## PERAN DAN PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP PENERAPAN OMNIBUS LAW SEBAGAI PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Muhammad Rifqi Suhaidi 1) ; Ni Komang Linda Agiastini 2) ; Nurlailaa Dorojati S 3) ; Ferry Irawan 4)*
1) 4121210104_muhammad@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4131210036_komang@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210109_nurlailaa@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN*

## Abstract
In the 4th industrial revolution, the whole world experienced a very rapid development. This industrial revolution encourages  globalization  which  affects  many  aspects  in  life.  This  era  places  human  life  in  the  midst  of  rapid technological  developments.  Advancements  in  information  technology  have  also  caused  changes  in  the  legal system  in  Indonesia.  The  legal  system  in  Indonesia  which  implements  the  civil  law  system  has  experienced  an adjustment to implement the common law system which exists in developed countries. This shows an existence of the Omnibus Law which meant simplifying regulations, especially in the licensing process to business actors in opening their businesses in Indonesia and also increasing an investment of the country. Technological changes in this industrial revolution era have made the legal system in Indonesia experience changes with the application of a different legal system in responding to the challenges in this insdustrial era.
Keywords: 4th Industrial Revolution, Globalization, The Civil law system, The Common law system, and Omnibus Law

## Abstrak
Di era revolusi industri 4.0 ini, seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Revolusi industri ini menjadi  pendorong  terciptanya  globalisasi  yang  memengaruhi  banyak  aspek  dalam  kehidupan.  Era  teknologi informasi  ini  menempatkan  kehidupan  manusia  di  tengah-tengah  perkembangan  teknologi  yang  begitu  cepat. Kemajuan  bidang  teknologi juga  menyebabkan  sistem  hukum  di Indonesia  untuk  mengalami  perubahan.  Sistem hukum  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum civil  law mengalami  penyesuaian  untuk  menerapkan  sistem hukum yang ada di negara dengan sistem hukum common law . Ini terlihat dari adanya Undang-Undang Omnibus Law dalam  menyederhanakan  regulasi  untuk  memudahkan  perizinan  para  pelaku  usaha  membuka  usahanya  di Indonesia serta meningkatkan investasi di dalam negeri. Perubahan teknologi di era revolusi industri ini membuat sistem  hukum  di  Indonesia  mengalami  perubahan  dengan  diterapkannya  sistem  hukum  yang  berbeda  dalam menjawab tantangan di era industi ini.
Kata Kunci: Revolusi industri 4.0, Globalisasi, Sistem Civil law , Sistem Common law , dan Omnibus Law

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya zaman, perubahan selalu terjadi. Ini ditunjukkan dengan banyaknya aspek-aspek  kehidupan  yang  berubah  dan  tidak  lagi  sama  seperti  dahulu.  Interaksi  sesama manusia melalui aspek sosial, ekonomi, maupun politik juga sudah berkembang menjadi lebih canggih dengan adanya teknologi-teknologi baru yang muncul. Teknologi-teknologi ini juga. berasal dari berbagai macam bidang, mulai dari telekomunikasi, transportasi, internet hingga komputer. Keadaan seperti inilah yang sering dikenal dengan globalisasi. Adanya globalisasi ini tidak hanya berdampak kepada satu negara maupun satu pihak saja. Globalisasi sekarang sudah  dianggap  hampir  menyebar  ke  seluruh  dunia  tanpa  terkecuali.  Kemunculan  ini  tidak terlepas  dari  bagaimana  masyarakat  dunia  memiliki  keinginan  untuk  berpendapat  dan berpikiran  bebas.  Kreativitas  tiap-tiap  individu  di  masa  sekarang  sangatlah  dihormati  dan bahkan  cenderung  didorong  untuk  lebih  berkembang.  Berbeda  dengan  zaman  dahulu  yang bahkan orang sangat takut untuk hanya menyuarakan pendapatnya, sekarang masyarakat dapat dengan  bebasnya  untuk  membuat  sesuatu  tanpa  harus  takut  akan  dihakimi.  Inilah  yang  juga menyebabkan globalisasi semakin meluas karena adanya pemicu atau motor penggerak berupa kreativitas dan kemauan untuk berkembang (Lestari, 2018).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Dampak yang diberikan oleh gobalisasi ini sendiri juga sudah merubah dunia menjadi terbagi ke berbagai era. Setidaknya ada empat era yang sudah muncul dikarenakan globalisasi ini sendiri. Era ini sendiri disebut dengan era revolusi industri. Sebelum terjadi revolusi industri, negara Inggris mengalami revolusi ekonomi yang di mana membawa mereka dari negara agraris menjadi negara industri. Setelahnya barulah terjadi revolusi industri besar-besaran dan bahkan meluas ke semua negara. Revolusi sendiri terbagi menjadi 4 tahap yaitu Revolusi 1.0, Revolusi industri 2.0, Revolusi 3.0, dan Revolusi 4.0. Tiap-tiap era memiliki pemicunya masing-masing dan itu juga menyebabkan berbagai perubahan di zaman tersebut. Di tiap era ini juga, tercipta inovasi-inovasi yang berfokus kepada kebutuhan dan kenyamanan publik (Sunarto, 2020).
Revolusi industri 1.0 bermula dari kemunculan mesin uap di Inggris yang menyebabkan segala hal menjadi lebih mudah. Segera setelah mesin uap ditemukan, hampir di semua bidang langsung  menerapkan  teknologi  ini.  Dengan  adanya  inovasi  baru  ini,  segala  pekerjaan  yang dulunya  harus  dikerjakan  dengan  waktu  yang  cukup  lama,  sekarang  bisa  dikerjakan  dalam hitungan hari. Inovasi ini juga menyebabkan penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi lebih  jarang  digunakan.  Hal  ini  memang  menyebabkan  banyaknya  pengangguran  muncul namun ini juga menjadi pemicu orang untuk menjadi lebih kreatif dan mau berkembang. Berkat mesin uap tadi yang menyebabkan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, pendapatan serta penghasilan  menjadi  lebih  banyak.  Sektor  ekonomi  juga  meningkat  lebih  cepat  sehingga memicu perubahan-perubahan lain di era selanjutnya (Prasetyo & Trisyanti, 2018).
Revolusi industri 2.0 dimulai dari abad ke-19 hingga abad ke-20. Hal ini dipicu dengan adanya  penemuan  listrik.  Penemuan  listrik  ini  membuat  segalanya  menjadi  lebih  mudah kembali bahkan membuat biaya-biaya produksi banyak perusahaan menjadi lebih sedikit. Di sisi  lain,  adanya  inovasi  baru  ini  juga  mempermudah  perusahaan-perusahaan  membuat  lini produksi massal  tanpa harus mempekerjakan banyak sumber daya manusia. Perusahaan bisa mengurangi  beberapa  pegawainya  atau  mulai  melatih  mereka  untuk  memperdalam  keahlian pada satu bidang.
Pergantian era dari Revolusi industri 2.0 ke Revolusi industri 3.0 tidak hanya membawa perubahan  baru,  tetapi  juga  sebagai  pernyataan  bahwa  berakhirnya  masa  industri  dan munculnya masa informasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul teknologi informasi dan peralatan-peralatan  digital  yang  dilengkapi  dengan  fitur  otomatisasi.  Dengan  adanya  fitur otomatis ini, mesin yang dulunya harus dioperasikan oleh manusia sekarang bisa dikontrol oleh komputer.  Ini  juga  kembali  mengakibatkan  banyaknya  pengangguran.  Namun  disisi  lain, komunikasi  dan  informasi  menjadi  lebih  cepat  tersebar  dan  pemanfaatan  darinya  bahkan membuat  kehidupan  menjadi  lebih  efisien.  Tingkat  produksi  kembali  meningkat  di  sektor industri yang mengakibatkan tingginya angka penghasilan.
Revolusi industri 4.0 terjadi dipicu oleh ditemukannya internet of things (IoT). Berawal di Jerman, era ini dikenal dengan revolusi digital. Ini mempengaruhi industri di mana mereka akan  berhubungan  langsung  dengan  digital  yang  mana  berarti  industri  akan  banyak berhubungan  dengan  teknologi-teknologi  baru.  Ini  banyak  membawa  pengaruh  baru  di kehidupan masyarakat di mana dengan mudahnya masyarakat menemui mesin-mesin otomatis atau  bahkan  robot  di  sekitar  mereka.  Ini  membuat  masyarakat  dapat  hidup  lebih  praktis  dan efisien.  Ini  kembali  meningkatkan  produktivitas  hampir  di  segala  bidang  sehingga  banyak negara berkembang menjadi negara-negara maju dengan bantuan teknologi-teknologi mereka.
Tidak  berbeda  jauh  dengan  negara  lain,  Indonesia  juga  terkena  ‘cipratan’  dari globalisasi  ini,  khususnya  era  revolusi  industri  4.0.  Sudah  banyak  teknologi-teknologi  yang masuk di Indonesia yang membuat masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Mulai dari muncul banyaknya ojek-ojek online dan juga taksi online hingga dengan mulai bermunculannya mesin-mesin penjual otomatis di kota-kota besar. Perubahan-perubahan
ini tentunya memunculkan manfaat-manfaat yang membantu masyarakat, namun ini juga bukan berarti tidak adanya efek negatif yang ditimbulkannya (Amalia, 2021).
Setiap  negara  memiliki  sistem  hukumnya  masing-masing.  Sistem  hukum  ini  bisa menjadi pembeda untuk tiap negara dan juga menjadi ciri khas dari suatu negara. Sistem hukum di Indonesia sendiri adalah sistem hukum eropa kontinental. Ini berarti hukum bersifat mengikat dalam  bentuk  peraturan.  Sistem  hukum  ini  menjadi  salah  satu  rangkaian  penting  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat.  Tentunya  jika  sistem  hukum  ini  mengalami  perubahan, meski kecil, tentunya ini akan berpengaruh terhadap kehidupan bernegara. Salah satu bentuk perubahan ini adalah perubahan era di masa globalisasi ini. Revolusi industri 4.0 ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan bagi sistem hukum Indonesia karena menjadi perubahan yang cukup  menonjol  bagi  bangsa  ini  (Idayanti, et  al .,  2019).  Dengan  segala  inovasi-inovasi  dan teknologinya, tentunya era ini akan membawa banyak perubahan di Indonesia ini. Oleh karena itu,  kemunculan  Revolusi  industri  4.0  ini  menimbulkan  beberapa  permasalahan  antara  lain sebagai berikut. Apakah dengan kemunculan Revolusi industri 4.0 sistem hukum di Indonesia dapat  berubah?  Bagaimana  bentuk  perubahan  sistem  hukum  di  Indonesia  itu  terhadap kemunculan revolusi industri 4.0?

## KAJIAN PUSTAKA
Revolusi  industri  kali  pertama  ditandai  dengan  penemuan  alat  tenun  mekanis  di  tahun 1784 (Kustiati, 2021). Penemuan tersebut mengubah sistem kerja di seluruh dunia. Dilanjutkan dengan munculnya Revolusi industri 2.0 di mana era pengenalan produksi massal atas dasar pembagian  kerja  dengan  menggunakan  listrik  dan  jalur  perakitan.  Lalu  di  awal  tahun  1970 masuk  Era  revolusi  3.0  yang  ditandai  dengan  penggunaan  alat  elektronik  dan  teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Tahun 2018 merupakaan awal Revolusi industri 4.0 yang mengkombinasikan teknologi otomatisasi dan teknologi siber (Tjahjawulan, 2019).
Revolusi  industri  4.0  memiliki  keragaman  karena  masih  dalam  tahap  penelitian  dan pengembangan. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi  di  industri  melalui  penggabungan  teknologi  digital  dan  internet  dengan  industri konvensional (Prasetyo & Sutopo, 2018). Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menekankan pada aspek  kecepatan  dalam  memberikan  informasi.  seluruh  entitas  dalam  lingkungan  terkoneksi dan akhirnya saling berbagi informasi (Mahendra, et al ., 2020).
Setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum (Suhartono,  2017).  Hukum  dibuat  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan aktivitas  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Jika  setiap  orang  (baik pemerintah maupun rakyat) yang melakukan pelanggaran hukum diberi sanksi sesuai dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  maka  negara  tersebut  dapat  dikatakan  negara  hukum (Prasastiningsih, et al., 2022).
Selanjutnya  untuk  lebih  memperjelas  kaitan  dari  definisi  sistem  dan  hukum,  sistem Hukum  yaitu  rangkaian  kesatuan  peraturan-peraturan  hukum  yang  disusun  secara  tertib menurut  asas-asasnya  (Muhammad,  2013).  Sistem  hukum  adalah  kesatuan  di  dalam  sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari  sistem  itu.  Di  sisi  lain,  sistem  hukum  dapat  pula  dimaknai  sebagai  suatu  susunan  atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan (Hasim, 2019).
Hukum  positif  Indonesia  menurut  lapangan  hukumnya  adalah  sebagai  berikut.  Sistem hukum  adat  dan  hukum  kebiasaan.  Selanjutnya,  sistem  hukum  perdata  Eropa,  yakni  hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah kolonial berdasarkan asas konkordasi. Berikutnya  sistem  hukum  acara  perdata,  yakni  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara
bagaimana  tentang  mempertahankan  hukum  materiil.    Sistem  hukum  pidana  merupakan serangkaian peraturan yang memuat tentang kejahatan dan pelanggaran. Sistem hukum acara pidana,  yakni  hukum  acara  atau  hukum  proses  atau  hukum  formal  adalah  bagaimana  cara mempertahankan hukum pidana materil. Sistem hukum Tata Negara merupakan hukum yang menyangkut organisasi-organisasi kenegaraan yakni yang menyangkut struktur, wewenang dan tanggung jawab organisasi kenegaraan tersebut. Terakhir, sistem hukum administrasi negara, yakni  hukum  yang  merupakan  serangkaian  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  cara bagaimana badan-badan pemerintah melaksanakan tugas pemerintah.

## METODE
Rancangan  dari  penelitian  ini  yaitu  dilatarbelakangi  untuk  mengetahui  bagaimana revolusi  industri  4.0  memengaruhi  sistem  hukum  di  Indonesia.  Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasari oleh data- data berupa bahan-bahan hukum terkait teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Menurut  Koentjaraningrat  (1993:89)  penelitian  kualitatif    adalah  penelitian  yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan untuk  memperoleh  sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  diperoleh  melalui  sumber kepustakaan  berupa  buku,  jurnal,  dan  artikel.  Data-data  yang  diperoleh  berdasarkan  studi kepustakaan  ini  nantinya  akan  dipergunakan  dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada dalam penelitian ini. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dari hasil  penelitian  tersebut  kemudian  akan  diolah  dan  dianalisa  untuk  menjawab  permasalahan yang ada di penelitian ini (Zaini, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Revolusi industri 4.0
Tingkat peradaban manusia semakin hari kian meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tren globalisasi dan revolusi industri 4.0. Perubahan ini membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat dengan pola pikir dan perilakunya yang menjadi  tonggak  perubahan  pada  kehidupan  suatu  negara.  Dampak  tersebut  akan  semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang mengolah dan mengubah data  menjadi  informasi  yang  akan  diterima  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hampir  semua aktivitas  semakin  mudah  untuk  dilakukan  karena  munculnya  smartphone  dengan  hadirnya internet,  artificial  intelligent,  advanced  robotic,  virtual  and  augmented  reality,  additive manufacturing,  distributed  manufacturing  dan internet  of  thing (IoT).  Hal  tersebut  tentu menjadi efek positif dari era revolusi industri, tapi tidak dipungkiri akan banyak efek negatif yang ditimbulkan di mana dengan perkembangan yang begitu cepat dan pesat tidak diimbangi dengan peraturan atau regulasi yang ada sehingga masih banyak permasalahan terkait hukum di  masyarakat.  Berbagai  efek  positif  dan  negatif  yang  ditimbulkan  dari  era  revolusi  industri tersebut  dapat  digerakkan  dengan  bantuan  peran  regulasi  yang  dibentuk  oleh  sistem  hukum nasional  yang  baik  sehingga  perubahan-perubahan  tersebut  tidak  merugikan  masyarakat  dan tidak membawa dampak-dampak negatif yang lebih luas.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor19 tahun 2016 merupakan  awal bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mengantisipasi  arus  globalisasi  dalam  segala  sektor  termasuk dalam transaksi elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Perbuatan hukum siber ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu kendatipun dilakukan
secara  virtual  dan  tidak  mengenal  locus  delicti,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan  nyata  ( legal facts ),  sehingga  perbuatan  itu  harus  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  nyata  pula.  Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti email, dan lain-lain dapat  dijadikan alat bukti  yang sah. Kemudian Undang-Undang ini tidak mengenal batas  wilayah  ( borderless )  dan  siapa  yang  menjadi  pelaku  atau  subjek  hukumnya,  sehingga yang  terpenting  di  sini  adalah  bahwa  perbuatan  hukum  itu  menimbulkan  kerugian  terhadap kepentingan  Indonesia  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  merugikan  kepentingan ekonomi  nasional,  perlindungan  data  strategis,  harkat  dan  martabat  bangsa,  pertahanan  dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.
Seluruh  warganegara  harus  memiliki  kecerdasan  dalam  bidang  hukum  sebagai  respon dari munculnya revolusi industri 4.0. Ketentuan terkait hukum siber akan mengalami banyak perubahan  karena  yang  diatur  bukan  saja  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan secara  langsung  ( nonvirtual )  tetapi  juga  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  dilakukan  secara virtual atau  dunia  maya.  Perubahan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  cara  penyempurnaan; melakukan modifikasi menjadi lebih baik dan modern; berinovasi, atau menghilangkan sesuatu yang pernah ada sebelumnya namun tidak kompatibel dengan kondisi saat ini (Suratno, 2019).

## Kerangka Dasar Teori dan Perkembangan Sistem Hukum
Kehidupan bermasyarakat tentunya menjadi suatu tantangan bagi masyarakat itu sendiri untuk dapat mencapai keteraturan dan kenyamanan. Oleh karena itu diperlukan suatu batasan yang  dapat  membatasi  masyarakat  namun  masyarakat  itu  sendiri  bersedia  menerima keterbatasan  itu.  Sebuah  halangan  yang  mampu  membuat  kehidupan  berjalan  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  masyarakat  mulai membangun  hukum.  Seiring  berkembangnya  zaman,  hukum  sendiri  bukan  saja  menjadi peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Hukum berubah menjadi suatu cabang keilmuan yang dianggap  memiliki  nilai  pantas  untuk  dipelajari  dan  dikaji  untuk  kenyamanan  kehidupan manusia. Ilmu hukum terbentuk sebagai media untuk mendalami peraturan perundangan yang ada dalam komunitas masyarakat.
Berdirinya  ilmu  hukum  sendiri  tentunya  tidak  tanpa  bantuan  apapun.  Tentunya dibutuhkan suatu dasar maupun landasan agar suatu objek bisa berdiri. Begitu juga dengan ilmu hukum ini sendiri. Dibutuhkan suatu penyangga agar hukum bisa tetap berdiri walaupun para pencetusnya  sudah  tidak  ada  maupun  sesuatu  didalamnya  berubah.  Menurut  Atmadja  dan Budiartha (2018), setidaknya ilmu hukum memilik tiga lapisan yang menjadi penopang dalam ilmu hukum sendiri. Ketiganya itu adalah filsafat hukum, teori hukum, serta dogmatik hukum. Ketiganya tentu saling melengkapi dalam perkembangan keilmuan baru ini, berfokus kepada filsafat  hukum  sebagai  ‘ibu’  dari  keilmuan  ini.  Namun  bukan  berarti  dua  yang  lain  tidak memiliki peranan pentingnya masing-masing. Teori hukum disini berperan sebagai pemecah masalah  dengan  mengkaji  masalah-masalah  yang  sering  ditemukan  dalam  sistem  hukum (Atmadja & Budiartha, 2018).
Teori hukum terus berkembang dari masa ke masa. Jika meniliki sejarah, bangsa Yunani kuno  mulai  memperhatikan  larangan-larangan  dari  para  dewa  sebagai  batasan  pengatur kehidupan mereka. Pada zaman tersebut tersebut, pemikiran manusia sangat bercampur dengan religiusitas dan kepercayaan yang mereka anut sehingga banyak teori hukum di zaman klasik tersebut  sangat  kental  dengan  hal  yang  berbau  mistis  maupun  religi  (Darusman  &  Wiyono, 2019).  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  masyarakat  Yunani  kuno  pun  berkembang  dan mendirikan pemerintahannya sendiri yang akan memicu pemikiran-pemikiran baru mengenai hukum. Pemikiran-pemikiran baru ini tidak lagi hanya berdasarkan dari nilai-nilai kepercayaan maupun  mistis  yang  mereka  anut,  namun  juga  mulai  dicampur  dengan  akal  dari  pemikiran mereka sendiri. Dengan ini mereka mulai berfokus kepada pengembangan pemikiran di bidang politik  dan  ketatanegaraan.  Disini  mulailah  terbentuk  suatu  bentuk  sistem  hukum  secara
mendasar untuk menjalankan suatu pemerintahan yaitu demokrasi. Zaman pun terus berlanjut sampai  di  titik  di  mana  kerajaan  Romawi  mengambil  alih  Yunani  dan  mulai  mendirikan organisasi-organisasi pemerintahan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  hukum  mulai  membentuk  suatu  sturkturisasi  di dalam masyarakat. Hal ini pun memicu terbentuknya suatu sistem di mana ini mengaitkan suatu hukum  ke  hukum  lainnya  agar  menjadi  suatu  kesepahaman  dalam  pengaturan  kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum ini, seperti yang telah dijelaskan, dibentuk untuk sebuah alasan yaitu  mencapai  tujuan  yang  sama.  Tentunya  sistem  hukum  di  dunia  tidak  hanya  satu  dan cenderung beragam. Hal ini dikarenakan hukum merupakan suatu batasan yang terbentuk atas nilai-nilai yang ada di masyarakat dan tiap kelompok masyarakat pasti memiliki nilai tersendiri. Riwanto (2016) menyebutkan bahwa ada beberapa sistem hukum yang populer dipakai pada masyarakat zaman sekarang ini. Diantaranya ialah sistem hukum Eropa Kontinental atau yang sering disebut Civil law . Sistem hukum ini berfokus kepada suatu batasan administratif tertulis di  mana  kebenaran  dari  suatu  hukum  terletak  dari  apa  yang  tertulis.  Lalu  ada  sistem  hukum Anglo Saxon atau yang sering disebut Common law . Sistem hukum ini berfokus kepada hukum yang tidak tertulis di mana kebenaran hukum tidak selalu terletak pada apa yang tertulis namun digali dari bukti-bukti yang ditemukan saat suatu perkara diadili. Lalu ada sistem hukum islam di mana sistem ini memiliki dasar hukum dari kitab umat muslis yaitu Al-Qur’an dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW.  Selanjutnya ialah sistem hukum sosialis  di mana sistem ini berlandaskan ideologi komunis di mana pemerintah yang mengatur dan mendistribusi hak serta kewjiban  masyarkat.  Disini  juga  dijelaskan  bahwa  sistem  hukum  ini  mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di kelompok masyakarat.  Hal ini setidaknya dikarenakan tiga alasan. Pertama ialah dikarenakan sistem hukum ini merupakan hasil dari proses historis dari nilai-nilai yang ada di suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan masih banyak  lagi  yang  muncul  di  sepanjang  sejarah  masyarakat  itu  menyatu  dan  menjadi  suatu landasan  sistem  hukum  di  masyarakat.  Kedua  ialah  sistem  hukum  ini  menjadi  dasar  untuk perkembangan hukum ke depannya di dalam masyarakat itu. Karena adanya keterkaitan antara satu hukum dengan hukum lainnya inilah mengapa jika suatu hukum mengalami perubahan, maka perubahan itu juga akan mempengaruhi hukum lain yang masih terkait dengan hukum yang  berubah.  ketiga  yaitu  sistem  hukum  akan  memperlihatkan  karakteristik  perkembangan hukum di mana perkembangan itu akan mengarah menjadi hukum praktis atau teoritis maupun menjadi modern atau konservatif (Riwanto 2016).   Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum hanya dapat terjadi jika ada suatu sistem hukum yang menyusun hukum itu sendiri. Dengannya, hukum-hukum akan dapat berkembang dengan sendirinya karena sudah saling terhubung satu sama lain.
Indonesia  berpengalaman  sebagai  negara  yang  beragam.  Keberagaman  ini  tentunya sangat membantu Indonesia dalam membantu Indonesia dalam membangun sistem hukumnya sendiri. Namun bukan berarti sistem hukum yang ada sekarang bukanlah sistem hukum yang muncul dengan sendirinya tanpa ada proses yang dilewatinya. Apabila dicermati, sistem hukum di Indonesia sangat diwarnai dengan corak negara penjajah. Salah satu buktinya adalah sistem civil law yang saat ini masih dianut. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, ini juga turut membawa perubahan bagi hukum yang ada di Indonesia. Walau sistem dari hukum sendiri tidak mengalami dampak yang signifikan, namun komponen-komponen yang menyusun sistem hukum itu sendiri yang mengalami perubahan, terutama pada hukum-hukum yang berlaku di sektor  kehidupan  masyarakat.  Masuknya  globalisasi  dalam  bentuk  revolusi  industri  4.0 tentunya menbawa perubahan entah dalam penerapan praktis maupun teoritis. Teknologi serta inovasi  yang  dibawa  tentunya  akan  membuat  hukum  Indonesia  kepada  tingkat  yang  lebih dipercaya dan nyaman untuk dipakai masyarakat di kehidupannya sehari-hari.
Perubahan Sistem  Hukum  pada  Omnibus  Law  Sebagai  Dampak  dari  Revolusi  industri 4.0
Omnibus Law berkembang di negara-negara common law dengan sistem  hukum  anglo saxon  seperti  Kanada,  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan  Belgia,  Konsep Omnibus  Law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over  regulasi)  dan  tumpang  tindih  ( overlapping ).  Bila  permasalahan  tersebut  diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum  lagi  proses  perancangan  dan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
Seiring  dengan  perkembangan  revolusi  industri  melalui  perubahan  global,  hukum  di Indonesia juga turut mengalami perkembangan. Selama ini, sistem hukum di Indonesia masih mengadopsi  sistem  hukum  kolonial  Belanda  (c ivil  law  system ).  Globalisasi  berdampak  pada adanya  pluralisme  dalam  hukum.  Konsep  pluralisme  ini  sendiri  memiliki  maknaa  bahwa terdapat  kondisi  manakala  dua  atau  lebih  sistem  hukum  sedang  berjalan  dan  hidup berdampingan  pada  dimensi  sosial  yang  sama  pula.  Hukum  di  Indonesia  juga  tidak  terbatas pada wilayah-wilayah negara saja. Ini tidak menutup kemungkinan hukum di Indonesia untuk mengadopsi hukum yang berada di luar negeri.
Diskursus  mengenai omnibus  law ini  menjadi  penting  di  Indonesia. Omnibus  law ini tercipta  dari  negara-negara  dengan  tradisi  sistem  hukum common  law ,  yaitu  yang  menganut prinsip judge made law sebagai hal utama dari hukum. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil  law yaitu  peran  pemerintah  dan  parlemen  menjadi  sangat  dominan  dalam pembuatan hukum, Omnibus Law ini dianggap aplikatif di Indonesia dengan sistem hukum civil law . Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman inilah diperlukan penyederhanaan hukum dalam kehidupan masyarakat khususnya aktivitas investasi.
Melihat  kondisi  Indonesia  yang  minim  investasi  di  tengah  perkembangan  ekonomi disertai  digitalisasi  ini, Omnibus  Law menjadi  perundang-undangan  yang  diperlukan  untuk diterapkan  di  Indonesia.  Menurut  pendapat  Sofyan  Djalil  sebagai  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  bahwa  dengan  metode Omnibus  Law pemerintah  dan  parlemen  tidak  harus  merevisi undangundang (UU) satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamandemenkan  pasal-pasal  dalam  beberapa  undang-undang  sekaligus.    Ini  akan memperbaiki  serta  merevisi  regulasi  yang  ada  agar  tidak  menjadi  penghambat  dalam  dunia usaha. Penyebab investasi dalam memperkuat perekonomian negara tidak menarik di Indonesia disebabkan oleh kondisi hukum yang ada yaitu regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit. Omnibus  Law yang  berlaku  di  Indonesia  tentunya  bertujuan  baik  dalam mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  dengan  menyejahterakan  rakyat  Indonesia  dan menyederhanakan regulasi. Tujuan Omnibus Law menurut Ahmad Redi sebagai tim penggagas Omnibus  Law antara  lain  sebagai  berikut.  Pertama,  mengatasi  konflik  peraturan  perundang- undangan  secara  cepat,  efektif  dan  efisien.  Regulasi  di  Indonesia  masih  menimbulkan keresahan yang cukup tinggi karena ketidakefisienan dalam produktivitas pembuatan regulasi di  Indonesia.  Untuk  itu,  dibuatnya Omnibus  Law yang  merupakan  satu  peraturan  yang mengandung muatan berbagai macam peraturan yang diatur di dalamnya, diharapkan membuat regulasi menjadi cepat, efektif dan efisien dalam penerapannya.
Kedua,  menyeragamkan  kebijakan  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah untuk  menunjang  iklim  investasi  sehingga  tidak  ada  keresahan  hati  dan  pikiran  masyarakat dalam mengambil kebijakan yang baik dan benar. Dalam Omnibus Law ini diharapkan konflik akan terpecahkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tepat, cepat, dan efektif serta efisien. Ketiga, pengurusan dalam hal perizinan akan menjadi lebih terpadu, efisien, dan efektif.  Gagasan  dari  Presiden  Jokowi  dalam  memangkas  prosedur  perizinan  memiliki rangkaian yang cukup lama dan memakan biaya yang besar. Dengan adanya Omnibus Law ini,
diharapkan perizinan para pelaku usaha akan dipermudah sehingga akan meningkatkan iklim usaha investasi di Indonesia. Keempat, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama. Sudah  banyak  keluhan  oleh  para  pelaku  usaha,  termasuk  Presiden  Jokowi  sendiri,  pernah berurusan  dengan  birokrasi  yang  berbelit-belit  dalam  pengurusan  perizinan.  Maka  dari  itu, dengan adanya Omnibus Law yang rencananya akan terintegrasi secara online melalui sistem OSS diharapkan dapat memutus birokrasi yang berbelit-belit tersebut. Kelima, adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan usahanya.  Contohnya  yaitu  dalam  hal  mengurus  perizinan,  tidak  adanya  peraturan  yang tumpang tindih antar instansi terkait, dan ke depannya Omnibus Law akan menerapkan sistem perizinan  secara online yang  terintegrasi  dengan  sistem  OSS.  Hal  tersebut  dapat  membuat kepastian  hukum  para  pelaku  usaha  untuk  mengambil  langkah  dengan  tidak  ragu  dan memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.
Konsep Omnibus  Law ini  merupakan  konsep  baru  yang  digunakan  di  dalam  sistem perundang-undangan  di  Indonesia.  Konsep Omnibus  Law ini  menjadi  sasaran  untuk memangkas  beberapa  aturan  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan merugikan negara. Regulasi yang dimiliki di Indonesia sangatlah banyak. Ini bahkan terlihat di tahun 2017 dengan jumlah aturan yang dimiliki mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Jumlah regulasi yang banyak ini menimbulkan masalah sehingga dibutuhkan penyederhanaan regulasi dengan adanya konsep Omnibus Law ini. Dengan ini, akan diterbitkan satu undang- undang yang dapat memperbaiki sekian banyak undang-undang. Pada dasarnya Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun  substansi  daripada Omnibus  Law yang  menjadikan  konsep  ini  sangat  tepat  untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundangundangan.
Isi  dari  substansi Omnibus  Law Cipta  Kerja  yaitu  penyederhanaan,  perizinan  usaha, persyaratan  investasi,  ketenagakerjaan,  kemudahan  berusaha,  dukungan  riset  dan  inovasi, administrasi  pemerintahan,  pengenaan  sanksi  (menghapus  pidana),  pengadaan  lahan, kemudahan  proyek  pemerintah  dan  kawasan  ekonomi.  Dalam  mempraktekkan  kebijakan Omnibus  Law tersebut,  perlu  dilakukan  amandemen  terlebih  dahulu  pada  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Perubahan  sistem  hukum  yang  terjadi  dengan  adanya  konsep Omnibus  Law juga mengalami tantangan pada penerapannya. Beberapa orang beranggapan bahwa Omnibus Law ini  belum  bisa  diterapkan  di  negara  dengan  tradisi  sistem  hukum civil  law seperti  Indonesia karena  ini  merupakan  tradisi  di  negara  dengan  sistem  hukum common  law .  Tantangan  yang terjadi dengan diterapkannya Omnibus Law adalah sebagai berikut. Indonesia memiliki aturan perundang-undangan  tentang  Pembentukan  PerundangUndangan  yaitu  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  yang  berarti  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merujuk pada aturan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat menjadi kendala, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan mengenai aturan konsep Omnibus Law .  Agar  tercipta  keseragaman  pola  dan  penguatan  legal,  dianggap  perlu  untuk mengamandemen  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tersebut  dengan  menambahkan aturan  dasar Omnibus  Law ,  sehingga  terjadinya  harmonisasi  keseragaman  dan  keabsahan mengenai penggunaan Omnibus Law di Indonesia.
Merujuk  pemikiran  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  memandang  hukum  tergolong lembaga dan proses mewujudkan hukum di dalam kenyataan, bukan hanya sekadar kaidah dan asas,  maka  bersifat  kepastian  dalam  pertimbangan  penguatan  kesadaran  hukum  dan  budaya hukum di masyarakat. Tanpa hal tersebut, hukum hanya teks belaka serta kehilangan konteks implementasinya. Omnibus Law pada level undang-undang berarti dapat mencabut perda, maka penting  untuk  dipikirkan  mengenai  harmonisasi  dengan  kebijakan  daerah.  Perlunya  analisis
mendalam terkait hal ini agar tidak terkandung mereduksi otonomi atau bahkan mengarah pada sentralisasi  kekuasaan  yang  berkebalikan  dengan  visi  reformasi.  Reformasi  regulasi  melalui Omnibus  Law merupakan  bagian  dari  salah  satu  strategi  Pemerintah  agar  Indonesia  ramah investasi,  hal  ini  harus  diiringi  dengan  penegakkan  hukum  yang  kuat  agar  investor  merasa nyaman karena kepastian hukum menjadi sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi. Sehingga tidak hanya aturannya saja yang direformasi sehingga ramah investasi, melainkan juga dengan norma pelaksanaan dalam menjalankan reformasi regulasi tersebut.
Budaya hukum yang bertolak belakang pada proses legislasi dalam penerapan Omnibus Law dari negara dengan common law sistem dan negara dengan civil law sistem jelas memiliki ciri yang berbeda. Dengan tujuan memenuhi tuntutan perkembangan zaman ini, perlu ditinjau kembali  apakah  penerapan  suatu  sistem  yang  berbeda  di  suatu  negara  dapat  diterapkan  atau tidak. Ini dapat dilakukan dalam tahap reception in law, yaitu dilakukannya pendalaman dan adaptasi bingkai struktur hukum serta apakah ini dapat bekerja dengan efektif di masyarakat. Omnibus Law juga harus partisipatif yaitu menampung aspirasi publik dalam memberi masukan terhadap  penyusunan  RUU.  Masyarakat  dapat  memiliki  peran  dalam  menentukan  arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP Simpulan
Dalam perkembangannya, hukum telah melewati banyak perubahan. Dimulai dari hanya sebuah batasan perilaku yang ada di masyarakat  hingga sekarang menjadi suatu sistem yang ada untuk mengatur masyarakat di bawah suatu pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum  tidak  diam,  namun  cenderung  terus  berubah  sesuai  dengan  zaman  yang  ada.  Namun sistem yang merangkai komponen-komponen hukum di suatu pemerintahan itu tetaplah sama. Yang  ikut  berubah  hanyalah  komponen-komponen  hukum  yang  membentuk  sistem  hukum tersebut.
Perubahan  hukum  yang  terjadi  bukan  berarti  hukum  yang  dahulu  buruk  ataupun  tidak sesuai lagi dengan masyarakat sekarang. Namun perubahan ini hanya sebagai pembinaan yang meliputi,  memperbaiki,  mempertahankan,  dan  memperbaharui.  Pembangunan  dari  hukum khususnya hukum  tertulis dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum  nasional  yang lebih  baik  serta  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan  aspirasi  masyarakat,  yaitu berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dengan ditetapkannya  undang-undang  tersebut,  proses  hukum  dalam  pembentukan  maupun perubahannya akan meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Perubahan  sistem  hukum  karena  mengikuti  tuntutan  perkembangan  zaman  ini  terlihat dengan  adanya  undang-undang Omnibus  Law di  Indonesia. Omnibus  Law ini  merupakan undang-undang yang digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum common law . Dalam hal penyederhanaan regulasi serta meningkatkan iklim investasi inilah Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law menerapkan Omnibus Law tersebut.

## Saran
Memperhatikan  hasil  simpulan  di  atas,  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  sebagai berikut.  Pemerintah  disarankan  untuk  memilah  perubahan  yang  bisa  benar-benar  dijalankan dengan  melakukan  inventarisasi  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang  bersifat  privat maupun  publik.  Para  akademisi  di  bidang  hukum  dapat  memulai  melakukan  penelitian- penelitian yang berkaitan dengan berbagai aturan atau regulasi yang kemungkinan dilakukan perubahan  dalam  menghadapi  era  revolusi  industri  4.0,  yang  berujung  pada  perubahan kurikulum ilmu hukum. Rakyat dan Pemerintah harus sudah mulai memiliki kecerdasan hukum
guna merespons rra revolusi 4.0. Penelitian selanjutnya dapat melaksanakan elaborasi adanya dampak  revolusi  industri  terhadap  sistem  hukum  dengan  pendekatan  kasuistik  atau  secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwino,  Fens.  Kecerdasan  Hukum  Respons  Revolusi  industri  4.0.  Diunduh  pada  21  Januari 2022. STAGING-POINT.COM
Amalia, Annisa. 2021. “Sejarah Revolusi industri Dari 1.0 Sampai 4.0.” Jurnal Ilmiah Sumber Daya  Manusia  Tema :  SDM  Dalam  Menghadapi  Revolusi  Indust  ri  Arham  Lat  if 1(January): 2–3. https://www.researchgate.net/publication/348293276%0Ahttps://bit.ly/3uyZHzZ.
Anggono,  Bayu  Dwi.  2020. Omnibus  Law sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang: Peluang  Adopsi  dan  Tantangannya  dalam  Sistem  Peundang-Undangan  Indonesia. Jurnal Rechvtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 9, No. 1. Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiartha. 2018. TEORI-TEORI HUK UM. Malang: Setara Press. www.intranspublishing.com .
Cakra,  I  Putu  Eka  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  2020.  Kompabilitas  Penerapan  Konsep
Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido . Vol. 02, No. 02.
Darusman, Y M, and B Wiyono. 2019. 1 Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum . ed. M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS. http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013_TEORI DAN SEJARAH
PERKEMBANGAN HUKUM.pdf .
Hasim,  H.  (2019).  Hubungan  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  Perspektif  Teori Monisme dan Teori Dualisme. Mazahibuna .
Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era revolusi industri 4.0. Jurnal Jurisprudence , 9 (1), 90-101.
Kustiati,  Eti  Kustiati.  "Peluang  dan  Tantangan:  Penerapan  Revolusi  industri  4.0  Di  Masa Pandemi Covid-19."  In Prosiding  Seminar Nasional  Manajemen Pendidikan , vol.  2, no. 1, pp. 501-513. 2021.
Lestari, S. (2018). Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 2 (2), 94-100. Matompo,  Osgar  Sahim.  2020.  Konsep Omnibus  Law dan  Permasalahan  RUU  Cipta  Kerja. Rechtstaat Nieuw . Vol. 5, No. 1.
Mahendra, H.  H., Nugraha, F., Nurani,  R.  Z.,  &  Hikmatyar, M.  (2020). Penggunaan Digital Learning Material dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar untuk Menghadapi Revolusi industri 4.0. Journal of Empowerment Community , 2 (1), 85-91. Muhammad, N. E. (2013). Epistemologi Pengembangan Hukum Islam. Al-Mizan , 9 (1), 77-86. Noho,  Muhammad  Dzikirullah  H.  2020.  Mendudukkan Common  law  system dan Civil  law system melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional .
Prasastiningsih, S., Kurniasari, E., Mubarak, H. H., & Latifah, E. (2022). Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, Lex LATA , 2 (1). Prasetyo,  B.,  &  Trisyanti,  U.  (2018).  Revolusi  industri  4.0  dan  tantangan  perubahan sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series , (5), 22-27.
Prasetyo,  H.,  &  Sutopo,  W.  (2018).  Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  aspek  dan  arah perkembangan riset. J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri , 13 (1), 17-26.
Putra,  Antoni.  2020.  Penerapan Omnibus  Law dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia . Vol. 17, No. 1.
Volume 3 No. 1, 2023
Putri, Dewi Sartika. 2021. Penerapan “ Omnibus  Law ” Cipta Kerja di  Indonesia Efektif atau Tidak?  Studi  Tinjauan  Berdasarkan  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan . Vol. 51, No. 2. Riwanto,  Agus.  2016. Sejarah  Dan  Perkembangan  Hukum .  ed.  Anita  Septiana  Anggraini. Karanganyar: Oase Group.
Riyanto, Benny. 2020. Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0. Jurnal Rechtsvinding . Vol. 09, No. 02.
Suhartono,  S.  (2017).  Eksistensi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perspektif  Negara Hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 12 (2), 448-465.
Sunarto,  A.  (2020).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dengan  Berbasis  Inovasi  Untuk Menghadapi  Revolusi  industri  4.0. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi) , 4 (2), 397-407.
Suratno, Ujang. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Menghadapi Era revolusi industri 4.0. Jurnal Yusticia . Vol. 05, No. 01.
Tjahjawulan,  I.  (2019).  Bagaimana  Pendidikan  Tinggi  Seni  Indonesia,  Khususnya  Institut Kesenian  Jakarta  Menghadapi  Revolusi  industri  4.0?. Jurnal  Seni  Nasional Cikini , 5 (2), 60-71.
Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Zaini,  Z.  D.  (2011).  Implementasi  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. Pranata Hukum , 6 (2).