## Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim
M Fajar Anugerah 1 , Mhd Rafi Yahya 2
Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Riau
fajar.anugerah@univrab.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi bencana  banjir  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  iklim  melalui  Program  Kampung  Iklim (Proklim) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  mengenai  fenomena  yang  akan  diteliti.  Teknik  triangulasi  data dilakukan untuk mendapatkan analisa yang tepat serta memberikan gambaran secara implisit mengenai rancangan kebijakan yang akan dilakukan, melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang fokus terhadap  masalah  perubahan  iklim.  Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  tool  bagi  kebijakan pemerintah terkait mengenai anitipasi bencana yang bersumber dari perubahan iklim di Kota Pekanbaru.  Hasil  Penelitian  menunjukan  kebijakan  mitigasi  penanganan  banjir  melalui program kampung  iklim  menghasilkan 3 kebijakan  yakni Surat Edaran Walikota Pekanbaru nomor  660/DLHK/TL/170.d/2021  tentang  Pelaksanaan  Proklim  di  Pekanbaru,  Instruksi Walikota  Nomor  67  tahun  2020  tentang  Pembinaan,  Pendampingan  dan  Penguatan  Lokasi Proklim di Pekanbaru serta SK Kepala Dinas LHK Nomor 34 tahun 2021 tentang penunjukan 15 Kelurahan Tobeng Godang sebagai usulan Proklim Kota Pekanbaru.
Kata Kunci: Kebijakan Mitigasi, Proklim, Kota Pekanbaru

## ABSTRACT
This  study  describes  the  policies  pursued  by  the  government  in  anticipating  flood  disasters caused by climate change through the Climate Village Program (Proklim) in Pekanbaru City. This study uses qualitative methods in order to gain a deep understanding of the phenomenon to  be  studied.  The  data  triangulation  technique  is  carried  out  to  get  the  right  analysis  and provide  an  implicit  description  of  the  policy  design  that  will  be  carried  out,  through  data collection techniques through observation, documentation and in-depth interviews with several sources who focus on climate change issues. This research is expected to be a tool for related government  policies  regarding  disaster  anticipation  originating  from  climate  change  in Pekanbaru  City.  The  results  showed  that  the  flood  mitigation  mitigation  policy  through  the climate  village  program  resulted  in  3  policies,  namely  the  Pekanbaru  Mayor's  Circular Number 660/DLHK/TL/170.d/2021 concerning the Implementation of Proklim in Pekanbaru, Mayor's  Instruction  Number  67  of  2020  concerning  Guidance,  Assistance  and  Location Strengthening. Proklim in Pekanbaru as well as the Decree of the Head of the LHK Service Number 34 of 2021 regarding the appointment of 15 Tobeng Godang Villages as a proposal for the Pekanbaru City Proklim
Keywords: Mitigation Policy, Proklim, Pekanbaru City

## .

## PENDAHULUAN
Inisiatif mewujudkan Kota layak huni (liveable city) memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  pertumbuhan  kota  yang  begitu  cepat  dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti; kemacetan, banjir, permukiman  kumuh,  kesenjangan  sosial  dan  berkurangnya  luasan  ruang  terbuka  hijau. Beberapa  tahun  terakhir,  permasalahan  perkotaan  semakin  berat  karena  hadirnya  fenomena perubahan iklim, yang menuntut pemikiran secara lebih seksama dan mengembangkan gagasan cerdas yang dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif sekaligus realistis sebagai solusi perubahan iklim (Fajar & Sujianto, 2016).
Kota Pekanbaru terus berbenah untuk mewujudkan kota layak huni itu sendiri dengan berbagai  problem  yang  sedang  dihadapi  Kota  Pekanbaru  pada  saat  ini  salah  satunya  yakni masalah banjir. Banjir di Kota Pekanbaru bukan pertama kali terjadi sejak berbagai fenomena iklim yang melanda indonesia pada umumnya dan pekanbaru khususnya. Permasalahan yang menyebabkan bencana banjir lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan  dari  timbulan  sampah,  dengan  begitu  Kota  Pekanbaru  menjadi  kota  yang  rentan terhadap  perubahan  iklim  itu  sendiri  sehingga  menyebabkan  rentan  terhadap  bencana  banjir pada  saat  musim  hujan  melanda  kota  pekanbaru.  Timbulan  rata-rata  sampah  masyarakat perkotaan  menurut  pedoman  penyusunan  sanitasi  lingkungan  kementerian  pekerjaan  umum 2,5m3/hari. Timbulan sampah perkecamatan di kota pekanbaru 3 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Daftar Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota pekanbaru
No Kecamatan Timbulan Sampah 1 Tampan 285 305 326 2 Payung Sekaki 166 170 174 3 Bukit Raya 208 216 225 4 Marpoyan Damai 309 322 336 5 Tenayan Raya 236 244 253 6 Lima Puluh 95 97 98 7 Sail 50 51 52 8 Pekanbaru Kota 67 68 69 9 Sukajadi 130 133 137 10  Senapelan 87 89 91 11  Rumbai 119 123 127 12  Rumbai Pesisr 157 162 168
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru
Masalah banjir di kota Pekanbaru sudah menjadi pemikiran serius bagi pejabat dan para ahli tata ruang Kota akhir-akhir ini. Sebab, hampir setiap bulan-bulan tertentu banjir ini rutin
menyapa warga Kota Pekanbaru. Utamanya bila curah hujan  melebihi daya tampung permukaan tanah Kota yang sebagian sudah ditutupi semen dan pavin block. Meskipun begitu, sebenarnya tidak masuk akal Kota Pekanbaru ini bisa kebanjiran (Santoso & Sujianto, 2014). Karena posisinya terletak jauh diatas permukaan sungai siak yaitu kurang lebih 4 atau 5meter  diatas  permukaan  sungai  siak,  kecuali  wilayah  di  utara  Kota  di  sekitar  kecamatan rumbai pesisir.
Gambar 1.  Banjir disalah satu jalan protokol Kota Pekanbaru

## Sumber: Nasional.tempo.co
Tidak hanya permasalahan kesadaran menjaga lingkungan dan timbulan sampah, lebih dari itu permasalahan  kerusakan  pengendalian  pencemaran  air  sungau  juga  menjadi  perhatian  serius  dalam penanganan  masalah  banjir  di  Pekanbaru.  Pencemaran  anak-anak  Sungai  Siak  di  Kota  Pekanbaru dikategorikan  tercemar  ringan  sampai  tercemar  berat.  Pencemaran  tersebut  dipengaruhi  oleh  limbah cair  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  domestik  perkotaan  dan  juga  disebabkan  proses  alamiah  perairan. Berikut adalah gambaran kualitas pencemaran air sungai di Kota Pekanbaru.
Tabel 2. Data pencemaran air sungai di Kota Pekanbaru
No Lokasi Nilai Status Perairan 1 Sungai Sail I 13,25  Tercemar berat 2 Sungai Sail II 15,83  Tercemar berat 3 Sungai Sail III 9,41 Tercemar sedang 4 Sungai Limau 18,82  Tercemar berat 5 Sungai Sago 31,56  Tercemar berat 6 Sungai Umban 4,62 Tercemar ringan 7 Sungai Air Hitam 8,13 Tercemar sedang 8 Sungai Tenayan 6,45 Tercemar sedang 9 Sungai Senapelan 29,41  Tercemar berat 10  Sungai Pengambang  3,65 Tercemar ringan 11  Sungai Sibam 8,14 Tercemar sedang
Sumber: Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru
Kota  Pekanbaru  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Hidup  menyadari  bahwa harus  banyak  inoivasi  dalam  upaya  mitigasi  pencegahan  bencana  banjir  di  Kota  Pekanbaru.  Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) amat penting dan membutuhkan perhatian khusus
terutama  dalam  pelaksanaannya.  Program  kampung  iklim  (Proklim)  yang  akan  diwujudkan merupakan  program  berlingkup  nasional  yang  dikembangkan  pemerintah  melalui  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini diupayakan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh  pihak  dalam  melaksanakan  aksi  lokal  untuk  meningkatkan  ketahanan  terhadap  dampak perubahan  iklim.  Pemerintah  melalui  Program  Kampung  Iklim  (Proklim)  memberikan  penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016  tentang  program  kampung  iklim.  Adapun  tujuan umum  dilakukannya  program  kampung  iklim  ini  adalah  menjembatani  kebutuhan  masyarakat  dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,  meningkatkan  kerjasama  seluruh  pihak  di  tingkat  nasional  dan  daerah  dalam  memperkuat kapasitas  masyarakat  untuk  melaksanakan  upaya  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim  dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim. (Maula, 2020).
Penanggulangan banjir tentu saja membutuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi  terhadap  perubahan  iklim.  Hanya  masyarakat  itu  sendiri  yang  mampu  mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui urutan prioritasnya. Hanya mereka yang paling mampu dalam menjabarkan masalah-masalah yang ada serta melakukan tindakan responsif berdasarkan sumber daya dan kapasitas lokal yang tersedia, sehingga penanggulangan banjir dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif. Dalam permasakahan ini membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir. Kesuksesan dalam upaya mitigasi ketika banjir sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. Ketika banjir melanda semua  kegiatan  akan  dilakukan  dalam  situasi  gawat  darurat  di  bawah  kondisi  yang  tidak diharapkan,  sehingga  perencanaan,  koordinasi  dan  pelatihan  dengan  baik  sangat  dibutuhkan supaya penanganan dan evakuasi ketika banjir berlangsung dengan baik.
Berangkat  dari  latarbelakang,  tujuan  peneliti  ingin  meneliti  Kebijakan  Mitigasi Penanganan  Banjir  di  Kota  Pekanbaru  melalui  Program  Kampung  Iklim  sehingga  dapat menemunkan temuan baru terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pekanbaru.
Beragam penelitian dilakukan peneliti lain terkait kebijakan mitigasi penanggulangan bencana. Penelitian mengenai mitigasi tersebut diantaranya penelitian milik  (Isnainiati et al., 2014)  yang  mengungkapkan  mitigasi  bencana  struktural  dan  non  struktural  erupsi  Gunung Merapi  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  mitigasi  struktural maupun  non  struktural  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  sama.  Faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  mitigasi  bencana  Erupsi  Gunung  Merapi  adalah  koordinasi,  partisipasi masyarakat,  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  swasta/NGO,  inisiasi  masyarakat,  dan informasi.  Demikian  juga  dengan  penelitian  sejenis  lainnya  yang  diterbitkan  (Subarudi  & Samsoedin,  2012)  dalam  Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan  (JAKK)  Kementerian Lingkungan  Hidup  yang  menganalisis  Kajian  Kebijakan  Hutan  Kota  Di  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  (DKI).  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pembangunan  hutan  kota merupakan suatu keniscayaan bagi pemda DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap  bencana  banjir  dan  sekaligus  memperindah  dan  menjaga  keasrian  lingkungan perkotaan.
Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Dewi  &  Istiadi,  2016)  dengan  kajian Mitigasi  Bencana  Pada  Masyarakat  Tradisional  Dalam  Menghadapi  Perubahan  Iklim  Di Kampung  Naga  Kecamatan  Salawu  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  di  terbitkan  Pusat Lingkungan  Hidup  Universitas  Gadjah  Mada,  dimana  hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa kemampuan  mitigasi  bencana  masyarakat  Kampung  Naga  terhadap  perubahan  iklim dipengaruhi kearifan tradisional tercermin dari konservasi hutan, bangunan, infrastruktur dan pola  ruang  kampung  yang  dapat  mengurangi  ancaman  bencana  tanah  longsor  dan  banjir. Kemudian kajian Model Kebijakan Responsif Pemulihan Bencana Letusan Gunung Sinabung
oleh  (Oktorie,  2018)  dengan  hasil  risetnya  yang  mengungkapkan  bahwa  Prioritas kebijakan  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  sehubungan dengan  tanggap  darurat  dan  pemulihan  bencana  letusan  Sinabung,  yaitu;  1)  merehabilitasi sistem perekonomian dan mengembangkan sistem ekonomi kreatif untuk masyarakat korban letusan  Gunung  Sinabung,  2)  mendesain  program  pemulihan  psikologis  anak-anak  korban bencana  letusan  Gunung  Sinabung,  3)  melakukan  percepatan  relokasi  pada  permukiman masyarakat yang berada pada zona-zona berbahaya letusan Gunung Sinabung, 4) konservasi sumber  daya  air  kawasan  Gunung  Sinabung,  dan  5)  membangun  sosial  kapital  masyarakat tanggap bencana kawasan Gunung Sinabung berbasis adat, agama, dan ilmu pengetahuan.
Diantara beragamnya penelitian kebijakan mengenai mitigasi bencana belum ada yang memfokuskan pada kebijakan mitigasi penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui program kampung  iklim. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana proklim menjadi salah satu program di tengah masyrakat agar masyarakat mampu  beradaptasi  dengan  program  kampung  iklim  untuk  mencegah  bencana  banjir  atau mengurangi banjir disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.

## Pengertian Kebijakan
Kebijakan  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  rencana  program,  aktivitas,  aksi, keputusan,  sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (J. Iskandar, 2012). Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/  aktivitas/  tindakan  dengan  tujuan  tertentu.  Kebijakan  ini  diikuti  dan  dilaksanakan oleh  para  pelaku (stakeholders) dalam  rangkamemecahkan  suatu  permasalahan  tertentu (Haerul et al., n.d.)
Kebijakan  dapat  dinyatakan  sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses,  dan  output.  Input  kebijakan  merupakan  isu  kebijakan  atau  agenda  pemerintah, sedangkan  proses  kebijakan  berwujud  perumusan  formulasi  kebijakan  dan  pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016).
Perlu  ditekankan  bahwa  sifat  kebijakan  publik  perlu  dituangkan  pada peraturanperaturan  perundangan  yang  bersifat  memaksa.  Dalam  pandangan  ini,  dapat diasumsikan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  yang berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat,  yang  dapat  diwujudkan  berupa  peraturan- peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan  harus  dipatuhi  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Sebelum  kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh  badan/  lembaga  yang  berwenang.  Peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk  dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian,  berbagai  dinamika  yang  terjadi  dapat  membawa  konsekuensi  bahwa  kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu,  dipersyaratkan  bersifat  fleksibel,  harus  bisa  diperbaiki,  dan  disesuaikan  dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).
Gambar 2. Esensi Kebijakan Publik

## Sumber: Data analisis Penelitian
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  kebijakan  publik  dapat  didefinsikan  sebagai serangkaian kegiatan  yang  sadar, terarah, dan terukur  yang dilakukan oleh pemerintah  yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan  tertentu.  Sehingga  untuk  efektivitas  kebijakan  publik  diperlukan  kegiatan  sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat,  yang  dapat  diwujudkan  berupa  peraturan- peraturan,  perundang-undangan  dan  sebagainya.  Berbagai  kebijakan  yang  perlu  ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2006):
a.  Dalam  setiap  upaya  mitigasi  bencana  perlu  membangun  persepsi  yang  sama  bagi  semua pihak  baik  jajaran  aparat  pemerintah  maupun  segenap  unsur  masyarakat  yang  ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan  oleh  instansi  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  bidang  tugas  unit  masing- masing.
b.  Pelaksanaan  mitigasi  bencana  dilaksanakan  secara  terpadu  terkoordinir  yang  melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
c.  Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
d.  Penggalangan  kekuatan  melalui  kerjasama  dengan  semua  pihak,  melalui  pemberdayaan masyarakat serta kampanye.
Banjir  merupakan  suatu  masalah  yang  sampai  saat  masih  perlu  adanya  penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas
normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan  yang bobol, pencairan salju  yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Maryono, 2020). Penelitian ini disusun bertujuan untuk memahami  kondisi  bencana  banjir  di  Kota  Pekanbaru  beserta  upaya  penyelesaiannya  dan memahami  kebijakan  dan  upaya  mitigasi  dalam  hal  ini  program  kampung  iklim  dalam mengambil peran bencana banjir di Pekanbaru.

## Kerangka Berfikir
Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitia
Penelitian  ini  memberikan  bentuk  kebijakan  yang  diupayakan  pemerintah  dalam mengantisipasi  bencana  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  iklim  melalui  sebuah  Program Pemerintah.  Analisis  hasil  penelitian  akan  memberika  peta  rekomendasi  kebijakan  baru sebagai langkah cepat untuk mengurai bencana akibat perubahan iklim di Kota Pekanbaru.

## METODELOGI
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pendekatan  ini  dianggap  mampu mengungkap  secara  mendalam  Kebijakan  Mitigasi  Penanganan  Banjir  di  Kota  Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. Hal ini disebabkan, pertama, peneliti kualitatif akan masuk ke  obyek  dan  melakukan  penjelajahan  dengan  pertanyaan  besar  sehingga  masalah  akan ditemukan  dengan  jelas;  kedua,  peneliti  dapat  memahami  makna  dibalik  data  yang  tampak karena gejala sosial dan politik sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang; dan ketiga, untuk memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya (Lexy J. Moleong, 2019). Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi maka kepastian data akan lebih terjamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana peneliti akan menganalisa konstruksi kebijakan mitigasi bencana dalam mengendalikan perubahan iklim melalui program kampung iklim di Kota Pekanbaru.
Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan  ini  terutama  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksnaan  Kebijakan  Mitigasi Bencana  dan  Program  Kampung  Iklim  di  Kota  Pekanbaru.    Teknik  Triangulasi  data  tetap dilakukan untuk melakukan kroscek terhadap data yang disampaikan oleh informan Kemudian juga membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang tujuannya untuk
mendapatkan  kebenaran  informasi  yang  diperoleh  sehingga  lebih  tajam  dan  tidak tendensius. Data tersebut diperoleh melalui beberapa cara wawancara dan dokumentasi.
Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  tidak terstruktur.  Peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan  datanya.  Pedoman  wawancara  yang  digunakan hanya  berupa  garis-garis  besar  permasalahan  yang  akan  ditanyakan.  Hal  ini  untuk mempermudah  peneliti  untuk  menggali  informasi  secara  lebih  mendalam.  Adapun  subjek penelitian  yang  akan  diwawancarai  adalah  Para  aktor  dan  pelaksana  Kebijakan  Mitigasi Bencana  di  Kota  Pekanbaru.  Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  juga  menggunakan dokumentasi.  Dokumentasi  ini  didapat  melalui  data  yang  dikumpulkan  dari  surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasievaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa.  Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi.
Data Penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan menggunakan teknik  pengumpulan  data  yang  bermacam-macam  (triangulasi).  (Huberman  &  Miles,  2002) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah data terkumpul  peneliti  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  data  sebelum  dilakukan  analisa terhadap  data  yang  ada.  Validitas  dilakukan  pada  obyek  penelitian  dengan  daya  yang  dapat dilaporkan oleh peneliti.
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif interpretatif.  (Creswell, 2009)  menerangkan  bahwa  interpretasi  data  dilakukan  dengan  cara  mengartikan, menterjemahkan  dan  membuat  data  tersebut  menjadi  lebih  mudah  untuk  dipahami  melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti. Terdapat setidaknya enam langkah menurut Craswell dalam melakukan Analisa penelitian kualitatif yaitu: pertama, mempersiapkan data yang akan digunakan; kedua, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; ketiga, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan;
keempat,  mengaitkan  seluruh  hasil  pembagian  untuk  kemudian  dideskripsikan;  kelima, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam  pembahasan  sekaligus  untuk  mempertajam  fenomena  sosial  yang  ingin  dikaji  sesuai permasalahannya.  Pemilihan  lokasi  dalam  penelitian  kualitatif  sangat  penting  dan  dilakukan  dengan sistem  purposif  yakni  pemilihan  lokasi  yang  didasarkan  atas  tujuan  tertentu.  Disebabkan  Kota Pekanbaru merupakan pusat Ibu Kota dan tolak ukur bagi daerah lainnya di Provinsi Riau, maka akan difokuskan pada Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim
Pelaksanaan kebijakan sederhananya merupakan implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada kegiatan, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada  suatu  sistem  tertentu.  Pelaksanaan  kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan  terencana  yang dilkukan  secara  sungguh-sungguh  berdasarkan  acuan  norma  tertentu  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  (Afandi  &  Warjio,  2015).  Kebijakan  dalam  implementasinya  tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi
dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan  kebijakan  dan  semakin  mendalam  analisis  yang  digunakan,  semakin  diperlukan teori  dan  modal  yang  mampu  menjelaskan  ketepatan  pelaksanaan  kebijalan  tersebut.  Analisa kebijakan  perlu  dilakukan,  tertutama  berkenaan  dengan  dampak  yang  dihasilkannya.  Kajian pelaksanaan  kebijakan  bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dan  merugikan kepentingan masyarakat.
Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah 999.031 jiwa dan meningkat menjadi 1.011.467 jiwa pada tahun 2014. Peningkatan jumlah penduduk tersebut ditandai dengan banyaknya wilayah yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, sehingga membuat daerah resapan air semakin berkurang. Keberadaan daerah resapan air sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya genangan diatas permukaan tanah yang dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Di wilayah-wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat  ini,  permasalahan  banjir  belum  dapat  terselesaikan  dan  bahkan  cenderung  meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya (Suripin, 2004).
Kota  Pekanbaru  terus  berbenah  dalam  menyikapi  fenomena  banjir  yang  belum terselesaikan  dengan  baik  salah  satunya  adalah  kebijakan  yang  langsung  mengarah  sampai ketingkat masyarakat. Kebijakan terkait penanggulangan bencana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah.  Kompleksitas  dari  permasalahan  bencana  tersebut  memerlukan  suatu penataan  atau  perencanaan  yang  matang  dalam  penanggulangannya,  sehingga  dapat dilaksankan  secarah  terarah  dan  terpadu.  Da-lam  rangka  membangun  kesatuan  tindak pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka  keberadaan  kelembagaan  BPBD  yang  memiliki  kewenangan  sendiri  menjadi  sesuatu yang  amat  penting.  Keberadaan  BPBD  di  Kota  Pekanbaru  menjadi  penting  sejalan  dengan tuntutan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2OO7  tentang  Penanggulangan  Bencana  dalam Pasal  18  ayat  (1)  yang  berbunyi  pemerintah  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa-l  5 membentuk  BPBD,  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2l  Tahun  2OO8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (19) berbunyi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah.
Adapun  potensi  bencana  yang  sering  terjadi  di  Kota  Pekanbaru,  antara  lain  banjir, kebakaran  lahan  dan  hutan,  tanah  longsor/bergeser,  angin  puting  beliung  dan  asap.  Hal  ini dikarenakan  Kota  Pekanbaru  yang  diapit  oleh  2  (dua)  sungai  besar  yaitu  Sungai  Siak  dan Sungai Kampar dan keberadaan dua sungai ini menjadi keuntungan dan juga dapat menjadi sumber  potensi  bencana  bagi  Kota Pekanbaru. Sungai  yang  meluap  pada  saat  musim  hujan ataupun pas€rng, berpotensi mendatangkan bencana banjir bagi Kota Pekanbaru. Sedangkan daerah di Kota Pekanbaru yang menjadi wilayah rawan bencana adalah Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung  Sekaki,  Kecamatan  Tampan,  Kecamatan  Senapelan  dan  Kecamatan  Bukit  Raya. Kedelapan kecamatan tersebut diatas rawan terhadap bencana banjir, namun untuk beberapa wilayah kecamatan lain juga rawan terhadap bencana longsor/bergeser seperti Kecamatan
Tenayan Raya.
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  Nomor  3  Tahun  2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian  peraturan  terkait  dengan  bencana  tersebut  yang  menjadi  acuan  peneliti  dalam penanggulangan  bencana  banjir  adalah  sebagai  sebuah  upaya  menyeluruh  dan  proaktif dimulai  dari Pra bencana seperti  mitigasi  dan penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh pemamngku kepentingan dengan segala macam peran dan fungsinya masing-masing.  Kebijakan  mitigasi  melalui  program  kampung  iklim  diharapkan  mampu menjadi  dasar  pencegahan  banjir  dari  lapisan  paling  dasar  yakni  perilaku  masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu menerapkan upaya mitigasi setidaknya dari tingkat lokal dan memberikan  efek  makro  kepada  daerah  secara  keseluruhan  dalam  penanganan  banjir  di Pekanbaru.  Kebijakan  mitigasi  penanganan  banjir  di  Kota  Pekanbaru  melalui  program kampung iklim jika menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006  Tentang  Pedoman  Umum  Kebijakan  Mitigasi  Bencana  akan  dijabarkan  melalui penjelasan sebagai berikut:
A. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata  Indonesia  pada  tahun  2016  lebih  tinggi  1,2  derajat  celcius  dibandingkan normalnya yaitu berdasarkan suhu rata-rata Tahun 1981-2000. Hal ini  melampaui rata- rata anomali suhu tahun 2015, yaitu sebesar 1 derajat celcius dibandingkan normalnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti  banjir,  longsor,  kekeringan,  kebakaran  hutan  dan  puting  beliung.  Kejadian bencana hidrometeorologi yang diperparah dengan faktor antropogenik terus meningkat dari  tahun  ke  tahun,  dimana  saat  ini  tercatat  mencapai  98  persen  dari  seluruh  kejadian bencana di Indonesia.
Dengan kondisi tersebut  maka  membangun persepsi  yang sama bagi semua pihak baik pihak  pemamngku  kepentingan  ataupun  masyarakat  menjadi  sangat  penting  dan mendesak  untuk  dilakukan  guna  menghindari  bencana  dan  kerugian  yang  lebih  parah akibat  terjadinya  perubahan  iklim.  Adaptasi  perubahan  iklim  adalah  upaya  yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim  dapat  dimanfaatkan,  dan  konsekuensi  yang  timbul  akibat  perubahan  iklim  dapat diatasi.  Mitigasi  perubahan  iklim  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak  perubahan  iklim.  Upaya  adaptasi  dan  mitigasi  merupakan  paket  utuh pengendalian  perubahan  iklim  yang  harus  dilaksanakan  secara  bersama-sama  untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.
Pertama,  dalam  menyamakan  persepsi  dengan  sesama  unsur  pemerintah  yakni  dengan mengadakan  koordinasi  terkait  kesesuaian  perencanaan  kegiatan  dengan  capaian  hasil kegiatan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh capaian hasil yang  baik.  Perencanaan  merupakan  salah  satu  fungsi  pokok  suksesnya  pelaksanaan kegiatan  yang  baik,  harus  dipikirkan  secara  matang  tindakan-tindakan  yang  dilakukan agar memperkecil resiko kekeliruan, memperkecil resiko kegagalan dan memungkinkan memilih  tindakan  terbaik.  Metode  yang  DLHK  Kota  Pekanbaru  lakukan  antara  lain adalah melakukan sosialisasi dengan kecamatan untuk mengusulkan masing-masing
RT/RW yang melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara
berkesinambungan.  Sesuai  dengan  perencanaan  diatas  maka  pada  tahun  2018  dinas lingkungan  hidup  melakukan  sosialisasi  di  Aula  Kantor  Walikota  Pekanbaru  dimana pesertanya adalah Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
Gambar  4.    Penyamaan  persepsi  mitigasi  proklim  dilingkungan  pemerintah  Kota Pekanbaru
Sumber: DLHK Kota Pekanbaru
Dalam penyamaan persepsi dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Asisten II Pemko Pekanbaru, Dinas LHK Pekanbaru, perwakilan Kecamatan, Dinas LHK  Provinsi  Riau  dan  P3ES  Wilayah  Sumatera  mendapatkan  prespon  baik  oleh perwakilan  RT  dan  RW  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  tersebut  nantinya.  Asisten  II Pemko Pekanbaru mengatakan bahwa dalam penyamaan persepsi harus dilakukan agar dalam pengimplementasi program kampung iklim di tengah masyarakat tidak mengalami benturan baik dari Pemerintah selaku pengambil keputusan dan Masyrakat sebagai tujuan kampung iklim ini diterapkan nantinya.
Kedua, penyamaan persepsi dengan masyarakat khusunya dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  ditegaskan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dengan  cara  meningkatkan  kepedulian  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  meningkatkan  kemandirian, keberdayaan  masyarakat,  dan  kemitraan,  menumbuhkembangkan  kemampuan  dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal  dalam  rangka  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  untuk  menjaga  kelangsungan kehidupan di bumi.
Gambar 5. Membangun Komitmen Pemerintah dan Masyarakat
Sumber: DLHK Kota Pekanbaru
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  menyadari  bahwa  melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi program  kampung  iklim  terhadap  masyarakat  karena  merupakan  tugas  penting  pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu pada sekarang ini. Program Kampung Iklim  adalah  kunci  yang  penting  dari  mewujudkan  masyarakat  yang  mampu  menciptakan upaya adaptasi dan  mitigasi  dalam perubahan iklim. Dengan  melakukan  kerja sama dengan berbagai pihak pembinaan secara intensif pada saat ini Kota Pekanbaru memiliki 3 lokasi yang selalu dilakukan pembinaan dan diikutsertakan dalam pengusulan program kampung iklim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Diharapkan pembinaan serupa dapat terus dilakukan hingga nanti seluruh wilayah RT/RW, Kelurahan bahkan ruang lingkup Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat mengimplementasikan kegiatan ini dan lingkungan dapat terus terjaga hingga generasi penerus yang akan datang.
B. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam upaya antisipasi bencana alam musim hujan, kebijakan  dimaksudkan  agar  terbentuk  persepsi  yang  sama  bagi  semua  stakeholder  terkait. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk pemerintah yang berlaku di pra krisis, saat kejadian dan pasca bencana.  Tahap  pencegahan  dan  mitigasi  bencana  dilakukan  untuk  mengurangi  serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Tahap  pencegahan  dan  mitigasi  bencana  dapat  dilakukan  secara  struktural  maupun  non struktural.  Secara  struktural  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara  kultural  upaya  untuk  mengurangi  kerentanan  terhadap  bencana  adalah  dengan  cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang  tangguh.  Mitigasi  kultural  termasuk  di  dalamnya  adalah  membuat  masyarakat  peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.
Pelaksanaan Proklim  mengedepankan aspek  keberlanjutan upaya adaptasi dan  mitigasi perubahan  iklim  di  tingkat  tapak.  Masyarakat  didorong  untuk  terlibat  dalam  setiap  tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat,  serta  memperkuat  rasa  kepemilikian  terhadap  program/kegiatan  yang  berjalan. Mempertimbangkan  pentingnya  hal  tersebut,  maka  komponen  kelembagaan  dan  dukungan keberlanjutan seperti yang diuraikan dalam gambar 7 dibawah ini mempunyai bobot 40% dari total  penilaian  pada  saat  dilakukan  evaluasi  pengusulan  ProKlim.  Aspek  lain  yang  penting dalam  pelaksanaan  Proklim  adalah  kegiatan  mitigasi  perubahan  iklim.  Mitigasi  merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai  bentuk  upaya  penanggulangan  dampak  perubahan  iklim.  Kegiatan  mitigasi  dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara  berkelompok  dengan  melibatkan  warga  di  lokasi  kampung  iklim.  Perilaku  hemat energi,  transportasi  hijau,  pengelolaan  sampah,  penanaman  pohon  serta  pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang meliatkan masyarakat adalah contoh kegiatan mitigasi yang perlu terus menerus dikampanyekan kepada seluruh pihak.
Gambar 6. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan Proklim

## Sumber: Roadmap Proklim KLHK
Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas pada tingkat tapak yang berkelanjutan sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Proklim. Kelompok  masyarakat  yang  terdapat  pada  lokasi  Proklim  merupakan  ujung  tombak  dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Kelembagaan yang terlibat dalam
pelaksanaan  kegiatan  Proklim  tidak  hanya  kelembagaan  tingkat  tapak,  namun  juga kelembagaan  yang  terdapat  di  tingkat  kabupaten/kota/provinsi  (Dinas  Lingkungan  Hidup) hingga  Pemerintah  (KLHK)  termasuk  unit  pelaksana  teknis  yang  secara  langsung bertanggungjawab  dalam  Proklim.  Hal  lain  yang  menjadi  penilaian  terkait  aspek  dukungan keberlanjutan  misalnya  seperti  tingkat  keswadayaan  masyarakat,  kemampuan  untuk membangun  jejaring  kerja  dengan  pihak  eksternal  yang  dapat  mendukung  keberlanjutan program,  dan  penerapan  nilai-nilai  tradisional  yang  mendukung  upaya  adaptasi/mitigasi perubahan  iklim.  Pelaksanaan  Kebijakan  mitigasi  bencana  banjir  melalui  Proklim  Kota Pekanbaru  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terkoordinir  melalui  kebijakan  Pemerintah melalui  Surat  Edaran  nomor  660/DLHK/TL/170.d/2021  tentang  Pelaksanaan  Proklim  dan Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 67 tahun 2020 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Proklim di Kota Pekanbaru
Gambar 7. Surat Edaran dan Instruksi Walikota Pekanbaru

## Sumber: JDIH Kota Pekanbaru
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menambahkan dalam kasus banjir dan program kampung iklim ini masyarakat harus berperan aktif melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, mengendalikan emisi gas rumah kaca  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  ditingkat  lokal,  jika  di  kampung  iklim tersebut permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah banjir, maka masyarakat diharapkan mampu  mengatasi  permasalahan  tersebut  dengan  membuat  biopori,  embung,  membuat drainase, melakukan pengerukan terhadap drainase yang mengalami pendangkalan. Kegiatan mitigasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim.
C. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
Pengertian  Preventif  adalah  suatu  tindakan  pengendalian  sosial  yang  dilakukan  untuk mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok  untuk  melindungi  diri  mereka  dari  hal  buruk  yang  mungkin  terjadi.  Tindakan Preventif  untuk  menanggulangi  banjir  merupakan  tindakan  pengendalian  yang  dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir sehingga nantinya tidak terdapat dampak yang terjadi akibat banjir. Banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan melakukan antisipasi sedini mungkin melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat  berkontribusi  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  mengendalikan  laju  kenaikan suhu permukaan bumi agar tidak lebih dari 20c, serta langkah-langkah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat meningkatnya suhu permukaan bumi.
Menurut  Kepala  Seksi  Pemantauan  Lingkungan  dan  Perubahan  Iklim  DLHK Pekanbaru  terkait  bencana  banjir  yakni  akar  permasalahan  adalah  kurangnya  tingkat kepedulian  masyarakat  terhadap  lingkungan,  seperti  membuang  sampah  sembarangan/tidak pada  tempatnya  yang  menyebabkan  sampah  terbawa  oleh  air  hujan  dan  menyebabkan terjadinya  penyumbatan  pada  saluran  air  dan  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat melakukan  penghijauan  dilingkungan  tempat  tinggal  mereka,  karena  dengan  adanya  pohon dapat  menahan  terjadinya  erosi  dan  menyimpan  cadangan  air.  DLHK  Kota  Pekanbaru bersinergi  untuk  meminimalisir  kerusakan  dan  korban  jiwa  yaitu  dengan  memaksimalkan kehadiran proklim melalui surat edaran walikota pekanbaru nomor 660/DLHK/TL/170.d/2021 tentang kewajiban 1 kampung iklim disetiap kelurahan.
Gambar 8. Kondisi Banjir di Tobek Godang
Sumber: Riauaktual.com
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa banjir di Kota Pekanbaru harus mendapatkan upaya penanganan  dan pencegahan agar tidak terdapat kerusakan dan  menimbulkan  korban jiwa.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  melalui  Dinas  LHK,  Camat  Binawidya, akademisi,  Ketua RW  02,  RW  03,  RT,  masyarakat,  mahasiswa  dan  pihak  lainnya  di  dalam mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang. Pada tanggal 15 Oktober 2021
Sertifikat  Proklim  Utama  itu  disampaikan  Kementerian  LHK  melalui  surat pemberitahun  UN.116/PPI/API/PPI.0/10/2021  yang  ditandatangani  oleh  Direktur  Jenderal Pengendalian  Perubahan  Iklim  mendapatkan  reward  sebagai  Proklim  Utama  dari  Provinsi Riau dalam penanganan banjir melalui program kampung iklim mampu menjawab tantangan untuk memberikan contoh kepada daerah lain yang ada di Pekanbaru.
Menurut  Lurah  tobek  godang  partisipasi  warga  dalam  menyukseskan  Kampung  Iklim cukup  tinggi.  Penunjukan  wilayah  tobek  godang  sebagai  usulan  proklim  dipertegas  dengan Keputusan Kepala DLHK Kota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2021. Kaitannya dengan upaya preventif  adalah  supaya  kelurahan  tobek  godang  terus  melakukan  pemantauan,  pembinaan, pendampingan dan penguatan lokasi proklim di wilayah kerjanya. Perubahan yang ditemukan setelah kelurahan ini mengimplementasikan Instruksi Walikota dan Keputusan Kepala DLHK tersebut adalah warga sangat pro aktif menanam tanaman seperti buah-buahan, sayuran dan beternak ikan baik di pekarangan rumah maupun memanfaatkan lahan kosong serta membuat upaya mitigasi ketika musim hujan datang seperti memaksimalkan lobang biopori, embung, drainase serta melakukan pengerukan drainase yang mengalami pendangkalan.
Gambar 9. Kegiatan Proklim di Kelurahan Tobek Godang
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tobek Godang
D.   Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.
Kebijakan  Mitigasi  merupakan  suatu  kerangka  konseptual  yang  disusun  untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana meliputi pengenalan dan  adaptasi  terhadap  bahaya  alam  dan  buatan  manusia,  serta  kegiatan  berkelanjutan  untuk mengurangi  atau  menghilangkan  resiko  jangka  panjang,  baik  terhadap  kehidupan  manusia maupun  harta  benda.  Mitigasi  bencana  dilaksanakan  secara  terpadu  terkoordinir  yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dengan masyarakat. Upaya preventif harus diutamakan agar  kerusakan  dan  korban  jiwa  dapat  diminimalkan.  Penggalangan  kekuatan  melalui kerjasama  semua  pihak,  melalui  pemberdayaan  masyarakat  serta  kampanye.  Penggalangan kekuatan melalui kerjasama semua pihak berdasarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67  tahun  2020  dijelaskan  mengenai  pembagian  tugas  dan  wewenang  masing-masing stakeholder:
a. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  mensinergikan  program  dan  kegiatan  yang mendukung  di  lokasi  Proklim  dan  memyiapkan  dukungan  ketersediaan  anggaran  yang mendukung kegiatan di lokasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah terkait.
b. Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  melakukan  pembinaan,  seleksi,  verifikasi, pemanatau dan dukungan terhadap pelaksanaan proklim.
c. Dinas  Pertanian  daan  Ketahanan  Pangan  melakukan  pembinaan,  penyuluhan  dan penguatan  dalam  hal  pertanian  terpadu,  pengelolaan  budidaya  pertanian.  Penguatan dalam  pemanfaatan  limbah/kotoran  ternak  menjadi  pupuk  organik  dan  biogas  dalam kegiatan proklim.
d. Dinas  Kesehatan  melakukan  pembinaan,  pendammpingan  dan  penguatan  terhadap pengendalian  penyakit  yang  ditimbulkan  dalam  proses  adaptasi  perubahan  iklim  serta menggiatkan  penyuluhan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  sesuai  tugas  fungsi  dan kewenangan.
e. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  melakukan  pengembangan  infrastruktur yang disebakan dari perubahan iklim seperti kekeringan, banjir dan genangan air.
f. Dinas Perumaham dan Kawasan Pemukiman  melakukan pendampingan dan penguatan penataan perumahan dan pemukiman yang layak dari segi sanitasi kesehatan lingkungan.
g. Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru melakukan pendataan calon lokasi proklim yang di wilayah  kerjanya  yakni  dengan  skala  paling  rendah  tingkat  Rukun  Warga  dan  paling tinggi  setingkat  kelurahan  yang  diusulkan  melalui  Dinasl  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  Kota  Pekanbaru.  Menindaklanjuti  instruksi  Walikota  dan  melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat.
h. Pimpinan  perusahaan/Dunia  Usaha/Perguruan  Tinggi  melakukan  penguatan  kapasitas masyarakat  dalam  lingkup  adaptasi  mitigasi  perubahan  iklim  melalui  kegiatan Community Development/Coroporate Social Responsibility dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Berbagai  kebijakan  yang  perlu  ditempuh  dalam  mitigasi  bencana  agar  terlaksana  dan menumbuhkan keberhasilan sesuai tujuan mitigasi yaitu dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu  membangun  persepsi  yang  sama  bagi  semua  pihak  dari  jajaran  aparat  pemerintahan maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan dengan bidang  tugas  masing-masing.  Pemberdayaan  secara  substansial  merupakan  proses  memutus atau breakdown dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya  distribusi  daya (power) dari  subyek  ke  obyek.  Hasil  akhir  dari  proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi obyek berubah sebagai subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subyek dengan subyek yang lain (Pranarka & Vidhyandika, 1996).
Dalam  Proklim,  strategi  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  melalui  beberapa  cara, yaitu,  demokratisasi  proses  pembangunan.  Konsep  pemberdayaan  memberikan  peluang sebesar-besarnya  kepada  lapisan  masyarakat  paling  bawah  (RT/RW/Dusun/Desa)  untuk terlibat  dalam  pengalokasian  sumber  daya  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat  serta kampanye  terkait  pentingnya  upaya  mitigasi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan, dalam  Instruksi  Walikota  Pekanbaru  Nomor  67  tahun  2020  kepada  Perguruan  Tinggi  dan Pimpinan  Perusahaan  untuk  dapat  melakukan  pemberdayaan  dalam  bentuk  pembinaan  dan pendampingan melalui kegiatan Community Development/Coroporate Social Responsibility .
Pemberdayaan masyrakat yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Riau yaitu Universitas  Lancang  Kuning,  Civitas  Akademik  Fakultas  Ilmu  Administrasi  melaksanakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  guna  mendukung  kebijakan  program  kampung  iklim (Proklim) di kota Pekanbaru. Salah satu lokasinya berada di RW 13, Kelurahan Umban Sari.
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  tim  bermitra  dengan  Kelompok  tani  Berkah  Hijau Mandiri.  Kelompok  ini  secara  berkala  diperkuat  kelembagaannya,  dan  didorong  menjadi motor penggerak jalannya koordinasi kegiatan mitigasi dan adaptasi Proklim secara kolektif di lingkungan RW 13 Umban Sari. Kelembagaan proklim di tingkat tapak masih mengalami banyak  kendala,  karena  masih  kurangnya  koordinasi  dan  penggerak  kegiatan.  Selain  itu karena  masih  kurangnya  pembinaan  dari  pemerintah  di  tingkat  lebih  tinggi  seperti  tidak adanya  pendampingan  dalam  bentuk  pelatihan  yang  berhubungan  dengan  birokrasi  dan administrasi pemerintahan.
Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada prinsip capacity  building atau  penguatan  kapasitas  birokrasi  lokal  guna  mendorong  peran  aktif pemerintah  lokal  sebagai  fasilitator  serta  otoritas  yang  memiliki  fungsi  pengawasan  dan monitoring.  Di  sisi  lain,  komponen  kegiatan  Proklim  juga  mengedepankan  upaya social capital  building, yaitu  penguatan  modal  sosial  melalui  pelembagaan  nilai-nilai  luhur  yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Strategi inti yang relevan dengan  Proklim  adalah  community  development  atau  pengembangan  komunitas.
Berkembangnya  konsep community  development yang  berbasis  partisipasi  dan  kemandirian (selfreliance) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain  itu,  pengembangan  komunitas  merupakan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang memungkinkan semua subyek pembangunan dapat terlibat dalam setiap proses/kegiatan yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi.
Kembali pada konteks penelitian, salah satu indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam  pelaksanaan  Proklim  agar  adanya kegiatan adapatasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi perubahan iklim  merupakan langkah yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga efek rusak dari  perubahan  iklim  tersebut  bisa  direduksi,  begitupula  sebaliknya  peluang  yang  terjadi karena perubahan iklim dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta konsekueni lainnya yang timbul karna perubahan iklim dapat diatasi. Pada wilayah di RW 13 Kelurahan Umban Sari secara  bertahap  sudah  melaksanakan  berbagai  upaya  dalam  kegiatan  adapatasi  perubahan iklim. Dari hasil observasi, lokasi Proklim tersebut didominasi melaksanakan kegiatan dalam peningkatan ketahan pangan  melakukan penghijauan di lingkungan sekitar melalui program tanaman buah dalam pot (tambulapot). Menurut Tim Pengabdian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kegiatan ini melibatkan masyarakat di kawasan padat penduduk, sebagai bagian dari upaya memenuhi komponen mitigasi perubahan iklim pada peningkatan tutupan vegetasi di tingkat tapak.
Walaupun dalam skala kecil, Proklim dinilai mampu menurunkan termperatur kawasan karena pengaruh  micro-climate. Selain itu Proklim bermanfaat dalam  menjaga ketersediaan air  tanah,  ketahanan  pangan,  keanekaragaman  hayati,  rekreasi  bahkan  meningkatkan kekompakan bagi warga. Hal ini yang dibenarkan oleh masyarkat sekitar Kelurahan Umban Sari,  implementasi  Proklim  di  tingkat  warga  secara  perlahan  mampu  meningkatkan kebersaman  dan  kelembagaan  di  masyarakat. Pada  dasarnya  tim  pengabdian  di  lokasi  telah melakukan  sosialisasi  program  dengan  sangat  baik,  warga  diundang  oleh  tim  pengabidan dengan  menggandeng  pemerintah  setempat  untuk  memberikan  edukasi  terkait  Proklim. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang bersifat bottom-up , pelaksanaan sosialisasi dan  edukasi  tidaklah  cukup,  perlu  pendampingan  dari  pemerintah  secara  serius,  sehingga tujuan dari kemandirian warga bukan dengan cara meninggalkan mereka.
Pada lokasi penelitian, aktivitas mitigasi dilakukan secara sederhana, namun tetap
melibatkan  peran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  level  yang  bervariasi  di  lokasi kampung iklim. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama warga adalah mengenai masalah sampah Ihwal yang penting dari aktivitas ini dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagian dari warga pun ada yang memiliki inisiatif menanam tanaman obat dan tanaman hias untuk  mempercantik  wilayahnya.  Dari  hal  kecil  ini  kemudian  semakin  beresonansi  dan berjalan  lebih  sistematis.  Berkembangnya  konsep  community  development  yang  berbasis partisipasi dan kemandirian dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin  mendalam  analisis  yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijalan tersebut. Metode yang  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Pekanbaru  lakukan  antara  lain adalah  melakukan  sosialisasi  dengan  kecamatan  untuk  mengusulkan  masing-masing RT/RW  yang  melakukan  upaya  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim  secara berkesinambungan. penyamaan persepsi dengan masyarakat khusunya dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.Pemerintah  Kota  Pekanbaru  menyadari  bahwa  melakukan pembinaan  dan  sosialisasi  program  kampung  iklim  terhadap  masyarakat  karena merupakan tugas penting pemerintah dalam  menghadapi perubahan  iklim  yang tidak menentu pada sekarang ini. Program Kampung Iklim adalah kunci  yang penting dari mewujudkan masyarakat yang mampu menciptakan upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan  iklim.  Penanganan  bencana dilaksanakan  secara terpadu dan terkoordinir dengan  melibatkan seluruh potensi  masyarakat termasuk pemerintah  yang  berlaku di pra  krisis,  saat  kejadian  dan  pasca  bencana.  Kelembagaan  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kegiatan  Proklim  tidak  hanya  kelembagaan  tingkat  tapak,  namun  juga kelembagaan  yang  terdapat  di  tingkat  kabupaten/kota/provinsi  hingga  Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam Proklim.
Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana agar terlaksana dan menumbuhkan  keberhasilan  sesuai  tujuan  mitigasi  yaitu  dalam  setiap  upaya  mitigasi bencana  perlu  membangun  persepsi  yang  sama  bagi  semua  pihak  dari  jajaran  aparat pemerintahan  maupun  segenap  unsur  masyarakat  yang  ketentuan  langkahnya  diatur dalam  pedoman  umum,  petunjuk  pelaksanaan  dan  prosedur  tetap  dikeluarkan  oleh instansi  yang  bersangkutan  dengan  bidang  tugas  masing-masing.  Pemberdayaan masyarakat  serta  kampanye  terkait  pentingnya  upaya  mitigasi  merupakan  hal  yang tidak  dapat  dipisahkan,  dalam  Instruksi  Walikota  Pekanbaru  Nomor  67  tahun  2020 kepada  Perguruan  Tinggi  dan  Pimpinan  Perusahaan  untuk  dapat  melakukan pemberdayaan  dalam  bentuk  pembinaan  dan  pendampingan  melalui  kegiatan Community  Development/Coroporate  Social  Responsibility.  Kegiatan  adaptasi perubahan iklim merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  iklim,  termasuk  keragaman  iklim  dan kejadian iklim ekstrim sehingga efek rusak dari perubahan iklim tersebut bisa direduksi,
begitupula sebaliknya peluang yang terjadi karena perubahan iklim dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat,  serta  konsekueni  lainnya  yang  timbul  karna  perubahan  iklim  dapat diatasi.
B. Saran
pengamatan terkait kebijakan mitigasi melalui progam kampung iklim yang dilihat dari Pedoman Umum Kebijakan Mitigasi Bencana:
1. Untuk  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang  membuat  kebijakan  mitigasi bencana  banjir  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  apapun  diharapakan lebih  menitik  beratkan  sasaran  kebijakan  tersebut  kepada  daerah  yang menjadi titik genangan banjir sehingga nantinya memberikan dampak dan efek  yang  sangat  luas  kepada  daerah-daerah  di  Kota  Pekanbaru  untuk memulai program dan kegiatan yang serupa.
2. Pemerintah  Kota  juga  sekiranya  bisa  mengimplementasikan  kebijakan mitigasi bencana dalam bentuk kegiatan dan program yang memang mudah untuk  dilaksanakan  dan  diikuti  oleh  masyarakat. Selanjutnyta  Pemerintah diharapkan  bisa  memberikan  perhatian  atas  apa  yang  dibutuhkan masyarakat  ketika  menjalani  kebijakan  tersebut  dan  memberikan  reward kepada masyarakatnya yang telah berusaha maksimal menerapkan program atau kebijakan mitigas bencana.
3. Untuk sektor swasta seharusnya  lebih  berperan dengan selalu  mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat serta akademisi perguruan tinggi mampu memberikan sumbangsih baik melalui fikiran dan tenaga  dalam  mendukung  setiap  kebijakan  pemerintah  terkait  mitigas bencana banjir di Kota Pekanbaru.
4.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  M.  I.,  &  Warjio,  W.  (2015).  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Asahan  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan  (Studi  Deskriptif  Di  Kelurahan  Bunut  Barat  Kecamatan
Kota  Kisaran  Barat). Jurnal  Administrasi  Publik:  Public Administration Journal , 5 (2), 132–153. Creswell, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research . SAGE publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam  menghadapi  perubahan  iklim  di  kampung  naga  kecamatan salawu  kabupaten  tasikmalaya  (disaster  mitigation  on  traditional community  against  climate  change  in  kampong  naga  subdistrict salawu tasikmalaya). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (1), 129– 135.
Dulkiah, M., Nurmawan, Rohmana, J. A., & Rahman, A. S. (2018). Adaptasi Mahasiswa  Dalam  Penggunaan  Media  on  Line  Sebagai  Dampak Wabah Covid-19 . 1–10.
Fajar, M., & Sujianto, A. (2016). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mewujudkan Green City. Jurnal Kebijakan Publik , 7 (1).
Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 6 (2), 97315. Huberman,  M.,  &  Miles,  M.  B.  (2002). The  qualitative  researcher’s companion . sage.
Isnainiati,  N.,  Mustam,  M.,  &  Subowo,  A.  (2014).  Kajian  mitigasi  bencana erupsi  Gunung  Merapi  di  Kecamatan  Cangkringan  Kabupaten Sleman. Journal of Public Policy and Management Review , 3 (3), 25–
34.
J. Iskandar. (2012). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara . Bandung: P . Lexy  J.  Moleong,  D.  M.  A.  (2019).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya . https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055 Maryono,  A.  (2020). Menangani  banjir,  kekeringan  dan  lingkungan .  UGM PRESS.
Maula,  I.  (2020). Strategi  Komunikasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Yogyakarta dalam Program Kampung Iklim .
Oktorie,  O.  (2018).  Model  kebijakan  responsif  pemulihan  bencana  letusan gunung Sinabung. Jurnal Kapita Selekta Geografi , 1 (1), 15–20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2006). Tahun  2006  Tentang  pedoman umum mitigasi bencana .
Pranarka  &  Vidhyandika,  M.  (1996).  Pemberdayaan”  dalam  Onny  SP  dan AMW Pranarka. Jakarta: CSIS .
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1–12. Santoso,  W.  R.,  &  Sujianto,  S.  (2014). Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru . Riau University.
Subarudi, S., & Samsoedin, I. (2012). Kajian kebijakan hutan kota: studi kasus di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (DKI). Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan , 29199. Suripin. (2004). Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan . Andi. Wahyudi,  A.  (2016).  Implementasi  rencana  strategis  badan  pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan badan usaha milik desa  di  kabupaten  kotawaringin  barat. Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik , 2 (2).