## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel)
Pamfilia Ferdinanda Montayop 8 pamfilial84@gmail.com Westim Ratang 9 westim_ratang@yahoo.co.id Arius Kambu 10 ariusk16@gmail.com

## Abstract
This  article  examines  determinants  which  influence  the  optimisation  of  fixed assets  utilisation  in  Local  Treasury  and  Asset  Management  Agency  of Boven  Digoel  Regency.  The  number  of  population  in  this  study  was  77 respondents  from  government  officials  and  no…  The  final  respondents were  69.  A  purposive  sampling  technique  was  used  to  select  the respondents.  A  direct  survey  was  employed  to  collect  research  data.  This study used multiple regressions to empirically test the hypotheses.
The  findings  indicated  that  assets  inventory  positively  influence  fixed assets  utilisation  and  management  in  Boven  Digoel  Regency.  This  infers that  the  improvements  of  assets  inventory  are  likely  to  optimise  fixed assets  utilisation  and  management  in  Boven  Digoel  Regency.  In  addition, legal  audit  was  positively  associated  with  fixed  assets  utilisation  and management. In  other words, legal  audit advancement is likely to optimise fixed assets utilisation and management in the Regency. Moreover, assets recognition  was  also  positively  associated  with  fixed  assets  utilisation  and management  in  the  Regency.  This  means  that  the  better  the  assets recognition,  the  better  the  optimisation  of  fixed  assets  utilisation  and management in Boven Digoel Regency.
Keywords :  Asset  Inventory,  Legal  Audit,  Asset  Recognition,  Asset Optimisation.

## PENDAHULUAN
Boven  Digoel  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Papua dan  sebelum  di  mekarkan  Kabupaten  Boven  Digoel  merupakan wilayah  hukum  Kabupaten  Merauke.  Hingga  dikeluarkannya  Undang-
8 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
9, 10 Staf Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2002  maka  pada  tahun 2003 Boven Digoel resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Sejak tahun 2003 hingga saat ini Kabupaten Boven Digoel dibentuk dengan 36 Instansi Pemerintah yang meliputi masing-masing 11 Dinas, 6 Badan, 2 Kantor dan 17 Distrik.
Tiga  puluh  enam  Instansi  yang  merupakan  unit  Pemerintah Kabupaten  Boven  Digoel  salah  satunya  termasuk  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD).  Kehadiran  BPKAD  sangat berperan  aktif  dalam  menentukan  pembangunan  dan  menginpentarisir serta  mengelola  semua  aset  daerah,  baik  itu  aset  tetap  maupun  aset lancar. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada mulanya di prioritaskan pada pembebasan tanah adat untuk pembangunan kantor- kantor pemerintah dan pembangunan rumah-rumah pegawai. Selain itu, dapat  juga  dilakukan  pembangunan  fisik  (gedung  kantor).  Seiring berlajannya  waktu,  maka  melalui pemilihan  kepala  daerah  tahun  2005, Kabupaten  Boven  Digoel  memiliki  Bupati  dan  Wakil  Bupati  definitif. Namun  kebijakan  Pemerintah  tidak  mengikuti  Kebijakan  diambil sebelumnya.  BPKAD  selaku  pengelola  aset  daerah  seolah-olah  tidak berperan  aktif  karena  lebih  mengarah  pada  kebijakan  kepala  daerah (Bulletin  Suara  Boven  Digoel  Tahun  2013,  di  download  pada  8  Maret 2014 Jam 20:00).
Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah,  yang  sebagian  atau  seluruhnya dibiayai  dengan  dana  anggaran  dan  belanja  daerah.  Tanah  dan bangunan merupakan aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  daerah  (khususnya  tanah  dan bangunan) yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  pembiayaan  daerah.  Sebaliknya
aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, akan memboroskan  keuangan  daerah  melalui  biaya  pemeliharaan  atas  aset yang  tidak  sebanding  dengan  keuntungan  (manfaat)  yang  dapat dihasilkan. Sebagai contohnya adalah banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah  Daerah  yang  terletak  pada  tempat-tempat  strategis,  dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mempunyai nilai ekonomis  yang  tinggi  namun  tidak  dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan baik karena tidak tersedianya dana.
Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah  satu  dari  kunci keberhasilan  pengelolaan  ekonomi  daerah.  Pentingnya  pengelolaan aset  secara  tepat  dan  berdayaguna,  dengan  didasari  prinsip pengelolaan  yang  efisien dan  efektif diharapkan akan  mampu  memberi kekuatan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai  pembangunan daerahnya.  Pengelolaan  aset  negara  yang  profesional  dan  modern dengan  mengedepankan good governance disatu  sisi  diharapkan akan mampu  meningkatkan  kepercayaan  pengelolaan  keuangan negara  dari masyarakat.
Salah  satu  masalah  utama  dalam  pengelolaan  aset  daerah ( municipal aset management ) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian  inventarisasi aset  (Wardhana,  2005:  7).  Karena inventarisasi aset ini merupakan hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan  aset.  Aset  tetap  sebagai  komponen  utama  dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset  yang  produktif  dan  berguna,  sehingga  berdampak  positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  neraca  keuangan  daerah,  aset  dapat  menjadi  modal bila dapat  menghasilkan  pendapatan  dimana  hal  ini  dapat  terjadi  jika terdapat  pengelolaan  aset  daerah  yang  optimal,  sehingga  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan tertib
administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  terdapat  tahapan  dalam pengelolaan/manajemen  aset  daerah  yaitu  inventarisasi  aset,  legal audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  pemanfaatan,  serta  pengawasan  dan pengendalian aset.
Konsep  Manajemen  Aset  Menurut  Siregar  (2004:518),  di  dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia  hal  ini  khususnya  dalam  konteks  pengelolaan  aset pemerintah  daerah  sepenuhnya  belum  dipahami  oleh  para  pengelola daerah.  Manajemen  aset  pemerintah  daerah  dapat  dibagi  dalam  lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi  pemanfaatan  dan  pengembangan  SIMA  (sistem  informasi manajemen  aset),  di  mana  kelima  tahapan  tersebut  adalah  saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas hal tersebut tersebut sebagai berikut (Siregar, 2004: 518-520).
1.  Inventarisasi aset.
Inventarisasi  Aset  merupakan  kegiatan  yang  terdiri  dari  dua  aspek, yaitu  inventarisasi  fisik  dan  yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri  atas bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah,  jenis,  alamat  dan  lain-lain. Sedangkan aspek  yuridis  adalah status penguasaan,  masalah legal yang  dimiliki,  batas akhir  penguasaan.  Proses  kerja  yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling,  pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
2.  Inventarisasi aset.
Inventarisasi  Aset  merupakan  kegiatan  yang  terdiri  dari  dua  aspek, yaitu  inventarisasi  fisik  dan  yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri  atas bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah,  jenis,  alamat  dan  lain-lain. Sedangkan aspek  yuridis  adalah status penguasaan,  masalah legal yang  dimiliki,  batas akhir  penguasaan.  Proses  kerja  yang dilakukan
adalah pendataan, kodifikasi/labelling,  pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
3.  Legal audit
Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup  kerja  manajemen aset yang berupa  inventarisasi  status penguasaan  aset, sistem  dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  legal,  dan  strategi  untuk memecahkan  berbagai  permasalahan  legal  yang  terkait  dengan penguasaan  dan  pengalihan  aset.  Masalah  yang  sering  dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan  lain lain.
4.  Penilaian aset
Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian  aset  sebagai  upaya  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai pemerintah  daerah  dan  biasanya  kegiatan  ini  dilakukan  oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun  informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
5.  Optimalisasi aset
Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan  potensi fisik,  lokasi,  nilai,  jumlah/volume, legal dan ekonomi  yang  dimiliki  aset  tersebut.  Dalam  kegiatan  ini  aset-aset yang  dikuasai  Pemda  diidentifikasi  dan  dikelompokkan  atas  aset yang  memiliki  potensi  dan  yang  tidak  memiliki  potensi.  Aset  yang memiliki  potensi  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan  ekonomi  nasional,  baik  dalm  jangka  pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut
harus  terukur  dan  trnsfaran,  sedangkan  aset  yang  tidak  dapat dioptimalkan,  harus  dicari  faktor  penyebabnya,  apakah  faktor permasalahan  legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya,  sehinnga  setiap  aset  nantinya  memberikan  nilai  tersendiri. Hasil  akhir  dari  tahapan  ini  adalah  rekomendasi  yang  berupa sasaran,  strategi  dan  program  untuk  mengoptimalkan  aset  yang dikuasai.Demikian  menyangkut  legal  audit  sebagai  lingkup  kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  legal  yang  terkait dengan  penguasaan  dan  pengalihan  aset.  Masalah  yang  sering dihadapi  dalam  legal  audit,  menyangkut  status  penguasaan  yang lemah,  aset  dikuasai  pihak  lain,  pemindahan  aset  yang  tidak termonitor dan lain lain.
6.  Penilaian aset
Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian  aset  sebagai  upaya  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai pemerintah  daerah  dan  biasanya  kegiatan  ini  dilakukan  oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun  informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

## 7.  Optimalisasi aset
Selanjutnya  optimalisasi  aset  merupakan  kegiatan  untuk mengoptimalkan  potensi fisik,  lokasi,  nilai,  jumlah/volume, legal dan ekonomi  yang  dimiliki  aset  tersebut.  Dalam  kegiatan  ini  aset-aset yang  dikuasai  Pemda  diidentifikasi  dan  dikelompokkan  atas  aset yang  memiliki  potensi  dan  yang  tidak  memiliki  potensi.  Aset  yang memiliki  potensi  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  sektor-sektor
unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan  ekonomi  nasional,  baik  dalm  jangka  pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus  terukur  dan  trnsfaran,  sedangkan  aset  yang  tidak  dapat dioptimalkan,  harus  dicari  faktor  penyebabnya,  apakah  faktor permasalahan  legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya,  sehinnga  setiap  aset  nantinya  memberikan  nilai  tersendiri. Hasil  akhir  dari  tahapan  ini  adalah  rekomendasi  yang  berupa sasaran,  strategi  dan  program  untuk  mengoptimalkan  aset  yang dikuasai.
Harus  dipahami  betul  oleh  Pemerintah  Daerah  bahwa  sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam  pemanfaatan  aset  daerah.  Kenyataan  sampai  saat  ini  aset daerah  masih  dikelolah  seadanya,  sebatas  inventarisasi  belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas  negatif,  dibanding  sebagai  aset  yang  produktif  dan  memberikan pendapatan.  Kondisi  pemanfaatan  terhadap  aset  daerah  tersebut membuktikan  bahwa  aset  daerah  sebagai  sumber  daya  lokal  daerah menunjukkan  utilitasnya  yang  masih  rendah,  hal  ini  terjadi  karena dihampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
Pemilihan Kabupeten Boven Digoel didasari pada pertimbangan realita  menyangkut  aset tetap  yang  ada  pada  daerah  tersebut. Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dan observasi pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupeten Boven  Digoel,  ditemukan  bahwa  sejak  dimekarkannya  Kabupaten Boven  Digoel  tahun  2004  sampai  dengan  saat  ini  pemerintah  daerah melalui  BPKAD  belum  dapat  menginventarisir  aset  tetap  daerah tersebut,  terbukti  masih  banyak  aset  tetap  (khususnya  tanah  dan bangunan) pemerintah  kabupaten  yang  relatif tidak  produktif atau  tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  uraian  diatas  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  besarnya  pengaruh  inventarisasi  asset, legal  audit  asset,  serta  penilaian  Aset  baik  secara  parsial  maupun simultan    terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

## METODE  PENELITIAN

## 1.  Hipotesa
Hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah diduga;
H1  : Inventarisasi  aset  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
H2  : Legal  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
H3  : Penilaian  aset  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
H4  : inventarisasi  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  secara simultan  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  pengelolaan dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada  Pemerintah  Kabupaten Boven Digoel

## 2.  Desa i n Penelitian
Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  penjelasan ( eksplanatory )  karena  berupaya  untuk  menjelaskan  pengaruh variabel inventarisasi aset tetap, legal audit aset tetap dan penilaian aset    tetap  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kuantitatif,  model  penelitiannya  adalah  model  survei  dengan menggunakan instrument kuesioner  dengan  maksud  untuk
mendapatkan data  opini individu responden  (Jogiyanto,  2008) serta dilakukan  pengujian  hipotesis.    Lokasi  Penelitian  berada  pada Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel.

## 3.  Populasi dan Sampel Penelitian
Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  metode probability  sampling .  sementara  teknik penarikan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik purposive sampling , dengan kriteria penarikan sampel sebagai berikut;
a.  Pegawai yang telah bekerja minimal 2 tahun.
b.  Pegawai tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honor
yang pernah tugasnya berhubungan langsung dengan penyusunan APBD.
Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka  sampel  penelitian  yang berhasil dimintai informasi untuk keperluan pengolahan data adalah sebanyak  69  responden.  Jika  melihat  besarnya  ukuran  sampel minimal yakni 30 (Sekaran, 2006) maka jumlah sampel penelitian ini sudah cukup dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## 4.  Definisi Operasional
Sesuai  dengan  konsep  yang  telah  dirumuskan  dan  telah dijelaskan  terdahulu,  maka  variabel  yang  akan  dianalisis  dalam penelitain  ini  meliputi,  variabel  inventarisasi  aset,  legal  audit, penilaian aset dan optimalisasi aset. Secara lengkap operasionalisasi  variabel-variabel  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
a.  Inventarisasi  Aset  merupakan  kegiatan  yang  terdiri  dari  dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas  bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah,  jenis,  alamat  dan  lain-
lain.  Sedangkan  aspek  yuridis  adalah  status  penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Variabel ini diukur  melalui  2  (dua)  indikator  yaitu;  inventarisasi  fisik  dan inventarisasi  yuridis/legal  yang  terwakili  melalui  4  (empat) pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari  sangat  tidak  setuju  dengan  skor  1  hingga  sangat  setuju dengan skor 5.
b.  Legal  Audit  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  merupakan lingkup  kerja  manajemen  aset  yang  berupa  inventarisasi  status penguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaan  atau pengalihan  aset.  Variabel  ini  diukur  melalui  2  (dua)  indikator yaitu;  lingkup  kerja  manajemen  aset  dan  masalah  legal  aset yang terwakili melalui 4 (empat) pernyataan  yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.
c.  Penilaian  aset  merupakan  suatu  kesatuan  kerja  lanjutan  dari
manajemen  aset,  yaitu  berupa  kegiatan  penilaian  aset  sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  konsultan  penilaian independent.  Variabel  ini  diukur  melalui  1  (satu)  indikator  yaitu; kegiatan penilaian aset yang terwakili melalui 3 (tiga) pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5. d.  Optimalisasi  aset  merupakan  kegiatan  untuk  mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Variabel ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu;  inventarisasi  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  yang terwakili melalui 4 (empat) pernyataan yang menggunakan skala likert yang dimulai dengan dari sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga sangat setuju dengan skor 5.

## 5.  Uji Instrumen Penelitian
a.  Uji Validitas
Uji  validitas  menunjukan  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  alat pengukur  didalam  melakukan  pengukuran  (Agusty,  2006:16).  Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment  Person,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen  dapat diketahui  dengan  membandingkan  indeks  korelasi  Product Moment Person dengan signifikan 5%.
Formula korelasi Product Moment Person adalah sebagai berikut;
r = ∑ ∑ ∑ ∑ (∑〖 )²〗[ ∑ ² (∑ )²] Keterangan; n =   banyaknya sampel
X =   nilai atau skor X
Y =  nilai atau skor Y
b.  Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  indeks  yang  menunjukan  sejauh  mana  suatu alat  ukur  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Dalam  penelitian  ini, pengujian  reliabilitas  menggunakan Alpha  cronbachs. Suatu instrumen  dapat  dikatakan  reliabel  jika  memiliki  nilai  koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6 artinya  apabila α = 0,6  maka  instrumen  dapat  dikatakan  reliabel.  Dengan  rumus sebagai berikut;
r11 = 1 − ∑ ² ²
Keterangan :
r11 =   reliabilitas Instrumen k         =   banyaknya  butir  pernyataan  atau  banyaknya
soal
∑ ²   = jumlah varaians butir
1²      =   varians total

## 6.  Pengujian Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
Tujuan  asumsi  normalitas  data  adalah  untuk  menguji  apakah variabel independen dan variabel dependen, atau keduanya dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang  baik  jika  data  variabelnya  berdistribusi  mendekati  normal atau  normal  sama  sekali  (Sunyoto,  2012  ;  119).  Salah  satu  cara untuk  mendeteksi  normalitas  data  adalah  dengan  menggunakan normal  probability  plot  yang  pada  prinsipnya  suatu  data  ril dikatakan  berdistribusi  normal  jika  data  ril  mengikuti  garis diagonal.
b.  Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas  berarti  adanya  hubungan  yang  sempurna  atau pasti  diantara  beberapa  atau  semua  variabel  yang  menjelaskan garis  regresi.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  independen.  Cara  mendeteksi  ada tidaknya  gejala  multikolinieritas  adalah  dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  Factor  (VIF)  atau  faktor  pertambahan  ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya  apabila  VIF  lebih  kecil  dari  10  maka  tidak  terjadi multikolinieritas.

## c.  Uji Heteroskedastisitas
Tujuan  asumsi  Heteroskedastisitas  adalah  untuk  menguji  apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan  varians dari satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika  varians  residual dari  suatu  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut
heteroskedastisitas.
Priyatno, (2012 : 87) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas  dalam  kajian  ini  adalah  dengan  melihat penyebaran titik-titik pada grafik scatterplot yang kriterianya yaitu;
1)  Jika  ada pola  tertentu  seperti  titik-titik  yang ada  membentuk suatu  pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
2)  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heterokedastistas.

## 7.  Analisa Regresi Berganda
Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  yang  dominan memberi sumbangan terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui pengaruh  antara  dua  variabel  atau  lebih,  yaitu  variabel  bebas  dan variabel terikat. Rumusnya ( unstandardized coefficients ) adalah:
Y = α +b1X1 + b2X2 + b3X3 + ε
Keterangan; Y =
Optimalisasi pemanfaatan aset tetap
α = Intercept
b = Koefisien regresi X1  = Inventarisasi aset tetap X2  = Legal audit aset tetap X3  = Penilaian aset tetap
ε = residual

## 8.  Pengujian Hipotesa
Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  t  dengan  tingkat signifikannya  5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan  Ha diterima  artinya terdapat  pengaruh variabel independen  (inventarisasi  aset  tetap,  legal  audit  aset  tetap  dan penilaian  aset  tetap)  terhadap  variabel  dependen  (optimalisasi pemanfaatan aset tetap) pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Karakteristik Responden
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang gambaran karakteristik responden  sebanyak  69  pegawai  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Boven  Digoel  berdasarkan  jenis kelamin, usia, pendidikan dan masa kerja. Seperti yang terlihat pada tabel-tabel dibawah ini:
a.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase Pria 48 69.6 Wanita 21 30.4 Jumlah 69 100
Sumber: Data primer, diolah (2014)
Data pada tabel 1 diatas terlihat menjelaskan bahwa responden yang  berjenis  kelamin  laki-laki  berjumlah 48 atau  69.6%  responden, sedangkan  responden  perempuan  berjumlah  21  atau  20.7% responden. Hal  ini menunjukkan bahwa pegawai BPKAD  Kebupaten Boven Digoel yang telah bekerja diatas 1 tahun dan tugas pokoknya berhubungan  langsung  dengan  APBD  didominasi  oleh  pegawai  laki- laki.
b.  Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase SMA/sederajat 37 53.6 Diploma 12 17.4 S1 20 29 Jumlah 69 100 Sumber: Data primer, diolah (2014)
Berdasarkan  tabel  2  diatas  terlihat  bahwa  mayoritas  responden berpendidikan  SMA  atau  yang  sederajat  yakni  sebanyak  37  orang responden  atau  53.6.7%  dari  total  responden.  Fakta  ini mengindikasikan  bahwa  mayoritas  pegawai  BPKAD  Kabupaten Boven Digoel dapat dikatakan belum memiliki kompetensi keilmuan yang baik.
c.  Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Tabel 3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masa Kerja Jumlah Persentase 2 - 5 tahun 5 7.3 6 - 9 tahun 6 8.6 10 - 13 tahun 12 17.4 14 - 17 tahun 20 29 18 - 21 tahun 11 15.9 22 - 25 tahun 7 10.1 26 - 29 tahun 5 7.3 30 - 33 tahun 3 4.4 Jumlah 69 100
Sumber: Data primer, diolah (2014)
Data Tabel 3 menunjukan bahwa pegawai dengan masa kerja terendah  yakni  2  sampai  dengan  5  tahun  sebanyak  5  atau  7.3 responden dan yang tertinggi sebanyak 30 sampai dengan 33 tahun sebanyak  3  atau  4.4  responden.  Data  diatas  juga  menerangkan bahwa masa kerja mayoritas pegawai selama 14 sampai dengan 17 tahun  yakni  sebanyak  20  orang  pegawai  atau  29%.  Gambaran  ini mengungkapkan  bahwa  pegawai  BPKAD Kabupaten  Boven  Digoel relatif telah lama mengabdi dan tentunya memiliki pengalaman yang relatif baik dalam menunjang tugasnya.

## 2.  Pengujian Instrument
a.  Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  korelasi Product  Moment  Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen dapat  diketahui  dengan  membandingkan  indeks  korelasi Product Moment Person dengan signifikan 5%. Hasil pengujiannya terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Indikator Item Korelasi Product Moment (r) R sig Keterangan Inventarisasi Aset (X1) Inventarisasi fisik X 1.1 0.771  0.000 Valid X 1.2 0.739  0.000 Valid Inventarisasi yuridis/legal X 1.3 0.811  0.000 Valid X 1.4 0.802  0.000 Valid Legal audit (X2) Lingkup kerja manajemen asset X 2.1 0.766  0.000 Valid X 2.2 0.762  0.000 Valid Masalah legal asset X 2.3 0. 814 0.000 Valid X 2.4 0. 828 0.000 Valid Penilaian aset (X3) Kegiatan penilaian asset X 3.1 0.914  0.000 Valid X 3.2 0.824  0.000 Valid X 3.3 0.923  0.000 Valid Optimalisasi aset (Y) Persepsi inventasasi asset Y 1.1 0.817  0.000 Valid Persepsi legal audit Y 1.2 0.860  0.000 Valid Persepsi penilaian asset Y 1.3 0.883  0.000 Valid Y 1.4 0.912  0.000 Valid Sumber: Data primer, diolah (2014)
b.  Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dalam kajian ini menggunakan formula alpha cronbach . Berikut  ini hasil pengujian  reliabilitas yang  terlihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Koefisien Alpha Keterangan Inventarisasi asset 0.780 Reliabel Legal audit 0.795 Reliabel Penilaian asset 0.865 Reliabel Optimalisasi asset 0.904 Reliabel
Sumber: Data primer, diolah (2014)

## 3.  Analisa Regresi
Berikut  adalah  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  analisis regresi  berganda  dengan  menggunakan  bantuan  software  SPSS (Statistikal  Package  for  Social  Science)  versi  21.0.  seperti  yang terlihat pada Tabel dibawah ini:
Tabel 6 Hasil  Analisis Regresi Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Keterangan Constant 1.280 Inventarisasi asset 0.168 2.470 0.016 Signifikan Legal audit 0.536 5.429 0.000 Signifikan Penilaian asset 0.279 2.565 0.013 Signifikan R 0.946 R square 0.896 Adusted R square 0.891 t tabel 1.667 F 186.121 0.000 Signifikan F tabel 2.746 Sumber: Data primer, diolah (2014)
Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  persamaan  regresi  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
Y = α +b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ε
Y = 1.280 + 0.168 X 1 + 0.536 X 2 + 0.279 X 3 + ε

## a.  Uji t
Tabel  diatas  menunjukan  nilai  konstanta  atau intercept sebesar  1.280  mengartikan  bahwa  jika  tidak  ada  kenaikan  nilai dari  variabel  inventarisasi  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset maka  besarnya  adalah  nilai  variabel  optimalisasi  aset  adalah sebesar 1.280.
b 1 X 1 =  0.168  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  setiap variabel  inventarisasi  aset  meningkat  atau  semakin  baik  maka variabel  optimalisasi  aset  akan  meningkat  sebesar  nilai  koefisien regresi  b 1 X 1 atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel optimalisasi  aset  dibutuhkan  nilai  variabel  inventarisasi  aset sebesar  0.168  dengan  asumsi  besarnya  nilai  legal  audit  dan penilaian aset adalah tetap.
b 2 X 2 =  0.536  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  setiap variabel  legal  audit  meningkat  atau  semakin  baik  maka  variabel optimalisasi  aset  akan  meningkat  sebesar  nilai  koefisien  regresi b 2 X 2 atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel optimalisasi  aset  dibutuhkan  nilai  variabel  legal  audit sebesar 0.536  dengan  asumsi  besarnya  nilai  inventarisasi  aset  dan penilaian aset adalah tetap.
b 3 X 3 =  0.279  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  setiap variabel  penilaian  aset  meningkat  atau  semakin  baik  maka variabel  optimalisasi  aset  akan  meningkat  sebesar  nilai  koefisien regresi  b 3 X 3 atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel optimalisasi  aset  dibutuhkan  nilai  variabel  penilaian  aset sebesar 0.279  dengan  asumsi  besarnya  nilai  inventarisasi  aset  dan  legal audit adalah tetap.
Data  diatas  juga  menunjukan  bahwa  model  konseptual penelitian  yang  dibangun  adalah  layak  karena  terbukti  bahwa optimasasi  aset  dapat  dijelaskan  oleh  inventarisasi  aset,  legal audit  dan  penilaian  aset  dengan  nilai  determinasi  atau  tingkat
kelayakan  yang  relatif  baik  yakni  sebesar  0.891  atau  sebesar 89.1% sementara 10.9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam model konseptual penelitian ini.
b.  Uji F
Untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  secara simultan,  digunakan  uji  F.  untuk  pengambilan  keputusan  akan dilihat  tingkat  signifikansinya,  jika  <  0.05,  maka  ada  pengaruh secara simultan dari variabel independen (inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset) terhadap variabel dependen (optimalisasi aset) di Kabupaten Boven Digoel.

## 4.  Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  inventarisasi  aset berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini  ditunjukan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.016  (probabilitas  < 0.05). Nilai  t hitung sebesar 2.470 sedangkan t tabel 1.667 sehingga t hitung >  t tabel (2.470 >  1.667)  dengan  nilai  koefisien regresi  adalah  sebesar 0.168.  Hasil  pengujian  ini  menunjukan  bahwa  hipotesis  pertama diterima.
Hasil Kajian ini mendukung kajian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010),  Ilham  (2013)  dan  Wahyuni  2012  yang  telah  membuktikan bahwa  inventarisasi  aset  berpengaruh  positif  terhadap  optimalisasi pemanfaatan  dan  penggunaan  aset.  Berdasarkan  hasil  analisis menunjukan  bahwa  legal  audit  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  optimalisasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset di  Kabupaten  Boven  Digoel.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0.000  (probabilitas  <  0.05).  Nilai  t hitung sebesar 5.429  sedangkan  t tabel 1.667  sehingga  t hitung >  t tabel (5.429  >  1.667)
dengan nilai koefisien  regresi adalah sebesar 0.536. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis kedua diterima.
Hasil  kajian  ini  mendukung  kajian  yang  dilakukan  oleh  Ilham (2013)  Wahyuni,  (2012)  dan  Setiawan  (2013)  yang  telah membuktikan  bahwa  ilegal  audit  terbukti  secara  signifikan  terhadap optimalisasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset.  Berdasarkan  hasil analisis menunjukan bahwa penilaian aset berpengaruh secara positif dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  penggunaan  dan  pemanfaatan aset  di  Kabupaten  Boven  Digoel.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0.013  (probabilitas  <  0.05).  Nilai  t hitung sebesar 2.565  sedangkan  t tabel 1.667  sehingga  t hitung >  t tabel (2.565  >  1.667) dengan nilai koefisien  regresi adalah sebesar 0.279. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis ketiga diterima.
Hasil  kajian  ini  mendukung  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa penilaian  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  secara  simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini ditunjukan dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.000  (probabilitas  <  0.05).  Nilai F hitung sebesar 186.121 sedangkan F tabel 2.746 sehingga F hitung > F tabel
(186.121  >  2.746).  Hasil  pengujian  ini  menunjukan  bahwa  hipotesis keempat  diterima.
Pengujian  secara  statistik  membuktikan  bahwa  inventarisasi aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada pemerintah Kabupaten Boven Digoel baik secara parsial maupun secara simultan.    Hasil  pengujian  ini  secara  statistik  membuktikan  bahwa seluruh  hipotesis  penelitian  yang  diajukan  dapat diterima.  Hal  ini dapat
dilihat  dari  nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  yang  membuktikan bahwa  jika  inventarisasi  aset,  legal audit  dan penilaian  aset  meningkat atau  semakin  baik  maka  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan aset  tetap  pada  pemerintah  Kabupaten  Boven  Digoel  juga  semakin meningkat.  Dengan  demikian  maka  dapat  dijustifikasi  bahwa  dorongan peningkatan  inventarisasi  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  akan meningkatkan  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap pada  pemerintah  Kabupaten  Boven  Digoel.  Untuk  lebih  jelas, pembahasan  hasil  kajian  ini  akan  diulas  per  masing-masing  variabel berikut ini.

## 1.  Pengaruh  Hubungan  Inventarisasi  Aset  Terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Variabel  inventarisasi  aset  dalam  kajian  ini  diukur  melalui  2 indikator yakni  inventarisasi fisik dan  inventarisasi yuridis/legal. Hasil analisis  menunjukan  bahwa  aspek  inventarisasi  fisik  akan  semakin baik  jika  mencakup  beberapa  item  antara  lain;  bentuk,  luas,  lokasi, volume/jumlah  dan  jenis.  Disamping  itu,  hasil  analisis  juga menunjukan bahwa inventarisasi legal/yuridis juga akan semakin baik jika  mencakup  aspek;  penguasaan,  batas  akhir  masa  penguasaan dan yang tidak kalah penting juga adalah masalah legal/yuridis yang melekat pada aset tetap tersebut.
Hasil  ini  secara  tidak  langsung  membuktikan  bahwa inventarisasi  aset  adalah  haruslah  dilakukan  secara  periodik  karena aset  merupakan  sumberdaya  yang penting bagi  pemerintah  daerah. Inventarisasi perlu  dilaksanakan  agar  pemerintah  daerah  khususnya di Kabupaten Boven Digoel dapat mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai  maupun  yang  masih  berupa  potensi  yang  belum  dikuasai atau  dimanfaatkan  seperti  yang  diungkapkan  Mardiasmo,  (2004).
Hasil  kajian  ini  juga  selaras  dengan  kajian  empiris  oleh;  Endang Widayanti,  (2010),  Ary  Wahyuni,  (2012),  Fadli  Ilham,  (2013)  dan Rinanda Aziza Septiana, (2013).

## 2.  Pengaruh  Hubungan  Legal  Audit  Terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Variabel  lainnya  adalah  legal  audit  yang  diukur  melalui  2 indikator  yakni;  lingkup  manajemen  aset  dan  masalah  yang  terkait dengan  legal  aset  pemerintah  Kabupaten  Boven  Digoel.  Hasil analisis  variabel  ini  menunjukan  beberapa  beberapa  temuan  baru yakni;  ternyata  ada  status  kepemilikan  aset  khususnya  tanah  dan bangunan  yang  relative  masih  lemah  (ada  masalah  legal  terkait dengan  penguasaan  tanah  dan  bangunan  tersebut)  dan  berikutnya adalah pengawasan terhadap proses pemindahan kepemilikan tanah yang  juga  masih  relative  lemah.  Temuan  mengindikasikan  bahwa pelaksanaan  legal  audit  yang  mencakup  inventarisasi  status penguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaann  atau pengalihan  aset  serta  masalah  yang  melekat  pada  aset  tersebut menjadi  hal  penting  yang  tidak  boleh  diabaikan  oleh  pemerintah Kabupaten  Boven  Digoel.  Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  kajian empiris  oleh;  Endang Widayanti,  (2010),  Ary Wahyuni,  (2012),  Fadli Ilham,  (2013),  Jamaludin,  (2013)  dan  Rinanda  Aziza  Septiana, (2013).

## 3.  Pengaruh  Hubungan  Penilaian  Aset  Terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Variabel  terakhir  dalam  penelitian  ini  adalah  penilaian  aset (tanah  dan  bangunan)  yang  diukur  melalui  indicator  kegiatan penilalain aset. Temuan  melalui variabel ini  antara  lain; (1)  penilaian tanah  dan  bangunan  relatif  tidak  mencerminkan  nilai  yang sebenarnya karena kegiatan inventarisasi dan legal audit yang belum
optimal  dilaksanakan. (2) keakuratan penilaian  aset akan berpengaruh terhadap nilai aset khususnya menyangkut nilai jual.
Penjelasan  logis  menyangkut  penilaian  aset  ini  akan  mudah dipamahi  jika  kita  melihat  proses  penyusunan  neraca  pemerintah. Dalam  rangka  menyusun  neraca  pemerintah  perlu  diketahui  berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya  maka  barang  milik  negara  secara  periodik  harus  dilakukan penilaian  baik  oleh  pengelola  barang  dengan  melibatkan  penilai independent  sehingga  dapat  diketahui  nilai  barang  milik  negara secara  tepat.  Untuk  penilaian  berupa  tanah  dan  bangunan menggunakan  patokan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP).  Menurut Siregar  (2004)  penilaian  aset  merupakan  suatu  proses  kerja  untuk melakukan  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai.  Untuk  itu  pemerintah daerah dapat  melakukan outsourcing  kepada  konsultan  penilai  yang profesional  dan  independent.  Hasil  dari  nilai  tersebut  akan dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun  informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. Hasil ini selaras dengan hasil kajian empiris oleh; Agustina Ester Antoh, (2012), Ary Wahyuni, (2012), dan Jamaludin, (2013).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  dalam  bentuk  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama pemanfaatan,  bangun  guna  serah  dan  bangun  serah  guna  dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sehubungan  dengan  pemanfaatan  aset  daerah  khususnya berupa  benda  tidak  bergerak  yang  berbentuk  tanah  atau bangunan/gedung,  terutama  yang  belum  didayagunakan  secara optimal  sehingga  dapat  memberikan  value  added,  value  in  use  dan mampu  menaikkan  nilai  ekonomi  aset  bersangkutan,  maka  dapat dilaksanakan  melalui  penggunausahaan  yaitu  pendayagunaan  aset daerah  (tanah  dan  atau  bangunan)  oleh  pihak  ketiga  (perusahaan swasta)  dalam  bentuk  BOT  (Build-Operate-Transfer),  BTO  (Build- Transfer-Operate),  BT  (Build-Transfer),  KSO  (Kerja  Sama  Operasi) dan bentuk lainnya (Siregar, 2004).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil peelitian maka kesimpulan penelitian yang dapat disampaikan antara lain;
a.  Inventarisasi  aset  terbukti  berpengaruh  secara  positif  terhadap
optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada Kebupaten Boven Digoel.  Hal ini berarti bahwa jika inventarisasi aset  meningkat  atau  semakin  baik  maka  tingkat  optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel  juga  akan  semakin  baik  atau  bahwa  dorongan peningkatan  nilai  inventarisasi  aset  akan  meningkatkan  pula tingkat  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap pada Kebupaten Boven Digoel
b.  Legal  audit  terbukti  berpengaruh  secara  positif  terhadap optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada Kebupaten  Boven  Digoel.    Hal  ini  berarti  bahwa  jika  legal  audit meningkat  atau  semakin  baik  maka  tingkat  optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel  juga  akan  semakin  baik  atau  bahwa  dorongan peningkatan  nilai  legal  audit  akan  meningkatkan  pula  tingkat
optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada Kebupaten Boven Digoel
c.  Penilaian  aset  terbukti  berpengaruh  secara  positif  terhadap optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada Kebupaten  Boven  Digoel.    Hal  ini  berarti  bahwa  jika  penilaian aset  meningkat  atau  semakin  baik  maka  tingkat  optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel  juga  akan  semakin  baik  atau  bahwa  dorongan peningkatan nilai  penilaian aset akan meningkatkan pula tingkat optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  tetap  pada Kebupaten Boven Digoel

## 2.  Saran
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah;
a.  Perlu  adanya  perhatian  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah
Kabupaten  Boven  Digoel  menyangkut  inventarisasi  aset  yang mencakup;  inventarisasi    fisik  maupun  inventarisasi  legal/yuridis kerena  dengan  pelaksanaannya  maka  agar  pemerintah  daerah khususnya di Kabupaten Boven Digoel dapat mengetahui secara pasti  mengenai  jumlah  dan  nilai  kekayaan  daerah  yang dimilikinya,  baik  yang  saat  ini  dikuasai  maupun  yang  masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.
b.  Perlunya  adanya  perhatian  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah
Kabupaten  Boven  Digoel  menyangkut  pelaksanaan  legal  audit yang mencakup inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaann atau pengalihan aset serta masalah yang melekat pada aset tersebut.
c.  Perlunya  adanya  perhatian  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel menyangkut pelaksanaan penilaian aset karena  untuk  diketahui  nilai  aset  tanah  dan  bangunan  maka
barang milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel secara periodik harus  dilakukan  penilaian  baik  oleh  pengelola  barang  dengan melibatkan  penilai  independent  sehingga  dapat  diketahui  nilai barang  milik  negara  secara  tepat.  Untuk  penilaian  berupa  tanah dan  bangunan  menggunakan  patokan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak (NJOP).
d.  Pemerintah perlu  melaksanakan pelatihan-pelatihan setiap  tahun atau  per  semester  terkait  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Boven Digoel.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusty  Ferdinand,  2006. Metode  Penelitian  Manajemen:  Pedoman Penelitian  Untuk  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Dan  Disertasi  Ilmu Manajemen ,  Edisi  Kedua,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
Antoh E. Agustina, 2012. Manajemen Aset Dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai), Tesis UGM.
Fadli  Ilham, 2013. Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset,  Penilaian  Aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset, Optimalisasi Aset  Tetap (Tanah dan Bangunan ), Tesis UGM.
Jamaludin,  2013. Optimalisasi  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Aset Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Studi  Pada  Pemda  Provinssi
NTB , Tesis, UGM.
Jogiyanto,  2008. Metodologi  Penelitian  Bisnis :  Salah  Kaprah  dan Pengalaman – Pengalaman, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2004. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Good Governence  Democratization,  Local  Government  Financial
Management, Public Polic, Reinventing Government,
Accountability  Probity,  Vaalue  for    Money,  Participatory Development, Serial Otonomi Daerah , Andi, Yogyakarta.
Priyatno  D,  2012. Belajar  Cepat  Olah  Data  Statistik  Dengan  SPSS , Andi, Yogyakarta.
Rinanda A, Septiana, 2013, Determinan Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis, UGM.
Sekaran  U,  2006. Research  Methods  For  Bussiness  –  Metodologi Penelitian  Untuk Bisnis  (Penerjemah  Kwan  Men Yon) , Buku  I,
Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
Siregar  Doli,  D.  2004. Management  Asset  Strategi  Penataan  Konsep Pembangunan  Berkelanjutan  Secara  Nasional  dalam  Konteks Kepala  Daerah  Sebagai  CEO’s  Pada  Era  Globalisasi  dan
Otonomi Daerah , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sunyoto  D,  2012. Analisis  Validitas  dan  Asumsi  Klasik ,  Gava  Media, Yogyakarta.
Wahyuni  Ary.  2012. Pengaruh  Manajemen Aset Terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan  Aset  Tetap  pemerintah  Kabupaten  Sumbawa
Barat , Tesis UGM.
Wardhana  I,  Henry,  2005. Mengelola  Aset  Kota  Jakarta ,  Jurnal  Kajian Pengembangan Perkotaan, Vol. 1, No, 1, 7-10.
Widayanti  Endang,  2010. Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sragen ,  Tesis,  Fakultas  Ekonomi  Program  Studi Magister Akuntansi UGM.
http://asetdaerah,wordpress.com diakses  hari  kamis,  9  januari  2014, Pengelolaan aset daerah Sekretariat daerah Prov.Kaltim.