## ISSN 2723-4118 (Media Online) DOI 10.47065/jpm.v3i4.736

## Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang
Dwi Ermayanti Susilo 1,* , Ina Nikmatul Chasanah 1 , Rosyida Ishma Mardhiyyah 2 , Talitha Zaidah Azmi 3 , Hilmi Taufiqurrahman 4
1 Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jombang, Indonesia
2 Statistika, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia 3 Ilmu Komunikasi, UPN “Veteran” Jawa Timur , Surabaya, Indonesia 4 Statistika Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia Email: dwi.stiedw@gmail.com Email Penulis Korespondensi: dwi.stiedw@gmail.com
Abstrak – Usaha mikro kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Undang-undang No.  20  tahun  2008.  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Diperlukan adanya izin usaha agar UMKM dapat terlindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang sepatutnya mereka peroleh. E-catalog (e-cat) adalah  sistem  informasi  elektronik  yang  berisi  daftar,  merk,  jenis,  spesifikasi  teknik,  harga  sampai  jumlah  ketersediaan barang/jasa  dari  berbagai  penyedia  (supplier).  Di  Desa  Jogoloyo  Sumobito  pendaftaran  izin  usaha  merupakan  salah  satu masalah  yang  dihadapi oleh  para  pemilik  UMKM.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  untuk mengatasi  masalah tersebut dan mensosialisasikan pentingnya kepemilikan NIB bagi , pengurusan izin berusaha sangat sulit serta membutuhkan biaya.
Kata Kunci: NIB; P-IRT; Halal Self Declare; UMKM; E-Catalog
Abstrac – Micro, small and medium enterprises are productive economic enterprises owned by individuals or business entities in  accordance  with  the criteria  stipulated by  Law  no.  20  of  2008.  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  play  an important role in advancing the Indonesian economy. Business licenses are needed so that MSMEs can be protected, have certainty in doing business, and enjoy the comfort and security they deserve. E-catalog (e-cat) is an electronic information system that contains lists, brands, types, technical specifications, prices to the amount of availability of goods/services from various providers (suppliers). In Jogoloyo Sumobito Village, registration of business licenses is one of the problems faced by MSME owners. The purpose of community service activities is to overcome this problem and socialize the importance of NIB ownership for business permits, which is very difficult and requires money.
Keyword: NIB; P-IRT; Halal Self Declare; UMKM; E-Catalog

## 1. PENDAHULUAN
Dalam strategi percepatan peningkatan penggunaan produk UMKM Kabupaten Jombang, salah satu langkah yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Jombang  adalah  dengan  memastikan  bahwa  produk-produk  buatan masyarakat khususnya kabupaten Jombang dapat selalu terdepan di pasar digital. Menurut Ibu Wiwin Isnawati Sumrambah  selaku  ketua  TP  PKK  pelaku  ekonomi,  khususnya  UMKM  yang  telah  memiliki  usaha  diharapkan mendaftarkan produk yang dipromosikan melalui E-Catalog. Hal ini agar seluruh produk baik barang maupun jasa dapat diketahui masyarakat secara luas.
Katalog  elektronik  adalah  suatu  sistem  berupa  daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis,  harga  barang  yang dituangkan  dalam  suatu  daftar  dan  mudah  diakses  secara  digital.  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa (LKPP)  dalah  organisasi  yang  mengelola  dan  mengembangkan  e-katalog  secara  elektronik  guna  memenuhi kebutuhan  Kementrian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi  (Dama  et  al.,  2020).  Katalog  elektronik  yang dimaksud  merupakan  aplikasi  belanja  online.  Aplikasi  ini  menyediakan  berbagai  macam  produk  dari  berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Pendaftaran E-katalog dapat dilakukan setelah para pelaku usaha memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki  NIB,  NPWP,  PIRT,  dan  Sertifikat  Halal.  Dalam  hal  tersebut  kepemilikan  NIB  bagi  para  pelaku  usaha menjadi syarat utama dalam pendaftaran E-Catalog. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha da n digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional” (Yeni Cahyono, 2020).
Latar belakang diluncurkan kebijakan baru ini adalah  banyaknya keluhan yang datang dari  para pelaku usaha terkait kepengurusan perizinan usaha yang terbilang rumit dan cenderung berbelit-belit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah perizinan. Padahal, dibutuhkan lebih  dari  satu  surat  izin  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  usaha.  Dengan  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha (NIB),  maka  nantinya  setiap  pengusaha  tidak  perlu  membawa  terlalu  banyak  dokumen  persyaratan  untuk

## ISSN 2723-4118 (Media Online) DOI 10.47065/jpm.v3i4.736
mengurus  suatu  izin  usaha.  Cukup  dengan  menggunakan  NIB  sebagai  salah  satu  dokumen  yang  dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku  selama  para  pelaku  usaha  masih  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku. Namun, pemerintah akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila Pelaku Usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap. Produk  Halal  merupakan  semua  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan  makanan,  minuman,  obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan  dan  penyajian  produk  sesuai  UU  No.  33  Tahun  2014. Dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  tersebut,  pada  tahun  2019  diharapkan  setiap  produk  yang  beredar  di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Al-Baarri & Nurjannah, t.t.).
Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Tri Retno Hariyati, 2020) yang pada dasarnya untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam  hal  ini  konsumen  Muslim.  Sertifikasi  halal  MUI  bertujuan  untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Buyung Adi Dharma, 2019).
Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Hal ini didukung oleh penelitian ketua tim pengabdian kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa logo halal pada kemasan berpengaruh cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Pencantuman logo halal pada  kemasan  juga  dapat  mendorong  terbentuknya  keputusan  pembelian.  Dengan  adanya  logo  halal  pada kemasan  produk  akan  berdampak  langsung  pada  kepuasan  dan  keputusan  pembelian,  khususnya  pada  umat muslim  selaini  tu  juga  dapat  memberikan  dampak  adanya  peningkatan  omset  penjualan  setelah  melakukan pemasangan logo halal pada kemasan.
Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa logo halal  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  akan  dipertimbangkan  konsumen  Ketika  membeli  suatu  produk. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal  ini  LPPOM  MUI,  BPPOM,  Dinas  Kesehatan  dan  beberapa  instansi  terkait  (Buyung  Adi  Dharma,  2019). Keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)(Tri Retno Hariyati, 2020).
Setelah melakukan observasi di Desa  Jogoloyo Sumobito, tim pengabdi masyarakat mengetahui masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu ketidaktahuan cara kepengurusan NIB, P-IRT, Halal sampai menuju E- Catalog. Dengan pelaksanaan pengabdian ini khususnya dalam program kegiatan Kewirausahaan tim pengabdian melakukan  pendampingan  pengurusan  NIB,  NPWP,  PIRT,  Sertifikat  Halal,  Self  Declair  dan  E-Catalog.  Hal  ini dilakukan untuk mengenalkan pada masyarakat khususnya para pelaku usaha bahwa kepemilikan NIB (Nomor Induk  Berusaha),  PIRT,  Sertifikat  Halal,  Self  Declair  dalam  usaha  sangat  penting.  Selain  itu  turut  serta  dalam pengurusan NIB, NPWP, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair untuk para Pelaku UMKM, agar usahanya sudah formal, dan teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yaitu  dengan  memberikan  sosialisasi  serta  solusi permasalahan yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu membantu UMKM yang berada di desa Jogoloyo  Sumobito  Jombang  untuk  mendaftarkan  usahanya  menuju  E – Catalog  sesuai  peraturan  baru  yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dimana  setiap  orang  yang  memiliki  usaha  harus  memiliki  legalitas  usaha.  Kegiatan  ini  melibatkan  tim pengabdian  masyarakat  desa  Jogoloyo  Sumobito  dibantu  tim  POKJA  (kelompok  Kerja)  2  Kabupaten  Jombang dengan adapun sasaranya yaitu pelaku usaha yang ada di desa Jogoloyo Sumobito.  Kegiatan ini pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 03 Februari, 10 Februari & 14 Februari 2023. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan pendampingan dan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair  dan  E-Catalog  ini  dimulai dengan  survei  lokasi,  pendataan  UMKM, sosialisasi  tata  cara  pembuatan  NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog dan Proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui laman resmi OSS, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog.

## ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI 10.47065/jpm.v3i4.736
Gambar 1. Tahapan Kegiatan
Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Survei Lokasi
Kegiatan  pertama  pada  03  Februari  2023  diawali  dengan  survey  lokasi, observasi  UMKM  di  desa  Jogoloyo Sumobito serta koordinasi dengan pihak desa untuk mendapatkan arahan serta informasi data masyarakat yang memiliki usaha. Dari kegiatan survey tersebut ditemukan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB  (Nomor  Induk  Berusaha),  PIRT,  Sertifikat  Halal,  Self    Declair  dan  E-Catalog  dan  belum  paham  tentang proses dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan  PIRT, Sertifikat Halal, Self  Declair dan E-Catalog. Berdasarkan  hal  tersebut  kegiatan  Pengabdian  ini  tim  membagi  menjadi  3  tahapan  yang  pertama  yaitu observasi lapangan, kedua mengadakan sosialisasi tentang pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha),  PIRT, Sertifikat Halal, Self  Declair dan E-Catalog bagi UMKM, yang ketiga yaitu pendampingan terhadap UMKM yang belum  memiliki  NIB  (Nomor  Induk  Berusaha)  dengan  cara  mendatangkan  para  pelaku  usaha  ke  balai kecamatan Jogoloyo Sumobito Jombang untuk pendampingan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Online Single Submission (OSS), P-IRT, Sertifikat Halal, Self  Declair dan E-Catalog secara online.
2. Sosialisasi kepada UMKM
Pembekalan tentang tata cara pembuatan NIB, P-IRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 dimulai pukul 08.00 – 14.00. Proses ini bertujuan agar tim pengabdian dapat memberikan  pengetahuan  tentang  tata  cara  pendaftaran  pembuatan  NIB  (Nomor  Induk  Berusaha),  PIRT, Sertifikat  Halal,  Self  Declair  menuju  E-Catalog  serta  kegunaannya.  Penyuluhan  Proses  Sertifikasi  Jaminan Produk  Halal  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  Kabupaten  Jombang  sebagai  upaya  pemahaman  dan  bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten  Jombang. Selain itu, tujuan dari adanya sertifikat halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan  batin  konsumen  dalam  mengkonsumsinya.  Kesinambungan  proses  produksi  halal  dijamin oleh  produsen  dengan  cara  menerapkan  Sistem  Jaminan  Halal.  Pelatihan  dilaksanakan  diikuti  oleh  pelaku UMKM sebanyak 45 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten Purworejo. Metode yang  digunakan  dalam  program  ini  adalah  pelatihan  di  dalam  ruangan  dan  simulasi  kegiatan  pendaftaran sertifkasi halal secara manual dan online dengan mamanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan  didampingi  oleh  mahasiswa,  tim  pengabdian  dan  masyarakat  setempat.  Penyuluhan  Proses  Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Purworejo sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan  peraturan  tersebut  menyadarkan  para  pelaku  usaha  akan  pentingnya  sertifikasi  halal  pada  produk usahanya  dan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  sekitar  khususnya  di  Kabupaten Purworejo.  Pelatihan  dilaksanakan  diikuti  oleh  pelaku  UMKM  sebanyak  30  peserta  yang  merupakan masyarakat  perwakilan  sekitar  kabupaten  Purworejo.  Metode  yang  digunakan  dalam  program  ini  adalah pelatihan  di  dalam  ruangan  dan  simulasi  kegiatan  pendaftaran  sertifkasi  halal  secara  manual  dan  online dengan  mamanfaatkan  aplikasi  SiHalal  pada  laman  ptsp.halal.go.id  dan  didampingi  oleh  mahasiswa,  tim pengabdian dan masyarakat setempat
3.   Pelaksanaan  pendampingan  dan  pengurusan  NIB,  PIRT,  Sertifikat  Halal,  Self    Declair  menuju  E-Catalog dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, dimulai pukul 09.00-12.00. Kegiatan ini dimulai dengan materi tambahan  tentang  program  E-Catalog  kabupaten  Jombang  yang  disampaikan  langsung  oleh  Ibu  Wiwin Isnawati Sumrambah selaku ketua TP PKK Kabupaten Jombang serta pendampingan langsung yang dilakukan oleh Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM. CPSR selaku Dosen STIE PGRI Dewantara Jombang untuk proses NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT, Sertifikat Halal, Self Declair menuju E-Catalog
Metode Pelaksanaan
1. Survei Lokasi 2. Mengikuti Pembekalan tentang Tata Cara Pembuatan NIB 3. Sosialisasi dan Pengurusan

## ISSN 2723-4118 (Media Online) DOI 10.47065/jpm.v3i4.736

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengabdian  tentang  “Sosialisasi  serta  pengurusan  NIB,  NPWP,  P -IRT,  Sertifikat  Halal  Self  Declain  dan  E- Catalog” yang dilaksanakan pada 14 Februari 2023. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari mulai pukul  09.00-12.00  WIB  bertempat  di  Kantor Kecamatan  Jogoloyo  Sumobito.  Pada  kegiatan  ini  diawali  dengan sosialisasi tentang pentingnnya pengurusan NIB sampai sertifikasi halal untuk menuju E-Catalog bagi UMKM yang disampaikan oleh oleh Ibu Wiwin Isnawati Sumrambah selaku ketua TP PKK Kabupaten Jombang dan Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM. CPSR selaku Dosen STIE PGRI Dewantara Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu  UMKM  yang  berada  di  desa  Jogoloyo  Sumobito  untuk  mendaftarkan  usahanya  menuju  E – Catalog sesuai  peraturan  baru  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dimana  setiap  orang  yang  memiliki  usaha  harus mendaftar  E-Catalog.  Jumlah  UMKM  yang  sudah  didaftarkan  NIB  oleh  tim  pengabdian    yaitu  ada  sebanyak  75 pelaku usaha.
Latar  belakang  yang  mendasari  kegiatan  ini  dilakukan  adalah  permasalahan  di  Desa  Jogoloyo  Sumobito yaitu banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang akan tetapi banyak para pelaku usaha yang belum  mendaftarkan  usaha  mereka  untuk  mendapatkan  NIB.  Hal  ini  dikarenakan  karena  ketidaktahuan masyarakat  tetang  pentingnya  NIB,  P-IRT,  Sertifikat  Halal  dan  adanya  peraturan  baru  pemerintah  yang mengharuskan setiap orang yang memiliki usaha diharuskan mendaftar E-Catalog. Cara pandang masyarakat yang sebagain  besar  beranggapan  pendaftaran  NIB  sangat  sulit,  membutuhkan  waktu  lama  dan  ketakutan  akan pungutan biaya yang mahal menjadi salah satu faktor juga mengapa masyarakat di desa Jogoloyo Sumobito tidak mendaftarkan usaha mereka. Hal ini akhirnya berdampak pada UMKM Desa Jogoloyo Sumobito yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luar.
Pembicara  menjelaskan  bahwa  memiliki  Nomor  Induk  Usaha  (NIB)  sangat  penting  untuk  memastikan perlindungan  hukum  bagi  UMKM.  Perlindungan  hukum  terhadap  perusahaan  diperlukan  untuk  menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM agar tidak mengabaikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM memahami pengertian dan  manfaat  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  UMKM  terpacu  untuk  mendapatkannya,  materi dilanjutkan dengan penjelasan detail mengenai langkah dan langkah mengelola NIB, NIB, P-IRT, Sertifikat Halal untuk UMKM. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan UMKM untuk mengelola Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB, P-IRT, Sertifikat Halal dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB, P-IRT, Sertifikat Halal.
Setelah  semua  dokumen  persyaratan  terpenuhi,  maka  akan  dilakukan  proses  pendampingan  oleh  Tim Pengabdian dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Berikut adalah flow proses sertifikasi halal jalur self declare :
Gambar 2. Alur Proses Self Declare

## Keterangan
1. Pelaku Usaha UMK memenuhi persyaratan
Salah  satu  kemudahan  yang  diberikan  untuk  UMK  adalah  penyelenggaraan  perizinan  melalui  perizinan tunggal dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau yang dikenal dengan sistem OSS. Perizinan tunggal tersebut meliputi perizinan berusaha, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal. Untuk kegiatan usaha oleh UMK yang memiliki risiko rendah diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.  Dengan  kata  lain,  NIB  tersebut  berlaku  sebagai  identitas  dan  legalitas  usaha,  serta  SNI  dan/atau pernyataan  jaminan  halal.  Nantinya,  perizinan  tunggal  berupa  standar  nasional  Indonesia  dan  sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha. Dalam hal ini pelaku usaha harus memenuhi syarat :
a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
c. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2 miliar, dibuktikan dengan data dalam NIB;
d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun;

## ISSN 2723-4118 (Media Online) DOI 10.47065/jpm.v3i4.736
e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20. Produk berupa barang (bukan penjual/reseller).
Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
a. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
b. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1;
c. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
d. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH
2. Pernyataan pelaku usaha sesuai standar halal
Pada  kegiatan  ini  peserta  dipandu  untuk  membuka  laman  sehati.halal.go.id,  tata  cara  mendaftar  program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah sebagai berikut :
1. Buka laman ptsp.halal.go.id (aplikasi SIHALAL)
2. Buat akun dan lakukan aktivasi akun (daftarkan username dan password)
3. Login pakai username dan password yang didaftarkan
4. Pilih asal usaha Dalam Negeri (Entry: NIB)
5. Lengkapi data pelaku usaha
3. Verifikasi dan validasi pendamping PPH Usai pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." STTD bisa diunduh di aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id).
4. Penetapan halal oleh Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output, yaitu Ketetapan Halal.
5. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal UMK
Tingginya  antusias  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  mendaftarkan  sertifikat  halal,  maka self declare dinilai bisa menjadi percepatan dalam proses sertifikasi halalkhusus produk UMKM. Selain prosesnya yang cepat, biaya sertifikasi halal dengan skema self declare ini biaya Rp0 dan/atau dibiayai melalui tim pengabdian. Dengan  mengantongi  sertifikat  halal  pastinya  produk  UMKM  akan  memiliki  nilai  tambah  di  mata  konsumen. Legalitas  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  produktivitas  karena  rasa  aman  dan  nyaman  dalam  berbisnis  dan dilanjutkan  sesi  tanyajawab  seputar  NIB  (Nomor  Izin  Berusaha),  NIB,  P-IRT,  Sertifikat  Halal.  Pendampingan pengajuan  sertifikasi  halal  dari  semua  UMKM  didampingi  oleh  tim  inti  yang  sudah  bersertifikat  sebagai Pendamping Proses Produk Halal.
Hasil dari kegiatan sosialisasi dan pengurusan NIB ini memberikan  akses bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya menuju E-Catalog. Masyarakat juga semakin teredukasi tentang pentingnya NIB, NPWP, P-IRT,  Sertifikat  Halal.  Membantu  para  pelaku  UMKM  untuk  tetap  terus  menjalankan  usaha  mereka  sesuai peraturan  pemerintah  yang  ada.  Dengan  mendaftar  NIB  maka  usaha  sudah  formal  karena  teregister  dalam database apabila sudah terdata maka pemilik usaha akan lebih muda dalam mengembangkan usaha mereka.
Kendala  yang  terjadi  pada  UMKM  di  Indonesia  yaitu  belum  bisa  menerapkan  kebijakan  pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021)  diketahui  bahwa  Indonesia  memiliki  65  juta  UMKM,  tapi  hanya  1%  atau  sekitar  650.000  yang  telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya  sosialisasi  dan  pemahaman  terhadap  mekanisme  dalam  pengajuan  sertifikasi  halal  (Mulyaningsih, Ratwianingsih,  Hakim,  &  Mulyadi, 2021).  Secara  lebih  terperinci  hasil  observasi  dan  kumunikasi  awal  dengan pelaku UMKM di Kabupaten Jogoloyo Sumobito Jombang bahwa kendala yang dihadapi terkait dengan sertifiaksi halal produk ialah: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada  UMKM; (2) Pelaku UMKM  belum memahami  cara  mengajukan  sertifikat  halal  atas  produknya;  (3) Pelaku  UMKM  belum  mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

## 4. KESIMPULAN
Selama melaksanakan kegiatan di Desa Jogoloyo Sumobito sebanyak 45 pelaku usaha mikro dan kecil melalui NIB, NIB,  P-IRT,  Sertifikat  Halal,  dan  sebanyak  45  UMKM  yang  memenuhi  persyaratan  dan  terverifikasi  semuanya sebanyak 45 pelaku UMKM, dengan terbitnya Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan sampai akhir Mei nanti akan  terbit  45  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  Majelis  Ulama  Indonesia.  Pendampingan  sertifikasi  halal  ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai suatu produk dijamin kehalalan nya dan  UMKM  akan  meningkatkan  daya  saing  produknya.  Dari  pendampingan  ini  sangat  penting  edukasi  kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur self declare harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal

## ISSN 2723-4118 (Media Online) DOI 10.47065/jpm.v3i4.736
(SJPH)  sehingga  memerlukan  pendampingan  yang  intensif.  Jumlah  pendamping  proses  produk  halal  (PPH)  di daerah  harus  ditingkatkan  jumlahnya  agar  dapat  menjangkau  lebih  banyak  pelaku  usaha  mikro.  Selain  itu, diperlukan  dukungan  dan  kerjasama  semua  pihak  dalam  pendampingan  sertifikasi  halal  bagi  usaha  mikro khususnya  pada  sektor  makanan  dan  minuman.  Dengan  kegiatan  tersebut  setidaknya  bisa  membantu  dengan memberikan akses bagi para pelaku usaha di Desa Jogoloyo Sumobito untuk mendaftarkan usahanya menuju E- Catalog serta pengurusan NIB. Kegiatan pengabdian ini telah mencapai tujuan yang diharapkan, walaupun masih terdapat banyak kendala. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal Self Declain dan E-Catalog bagi para pelaku usaha di Desa Jogoloyo Sumobito. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari segi tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha serta perubahan pola pikir masyarakat mengenai sulitnya pendaftaran NIB. Setelah dilaksanakannya program-program kerja, dan diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang datang. Dan semoga desa ini bisa lebih unggul dan berkembang kearah yang lebih baik ke depannya.

## REFERENCES
5 Manfaat KKN Bagi Mahasiswa, Tak Hanya Jadi Syarat Kelulusan. (2022, Juni 12). https://www.jurnalistika.id/pendidikan/5- manfaat-kkn-bagi-mahasiswa-tak-hanya-jadi-syarat-kelulusan/
Al-Baarri,  A.  N.,  &  Nurjannah,  R.  (t.t.).  PENDAMPINGAN  SERTIFIKASI  HALAL  PADA  UMKM  HANUM  FOOD  (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD).
Bahrul Ulum Ilham. (t.t.-a). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(1). http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753 Buyung Adi Dharma, Y. A. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). Jurnal Graha Pengabdian, 1(2). http://dx.doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150
Dedy.  (t.t.-b).  UMKM  Perlu  Mengurus  Nomor  Induk  Berusaha  |  Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Diambil  25  Mei  2023,  dari https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha
E-Katalog  5.0.  (2019,  Januari  8).  Apa  saja  syarat-syarat  yang  perlu  dipenuhi  untuk  mendaftar  sebagai  penyedia  Katalog Elektronik? https://e-katalog.lkpp.go.id/faq/detail-faq/Apa-saja-syaratsyarat-yang-perlu-dipenuhi-untuk-mendaftar- sebagai-penyedia-Katalog-Elektronik
Gemala Dewi, I. I. (2022). ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA. Jurnal Hukum Al’Adl, 14(1). http://dx.do i.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870 Inilah 3 Alasan Penting Kenapa Pengusaha Wajib Punya NIB - DPMPTSP Kabupaten Cianjur | dpmptsp.cianjurkab.go.id. (2020,
Desember 14). https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/183/inilah-3-alasan-penting-kenapa-pengusaha-wajib- punya-nib.html
Lidwina Mutia Sadasri, T. O. (2018). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul. 2(1). https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/021-01 Mashud  Toarik.  (2022,  Juli  29).  Wujudkan  Pusat  Halal  Dunia  2024,  Proses  Seritifikasi  Halal  Dipermudah. https://investor.id/business/301210/wujudkan-pusat-halal-dunia-2024-proses-seritifikasi-halal-dipermudah NIB  Adalah:  Pengertian,  Manfaat  dan  Cara  Mendapatkannya — Greenpermit.  (t.t.).  Diambil  25  Mei  2023,  dari https://greenpermit.id/2021/08/19/nib-adalah-pengertian-manfaat-dan-cara-mendapatkannya/
Perbedaan Pendamping  PPH,  Auditor  Halal  &  Penyelia  Halal.  (t.t.).  Apa  Perbedaan  antara  Auditor  Halal,  Penyelia  Halal,  & Pendamping  PPH?  Diambil  25  Mei  2023,  dari  https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal- pendamping-pph/
Samsuri Samsuri, W. W. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1). http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Suwondo,  C.  B.  R.  (2013).  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa.  Jurnal Administrasi  Publik.  https://www.neliti.com/id/publications/75712/keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes- sebagai-penguatan-ekonomi-desa
Tri Retno Hariyati, W. A. (2020). PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. JAMAK: Jurnal Penagbdian Masyarakat, 3(1). https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.484
Yeni  Cahyono,  S.  H.  (2020).  PENDAMPINGAN  PENGESAHAN  PENDIRIAN,  NOMOR  INDUK  BERUSAHA,  DAN  PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI. BUDIMAS: Jurnas Pengabdian Masyarakat, 2(2). http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268
zulkarnain ridlwan. (2014). URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA.
Jurnal Ilmu Hukum, 8(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314