atas  pekerjaan  lebih  banyak  diberikan  bukan  atas keterampilan  ataupun  pengalaman  dan  masa  kerja,  melainkan  atas  belas kasihan majikan.
Berbagai  kekerasan  dan  diskriminasi  perlakuan  terhadap  PRT  salah satunya  disebabkan  oleh  tidak  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang
2 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4279.
3 http://www.komnasperempuan.or.id/2011/03/dpr-harus-segera-membahas-dan- mengesahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/, akses terakhir 10 Maret 2013
4 http://www.riekediahpitaloka.com/release/201202/15-februari-hari-prt-indonesia-sby-mana- janjimu/, akses terakhir 10 Maret 2013.
5 Komnas Perempuan, Op.Cit.
melegitimasi  eksistensi  PRT  sebagai  pekerja  yang  tunduk  pada  hukum ataupun  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan  majikan,  bukan  saja  norma hukum  setingkat  undang-undang  bahkan  tidak  tersedianya  peraturan  daerah yang seharusnya menjadi payung hukum perlindungan PRT oleh pemerintah daerah  ikut  memberikan  dampak  negatif.  Untuk  itu,  menjadi  penting dilakukan  pemetaan  persoalan  PRT  di  Kota  Bandar  Lampung  yang  pada akhirnya melahirkan model kebijakan perlindungan bagi PRT.
Persoalanya  bagaimanakah  model  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan kepada Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung?

## B. Pembahasan
1. Pengakuan,  Pengaturan  dan  Perlindungan  Hak  Konstitusional Pekerja
UUD  Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar  negara  memberikan  jaminan bahwa  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan sebagaimana  dimaksud  Pasal  27 ayat  (2), demikian pula Pasal 28D ayat (2) mengakui hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,  bahkan  Pasal  28H  ayat  (1)  menggariskan  bahwa  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan,  lebih  dari  itu,  para  pendiri  negara  mengkontruksikan  tujuan berbangsa  dan  bernegara  adalah  melindungi  segenap  tumpah  darah Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum  yang di  dasarkan  atas keadilan  sosial.  Guna  mewujudkan  kehendak  tersebut,  Pasal  28I  ayat  (5) UUD  Tahun  1945  menyaratkan  bahwa  untuk  menegakan  dan  melindungi hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan  perundangan-undangan. Peraturan dimaksud  salah  satunya  adalah Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (UU HAM). 6
Sebagai umbrella act, UU HAM secara spesifik dalam bagian ketujuh tentang hak atas kesejahteraan, khususnya Pasal 38 memberikan pengakuan dan pengaturan bahwa :
a. setiap  warga  negara,  sesuai  dengan  bakat,  kecakapan,  dan  kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
b. setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
6 LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.
c. setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  melakukan  pekerjaan  yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
d. setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan  dengan  martabat  kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat  menjamin  kelangsungan  kehidupan keluarganya.
Perlakuan  khusus  terhadap  kelompok  rentan  sebagaimana  dimaksud Pasal 41 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang  berusia  lanjut,  wanita  hamil,  dan  anak-anak,  berhak  memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Pada  tingkat  internasional,  tanggal  16  Juni  2011,  sesi  ke-100  Sidang ILO dengan  tema  “Kerja  Layak” mengadopsi Konvensi ILO No.  189 Mengenai  Kerja  Layak  Pekerja  Rumah  Tangga,  yang  di  dalam  konvensi tersebut diatur antara lain:
a. pengakuan  PRT  sebagai  pekerja  yang mempunyai hak  harus  dilindungi dan dihormati selama bekerja; dan
b. standar perlakuan yang  bertujuan  untuk melindungi PRT. Di  antaranya perlindungan berdasar prinsip  hak  asasi  manusia, di  antaranya penghapusan  diskriminasi bagi perempuan,  perlindungan  hak  anak, perwujudan  hak  sipil  politik dan  ekonomi, sosial  dan budaya, perlindungan  dari  pelanggaran  hak  dan kesewenangan,  penghapusan kerja  paksa  dan  hak  lainnya  seperti  jam  kerja,  waktu  libur,  waktu istirahat, jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan, dll.
Akan  tetapi, Nomenklatur (Istilah)  pekerja  dari  frase  “pekerja  rumah tangga”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tidaklah  diartikan sebagai  bagian  dari  pengertian  pekerja,  melainkan  menggunakan nomenklatur khusus,  yaitu  Pembantu  Rumah  Tangga. 7 Pekerja  diartikan sebagai: 1)  orang  yang  bekerja;  2)  orang  yang  menerima  upah  atas  hasil kerjanya;  buruh;  karyawan. 8 Sedangkan  pembantu  rumah  tangga  diartikan sebagai  1)  orang  (alat  dsb)  yang  membantu;  penolong;  2)  orang  upahan, pekerjaannya  (membantu)  mengurus  pekerjaan  rumah  tangga  (memasak, mencuci,  menyapu,  dsb). 9 Bertalian  dengan  makna  pekerja  tersebut, ditemukan  padanannya,  yaitu  tenaga  kerja,  yang  berarti  1)  orang  yang bekerja  atau  mengerjakan  sesuatu;  pekerja;  pegawai;  dsb,  2)  orang  yang mampu  melakukan  pekerjaan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan kerja, 10 dan  secara  mutatis  mutandis,  Pasal  1  angka  2  UU  Ketenagakerjaan
7 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm. 105.
8 Ibid., hlm. 554.
9 Ibid., hlm. 105.
10 Ibid., hlm. 1171.
memberikan  batasan  arti  pekerja  sebagai setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka  3  UU  Ketenagakerjaan  menyebutkan  pekerja/buruh  adalah  setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan  demikian,  meskipun  secara  gramatikal  Pembantu  Rumah  Tangga dipisahkan  pengertiannya  dari  istilah  pekerja  pada  umumnya,  tetapi dikategorikan sebagai bagian maksud pengertian pekerja tersebut.
Kontruksi  pengakuan  hak  serta  kewajiban  pekerja  dalam  UU Ketenagakerjaan apabila  disandingkan  dengan  jenis  dan  waktu  pelaksanaan pekerjaan  PRT  menunjukan  adanya  ketidaksesuaian  pengaturan  norma tersebut  dengan  praktek  perlakuan  masyarakat  atau  pengguna  jasa terhadap PRT. Perlakuan tidak patut tersebut antara lain PRT tidak mempunyai uang lembur  atau  kelebihan  jam  kerja  normatif, 11 7  jam  satu  hari  dengan  masa kerja  6  hari  satu  minggu  atau  8  jam  per  hari  untuk  lima hari  kerja, 12 cuti kerja  tidak  jelas, 13 bahkan  besaran  upah  yang  tidak  tunduk  pada  standar pengupahan  yang  berlaku  di  provinsi  atau  kabupaten/kota. 14 Disamping perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah normatif tersebut, temuan berbagai  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Komnas  Perempuan, JALA  PRT  ataupun  ILO  menunjukan  berbagai  kekerasan  yang  menimpa PRT,  khususnya  perempuan  dan  anak.  Jenis  kekerasan  tersebut  antara  lain tidak  diberi  makan,  dikurung  dalam  kamar  mandi,  penyiksaan,  larangan menjalankan  ibadah,  pemaksaan  memakan  makanan  yang  tidak  halal, pelecehan  seksual  sampai  pada  tingkat  pemerekosaan,  dan  bahkan penyiksaan yang berujung pada kematian.

## 2. Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga
Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan memberikan batasan arti pekerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan  dalam  bentuk  lain. Dengan  demikian,  meskipun  secara  gramatikal Pembantu Rumah Tangga dipisahkan pengertiannya dari istilah pekerja pada umumnya,  tetapi  dikategorikan  sebagai  bagian  maksud  pengertian  pekerja tersebut.  Karenanya  hak-hak  pekerja  rumah  tangga  sejatinya  adalah  juga hak-hak yang diperoleh pekerja sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan
11 Lihat Pasal 78 UU Ketenagakerjaan.
12 Lihat Pasal 77 UU Ketenagakerjaan.
13 Lihat Pasal 79 UU Ketenagakerjaan.
14 Lihat Pasal 88 UU Ketenagakerjaan.
yang bermuara pada hak-hak konstitusional pekerja yang diatur UUD Tahun 1945, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga dapat dikategorikan sebagai perlawanan terhadap konstitusi.
Secara exvressi  verbis (tersurat),  UUD Tahun  1945  menjamin  bahwa setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), demikian pula  Pasal  28D  ayat  (2)  mengkui  hak  setiap orang  untuk  bekerja  serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, bahkan  Pasal  28H  ayat  (1)  menggariskan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  lebih dari  itu,  para  pendiri  negara  mengkontruksikan  tujuan  berbangsa  dan bernegara  adalah  melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia  dan memajukan kesejahteraan umum yang di dasarkan atas keadilan sosial. Guna mewujudkan  kehendak  tersebut,  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  Tahun  1945 menyaratkan  bahwa  untuk menegakan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  28I  tersebut  adalah UU HAM,  yang secara  spesifik  dalam  bagian  ketujuh tentang hak  atas kesejahteraan,  khususnya  Pasal  38  memberikan  pengakuan  dan  pengaturan bahwa :
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
(4) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita,  dalam  melakukan  pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil  sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat  menjamin  kelangsungan kehidupan keluarganya.
Pada  16  Juni  2011,  sesi  ke-100  Sidang ILO dengan  tema  “Kerja Layak” mengadopsi Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, yang di dalam konvensi tersebut diatur antara lain:
a. pengakuan  PRT  sebagai  pekerja  yang mempunyai hak  harus  dilindungi dan dihormati selama bekerja; dan
b. standar perlakuan yang  bertujuan  untuk melindungi PRT. Di  antaranya perlindungan berdasar prinsip  hak  asasi  manusia, di  antaranya penghapusan  diskriminasi bagi perempuan,  perlindungan  hak  anak,
perwujudan  hak sipil  politik dan  ekonomi, sosial  dan budaya, perlindungan  dari  pelanggaran  hak  dan kesewenangan,  penghapusan kerja  paksa  dan  hak  lainnya  seperti  jam  kerja,  waktu  libur,  waktu istirahat, jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan, dll.
Kontekstualisasi  pengakuan  terhadap  hak-hak  pekerja  sebagaimana dimaksud  konstitusi  adalah  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Namun demikian hak-hak pekerja rumah tangga.

## 3. Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung a. Perlindungan preventif
Secara  yuridis,  PRT  memang  bebas,  sebab  negara  kita  melarang perbudakan  dan  perhambaan.  Tapi  dari  kacamata  sosiologis,  yang  terjadi justru  sebaliknya,  PRT  tidak  bebas.  Sebagai  orang  yang  memiliki keterbatasan bekal hidup selain tenaganya, PRT terpaksa bekerja pada orang lain dalam hal ini pemberi kerja yang memiliki otoritas menentukan syarat- syarat  kerja.  Relatif  rendahnya  tingkat  pendidikan  menutup  kemampuan PRT  mengekspos  hak-haknya  serta  tak  dapat  merespon  berbagai  informasi yang  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Selama  aturan  main  hubungan PRT  dengan  pemberi  kerja  diserahkan  kepada  kedua  belah  pihak,  maka sukar  dicapai  suatu  keseimbangan  kepentingan  yang  mengedepankan  nilai- nilai keadilan. Sampai saat ini belum satupun lembaga atau yayasan penyalur PRT, memelopori penggarapan nasib para PRT dari sisi perlindungan hukum dan  pemberdayaan.  Dalam  dunia  akademik pun  sangat  langka  menemukan hasil  penelitian  yang  secara  tematis  mengangkat  persoalan  PRT.  Bahkan pemerintahpun  tidak  pernah  menggagas  kampanye  untuk  membangkitkan kepedulian  terhadap  PRT.  Namun  demikian  terdapat  beberapa  hal  yang barangkali  patut  diagendakan  sebagai  upaya  berarti  untuk  memberikan perlindungan terhadap PRT antara lain :
1) advocacy, mengangkat  ke  permukaan  kasus-kasus  PRT  agar memperoleh  respon  banyak  pihak  guna  menjadi  agenda  dalam  upaya perubahan ke arah yang lebih baik;
2) paralegal, sebagai bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi diri  PRT  dari  berbagai  tekanan  pemberi  kerja. Perlu  dibentuk  pusat-pusat pelayanan  sebagai  bagian dari  bentuk  pengorganisasian,  termasuk  upaya untuk  menggagas  terbentuknya  organisasi  serikat  pekerja  khusus  PRT. Pembentukan serikat pekerja dalam hal ini tidak berarti menciptakan kaidah dari tidak ada menjadi ada tetapi juga menempatkan komunitas PRT secara afiliatif organisatoris terhadap organisasi Serikat Pekerja yang sudah mapan;
3) Law  Reform (Reformasi  Hukum) 15 ,  pembaruan  hukum  yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan  kerja. Law  Reform ini dapat  dilakukan dilakukan dengan menyediakan perangkat hukum daerah (perda) sebagai hasil evalusi dan pengkajian  atas  realitas  hubungan  PRTpemberi  kerja  berikut  problem yang  menyertainya.  Dengan  adanya perangkat  hukum  tersebut, merupakan momentum bagi pemerintah di bidang hukum untuk segera melakukan perlindungan secara mendasar sebagai wujud komitmen dan konsistensinya,  pemerintah  segera  membentuk  perundang-undangan (law  making) yang  khusus  memberikan perlindungan terhadap
PRT.Secara  umum  upaya  ini  dapat  dimaknai  sebagai  melindungi  atau memberikan  pertolongan  dalam  bidang  hukum  upaya  yang  ditujukan untuk  memberikan  rasa  aman  diberikan  terhadap subjek hukum dalam bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat  represif. Perda  harus  memperhatikan  persoalan-persoalan  di bawah ini:
a) peraturan Daerah harus memperhatikan undang-undang dan peraturan lainnya  yang  berkaitan.  Misalnya,  perlindungan  bagi  PRT  harus  bisa menindaki  pelaku  kekerasan  yang  menghindari  sanksi  hukum. Oleh karena  itu, pelaksana  undang-undang  dan  sidang  pidana  harus  siap untuk menegakan hukum tanpa diskriminasi;
b) organisasi  masyarakat  sipil  seperti  akademisi  dan  LSM,  agen  tenaga kerja,  dan  pekerja  rumah  tangga  itu  sendiri  harus  turut  dilibatkan dalam merancang peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya;
c) Mempersiapkan  petunjuk  pelaksanaan  peraturan tentang bagaimana menerapkan  peraturan-peraturan  itu.  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan ini  harus  jelas  dan  sejalan  dengan  peraturan  lainnya  dan  mendorong koordinasi  dengan  pelaksana  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan;
d) mensosialisasikan  dan  mengkomunikasikan  segala  informasi  yang berkaitan  dengan  undang-undang  untuk  melindungi  PRT  kepada semua  pihak  yang  terlibat  di  dalam  urusan  ini,  seperti  pemberi kerja/majikan,  agen  tenaga  kerja, dan  pekerja  rumah  tangga. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  dukungan  dan  komitmen  dari para penentu kebijakan untuk menjalankan undang-undang tersebut.
e) Membuat  undang-undang  yang  sistematis  dan  menggunakan  istilah- istilah hukum yang sederhana agar dapat mempermudah para penentu kebijakan  dalam  melaksanakannya.  Bahasa  yang  digunakan  di  dalam
15 Munir  Fuady, Pengorganisasian  Buruh  Perempuan,  Makalah,  dipresentasikan  di  LBH Surabaya, 1998. Makalah, dipresentasikan di LBH Surabaya. 1998.
undang-undang  itu  harus  jelas  agar  dapat  terhindar  dari kesalahpahaman  yang  dapat  memberi  peluang  penyalahgunaannya. Jika  penyalahgunaan  hukum  ini  terjadi,  PRT  tidak  akan  dapat perlindungan karena mereka tidak memiliki kekuatan tawar-menawar untuk merundingkan kepentingan mereka secara hukum. Selain  daripada  itu  untuk  memberikan  suatu  pengamanan  terhadap para  PRT  dalam  bentuk dengan fisible dan  berkekuatan  hukum  diperlukan pula  suatu  penjanjian  kerja  dalam  bentuk  tertulis  antara  majikan  dengan pekerja  guna menimbulkan  semua  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti:
”Hukum  perjanjian memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya kepada masyarakat  untuk  mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa  saja, asalkantidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan” . 16 Dalam  hal  ini antara  pekerja  dan  majikan  diperbolehkan  mengatur  sendiri  kepentingan mereka dalam  perjanjian  yang  mereka  adakan.  Guna  mewujudkan  suatu perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama,  para  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya  prestasi  dalam  perjanjian  maka  apa yang  diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan  yang  dapat  menuntut  atas  kerugian  yang dideritanya.
Demikian  juga  dalam  bidang  pekerjaan,  orang  melakukan  perjanjian kerjasehingga menimbulkan perikatan. Setiap hubungan kerja yang tercipta, baik formal maupun informal, pada dasarnya selalu didahului dengan adanya perjanjian  kerja.  Untuk  pekerjaan  informal,  perjanjian  kerja  antara  pemberi pekerjaan  dengan  penerima  pekerjaan  biasanya  dilakukan  secara  lisan sedangkan  pekerjaan-pekerjaan  yang  formal,  seperti  di  pabrik  atau perusahaan,  perjanjian  kerja  pada  umumnya  dibuat  secara  tertulis.  Pada dasarnya  baik  tertulis  maupun  tidak,  perjanjian  kerja  tersebut  sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak.

## b. Perlindungan Repressif
Dalam  hal  ini  perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga bukan  hanya  dilakukan  secara  preventif  namun  harus  juga  secara  repressif, karena tidak cukup dengan adanya instrumen hukum sebagai suatu kebijakan semata.  Pada  prinsipnya  hukum  sebagai  suatu  bentuk  kelembagaan  sosial yang  mewadahi  kebijakan  penyelenggaraan  negara  menjangkau  semua bidang  dan  aspek  kehidupan  manusia  dan  mengintegrasikannya  ke  dalam suatu  sistem  sosial  yang  harmonis  dan  fungsional.  Secara  konseptual,
16 R. Subekti, Hukum Perjanji an Cetakan keduabelas , (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 9
kebijakan  hukum  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  (integral)  dari kebijakan  sosial;  artinya  kebijakan  sosial  mencakup  di  dalamnya  kebijakan hukum,  yang  selengkapnya  disebut  kebijakan  penegakan  hukum  (law enforcement  policy).  Dalam lingkup  kebijakan  (penegakan)  hukum  ini hukum  administrasi  dan  hukum  keperdataan  menempati  kedudukan  yang sama  dengan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan.  Ini berarti,  kebijakan  perundang-undangan  serta  penegakan  hukum  merupakan bagian dari kebijakan sosial.
Kebijakan  sosial  tersebut  kemudian  diimplementasikan  di  dalam bentuk berbagai kebijakan lanjutan sebagai upaya untuk merealisasikan apa yang  telah  ditetapkan  sebagai  kebijakan  sosial.  Salah  satu  bentuk  sarana pengejawantahan  kebijakan sosial  tadi  adalah  kebijakan  hukum  atau kebijakan  penegakan  hukum. Kebijakan pembangunan  merupakan  bentuk sarana  realisasi  dari  kebijakan  sosial  nasional  yang  meliputi  kebijakan hukum,  maka  kebijakan  pembangunan  nasional  di  bidang  hukum  berfungsi sebagai  pendukung  bagi  terwujudnya  tujuan  pembangunan  nasional  secara keseluruhan  yang  juga  berarti  terwujudnya  tujuan  nasional  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, inklusif pembangunan di bidang  hukum,  sesungguhnya  merupakan  proses  perwujudan  kebijakan sosial nasional.
Dalam  teori  Sibernetika  dari  Talcott  Parson 17 ,  hukum  digambarkan sebagai subsistem sosial yang berfungsi mengintegrasikan semua subsistem sosial  yang  ada,  sehingga memungkinkan  semua  bagian  dari  suatu  sistem sosial  itu  dapat  berfungsi/bekerja  secara  optimal,  efektif, dan  efisien. Berdasarkan  kerangka  berpikir  ini  dapat  pula  diartikan  bahwa  manakala hukum  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  dengan  baik  sebagai  sarana pengintegrasi,  maka  kehidupan  sosial  akan  mengalami  gangguan  atau disintegrasi.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan hukum  ini  adalah  pikiran-pikiran  badan  pembentuk  undang-undang  yang dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum  itu.  Perumusan  pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan.  Dengan  demikian  pada gilirannya,  proses  penegakan  hukum  itu  memuncak  pada  pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  ataupun  kegagalan  para
17 Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Fakultas Sosial dan Fakultas Politik, Universitas Riau,
1994.
penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebetulnya  sudah  dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.
Proses  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  lima  faktor.  Pertama, faktor  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  faktor  aparat penegak  hukumnya,  yakni  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan  dan  penerapan  hukumnya,  yang  berkaitan  dengan  masalah mentalitas.  Ketiga,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  proses penegakan  hukum.  Keempat,  faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  sosial  di mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan,  berhubungan  dengan kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang  merefleksi  dalam  perilaku masyarakat.  Kelima,  faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta, dan  rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang- undangan,  di samping  ditentukan  oleh  konfigurasi  politik  momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari  para  anggota  legislatif  itu  sendiri.  Semangat  hukum  (spirit  of  law) berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang,  maka dalam  konteks membangun  hukum  yang  demokratis,  peran  dan  visi  pembentuk  undang- undang  sedemikian  penting.  Pembentuk  undang-undang  tidak  semata-mata berkewajiban  untuk  memberikan  sumbangan  terhadap  pembentukan perubahan  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  pembentuk  undang- undang, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang berkewajiban mengkreasi kebijakan dalam wujud perundang-undangan yang responsif terhadap tuntutan terwujudnya keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.
Selain  itu  dibidang  keperdataan  menyangkut  perjanjian  kontrak  guna melindungi  para  PRT, antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,upah, dan  perintah. Hubungan  kerja  terjadi  setelah  adanya  perjanjian  kerja  antara  buruh  dan majikan,  yaitu  suatu  perjanjian  di  mana  pihak  kesatu,  buruh,  mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan  diri  untuk  mempekerjakan  buruh  itu  dengan  membayar  upah. “Pada pihak lainnya” mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan  itu  berada  di  bawah  pimpinan  pihak  majikan.  Agar  kedua  belah pihak  dapat  melaksanakan  hubungan  kerja  dengan  baik,  tanpa  adanya tindakan  sewenang-wenang  dari  salah  satu  pihak  maka  diperlukan  adanya campur  tangan  dari  pemerintah  dalam  bentuk  peraturan-perundang- undangan.
Adanya peraturan perundang-undangan ditujukan untuk pengendalian. Baik  pemberi  pekerja  maupun  yang  diberi  pekerjaan,  masing-masing  harus terkendali atau masing-masing harus menundukan diri pada segala ketentuan
dan  peraturan  yang  berlaku,  harus  bertanggungjawab dalam  melaksanakan kegiatan  masing-masing  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya,  hingga keserasian dan keselarasan akan selalu terwujud.

## C. Penutup
Berdasarkan  berbagai  temuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama, hak-hak pekerja rumah tangga adalah sebagaimana hak pekerja di sektor  lain,  perbedaannya  hanya  terletak  pada  jenis  pekerjaannya  semata, dan kedua, model perlindungan pekerja rumah tangga dilakukan dengan cara preventif  dan  repressif.  Secara  preventif  dilakukan  dengan  menyediakan perangkat  hukum  daerah  (perda)  yang  memberikan  jaminan  kepastian hukum  terhadap  kedudukan  pekerja  rumah  tangga,  termasuk  kewajiban adanya  perjanjian/kesepakatan  kerja  antara  pekerja  dengan  majikan, sedangkan  secara  repressif  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana penegakan hukum,  baik  kode  penal  ataupun  keperdataan.  Kode  penal dilakukan  sebagai tanggung jawab negara  untuk  menuntut  dan/atau menghukum  majikan  dan/atau  orang  yang  ada  di  rumah  tersebut  yang perbuatannya  mengakibatkan  luka  fisik  dan/atau  psikis.  Sedangkan  secara perdata  merupakan  upaya  hukum  untuk  memberikan  hak-hak  pekerja  yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerja.
Guna  mencapai  maksud  sebagaimana  simpulan  penelitian  tersebut, disarankan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terpenuhinya  hak-hak pekerja rumah  tangga  di  Bandar  Lampung  diperlukan  norma  hukum  yang secara  spesifik  mengatur  hubungan  pekerja  rumah  tangga  dan  majikannya dalam bentuk peraturan daerah.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abikusumo, R,M., 2010. Lahirnya UUD Tahun 1945, Jakarta: FH UI. Asshiddiqie,  Jimly,  2008. Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: BIP.
Baehr, Peter R, 1998, Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri,
Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
Bruggink, J.J.H, 1999 Rechtsreflecties, Grondbegrippenuit de Rechtstheorie (Refleksi tentang Hukum,  alih  bahasa  Arief  Sidharta,  Bandung:  PT,
Citra Aditya Bhakti.
Budiardjo, Miriam, 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT, Gramedia. Fajar, Mukti  dan  Yulianto  Achmad,  2007. Dualisme  Penelitian  Hukum,
Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
Hadjon,  Philipus  M, 1984. Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat Indonesia, Surabaya : Universitas Airlangga.
Ibrahim,  Johnny, 2006. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayu Media.
Kosasih,  Ahmad,  2003. HAM  dalam  Prespektif Islam;  Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Jakarta: Salemba Diniyah.
Lopa, Baharudin, 1996. Al Quran dan Hak-hak Azasi Manusia, Yogyakarta:
PT, Dhana Bakti Prima Yasa.
Manan,  Bagir, 2001, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta:
Pusat Studi Hukum FH UII.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
Meuwissen,  D.H.M., Ilmu  Hukum (Penerjemah  B,  AriefSidharta), Pro
Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No, 4, Oktober 1994. Munir,1998. Pengorganisasian Buruh Perempuan, Surbaya : LBH. Paul,  Smoke,  Eduardo  J  Gomez,  and  George  E,  Peterson  eds,
Decentralization  in  Asia  and  Latin  America:  Toward  Comparative Interdisciplinary Perspective, UK: Edward Elgar Publishing.
Purbopranoto,  Kuntjoro,  1982. Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila,
Jakarta: Pradya Paramita.
Sarundajang, 1990. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sidharta,  B,  Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur  Ilmu  Hukum,  Sebuah Penelitian tentang Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Syaukani, Afan Ghafar, dan M, Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah dalam
Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim Penyusun Kamus, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.
Tim Penyusun, 2010, Naskah Komperehensif Perubahan UUD Tahun 1945,
Jakarta: Sekjend MKRI.
Turner,  M, Podger,  O, Sumardjono  M, and  Tirtayasa,  W,K,  2003, Decentralisation in Indonesia: Redesigning the State, Australia: Asia
Pacific Press.
Wignyosoebroto,  Soetandyo, 2002, Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan Dinamika Masalah-nya, Jakarta: Penerbit Huma
_______________________,  dk,  2005, Pasang  Surut  Otonomi  Daerah Sketsa  Perjalanan  100  Tahun,  Jakarta:  Penerbit  Tifa  &  Institute  for
Local Development.
Zakaria,  A,  Syamsu,  2004,  “Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Wacana dan Dilema HAM di Indonesia”, dalam Bunga Rampai Karya Tulis  Alumni  Pelatihan  HAM  Luar  Negeri, Jakarta:  Ditjen Perlindungan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945.
________, Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4437, sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2008 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
________, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi,  Dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.