## Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja

## Ishar Pulungan
Institut Agama Islam Negeri Pontianak Jurusan Hukum, Ilmu Hukum Islam
Email: isharpulungan@iainptk.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  sangat  berdampak  pada  perusahaan,  dimana  para  pemilik  modal  akan menyesuaikan  aktivitas  kegiatan  perusahaannya  dengan  perkembangan  yang  ada.  para  karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) menjadi cemas dengan nasib mereka ke depan, dimana banyak  dari  perusahaan  sudah  mulai  mengalami  masalah  keuangan,  ancaman  resesi  hingga pemberhentian hak kerja (PHK) di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu penulis akan menguraikan  kepastian  hukum  yang  akan  di  proleh  oleh  karyawan  dengan  pkwt  dengan  terbitnya Perpu  Nomor  02  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja.  Penulis  akan  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif yakni dengan mencari literatur-literatur hukum, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan  juga  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku.  Dengan  disahkannya  Perpu  Nomor  02  tahun 2022 yang merupakan pengganti undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja diharapkan bisa membantu para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) untuk pemenuhan hak- hak  mereka  dalam  bekerja,  ketika  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan  terjadi  seperti  pemberhentian  hak kerja (PHK), namun disahkannya perpu no 02 tahun 2022 ini mendapat banyak kecaman dari berbagai elemen khususnya para  serikat buruh yang menilai banyak merugikan tenagakerja.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Karyawan, PKWT

## Abstract
Technological developments have a huge impact on companies, where capital owners will adjust their company  activities  to  existing  developments.  employees  with  a  specific  time  work  agreement  (pkwt) are  anxious  about  their  future  fate,  where  many  companies  have  begun  to  experience  financial problems,  the  threat  of  recession  to layoffs  in  various  countries  including Indonesia.  Therefore,  the author will describe the legal certainty that will be obtained by employees with pkwt with the issuance of  Perpu  Number  02  of  2022  concerning  Job  Creation.  The  author  will  use  normative  juridical research methods, namely by looking for legal literature, regulations, court decisions, and applicable legal  principles.  With  the  enactment  of  Perpu  Number  02  of  2022  which  is  a  substitute  for  law Number 11 of 2020 concerning job creation, it is hoped that it can help employees with a specific time work agreement (pkwt) to fulfill their rights at work, when things that do not want to happen such as termination of employment rights (PHK), but the enactment of Perpu No. 02 of 2022 has received a lot  of  criticism  from  various  elements,  especially  labor  unions  who  consider  it  to  be  detrimental  to labor.
Keywords: Legal certainty, Employees, pkwt

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  penggunaan  karyawan  dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Terntu (PKWT) dinilai sangat  efektif dan efisien untuk  mengurangi beban perusahaan demi meraup  keuntungan  yang  lebih  banyak  karena  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan untuk  karyawan  sangat  sedikit  karena  perusahaan  tidak  perlu  mempekerjakan karyawan tetap yang banyak.
Efek  dari  penerapan  pkwt  ini  sangat  nyata  membuat  rasa  was-was  terhadap para karyawan. Karena pekerja tidak bakalan tahu nasib yang akan menimpa mereka dalam menjalani hubungan kerja dengan perusahaan. 1 Ketika dilanjutkan setelah tiga tahun  mengabdi  sebagai  karyawan  pkwt  melalui  kontrak  perjanjian  kerja  yang  baru, maka  karyawan  akan  tenang  disebabkan  karirnya  akan  jelas  jadi  tenaga  kerja  pkwtt. Namun  kalau  karyawan  di  berhentikan  oleh  perusahaan  maka  dia  harus  menerima kenyataan untuk mencari pekerjaan yang baru.
Dengan  disahkannya  Perpu  Nomor  02  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja. Gelombang  unjuk  rasa  kembali  dilakukan  oleh  elemen  masyarakat  baik  itu  dari serikat buruh maupun mahasiswa, hal ini tentu karena perpu yang disahkan khususnya di bab IV mengenai ketenagakerjaan banyak merugikan para pekerja tidak terkecuali pekerja  yang  di  ikat  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Aturan  mengenai perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  sebelumnya  diatur  dalam  UU  Nomor  13  tahun 2003 banyak yang di ubah dan hilangkan.
Selama  ini  penerapan  pkwt  sesuai  dengan  UU  Ketenagakerjaan  yang menjelaskan dan menekankan bahwa PKWT tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap, melainkan hanya untuk pekerjaan tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perlu diperhatikan juga bahwa PKWT Jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali selama maksimal 1 tahun. 2
Berdasarkan  keterangan  tersebut  diatas  kondisi  para  pekerja  yang  terikat dalam  pkwt  akan  mendapatkan  ketidakpastian  dalam  statusnya  sebagai  karyawan karena bisa saja pengusaha akan terus-menerus meberlakukan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan sesuai aturan-aturan yang terdapat dalam perpu nomor 02 tahun 2022. Penulis akan mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Perpu Nomor 02 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  serta  Kepastian  hukum  bagi  tenagakerja  waktu tertentu. Mengenai hal itu penulis akan mebahas tentang perpu nomor 02 tahun 2022 serta perlindungan dan kepastian hukum bagi karyawan dengan status pkwt agar kita mengetahui  kedudukan  pekerja  serta  terlindunginya  hak-hak  karyawan  pkwt  sebagai tenaga kerja.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilaksanakan  pada  jurnal  Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum  normatif. Standard jurisprudence  adalah ilmu  hukum dilaksanakan dengan  tatacara  meneliti  data  sekunder/bahan  pustaka  sebagai  bahan  utama  buat
1 Permana, Deni Yusup. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Jurnal Indonesia Sosial Sains 3, 5, 2022, 902-915.
2 Muttaqin,  Muhammad  Fajri;  Uwiyono,  Aloysius.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja/Buruh  PKWT  (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di Provinsi DKI Jakarta. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022, 7.7: 9618-9630.
diteliti berarti penelitian dengan memeriksa buku-buku yang berkaitan dengan jurnal ini  yang  diperoleh  dari  perpustakaan.  Dalam  metode  hukum  preskriptif  ini, pendekatan  hukum  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang,  atau  biasa disebut dengan pendekatan statute approach.
Sumber  bahan  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  seperti peraturan  perundang-undangan  kontrak  kerja  jangka  tetap,  bahan  hukum  sekunder seperti  buku  dan  majalah  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian,  dan  bahan  tersier hukum  sekunder  seperti  kamus.  ensiklopedia,  surat  kabar,  dan  sumber  Internet lainnya.  Teknik  analisis  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  disajikan  secara deskriptif-analitik.  Analisis  data  bersifat  kualitatif  dan  teknik  pengambilan kesimpulan bersifat deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Perpu Nomor 02 Tahun
2022
Menurut  Pasal  KUHPerdata  Pasal  1601,  Perjanjian  kerja  ialah perikatan  dimana pihak  1 (siburuh), menyerahkan dirinya  dibawah arahan pihak kedua  (simajikan)  dalam  waktu  tertentu  melaksanakan  pekerjaan  dengan menerima  imbalan. 3 Perjanjian  kerja  yang  dibuat  antar  para  pihak  jelas  bersifat pribadi yakni hanya orang-orang yang ada dalam perjanjian tersebut, yang berarti apabila  pekerja  meninggal  dunia  maka  kontrak  yang  sudah  disepakati  juga  akan berakhir.
Untuk  mengetahui  mengenai  hak  serta  kewajiban  secara  benar  dalam rangka  menaikkan  taraf  hidup  pekerja,  harus  ada  suatu  aturan  dalam melaksanakan  hubungan  kerja. 4 Dalam  hal  perjanjian  ada  dua  syarat  yang  harus diperhatikan  yakni;  syarat  objektif  dan  syarat  subjektib.  Jika  persyaratan  utama tidak  dapat  dikabulkan  berarti  perikatan  itu  tidak  sah  demi  hukum,  jika persyaraant  subjektif  yang  bisa  dipenuhi  brarti  karena  hukum  dari  perikatan  itu dapat ditarik.
Pada pkwt tertentu hal terpenting pada pembuatan kontrak kerja adalah kesepahaman  antara  pihak  1  dan  2,  kontrak  kerja  dengan  pkwt  yang  dilakukan secara  tlanjut.  Pasal  59  (7)  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  akibat  hukum  suatu kontrak kerja akan berubah jika terjadi pelanggaran terhadap ayat (2) dan (6) UU No 13  tahun 2003, maka ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. dibiarkan terus  menerus  menurut  kontrak  kerja  tidak  terbatas.  asalkan,  bagaimanapun, Bagian  52  (1)  a.  menetapkan  bahwa  pengaturan  kerja  didasarkan  pada kesepakatan para pihak. 5
Perpu  Nomor  02  Tahun  2022  Bab  4  Bagian  II  Pasal  59  mengenai Ketenagakerjaan  menjelaskan  dasar  aturan  perikatan  kerja  waktu  tertentu:  pkwt cuma  bisa  diadakan  pada  sebagaian  pekerjaan  berdasarkan  jenis  dan  sifat pekerjaannya dapat di selesaikan pada waktu tertentu, yakni kegiatan yang sekali
3 Soesilo dan Pramudji R. 2008. KUH Perdata. Jakrta: PT Raja Grafindo Perasada.
4 Trimaya, Arrista. "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 5, 1, 2014, 11-20.
5 PETER,  Teo  Titanio  Marc;  RAHAYU,  Devi.  Akibat  Hukum  Dari  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya. INICIO LEGIS, 2020, 1.1.
selesai  atau  yang  bersifat  sementara;  pekerjaan  yang  akan  selesai  pada  waktu pendek; pekerjaan yang bersifat musim; pekerjaan yang berkaitan dengan barang baru,  fitur  atau  produk  lain  yang  masih  dalam  tahap  awal  atau  penjajakan pekerjaan serupa; atau kegiatan yang sifat atau kegiatannya tidak pasti.
Sebelum disahkannya Perpu No 02  tahun 2022  mengenai  Cipta Kerja sebagai pengganti UU No 11 tahun 2020 tentang mengenai cipta kerja, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah landasan aturan-aturan pkwt.
Tabel 1. Perbedaan ketentuan pasal 59 (1), UU No 13 tahun 2003
(ketenagakerjaan) serta  Perpu No 02 tahun 2022 (bagian ketenagakerjaan).
HAL U U NO 13 TAHUN 2003 PERPU NO 02 TAHUN 2022 Lama penyelesaian pekerjaan Paling lama 3 tahun Tidak terlalu lama Jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan - Bersifat tidak tetap

## Sumber: U U No 13 Tahun 2003 dan Perpu No 02 tahun 2022
Seiring  terbitnya  UU  Nomor  11  tahun  2020  mengenai  Cipta  Kerja  Bab Ketenagakerja’an,  terbitlah  P  P  No  35  tahun  2021  mengenai  pkwt,  alih  daya, waktu  kerja  dan  waktu  istirahat,  dan  penghentian  hubungan  kerja,  Pasal  1  ayat (10) yang berisi;
“Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  adalah  Perjanjian  Kerja  antara Pekerja/Buruh  dengan  Pengusaha  untuk  mengadakan  Hubungan  Kerja  dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”.
Terbitnya  P  P  No  35  tahun  2021  sebagai  turunan  disahkannya  Undang undang Cipta Kerja yang sekarang diganti menjadi Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang  Cipta  memperjelas  bahwa  karyawan/buruh  yang  dikontrak  dengan  pkwt sulit  untuk  menjadi  pekerja  tetap.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  pasal  8  yang berbunyi:
1. PKWT menurut batasan waktu sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat 1 bisa dibuat untuk maksimal 5 (lima) tahun.
2. Mengenai  batasan  waktu  pkwt  sebagaimana  terdapat  pada  ayat  satu  akan selesai  dan  tugas  yang  dilaksanakan  belum  siap  maka  dapat  dilaksankan penambahan  waktu  pkwt  dengan  batasan  waktu  sesuai  dengan  keputusan antara pengusaha dengan karyawan/Buruh, dengan pesryaratan batasan waktu semua pkwt beserta penambahannya maksimal 5 tahun.
Dari  isi  pasal  di  atas  jelas  bahwa  pekerja  dengan  kontrak  waktu  tertentu bisa diperpanjang secara terus menerus dengan batas waktu kontrak 5 tahun. Hal ini  jelas  sangat  merugikan  buruh,  dibanding  dengan  Undang-  undang  No  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tabel 2. Perbandingan jangka waktu pkwt dan status berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP Nomor 35 tahun 2021. Hal UU No 13 Tahun 2003 PP No 35 Tahun 2021 batasan waktu PKWT Tiga (3) Tahun Lima (5) Tahun Status  PKWT  ketika kontraknya diperpanjang Jadi karyawan tetap (PKWTT) Tetap bisa dikontrak dengan PKWT

## Sumber: UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 02 tahun 2022
Pemecatan oleh perusahaan harus dihindari karena hal ini berdampak pada pekerja dan pemberi kerja itu sendiri sebagai dua entitas yang saling bergantung. 6 Mengesahkan  UU  Cipta  Kerja  yang  kini  telah  digantikan  dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2022 tentang Hak Cipta serta PP  No  35  tentang  Pengaturan  kegiatan  Waktu  Kerja,  Alih  Daya  (Outsourcing), Waktu  Kerja  dan  Istirahat,  serta  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Membuat  nasib pekerja  kontrak  semakin  mengkhawatirkan.  Dapat  dikatakan  bahwa  harapan karyawan  dengan  PKWT  untuk  menjadi  karyawan  PKWTT  sulit  tercapai. Berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan,  Pasal  56  Undang  Undang  Ketenagakerjaan diubah  dengan  bertambahnya  dua  ayat.  Ayat  4  merujuk  pada  PP  No.  No.  35 Tahun  2021.  Pada  intinya,  PKWTT  tetap  dibuat  atas  bataas  waktu  atau  siapnya kegiatan  tertentu,  namun  pada  ayat  3  disebutkan  bahwa  jangka  waktu  atau selesainya kegiatan tertentu ditentukan dalam perjanjian kerja. Kesepakatan harus dicapai buat menghindari multitafsir atas perjanjian kerja yang telah disepakati. 7

## B. Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kerja Waktu Tertentu
Keadilan  adalah  prinsip  normatif  dasar  negara.  Oleh  karena  itu,  adalah tugas negara untuk berusaha menanamkan rasa keadilan pada anak-anak  negara. Atas dasar inilah prinsip keadilan menjadi dasar bagi pengaturan hak-hak dalam penerapan  hubungan  kerja,  karena  semua  negara  bersungguh  sungguh menerapkan prinsip keadilan pada pembentukan negara hukum. 8
Kepastian adalah suatu  hal  (keadaan), kondisi  atau istilah tertentu. Tentu saja,  hukum  yang  didasarkan  pada  kebutuhan  harus  adil  dan  pasti.  Tentu  saja sebagai pedoman perilaku dan keadilan, karena acuan perilaku harus mendukung perintah  untuk  dianggap  masuk  akal.  Karena  hukum  yang  adil  dan  ditegakkan dengan pasti, maka hukum dapat berjalan .9
Terkait  disahkannya  Perpu  No  02  tahun  2022  mengenai  Cipta  Kerja, berbagai  isi  yang  dikandungnya  dinilai  sangat  merugikan  buat  pekerja  dengan pkwt.  Perpu  ini  memang  secara  jelas  menghapus,  mengubah  dan  menambah berbagai  ketentuan  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  diantaranya  terkait  pkwt. Berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan  Pasal  59,  pkwt  bisa  dilaksanakan  untuk pekerjaan  yang  hanya  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dalam  hal  ini kegiatan  yang  dilakukan  hanya  satu  kali  saja,  kerjaan  yang  akan  dilakukan maksimal  3  tahun,  pekerjaan  yang  hanya  musiman,  dan  juga  pekerjaan  yang berkaitan dengan barang baru, penawaran lain yang masih dalam tahap uji coba. Dalam perpu No 02 tahun 2022 aturan dalam pasal 59 UU Ketenagkerjaan tersebut  diubah.    Pengubahan  pasal  ini  membuat  perusahaan  tidak  wajib
6 Avriandi,  Erick;  Sihotang,  Erikson.  Penerapan  PP  No.  35  Tahun  2021  (Uu  Cipta  Kerja)  Terhadap  Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Hubungan Industrial Dengan Alasan Force Majeure: Indonesia. Ilmu Hukum Prima (Ihp), 2022, 5.2: 145-155.
7 Agustianto,  Agustianto.  Perpanjangan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pagaruyuang Law Journal, 2022, 1-14.
8 Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rini Irianti Sundary. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak." Jurnal Wawasan Yuridika 6, 1, 2022, 84-100.
9 Rif'an, Moh, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi, and Elsa Assari. "Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision." Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 7, 2020, 47-64.
mengganti  status  pekerja  pkwt  yang  sudah  bekerja  melebihi  tiga  tahun  menjadi pkwtt  sebagaimana  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  tentu  sangat  merugikan para pekerja dengan status pkwt. Perpu No 02 Tahun 2022 yang diharapkan bisa memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  melalui pelaksanaan  dan  penegakan  perpu  tersebut  masih  kurang  berpihak  kepada karyawan.
Pkwt yang mengalami perubahan peraturan tentu tidak semua merugikan karyawan,  ini  bisa  dilihat  pada  PP  No  35  tanun  2021  yang  mengatur  pekerja PKWT,  mencakup  perlindungan  hukum  yang  sebelumnya  tidak  diatur  seperti pendaftaran  PKWT  yang  dapat  dilakukan  secara  online,  tidak  hanya  di  atas kertas,  dan  memberikan  pekerja  kompensasi  yang  mereka  terima  setelah berakhirnya PKWT.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  merupakan  kewajiban  pemerintah sebagai  pemegang  kekuasaan,  khususnya  di  bidang  ketenagakerjaan.  Jenis-jenis perlindungan hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Pelindungan  teknis  (keselamatan  dan  kesehatan  kerja),  merupakan perlindungan yang berkaitan pada upaya perlindungan pekerja terhadap risiko kecelakaan yang disebabkan oleh perlengkapan kerja, bahan yang digunakan, atau bahan yang diolah atau diubah oleh perusahaan.
2. Jaminan  sosial,  adalah  jaminan  yang  terkait  dengan  masyarakat,  yang bertujuan agar pekerja dapat menikmati kehidupan dan berkembang layaknya masyarakat.
3. Pelindungan ekonomis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha guna memberikan hasil pada pekerja. 10
Pemerintah  memiliki  tanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan, keadilan  dan  terhadap  seluruh  warga  negara  indonesia  sebagaimana  dirumuskan pada  alenia  ke  4  pembukaan  UUD  Republik  Indonesia  tahun  1945.  kemudian dituliskan  pada  Pasal  03  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  bangsa Indonesia merupakan negara hukum.
Perpu  nomor  02  tahun  2022  tentang  cipta    kerja  merupakan  ketentuan hukum tentang pekerja dan pemberi kerja. Prinsipnya adalah bahwa majikan dan pekerja  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam  hubungan  perburuhan,  tetapi faktanya  pekerja  secara  ekonomi  dan  iptek  kurang.  jumlah  pencari  pekerjaan melebihi    jumlah  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  mengikuti undang-undang  ketenagakerjaan  demi  melindungi  hak-hak  pekerja  untuk menciptakan hukum yang adil.
Pelindungan gaji dan Jamsos Tenaga Kerja, gaji mendapat peranan penting yakni  ciri  utama dari adanya  suatu  perikatan kerja, bahkan gaji itu adalah tujuan utama  karyawan  bekerja  pada  orang  lain  atau  perusahaan. 11 Oleh  karena  itu, negara  harus  ikut  serta  membantu  permasalahan  tentang  pengupahan  ini  melalui berbagai  kebijakan  yang  dirumuskan  melalui  peraturan  perundang-undangan. Untuk  mendapatkan  upah  yang  layak,  pemerintah  menetapkan  peraturan pengupahan  bagi  karyawan.  Untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  layak,
10 Asyhadie Zaeni. 2008. Aspek – Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
11 Pangestika, Elza Qorina. "Perlindungan Hak Kerja Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Saat Pandemi Covid19." Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 1, 2, 2022, 158-170.
pemerintah  memutuskan  gaji  minimum  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  atas kesepakatan bersama.
Perlindungan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja,  Kesehatan  kerja membantu melindungi pekerja agar dapat mencapai produktivitas yang maksimal di  tempat  kerja.  Meningkatkan  kesehatan  dan  melindungi  pekerja  dari  ancaman cedera  akan  memberikan  ketenangan  bagi  keluarga  pekerja. 12 Berhubungan dengan kesehatan para pekerja, pengusaha wajib menjalankan aturan-aturan seusai dengan:
1. Waktu Kerja
Pada UU No 11 tahun 2020 pasal 77 (1):  a. 7 jam 1 hari empat puluh jam satu minggu 6 hari kerja dalam 1 minggu; b. 8 jam 1 hari dan empat puluh jam satu minggu selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.  Perusahaan yang menggunakan jasa  pkaryawan/buruh  melewati  batas  waktu  kerja  seperti  dimaksud  wajib memberi  gaji  ketika  lembur,  aturan  lebih  selanjutnya  jam  batas  jam  kerja lembur dan gaji kerja lembur ada dalam PP.
2. Waktu Istirahat Para pengusaha berkewajib mengasih waktu cuti serta istirahat terhadap buruh, hal  ini  diatur  pada  Undang  undang  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (bagian ketenagkerjaan) Pasal 79 yaitu:
3. Ayat satu, Pengusaha harus memberi:
a. jam istirahat; serta
b. cuti. Ayat  dua,  jam  istirahat  seperti  yang  dimaksud  pada  ayat  1  poin  (a)
harus diberikan terhadap karyawan sedikitnya:
a. Istirahat  antara  jam  kerja,  sedikitnya  1/2  jam  sesudah  bekerja  dengan waktu empat jam secara terus menerus, dan jadwal istirahat tersebut tidak ikut jam kerja; dan
b. Istirahat mingguan 1 kali untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Ayat tiga, waktu cuti sebagaimana yang ada pada ayat 1 poin (b) yang harus diberikan kepada karyawan/buruh, yakni cuti tahunan, paling sedikit 12 hari  kerja  sesudah  karyawan/buruh  yang  tersebut  bekerja  selama  1  tahun secara terusmenerus.
Ayat empat, realisasi cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dimuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.
Ayat lima, diluar jam istirahat dan cuti seperti dimaksud pada ayat 1, 2, dan  3,  perusahaan  tertentu  bisa  memberikan  istirahat  panjang  yang  dimuat pada  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja  kedua belah pihak.
Ayat enam, aturan selanjutnya tentang suatu perusahaan seperti dimaksud dalam ayat 5 dimuat pada Peraturan Pemerintah.
4. Keselamatan Kerja Kemajuan  industrialisasi,  tata  cara,  dan  modernisasi,  seiring  dengan berlangsungnya  peningkatan  intensitas  operasional  kerja  di  tempat  kerja  para karyawan.  keadaan  ini  membuat  pengeluaran  tenaga  para  karyawan  secara
12 Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri. "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10, 1, 2019, 59-74.
intensif.  Hal  ini  dapat  membuat  kecape’an,  hilang  keseimbangan  dan  lain sebagainya  yang  akibatnya  terjadi  kecelakaan  maka  penting  dipahami  akan perlunya  pemahaman  mengenai  keamanan  kerja  yang  benar,  lalu  dengan aturan  yang  maju  akan  tergapai  rasa  aman  yang  lebih  bagus  dan  nyata  ini merupakan  faktor  yang  sangat  perlu  untuk  memberikan  rasa  nyaman,  dalam hal  ini  dapat  menaikkan  kualitas  pekerjaan,  makin  tinggi  hasil  dan produktivitas kerja. Pada Pasal 6 UU No 01 tahun 1970 diterangkan mengenai kecelakaan  kerja  merupakan  kejadian  yang  bersangkutan  dengan  kegiatan kerja,  begitu  juga  insiden  yang  terjadi  ketika  sedang  dijalan  menuju perusahaan tempat kerja dan sebaliknya melewati jalan yang biasa dilewati.
5. Payung Hukum Buat Karyawan ketika ikut dalam Serikat Pekerja Serikat  buruh  merupakan  lembaga  yang  didirikan  oleh  buruh/karyawan  bisa dari  dalam  maupun  tidak  tentu  bersifat  menerima  siapa  saja,  berdiri  sendiri, bebas,  serta  tanggung  jawab  untuk  melindungi,  menjaga,  dan  melindungi semua  yang  bersangkutan  dengan  pekerja/karyawan  serta  meningkatkan kesejahteraan  karyawan/pegawai  dan  anggota  keluarganya.  Pasal  104  (1)  UU ketenagakerjaan menyatakan:
“Setiap  pekerja/karyawan  berhak  membentuk  dan  menjadi  anggota serikat pekerja”.
Karyawan  yang  telah  bergabung  dengan  serikat  memiliki  hak  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  ekonomi  dan  bertanggung  jawab  atas  urusan keuangan  lembaga.  Aturan  Pasal  104  UU  No  13  tahun  2003  sama  dengan aturan  UU  No  21  tahun  2000  mengenai  pekerja  dan  serikat  pekerja,  spesifik dalam Pasal 5 (1) yang sama dengan Pasal 104 (1) UU Ketenagakerjaan.
6. Payung  Hukum  terhadap  hak-hak  Dasar  Para  karyawan  untuk  musyawarah dengan Pengusaha
Peraturan  ketenagakerjaan  yang  mengatur  kebutuhan  individu  dalam hubungan  kerja  karyawan  dan  majikan.  Hubungan  kerja  yang  bersifat  pengaturan antara  pekerja/karyawan  dan  pengusaha  pada  awalnya  berisi  hak  serta  kewajiban kedua  belah  pihak.  Pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  selalu  saling menguntungkan.  UU  No  13  tahun  2003  Pasal  106  mengatur  tentang  adanya  suatu organisasi  yang  menjadi  wadah  untuk  menaungi  dan  melakukannegosiasi  antara pekerja/pekerja  dan  pengusaha,  yaitu  lembaga  bilateral.  Badan  bilateral  ini merupakan tempat yang berguna untuk komunikasi dan konsultasi tentang masalah ketenagakerjaan perusahaan. Kelembagaan bilateral terdiri dari beberapa komponen yaitu  pengusaha  dan  pegawai  yang  dipilih  dengan  bebas  oleh  karyawan  yang mewakili kepentingan pekerja/karyawan di perusahaan tersebut.
Pada  awalnya,  perlindungan  hukum  atas  hak  istirahat  karyawan  bertujuan untuk  melindungi  pekerja  dari  eksploitasi  lanjutan  oleh  majikan  yang  berdampak pada  kesehatan  mereka.  Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  Immanuel  Kant mengenai pandangan seseorang sebagai makhluk otonom, pengaturan jam kerja dan hak istirahat ini begitu tepat. pada ajaran yang dia kemukakan mengenai etika dan proposisi  kategorikal  dalam  karyanya  yang  terdapat  dalam  buku  Foundation,  ia
menyatakan yakni manusia pada dasarnya merdeka dan setara. Dengan begitu, tidak diperkenankan ada orang yang diperlakukan sembarangan. 13
Dengan  menghapus  dan  mengubah  ketentuan  tertentu  dalam  pasal  59, khususnya  ayat  empat  Undang-Undang  No  13  tahun  2003,  dalam  PKWT,  maka posisi pekerja akan melemah dan rentan akan dieksploitasi oleh perusahaan pemberi kerja. 14 Hal ini terjadi karena pekerja dapat dipekerjakan tanpa batas waktu sebagai pekerja  waktu  tertentu  (PKWT)  dan  tidak  mungkin  pekerja  dapat  menggugat kontrak  kerja  waktu  tidak  tertentu  atas  pelanggaran  batas  waktu  maksimal  dari waktu  yang  telah  ditetapkan.  Jika  melihat  uraian  permasalahan  di  atas,  penulis beranggapan  bahwa  belum  adanya  perlindungan  hukum  yang  pasti  kepada karyawan  pada  pkwt  setelah  berlakunya  Perpu  No  02  tahun  2022  mengenai Ketenagakerjaan.
4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Disahkannya Perpu Nomor 02 Tahun 2022 pengganti Undang-undang Cipta Kerja yang  merubah,  menghilangkan  dan  menambahi  poin-poin  dari  Undang-  undang Ketenagkerjaan  akan  memunculkan  persolan-persoalan  baru.  Yakni,  Para  buruh yang  di  kontrak  dengan  kontrak  kerja  waktu  tertentu  akan  susah  mendapatkan kontrak  kerja  tetap  (PKWTT)  karena  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  35  tahun 2021 sebagai bagian dari Undang- undang No 11 tahun 2020 jelas diatur Pekerja bisa dikontrak secara terus menerus
2. Perubahan  Undang  Ketenagkerjan  ke  Perpu  tentang  Cipta  Kerja  khusunya mengenai PKWT tidak semua berdampak negative misalnya tantang perlindungan hukum  yang  sebelumnya  tidak  diatur  seperti  pendaftaran  PKWT  yang  dapat dilakukan  secara  online,  tidak  hanya  di  atas  kertas,  dan  memberikan  pekerja kompensasi yang mereka terima setelah berakhirnya PKWT.

## Saran
1. Pemerintah  harus  mengkaji  ulang  Perpu  Nomor  02  Tahun  2022  khusunya dibagian Ketenagakerjaan Pasal 59 tentang pkwt untuk lebih melindungi hak-hak tenagakerja.
2. Pemerintah  mengundang  semua  elemen  buruh,  pengusaha  dan  pakar  untuk mencari titik temu agar pemerintah, pengusaha dan buruh bisa berjalan Bersama tana pada pihak yang dirugikan.
13 Shalihah,  Fithriatus.  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Dalam  Hubungan  Kerja  Di Indonesia. Jurnal Selat , 2016, 4.1: 70-100.
14 Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 17, 2, 2020, 193-208.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie  Zaeni.  2008. Aspek  –  Aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soesilo dan Pramudji R. 2008. KUH Perdata . Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.

## Jurnal
Agustianto,  Agustianto.  Perpanjangan  Perjanjian  Kerja  Waktu  xTertentu  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Pagaruyuang Law Journal, 2022, 1-14.
Avriandi, Erick; Sihotang, Erikson. Penerapan PP No. 35 Tahun 2021 (UU cipta kerja) terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Hubungan Industrial Dengan Alasan Force Majeure: Indonesia. Ilmu Hukum Prima (IHP), 2022, 5.2: 145-155.
Azis,  Abdul,  Aan  Handriani,  and  Herlina  Basri.  "Perlindungan  Hukum  Hak  Pekerja Pada  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dalam  Ketenagakerjaan." Jurnal  Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10, 1, 2019, 59-74.
Hanifah,  Ida.  "Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  Melalui Kepastian Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 17, 2, 2020, 193-208.
Muttaqin,  Muhammad  Fajri;  Uwiyono,  Aloysius.  Perlindungan  Hukum  Bagi Pekerja/Buruh PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di Provinsi DKI Jakarta. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022, 7.7: 9618-9630.
Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rini Irianti Sundary. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak." Jurnal Wawasan Yuridika 6, 1, 2022, 84-100.
Permana,  Deni  Yusup.  "Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT)  Menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja." Jurnal Indonesia Sosial Sains 3, 5, 2022, 902-915.
Rif'an,  Moh,  Muhammad  Akbar  Nursasmita,  Fazal  Akmal  Musyarri,  Danang  Wahyu Setyo Adi, and Elsa Assari. "Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision." Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 7, 2020, 47-64.
Shalihah,  Fithriatus.  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. Jurnal Selat , 2016, 4.1: 70-100.
Trimaya, Arrista. "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja." Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial 5, 1, 2014, 11-20.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemeritah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.