HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 73-80. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58125

## ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA (PSPB) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1983-1993
Dhioatmaja Megafajari1, Umasih, Nur’aeni Marta Prodi. Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta Correspondence: hyogayoga@gmail.com

## Abstract
In this research,  analysing about the way of implementing the learning of the National Struggle History Education (PSPB) subject in Junior High Schools (SMP) with historical studies will be presented. This article discuss about determination of PSPB subject in 1984 curriculum, implementation of PSPB learning in the school, and the material being taught in the PSPB learning. This Result show that the materials were taught in the PSPB subject learning in the form of the struggle of the Indonesian military in the suppress the rebellion that could threaten the Unity of Indonesian people. Until 1993, the PSPB subject was declared as the failed subject cause of the impact from people’s protest because people’s doubt about the historical facts of the national struggle of Indonesian.
Keywords: history of education; historical studies;  national struggle.

## Abstrak
Dalam penelitian ini, analisis tentang masa pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan studi historis akan dipaparkan. Artikel ini membahas tentang penetapan PSPB dalam kurikulum 1984, pelaksanaan pembelajaran PSPB di sekolah, dan materi yang diajarkan dalam pembelajaran PSPB. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa materi yang diajarkan dalam pembelajaran mata pelajaran PSPB berupa perjuangan militer Indonesia dalam menghadapi pemberontakan yang dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia. Hingga 1993, mata pelajaran PSPB dinyatakan sebagai mata pelajaran yang gagal karena dampak dari aksi protes masyarakat yang disebabkan karena keraguan masyarakat tentang fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : Pembelajaran Sejarah; Pendidikan Sejarah; Perjuangan Bangsa.
To cite this article: Megafajaril, D., Umasih., & Marta, N. (2023). Analisis pelaksanaan pembelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb) di sekolah menengah pertama 1983-1993. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6 (1), 73-08. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58125
Naskah diterima : 7 Januari 2023, Naskah direvisi : 20 Maret 2023, Naskah disetujui : 30 April 2023
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Dhioatmaja Megafajari, Umasih, Nur’aeni Marta
Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama 1983-

## 1993)

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tidak pernah melupakan yang namanya sejarah atau peristiwa masa lampau. Akan tetapi, pengetahuan tentang kesejarahan tidak luput dari apa yang bernama Pendidikan dan juga Kurikulum. Pendidikan adalah hal yang sangat diperlukan bagi umat manusia, baik pendidikan jasmani dan juga rohani. Pendidikan merupakan aspek yang amat penting dalam kehidupan, hal ini dikarenakan besarnya peran dan dampak positif yang ditimbulkan dari majunya suatu sistem pendidikan. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan yakni keberadaan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek dilapangan. Karena itu kurikulum di sini memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta pedoman cara penyelenggaraan pendidikan yang baik (Sukatin & Pahmi, 2020).
Perubahan kurikulum terjadi seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman dimana kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum nasional di Indonesia dibuat berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya terletak pada tujuan Pendidikan dan pendekatan untuk mewujudkannya. (Wahyuni, 2015).
Sedangkan kurikulum dibentuk dan disusun dengan tujuan untuk melengkapi pendidikan itu sendiri. Dalam dunia Pendidikan, kurikulum sangatlah penting. Tanpa kurikulum yang tepat, peserta didik tidak akan mendapatkan sasaran pembelajaran yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum dalam dunia terus mengalami perubahan, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada zamannya masing-masing. (Kurniasih, 2021).
Artikel ini membahas tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa (PSPB) yang merupakan bidang studi yang mengajarkan kepada peserta didik tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial dan mendorong peserta didik untuk berpihak kepada nasionalis, patriotis, dan memiliki jiwa semangat juang 1945 dan anti terhadap paham Komunis, Marxisme, dan Leninisme. Bidang studi PSPB merupakan bidang studi yang berlaku dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
Ide pembentukan mata pelajaran PSPB baru muncul pada tahun 1982,  atas rasa kekhawatiran Presiden Soeharto atas kurangnya semangat wawasan kebangsaan dan juga jiwa
bela Negara, serta kurangnya pengalaman rasa cinta tanah air yang dialami oleh generasi muda dalam masyarakat Indonesia (Moedjanto, 1983). Tetapi atas kehendak Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) tahun 1983 melalui TAP MPR No. II. Tahun 1983 menyatakan bahwa mata pelajaran PSPB menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan tidak bernaungan dengan Sejarah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS Sejarah).
Sementara itu rencana penyusunan mata pelajaran PSPB sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dimulai dari terjadinya Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) tahun 1974. Pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa meletusnya demonstrasi dari masyarakat kaum muda karena minimnya pengetahuan mereka tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu Pemerintah Orde Baru merencanakan untuk mendaftarkan PSPB sebagai mata pelajaran umum dalam kurikulum 1975. (Rizal, 2022).
Mata pelajaran PSPB ini didaftarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri’. Tidak bernaungan dengan bidang studi IPS Sejarah dari dimulainya pelaksanaan kurikulum 1984. Namun demikian PSPB ini sudah disahkan melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR RI Nomor II/MPR/Tahun 1983. Menurut GBHN, mata pelajaran PSPB bertujuan untuk meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Perjuangan 1945 (Moedjanto, 1983).
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) adalah mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran wajib di jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas pada masa Orde Baru di bawah Kepresidenan Soeharto. Menurut catatan dari berbagai sumber, masuknya mata pelajaran PSPB dalam kurikulum 1984 dilatarbelakangi oleh adanya rasa ketidakpuasan Presiden Soeharto terhadap kurikulum 1975. Pada saat itu mata pelajaran PSPB belum didaftarkan dalam daftar mata pelajaran kurikulum 1975 dan peserta didik masih mempelajari bidang studi IPS Sejarah (Kristina, 2021).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nugroho Notosusanto mengeluarkan kurikulum baru yang memasukkan PSPB sebagai mata pelajaran wajib. Nugroho mengatakan bahwa PSPB ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program Pendidikan Pancasila. Program Pendidikan Pancasila merupakan program yang berisi tentang mata pelajaran bersifat nasionalis dan Pancasilais seperti Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam rangka mencapai tujuan seperti yang dimaksudkan, maka kedudukan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) ditetapkan sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri yang merupakan bagian
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 73-80. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58125
terpadu dari program Pendidikan Pancasila dan Program inti,” (GBHN, 1984).
Mata pelajaran PSPB mulai dilaksanakan di Sekolah pada tahun ajaran 1984/1985. Namun, mata pelajaran ini hanya dilaksanakan selama 10 tahun. Pada tahun 1993, PSPB dinyatakan mata pelajaran yang gagal karena bentuk protes dari Masyarakat akan keraguan mereka tentang kebenaran dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berakhir dengan mundurnya Fuad Hasan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. (Kristina, 2021).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulisan artikel ini cenderung berbeda dari penulisan tentang PSPB sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang  pelaksanaan pembelajaran dari mata pelajaran PSPB di SMP dari tahun 1983 sampai dengan 1993. Sedangkan kajian lain yang menulis tentang PSPB sebelumnya mendeskripsikan tentang dekonstruksi sejarah Indonesia di masa Orde Baru dan juga mendeskripsikan tentang Buku Teks pelajaran PSPB untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).
Penelitian sebelumnya yang mengkaji PSPB ditulis oleh Anzar Abdullah tahun 2007. Abdullah (2008) menulis tentang bagaimana perkembangan Kurikulum di Indonesia yang merupakan bagian dari kepentingan politik birokrasi, serta tanggapan guru dan pihak sekolah dalam menyikapi pergantian kurikulum.  Riset lainnya dilakukan oleh Aulia Novemy (2016) yang membahas tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai buku teks untuk kelas 4 Sekolah Dasar (SD). Adeliya Putri & Hudaida (2021) membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum 1947 sampai 2013 secara umum. Hari Naredi (2019) mendeskripsikan tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang mengalami dekostruksi di Masa Orde Baru.
Penentuan tempat dari penelitian ini adalah letaknya di Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena kerap peneliti lain lebih cenderung menggunakan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai tempat penelitian dibandingkan dengan SMP. Mengingat pembelajaran PSPB mulai dilaksanakan dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga tingkat perguruan tinggi.

## METODE
Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah atau pendekatan historis. Metode Penelitian Historis merupakan metode penelitian yang menarasikan tentang apa yang berkaitan dengan kesejarahan dan peristiwa masa lampau. Metode Penelitian Historis juga merupakan jenis metode penelitian yang serupa dengan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi,
dan wawancara (Kuntowijoyo, 2013). Alasan penulisan artikel ini menggunakan metode historis karena penelitian ini mengacu pada peristiwa yang terjadi pada waktu yang lampau. Metode penelitian historis ini memiliki empat langkah, yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2013).
Sumber primer yang diperoleh peneliti berupa dokumen tentang pemilihan tim penyusun isi pelajaran PSPB yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan wawancara terhadap guru yang pernah mengajar bidang studi PSPB di SMP Negeri 194 Jakarta sebagai contoh pelaksanaan di sekolah mulai tahun 1984 hingga 1993. Sedangkan data lainnya berupa buku teks PSPB untuk tingkat SMP dan sederajat tahun 1984. Tahap kritik sumber yang merupakan penilaian atau tahap pengujian untuk sumber seperti  isi dokumen pelaksanaan pembelajaran PSPB di SMP, hasil wawancara terhadap mantan guru pelajaran PSPB di SMPN 194 Jakarta, dan buku pelajaran PSPB. Hal ini dimaksudkan agar sumber valid dan sesuai dengan topik penelitian. Interpretasi adalah sebuah penafsiran, dimana substansi dari penelitian tesis perlu ditafsir kembali agar peneliti dapat memahami substansi dari penelitian tesisnya. Sumber yang telah terkumpul, mulai dari sumber tulis seperti isi dokumen pelaksanaan pembelajaran PSPB, buku pelajaran PSPB jenjang SMP yang diperoleh penulis, dan sumber lisan seperti jawaban dari narasumber dapat dikaji kembali subtansinya agar penulis memahami isi dari sumber tentang pelajaran PSPB tersebut  (Kuntowijoyo, 2013).
Tahap berikutnya adalah historiografi. Historiografi merupakan cara untuk mendeskripsikan suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang diperoleh tentang pelaksanaan pembelajaran PSPB. Penulisan artikel ini merupakan penulisan yang bersifat historiografi, karena mata pelajaran PSPB merupakan mata pelajaran yang pernah dilaksanakan di masa lampau, dan penulisan ini juga menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran bidang studi PSPB di sekolah pada masa Orde Baru (Kuntowijoyo, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Penetapan mata pelajaran PSPB pada Kurikulum 1984
Latar belakang mata pelajaran PSPB ditetapkan sebagai daftar mata pelajaran kurikulum 1984 dimulai dari terjadinya demonstrasi yang dilakukan masyarakat pada Peristiwa Malari. Kondisi ini memunculkan sebuah ide tentang mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang dinilai Pemerintah Orde Baru dapat mengurangi jumlah

## Dhioatmaja Megafajari, Umasih, Nur’aeni Marta
Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama 1983-

## 1993)
masyarakat yang melakukan demonstrasi (Rizal, 2022). Rencana  Pemerintah Orde Baru yang mengatakan bahwa PSPB akan didaftarkan sebagai mata pelajaran kurikulum 1975 pada tahun 1982. Tetapi ditetapkannya PSPB dalam daftar mata pelajaran kurikulum 1984 disebabkan oleh rasa ketidakpuasan Presiden Soeharto karena mata pelajaran PSPB belum didaftarkan dalam mata pelajaran kurikulum 1975. Pada saat itu sejarah masih bagian dari ilmu pengetahuan sosial (IPS). Nugroho Notosusanto, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai Menyusun Kurikulum baru sebagai Penyempurna dari Kurikulum 1975. Mata pelajaran PSPB ditetapkan melalui TAP MPR No. II/Tahun 1983. Namun, mata pelajaran PSPB mulai dilaksanakan baru pada tahun 1984 dan terdaftar sebagai mata pelajaran kurikulum 1984. (Moedjanto, 1983).
Tabel 13.2. Daftar mata pelajaran dalam Kurikulum 1984 di SMP Untuk Pendidikan Umum tahun 1984
Bidang Studi Alokasi Waktu Pendidikan Agama 2 jam Pendidikan Moral Pancasila 2 jam Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 2 jam Pendidikan Jasmani 3 jam Pendidikan Seni 2 jam Tabel 13.3. Daftar mata pelajaran dalam Kurikulum 1984 di SMP untuk Pendidikan Akademik tahun 1984 Bidang Studi Alokasi Waktu Bahasa Indonesia 5 jam Bahasa Inggris 4 jam Bahasa Daerah 2 jam IPS 4 jam Matematika 6 jam IPA 3 jam Tabel 13.4. Daftar mata pelajaran dalam Kurikulum 1984 di SMP untuk Pendidikan Keterampilan tahun 1984 Bidang Studi Alokasi Waktu Pendidikan Keterampilan 4 jam Sumber : 50 Tahun Pendidikan di Indonesia, 1995.
Mata pelajaran PSPB didaftarkan sebagai mata pelajaran umum dalam kurikulum 1984 menggantikan mata pelajaran IPS Sejarah. Pemerintah Orde Baru meyakini, dengan adanya mata pelajaran PSPB, maka masyarakat tetap mempercayai kepada ideologi Pancasila dan melawan paham Komunisme. Lalu, masyarakat juga akan memahami bagaimana para Pahlawan  Nasional yang berjuang melawan Kolonialis dan Imperialis (Moedjanto, 1983).
Pemerintah Orde Baru menilai bahwa kelebihan dari kurikulum 1984 adalah kurikulum sebagai penyempurna dari kurikulum 1975 yang dinilai sebagai kurikulum yang gagal karena masyarakat belum memahami tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, dan lebih cenderung mempelajari sejarah umum. Tujuan adanya mata pelajaran PSPB ini agar masyarakat sadar akan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia tersebut.(Moedjanto, 1983).
Beberapa sejarawan dan para ahli menanggapi tentang adanya pelajaran PSPB yang  sebagian menanggapi dengan positif dan ada juga yang memiliki tanggapan negatif. Prof. Darji Darmodihardjo SH selaku Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Umum (PDPMU) menanggapi secara positif bahwa adanya mata pelajaran PSPB mampu melampaui kasus kekurangan guru di Indonesia dan dapat meningkatkan daya mutu dan meningkatkan kesempatan belajar peserta didik, khususnya Sekolah Dasar dan Menengah. (Kompas, 1983).
Agar penetapan pembelajaran mata pelajaran PSPB berjalan dengan baik tanpa hambatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nugroho Notosusanto mulai menentukan Tim Penyusun isi mata pelajaran PSPB, mulai dari Ketua hingga anggota Penyusunnya. Mulai dari Mendikbud menunjuk Sejarawan dan dosen dari program studi Pendidikan sejarah IKIP Jakarta yaitu Prof. Dr. Conny Semiawan sebagai ketua penyusun,  Dra. Darmiasti sebagai sekretaris I, dan Dra. Yuke Idrati sebagai sekretaris II, serta menunjuk enam anggota penyusun mulai dari Drs. Tanu Suherly, Agus F. Tangyong, MA., Drs. S. Belen, Drs. Yusmar Basri, Drs. Ariwiadi, dan Drs. L.J. Moleong, MA. (ANRI, 1985).

## 2.  Pelaksanaan Pembelajaran PSPB di SMP
PSPB diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik mulai dari pola pikir kanak-kanak menjadi pola pikir dengan jiwa nasionalis dan pola pikir anti komunis. (McGregor, 2008). Kenakalan di lingkungan Sekolah yang menjadi permasalahan besar pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran adalah bolos sekolah. Penyebab banyak terjadinya tawuran dan perkelahian antar peserta didik dikarenakan kurangnya rasa rela berkorban antar bangsa Indonesia.  Fenomena perkelahian dengan teman atau antar sekolah selalu dilakukan remaja di luar jam-jam sekolah. Perkelahian umumnya terjadi karena ketersinggungan antar remaja.
Perkelahian antar remaja dimulai dari konflik internal antar peserta didik, perebutan popularitas, pembelaan kelompok, dan lain-lain.  Kenakalan peserta didik di lingkungan sekolah yang dianggap meresahkan masyarakat dan pemerintah orde baru karena dinilai tidak mencerminkan sikap semangat juang 45 dan tidak memiliki
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 73-80. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58125
rasa rela berkorban antar sesama bangsa Indonesia (Sit, 2012).
Menurut Nugroho Notosusanto selaku sejarawan Pusat Sejarah TNI dan pencetus mata pelajaran PSPB, pelaksanaan pembelajaran PSPB harus diajarkan kepada anak usia remaja tahap awal seperti jenjang SMP dan sederajat. Peserta didik SMP cenderung memerlukan ilmu pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir mereka hingga akhirnya diyakini pemerintah Orde Baru dapat mengurangi tindakan-tindakan yang dinilai anarkis, seperti demonstrasi, konflik antar bangsa Indonesia. (Moedjanto, 1983).
Perbedaan dari pelaksanaan pembelajaran PSPB di SMP dengan pelaksanaan pembelajaran PSPB di SD dan SMA dapat dilihat dari cara guru memberi tugas kepada peserta didik. Hasil wawancara dengan Ibu SY selaku mantan guru bidang studi PSPB di SMP Negeri 194 Jakarta tahun 1985, mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran PSPB di SD dan SMP dilaksanakan dengan cara kerap memanfaatkan fasilitas berupa Museum dan Monumen. Metode tersebut bertujuan agar peserta didik memahami tentang perjuangan bangsa Indonesia, sedangkan pelaksanaan pembelajaran PSPB untuk tingkat SMA dituntut untuk mempelajari PSPB lebih mendalam seperti pemahaman tentang ideologi yang ada di Indonesia.
Beberapa peserta didik di sekolah kerap mengalami hal yang membosankan ketika belajar sejarah di sekolah pada saat itu. Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa pelajaran PSPB tidak hanya mengandalkan segi kognitif saja, melainkan juga segi afektif. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan merevisi buku pelajaran sejarah agar peserta didik dapat tertarik untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa (Kompas, 1983).

## 3.  Materi PSPB Jenjang SMP
Pada tahun 1984, materi yang telah disusun oleh kemendikbud dan diajarkan dalam pelaksanaan pembelajaran PSPB untuk jenjang SMP dan sederajat adalah dimulai dari Kelas 1 SMP mempelajari tentang perjuangan TNI dalam menumpas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Gerakan 30 September PKI tahun 1965. Dalam buku Penuntun Pelajaran PSPB dideskripsikan bahwa pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965, PKI mulai melaksanakan Gerakan perebutan kekuasaan dengan sebutan nama Gerakan 30 September yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI karena Gerakan 30 September tersebut merupakan Gerakan yang di dalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah yang berkaitan dengan pengkhianatan PKI ini diajarkan kepada peserta didik dengan sudut pandang TNI Angkatan darat dan sudut pandang dari pihak keluarga dari 7 pahlawan revolusi
tersebut tanpa ada sudut pandang dari pihak keluarga anggota PKI (Saleh, 1984).
Kelas 1 SMP juga  mempelajari  tentang perjuangan rakyat berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan juga memulihkan kesetabilan pemerintah Republik Indonesia, dengan cara menumpas sisa-sisa anggota PKI yang melarikan diri ke wilayah Blitar Selatan yang disebut sebagai Operasi Trisula tahun 1965 hingga lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) tahun 1966. Materi yang disajikan cenderung berpihak pada pemerintah karena mendeskripsikan pihak Orde Baru berada di pihak yang baik, dan Supersemar merupakan Surat Perintah yang sah oleh negara (Saleh, 1984).
Kelas 2 SMP mulai mempelajari tentang Deklarasi Bangkok tahun 1967. Hal ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia pihak Orde Baru dalam memulihkan hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia yang disebut sebagai pembentukan Assosiation of Southeast Asian Nation (ASEAN). Pihak Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, Adam Malik, pihak Filipina diwakilkan oleh Narciso Ramos, pihak Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, dan Singapura diwakilkan oleh Rajaratnam. Pembentukan ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan Kerjasama diantara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (Saleh, 1984).
Materi kelas 2 SMP juga mempelajari sepak terjang konflik di Provinsi Timor-Timur. Konflik tersebut merupakan bagian dari perjuangan pihak TNI dalam menumpas Gerakan FREETILIN yang berhaluan ideologi komunisme di Timor Timur. Penyajian materi menggunakan sudut pandang pihak TNI tanpa ada sudut pandang dari masyarakat Timor itu sendiri. Pada tahun 1975, Wilayah Timor Timur mengumumkan kemerdekaan dari tangan penjajahan Portugis dan menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Provinsi Timor Timur. Gerakan Paramiliter yang dinamakan sebagai FREETILIN mulai mengganas dan melakukan perlawanan terhadap NKRI agar dapat memerdekakan diri dari NKRI. FREETILIN juga dianggap sebagai musuh negara karena berpaham ideologi sosialisme dan komunisme sehingga berlawanan dengan ideologi Pancasila. Tujuan NKRI mengakui Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia ada beberapa faktor, yaitu Indonesia tidak memiliki ambisi territorial atas Timor Timur, proses dekolonisasi berjalan dengan aman tanpa ada keguncangan di Kawasan Asia Tenggara. Jika masyarakat Timor bersedia bergabung dengan Republik Indonesia maka akan ditanggapi dengan baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara yang lepas dan merdeka dari penjajahan sehingga dengan mengakui Timor Timur sebagai wilayah NKRI maka

## Dhioatmaja Megafajari, Umasih, Nur’aeni Marta
Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama 1983-

## 1993)
Timor Timur tersebut lepas dan merdeka dari penjajahan Portugis. Materi tersebut juga mengajarkan peserta didik tentang  agar anti terhadap kolonialisme dan imperialisme (Saleh, 1984).
Sedangkan materi yang disajikan di kelas 3 SMP materinya merupakan materi yang mengulang (review) dari materi kelas 1 dan kelas 2 SMP sebelumnya. Mulai dari kelas 1 tentang perjuangan dalam menumpas pengkhianatan PKI hingga materi tentang upaya militer Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Timor Timur (Saleh, 1984). Alasan menentukan materi tersebut, karena buku pelajaran mata pelajaran PSPB itu bersifat perjuangan, pertumpahan darah, konflik, dan lain- lain. Tujuannya adalah  agar peserta didik sadar akan cinta tanah air dan dapat mengutarakan kebencian terhadap pengaruh-pengaruh yang mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia (Saleh, 1984). Buku pelajaran PSPB merupakan narasi sejarah sudut pandang sosial berubah menjadi sejarah dengan sudut pandang militer. Materi pelajaran sejarah tersebut merupakan sejarah perjuangan militer dan sejarah peristiwa pertempuran yang tentu sangat berbeda dengan materi pelajaran IPS Sejarah dengan sudut pandang sosial. Materi pelajaran PSPB dalam buku teks PSPB tersebut telah disesuaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto bersumber dari isi buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) berupa jilid IV, V, VI, dan buku yang berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan dari Sekretariat Negara, Nugroho selaku tim penyusun buku tersebut (Naredi, 2019). Buku teks pelajaran PSPB untuk jenjang SMP dan sederajat menggunakan buku Pelajaran PSPB yang ditulis oleh Drs. Saleh. W.S. dan dicetak dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Karangdowo dari Kota Solo, Jawa Tengah. Materi pelajaran PSPB kerap mengalami banyak perubahan sehingga terjadi kericuhan di sekolah tentang masalah materi awal pelajaran PSPB bagi jenjang SMP. Dari masalah materi PSPB, muncul tanggapan negatif dari beberapa ahli. Drs. Soeroto selaku ketua Lembaga Pendidikan Sejarah Nasional (LPSN) Univeristas 17 Agustus (UNTAG) menanggapi materi PSPB dengan negatif. Drs. Soeroto berpendapat bahwa Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) harus diubah, jika tidak  maka kericuhan masih berlanjut. Tetapi, protes tersebut tidak begitu ditanggapi kembali oleh Fuad Hasan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada saat itu, karena Mendikbud masih mengkaji kembali tentang materi pembelajaran PSPB tersebut (Kompas, 1985).

## SIMPULAN
Kajian ini berusaha mendeskripsikan tentang dampak dari mata pelajaran PSPB bagi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama. Dengan mempelajari mata pelajaran PSPB, maka peserta didik tetap meyakini kepada Ideologi Pancasila dan melawan Ideologi Komunis dan Marxisme. Pada tahun 1983, mata pelajaran PSPB terdaftar sebagai mata pelajaran umum pada kurikulum 1984 dan hingga tahun 1993, mata pelajaran itu dinyatakan sebagai mata pelajaran yang gagal karena banyak mengundang aksi protes dari masyarakat yang mengalami keraguan akan fakta tentang perjuangan bangsa Indonesia, yang berujung pengunduran diri dari Fuad Hasan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PSPB di SMP dengan di SMA sedikit berbeda tujuan pembelajaran. Salah satu dampak pelaksanaan pembelajaran PSPB bagi peserta didik yang mempelajarinya adalah masyarakat Indonesia hingga saat ini masih banyak yang mengutarakan kebencian mereka terhadap orang yang berlatar belakang keturunan PKI. Di lingkungan kemasyarakatan, keturunan PKI dipandang sebagai orang yang kurang baik di mata masyarakat karena kekhawatiran masyarakat akan pulihnya kekuatan komunisme gaya baru di Indonesia. Dampak tersebut juga dialami di lingkungan kerja dengan cara menolak keturunan PKI untuk masuk kerja termasuk enggan untuk menjadikan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga banyak keturunan PKI yang menjadi pengangguran.
Status dan kemunculan mata pelajaran PSPB telah menuai berbagai kontroversi di lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki anggapan bahwa ada keterkaitan PSPB dengan mata pelajaran IPS Sejarah dan PMP, tetapi secara bobot dan sasarannya PSPB merupakan bidang studi yang berbeda dari IPS Sejarah dan PMP. PSPB memiliki sasaran berupa pembahasan tentang Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia beserta ajaran ideologi nasionalisme dan IPS Sejarah berfokus membahas tentang sejarah umum Indonesia mulai dari masa prasejarah hingga masa klasik, sedangkan PMP membahas tentang struktur dan sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Kontroversi dari bidang studi PSPB tersebut adalah isi materinya cenderung mengagungkan sejarah perjuangan dari pihak militer dalam mengisi kekosongan kemerdekaan Indonesia yang disertai dengan isi berupa sejarah perang, pertempuran, pertumpahan darah yang dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik sehingga
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 73-80. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58125
banyak masyarakat yang mengutarakan kebencian mereka pada musuh yang pernah mengancam disintegrasi bangsa Indonesia.
Gambar 13.1. Buku Pelajaran PSPB untuk SMP dan Sederajat di kurikulum 1984.
Sumber : Dokumentasi pribadi

## REFERENSI
Abdullah, A. (2007). Kurikulum pendidikan di indonesia sepanjang sejarah (suatu tinjauan kritis filosofis). J urnal Pendidikan dan Kebudayaan, 13 (66), 340- 361. https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.354
Ananda, A., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan kurikulum pendidikan di indonesia dari masa ke masa. SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, 3 (2), 102-108. https://doi.org/ https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192
Anas, Z. (2010). Reformulation of learning and teaching history at elementary and secondary level of education. HISTORIA: International Journal of History Education,  11 (2). 119-134. https://doi. org/10.17509/historia.v11i2.12334
Arif, M.  (2010). The influence of hypertext-based history teaching method towards the increase of historical understanding. HISTORIA: International Journal of History Education, 11 (2). 152-175. DOI: https://doi. org/10.17509/historia.v11i2.12336
Azizah, A. N. (2018). Militer dan konstruksi identitas nasional (analisis buku teks pendidikan sejarah sma kelas xii ktsp 2006). HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 1 (2), 145-150. https://doi. org/10.17509/historia.v1i2.10701
Darmawan, W. (2010). Historiography analysis of history text book from neerlandocentric to scientific. HISTORIA: International Journal of History Education, 11 (2), 99-118. https://doi.org/10.17509/ historia.v11i2.12333 Hasan, S.H. (2010). The development of historical thinking and skills in the teaching of history in the senior secondary school curriculum in indonesia. HISTORIA: International Journal of
History Education, 11 (2), 1-23. DOI: https://doi. org/10.17509/historia.v11i2.12324
Labibatussolihah. (2020). Pemanfaatan pengalaman sejarawan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam penelitian sejarah. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 3 (1), 11-20. https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.19525
Naredi, H. (2019). Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb) dan dekonstruksi sejarah indonesia pada masa orde baru. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 3 (1), 1-10, 10.17509/historia. v3i1.20731 Novemy, A. (2016). Analisis buku teks pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb). Jurnal Criksetra, 5 (9), 16-24. DOI: https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4797
Perdana, D. (2013). Kurikulum dan pendidikan di indonesia: proses mencari arah pendidikan yang ideal di indonesia atau hegemoni kepentingan penguasa semata?. Jurnal Pemikiran Sosiologi 2 (1), 63-74. http://dx.doi.org/10.22146/jps.v2i1.23412 Ramadan, M.W. (2010). Kesadaran berorganisasi dalam buku teks pelajaran sejarah sma. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 1 (2), 151-158. https:// doi.org/10.17509/historia.v1i2.10715
Ramli, M. (2010). Primary school system in java before and under japanese occupation (1940- 1944). HISTORIA: International Journal of History Education, 11 (1), 66-83. https://doi.org/10.17509/ historia.v11i1.12133
Ratmelia, Y. (2013). Nilai moral dalam buku teks pelajaran sejarah (analisis terhadap buku teks sejarah indonesia kelas x). HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 1 (2), 177-184. DOI: https://doi. org/10.17509/historia.v1i2.10711
Subkhan, E. (2019). Sebaran dan dominasi pemikir ilmu pendidikan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (lptk): 1954-1999. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 3 (1), 1-10, 10.17509/ historia.v3i1.17107.
Sumaludin, M.M. (2009). Identitas nasional dalam buku teks pelajaran sejarah sma. H ISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 1 (2), 159-166. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v1i2.10709
Suranto. (2010). Reformation in learning history. HISTORIA: International Journal of History Education, 11 (2), 50-72. DOI: https://doi. org/10.17509/historia.v11i2.12329
Suryana, N. (2012). Learning local and national history to developed heroic values. HISTORIA: International Journal of History Education, 13 (1), 131-146.  https:// doi.org/10.17509/historia.v13i1.7704

## Dhioatmaja Megafajari, Umasih, Nur’aeni Marta
Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama 1983-

## 1993)
Tarunasena. (2012). Blended learning model implementation to improve critical thinking skill in history learning. HISTORIA: International Journal of History Education, 13 (2), 153-176. DOI: https:// doi.org/10.17509/historia.v13i2.6207
Thaib, R. M., Siswanto, I. (2015). Inovasi kurikulum dalam pengembangan pendidikan (suatu analisis implementatif). Jurnal Edukasi, 1 (2), 216-228. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/je.v1i2.3231
Umasih. (2010). History learning in indonesia during the new order. HISTORIA: International Journal of History Education, 11 (2), 89-98. DOI: https://doi. org/10.17509/historia.v11i2.12332