## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENDERITA TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

## Thomas Wira Dharma Simanjuntak, Irvan Sebastian Iskandar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : thomasdharma00@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelayanan  kesehatan  yang diberikan kepada narapidana penderita tuberkulosis di Lapas Narkotika kelas II A Langkat dan juga untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di  Lembaga  Pemasyarakatan kelas IIA  Langkat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berpendapat bahwa permasalahan yang diteliti bersifat cair. Beberapa  faktor  yang  diteliti  meliputi  komunikasi,  sumberdaya,  sikap,  dan  struktur  organisasi. Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  tentang  sejauh  mana  kebijakan  pelayanan kesehatan untuk narapidana penderita tuberkulosis telah berhasil diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  di lingkungan  penjara  dan  meningkatkan  kualitas  perawatan  bagi  narapidana  yang  menderita tuberkulosis. Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan ialah, sarana prasarana, pengawasan dalam pemberian obat dan juga kurangnya asupan gizi.
Kata Kunci : Narapidana, Tuberkolosis, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
This research aims to find out how health services are provided to prisoners suffering from tuberculosis in the class II A Langkat Narcotics Prison and also to find out what obstacles are  experienced  in  implementing  health  services  in  the  class  IIA  Langkat  Penitentiary.  This research was conducted using a qualitative approach because the researcher believes that the problems studied are fluid. Several factors studied include communication, resources, attitudes, and organizational structure. The results of this research can provide insight into the extent to which  health  service  policies  for  prisoners  suffering  from  tuberculosis  have  been  successfully implemented at the Class II A Langkat Narcotics Correctional Institution. The implications of the results  of  this  research  can  be  used  to  increase  the  effectiveness  of  policies  related  to  health services in the prison environment and improve the quality of care for prisoners suffering from tuberculosis. The obstacles in implementing health service policies are infrastructure, supervision in administering medicines and also lack of nutritional intake.
Keywords : Inmantes, Tuberculosis, Healthcare Service, Correctional

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan perpaduan antara fisik dan mental, atau tubuh dan jiwa, yang saling terkait dengan kompleks. Setiap individu memiliki kebutuhan akan pelayanan, yang merupakan bagian integral dari pengalaman hidup manusia. Untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, sebuah bangsa dan negara memerlukan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau birokrasi sebagai  wujud penyelenggara kekuasaan. Tidak  peduli kondisi mereka, warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan pemerintah, termasuk mereka yang berada dalam lembaga pemasyarakatan seperti tahanan, narapidana, atau anak-anak. Prinsip kesetaraan ini menjadikan perbedaan antara warga negara dan narapidana tidak relevan dalam hal pelayanan kesehatan. Konsep hukuman telah berubah dari orientasi balas dendam menjadi penekanan pada rehabilitasi  sosial  dan reintegrasi  sosial.  Dalam pendekatan ini, terpidana  diperlakukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk perubahan, bukan sebagai objek hukuman semata. Lapas dapat  berperan  sebagai  titik  awal  dalam  proses  pembinaan,  mendukung  tujuan  pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan memegang peran penting sebagai pelaksana program pendidikan.
Penerapan  dan  penyediaan  perawatan  medis  bagi  narapidana  dapat  menjadi  ukuran keberhasilan  dalam  hukum,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Memberikan  hak narapidana  untuk  mendapatkan  perawatan  kesehatan  tidak  berarti  bahwa  mereka  harus  dalam kondisi sehat, atau bahwa pemerintah harus mengatur perawatan medis yang sesuai untuk mereka. Namun,  negara  harus  memastikan  bahwa  pelayanan  medis  diberikan  sesuai  dengan  kebijakan negara,  dan  bahwa  negara  tidak  dapat  mengabaikan  penyakit  yang  mungkin  diderita  oleh narapidana.  Hak  atas  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  umumnya  diakui,  dengan  setiap  Lapas memiliki poliklinik yang dapat memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana. Namun, ada beberapa  jenis  perawatan  kesehatan  tertentu  yang  tidak  dapat  diberikan,  seperti  perawatan penyakit tertentu.
Narapidana di Lapas memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan  yang diatur dalam berbagai perangkat  hukum. Peraturan-peraturan ini mengacu pada hukum internasional, seperti Mandela Rules, untuk memastikan bahwa perawatan kesehatan yang diberikan  sesuai  dengan  standar  internasional  dalam  merawat  narapidana.  Beberapa  undang- undang  dan  kebijakan  nasional  yang  memengaruhi  akses  ke  perawatan  kesehatan  di  antaranya Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945; selain itu, terdapat ketentuan khusus seperti Pasal 2, 4, 5, dan 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan  Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah membantu narapidana  dalam  mempersiapkan  diri  untuk  kembali  ke  kehidupan,  mata  pencaharian,  dan kebebasan mereka setelah masa penahanan. Ini mencerminkan perubahan fokus dari pemidanaan ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, tantangannya adalah menerapkan ini secara efektif dalam praktik. Sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana, Lapas  diharapkan  dapat  menerapkan  aturan  ini  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  mereka.  Lapas memiliki peran kunci  dalam membantu  narapidana dalam mempersiapkan kembali  diri mereka untuk hidup produktif di masyarakat setelah masa penahanan.
Kesehatan merupakan hal  yang paling esensial  bagi manusia.  Ketika seseorang  dalam kondisi  sehat,  mereka  memiliki  kemampuan  untuk  mencapai  berbagai  hal.  Untuk  menjaga kesehatan  pribadi,  penting  untuk  menjaga  lingkungan  sekitar  tetap  bersih,  sehingga  penyakit menular  tidak  memiliki  peluang  untuk  menyebar  dan  menular  kepada  orang  lain.  Selain  itu,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan perawatan medis. Individu yang mengalami  penyakit  memerlukan  perawatan  dan  layanan  medis  dengan  segera.  Pelayanan kesehatan, seperti yang didefinisikan oleh Levey Loomba, adalah "upaya yang dilakukan secara individu atau bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, atau mengobati penyakit, baik untuk individu maupun kelompok" (Arifin et al. 2013). Pelayanan kesehatan bisa diberikan kepada individu atau kelompok, dan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan yang berkelanjutan, keterjangkauan, kemudahan akses, serta kualitas pelayanan yang harus memadai, agar dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan baik.
Kesehatan  manusia  adalah  aspek  paling  mendasar  dalam  kehidupan,  dan  hal  ini  telah dijamin oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan. Oleh karena itu, investasi dalam layanan kesehatan yang lebih baik merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hak yang sama berlaku untuk narapidana, meskipun mereka berada dalam penjara, mereka tetap memiliki hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan.  Namun,  kita  menyadari  bahwa  kualitas  perawatan  medis  di  lapas  dan  lembaga pemasyarakatan  lainnya  sering  kali  tidak  memadai.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, termasuk kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan kondisi fasilitas serta jumlah  tenaga  kesehatan  yang  terbatas.  Dengan  situasi  kelebihan  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan saat ini, risiko penyebaran penyakit menular menjadi semakin tinggi.
Seseorang  dikatakan  sehat  jasmani  dan  rohani  ketika  berada  pada  tingkat optimalnya. Kesehatan fisik seseorang dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mereka ambil untuk menjaga tubuh  mereka  bebas  penyakit  dan  dalam  kondisi  baik.  Kesejahteraan  mental  dan  emosional seseorang adalah aspek kesehatan spiritual mereka. Kesehatan spiritual mengacu pada bagaimana seseorang sehat  dari dalam ke  luar.  Bentuk  utama penyelenggaraan kesehatan  di  Lapas  adalah kesehatan fisik karena proses kegiatan pembinaan atau pengobatan sangat tergantung pada kondisi kesehatan  fisik  narapidana  dan  tahanan. Fokus utama program kesehatan lapas dan rutan adalah kesejahteraan fisik narapidana.
Faktor  ini  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  kesehatan  saat  ini. Memberi setiap orang akses mudah ke perawatan medis berkualitas tinggi adalah kebaikan sosial. ini  membebaskan  individu  dari  tanggung  jawab  mengelola  atau  mengawasi  perawatan  medis mereka  sendiri. Di  depan  hukum,  hak  setiap  orang  sama  persis.  Setiap  orang  berhak  untuk diperlakukan secara adil dan setara oleh orang lain, apapun keadaannya. Mirip dengan  cara  satu orang dan orang lain harus menerima perlakuan yang sama, manfaat harus sebanding. Misalnya, orang  yang  ditahan  di  pusat  penahanan  dan  orang  yang  dipenjara  di  lembaga  pemasyarakatan diharuskan  memiliki  akses  ke  perawatan  medis  dan  layanan  makanan  yang  sesuai.  Dengan didirikannya layanan medis ini, pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan di Lapas dan Lapas saat ini berfungsi dengan baik.
Proses  implementasi  sama  dengan  proses  aplikasi.  Dari  segi  bahasa,  istilah “implementasi”  dapat  diartikan  sebagai  “aplikasi”,  “pemenuhan”,  atau “implementasi”. Implementasi  kebijakan  tertentu  terkait  dengan  kebijakan  tertentu  yang  berfungsi  sebagai tanggapan  khusus  atau  tertentu  terhadap  masalah  masyarakat  tertentu.  Tahap  proses  kebijakan yang terjadi  segera setelah diundangkannya undang-undang  yang disebut dengan implementasi kebijakan.  Menurut  penelitian  (Handoyo  et  al.,  n.d.)  baik  perilaku  maupun  niat terlibat  dalam kebijakan,  dan  kebijakan  dapat  berbentuk  tindakan  atau  tidak  bertindak.  Istilah  "kebijakan" digunakan untuk menggambarkan seperangkat terkoordinasi.
Hasil  kebijakan  akan  terjadi  di  masa  depan.  Istilah  "kebijakan" juga  dapat  digunakan untuk merujuk pada serangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang dihasilkan dari prosedur yang melibatkan hubungan dalam suatu organisasi. Peran agen kebijakan juga merupakan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bagian integral dari kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya penting bagi kalangan akademik,  tetapi  juga  bagi  praktisi  kebijakan  publik,  individu maupun kelompok masyarakat, karena  aspek  kebijakan publik  selalu bersentuhan  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Suaib  2022). Kebijakan  publik  justru menjadi penyebab munculnya peristiwa-peristiwa baru dalam sejumlah peristiwa yang terjadi, yang kemudian memberikan corak tersendiri pada sejumlah segi kehidupan yang kita alami sehari-hari (Prof.Dr.H.Solichin Abdul Wahab 2012).
Membantu,  menyambut,  dan  memperhatikan  adalah  semua  contoh  layanan  yang membantu orang lain dengan cara tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan juga bisa berarti pekerjaan dilakukan dengan baik.  Pelayanan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai penyediaan  layanan  kepada  publik  baik  oleh  pemerintah  maupun  sektor  swasta,  baik  dengan imbalan  pembayaran  atau  tanpa  biaya  kepada  penerima,  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat setempat.  Menyediakan  barang  atau  jasa  yang  meningkatkan taraf hidup warga negara adalah contoh  pelayanan  publik,  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  sektor  swasta.  Ini menghilangkan segala kemungkinan  "ketimpangan  sosial"  dalam  hal  menerima  bantuan  (Anggi 2022). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, persamaan hak, dan kontinuitas hak dan kewajiban merupakan motivator  penting menuju tujuan  akhir penyediaan layanan publik  yang baik.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  faktor-  faktor  tersebut,  tingkat  keberhasilan  layanan  yang  ditawarkan kepada warga baik oleh sektor ekonomi publik maupun swasta akan ditentukan.
Orang  memiliki  hak  atas  pelayanan  perawatan  kesehatan,  yang  wajib  disediakan  oleh negara bagi mereka terlepas dari keadaannya. Meskipun demikian, masih banyak negara di dunia yang  tidak  memiliki  sistem  perawatan  kesehatan  dengan  kualitas  yang  memadai.  Penyediaan perawatan medis berkualitas tinggi sangat penting untuk operasi lanjutan dari setiap organisasi penyedia layanan kesehatan. Dalam memerangi penyakit menular, Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan, terutama dalam hal mendapatkan akses ke tingkat regional dan lokal. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat setempat. Ada layanan kesehatan keliling, seperti membawa perawatan medis ke  rumah  pasien atau  mengumpulkan  peralatan  olahraga  bekas  anak-anak mereka. Peningkatan pengetahuan dan teknologi baru, pergeseran nilai-nilai masyarakat, pertimbangan hukum dan etika, ekonomi, dan politik merupakan faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat pengembangan pelayanan kesehatan (Reni Asmara Ariga, S.Kp. 2020).
Mycobacterium tuberkulosis adalah agen penyebab tuberkulosis paru, yang merupakan penyakit  menular.  Bakteri  aerob,  seperti mycobacterium  tuberculosis , dapat  hidup terutama di paru-paru atau organ lain yang memiliki tekanan parsial oksigen yang tinggi. Selaput sel mikroba ini mengandung sejumlah besar lemak, yang membuat bakteri tahan terhadap asam tetapi tidak tahan terhadap sinar ultraviolet. Akibatnya, sebagian besar penularan mikroba ini terjadi pada malam hari (Widodo  2020).  Penumpukan  atau  akumulasi  sekret  di  saluran  pernapasan  bagian  atas  adalah gejala khas TBC paru-paru. Hal ini terjadi akibat bakteri yang menyebabkan kerusakan pada area parenkim paru,  yang selanjutnya menyebabkan reaksi  peradangan. Reaksi  ini memanifestasikan dirinya  sebagai  produksi  sekresi  yang  berlebihan,  yang  dapat  membuat  sulit  bernafas  karena penyumbatan saluran udara, yang pada gilirannya menyebabkan masalah pembersihan jalan napas yang tidak efektif (Widodo 2020).
Paru-paru  merupakan  organ  sasaran  tuberkulosis  yang  merupakan  penyakit  menular langsung.  Gejala  berupa  nyeri  dada,  sesak  nafas,  sesak  dada, dan  batuk  darah  selain  gejala pernapasan seperti batuk lebih dari tiga minggu. Di sisi lain, gejala sistemik dapat muncul kapan saja, termasuk penurunan berat badan, peningkatan suhu tubuh, dan perasaan tidak enak badan secara  umum.  Epidemi  tuberkulosis  global  adalah  salah  satu  tantangan  paling  signifikan  yang dihadapi sistem kesehatan masyarakat dunia. Paru-paru adalah target khas dari infeksi penyakit

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ini. Saluran pernapasan merupakan jalur penularan penyakit yang paling umum, terutama melalui tetesan  udara  yang  dibutuhkan  oleh  pasien  TB.  Agen  infeksi  yang  bertanggung  jawab  untuk tuberkulosis adalah mycobacterium tuberculosis. Penyakit yang sangat menular ini terus menjadi masalah  utama  dalam  kesehatan  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Ada  8.810.000  kasus  baru tuberkulosis yang didiagnosis di seluruh dunia pada tahun 2003, dengan 3.897.000 di antaranya memiliki  hasil  BTA-positif.  Bentuk  tuberkulosis  yang  dikenal  sebagai  BTA-positif  sangat menular. Ada lebih banyak bakteri pada pasien dengan bentuk penyakit ini dibandingkan dengan mereka yang dites positif hanya pada kultur atau sinar-
X. Pasien dengan TB paru BTA-positif berpotensi menularkan antara 10 hingga 15 pasien baru  dengan  penyakit  tersebut  setiap  tahun  jika  mereka  tidak mendapatkan  pengobatan  yang memadai.  Di  sisi  lain,  tuberkulosis,  yang  biasanya  menyerang  orang-orang  di  tahun-tahun produktifnya,  berpotensi  memiliki  efek  langsung  dan  tidak  langsung  pada  situasi  keuangan keluarga. Ada dampak langsung berupa biaya yang berkaitan dengan pengobatan, dan ada dampak tidak langsung berupa hilangnya produktivitas kerja. Akibatnya, ada dampak pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat.
Masalah  tuberkulosis  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat  yang meluas  di seluruh  dunia,  terutama  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Karena  penyakit  ini menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap pertumbuhan sumber daya manusia, maka semua pihak yang berkepentingan harus memberikan perhatian serius yang diperlukan. Mycobacterium tuberculosis  adalah  agen  penyebab  tuberkulosis,  penyakit  bakteri  menular  yang  dapat mempengaruhi sejumlah organ tetapi target utamanya adalah paru- paru.  Komplikasi  yang  dapat menyebabkan kematian dapat timbul jika kondisinya tidak diobati sama sekali atau hanya diobati sebagian.  Tuberkulosis  adalah  penyakit  yang  menyerang  orang  di  seluruh  dunia.  Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  kematian  yang  disebabkan  oleh tuberkulosis hingga 90 persen dan kejadian penyakit tersebut hingga 80 persen pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  baik  pada  individu  yang  saat  ini  dipenjara  maupun mereka  yang  baru  saja  dipindahkan  ke  fasilitas  untuk  mengurangi  risiko  penularan  penyakit. Pelaksanaan skrining juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum penerimaan narapidana dan koruptor yang baru divonis. Apabila narapidana dan tahanan baru lolos seleksi, maka  akan  diberikan  kartu  sehat.  Kartu  ini  berfungsi  sebagai  catatan  bagi  perawat  yang bertanggung  jawab  untuk  menjaga  catatan  medis  bagi  narapidana  dan  tahanan.  Perawat  Rutan tidak  hanya  melakukan  pemeriksaan  di  Poliklinik,  namun  juga  rutin  melakukan  pemeriksaan kesehatan pada seluruh keluarga pasien. Kriteria pengendalian meliputi jadwal pengeringan kasur, pemeriksaan  kebersihan  blok,  pemeriksaan  dapur  dan  makanan,  dan  pemeriksaan  kesehatan. Pemeriksaan kesehatan warga secara rutin ini dilakukan dengan tujuan agar kompleks perumahan tidak menjadi tempat berkembang biaknya penyakit akibat pilihan gaya hidup warga yang kurang sehat. Pasalnya, sejumlah besar  narapidana  melaporkan mengalami sakit  kulit akibat  kasur  dan kondisi tempat tinggal yang tidak bersih.
Pedoman  Nasional  Penanggulangan  Tuberkulosis  di  Indonesia  menetapkan  angka kesembuhan minimal 85,0 persen sebagai tujuan yang harus dicapai melalui penggunaan DOTS. Persentase pasien yang sembuh pada  tahun  2013  adalah  enam  puluh  persen.  Padahal,  angka kesembuhan
penderita  tuberkulosis  masih  relatif  rendah,  yakni  mencapai  47%.  Namun,  angka kesembuhan pasien tuberkulosis mencapai  85%  pada tahun 2016, namun penting untuk dicatat bahwa beberapa pasien dengan hasil pengobatan lengkap  meninggal  dunia,  gagal,  atau  berhenti berobat  dan tidak dievaluasi. Pada tahun 1993,  World Health Organization (WHO) melakukan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penelitian  yang  mengungkapkan  bahwa  sepertiga  penduduk  dunia  terkena  tuberkulosis. (TB). Setiap  tahun,  sekitar  8  juta  orang  kehilangan  nyawanya.  Diperkirakan  satu  miliar  orang  akan terinfeksi  antara  tahun  2002  dan  2020  dari  jumlah  tersebut,  sekitar  5-10  persen  akan mengembangkan penyakit, dan empat puluh persen dari mereka  yang mengembangkan penyakit tersebut akan meninggal dunia. Demikian pula, sekitar 1,3 juta kasus tuberkulosis didiagnosis pada anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 450.000 anak akhirnya meninggal dunia (Keperawatan and Flora 2016). Penyakit menular yang dikenal sebagai tuberkulosis (TB) disebabkan oleh infeksi bakteri. Paru-paru adalah target paling umum untuk infeksi tuberkulosis; Namun, penyakit ini juga dapat menyerang organ lain, termasuk ginjal, tulang belakang, dan otak.
Setelah India dan China, india menempati urutan ketiga jumlah orang yang hidup dengan efek  tuberkulosis  terbanyak  di  dunia.  Menurut  Global  TB Report  2021,  diperkirakan  terdapat 824.000 kasus tuberkulosis di Indonesia. Namun, baru 393.323 kasus penderita tuberkulosis yang ditemukan, dirawat, dan dilaporkan ke sistem informasi nasional. Ini mewakili sekitar 48% dari semua pasien tuberkulosis. Tanpa perhatian medis yang cepat, mereka yang terjangkit penyakit ini mungkin tidak dapat bertahan hidup. Padahal TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat dihindari. Salah satu gejala TBC paru adalah batuk terus-menerus yang berlangsung lebih dari tiga minggu dan dapat disertai dengan dahak atau darah. Selain itu, orang yang mengalami kondisi  tersebut  juga akan mengalami  gejala lain, seperti suhu tinggi,  nyeri dada,  dan keringat malam.
Narapidana yang memerlukan perawatan medis karena kondisi kesehatannya selama di dalam  penjara  dapat  memperolehnya  dari  pelayanan  kesehatan  Lapas.  Oleh  karena  itu,  setiap lembaga pemasyarakatan wajib memiliki poliklinik yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang, dan setelah itu wajib ada dokter atau tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Layanan medis ini dimaksudkan  untuk  mencegah  atau  mengobati  kondisi  tersebut.  Perawatan  diberikan  kepada narapidana  yang  sakit  di  lembaga  pemasyarakatan  untuk  mengembalikan  kesehatan  mereka sepenuhnya dan mencegah penyebaran penyakit ke seluruh lembaga. Hal ini memungkinkan untuk operasi normal dari staf pembinaan fasilitas pemasyarakatan. Tindakan pencegahan diambil untuk mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit ke seluruh fasilitas.
Mereka yang di Lembaga pemasyarakatan akan mengalami berbagai hal selama berada di sana, terutama kurangnya ruang, serta kurangnya ventilasi udara, yang mengakibatkan pasokan udara di ruang hunian menjadi sangat terbatas. Karena mudahnya menular dari orang ke orang, kondisi  ini  berpotensi  menyebarkan penyakit  seperti TBC.  Akibat  dampak  yang terus berlanjut yang menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks,  maka  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana sudah cukup baik; namun masih kurangnya kesadaran diri para narapidana ini, yang akan  berdampak  signifikan  terhadap sistem  sanitasi  yang  ada  di  Lapas  Kelas  II  A  Langkat, mengingat penyakit menjadi hal yang memprihatinkan. Karena tuberkulosis adalah penyakit yang ditularkan melalui udara, juga dikenal sebagai penularan melalui udara, sangat mudah menular dari satu orang ke orang lain bahkan dapat menyebar antar kelompok orang di lembaga seperti penjara.
Terdapat  beberapa  pengobatan  tuberkulosis  (TB)  paru  yang  untuk  memfasilitasi kesembuhan  pasien  seefektif  mungkin,  diperlukan  kerjasama  yang  tinggi antara  penderita  TB dengan  mereka  yang  bekerja  di  bidang  medis atau  di  institusi  perawatan  kesehatan.  Penderita tuberkulosis  paru  mengalami batuk  terus-menerus  yang  semakin  parah  akibat  sekret  yang  terus menerus dikeluarkan. Tidur siang dan malam penderita sangat terganggu oleh batuk. Batuk adalah salah satu cara terbaik untuk membuang sekresi ini, tetapi banyak orang dengan tuberkulosis paru sebenarnya  batuk  dengan  cara  yang  lebih berbahaya daripada baik. Reaksi stimulus batuk yang berkelanjutan akan dihasilkan dari reaksi berantai ini. Pembengkakan tenggorokan dan pita suara menyebabkan suara serak, gatal, dan wajah memerah.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Salah  satu  permasalahan  utama  dalam  pengobatan  tuberkulosis  adalah  pelaksanaan program penanggulangan yang tidak tepat. Pasien dan keluarganya perlu memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, baik melalui instruksi lisan maupun tulisan dalam bahasa ibu pasien.  Dalam  prakteknya,  sekitar  30-50%  dari  pasien  yang  memerlukan  pengobatan  jangka panjang tidak selalu mematuhi proses pengobatan, dan seringkali sulit untuk memprediksi pasien mana  yang  akan  melanggar  aturan  (Behram,  1999).  Keluarga  pasien  memiliki  peran  penting sebagai sumber dukungan selama proses pemulihan dan kesembuhan pasien. Menurut Friedman, jika dukungan semacam ini tidak tersedia, maka peluang kesembuhan atau pemulihan pasien akan berkurang (Keperawatan dan Flora, 2016).
Pasien  tuberkulosis  paru  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  sembuh  jika  mereka mematuhi pengobatan secara konsisten, menjalani pemeriksaan dahak secara rutin, mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan, dan tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan. Selain itu, pasien yang sedang menjalani pengobatan juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya agar proses pengobatannya berhasil. Pasien memiliki kebutuhan akan informasi yang dapat  membantu  mereka  memahami  kondisi  dan  pengobatan  mereka.  Lingkungan  perawatan kesehatan pasien, termasuk dokter, perawat, tenaga medis lainnya, serta keluarga dan teman-teman pasien,  semuanya  memiliki  peran  penting  dalam  memotivasi  pasien  untuk  sembuh  (Subhakti, 2012).
Penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan,  antara  lain,  bahwa  komponen  kualitas pelayanan,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  secara  keseluruhan,  memiliki  pengaruh  yang besar terhadap tingkat kepuasan yang dialami oleh pasien rawat jalan. Selain itu, temuan penelitian lain  juga  membawa  peneliti  pada  kesimpulan  bahwa  loyalitas  rawat  jalan  dan  rawat  inap dipengaruhi  secara  positif  oleh  kualitas  pelayanan  serta  kepuasan  pasien  (Nursini  2010). Perawatan untuk HIV, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya, serta kecanduan narkoba, harus diatur dalam kerja sama yang erat dengan administrasi kesehatan masyarakat umum, dan dengan cara yang menjamin kesinambungan perawatan dan perawatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan terbaik untuk kondisi mereka (UNODC 2015).
Teori  George  C.  Edward  III  mengemukakan  bahwa  model  implementasi mengandung empat variabel: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur organisasi.  Ini adalah kategori di mana variabel-variabel ini dapat ditemukan. Selama ini telah terjadi gangguan komunikasi antara mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  merumuskan  kebijakan  dan  mereka  yang  bertanggung jawab untuk menerapkannya dalam unit pelaksana teknis. Sumber daya di unit pelaksana teknis juga sangat kurang, contohnya saja jumlah perawat  yang ada di  Lapas narkotika Langkat  yang tidak  sebanding  dengan jumlah narapidana. Hal yang tidak kalah penting adalah sikap, apabila pelaksana kebijakan merasa berbeda pandangan dengan kebijakan yang dibuat
oleh pembuat kebijakan maka implementasi yang dilakukan di lapangan pasti memiliki banyak  hambatan begitu  juga dikaitkan dengan pelayanan kesehatan yang  ada  di  lapas.  Karena pembuat kebijakan tidak mengetahui apa yang terjadi dilapangan dan apakah kebijakan itu layak diimplementasikan  atau  tidak.  Menurut  teori Merilee S.  Grindle (1980)  kepentingan kelompok sasaran sangat penting dalam implementasi kebijakan sama halnya di Lembaga pemasyarakatan dimana kelompok sasarannya ialah narapidana. Dan juga pengambilan keputusan yang diambil harus tepat dalam hal ini pelayanan kesehatan harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penanganan  pertama.  Bagian  yang  paling  penting  ialah  pelaksanaan  program  yang  sudah ditetapkan dari pusat yang kadang kala ketika sudah di lapangan programnya sering sekali tidak berjalan sesuai dengan rencana awal.
Menurut teori Zeithaml Parasuraman dan Berry dalam (Pena et al. 2013) tentang kualitas pelayanan dapat diukur melalui beberapa indikator. Kualitas pelayanan berupa sarana prasarana di
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Lembaga pemasyarakatan Langkat terbilang masih kurang karena belum sesuai dengan jumlah narapidana  yang  ada  didalamnya.  Terkait  dengan  kemampuan  dalam  memberikan  pelayanan kepada  narapidana  menurut  yang  penulis  amati  hanya  sekedar  saja  dan  kurang bekerja  secara optimal apalagi untuk penyakit yang bisa dibilang keras. Kemampuan dalam memberikan layanan dengan cepat juga masih kurang karena perawat ataupun dokter hanya merawat dan menangani narapidana yang datang ke poliklinik sementara tenaga medis tidak pernah langsung mendatangi blok hunian.
Setiap  tahun,  jumlah  penderita  tuberkulosis  di  Lapas  Narkotika  Langkat  berubah, sehingga  perawatannya  juga  berfluktuasi.  Sayangnya,  karena  kekurangan  tenaga  profesional kesehatan, kualitas perawatan kesehatan yang diberikan di Lapas tersebut tidak memenuhi standar yang  diharapkan.  Petugas  kesehatan  adalah  individu  yang  bertanggung  jawab  atas  penyediaan layanan  kesehatan,  termasuk  dokter,  perawat,  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana atau tahanan. Dalam konteks  ini,  tugas  petugas  kesehatan  tidak  hanya  mencakup  pencegahan  penyakit  di  antara narapidana  dan  tahanan,  tetapi  juga  perawatan  bagi  narapidana  yang  telah  menderita  penyakit. Dengan  lebih  dari  100  narapidana  yang  telah  terkena  tuberkulosis  dalam  lima  tahun  terakhir, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIA  Langkat  tentang "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang Menderita Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Langkat."

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka  dapat  diambil  rumusan masalah ialah bagaimana implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat dan apa hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana penderita tuberkulosis di Lapas Narkotika kelas II A Langkatdan  untuk  mengetahui  apa  saja  hambatan  yang  dialami  dalam  pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas  II A Langkat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena peneliti berpendapat  bahwa  permasalahan  yang  diteliti  bersifat  cair.  Akibatnya, peneliti  percaya  bahwa data yang diperoleh dari informan harus dikumpulkan dengan menggunakan metode yang lebih alami.  Metode  ini  terdiri  dari  peneliti  melakukan  wawancara  langsung  dengan  informan  untuk mendapatkan  jawaban yang  sebenarnya.  Selain  itu,  peneliti  ingin  memiliki  pemahaman  yang komprehensif tentang situasi sosial, serta kemampuan mengidentifikasi pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence dalam (Humaniora 2004), mendekati data seolah-olah itu adalah sesuatu yang memiliki signifikansi  yang  melekat.  Menurut J. W. Creswell (John W.Creswell 2009), metode  kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang membentuk kajian terhadap masalah penelitian yang berkaitan dengan makna yang dipaksakan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Definisi ini berasal dari J. W. Creswell. Para  peneliti  yang  mendalami  masalah  tersebut  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penelitiannya,  yang  melibatkan  pembentukan  sejumlah  pola  dan  tema  yang  berbeda,  lokasi penelitian, dan analisis induktif terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data di lingkungan alam yang peka terhadap masyarakat. Akibatnya, data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif tidak dapat diandalkan, tidak substansial, dan tidak konsisten, dan peneliti kualitatif tidak akan pernah bisa mengungkapkan semuanya dengan cara yang benar-benar sempurna.
Sumber  atau  informan  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian  dan  dianggap  mampu memberikan informasi dan data oleh peneliti dikenal sebagai sumber informasi untuk penelitian kualitatif. Sumber data primer dan  sekunder adalah dua kategori yang membentuk berbagai jenis informasi yang digunakan dalam penelitian. Hasil wawancara merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  subjek  yang  berkepentingan terhadap objek penelitian mengenai perlakuan khusus bagi  narapidana  penderita  tuberkulosis,  antara  lain narapidana,  dokter  dan  juga  perawat.Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian pustaka  yaitu  berupa  literatur-literatur  dan  bahan  bacaan  lain  mengenai  pelayanan  kesehatan, kualitas  pelayanan  dan  implementasi  kebijakan  serta  perlakuan  terhadap  narapidana  penderita tuberkulosis.  Kajian  pustaka  lainnya  juga  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan peraturan lain di bawah undang-undang.
Untuk kesempurnaan penlitian agar mendapatkan hasil yang selengkap- lengkapnya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Tuberkulosis Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat
Tuberkolosis (TB) adalah salah satu penyakit menular yang paling berbahaya dan telah menjadi  isu  kesehatan  global  selama  berabad-abad.  Penyakit  ini  disebabkan  oleh  bakteri Mycobacterium  tuberculosis  dan  dapat  menginfeksi  berbagai  organ  dalam  tubuh  manusia, walaupun yang paling umum adalah TB paru-paru. TB masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat  yang  signifikan  di  banyak  negara  di  seluruh  dunia,  bahkan  dengan  perkembangan medis dan ilmiah yang pesat.  Tuberkolosis telah dikenal oleh manusia sejak zaman kuno. Bukti arkeologi menunjukkan adanya infeksi TB pada mumi yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Penyakit ini pernah dikenal sebagai "konsumsi" karena gejala utamanya adalah penurunan berat badan dan penampilan yang kurus. Pada abad ke-19, TB menjadi epidemi di Eropa dan Amerika Utara, disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini.
TB paru-paru adalah bentuk paling umum dari penyakit ini. Gejala utamanya meliputi batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu, batuk berdarah, nyeri dada, demam, berkeringat di malam hari, dan penurunan berat badan yang tidak dijelaskan. Bakteri TB menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Orang lain kemudian dapat terinfeksi ketika mereka  menghirup  bakteri  ini.  Namun,  tidak  semua  orang  yang  terpapar  bakteri  TB  akan mengembangkan penyakit. Beberapa orang dapat menjadi  pembawa TB laten, di  mana bakteri tetap dalam keadaan tidak aktif dalam tubuh.
Diagnosis TB melibatkan berbagai tes medis, seperti tes kulit, tes darah, sinar-X dada, dan pengujian dahak. Setelah diagnosis dikonfirmasi, perawatan harus segera dimulai. Pengobatan TB  melibatkan  penggunaan  antibiotik  khusus  selama  periode  yang  cukup  panjang,  biasanya beberapa bulan hingga tahun, tergantung pada jenis  TB dan tingkat  keparahannya. Pengobatan yang tepat sangat penting, karena jika tidak diobati, TB dapat menjadi fatal. Upaya pengendalian
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
TB mencakup pengobatan kasus aktif TB, identifikasi dan pengobatan penderita TB laten, serta promosi vaksinasi dengan Bacillus Calmette-Guérin (BCG) pada populasi yang berisiko tinggi. Selain itu, praktik kebersihan, ventilasi yang baik, dan edukasi masyarakat tentang TB berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit ini. Organisasi kesehatan global, seperti Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO),  telah  berkomitmen  untuk  mengatasi  TB  dan  mengurangi  angka kematian akibat penyakit ini melalui program-program yang menyeluruh.
Tuberkolosis adalah penyakit menular yang tetap menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan, TB tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Pentingnya upaya pengendalian dan pencegahan TB tidak dapat diabaikan. Pendidikan masyarakat, akses terhadap perawatan medis yang tepat, serta investasi dalam penelitian TB merupakan langkah-langkah  yang penting untuk mengatasi penyakit ini dan meminimalkan dampaknya di seluruh dunia.
Pencegahan  adalah  komponen  penting  dalam  mengendalikan  TB.  Ini  mencakup kampanye edukasi tentang penularan TB, vaksinasi dengan Bacillus Calmette-Guérin (BCG), dan identifikasi  penderita  TB  laten  yang  berisiko  tinggi  untuk  berkembang  menjadi  kasus  aktif. Diagnosis  TB  yang  cepat  dan  akurat  adalah  langkah  kunci  dalam  menghentikan  penularan penyakit. Pemeriksaan sinar-X, tes kulit, dan uji dahak adalah beberapa metode diagnostik yang digunakan.  Setelah  diagnosis,  perawatan  TB  yang  tepat  harus  segera  dimulai.  Ini  melibatkan penggunaan  antibiotik  yang  diresepkan  oleh  tenaga  medis  yang  berpengalaman.  Pasien  harus patuh dalam mengonsumsi obat dan diawasi secara teratur selama perawatan yang berlangsung beberapa bulan hingga tahun. Pasien TB membutuhkan dukungan selama perawatan mereka. Ini mencakup  pemantauan  kesehatan  berkala,  dukungan  psikososial,  dan  pendampingan  dalam mengatasi  efek  samping  obat.  Upaya  harus  dilakukan  untuk  mengendalikan  penularan  TB.  Ini termasuk isolasi pasien TB aktif, peningkatan ventilasi di tempat-tempat dengan risiko tinggi, dan pelacakan kontak penderita TB untuk mengidentifikasi dan memantau kemungkinan infeksi.
Lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan para  narapidana  yang  berada  di  dalamnya.  Di  tengah  tantangan  kesehatan  yang  dihadapi  oleh populasi narapidana, tuberkulosis (TB) menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus. TB adalah penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat dalam lingkungan yang padat,  seperti  lembaga  pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pelayanan  kesehatan  yang efektif untuk narapidana penderita TB di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat menjadi esensial dalam menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit ini.
Salah  satu  komponen  kunci  dari  kebijakan  pelayanan  kesehatan  di  lembaga pemasyarakatan adalah pencegahan dan deteksi dini TB. Hal ini dapat dicapai melalui program skrining rutin, terutama bagi narapidana yang memiliki risiko tinggi terinfeksi TB. Pemeriksaan sinar-X dada, tes kulit, dan pengambilan sampel dahak adalah beberapa metode diagnostik yang dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  kasus  TB.  Narapidana  yang  didiagnosis  dengan  TB  harus segera  mendapatkan  perawatan  yang  tepat.  Pengobatan  TB  biasanya  melibatkan  penggunaan antibiotik  selama  beberapa  bulan  hingga  tahun,  tergantung  pada  jenis  TB  dan  tingkat keparahannya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  lembaga  pemasyarakatan  untuk  memiliki  fasilitas medis  yang  memadai  dan  personel  kesehatan  yang  terlatih  untuk  memberikan  perawatan  yang berkualitas kepada narapidana penderita TB. Selain deteksi dini dan perawatan medis yang tepat, kebijakan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan juga harus mencakup langkah-langkah untuk mengendalikan penularan TB. Ini melibatkan isolasi narapidana yang terinfeksi TB aktif sehingga mereka tidak menularkan penyakit kepada narapidana lainnya. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan ventilasi dan sanitasi di dalam lembaga pemasyarakatan guna mengurangi risiko penularan TB.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dukungan  psikososial  juga  merupakan  bagian  penting  dari  kebijakan  pelayanan kesehatan.  Narapidana  penderita  TB  sering  menghadapi  stigmatisasi  dan  isolasi  sosial.  Oleh karena  itu,  mereka  memerlukan  dukungan  emosional  dan  psikologis  untuk  mengatasi ketidaknyamanan  dan  isolasi  yang  mungkin  mereka  alami  selama  perawatan.  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat atau lembaga pemasyarakatan lainnya, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, petugas kesehatan, dan organisasi kesehatan, adalah kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan yang efektif. Langkah- langkah ini harus didukung oleh dana yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih.
Implementasi  dimulai  dengan  pemeriksaan  awal  terhadap  narapidana  yang  masuk  ke lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan ini melibatkan tes kulit, pemeriksaan sinar-X dada, dan pengambilan  sampel  dahak.  Narapidana  yang  memiliki  gejala  TB  atau  hasil  tes  yang mencurigakan harus segera diidentifikasi dan diisolasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga pemasyarakatan harus memiliki fasilitas medis  yang memadai untuk diagnosis, perawatan, dan pemantauan TB. Ini termasuk laboratorium untuk pengujian TB, ruang isolasi untuk narapidana yang terinfeksi  TB aktif, serta persediaan obat  TB  yang cukup. Diperlukan personel  kesehatan yang terlatih, termasuk dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, yang memiliki pengetahuan tentang  TB,  metode  diagnosis,  dan  pengobatan.  Mereka  harus  mampu  memberikan  perawatan yang berkualitas kepada narapidana penderita TB. Narapidana yang didiagnosis dengan TB harus mendapatkan pengobatan yang sesuai sesuai dengan panduan medis.  Ini  melibatkan pemberian antibiotik  yang  tepat  selama  periode  yang  cukup  lama.  Selain  itu,  perawatan  medis  harus diintegrasikan  dengan  dukungan  psikososial  untuk  membantu  narapidana  mengatasi  stres  dan isolasi yang mungkin mereka alami. Narapidana yang terinfeksi TB aktif harus diisolasi sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mencegah penularan kepada narapidana lainnya. Langkah- langkah tambahan seperti peningkatan ventilasi dan praktik kebersihan yang baik harus diterapkan untuk mengendalikan penularan TB di dalam lembaga pemasyarakatan. Implementasi kebijakan harus mencakup kampanye edukasi di antara narapidana dan petugas penjara tentang TB, gejala, cara  penularan,  dan  langkah-langkah  pencegahan.  Kesadaran  yang  tinggi  akan  membantu mengurangi  stigma  dan  meningkatkan  kerja  sama  dalam  pencegahan  dan  pengobatan  TB. Lembaga  pemasyarakatan  perlu  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  eksternal  seperti  organisasi kesehatan  masyarakat,  lembaga  kesehatan,  dan  lembaga  pemerintah  terkait  untuk  mendukung implementasi  kebijakan.  Ini  dapat  mencakup  akses  ke  sumber  daya  tambahan,  pelatihan,  dan bantuan teknis. Pihak berwenang harus secara teratur mengevaluasi implementasi kebijakan ini untuk  memastikan bahwa semua langkah telah diterapkan dengan benar  dan memberikan hasil yang  diharapkan.  Pemantauan  berkala  akan  membantu  mengidentifikasi  masalah  dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan.
Kebijakan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  penderita  TB  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  A  Langkat  dan  lembaga  pemasyarakatan  serupa  harus menyediakan pendekatan yang holistik untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati TB. Dengan pemeriksaan  rutin,  perawatan  medis  yang  tepat,  pengendalian  penularan,  dan  dukungan psikososial, kita dapat membantu narapidana penderita TB untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dan pada saat yang bersamaan mengurangi risiko penularan penyakit ini di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini adalah langkah penting menuju sistem perawatan kesehatan yang lebih baik untuk narapidana dan masyarakat sekitar.
Dalam rangka mencapai tujuan kesehatan masyarakat  yang lebih luas dan mengurangi beban  penyakit  TB,  implementasi  kebijakan  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  di  lembaga pemasyarakatan sangat penting. Ini bukan hanya untuk melindungi narapidana, tetapi juga untuk mencegah penularan TB kepada petugas penjara dan masyarakat ketika narapidana dibebaskan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Oleh karena itu, komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak adalah kunci dalam menjalankan kebijakan ini dengan sukses.

## Hambatan  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana Penderita Tuberkulosis Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat
Implementasi  kebijakan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  penderita  tuberkulosis (TB) di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas  II A  Langkat,  atau lembaga serupa, adalah sebuah tugas yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Meskipun tujuan utama kebijakan ini adalah  untuk  memberikan  perawatan  medis  yang  efektif  dan  mencegah  penularan  TB,  ada beberapa hambatan yang seringkali muncul dalam praktiknya. Salah  satu  hambatan  utama dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  kesehatan  TB  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah kurangnya kapasitas dan fasilitas yang terbatas. Lembaga pemasyarakatan sering kali memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk fasilitas medis yang tidak memadai dan personel kesehatan yang kurang. Ini dapat menghambat kemampuan lembaga untuk melakukan skrining, diagnosis, dan pengobatan TB dengan baik. Selain itu, fasilitas yang padat dengan populasi narapidana yang tinggi  juga  meningkatkan  risiko  penularan  TB.  Narapidana  penderita  TB  sering  menghadapi stigmatisasi  sosial  dan  ketidaksetaraan  dalam  pelayanan  kesehatan.  Mereka  dapat  mengalami perlakuan  diskriminatif,  dan  stigmatisasi  dapat  menghambat  mereka  dalam  mencari  perawatan atau mengungkapkan gejala TB. Selain itu, ketidaksetaraan dalam pelayanan dapat terjadi, di mana narapidana mungkin tidak mendapatkan akses yang sama dengan perawatan dan dukungan seperti orang di luar penjara.
Kepatuhan narapidana terhadap pengobatan TB sering menjadi masalah. Pengobatan TB memerlukan pemakaian antibiotik yang ketat sesuai jadwal selama beberapa bulan hingga tahun. Di lingkungan penjara, di mana ada faktor-faktor seperti perpindahan narapidana dan kekurangan dukungan  psikososial,  kepatuhan  bisa  menjadi  sangat  sulit.  Kepatuhan  yang  rendah  dapat menyebabkan  kegagalan  pengobatan  dan  perkembangan  resistensi  obat.  Mobilitas  narapidana antara lembaga pemasyarakatan juga dapat menjadi hambatan. Narapidana yang dipindahkan dari satu lembaga ke lembaga lain dapat menghambat kontinuitas perawatan TB, terutama jika data medis dan pengobatan tidak dilacak dengan cermat atau jika perawatan dihentikan saat narapidana dipindahkan.  Kurangnya dana dan sumber daya manusia yang cukup merupakan hambatan lain dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan TB di lembaga pemasyarakatan. Dibutuhkan investasi untuk melatih dan mempertahankan personel kesehatan yang kompeten, membeli obat- obatan, dan meningkatkan fasilitas medis. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan ini dapat terhambat dalam mencapai tujuannya.
Hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita TB di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat adalah tantangan nyata yang harus diatasi.  Penting  untuk  mengatasi  keterbatasan  fasilitas,  stigmatisasi,  ketidaksetaraan,  masalah kepatuhan, mobilitas narapidana, dan keterbatasan sumber daya untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan  ini,  yaitu  memberikan  perawatan  TB  yang  efektif  dan  mengendalikan  penularan penyakit. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat, sangat penting dalam mengatasi hambatan ini dan meningkatkan perawatan kesehatan  narapidana  penderita  TB  di  lembaga  pemasyarakatan.  Ini  adalah  langkah  penting menuju  upaya  global  yang  lebih  besar  untuk  mengatasi  TB  dan  meningkatkan  kesejahteraan mereka yang berada di dalam sistem pemasyarakatan.

## PENUTUP Kesimpulan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hak asasi manusia mendasar yang ada sepanjang hidup adalah hak atas kesehatan yang baik.  Hak  atas  kesehatan  yang  optimal  merupakan  salah  satu  komponen  Hak  Asasi  Manusia (HAM) yang artinya setiap orang mempunyai hak tersebut. Hal ini berimplikasi pada negara yang wajib menjunjung hak tersebut. Oleh karena itu, setiap narapidana, bahkan penderita tuberkulosis, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Proses pengobatan bagi warga binaan penderita tuberkulosis berbeda dengan warga binaan yang menderita penyakit lain, apalagi bagi warga binaan  yang sehat. Hal  ini disebabkan karena tuberkulosis  merupakan penyakit menular sehingga mudah bagi narapidana lain untuk tertular dari narapidana terdekat yang terinfeksi. Oleh karena itu, hal tersebut perlu segera ditangani dengan menempatkan warga binaan TBC di ruang isolasi.  Pelayanan  kesehatan  ideal  yang  ditawarkan  oleh  Lapas  kepada  warga  binaan  yang mengidap  tuberkulosis  mencakup  konseling  dan  informasi  terkait  kesehatan  bagi  narapidana tuberkulosis, pengobatan teratur, pola makan yang tepat, dan kebutuhan gizi.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan ialah:
1. Diperlukan komunikasi yang terjalin baik dari pimpinan tertinggi pembuat kebijakan yaitu Kepala Lapas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan
2. Peningkatan  sumber  daya  yang  meliputi  dana,  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya manusia
3. Sikap  dan  tanggapan  terhadap  suatu  kebijakan  dapat  diawasi  dengan  baik,  apabila kebijakan  burut  makan  diperlukan  penolakan,  apabila  kebijakan  baik  hasilnya  maka diterima
4. Struktur organisasi yang perlu diperjelas, sehingga tanggung jawab dan pelaksanaan pada sebuah kebijakandapat berjalan baik
5. Lembaga  Pemasayarakatan  Narkotika  Kelas  IIA  perlu  mengatasi  over  kapasitas  yang terjadi
6. Ventilasi udara pada kamar sel perlu diperbaiki
7. Makanan yang diberikan kepada narapidana haruslah yang memenuhi asupan gizi

## DAFTAR PUSTAKA
Anggi. 2022. “Buku Pelayanan Publik.”
Arifin,  S.,  F.  Rahman,  A.  Wulandari ,  and  V.Y.  Anhar.  2013.  “Buku  Dasar -Dasar  Manajemen Kesehatan.” Journal of Chemical Information and Modeling 53 (9): 1689 – 99. Ariga,  R.  A.  (2020). Buku  Ajar  Implementasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan  Dalam Keperawatan . Deepublish.
Hafidah,  A.  R.,  &  Lukitasari,  D.  Implementasi  Hukum  Kesehatan  Bagi  Narapidana Pengidap Penyakit  Menular  Berbahaya  Sebagai  Bentuk  Pemenuhan  Hak  Kesehatan Ditinjau     Dari     Perspektif     Hak     Asasi     Manusia (HAM). RECIDIVE , 9 (1), 34-42. .
Handoyo,  Eko,  Fakultas Ilmu,  Sosial Universitas,  Negeri Semarang,  Eko  Handoyo, and  Widya Karya. n.d. Kebijakan Publik . Humaniora, Sosial. 2004. “Out -Source Call Center Operates in the Moscow Region.” Elektrosvyaz 9 (5): 26.
I. PubBis:  Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis .

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
John  W.Creswell.  2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methods Approaches . SAGE Publications . Vol. 53. Keperawatan, D, and Stikes Flora. 2016. “(D3 Keperawatan STIKes Flora Medan)” IX (1): 111 – 25. Nursini. 2010. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Teras Boyolali Tahun.”
Pena, M. M., Silva, E. M. S. D., Tronchin, D. M. R., & Melleiro, M. M. (2013). The use of the quality model of Parasuraman, Zeithaml and Berry in health services. Revista da Escola de Enfermagem da USP , 47 , 1227-1232.
Penny Naluria Utami. 2020. “Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat.” Jurnal HAM 11 (Nomor 3): 419 – 30. Putra,  R.  H.,  &  Khaidir,  A.  (2019).  Concept  of  George  C.  Edwards  III  on  implementation  of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West  Sumatera. International Journal of  Progressive Sciences  and  Technologies (IJPSAT) , 15 (1), 236-242.
Putri,  F.  J.  (2022).  Hambatan  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana  Dalam Rangka Pemenuhan  Hak  Narapidana  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  Iia  Muaro  Padang. Journal  Of  Policy,  Governance, Development and Empowerment , 2 (3), 325-333.
Salomo,  R.  V.  (2020).  FACTORS  AFFECTING  IMPLEMENTATION  OF  TUBERCULOSIS CONTROL  POLICY  IN  CIPINANG  PRISON  CLASS
Wahab,  S.  A.  (2021). Analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  penyusunan  model-  model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.