2 Program Studi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret
1 malifaaa@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2021, 10 (2):471-490
DI BALIK REALITAS SEMU:

## STUDI KRITIS IDEOLOGI DAN KUASA POLITIK JAWA DI PEMILIHAN WALI KOTA
SURAKARTA 2020
Muhammad Alif Alauddin 1 , Rezza Dian Akbar 2

## Abstract
The  role  of  ideology  in  political  contestation  reflects  political  spectrum hand-in-hand.  In  order  to  achieve  the  highest  position  of  the  power,  there are many ways to impress individuals to preferably elect candidates which then  leads  to  political  orientation.  This  study  attempts  to  explore  the meaning  of  ideology  and  power  which  is  constructed inward  the  people  of Surakarta’s  perspective  in  the  2020  Mayoral  Election.  The  nature  of research  is  interpretive  qualitative  through  descriptive  approach.  Authors elaborate  structuration  theory  proposed  by  Anthony  Giddens  in investigating power within the political orientation. This study likewise uses critical  study  technique  to  reveal  the  in-fact  phenomenon  beyond  the interpretive  does.  In  collecting  the  data,  this  study  uses  interviews, observations,  and  documentation  studies  of  supporting  literature.  The selected  informants  are  divided  into  two  groups;  political  elite  of  the Indonesian  Democratic  Party  of  Struggle  (PDI-P)  and  the  Prosperous Justice Party (PKS) as well as the individuals. Surakarta city is the location of  this  study  with  all  sub-districts  are  taken  by  each  one  person  as  an informant of the whole population. The results of this study are divided into two  major  parts;  1)  the  meaning  of  ideology  remains  infiltrated  in  the people  of  Surakarta  City  which  is  represented  by  the  Pancasilaist  group, Gibran  Rakabuming  Raka  is  manifested  as  Joko  Widodo,  and  the  political orientation  of  the  community  is  formed  due  to  the  strong  social  capital  of the  party  thus  further  reconstruct  the  preferences  of  voters,  2)  critical studies  conceives  party  has  been  only  sheltering  in  false  consciousness  of ideology  and  society  interprets  ideology  in  partial  way.  To  conclude, authors  define  that  circumstance  as  an  ideological  manipulation  through political  interests  and  pseudo-use  of  Javanese  power  as  it  describes symbolic glorification of individuals
Keywords:  Political  Ideology,  Javanese  Power,  Pseudo  Reality,  Political Orientation, Surakarta Mayoral Election 2020

## Abstrak
Peranan  ideologi  dalam  kehidupan  berpolitik  merupakan  pergelaran  wajib bagi  setiap  spektrum  politik.  Demi  mencapai  pucuk  kekuasaan  tertinggi, berbagai cara untuk menarik minat masyarakat untuk memilih calon sangat gentar  dilancarkan  yang  kemudian  mengarahkan  kepada  orientasi  politik. Studi  ini  mencoba  menggali  makna  ideologi  dan  kekuasaan  yang terkonstruksi  di  masyarakat  Kota  Surakarta  selama  Pemilihan  Wali  Kota 2020.  Dengan  desain  penelitian  berupa  kualitatif  interpretif  melalui
pendekatan deskriptif, penulis mengelaborasi teori  strukturasi yang digagas oleh  Anthony  Giddens.  Studi  ini  juga  menggunakan  studi  kritis  untuk menggali  fenomena  di  balik  data  interpretif.  Dalam  mengambil  data, penelitian  ini  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi berupa  literatur  pendukung.  Informan  yang  dipilih  dibagi  menjadi  dua kelompok  yaitu  elit  politik  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDI-P)  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dan  juga  masyarakat  umum. Kota Surakarta merupakan tempat pengambilan lokasi penelitian ini dengan seluruh  kecamatan  peneliti  ambil  masing-masing  satu  orang  sebagai informan  masyarakat  umum.  Selain itu,  studi  ini  juga  menggunakan  telaah kritis  dari  pemaknaan  ideologi  dan  kekuasaan  yang  dibayangkan  oleh masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  besar;  1) pemaknaan  ideologi  masih  sangat  mengakar  di  masyarakat  Kota  Surakarta yang dalam ini diwakilkan oleh kelompok Pancasilais, Gibran Rakabuming Raka  dimanifestasikan  sebagai  Joko  Widodo,  dan  orientasi  politik masyarakat  terbentuk  akibat  kuatnya  modal  sosial  partai  sehingga merekonstruksi  preferensi  pilihan  konstituen,  2)  studi  kritis  melihatnya bahwa  partai  selama  ini  hanya  berlindung  dalam  selimut  ideologi  dan masyarakat memaknai ideologi secara parsial. Sebagai kesimpulan, penulis mendefinisikan  keadaan  itu  sebagai  manipulasi  ideologis  melalui kepentingan  politik  dan  penggunaan  kekuasaan  Jawa  secara  semu  karena menggambarkan pengagungan simbolis terhadap individu.

## Kata Kunci: Ideologi Politik,  Kuasa Jawa, Kesadaran Semu, Orientasi Politik, Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020

## PENDAHULUAN
Ideologi  yang  dianut  oleh  partai  politik  di  Indonesia  tentu  mengakar pada  kebudayaan  jauh  sebelum  berdirinya  Indonesia  sebagai  negara. Beragam  bentuk  ideologi  yang  kemudian  diaplikasikan  sebagai  partai politik  meliputi  Islam,  komunisme,  sosialisme,  dan  liberalisme  yang tercermin pada awal masa kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya waktu, kini  terdapat  dua  ideologi  yang  mewarnai  partai  politik  di  Indonesia  yaitu yang berlandaskan pada Pancasila dan Islam sebagaimana yang disebutkan pada  studi  Aspinall et  al. (2018).  Hingga  kini  perdebatan  mengenai spektrum politik mana yang paling representatif terhadap konstelasi politik di  Indonesia  terus  menjadi  diskursus.  Kini  apabila  membicarakan  partai politik  mana  yang  paling  mewakili  mayoritas  konstituen,  agaknya  sulit karena basis kebudayaan Indonesia sangat majemuk.
Dalam  upayanya  sebagai  lembaga  sosial,  partai  politik  di  Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Terlihat dari beberapa pemilu baik  pemilihan  eksekutif  ataupun  legislatif  yang  telah  digelar,  sebagian
partai  mampu  menarasikan  ideologinya  ke  dalam  kebudayaan  masyarakat asli,  namun  ada  pula  yang  gagal.  Sebagaimana  halnya  yang  terjadi  di Pemilihan  Legislatif  2019  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Meskipun masyarakat Jogja identik dengan kepatuhannya menjalankan nilai dan  norma  Islam  yang  kuat  sebagaimana  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh Peacock  (1978),  Pemilu  menunjukan  hasil  sebaliknya.  Justru  partai  yang berhaluan  nasionalis-pancasila  yang  dominan  meraih  suara  tertinggi  dalam pemilu legislatif DPR RI tingkat nasional. PDIP meraih suara tertinggi yaitu 19.91%.  Kemudian  disusul  oleh  Partai  Gerindra  dengan  perolehan  12.51% dan  Partai  Golkar  dengan  12.15%.  Sedangkan  partai  yang  berhaluan  islam jauh  tertinggal  di  posisi  ke  empat  yaitu  PKB  dengan  perolehan  9.72%, disusul  berurutan  yaitu  PKS,  PAN,  dan  PPP  setelahnya.  Contoh  ini merupakan potret dinamika politik yang dinamis.
Mengenai  ideologi  politik  di  Indonesia, banyak  penelitian  yang  telah dikembangkan  terlebih  pasca  reformasi  1998.  Seperti  artikel  yang  ditulis oleh  Noor  (2016)  pergeseran  pilihan  rasional  yang  semula  berlandaskan pada  paham-paham  yang  bersifat  ideologis  ketika  orde  baru  menuju  lebih bersifat  materi  bahkan  beralih  menjadi  golongan  putih  (golput)  pasca reformasi.  Suburnya  partai  politik  hari  ini  tidak  diikuti  dengan  kuatnya penanaman  ideologi  politik.  Menurut  Noor  (2016),  justru  ketika  orde  baru partai  politik  memiliki  basis  pendukung  yang  kuat  karena  berhasil melakukan  penetrasi  ideologi  hingga  kalangan  bawah.  Setelah  reformasi, masyarakat  tidak  lagi  mengandalkan  partai  politik  sebagai  sebuah common political  agenda ,  justru  bermunculan  praktik  pembelian  suara (buying voters) .  Potret  semacam  ini  merupakan  pergeseran  orientasi  politik  yang semula  memilih  berdasarkan  kesamaan  visi,  tujuan,  atau  ideologi  menjadi pragmatis.
Potret  di  atas  juga  diamini  oleh  Aspinal et  al. (2018)  yang menerangkan bahwa Politik Indonesia didominasi oleh "kartel" partai  yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk berbagi jabatan, bukan didasari oleh diferensiasi ideologis  atau  kebijakan.  Akibatnya,  partai-partai  berkeinginan untuk  membentuk  apa  yang  disebut  “koalisi  pelangi” (rainbow  coalition) yang sangat luas dan heterogen, terlepas dari ideologi partai yang menganut Islam dan non-Islam.
Lebih lanjut mengenai kontestasi politik di Kota Surakarta, penelitian sosiologis  telah  dilakukan  oleh  Gama et  al. (2019)  mengenai  budaya blusukan  dan personal  branding pada  Pemilu  Kota  Surakarta  2010.  Hasil penelitian  tersebut  mengulik  bahwa  budaya  blusukan  termasuk  dalam kampanye  interpersonal  yang  mana  ia  membungkus  citra  kandidat  dekat dengan  pemilih  yang  kemudian  terbangun  rasa  kedekatan  emosional.  Hal serupa  menginspirasi  Rudy  pada  Pilkada  Kota  Solo  2015  lalu  sehingga mengadopsi  cara  yang  serupa  (Valiana,  2017).  Penelitian  serupa  juga dilakukan  lebih  spesifik  oleh  Arif  (2018)  yang  menggali  aspek  populisme dan  gerakan  organisasi  masyarakat  sipil  yang  menjadi  faktor  pengaruh Jokowi  pada  Pilwalkot  Kota  Solo  tahun  2005  dan  2010.  Menurut  Arif (2018)  keterlibatan  organisasi  masyarakat  sipil  pada  suatu  periode kepemimpinan  wali  kota  Joko  Widodo  menguatkan  solidaritas  sosial  di lingkungan masyarakat bawah. Salah satu organisasi masyarakat sipil  yang membersamai  pemerintahan  Wali  Kota  Joko  Widodo  adalah  ITPI, KOMPIP,  IPGI  yang  berfokus  pada  kebijakan  pro-kaum  miskin  seperti perumahan  kesehatan  dan  pendidikan  bagi  kaum  miskin.  Selain  itu,  Joko Widodo juga menggenjot program populis yang penuh dengan pragmatisme selama memimpin Kota Solo. Program tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan  yang  bersifat  fisik  maupun  administrasi  yang  kemudian melejitkan  popularisme  seorang  Jokowi  di  kancah  perpolitikan  nasional. Dengan berjalannya program populisme tersebut, menurut Arif (2018), Joko Widodo  berhasil  menarik  kepercayaan  publik  sehingga  dengan  mudah terpilih dengan suara mayoritas 90% pada Pilwalkot selanjutnya.
Selain penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini  menggunakan  teori  strukturasi  yang  digagas  oleh  Anthony  Giddens. Dalam  memahami  teori  ini,  terdapat  kata  kunci  yang  bisa  memudahkan yaitu  agen (agency) dan  struktur (structure). Arti  singkat  dari  agen  sendiri yaitu  individu  yang  melakukan  praktik  sosial  yang  melampaui  batas  ruang dan  waktu.  Sedangkan  struktur  dijelaskan  sebagai rules and resource (Giddens, 1984). Teori ini menjelaskan dan mengintegrasikan antara kedua unsur  tersebut  yang  mana  menurut  Giddens,  individu  (agen)  dan  struktur sosial  tidak  dapat  dipisahkan  karena  mereka  justru  menjelaskan  tindakan sosial (social  action). Agen (agency) diposisikan  dalam  lingkup  mikro.
Menurut  Giddens  (1984),  secara  istilah  agen  bukan  sekedar  diartikan sebagai  individu  saja  melainkan  kemampuan  individu  dalam  membuat pilihan di masyarakat (individual ability to make choice in society). Pilihan individu  tersebut  bersifat free-will yaitu  keinginan  bebas  yang  lahir  dari hasrat  individu  tersebut.  Pada  akhirnya,  agen  ini  akan  menguatkan solidaritas  sosial.  Lain  halnya  dengan  struktur,  menurut  Giddens  (1984), lingkup makro adalah cakupan dari struktur. Terdapat satu sifat dari struktur yaitu mempengaruhi individu. Ia memaksa individu untuk mengikuti kaedah yang ditetapkan
Berdasarkan  beragam  tinjauan  historis  dan  teoritis  di  atas,  penelitian ini  berusaha  untuk  mengulik  orientasi  politik  masyarakat  Kota  Solo  serta potret  realitas  sesungguhnya  di  balik  Pemilihan  Wali  Kota  2020.  Rumusan masalah  pada  penelitian  ini  berlandaskan  pada  bagaimana  peran  ideologi politik dalam merekonstruksikan preferensi politik di masyarakat Solo baik secara  individual  dan  kolektif?  Bagaimana  ideologi  dimanifestasikan sehingga determinan pada orientasi politik pemilih?

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  interpretif  dan  studi kritis.  Pendekatan  kualitatif  interpretif  mengedepankan  riset  yang  bersifat deskriptif  induktif  yaitu  menarik  kesimpulan  berdasarkan  temuan-temuan khusus  menuju  kesimpulan  umum  (Suparlan,  2014).  Penelitian  ini  juga mengelaborasi  metode  studi  kritis.  Studi  kritis  ialah  sebuah  sudut  pandang bahwa  struktur  sosial  dipandang  sebagai  bentuk  penindasan  atas  seseorang atau  komunal  (Harvey,  1990).  Bentuk  penindasan  tersebut  dilegitimasikan secara dominan oleh ideologi. Maka, telaah studi kritis mencakup perspektif yang  totalistik  atas  penindasan  yang  dipertontonkan  oleh  ideologi.  Studi kritis menggali di balik permukaan melalui analisis langsung atas fenomena sosial karena mazhab ini tidak mengakui objek studi atau temuan penelitian sebagai  fakta  objektif  yang  timbul  di  masyarakat,  namun  sebaliknya  ia memotong  hal-hal  yang  nampak  tersebut.  Kemudian,  studi  kritis  juga menganalisis baik struktur sosial yang nampak ataupun manifestasi ideologi dan proses keberlangsungan keduanya (Harvey, 1990).
Memasukan  kacamata  studi  kritis  pada  penelitian  ini,  terdapat beberapa pembabakan  yang akan penulis lakukan. Pertama, telaah ideologi nasionalisme yang masih relevan di perpolitikan terutama di Pilwalkot Solo 2020.  Kedua,  pemaknaan  kekuasaan  yang  dominan  diungkapkan  oleh masyarakat  Kota  Solo  dan  orientasi  politik  terhadap  Gibran  –  Teguh. Seluruh pembabakan tersebut mengacu pada hasil temuan dan analisis pada sub  pembahasan  sebelumnya  yang  mana  penulis  menggunakan  teori strukturasi  melalui  pisau  bedah  kualitatif  deskriptif.  Kemudian  penulis melakukan  kritik  terhadap  temuan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  studi  kritis yang menurut Harvey (1990) mencakup abstraksi (abstraction), keseluruhan (totality), esensi (essence), praktek (praxis), ideologi (ideology), struktur (structure), sejarah (history), dan dekonstruksi & rekonstruksi
(deconstruction and reconstruction).
Adapun  penentuan  informan  dilakukan  secara purposive  sampling yang  menurut  Sugiyono  (2012:  126)  adalah  cara  penentuan  informan dengan  pertimbangan  dan  penilaian  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  kriteria informan  tersebut  adalah:  1)  elit  partai  politik,  dan  2)  kader  aktif.  Peneliti mengerucutkan  sampel  pada  tingkat  Dewan  Pimpinan  Tingkat  Daerah (DPTD)  Kota  Surakarta  yang  mana  membawahi  masing-masing  Dewan Pimpinan  Cabang  (DPC)  di  tingkat  Kecamatan  Selanjutnya,  peneliti melakukan cross checking pada informan selain dua kriteria di atas yakni 1) simpatisan  partai  politik,  2)  dan  masyarakat  umum  yang  mengikuti Pilwalkot  2020.  Adapun  simpatisan  dibatasi  dari  masing-masing  partai hanya  dua  orang  per  partai  politik.  Sedangkan  masyarakat  umum  dipilih berdasarkan  lima  kecamatan  di  Kota  Solo,  namun  karena  keterbatasan mobilitas  akibat  pandemi  COVID-19,  peneliti  memanfaatkan Whatsapp sebagai model wawancara jarak jauh. Tujuan dilakukan hal demikian untuk melihat  apakah  ada  pengaruh  ideologi  yang  dilakukan  oleh  elit  dan  kader partai  yang  pada  akhirnya  memengaruhi  orientasi  politik  di  tingkat grass root.
Dalam  memilih  partai  politik,  peneliti  juga  melakukan  teknik purposive yaitu  hanya  partai  yang  memiliki  kepahaman  ideologi  yang mengakar (rooted  ideology) yaitu  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan
(PDIP), mengacu pada studi Mietzner (2012) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PDIP menganut ideologi Pancasila, diperkuat dengan laporan Bulkin (2013)  dari  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  sedangkan  PKS merupakan  partai  yang  paling  kuat  basis  ideologi  Islam  (Aspinall et  al.
(2018);  Geraldy,  2019;  Machmudi,  2008),  yang  sebagian  besar  menyasar masyarakat  perkotaan.  Dua  spektrum  ideologi  Pancasila  dan  Islam  yang melekat  pada  sejumlah  partai  politik  di  atas  merupakan  subjek  penelitian pada studi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Jalan Panjang Pergerakan Spektrum Politik Kota Surakarta
Dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, kerajaan Islam Mataram yang  didirikan  pada  abad  ke-17  adalah  cikal  bakal  kerajaan  Surakarta menuju  penyebaran  agama  Islam  yang  sekarang  disebut  Keraton  Surakarta Hadiningrat.  Sri  Sunan  sebagai  raja  memiliki  posisi  sah  yang  sangat berkuasa  penuh  kepada  rakyatnya  (Margana,  2010).  Ia  memegang  kuasa legitimasi atas pemerintah dan agama sekaligus. Pada bidang sosial-budaya, masyarakat Jawa menganut suatu filosofi  yaitu harus patuh pada Sri Sunan karena mencerminkan norma kesopanan. Akibatnya, penyebaran Islam yang sangat  masif  di  Surakarta  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  Sri  Sunan (Alauddin  &  Asyifani,  2020).  Fenomena  seperti  itu,  dalam  penelitian Joebagio  (2017),  juga  dilakukan  oleh  raja-raja  di  Eropa  yang menyalahgunakan bahasa politik, cuius regional eius et religio , berarti 'raja agama (katolik) akan diikuti oleh semua orang di wilayah itu.
Pada  awal  masa  kemerdekaan,  Kota  Solo  telah  menjadi  arena  tarung bagi  dua  spektrum  ideologi  politik  besar  Indonesia  yaitu  komunisme  dan Islam. Hal ini tercermin bahwa berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 sebagai organisasi yang berbasis pada ekonomi umat pertama di wilayah  nusantara  yang  didirikan  oleh  seorang  pengusaha  batik  asal  Solo bernama  H.  Samanhoedi  (Yahya,  2016).  Dengan  menguatnya  spektrum politik Islam yang dikomandoi oleh cendikiawan dan politikus muslim yang tergabung  dalam  gerbong  SDI,  Kota  Solo  pada  masa  itu  sangat  identik
dengan  nuansa  konservatis.  Perjuangan  melawan  Belanda  sangat  kental dengan slogan dan panji Islam kala itu.
Kota  Surakarta  selanjutnya  menjadi  basis  kuat  penyebaran  ideologi komunisme  yang  digagas  oleh  Hadji  Misbach,  Moetakallimoen, Partoadmodjo, Sastropanitro, Soewarno, Sandjojo, Sjarief, Hardjodiwongso melalui  SI  Merah  pasca  kemerdekaan  (Larson,  1990  dalam  Sari,  2011). Perjuangan khas komunisme di Kota Solo ialah perpaduan antara Islam dan Marxisme. Adalah Hadji Misbach yang mengawali gerakan tersebut dengan khutbah-khutbahnya  mengenai  kebebasan,  keadilan,  dan  kesejahteraan sehingga membuatnya terkenal dengan julukan “haji merah”. Jejak sejarah yang  dilakoni  oleh  Misbach  pada  awal  masa  kemerdekaan  ini  yang selanjutnya terus berkembang hingga pasca kemerdekaan.
Hingga  hari  ini,  setidaknya  tercatat  5  partai  politik  pemenang  yang pernah menduduki kursi wali kota Surakarta yang diwakili oleh 3 spektrum besar;  nasionalis  oleh  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI),  dan  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P);  agamis  oleh  Majelis  Syuro Muslimin  Indonesia  (Masyumi)  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP); dan  komunis  yang  diwakili  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Hal  ini membuktikan  bahwa  Kota  Solo  merupakan  rumah  bagi  ketiga  spektrum politik  utama  Indonesia  yang  disokong  oleh  pengaruh  ideologi  dan  aspek sosiologis  masyarakat  yang  majemuk.  Kendati  demikian,  tak  hanya  Kota Solo  yang  mengalami  silih  bangun  ketiga  spektrum  politik  tersebut,  kota besar lain di Indonesia juga serupa seperti Surabaya, Karanganyar, Cilacap, Cirebon,  Salatiga,  Magelang,  Magetan,  Blitar,  Madiun,  Ngawi,  dan Banyuwangi.

## Pemaknaan Ideologi Masyarakat Kota Surakarta
Ideologi  dalam tubuh  partai  politik  berelevansi  dengan  tindak  tanduk yang dimanifestasikan dalam kegiatan internal dan ekseternal partai. Dalam pembahasan  ini,  penulis  berusaha  menggali  makna  ideologi  yang  diadopsi oleh  masyarakat  umum  Kota  Surakarta.  Pemaknaan  ideologi  yang dimengerti  oleh  masyarakat  umum  akan  mencerminkan  preferensi  calon
yang  dipilih  pada  Pilkada  Solo,  apakah  memilih  Paslon  Gibran  –  Teguh, Bagyo – Suparjo, ataupun golput/abstain.
“ Ideologi  mendasari  tujuan,  arah  gerak  politiknya,  strategi, dan  manuver  yang  diambil . Ketika  dia  memiliki  ideologi  yang  baik maka  langkah  politiknya  dan  arah  geraknya  jelas  mengarah  ke  hal yang baik. Akan terayomi pula seluruh masyarakat.”
(Wawancara  dengan  UII  via  daring,  pada  26  Maret  2021  pada  16.00 WIB)
“… Ini  saya  kira  jelas  sekali  bahwa  Pancasila  1  Juni  1945  sebagai pisau  analisa  itu  mampu  melakukan  pembedahan  forensik  terhadap problematika  yang  dihadapi  masyarakat  karena  sejak  dahulu  bukan problematikan itu tidak dilihat, dilihat tapi untuk melakukan tindakan darimana  dulu  itu  bedah  forensiknya  gak  pernah  terjadi  sehingga siklus kemunduran dan kemiskinan itu tidak pernah diretas.”
(Wawancara  dengan  PG  di  Ruang  Kerja  Komisi  IV  DPRD  Kota Surakarta, pada 16 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB)
“Kalo pemilu bawa-bawa ideologi partai itu gak terlalu penting sih, karena  sebagai  masyarakat  ga  terlalu  peduli  juga  menurutku.  Justru yg perlu itu lebih ke personalnya, seperti gagasan, visi, misi. Kan ada orang kalo suka partai A, trus ga suka sama orang partai B meskipun personalnya bagus gitu. Nah kalo aku ga mandang partai/ideologi/agama. Jadi (bawa ideologi) kalo pemilu ga penting.”
(Wawancara dengan LDA via daring, 24 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB)

## Pemaknaan  terhadap  Orientasi  Politik  Gibran  –  Teguh  dan  Bagyo  - Supardjo
Calon  walikota  Solo  nomor  urut  01,  Gibran  Rakabuming  Raka  – Teguh  Prakosa  menyimpan  ragam  pemaknaan  di  dalam  pikiran  dan pengalaman  masyarakat  Kota  Solo  selama  Pilwalkot  berlangsung.  Gibran yang  baru  memulai  karir  politiknya  dalam  kurang  dari  1  tahun,  telah berhasil  memenangkan  Pilwalkot  dan  telah  resmi  dilantik  menjadi  Wali Kota  Solo  ke-18  pada  28  Februari  2021.  Datang  sebagai  rival,  Bagyo Wahyono  –  Suparjo  Fransiskus  Xaverius  maju  dari  jalur  independen  yang berhasil  mengumpulkan  sekurang-kurangnya  35.000  KTP.  Dengan kendaraan  politik  yang  disokong  oleh  organisasi  masyarakat  Tikus  Pithi Hanata  Baris.  Ormas  ini  didirikan  oleh  Tuntas  Subagyo  pada  2014  yang
bergerak  di  bidang  sosial  masyarakat  dan  tersebar  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Berikut  kutipan  wawancara  yang  penulis  rangkum  mengenai perspektif masyarakat terhadap kedua paslon.
“(Gibran  itu)  anak  muda.  Kedua,  anaknya  presiden.  Kalau anaknya  presiden  pasti  pembangunan  Solo  lebih  cepet.  Otomatis semua  akan  mengalir  ke  sini  berapapun  pasti  ke  depannya pembangunan  Solo  akan  gencar.  Kayaknya  paling  engga  5  tahun pertama itu pembangunan cepet”.
(Wawancara  KRIS  di  kediamannya,  27  Maret  2021,  pukul  09.30 WIB)
“Kalau  yang  saya  pahami  itu  (majunya  Gibran)  lebih  ke dinasti  politik  dan  hegemoni  politik.  Bagaimana  menguasai  politik tapi  caranya  melalui  pendekatan  dinasti  karena  memiliki  darah dengan  presiden.  Itu  salah  satu  pintu  masuk,  Itu  (hegemoni  politik) merupakan  cara  yang  gak  cantik  tapi  itu  yang  terpaksa  dipakai karena punyanya itu.”
(Wawancara dengan AM di Kantor PPAT pada 17 Maret 2021 pukul 16.00)
“Kayak  Bajo  tu  dipaksain  maju  buat  jadi  penantang  Gibran, daripada lawan kotak kosong. Makanya tak kasih suaraku biar ga sia- sia yang buat scenario”.
(Wawancara dengan LDA via daring, 24 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB)

## Pembahasan

## Analisis Ideologi dan Kuasa Politik
Masyarakat  Kota  Solo  masih  mempertimbangkan  ideologi  dalam kontestasi politik. Menurut mereka, ideologi merupakan pisau analisis yang diejawantahkan  pada  kebijakan  strategis  guna  menjawab  tantangan  dan keresahan  bersama.  Ideologi  menjadi  determinan  atas  pengaruhnya  untuk mewujudkan  kebaikan  dan  perbaikan  terlepas  dari  jenis  ideologi  apapun yang  dianut  oleh  partai  politik  manapun  (Budiardjo,  2003;  Dobratz,  2010; Drake, 2010; Eagleton, 2014; Alauddin & Asyifani, 2021). Selain itu, secara diferensial terdapat dua spektrum ideologi  yang sebagian besar dianut oleh masyarakat  Kota  Solo  yakni  nasionalisme  dan  agama.  Dalam  konteks nasionalisme, Pancasila merepresentasikan hal itu. Pancasila adalah filosofi
ideologi  yang  sangat  sekuler  dan  digunakan  sebagai  dasar  negara (Notonegoro, 1971; Morfit, 1981).
Tabel 1. Pemaknaan Ideologi Berdasarkan Pembagian Informan
Masyarakat  Kota  Solo  yang  penulis  jumpai,  sebagian  besar  mengaku berpegang  teguh  pada  Pancasila  sebagai  ideologi  dalam  berpolitik.  Hal  ini diungkapkan oleh masyarakat baik di tingkat elit ataupun umum (lihat tabel 1). Namun yang menarik adalah, terdapat satu pandangan yang menyatakan bahwa  kecenderungan  masyarakat  Kota  Solo  dalam  memahami  Pancasila sebagai  ideologi  justru  hanya  terpaut  pada  salah  satu  partai  tertentu  saja. Bagi  mereka,  Pancasila  diyakini  sebagai  properti  intelektual  milik  PDI-P; Pancasila  adalah  PDI-P  dan  PDI-P  adalah  Pancasila.  Potret  pemaknaan  ini seyogyanya  berimplikasi  pada  pemahaman  parsial  sebagian  masyarakat Kota  Solo.  Secara  terbatas,  Pancasila  dimaknai  sebagai  perwujudan  dari partai politik

## ELIT POLITIK
1. Ideologi berperan besar dalam nafas juang partai.
2. Metode kerja politik dan metode kerja kebijakan mengacu pada ideologi partai yang dianut terlebih pada Pancasila.
3. Dengan  menguasai  pemerintahan,  partai  politik  lebih  leluasa menerjemahkan ideologinya ke dalam kebijakan strategis.
4. Kebaikan dan perbaikan merupakan esensi utama dari ideologi partai politik yang diperjuangkan.
5. Pondasi partai politik adalah ideologi.
MASYARAKAT UMUM
1. Ideologi tidak penting dalam berpolitik karena tidak menjamin keberhasilan kepemimpinan.
2. Track record dari calon lebih penting ketimbang latar belakang ideologi yang dianut.
3. Pancasila  adalah  ideologi  yang  dicetuskan  oleh  Bung  Karno dan  menjadi  properti  intelektual  milik  PDI-P  atas  trah keluarganya yang masih bersambung.
4. Dua spektrum ideologi; agama dan nasionalisme
menyeimbangkan stabilitas politik.
Analisis Strukturasi Orientasi Politik  dan  Kekuasaan atas Gibran  dan Bajo
Menelaah structure sebagai  turunan  dari  teori  strukturasi,  ia  adalah seperangkat  sistem  yang  terbangun  dari  seperangkat  peraturan (rules) dan sumberdaya (resources) .  Peraturan (rules) yang  menjadi  salah  satu  unsur strukturasi memiliki turunan lain yaitu procedural rules yaitu tata krama & bahasa, dan moral rules yaitu apa yang diperbolehkan dan dilarang (Syahri, 2015).  Pada  penelitian  ini, procedural  rules adalah  adat  istiadat  yang terpaku  dalam  tatanan  masyarakat  Jawa  yang  menjunjung  tinggi  moralitas dan  pengakuan  absolut  terhadap  status-quo.  Masyarakat  Jawa,  yang  dalam studi  ini  dikonsentrasikan  pada  lingkup  Kota  Solo,  masih  terbawa  oleh romantisme  feodal  yang  menempatkan  Keraton  Kasunanan  dan  Pura Mangkunegaran  sebagai  pemilik  tunggal  sumber  kekuasaan.  Pemaknaan tersebut  bergeser  semula  pada  dua  kerajaan  tersebut  ke trah  keluarga  Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kemudian,  unsur  lain  dalam structure ialah material  resources yang terdiri dari berbagai macam kapital sedangkan resource of authority adalah organisasi  formal  yang  mengakuisisi  legitimasi  dan  otoritas  (Stones,  2005; Ritzer  &  Godman,  2004).  Partai  politik  bertransformasi  sebagai  pengatur dan  pemilik  otoritas  dan  salah  satu  unsur structure terutama  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P).  Berdasarkan  temuan  yang penulis  kumpulkan,  bagaimana  PDI-P  mensolidkan  kedudukan  partai  di konteks Pilwalkot Solo 2020 sangatlah kuat dimulai dari tingkat mikro yaitu Pengurus  Anak  Ranting  (PAC),  Ranting,  Anak  Cabang  (AC),  dan  petugas DPC  hingga  kader  non-struktural  bernama  Regu  Penggerah  Pemilih (GURAKLIH) yang bertugas pada hari pemungutan suara.
Kuatnya  basis  PDI-P  di  Kota  Solo  yang  penulis  jabarkan  di  atas, dalam  kacamata  Giddens  (1984),  juga  termasuk  dalam  telaah  dualitas struktur  yang  mana  dalam  dimensi structure salah  satunya  terkandung dominasi.  Struktur  dominasi  menerangkan  cakupan  penguasaan  atas  orang (politik)  dan  barang  (ekonomi).  Hegemoni  yang  ditunjukan  oleh terkondisikannya  struktur  partai  dari  tingkat  kota  hingga  RW  menunjukan
eksistensi  PDI-P  sebagai structure dalam  kacamata  teori  strukturasi  telah bekerja dengan baik. Penguasaan sumber daya politik dengan sumber daya manusia  yang  melimpah  dan  solid  selanjutnya  akan  mengarah  pada penguasaan terhadap kekuasaan (controlling over the power).

## Penyelewengan Ideologi sebagai Alat Politik
Mengacu  pada  hasil  penelitian  ini,  informan  yang  penulis  temui condong bahkan mengakui bahwa mereka adalah penganut Pancasila sejati, agaknya telah menyelewengkan struktur ideologis dari Pancasila itu sendiri. Hal  ini  dibuktikan,  mereka  yang  memilih  Gibran  –  Teguh  sebagian  besar berafiliasi dengan PDI-P yang memang termaktub Pancasila adalah ideologi dan  jalan  juang  partai.  Pemilih  Gibran  yang  adalah  penganut  Pancasila sebagai ideologi, demikian mereka berkata, sejatinya mengartikan Pancasila secara  parsial  saja.  Pemaknaan  mereka  atas  Pancasila  tidak  didorong  oleh kesadaran kolektif namun kesadaran praktis
Penulis  berargumen  bahwa  jiwa  pancasilaisme  itu  hanya  sebatas sebagai  pendukung  PDI-P.  Mereka  mengartikan  untuk  menjadi  seorang pancasilais  satu-satunya  cara  ialah  mendukung  PDI-P  dan  calon  walikota yang  diusung.  Dalam  hal  ini,  Pancasila  mengalami  penyempitan  makna yang seharusnya dimanifestasikan dalam satu kutub ideologi besar, apabila dikatakan  sebagai  ideologi  (Notonegoro,  1971),  dalam  berkehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Justru  pancasila  dimaknai  secara  sempit  sebagai agenda politik praktis. Mereka yang mengaku sebagai pancasilais sejatinya hanya  menggunakan  label  Pancasila  sebagai  topeng  guna  merebut kekuasaan  dan  simpati  masyarakat.  Pun,  dalam  penuturan  yang dikemukakan oleh elit PDI-P bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kader partai  yang  bertugas  di  walikota  ataupun  di  legislatif  memperjuangkan kepentingan  rakyat  dan  ruh  Pancasila,  pada  faktanya  sejatinya  tidak  selalu demikian.  Maka  pertanyaan  lain  yang  kemudian  muncul;  apakah  ketika kritik datang dari luar PDI-P dikatakan anti Pancasila? Apakah selain PDI-P tidak berjiwa pancasilais?
Bahkan  secara  radikal  penulis  mengungkapkan  bahwa  PDI-P berlindung  dalam  selimut  Pancasila  untuk  mendulang  suara  dan  simpati masyarakat.  Keadaan  yang  sebenarnya  terjadi  ialah,  bahwa  struktur masyarakat  Kota  Solo  secara  sosiologis  mengakar  pada  adat-istiadat  Jawa, memegang  erat  nilai  dan  norma  yang  kemudian  kondisi  tersebut dimanfaatkan  oleh  PDI-P  alih-alih  kesamaan  dan  menjaga  jiwa  Pancasila. Penulis  menyebut  fenomena  ini  sebagai  manipulasi  ideologi  untuk kepentingan  politik (ideological  manipulation  through  political  interest) . Seharusnya,  Pancasila  lebih  berarti  dari  sekedar  agenda  politik  praktis. Apabila  mereka  mengakui  Pancasila  sebagai  ideologi,  maka  perlakukanlah ia sebagaimana ideologi lain semestinya  diperlakukan. Ideologi seharusnya diartikan  sebagai  kepercayaan (belief) ,  cara  memaknai  fenomena  hidup; sosial,  ekonomi,  politik,  pendidikan,  dsb.  Tidak  terkukung  dalam  jeruji politik  elektoral.  Dalam  studi  kritis,  solusi  ini  disebut  sebagai  proses deconstruction and reconstruction .

## Kuasa Politik Jawa dan Realitas Semu
Bisa  dikatakan  bahwa  studi  ini  sesungguhnya  menguatkan  penelitian yang dilakukan oleh Anderson (1990) mengenai bahasa dan kuasa Jawa dan Antlov  &  Cederroth  (1994)  tentang  konsep  otoritarianisme  kepemimpinan Jawa.  Sebagaimana  yang  penulis  sampaikan  di  pembahasan  sebelum  ini, bahwa masyarakat Kota Solo terseret oleh romantisme konsepsi kekuasaan yang  bersifat  homogen (power  is  homogenous) .  Homogenitas  yang dimaksud  adalah  pemegang  kekuasaan  hanyalah  tunggal,  dimiliki  oleh seseorang atau sekumpulan orang. Kasus dalam studi ini menunjukan bahwa salah satu pasangan calon wali kota ialah putra dari Presiden Joko Widodo yang  pada  saat  ini  menggenggam  kekuasaan  tertinggi  di  Republik Indonesia.  Atas  hal  tersebut  maka,  pemaknaan  kepemilikan  tunggal  atas kekuasaan  secara  otomatis  berpihak  pada  Gibran.  Sehingga  masyarakat Kota Solo yang sebagian besar adalah etnis Jawa dan memegang teguh nilai kebudayaan Jawa , terarahkan kepada Gibran. Fenomena tersebut dikuatkan oleh sebagian besar penuturan informan kepada penulis.
Gibran  secara  elektoral  diuntungkan  oleh  trah  tersebut  karena kekuasaan  saat  ini  melekat  pada  keluarganya.  Orientasi  politik  masyarakat
Kota  Solo  didorong  oleh  faktor  itu,  jauh  lebih  ekstrem  lagi  seperti  yang penulis  temukan  di  lapangan  bahwa  terdapat  pemaknaan  Gibran  adalah Jokowi  dan  Jokowi adalah  Gibran  (lihat tabel  2).  Kala  masyarakat  melihat Gibran dalam kapasitasnya sebagai calon wali kota dimaknai seperti mereka melihat Jokowi. Tentu hal ini adalah stimulus politik bagi Gibran. Namun, salah  satu  sisi  kontras  dari  potret  politik  tersebut  adalah  ideologi  tidak menjadi pendorong utama di Pilwalkot Solo. Kharismatik figur yang dalam hal  ini  ditonjolkan  oleh  Gibran  selaku  anak  Jokowi  justru  yang  menguasai percakapan publik.

## GIBRAN
1. Gibran adalah Jokowi
2. Pembangunan  di  Kota  Solo  pasti  akan  maju  selama  5  tahun mendatang
3. Hegemoni  politik  oleh  trah  Joko  Widodo  di  Kota  Solo  yang ditunjukan melalui politik dinasti.
4. Atmosfer politik dan demokrasi menjadi tidak sehat dengan majunya Gibran
BAJO
1. Terdapat  pemain  ketiga  di  belakang  Bajo  yang  membiayai  ongkos politik
2. Majunya  Bajo  adalah  prematur  dan  dipaksakan  maju  melawan Gibran
Tabel 2. Pemaknaan Pasangan Calon Berdasarkan Pembagian

## Informan
Selain  itu,  pemaknaan  latar  belakang  famili  sangat  tendesius mengarah  pada  dinasti  politik.  Meskipun  Gibran  berkali-kali  menerangkan bahwa  pencalonannya  sebagai  calon  wali  kota  adalah  hak  konstitusional, namun Jokowi  effect tetap  saja  melekat  pada  postur  politiknya.  Patronase semacam  ini  merupakan  potret  lumrah  perpolitikan  Indonesia  sebagaimana terjadi  pula  di  berbagai  daerah  yang  mengarah  pada  dinasti  politik  seperti famili  Chasan  Shohib  yang  menguasai  politik  lokal  di  Provinsi  Banten. Seharusnya,  apabila  benar  Gibran  ingin  membuktikan  diri  sebagai  calon Wali  Kota  yang  terbebas  dari  belenggu  dinasti  politik  dan  maju  murni dengan  hak  konstitusionalnya,  tunggu  hingga  kursi  Presiden  tidak  lagi dijabat oleh Joko Widodo.
Beranjak  ke  Bajo,  pemaknaan  terhadap  calon  independen  ini  sama halnya  dengan  Gibran  yang  masih  tendensi  ke  konotasi  yang  negatif. Terlebih  dua  informan  yang  penulis  temui  memiliki  pengalaman  langsung dengan  Bajo  beserta  tim  kampanye.  Bajo  adalah  sosok  yang  tertutup  dan melakukan  permainan  politik.  Apa  yang  ditangkap  publik  semakin menyingkirkan  popularitas  Bajo  di  tengah  elektabilitasnya  yang  jauh tertinggal dari Gibran – Teguh. Terlebih lagi terdapat dugaan makelar KTP yang  disokong  oleh  pihak  ketiga  selama  pengajuan  berkas  verifikasi  calon ke  KPUD  Kota  Solo.  Bukti  yang  penulis  temukan  yang  berasal  dari penuturan  DAR  di  mana  salah  satu  pengurus  struktural  PKS  Kota  Solo didatangi oleh tim verifikator KPU yang melakukan pengecekan ulang atas KTP nya yang terdaftar sebagai pendukung Bajo.
Kemudian,  proses  abstraksi  pada  studi  kritis  memandang  bahwa penguasaan  tunggal  atas  kekuasaan  mengarah  pada  dinasti  politik  dan cenderung  pada  praktek-praktek  otoritarianisme.  Trah  Joko  Widodo menikmati  surplus  modal  sosial  berupa  nilai  politik  yang  melekat  pada mereka  sehingga  dengan  sendirinya  apabila  digunakan  dalam  kontestasi Pemilu,  adalah  unggul  lebih  jauh  dibandingkan  rivalnya.  Gibran  pada hakekatnya  memanfaatkan  kelebihan  tersebut,  hal  ini  terbukti  bahwa rekomendasi  partai  akhirnya  jatuh  ke  tangannya  yang  padahal  kurang  dari satu  tahun  terdaftar  sebagai  kader  partai  PDI-P  dibandingkan  dengan Purnomo  yang  sedari  awal  memang  disiapkan  oleh  PDI-P  menggantikan Rudy maju di Pilwalkot Solo 2020.
Konsepsi  pemaknaan  kekuasaan  yang  berada  pada  genggaman individu  berimplikasi  pada  tidak  menyebarnya  pemahaman  terhadap pentingnya  kekuasaan  yang  seharusnya  terdistribusi  ke  individu  atau kelompok  lain.  Menambahkan  juga,  hal  ini  turut  menihilkan  kesempatan bagi  individu  lain  atas  akses  kepada  kekuasaan  serta  mematikan  langkah terhadap literasi politik. Maka sesungguhnya, perhelatan merebut kursi AD 1  telah  sia-sia.  Seluruh  sumber  politik  baik  perangkat  pemerintah  kota, karena ia berangkat dari partai politik petahana, telah dikooptasi oleh Gibran sebagai keturunan penguasa nasional hari ini. Majunya Gibran sebagai calon wali  kota  tidak  mencerminkan  gaya  politik  pemimpin  abad  modern  yang dibayang-bayangi oleh pengaruh famili.
Apa  yang  dijalankan  oleh  Gibran  dan  kekuatan  politiknya  adalah bentuk  penindasan  terhadap  literasi  politik  dan  berbahaya  bagi  iklim demokrasi  modern.  Postur  politik  Gibran  mempertontonkan  bagaimana masih berpengaruhnya sistem feodalistik dalam merebut kursi pemerintahan kota.  Maka,  majunya  ia  di  Pilkada  Solo  sebenarnya  tidak  perlu  masa kampanye  atau  calon  boneka  yang  sengaja  dibuat  untuk  menjauhi  kotak kosong,  ia  secara  prematur  sudah  memenangkannya  lebih  dahulu.  Hal  ini membuat  kontestasi  pemilihan  wali  kota  yang  seharusnya  disambut  gegap gempita  oleh  masyarakat  kini  hanya  sebatas  dongeng  belaka.  Narasi  yang menginfiltrasi  ruang  publik  ialah  justru  dinasti  politik  yang  didasari  oleh penguasaan tunggal terhadap kekuasaan

## KESIMPULAN
Studi  ini  mengelompokkan  bahwa  kelompok  Pancasilais  berada  di belakang  Gibran  –  Teguh  baik  berupa  mesin  partai  ataupun  simpatisan. Mereka  kompak  menyokong  gerbong  Gibran  –  Teguh  selama  Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Dalam telaah strukturasi, orientasi politik masyarakat Kota  Surakarta  masih  terjebak  dalam  romantisme  feodalisme  yang menjunjung  figure.  Hal  ini  berimplikasi  pada  model  kekuasaan  yang mencekram  yakni  PDI-P  secara  efektif  menggenggam  penguasaan  sumber daya  politik  dengan  sumber  daya  manusia  sehingga  mampu  menjaga konstituen.  Kacamata  studi  ini  juga  mengelaborasi  pendekatan  studi  kritis dalam  melihat  ideologi,  fenomena  majunya  Gibran  dan  pemaknaan kekuasaan  di  Kota  Solo.  Apa  yang  ditunjukan  oleh  individu  dan  komunal terhadap ideologi, terkhususnya Pancasila, hanyalah retorika belaka. Makna Pancasila sebagai ideologi tergerus oleh penyempitan makna. Seharusnya ia dimanifestasikan dalam satu kutub tafsir ideologi besar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dimaknai secara sempit sebagai agenda politik  praktis.  Sejalan  dengan  itu,  pemaknaan  kekuasaan  juga  mengalami disrupsi.  Proses  internalisasi  makna  kekuasaan  yang  bersumber  pada  satu individu  atau  kelompok  berimplikasi  pada  tidak  terdistribusi  pengetahuan dan  akses  terhadap  kekuasaan  itu  sendiri.  Gibran  yang  dalam  kapasitasnya sebagai  Wali  Kota  Solo  ialah  juga  keturunan  Joko  Widodo,  pemangku kekuasaan  nasional  hari  ini.  Maka,  orientasi  politik  masyarakat  Kota  Solo
yang memilih Gibran yang didorong oleh kesamaan keturunan menunjukan terkekangnya  pemahaman  politik  masyarakat  Kota  Solo  pada  pusaran simbolik.  Bentuk  praktik  politik  semacam  ini  jauh  dari  unsur  meritrokrasi yang  dibuktikan  dengan  kemampuan  dan  prestasi  bukan  bayang-bayang famili.

## DAFTAR PUSTAKA
Alauddin,  M.  A.,  &  Asyifani,  K.  (2020).  Traditionalist  Muslim  In  2019
Presidential  Election:  Explaining  The  Islamic  Movement  In  Pasar Kliwon District Of Surakarta City.
Alauddin, M.  A., & Asyifani,  K. (2021). „Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah:  Studi  di  Kota  Surakarta  pada  Pemilihan  Umum 2019. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 13 (1), 15-28.
Anderson,  B.  (1990). Language  and  Power:  Exploring  Political  Cultures  in Indonesia .  ITHACA;  LONDON:  Cornell  University  Press.  Retrieved June 24, 2021, from http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv3s8n2s
Antlov, H., Antlöv, H., & Cederroth, S. (Eds.). (1994). Leadership on Java:
Gentle hints, authoritarian rule (Vol. 16). Psychology Press.
Arif,  A.  (2018). Jokowi’s Populism,  Wealth and Local Democracy in Solo City . KnE Social Sciences, 16-25.
Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2018). Mapping the Indonesian political spectrum. New Mandala, 24.
B.  Gama,  B.  Sudardi,  W.  Abdullah,  and  M.  Wijaya, “Construction  of Blusukan Meaning in the Campaign of Regional Heads” , sshj, vol. 3, no. 07, pp. 1416-1427, Jul. 2019
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
Bulkin,  Nadia.  (2013).  Indonesia‟s  Political  Party.  Resource  Page  –
Carnegie  Endowment  for  International  Peace.  Diakses  pada  15
Februari 2020 dari
https://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political- parties-pub-53414
Dobratz,  B.  A.  (2015).  Power,  politics,  and  society:  an  introduction  to political sociology. Routledge.
Drake, M. (2010). Political sociology for a globalizing world. Polity.
Eagleton, T. (2014). Ideology. Routledge
Geraldy,  G.  (2019).  Ideologi  dan  Partai  Politik:  Menakar  Ideologi  Politik Marhaenisme  di  PDI-P,  Sosialisme  Demokrasi  di  PSI  dan  Islam Fundamentalisme  di  PKS.  Politicon:  Jurnal  Ilmu  Politik,  1(2),  135- 157.
Giddens, Anthony. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration . Univ of California Press.
Harvey,  L.,  1990,  Critical  Social  Research,  London,  Unwin  Hyman,  all rights  revert  to  author.  (A  modified  version,  2011,  is  available  at http://www.qualityresearchinternational.com/csr,  updated  9  May, 2011.)
Joebagio,  H.  (2017).  The  Diversity  of  Surakarta  Community:  A  Blessing toward Democracy. American International Journal of Social Science, 6(1), 16-22.
Machmudi, Y. (2008). Islamising Indonesian: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) (p. 279). ANU Press.
Margana,  S.,  &  Nursam,  M.  (Eds.).  (2010).  Kota-kota  di  Jawa:  indentitas, gaya hidup dan permasalahan sosial. Ombak.
Mietzner,  M.  (2012).  Ideology,  money  and  dynastic  leadership:  the Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. South East Asia Research , 20(4), 511-531.
Morfit, M. (1981). Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government. Asian Survey, 21(8), 838-851
Noor,  F.  (2016).  Perilaku  Politik  Pragmatis  Dalam  Kehidupan  Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. Masyarakat Indonesia, 40(1), 57-74.
Notonegoro.  (1971).  Pancasila  Secara  Ilmiah  Populer.  Jakarta:  Pancuran
Tujuh.
Peacock, J.  L.  (1978).  Muslim  puritans:  reformist  psychology  in  Southeast
Asian Islam. Univ of California Press.
Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2004).  Teori  sosiologi  modern.  Jakarta: Prenada Media, 121.
Sari,  K.  A.  R.  T.  I.  K.  A.  (2011).  Gerakan  Sarekat  Islam  (Si)-Merah
(Persinggungan  antara  Islam  dan  Komunis  di  Indonesia  Tahun  1920- 1926) (Doctoral dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
Stones,  R.  (2005).  Structuration  theory.  Macmillan  International  Higher
Education.
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian  dan  Pengembangan:  Research  and Development. Bandung: Alfabeta.
Suparlan,  P.  (2014).  Paradigma  Naturalistik  dalam  Penelitian  Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya. Antropologi Indonesia.
Syahri, Moch. (2015). Strukturasi Anthony Giddens.
Valiana,  A.  (2017).  Analisis  Strategi  Komunikasi  Politik  Terhadap
Partisipasi  Politik  Ppemenangan  Rudi  Dan  Purnomo  Dalam  Pilkada 2015  Kota  Surakarta.  Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah  Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2(2).
Yahya,  Ismail.  (2016). Kebangkitan  Muslim  Tradisional  di  Surakarta . Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 14, No. 1 hal 51-56.