## KEDUDUKAN DAN URGENSI HUKUMAN MATI TERHADAP PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN SEJUMLAH NEGARA DI DUNIA
Zainul Arifin Kantor Advokat Kabupaten Situbondo Email : zainularifin175@gmail.com

## Abstrak
Kedudukan  hukuman  mati  terhadap  pengedaran  narkotika  di  Indonesia    sebagai strategi  penanggulangan  terhadap  pengedaran  narkotika    masih  menimbulkan pihak  yang  menyetujui  dan  menolaknya.  Pihak  yang    menolak  hukuman  mati dikenakan  pada  pengedar  nakotika  dengan  alasan  hak  asasi  manusia  atau  hak keberlanjutan  hidup  terpidana,  sedangkan  ada  kelompok  yang  menyetujui pelaksanaan hukuman mati  yang juga dengan alasan demi kepentingan hak asasi manusia.  Pihak  yang  menyetujui  hukuman  untuk  pengedar  ini  menilai,  bahwa sanksi yang dikenakan berupa hukuman mati dapat membuat jera atau takut calon- calon  pelaku  yang  bermaksud  mengedarkan  narkotika  atau  hak  hidup  banyak generasi  muda  ikut  diselamatkan  menjadi  korban  kecanduan  narkotika  akibat ketakutan  di  kalangan  calon-calon  penjahat.  hukuman  mati  bagi  pengedar narkotika  dalam  kajian  hukum  positip  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kata kunci: narkotika, hukuman, akibat, kedudukan, urgensi

## Abstract
The  death  penalty  for  narcotics  distribution  in  Indonesia  as  a  counter  strategy against narcotics distribution still raises those who approve and reject it. Parties that reject the death penalty are imposed on narcotics distributors on the grounds of human rights or the right to a life sentence, while there are groups that approve the execution of  the death sentence as well as for the sake of  human rights.  The party who approved the sentence for the distributor ruled that sanctions imposed on the death penalty could scare or intimidate potential perpetrators who intend to  distribute  narcotics  or  livelihoods  for  many  young  people  to  be  rescued  as victims  of  narcotics  addiction  due  to  fear  among  potential  criminals.  the  death penalty for  narcotics  traffickers  in  a positive legal study is  set  out  in the Law of Numbers. 35 of 2009 on Narcotics.
Keywords: narcotics, punishment, consequences, position, urgency

## PENDAHULUAN
Dalam    Penjelasan  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika disebutkan  Tindak          pidana          Narkotika        tidak      lagi        dilakukan        secara perseorangan,        melainkan        melibatkan        banyak      orang        yang            secara bersama  - sama,    bahkan      merupakan   satu     sindikat yang    terorganisasi dengan   jaringan       yang     luas   yang    bekerja    secara   rapi    dan   sangat
rahasia baik   di tingkat  nasional maupun   internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu  dilakukan  pembaruan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang  Narkotika.  Hal  ini  juga  untuk  mencegah  adanya  kecenderungan  yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja,  dan  generasi  muda  pada umumnya.  Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika  dan  mencegah  serta  memberantas  peredaran  gelap  Narkotika,  dalam Undang-Undang  ini  diatur  juga  mengenai  Prekursor  Narkotika  karena  Prekursor Narkotika  merupakan  zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang  dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
Dalam  Undang-Undang  tersebut  dilampirkan  mengenai  Prekursor Narkotika  dengan  melakukan  penggolongan  terhadap  jenis-jenis  Prekursor Narkotika.  Selain  itu,  diatur  pula  mengenai  sanksi  pidana  bagi  penyalahgunaan Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan  Narkotika.  Untuk  menimbulkan  efek  jera terhadap  pelaku  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum  khusus,  pidana  penjara  20  (dua  puluh)  tahun,  pidana  penjara  seumur hidup,  maupun  pidana  mati.  Pemberatan  pidana  tersebut  dilakukan  dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika
Tidak  ada  negara  yang  tidak  menginginkan  kemajuan  melalui pembangunan.  Pembangunan  terus  dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia  di  tengah tantangan  kejahatan  yang  bermacam-macam,  khususnya  kejahatan  yang berkategori  serius  atau  istmewa  ( exstra  ordinary  crime )  seperti  praktik penyalahgunaan  zat-zat  adiktif  semacam  narkotika  dan  obat-obat  berbahaya (narkoba) dan  terlarang lannya. 1 Kelompok  penyalahguna  narkoba  ini  dari waktu ke waktu bukananya berkurang, tapi punya kecenderungan meningkat  atau bertambah meluas, khususnya jaringannya. 2 Indonesia termasuk salah satu negara yang  menjadi  sasaran  pemasaran  atau  pengedaran  narkotika.  Indonesia dianggapnya sebagai pasar strategis untuk berbisnis narkotika. 3

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  atau meneliti  tentang  norma-norma  hukum,  khususnya  hukum  positip  (hukum  yang sedang  belaku  di  Indonesia).  Penelitian  ini  juga  bersifat  deskriptif,  yakni  suatu penelitian  deskriptif,  sebagaimana  ditulis  oleh  Soerjono  Soekanto 4 dimaksudkan untuk  memberikan  dan  menggambarkan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya.  Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 5 Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konspesional, dan komparatif (perbandingan).
1 Fuad Nashir, Perkembangan Kejahatan Serius di Indonesia , LIngkar Baru, Yogyakarta, 2016, hal. 15.
2 Ibid.
3 Abu Hasan Zafi, Narkotika menjadi Kejahatan melebihi Terorisme, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2016, hal. 2.
4 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal.  9.
5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,  Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003, hal. 13-14.
Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  relevan  denganya yaitu  dengan  teknik  dokumentasi.  Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis isi , yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN
Kita  secara  umum  paham  atau  mengerti,  bahwa  upaya  membangun manusia  Indonesia  tidaklah  mudah.  Untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  seringkali  menghadapi  berbagai bentuk  tantangan.  Meskipun  demikian,  upaya  membangun  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia  sebagai  salah  satu  modal  pembangunan  nasional  perlu ditingkatkan  secara  terus  menerus,  termasuk  derajat  kesehatannya  di  semua penduduk.
Kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  selalu  dalam  ujian  kejahatan  di bidang  penyalahgunaan  obat-obat  yang  semestinya  berguna  untuk  kesehatan. Peningkatan  derajat  kesehatan  sumber  daya  manusia  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  dibidang pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan,  antara  lain  pada  satu  sisi  dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu  yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan  penelitian  yang  diselenggarakan  pemerintah  dalam  rangka  kepentingan  ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
Pada  era  globalisasi  ini  masyarakat  lambat  laun  berkembang,  dimana perkembangan  itu  selalu  diikuti  proses  penyesuaian  diri  yang  kadang-kadang proses  tersebut  terjadi  secara  tidak  seimbang.  Dengan  kata  lain,  pelanggaran terhadap  norma-norma  tersebut  semakin  sering  terjadi  dan  kejahatan  semakin bertambah,  baik  jenis  maupun  polanya  semakin  kompleks.  Perkembangan masyarakat  itu  disebabkan  karena  ilmu  pengetahuan  dan  pola  pikir  serta  gaya hidup  masyarakat  yang  semakin  bermacam-macam,  diantaranya  dengan  maksud menggunakan  narkoba  sebagai  obyek  dari  kebutuhan  yang  harus  dipenuhinya, meski.untuk  memenuhinya  dengan  cara-cara  melanggar  norma  hukum  yang berlaku.
Masyarakat  berusaha  mengadakan  pembaharuan-pembaharuan  di  segala bidang.  Namun  kemajuan  teknologi  tidak  selalu  berdampak  positif,  bahkan  ada kalanya  berdampak  negatif.  Maksudnya  adalah  dengan  kemajuan  teknologi  juga ada  peningkatan  masalah  kejahatan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang canggih.
Hal  tersebut  merupakan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mampu  menciptakan  penanggulangannya,  khususnya  dalam  kasus  narkotika  dan obat-obatan terlarang.
Kita bisa mencermati kondisi akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat- obatan  terlarang  (narkoba)  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di  harapkan  mampu  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna meningkatkan  moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia khususnya  bagi  generasi  penerus  bangsa.  Meski  demikian,  kejahatan penyalahgunaan  narkoba  ini  masih  marak  terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  di
beberapa  kelompok  masyarakat,  khususnya  di  kalangan  usia  muda,  ada kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan
modus penyalahgunaannya.
Penyalahgunaan  narkoba  seperti  di  kalangan  remaja  atau  mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari segi  kuantitas, tetapi  juga dari segi  kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas,    seperti  akibatnya  pada  diri  sendiri  hingga  penularannya  pada  anggota masyarakat lain..
Di dunia ini, dapat dipahami, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,  psikotropika,  dan  bahan  berbahaya  lainnya  merupakan  suatu  kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya,  kejahatan  narkotika  memang  telah  menjadi  sebuah  kejahatan transnasional  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir  ( organized crime ). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global  dan  akan  berkaitan  erat  dengan  Ketahanan  Nasional  sebuah  bangsa.  Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan  penggunaan  narkoba  tersebar  secara  luas  pada  berbagai  jenjang usia  dan  berbagai  lapisan  masyarakat.  Mulai  dari  jenjang  usia  muda  hingga  tua, kelas  ekonomi  bawah  sampai  dengan  menengah  ke  atas.  Namun  yang  patut mendapat  perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.
Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk  mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat  dengan  istilah ”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan  adiktif yang berbahaya. Namun  pada umumnya  orang  belum  tahu  tentang  narkotika  dan  psikotropika  karena  memang dua  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak  maupun  elektronika lebih  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun  mereka  hanya  tahu macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja,  kokain,  heroin,  pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.
Pengesahan  Konvensi  Wina  Tahun  1971  yang  mengatur  kerjasama internasional  dalam  pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta  mencegah  dalam  upaya pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika,  dengan  membatasi penggunaannya  hanya  bagi  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal ini  merupakan  upaya  pemerintah  dengan  penyelenggaraan  kerjasama  antara negara-negara  lain  dalam  rangka  suatu  usaha  pengawasan,  peredaran  dan penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  yang  memberikan  arahan  tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.
Ditinjau  dari  aspek  kepentingan  nasional,  konvensi  ini  dapat  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  para  pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu  kepastian  dan  kemanfaatan
dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 6
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  dan  psikotropika  di  Indonesia  apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan  Undang-Undang  Psikotropika  hanya  melarang  terhadap  penggunaan psikotropika  dan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan ilmu  pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  dari  pada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkoba  khususnya  generasi muda.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika, telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  serta peredaran  narkotika  dan  psikotropika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  atau  kejahatan  narktika  di Indonesia,  khususnya  dalam  hal  pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat  membina  penjahat  dengan  cara melakukan  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat memperbaiki  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut.  Seharusnya  hal  ini mampu  memberikan  wacana  kepada  para  hakim  dalam  merumuskan  vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan  masyarakat.  Sementara  itu,  dalam  kenyataan  empiris  di  bidang pemidanaan  secara  umum  masih  menganut  konsep  hanya  menghukum  terpidana di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memberikan  gambaran bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
Diantara  aparat  penegak  hukum  yang  juga  mempunyai  peran  penting terhadap  adanya  kasus  tindak  pidana  narkotika  ialah  "Penyidik",  dalam  hal  ini penyidik  POLRI,  dimana  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hokum atau tindak pidana narkotika.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika 7 ,  maka  penyidik  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian perkara  terhadap  seseorang  atau  lebih  yang  telah  melakukan  tindak  pidana narkoba dewasa ini.
Efektifitas  berlakunya  Undang-Undang  ini  sangatlah  tergantung  pada seluruh  jajaran  penegak  umum,  dalam  hal  ini  seluruh  intansi  yang  terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.
6 Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam  Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.
7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Kenyataan  yang  bisa  dibaca,  bahwa  tidak  ada  negara  di  dunia  ini  yang tidak  dirambah  dengan  pengedaran  narkotika.  Bangsa-bangsa  manapun menghadapi  musuh  atau  penyakit  yang  sama  dan  menakutkan  yang  membuat dirinya  harus  ekstra  keras  untuk  melawan  atau  menanggulanginya  dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. 8
Jaringan  narkoba  terus  berkembang  dan  dimungkinkan  akan  terus mengembangkannya sesuai dengan targetnya dalam menguasai dunia. Ibarat rayap yang  menggerogoti  dari  celah  mana  pun,  begitulah  serbuan  sindikat  narkoba internasional ke Indonesia.
Salah  satu  Lembaga  atau  badan  negara  yang  berkompeten  dalam penannggulangan narkotika adalah BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) baru- baru  ini  misalnya  mengungkapkan  setidaknya  ada  tujuh  negara  raksasa  narkoba menjadikan  negara  ini  sebagai  pasar  favorit.  Mereka  ialah  Kolombia,  Peru, Bolivia,  Meksiko,  India,  Nigeria,  dan  Afghanistan.  Pasar  narkoba  di  Tanah  Air pun  kian  sesak  dengan  pasokan  barang  haram  dari  Malaysia,  Iran,  Pakistan,  dan negara-negara  Afrika.  Padahal,  beberapa  tahun  lalu,  Indonesia  cuma  dijadikan negara transit oleh sindikat internasional.  Namun, keuntungan besar yang didapat di  Indonesia  menjadi  magnet  bagi  para  gembong  narkoba.  Mereka  pun  lihai mencari  celah  untuk  memasukkan  barang  haram  itu.  Para  kurir  narkoba  akan singgah ke beberapa negara sebelum masuk ke Indonesia. 9
Para pelaku kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba itu terus beraksi. Mereka  inipun  mengubah  rute  penerbangan  dari  internasional  ke  domestik. Pemeriksaan  yang  longgar  di  penerbangan  domestik  memuluskan  masuknya narkoba. Sindikat narkoba juga memanfaatkan jalur laut untuk melebarkan sayap. Contohnya  penemuan  ratusan  ribu  ekstasi  bernilai  Rp24  miliar  di  Daan  Mogot, Jakarta  Barat,  awal  bulan  ini.  Pil  setan  itu  dikirim  dari  Malaysia  melalui  75 pelabuhan  tikus  di  Kepulauan  Riau.  Bukan  hanya  lihai  dalam  jalur,  sindikat perdagangan narkoba juga lihai  dalam kamuflase. Awal Juni, BNN mengungkap penyelundupan sabu di dalam cakram mobil. Paket sabu asal India itu dimasukkan ke  Indonesia  melalui  jasa  penitipan  barang.  Ada  pula  penyelundupan  sabu  asal Malaysia  dengan  menggunakan  jasa  nelayan  melalui  perairan  di  Kota  Tanjung Balai, Sumatra Utara. 10
Kelompok atau kalangan bandar narkoba juga menjadikan keluarga polisi dan  tentara  sebagai  pengguna.  Ketika  keluarga  aparat  sudah  terjerat,  mereka berharap  para  penegak  hukum  pun  akan  mau  berkompromi.  Bahkan  jika  polisi dan  tentara  tersebut  masih  terus  berperang  melawan  narkotika,  para  bandar  pun ikut menjadikan mereka sasaran pemasaran dengan diiming-imingi narkoba gratis. Akibatnya,  jaringan  narkotika  bisa  bertahan  bahkan  makin  berkembang  dan bahkan meluas.
Masyarakat  saat  ini  benar-benar  diserang  oleh  para  bandar  narkotika. Dengan  gempuran  narkotika  yang  kian  luas  dan  mengerikan,  perang  pun seharusnya kian giat dilancarkan.
8 A. Ikhwan Habib, Narkotika sebagai Musuh Bersama Masyarakat Beradab , LIngkar Studi, Yogyakarta, 2016, hal. 14.
9 http://metrotvnews.com/videoprogram/detail/2013/06/15/17739/121/Menghadang- Gempuran-Narkoba/Editorial%20Media%20Indonesia, akses 15 Mei 2019
10 Ibid
Pemeriksaan  di  berbagai  jalur  masuk,  baik  udara  maupun  laut, internasional  maupun  domestik,  harus  sama  ketatnya.  Berbagai  instansi  terkait juga harus sama-sama mengamankan pagar depan negara ini.
Mereka  mengenal  atau  membuat  wilayah  yang  sulit  dijangkau  apparat. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi celah masuknya narkotika sudah saatnya dipantau dan diberantas. Penegakan hukum yang kuat juga tak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah banyak kasus sangkaan terhadap bandar narkotika bisa diubah dengan uang pelicin. 11
Ada  banyak  perekembangan  di  dunia  jaringan  narkotika.  Status  bandar diubah menjadi pengedar dan para pengedar disebut sebagai pemakai. Sebaliknya, pemakai  kadang  dianggap  sebagai  pelaku,  bukan  korban  yang  mesti  mendapat rehabilitasi.  Itulah  yang  membuat  keluarga  enggan  melapor  ke  polisi  bila  ada anggota  mereka  kedapatan  memakai  narkoba  karena  khawatir  berurusan  dengan hukum.
Di  sisi  lain,  ironisnya,  ada  bandar  yang  divonis  mati  dan  mengendalikan bisnis  narkoba  dari  balik  jeruji  justru  mendapat  grasi.  'Perang  Bubat'  melawan narkotika  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  dari  hulu  ke  hilir,  dengan melibatkan  seluruh  instansi  terkait,  juga  menggalang  partisipasi  masyarakat, 12 sehingga jaringan atau pengedaran narkotika bisa diatasi.
Sebagai  bahan  kritik  bersama,  dalam  beberapa  tahun  lalu,  Indonesia memang  cuma  menjadi  negara  transit  atau  “surga  sementara”  oleh  sindikat internasional. Namun, label itu telah lama luntur dan mengubah wajah Indonesia menjadi destinasi penjualan (pasar transaksi dan produksi).
Indonesia  semakin  dipopulerkan  sebagai  sentra  produksi  narkoba,  yang kondisi ini berkaitan dengan wajah hukum Indonesia yang lebih “menguntungkan”  para  pebisnis  narkoba  daripada  mengubah  Indonesia  menjadi surga yang menyelamatkan dan mendamaikan keberlanjutan hidup generasi muda.
Selain  itu,  sudah  demikian  sering  aparat  kepolisian  membongkar  jaringan produksi  narkotika.  Mereka  tidak  jera-jeranya  mendirikan  pabrik  barang  laknat ini. Di berbagai  daerah  di  Indonesia, kepolisian  nyaris tidak mengalami  atmosfir sepi  dari membongkar pabrik narkotika.
Selain  jaringan  produksi  narkotika  itu,  para  pebisnis  global  juga mendapatkan  angin  segar  untuk  mewujudkan  kesempatan  melakukan pembunuhan  generasi  muda  Indonesia.  Mereka  semakin  pemberani    memasuki dan  mengacak-acak  keadaban  dan  keberlangsungan  konstruksi  negeri.  Belum lepas  dari  ingatan  kita,  sebagai  contoh  adalah  yang  dilakukan  Polda  Metro  Jaya yang  pernah  berhasil  menyita  351  kg  sabu  asal  China.  Dua  pekan  berikutnya, aparat Badan Narkotika  Nasional (BNN) mengamankan 1,5 juta pil ekstasi  yang juga asal China. 13
Agak tiarap beberapa saat, gembong narkoba kembali menggila belakangan ini.  Pada  Kamis  11  Oktober,  sebanyak  2,6  kg  sabu  mencoba  diselundupkan  di Bandara  Internasional  Lombok,  namun  digagalkan  aparat.  Beberapa  hari berselang, di tempat yang sama ini, giliran 3,7 kg hasyis atau olahan ganja dapat
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Mudhofar, Pengedar  Narkoba  sebagai  Teroris  Anak  Muda, makalah,  FGD-LPPN, Jakarta, 2012, hal. 2.
disita.  Dari  Bandara  Ahmad  Yani,  Semarang,  Jawa  Tengah,  5  kg  sabu  juga hendak diselundupkan.
Memang  dalam  beberapa  kasus,  aparat  berhasil  membongkar  jaringan produksi dan pengedaran narkoba, akan tetapi seperti teori gunung es, masih lebih banyak  lagi  jaringan  yang  tidak  terbongkar  akibat  kelihaian  para  produsen  dan pebisnisnya.    Terbukti,  data  BNN  menunjukkan  49,5  ton  sabu,  147  juta  ekstasi, 242 ton ganja, dan hampir 2 ton heroin lepas dari jerat petugas sepanjang 2011.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,    tidak  salah  jika  kita  menstigmatisasi Indonesia  sebagai  negeri  darurat  narkoba.  Di  samping  jaringan  produksi  dan pengedaran  yang  kian  berani,  mereka  sudah  menghabisi  15  ribu  warga  setiap tahunnya,  yang  sebagian  besar  berasal  dari  kalangan  generasi  muda.  Banyaknya generasi muda yang terbunuh ini logis, pasalnya mereka merupakan pasar empuk para pengedar.
Para  produsen  dan  pebisnis  narkoba  yang  sudah  divonis  dengan  hukuman mati,  ternyata  mendapatkan  grasi.  Hukuman  yang  semula  sudah  memberikan vonis  mati  bagi  perusak  dan  penghancur  generasi  muda  ini,  telah  diubah  oleh aparat  penegak  hukum  (hakim)  dengan  hukuman  yang  bercorak  memberi kesempatan  hidup  lebih  lama,  yang  antara  lain  terhamin  secara  bertahap  melalui upaya permintaan remisi dari momen-momen tertentu.
Kinetja  aparat  penegak  hukum  kita  itu  dinilai  oleh  banyak  pihak  belum beridealisme  tinggi  dalam  membongkar  atau  mempengaruhi  dunia  produksi  dan pasar  distribusi  narkoba,  dari    liberalisme  (kebebasan)  menuju  keterbatasan, ketidaknyamanan,  dan ketakutan. Mereka secara tidak langsung diberi keleluasan dan  keberanian  untuk  terus  menerus  menjalankan  aksinya,  baik  dengan jaringannya di luar penjara maupun pasar baru yang terbentuk di penjara.
Beberapa  bulan  lalu,  hakim  agung  Imron  Anwari  menganulir  vonis  mati gembong  narkotika  Hanky  Gunawan.    Putusan  hakim  MA  ini  secara  tidak langsung memberikan kesempatan bagi pebisnis narkoba dimanapun berada untuk menjadikan negeri ini sebagai “surga” transaksinya secara lebih leluasa.
Hakim  itu  barangkali  berkaca  pada  saat  masih  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  yang  tidak  setia  pada  janjinya  yang  dilontarkan  pada  2006,  yang dalam  janjinya  ini  tidak  akan  memberikan  grasi  kepada  terpidana  narkoba  tanpa terkecuali,  namun  kenyataannya  pengurangan  hukuman  mati  menjadi  seumur hidup  ia  berikan  kepada  Meirika  Franola  pada  2011  dan  Deni  Satia  Maharwan pada 2012.
Terlepas  apapun  alasan  yuridis  atau  politis  yang  dikedepankan  dalam pemberian  “dispensasi”  hukuman  pada  narapidana  narkoba,  jelas  ini  berdampak besar bagi keberlanjutan hidup generasi sekarang dan mendatang. Mereka ini akan kian  dijadikan  lahan  empuk  pembantaian  para  produsen  dan  pebisnis  narkoba, karena  para  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  melindungi,  telah memberikan izin pembunuhan untuknya. 14
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba) telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  yang  tinggi dan  teknologi  yang  canggih.  Aparat  penegak  hukum  di  harapkan  mampu mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna  meningkatkan  moralitas
dan kualitas sumber daya manusia di  Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Meskipun seperti itu, kejahatan penyalahgunaan narkotika ini masih marak terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  di  beberapa  kelompok  masyarakat,  khususnya  di kalangan  usia  muda,  ada  kecenderungan  terjadi  peningkatan  atau  perkembangan modus penyalahgunaannya.
Penyalahgunaan  narkoba  seperti  di  kalangan  remaja  atau  mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari segi  kuantitas, tetapi  juga dari segi  kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas,    seperti  akibatnya  pada  diri  sendiri  hingga  penularannya  pada  anggota masyarakat lain..
Permasalahan  tersebut  melibatkan  sebuah  sistem  kompleks  yang berpengaruh  secara  global  dan  akan  berkaitan  erat  dengan  Ketahanan  Nasional sebuah  bangsa.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam perkembangannya  hingga  saat  ini  penyalahgunaan  penggunaan  narkoba  tersebar secara  luas  pada  berbagai  jenjang  usia  dan  berbagai  lapisan  masyarakat.  Mulai dari  jenjang  usia  muda  hingga  tua,  kelas  ekonomi  bawah  sampai  dengan menengah  ke  atas.  Namun  yang  patut  mendapat  perhatian  lebih  adalah  adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. 15
Narkotika  dan  obat-obat  terlarang  lainnya  merupakan  bentuk  zat  yang berbeda  bahan  dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk mempermudah  penyebutannya,  memudahkan  orang  berkomunikasi  dan  tidak menyebutkan  istilah  yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat dengan istilah ”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.
Namun  pada  umumnya  orang  belum  tahu  tentang  narkotika  dan  psikotropika karena  memang  dua  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak maupun  elektronika  lebih  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun mereka  hanya  tahu  macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.
Pengesahan  Konvensi  Wina  Tahun  1971  yang  mengatur  kerjasama internasional  dalam  pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta  mencegah  dalam  upaya pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika,  dengan  membatasi penggunaannya  hanya  bagi  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal ini  merupakan  upaya  pemerintah  dengan  penyelenggaraan  kerjasama  antara negara-negara  lain  dalam  rangka  suatu  usaha  pengawasan,  peredaran  dan penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  yang  memberikan  arahan  tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.
Ditinjau  dari  aspek  kepentingan  nasional,  konvensi  ini  dapat  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  para  pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu  kepastian  dan  kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 16
15 http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di- indonesia/, diakses 13 April 2019
16 Siswantoro Sunarso. Op.Cit . hal. 1.
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  dan  obat-obat  terlarang  lainnya  di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang- Undang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Psikotropika  hanya  melarang  terhadap penggunaan  psikotropika  dan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang dimaksud.  Keadaan  yang  demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya,  penggunaan narkotika  dan  psikotropika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkoba  khususnya generasi muda.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
Kebijakan  negara  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  mengatur  masalah  narkotika  dan  psikotropika  telah  disusun  dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan  mendapat  sanksi  berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 17
Dunia  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat  membina  penjahat  dengan  cara  melakukan  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memperbaiki  terpidana  di  lembaga pemasyarakatan tersebut.
Para aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika  ialah   penyidik,  jaksa, hakim, dan pihak- pihak  lainnya  diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian  terhadap  kasus pelanggaran tindak pidana atau kejahatan narkotika.
Negara  menerbitkan  hukum  untuk  mengatasi  masalah  kejahatan, diantaranya narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang  Narkotika, 18 maka  apparat  penegak  hokum  (dari  peyidik  hingga  hakim) diharapkan  mampu  membantu  proses  penyelesaian  perkara  terhadap  seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika yang sedang merajalela di tengah masyarakat.
U rgensi  hukuman  mati  bagi  penanggulangan  pengedaran  narkotika    di Indonesia dan sejumlah negara di dunia secara umum sama, bahwa hukuman mati tetap dijadikan pilihan oleh sejumlah negara seperti di Iran, Mesir, Malaysia, dan Indonsia untuk dijadikan sebagai sarana atau instrument terakhir dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana, yakni dengan matinya salah satu pengedar
17 O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni. Hal. 260.
18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
narkotika, di negara yang bersangkutan dapat terjaga dari kemungkinan maraknya tindak pidana narkotika. Kalangan produsen narkotika dan pengedarnya akan bisa dicegah  dari  kemngkinan  memperluas  penyalahgunaan  narkotika,  khususnya  di jalur  pemasarannya,  yang  jelas-jelas  menimbulkan  kerugian  bagi  masa  depan masyarakat dan bangsa sekarang maupun masa mendatang.

## KESIMPULAN
Kedudukan  hukuman  mati  terhadap  pengedaran  narkotika  di  Indonesia sebagai  strategi  penanggulangan  terhadap  pengedaran  narkotika    masih menimbulkan  pihak  yang  menyetujui  dan  menolaknya.  Pihak  yang    menolak hukuman  mati  dikenakan  pada  pengedar  nakotika  dengan  alasan  hak  asasi manusia  atau  hak  keberlanjutan  hidup  terpidana,  sedangkan  ada  kelompok  yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati yang juga dengan alasan demi kepentingan hak asasi  manusia. Pihak yang menyetujui  hukuman untuk  pengedar ini  menilai, bahwa  sanksi  yang  dikenakan  berupa  hukuman  mati  dapat  membuat  jera  atau takut calon-calon pelaku yang bermaksud mengedarkan narkotika atau hak hidup banyak  generasi  muda  ikut  diselamatkan  menjadi  korban  kecanduan  narkotika akibat  ketakutan  di  kalangan  calon-calon  penjahat.  hukuman  mati  bagi  pengedar narkotika  dalam  kajian  hukum  positip  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu  Hasan  Zafi, Narkotika  menjadi  Kejahatan  melebihi  Terorisme, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2016.
A.  Ikhwan  Habib, Narkotika  sebagai  Musuh  Bersama  Masyarakat  Beradab , LIngkar Studi, Yogyakarta, 2016
Fuad  Nashir, Perkembangan  Kejahatan  Serius  di  Indonesia ,  LIngkar  Baru, Yogyakarta, 2016.
Mudhofar, Pengedar Narkoba sebagai Teroris Anak Muda, makalah, FGD-LPPN, Jakarta, 2012.
O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002. Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,    Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003.
Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Internet
http://metrotvnews.com/videoprogram/detail/2013/06/15/17739/121/Menghadang -Gempuran-Narkoba/Editorial%20Media%20Indonesia ,  akses  15  Mei 2019
http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di- indonesia/ , diakses 13 April 2019