## Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang

## Siti Nur Qomariyah
Fakultas Ekonomi Universitas K.H.A Wahab Hasbullah

## ABSTRAKSI
Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  era  otonomi  daerah  memerlukan manajemen  baru  yang  sesuai  dengan  dinamika  yang  terjadi.  Desentralisasi  fiskal adalah  sebuah  bentuk  pemindahan  tanggung  jawab,  wewenang  dan  sumber-sumber daya ekonomi dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Desain kajian ini menggunakan  kuantitatif  analisis  dan  deskripsi  analitis  yang  bertujuan  untuk mengukur  dan  menganalisa  derajat  desentralisasi  fiscal  di  Kabupaten  Jombang selama kurun waktu 2012 sampai 2016 serta mengukur derajat kepekaan penerimaan daerah  PAD  karena  adanya  perubahan  PDRB.  Hasil  penelitian  menunjukkan    rata- rata  derajat  desentralisasi  fiskal  PAD  sebesar  13,24  %  dengan  kriteria  kurang,  rata- rata  derajat  desentralisasi  fiskal  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  hanya  sebesar 4,92%  dengan  kriteria  sangat  kurang. Sementara  derajat  desentralisasi  fiscal  dari sumbangan  dan  Bantuan  sebesar  9,27%  dengan  kriteria  sangat  kurang.  Indikasi  ini menunjukkan  tingkat  ketergantungan  keuangan  terhadap  pendapatan  transfer  di Kabupaten Jombang  masih relative tinggi  yaitu dengan rata- rata 86,61%, meskipun dari  tahun  2012  sampai  2016  mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Penelitian  ini juga menunjukkan, elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Jombang berdasarkan harga  berlaku  adalah  2,53  (elastis),  ini  berarti  bahwa  laju  pertumbuhan  PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik sebesar 2,53%. Elastisitas PAD terhadap PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 adalah 4,72 (elastis), ini  berarti bahwa  laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik sebesar 4,72%
Kata kunci : Otonomi Daerah, De sentralisasi Fiskal

## PENDAHULUAN
Otonom  daerah  dan  desentralisasi  fiscal  yang  dicanangkan  pelaksanaannya pada  awal  tahun  2001  sebagai  tindak  lanjut political  will pemerintah  untuk menyukseskan implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU  No  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  serta peraturan  pemerintah  sebagai  pendukung  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  berdampak pada  perubahan  besar  dan  mendasar  terhadap  tata  pemerintahan  (otonomi)  dan  tata hubungan keuangan pusat dan daerah (desentralisasi fiscal).
Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri.  Berdasarkan aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undanagn.  Begitu  pula desentralisasi  fiscal  adalah  penyerahan  sumber-sumber  keuangan  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  sebagai  konsekwensi  dari  penyerahan  wewenang, hal ini terkait dengan reformasi keuangan. (Mardiasmo, 2001: 1-8).
Desentralisasi  fiscal  daerah  bertujuan  untuk  kemandirian  daerah.  Sidik  (2002) menyatakan bahwa dalam era ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan  keuangan  daerah,  terutama  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pemerintah Daerah harus berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerahnya yang pada akhirnya dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Beberapa  studi  menemukan kemandirian  daerah  tidak  meningkat  secara  signifikan  setelah  otonomi,  perolehan PAD  secara  absolut  memang  mengalami  peningkatan,  akan  tetapi  secara  persentasi kenaikan PAD masih lebih kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan.
Kemampuan  keuangan  daerah  dapat  diukur  dengan  derajad  sentralisasi keuangan  Negara,  yaitu  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan dan  sumbangan  dari  Pemerintah  Pusat.  Apabila  derajad  sentralisasi  tinggi  (derajad desentralisasi rendah) berarti tingkat kemampuan daerah rendah, demikian sebaliknya yaitu  apabila  derajat  sentralsasi  rendah,  maka  derajat  desentralisasi  tinggi  yang
artinya tingkat kemampuan daerah tinggi dan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat rendah.
Dalam  kontek  ini,  Kabupaten  Jombang  sebagai  daerah  otonom  dalam menyelenggarakan  otonom    daerah  perlu  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi, peran masyarakat, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman yang dimiliki. Dengan  pemberian  otonomi  kepada  Kabupaten  Jombang  yang  didasarkan  kepada azas  desentralisasi,  dalam  wujud  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab maka diharapkan lebih meningkatkan kemandirian Kabupaten Jombang.
Dengan  adanya  desentralisasi  fiscal,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang harus bisa menggunakan segala potensi  yang ada di daerah secara optimal, sehingga dapat diharapkan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan  lainnya  yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  ketergantu.ngan  dengan daerah lain dan Pemerintah Pusat.
Besarnya  bantuan  pemerintah  bukan  berarti  Pemerintah  Daerah    Kabupaten Jombang kurang berinisiatif untuk menghimpun dana dari penerimaan daerah, karena fakta menunjukkan peningkatan penerimaan  yang  cukup signifikan   dari tahun 2012 sebesar Rp. 139.612.120.593,00  meningkat menjadi Rp. 345.234.635.643,00 di tahun 2016 atau meningkat sebesar 147,28 %.
Beranjak  dari  hal  tersebut  dngan  melihat  Perkembangan  pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Jombang  selama  tiga  tahun  terakhir  ini  mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan  dan  beragam.  Perkembangan  ini    dapat kita lihatmelalui angka perkembangan PDRB Kabupaten  Jombang   pada   tahun 2012  –  2016  menunjukkan  peningkatan  yang  berarti.  Pada  Tahun  2012PDRB Kabupaten  Jombang  atas  dasar    harga    berlaku  sebesar  Rp.  21.580.502,8  juta angka   ini terus berkembang  dari tahun ke tahun, pada tahun  2016  mencapai  Rp 31.983.572,7 juta .
Jika  dilihat  dari  harga  konstan  dengan tahun dasar 2010,    PDRB   yang dihasilkan   Kabupaten   Jombang   tahun 2012  mencapai  Rp  19.514.847,2  juta,
ini menunjukkan   Kabupaten   Jombang   mengalami   perkembangan   PDRB di tahun 2016  menjadi 24.199.071,8 juta atau berkembang sebesar 24 %
Alasan  peneliti  melakukan  penelitian  di  Kabupaten  Jombang  karena  potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang semakin berkembang dengan semakin lengkapnya sarana  prasarana  yang  ada,  khususnya  sejak  otonomi  daerah  yang  diikuti  dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  dapat  dipaparkan  sebagai  berikut:  (1) Bagaimana  derajat  desentralisasi  fiscal  daerah  Kabupaten  Jombang?  (2)  Bagaimana derajat  kepekaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Pendapatan  Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sumbangan atau bantuan?

## KAJIAN PUSTAKA

## Pemerintah Daerah
I nstitusi  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  merupakan  suatu  sub  system  dari system  Pemerintah  Indonesia,  berada  di  bawah  garis  komando  dan  kendali Pemerintah Pusat. System Indonesia atas daerah besar dan kecil, kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Menurut  Devas  (1998:2)  Pembagian  besar  dan  kecil  dipahami  sebagai berjenjang  sifatnya  yaitu  ada  tiga  tingkat  pemerintah  wilayah  dan  atau  dengan Tingkat  Pertama  yaitu  Propinsi  dan  Tingkat  Kedua  yaitu  Kabupaten  dan  Kota. Tingkat  ketiga  yaitu  Tingkat  Desa  (disebut  Pedesaan  atau  Kelurahan  di  kota). Diantara  kedua  dan  ketiga  ada  lapis  pemerintah  lagi  yaitu  tingkat  Kecamatan. Pembagian wilayah dan atau daerah yang bersifat berjenjang dimaksud ikut memberi makna  bahwa  kemandirian  Pemerintah  Daerah/Wilayah  yang  berada  di  bawahnya tidak  bisa  terlepas  sama  sekali  dari  pengaruh  dan  kendali  pemerintah  di  tingkat atasnya.  Oleh  karena  itu  sekalipun  sasaran  otonomi  daerah  berada  di  Tingkat
kabupaten/kota.
Azas desentralisasi dilaksanakan dengan  memberikan kewenangan  yang  luas, nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  daerah  secara  proporsional  yang  diwujudkan dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Untuk pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya  sebagai wilayah administrasi  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  tertentu  yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pemerintah. Sedangkan pelaksanaan azas tugas pembantuan,  dimungkinkan,  tidak  hanya  dari  Pemerintah  kepada  daerah,  tetapi  juga pada  pemerintah  dan  daerah  kepada  Desa  yang  disertai  dengan  pembiayaan  sarana dan prasarana.
Kaho (2002:9) mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas  dalam  pemerintahan,  kerana  system  sentralisasi  tidak  dapat  menjamin kesesuaian tindakan pemerintah dengan keadaan khusus di daerah-daerah.  Demikian juga  dengan  kesimpulan  Mariun,  bahwa  maksud  dan  tujuan  diadakannya Pemerintahan  Daerah,  pertama  adalah  untuk  mencapai  efektivitas  Pemerintahan ( Doelmatigheid  van  het  berstuar) .  Komentar-komentar  tersebut  diatas  ikut menggarisbawahi  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## Otonomi Daerah
Istilah  otonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu outus yang  berarti  sendiri dan nomos berarti  undang-undang.  Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  ayat  5.  "Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4).
Otonomi      daerah      sebagai      salah      satu      bentuk      desentralisasi pemerintahan,   pada hakekatnya   bertujuan   untuk   memenuhi   kepentingan   bangsa
secara      keseluruhan.  Berdasarkan  ide    hakiki    yang  terkandung  dalam  konsep otonomi,    maka   Sarundajang  (2002)  juga    menegaskan  tujuan  pemberian  otonomi kepada    daerah  meliputi  4  aspek  sebagai  berikut  :  (1)  Dari  segi  politik  adalah mengikutsertakan,  menyalurkan  aspirasi  dan    inspirasi    masyarakat,    baik    untuk kepentingan    daerah    sendiri,    maupun    untuk  mendukung  politik  dan  kebijakan nasional;  (2)  Dari  segi  manajemen  pemerintahan, adalah  untuk  meningkatkan  daya guna  dan  hasil guna  penyelenggaraan pemerintahan; (3)  Dari  segi  kemasyarakatan, untuk    meningkatkan    partisipasi    serta    menumbuhkan  kemandirian  masyarakat melalui  upaya  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mandiri;  (4)  Dari    segi    ekonomi pembangunan,  adalah  untuk  melancarkan  pelaksanaan  program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.
Sejak   diberlakukannya   otonomi   daerah   pada  tanggal 1  Januari 2001  lalu, telah  terjadi  pelimpahan  kewenangan yang  semakin luas  kepada  pemerintahan  daerah dalam  rangka    meningkatkan  efektifitas    dan  efisiensi  penyelenggaraan  fungsi pemerintah daerah.
P emb er  ia n    otonomi    daer a h    dihar a p kan    dap a t  meningkatkan  efisiensi, efektivitas,  dan  akuntabilitas  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan  otonomi,  daerah dituntut  untuk  mencari  alternatif  sumber  pembiayaan  pembangunan    tanpa mengurangi    harapan    masih  adanya  bantuan  dan  bagian  ( sharing )  dari  pemerintah pusat  dan  menggunakan  dana  publik  sesuai  dengan  prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).
Otonomi  daerah  tersebut   juga   termasuk   di  dalamnya   desentralisasi   fiskal yang    mengharuskan  daerah  mempunyai  kemandirian  keuangan  yang  tinggi. Desentralisasi  fiskal  dilakukan  pada  saat  daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (Adi, 2006).  Beberapa daerah dengan sumber  daya yang  dimiliki mampu  menyelenggarakan  otonomi daerah,  namun  tidak  tertutup  kemungkinan ada  beberapa  daerah  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  menyelenggarakan   tugas desentralisasi   mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003).

## Desentralisasi Fiskal
Pengertian  desentralisasi  fiskal  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  desentralisasi  dan kebijakan  fiscal.  Untuk  lebih  jelasnya  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  pengertian desentralisasi  dan  kebijakan  fiscal.  Pengertian  desentralisasi  sebagaimana  dikemukakan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 huruf e  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh  Pemerintah  kepada  Daerah  Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan  pengertian  kebijakan  fiskal  meliputi  dua  aspek  yaitu  pertama berhubungan  dengan  program  pemerintah  untuk  pengeluaran  belanja  pemerintah  dalam hal  pembelian  barang  dan  jasa  serta  pengeluaran  untuk  pembayaran  transfer,  kedua penerimaan dari jumlah dan bentuk tarif pajak. Fiskal merupakan bagaimana pemerintah memungut sumber-sumber keuangan dari masyarakat dan kemudian dialokasikan unutk membiayai dari pajak (Samuelson dan Nordhaus,1999).
Fungsi  fiskal  meliputi:  fungsi  alokasi,  Fungsi  distribusi  dan  fungsi  stabilisasi. Fungsi  alokasi,  fungsi  yang  mengadakan  alokasi  sumber  dana  untuk  pengadaan kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, semuanya diarahkan  untuk  keseimbangan.  Fungsi  distribusi  merupakan  fungsi  menyeimbangkan dan  menyesuaikan  pembagian  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Fungsi stabilisasi  adalah  penggunaan  anggaran  untuk  mempertahankan  kesempatan  kerja, stabilitas harga barang kebutuhan dan menjamin peretumbuhan ekonomi (Musgrave,1984).
Menurut  Juli  Panglima  saragih  (2003:830)  desentralisasi  fiskal  adalah  suatu proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat  pemerintah  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah yang  lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  dari  pelayanan publik.
Sedangkan  menurut  Ibnu  Syamsi  (1983:47)  kebijakan  fiskal  adalah  tindakan kebijaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  berkaitan  dengan  pendapatan  dan
pengeluaran uang.
Derajat  desentralisasi  fiskal  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  suatu  daerah untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  dengan  melihat Pendapatan  Asli  Daerah.  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dapat  diukur  dari  nisbah  (rasio) antara  realisasi  PAD  yang  terdiri  dari  Pajak,  Retribusi,  Laba  BUMD  dan  lain-lain pendapatan dengan Total Pendapatan Daerah.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun  infrastruktur desentralisasi    fiskal    belum  memadai  tetapi  kebijakan  ini  telah  cukup  menstimulus pemerintah dareah  menuju  kemandirian  daerah  baik dalam administrasi  pemerintahan maupun keuangan daerahnya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa,  dalam konteks    keuangan,    terlaksananya  desentralisasi    fiskal    dapat    diproksikan dengan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  kabupaten/kota,  yang  dengan    adanya desentralisasi  fiskal  diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## Kemandirian Fiskal Daerah
Hasil penelitian otonomi daerah yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerja sama dengan Depdagri (1991) menyatakan bahwa ada 6 macam faktor yang digunakan untuk mengukur  kemampuan  suatu  daerah  melaksanakan  otonomi  daerah,  yaitu  kemampuan keuangan  daerah,  kemampuan  aparatur,  kemampuan  aspirasi  masyarakat  ,  kemampuan ekonomi,  kemampuan  organisasi  dan  demografi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kemampuan  keuangan  itu  sendiri  adalah  kemampuan  daerah  membiayai  segala  urusan rumah  tangganya  baik  pemerintahan  maupun  pembangunan  dengan  mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu  sendiri atau PAD. Kemampuan keuangan  ini  biasa  disebut  derajat  fiskal  dimana  indikator  yang  digunakan  adalah persentase PAD dibandingkan dengan seluruh penerimaan yang bersangkutan, sehingga peningkatan  PAD  erat  kaitannya  dengan  kemnandirian  fiscal  suatu  daerah.  Hal  yang sama  dikatakan  bahwa  indicator  desentralisasi  fiscal  adalah  rasio  antara  PPAD  dengan Total APBD ( Kuncoro,1995: 8)
Kemandirian  fiskal  merupakan salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dari otonomi    daerah  secara  keseluruhan.  MenurutMardiasmo  (1999)  disebutkan  bahwa manfaat  adanya  kemandirian  fiskal adalah :
a.  Mendorong    peningkatan    partisipasi  prakarsa  dan    kreativitas  masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan(keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya  serta potensi  yang  tersedia di daerah.
b.  Memperbaiki  alokasi sumber   daya produktif   melalui   pergeseran   pengam- bilan  keputusan  publik  ke  tingkat pemerintahan   yang   lebih   rendah   yang memiliki informasi lebih lengkap.
Dari  hal  tersebut  diatas,  kemandirian  fiskal  daerah  menggambarkan kemampuan  pemerintah      daerah      dalam      meningkatkan  PAD  seperti  pajak  dan retribusi  daerah  dan lain-lain,    dan    pembanguan    daerah    bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.
Menurut  Halim  (2007),  kemandirian  keuangandaerah  (otonomi    fiskal) menunjukan   kemampuan   Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah. Kemandirian  keuangan daerah ditunjukan oleh besar  kecilnya  Pendapatan  Asli Daerah(PAD)  dibandingkan      dengan      pendapatan      daerah  yang    berasal    dari sumber    lain,    misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  pinjaman.  Rasio kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber      dana eksternal.      Semakin      tinggi  rasio   kemandirian   mengandung  arti   bahwa  tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal  (terutama  pemerintah pusat   dan   provinsi)   semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.
Selanjutnya  semakin  tinggi  kemandirian   suatu   daerah   menunjukkan   bahwa daerah    tersebut    semakin    mampu    membiayai    pengeluarannya    sendiri    tanpa bantuan dari   pemerintah   pusat.   Apabila   dipadukan dengan   derajat    desentralisasi
fiskal    yang  digunakan  untuk  melihat  kontribusi  penda  patan  asli  daerah  terhadap pendapatan  daerah     secara     keseluruhan,     akan     terlihat  kinerja  keuangan  daerah secara utuh

## Ketergantungan Fiskal Daerah Terhadap Pusat
Permasalahan  yang  sering  terjadi  terkait  dengan  diberlakukannya  otonomi daerah  dan  desentralisasi  adalah  bagaimana  daerah  dapat  mengatasi  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  dalam  hak  ketergantungan  fiskal  untuk  kebutuhan  segala kegiatan  pembangunan  daerah (Kuncoro,  2004).  Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak terlepas     dari     kemampuan     dalam     bidang     keuangan     yang     merupakan     salah satu  indikator    penting    dalam    menghadapi    otonomi    daerah.    Dalam    hal    ini pemerintah  daerah  dituntut  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  secara  efektif  dan efisien  untuk mendorong    peran   serta    masyarakat    dalam   pembangunan,    serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan .
Untuk   melihat   ketergantungan   fiskal  pemerintah   daerah   dapat   dilakukan dengan    mengukur    kinerja/kemampuan    keuangan    pemerintah    daerah    dan mengukur  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  menghadapi    otonomi    daerah khususnya   dibidang  keuangan,    dapat    diukur    dari    seberapa    jauh    kemampuan pembiayaan  bila  didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli  Daerah  dan  Bagi Hasil. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan  dengan  menggunakan  indikator  Derajat  Desentralisasi  Fiskal (Musgrave  &  Musgrave,  1980).  Sedangkan    untuk    melihat    kesiapan    pemerintah daerah   dalam   menghadapi   otonomi  daerah   khususnya   dibidang   keuangan,   dapat diukur  dari  seberapa  jauh  kemampuan pembiayaan  urusan  bila  didanai  sepenuhnya oleh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Bagi Hasil (Sumarsono, 2009).
Menurut   Halim   (2001),   ciri   utama   suatu   daerah   mampu   melaksanakan otonomi   adalah   (1)   kemampuan  keuangan   daerah,   yang   berarti   daerah  tersebut memiliki    kemampuan    dan    kewenangan    untuk    menggali    sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangannya  sendiri  untuk  membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan;   (2)   Ketergantungan  kepada   bantuan  pusat   harus seminimal    mungkin,  oleh  karena    itu,    PAD    harus  menjadi  sumber    keuangan terbesar    yang  didukung  oleh  kebijakan      perimbangan      keuangan      pusat      dan daerah.   Kedua   ciri   tersebut   akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat  dan  daerah.  Secara  konseptual,  pola   hubungan   keuangan   antara   pemerintah pusat    dan   daerah   harus   sesuai    dengan  kemampuan    daerah   dalam    membiayai pelaksanaan    pemerintahan.    Oleh    karena    itu,  untuk  melihat  kemampuan  daerah dalam  menjalankan  otonomi  daerah,  salah  satunya  dapat  diukur  melalui  kinerja keuangan daerah.
Pemerintah  daerah  akan  berinsisiatif  untuk  lebih  menggali  potensi  –  potensi daerah yang pada  akhirnya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  PAD secar a  b erkelanjut an  a kan  menyeb abkan peningkata n  pertu mbuhan  ekonomi daer ah  itu (Tambunan, 2006). Namun, beberapa studi menemukan kemandirian daerah- daerah tersebut setelah otonomi daerah   tidak  meningkat  bahkan   dapat  dikatakan menur un    ka rena    walaup un    ju mla h    abs olu tnya  meningkat  tetapi persentase kenaikan  PAD  tidak  lebih  besar  daripada  prosentase  kenaikan  dari  transfer  dana perimbangan  (Adi,  2006).  Transfer  dana  antar pemerintah merupakan fenomena umum  yang  terjadi  di    semua    negara    di    dunia    terlepas    dari    sistem pemerintahannya    (Fisher,  1996)  dan  bahkan  sudah  menjadi    ciri    yang    paling menonjol  dari  hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  (Nemec  dan Wright, 1997).  Akibatnya,  dari  tahun  ke  tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih  besar   lagi   da ri  pusat  (Shah,  19 94),  bukannya  mengeksplorasi basis pajak  lokal secara  lebih optimal  (Oates,  1999).  Keadaan  tersebut  juga  ditemui  pada kasus  pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  di Indonesia (Mardiasmo, 2002).
Jika    Pemerintah  Daerah  menetapkan  anggaran  belanja  pembangunan  lebih besar  dari  pengeluaran  rutin,  maka  kebijakan  ekspansi  anggaran  daerah  ini  akan mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  daerah (Saragih,  2003;  Lin  dan  Liu,  2000; Adi,    2006).  Namun,    bila    alokasi    belanja    modal    bukan    untuk  pengembangan
infrastruktur penunjang perekonomian  maka  diperoleh keserasian  belanja  daerah semu yang  tentu    tidak    akan    mendorong    tingkat    produktifitas  penduduk.    Kushaeni (2006)  memetakan  empat  (4)  kelemahan    infrastruktur    desentralisasi   fiskal    yang masih  perlu  mendapat  perhatian  serius,  salah  satunya  adalah  alokasi  belanja pembangunan  fasilitas  umum  (misalnya:   terminal   dan   pasar)   yang   tidak   terlalu mendesak,  spesifikasi  teknisnya  tidak  sesuai  dan  atau  pemanfaatannya  tidak  optimum sehingga relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi daerah sangat rendah.
Penelitian   ini   dimotivasi   oleh   adanya   dugaan  bahwa    desentralisasi   fiskal yang    diikuti    dengan  kenaikan  PAD  tidak  serta  merta  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  kemandirian  keuangan  daerah  dan  keserasian  belanja  daerah. Skema  transfer  dana perimbangan  yang dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan infrastruktur  fiskal  antar  daerah  otonom  namun    kenyataannya    tidak    mampu meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah  sehingga  diperkirakan  ikut  andil  dalam menahan laju pertumbuhan ekonomi.  Dengan  fakta  ini     sangat     patut  diduga  bahwa teori Fi s ca l   Fed er a l i s m ya n g   menya t a ka n  b a hwa p er t u mbu ha n  ekonomi  da p a t    dica p a i    mela lu i  desentralisasi  fiskal  nampak perlu diuji  kebenarannya  dan bilamana  ternyata  diperoleh  hasil  empiris  yang  signifikan    maka    layak   dilakukan rekonstruksi   atas pemikiran teori ini.  Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti  sebelumnya. Pertama ,   Halim  dan  Abdulah  (2003) meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali tahun 2001-2002. Kedua , Hadi (2005)  meneliti    hubungan      antara    Pertumbuhan    Ekonomi  Daerah,  Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah,  Studi  Kasus  pada  Kabupaten  dan  Kota se Jawa-Bali. Ketiga , Darwanto dan Yustikasari  (2006 menelit i
p en ga r u h    P er t u mb u ha n    E kon omi, Pendapatan Asli Daerah, dam Dana Alokasi Umum  terhadap    pengalokasian  Anggaran    Belanja    Modal,  Studi    Kasus Kabupaten/Kota    se-Jawa    Bali   tahun  2004-2005. Keempat, Harianto    dan  Adi (2006) meneliti hubungan antara DAU, Belanja Modal, PAD, dan PDRB Per Kapita.

## METODE PENELITIAN

## Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini selurhnya menggunakan data sekunder runtun waktu selama periode  2015  –  2017  yang  tersedia  pada  instansi  yang  berkaitan  dengan  penelitian, antara lain  BPKAD, BPS dan instansi lain yang terkait.

## Alat Analisis
1. Derajat desentralisasi fiskal daerah
Struktur  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  daerah  dapat  diketahui  dengan menggunakan indicator derajat desentralisasi fiscal (DDF).
DDF antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat  diukur dengan  menggunakan ratio(%)  antara  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  (TPD).  Sebagai pembanding  akan  dianalisis  derajat  desentralisasi  fiscal,  perpajakan  daerah, yaitu persentase bagi hasil pajak pusat dan bukan pajak untuk daerah terhadap TPD,  kemudian  sumbangan  dan  bantuan  bantuan  Pemerintah  Pusat  yang merupakan % dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat terhadap TPD . Berikut  ini disampaikan   alat  analisis    Menurut  konsep  Hikmah  (1999) dalam  Halim  (2004:24),  Untuk  melihat Derajat   desentralisasi  fiskal antara pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:
1. DDF = Pendapatan Asli Daerah Total Penerimanan Daerah x 100%

## 2. DDP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Total Penerimaan Daerah x 100%
3. DDB = sumbangan Daerah Total Penerimaan Daerah x 100%
Keterangan: DDF = Derajat desentralisasi fiskal DDP = Derajat desentralisasi perpajakan daerah DDB = Derajat desentralilasi sumbangan dan bantuan
Dengan  menggunakan  formula  tersebut  mengidentifikasi  bahwa  apabila prosentase yang diperoleh semakin mendekati 100%,  maka suatu daerah akan semakin  mandiri  untuk  membiayai  program  pembangunan  dan  pelayanan public dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan PAD.
Berdasarkan      kriteria      yang      dibuat     oleh  Fisipol      UGM      bekerjasama dengan     Badan  Litbang    Depdagri    pada    tahun    1991   (Tan,2010)  tolak ukur  derajat  desentralisasi  fiskal adalah sebagai berikut :
a.   Nilai  rasio antara  0,00%  s/d  10% dikatagorikan kriteria sangat kurang b.  Nilai  rasio antara 10,1 s/d 20% dikatagorikan kriteria kurang c.  Nilai  rasio  antara  20,1% s/d  30% dikatagorikan kriteria sedang d.  Nilai  rasio  antara  30,1% s/d  40% dikatagorikan kriteria cukup e.  Nilai  rasio  antara  40,1% s/d  50% dikatagorikan kriteria baik f. Nilai rasio di atas 50%  dikatagorikan sangat baik .

## 2. Analisis Elastisitas
Untuk  mengetahui  derajat  kepekaan  penerimaan  daerah  PAD  karena  adanya perubahan PDRB.
Elastisitas PDRB ( EY)        = % perubahan PAD

## % Perubahan PDRB

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah (DDF PAD).
Rata-rata  Desentralisasi  Fiskal  Pendapatan  asli  daerah  (DDF  PAD)  selama periode  2012  –  2016  adalah  13%  kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  Derajat Desentralisasi  Fiskal  (DDF)  kurang.    Meski  demikian    DDF  PAD  dari  tahun  2012 sampai 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. DDF   PAD   tertinggi   terjadi tahun 2016   yaitu   15,68%   dan   terendah   tahun 2012  yaitu  9,99%. Jika  dianalisis lebih  lanjut  pada  komponen PAD ternyata Hasil  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan
rata-rata DDF-nya  hanya 0,15%,disusul  oleh  rata-rata  DDF  retribus Daerah  1,85 %,    kemudian    rata-rata    Pajak  Daerah  2,68%  DDF  Lain-lain    PAD    8,56% Retribusi  Daerah  4,27%.    Dengan  demikian  penyebab      utama      dari      sangat kurangnya  DDF    PAD    adalah    DDF    Hasil    Kekayaan  Daerah    yang    dipisahkan dan  DDF  Retribusi Daerah.
Sangat  kurangnya   derajat  desentralisasi    fiskal    dari    komponen    PAD menunjukan   Kabupaten   Jombang   selama periode 2012–2016    masih  sangat tergantung    kepada   penerimaan    yang  bersumber  diluar    PAD,  seperti  dana perimbangan   dan    lain-lain   penerimaan  yang    sah.    Rincian    lebih    lanjut    atas derajat desentralisasi    fiskal   dari      komponen Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten    Jombang    selama    periode    2012    –  2016  adalah  sebagai  mana  tabel berikut :

## Tabel1. Derajat Desentralisasi Fiskal dari PAD (DDF PAD) Kabupaten Jombang
PAD DDF PAD % 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Keterangan Pendapatan Asli Daerah 9.99   11.01 14.13 15.38 15.68 13.24 Kurang Pendapatan Pajak Daerah 1.75 2.05 2.95 3.09 3.55 2.68 sangat Kurang Hasil Retribusi Daerah 1.64 2.17 1.73 1.86 1.85 1.85 sangat Kurang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.16 0.14 0.17 0.15 0.12 0.15 sangat Kurang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.44 6.66 9.28 10.28 10.16 8.56 sangat Kurang
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang   (data diolah,1917)
b. Desentralisasi Fiskal Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP).
Rata-rata DDF Bagi Hasil Pajak dan Bukan  Pajak  (DDF  BHPBP) selama periode   2012  -  2016  adalah  4,92%  yang berarti   termasuk   dalam   katagori   sangat kurang.  Dari  data  tersebut  juga  menunjukan  DDF   BHPBP  tertinggi   terjadi   tahun 2012  yaitu    5,63%,    dan     terendah    tahun    2001  yaitu    4,65%.    DDF    BHPBP tertinggi  pada tahun 2016 sebesar 3,87%.
Tabel  2.  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  dari Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak (DDF BHPBP kabupaten Jombang
DDF BHPBP Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Keterangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 5.63 5.55 4.88 4.65 3.87 4.92 sangat Kurang
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang (Data diolah,2017)
c. Desentralisasi   Fiskal   Dana   Sumbangan/  Hibah     dan     Bantuan Keuangan   (DDF SB).
Rata-rata      DDF      Sumbangan/Hibah  dan  Bantuan     Keuangan  berupa  Bagi  Hasil Pajak  dan  bantuan  dari  Pemerintah  Provinsi  serta  Hibah  Daerah  selama  periode 2012  -2016  adalah  9,27%    yang  berarti  termasuk  kriteria  sangat  kurang.  Jika d ianalisis  lebih lanjut   pada   komponen   Sumbangan/Hibah dan   Bantuan Keuangan t ernyata    Pendapatan  bagi  hasil  lainnya  dari  propinsi  rata-rata    DDF-nya    hanya 0,01%, disusul  oleh  rata-rata  DDF  Pendapatan  Hibah  0,15%,    kemudian    rata-tata DDF   Bantuan keuangan pusat   sebesar    3,6%, yang  tertinggi DDF dari Dana bagi hasil sebesar 5,51%. Dengan   demikian   penyebab   utama   dari sangat  kurangnya DDF    Sumbangan/Hibah  dan  Bantuan    Keuangan  adalah  DDF  Pendapatan  bagi Hasil lainnya dari Propinsi  dan  DDF  Pendapatan Hibah.
Tabel  3.  Derajat      Desentralisasi      Fiskal      dari  Sumbangan/Hibah       dan      Bantuan Keuangan (DDF SB) Kabupaten Jombang
DDF SUMBANGAN DAN BANTUAN (%) Tahun 2012 2013 2014 2015 2016  Rata-rata  Keterangan Pendapatan Hibah 0.09 0.40 0.08 0.06 0.10 0.15 sangat Kurang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.58 5.24 5.14 6.35 6.25 5.51 sangat Kurang Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 2.47 1.21 1.47 4.15 8.71 3.60 sangat Kurang Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 sangat Kurang DDF Sumbangan dan Bantuan 7,16 6,86 6,69 10,57 15,9 9,27 sangat Kurang
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang (Data diolah,2017)
d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Untuk melihat ketergantungan keuangan   daerah   dapat   dianalisis   dengan membandingkan pendapatan  transfer dengan total  pendapatan daerah.
Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang diterima dari   otoritas pemerintah  di    atasnya,      yaitu    Pemerintah  Pusat      dan      Pemerintah      Daerah Provinsi Jatim   yang  meliputi  Dana  Perimbangan, Dana  Penyesuaian,  Bagi
Hasil dari  Pemerintah    Provinsi    Jatim     dan      Bantuan  dari Pemerintah  Provinsi  Jatim.  Dari  hasil  analisis   rata-rata   ketergantungan   keuangan daerah    terhadap    pendapatan    transfer    dari  Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah Provinsi  Jatim  selama  periode      2012  –  2016  adalah  86,61%,  dari  hasil  tersebut menunjukkan  rasio  ketergantungan  keuangan  Kabupaten  Jombang  juga  mengalami penurunan setiap tahunnya, tertinggi  terjadi  tahun  2012  yaitu 89,92%   dan   terendah tahun    2016   yaitu 84,22% .Ketika rasio ketergantungan keuangan    daerah   tinggi, ternyata   derajat desentralisasi  fiskal  (DDF)  dalam  kriteria sangat  kurang.  Hal  ini terlihat  pada  tahun 2012  saat  rasio  ketergantungan  keuangan daerah   tinggi,   DDF
PAD    a dalah  9,99%  (sangat      kurang),      DDF      BHPBP      sebesar  5,63%     (sangat kurang )dan   DDF   SB sebesar 7,16% (sangat kurang).
Selanjutnya dari komponen  pendapatan  transfer  ternyata  rata-rata  kontribusi terbesar      adalah  berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yaitu  sebesar  54,6%, dan   kontribusi   terkecil   adalah yang  berasal  dari  Pendapatan Bagi hasil lainnya dari propinsi Jatim yaitu sebesar 0,01 %.
Tabel  4.    Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah Kabupaten Jombang
RASIO KETERGANTUNGAN  (%) TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016  Rata-rata Komponen Pendapatan Transfer Kontribusi perimbangan 70.30 67.75 63.47 58.27   67.22 65.40 a. DAU 57.91 58.50 55.96 50.17   50.47 54.60 b. DAK 6.76 3.71 2.63 3.44 12.88 5.88 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.55 14.37 15.70 15.78 2.05 12.09 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.58 5.24 5.14 6.35 6.25 5.51 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 2.47 1.21 1.47 4.15 8.71 3.60 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 Rasio Ketergantungan 89,92 88,59 85,79 84,56 84,22 86,61
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang (Data diolah,2017)

## e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk  melihat  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dianalisis  dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2012 – 2016 adalah sebesar 15,37% dengan kriteria kurang.  Rasio  kemandirian  keuangan  Kabupaten  Jombang  menunjukkan  adanya peningkatan  setiap  tahunnya.  Hasil  terendah  terjadi  pada  tahun  2012  yaitu  sebesar
11,11% dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 18,62%.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  peningkatan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  akan  dibarengi  dengan  penurunan  rasio  ketergantungan  keuangan daerah, dan sebaliknya.
Tabel    5.    Rasio    Kemandirian    Keuangan  Daerah Kabupaten Jombang
TAHUN Rasio Kemandirian (%) 2012 11,11 2013 12,43 2014 16,48 2015 18,19 2016 18,62 Rata-rata 15,37 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jombang (Data diolah,2017)

## f. Elastisitas PAD terhadap PDRB
Tabel 6. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012/2013 – 2016 (dalam juta rupiah)
TAHUN PAD % PDRB adhb % PDRB adhk % 2012 139,612.12 21,580,502.80 19,514,847.20 2013 173,214.03 24.07 23,829,801.40 10.42  20,672,304.50  5.93 2014 254,380.72 46.86 26,339,071.00 10.53  21,793,190.80  5.42 2015 316,493.43 24.42 29,147,967.90 10.66  22,960,246.90  5.36 2016 345,234.64 9.081 31,983,572.70 9.728  24,199,071.80 5.4 Rata-rata 26.11 10.34 5.53
Sumber: BPS dan DPPKAD Kabupaten Jombang (Data diolah,2017)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas,  maka  elastisitas  PAD  terhadap PDRB Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
a. Elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  berdasarkan  harga  berlaku  adalah 26,11/10,34  =  2,53  (elastis),  ini  berarti  bahwa  laju  pertumbuhan  PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik
sebesar 2,53%
b. Elastisitas PAD terhadap PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 adalah 26,11/5,53  =  4,72  (elastis),  ini  berarti  bahwa  laju  pertumbuhan  PDRB berpengaruh terhadap PAD yaitu jika PDRB naik 1 %, maka PAD akan naik sebesar 4,72%
Hasil elastisitas di atas menunujukkan bahwa besarnya elastisitas PAD terhadap PDRB  berdasarkan  harga  konstan  tahun  2010  lebih  besar  bila  dibandingkan  dengan elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  berdasarkan  harga  berlaku.  Hal  ini  dapat  dijelaskan secara  nominal  PDRB  berdasarkan  harga  konstan  lebih  kecil  bila  dibandingkan dengan  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku,  demikian  juga  dengan  pertumbuhan  setiap tahunnya.  Perbedaan  ini  terjadi  karena  dalam  PDRB  atas  harga  konstan  sudah memasukkan unsur inflasi, sehingga pengukuran PDRB nya juga menghasilkan nilai yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  2005.  Dampak  Desentralisasi  Fiskal ter h adap  Per t umbuh an Eko- nom i  (St udi  p ada Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa  Bali). Jurnal  Studi pembangunan  KRITIS .  Universitas  Kristen  Satya
Adi,  Priyo  Hari.  2006.  Hubungan  antara  Pertumbuhan Ekon omi  Da er ah ,  Belan ja  Pemba n gun an   dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan K ot a   S e   J awa - Ba l i ) . S i m p o s i u m   N a s i o n a l Akuntansi IX . Padang Bappenas.  2003. Peta  Kemampuan  Keuangan  Propinsi Da lam  Er a  O ton omi  Da er ah:    Tinjauan    At as  Kinerja  PAD  dan  Upaya   yang  dilakukan  Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.Wacana. Salatiga.
Darwanto dan  Yustikasari.  2006. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,    Pendapatan Asli   Daerah,   dam   Dana  Alokasi  Umum  terhadap  pengalokasian  Anggaran Belanj a Modal,    Studi    Kasus   Kabupaten/Kota   se-  Jawa  Bali  Tahun  2004- 2005.
Devas, N. Davey, Kenneth, Brian Binder, Anne Booth, Roy Kelly 1989. Penerjemah Masri  Maris. Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  Cetakan  Pertama Jakarta,UI Press.
Harianto dan Adi, Priyo Hadi.  2006. Hubungan  antara DAU, Belanja Modal, PAD, dan PDRB Per Kapita. Simposium Nasional  Akuntansi  IX. Padang .
Halim,  Abdul,  2002, Bunga  Rampai  Manajemen    Keuangan    Daerah ,    UPP AMP YKPN, Yokyakarta
Harun,  Syamsi,  1983, Menghitung  Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah ,  Yogyakarta, BPFE
K u n cor o,   M u d r a jat .   P h . D .   2 0 0 4 . O t o n o m i   d a n Pembangunan  Daerah  : Reformasi,  Perekonomian, Strategi dan Peluang . Penerbit Erlangga Khusaini,  Muh ammad  Dr.  2006. Ekonomi  Publik: Desentralisasi  Fiskal  dan Pembangunan  Daerah . BPFE Unibraw.
Litbang  Depdagri,1991, Pengukuran  Kemampuan  Daerah  Tingkat  II  Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi nyata dan Bertanggungjawab, Jakarta .
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen  keuangan Daerah. Penerbit ANDI,
Yogyakarta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia .
Sidik,  Machfud.  2002. Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  sebagai Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal (Antara  Teori  dan  Aplikasin  ya    di Indonesia). Jogyakarta
Supriyadi, Analisis  Desentralisasi  Fiskal  di  Kabupaten  Bungo, Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2013
Richard  A.  Musgrave  &  Peggy  B.  Musgrave,  1980, Public  Finance  in  theory  and Practice ,  edisi  ke-3,    McGraw  Hill  International  Book  Company,  Tokyo,1980 Tan,    Syamsurijal,    2010, Perencanaan Pembangunan  –Teori dan  implementasi pada Pembangunan Daerah , Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi Tambunan,  Tulus.  2006. Upaya-Upaya  Meningkatkan Daya Saing Daerah . www.kardin-indonesia.or.id