## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 286-298

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MAKASSAR
Nurmiati Muhiddin Universitas Sawerigading Makassar Emai: nurmiatimuhiddin821@gmail.com

## Abstrak
Eksploitasi  pada  anak  adalah  perbuatan  yang  memanfaatkan  anak  sesuai  kehendak untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  yang  dilakukan  oleh  keluarga atau  orang  lain  dan perbuatan  tersebut  mengganggu  tumbuh  kembang  fisik  dan  mental  anak.  Pada intinya,  eksploitasi  anak  yaitu  perbuatan  yang  menghilangkan  hak-hak  anak. Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi  jurnal dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka  ( library research )  yaitu  Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan teoritis.  Kedudukan  anak  yang  ditetapkan  menurut  UUD  1945  terdapat  dalam  Pasal 34 dan 28b yang mempunyai makna khusus terhadap pengertian anak adalah subyek hukum  dari  sistem  hukum  nasional,  yang  harus  dilindungi,  dipelihara  dan  dibina untuk  mencapai  kesejahteraan  anak.  Kebijakan  pemerintah  yang  komprehensif mengenai  upaya  perlindungan  anak  di  Indonesia  sebenarnya  belum  memuaskan. Padahal  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sudah  menjatuhkan  sanksi  hukum terhadap perdagangan anak yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Keputusan Menteri.
Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.

## Abstract
Exploitation  of  children  is  an  act  that  uses  children  at  will  for  their  own  interests which is carried out by families or other people and these actions interfere with the child's physical and mental development. In essence, child exploitation is an act that eliminates children's rights. This research was conducted based on literature studies with  various  journal  and  book  references  as  well  as  some  of  the  best  and  most updated articles. Library research (library research), namely research carried out by collecting  data  and  theoretical  basis.  The  position  of  the  child  as  determined according to the 1945 Constitution is contained in Articles 34 and 28b which have a special  meaning  in  the  sense  that  children  are  legal  subjects  of  the  national  legal system,  who  must  be  protected,  cared  for  and  fostered  in  order  to  achieve  child welfare.  Comprehensive  government  policies  regarding  child  protection  efforts  in Indonesia are actually not satisfactory. Even though the existing laws and regulations have imposed legal sanctions on child trafficking which are regulated in the Criminal Code (KUHP) and Ministerial Decrees.
Keywords: Child Exploitation, Human Rights, Legal Protection.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  hal  yang  paling  gencar  diteriakkan  oleh  dunia  internasional  saat  ini maraknya  pelanggaran  HAM  yaitu  eksploitasi  anak-anak.  Indonesia  sebagai  salah satu  negara  yang  menjadi  anggota  masyarakat  internasional  turut  serta  melakukan penegakan  HAM,  akar  tetapi  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Indonesia  cukup banyak sehingga untuk kasus perdagangan manusia dan eksploitasi sedikit terabaikan. Hal ini dapat dilihat di berbagai kota di Indonesia tentang anak-anak yang diculik lalu eksploitasi sebagai buruh, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pembantu Rumah Tangga (PRT) ataupun dikirim ke luar negeri, anak-anak ini di eksploitasi secara seksual dan ekonomi. (Arif Gosita, 2004: 82)
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat juga sudah membuat UU No. 39 tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakatnya  dari pelanggaran  HAM.  Pemerintah  juga  membuat  secara  khusus  Undang-Undang Perlindungan  Anak  No.23  tahun  2002,  yang  melindungi  hak-hak  anak.  Tetapi  pada kenyataannya  pelanggaran  HAM  khususnya  pada anak,  masih  terjadi,  dimana  anak- anak dijual oleh orang tuanya, atau diculik untuk diperdagangkan dan di eksploitasi. Mensosialisasikan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, sangat menentukan bagi anak Indonesia untuk mengisi kegiatan dimasa kanak- kanak  dengan  kegiatan  baik  dan  sehat.  Menggunakan  waktu  untuk  belajar  dan menuntut  ilmu  setinggi-tingginya,  sehingga  dapat  berkreasi  untuk  menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. (Eugenia Liliawati Mulijono., 1998: 182)
Penanganan  masalah  HAM  anak  bukan  hanya  masalah  pemerintah  Indonesia, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan juga tanggung jawab masyarakat internasional dengan menggunakan sarana yang ada yakni hukum Internasional dan Nasional yang berlaku antara lain:
1. Konvensi. Internasional untuk Menumpas Perdagangan orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain tahun 1949
2. Konvensi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1953
3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Kita  mengetahui  bahwa  Perlindungan  Anak  pada  Hari  Anak  Nasional  pada  23
Juli  1997,  merupakan  upaya  yang  ditujukan  untuk  mencegah,  mengentaskan  dan rehabilitasi  anak-anak  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan,  eksploitasi, penelantaran  dan  sebagainya.  Pencanangan  itu  sebagai  langkah  yang  tepat,  karena masalah  perlindungan  anak  merupakan  suatu  masalah  yang  kompleks  dan multidimensional,  yang  membutuhkan  pendekatan  multi-disiplin  serta  pendekatan multi-sektor.
Tentunya  kita  mengaharapkan  harapan  itu  telah  ditanggapi  melalui  komitmen Pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  terhadap  mutu  generasi  penerus  yang dinyatakan  melalui  Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  1997  tentang  Penyelenggaraan Pembinaan  Kualitas  Anak  yang  harus  dilaksanakan  secara  lintas  sektoral.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Perlindungan  Anak  mempunyai  prinsip-prinsip  dasar  yang  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  (the  best  interest  of  the  child  Karena  titik  berat perhatian  pada  aspek  perlindungan  anak,  maka  Pemerintah  Indonesia  memandang penting kehadiran Lembaga Perlindungan Anak, yang melibatkan semua unsur yang relevan,  baik  kalangan  pemerintah,  dan  akademisi,  sektor  swasta,  media  massa, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dalam  Penyelenggaraan  Pembinaan  Kualitas  Anak,  Instruksi  Presiden  No.  3 tahun  1997  mengkoordinasikan  secara  terpadu  pada  Menteri  Departemen  terkait sampai  kepada  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  seluruh  Indonesia.  Begitu  kompleks dan  multi-sektoral  penegakan  hokum  dan  HAM  pada  anak,  namun  semuanya  itu masih  tetap  berupa  permintaan  dan  himbauan,  karena  kenyataan  dilapangan  tindak kekerasan,  perdagangan  anak  masih  terus  berlangsung  dan  masyarakat  maupun pemerintah  belum  mampu  melakukan  pencegahan.  (Muladi.,  2005:  148).  Untuk memahami  pengertian  HAM  (human  rights)  penulis  mencoba  membahas  kata  demi kata  terlebih  dahulu,  berdasarkan  pada  pengertian  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. (Lukman Ali dan kawan-kawan, kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka). Hal ini  penulis  maksudkan  agar  didapat  pemahaman  umum  terhadap  hak  asasi  manusia tersebut.
Sedangkan hukum nasional yakni dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia
"Seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  Anugrah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Menurut Hadi Setia -Tunggal (2000:4) Pengertian hak asasi manusia adalah:
"Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri kita dan tanpa hak- hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia"
Hak-hak  Asasi  Manusia  terdiri  atas  10  bagian  berdasarkan  Undang-Undang RI No.39 tahun 1999, yakni:
1. Hak untuk hidup (Pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11- Pasal 16)
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17 - Pasal 19)
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 - Pasal 27)
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28 - Pasal 35)
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-Pasal 41)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 - Pasal 44)
9. Hak wanita (Pasal 45 - Pasal 51)
10. Hak anak (Pasal 52 - Pasal 66)
Berdasarkan beberapa hal di atas penulis mempunyai konsep tersendiri mengenai hak  asasi  manusia,  yaitu  hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  melekat  pada  sifat dasar  yang  melekat  pada  manusia  yang  tidak  dapat  direbut  atau  dimanfaatkan  oleh

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 286-298
orang lain.
Telah  dipahami  bahwa  terjadinya  eksploitasi  anak  merupakan  suatu  kajian sosiologi  hukum  yang  merupakan  suatu  kajian  yang  objeknya  suatu  fenomena hukum, tetapi menggunakan sudut pandang ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.
Sosiologi  adalah  kajian  ilmiah  tentang  kehidupan  sosial,  dan  dengan  demikian sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang perilaku  hukum (legal behavior). Misi sosiologi hukum adalah memprediksikan dan menjelaskan berbagai "legal variation", mencakup variasi tentang apa yang didefinisikan sebagai "illegal", bagaimana kasus memasuki  sistem  hukum,  dan  bagaimana  kasus-kasus  itu  diselesaikan.  Sosiologi hukum  menekankan  kajian  pada  law  in  action,  hukum  dalam  kenyataannya,  hukum sebagai  tingkah  laku  manusia,  yang  berarti  dalam  dunia  sein.  Sosiologi  hukum menggunakan  pendekatan  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  (Achmad  Ali,1998:11) Sosiologi  hukum  tidak  secara  langsung  membahas  persoalan  moral  tentang bagaimana  hukum  seharusnya  bekerja  atau  bagaimana  rumusan  keadilan  yang seharusnya (D. Black, 1972. Saduran Achmad Ali, Bundel 11;18)
Berdasarkan definisi di atas maka penulis mengambil pemahaman tersendiri atas sosiologi hukum  ialah bagian dari ilmu hukum yang di pandang dari sudut pandang sosiologis,  dimana  sosiologi  hukum  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat terhadap  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  HAM  anak  penulis  melihat  bagaimana hukum  yang  dibuat  ternyata  penerapannya  di  lapangan  kurang  mampu  untuk dilaksanakan dengan baik untuk melindungi hak-hak anak, karena ada kecenderungan dalam  masyarakat  untuk  lebih  menghargai  dan  menghormati  kekuasaan  dan  harta dibandingkan  penegakan  hukum.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  banyak  terjadi pelanggaran  HAM  anak,  karena  anak  merupakan  manusia  yang  lemah,  polos,  dan belum mengerti apa-apa. Sehingga anak-anak sering memanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka.
Melihat potensi dan kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan  sistem  hukum  atau  disebut  kedudukan  dalam  arti  khusus  sebagai  subyek hukum.  Kedudukan  anak  dalam  arti  yang  dimaksud  meliputi  pengertian  sebagai berikut:
a) Kedudukan anak menurut UUD 1945.
Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 dan  28b  ayat  Pasal  ini  mempunyai  makna  khusus  terhadap  pengertian  anak adalah  subyek  hukum  dari  sistem  hukum  nasional,  yang  harus  dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
Pengertian anak  menurut Irma   Setyowati  Soemitro.,  sebagai  berikut ketentuan  UUD  1945,  ditegaskan  pengaturan  dengan  dikeluarkan  UU  No.  4 tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak"  yang  berarti  makna  anak,  yaitu seseorang  anak  harus  memperoleh  hak-hak  yang  kemudian  hak-hak  tersebut dapat  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  dengan  wajar  baik  secara rohania, jasmaniah, maupun sosial maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. (Soemitro, Irma Setyowati, 1990:16)

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
UUD  1945  Amandemen  juga  secara  lugas  menyebutkan  dalam  Pasal  28 mengenai HAM, terutama dalam Pasal 28b ayat 2
"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
Dengan  adanya  pasal  dalam  UUD  ini  maka  hak-hak  anak  di  Indonesia  lebih terjamin dan terlindungi.
b) Perlindungan anak menurut Hukum Perdata.
Pengelompokan  anak  menurut  pengertian  hukum  perdata,  dibangun  dari beberapa  aspek  keperdataan  yang  ada  pada  anak  sebagai  seorang  subjek  hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut
a. status belum dewasa (batas, usia) sebagai subjek hukum;
b. hak-hak anak di dalam hukum perdata
Dalam  hukum  perdata  khususnya  Pasal  330,  mendudukkan  status  anak  sebagai berikut:
“Belum dewasa 'adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.... dst".
Perundang-undangan  dalam  bidang  hukum  perdata  untuk  anak  yang  kita  miliki adalah  jauh  lebih  memadai  dari  pada  bidang  hukum  pidana  untuk  anak.  Pada hakekatnya  perlindungan  anak  dalam  bidang  hukum  perdata  meliputi  banyak  aspek hukum, diantaranya:
a. Kedudukan anak
b. Pengakuan anak
c. Pengangkatan anak
d. Pendewasaan
Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak  yang  perlu  direalisasikan  dengan  ketentuan  hukum  khusus  yang  menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. (Irma Setyowati, 1990:116) Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata diatur secara garis besar antara. lain yang terdapat dalam:
a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-Undang  No.  1  tahun  2000  tentang  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk untuk Anak.
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang
e. Peraturan  Pemerintah  No.  2  tahun  1988  tentang  Usaha  Kesejahteraan  Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
f. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
g. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Sementara  anak  wajib  menghormati  orang  tua  dan  mentaati  kehendak  mereka.
Bila  anak  telah  mencapai  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut  kemampuannya, orang  tua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  itu  memerlukan bantuannya.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Pengertian  kedudukan  anak  dalam  lapangan  hukum  pidana  diletakkan  dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam anti seorang anak  yang  berstatus  sebagai  subyek  hukum  yang  seharusnya  bertanggunqjawab terhadap tindak pidana (strafbaar felt) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena  kedudukan  sebagai  seorang  anak  yang  berada  dalam  usia  belum  dewasa diletakkan  sebagai  seorang  yang  mempunyai  hak-hak  khusus.  (Maulana  Hasan Wadong., 2000: 191)
Yang  banyak  menjadi  perbincangan  adalah  terjadinya  eksploitasi  anak. Perdagangan anak  dan  eksploitasi  anak adalah  dua  hal  yang tidak  dapat  terpisahkan sebab  dimana  terjadi  perdagangan  anak  maka  di  situ  pula  terjadi  eksploitasi  hal  ini disebabkan eksploitasi anak merupakan fenomena dari perdagangan anak. Eksploitasi anak  merupakan  suatu  tindakan  yang  memanfaatkan  anak  untuk  pemenuhan kebutuhan baik itu ekonomi maupun seksual.  (Irwan Julianto., 2002: 75)

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library  research )  yaitu  Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu, jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah  semua  data  telah diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik  data  primer  dan  data sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu menjelaskan,  menguraikan,  menggambarakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan eksploitasi anak di kota makassar
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu suatu titian yang dilakukan dengan cara, membaca dan menelaah literatur-literatur, dan dokumen serta  bahan  perkuliahan  yang  berkaitan  dengan  objek  permasalahan. Data  yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau  mutahir,  wawancara,  ataupun  pengertian  baru tentang  fakta  yang  diketahui  maupun  mengenai  suatu  gagasan.  Sedangkan  data sekunder,  yaitu  bahan  pustaka  yang  berisikan  informasi  mengenai  bahan  yang diperoleh secara langsung.

## C. PEMBAHASAN
1. Eksploitasi anak dikota Makassar.
Dari  hasil  pengamatan    yang  berhasil  penulis  dapatkan  faktor-faktor  yang  erat kaitannya  dengan  perdagangan  anak,  adalah  Pemalsuan  Kartu  Tanda  Penduduk. (KTP) merupakan hal yang sangat umum di Indonesia, dan hal ini terjadi di mana saja tanpa  melihat  daerah  dan  tempat  tinggal.  Meluasnya  praktek  pemalsuan  KTP  telah mempersulit  upaya-upaya  untuk  mencegah  perdagangan  anak  dan  perempuan. Pemalsuan  KTP  telah  menjadi  bisnis  yang  menguntungkan  bagi  beberapa  oknum aparat  pemerintah.  Pendaftaran  KTP  tidak  akan  menjadi  masalah  jika  semua  orang

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
mempunyai surat kelahiran. Hal inilah yang mempermudah para agen untuk merekrut anak-anak, sebab anak-anak tidak banyak menuntut sehingga mudah dibujuk.
Usaha  pengiriman  tenaga  kerja  keluar  negeri  ini,  banyak  dimanfaatkan  oleh perusahaan-perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja. Para agen tenaga kerja rata-rata memalsukan  umur  tenaga  kerja  yang akan  dikirim  sehingga  banyak  anak-anak  yang sebenarnya  belum  layak  bekerja  dikirim.  Kondisi-kondisi  seperti  ini  justru menimbulkan kisah-kisah sedih dari para tenaga kerja yang tidak cukup umur ini.
1) Kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak Tidak  banyak  yang  penulis  ketahui  secara  jelas  mengenai  hubungan  antara kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dengan perdagangan perempuan dan anak perempuan dan anak yang seringkali dipukuli atau mendapat pelecehan dan perlakuan  seks  yang  semena-mena  (sexually  abused)  banyak  yang  akan  kabur meninggalkan  rumah  dan  bekerja  di  tempat-tempat  yang  penuh  resiko.  Kasus-kasus perempuan  dan  anak  yang  terjun  ke  dunia  prostitusi  menunjukan  bahwa  kehamilan yang tidak diinginkan, persetubuhan dengan anggota keluarga sendiri, perkosaan dan penganiayaan  fisik  merupakan  alasan-alasan  yang  mendorong  mereka  terjun  ke industri  seks.  komersial.  Sayangnya,  amat  sedikit  yang  dapat  diketahui  tentang prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kurangnya informasi  yang  ada  mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, korban tindak kekerasan sama sekali tidak mendapat jaminan  perlindungan  apabila  ia  berani  bersaksi  melawan  pelaku.  Kedua,  sanksi hukum  hanya  bisa  dijatuhkan  kepada  pelaku  apabila  korban  melaporkan  tindak kekerasan  yang  dialaminya  kepada  pihak  yang  berwajib.  Ketiga,  korban  perkosaan pada  umumnya  enggan  dan  malu  untuk  menceritakan  kepada  orang  lain,  apa  yang dialaminya.  Analisis  terhadap  laporan  media  masa  menunjukan  bahwa  mayoritas pelaku  tindak  kekerasan  adalah  orang  yang  relatif  dekat  dengan  korban  dan  hanya sedikit  yang  mau  menceritakan  tindak  kekerasan  yang  dialaminya  segera  setelah kejadian tersebut berlangsung.
2) Konflik sosial dan perang
Dewasa  ini  Indonesia  sedang  berada  dalam  masa  transisi  politik  yang  penuh gejolak, dari pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintah yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini masih ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai  daerah  sehingga  banyak  orang  terusir  dari  daerahnya  (menggungsi)  dan tidak kurang juga anak-anak ikut mengalaminya akibat dari konflik ini.
3) Pendidikan
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  selain  kurang  memadai,  juga  kurangnya perhatian  pemerintah  terhadap  rakyat  yang  kurang  mampu  sehingga  makin  banyak anak  putus  sekolah  karena  tidak  mampu  membayar  atau  sama  sekali  tidak  pernah mengecam pendidikan. Sehingga akibat kurangnya pengetahuan menyebabkan anak- anak  ini  menjadi  korban  trafficking.  Anak-anak  Indonesia  setelah  putus  sekolah banyak yang dipekerjakan oleh orang tuanya sebagai buruh pabrik.
Pelanggaran  Hak  Asasi  Anak  di  Indonesia  setiap  tahun  makin  meningkat.  Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap penanganan masalah

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
pelanggaran  hak  azasi  anak.  Pada  akhirnya  Indonesia  menjadi  sorotan  dunia Internasional  karena  besarnya  kasus  pelanggaran  hak  anak  di  Indonesia,  yang merupakan  peringkat  ketiga  dunia  dalam  kasus  perdagangan  anak.  Penulis  yakin apabila  dunia  Internasional  terus  melakukan  penekanan  terhadap  Indonesia,  maka pemerintah  pasti  akan membuat  suatu  Undang-Undang  Perdagangan  Anak  sehingga setiap  pelaku  akan  ditindak  sesuai  dengan  aturan  tersebut,  sehingga  juga  dapat membantu  menekan  kasus  eksploitasi  anak.  Maka  pelanggaran  hak  asasi  ini  akan menurun,  walaupun  untuk  menghilangkannya  adalah  hal  yang  sedikit  mustahil. Perubahan  globalisasi  dunia,  Indonesia  tidak  luput  dari  pengaruh  keterbukaan  dan kemajuan di' berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di  berbagai  aspek  tersebut  membawa  perubahan  pula  dalam  segi-segi  kehidupan sosial dan budaya yang di pacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari  perubahan  dan  kemudahan  tersebut  menjadi  konsekuensi  bagi  munculnya permasalahan-permasalahan  sosial  termasuk  pada  anak.    Fakta  dari  proyeksi  ini adalah  banyaknya  kasus-kasus  sodomi  pada  anak  di  berbagai  kota  besar  yang dilakukan oleh para turis yang paedofil (kelainan orientasi seksual).
Dalam perdagangan anak, trafficking untuk pelacuran merupakan alasan terbesar. Berbagai  hasil  studi  mengungkapkan  bahwa  orang-orang  yang  dekat  dengan  korban seperti  orang  tua,  saudara,  guru  maupun  tetangga  merupakan  orang-orang  yang terlibat trafficking maupun eksploitasi terhadap anak.
Dari  wawancara  menghasilkan  temuan-temuan  yang  menunjukkan  bahwa  pada umumnya anak di perdagangkan dengan maksud
a) untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
b) untuk dijadikan pengemis
c) untuk dijadikan pembantu rumah tangga
d) untuk di manfaatkan dalam perdagangan narkoba
1) Anak-anak yang dilacurkan.
Pemanfaatan  anak-anak  dalam  industri  seks  komersial  memiliki  sejarah  panjang. Hull  et  al.  1997  mengungkapkan  bahwa  secara  tradisional  perempuan  sudah  masuk ke  industri  seks  sejak  mereka  masih  berusia  sangat  muda.  Hal  ini  tidak  pernah dipandang  sebagai  masalah  sosial  karena  anak-anak  perempuan  di  pedesaan, khususnya di pulau Jawa, pada umumnya menikah di usia dini (12-18 tahun). Dewasa ini,  industri  seks  telah  menjelma  dalam  berbagai  bentuk.  Walaupun  hingga  saat  ini jasa  pelayanan  seks  yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  dan  ditawarkan  di lokalisasi  atau  kompleks-kompleks  pelacuran  masih  dapat  di  peroleh,  layanan  seks komersial di luar lokalisasi tetap saja marak, biasanya secara sembunyi-sembunyi, di berbagai tempat seperti di perumahan, hotel, bar, restoran, diskotek, salon kecantikan, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencang.
Tidak semua anak yang dilacurkan berasal dari desa. Anak kota pun ada juga yang dijadikan  pekerja.  seks.  Beberapa  dari  mereka  bahkan  berasal  dari  keluarga  yang cukup berada. Permintaan akan seks dengan anak sudah ada sejak dahulu. Pemicunya adalah mitos-mitos seputar keperawanan.
Krisis  moneter  yang  berkepanjangan  dan  lesunya  perekonomian  menyebabkan

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
banyak  keluarga  kehilangan  sumber  pendapatannya.  Dalam  kondisi  seperti  ini pelacuran  dianggap  memberikan  kesempatan  yang  lebih  baik  kepada  perempuan untuk mendapatkan uang.
Anak-anak  yang  direkrut  dari  desa  biasanya  terbujuk  oleh  janji-janji  palsu  oleh para agen untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik, rumah makan, konveksi, apalagi jika orang tua si anak sudah terlibat utang dengan agen tersebut sehingga merelakan anak mereka  untuk  pergi  kerja  sehingga  ekonomi  mereka  biasa  baik.  Biasanya  anak  baru mengetahui  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  jika  sudah  sampai  di  tujuan  (kota)  lalu mereka di jual ke germo-germo atau dipekerjakan di bar, diskotek, karaoke, dan panti pijat  untuk  melayani  tamu-tamu  dan  jika  mereka  menolak  atau  mencoba  untuk melarikan  diri  maka  mereka  akan  disiksa.  Anak-anak  ini  terpaksa  melakukan pekerjaan  tersebut  karena  takut  dan  para  germo  ini  memakai  alasan  bahwa  mereka berutang  banyak  pada  germo  untuk  biaya  akomodasi,  makan,  dan  lain-lainnya  yang harus mereka lunasi dengan cara bekerja pada germo-germo ini sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Perekrutan  pekerja  seks  di  Indonesia  atau  di  negara  lain  biasanya  terjadi  dengan menggunakan alasan klise, yaitu untuk dipekerjakan di perusahaan dengan gaji besar atau  jadi  pembantu  rumah  tangga.  Secara  jelas  korban-korban  ini  tidak  diketahui secara  pasti  karena  adanya  agen-agen  besar  yang  dilindungi  aparat-aparat  sehingga sulit dilacak, rata-rata korbannya juga sudah tidak lagi menghiraukan pekerjaan yang mereka  lakukan,  yang  mereka  pikirkan  hanya  keluarga  mereka  dapat  hidup berkecukupan  di  desa,  juga  para  korban  malu  jika  keluarga  mereka  mengetahui sampai mengetahui pekerjaan mereka yang sebenarnya.
2) Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga Menjadi  pembantu  rumah  tangga  merupakan  pekerjaan  termudah  yang  dapat dilakukan  anak  perempuan  desa  yang  tidak  berpengalaman  dan  tidak  atau  kurang berpendidikan  dan  yang  orang  tuanya  tidak  mempunyai  cukup  biaya  untuk menyekolahkannya  atau  melanjutkan  sekolahnya.  Seringkali  bekerja  di  kota  besar menjadi  obsesi  banyak  kaum  muda  di  pedesaan.  Anak-anak  yang  dilibatkan  dalam perdagangan narkoba
3) Anak-anak yang dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan eksploitatif lainnya Pemanfaatan  anak  untuk  bekerja  di  jermal  (anjungan  penangkap  ikan  lepas pantai) sudah mendapat sorotan tajam masyarakat internasional yang peduli hak-hak anak sejak dulu. Biasanya anak-anak ini direkrut atau dibawa oleh orang tua mereka dari desa-desa.

## 2. Perlindungan terhadap eksploitasi  anak
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak-hak  Anak  pada  tanggal  25  Agustus 1990  dengan  Keputusan  Presiden  No.  36  tahun  1990.  Sebagai  tindak  lanjut, pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-hak Anak di  dalam  indikator-indikatornya.  Dalam  Propenas  kelangsungan  hidup,  tumbuh kembang,  perlindungan,  perlindungan,  dan  partisipasi  anak  yang  salah  satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Kebijakan pemerintah yang komprehensif mengenai upaya perlindungan anak di Indonesia  sebenarnya  belum  memuaskan.  Padahal  peraturan  perundang-undangan yang  ada  sudah  menjatuhkan  sanksi  hukum  terhadap  perdagangan  anak.  Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 menyebutkan bahwa:
"Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  cukup  umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
Ada  beberapa  beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang  dapat  digunakan  untuk memerangi eksploitasi seksual yaitu:
a) Pasal  287  (1)  barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum  15  tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  ternyata,  bahwa  belum  mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
b) Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ke-3) barang siapa  membujuk  seseorang  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga, bahwa  umurnya  belum  15  tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  ternyata,  bahwa belum  mampu  dikawin,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
c) Pasal  292,  orang  yang  belum  cukup  umur,  yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa  belum  cukup  umur,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun
Perangkat  hukum  lain  adalah  Keputusan  Menteri  no.  KEP-204/MEN/1999
Departemen  Tenaga  Kerja,  yang  menggantikan  Peraturan  Menteri  sebelumnya  No. PER-02/MEN/1994  tentang  Penempatan Pekerja  Kontrak  Indonesia  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dan  Peraturan  Menteri  No.  KEP-44/MEN/1994  tentang Pedoman  Umum  Penempatan  Tenaga  Kerja.  Keputusan  menteri  yang  baru  ini memberikan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif mengenai perekrutan calon pekerja  dan  juga  memberikan  kriteria  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak di bidang  perekrutan  dan  penempatan  tenaga  kerja  (pemasok  tenaga  kerja).  Untuk melengkapi  keputusan  ini,  Menteri  Tenaga  Kerja  telah  menerbitkan  Pedoman Penempatan  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri  (Depnaker,  1999/2000).  Disamping  itu, Asosiasi  Penyalur  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  juga  telah  menerbitkan  dan menyebarluaskan  pedoman  operasional  bagi  para  penyalur  jasa  tenaga  kerja Indonesia yang menjadi anggotanya.
Tidak  banyak  yang  dapat  dikatakan  mengenai  tanggapan  pemerintah  terhadap pelanggaran hak anak dan perempuan karena masalah ini belum secara resmi diakui sebagai  masalah  nasional.  Secara  umum  negara  mengakui  bahwa  kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab yang paling signifikan dalam kasus anak yang berada  dalam  kondisi  sulit.  Untuk  menanggapi  masalah  ini,  pemerintah  telah memprakarsai sejumlah program, misalnya program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)  yang  diperkenalkan  tahun  1997  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman (kredit)  mikro  bagi  keluarga-keluarga,  berpenghasilan  rendah  untuk  membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan:
a) Bahwa yang menjadi Faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak yakni karena  keterbatasan  ekonomi.  Faktor  lain  Yang  menyebabkan  pelanggaran hak-hak anak ialah pendidikan, kekerasan rumah tangga.
b) Pola-pola  perekrutan  dan  para  pelaku  yang  terlibat  di  dalamnya,  hal  ini disebabkan  pemerintah  masih  menganggap  bahwa  masalah  HAM  anak  ini belum  menjadi  masalah  nasional  dan  juga  adanya  aparat  pemerintah  yang terlibat dalam perdagangan dan eksplotasi anak.
2. Saran: Memperhatikan  keadaan  serta  Kondisi  anak  sangat  menyedihkan,  sehingga menimbulkan berbagai hal yang sangat merugikan kehidupannya. Bagaimanapun juga  anak-anak  itu  merupakan  korban  atas  ketidakberdayaannya  sekaligus pelanggaran negara atas Implementasi hak-hak anak. Keadaan dan kondisi anak- anak  merupakan  ukuran  seberapa  besar  kepedulian  negara  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya.  Produk  hukum  dalam  upaya  memberikan  perlindungan anak,  juga  telah  mewarnai  kebijakan  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 286-298

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali., 1990, Mengembara di Belantara Makassar : UNHAS. 1998, _______________ Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta; IKAPI-PT. Yarsif Watampone
Ali, Lukman, dkk, Kamus Besar Bahasa Kedua , Jakarta; Balai Pustaka 1991 Ahmad  Sofian,  Agus  Susanto,  Emil  W  Aulia  2004, Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak  Jermal ,  Yogyakarta:  kerjasama  Pusat  dan  Kependudukan  UGM  dan Ford Foundation.
Arif  Gosita.,  2004, Masalah  Perlindungan  Kumpulan  Karangan ],  Jakarta:  Bhuana Ilmu Populer
Bismar  Siregar,  Abdul  Hakim  G.N.,1986, Hukum-hukum  dan  Hak  Anak ,  Jakarta; Rajawali
Catherine Hawkins., 2000 Copyright Law, Copyright material , Sydney: UTS. Darwan Prinst., 2001, Sosialisasi dan  Desiminasi  Penegakan  Hak  Asasi
Manusia , Aditya Bakti. Eugenia  Liliawati  Mulijono.,  1998, Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perlindungan Anak , Jakarta.
Harvarindo.  Hull,  t.,  Sulistyaningsi,  G.W  1997,  Pelacuran  di  Indonesia:  Sejarah  dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka. harapan dan Four Foundation
Farid,  M.  &  Anwar,  J.1999, Anak  Yang  Membutuhkan  Perlindungan  Khusus  di Indonesia…...Situasi .  Jakarta:  Kerjasama  PKPM  Unika  Atma  Jaya Departemen Sosial, dan UNICEF.
Irwan Julianto., 2002, Anak-anak yang dilajurkan Masa Depan Yang Tercampakkan , Surakarta Yas. Kakak Pustaka Pelajar.
Irwanto,  Kantor  Perburuhan  Internasional.,  2001, Perdagangan  Anak  di  Indonesia, Jakarta ILO kerjasama FISIP-UI.
Jan Rammelink., 2003, Hukum Pidana , Jakarta Gramedia. Lientje  Setyowati.,  Sumarni  D.W.,  2004. Pelecehan  Tenaga  Kerja  Perempuan, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation
Lembaga  Advokasi  Buruh  Migran  Indonesia  Solidaritas  Perempuan.,  1999, HAM Dalam  Praktek  Panduan  Melawan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak , Jakarta: GAATW.
Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Indonesia  Untuk  Keadilan. Hak  Asasi  Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah . Jakarta: Pustaka Harapan, 2001. Maulana  Hasan  Wadong.,  2000, Pengantar  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan Anak , Jakarta: Grasindo. Muhammad  Joni.,  1999, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti. Muladi., 2005, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat , Bandung Refika Aditama.
Moch.  Faisal  Salam.,  2001, Hukum  Acara  Pidana  Dalam .  Teori  dan  Praktek,

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Bandung: IKAPI-Mandar Maju. Perpustakaan  Nasional  RI.,  2001, Hak  Asasi  Manusia  Kaum  Perempuan  langkah Demi Langkah , Jakarta: LBH-APIK