PELAKSANAAN   HUKUMAN   DISIPLIN   SEBAGAI BAGIAN  DARI PENEGAKAN  DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DI

## UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Oleh: Kadek Ari Sali Arnawa 1 dan I Gede Surata 2
(saliarnawa128@gmail.com) (gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak : Pegawai PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melakukan hal-hal yang dilarang, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  pidana,  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Penelitian  ini mengkaji  akibat  hukuman  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melanggar  disiplin pegawai    di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  dan  efektivitas  pelaksanaan hukuman  disiplin  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  di  Universitas  Pendidikan Ganesha terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Akibat  hukuman  dari  Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin pegawai  di Universitas Pendidikan Ganesha adalah  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  ringan,  hukuman  disiplin  sedang,  atau hukuman  disiplin  berat.Pelaksanaan  hukuman  disiplin  terhadap  Aparatur  Sipil Negara  di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  terkait  dengan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  sangat  efektif  yang bersangkutan  umumnya  tidak  lagi  mengulangi  perkataan,  pernyataan,  atau perbuatan yang melanggar disiplin pegawai
Kata-kata Kunci: Hukuman Disiplin, Penegakan Disiplin, Aparatur Sipil Negara.

## PENDAHULUAN
Tujuan  nasional  dinyatakan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun    1945  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan  tujuan  nasional, dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara (selanjutnya dalam penelitian ini disebut ASN). Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen akultas Hukum Universitas Panji Sakti.
tugas  pemerintahan,  dan  tugas  pembangunan  tertentu.  Tugas  pelayanan  publik dilakukan  dengan  memberikan  pelayanan  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.
Adapun  tugas  pemerintahan  dilaksanakan  dalam  rangka  penyelenggaraan fungsi  umum  pemerintahan  yang  meliputi  pendayagunaan  kelembagaan, kepegawaian,  dan  ketatalaksanaan.  Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas pembangunan  tertentu  dilakukan  melalui  pembangunan  bangsa  ( cultural  and political development ) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial ( economic and  social  development )  yang  diarahkan  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  seluruh  masyarakat.  Hal  demikian  ditegaskan  dalam  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5494)  (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:
1. Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  merupakan  Pegawai  ASN  yang  diangkat sebagai  pegawai  tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  PPPK  merupakan Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai  dengan  perjanjian  kerja  oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
Selain PNS dan PPPK, juga ada istilah pegawai non PNS. Istilah ini antara lain ditemukan dalam Pasal 36 ayat (3) dan  Pasal 109 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014.  Pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 menyatakan:
Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua  (S2)  di  bidang  administrasi  negara,  manajemen  publik,  manajemen sumber  daya  manusia,  psikologi,  kebijakan  publik,  ilmu  hukum,  ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: “ Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan  persetujuan  Presiden  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  terbuka  dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden”.
Pasal  99  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2018 tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264) menyatakan:
(1) Pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku,  Pegawai  non-PNS yang  bertugas  pada  instansi  pemerintah  termasuk  pegawai  yang bertugas  pada  lembaga  non  struktural,  instansi  pemerintah  yang menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri  baru  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru  sebelum  diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  ini,  masih  tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Pegawai  Non-PNS  dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diangkat  menjadi  PPPK apabila  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pegawai  Non-PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan perlindungan  berupa  manfaat  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  peraturan  Menteri  setelah mendapat  pertimbangan  teknis  dari  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Setiap pegawai pemerintah, baik sebagai PNS, PPPK, maupun pegawai non PNS wajib mematuhi peraturan kepegawaian, antara lain yang mengatur tentang disiplin  pegawai.    Gunarsa  (dalam  Prijadarmanto  Soegeng)  menyatakan  bahwa disiplin  merupakan  sikap  mental  yang  mengandung  kerelaan  untuk  mematuhi semua ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung  jawab  (Prijadarmanto  Soegeng,  1987:  5).    Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  74,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010)  menegaskan  bahwa:  “Disiplin  Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi hukuman disiplin”.
Ada    beberapa  unsur  dalam  pengertian  disiplin  yaitu  adanya  kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin atau sanksi. Ketiga hal tersebut sebagai indikator dari peraturan  disiplin.  Kewajiban  adalah  suatu  yang  harus  dilakukan  dan  apabila  tidak dilaksanakan  maka  telah  terjadi  pelanggaran  disiplin,  sedangkan  larangan  adalah suatu  yang  harus  dihindari  atau  tidak  boleh  dilakukan,  apabila  larangan  dilanggar maka terjadi pelanggaran, atau kewajiban tidak dilaksanakan, juga dikatakan terjadi pelanggaran  disiplin.  Indikator  lain  adalah  sanksi  atau  hukuman  disiplin,  yaitu muncul akibat terjadinya pelanggaran disiplin dimana kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilanggar ( Harun Arsyad dan  Bambang Hari Samasto, 2014: 3) .
Disiplin  pada  dasarnya  merupakan  tindakan  manajemen  untuk  mendorong agar  para  anggota  organisasi  dapat  memenuhi  berbagai  ketentuan  dan  peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup: (1) adanya tata tertib  atau  ketentuan-ketentuan;  (2)  adanya  kepatuhan  para  pengikut;  dan  (3) adanya  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggar  (Norhanini,  Achmad  Djumlani, Heryono Susilo Utomo, 2016: 159).
Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik ASN, serta untuk  melancarkan  aktifitas  penyelenggaraan  tugas-tugas  kedinasan  secara  baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan  sifat  dan  berat  atau  ringannya  pelanggaran  yang  diperbuat,  serta  akibat yang  ditimbulkannya  atas  pelanggaran  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil yang bersangkutan (Hasibuan Malayu, 2007: 193).
Hukuman  disiplin  merupakan  salah  satu  indikator  yang  mempengaruhi kedisiplinan  karyawan  suatu  perusahaan.  Menurut  Hasibuan  (dalam  Juhana) indikator-indikator  yang  mempengaruhi  kedisiplinan  karyawan  suatu  perusahaan adalah:
1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan sesuai dengan kemampuan pegawai.
2. Teladan  pimpinan.  Pimpinan  merupakan  teladan  yang  akan  dititu  oleh pegawai, Jika pimpinan tidak disiplin, maka pegawai juga kemungkinan tidak akan memenuhi tugas dan kewajiban secara disiplin.
3. Balas  jasa.  Kepuasan  terhadap  balas  jasa  yang  diberikan  organisasi  akan mendorong  pegawai  mencintai  pekerjaannya  dan  disiplin  dalam melaksanakan peraturan yang ada.
4. Keadilan. Keadilan yang baik, terutama dalam pemberian balas jasa, sangat berpengaruh terhadap disiplin pegawai melaksanakan tugas dan pekerjaan.
5. Waskat.  Pengawasan  melekat  merupakan  hal  yang  sangat  berpengaruh terhadap disiplin pegawai. Melalui waskat pimpinan tidak hanya mengawasi perilaku dan moral pegawai juga mengawasi kesulitan yang dialami pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
6. Sanksi  hukuman.  Hukuman  yang  logis,  masuk  akal,  dan  dirasa  berat  oleh pegawai  akan  mendorong  pegawai  untuk  mematuhi  semua  peraturan  yang ada.
7. Ketegasan.  Ketegasan  pimpinan  sangat  penting,  tidak  hanya  dalam  hal pemberian  keputusan  jika  ada  dua  atau  lebih  pilihan,  tetapi  juga  ketegasan dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin.
8. Hubungan kemanusiaan. Hubungan sesama pegawai, hubungan antara atasan dengan bawahan penting dalam menciptakan suasana kerja yang mendorong dilakukannnya kewajiban secara baik, dan tidak dilanggarnya larangan yang ada (Juhana, 2016: 23).
Pegawai PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melakukan hal- hal  yang  dilarang,  dengan  tidak  mengesampingkan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan pidana, dapat dijatuhi hukuman disiplin.  Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur hukuman disiplin sebagai berikut:
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis  hukuman  disiplin  ringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis  hukuman  disiplin  sedang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Pelaksanaan  sanksi  terhadap  pelanggar  disiplin  dengan  memberikan peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal:
1. Pemberian peringatan. Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
2. Pemberian  sanksi  harus  segera.  Pegawai  yang  melanggar  disiplin  harus segera  diberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  peraturan  organisasi  yang berlaku.
3. Pemberian  sanksi  harus  konsisten.  Pemberian  sanksi  kepada  pegawai  yang tidak disiplin harus konsisten.
4. Pemberian  sanksi  harus  impersonal.  Pemberian  sanksi  pelanggaran  disiplin harus  tidak  membeda-bedakan  pegawai,  tua  muda,  pria  wanita  tetap diberlakukan  sama  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Anwar  Prabu Mangkunegara, 2013: 131).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Pelaksanaan      Hukuman      Disiplin Sebagai  Bagian  dari  Penegakan  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Universitas Pendidikan Ganesha”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  akibat  hukuman  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melanggar disiplin pegawai  di Universitas Pendidikan Ganesha?
2. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  hukuman  disiplin  terhadap  Aparatur Sipil  Negara  di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  terkait  dengan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  meneliti  tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum  tentang tata cara penjatuhan dan pelaksanaan  hukuman  disiplin  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  dan  efektivitas hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara. Dihubungkan dengan pendapat tentang  2  penyebab  inefektifnya  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  depan,  maka penelitian ini lebih condong pada paradigm tidak akomodatifnya hukum terhadap rasa  keadilan  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat,  setidak-tidaknya dari  perspektif  Aparatur  Sipil  Negara  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Hal demikian  berubungan  dengan  tidak  adanya  dampak  dari  hukuman  disiplin  yang dijatuhkan  terhadap  perilaku  Aparatur  Sipil  Negara  yang  dijatuhi  hukuman disiplin.
Terkait dengan sifat penelitian hukum empiris, peneliti melakukan penelitian eksplorasi  yaitu  mengekplorasi  secara  mendalam  sesuatu  hal  yang  masih  belum terungkap,  serta  ingin  mendalami  pengetahuan  mengenai  suatu  gejala  tertentu. Dalam  penelitian  eksploratif  tidak  ada  hipotesis,  karena  secara  logika  hipotesis lahir  dari  kajian  pustaka  baik  yang  berasal  dari  teori-teori,  asas-asas  hukum, ketentuan  peraturan  maupun  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya,  sementara  hal-hal tersebut  masih  belum  ada  atau  kalaupun  ada  masih  sangat  sedikit.  Contoh penelitian ini misalnya penelitian identifikasi hukum.
Peneliti dalam penelitian ini melakukan penelitian di Universitas Pendidikan Ganesha.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu,  di  antaranya  karena  berdasarkan  penelitian  awal,  di  Universitas
Pendidikan Ganesha selalu dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai, dalam dalam konteks upaya tersebut dapat dijatuhkan hukuman disiplin.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumen atau studi kepustakaan adalah (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,  2010: 16):
1) adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas;
2) autentisitas  data  sekunder  harus  ditelaah  secara  kritis  sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri;
3) apabila  tidak  ada  penjelasan,  sukar  untuk  mengetahui  metode  yang dipergunakan  dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  sekunder tersebut;
4) kerap  kali  sukar  untuk  mengetahui  secara  pasti  lokasi  terhimpunnya data sekunder tersebut.
b. Teknik wawancara.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Melanggar  Disiplin Pegawai  Di Universitas Pendidikan Ganesha
UNDIKSHA  sebagai  universitas  negeri  yang  berada  di  Bali  Utara,  sampai saat  ini  tercatat  memiliki  567  orang  pegawai  terdiri  dari    245  orang  PNS,  320 orang  pegawai  kontrak,  dan  2  orang  pegawai  sedang  tugas  belajar (https://pegawai.undiksha.ac.id , diakses tanggal 17 April 2020). Untuk mengelola pegawai  yang  jumlahnya  tidak  sedikit,  dengan  beban  kerja  yang  banyak  dan beragam,  tentu  diperlukan  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian,  termasuk  di dalamnya  pemberian  perlindungan  hukum,  sebagaimana  diamanatkan  UU  No.  5 Tahun  2014,  PP  No.  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil, dan  PP  No.  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja.
Strutktur  organisasi  UNDIKSHA  menunjukkan  perihal  kepegawaian  di UNDIKSHA  secara  umum  menjadi  tanggung  jawab  Bagian  Kepegawaian  yang berada  di  bawah  Biro  Umum  dan  Keuangan.  Dihubungkan  dengan  tugas  dan fungsi  Pimpinan,    bagian  kepegawaian  UNDIKSHA  secara  khusus  menjadi bidang  tugas  Wakil  Rektor  II,  yaitu  Wakil  Rektor  Bidang  Administrasi  Umum, Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya.
Wakil  Rektor  II  UNDIKSHA  menjelaskan  bahwa  Peraturan  Disiplin Pegawai di UNDIKSHA berlaku bagi semua pegawai, baik pegawai dengan status PNS  maupun  non  PNS  (Pegawai  Pemerintah  dengan  perjanjian  Kerja/  PPPK dan/atau tenaga honorer). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa secara umum tidak ada masalah  prinsip  berkaitan  dengan  pelaksanaan  peraturan  disiplin  pegawai  di UNDIKSHA.  Hal-hal  yang  mendukung  antara  lain  adanya  program  pembinaan disiplin  pegawai  dilakukan  secara  terus-menerus,  sejak  pegawai  yang bersangkutan  masih  dalam  status  calon  pegawai,  bahkan  tetap  dilakukan  setelah menduduki  jabatan.  Pembinaan  disiplin  pada  tingkat  lanjutan  lebih  banyak dilakukan dalam bentuk penyadaran secara terus-menerus terhadap visi dan misi lembaga,  pengingatan  terhadap  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  untuk  kemajuan  masyarakat.  Hal  lain  juga  yang  penting  adalah
ketersediaan norma/ peraturan, dalam hal ini terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Wakil  Rektor  II  UNDIKSHA  menjelaskan  tidak  ada peraturan disiplin yang secara khusus berlaku di UNDIKSHA.
Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Kepala  Biro  Umum  dan  Keuangan UNDHIKSHA  bahwa  tidak  ada  masalah  prinsipil  berkaitan  dengan  penegakan disiplin  pegawai  di  UNDIKSHA,  yang  diberlakukan  kepada  Pegawai  PNS  dan Non  PNS  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  PNS.    Penegakan  disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan pelaksanaannya  oleh  sebuah  tim  yang  disebut  Tim  Penilai  Kinerja  ASN    yang diberikan kewenangan oleh ketentuan  tersebut untuk mengimplementasikan dan mempertimbangkan    penerapan  dan  pemberlakuan    disiplin  serta  etika  pegawai yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Kepala Bagian Kepegawaian UNDIKSHA menambahkan bahwa saat ini tidak ada Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di UNDIKSHA, dan aturan tentang disiplin terhadap pegawai non PNS diadopsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja antara Rektor UNDIKSHA dengan pegawai non PNS.
Pernyataan Kepala Kepala Biro Umum dan Keuangan  dan Kepala Bagian Kepegawaian UNDIKSHA ini dapat dihubungkan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2018  tentang Manajemen  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja,  yang  menyatakan bahwa disiplin berlaku baik bagi pegawai PNS maupun pegawai non PNS. Pasal 51  menyatakan:
(1) Untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dalam  kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
(2) Instansi  Pemerintah  wajib  melaksanakan  penegakan  disiplin  terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 52 menyatakan:
(1) Berdasarkan  ketentuan  disiplin  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK.
(2) Disiplin  PPPK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.
(3) Tata  cara  pengenaan  sanksi  disiptin  bagi  PPPK  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Perjanjian  kerja  antara  UNDIKSHA  dengan  tenaga  kontrak  antara  lain memuat ketentuan yang berkaitan dengan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud Kepala  Bagian  Kepegawaian  UNDIKSHA.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  antara lain:
Pasal 7:
(1) Pihak  Kedua  wajib  melaksanakan    Tugas  Pokok  dan  fungsi  sebagai Tenaga  Kontrak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  dengan  mematuhi Peraturan  Kepegawaian  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya yang berlaku.
(2) Pihak  Kedua  wajib  memberikan  laporan  secara  tertulis  atas  hasil pelaksanaan  tugasnya  kepada  Pihak  Pertama  berupa  Laporan Mingguan dan Bulanan.
(3) Pihak Kedua wajib mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan sistim yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
Pasal 8:
(1) Apabila  Pihak  Kedua  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud Pasal 7, maka diberikan sanksi sebagai berikut:
a. Apabila  terdata  tidak  masuk  kerja  dan/atau  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut dalam satu  minggu,  maka  akan  dikenakan  sanksi  ringan  berupa  surat peringatan 1 (SP 1), dan pabila mengulanginya dalam bulan yang sama,  akan  diberikan  surat  peringatan  2  (SP  2)  atau  teguran pelanggaran disiplin sedang. b. Apabila  poin  a  ayat  (1)  Pasal  8  dilakukan  secara  berulang sebanyak  3  kali  di  tahun  yang  sama,  maka  pegawai  yang bersangkutan  akan  diberikan  surat  peringatan  3  (SP  3)  dengan ketentuan  pelanggaran  disiplin  berat  dan  tidak  akan  dilakukan perpanjangan kontrak kerja untuk tahun berikutnya. c. Apabila  terdata  tidak  masuk  kerja  dan/atau  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya  sebanyak  10  (sepuluh)  hari  dalam  satu
bulan  tidak  berturut-turut  tanpa  keterangan  yang  sah,  maka  gaji atau hak atas pendapatannya di bulan itu tidak dibayarkan.
d. Apabila  dalam  1  tahun    terdata  tidak  masuk  kerja  selama  46 (empat  puluh  enam)  hari  atau  lebih  tidak  berturut-turut  tanpa keteranganyang  sah,  maka  yang  bersangkutan  akan  diberikan surat peringatan 3 (SP 3) atau teguran pelanggaran disiplin berat dan  diberhentikan  sebagai  tenaga  Kontrak  Universitas Pendidikan Ganesha. (2) Apabila  Pihak  Kedua  melakukan  larangan  sebagaimana  dimaksud Pasal  9  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  sebagai  Tenaga  Kontrak Universitas Pendidikan Ganesha.
Pasal 9:
(1) Pihak Kedua dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat  mencoreng  nama  baik  Universitas  Pendidikan  Ganesha  seperti: mencuri,  korupsi,  penipuan,  penggelapan  barang  dan  lain-lain perbuatan  yang  melanggar  hukum  formil  dan  etika  sosial kemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pihak  Kedua  dilarang  menyalahgunakan  wewenang  sebagai  Tenaga Kontrak  Universitas Pendidikan Ganesha untuk kepentingan apapun.
(3) Pihak  Kedua  dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat  menghalangi berjalannya tugas kedinasan Universitas Pendidikan Ganesha.
(4) Pihak  Kedua  dilarang  memberikan  keterangan  data  laporan  palsu, membongkar  atau  membocorkan  rahasia,  dan  menyalahgunakan perintah Pimpinan.
(5) Pihak  Kedua  dilarang  menggunakan  dan  mengedarkan  narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, mabuk, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi Pimpinan di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
Kepala  Biro  Umum  dan  Keuangan  UNDHIKSHA    menjelaskan  hubungan antara  kewajiban  pegawai,  larangan  pegawai,  dan  hukuman  disiplin  dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  yang  menyatakan:  “Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kesanggupan Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  peraturan  kedinasan yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin”.  Jadi, kewajiban,  larangan  dan  hukuman  disiplin  atau  sanksi  merupakan  unsur-unsur dari disiplin pegawai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketiga hal ini dapat ditempatkan sebagai indikator dari peraturan disiplin.
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  adalah  suatu  yang  harus dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran disiplin, sedangkan larangan adalah suatu yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, apabila  larangan  dilanggar  maka  terjadi  pelanggaran,  atau  kewajiban  tidak dilaksanakan,  juga  dikatakan  terjadi  pelanggaran  disiplin.  Indikator  lain  adalah sanksi atau hukuman disiplin, yaitu muncul akibat terjadinya pelanggaran disiplin dimana kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilanggar (Harun Arsyad dan Bambang Hari Samasto, 2014: 2).
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Subraka  Sugarda    dan Soegeng  Prijodarminto.  Subraka  Sugarda    menyatakan  bahwa  substansi  disiplin adalah  terwujudnya  ketertibaan,  keteraturan  dan  kepatuhan,  sehingga  sebagian pakar menyatakan disiplin tidak lain adalah keteraturan, ketaatan, kepatuhan, serta adanya  sanksi.  Juga  dinyatakan  bahwa    disiplin  adalah  suatu  keadaan  yang menunjukan  suasana  tertib  dan  teratur  yang  dihasilkan  oleh  orang-orang  yang berada  di  bawah  naungan  sebuah  organisasi  karena  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dihormati.  Soegeng  Prijodarminto  menyatakan  disiplin yaitu :”Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yg menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetian, keteraturan atau ketertiban” (Harun Arsyad dan  Bambang Hari Samasto, 2014: 2).
Hukuman disiplin dijatuhkan kepada pegawai dapat disebabkan karena dua hal,  yaitu  tidak  melaksanakan  kewajiban  dan/atau  melakukan  perbuatan  yang dilarang. Sehubungan dengan hal ini, Wayan Luh Yasmiatai, menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman, hukuman disiplin lebih banyak dijatuhkan karena tidak melaksanakan kewajiban. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  pada  Bab  II  Pasal  3  dinyatakan  tentang kewajiban yaitu pegawai/ PNS, yaitu:
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  pancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS.
7. Mengutamakan  kepentingan  negara  dari  pada  kepentingan  sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8. Memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan negara.
10. Melaporkan  dengan  segera  kepada  atasannya  apabila  mengatahui  ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  negara  dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan  kesempatan  kepada  bawahan  untuk  mengembangkan karier; dan
17. Menaati  peraturan  kedinasan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang berwenang.
Menurut  Kepala  Bagian  Kepegawaian  UNDIKSHA,  diantara  kewajiban- kewajiban  tersebut,  kewajiban  yang  paling  sering  dilakukan  pelanggaran  di UNDIKSHA adalah kewajiban nomor 11, berupa tidak masuk kerja dan/atau tidak menaati ketentuan jam kerja.
Larangan  bagi  pegawai  khususnya  PNS  yang  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  adalah  (Harun  Arsyad  dan    Bambang  Hari Samasto, 2014: 3):
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi  perantara  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa  izin  pemerintah  menjadi  pegawai  atau  bekerja  untuk  negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja  pada  perusahaan  asing,  konsultan  asing,  atau  lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki,  menjual,  membeli  menggadaikan,  menyewakan,  atau meminjamkan  barang-barang  baik  bergerak  atau  tidak  bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan  untuk  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain,  yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi I sesuatu kepada siapapun baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dan  dengan  dalih  apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang dapat  menghalangi  atau  mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden /wakil Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Atau  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. b. Menjadi  peserta  kampanye  dengan  menggunakan  atribut  partai atau atribut PNS. c. Sebagai  peserta  kampanye  dengan  mengerahkan  PNS  lain dan/atau
d. Sebagai  peserta  kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas Negara. 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil presiden dengan cara : a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikaan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye; dan/atau. b. Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesuadah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat. 14. Memberikan  dukungan  kepada  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  atau  calon  Kepala  daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dengan  cara memberikan  surat  dukungan  disertaai  foto  copy  Kartu  Tanda Penduduk  atau  Surat  Keterangan  Tanda  Penduduk  sesuai  peraturan perundang-undangan, dan 15. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah dengan cara : a. Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan  jabatan  dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa kampanye, dan/atau d. Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi  pesarta  pemilu  sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan  ,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  kesanggupan  Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Kewajiban  merupakan sesuatu  yang  harus  dikerjakan  yang  apabila  tidak  dikerjakan  maka  dianggap melakukan  pelanggaran  disiplin.  Larangan  merupakan  sesuatu  yang  harus dihindari,  yang  apabila  dikerjakan  atau  dilakukan  maka  terjadi  pelanggaran. Pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan akan muncul sanksi.
Jadi  sanksi  ada  akibat  dari  adanya  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk ucapan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh PNS baik dalam jam dinas maupun di  luar  jam  kedinasan  (Harun  Arsyad  dan    Bambang  Hari  Samasto,  2014:  3). Pelanggaran  dengan  tingkat  hukuman  disiplin  ringan,  sedang  maupun  berat, dibedakan  oleh  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran  terhadap  kewajiban, yaitu  jika  berdampak  pada  unit  kerja  maka  hukuman  disiplinnya  adalah  ringan, jika  dampak  pelanggaran  tersebut  pada  institusi/lembaga  maka  hukuman disiplinnya adalah sedang tetapi jika dampak perbuatan pelanggaran tersebut pada negara maka hukuman disiplinnya adalah berat.
Kepala Bagian Kepegawaian UNDIKSHA menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin  baik  karena  tidak  melaksanakan  kewajiban  atau  karena  melakukan perbuatan yang dilarang, dapat berupa:
1. Ucapan  yaitu  setiap  kata-kata  yang  diucapkan  di  hadapan  atau  dapat didengar oleh orang lain misalnya, rapat, ceramah, diskusi, telepon, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
2. Tulisan  yaitu  pernyataan  pikiran  atau  perasaan  secara  tertulis  baik  dalam bentuk tulisan misalnya karikatur, coretan, gambar dan yang serupa dengan itu.
3. Perbuatan  yaitu  perilaku  yang  dilakukan  di  dalam  atau  di  luar  jam  kerja (Harun Arsyad dan  Bambang Hari Samasto, 2014: 3).
Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  pelanggaran  disiplin  adalah  ketidaktaatan terhadap  kewajiban  dan  pelanggaran  terhadap  larangan,  sehingga  dijatuhkanlah hukuman yang berbeda-beda tingkat dan jenisnya, yang antara lain berupa:
1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
2. Hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
c. Pembebasan dari jabatan.
d. Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai PNS.
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. Efektivitas  Pelaksanaan  Hukuman  Disiplin  Terhadap  Aparatur  Sipil Negara  di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Terkait  dengan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Menurut  Kepala  Bagian  Kepegawaian  UNDIKSHA,  tujuan  penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai pembinaan bagi PNS yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS tersebut atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga dapat yang bersangkutan ke depannya dapat memperbaiki diri. Dijelaskan bahwa secara singkat proses penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut:
1. Pemanggilan.  Jika  seorang  PNS  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin berdasarkan  laporan  atau  dugaan  atau  tertangkap  tangan  maka  dilakukan pemanggilan.  Pemanggilan  dilakukan  secara  tertulis  oleh  atasan  langsung, atau  Tim  Pemeriksa  yang  telah  dibentuk  oleh  Rektor.  Pemanggilan  dapat dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum  tanggal  pemeriksaan. Apabila  tanggal  pemeriksaan  PNS  yang  bersangkutan  tidak  hadir  maka dapat  dilakukan  pemanggilan  kedua.  Pemanggilan  kedua  dilakukan  paling lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  dilakukan  pemanggilan  pertama.  Apabila  pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada.
2. Pemeriksaan.  Sebelum  menjatuhkan  hukuman  disiplin,  atasan  atau  tim pemeriksa  wajib  melakukan  pemeriksaan  terhadap  PNS  yang  diduga melakukan  pelanggaran  disiplin.  Pmeriksaan  bertujuan  untuk  mendapatkan kepastian  apakah  benar  PNS  yang  bersangkutan    melakukan  pelanggaran disiplin  atau  tidak,  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  menjadi latar  belakang  terjadi  pelanggaran  disiplin.  Hal  ini  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  menjatuhkan  hukuman  disiplin.  Pemeriksaan  pada awalnya  dilakukan  oleh  atasan  langsung,  dan  jika  dari  hasil  pemeriksaan tersebut  dirasakan  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  menjurus  kepada hukuman  disiplin  tingkat  sedang  atau  berat,  maka  pemeriksaan  dilanjutkan secara  tertulis  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  oleh  Tim  Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Rektor.    Demi  kelancaran pemeriksaan  bagi  PNS  yang  diperiksa  karena  diduga  akan  dijatuhkan hukuman  disiplin  tingkat  berat,  dapat  dibebaskan  sementara dari  tugas jabatannya  oleh  atasannya  sejak  yg  bersangkutan  diperiksa,  sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari  tugas  jabatannya  tetap  diberikan  hak-hak  kepegawaiannya.  Apabila atasan  langsung  tidak  ada  maka  pemebebasan  sementara  dapat  dilakukan oleh  pejabat  lain.  Hasil  pemeriksaan  dituangkan  dalam  Berita  Acara
Pemeriksaan  kemudian  ditandatangani  oleh  pejabat  yang  memeriksa  dan PNS yang diperiksa.
3. Penjatuhan  hukuman  disiplin.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  untuk  PNS yang  melakukan  beberapa  pelanggaran  disiplin  dapat  dijatuhkan  satu hukuman disiplin yang paling berat dari pelanggarannya, PNS yang pernah dijatuhi  hukuman  disiplin  atas  pelanggarannya  kemudian  mengulangi perbuatan  tersebut  maka  dapat  dijatuhkan  hukuman  disiplin  yang  lebih berat. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.
4. Penyampaian  hukuman  disiplin.  Pada  prinsipnya  keputusan  hukuman disiplin  disampaikan  langsung  oleh  pejabat  yang  berwenang  menghukum. PNS  dipanggil  secara  tertutup,  di  ruang  tertutup,  disaksikan  oleh  pegawai yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  menyatakan  bahwa  PNS  dapat  diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Pasal 253 menyatakan:
(1) PNS  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
(2) Pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai disiplin PNS.
Wakil  Rektor  II  UNDIKSHA  menjelaskan  bahwa  penjatuhan  hukuman disiplin di UNDIKSHA dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan pembinaan dan  pemanggilan  secara  berkala  oleh  atasan  langsungnya,  kemudian  apabila  hal itu tidak berhasil maka akan dilakukan oleh kepala bagian di bidang atau bagian kerjanya,  bila  tetap  tidak  ada  perubahan,  maka  akan  diambil  alih  oleh  Biro Kepegawaian  dibawah  pengawasan  langsung  WR  II  sebagai  pejabat  tertinggi yang  tupoksinya  bidang  SDM,  dan  WR  II  dengan  ijin  Rektor  akan menyerahkannya kepada Tim Etis Kepegawaian dengan sebuah SK Rektor. Wakil Rektor  II  UNDIKSHA  menjelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  pelaksanaan  hukuman disiplin di UNDIKSHA dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat efektif. Secara prosedural maupun materiil
tidak ada masalah, sejak pemeriksaan, penjatuhan hukuman, maupun pelaksanaan hukuman.  Juga  dijelaskan  bahwa  hukuman  disiplin  pada  umumnya  berdampak positif  terhadap  PNS  yang  bersangkutan,  dalam  pengertian  yang  bersangkutan umumnya  tidak  lagi  mengulangi  perkataan,  pernyataan,  atau  perbuatan  yang melanggar disiplin pegawai. Menurut Kepala Bagian Kepegawaian UNDIKSHA berkaitan  dengan  penegakan  aturan  disiplin  di  UNDIKSHA  hanya  ada  hal  yang dirasakan  sebagai  sesuatu  yang  masih  harus  diatur  secara  lebih  rinci,  yaitu berkaitan dengan kriteria mengenai PNS yang tidak melakukan tugas denga baik, namun di satu sisi PNS yang bersangkutan tercatat hadir.
Penelitian  terdahulu  ada  yang  meragukan  efektivitas  peraturan  mengenai disiplin  pegawai.  Tujuan  diterapkannya  peraturan  mengenai  disiplin  pegawai adalah untuk menanggulangi masalah kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas  pemerintahan  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  guna  mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. Namun, berdasarkan pada observasi yang  dilakukan,  faktanya  masih  banyak  pegawai  negeri  sipil  yang  dipandang masih melakukan pelanggaran disiplin, antara lain datang terlambat, tidak masuk kerja  tanpa  keterangan,  pulang  sebelum  waktunya,  dan  penyimpangan  lainnya (Gede Agus Surya Legawa dan Saptala Mandala, 2018: 75).

## PENUTUP
1. Akibat hukuman dari Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin pegawai di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  adalah  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin ringan,  hukuman  disiplin  sedang,  atau  hukuman  disiplin  berat  sebagai berikut:
a. Dijatuhi hukuman disiplin ringan terdiri dari:
1) Teguran lisan.
2) Teguran tertulis.
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Dijatuhi hukuman disiplin sedang terdiri dari:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. Dijatuhi hukuman disiplin berat terdiri dari:
1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
2) Pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah.
3) Pembebasan dari jabatan.
4) Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai PNS.
5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Universitas Pendidikan  Ganesha  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  sangat  efektif.  Secara  prosedural  maupun materiil tidak ada masalah, sejak pemeriksaan, penjatuhan hukuman, maupun pelaksanaan  hukuman.  Hukuman  disiplin  berdampak  positif  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  yang  bersangkutan,  dalam  pengertian  yang bersangkutan  umumnya  tidak  lagi  mengulangi  perkataan,  pernyataan,  atau perbuatan yang melanggar disiplin pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Prabu  Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Gede Agus Surya Legawa dan Saptala Mandala. 2018. “Pelaksanaan Eraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”. Kertha Widya . Jurnal Hukum. Vol 6. No. 2. Desember 2018.
Harun Arsyad dan  Bambang Hari Samasto. 2014. Disiplin PNS, Modul Diklat Analisis Kepegawaian. Jakarta:  Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Hasibuan Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Juhana. 2016. Analisis Disiplin Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Jakarta: TAPM Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
Prijadarmanto  Soegeng.  1987. Kiat  Pembinaan  Disiplin .  Jakarta:  PT.  Pradiya Paramita.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Norhanini,  Achmad  Djumlani,  Heryono  Susilo  Utomo.  2016.  “Pelaksanan Pemberian  Sanksi  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Badan  Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Bpkad)  Kabupaten  Kutai  Barat”.  eJournal Administrative Reform . Volume 4.  Nomor 2  2016.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.