## Forensic Accounting Strategies in Detecting and Investigating Corruption Crime
Hasriyanti Hasriyanti 1 , Wahab Aznul Hidaya 2
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Harunhasriyanti@gmail.com

## Abstrak
Korupsi telah menjadi masalah yang sangat menonjol dan selalu menarik perhatian di Indonesia. Korupsi  dipandang  sebagai  penyebab  utama  berbagai  masalah  nasional,  seperti  tingginya  biaya ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  yang  terhambat,  dan  kendala  investasi,  dengan  fokus  pada penerapan  konsep  akuntansi  forensik  untuk  menyediakan  bukti  yang  mendukung  keputusan pengadilan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  akuntansi  forensik  melalui pendekatan  pencegahan,  deteksi,  dan  koreksi  dalam  mencegah  dan  menangani  korupsi  di Indonesia.  Model  segitiga  penipuan  Cressey  digunakan  untuk  mengidentifikasi  peran  akuntansi forensik dalam upaya pencegahan korupsi.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Investigasi, Akutansi Forensik, Pemberantasan

## PENDAHULUAN
Meluasnya  praktik  korupsi  di  hampir  setiap  aspek  kehidupan  di  Indonesia  sangat  ironis mengingat  banyaknya  strategi  yang  telah  dirancang  oleh  berbagai  lembaga  pemerintah  seperti BPK,  BPKP,  Inspektorat,  dan  KPK,  serta  oleh  LSM  seperti  MTI  dan  ICW.  Semua  strategi  ini sebenarnya adalah langkah-langkah ampuh untuk memberantas korupsi yang telah merebak.
Kesulitan  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia  mengingatkan  pada  konsep  capture theory  dari  Amle  O.  Krueger.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  secara  yuridis  formal,  segala sesuatunya  sah  dan  legal  di  atas  kertas.  Namun,  dalam  praktiknya,  teori  ini  sering disalahgunakan  untuk  memuluskan  kepentingan  tertentu.  Pendekatan  akuntansi  forensik  sangat membantu  dalam  menganalisis  berbagai  kasus  korupsi  di  Indonesia,  terutama  yang  berkaitan dengan  korupsi  sistemik  yang  dilakukan  melalui  konspirasi  yang  didukung  oleh  dokumen- dokumen legal yang telah dipersiapkan oleh para pelakunya.
Berbagai kasus menunjukkan bahwa yang diutamakan dalam mempertanggungjawabkan suatu  pekerjaan  adalah  memenuhi  persyaratan  formal  yang  diminta  oleh  pemeriksa.  Misalnya, adanya kuitansi pengeluaran, daftar hadir rapat untuk pembayaran honor, atau tiket pesawat dan boarding  pass  dalam  kasus-kasus  pertanggungjawaban  belanja.  Dokumen-dokumen  formal  ini disiapkan  atau  sengaja  disusun  untuk  memberikan  kesan  bahwa  secara  yuridis  formal,  sebuah pengeluaran adalah legal. Padahal, di balik itu terdapat upaya rekayasa  dengan dokumen fiktif, konspirasi dalam pelaksanaan tender, atau mark up.
Menghadapi  korupsi  yang  melibatkan  praktik-praktik  sistemis  dan  melembaga,  seperti yang  dijelaskan  oleh  capture  theory,  membuat  upaya  dan  strategi  pemberantasan  korupsi semakin  rumit.  Strategi  pemberantasan  korupsi  harus  memenuhi  setidaknya  dua  persyaratan: adanya  komitmen  politik  nasional  yang  kuat  untuk  memberantas  korupsi  dan  adanya  sejumlah tindakan  yang  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  luas  sebagai  titik  awal  atau  entry-point  dalam pemberantasan korupsi.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  sudah  mencerminkan  komitmen politik secara resmi. Komitmen politik rakyat juga telah terbukti secara konkret melalui berbagai aksi unjuk rasa, demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, analisis, dan saran yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat  yang menyerukan agar praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) segera dihapuskan.
Terkait  dengan  entry-point,  diperlukan  strategi  pemberantasan  korupsi  nasional  yang disosialisasikan kepada masyarakat luas serta upaya nyata untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berwenang memberantas korupsi. Selain itu, harus tersedia profesional dengan kompetensi memadai untuk melacak dan membuktikan kejadian korupsi. Kompetensi profesional, khususnya dalam  profesi  akuntan  forensik,  masih  belum  ada  dan  belum  dimanfaatkan  sepenuhnya  dalam pengungkapan  dan  pemberantasan  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Artikel  ini  mengkaji  strategi pemberantasan  korupsi  dan  potensi  akuntansi  forensik  sebagai  ilmu  serta  akuntan  forensik sebagai  profesi  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Fokus  pembahasan  artikel  ini  adalah peran  akuntansi  forensik  dalam  pengungkapan  dan  penyelesaian  kasus  korupsi  melalui pemutusan mata rantai model segitiga kecurangan (fraud triangle) dari Donald R. Cressey.
Pembahasan  peran  akuntansi  forensik  dalam  pemberantasan  korupsi  melibatkan  konsep akuntansi  forensik,  korupsi,  strategi  pemberantasan  korupsi,  fraud  triangle,  serta  penelitian empiris  tentang  korupsi.  Akuntansi  forensik,  sebagai  aplikasi  ilmu  akuntansi,  bertujuan  untuk menyediakan informasi, bukti, dan pembuktian yang memadai untuk digunakan dalam debat di persidangan  pengadilan.  Ini  menjadi  penting  karena  akuntansi  forensik  mampu  mengonstruksi bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi.
Akuntansi  Forensik:  Terminologi  akuntansi  forensik  dibahas  sebagai  referensi  dalam merumuskan  strategi  pemberantasan  korupsi.  Forensik  accounting,  forensik  investigation, forensik audit, dan litigation support merupakan beberapa terminologi penting yang memperkaya pemahaman tentang akuntansi forensik sebagai bagian integral dari ilmu akuntansi yang berguna
dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut adalah pembahasan beberapa terminologi tersebut:
Forensik  accounting  menyediakan  analisis  akuntansi  yang  sesuai  dengan  kasus  yang  akan menjadi  dasar  untuk  diskusi,  perdebatan,  dan  akhirnya  penyelesaian  sengketa.  Penerapan pendekatan  dan  analisis  akuntansi  dalam  forensik  accounting  dirancang  untuk  menyediakan analisis dan bukti yang memadai atas suatu klaim yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengadilan.
Forensik  investigation  adalah  penggunaan  keterampilan  investigasi  khusus  dalam  melakukan penyelidikan  yang  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  hasilnya  dapat  diterapkan  dalam pengadilan.  Penyelidikan  forensik  dapat  didasarkan  pada  bidang  akuntansi,  kedokteran,  teknik, atau disiplin ilmu lainnya.
Investigasi  forensik  melibatkan  pemanfaatan  keterampilan  khusus  dalam  penyelidikan untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan yang hasilnya akan digunakan dalam pengadilan. Penyelidikan  forensik  bisa  berbasis  pada  bidang  akuntansi,  kedokteran,  teknik,  atau  disiplin lainnya. Prinsip dasar dari investigasi forensik adalah penerapan teknik auditing yang ditujukan dan  dirancang  khusus  untuk  menemukan  bukti  dan  pembuktian  atas  suatu  pengungkapan keuangan yang dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.
Suatu  pengujian  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bukti  terhadap  suatu  pernyataan  atau pengungkapan  informasi  keuangan  dengan  tujuan  menilai  keterkaitannya  dengan  standar  yang memadai  untuk  kebutuhan  pembuktian  di  pengadilan.  Audit  forensik  lebih  fokus  pada  proses pencarian  bukti  serta  penilaian  kesesuaian  bukti  atau  temuan  audit  tersebut  dengan  standar pembuktian yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Audit forensik merupakan ekstensi dari penerapan  prosedur  audit  standar  yang  ditujukan  untuk  mengumpulkan  bukti  yang  dapat digunakan dalam persidangan di pengadilan.
Litigation support  : “litigation  support”,  provides  assistance  of  an  accounting  nature  in  a matter    involving  existing  or  pending  ligiation.  It  deals  primarily  with  issues  related  to  the quantification  of  economic  damages.  A  typical  litigation  support  assignment  would  be calculating the economic loss resulting from a breach of contract.
Litigation support menyediakan  bantuan  dari  pengetahuan  akutansi  dalam  hal menyatakan  ada  atau  menunda  proses  pengadilan  terutama  mengenai  isu  yang  berhubungan dengan kuantifikasi dari kerusakan ekonomi. Jadi dukungan pengadilan menyediakan dukungan
mengenal perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya.

## PEMBAHASAN

## Pendekatan dalam merumuskan strategi untuk upaya pemberantasan korupsi
Pendekatan  dalam  menganalisis  atau  menangani  praktik  korupsi  dapat  bervariasi tergantung pada konteks dan aliran prosesnya. Berikut adalah tiga pendekatan umum yang dapat digunakan:
1. Pencegahan :  Fokus  pada  langkah-langkah  yang  dapat  diambil  sebelum  terjadinya perbuatan  korupsi  untuk  mencegah  timbulnya  kesempatan  dan  insentif  bagi  pelaku korupsi.  Ini  termasuk  peningkatan  transparansi,  penguatan  pengawasan,  pembangunan budaya integritas, dan pengimplementasian kebijakan anti-korupsi.
2. Deteksi :  Menyasar  pada  fase  di  mana  perbuatan  korupsi  sedang  berlangsung  untuk mendeteksi  dan  mengungkap  praktik  korupsi  yang  sedang  berjalan.  Ini  melibatkan penggunaan  teknologi  dan  metode  investigasi,  peningkatan  pengawasan  internal  dan eksternal, serta pelaporan dan whistleblowing yang efektif.
3. Penindakan :  Melibatkan  upaya  untuk  menegakkan  hukum  dan  memberikan  sanksi kepada  pelaku  korupsi  setelah  perbuatan  korupsi  terjadi.  Ini  termasuk  penyelidikan, penuntutan,  dan  penerapan  hukuman  yang  tegas  dan  adil  terhadap  mereka  yang  terlibat dalam praktik korupsi.
Dengan  memahami  berbagai  pendekatan  ini,  strategi  untuk  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  dapat  dirumuskan  dengan  lebih  tepat  sesuai  dengan  konteks  dan  tahap- tahap di mana praktik korupsi terjadi. Kombinasi pendekatan ini dapat memberikan pendekatan yang holistik dan efektif dalam mengatasi masalah korupsi.
Strategi  preventif  harus  difokuskan  pada  penyebab  utama  praktik  korupsi.  Setiap penyebab  yang  teridentifikasi  harus  diatasi  dengan  upaya  pencegahan  yang  sesuai  untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi peluang praktik korupsi.
Strategi  detektif  harus  bertujuan  untuk  mendeteksi  perbuatan  korupsi  secara  cepat  dan akurat  setelah  terjadi.  Deteksi  dini  perbuatan  korupsi  memungkinkan  tindakan  yang  cepat  dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut, menghindari kerugian lebih besar yang mungkin timbul.
Strategi represif harus difokuskan pada memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat  dan  tepat  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  korupsi.  Proses  penanganan korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan peradilan, perlu dievaluasi untuk diperbaiki di semua aspeknya agar dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
Akuntansi  forensik  memiliki  peran  yang  penting  dalam  konteks  preventif,  detektif,  dan represif dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus korupsi. Namun, di Indonesia, penggunaan  akuntansi  forensik  masih  terbatas  karena  profesi  akuntan  belum  memiliki  standar yang jelas terkait penerapan akuntansi forensik. Akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik, yang telah menjadi bagian penting dalam mengungkap kecurangan termasuk korupsi di negara- negara  maju,  belum  memiliki  peran  yang  signifikan  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya standar untuk profesi ini dan kurangnya integrasi akuntansi forensik dalam kurikulum pendidikan  tinggi  yang  melatih  akuntan.  Pendidikan  akuntan  forensik  merupakan  kombinasi pendidikan tinggi dan profesi akuntansi yang menekankan aspek-aspek ilmu hukum yang terkait dengan pembuktian dan alat bukti dalam proses peradilan.
Akuntansi forensik, dengan pendekatan efektifnya dalam mengungkap dan menyediakan alat  bukti  terkait  tindak  kejahatan  korupsi  di  pengadilan,  memiliki  aplikasi  yang  luas  dalam perspektif fraud triangle. Dalam konteks ini, akuntansi forensik dan profesi akuntan forensiknya dapat  menjadi  penghambat  keyakinan  pelaku  atau  calon  pelaku  korupsi  bahwa  praktik  korupsi dapat dilakukan tanpa terungkap.
Keyakinan  bahwa  praktik  korupsi  tidak  akan  terungkap  menjadi  terbatas  karena keberadaan profesi akuntan forensik yang kompeten untuk melakukan investigasi. Dalam hal ini, akuntansi  forensik  berperan  sebagai  strategi  preventif  yang  dapat  mencegah  tindak  pidana korupsi karena pelaku akan khawatir bahwa praktik korupsi yang dilakukan akan terungkap oleh para akuntan forensik.
Akuntansi forensik juga berperan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau sebagai strategi detektif. Prosedur investigasi dalam audit forensik secara sistematis berbeda dari auditing umum, dimana audit forensik dirancang khusus untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan  dalam  persidangan  di  pengadilan.  Dalam  konteks  strategi  detektif,  audit  forensik menggabungkan  investigasi  atas  bukti  keuangan  dengan  penyelidikan  tindakan  pidana  untuk mengungkap niat atau modus operandi pelaku.
Di  negara  maju,  peran  akuntansi  dan  akuntan  forensik  dalam  pengungkapan  dan penyelesaian kasus fraud, termasuk korupsi, sangat besar. Namun, di Indonesia, belum terdapat lembaga  legal  untuk  profesi  akuntan  forensik  dan  kurangnya  institusi  pendidikan  formal  yang menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Hal ini memerlukan perhatian serius dari profesi akuntan di Indonesia, terutama dari akademisi dan praktisi, untuk mengembangkan kelembagaan ideal  dari  profesi  akuntan  forensik  dan  menciptakan  sistem  pendidikan  serta  kurikulum  yang sesuai. Penelitian empiris juga penting untuk menguji tipologi korupsi dan relevansi model fraud triangle dalam konteks Indonesia.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan,  akuntansi  forensik  memiliki  peran  yang  penting  dalam  upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus korupsi. Dengan pendekatan yang efektif, akuntansi forensik  dapat  mengungkap  praktik  korupsi  dan  menyediakan  bukti  yang  diperlukan  di pengadilan, mengurangi keyakinan pelaku korupsi bahwa praktik korupsi dapat dilakukan tanpa terungkap.  Strategi  preventif,  detektif,  dan  represif  dalam  penanganan  korupsi  dapat  diperkuat dengan  penggunaan  akuntansi  forensik,  yang  mampu  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan mengumpulkan bukti secara efisien.
Namun, di Indonesia, implementasi akuntansi forensik masih terbatas karena kurangnya lembaga  legal  untuk  profesi  akuntan  forensik  dan  kekurangan  pendidikan  formal  yang menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Diperlukan perhatian serius dari profesi akuntan dan  institusi  pendidikan  untuk  mengembangkan  infrastruktur  yang  mendukung  pengembangan akuntansi forensik di Indonesia.
Selain  itu,  penelitian  empiris  juga  diperlukan  untuk  menguji  tipologi  korupsi  dan relevansi  model  fraud  triangle  dalam  konteks  Indonesia,  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  praktik  korupsi  di  negara  ini.  Dengan  upaya  yang terkoordinasi dan kesadaran yang meningkat tentang peran akuntansi forensik, diharapkan dapat meningkatkan  efektivitas  dalam  pemberantasan  korupsi  dan  memperkuat  integritas  sistem keuangan dan peradilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achawan, Rochman. 2000. “Good Governance: Manifesto politik abad ke 21”. Kompas, 28 juni 2000.
Ackerman, susan rese, 1999. “Ekonomi politik korupsi” dalam Elliott, kimberly Ann, Ed. (19:x9) Korupsi dan Ekonomi Dunia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Adji, Indriyanto seno. 1999. “Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif”. Kompas Online , http www kompas com/9709/25/Opini menu html
Alatas, Syed Hussain, 1987. Korupsi sifat, sebab dan fungsi. Jakarta: LP3ES. Lubis, Mochtar dan Jarnes C. Scott Ed. 1988. “Bunga Rampai Korupsi”. Jakarta: LP3ES.
Mauro, paolo. 1995. “Corruption and Growth”. Quarterly Journal of Economics. August, pp. 681-712`
Media Indonesia Online. 1997. “korupsi Membuat Investor Meyingkir, pertemuan Bank Dunia- IMF Ditutup”, http//www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html1 Mugirahardjo. 1997. “korupsi dalam Menyonsong Era Liberalisasi”. Suara Pembaruan Online , http:www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opdO1/opdO1.html1 Saefuddin Ahmad Muflih. 1997` “Korupsi Struktural”. Gatra lnfo Service . http://www gatra.com/lll/28/kol6-28.html
Wibisono, Christianto.1999. “Defisit Transaksi, kolusi, dan korupsi” , Suara pembaruan Online,
http://www.suarapembaruan.com/News/1996/12/021296/Headline/hl14/hl14.html Yakup, Bahrul Iimi. 1996.”kualitas pengadilan Indonesia Terburuk di Asean”. Republika Online, http://www.republika.co.id./last/