Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1675
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi pada Badan Permusyawaratan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

## Aliyandi
Institu Agama Islam Negeri Metro E-Mail: aliyandilumbu@gmail.com
Abstract The  Decision-Making  Process  in  society  is  said  to  be  Democratic  if  its implementation  passing  mechanisms  that  involve  the  community  in  its formulation  intensively  and  can  reflect  the  demands  and  desires  of  the community without ignoring their rights. However, the act of determining an individualism  decision  is  a  hallmark  of  undemocratic  patrimonial bureaucracy. This must be considered by every leader, including in Kampung Nambah Dadi in accordance with realizing checks and balances based on the Principles of Democracy. Therefore, this study was conducted to determine the  Democracy  principle  of  Decision  Making  in  Kampung  Nambah  Dadi Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency.
Based on the results of a qualitative descriptive analysis revealed that there is a decision-making process according to equal rights principles, by holding the meetings  with  society  and  Village  Consultation  Council  (BPK).  However, BPK's  ability  as  supervision  in  Nambah  Dadi  has  not  been  in  line  with expectations.  This  condition  is  caused  by  the  headman  domination  power effect.
Keywords : Democratic Principles, Decision-Making, Village Consultation Council

## Abstrak
Proses  Pengambilan  Keputusan  dalam  masyarakat  dikatakan Demokratis  apabila  pelaksanaannya  melalui  mekanisme  yang mengikutsertakan  masyarakat  dalam  perumusannya  secara  intensif dan  dapat  merefleksikan  tuntutan  dan  keinginan  masyarakat  tanpa mengabaikan hak-haknya. Namun, tindakan pengambilan keputusan pada  satu  tangan  merupakan  ciri  birokrasi  patrimonial  yang  tidak demokratis.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  oleh  setiap  pemimpin, termasuk di Kampung Nambah Dadi agar terjadi checks and balances berdasarkan Prinsip-prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini
230 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
dilaksanakan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  Prinsip-prinsip Demokrasi  dalam  Pengambilan  Keputusan  di  Kampung  Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  kualitatif  mengungkap  bahwa terdapat  proses  pengambilan  keputusan  telah  sesuai  dengan mengedepankan  prinsip  persamaan  hak,  salah  satunya  dengan diadakannya  rapat  bersama  masyarakat  dan  perwakilan  Badan permusyawaratan  Kampung  (BPK).  Namun,  Kemampuan  BPK Nambah  Dadi  sebagai  Lembaga  kontrol/pengawasan  belum  sesuai dengan  harapan.  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh pengaruh  kekuasaan Kepala Kampung yang masih dominan.
Kata kunci : Prinsip-Prinsip Demokrasi, Pengambilan Keputusan, Badan Permusyawaratan Kampung

## A. PENDAHULUAN
Desa  menurut  UU  nomor.  32  tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Sedangkan peristilahan Desa diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:  63  tahun  1999  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Dan  Penyesuaian Peristilahan  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa/Kelurahan  dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999, tentang Pedoman Umum Peraturan Pemerintahan Desa. Sebagai implementasi dari peristilahan penyebutan di  atas,  Kabupaten  Lampung  Tengah  menyebutkan  peristilahan  Desa  menjadi Kampung  dan  Kepala  Desa  disebut  Kepala  Kampung  .  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah  Nomor  03  tahun  2007  tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kampung    merupakan  sub-system penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga    Kampung  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Pemerintah Kampung    adalah  Kepala  Kampung    dan  Perangkat  Kampung  sebagai  unsur
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 231 penyelenggara pemerintahan Kampung. Kampung memiliki sumber pembiayaan berupa Pendapatan Asli  Kampung, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ke-tiga dan pinjaman Kampung. Melalui  sumber-sumber  pembiayaan  tersebut,  Kampung  memiliki  kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan ketersediaan segala sumber daya yang ada.
Hal ini berarti bahwa pembangunan Desa/Kampung, berkaitan dengan upaya bagaimana menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat Kampung. Sedangkan  partisipasi  menurut  Mubyarto  “ hanya  dapat  ditumbuhkan  melalui penerapan  prinsip- prinsip  demokrasi  dalam  pembangunan  desa”  (  Mubyarto  ;
1994  :  44  ).  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  Kampung, masyarakat kampung akan mempunyai peluang untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat serta mengadakan perundingan terhadap berbagai alternatif program dan  prakarsa,  baik  yang  datang  dari  pihak  pemerintah  maupun  berasal  dari masyarakat sendiri.
Menurut  Prijono  dan  Yumiko,  dengan  mengambil  kasus  di  pedesaan  Jawa, bentuk-bentuk demokrasi  tersebut ditandai  dengan keikutsertaan rakyat dalam proses  pengambilan  keputusan  yang  pada  prinsipnya  dinamakan  musyawarah (1993  :  98).  Proses  pelaksanaan  demokrasi  tersebut  secara  formal  berlangsung melalui  Badan  Permusyawaratan  Kampung  (  BPK  )  dahulu  disebut  Lembaga Musyawarah  Desa  (  LMD),  yaitu  suatu  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi legislatif dalam struktur Pemerintahan Kampung .
Fungsi BPK adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang timbul dari masyarakat kampung yang bersangkutan. Dengan fungsinya tersebut, maka semua perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan atas beban pemerintah maupun beban masyarakat Kampung yang  bersangkutan  haruslah  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  dalam  BPK sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Meskipun demikian, dengan melihat fungsi dan tugas BPK sebagai Lembaga Legislasi yang demikian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan , kiranya
232 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, terlebih lagi apabila diamati eksistensinya  BPK  sebagai  Lembaga  Legislasi,  idealnya  sebagai  wadah permusyawaratan dalam rangka merealisasikan kehidupan demokrasi ditingkat Kampung  .  Dalam  kenyataannya  lembaga  tersebut  relatif  belum  seperti  yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah desa masih merujuk dengan UU nomor. 5 tahun 1979, dibeberapa Desa di Indonesia dalam kenyataan mengkebiri proses demokrasi. Kurang berjalannya proses demokrasi terjadi karena antara Lembaga Pemerintahan Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) masih berkaitan, yaitu Kepala Desa karena jabatannya (Ex Officio) menjadi ketua LMD sedangkan susunan kepengurusan LMD ditunjuk langsung oleh  Kepala  Desa.,  setelah  otonomi  daerah  berjalan  maka  pemerintahan Desa/Kampung  mengacu  pada  UU  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah dan diperbaharui lagi dengan UU nomor 32 tahun 2004 mengisyaratkan terpisahnya antara Lembaga Pemerintahan Desa (atau sebutan lain) dengan Badan Permusyawarahan Desa (atau sebutan lain) kedua-duanya dipilih secara langsung dan demokrasi dari masyarakat Desa yang bersangkutan.
Demokrasi  sebagai  suatu  wacana  dalam  proses  politik,  menjadi  salah  satu landasan  yang  dikedepankan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah    melalui pembentukan  Badan  Permusyawaratan  Kampung  yang  berfungsi  sebagai Lembaga  Legislatif  dan  pengawasan  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan. Lembaga  ini  diharapkan  mampu  menjadi  suatu  lembaga  yang  mengupayakan bagi  tercapainya  keseimbangan  kekuasaan  (balancing  power),  antara Eksekutif (Kepala Kampung) dan Legislatif (Badan Permusyawaratan Kampung) dalam Tata Pemerintahan .
Sebagai suatu wilayah politik yang memiliki sistem pemerintahan, kampung dikenal sebagai suatu wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Moch.  Hatta  memberikan  pendapatnya  tentang  Demokrasi  di  Pekon  / Kampung :
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 233 “…. nyatalah bahwa demokrasi ini hanya terdapat pada Pemerintahan Pekon saja,  yang  ada  yaitu  Pekon  Demokrasi  !  Di  sini  segala  hal  menjadi  urusan rakyat bersama…” ( M. Budiarjo.Edt,1975 : 39 ).
Menjadi  suatu  hal  yang  menarik  ketika  Kampung  menyelenggarakan pemerintahan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  dan  diakui  dalam  sistem Pemerintahan  Nasional  di  bawah  kepemimpinan  seorang  Kepala  Kampung merupakan wilayah yang menyelenggarakan praktek demokrasi.
Berdasarkan  asumsi  di  atas,  maka  isu  demokrasi  di  Pedesaan/  Kampung tersebut penting dan menarik untuk dikaji. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah  bagaimana  pelaksanaan  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  pengambilan keputusan di  Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji pelaksanaan prinsip- prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan  di Kampung  Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui  persamaan  hak  untuk  mengemukakan  pendapat  dalam proses  pengambilan  keputusan  di    Kampung  Nambah  Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
b. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat yang diwakili BPK dalam membuat Peraturan Kampung dalam proses pengambilan keputusan di    Kampung  Nambah Dadi  Kecamatan  Terbanggi  Besar  Kabupaten Lampung Tengah .
c. Untuk mengetahui kemampuan BPK dalam melakukan pengawasan / kontrol terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pemerintahan Desa/ Kampung
Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintah  Negara

## 234 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Republik  Indonesia.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah  Desa.  Sedangkan  Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.72  tahun  2005  tentang  Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Selanjutnya Pemerintah  Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan adalah Kepala Desa dan Perangkat  Desa yang terdiri atas:
- Sekretaris  dan Kepala Urusan – Kepala Urusan.
- Pelaksana teknis lapangan.
- Unsur kewilayahan.
Kepala  Desa  memimpin  penyelenggaraan  pemerintah    berdasarkan kebijaksanaan  dan  ditetapkan  bersama  BPD.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

## 2. Badan Permusyawaratan  Desa ( B P D)
BPK terdiri dari unsur Ketua RW, tokoh adat, golongan profesi, tokoh agama dan  tokoh  masyarakat  lainnya,  yang  merupakan  wakil  dari  penduduk bersangkutan,  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah dan mufakat.
BPK  berfungsi  menetapkan  peraturan    bersama  Kepala  Kampung,  serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam  pasal 35 Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa  dicantumkan bahwa yang menjadi kewenangan BPK adalah :
a. Membahas rancangan Peraturan  bersama Kepala Desa.
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 235
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan .
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
e. Menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat.
f. Menyusun tata tertib BPD.
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BPK dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris  BPK yang dipilih secara langsung dari  dan  oleh anggota BPK dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus serta tidak mempunyai rangkap jabatan sebagai Kepala  Kampung dan perangkat kampung.

## 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Pengertian tentang demokrasi bersumber pada pengertian Demos dan Kratia ( berasal  dari  bahasa  Yunani  )  yaitu Demos berarti  rakyat  dan Kratia berarti pemerintahan.  Mengutip    pendapat  Abraham  Lincoln,  Sukarna  memberi pengertian mengenai demokrasi sebagai “ Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” ( Sukarna,1986:54 ).
Demokrasi yang berdasarkan perwakilan adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan  tindakan-tindakannya  kepada  mayoritas  itu. (Miriam,  1986:  174).  Dengan  demikian,  secara  teoritis  kekuasaan  suatu pemerintahan dapat dianggap sah ( legitimacy ), bila bersumber dari dukungan rakyat  dan  didasarkan  atas  persetujuan  mereka melalui  proses  pemilihan  yang bebas.
Demokrasi hanyalah suatu tuntutan (demand) di dalam kehidupan, karena ia adalah  suatu  bagian  dari  kepentingan (interest) dan  kebutuhan (need )  manusia (Amir Santoso), Demokrasi dan nilai nilai politik, apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai (Jurnal Ilmu Politik, AIPI, nomor 10 tahun 2016, hal 57). Dalam kehidupan manusia selalu bergerak dari suatu harapan ke harapan yang
236 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
lainnya. Kepentingan dan kebutuhan itu melahirkan nilai-nilai dan politik yang berkaitan  dengan    cara  bagaimana  nilai-nilai  tersebut  dialokasikan  dalam masyarakat.
Dengan  demikian,  prinsip  demokrasi  dimaksud  adalah  berkaitan  dengan bagaimana  kebebasan  itu  dialokasikan  dalam  masyarakat.  Ini  memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Pandangan Robert Dahl tentang lima kriteria demokrasi yang ideal,yaitu :
1. Persamaan  hak  pilih  dalam  menentukan  keputusan  kolektif  yang mengikat.
2. Partisipasi efektif , yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk  memberikan  penilaian  terhadap  jalannya  proses  politik  dan pemerintahan.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan ekslusif bagi masyarakat  untuk  menentukan  agenda  yang  harus  dan  tidak  harus diputuskan melalui pemerintahan.
5. Terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
( Robert Dahl,2016,10)

## 4. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan sejumlah keputusan yang diambil secara kolektif  oleh  lembaga  politik  atau  pemerintah  yang  bersifat  mengikat  seluruh rakyat.    Sedangkan  menurut  Bintoro  Tjokroamidjojo  membedakan  pengertian pembuatan keputusan (decision making) dan pembuatan kebijakan (policy making) .
“  Pengambilan  keputusan  adalah  pengambilan  pilihan  suatu  alternatif  dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai suatu hal dan selesai. sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan keputusan”.
Ada beberapa teori pengambilan keputusan, yaitu :
1. Teori Rasional Komprehensif
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 237
Unsur-unsur utama dari teori ini :
✓ Masalah  yang  dihadapi  dapat  dibedakan  dari  masalah-masalah lain  atau  dinilai  sebagai  masalah  yang  dapat  diperbandingkan satu sama lain.
✓ Tujuan/nilai/sasaran  yang  menjadi  pedoman  pembuat keputusan jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai urutan kepentingan.
✓ Berbagai alternatif pemecahan masalah diteliti dengan cermat.
✓ Akibat-akibat (biaya  dan  manfaat  yang  ditimbulkan  oleh  setiap alternatif yang dipilih diteliti.
✓ Setiap  alternatif  dan  akibat  yang  menyertainya  dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
✓ Pembuat keputusan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan / nilai /sasaran yang telah digariskan.
Keputusan  yang  rasional  adalah  keputusan  yang  dapat  mencapai  tujuan yang paling efektif.

## 2. Teori Inkremental
Pokok-pokok teori :
- Tujuan/sasaran dan analisis tindakan empiris dipandang suatu hal yang saling terkait dan tidak terpisah.
- Pembuat  keputusan  hanya  mempertimbangkan  altenatif    yang langsung  berhubungan  dengan  pokok  masalah  dan  alternatif  ini hanya dipandang berbeda secara inkremental dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang.
- Bagi  tiap  alternatif  hanya  sejumlah  kecil  akibat-akibat  yang mendasar saja yang akan dievaluasi.
- Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredefinisi secara teratur.
- Tidak ada keputusan yang tepat bagi setiap masalah.
238 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
- Pembuatan  keputusan  yang  inkremental  bersifat  perbaikan- perbaikan  kecil  dan  hal  ini  lebih  diarahkan  untuk  memperbaiki ketidaksempurnaan  dari  upaya-upaya  konkrit  dalam  mengatasi masalah  sosial  yang  ada  sekarang  daripada  sebagai  upaya  untuk memberikan tujuan-tujuan sosial yang baru di masa depan.
3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory)
Pendekatan  ini  akan  memungkinkan  pembuat  keputusan  untuk menggunakan  baik  teori  rasional  komprehensif  maupun  teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda.

## 5. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengambilan Keputusan
Sebagai  bentuk  dari  pelaksanaan  prinsip-prinsip  demokrasi  maka  proses pengambilan  keputusan    dilakukan  melalui  mekanisme  Musyawarah  untuk mufakat.
Pengertian musyawarah dan mufakat dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai proses upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah  yang  menyangkut  kepentingan  bersama,  sedangkan  mufakat  adalah kesepakatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses musyawarah dalam rangka pemecahan masalah bersama.
Adapun ciri pokok musyawarah mufakat, sebagaimana diuraikan oleh Taopan ( Jurnal,hal.52), sebagai berikut :
1 Mengutamakan kepentingan umum;
2 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3 Mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan;
4 Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  diliputi  oleh  semangat kekeluargaan;
5 Dengan  itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
6 Musyawarah  dilakukan  dengan  akal  sehat  dan  sesuai  dengan  hati nurani yang luhur;
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 239 7 Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral  kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan;
Ciri tersebut, dimana Kampung telah terintegrasi dengan sistem kehidupan kota  (modern)  menunjukkan  kecendrungan  terjadi  pergeseran  di  kalangan anggota masyarakat Desa.Hal ini karena perbedaan kondisi, dimana masyarakat Kampung  bukan  saja  penduduk  yang  semakin  heterogen,  tetapi  juga  derasnya arus  perkembangan  dan  kepentingan  birokrasi  Pemerintah  Lokal (local government) dan  Pusat  ikut  mewarnai  proses  kehidupan  pedesaan  seperti  yang terlihat dari keberadaan Badan Permusyawaratan Kampuing (BPK).
Idealnya,  keberadaan  BPK  memberikan  akses  bagi  anggota  masyarakat Kampung  untuk  serta  menentukan  arah  pembangunan  Kampungnya.  Hal  ini merupakan asumsi teoritis sebagaimana pandangan Robert Dahl, namun kriteria yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  hanya  3    (tiga),  disesuaikan  dengan cakupan wilayah penelitian yaitu Kampung. Adapun tiga kriteria tersebut adalah:
1. Persamaan  Hak  Pilih,  dalam  membuat  keputusan  kolektif  yang mengikat,  hak  istimewa  dari  setiap  warga  negara  seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan terakhir
2. Partisipasi Efektif, dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  memadai  untuk menyatakan hak-haknya dalam mewujudkan kesimpulan terakhir.
3. Kontrol  terakhir  terhadap  agenda,  masyarakat  harus  mempunyai kekuasaan  ekslusif  untuk  menentukan  persoalan  yang  sama  yang harus  dan  tidak  harus  diputuskan,  atau  melakukan  penilaian  yang logis dan demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
Ketiga  kriteria  di  atas  merupakan  indikator  dalam  menjelaskan bagaimana  prinsip  demokrasi  dipraktekkan  dalam  pengambilan keputusan  politik  dalam  Lembaga  seperti  Badan  Permusyawaratan Kampung (BPK)

## C. KERANGKA PIKIR

## 240 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan Desa memberikan dasar hukum yang kuat tentang otonomi Desa. Desa-desa yang telah ada sejak zaman dahulu  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri atau lazim disebut Desa Otonom.
Desa Otonom adalah Desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan hukum antara lain :
1 Mengambil  keputusan  atau  membuat  peraturan  yang  dapat  mengikat setiap  warga  Desa  atau  pihak  tertentu,  sepanjang  menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2 Menjalankan pemerintahan Desa.
3 Memilih kepala Desa.
4 Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
5 Memiliki tanah sendiri.
6 Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7 Menyusun  Anggaran  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Keuangan  Desa (APPKD)
8 Menyelenggarakan gotong royong.
9 Menyelenggarakan Peradilan Desa.
10 Menyelenggarakan  usaha  lain  demi  kesejahteraan  masyarakat  desa (Taliziduhu Ndraha, 1991:7)
Proses  pengambilan  keputusan  dalam  masyarakat  dikatakan  demokratis apabila  pelaksanaannya  melalui  suatu  mekanisme  yang  mengikutsertakan masyarakat  dalam  perumusannya  secara  intensif,  di  samping  itu  muatan kebijakan  yang  diketengahkan  kiranya  merefleksikan  tuntutan  dan  keinginan mayoritas masyarakat Desa tanpa mengabaikan hak-hak sipil segmen minoritas masyarakat.
Pemusatan  pengambilan  keputusan  pada  satu  tangan  merupakan  ciri birokrasi patrimonial yang tidak demokratis, karena itu pemencaran kekuasaan untuk  mengambil  keputusan  perlu  dilakukan  agar  di  Desa/Kampung  dapat
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 241 terjadi “check and balances” pemerintahan yang dijalankan dapat diletakkan pada pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi.
Untuk itu tulisan ini berusaha mengedepankan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan di  Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Dari uraian di atas, lebih jelasnya bila diterangkan dalam kerangka pikir berikut ini

## Prinsip Demokrasi
- Persamaan Hak
- Partisipasi Aktif
- Kontrol/Pengawasan

## D. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan  atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Dengan menggunakan metode di atas, penelitian ini menghasilkan gambaran utuh,  jelas  dan  faktual  tentang  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  pengambilan keputusan di  Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung  Tengah.  Metode  penelitian  kualitatif  dipilih  karena  penelitian mengutamakan kualitas analisa dan bukan pada data-data yang bersifat statistika.

## 2. Fokus Penelitian
Fokus  Penelitian  sangat  penting  dalam  suatu  penelitian  yang  bersifat kualitatif,  karena fokus penelitian  dapat  membatasi  studi  yang  akan  dilakukan

## Pengambilan Keputusan
− Tahapan-Tahapan Dalam Pengambilan
Keputusan − Upaya-upaya Dalam Mengangkat Permasalahan Masyarakat − Kemampuan Untuk Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat
242 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
dan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  memantau  serta mengarahkan jalannya suatu penelitian.
Memfokuskan  dan  membatasi  pengumpulan  data  dapat  dipandang kemanfaatannya  sebagai  reduksi  data  yang  sudah  diantisipasi,  ini  merupakan bentuk  pra  analisis  yang  mengesampingkan  variabel-variabel  dan  hubungan- hubungan,  dan  mempertahankan  yang  lainnya.  Dengan  adanya  pemfokusan penelitian, menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. (Miles & Huberman, 2016 :30) Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan  pada  pelaksanaan  prinsip-prinsip  demokrasi  pada  BPK  dalam pengambilan keputusan.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan tehnik sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara  dengan  informan  dilakukan  dalam  suasana  santai  di  mana peneliti  membuka pertanyaan dengan pertanyaan yang tidak menjurus kepada bahwa  peneliti  sedang  melakukan  penelitian.  Mengawali  pertanyaan  dengan dialog  biasa  sampai  pada  akhirnya  mengarah  pada  pengungkapan  informasi tentang  pengambilan  keputusan  di  BPK  Kampung  Nambah  Dadi.  Penelitian mengajukan  pertanyaan  sesuai  daftar  pertanyaan  dan  melakukan  pencatatan terhadap informasi dalam buku catatan data yang penulis sediakan.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah    mereka  yang  ditetapkan  dapat mewakili atau  merupakan  representasi  dari  masyarakat  kampung.  Berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari  Aparat Kampung, Ketua BPK,  Tokoh Masyarakat, Agama  dan  Pemuda  serta  beberapa  profesi.  Adapun  Informan  tersebut  di  atas adalah :
1. SUPRIYANTO,ST Kepala Kampung Nambah Dadi, usia 38 th
2. FUAD KAMALI,S.Ag Ketua BPK Kampung Nambah Dadi, usia 53 th
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 243
3. IRSYAD ALI Tokoh Masyarakat, usia 54 th
4. M. MARSIM Tokoh Agama, usia 54 th
5. Ny. ENI SUPRIYANTO Ketua TP-PKK Nambah Dadi, usia 34 th
6. SUMADI Petani, usia 42 th
7. TEGUH WP Tokoh Pemuda, usia 38 th
8. WALUYO Pedagang, usia 40 th
9. EKO PN Fungsionaris Partai, usia 37 th
b. Dokumentasi
Penulis  mengumpulkan  data  yang  berasal  dari  catatan-catatan  atau dokumen/arsip yang ada pada pada Kantor Pemerintah Kampung Nambah Dadi, Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar,serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah.

## 4. Tehnik Analisis Data
Tehnik  Analisis  Data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  yang telah  dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman  (1992)  dengan  langkah-langkah sebagai berikut :
- Reduksi Data
- Penyajian Data (Display Data)
- Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  wawancara,  dapat  diperoleh  berbagai  informasi,  bahwa  untuk berbicara dan menyatakan pendapat, masyarakat Kampung Nambah Dadi telah terbiasa  dengan  musyawarah.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  pertemuan  antar pamong Kampung yang dilaksanakan secara rutin dengan tujuan agenda rapat rutin sekaligus tempat penyampaian informasi pembangunan Kampung baik di bidang Pemerintahan maupun pembangunan di bidang lainnya.
Dalam Setiap pertemuan ataupun rapat BPK khususnya, saran dan pendapat yang diajukan oleh peserta rapat tidak selalu diterima oleh pimpinan rapat untuk dibahas lebih lanjut, tetapi dipilih pendapat yang paling banyak disepakati. Selain itu,  walaupun  keanggotan  BPK  Kampung  Nambah  Dadi  terdiri  dari  berbagai profesi yang berbeda, tetapi pelaksanaan rapat biasanya dicari waktu-waktu luang
244 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
dimana kebanyakan  orang bisa hadir dalam pertemuan itu. Jadi bisa dikatakan dalam setiap pertemuan atau rapat, keberadaan anggota BPK cukup aktif untuk kehadirannya.
Dari hal tersebut di atas, penulis menganggap bahwa persamaan hak peserta rapat  dalam  pelaksanaan  pertemuan  atau  rapat  kampung  sangat  diakui keberadaannya.  BPK  yang  merupakan  wadah  aspirasi  masyarakat, dinilai/direspon positif, karena dalam setiap agenda rapat, Ketua dan Anggota BPK hadir melaksanakan tanggung jawabnya.
Hal  ini  menunjukkan  perlunya  ditingkatkan  adanya  komitmen  terhadap persamaan hak, baik itu hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat maupun hak menyampaikan aspirasi masyarakat guna perwujudan demokrasi.

## a. Partisipasi Aktif
Yang  dimaksud  dengan  partisipasi  aktif  di  sini  adalah  aktivitas  yang dilaksanakan dilakukan oleh anggota BPK dalam pelaksanaan Rapat BPK. Partisipasi  aktif  anggota  BPK  dalam  rapat  yang  dilaksanakan  akan memungkinkan  bagi  mereka  untuk  mengetahui  subtansi  permasalahan yang akan diangkat menjadi suatu kebijakan dan dengan pengetahuannya untuk menginformasikan berbagai kebijakan tersebut kepada masyarakat, sehingga implementasinya kemudian akan memperoleh dukungan luas di kalangan masyarakat.
Partisipasi  aktif  harus  diarahkan  bagi  penyampaian  saran-saran, tanggapan dan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada pemantapan isi rencana  dimaksud  agar  mempunyai  relevansi  tinggi  dengan  kondisi  di masyarakat.
Dalam kaitan ini, untuk melihat  partisipasi aktif anggota BPK, maka penulis mengajukan wawancara yang pertanyannya berkaitan dengan :
- Aktivitas  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  anggota  BPK dalam pelaksanaan rapat.
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 245
- Tanggapan  terhadap  kebijakan Kepala  kampung,  artinya bagaimana sikap  yang  ditunjukkan  oleh  anggota  BPK  terhadap  kebijakan  yang dikemukakan oleh Kepala Kampung.
- Dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan,  artinya  ada  tidaknya dukungan  yang  diberikan  oleh  anggota  BPK  terhadap  penerapan kebijakan tersebut di tengah masyarakat.
Keterangan yang diperoleh penulis adalah bahwa kebijakan Kepala Kampung Nambah  Dadi  ditanggapi  dengan  baik  dan  mendapat  dukungan    positif  dari masyarakat. Salah satu contoh masalah kepemudaan yang pernah terjadi setahun silam,  yaitu  mengenai  perselisihan  antar  pemuda  menyangkut  Lapangan  Bola yang  letaknya  di  Dusun  I.  Terkait  dengan  biaya  pengelolaan/pemeliharaan ditanggung  oleh  Pemuda  Dusun  I.  Dengan  melihat  kondisi  tersebut,  terkesan kalau Lapangan Bola tersebut milik Pemuda Dusun I . Oleh karena itu perselisihan terjadi di kalangan pemuda. Setelah mengumpulkan para pemuda dari masing- masing Dusun, diambil kesepakatan dengan melalui Kebijakan Kepala Kampung, biaya pengelolaan untuk Lapangan Bola tersebut diambil dari Dana Pemerintahan Kampung  yang  dialokasikan  untuk  pembinaan  di  bidang  Kepemudaan. Keputusan  tersebut  sekaligus  menegaskan  bahwa  Lapangan  Bola  adalah  milik Kampung bukan milik pribadi.
Mengenai  keberadaan  BPK  sebagai  lembaga  Legislasi  Kampung,  dinilai cukup aktif dalam peranannya menampung aspirasi dan keluhan warga. Hal ini dibuktikanmisalnya, ada keluhan warga dibidang Keamanan untuk membangun pos ronda tetapi ada sebagian warga yang lain berkeinginan utuk perbaikan jalan untuk  persawahan.  Kedua  hal  tersebut  dinilai  sama  pentingnya  untuk kepentingan  umum,  setelah  melalui  musyawarah  akhirnya  diputuskan Pembangunan Pos Ronda terlebih dahulu mengingat waktu itu lagi marak kasus pencurian.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anggota  BPK  dinilai  cukup  aspiratif  dalam mengusahakan  apa  yang  menjadi  keinginan  warga  tanpa  mengesampingkan keinginan warga yang lainnya dengan jalan musyawarah.

## 246 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Eksistensi  anggota  BPK  dalam  wadah  institusi  perwakilan  tersebut  untuk memperjuangkan berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya agar dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kampung. Jadi keberadaan BPK di lembaga perwakilan tersebut menuntut agar aktif  dalam  mengemukakan  gagasan-gagasan  yang  berkenaan  dengan masyarakat.  Karena  itulah  fungsi  hakiki  seseorang  menjadi  anggota  Badan Perwakilan.
Dari keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, menyatakan bahwa anggota BPK selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai  pada  penetapan  agenda  kerja.  Meski  ada  yang  berpendapat  kalau  BPK kurang aspiratif, ini menggambarkan perlunya ditingkatkan kinerja anggota BPK dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

## b. Kontrol/Pengawasan
Secara fungsional BPK dan Kepala Kampung adalah mitra sejajar dan merupakan unsur-unsur Pemerintahan Kampung yang mana dengan kedudukan seperti itu, BPK berfungsi untuk mengontrol kepemimpinan Kepala Kampung termasuk di dalamnya terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Penetapan  Keputusan Kampung yang telah ditetapkan tersebut.
Untuk  mampu  menempatkan  diri  sebagai  Lembaga  Kontrol  yang  efektif maka  dibutuhkan  kemampuan  para  anggota  BPK  untuk  memperjuangkan aspirasi  masyarakat  melalui  kontrolnya  terhadap  kepemimpinan  Kepala Kampung  sehingga  berbagai  kebijakan  yang  ditempuh  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat  yang  diwakilinya.Kemampuan  anggota  BPK  tersebut artinya  kesanggupan  anggota  BPK  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap Kepala  Kampung  jika  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  serta  kepribadiannya. Sehingga dalam hal pengawasan dimaksud tidak melibatkan lagi perasaan pribadi yang biasanya berupa keseganan atau rasa tidak enak.
Dari hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK Kampung Nambah Dadi relatif cukup optimal dan anggota BPK mampu dalam hal itu. Mengenai pendapat bahwa BPK kurang mampu dalam
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 247 pengawasan,  hal  itu  dilatarbelakangi  alasan  bahwa  masih  ada  rasa  tidak  enak terhadap  Kepala  Kampung  yang  mempunyai  pengaruh  lebih  dominan  di Kampung tersebut.
Jadi, penulis menganggap bahwa fungsi pengawasan yang berhak dilakukan oleh  BPK  Nambah  Dadi  terhadap  pelaksanaan  tugas  Kepala  Kampug  belum sesuai  harapan.  Oleh  karena  itu  perlu  ditingkatkan    agar  kontrol/pengawasan berjalan  dengan lebih baik.

## c. Proses Pengambilan Keputusan
Salah satu tugas seorang pemimpin adalah mengambil keputusan, sehingga kualitas  kepemimpinan  seseorang  dapat  ditentukan  oleh  kecepatan,  ketepatan, praktis  dan  rasional  dalam  menentukan  alternatif  kebijakan  yang  paling  baik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kondisi masyarakat.
Jika demikian halnya, maka proses pengambi lan keputusan bukan “asal jadi” tetapi  merupakan  suatu  proses  sistematis  dengan  melihat  berbagai  potensi eksternal  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  penetapan  suatu  keputusan  yang kiranya dapat memecahkan problem yang sebenarnya yang dialami masyarakat, karena tanpa hal demikian maka keputusan yang diambil tidak mempunyai efek apa-apa di masyarakat.
Pengambilan keputusan dalam konteks tulisan ini ialah Keputusan Kampung atau Peraturan Kampung yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat  dengan  memperhatikan  secara  sungguh-sungguh  segala  potensi  yang dimiliki masyarakat, di mana rancangan Keputusan tersebut diajukan oleh Kepala Kampung,  didahului  dengan  proses  penggodokan  secara  mendalam  terhadap muatan materi kebijakan yang diketengahkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala prioritas kebutuhannya.
Dari  keterangan-keterangan  yang  diperoleh,  tidak  ada  kebijakan  yang diambil  oleh  Kepala  Kampung  yang  sifatnya  mengikat  masyarakat,  yang seharusnya  melalui  Keputusan  Kampung  tetapi  dalam  pelaksanaannya  hanya melalui  Keputusan  Kepala  Kampung.  Karena  Keputusan  Kepala  Kampung  itu sendiri dasar pelaksanaannya adalah Peraturan/Keputusan Kampung.

## 248 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Selain  itu,  proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  melalui musyawarah, sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dijelaskan  bahwa  untuk  rapat  BPK  diadakan  sesuai  kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ dari jumlah anggota BPK dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dari tahun ke tahun  Keputusan/Peraturan  Kampung  yang  merupakan  produk  hukum  dari lembaga tersebut, mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 20017  menghasilkan  3  peraturan  Kampung,  tahun  2018  menghasilkan  5 Peraturan/Keputusan Kampung dan pada tahun 2019 berhasil mengeluarkan 6 Peraturan/Keputusan Kampung.
Dari hal tersebut di atas, secara umum menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pengambilan  keputusan  dalam  pelaksaan  rapat  relatif  telah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya usaha untuk lebih ditingkatkan.
d. Upaya-Upaya  Dalam  Mengangkat  Permasalahan  Dan  Memperjuangkan
Aspirasi Masyarakat
Kemampuan  untuk  membaca  dinamika  masyarakat  dengan  segala  bentuk kebutuhan,  keinginan,  harapan  dan  masalahnya  amat  diperlukan.  Pada  posisi demikian  kehadiran  seseorang  di  lembaga  Perwakilan  mempunyai  makna strategis  karena  sebagai  seorang  wakil  yang  telah  diberi  wewenang  oleh masyarakat/  terwakil  berupaya  untuk  mengetengahkan  persoalan-persoalan yang  terjadi  di  masyarakat  menjadi  agenda  pembahasan  di  forum  BPK  guna mencari  alternatif  kebijakan  yang  kiranya  cocok  untuk  memecahkan masalah/persoalan  tersebut  dimana  penuangannya  secara  hukum  dalam Keputusan / Peraturan Kampung.
Kecermatan anggota BPK untuk melihat kondisi masyarakat terhadap suatu bentuk  persoalan  yang  perlu  untuk  dikaji  akan  mempermudah  pencarian alternatif  kebijakan  yag  dirasakan  cocok  untuk  menjawab  persoalan  dimaksud jika telah sampai pada forum BPK dan dengan langkah seperti itu akan membantu penyelesaian persoalan tersebut di masyarakat.
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 249
Peran sebagian besar anggota BPK, dimana mereka telah optimal mengangkat persoalan-persoalan di masyarakat, berlaku sama pula dengan peran mereka di dalam pelaksanaan rapat BPK. Upaya untuk menginventarisir berbagai potensi dan permasalahan di masyarakat tidak dilakukan sendiri oleh Kepala Kampung melainkan dilakukan bersama anggota BPK.
Keterangan  yang  diperoleh  penulis,  BPK  berperan  sebagai  mediasi  dalam menyampaikan  aspirasi  masyarakat  dan  BPK  Kampung  Nambah  Dadi  dinilai mampu melakukannya.
Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus pengaduan masyarakat terhadap  kepemimpinan  Kepala  Kampung  dan  meminta  untuk  pembatalan pelantikan.  Pada  waktu  itu  Kepala  Kampung  terpilih  adalah  Kepala  Kampung yang  mencalonkan  kembali  dan  terpilih  secara  langsung  untuk  yang  kedua kalinya. Fihak yang mengaku mewakili masyarakat tersebut membuat pengaduan yang bertujuan untuk membatalkan pelantikan Kepala Kampung terpilih. Mereka menganggap  kepemimpinan  Kepala  Kampung  tidak  bisa  dilanjutkan  dengan alasan kinerja yang buruk.
Melalui  BPK,  permasalahan  ini  diangkat  sehingga  dilakukan  pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal-hal terkait di dalamnya. Akhirnya dapat diselesaikan dan pelantikan Kepala Kampung tetap dilakukan. Karena tidak terbukti adanya pelanggaran mengenai  tugas dan pelaksanaan Kepala  Kampung sesuai  dengan Perda yang berlaku.
Selain  itu,  bisa  dikatakan  BPK  dinilai  aktif  dalam  hal  menerima  keluhan masyarakat.  Tetapi  keberadaan  Kepala  Kampung  juga  cukup  diakui  lebih dominan dibanding eksistensi anggota BPK dalam rapat Kampung.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penulis  menganggap  bahwa  upaya-upaya dalam mengangkat permasalahan yang dilakukan oleh BPK Nambah Dadi selama ini  perlu  peningkatan  baik  berupa  tekhnis  penjaringan  aspirasi  masyarakat, keterlibatan  BPK  dalam  rapat-rapat  Kampung  agar  lebih  proaktif  lagi  dan menghindari kepentingan kelompok/perorangan
250 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisa  pada  bab  sebelumnya  maka diperoleh kesimpulan:
1. Prinsip Persamaan Hak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diterapkan dalam Pemerintahan Kampung. Persamaan hak peserta rapat dalam pengambilan keputusan oleh BPK di Kampung Nambah Dadi baik itu  hak  dalam  berbicara,  hak  mengeluarkan  pendapat  dan  hak menyampaikan  aspirasi  masyarakat  diakui  keberadaannya  dan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.
2. Eksistensi  anggota  BPK  dalam  wadah  institusi  perwakilan  untuk memperjuangkan  berbagai  tuntutan  dan  keinginan  masyarakat  yang diwakilinya  agar  dapat  dituangkan  dalam  kebijakan-kebijakan  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Kampung.  Anggota  BPK  dinilai  mampu memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  mulai  dari  perencanaan  sampai pada penetapan agenda kerja.
3. BPK merupakan mitra sejajar yang mempunyai fungsi sebagai lembaga kontrol/pengawasan  terhadap  kepemimpinan  Kepala  Kampung, termasuk  didalamnya  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Kampung  dan Penetapan Keputusan Kepala Kampung. Dalam hal ini kemampuan BPK Nambah  Dadi  dalam  hal  pengawasan  belum  sesuai  dengan  harapan.
Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  pengaruh  kekuasaan  Kepala  Kampung yang masih dominan.
4. Pengambilan  keputusan  yang  dimaksud  adalah  Keputusan  Kepala Kampung atau Peraturan Kampung yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah  dan  mufakat  dengan  memperhatikan  secara  sungguh- sungguh  segala  potensi  yang  dimiliki  masyarakat.  Secara  umum, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rapat di Kampung Nambah Dadi  telah  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  yang  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa  Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip  Demokrasi  dalam  Pengambilan Keputusan  di  Kampung  Nambah  Dadi  belum  memadai.  Hal  ini
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi ... │ 251 dipengaruhi  oleh  kualitas  SDM  terutama  anggota  BPK  yang  belum memahami sebenarnya tugas dan fungsi sebagai anggota BPK. Akibatnya timbul persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah fenomena dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Meriam, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta
Dah, Robert A, 2014, Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol, CV. Rajawali, Jakarta.
Mubyarto, 2013, Strategi Pembangunan Desa, PP3PK UGM Yogyakarta.
Santoso, Amir, 2016, Demokrasi dan Nilai-Nilai Politik : Apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai, Jurnal Ilmu Politik, AIPINo.10
Nawawi,  H.  Hadari,  2015,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial,  Gadjah  Nada University Press, Yogyakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2015. Metodelogi Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta. Jakarta Sarundajang, 2012 Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Soeratno  dan  Lincollin Assyad,  2015,  Metodologi  Penelitian,  UPP AMD  YKPN, Yogyakarta.
Solichin  Abdul  Wahab,  Dr.  M.A.,  2015,  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Tjiptoherijanto, Prijono & Yumiko M Prijono, 2014. Demokrasi di Pedesaan Jawa, Sinar Harapan. Jakarta.
Tjiptoherijanto,  Prijono  &  Yumiko  M  Prijono,  2013.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.