## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 1 Januari-Maret 2020: 13-20
e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM VALUE ON THE TAX AVOIDANCE

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP TAX ADVOIDANCE
Oleh: Erzia Yetri 1) , Haryadi 2) , Ilham 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email: 1) erziayetri18@gmail.com, 2) Haryadikamal@gmail.com, 3) Ilham_wahyudi@unja.ac.id

## ABSTRCT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Good  Corporate  Governance  which  is  proxied  by  variabel managerial  ownership ,  independent  directors,  the  committee  audit,and  firm  value  of  the  Tax  Avoidance  at  the companies  listed  in  the  Indoensia  Stock  Exchange  Period  2013-2017.  The  population  in  this  study  is  all  the company  in  BEI.  The  sampling  techique  using  purposive  sampling.  The  data  analysis  technique  used  is  by  using multiple regression. Statistial hypothesistesting using test t. The results showes that: (1)Managerial ownership  not effect  on  taxavidance,  (2)  independent  directors  not  effect  on  tax  avoidance,  (2)  committe  audit  effect  on  tax avoidance, (4)firm value not effect on tax avoidance.
Keywords: Good  Corporate  Governance,  Tax  Avoidance ,  Managerial  Ownership ,  Independent  Directors,  The Committee Audit, Firm Value.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh Good  Corporate  Governance yang  di  proxykan  dengan variabel  Kepemilikan  Manajerial,  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  dan    Nilai  Perusahaan  terhadap  Tax Avoidance  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2017  Populasi  yang  diambil dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI .  Teknik  pengambilan  sampel  dengan menggunakan purposive  sampling. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  regresi berganda.  Pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  statistik  t.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1) kepemilikan  manejerial  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance ,  (2)  komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap  tax  avoidance,  (3)  komite  audit  berpengaruh  terhadap tax  avoidance .  (4)  nilai  perusahaan  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kata Kunci: Good  Corporate  Governance,  Tax  Avoidance ,  Kepemilikan  Manejerial,  Komisaris  Independen, Komite Audit, Nilai Perusahaan.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tax  avoidance merupakan  upaya  penghindaran pajak  dengan  metode  dan  teknik  yang  digunakan cenderung  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  ( grey area )  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan peraturan  perpajakan  itu  sendiri,  untuk  memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016).
Fenomena  kasus  penghindaran  pajak  dapat  kita temui  dengan  adanya pengampuan  pajak  atau  Tax Amnesty.  Menurut  siaran  pers  DJP  yang  menyatakan Tax Amnesty berakhir pada Jumat 31 April tahun 2017 telah  berlangsung  cukup  baik.  Tercatat  penerimaan pada  hari  Jumat  pukul  Rp.130  Triliun,  deklarasi  harta Rp.4.813,4  triliun,  dan  repatriasi  Rp46  Triliun.  Mentri Keuangan  Sri  Mulyani  menjelaskan  dalam  web Keminfo  menjabarkan penerimaan  uang  tebusan  tax amnesty  mencapai  Rp.130  triliun,  yang  terdiri  dari Rp.90,36  Triliun  dar  WP  Pribadi  non  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp.7,56 trliun dari OP UMK,  Rp.4,31  triliun  WP  badan  non  UMKM,  dan Rp.0,62 Triliun  WP badan  UKM.  Sedangkan  deklarasi harga  mencapai  Rp.4.813,4  Triliun,  terdiri  atas Rp.3.633,1 Triliun deklarasi harta di dalam negeri, dan repatriasi Rp.146,6 Triliun. Melihat antusias masyarakat  yang  banyak  ikut  dalam  tax  amnesty  bisa dikatakan bahwasanya tidak melaporkan harta kepemilikan ke DJP merupakan tindakan penghindaran pajak .
Besarnya  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan  oleh industri  pertambangan  batu  bara  takayal  membuat pelaku  bisnis  batu  bara  menghasilkan  pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Forbes (2018) mencatat, 7 dari 50  orang  terkaya  di  Indonesia,  kekayaannya  tak  bisa dilepaskan  dari  keuntungan  bisnis  batu  bara.  Di balik fantastisnya  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan industri  pertambangan  batu  bara,  ternyata  kontribusi pajaknya  sangat  minim.  Data  dari  Kementerian Keuangan  menunjukkan tax ratio  yang dikontribusikan dari  sektor  pertambangan  mineral  dan  batu  bara (minerba)  pada  2016  hanya  sebesar  3,9%,  sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Maftuchan Direktur Eksekutif PRAKARSA menjelaskan rendahnya  tax  ratio  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari permasalahan  penghindaran  pajak  oleh  pelaku  industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan  celah  hukum  dan  kelemahan  sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum,  namun  secara  moral  tidak  dapat  dibenarkan. Kementerian  Keuangan  mencatat  jumlah  wajib  pajak (WP)  yang  memegang  izin  usaha  pertambangan minerba  lebih  banyak  yang  tidak  melaporkan  surat pemberitahuan  tahunan  SPT-nya  dibandingkan  yang melapor.  Pada  2015  dari  8.003  WP  industri  batu  bara terdapat  4.532  WP  yang  tidak  melaporkan  SPT-nya. Angka  ini  tentu  belum  termasuk  pemain-pemain  batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak.  Perlu  dicatat  pula  bahwa  di  antara  WP  yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai  fakta  di  lapangan.  Tidak  sedikit  pula  yang melaporkan  SPT-nya  dengan  benar  namun  merupakan
hasil dari penghindaran ( tax avoidance ) dan pengehematan  pajak  seperti  aggressive  tax  planning, corporate  inversion,  profit  shifting  dan  transfer mispricing.
Fenomena  diatas  dapat  menjelaskan  bahwa walaupun  tax  avoidance  secara  literal  tidak  melanggar hukum,  namun  semua  pihak  sepakat  yang  namanya penghindaran  pajak  merupakan  praktik  yang  tidak dapat diterima. Untuk itu  perlu dipelakukan tata kelola yang  baik  dengan  konsep good  corporate  governance (GCG) .  Konsep good  corporate  governance  (GCG) menjelaskan  Implementasi  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik Good  Corporate  Governance (GCG) menyangkut  pengembangan  dua  aspek  yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dua aspek tersebut yaitu: perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak (software) . Hardware yang  lebih  bersifat  teknik mencangkup pembentukan atau perubahan struktur dan system  organisasi.  Sementara  itu software yang  lebih bersifat  psikososial  mecangkup  perubahan  pradigma, visi,  misi,  nilai (values) sikap (attitude) ,  dan  etika keperilakuan (behavioral ethics (Efendi, 2016) .
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah  ada  pengaruh  Kepemilikan  Manajerial terhadap Tax advoidance?
2. Apakah  ada  pengaruh  Komisaris  Independen terhadap Tax advoidance ?
3. Apakah  ada  pengaruh  Komite  Audit  terhadap Tax advoidance ?
4. Apakah  ada  pengaruh  Nilai  Perusahaan  terhadap Tax advoidance ?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk  menganalisis  dan  memperoleh  bukti pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  berpengaruh terhadap Tax advoidance.
2. Untuk  menganalisis  dan  memperoleh  bukti pengaruh  Komisaris  Independen  berpengaruh terhadap Tax advoidance.
3. Untuk  menganalisis  dan  memperoleh  bukti pengaruh Komite Audit berpengaruh terhadap Tax advoidance.
4. Untuk  menganalisis  dan  memperoleh  bukti pengaruh  Nilai  Perusahaan  berpengaruh  terhadap Tax advoidance.
2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Agency Theory
Jensen and Meckling (1937) dalam Theory of The Firm,  Managerial  Behaviour  Agency  Cost  and Ownership  Structure dan  Scott  (2015)  dalam  bukunya berjudul Financial Accounting Theory menggambarkan hubungan  keagenan  ( agency  relationship )  sebagai hubungan  yang  timbul  karena  adanya  kontrak  yang ditetapkan  antara  prinsipal  yang  menggunakan  agen untuk  melaksanakan  kepentingan  prinsipal  dalam  hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan.
Michael  C.  Jensen  and  William  H.  Meckling (1976)  menjelaskan  bahwa  pemilik  perusahaan  atau
investor menunjuk  agen  sebagai  manajemen  yang mengelola  perusahaan  atas  nama  pemilik,  dimana prinsipal  memberikan  wewenang  kepada  manajemen untuk  membuat  keputusan  yang  berhubungan  dengan operasional  perusahaan.  Manajemen  diberi  tanggung jawab  oleh  prinsipal  untuk  mengelola  sumber  daya perusahaan  serta  mengoptimalkan  sumber  daya  yang dipercayakan  untuk  mensejahterakan  pemilik  baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

## 2.2.   Agency Problem
Agency  problem muncul  dikarenakan  adanya asimetri  informasi (informationasymmetry). Asimetri informasi  terjadi  dalam  kondisi  jika  pihak  manajemen lebih  banyak  mengetahui  kondisi  internal  perusahaan dibandingkan principal yang  dalam  hal  ini  adalah shareholder . Adanya conflict  of  interest antar principal dan agent yang  dapat  menimbulkan  masalah agency atau agency  problem ,  situasi  ini  terjadi  dimana agent tidak melakukan  tindakan  sesuai  dengan  kepentingan principal dan  hal  ini  akan  berpengaruh  kepada  kinerja perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan manajemenyang  melebar  dapat  menyebabkan  adanya kepentingan  tertentu  dari  manajemenuntuk  membuat keputusan  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan shareholder (Jensen, Michael C; Meckling, 1937) .

## 2.3.   Good Corporate Governance
Good  Coorporate  Governance yang  selanjutnya disingkat  GCG  merupakan  sistem  pengendalian  dan pengaturan  perusahaan  yang  dapat  dilihat  dari mekanisme  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang mengurus  perusahaan  (hard  definition),  maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme  pengelolaan  itu  sendiri (soft  definition) . Tim  GCG  BPKP  mendefinisikan  GCG  dari  segi  soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:  ”komitmen,  aturan  main,  serta  praktik penyelenggaraan  bisnis  secara  sehat  dan  beretika” (BPKP, n.d.).
2.3.1 Prinsip-Prinsip GCG
Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance yang dimaksud dalam tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance meliputi:
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability  (akuntabilitas),  yaitu  kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban,  yaitu  kesesuaian  di  dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa benturan  kepentingan  dan  pengaruh/  tekanan  dari pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di  dalam  memenuhi  hak-hak  stakeholder  yang timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3.2 Mekanisme Penerapan Corporate Governance
Menurut  Adrian  Sutedi  (2012)  mekanisme good corporate  governance mekanisme  eksternal  dan internal perusahaan diantaranya
1. Mekanisme eksternal
Mekanisme  eksternal  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal  perusahaan  yang  meliputi  investor, akuntan  publik,  pemberi  pinjaman  dan  lembaga yang mengesahkan legalitas.
2. Mekanisme internal
Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.
a. Kepemilikan Institusional
b. Kepemilikan Manajerial
c. Dewan Komisaris Independen
d. Komite audit

## 2.4.   Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah pemilik/ pemegang  saham  oleh  pihak  manajemen  perusahaan yang  secara  aktif  berperan  dalam  pengambilan keputusan  perusahaan  (Pasaribu  &  Sulasmiyati,  2016). Berdasarkan teori Jensen, Michael C; Meckling (1937) menyebutkan  bahwa  pemisahan  kepemilikan  saham dan  pengawasan  perusahaan  akan  menimbulkan benturan  kepentingan  antara  pemegang  saham  dan pihak  manajemen.  Benturan  kepentingan  anatara pemegang  saham  dan  pihak  menajemen  akan meningkat  seiring  dengan  keinginan  pihak  manajemen untuk  meningkatkan  kemakmuran  pada  diri  mereka sendiri.

## 2.5.   Komisaris Independen
Dewan  komisaris  merupakan  salah  satu  elemen corporate governance karena dewan komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang memilikifungsi  untuk  mengawasi,  mengarahkan  dan mengevaluasi  kinerja  perusahaan,  sehingga  dewan komisaris memegang peranan penting dalamperusahaan,  khususnya  dalam  pelaksanaan Good Corporate  Governance .  Dewan  komisaris  merupakan inti  dari corporate  governance yang  ditugaskan  untuk menjamin  pelaksanaan  strategi  perusahaan,  mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (“Egon Zehnder International organized,” n.d.)
2.6.  Komite Audit
Keberadaan  komite  audit  sudah  diatur  melalui Surat  Edaran  Bapepam  Nomor  SE-  03/PM/2002  (bagi perusahaan  publik)  dan  Keputusan  Menteri  BUMN
Nomor  KEP-103/MBU/2002  (bagi  BUMN).  Susuan komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh  komisaris  independen  perusahaan  dengan  dua orang  eksternalyang  independen  serta  menguasai  dan memiliki latar belakang akuntansi dankeuangan.

## 2.7.  Nilai Perusahaan
Nilai (value) perusahaan  yang  sudah  go  public merupakan  nilai  yang  tercermin  dalam  harga  pasar saham  perusahaan,  sedangkan  nilai  perusahaan  yang belum go public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (Margaretha, 2011).
Menurut  Brigham  (2009),  “Tujuan  utama perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan  sebagai  pengukur  keberhasilan  perusahaan karena  dengan  meningkatnya  nilai  perusahaan  berarti meningkatnya  kemakmuran  pemilik  perusahaan  atau para pemegang saham.”

## 2.8.   Tax Avoidance
Pengertian Tax  Avoidance menurut  Lyons  Susan M,  yaitu  Penghindaran  Pajak  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  menggambarkan  pengaturan  hukum dari urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajiban  pajaknya.  Seruan  tersebut  sering  bernada merendahkan,  contohnya  adalah  penggunaan  untuk menggambarkan  penghindaran  yang  dicapai  oleh pengaturan  buatan  urusan  pribadi  atau  bisnis  untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali atau defisiensi  hukum  pajak  lainnya.  Legislasi  yang dirancang  untuk  melawan  penghindaran  telah  menjadi lebih  umum  dan  sering  melibatkan  ketentuan  yang sangat kompleks.

## 2.9.  Model Penelitian
Adapun  model  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Sumber: diolah sendiri Gambar 1. Model Penelitian

## 2.10. Hipotesis
H1:  Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance.
H2:  Komisaris Independensi berpengaruh terhadap tax avoidance.
H3:  Komite  Audit  Independen  berpengaruh  terhadap tax Advoidance.
H4: Nilai Perusahaan berpengaruhterhadap tax avoidance.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.   Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun  2013-2017  yang  terdiri  dari  612  perusahaan. Sampel penelitian ini adalah  perusahaan  yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia,  dipilih  dengan  menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
a. Perusahaan  yang tercatat di BEI selama periode 2013-2017
b. Menerbitkan  laporan  keuangan  yang  telah  di audit  oleh  auditor  independen  yang  telah dipublikasikan pada periode tahun 2013-2017.
c. Perusahaan  memiliki  laba  sebelum  pajak  yang bernilai  positif  pada  periode  tahun  2010  sampai 2013.
d. Perusahaan  memiliki  Cash_ETR  tahun  antara  0 – 100 persen.
e. Perusahaan  yang  sahamnya  dimiliki  oleh Manajemen khususnya level top Manajemen
Sampel  yang  didapat  setelah  memilih  berdasarkan kriteria diatas, maka 48 perusahaan dari 612 perusahaan yang  memenuhi  kriteria  dan  dijadikan  sampel  pada penelitian ini.

## 3.2.   Operasional Variabel
Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 4  variabel  independen  yaitu  Kepemilikan  Manajemen, Komisaris Independen, Komite Audit, nilai perusahaan serta 1 variabel dependen yaitu Tax advoidance.
Table 1. Operasionalisasi variable Definisi/ Variabel Pengukuran Indikator Skala Tax Avoidance (Y) Cash_ETR = ∑Cash tax Paid ∑Pretax Income Rasio Kepemilikan Manejerial (X1) MNJR= Jml saham komisaris          X100% Jumlah saham yang beredar Rasio Komisaris Indpenden (X2) PDKI     =    JmlAnggota Komisaris Independen X 100 Jml total anggota dewan komisaris Rasio Komite Audit (X3) KM = Rasio Nilai Perusahaan (X4) Tobin’s Q= ME + DEBT Total Aktiva Rasio
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

## 3.3. Metode Analisi
Sesuai  dengan  tinjauan  literatur,  hal  yang  akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  profitabilitas,  likuiditas, leverage ,  ukuran perusahaan,  aktivitas  perusahaan,  dan  kepemilikan manajerial terhadap kualitas pengungkapan sustainability  report maka  digunaka  analisis  regresi berganda.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan
Jumlah Komite audit independen  X 100 Jumlah seluruh komite audit Tax Avoidance Kepemilikan Manajerial

## Komisaris Independen
Komite Audit

## Nilai Perusahaan
menggunakan  analisi  regresi  linier  berganda  dengan persamaan sebagai berikut :
Y = a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + e
Di mana: Y1 = Tax advoidance
X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Komisaris Independensi X3 = Komite Audit X4 = Nilai perusahaan a = Konstanta
ε = Kesalahan residual.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak  245  data  observasi  yang  berasal  dari perkalian antara periode penelitian (5 tahun; dari tahun 2013  sampai  2017)  dengan  jumlah  perusahaan  sampel (49  perusahaan).    Hasil  uji  statistik  deskriptif  dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std. Dev X1 240 ,00 83,96 7,1291 14,90651 X2 240 10,00 60,00 37,2458 10,5613 X3 240 60 100 93,00 15,230 X4 240 -7,24 24,86 6,5260 6,06817 Y1 240 -16,233 40,87 ,4355 3,56680
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
1 Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif  terhadap Tax  Avoidance menunjukkan nilai  minimum  sebesar -16.233 ,  nilai  maksimum sebesar 40.87 dengan  rata-rata  sebesar  0. 4355 dan standar deviasi 3.56680.
2 Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif terhadap Kepemilikan Managerial menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  0,  nilai maksimum  sebesar 83.96 dengan  rata-rata  sebesar 7.12 dan standar deviasi 14.905.
3 Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif  terhadap  tingkat  Komisaris  Independen menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  10.00,  nilai maksimum  sebesar  60.00  dengan  rata-rata  sebesar 37.2458 dan standar deviasi 10.5613.
4 Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif terhadap Komite Audit menunjukkan nilai minimum  sebesar  60,  nilai  maksimum  sebesar  100 dengan  rata-rata  sebesar  93.00  dan  standar  deviasi 15.230.
5 Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif  terhadap  Nilai  Perusahaan menunjukkan nilai  minimum  sebesar  -7.24,  nilai  maksimum sebesar  24.86  dengan  rata-rata  sebesar  6.5260  dan standar deviasi 6.06817.

## 4.2. Uji Asumsi Klasik
4.2.1. Uji Normalitas Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah data  kontinu  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Sehingga apabila  data  kontinu  telah  berdistribusi  normal  maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.

## Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Standardized Residual N 240 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Dev .99159649 Most Extreme Differences Absolute .306 Positive .306 Negative -.200 Test Statistic .306 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  besarnya  nilai Test  Statistik  Kolmogorov-Smirnov  adalah  0.0306  dan signifikan  pada  0.000  (Asymp.  Sig.  >  0.05)  artinya residual berdistribusi normal.
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

## Gambar 2. Histogram
Dari  grafik  histogram  diatas,  menunjukkan  pola distribusi  normal,  dilihat  dari  data  yang  tersebar disekitar  grafik  histogram  dan  mengikuti  arah  grafik histogram.  Sehingga  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.
Jadi secara keseluruhan dapat  disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi  klasik  untuk  selanjutnya  dapat  dilakukan melakukan analisis hasil regresi.

## 4.2.2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .983 1.018 X2 .986 1.014 X3 .991 1.009 X4 .978 1.023 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa semua varibel independen mempunyai nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di  bawah  nilai  10,  maka  dapat  disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.
4.2.3. Uji Heterokedastisitas
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan  grafik scatterplot diatas  tampak  bahwa pola sebaran data tidak membentuk pola tertentu, titik- titik data  menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini  mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

## 4.3. Uji Regresi Berganda

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standar dized Coeffici ents T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Cost
ant) 2,195  1,682 1,305 ,193 X1 -,004 ,016 -,015 -,227 ,821 X2 .031 ,022 ,093 1,437 ,152 X3 -,030 ,015 -,129 -2,003 ,046 X4 -,013 ,038 -,022 -,345 ,730 a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada table 5, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:
Tax  Avoidance (Y)  =  0,157  +  0.017  X1  +  0,66  X2  + 2,467 + 0.02
Penjelasan  persamaan  di  atas  akan  dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 2.195 artinya jika Kepemilikan Manegerial, Komisaris Independen, Komite Audit dan  Nilai  Perusahaan  tidak  ada  maka Tax Avoidance -2.195.
2. Koefisien Regresi X1 sebesar -0.004 artinya setiap kenaikan  satu  satuan  Kepemilikan  Managerial akan  meningkatkan  pengaruh  terhadap Tax Avoidance -0.004.  Sebaliknya,  setiap  penurunan satu  satuan Tax  Avoidance ,  akan  menurunkan
pengaruh terhadap Tax Avoidance sebesar -0.004, dengan anggapan bahwa X2,X3,X4 tetap.
3. Koefisien Regresi X2 sebesar 0.031 artinya setiap kenaikan  satu  satuan  Komisaris  Independen  akan meningkatkan  pengaruh  terhadap Tax  Avoidance sebesar  0.031  Dan  sebaliknya,  setiap  penurunan satu  satuan Tax  Avoidance ,  akan  menurunkan pengaruh  terhadap Tax  Avoidance sebesar  0.031, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
4. Koefisien Regresi X3 sebesar -0.030 artinya setiap kenaikan  satu  satuan  Komite  Audit  akan meningkatkan  pengaruh  terhadap Tax  Avoidance
sebesar  -0.030.  Dan  sebaliknya,  setiap  penurunan satu  satuan Tax  Avoidance ,  akan  menurunkan pengaruh terhadap Tax Avoidance sebesar -0.030, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
5. Koefisien Regresi X4 sebesar -0.013 artinya setiap kenaikan  satu  satuan  Komite  Audit  akan meningkatkan  pengaruh  terhadap Tax  Avoidance sebesar  -0.013.  Dan  sebaliknya,  setiap  penurunan satu  satuan Tax  Avoidance ,  akan  menurunkan pengaruh terhadap Tax Avoidance sebesar -0.013, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
6. Tanda  (+)  menunjukkan  arah  hubungan  yang searah  sedangkan  tanda  (-)  menunjukkan  arah hubungan  yang  berbanding  terbalik  antar  variabel independen (X) dengan variabel dependen Y.
4.4.   Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh  secara  parsial  variabel  bebas  terhadap variabel terikat.
Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standard ized Coefficie nts T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Costa nt) 2,195  1,682 1,305 ,193 X1 -,004 ,016 -,015 -,227 ,821 X2 .031 ,022 ,093 1,437 ,152 X3 -,030 ,015 -,129 -2,003 ,046 X4 -,013 ,038 -,022 -,345 ,730
a. Dependent Variable: Tax Avoidance Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Hasil  uji  t  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada variabel  Kepemilikan  Managerial  (X1)  seperti  pada tabel 12 diatas diperoleh t hitung sebesar 0.227 dengan probabilitas  sebesar  0,821  yang  nilainya  diatas  0,05. Dengan  demikian  H1  ditolak,  yang  artinya  tidak terdapat pengaruh antara variable Kepemilikan Managerial secara parsial terhadap Tax Avoidance (Y).
Hasil  uji  t  pada  variabel  Komisaris  Independen seperti  pada  tabel  6  di  atas  diperoleh  t  hitung  sebesar 1,437  dengan  probabilitas  0,152  yang  nilainya  diatas 0,05.  Dengan  demikian  H2  ditolak,  yang  artinya  tidak terdapat pengaruh antara variabel Komisaris Independen secara parsial terhadap Tax Avoidance (Y).
Hasil  uji  t  pada  variabel  Komite  Audit  seperti pada  tabel  6  di  atas  diperoleh  t  hitung  sebesar  2.003 dengan  probabilitas  0,046  yang  nilainya  dibawah  0,05. Dengan  demikian  H2  diterima,  yang  artinya  terdapat pengaruh  antara  variabel  Komite  Audit  secara  parsial terhadap Tax Avoidance (Y).
Hasil  uji  t  pada  variabel  Nilai  Perusahaan  seperti pada  tabel  6  di  atas  diperoleh  t  hitung  sebesar  0,345 dengan  probabilitas  0,730  yang  nilainya  diatas  0,05. Dengan  demikian  H2  ditolak,  yang  artinya  tidak terdapat  pengaruh  antara  variabel  Nilai  Perusahaan secara parsial terhadap Tax Avoidance (Y).

## 4.5.   Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R2)  mengukur  seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  pertumbuhan  laba.  Nilai  koefisien  determinasi antara  0  dan  1.  Nilai  R2  yang  mendekati  satu  berarti variabel  independen  penelitian  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi  variabel  pertumbuhan  laba.  Hasil  koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 7 dibawah ini:

## Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .166 .028 .011 3.54723 1.826
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan kriteria korelasi pada Tabel 7 di atas dimana  nilai  koefisien  penentu  ( R  Square )  sebesar 0,166,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen  yang  terdapat  pada  model  ini  dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 2.8%, sedangkan  sisanya  sebesar  97.2%  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model ini.

## 4.6.   Pembahasan
1. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tinggi atau  rendahnya  variasi tax  avoidance tidak ditentukan  oleh  variabel  Kepemilikan  Manajerial. Sehingga  dapat  dikatakan  variabel  Kepemilikan Manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap Tax Avoidance . Dengan  kata lain  perbandingan antara persentase  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen dan  jumlah  saham  yang  diterbitkan  (saham beredar)  tidak  memberikan  dampak  yang  berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.
Rata-rata  jumlah  kepemilikan  manajerial  pada penelitian  ini  sebesar  7,12%.  Hal  tersebut memungkinkan  bahwa  pihak  manajerial  tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan  keputusan  perusahaan,  sehingga pihak  manajerial tidak  memiliki kesempatan serta wewenang  yang  besar  dalam  perusahaan,  karena jumlah  kepemilikan  manajerial  masih  di  bawah 50%.
2. Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini, bahwa Komisaris Independen  tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan  table  7  tentang  descriptive  statistics masih  ditemukan  sampel  perusahaan  yang  belum memenuhi  ketentuan  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) yaitu  sekurang-kurangnya  30%  dari  jumlah komisaris  sedangkan  pada  penelitian  ini  nilai minimum hanya sebesar 10%.
Ketidak  pengaruhan  yang  dimiliki  oleh  hasil penelitian  ini  dimungkinkan  karna  hasil  data untuk variable komisaris cenderung tidak bervariasi  sehingga  sulit  untuk  mengukur  secara tepat  pengaruh  variabel  Komisaris  Independen pada tax avoidance.
3. Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini,  bahwa  Komite  Audit  tidak berpengaruh  terhadap  Tax  Avoidance.  Dari  hasil penelitian ini pada table descriptive statistics yang menerangkan  rata-rata  komite  audit  yang  dimiliki perusahaan  sebesar  93%  menunjukan  bahwa hampir  seluruh  perusahaan  sampel  memiliki komite  audit  independen.  Berpengaruhnya  hasil penelitian  ini  dimungkinkana  peran  pengambilan keputusan  yang  cukup  berpengaruh  terhadap manajemen, peran komite audit independen dalam menjalankan  tugasnya  melakukan  pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan  serta  memonitor  proses  pengawasan berjalan dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh pihak-pihak tetentu dapat terdeteksi oleh komite audit.
4. Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini,  bahwa  Nilai  Perusahaan  tidak berpengaruh  terhadap  Tax  Avoidance.  Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tax avoidance  dipandang  oleh  investor  dan  kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan  masih  mampu  menunjukan  tingkat kesejahteraan  pemegang  saham  dan  memiliki kinerja yang baik sehingga dapat mempertahankan nilai  perusahaan.  Selain  itu,  adanya  praktik  tax avoidance  dianggap  masih  memenuhi  aturan perpajakan (legal). Akibatnya, praktik tax avoidance  tidak  akan  mengurangi  ketertarikan investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya  kepada  perusahaan  tersebut  tanpa memperhatikan  praktik-praktik  yang  dilakukan oleh perusahaan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
1.  Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Tax  Avoidance .  Dengan  kata  lain  perbandingan antara  persentase  saham  yang  dimiliki  oleh manajemen  dan  jumlah  saham  yang  diterbitkan (saham  beredar)  tidak  memberikan  dampak  yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.
2.  Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance .  Hal  ini  menunjukan  bahwa keberadaan  komisaris  independen  tidak  dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tax avoidance dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam  memenuhi peraturan BEI
3.  Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance .
Hal ini  menunjukan  peran komite audit independen dalam menjalankan tugasnya
melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan  serta  memonitor  proses  pengawasan berjalan dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak  ( tax  avoidance )  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  tetentu  tidak  dapat  terdeteksi  oleh  komite audit.
4.  Nilai  Perusahaan tidak  berpengaruh  terhadap Tax Avoidance .  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  tax  avoidance  dipandang  oleh  investor  dan kreditor  tidak  akan  menurunkan  nilai  perusahaan. Selain  itu,  adanya  praktik  tax  avoidance  dianggap masih memenuhi aturan perpajakan (legal).

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian yang dilakukan  penulis  dan  atas  keterbatasan  yang  dimiliki oleh  penulis,  maka  dapat  diberikan  saran  sebagai berikut:
1. Untuk penelitian
selanjutnya, sebaiknya menggunakan  rentang  waktu  penelitian  yang  lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan long-run  ETR  yang  telah  dikembangkan  oleh Dyreng  dkk.  yang  dipercaya  lebih  baik  sebagai proksi penghindaran pajak atau dengan menggunakan  proksi  lain  seperti  Book  Tax Differences  (BTD)  atau  dengan  membandingkan antara Long-run ETR dengan BTD.
3. Pengelompokkan  perusahaan  tergantung  dengan jenis insdustrinya masing-masing sehingga diharapkan mampu menganalisa lebih detail tentang industri yang lebih melakukan penghindaran pajak.

## DAFTAR REFERENSI
BPKP. (n.d.). BPKP. Retrieved from www.bpkp.go.id
Brigham,  E.  F.  &  J.  F.  H.  (2009). Fundamentals  of Financial Management. South Western: Cengange Learning .
Efendi,  A.  (2016). The  Power  of  Good  Corporate Governance:  Teori  dan  Implementasi. (2nd  ed.).
Jakarta: Salemba Empat.
Egon Zehnder International organized. (n.d.). Retrieved from https://www.egonzehnder.com/
Forbes. (2018). No Title .
Jensen, Michael C; Meckling, W. H. (1937). THEORY
OF  THE  FIRM:  MANAGERIAL  BEHAVIOR,
AGENCY COSTS AND OWNERSHIP
STRUCTURE. Strategic  Management  Journal , 13 (4), 223–242. https://doi.org/10.1002/mde.l218
Margaretha, F. (2011). Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan  Investasi  dan  Sumber  Dana  Jangka Pendek . Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana.
Pasaribu,  M.  Y.,  &  Sulasmiyati,  S.  (2016).  Pengaruh Struktur  Modal,  Struktur  Kepemilikan  Dan Profitabilitas  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Pada Perusahaan  Sektor  Industri  Dasar  Dan  Kimia Yang  Terdaftar  Di  Bei  Tahun  2011-2014. Jurnal Administrasi  Bisnis  S1  Universitas  Brawijaya , 35 (1), 154–164.
Pohan,  C.  A.  (2016). Manajemen  Perpajakan  Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis . Jakarta: PT.Gramedia.
Scott,  W.  R.  (2015).  Financial  Accounting.  In An introduction Macmillan (7th ed., Vol. 1). Toronto:
Ontario Pearson.
Sutedi,  A.  (2012). Good  Corporate  Governance . Jakarta: Sinar Grafika.