Volume 8  No. 2 Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU

## Arifin Samuel Candra
Arifins.fastnet@gmail.com Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Bruce Anzward
bruceanzward@uniba-bpn.ac.id

## Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  Pertanggungjawaban  Hukum  bagi Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  dibuatnya  yang  mengandung  keterangan  palsu  dan  Apakah  seorang Notaris  dapat  dimintai  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  akta  yang  dibuatnya  yang  mengandung keterangan  palsu.  Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  metode  yuridis normative digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Bagi  Notaris  Terhadap  Aktanya  Yang  Mengandung  Keterangan  Palsu.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, Secara pidana,  Notaris  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  penjatuhan  sanksi  pidan  a  berupa  pidana kurungan  atau  pidana  penjara  sesuai  Pasal  264  KUHPidana  terhadap  pemalsuan.  Tanggung  jawab  secara administratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJN berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  pemberhentian  tidak  hormat.  Secara  Kode  Etik Notaris,  tanggung  jawab  dikenakan  sanksi  moril,  ditegur  atau  dipecat  dari  keanggotaan  profesinya  ,juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris
Kata Kunci : Pertanggangungjawaban hukum; Akta Notaris; Keterangan Palsu.

## Absract
Approach  this  study  uses  a  normative  juridical  approach,  normative  juridical  method  is  used  to  examine issues  relating  to  Legal  Liability  of  Notaries  for  Actions  Containing  False  Information.  The  results  of  the study  revealed  that  the  Legal  Liability  for  a  Notary  in  making  the  deed  he  made  which  contained  false information gave  protection  through:  Against the  Notary  himself; legal protection  of  the  Notary  Honorary Council;  and  legal  protection  from  the  Indonesian  Notary  Association  (INI);  while  the  legal  liability  of  a notary against a deed he made containing false information can be in the form of a civil law; as stated in Article 1365 of the Civil Code, in the form of sanctions for reimbursement of costs or losses to the injured party for illegal acts committed by a notary. Regarding the responsibility of the Notary for the deed he made in criminal matters, it is not regulated in the Law on the National Law, Notary, the Notary is liable for his actions  by  imposing  criminal  sanctions  in  the  form  of  imprisonment  or  imprisonment  according  to  Article 264  of  the  Criminal  Code  against  forgery.  Administrative  responsibility  is  also  imposed  on  Notaries  in accordance  with  Article  85  UUJN  in  the  form  of  verbal  and  written  reprimands,  temporary  dismissals, dismissal with respect, dismissal with no respect. In the Notary Code of Ethics, responsibility is subject to moral sanctions, is reprimanded or dismissed from the membership of his profession, can also be fired from his position as a Notary Public.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  3  menentukan secara  tegas  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Prinsip  Negara  Hukum  ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum masyarakat.
Notaris adalahpejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang  diharuskan  oleh  Perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum,  selain  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris,  bukan  saja karena  diharuskan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan,  tetapi  juga  dikehendaki  oleh  para  pihak yang berkepentingan untuk  memastikan hak dan  kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  sekaligus  bagi  masyarakat  secara keseluruhan .
Akta Notaris lahir dengan adanya keterlibatan langsung dari para pihak/penghadap, merekalah yang  menjadi  subyek  utama  dalam  pembuatan  sebuah  akta  sehingga  tercipta  sebuah  akta  yang otentik.Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  dapat  bersikap  profesional  dengan  dilandasi kepribadian  yang  luhur  dengan  senantiasa  melaksanakan  undang-undang  sekaligus  menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  seorang  Notaris  diharapkan  dapat  bertindak  jujur, seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum.  Disamping  itu  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  harus  mengikuti  perkembangan  hukum, sehingga dapat memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan  hukum  yang  terus  berkembang  dapat  memberikan  jalan  keluar  yang  dibenarkan  oleh hukum.
Seorang Notaris harus peka, tanggap mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul merupakan sikap yang harus dimiliki Notaris sehingga akan menumbuhkan keberanian yang dimaksud adalah untuk  menolak  membuat  akta  apabila  bertentangan  dengan  hukum,  moral  dan  etika.  Kepercayaan masyarakat  terhadap  Notaris  adalah  salah  satu  bentuk  wujud  nyata  kepercayaan  masyarakat terhadap  hukum,  oleh  sebab  itu  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  tunduk  dan  terkait

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
dengan  Peraturan-peraturan  yang  ada  yakni  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya.
Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat  otentik  dari  akta  itu  sendiri  misalnya  mencantumkan  identitas  para  pihak,  membuat  isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Apabila syarat-syarat itu  tidak  terpenuhi  maka  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Akta  merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. 1 Sedangkan  menurut  Pasal  1867  KUHPerdata,  akta  otentik  merupakan  bukti  yang utama karena di dalam keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang bisa digunakan  apabila  timbul  suatu  perselisihan  dan  bukti  yang  berupa  tulisan.  Pembuktian  dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.
Bukti  tulisan  tersebut,  ada  bagian  yang  berharga  untuk  dilakukan  pembuktian  yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat  bukti  tentang  suatu  peristiwa  dan  ditanda  tangani,  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan  ”Pengertian akta  otentik  ialah suatu  akta yang didalam  bentuk yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuanya” 2
Akta Notaris merupakan salah satu sumber data, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat  dijadikan  dasar  yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemindahan  dan  pembebanan  hak  yang bersangkutan. 3 Akta yang  dibuat Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik  mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta tersebut. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat  mereka  yang  membuatnya  maka  syarat  syahnya  suatu  perjanjian  wajib  untuk  dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Antara lain syarat  subyektif  yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan  subyek  yang  mengadakan  perjanjian  yang terdiri  dari  adanya  kata  sepakat  dan  cakap  bertindak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum, syarat sah lainnya adalah syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari adanya suatu hal tertentu dan sebab tidak dilarang.
Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  yang  mempunyai  peranan  penting  didalam menjamin kepastian hukum,  ketertiban, dan perlindungan hukum  melalui  akta otentik  yang dibuat oleh  atau  dihadapannya,  maka  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan  terpenuh,  apabila terjadi  sengketa  di  Pengadilan  kecuali  dapat  dibuktikan  ketidakbenarannya,  sehingga  akta  Notaris memberikan  suatu  pembuktian  yang  sempurna  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1870  KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  kepadanya  dituntut  tanggung  jawab  terhadap  akta  yang dbuatnya.  Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  yang  terhormat  yaitu  suatu  jabatan  dalam pelaksanaannya  mempertaruhkan  jabatannya  dengan  mematuhi  dan  tunduk  pada  Undang-Undang
1 R. Subekti , “Hukum Pembuktian”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.48
2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  diterjemahkan  oleh  R.Subekti  dan  Tjitrosudibio,  catatan  ke-39,  Jakarta, Pradnnya Paramita, 2008, Pasal 1868.
3 Boedi Harsono, “ Hukum Agraria Nasional”, Jilid I, Hukum Tanah Nasional , Jakarta, Djambatan, 2008, hlm.507.

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
Nomor  2  Tahun  2014  pengganti  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris dan Kode Etik Notaris.
Seorang Notaris tidak boleh menerbitkan suatu  akta yang mengandung  cacat  hukum  dengan cara  sengaja,  akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  diluar  sepengatahuan  Notaris  para pihak/penghadap  yang  meminta  untuk  dibuatkan  akta  memberikan  keterangan-keterangan  yang tidak  benar  dan  menyerahkan  surat-surat  dokumen  yang  tidak  benar,  sehingga  setelah  semuanya dituangkan dalam akta, lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.
Keterangan  Palsu  adalah  suatu  keterangan  yang  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan kebenaran,  keterangan  mengenai  sesuatu  hal/kejadian  yang  harus  dibuktikan  oleh  akta  otentik  itu, sebagaimana  dalam  Pasal  266  KUHPidana  yang  menyebutkan  “bahwa  Tindak  Pidana  menyuruh mencantumkan  suatuketerangan  palsu  didalam  suatu  akta  otentik  merupakan  suatu  tindak  pidana pemalsuan”. 4
Sehubungan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  ada  argumen  yang  sering  dikemukakan oleh beberapa kalangan bahwa saat ini semakin banyak akibat kesalahan dari akta yang dibuatnya. Kesalahan  dalam  pembuatan  akta  tersebut  dapat  terjadi  ketidakcermatan  Notaris  dalam  membuat akta, bahwa terkesan ada sebagian Notaris yang memang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris demi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penilaian masyarakat akan kualitas akta yang dibuat oleh Notaris.
Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara  perdata,  Akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  bersifat  mengikat  dan  memaksa,  artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat  menghilangkan  kekuatan  pembuktian  akta  tersebut.  Akta Notaris mempunyai  kekuatan pembuktian yang  sempurnasehingga jika ada orang atau pihak yang menilai  atau  menyatakan  akta  tersebut  tidak  benar,  maka  orang  atau  pihak  yang  menilai  atau menyatakan  tersebut  wajib  membuktikan  penilaian  atau  pernyataannya  sesuai  dengan  aturan hukum.
Perbuatanyang  dilakukan  oleh  notaris  tersebut  dalam  menjalankan  profesinyamembawa  ke ranah  hukum  pidana  yaitu  memberika  keterangan  palsu,  Notaris  tersebut  di  panggil  dan  diperiksa oleh  penyidik  dan  diproses  hingga  mendapatkan  sanksi  pidana.  Realitanya  dalam  masyarakat banyak  ditemukan  adanya  para  pihak  yang  memberikan  data  dan  informasitidak  sesuai  dengan kenyataannya  kepada  notaris  dalam  pembuatan  suatu  akta.  Tugas  seorang  Notaris  adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.
Sebagaimana  diketahui  bersama,  Notaris  tidak  memiliki  kewenangan  melakukan  investigasi atau  mencari  kebenaran  materiil  dari  data  dan  informasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak (penghadap),  hal  ini  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor  702 K/Sip/1973,  tanggal  5  September  1973  disebutkan:  “ Judex  factie dalam  amar  putusannya membatalkan  akta  Notaris,  apa-apa  yang  dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh  para  pihak  yang
4 Adamchazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.14
menghadap  Notaris  tersebut.  Tidak  ada  kewajiban  bagi  Notaris  untuk  menyelidiki  secara  materil apa-apa  (hal-hal)  yang  dikemukakan  oleh  penghadap  di  hadapan  Notaris  tersebut.”  Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu :
1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi  Notaris  hanya  mencatatkan  (menuliskan)  apa-apa  yang  dikehendaki  dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak  ada  kewajiban  bagi  Notaris  untuk  menyelidiki  secara  materiil  apa  saja  hal  yang dikemukakan oleh penghadap tersebut. 5
Berkaitan  dengan  kebenaraan  formil  dalam  pembuatan  akta  Notaris  bahwa  yang  tercantum dalam  akta  itu  adalah  sesuai  dengan  apa  yang  diterangkan  oleh  para  penghadap  kepada  Notaris untuk  dicantumkan di  dalam bentuk  akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri  hanya  pasti  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan  sendiri,  namun  Hal  tersebut  berdampak pada  akta  yang  dibuatnya  yang  dikemudian  hari  menjadi  bermasalah.  Timbul  persoalan  dalamhal bentuk  pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  proses  pembuatan  akta  otentik  yang  data  dan informasinya  tidak  berdasarkan  pada  kebenaran  hal  ini  disebabkan  adanya  faktor  dari  diri  Notaris sendiri  karena  kurangnya  kehati-hatian,  kelalaian  atau  faktor  kesengajaan  dan  faktor  lain  yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.
Persoalan  ini  tentu  membawa  ketidakadilan  bagi  seorang  Notaris  yang  mana  tugas  seorang Notaris adalah membantu para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian agar kekuatan dari perjanjian yang dibuat  memiliki kekuatan yang mengikat,  namun  disisi  lain para pihak justru memberikan suatu keterangan palsu kepada Notaris agar dibuatkan suatu akta otentik memberikan kekuatan pembuktian dalam perjanjiannya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  dibahas  mengenai  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris terhadap Aktanya yang mengandung keterangan palsu.

## B. Rumusan Masalah
Apakah seorang Notaris dapat dimintai Pertanggung jawaban hukum terhadap akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu?

## C. Metode Penelitian
Berdasarkan kajian penelitian yang bersifat yuridis normatif serta melihat aturan secara yuridis normatif  yang  memiliki  sumber  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  maka  kedua  data tersebut dipilah dan disusun berdasarkan kegunaannya secara sistematis, selanjutnya dilakukan pemisahan  antara  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif  statistik  untuk  memudahkan  dalam menganalisis  terhadap  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  terhadap  Aktanya  yang mengandung keterangan palsu.
Selanjutnya data kualitatif akan dianalisis keabsahanya sehingga diperoleh data yang akurat dan valid  untuk  menjawab  segala  pertanyaan  dalam  penelitian,  sedangkan  data  kuantitatif  statistik digunakan sebagai data penunjang untuk mendukung data kualitatif.

## D. Tinjauan Pustaka
5 Habib  Adjie, Menjalin  Pemikiran-Pendapat  Tentang  Kenotariatan  (Kumpulan  Tulisan) Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014, hlm. 128

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144

## 1. Landasan teori
Kerangka  berpikir  dari  penelitian  sebagai  dasar  daripada  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  memperoleh  jawaban  dari  suatu  penelitian  yang  mengangkat  perlindungan  hukum  bagi Notaris  terhadap  peristiwa  pidana  dan  pemidanaan  yang  tidak  semata  bertujuan mempertanggungjawabkan  perbuatan  Notaris.  Sebagai  dasar  dari  pemikiran  perlindungan hukum  bagi  seorang  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnyajika  adanya  keterangan  palsu, alangkah baiknya wajib  mengetahui terlebih dahulu apakah tujuan hukum itu, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi cita-cita hukum khususnya terhadap perlindungan Notaris.
Pemahaman Teori hukum hakikatnya berhimpitan dengan wilayah disiplin-disiplin lain yang mempelajari gejala-gejala hukum, maka titik berat pada teori hukum terletak pada upaya mensintesikan,  mengintegrasikan,  mengglobalkan  yang  mendasarkan  hasil-hasil  penelitian secara  maksimal  sehingga  dapat  dipaparkan,  dianalisis,  dimengerti  dan  dijelaskan 6 yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum  bagi  Notaris terhadap Aktanya jika diketahui adanya keterangan palsu.
Oleh  karena  itu,  dalam  mengungkap  segala  permasalahan  dan  sebagai  pisau  analisis dalam penelitian, tentunya akan selalu menggunakan teori-teori hukum yang mendukung untuk memecahkan segala permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut dengan perlindungan hukum bagi seorang Notaris terhadap akta yang dibuat, diantaranya:

## a. Teori Perlindungan Hukum
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  perlindungan  diartikansebagai  tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  aparatpenegak  hukum  atau  aparat  keamanan  untuk memberikan rasa aman, baik fisikmaupun mental, kepada korban 7 .
Kajian sosiologi Max Weber 8 , setidaknya ada tiga alasan utama yangmenjelaskan mengapa manusia  selalu  membutuhkan  perlindungan,  baikperlindungan  hukum  maupun  perlindungan dalam bentuk yang lain diantaranya:
Pertama, sesungguhnya manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian. Sesuatu yang sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan batin manusia berada di luar jangkauan manusia.  Dengan  kata  lain,  eksistensi  manusia  baik  ketika  dihadapkan  dengan  keperkasaan alam  maupun  lingkungan  sosial  ditandai  dengan  ketidakpastian.  Ketidakpastian  inilah  yang kemudian  “memaksa”  manusia  untuk  bersandar  pada  sesuatu  yang  dianggap  Tak  –  Terbatas dan  dapat  memberi  perlindungan  serta  ketenangan  batin  dalam  hidup  manusia  yang  makin sengkarut  ini.  Dalam  bahasa  hukum,  ketidakmampuan  manusia  mengendalikan  situasi  sosial, ekonomi,  dan  budaya  dan  politik  yang  dihadapinya,  memaksa  manusia  membutuhkan perlindungan  atas  kepentingan  dan  eksistensinya.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  dapat diberikan adalah perlindungan hukum.
6 Meuwissen, Tentang pengembangan hukum,  ilmu hukum, Teori Hukum dan filsafat hukum, diterjemahkan oleh Arif  Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, cet, ketiga, hlm 60
7 Titik  Tedjaningsih, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  DalamPengurusan  Dan  Pemberesan Harta Pailit, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016), hlm. 24.
8 Thomas F. O’Dea, Pengantar Sosiologi , terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta; Rajawali Press,1993), hlm. 15-18
Kedua, meskipun  kemampuan  manusia  untuk  mengendalikan  dan  memengaruhi  kondisi kehidupannya  sudah  meningkat  dan  berkembang  dengan  sangat  pesat,  tetapi  pada  dasarnya masih  terbatas.  Bahkan  pada  titik  tertentu,  kondisi  manusia  sering  kali  ditandai  dengan ketidakberdayaan.  Ketika  manusia  sudah  tidak  berdaya  menghadapi  situasi  tertentu,  maka kebutuhan akan perlindungan semakin meningkat, maka di sinilah manusia membutuhkanperlindungan  dari  sesuatu  yang  berada  di  luar  dirinya,  baik  dalam  bentuk sistemhukum maupun keyakinan keagamaan yang membuat manusia merasa memilikiperlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraannya.
Ketiga, manusia senantiasa hidup  bermasyarakat,  dan masyarakatmerupakan alokasi  yang tertata  dari  berbagai  fungsi,  fasilitas,  peran,  hak,  dankewajiban.  Masyarakat  membutuhkan kerjasama  agar  dapat  eksis  dan  berkembangseiring  tuntutan  zaman  yang  semakin  kompleks. Kebersamaan  dan  gotong  royongsering  kita  agung–agungkan  sebagai  nilai  luhur  bangsa Indonesia, meskipunacapkali kita jarang mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kita lebih seringbersikap egois dan mementingkan diri. Fungsi–fungsi sosial yang seharusnyakita lakukan sebagai  bagian  dari  masyarakat  justru  terabaikan.  Pejabat  tidak  lagimenjadi  pelayan  rakyat, tetapi  menjadi  penguasa  atas  rakyat.  Rakyat  pun  seringkali  berbuat  nekat  dan  kalap  hingga menimbulkan  anarki  dan  kerusuhan  yang  takterbilangjumlah  kerugiannya.  Dalam  situasi semacam inilah dibutuhkanperlindungan.
Pemahamandalam  konteks  hukum,  selain  dibutuhkan  kepastian  dan  pengawasan,dalam penegakan  hukum  juga  dibutuhkan  perlindungan.  Perlindungan  terkaitdengan  watak  dan hakikat  manusia  yang  membutuhkan  rasa  aman  dalamhubungannya  dengan  orang  lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah“ zoon  politicon ”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat,  oleh karena tiapanggota masyarakat  mempunyai  hubungan antara satu  dengan yang  lain.  Sebagaimakhluk  sosial  maka  sadar  atau  tidak  sadar  manusia  selalu  melakukan perbuatan hukum ( rechtshandeling ) dan hubungan hukum ( rechtsbetrekkingen ) 9 . Perbuatan  hukum  ( rechtshandeling )  diartikan  sebagai  setiap  perbuatan  manusia  yang dilakukan  dengan  sengaja  /  atas  kehendaknya  untuk  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang akibatnya  diatur  oleh  hukum.  Perbuatan  hukum  terdiri  dari  perbuatan  hukum  sepihak  seperti pembuatan  surat  wasiat  atau  hibah,  dan  perbuatan  hukum  dua  pihak  seperti  jual  –  beli, perjanjian  kerja  dan  lain  –  lain.  Hubungan  hukum  ( rechtsbetrekkingen )  diartikan  sebagai hubungan  antara  dua  atau  lebih  subyek  hukum,  hubungan  mana  terdiri  atas  ikatan  antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
Terdapat  beberapa  teori  perlindungan  hukum  yang  diutarakan  oleh  para  ahli,  seperti Setiono  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  tindakan  untuk  melindungi masyarakat  dari  kesewenang–wenangan  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  untuk  mewujudkan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum.  Tetapi  yang  paling  relevan untuk  Indonesia  adalah teori  dari Philipus  M. Hadjon 10 . Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum  bagi  rakyat  berupa  tindakan  pemerintah  yang  bersifat    dan  represif.  Bersifat    artinya
9 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Kedelapan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 46
10 http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html .  diakses  tanggal  12  Januari 2020

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
pemerintah  lebih  bersikap  hati–hati  dalam  pengambilan  dan  pembuatan  keputusan  karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.
Menurut  Sudikno  Mertokusomo,  Negara  hukum  pada  dasarnya  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  terhadap  tindakan  pemerintah  dilandasi  dua prinsip negara hukum, yaitu: 11
Pertama, Perlindungan hukum    yaitu perlindungan hukum  kepada rakyat,  di  mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan ( inspraak ) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  menjadi  bentuk  yang  definitif.  Artinya,  perlindungan diberikan  sebelum  Pemerintah  memutuskan  suatu  hukum  tertentu.  Masyarakat  dapat  menilai, memberi  kritik  dan  masukan  agar  kepentingannya  dapat  dilindungi  oleh  hukum  yang  akan dibuat.
Kedua, Perlindungan  hukum  represif  yaitu  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  masalah  hukum  yang  sudah  terjadi.Kedua  bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia  serta  berlandaskan  pada  prinsip  Negara  Hukum.  Perlindungan  hukum  ini  diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak  –  hak  manusia  dan  diarahkan  kepada  pembatasan  –  pembatasan  masyarakat  dan pemerintah.
Korelasi  penggunaan  teori  ini  adalah  untuk  memberikan  mekanisme  penyelesaian permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya  ternyata  mengandung suatu keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ketika menghadap di depan Notaris untuk  dibuatkan  suatu  perjanjian,  dapat  diketahui  bahwa  tugas  seorang  notaris  adalah menuangkan  data  dan  informasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak  tanpa  menginvestigasi  lebih lanjut  kebenaran  data  tersebut.  Sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  notaris  tidak memilikikewenangan  melakukan  investigasi  atau  mencari  kebenaran  materiil  daridata  dan informasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak  (penghadap),  sehingga  notaris  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban hukum jika informasi yang diberikan oleh para pihak mengandung suatu keterangan palsu.
Atas dasar tersebut Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan  kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  para  penghadap,  karena  Notaris  hanya  mencatat  apa yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta  hal  ini  sering  dikenal dengan  partij  akta.  Keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  adalah  menjadi tanggung  jawab  para  pihak.  Artinya,  seorang  notaris  hanya  bertanggung  jawab  manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris.
UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris  yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak  memiliki  kekuatan  sebagai  akta  otentik  akan tetapi  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Berkaitan  dengan  tindakan
11 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta;  Liberty,  2003), hlm. 22

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
notaris  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  akta  atau  tindak  pidana  keterangan  palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana  karena  berdasarkan  pada  asas  legalitas  yang  merupakan  prinsip-prinsip  dalam  KUHP, oleh  karena  itu  perlu  perlindungan  dari  sisi  hukum  kepada  notaris  yang  tidak  mengetahui adanya suatu keterangan Palsu.

## b. Teori Keadilan
Kajian penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples , yang memberikan  pengaruh  pemikiran  cukup  besar  terhadap  diskursus  nilai-nilai  keadilan. 12 Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “ liberal-egalitarian of social justice ”, berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial ( social  institutions ).  Akan  tetapi,  kebajikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.
Khususnya  masyarakat  lemah  pencari  keadilan, 13 Secara  spesifik,  John  Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep  ciptaanya  yang  dikenal  dengan  “posisi  asal”  ( original  position )  dan  “selubung ketidaktahuan” ( veil of ignorance ). 14
Pandangan  Rawls  memposisikan  adanya  situasi  yang  sama  dan  sederajat  antara  tiap-tiap individu  di  dalam  masyarakat.  Tidak  ada  pembedaan  status,  kedudukan  atau  memiliki  posisi lebih  tinggi  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  satu  pihak  dengan  lainnya  dapat melakukan  kesepakatan  yang  seimbang,  itulah  pandangan  Rawls  sebagai  suatu  “posisi  asli” yang  bertumpu  pada  pengertian ekulibrium  reflektif dengan  didasari  oleh  ciri  rasionalitas ( rationality ),  kebebasan  ( freedom ),  dan  persamaan  ( equality )  guna  mengatur  struktur  dasar masyarakat ( basic structure of society ).
Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state , berpandangan bahwa hukum sebagai  tatanan  sosial  yang  dapat  dinyatakan  adil  apabila  dapat  mengatur  perbuatan  manusia dengan  cara  yang  memuaskan  sehingga  dapat  menemukan  kebahagian  didalamnya. 15 Pandangan  Hans  Kelsen  ini  pandangan  yang  bersifat  positifisme,  nilai-nilai  keadilan  individu dapat  diketahui  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  mengakomodir  nilai-nilai  umum,  namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.
Lebih  lanjut  Hans  Kelsen  mengemukakan  keadilan  sebagai  pertimbangan  nilai  yang bersifat  subjektif.  Walaupun  suatu  tatanan  yang  adil  yang  beranggapan  bahwa  suatu  tatanan bukan  kebahagian  setiap  perorangan,  melainkan  kebahagian  sebesar-besarnya  bagi  sebanyak mungkin  individu  dalam  arti  kelompok,  yakni  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  tertentu, yang  oleh  penguasa  atau  pembuat  hukum,  dianggap  sebagai  kebutuhan-kebutuhan  yang  patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan
12 Pan Muhamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls , dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 nomor 1 ( april 2009 ), hal.135.
13 Ibid, hal 139 - 140
14 Ibid
15 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
rasional,  ang  merupakan  sebuah  pertimbangan  nilai,  ditentukan  oleh  faktor-faktor  emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. 16
Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, penulis beranggapan bahwa keadilan tidak selalu berarti  memperlakukan    sama  kepada  setiap  orang,  dimana      keadilan  haruslah    diartikan dengan  “memperlakukan  sama  terhadap  hal-hal  yang  sama,  dan  memperlakukan  berbeda terhadap  hal-hal  yang  memang  berbeda”.  Sehingga,  apabila  terhadap  hal-hal  yang  berbeda kemudian  diperlakukan  sama,  justru  akan  menjadi  tidak  adil.  Dengan  demikian  bahwa memberlakukan  sesorang  yang  tidak  mengetahui  jika  para  pihak  menghadap  kepada  notaris dengan memberikan suatu keterangan palsu tentu merupakan ketidakadilan bagi seorang notaris jika dia turut dipertanggungjawabkan secara pidana.
Teori  keadilan  sangatlah  sinkron  dengan  penulisan  penelitian  ini.  Dengan  adanya  rasa keadilan  yang  dikedepankan,  maka  aparatur  penegak  hukum  polisi,  jaksa,  dan  hakim  dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan  dasar  pembuatan  akta  autentik  harus  tahu,  mengerti  dan  memahami  hukum kenotariatan, peraturan perundang – undangan yang terkait, serta hukum yang berlaku sehingga dalam  penerapannya  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  terutama  Notaris  dalam  membuat  suatu akta.

## 2. Landasan Konseptual
Perlindungan  Notaris  hakikatnya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Melalui  akta  yang  dibuatnya, Notaris  harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  pengguna  jasa  Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  manapun  yang  berkepentingan  terhadap  akta  tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  Akta  Otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang.  Tempat  kedudukan Notaris adalah daerah  Kabupaten  atau Kota.  Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi  seluruh wilayah  Propinsi  dari  tempat  kedudukannya.Notaris  berwenang  mengeluarkan  berbagai perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  lebih yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik.
Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang  dibuatdibawah  tangan.  Notaris  juga  dapat  memberikan  nasihat  hukum  dan  penjelasan mengenai  Undang-Undang  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan.Dalam  rangka  pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  bahwa  pengawasan  atas  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  dengan membentukMajelis  Pengawas  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  anggotanya  berjumlah  9 (sembilan)  orang  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi  Notaris  dan  ahli/akademisi dengan anggota masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

## II. PEMBAHASAN
Tanggung  jawab  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  dapat  diartikan  bahwa  Notaris wajib  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014
16 Ibid.

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.
Konsep  tanggung  jawab  juga  dikemukakan  oleh  pencetus  teori  hukum  murni  yaitu  Hans Kelsen.  Menurut  Hans,  tanggung  jawab  berkaitan  erat  dengan  kewajiban,  namun  tidak  identik. Kewajiban  tersebut  muncul  karena  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  dan  memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban  tersebut  sebagai  perintah  dari  aturan  hukum.  Akibat  dari  tidak  dilaksanakannya kewajiban  maka  akan  menimbulkan  sanksi.  Sanksi  ini  merupakan  tindakan  paksa  dari  aturan hukum  supaya  kewajiban  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  subyek  hukum.  Menurut  Hans, subyek  hukum  yang  dikenakan  sanksi  tersebut  dikatakan  “bertanggung  jawab”  atau  secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. 17
Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan  hukum  yang  memberikan  kewajiban  kepada  subyek  hukum  dengan  ancaman  sanksi apabila kewajiban tersebut  tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat  juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Konsep  tanggung  jawab  tersebut  berlaku  terhadap  Notaris.  Menurut  peraturan  perundang- undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  16  UUJN.  Notaris  wajib  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN.  Notaris  yang  dikenai  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  maka  Notaris  tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.
Notaris  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut  adalah  tanggung  jawab  sebagai  kesediaannya  untuk  melaksanakan  kewajibannya  yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan  kesalahan  isi  akta  yang  dibuat  dihadapannya,  melainkan  Notaris  hanya  bertanggung  jawab terhadap  bentuk  formal  akta  otentik  seperti  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang.  Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain. 18
a. Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuatnya.  Kontruksi  yuridis  yang  digunakan  dalam  tanggung  jawab  perdata  terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat adalah kontruksi perbuatan melawan hukum. Tanggung  jawab  perdata  terhadap  kebenaran  materil  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh Notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun  pasif.  Perbuatan  melawan  hukum  yang  bersifat  aktif  adalah  melakukan  perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum  yang bersifat  pasif
17 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law ,  Terjemah,  Raisul  Muttaqien, Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu HukumNormatif , Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.
18 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia , UIII Press, Yogyakarta, 2009hlm. 16
dalam  arti  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain menderita  kerugian.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum adalah  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja melanggar  undang-undang,  tetapi  juga  melanggar  kepatutan,  kesusilaan  atau  hak  orang  lain dan  menimbulkan  kerugian.  Suatu  perbuatan  dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum apabila  perbuatan  tersebut:  a.  Melanggar  hak  orang  lain;  b.  Bertentangan  dengan  aturan hukum;  c.  Bertentangan  dengan  kesusilaan;  d.  Bertentangan  dengan  kepatutan  dalam memperhatikan  kepentingan  diri  dan  harta  orang  lain  dalam  pergaulan  hidup  sehari-hari. Menurut  Ima  Erlie  Yuana 19 ,  penjelasan  UUJN  menunjukan  bahwa  notaris  hanyasekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik  tersebut.  Hal  ini  mewajibkan  Notaris  untuk  bersikap  netral  dan  tidak  memihak  serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  Notaris  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kebenaran materiil  suatu  akta  bila  nasihat  hukum  yang  diberikannya  ternyata  dikemudian  hari merupakan  suatu  yang  keliru.  Melalui  konstruksi  penjelasan  UUJN  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta  yang  dibuatnya  bila  ternyata  Notaris  tersebut  tidak  memberikan  akses  mengenai  suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu  atas  ketidaktahuannya.Untuk  itulah  disarankan  bagi  Notaris  untuk  memberikan informasi  hukum  yang  penting  yang  selayaknya  diketahui  klien  sepanjang  yang  berurusan dengan  masalah  hukum.  Lebih  lanjut  dijelaskan  juga  bahwa  ada  hal  lain  yang  juga  harus diperhatikan  oleh  Notaris,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  Notaris  itu sendiri,  dengan  adanya  ketidak  hati-hatian  dan  kesungguhan  yang  dilakukan  Notaris, sebenarnya  Notaris  telah  membawa  dirinya  pada  suatu  perbuatan  yang  oleh  undang-undang harus  dipertanggungjawabkan.  Jika  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat dibuktikan,  maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah ditentukan oleh undang-undang.
b. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun  di  dalam  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  hanya  mengatur  mengenai  sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibwah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh pengadilan.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  luput  dari  kesalahan,  baik  yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan  notaris  berurusan  dengan  pertanggungjawaban  secara  hukum  baik  secara perdata,  administratif.  Maupun  pidana.  Jika  ternyata  bahwa  dalam  akta  tersebut  ada  unsur memasukkan  keterangan  palsu,  maka  akta  tersebut  batal  demi  hukum,  artinya  hukum
19 Ima  Erlie  Yuana, Tanggungjawab  Notaris  Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya  terhadap  Aktayang  Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
memandang  tidak  pernah  terjadi  perjanjian  atau  batal  dengan  sendirinya  tanpa  harus  ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti  harus  dibuktikan  dulu  apakah  ada  unsur  tindak  pidana  dalam  pembuatannya,  berarti setelah  tersangka  diputus  pidana 20 .  Ketentuan  pidana  tidak  diatur  di  dalam  UUJN  namun tanggung  jawab  notarissecara  pidana  dapat  dikenakan  apabila  Notaris  melakukan  perbuatan pidana.UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  terhadap UUJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85.
Sanksi  tersebut  dapat  berupa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak  memiliki  kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri  dapat  diberikan  sanksi  yang  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Moeljatno 21 , perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam  dengan  pidana,  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Selanjutnya  Ilhami Bisri 22 menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  (dilarang)  karena bertentangan dengan:
a. Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yaitu  seperangkat  hak  yang  melekat  padahakikat  dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
b. Kepentingan  masyarakat  umum  atau  kepentingan  sosial,  yaitu  kepentingan  yang  lazim terjadi  dalam  perspektif  pergaulan  hidup  antar  manusia  sebagai  insan  yang  merdeka  dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum;
c. Kepentingan  pemerintah  dan  Negara,  yaitu  kepentingan  yang  muncul  dan  berkembang dalam  rangka  penyelenggaraan  kehidupan  pemerintahan  serta  kehidupan  bernegara  demi tegak  dan  berwibawanya  Negara  Indonesia,  baik  bagi  rakyat  Indonesia  adupun  dalam pergaulan dunia.

## A. Pertanggungjawaban hukum Notaris secara Administrasi
Pengertian Pertanggungjawaban muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang harus  dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  tersebut  berupa  pertanggunjawaban  hukum pidana, perdata dan administrasi negara.
Makna  Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  prinsip  Negara  Hukum,  yang  dimana  prinsip tersebut  menjadi  tolak  ukur  mendasar.  Makna  dari  prinsip  itu  adalah  setiap  tindakan  hukum pemerintahan  harus  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  setiap tindakan  hukum  pemerintahan  harus  berdasarkan  pada  kewenangan  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Dengan  berlakunya  asas  legalitas  itulah  pemerintah  melakukan berbagai  tindakan  hukum.  Karena  pada  setiap  tindakan  hukum  itu  mengandung  makna penggunaan  kewenangan  maka  di  dalamnya  tersirat  adanya  kewajiban  pertanggungjawaban.
20 Putri  A.R., Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris  yang  Berimplikasi Perbuatan Pidana) . PT. Softmedia, Medan, 2011, hlm. 108.
21 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59
22 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 40

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
Kewenangan  pemerintahan  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  pejabat  atau  badan  pemerintahan yang  bertanggung  jawab,  baik  berupa  pengawasan  maupun  pemberian  sanksi.  Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau dari dari segi kedudukan badan atau  organ  yang  melaksanakan  pengawasan,  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam.  Kemudian ditinjau  dari  segi  saat  atau  waktu  dilaksanakannya  pengawasan    dan  pengawasan  refresif.Dan yang terkhir di tinjau pengawasan dari segi Hukum.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  Notaris  dalam  pembuatan  akta  merupakan  jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  akta  yang  bersifat  otentik,  oleh  karena  itu  Notaris  dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan.  Dalam pembuatan akta otentik, Notaris  harus  bertanggung  jawab  apabila  atas  akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu  terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris  melaksanakan  kewenangannya sesuai  peraturan.  Notaris  bersangkutan  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk  dituangkan ke dalam akta. Keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  adalah  menjadi  tanggung  jawab  para pihak 23 .  Dengan  kata  lain,  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris  ialah  apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri 24 . Selama Notaris tidak berpihak dan  hati-hati  dalam  menjalankan  jabatannya,  maka  Notaris  akan  lebih  terlindungi  dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.
Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban  dari  segi  hukum  pidana,  perdata  maupun  Hukum  Administrasi.  Hal  ini sejalan  dengan  asas  yang  berlaku  bahwa  siapa  saja  yang  dirugikan  berhak  melakukan  tuntutan atau  gugatan.  Gugatan  terhadap  Notaris  dapat  terjadi  jika  terbitnya  akta  Notaris  tidak  sesuai dengan  prosedur  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Pada  pihak  lain,  jika  suatu  akta  sampai dibatalkan,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat  dipertanggungjawabkan  menurut  Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.
Mengenai  sanksi  Hukum  Administrasi  berupa  teguran  lisan,  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  tidak  ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  85  UUJN.  Sanksi  Hukum  Administrasi  terhadap  Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik
Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt 25 , sanksi administratif meliputi:
a. Paksaan  pemerintahan  (bestuursdwang)yaitu  sebagai  tindakan-tindakan  yang  nyata ataufeitelijke handelingdaripenguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu
23 Andi  Mamminanga,  2008, Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam  Pelaksanaan Tugas  Jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN ,  Tesis  yang  ditulis  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta, hal. 32.
24 Notodisoerjo, 1982, Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan) , Rajawali Pers, Jakarta, hal. 229
25 Dalam bukunya Sjaifurrachman,Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , (Bandung:Mandar Maju, 2011), hal. 179.

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
kaidahhukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan olehpara warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.
b. Penarikan  kembali  keputusan  (ketetapan)  yang  menguntungkan  (izin,pembayaran, subsidi)Mengenai  sanksi  yang  digunakan  dengan  mencabut  atau  menarik  kembalisuatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan  pada  penetapan  tertulis  yang  telah  diberikan,  juga  terjadi  pelanggaran  undang- undang  yang  berkaitandengan  izin  yang  dipegang  oleh  si  pelanggar. 26 Pencabutan  atau penarikanyang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yangdikeluarkan bukan  dengan  maksud  sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  yangtercela  dari  segi  moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.
c. Pengenaan  denda  Administratif  Sanksi  pengenaan  denda  administratif  ditujukan  kepada mereka  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  tertentu,  dan  kepada  di  pelanggar dikenakan  sejumlah  uang  tertentu  berdasarkan  peraturan  peundang-undangan  yang bersangkutan, kepada Pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
d. Pengenaan  Uang  Paksa  oleh  Pemerintah  (dwangsom)  Sanksi  pengenaan  uang  paksa  oleh pemerintah  ditujukan  untuk  menambah  hukuman  yang  pasti,  di  samping  denda  yang  telah disebutkan dengan tegas didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tanggung  jawab  Administratif  dikenakan  kepada  notaris  apabila  terbukti  melanggar ketentuan pasal-pasal  Undang-Undang Jabatan Notaris  Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisadalah sebagai berikut:
1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejaktanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. Menyampaikan  berita  acara  sumpah/  janji  jabatan  Notaris  kepada  Menteri,  Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
c. Menyampaikan  alamat  kantor,  contoh  tanda  tangan  dan  paraf,  serta  teraancap/  stempel jabatan  Notaris  berwarna  merah  kepada  menteri,  pejabat  lain  yang  bertanggung  jawab  di bidang agraria/  pertanahan, organisasi  notaris,  ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
b. Meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  tujuh  hari  kerja  berturut-turut  tanpa  alasan yang sah
c. Merangkap sebagai pegawai negeri
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
e. Merangkap jabatan sebagai advokat
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
26 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 242
g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
h. Menjadi Notaris pengganti
i. Melanggar  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris  telah  bertindak  tidak  mandiri  dan  ada  keberpihakan  dalam  menjalankan  jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
4. Melanggar  ketentuan  Pasal  27  yaitu  mengajukan  permohonan  cuti,  tidak  memenuhi  syarat bahwa  cuti  harus  diajukan  secara  tertulis  disertai  dengan  penunjukan  notaris  pengganti,  dan permohonan diajukan kepada:
a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
b. Majelis  Pengawas  Wilayah,  apabila  jangka  waktu  cuti  lebih  dari  enam  bulan  sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahundengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis PengawasWilayah
5. Melanggar  ketentuan  Pasal  32  yaitu  Notaris  yang  menjalankan  cuti  tidakmenyerahkan protokol  notaris  kepada  Notaris  pengganti,  dan  Notaris  penggantimenyerahkan  kembali protokol  kepada  notaris  setelah  cuti  berakhir,  serah  terima  terhadap  hal  tersebut  dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
6. Melanggar  ketentuan  Pasal  54  yaitu  notaris  telah  memberikan,  memperlihatkan  atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan  pada  akta,  ahli  waris  atau  orang  yang  memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
7. Melanggar  ketentuan  Pasal  58  mengenai  tidak  dibuatnya  daftar  akta,  daftar  surat  dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
8. Melanggar  ketentuan  Pasal  59,  Notaris  tidak  membuat  daftar  klapper  untuk  daftar  akta  dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
Atas  pelanggaran  sebagaimana  yang  telah  tersebut,  maka  dikenakan  sanksisebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:
1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

## B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris secara Perdata
Munir  Fuady  menyatakan  bahwa  ilmu  hukum  mengenal  tiga  kategori  dari  perbuatan melawan hukum sebagai berikut 27 :
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
27 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
Atas  tiga  kategori  perbuatan  melawan  hukum  diatas  kemudian  timbul  model pertanggungjawaban hukum yakni:
1. Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  (kesengajaan  dan  kelalaian)  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
2. Tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan  khususnya  kelalaian  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
3. Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1367 KUHPerdata.
Pertanggungjawaban  yang  tertuang  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  dan  Pasal  1366 KUHPerdata  mewajibkan  adanya  unsur  kesalahan  artinya  seseorang  tersebut  harus  bersalah ( liability  based  on  fault ).  Asas  pertanggungjawaban  secara  kesalahan  (fault)  didasarkan  pada prinsip  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban  apabila  tidak  ada  unsur  kesalahan  dalam  ilmu hukum  disebut Tortious  Liabilityatau  Liability  Based  on  Fault .Selanjutnya  pihak  yang berkewajiban  untuk  membuktikan  unsur  kesalahan  tersebut  adalah  pihak  yang  menuntut  ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Sehubungan  dengan  pertanggungjawaban  Notaris  adalah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab, pemberian sanksi terhadapNotaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapatmerugikan,  misalnya  membuat  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  yangbersangkutan sebagaimana  yang  tersebut  dalam  akta  Notaris.Tanggung  jawab  perdata  atas  akta  yang  dibuat oleh  Notarisdalam  hal  iniadalah  tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  maka dikenakan  sanksikeperdataan  terhadap  kesalahan  yang  terjadi  dalam  konstruksi  perbuatan melawanhukum.
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  hal  ini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif.Aktif  dalam  arti melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.Sedangkan  pasif,  dalam  arti tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan,sehingga  pihak  lain  menderita kerugian,dengan  demikian  unsur  perbuatan  melawan  hukum  disiniyaitu  adanya  kesalahan  dan adanya  kerugian  yang  ditimbulkan.  Perbuatan  melawanhukum  disini  diartikan  luas,  yaitu  suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undangundang,tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain danmenimbulkan kerugian .
Penggantian  biaya,  ganti  rugi  atau  bunga  dapat  digugat  terhadap  Notaris  harusdengan mendasarkan  pada  suatu  hubungan  hukum  antara  Notaris  dengan  para  pihakyang  menghadap Notaris.  Apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibatlangsung  dari  suatu  akta Notaris,  maka  yang  bersangkutan  dapat  menuntut  secara  perdata  terhadap  notaris.  Dalam  hal gugatan  karena  perbuatan  melawan  hukum,  makaPasal  1365  KUHPerdata  yang  berlaku.  Pasal 1365 KUHPerdata membukakemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataansebagai hukum, perintah atau larangan hakim.

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
Hal ini sesuai dengan makna Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja  maupun  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  (akibat  dibuatnya  akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
Maksud  dalam  Pasal  84  UUJN,  bahwa  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  beberapa  Pasal,  maka  jika  salah  satu  pasal tersebut  dilanggar  berarti  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum,  sehingga  unsur  harus  ada perbuatan  melanggar  hukum  sudah  terpenuhi.  Perihal  kesalahan  dalam  perbuatan  melanggar hukum,  dalam  hukum  perdata  tidak  membedakan  antara  kesalahan  yang  ditimbulkan  karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan ataukurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani 28 sebagai berikut: “tidak kurang hati- hati”.  Notaris  yang  membuat  akta  ternyata  tidak  sesuai  dengan  wewenangnya  dapat  terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.
Perihal  kerugian  dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  "dapat  berupa  kerugian  materiil  dan dapat  pula  berupa  kerugian  immaterial".  Kerugian  dalam  bentuk  materiil,  yaitu  kerugian  yang jumlahnya  dapat  dihitung,  sedangkan  kerugian  immaterial,  jumlahnya  tidak  dapat  dihitung, misalnya  nama  baiknya  tercemar,  mengakibatkan  kematian.  Dengan  adanya  akta  yang  dapat dibatalkan  atau  batal  demi  hukum,  mengakibatkan  timbulnya  suatu  kerugian,  sehingga  unsur harus ada kerugian telah terpenuhi

## C. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Secara Pidana
Hukum  pidana  termasuk  dalam  hukum  yang  berlaku  umum,  dimana  setiap  orang  harus tunduk  kepada peraturan dan pelaksanaan aturan  ini dapat  dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk Seorang Notaris harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah  yurisdiksi  Negara  Republik  Indonesia.  Menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:
a. Kesengajaan  ( Dolus) :  dalam  KUHP  dicantumkan  kesengajaan  adalah  kemauan  untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
b. Kealpaan (Culpa) ,  pada  umumnya  kealpaan  itu  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  tidak  berhati- hati  melakukan  suatu  perbuatan,  disamping  dapat  menduga  akibat  perbuatan  itu.  Namun meskipun  suatu  perbuatan  dilakukan  dengan  hati-hati  masih  mungkin  juga  terjadi  kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
Dengan demikian tiap melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar,  berarti  unsur  kesengajaan  dan  kelalaian  di  sini  telah  terpenuhi.  Selanjutnya  agar perbuatan  pelanggaran  hukum  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau  ia  telah  berbuat  bertentangan  dengan  suatu  kewajiban  hukumnya  sendiri.  Setiap  tindakan
28 Riduan Syahrani, 1998, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung,  hlm. 264.

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
Notaris  selalu  mengandung  resiko,  sekecil  apapun  tindakan  Notaris,  dapat  saja  menimbulkan resiko yang besar sehingga mengakibatkan akta batal demi hukum.
Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat  dipertanggungjawabkan  atas  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  sebagai perwujudan  tanggung  jawab  karena  kesalahannya  terhadap  orang  lain,  dengan  dapat dipertanggungjawabkannya  subyek  hukum  pidana  tersebut  tentunya  akan  memberikan detteren effect untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.
Mengenai  tanggung  jawab  Notaris  atas  akta  yang  dibuatnya  dalam  hal  pidana,tidak  diatur dalam  UUJN,  namun  tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  dikenakan  apabila  Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan denganbatasan yaitu 29 :
1. Ada  tindakan  hukum  dari  Notaris  terhadap  aspek  lahiriah,  formal  dan  materiilakta  yang disengaja,  penuh  kesadaran  dan  keinsyafan,  serta  direncanakanbahwa  akta  yang  akan  dibuat dihadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  bersama-samaatau  sepakat  para  penghadap  dijadikan  dasar untuk melakukan suatutindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau olehNotaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan  Notaris  tersebut  juga  tidak  sesuai  menurut  instansi  yang  berwenanguntuk  menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum.Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentuseperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris  selakupejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  dan tidak dalam konteks individusebagai warga negara.
Demi  tegaknya  hukum,  Notaris  harus  tunduk  pada  ketentuan  pidana  sebagaimana  di  atur dalam  KUHP,  dan  terhadap  pelaksanaannya  mengingat  Notaris  melakukan  perbuatan  dalam kapasitas  jabatannya  untuk  membedakan  dengan  perbuatan  Notaris  sebagai  subyek  hukum, namun  hakikatnya  Notaris  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta.  Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak,dengan kata lain,  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris  ialah  apabila  penipuan  atau  tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri 30 .
UU  Perubahan  atas  UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris terhadap UU Perubahan atas  UUJN sanksi  tersebut  dapat  berupa  akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.  Tentang  perbuatan  Notaris  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  atau  memalsukan  akta Notaris,  UU  Perubahan  atas  UUJN  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang  ketentuan  pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP .
29 Ibid, hlm, 197
30 Notodisoerjo, 1982, Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan) , Rajawali Pers, Jakarta, hal. 229

## Jurnal de Facto
8(1) : 122-144
Biasanya  pasal  yang  sering  digunakan  untuk  menuntut  Notaris  dalampelaksanaan  tugas jabatan  adalah  pasal  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidanapemalsuan  surat,  yaitu  Pasal  263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notarisdituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau  memalsukan  surat  yangseolah-olah  surat  tersebut  adalah  surat  yang  asli  dan  tidak dipalsukan  (Pasal  263  ayat1  KUHPidana),  melakukan  pemalsuan  surat  dan  pemalsuan  tersebut telah  dilakukandi  dalam  akta-akta  otentik  (Pasal  264  ayat  1  angka  (1)  KUHPidana), mencantumkansuatu  keterangan  palsu  di  dalam  suatu  akta  otentik  (Pasal  266  ayat  1 KUHPidana).
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang  batasanbatasanyang dilanggar  sebagaimana  yang  telah  tersebut,  artinya  di  sampingmemenuhi  rumusan  pelanggaran tersebut  dalam  UUJN  dan  Kode  Etik  Jabatan  Notarisjuga  harus  memenuhi  rumusan  yang tersebut  dalam  KUHPidana.  Dengan  demikian  pertanggungjawaban  secara  pidana  terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapatdikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat  (1)  KUHPidanadimana  ancaman  pidana  yang  berat  berupa  pidana  kurungan  atau  pidana  8 (delapan)tahun penjara.
Perubahan atas UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan  pelanggaran,  maka  Notaris  dapat  dikenai  sanksi  atau  dijatuhi  sanksi,  berupa  sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :
a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.
Aspek  tersebut  di  atas  sangat  berkaitan  erat  dengan  perbuatan  Notaris  melakukan pelanggaran  terhadap  Pasal  15  UU  Perubahan  atas  UUJN,  dimana  muaranya  adalah  apabila Notaris  tidak  menjalankan  ketentuan  pasal  tersebut  akan  menimbulkan  terjadinya  perbuatan pemalsuan  atau  memalsukan  akta  sebagaimana  dimaksud  Pasal  263,  264,  dan  266  KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Notaris diduga dengan kualifikasi membuat surat palsu  atau  memalsukan  surat  yang  seolah-olah  surat  tersebut  asli  dan  tidak  dipalsukan sebagaimana  dimaksud  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP,  melakukan  pemalsuan  surat,  dan  pemalsuan tersebut  telah  dilakukan  di  dalam  akta  otentik  sebagaimana  dimaksud  Pasal  264  ayat  (1),  serta menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHP,  merupakan  akibat  dari  pada  bentuk  penyalahgunaan  jabatan  atas  pelanggaran  Pasal  15 UU  Perubahan  atas  UUJN.  Meskipun  demikian  tidak  serta  merta  mengakibatkan  Notaris melakukan  perbuatan  pidana  tersebut  karena  harus  melalui  proses  pembuktian  terhadap subyeknya  yaitu  apakah  unsur subyektif  perbuatan  melawan  hukum  formil  dan  unsur  obyektif perbuatan melawan hukum materiil telah dapat dibuktikan.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang  batasan-batasan sebagaimana  tersebut  dilanggar,  artinya  di  samping  memenuhi  rumusan  pelanggaran  yang  tersebut

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
dalam UU Perubahan atas UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut  dalam  KUHP.  Apabila  tindakan  pelanggaran  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UU Perubahan  atas  UUJN  suatu  pelanggaran.  Maka  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UU Perubahan atas UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

## III. PENUTUP
A. Pertanggung  jawaban  hukum  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya  yang  mengandung keterangan palsu dapat berupa:
a. S ecara  perdata;  sebagaimanatercantum  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  berupa  sanksi untuk  melakukanpenggantian  biaya  atau  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  atas perbuatanmelawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris.  Mengenai  tanggung  jawab Notarisatas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN,
b. Secara  pidana,  Notaris  mempertanggung  jawabkanperbuatannya  dengan  penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan ataupidana penjara sesuai Pasal  264 KUHPidana terhadap pemalsuan.
c. Tanggung jawab secaraadministratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJNberupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentiandengan  hormat,  pemberhentian  tidak  hormat.  Secara  Kode  Etik  Notaris, tanggungjawab  dikenakan  sanksi  moril,  ditegur  atau  dipecat  dari  keanggotaan profesinya,juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

## B. Saran
Diupayakan  agar  Notaris  dalam  membuat  akta  harus  harus  memiliki  sifat  kehati-hatian, lebih  telitidan  memiliki  itikad  baik  dalam  pembuatan  akta  otentik  serta  mematuhi ketentuanhukum  yang  berlaku  dan  berlandaskan  pada  moral  dan  etika  serta lebihmengemban  tanggung  jawabnya  sebagai  Notaris  yang  berwenang  dalam bidangpembuatan akta.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Abdul Ghofur Anshori, “ Lembaga Kenotariatan Indonesia :, Yogyakarta, 2009 Achmad Ali, 1996, “ Menguak Tabir Hukum ” Edisi kedua
Munir  Fuady,” Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontenporer ,  PT.Citra  Aditya, Bakti, Bandung, 2005
Djoko  Sukisno, “Pengambilan  fotocopi  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris ”  (mimbar hukum vol. 20).
Habib  Adjie, Menjalin  Pemikiran-Pendapat  Tentang  Kenotariatan  (Kumpulan  Tulisan) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  diterjemahkan  oleh  Rasisul  Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
Herline  Boediono, “Kumpulan  Tulisan  Perdata  dibidang  Kenotariatan ”,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung 2007
Habib  Adjie,  “ Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris ,  PT.  Refika,  Aditama,  Bandung, 2013
___________2012, ”Karakter Yuridis Akta Notaris Indonesia Notary Community. Meuwissen,  2008, Tentang  pengembangan  hukum,  ilmu  hukum,  Teori  Hukum  dan  filsafat hukum , diterjemahkan oleh Arif  Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, cet, ketiga
Notodisoerjo,  1982, Hukum  Notarial  di  Indonesia  (suatu  penjelasan) ,  Rajawali  Pers, Jakarta,
R. Subekti, “ Hukum Pembuktian ”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
_________” Hukum Perjanjian ”, Intramasa, Jakarta, 2005
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Kedelapan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006)
R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , diterjemahan, catatan ke-39, Jakarta, Pradnnya Paramita, 2008,
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Liberty, 2003
Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Sjaifuracchman, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta, Bandung, Mandar Maju, 2011
Suteki  dan  dyah  wijaningsih, laporan  kegiatan,  urgensi  pengaturan  lisensi  paten  dalam rangka pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan join venture , Fakultas hokum universitas Dipenogoro, Semarang, 2005,
Soerjono Soekamto, 2000, Pengantar penelitian hokum , UI-Press, Jakarta
Sugiyono, 2011, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RDB,  menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ditunjukkan pada natural setting, sumber data primer  dan  teknik  pengumpulan  data  lebih  banyak  pada  observasi,  wawancara  mendalam dan dokumentasi , Jakarta, Alfabeta,

## Jurnal de Facto 8(1) : 122-144
Sudikno Mertokusumo, “ Hukum Agraria Perdata Indonesia ”, Lyberty, Yogyakarta, 1998
Titik  Tedjaningsih, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  DalamPengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016)
Thomas  F.  O’Dea, Pengantar  Sosiologi ,  terjemahan  Abdul  Muis  Naharong,  (Jakarta; Rajawali Press,1993)
Pan Muhamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls , dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 nomor 1 ( april 2009 )

## B. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang  Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kode Etik Notaris
C. Internet http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html .  diakses tanggal 12 Pebruari 2020
Muhammad  Fajri, Perspektif  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, (http://www.ptpn5.com).
http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara .html. diakses tanggal 1 Maret 2020
http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidanapenipuan dan.  html, diakses tanggal 8 Januari 2020
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarispusat putuskan-perkara-pertama- diakses pada tanggal 10 Maret 2020