## JURNAL WIDYA BHUMI

## KUALITAS DATA PERTANAHAN MENUJU PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK
Muh Arif Suhattanto 1 , Sarjita 2 , Sukayadi 3 , Dian Aries Mujiburohman 4*
1, 2, 3, 4 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
* corresponding author: esamujiburohman@stpn.ac.id

## ABSTRACT
The quality of land  data is a very important  part to  prepare for the  implementation of  electronic land certificates, so the purpose of this study is to analyze the quality of land data, especially at the Semarang  Regency  Land  Office.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  to  see  the precision of spatial data so that the data can be categorized as valid data. The results showed that the criteria for valid land parcel data were fulfilling the aspects of the correctness of the location, shape,  area  and  numbering  standards,  but  there  were  still  land  parcels  with  valid  status  in  the Computerized  Land  Activities  (KKP)  application  that  did  not  meet  the  criteria  set  out  in  the Technical Guidelines. Thus, it will affect the implementation of electronic land certificates, because between the quality of data and the implementation of electronic land certificates is a unity, good land data will produce quality electronic land certificates that can provide a sense of security and legal certainty and are not easily sued, because the resulting land data from transfer of media as electronic documents.
Keywords : Land Data Quality, Electronic Land Certificate, Spatial Data

## INTISARI
Kualitas  data  pertanahan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  untuk  mempersiapkan pelaksanaan  sertifikat  tanah  elektronik,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  hendak  menganalisis kualitas  data  pertanahan,  khususnya  di  Kantor  Pertanahan  kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  melihat  presisi  data  spasial  sehingga  data  dapat dikategorikan  sebagai  data  yang  valid.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kriteria  data  bidang tanah  yang  valid  yaitu  memenuhi  aspek  kebenaran  letak,  bentuk,  luas  dan  standar  penomoran, namun masih terdapat bidang-bidang tanah yang berstatus valid di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan  (KKP)  belum  sesuai  dengan  kriteria  yang  diatur  dalam  Juknis.  Dengan  demikian  akan berpengaruh  pada  pelaksanaan  sertifikat  tanah  elektronik,  karena  antara  kualitas  data  dan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik merupakan satu kesatuan, data pertanahan yang baik akan menghasilkan  kualitas  sertifikat  tanah  elektronik  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  dan berkepastian  hukum  serta  tidak  mudah  digugat,  karena  data  pertanahan  hasil  dari  alih  media sebagai dokumen elektronik.
Kata kunci : Kualitas Data Pertanahan, Sertifikat Tanah Elektronik, Data Spasial

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kesadaran  akan  kualitas  data  dan informasi  telah  berkembang  pesat,  karena  data  memiliki  peranan  penting  dalam semua  aspek  kehidupan,  sebagai  visualisasi  informasi  dan  ilmu  pengetahuan. Dalam  pandangan  Zins  (2007)  adanya  keterkaitan  antara  data,  informasi,  dan pengetahuan,  data  adalah  bahan  mentah  untuk  informasi,  dan  informasi  adalah bahan mentah untuk pengetahuan.
Berdasarkan data proses pengambilan keputusan dapat di buat, namun data yang  buruk  menyebabkan  ketidakpuasan  masyarakat,  biaya  operasional  semakin tinggi, pengambilan keputusan yang kurang efektif, dan berkurangnya kemampuan
Vol 1, No. 2 Oktober 2021
Received 16 Nov 2021 Accepted 15 Des 2021 Published 20 Des 2021
88 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
untuk  membuat  dan  melaksanakan  strategi  (Redman,  1998).  Memperbaiki  data yang salah bukanlah perkara yang mudah ketika sudah masuk ke dalam database, maka  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kualitas  data  adalah  validitas,  akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran. Seberapa baik kualitas data, jawabannya adalah  bagaimana  data  itu  didapatkan,  di  olah,  dianalisis  dan  disajikan.  Pada umumnya kualitas data untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.
Pada era teknologi  informasi,  data  digunakan  untuk  menyampaikan  produk layanan,  maka  masalah  kualitas  data  dan  akurasinya  merupakan  bagian  penting dalam  sistem  pemerintahan  dalam  mengambil  keputusan.  Misalnya  keputusan untuk menerapkan sertifikat tanah elektronik, asumsinya kualitas data pertanahan yang  dimiliki  mempunyai  kualitas  data  yang  baik.  Kualitas  data  pertanahan  yang baik  dapat  di  ukur  seperti  berapa  jumlah  bidang  tanah  terdaftar,  berkurangnya sengketa tanah, data fisik dan yuridis yang valid dan lengkap, alih media (warkah, buku tanah, surat ukur) yang valid antara data di Kantor Pertanahan dengan data lapangan.
Di  sisi  yang  lain,  kualitas  data  dan  kebenaran/data  valid  berkaitan  dengan sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah  yaitu  sistem  publikasi  negatif bertendensi positif dalam pendaftaran  tanah yang  dianut Indonesia, negara tidak menjamin  kebenaran  data  dalam  sertifikat  tanah  meskipun  perolehan  tanahnya dilakukan  dengan  itikad  baik  (Wulansari  et  al,  2018).  Sertifikat  merupakan  alat bukti yang kuat, namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain  melalui  peradilan,  selama  dapat  dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar (Alfons et al, 2021).
Masalah  kualitas  data  pertanahan  dan  sistem  publikasi  dalam  pendaftaran tanah  merupakan  saling  berkaitan.  Kualitas  data  pertanahan  yang  baik,  namun sistem  publikasinya  masih  sistem  publikasi  negatif  bertendensi  positif,  maka hasilnya  juga  belum  baik.  Dengan  demikian  urutan  yang  dapat  dilakukan  adalah peningkatan  kualitas  data  pertanahan  terlebih  dahulu,  selanjutnya  pendaftaran tanah  elektronik,  kemudian  baru  menerapkan  sistem  publikasi  positif  (Stelsel Positif).
Berbagai penelitian terdahulu telah banyak terkait kualitas data pertanahan diantaranya  adalah  percepatan  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  yang dilakukan di kantor pertanahan (Handono et al, 2020; Mawadah, 2021). Penelitian mengenai  peningkatan  kualitas  data  spasial  (Pinuji,  2016;  Mustofa  at  al,  2018; Artika  &  Utami,  2020).  Kemudian  penelitian  terkait  dengan  sertifikat  tanah elektronik (Silviana, 2021; Ratih, 2021; Yani & Syafiin, 2021; Mujiburohman, 2021). Dari beberapa penelitian di atas, khusus membahas kualitas data pertanahan dan mengenai  sertifikat  elektronik  terkait  urgensi,  pengarsipan  dan  aspek  teknis  dan yuridis  sertifikat  tanah  elektronik.  Perbedaan  pada  penelitian  ini  adalah melengkapi  penelitian  terdahulu  dan  perbedaannya  menggabungkan  keduanya antara  kualitas  data  pertanahan  sebagai  salah  satu  syarat  utama  untuk mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik.

## B. Metode
Penelitian  dilakukan  secara  kualitatif  untuk  menganalisis  kesiapan  kualitas data pertanahan untuk melihat tingkat presisi data spasial sehingga data tersebut dikategorikan  valid,  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  menerapkan  kebijakan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik. Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis  bersumber  dari  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  data  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, yang dilakukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## C. Kondisi Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Dalam  rangka  untuk  mempercepat  pelayanan  kepada  masyarakat  dan memenuhi  tuntutan  akan  pelayanan  digital,  kantor  pertanahan  kabupaten Semarang  menyelenggarakan  6  jenis  pelayanan  elektronik  yang  meliputi pelayanan  pemberian  Hak  Tanggungan  Elektronik,  perbaikan  data,  Roya,  cek elektronik,  pemberian  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  dan pemberian  informasi  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT).  Meskipun  pelayanan  elektronik yang  diberikan masih  terbatas,  namun  pelayanan pertanahan tetap  diberikan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Jumlah  pelayanan  sampai  dengan tanggal 29 Maret 2021 adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Data Pelayanan Elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
No  Kegiatan Jumlah 1 Hak Tanggungan Elektronik 5.856 2 Perbaikan Data 43 3 Roya 264 4 Cek Elektronik 9.805 5 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 545 6 Zona Nilai Tanah 16.513 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2021
Pemberian  pelayanan  tersebut  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan ketersediaan  data  pertanahan  yang  terdapat  di  kantor  pertanahan.  Kuantitas dan  kualitas  data  pertanahan  di  Kabupaten  Semarang  khususnya  terkait dengan ketersediaan data digital sebagai berikut.
1. Kuantitas dan kualitas bidang tanah
Luas  wilayah  kabupaten  Semarang  kurang  lebih  996.518.768  ha  dengan jumlah persil terdaftar di peta pendaftaran sekitar 543.154 buah atau jika ditotal  luas  bidang  yang  terdaftar  menjadi  sekitar  521.478.212  ha.  Dari jumlah  persil  terdaftar  tersebut  terdapat  luas  persil  yang  valid  seluas 395.841.212  ha  atau  sekitar  39.72  %.  Dengan  demikian  masih  banyak bidang tanah yang belum berstatus valid. Valid dalam hal ini mengacu pada kriteria yang tertuang dalam Petunjuk Teknis  Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk  Kota/Kabupaten  Nomor  003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019,  kriteria
90 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
data  bidang  tanah  yang  valid  yaitu  memenuhi  aspek  kebenaran  letak, bentuk,  luas  dan  standar  penomoran.  Namun  demikian  masih  terdapat bidang-bidang  tanah  berstatus  valid  (ditandai  dengan  warna  ungu  pada data spasial KKP) belum sesuai dengan kriteria Juknis tersebut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Contoh Kondisi Bidang Tanah Berstatus Valid Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 2021
Pada  peta  pendaftaran  diatas,  bidang-bidang  tanah  yang  berstatus  “valid” masih  bertumpang  tindih  dengan  bidang-bidang  yang  lain,  hal  tersebut menandakan  status  valid  tidak  menjadi  jaminan  bidang  tanah  tersebut memenuhi  kriteria  valid  yang  seperti  yang  diprasyaratkan.  Kemudian  dari jumlah  bidang  yang  ada  di  data  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP) terdapat 82.925 bidang yang masih berstatus kw 4, 5 dan 6 (  istilah kw 4,5,6 adalah  bidang  tanah  yang  belum  di  petakan,  sedangkan  kw  1,2,3,  sudah terpetakan).  Sementara  jumlah  Buku  Tanah  yang  ada  adalah  491.618  buah dengan jumlah buku tanah valid 463.802 buah atau sekitar 94.34 % .
Sementara  ini  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  baru  terdapat  2 (dua) desa dengan deklarasi desa lengkap dari 208 buah desa yang ada. Desa lengkap  merupakan  program  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN dalam  rangka  memperbaiki  kuantitas  dan  kualitas  data  pertanahan  berbasis desa.  Masih  minimnya  desa  yang  dideklarasikan  sebagai  desa  lengkap menunjukkan  bidang-bidang  tanah  masih  belum  terpetakan  dengan  baik secara  menyeluruh  di  seluruh  wilayah  kerja  Kantor  Pertanahan  kabupaten Semarang.
2. Data Digital Hasil Scanning Data Analog
Ketersediaan  data  digital  merupakan  prasyarat  utama  untuk  pelayanan elektronik. Namun digitalisasi data ternyata bukanlah  menjadi pekerjaan  yang mudah untuk dilakukan, hal tersebut ditunjukkan dengan data pertanahan yang sudah dilakukan digitalisasi di kantor pertanahan Kabupaten Semarang sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Proses Scanning Dokumen Pertanahan Analog
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (2021)
Dokumen  pertanahan  merupakan  dokumen yang  unik,  karena  mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti di pengadilan, sehingga data analog  yang  merupakan  hasil  dari  proses  pendaftaran  tanah  masih diperlukan  jika  suatu  saat  terjadi  sengketa  atas  bidang  tanah  tersebut. Namun  tentu  saja  tidak  mungkin  untuk  menyimpan  selamanya  dokumen analog  yang  jumlahnya  dari  hari  ke  hari  semakin  bertambah.  Untuk  itu diperlukan  digitalisasi  dengan  melakukan  scanning  terhadap  data  analog yang ada.

## 3. Kualitas Gambar Ukur
Gambar Ukur atau DI 107 merupakan dokumen utama yang dihasilkan dari proses  pengukuran  kadastral.  Dengan  Gambar  Ukur  bisa  dilihat  kualitas proses  pengukuran  yang  dilakukan.  Salah  satu  syarat  Gambar  Ukur  adalah terdapat  sketsa  bidang  tanah  disertai  dengan  angka-angka  ukur  secara lengkap  sehingga  bidang  tanah  yang  telah  diukur  tersebut  dapat dikembalikan  batas-batasnya  di  lapangan  jika  diperlukan.  Berikut  akan disajikan contoh-contoh Gambar Ukur yang dihasilkan di Kantor Pertanahan Kabupaten  Semarang  dari  3  macam  jenis  kegiatan  pengukuran,  yaitu kegiatan  pengukuran  sporadis/rutin.  kegiatan  pengukuran  proyek  nasional (prona)  dan  kegiatan  pengukuran  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).
a. Gambar Ukur hasil Pengukuran Rutin
Pengukuran rutin adalah pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah pertama  kali  maupun  pemeliharaan  data  atas  dasar  permohonan pemilik tanah. Pengukuran ini biasanya dilakukan secara sporadis atau bidang  per bidang.  Pada saat  ini  sudah  tersedia  teknologi  GNSS  yang bisa  digunakan  untuk  pengukuran  bidang  dengan  posisi  absolut  dan cepat.  Dari  contoh  data  GU  yang  didapat  pengukuran  rutin  sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi GNSS.
No Dokumen Jumlah Jumlah  Dokumen telah di Scan Persentase Dokumen yang telah di Scan (%) 1 Warkah DI 208  488.349 11.491 2,35 2 Buku Tanah 491.618 159.362 32,42 3 Surat Ukur 571.263 11.594 2,03
92 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
Gambar 2. Gambar Ukur hasil pengukuran rutin
Pengukuran  dengan  menggunakan  GNSS  akan  menghasilkan  posisi dengan akurasi yang baik jika dilakukan dengan prosedur dan metode pengukuran  yang  benar.  Untuk  itu  GU  harus  menggambarkan  secara detail  koordinat  titik  ikat,  metode  pengukuran  GNSS  yang  digunakan serta  jam  dan  tanggal  pengamatan.  Pada  contoh  GU  yang  ada  masih belum terlihat informasi tersebut.
Sistem  KKP  mempunyai  pilihan  untuk  mengupload  data  GU  analog berupa  hasil  scan  GU  sebagai  syarat  hasil  pengukuran  bisa  dicetak sebagai  peta  bidang.  Namun  hal  tersebut  masih  bersifat  “opsional” bukan  merupakan  suatu  kewajiban  sebagaimana  ditunjukkan  dengan data GU hasil pengukuran rutin masih belum diupload pada database KKP.  Terlihat  di  sistem  KKP  pada  tahun  2019,  2020,  2021  terdapat informasi  bahwa  GU  sudah  divalidasi  namun  tidak  terdapat  file  hasil scan GU yang bisa dilihat, artinya belum terdapat upload hasil scan GU analog.

## b. Gambar Ukur hasil Kegiatan Prona
Prona  merupakan  kegiatan  pengukuran  bidang  tanah  secara  massal namun pengukuran dilakukan secara sporadis bidang per bidang tidak secara  sistematis.  Dari  contoh  Gambar  Ukur  yang  didapat,  bidang- bidang  tanah  diukur  satu  persatu  tanpa  terikat  pada  jaring  kerangka dasar  nasional.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  pada  posisi/koordinat  yang digunakan  sebagai  acuan  posisi,  meskipun  terlihat  sudah menggunakan  koordinat  TM3  namun  akurasinya  masih  kurang,  hal tersebut  kemungkinan  karena  pengukuran  posisi  menggunakan  GNSS tidak presisi dan akurat.
Gambar 3. Gambar Ukur Hasil Pengukuran Prona
Permasalahan  akan  terjadi  jika  pengukuran  dilakukan  tanpa pengikatan ke kerangka dasar nasional adalah: 1) Tidak bisa dilakukan pemetaan bidang tanah secara masal menggunakan posisi yang pasti, pasti  dalam  hal  ini  mempunyai  pengertian  posisi  batas  bidang  tanah bisa  dipertanggungjawabkan  akurasinya;  2)  Posisi  bidang  tanah relatif/tidak absolut sehingga menyulitkan dalam proses pengembalian batas berbasis posisi atau menggunakan receiver GNSS.

## c. Gambar Ukur hasil kegiatan PTSL
Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  /  PTSL  merupakan  program pemerintah  untuk  memetakan  bidang-bidang  tanah  dalam  satu  desa secara  lengkap.  Untuk  menuju  kelengkapan  bidang  tanah  dalam  satu desa  maka  diperlukan  pengukuran  dan  pemetaan  secara  sistematis dimana seluruh bidang tanah harus terikat pada satu sistem kerangka koordinat. Jika dilihat dari produk GU hasil PTSL seluruh bidang tanah sudah diukur dengan menggunakan receiver GNSS sehingga koordinat titik-titik batas sudah bisa diketahui.
Gambar 4. Gambar Ukur hasil Pengukuran PTSL
94 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
Data GU hasil pengukuran PTSL pada umumnya sudah terdokumentasi secara digital pada database KKP hal tersebut terlihat pada sistem KKP terdapat  file  GU  digital  (hasil  scan  GU  analog)    yang  bisa  dilihat. Pengukuran  Bidang  PTSL  dilakukan  secara  swakelola  atau  dilakukan oleh  ASN  atau  oleh  pihak  ke  3  dalam  hal  ini  kantor  jasa  Surveyor Berlisensi. Jika dilihat pada data upload dokumen pengukuran GU dari tahun  2019  sampai  dengan  2021  terlihat  sudah  terdapat  data  GU digital yang diupload namun masih belum divalidasi. Dari Data GU hasil PTSL  sudah  terdapat  arsip  digital  GU  meskipun  masih  belum semuanya.  Variasi  tersebut  patut  dicermati  karena  jika  upload  data scan  GU  masih  bersifat  opsional  atau  tidak  wajib  maka  tidak  akan terbangun  database  lengkap  data  spasial  guna  kelancaran  pelayanan digital.

## 4. Kualitas Peta Pendaftaran
Desa  yang  sudah  dideklarasikan  sebagai  desa  lengkap  di  Kabupaten Semarang  adalah  Desa  Lanjan  dan  Desa  Ngadikerso.  Jika  dilihat  di  peta online KKP pada Gambar 5 dan 6 ternyata terdapat beberapa bidang tanah yang masih belum divalidasi.
Gambar 5.  Contoh Kondisi Data Valid di Desa Lanjan Kecamatan Sumowono
Gambar 6.  Contoh Kondisi Data Valid di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono
Kenyataan  bahwa  ada  beberapa  bidang  tidak  dalam  kondisi  valid dimungkinkan  karena  bidang  tanah  tersebut  bukan  merupakan  bidang tanah hasil pengukuran kadastral.

## D. Proses Reposisi dan Validasi Bidang tanah
Berdasarkan  beberapa  kondisi  yang  telah  disampaikan  sebelumnya, Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  berusaha  untuk  menata  bidang- bidang tanah dalam suatu peta pendaftaran lengkap dengan melakukan proses reposisi untuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar serta validasi bidang tanah  berdasarkan  petunjuk  teknis  yang  ada.  Proses  Reposisi  dan  Validasi Bidang  tanah  berbeda  tergantung  dari  ketersediaan  dana  dan  sumber  daya manusia. Berikut akan dijelaskan beberapa mekanisme yang telah dilakukan.
1. Melalui mekanisme pengukuran bidang PTSL
Pada  pengukuran  bidang  PTSL  terdapat  dua  tipe  yaitu:  Pertama,  PTSL dengan  desa  lengkap.  Untuk  PTSL  dengan  desa  lengkap,  kondisi  semua bidang  tanah  yang  telah  diukur  dan  dipetakan  pada  posisi  valid,  hal tersebut  dikarenakan  seluruh  bidang  tanah  di  satu  desa  diukur  semua tanpa  kecuali,  sehingga  kondisi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah bersertifikat  disesuaikan  dengan  data  faktual  di  lapangan,  dalam  hal  ini bentuk  geometri  serta  luas  bidang  tanah  yang  sudah  bersertifikat sebelumnya  mengikuti  kondisi  pengukuran  terbaru.  Pada  kondisi  ini memungkinkan  terjadinya  deklarasi  desa  lengkap  dan  siap  dilaksanakan proses  pemeliharaan  data  secara  elektronik.  Kedua,  PTSL  bukan  desa lengkap.  Untuk  bidang-bidang  tanah  di  lokasi  PTSL  yang  bukan  desa lengkap, pada satu desa masih terdapat beberapa bidang yang sudah valid namun  belum  terpetakan dengan  baik.  Hal  tersebut dikarenakan  petugas pemetaan  mengalami  kesulitan dalam  menempatkan bidang yang “sudah terlanjur”  divalidasi  pada  proses  sebelumnya  tanpa  melalui  proses pengukuran di lapangan.
Mekanisme  penataan  bidang  melalui  PTSL  ini  dinilai  merupakan mekanisme  yang  paling  efektif  untuk  proses  pembuatan  peta  bidang lengkap  seluruh  desa.  Pengukuran  ulang  merupakan  suatu  proses  yang paling direkomendasikan untuk mendaratkan bidang-bidang tanah dengan status terdaftar namun belum terpetakan dengan baik. Dengan mekanisme PTSL  terdapat  sumber  daya  manusia  yang  khusus  menyelesaikan pengukuran dan pemetaan serta pendanaan yang dapat mendukung untuk tercapainya peta bidang lengkap dalam satu desa. Kelemahan mekanisme ini  adalah  tidak  seluruh  desa  merupakan  lokasi  PTSL  sehingga  sangat tergantung  dari  penetapan  lokasi  PTSL  setiap  tahunnya,  sehingga mekanisme ini tidak bisa diterapkan untuk desa-desa lain.
2. Melalui mekanisme GIM ( Graphical Index Mapping)
Pada  posisi  bidang  tanah  tidak  terdapat  pada  lokasi  proyek  PTSL  maka untuk  melakukan  proses  validasi  bidang  tanah  adalah  dengan menggunakan data yang ada di kantor pertanahan maupun di masyarakat. Data  spasial  yang digunakan  adalah  Surat  Ukur  maupun  data  buku  tanah
96 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
analog  yang  terdapat  di  Kantor  Pertanahan,  proses  identifikasi  posisi bidang tanah dilakukan dengan melihat tetangga yang berbatasan dengan bidang  tanah  yang  dimaksud  relatif  terhadap  bidang-bidang  tanah  yang sudah  terplotting  di  peta  KKP  sebelumnya.  Kasus  ini  sering  terjadi  pada bidang-bidang  tanah  hasil  pengukuran  sporadis,  dimana  bidang-bidang tanah diukur bidang per bidang tanpa menggunakan prosedur pengikatan bidang pada sistem koordinat nasional yang standar.
Berdasarkan  keterangan  dari  pejabat  terkait  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Semarang  pada  banyak  kasus  bidang  tanah  yang  mengalami overlap  di  peta  namun  di  lapangan  tidak  terjadi  overlap,  hal  tersebut dikarenakan  pada  era  sebelumnya  proses  validasi  dilakukan  dengan standar kerja yang berbeda sehingga bidang-bidang yang overlap masing- masing  dimungkinkan  terjadi  meski  status  bidang  tanah  sudah  valid.  Jika tidak  terdapat  data  di  kantor  pertanahan  yang  bisa  digunakan  untuk bantuan  plotting,  maka  kantor  pertanahan  menunggu  adanya  proses pelayanan  pemeliharaan  data  yang  diajukan  pada  bidang  yang  dimaksud dengan  mensyaratkan  pemilik  tanah  menunjukkan  posisi  bidang  tanah tersebut di lapangan.
Mekanisme  ini  terdapat  beberapa  kelemahan  yaitu:  a)  Posisi  koordinat yang  digunakan  untuk  menempatkan  bidang  tanah  tidak  mempunyai ketelitian  yang  cukup  memadai  karena  penempatan  bidang  tanah berdasarkan pada posisi relatif dengan dasar data tekstual; b) Bidang tanah yang diposisikan di peta mempunyai kemungkinan overlap dengan bidang lain sehingga perlu dilakukan “penyesuaian” geometri dan posisi; c) Tidak ada  ukuran  target  waktu  penyelesaian  proses  validasi  karena  proses menunggu  permohonan  untuk  menyesuaikan  posisi  bidang  tanah  di lapangan.
Melihat  dari  2  mekanisme  yang  digunakan  untuk  melakukan  validasi bidang  tanah,  terdapat  beberapa  catatan  yang  dapat  diambil  yang berhubungan dengan kualitas produk peta pendaftaran di KKP yaitu:
a. Peta Pendaftaran dengan kualitas spasial terkait posisi dimensi dan bentuk geometri yang sama tidak akan mungkin didapatkan karena variasi sumber dan metode yang digunakan.
b. Variasi  kualitas  peta  bidang  tersebut  tidak  dapat  dinyatakan  dengan  nilai akurasi  yang  valid  karena  ada  metode  yang  menggunakan  pendekatan posisi relatif bukan posisi absolut.
c. Peta  pendaftaran  yang  dihasilkan  merepresentasikan  posisi  relatif  antar bidang tanah dengan pergeseran yang sangat bervariasi jika dibandingkan dengan posisi di lapangan.

## E. Daya  Dukung  Ketersediaan  Data  Elektronik  Terhadap  Implementasi Sertifikat Elektronik
Sertifikat  elektronik  merupakan  konsep  terkini  dari  proses  pendaftaran tanah. Tujuan dari sertifikat elektronik adalah menghilangkan penggunaan data analog  yang  memerlukan  ruang  yang  tidak  terbatas,  rentan  hilang  dan dipalsukan.  Dengan  sertifikat  elektronik  data  digital  yang  tersimpan  dalam suatu  database  pertanahan  merupakan  alat  bukti  yang  akan  menggantikan sertifikat  dalam  bentuk  dokumen  kertas.  Implementasi  sertifikat  elektronik tersebut  sangat  dimungkinkan  dengan  tersedianya  teknologi  digital  yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.  Untuk itu implementasi sertifikat elektronik  memerlukan  daya  dukung  data  digital  yang  berkualitas.  Tanpa adanya data yang valid dan terpercaya implementasi sertifikat elektronik akan menemui  hambatan  berupa  sengketa pertanahan  yang  disebabkan data  yang tidak terpercaya karena tidak akurat.
Dari kondisi dokumen pertanahan digital serta proses pembenahan data spasial  yang  terdapat  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  terdapat faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi  sertifikat elektronik.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  Pertama, faktor pendukung diantaranya sebagai berikut: a) Sudah terdapat desa dengan peta  bidang  lengkap  hasil  dari  pengukuran  PTSL.  Dari  data  GU  dan  Peta Pendaftaran desa lengkap hasil pengukuran PTSL mempunyai hasil  yang lebih berkualitas  dan  lebih  bisa  dipertanggungjawabkan  dalam  hal  posisi  batas bidang tanah dibandingkan dengan peta bidang tanah hasil pengukuran rutin;
b) Sudah terdapat data digital hasil proses pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data yang terekam dalam database KKP
Kedua,  faktor  penghambat  seperti:  1)  Bidang  tanah  hasil  pengukuran rutin maupun kegiatan sebelum PTSL mempunyai kecenderungan tidak diukur dan  dipetakan  dengan  metode  dan  konsep  yang  benar.  Hal  Tersebut ditunjukkan dengan  data  bidang  tanah  yang  tidak  terikat  dalam  suatu  sistem kerangka  dasar  nasional  dengan  akurasi  yang  telah  ditetapkan;  2)  Peta Pendaftaran  di  KKP  belum  merepresentasikan  suatu  kondisi  bidang  tanah dengan konsep fixed boundary. Pada konsep tersebut seharusnya batas bidang tanah  mempunyai  posisi  absolut  dengan  ketelitian  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Proses  Pemetaan  Indeks  Grafis  yang  dilakukan cenderung  hanya  menempatkan  posisi  bidang  tanah  secara  relatif  pada  peta dasar  pendaftaran  yang  kondisinya  tidak  standar  antara  suatu  lokasi  dengan lokasi  yang  lain;  3)  Dokumen/warkah  pertanahan  lama  masih  menggunakan kertas, sementara sertifikat elektronik memerlukan data dalam format digital. Proses  scanning  data  analog  hasil  proses  pendaftaran  tanah    di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  masih  sangan  minim;  4)  Sampai  saat  ini proses pendaftaran tanah masih memerlukan data analog sebagai syarat untuk mendapatkan  hak  atas  tanah  dengan  alasan  belum  terdapat  payung  hukum untuk  penggunaan  data  digital  sebagai  alat  bukti  sehingga  proses  digital  dan proses  analog  masih  berjalan  beriringan.  Hal  tersebut  membuat  proses
98 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
pendaftaran  tanah  menjadi  tidak  efektif  karena  terdapat  redudansi  proses, sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam suatu proses digital.

## F. Pendapat Stakeholder Pertanahan Tentang Sertipikat Elektronik
Pada  penelitian  ini  tim  peneliti  menyebarkan  kuesioner  kepada stakeholder  pertanahan  meliputi:  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), Surveyor  Berlisensi  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  melihat  sejauh  mana pemberlakuan  sertifikat  elektronik  dapat  membantu  tugas-tugasnya.  Jumlah responden  dalam  survei  ini  terdapat  34  responden,  dengan  hasil  dari  Survei Responden mengenai sertifikat digital dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Survei Pendapat Responden mengenai Sertifikat Elektronik No  Setuju Pertanyaan Tidak Setuju 1 79,4 %  Persetujuan tentang implementasi sertifikat elektronik   20,6 % 2 85,3 %  Dukungan terhadap sertifikat elektronik hubungannya dengan  kebutuhan  masing-masing  terhadap  data pertanahan sesuai profesinya 14,7 % 3 67,6 %  Keamanan atas hak atas tanah dari sertifikat Elektronik  32,4 % 4 70,6 %  Kesiapan atas transformasi manual ke digital 29,4 % 5 54,5 %  Dukungan  sertifikat  elektronik  terhadap  kelancaran pekerjaan sesuai profesinya 39,4 % Sumber: Data Primer Penelitian, 2021
Ketika ditanyakan kepada responden yang tidak setuju dengan sertifikat elektronik terdapat beberapa alasan yang dikemukakan yaitu:
1. Keamanan dari sertifikat elektronik meragukan karena sertifikat fisik masih bisa dipalsukan apalagi sertifikat elektronik.
2. Masih  meragukan  kemampuan  BPN,  PPAT  maupun  masyarakat  terutama daerah pedalaman seperti di Indonesia timur dalam mendukung sertifikat elektronik.
3. Masih  meragukan  terhadap  kemampuan  sistem  dan  keamanan  sertifikat elektronik padahal sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang  syah  dan  diakui  di  mata  hukum.  Lebih  aman  dan  nyaman  jika sertifikat dalam bentuk buku fisik
4. Khawatir jika  data digital bisa dilihat oleh semua orang
Beberapa  responden  memberikan  saran  apabila  sertifikat  elektronik diberlakukan yang dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Jika sertifikat elektronik diberlakukan, sebaiknya menggunakan sistem selain barcode dan tanda tangan elektronik  yang  rawan  untuk  dimanipulasi  dan    digandakan;  2)  Percepatan pelayanan dan akuntabilitas produk sertifikat yang bisa diakses secara luas dan lebih mudah, pelayanan lebih cepat, arsip dan privasi data harus lebih terjaga;
3)  Menyiapkan  seluruh  infrastruktur  dan  fasilitas  pendukung  dengan  baik, termasuk  pelatihan seluruh  komponen  sehingga  penerapan di  lapangan  tidak ada  hambatan  adapun;  4)  Pembenahan  secara  keseluruhan  mengenai  data
yang  sudah  ada  untuk  sertifikat  lama,  karena  masih  terdapat  kendala  dalam melakukan  cek  sertifikat  secara  online  misal  belum  plotting,  belum  validasi dengan  alasan  sumber  daya  manusia  di  BPN  untuk  melakukan  plotting  dan validasi masih terbatas; 5) Sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat agar terhindar  dari  pihak  yang  akan  menyalahgunakan  sertifikat  elektronik;  6) menyelesaikan  permasalahan  data  pertanahan  yang  ada  sebelum  sertifikat elektronik  mulai  di  berlakukan;  7)  sertifikat  elektronik  sebaiknya  sebagai pelengkap/digitalisasi  sertifikat  aslinya.  Digitalisasi  diperlukan  untuk kemudahan pelayanan; 8) Perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa data elektronik  bisa  menjadi  dasar  dalam  melaksanakan  kegiatan;  9)  Pembenahan internal BPN khususnya perubahan mindset pegawai, bahwa dengan pelayanan elektronik  akan  lebih  cepat,  mudah,  aman,  sehingga  kesan  mempersulit menjadi hilang.
Melihat  dari  hasil  survei,  mayoritas  responden  mendukung  adanya sertifikat  elektronik,  namun  mereka  masih  meragukan  akan  keamanan  dari sertifikat  elektronik  tersebut.  Untuk  itu  perlu  adanya  sosialisasi  yang  lebih intensif dari Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/BPN mengenai urgensi dan tujuan  dari  sertifikat  elektronik  karena  terlihat  kekurangan  pahaman  dari stakeholder  mengenai  sertifikat  elektronik.  Beberapa  hal  yang  seharusnya menjadi  tujuan  diterapkannya  sertifikat  elektronik  seperti  peningkatan keamanan  data,  menghindari  pelayanan  yang  berbelit-belit,  penyalahgunaan kewenangan  justru  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  responden  ragu terhadap sertifikat elektronik.
Ketidakpercayaan  akan  data  digital  masih  ada  dalam  pemikiran stakeholder. Jika sistem pelayanan digital yang ada dalam hal ini KKP mampu menjawab  keraguan  tersebut,  tentu  saja  akan  memberikan  rasa  aman  bagi pemegang hak dan seluruh stakeholder yang terkait dengan data pertanahan. Sosialisasi secara terus menerus dan peningkatan sistem pelayanan elektronik di BPN merupakan kunci dari suksesnya pemberlakuan sertifikat elektronik.

## G. Kesimpulan
Kualitas  data  pertanahan  merupakan  bagian  penting  dalam mengimplementasikan  sertifikat  tanah  elektronik.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  dapat  di  simpulkan,  Pertama,  pelayanan  elektronik  pertanahan  telah dilakukan  dalam  6  jenis  pelayanan  meliputi  HT  el,  perbaikan  data,  Roya,  cek elektronik, SKPT dan ZNT. Untuk kuantitas dan kualitas data pertanahan masih banyak  bidang  tanah  yang  belum  berstatus  valid,  meskipun  berstatus  valid tidak  menjadi  jaminan  bidang  tanah  tersebut  memenuhi  kriteria  valid  yang seperti diatur dalam Juknis. Kedua, untuk menata bidang-bidang tanah dalam suatu  peta  pendaftaran  lengkap  dengan  melakukan  proses  reposisi  untuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar serta validasi bidang tanah. Proses reposisi dan validasi bidang tanah berbeda tergantung dari ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Beberapa mekanisme yang telah dilakukan seperti melalui  mekanisme  pengukuran  bidang  PTSL  dan  melalui  mekanisme  GIM  . Ketiga,  dari    hasil  kuesioner  yang  disajikan  mayoritas  responden  mendukung
100 Muh Arif Suhattanto , dkk . Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik
kegiatan  validasi  tanah  untuk  menerapkan  sertifikat  tanah  elektronik,  namun faktor  keamanan  data  yang  disajikan  secara  elektronik  masih  diragukan  dan masalah mindset  otoritas pertanahan bahwa pelaksanaan sertifikat elektronik akan  memberi  kemudahan  dalam  bekerja  masih  rendah,  maka  perubahan mindset perlu dilakukan.

## Daftar Pustaka
Alfons,  A.,  Mujiburohman,  D.A.,  Sutaryono.  (2021).  Penerbitan  dan  Pembatalan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Karena  Cacat  Administrasi. Jurnal  Ilmu  Hukum , 10(2), 277-288.
Artika,  I.  G.  K.,  &  Utami,  W.  (2020).  Percepatan  Pembenahan  Data  Bidang  Tanah Kluster  4  melalui  Survei  Data  Pertanahan .  BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 6(1), 66-79.
Handono,  A.  B.,  Suhattanto,  M.  A.,  &  Nugroho,  A.  (2020).  Strategi  percepatan peningkatan  kualitas  data  pertanahan  di  kantor  pertanahan  Kabupaten Karanganyar. Tunas Agraria , 3(3). 10-131
Mawadah,  M.  (2021).  Peningkatan  Kualitas  Data  Bidang  Tanah  di  Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tunas Agraria, 4(2), 168-174.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan  Teknis  Sertipikat  Tanah  Elektronik. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 7(1), 57-67.
Mustofa,  F.  C.,  Aditya,  T.,  &  Sutanta,  H.  (2018).  Sistem  Informasi  Pertanahan Partisipatif Untuk Pemetaan Bidang Tanah. Majalah Ilmiah Globe, 20(1), 1- 12.
Pinuji,  S.  (2016).  Integrasi  Sistem  Informasi  Pertanahan  Dan  Infrastruktur  Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(1), 48-64.
Ratih,  N.  R.  (2021).  Analisis  Yuridis  Sertifikat  Tanah  Hak  Milik  Elektronik  (E- Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. SIGNIFIKAN, 2(4), 65-78. Redman,  T.  C.  (1998).  The  impact  of  poor  data  quality  on  the  typical  enterprise.
Communications of the ACM , 41(2), 79-82.
Silviana,  A.  (2021).  Urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia. Administrative  Law  and  Governance Journal , 4(1), 51-68.
Wulansari,  H.,  Junarto,  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Mewujudkan  Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal , 5(1), 61-74. Yani,  A.,  &  Syafiin, R.  A.  Pengarsipan Elektronik  Sertifikat  Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan , 14(1), 57-73. Zins,  C.  (2007).  Conceptual  approaches  for  defining  data,  information,  and knowledge. Journal  of  the  American  society  for  information  science  and technology , 58(4), 479-493.