Vol. 4 No. 2 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2451

## Implementation of Non-Cash Transactions in Regional Financial Management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Maluku Regency
Valentina Latumahina * , Christina Sososutiksno, & Ferry. H. Basuki
Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Indonesia

## Abstract
This study aims to examine the implementation of non-cash transactions in regional financial management at the Regional Finance and  Asset  Management  Agency  of  Central  Maluku  Regency.  The  main  informants  used  in  this  study  were  4  people  and  2 supporting informants. The analysis method used is the Quantitative Method.
The results showed that communication indicators, informants about the implementation of non-cash transactions in the Regional Finance  and  Asset  Management  Agency  of  Central  Maluku  Regency,  most  employees  in  the  finance  department  already understand  the  application  of  non-cash  transactions.  Human  resource  indicators  have  been  used  effectively,  but  still  need  to  be improved, especially with regard to human resources. Indicators in the position of the application of non-cash transactions at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Maluku Regency show that the Treasurer must have more expertise and  skills  in  carrying  out  its  duties  and  functions.  Indicators  of  bureaucratic  structure  are  quite  good.  This  is  because  there  is  a policy that regulates non-cash transactions and can be used as a standard to carry out non-cash transactions at the Regional Finance and Asset Management Agency of Central Maluku Regency.
Keywords: communication, human resources, positioning, bureaucratic structure.

## 1. Pendahuluan *
Di lingkungan kerja, pasti tak asing dengan kata remunerasi, terutama bagi pegawai negeri yang sudah tahu betul apa Keuangan  negara  berasal dari pembentukan pemerintahan  negara  yang  bertanggung  jawab untuk menyelenggarakan dan  mewujudkan  kesejahteraan  umum  (Hartono  &  Rini,  2021).  Keuangan  negara  juga  mencakup  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  secara  moneter,  serta  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  negara  karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pemerintah  harus  memanfaatkan  keuangan  negara  semaksimal  mungkin  untuk  kepentingan  nasional  dan  negara.  Ini harus dikelola dengan efektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan  belanja,  baik  APBN  maupun  APBD.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  setiap  rupiah yang diterima dari pendapatan negara digunakan untuk tujuan yang tepat, dan bahwa setiap rupiah yang diterima dari pengeluaran negara digunakan untuk tujuan yang tepat (Anwar, 2014).
Perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung  jawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  termasuk  dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut (Kasman, 2017). Untuk mencapai tujuan, pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti beberapa standar umum. Menurut (Koton, 2019), asas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: keuangan  daerah  dikelola  secara  teratur,  sesuai  dengan  undang-undang,  undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  mempertimbangkan  prinsip  keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat  bagi masyarakat.
Di  antara  prinsip-prinsip  tersebut  adalah  transparansi  dan  keterbukaan,  yang  bertujuan  untuk  mencegah  korupsi  dan memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  ke  informasi  yang  luas  tentang  keuangan
* Corresponding author.
E-mail address : valentinalatumahina72@gmail.com
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
daerah.  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi Tahun  2016  dan  2017  menetapkan  bahwa  setiap  pembelanjaan  dan  pendapatan  daerah  harus  secara  bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017 menindaklanjuti aturan ini.
Transaksi  non  tunai  saat  ini  sangat  penting  untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  (Samosir  et  al.,  2022).  Ini  akan membuat lebih  mudah  bagi perangkat daerah untuk  bertanggung  jawab secara  keuangan dan  melindungi pemerintah dari penyalahgunaan dana. Transaksi non tunai juga dianggap lebih efisien, efisien, dan mudah digunakan, dan bahkan dapat membantu perekonomian dengan meningkatkan kecepatan peredaran uang. Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel adalah dengan menerapkan sistem non tunai ini.
Untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri  Nomor  910/1866/SJ tanggal  27  April  2017 tentang  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai.  Transaksi  non  tunai adalah ketika dua orang mengirimkan uang menggunakan alat pembayaran seperti kartu ATM, cek, bilyet, giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
Kecuali  situasi  geografis,  semua  peneriman  daerah  harus  disetorkan  ke  rekening  Kas  Umum  Daerah  paling  lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, jika mereka belum  melakukan  transaksi  nontunai.  Teknis  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dapat  bekerja  sama  dengan Badan Pendapatan Maluku Tengah untuk memperjelas sistem pembayaran melalui Transaksi Non Tunai.
Instruksi  Bupati  menetapkan  bahwa,  pada  Tahap  I,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu harus normalisasi saldo kas bendahara dengan mengambil sisa uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK).  Uang  panjar  yang  belum  dipertanggungjawabkan  dari  PPTK  juga disetorkan ke rekening giro bendahara.
Sistem transaksi  non tunai pada pengeluaran adalah  metode pembayaran  yang dilakukan dengan  memindahkan atau memindahkan dana dari rekening bendahara ke rekening pihak ke 3 yang akan menerima dana tersebut (Pelealu et al., 2018).  Ada  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  setiap  instansi  saat  menerapkan  sistem  transaksi  non  tunai,  dan tantangan  ini  sangat  merugikan  pihak  ke  3  atau  aparat  yang  mengelola  perjalanan  dinas.  Akibatnya,  proses pengelolaan keuangan di setiap SKPD harus dilakukan dengan lebih bijaksana.
Jika  diterapkan  secara  menyeluruh,  penerapan  transaksi  non  tunai  dapat  mengurai  masalah  pengelolaan  keuangan daerah yang selama ini dianggap tidak transparan dan akuntabel. Pertama, dari perspektif penatausahaan pengelolaan keuangan,  melakukan  transaksi  non  tunai  dapat  membantu  mengurangi  pengeluaran  yang  tidak  didukung  dengan bukti  yang sah karena uang persediaan disimpan  di bendahara pengeluaran dalam  jumlah  yang terlalu  besar. Kedua, dalam  hal  penerimaan  pajak  negara,  implementasi  Modul  Penerimaan  Negara  Generasi  Kedua  (MPN-G2)  yang terintegrasi  dengan  Bank  Persepsi  akan  memungkinkan  sistem  perbankan  yang  langsung  untuk  melakukan pemotongan  dan  penyetoran  non  tunai  ke  kas  negara.  Implementasi  ini  akan  meningkatkan  penerimaan  di  bidang pajak,  membuat  kantor  pajak  lebih  mudah  mengaksesnya,  dan  membuatnya  lebih  akurat  karena  mudah  diakses. Ketiga, dari sudut pandang penatausahaan penerimaan kas, melakukan transaksi non tunai  harus menjadi bagian dari sistem pengendalian kas. Keempat, dari sudut pandang pencatatan laporan keuangan,  melakukan transaksi  non tunai dapat  membantu  mengurangi  masalah  seperti  tidak  dapat  melakukan  catatan  keuangan  secara  real  time  dan  tidak terintegrasi dengan baik antara sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sistem  perbankan,  yang mengakibatkan laporan kas yang ada di tangan dan kas yang ada di tangan.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Keuangan Daerah
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  ketaatan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dan  merupakan  suatu  keadaan  dimana Anggaran daerah,  juga dikenal  sebagai anggaran  pendapatan dan belanja daerah, adalah rencana operasi pemerintah daerah  dalam  bentuk  uang  (rupiah)  selama  periode  waktu  tertentu.  Selanjutnya,  anggaran  daerah  atau  anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah alat kebijakan utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).
Namun,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005,  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Kesimpulannya, keuangan daerah adalah semua hak
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
dan  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  uang  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah  daerah  harus  memiliki  otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ini  akan  membantu  meningkatkan kesejahteraan  dan  pelayanan  masyarakat  serta  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  sumber  daya daerah. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2021).

## 2.2. Transaksi Non-Tunai
Alat  pembayaran  digunakan  dalam  sistem  transaksi  untuk  memindahkan  dana  atau  harta  kita  yang  dihasilkan  dari kegiatan  ekonomi.  Selain  itu,  Indonesia  memiliki  dua  sistem  pembayaran:  tunai  dan  non-tunai.  Yang  pertama menggunakan  uang  tunai,  seperti  uang  kertas  atau  logam,  sedangkan  yang  kedua  menggunakan  alat  pembayaran seperti ATM, cek, bilyet giro, atau mobile banking (Tarantang et al., 2019). (Ismail, 2019) menyatakan bahwa sistem Alat Pembayaran Menggunakan  Kartu (APMK) dilayani oleh perbankan, dan transaksi  non tunai adalah contohnya. Dengan demikian, industri perbankan secara tidak langsung menghasilkan inovasi baru dalam sistem pembayaran.
Sehubungan dengan  itu, menurut  (Kurnia, 2020), "Sistem pembayaran  non tunai  melibatkan  lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima." Bank  hanya  dapat  memindahkan  uang  dari  satu  rekening  ke  rekening  lainnya  jika  pihak  tersebut  berada  dalam lingkaran  bank  yang  sama.  Namun,  jika  kedua  belah  pihak  tersebut  tidak  berada  dalam  bank  yang  sama,  Bank Indonesia adalah lembaga kliring yang harus menerima transfer tersebut.
Pelaksanaan  transaksi  non-tunai  pada  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  dimulai  pada  tahun  2018,  ditandai  dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut ini adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara adalah 5 juta per hari. Uang Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk
Dengan  adanya  transaksi  non-tunai  maka  pihak  penerima  akan  langsung  menerima  dana  sesuai  dengan  haknya, langsung  tanpa  ada  perantara  dari  pihak  manapun  (Hendrawan,  2019).  Kondisi  ini  terjadi  karena  Bendahara  akan melakukan  transfer  Uang  Persediaan  langsung  kepada  Pihak  III  atau  penerima.  Transparansi  dapat  dilihat  dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara.
Dalam  penghematan  pengeluaran  belum  langsung  terlihat  dengan  adanya  implementasi  transaksi  non-tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah daripada pagu  belanja  yang  ditetapkan  di  APBD.  Padahal  dalam  mewujudkan  good  governance,  pemerintah  harus  dapat mengelola  sumbar  daya  yang  ada  di  negara  salah  satunya  adalah  keuangan,  baik  dalam  pelaporan  maupun  dalam pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja.  (Hendrawan,  2019)  menyatakan  salah  satu  bentuk  tata  kelola pemerintah yang baik adalah pengeleloaan keuangan yang efektif dan efisien.
Jika dilihat dari transaksi non-tunai dibandingkan dengan transaksi secara tunai, satu-satunya hal yang berbeda adalah metode pembayarannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan persiapan adalah sama. Namun,  masyarakat kurang  uang  seharusnya  telah  terbukti  berhasil  dalam  pembayaran  sistem  dengan  metrik  seperti  keamanan  dan pertumbuhan (Radiansyah, 2016). Karena bendahara tidak dapat memiliki lebih dari 5 juta dolar setiap hari, jika ada transaksi  non-tunai,  bendahara  "dipaksa"  untuk  melakukan  token  jika  transfer  dilakukan  kepada  Pihak  III  atau penerima. Akibatnya, transfer yang lebih besar atau lebih sedikit kepada penerima tidak dapat diberikan atau diterima oleh bendahara.
Pembayaran  non  tunai  memudahkan  tanpa  uang  tunai.  Selain  itu,  alat  pembayaran  non  tunai  adalah  bagian  penting dari  pembayaran  melalui  telepon,  surat,  dan  internet  (Nursari,  2019).  Mereka  memberikan  kenyamanan,  keamanan, perlindungan  darurat,  dukungan  kosumen,  fleksibilitas,  dan  kemudahan  untuk  mengatur  anggaran.  Penggunaan metode  pembayaran  non-tunai  ini  memberikan  dampak  positif  pada  sektor  perekonomian  dan  sangat  memudahkan masyarakat karena tidak perlu antri panjang untuk membayar.
Selain  lebih  akurat  (karena  rekapitulasinya  lebih  tepat),  efisien  (karena  prosesnya  lebih  cepat),  dan  lebih  aman  dari kebocoran,  transaksi  nontunai  akan  membantu  sistem  pembayaran  berjalan  lancar  secara  pasif  (Hasibuan,  2022). Dengan lancarnya lalu lintas keuangan, likuiditas terjaga, dan ekonomi berjalan lancar.
Namun,  data  Bank  Indonesia  menunjukkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  paling  banyak  menggunakan  uang tunai  di  Asia  Tenggara.  Dalam  acara  Kompasiana  "Nangkring  non  Tunai"  beberapa  waktu  lalu,  Trefi  Antoni  dari Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Keuangan Bank Indonesia menyatakan bahwa penggunaan uang non tunai  mencapai  lebih  dari  90  persen  dari  transaksi  keuangan  di  Indonesia.  Menurutnya,  ini  bukan  penggunaan  non tunai, tetapi urutan 1 untuk penggunaan uang tunai.
Transaksi non tunai di daerah dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti membuat belanja daerah lebih efisien dan  efektif,  memastikan  aliran  dana  seluruh  transaksi  dapat  ditelusuri  sehingga  lebih  akuntabel,  dan  mencegah penipuan atau mark-up dalam  belanja daerah. Selain  itu, transaksi  non tunai  membuat pengelolaan kas  lebih teratur, meningkatkan kontrol internal pengelolaan kas, dan mengurangi risiko penipuan.
Susiati  Dewi  dari  Pusat  Program  Transformasi  Bank  Indonesia  mengatakan  bahwa  masalah  utama  dengan  transaksi non-tunai  adalah  bahwa  hanya  36  persen  dari  177  juta  orang  Indonesia  yang  telah  dewasa  memiliki  rekening  bank, menurut  data  World  Bank.  Namun,  perbankan  saat  ini  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  layanan  jasa  sistem pembayaran  non  tunai.  Layanan  pembayaran  ini  diberikan  melalui  rekening  bank  di  Bank  Indonesia,  hubungan bilateral antarbank, dan jaringan internal bank. Menurut penjelasannya, sistem transfer dana real-time, sistem kliring, dan sistem pembayaran  lainnya, seperti  sistem pembayaran  berbasis kartu, menjalankan  layanan  sistem pembayaran non tunai.
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.    (Moha,  2019)  mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.
(Yam  &  Taufik,  2021)  penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  didasarkan  oleh  beberapa  pertimbangan. Pertama,  menyesuaikan  metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan  kenyataan  ganda;  kedua,  metode ini  menyajikan  secara  langsung  hakekat  hubungan  antara  peneliti  dan  responden;  ketiga,  metode  ini  lebih  peka  dan lebih  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama  dan  terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam pengelolaan  Keuangan Daerah  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Implementasi Transaksi Non Tunai Dallam pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Maluku Tengah
Menggunakan Teori Edward III 1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## 3.2. Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan.  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  digunakan  istilah  populasi.  Informan  penelitian  adalah  orang  yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.
Seperti  yang telah disebutkan bahwa pemilihan  informan pertama  merupakan  hal  yang sangat utama sehingga  harus dilakukan  secara cermat, karena penelitian  ini  mengkaji tentang  Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai  Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Maluku Tengah maka peneliti  memutuskan  informan  pertama  atau  informan  kunci  yang  paling  sesuai  dan  tepat  adalah  1  orang  Kepala BPKAD  dan 1 Sub bagian program dan penganggaran, 1 orang sub bagian pembukuan dan pelaporan,  dan 1 orang sub  bagian  verifikasi.  Dari  informan  kunci  ini  selanjutnya  diminta  untuk  memberikan  rekomendasi  untuk  memilih informan-informan  berikutnya,  dengan  catatan  informan-informan  tersebut  merasakan  menilai  kondisi  lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.
Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 2 orang aparatur pada BPKAD  dan 1 orang sebagai PPTK dari Transaksi Non Tunai. Dari keseluruhan jumlah Key Informan dan informan pendukung berjumlah 6 orang.

## 3.3. Operasional Varibel
Tabel 1. Indikator Penelitian Variabel Indikator Indikator Implementasi Komunikasi 1). Tingkat pemahaman keputusan 2). Kejelasan 3). Konsitensi Sumber Daya 1). Jumlah staf memadai 2). Kewenangan mengimplementasi 3). Fasilitas-fasilitas pendukung Disposisi 1). Dampak disposisi 2). Manipulasi insentif Struktur Birokrasi 1). Struktur organisasi 2). Standar pelayanan

## 3.4. Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  menyusun  data  atau  informasi  agar  dapat  ditafsirkan.  Menyusun  data  diartikan menggolongkan  dalam  pola,  tema,  atau  kategori.  Setelah  digolongkan  selanjutnya  diinterprestasikan.  Data  perlu  di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian (Rahardjo, 2011).
Data  yang  didapat  baik  berupa  dokumen  tertulis  maupun  hasil  wawancara  dan  observasi  akan  dianalisa  dengan menggunakan  analisis  kualitatif  teknik  tipologi.  Metode  analisa  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh.  Data-data  dikumpul  diseleksi,  lalu  disederhanakan  dengan  mengambil  intisarinya  hingga  ditemukan  tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya (Rahardjo, 2011).
Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interprestasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara,  dan  observasi.  Kemungkinan  hal  mustahil  yang  diyakini  penulis  bahwa  seorang  aktor  yakin  dan  jujur akan  apa  yang  dikatakannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  atau  meminimalisasi  kemungkinan  adanya  bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan juga dengan dokumen-dokumen yang terkait (Rahardjo, 2011).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Untuk  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut tentang  Analisis  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah,  yaitu  sebagai berikut :

## 4.1. Komunikasi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan,  komunikasi  sangat  penting  bagi  administrator  publik.  Ini  terutama  penting  untuk menjalankan program dengan tepat melalui personil yang tepat, pelaksanaan perintah yang diinstruksikan oleh atasan secara  jelas  di  lapangan,  dan  kekonsistenan  pelaksanaan  keputusan  atau  program  oleh  semua  pelaksana  dan  atasan pemberi instruksi.
Agar  implementasi  kebijakan  publik  berhasil,  implementor  harus  jelas  tahu  apa  yang  harus  dilakukan.  Untuk mengurangi  distorsi  implementasi,  kelompok  sasaran  harus  diberitahu  tentang  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Jika penyampaian  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas,  tidak  memberikan  pemahaman,  atau  bahkan  tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan besar mereka akan menolak atau menentang kebijakan tersebut. Akibatnya, tiga hal yang diperlukan, yaitu :

## 4.1.1. Transmisi
Transmisi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang efektif juga. Administrator publik harus memahami dan memahami  pilihan  mereka  dan  siap  untuk  menerapkan  arahan  yang  telah  diputuskan  untuk  setiap  kebijakan  atau program yang akan dilaksanakan, meskipun ada hambatan yang menghalanginya. Implementasi yang baik juga dapat dihasilkan  dari  transmisi  dan  komunikasi  yang  baik.  Komunikasi  sering  mengalami  salah  pengertian,  atau miskomunikasi. Ini terjadi karena komunikasi telah  melalui  banyak tingkat birokrasi, sehingga apa  yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
Hasil  wawancara  berikut  dapat  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  lebih  lanjut  tentang  Analisis  Implementasi Transaksi  Non  Tunai  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada sub Indikator transmisi maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Apakah  pelaksana  transaksi  non  tunai  memahami  dengan  baik  dalam  menerapkan  aplikasi  non  tunai  pada  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?
Hasil  penelitian  dapat  diakses  melalui  jawaban  informan  ASN  kepada  Bapak  Wilisen.J.A.Titaley  dari  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 9 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:
“Karena  sebagian  besar  karyawan  sistem  non  tunai  bekerja  sesuai  dengan  pendidikan  mereka,  petugas  pelaksana sudah memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pengelola keuangan”.
Sedangkan  menurut  Ibu  Anatje  Mainassy  menyatakan  bahwa  : “Sejauh  ini,  kami  melihat  bahwa  pegawai  sudah memahami  tanggung  jawab  mereka,  terutama  dalam  melakukan  transaksi  non  tunai  ini.  Meskipun  sistem  ini  agak baru  dan  baru  digunakan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  kami  melihat  bahwa  pegawai  pelaksana  mampu menjalankannya dengan baik” .
Secara  keseluruhan,  tanggapan  ASN  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  karyawan  sudah  memahami  penerapan  transaksi  non  tunai.  Namun,  karena  ini adalah bagian yang sensitif, ASN harus ekstra hati-hati dalam mengelolanya..

## 4.1.2. Kejelasan
Untuk  menghindari  kebingungan  saat  menerapkan  kebijakan,  pelaksana  kebijakan  memahaminya  dengan  jelas. Melalui petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis  yang dipelajari dan dipahami secara  menyeluruh, tujuan dan tujuan kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  oleh  implementor  harus  didefinisikan  dengan  jelas.  Jika  pesan  kebijakan tidak  jelas,  itu  tidak  selalu  menghalangi  pelaksanaannya.  Ada  saat-saat  ketika  para  pelaksana  harus  fleksibel  dalam melaksankan kebijakan, tetapi pada saat lain hal itu akan menyimpang dari tujuan kebijakan.
Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang sub-indikator kejelasan:
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
Apakah  pegawai  bagian  keuangan  memberikan  kejelasan  mengenai  perubahan  sistem  keuangan  menjadi  sistem  non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?
Komentar informan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Bapak Shaleh Pattimura pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:
"Pegawai  bagian  keuangan  telah  memberikan  penjelasan  kepada  kami  dan  perubahan  sistem  transaksi  telah diinformasikan”.
Sedangkan menurut Kepala Seksi Ferivikasi, SPD dan Perintah Membayar Ibu Jauda Tuanany menyatakan bahwa:

## “Kami  telah  diberitahu  oleh  ASN  tentang  perubahan  sistem  transaksi  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah ini.”.
Secara  keseluruhan,  tanggapan  pegawai  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  staf  di  bagian  keuangan  sudah  memberikan  penjelasan  tentang  penerapan  transaksi  non  tunai.  Salah satu  perubahan  paling  mendasar  dari  penerapan  transaksi  non  tunai  ini  adalah  pembatasan  jumlah  uang  tunai  yang dipegang  oleh  Bendahara  serta  penghapusan  uang  panjar.  Uang  panjar  adalah  uang  yang  diberikan  oleh  Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk melakukan tugas dan fungsi mereka.

## 4.1.3. Konsisten
Adanya  konsistensi  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Jika  yang  dikomunikasikan  berubah-ubah  akan membingungkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  bersangkutan.  Efektifitas  pelaksanaan  kebijakan  akan  berjalan jika  tujuan  yang  jelas  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  oleh  para  pelaksana  dilapangan  dengan  didasari kekonsistenan  para  pengambil  kebijakan  dalam  memprediksi  probabilitas-probabilitas  pada  saat  implementasi. Inkonsistensi  implementor  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  dari  tingkat  atas  sampa  pelaksana  di  lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program.
Untuk lebih jelas lagi mengenai penerapan sub Indikator konsisten, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Apakah  pelaksana  transaksi  non  tunai  konsisten  dalam  menerapkan  aplikasi  non  tunai  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah?
Tanggapan  dari  Ibu  Anatje  Mainassy  Staf  Seksi  Verifikasi,  SPD  dan  Perintah  Membayar  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu sub bagian program dan penganggaran menyatakan bahwa :
“Selama  belum  adanya  perubahan  kebijakan,  kami  akan  konsisten  dalam  menerapkan  system  transaksi  non  tunai ini”.
Sedangkan menurut Kepala bidang perencanaan Anggaran Bapak La Baena menyatakan bahwa:
“Sudah  pasti  konsisten,  karena  kami  memang  mengacu  pada  kebijakan  pemerintah,  selagi  belum  ada  perubahan maka sistem ini akan terus dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini”.
Berdasarkan tanggapan dari pengelola keuangan non-tunai diketahui bahwa dengan adanya transaksi non tunai maka pihak  penerima  akan  langsung  menerima  dana  sesuai  dengan  haknya,  langsung  tanpa  ada  perantara  dari  pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena bendahara akan melakukan transfer uang persediaan langsung kepada pihak ke 3 atau  penerima.  Transparansi  dapat  dilihat  dengan  kesesuaian  antara  bukti  pembayaran  dengan  jumlah  transfer  yang dilakukan  oleh  bendahara.  Dalam  penghematan  pengeluaran  belum  langsung  terlihat  dengan  adanya  implementasi transaksi  non  tunai.  Penghematan  pengeluaran  hanya  terjadi  pada  saat  adanya  selisih  lelang  akibat  penawaran  yang lebih  rendah  dari  pada  pagu  belanja  yang  ditetapkan  di  APBD.  Padalah  dalam  mewujudkan good  governance , pemerintah  harus  dapat  mengelola  sumber  daya  yang  ada  di  Negara  salah  satunya  adalah  keuangan,  baik  dalam pelaporan  maupun dalam pelaksanaan  anggaraan  pendapatan dan  belanja. adalah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

## 4.2. Sumber Daya
Sumber  daya  manusia,  materi,  dan  metode  harus  mendukung  pelaksanaan  kebijakan.  Meskipun  tujuan  dan  sasaran kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien jika implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakannya.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  tidak  dapat
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
dilaksanakan untuk memecahkan  masalah  masyarakat dan  memberikan  layanan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor dan sumber daya keuangan.
Menurut Edwards III, implementasi kebijakan tidak akan efektif dalam pelaksanaannya jika daya dukung sumber daya lemah atau kurang. :
“Although implementation orders can be transmitted accurately, clearly, and consistently, implementation is likely to be ineffective if implementors lack the resources required to carry out policies”.
Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

## 4.2.1. Sumber Daya Manusia (ASN)
Sumberdaya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan. Edward III menyatakan bahwa:
“Probably the most essential resources in implementing policy is staff”.

## Edward III menambahkan:
“No  matter  howclear  and  consistent  implementation  order  are  and  no  matter  accurately  they  are  transmitted,  if personnel  responsible  for  carrying  out  policies  lack  the  resources  to  do  an  effective  job,  implementing  will  not effective”.
ASN  adalah  sumber  daya  penting  untuk  menerapkan  kebijakan.  Staf  yang  tidak  mencukupi,  memadai,  atau  tidak kompeten  adalah  salah  satu  sumber  kegagalan  implementasi  kebijakan  yang  paling  umum.  Meskipun  peningkatan jumlah  personel  dan  implementor  tidak  mencukupi,  mereka  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  atau menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan itu sendiri.
Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang sumber daya manusia:
Apakah  jumlah  ASN  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  sudah  memenuhi  baik  dari  segi  kualitas maupun kuantitasnya?
Tanggapan informan ASN kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Hasrah Latuamury, pada tanggal 9 Januari 2024, menunjukkan hasil penelitian:

## “Jumlah ASN sudah memadai secara kualitas dan kuantitas.”
Sedangkan menurut Bapak La Baena menyatakan bahwa:

## “Pegawai di bidang keuangan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan mereka”.
Secara keseluruhan, pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tangah mengatakan bahwa  bagian  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  keuangan  berada  di  bagian  keuangan.  Menurut  beberapa informan, kuantitas staf cukup, tetapi kualitasnya lebih penting. Selain  itu, hal  ini  menghambat operasi  non-tunai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tangah.

## 4.2.2. Wewenang
Kewenangan  juga  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan.  Menurut  Edward  III,  kewenangan  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  akan  berdampak  pada bagaimana suatu lembaga melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini sangat penting ketika lembaga menghadapi masalah  yang  mengharuskan  mereka  untuk  segera  membuat  keputusan.  Oleh  karena  itu,  Edward  III  mengatakan bahwa  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi  kekuatan  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  tentang  cara melaksanakan kebijakan yang berada di bawah otoritas mereka.
Agar  wewenang  dapat  dilaksanakan,  otoritas  biasanya  harus  bersifat  formal.  Kewenangan  memberikan  pelaksana wewenang  atau  legitimasi  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik.  Jika  tidak  ada  wewenang, para implementor tidak memiliki legitimasi publik, yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan.
Namun,  dalam  situasi  yang  berbeda,  ketika  wewenang  formal  tersedia,  sering  terjadi  kesalahan  dalam  memahami seberapa efektif wewenang itu. Di satu sisi, wewenang itu penting untuk pelaksanaan kebijakan, tetapi wewenang itu menjadi tidak efektif ketika para pelakasan menyelewengkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang wewenang Indikator Sumberdaya:
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
Menurut  Kepala  Seksi  Pembukuan  dan  Pelaporan  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Maluku Tengah, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi transaksi non-tunai?
“Mengelola  keuangan  sudah  menjadi  tanggung  jawab  kami  sesuai  dengan  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi, namun memang benar bahwa ada beberapa di antara kami yang masih memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas  karena  seringkali  keliru  dalam  menginput  jumlah  anggaran  yang  dapat  menyebabkan  kerugian,  namun  ini bukan masalah yang besar dan bisa diatasi dengan baik, hanya membutuhkan ketelitian dan pengawasan”.

## Sedangkan menurut  Kepala Bidang Perencanaan Anggaran menyatakan bahwa:
"Benar, kami di bagian keuangan diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ini bukan tugas yang mudah bagi kami, apalagi dengan perubahan sistem ini. Banyak dewan yang tidak  mengerti  perubahan  sistem  ini,  tetapi  mereka  mendesak  agar  uangnya  segera  cair,  sehingga  kami  jadi  serba salah, tetapi tetap aturan yang kami tegakkan."
Pengelola keuangan non-tunai telah menyatakan bahwa operasi transaksi non-tunai menyebabkan beberapa kesulitan. Meskipun  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan,  namun  tetap  memerlukan  ketelitian  dan  pengawasan  khusus  untuk mengurangi  kesalahan.  Selain  itu,  ada  tuntutan  dari  dewan  bahwa  pengelola  harus  menjelaskan  kepada  mereka tentang perubahan dalam sistem pembayaran.
Selanjutnya  tanggapan  dari  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah menyatakan bahwa :
“Bagian keuangan sudah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, tetapi bagian lain juga diharapkan bekerja sama  dengan  baik  dengannya.  Saya  ingat  menerima  pelatihan  dalam  bentuk  bintek  sebelum  pelaksanaan  transaksi non tunai; pelatihan ini sangat penting sebagai pembuka implementasi non tunai. Jika saya tidak salah, kami sampai mengadakan  tiga  kali  bintek  terkait  hal  ini  yang  tidak  dapat  dibayar.  Itu  belum  dihitung  dengan  pendampingan kelompok kecil”.
Menurut  tanggapan  yang  diberikan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah, pihaknya telah  mengadakan pelatihan bintek untuk implementasi  non-tunai  ini, serta pendampingan kelompok kecil. Dalam  pelaksanaan  transaksi  non  tunai  ini,  latar  belakang  Bendahara  berbeda.  Inilah  sebabnya  transaksi  non  tunai membutuhkan waktu dan proses yang lama. Untuk melakukan pencatatan transaksi non tunai melalui aplikasi SIMDA keuangan  yang dikembangkan oleh BPKP, yang  pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah tugas bendahara, kemampuan  bendahara  sangat  penting.  Namun,  untuk  mengoperasikannya,  diperlukan  pemahaman  yang  cukup, terutama untuk transaksi yang tidak biasa, seperti pengembalian belanja, pembayaran tagihan yang tidak lengkap, dan transaksi kompleks lainnya yang membutuhkan lebih banyak tindakan yang dilakukan.
Dalam penerapan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kami telah diperitahukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Pengguna  Anggaran  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah,  bahwa  semua transaksi Pembayaran yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan  nggunakan transaksi Non Tunai, dan tidak lagi dengan cara pembayaran secara tunai, baik pembayaran gaji, pembayaran pada Pihak ketiga, maupun pembayaran Perjalanan dinas bagi ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## 4.2.3. Fasilitas
Edward  III  menyatakan  bahwa  sumber  daya  peralatan  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  menjalankan  pelaksanaan suatu  kebijakan,  yang  mencakup  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan  dalam  menyediakan layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

## Edward III menyatakan:
"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand  what  he  supposed  to  do,  may  have  authority  to  exercise  his  task,  but  without  the  necessary  building, equipment, supplies, and even green space implementation will not succeed".
Fasilitas fisik sangat penting untuk menjalankan kebijakan. Meskipun implementator memiliki staf yang mencukupi, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, dan otoritas untuk menyelesaikan tugas, implementasi kebijakan tidak akan  berhasil  tanpa  dukungan.  sebagai  alat  untuk  melaksanakan  kebijakan,  yang  mencakup  ketersediaan  bangunan, perlengkapan, dan perbekalan.
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
Untuk  lebih  jelas  lagi  mengenai  fasilitas  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah pada Indikator Sumberdaya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :
Apakah  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam  penerapan  transaksi  non  tunai  sudah  memenuhi  dalam  memperlancar pekerjaan pegawai?
Hasil  penelitian  dapat  diketahui  melalui  hasil  tanggapan  informan  ASN  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:
"Kami  percaya  bahwa  sarana  dan  prasarana  sudah  memadai  dan  lengkap  sehingga  pekerjaan  dapat  diselesaikan dengan baik."

## Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa:
"Sarana  dan  prasarana  kurang  memadai,  seperti  banyak  komputer  yang  rusak  dan  akses  jaringan  kurang mendukung, jaringan disini masih lelet sehingga transaksi sering terhambat."
Secara keseluruhan, tanggapan pegawai di Badan Pengelola  Keuangan dan  Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menerapkan transaksi non tunai  ini  belum  memadai  dan  perlu  ditingkatkan  lagi.  Ini  karena  sistem  transaksi  non  tunai  ini  membutuhkan  akses internet untuk melakukan setiap transaksi, yang berarti bahwa memiliki komputer dan jaringan internet sangat penting untuk melakukan transaksi non tunai ini.
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang digunakan  pegawai  untuk  membantu  mereka  bekerja,  yang  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  pelaksanaan transaksi  non  tunai.  Sarana  dan  prasarana  sekretariat  pada  dasarnya  cukup  dari  segi  kuantitas,  tetapi  masih  banyak yang  perlu  diperbaiki  dari  segi  kualitas,  seperti  unit  komputer.  Transaksi  non  tunai  saat  ini  sangat  mengutamakan jaringan. Karena target yang dikejar harus terkirim pada waktu tersebut, pengelola keuangan biasanya menggunakan kuota pribadi untuk mengirim transaksi.

## 4.3. Disposisi
Jika  pembuat  kebijakan  memiliki  sikap  atau  pendapat  yang  berbeda  tentang  implementasi  kebijakan,  proses implementasinya  akan  terhambat.  Sikap  yang  baik  dari  implementor  kebijakan  adalah  komitmen,  kejujuran, komunikatif,  cerdik,  dan  demokratis.  Disposisi  adalah  karakter  dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Implementor yang baik akan diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan harus dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus untuk kepentingan warga karena disposisi atau sikap pelaksana akan menghalangi implementasi kebijakan.
Edward  mengatakan  bahwa  manipulasi  insentif  adalah  salah  satu  cara  yang  disarankan  untuk  mengatasi  masalah kecenderungan pelaksana. Dengan  meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, para pelaksana kebijakan  mungkin dapat melaksanakan perintah dengan baik. Ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi atau pribadi.
Kecenderungan  dalam  implementasi  kebijakan  menekankan  bagaimana  implementasi  kebijakan  atau  program  sulit bagi  para  implementator  birokrasi  pemerintah  sendiri.  Ini  karena  adanya  penafsiran  kebijakan  dari  unit  atas  hingga unit pelaksana.
Untuk lebih jelas lagi mengenai Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Indikator Disposisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Apakah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan transaksi non tunai ini?
Hasil  penelitian  dapat  diketahui  melalui  hasil  tanggapan  informan  ASN  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:
"Pengelola keuangan diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga keterampilan transfer dan rekonsiliasi. Dan lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya."
Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa:
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
"Sudah pasti ada beberapa hambatan karena sistem yang baru berjalan, namun saya melihat bagian keuangan dapat menanganinya dengan baik sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik."
ASN mengatakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah bahwa Bendahara diharapkan  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  yang  lebih  di  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya. Keterampilan bendahara mencakup transfer dan rekonsiliasi serta pencatatan BKU. Namun, pelaksana kegiatan harus lebih berkonsentrasi pada kesuksesan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah kesempatan untuk pihak ketiga untuk menunjukkan diri sebagai penyedia barang dan jasa.

## “Menurut tanggapan Ketua, pada awalnya ada sedikit kesulitan untuk menerapkan transaksi non tunai ini. Tidak

## 4.4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  terdiri  dari  konsistensi  norma  dan  hubungan  yang  terjadi  dalam  badan  eksekutif.  Pola-pola  ini memiliki  hubungan  potensial  dan  nyata  dengan  fungsi  mereka  dalam  menjalankan  kebijakan.  Adanya  prosedur operasi  yang  standar,  juga  dikenal  sebagai  Standar  Prosedur  Operasi,  adalah  salah  satu  elemen  struktur  yang  paling penting dari setiap organisasi. Standar Operasi Standar (SOP) digunakan sebagai pedoman untuk bertindak oleh setiap implementor.
Walaupun  merupakan  organisasi  yang  besar  dan  kompleks,  birokrasi  memainkan  peran  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan.  Selain  itu,  tidak  ada  organisasi  sekuat  birokrasi  yang  dapat  bertahan  (survive)  dalam  berbagai  kondisi, terlepas dari pengaruh luar, bahkan Edwards III mengatakan bahwa birokrasi jarang gagal.
Organisasi  menyediakan  peta  sederhana  yang  menunjukkan  kegiatan  umum  dan  status  relatifnya.  Garis  antara berbagai  posisi  dibingkai  untuk  menunjukkan  interaksi  formal  yang  digunakan.  Kebijakan  mungkin  tidak  dapat dilaksanakan atau terealisasi karena kelemahan dalam  struktur birokrasi. Ini karena kebijakan  yang begitu kompleks menuntut  kerja  sama  banyak  orang,  dan  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  untuk  kebijakan  yang  tersedia, pelaksana kebijakan harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
Untuk  lebih  jelas  lagi  mengenai  Analisis  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah  pada  Indikator  Struktur  Organisasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :
Adakah standar prosedur yang ditetapkan dalam penerapan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?
Hasil  penelitian  dapat  diketahui  melalui  hasil  tanggapan  informan  ASN  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:
"SOP  untuk  menerapkan  transaksi  non  tunai  ini  sudah  ada  dan  sangat  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk menerapkan transaksi non tunai."
Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa :

## “Pasti ada kebijakan yang mengatur kegiatan.”
Secara  keseluruhan,  pegawai  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah mengatakan  bahwa  ada  kebijakan  dan  standar  yang  digunakan  untuk  mengatur  transaksi  non  tunai.  Ini  karena transaksi  non  tunai  adalah  bagian  dari  transformasi  sistem  pembayaran.  Ini  dapat  dilihat  dari  perubahan  sistem bertransaksi  yang  awalnya  hanya  menggunakan  instrument  tunai  tetapi  kemudian  secara  bertahap  beralih  ke instrument  non  tunai.  Transaksi  non  tunai  pada  dasarnya  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang semakin kompleks untuk bertransaksi.
Sedangkan tanggapan dari Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bidang Perencanaan Anggaran menyatakan bahwa:
“Fokus pelaksanaan transaksi non tunai adalah mengubah sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun, pada kenyataannya, transaksi non tunai melibatkan berbagai komponen yang terlibat dalam pengeluaran APBD.”
Sedangkan menurut Seksi Pembukuan Dan Pelaporan menyatakan bahwa:
“Standar pelaksanaan telah ditetapkan untuk setiap tindakan yang dilakukan untuk menerapkan transaksi non tunai ini.  PPTK  (Pejabat  Teknis  Pelaksana  Kegiatan)  merupakan  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  APBD.  PTK bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab  dan  kewenangannya diselesaikan secara optimal dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”
Sedangkan  tanggapan  dari  Ketua  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah menyatakan bahwa:
“PPTK  harus  memahami  dan  menyadari  perubahan  yang  mendasar  ini;  ini  sulit  dan  membutuhkan  waktu.  Selain panjar  yang  tidak  ada,  PPTK  harus  membuat  SPJ  untuk  kegiatan  yang  sudah  selesai.  Hal  ini  membutuhkan pemahaman bersama, dan kita harus berkumpul untuk membahasnya. Perlu diluruskan lagi bahwa tanggung jawab Bendahara dan PPTK berbeda. Jika salah satunya tidak berhasil, itu jelas akan menghambat serapan APBD.”
Berdasarkan  tanggapan  informan  diketahui  pada  indikator  Struktur  Birokasi  adalah  sudah  cukup  baik,  hal  ini disebabkan sudah ada kebijakan yang mengatur tentang penerapan transaksi non tunai dan juga bisa dijadikan standar pendoman  dalam  melaksanakan  transaksi  non  tunai  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk memastikan sistem pembayaran yang jelas, teknis penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui transaksi Non Tunai  dapat  bekerja  sama  dengan  Badan  Pendapatan  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Bendahara  Penerimaan  dan/atau Bendahara  Pembantu  harus  bergantung  pada  Bendahara  Penerimaan  Organisasi  Pemerintah  Daerah,  yang bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan  mempertanggungjawabkan  uang  yang  digunakan  oleh  daerah  untuk pelaksanaan APBD melalui metode Non Tunai.
Dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai, setiap instansi menghadapi  beberapa tantangan yang dapat merugikan Pihak  ke  3  atau  Aparat  yang  mengelola  perjalanan  dinas.  Akibatnya,  proses  pengelolaan  keuangan  di  setiap  SKPD mengalami  kesulitan  yang  tidak  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  yang  menetapkan  bahwa  alat pembayaran  menggunakan  kartu  (APMK),  cek,  bilyet  giro,  uang  elektronik,  atau  sejenisnya.  Untuk  menyebar tanggung  jawab  berbagai  aktivitas,  kegiatan,  atau  program  pada  beberapa  unit  kerja  yang  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing.
Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III menjelaskan bahwa:
“SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan baru yang membutuhkan jenis pekerjaan atau personel baru untuk menerapkannya.”
Akibatnya,  semakin  banyak  kebijakan  yang  memerlukan  perubahan  dalam  praktik  organisasi  yang  biasa,  semakin besar kemungkinan implementasi SOP tertunda.
Edward III menjelaskan bahwa:
”Fragmentasi  adalah  ketika  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  dibagi  menjadi  beberapa  badan  yang  berbeda sehingga  mereka  harus  bekerja  sama.  Fragmentasi  struktur  birokrasi  (terpecah-pecah  atau  tersebar,  red.)  dapat menyebabkan  kurangnya  komunikasi  karena  banyak  kesempatan  untuk  instruksi  terdistorsi.  Ketika  pelaksanaan kebijakan berubah, koordinasi yang intensif diperlukan.”
Salah  satu  fokus  pelaksanaan  non  tunai  adalah  perubahan  sistem  pembayaran  yang  menjadikan  bendahara  sebagai pembayar  dengan  pihak  ketiga  atau  penerima.  Namun,  pada  kenyataannya,  banyak  komponen  yang  terlibat  dalam pengeluaran APBD terlibat dalam transaksi non tunai. Salah satu komponen utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat  Teknis  Pelaksana  Kegiatan),  yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawab  dan  kewenangannya  dapat  diselesaikan  secara  optimal  sesuai  dengan  pagu  anggaran  yang telah ditetapkan. Selanjutnya, PPTK memiliki kewajiban untuk segera menyusun  laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara untuk meminta SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
Koordinasi  yang baik antara PPTK dan Bendahara sangat penting untuk kelancaran transaksi  non tunai. PPTK yang terlambat  menyelesaikan  SPJ  akan  mengurangi  kapasitas  uang  persediaan  Bendahara  dan  menghambat  pembayaran kegiatan lain.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  transaksi  non-tunai  pada  dasarnya  mengembalikan  kedudukan  dan  tugas  Bendahara  dan  PPTK.  Bendahara memilih  untuk  menerima,  menyimpan,  dan  membayarkan  dana  APBD,  yang  merupakan  tugas  dan  kewenangannya.
Latumahina et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(2): 268–281
Namun, tanggung jawab PPTK adalah melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik yang ditugaskannya.
Selain  itu,  melakukan  transaksi  non-tunai  memiliki  keuntungan  lain,  yaitu  memungkinkan  audit  internal  dilakukan. Karena  jumlah  maksimum  uang  tunai  5  juta  rupiah  yang  dipegang  oleh  Bendahara,  audit  internal  cash  opname menjadi  lebih  mudah.  Pemeriksaan  rekening  bendahara  juga  lebih  cepat  dan  mudah.  Melalui  fasilitas  internet bangking, auditor dapat melihat dan melihat mutasi rekening bendahara serta sisa saldo berjalan.
Hasil  penelitian  tentang  Analisis  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah  menunjukkan  bahwa  transaksi  non  tunai  telah diimplementasikan secara bertahap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Menggunakan transaksi non-tunai untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, pelaksanaan transaksi  non  tunai  menunjukkan  peningkatan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  ketertiban  administrasi.  Hal  ini  dapat dilihat  melalui  kesesuaian  antara  laporan  Buku  Kas  Umum  dan  laporan  rekening  bank  yang  dapat  diakses  melalui internet banking. Selain itu, transfer non tunai yang dapat dipantau secara real time untuk kepentingan audit. Namun, efisiensi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sistem lelang yang menghabiskan lebih banyak uang daripada cara lain  untuk  mengurangi  biaya.  Hasil  penelitian  ini  akan  memengaruhi  penerapan  kebijakan  di  masa  mendatang, terutama dalam hal penerapan transaksi non tunai dalam pemerintahan daerah. Ini akan menimbulkan tantangan untuk mencapai tata kelola yang baik. Untuk mencapai strategi pemerintahan daerah, berbagai pihak harus bekerja sama.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  diskusi  yang  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum terimplementasi secara optimal karena faktor-faktor berikut:
1). Indikator Komunikasi
Secara  keseluruhan,  berdasarkan  tanggapan  informan  tentang  penerapan  transaksi  non  tunai  di  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah,  sebagian  besar  pegawai  di  bagian  keuangan  sudah memahami  penerapan  transaksi  non  tunai.  Namun,  karena  transaksi  non  tunai  baru  dilaksanakan,  masih  ada kekurangan dalam penerapan transaksi non tunai, dan pegawai belum sepenuhnya memahaminya.
2). Sumber Daya
Indikator  sumber  daya  telah  digunakan  secara  efektif,  tetapi  masih  perlu  ditingkatkan  lagi,  terutama  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  manusia.  Pengelola  keuangan  non-tunai  telah  menyatakan  bahwa  operasi  transaksi  non-tunai menyebabkan beberapa kesulitan. Meskipun tidak ada perubahan yang signifikan, namun tetap memerlukan ketelitian dan  pengawasan  khusus  untuk  mengurangi  kesalahan.  Selain  itu,  ada  tuntutan  dari  dewan  bahwa  pengelola  harus menjelaskan kepada mereka tentang perubahan dalam sistem pembayaran.
3). Disposisi
Indikator  diposisi  penerapan  transaksi  non  tunai  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Maluku  Tengah  menunjukkan  bahwa  Bendahara  harus  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  yang  lebih  di  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Keahlian  bendahara  mencakup  keterampilan  transfer  dan  rekonsiliasi  serta pencatatan BKU.
4). Struktur Birokrasi
Menurut  tanggapan  informan,  indikator  Struktur  Birokasi  cukup  baik.  Ini  karena  ada  kebijakan  yang  mengatur transaksi non tunai dan dapat digunakan sebagai standar untuk melaksanakan transaksi non tunai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## References
Anwar,  K.  (2014).  Analisis  dampak  defisit  anggaran  terhadap  ekonomi  makro  di  Indonesia. Jejaring  Administrasi Publik , 2 , 588–603.
Hartono,  R.  N.,  &  Rini,  W.  S.  D.  (2021).  Kerugian  Keuangan  Negara  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)
dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 2 (1), 23–32.
Hasibuan,  S.  N.  I.  (2022). Analisis  transaksi  pembayaran  non  tunai  menggunakan  aplikasi  QRIS  pada  masyarakat Kota Sibolga . UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Hendrawan,  S.  A.  (2019).  Implementasi  transaksi  non-tunai  sebagai  dasar  tata  kelola  pemerintah  yang  baik:  Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi , 12 (2), 227–236.
Ismail,  I.  (2019). Analisis  Pengaruh  Sistem  Pembayaran  Non  Tunai  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2017 . UIN Raden Intan Lampung.
Kasman,  F.  M.  (2017).  Pelaksanaan  dan  Pertanggung  Jawaban  APBD  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 6 (2).
Koton,  Y.  P.  (2019). Restrukturisasi  Organisai:  Teori  dan  Aplikasi  Dalam  Mengefektifkan  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Deepublish.
Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. Derivatif: Jurnal Manajemen , 14 (1).
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif .
Nursari,  A.  (2019). Pengaruh  pembayaran  non  tunai  terhadap  jumlah  uang  yang  diminta  masyarakat  (M1)  dan perekonomian . Universitas Lampung.
Pelealu,  A.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Gerungai,  N.  Y.  T.  (2018).  Analisis  Penerapan  Sistem  Transaksi  Non  Tunai  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bitung. Going  Concern:  Jurnal  Riset Akuntansi , 13 (04).
Radiansyah,  M.  (2016). Analisis  persepsi  masyarakat  muslim  terhadappenggunaan  alat  pembayaran  non  tunai  di Kota Medan . Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif .
Samosir, F. R. N., Badaruddin, B., & Siregar, N. S. S. (2022). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. PERSPEKTIF , 11 (1), 272–285.
Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. Jurnal Al-Qardh , 4 (1), 60–75.
Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Jurnal Ilmu Administrasi , 3 (2), 96–102.