Konstruksi Epistemologi Filsafat Hukum Islam untuk Ketetapan Hukum Islam tentang Pencegahan Global Warming
Wahyudin Darmalaksana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: yudi_darmalaksana@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  develop  an  epistemological  framework  for  Islamic  legal  philosophy related to the prevention of global warming. This research uses a qualitative approach with the analytical method of Islamic law. The results of the research and discussion show that global  warming  is  a  new  empirical  fact  in  the  discussion  of  Islamic  law  so  that  an epistemological construction of Islamic legal philosophy is needed to explore wisdom and establish  principles,  foundations,  legal  objectives,  principles  and  rules  as  raw  materials. Islamic  law  regarding  handling  the  impacts  arising  from  global  warming.  This  study concludes that inductive reasoning on the facts of global warming within the framework of the epistemology of  Islamic legal philosophy along with deductive reasoning on  the raw materials of Islamic law will give birth to provisions in Islamic law regarding the handling of global warming that are doctrinal and at the same time empirical-realistic. This research contributes to the preparation of an epistemological construction model of Islamic legal philosophy in response to various actual problems such as global warming.
Keywords: Epistemology; global warming; Islamic law

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka epistemologis filsafat hukum Islam terkait dengan pencegahan global warming . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  metode  analitis  hukum  Islam.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan bahwa global  warming merupakan  fakta  empirikal  baru  dalam  perbincangan  hukum Islam  sehingga  dibutuhkan  konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  untuk menggali  hikmah  dan  menetapkan  prinsip-prinsip,  dasar-dasar,  tujuan  hukum,  asas- asas, dan kaidah-kaidah sebagai bahan baku hukum Islam tentang penanganan dampak- dampak  yang  timbul  akibat global  warming .  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa penalaran  induktif  terhadap  fakta-fakta global  warming dalam  kerangka  epistemologi filsafat hukum Islam bersamaan dengan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan baku hukum Islam maka akan melahirkan ketentuan hukum Islam tentang penanganan global warming yang  bersifat  doktriner  dan  sekaligus  empirik-realistik.  Penelitian  ini berkontribusi  untuk  penyusunan  model  konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam dalam merespon berbagai problem aktual seperti halnya global warming .
Kata Kunci: Epistemologi; Global warming; Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Global  warming merupakan  sebuah  ancaman  serius  bagi keberlangsungan  hidup  manusia  dan  planet  bumi (Aisyah,  Rizky, Laksamana, & Al Fajar, 2022; Kamal, Endriawan, & Kusumanugraha, 2023; Khatib, 2020; Mulyani, 2021; Oentarto, Bangsa, & Christianna, 2020) yang
menimbulkan  perubahan  iklim  global  yang  ekstrem  (Florissa,  Subiyanto, Marnani,  Widodo,  &  Saragih,  2022;  Kadarusman,  Huriani,  & Darmalaksana,  2022;  Munnadliroh,  2022),  seperti  cuaca  dan  udara (Darmalaksana & Priatna, 2022). Global warming disebabkan gas buang emisi ke atmosfer yang membentuk rumah kaca (Kadarusman et al., 2022). Batas    aman    emisi  atmosfer  untuk    kelangsungan    hidup  350  parts  per million (ppm), sedangkan pada Tahun 2022 emisi atmosfer telah  melewati ambang  batas  sekitar  450  ppm (Kadarusman et al., 2022). Sebagai sebuah darurat  lingkungan  (Lestari,  2022)  hingga  dibutuhkan  mitigasi  atas berbagai bencana (Permana & Andhikawati, 2023), maka penulis tertarik meninjau dampak global warming dalam perspektif epsitemologi filsafat hukum Islam.
Penelitian  terdahulu  terkait  epistemologi  hukum  Islam  ( al-fiqh ) telah  dikemukakan  oleh  sejumlah  peneliti  (Hidayatullah,  2020; Kamaluddin,  Rahman,  &  Suntoro,  2021;  Thohari,  2013;  Zaini,  2020). Antara  lain Thohari,  A.  (2013),  ”Epistemologi  Fikih  Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah,” Az- Zarqa’:  Jurnal Hukum Bisnis Islam.
Tulisan  ini  didasari  oleh  fenomena    krisis  lingkungan  yang  berpotensi menimbulkan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya krisis ini. Salah satu faktor utama adalah  permasalahan  pemahaman  keagamaan.  Di  kalangan  umat  Islam masih  berkembang  sebuah  pemahaman  bahwa  fikih  hanya  berurusan dengan persoalan hubungan
manusia dengan manusia (anthroposentrisme). Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis  saat  ini,  fikih  lingkungan  menjadi  sangat  urgen.  Dengan  fikih lingkungan, dunia Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban manusia  yang harmonis dengan alam. Dalam  filsafat  ilmu,  fikih  lingkungan  dapat  dijelaskan  melalui  aspek epistemologis. Secara epistemologis, fikih lingkungan dibangun atas dasar konsep mashlahah. Konsep ini pada mulanya dijadikan dasar oleh al-Syatibi
untuk  merumuskan  konsep maqashid  al- syari’ah yang  akan  menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Menurut al-Syatibi, hakikat atau tujuan  awal  pemberlakuan  syari’ah  adalah  mewujudkan  dan  memelihara lima unsur pokok: agama ( ad-din ), jiwa ( al-nafs ), keluarga ( al-nasl ), akal
( al-aql ),  dan  harta  ( al-mal )  yang  sering  disebut  sebagai al-kulliyat  al- khamsah . Fazlur Rahman lalu meringkasnya ke dalam konsep monoteisme dan  keadilan  sosial.  Meskipun  al-Syatibi  dan  Rahman  sama-sama  tidak menyinggung hifdz al- ‘alam (memelihara lingkungan) sebagai bagian dari maqashid  al- syari’ah ,  namun  terdapat  beberapa  penjelasan  al- Qur’an maupun  hadis  yang  menerangkan  urgensitas  pemeliharaan  lingkungan atau  alam.  Karena  itu, hifdz  al- ‘alam dapat  dijadikan  sebagai  mediator utama bagi terlaksananya al-kulliyat al-khamsah tersebut (Thohari, 2013).
Ada juga penelitian Hidayatullah, M. S. (2020) yang membahas qiyas sebagai metode penemuan hukum. Di sini, penemuan hukum melalui qiyas dibangun atas empat unsur yang menjadi pola pembentukan hukum, yaitu ashl , far' , hukm  al-ashl dan 'illat .  Hukum  dapat  ditemukan  bila  ada kesamaan  motif  hukum  ( 'illat )  antara  kasus  hukum  yang  tidak  memiliki ketentuan  langsung  dalam  nash  ( far' )  dan  kasus  hukum  yang  telah ditetapkan  dalam  nash  ( ashl ).  Dalam  proses  penerapan  qiyas  juga  dicari motif hukumnya ( masâlik al-'illat ), karena ada 'illat yang tercantum dalam nash  ( 'illat  manshushah )  dan  yang  tidak  tercantum  dalam  nash/hasil istinbath ( 'illat  mustanbathah ).  Qiyas  dalam  kajian  teori  hukum konvensional  secara  metodologis  memiliki  pola  penemuan  hukum  yang sama  metode  konstruksi  hukum  (Hidayatullah,  2020).  Berikutnya penelitian  Kamaluddin,  I.,  Rahman,  R.  A.,  &  Suntoro,  A.  F.  (2021)  yang menganalisis  pandangan  Masdar  Farid  Mas’udi  tentang  rekonstruksi konsep qa ṭ ’iy dan ẓ anniy dalam  epistemologi  hukum  Islam.  Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori qa ṭ ’iy (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai  kategori ẓ anniy (asumtif)  (Kamaluddin  et  al.,  2021).  Selebihnya penelitian Zaini, A. (2020) yang menjelaskan kerangka epstemologi hukum
Islam Ibn Hazm ketika membolehkan seorang perempuan menjadi saksi. Pendapat Ibnu Hazm ini didasarkan kepada dalil yang tidak keluar dari al- Qur ’ an, Hadis dan Ijma ’ . Sementara metode penemuan hukum Ibnu Hazm menggunakan  metode istidlal .  Metode istidlal ini  menggunakan pendekatan  epistemologi bayani dalam  memahami  teks,  kemudian dilakukan sebuah penalaran dengan metode burhani . Implikasi pemikiran Ibnu Hazm ini menawarkan alternatif metode yaitu metode istidlal dalam pembaharuan hukum Islam (Zaini, 2020).
Sejumlah  hasil  penelitian  terdahulu  memiliki  kesamaan  dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang, yaitu sama-sama membincang epistemologi hukum Islam (Hidayatullah, 2020; Kamaluddin et al., 2021; Thohari,  2013;  Zaini,  2020).  Perbedaannya  adalah  penelitian  terdahulu berupa  pandangan-pandangan  tokoh  tentang  epistemologi  hukum  Islam, sedangkan  penelitian  sekarang  berusaha  merumuskan  formulasi epistemologi filsafat hukum Islam dalam meninjau realita global warming . Secara  sederhana,  epistemologi  adalah  metode  dari  cabang  ilmu filsafat yang membahas seputar pengetahuan manusia (Fithoroini, 2022).
Filsafat, philoshopia ,  berarti cinta  kebenaran  atau  cinta  kebijaksanaan.
Diserap dalam bahasa Arab menjadi falsafah yang berarti hubbu al-hikmah yakni  cinta  kebijaksanaan.  Orang  yang  berfilsafat  disebut  filosof,  yaitu orang  yang  mencintai  kebijaksanaan,  atau  orang  yang  akan  memperoleh pengetahuan  melalui  filsafat.  Kebijaksanaan  dalam  bahasa  Arab  disebut hikmah,  orang  yang  bijaksana  disebut  hakim.  Akan  tetapi,  filosof  tidak disebut hakim, melainkan muhibb al-hikmah , yaitu pecinta kebijaksanaan. Istilah hukum sendiri ialah gejala sosial, yang artinya “gejala” yang terdapat dalam  masyarakat.  Hukum  bertujuan  untuk  mengupayakan  atau mengusahakan  terdapatnya  keseimbangan  dari  berbagai  kepentingan  di dalam  masyarakat.  Filsafat  hukum  adalah  menyangkut  persoalan- persoalan;  adanya  hukum  dan  tujuan  berlakunya  hukum  dan  keadilan. Sementara  itu,  filsafat  hukum  Islam  sinonim  dengan  istilah falsafat  al- tasyr i’ al -Islamiy ; hikmatu tasy ri’ , asrar al- syari’ah . Filsafat hukum Islam
( falsafat  al-tasyr i’ al-Islamiy )  dipahami  sebagai  bagian  dari  pengkajian filsafat hukum dalam lingkup umum. Filsafat hukum Islam bertujuan untuk menjawab  berbagai  pertanyaan  yang  tidak  dapat  terjangkau  oleh  ilmu hukum. Epistemologi filsafat hukum Islam berarti sebuah konstruksi yang dibangun  di  atas  fondasi  paradigma  hukum,  ditopang  oleh  kerangka metodologis  hukum,  dan  dilengkapi  dengan  metode  hukum  Islam  yang relevan (Darmalaksana, 2022b, 2022a).
Permasalahan  utama  penelitian  ini  adalah  terdapat  rancangan konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  yang  dipandang  relevan digunakan untuk membincangkan problem global warming . Terkait hal ini penting  sekali  dirancang  konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam yang membuahkan hasil bahwa pencegahan global warming bagi segenap umat muslim merupakan praktik ibadah. Perancangan ini dipandang cukup mendesak karena  di  masa lalu tidak ada fiqih global warming atau fiqih pelestarian  lingkungan  hidup  di  satu  sisi  (Thohari,  2013),  dan  kenyataan global  warming telah  menunjukkan  sinyal-sinyal  dan  fakta-fakta  yang membahayakan di sisi lain (Aisyah et al., 2022; Kamal et al., 2023; Khatib, 2020; Mulyani, 2021; Oentarto et al., 2020). Secara teoritis, perancangan konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  memiliki  manfaat  bagi pengembangan kajian-kajian hukum Islam dalam menghadapi persoalan- persoalan baru semisal global warming . Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan pelaksanaan ibadah dalam pencegahan dampak-dampak global warming baik dilakukan secara individual maupun diekspresikan secara luas dalam bentuk gerakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode analitis  hukum  Islam  (Darmalaksana,  2022c;  G.  Dewi,  2022).  Penelitian pada  umumnya  biasa  menggunakan  metode  analitis-deskriptif  untuk pendekatan  kualitatif,  namun  kajian  hukum  Islam  mempunyai  pola tersendiri di mana data penelitian disebut bahan hukum sehingga terhadap
data  tersebut  dibutuhkan  analisis  bahan  hukum  (Fariduddin,  2022; Suratman,  2015).  BiasanyaJenis  data  dan  sumber  data  merupakan  data kualitatif, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data  primer  diambil  dari  rujukan  utama  seputar  kajian-kajian  tentang epistemologi filsafat hukum Islam (Hidayatullah, 2020; Kamaluddin et al., 2021;  Thohari,  2013;  Zaini,  2020).  Sedangkan  sumber  data  sekunder diambil  dari  berbagai  referensi  dari  buku-buku  dan  artikel-artikel  jurnal ilmiah.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Terakhir,  teknik  analisis  data  dilakukan melalui  tahap  inventarisasi,  klasifikasi,  dan  interpretasi  (UIN  Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Realita Global Warming
Global warming merupakan sebuah proses pemanasan global yang berlangsung di seluruh dunia sebagai akibat dari peningkatan suhu udara rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (Kamal et al., 2023). Ditinjau dari sudut pandang sains, gas rumah kaca ini termasuk karbon dioksida (CO2), metana, nitrous oxide dan  gas  lainnya  yang  menangkap  radiasi  panas  yang  terpancar  dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke bumi (Mulyani, 2021).
Peningkatan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  terjadi  karena  aktivitas manusia  (Hilabi,  2020;  Kadarusman  et  al.,  2022),  seperti  pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas alam, dan batu bara) untuk transportasi dan pembangkit  listrik,  serta  kegiatan  pertanian  dan  deforestasi  (Mulyani, 2021).  Akibat  dari  pemanasan  global  ini,  terjadi  perubahan  iklim  global yang  signifikan  (Mulyani,  2021),  termasuk  naiknya  permukaan  air  laut (Kadarusman  et  al.,  2022),  perubahan  pola  curah  hujan,  peningkatan intensitas  badai  dan  bencana  alam  lainnya,  serta  dampak  ekologis  dan kesehatan manusia yang serius (Florissa et al., 2022).
Upaya berbagai pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki dampak pemanasan global saat ini menjadi prioritas global (I. K.  Dewi  &  Istiadi,  2016;  Hilabi,  2020;  Lestari,  2022;  Mulyani,  2021; Munnadliroh,  2022).  Hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalkan  kerusakan lingkungan  dan  mencegah  terjadinya  kerusakan  yang  tidak  dapat dikembalikan (Afrina, 2020; Aisyah et al., 2022; Khatib, 2020; Wulandari, 2016).
Realita perubahan iklim akibat dampak pemanasan global termasuk menjadi perhatian dunia Islam. Islam menekankan pentingnya memelihara kelestarian alam (Afrina, 2020). Dimulai dari prinsip tauhid atau keesaan Allah  yang  menegaskan  bahwa  seluruh  alam  semesta  merupakan  ciptaan Allah  dan  manusia  diberi  tanggung  jawab  untuk  memeliharanya  (Afrina, 2020; Avitazida, 2021; Senen et al., 2022). Islam juga menekankan urgensi menjaga  keseimbangan  alam  untuk  tidak  merusaknya  sebagai  mana tersurat dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56.
Sebagai  agama rahmatan  lil  alamin (Rasyid,  2016),  Islam mempunyai  tantangan  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  nyata  dalam menjaga  kelestarian  alam  dan  lingkungan  (Afrina,  2020).  Terkait  hal  ini dibutuhkan  tindakan  sosial  dan  moral  dalam  menjaga  realita  perubahan iklim  (Aisyah  et  al.,  2022).  Berbagai  pemecahan  cukup  mendesak dirumuskan untuk mengatasi dampak-dampak global warming termasuk solusi  berdasarkan  konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  dalam rangka menopang pembangunan berkelanjutan di dunia Islam.

## Tinjaun Umum Filsafat Hukum Islam
Telah  disinggung  terdahulu  bahwa  filsafat  hukum  Islam  sinonim dengan  istilah falsafat  al- tasyri’  al -Islamiy ; hikmatu  tasyri’ , asrar  al- syari’ah .  Filsafat  hukum  Islam  ( falsafat  al- tasyri’  al -Islamiy )  dipahami sebagai  bagian  dari  pengkajian  filsafat  hukum  dalam  cakupan  umum. Filsafat hukum Islam bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang tidak  dapat  terjangkau  oleh  ilmu  hukum  (Praja,  1993).  Sedangkan  posisi filsafat hukum dalam lapisan ilmu-ilmu Islam bisa dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1 Lapisan Ilmu-Ilmu Islam
Filsafat  hukum  Islam  dipahami  sebagai  rahasia-rahasia  agama ( asrar al-din ) (Praja, 1993). Rahasia-rahasia agama itu merupakan isi dari ilmu-ilmu  agama.  Sementara  itu,  isi  ilmu  agama  sering  disebut  dengan metodologi  hukum  Islam  atau  yang  lazim  disebut usul  al-fiqh atau  ilmu tentang penggalian hukum Islam yang biasa disebut istinbath al-ahkam , di mana  ia  bertugas  menggali  makna-makna  hukum  dari  Al- Qur’an  dan Hadits dalam kerangka maqasid al-syariah . Metode untuk mengetahui dan menggapai  rahasia-rahasia  hukum  itu  dilakukan  dengan  metode ‘ilmun laduniyyun yang secara harfiah berarti ilmu perolehan langsung dari Allah.
Ilmu  ini  hanya  mungkin  diperoleh  setelah  seseorang  menguasai  dengan sempurna  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu  ketuhanan  sehingga  ia mendapat ilmu “perolehan” itu langsung dari Allah (Praja, 1993).
Menurut Juhaya S. Praja (1003), filsafat hukum memiliki dua tugas utama  (Praja,  1993).  Pertama,  tugas  kritis  yaitu  usaha  mempertanyakan kembali berbagai sudut pandang atau paradigma yang tampak telah berdiri secara mapan dalam kerangka hukum Islam. Kedua, tugas konstruktif yaitu upaya mempersatukan berbagai cabang hukum Islam (syariat) dalam suatu kesatuan sistem hukum Islam (syariat) sehingga tampak bahwa di antara satu cabang hukum Islam dengan yang lainnya tidak terpisahkan.
Sementara itu, objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis (Praja, 1993). Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam mencakup prinsip-prinsip
Isi dari buah ilmu agama ( Asrar al-din , Filsafat Hukum Islam) Buah ilmu agama (Istinbath, metodologi hukum Islam) Induk atau lapis luar ilmu agama (Ulum al-Qur'an & Ulum al- Hadits)
hukum  Islam,  dasar-dasar  dan  berbagai  sumber  hukum  Islam,  tujuan hukum Islam, asas-asas mengenai hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam.  Objek  teoritis  filsafat  hukum  Islam  ini  seringkali  disebut  objek falsafat  tasyri’ .  Sementara  objek  praktis  filsafat  hukum  Islam  atau  objek falsafat syariah atau asrar al-syariah meliputi jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan kehidupan.
Ilmu syariah telah dikembangkan oleh para pakarnya yang meliputi tiga komponen utama, yaitu filsafat, metodologi, dan materi hukum Islam (Praja, 1993). Komponen filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoretis ( al- falsafat  al-nazariyyah ),  filsafat  praktis  ( al-falsafat  al- ‘am aliyyah ),  dan filsafat  nilai  ( falsafat  al-akhlaq ).  Komponen  metodologinya  telah melahirkan ‘ilm ushul al -fiqh . Komponen ketiga yang dilahirkan dari dua komponen  sebelumnya  telah  melahirkan  penjelasan  tentang  aturan  atau hukum tentang lalu lintas hubungan-hubungan yang dikenal dengan nama fiqih.

## Konstruksi Epistemologis Filsafat Hukum Islam
Ada  banyak  pakar  hukum  Islam  telah  merancang  epistemologi filsafat hukum Islam. Baik pakar hukum Islam di masa klasik maupun di masa  modern.  Perancangan  epistemologi  ini  merupakan  upaya  pakar hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perkembangan zaman yang tidak terakomodir di dalam fiqih. Para ulama mazhab  telah  terbiasa  melakukan  upaya  serius  merancang  formulasi hukum  Islam  untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  muncul meskipun  terkadang  mereka  berbeda  pendapat  dalam  menyimpulkan ketetapan  hukum.  Kenyataan  silang  pendapat  ini  merupakan  hal  wajar mengingat  masing-masing  tokoh  berbeda  pemikiran  ketika  merancang formulasi  hukum  Islam  yang  tidak  ada  secara  eksplisit  ketetapannya  di dalam nash .  Timbulnya  perbedaan  pendapat  ini  mengingat  perkara  yang tidak  ada  ketentuannya  di  dalam nash secara  eksplisit  merupakan persoalan  ijtihadiyah.  Sehingga  terdapat  adagium  di  kalangan  ulama hukum Islam bila keputusan hasil ijtihad salah maka mendapat satu pahala
dan bila keputusan hasil ijtihad benar maka mendapat dua pahala. Respon para  ahli  hukum  Islam  atas  berbagai  persoalan  zaman  merupakan tanggungjawab  mereka  untuk  segera  menetapkan  kepastian  hukum berdasarkan  hukum  Islam.  Itu  sebabnya  para  pakar  hukum  Islam  telah menghasilkan berbagai rancangan epistemologi filsafat hukum Islam.
Konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  ( falsafat  al- tashri’ ) dapat  dirancang  di  atas  fondasi  berbagai  paradigma  hukum  Islam. Misalnya,  paradigma  hukum  Islam  Ibn  Taimiyah  yang  menyatakan kebenaran bukan berada  di “langit” melainkan di “bumi” artinya  wilayah langit  hanya  memberikan  prinsip-prinsip  sedangkan  yang  actual  dan  riil terdapat  dalam  realitas  bumi.  Selain  dilandasi  oleh  paradigma  hukum Islam, konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam juga mesti  ditopang oleh kerangka metodologis hukum Islam. Misalnya, kerangka metodologis hukum  Islam  yang  ditawarkan  oleh  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah  dengan mengembangkan metode qiyas al- shar’i yang meliputi qiyas al-tamtili dan qiyas  al-sumuli . Bagi  pakar  hukum  Islam  Juhaya  S.  Praja,  epistemologi filsafat  hukum  Islam  ( falsafat  al- tashri’ )  mempunyai  dua  fungsi  utama, yaitu  kerja  kritis  dan  kerja  konstruktif  (Praja,  1993).  Secara  kritis, epistemologi filsafat hukum Islam memahami ilmu-ilmu Islam dalam dua dimensi,  yaitu  sakral  dan  sekaligus profane .  Dimensi  sakral  bersifat batiniyah  atau  Ruhiah,  dan  dimensi profane bersifat  ilmiah  (berubah- ubah).  Adapun  dari  sisi  konstruktif,  epistemologi  filsafat  hukum  Islam bekerja untuk menjawab permasalahan yang tidak terpecahkan oleh ilmu hukum Islam ( fiqh al-Islam ). Secara metodologis, konstruksi epistemologis filsafat  hukum  Islam  mesti  melakukan  apa  yang  disebut  dengan  proses induksi ( al-qiyas al-sumuli ) terhadap realitas empris yang tidak terpotret oleh ilmu fiqih sehingga melahirkan rumusan teori-teori yang berorientasi praksis-empiris,  dan  sekaligus  menjalankan  apa  yang  disebut  dengan proses deduksi ( al-qiyas al-tamtili ) terhadap realitas abstrak yang bersifat batiniyah  atau  Ruhiah  yang  jauh  dari  jangkauan  ilmu  fiqih  sehingga melahirkan sebuah doktrin (dogma) keagamaan Islam. Dengan demikian,
operasi metodologis filsafat hukum Islam ialah sebuah proses kerja di dua wilayah, yaitu deduksi dan induksi, untuk menghasilkan apa yang disebut dengan  bahan  baku  hukum  yang  di  satu  sisi  bersifat  dogmatis-doktrinal (normatif-spiritual)  dan  sekaligus  di  sisi  lain  bersifat  praksis-empirikal (positif-pragmatik).  Inilah  salah  satu  bentuk  konstruksi  epistemologis filsafat hukum Islam ( falsafat al- tashri’ ).
Beberapa  penelitian  dikemukakan  terkait  urgensi  perancangan epistemologi  filsafat  hukum  Islam.  Antara  lain  Thohari,  A.  (2013), berangkat dari fenomena  krisis lingkungan yang potensial menimbulkan berbagai bencana alam sehingga mengancam kehidupan manusia, maka ia menulis  epistemologi  fiqih  lingkungan.  Kajian  ini  menyatakan  terdapat pandangan  masyarakat  yang  memahami  bahwa  fiqih  hanyalah  berkaitan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia, sehingga hubungan fiqih  dengan  lingkungan  menjadi  terabaikan  yang  pada  gilirannya  fiqih tidak terlibat dalam menangani krisis ekologis. Padahal, dunia Islam dapat memberikan  kontribusi  dalam  membangun  peradaban  manusia  yang membangun  harmonisasi  bersama  alam  dengan  pengembangan  fiqih lingkungan. Menurut Thohari, A. (2013), fiqih lingkungan dalam tinjauan filsafat dapat dibangun epistemologinya melalui konsep mashlahah. Sebuah konsep  yang  pada  mulanya  menjadi  dasar  al-Syatibi  dalam  merumuskan maqashid  al- syari’ah yang  akan  dijadikan  landasan  dalam  penetapan hukum Islam. Bagi al-Syatibi, hakikat tujuan pemberlakuan hukum Islam ( syari’ah )  ialah  mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur  pokok,  yaitu agama ( ad-din ), jiwa ( al-nafs ), keluarga ( al-nasl ), akal ( al-aql ), dan harta ( al-mal ), di mana hal ini sering disebut al-kulliyat al-khamsah . Memang al-Syatibi  tidak    menyinggung hifdz  al- ‘alam (pemeliharaan  lingkungan)
sebagai  bagian  dari maqashid  al- syari’ah ,  namun  dapat  ditemukan berbagai  penjelasan  teks  Suci  al- Qur’an  maupun  hadis Nabi  Saw.  yang menerangkan  arti  penting  pemeliharaan  lingkungan  atau  lingkungan ekologis.  Thohari,  A.  (2013)  menegaskan  bahwa hifdz  al- ‘alam dapat dijadikan  sebagai  mediator  utama  bagi  terlaksananya al-kulliyat  al-
khamsah tersebut  (Thohari,  2013).  Paparan  ini  menegaskan  bahwa konstruksi  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  perlu  dioprasionalkan terhadap kasus-kasus mendesak seperti halnya global warming .
Epistemologi Filsafat Hukum Islam terkait Global Warming Pada  dasarnya  masalah global  warming secara  sanubari  telah menuntut  semua  orang  untuk  dapat  tergerak  memberikan  solusi pemecahannya.  Mengingat  begitu  besar  dampak  yang  ditimbulkannya sehingga  sanubari  siapa  pun  pasti  terpanggil  untuk  memberikan  solusi terhadap  masalah global  warming .  Terlebih  lagi  bila  menggunakan landasan agama maka keterpanggilan tersebut merupakan perintah agama.
Agama mana pun pasti mempunyai segenap landasan yang memerintahkan pemeluknya untuk menjaga lingkungan hidup. Tak terkecuali Islam dengan pedoman teks suci yang ayat-ayatnya baik harfiyah maupun ma'nawiyah telah  memerintahkan  penjagaan  lingkungan  (Thohari,  2013).  Hanya  saja ayat-ayat tersebut sebagai bahan baku hukum Islam perlu diaktualisasi ke dalam  bentuk  fiqih  yang  menjadi  tuntutan  praksis  ketetapan-ketetapan Islam.  Sebelumnya,  bahan  baku  tersebut  perlu  diformulasi  melalui metodologi  hukum  Islam.  Bahkan,  sebelumnya  lagi  dibutuhkan  filsafat untuk  menemukan  makna  bathin  dari  ayat-ayat  teks  suci  (Praja,  1993). Makna  bathin  teks  suci  inilah  yang  hendaknya  terinternalisasi  ke  dalam sanubari umat muslim.
Global warming merupakan realita yang menyedot perhatian dunia. Bukan saatnya lagi menyudutkan siapa yang paling bertanggung-jawab atas terjadinya global  warming .  Semua  pihak  dari  berbagai  kalangan  dan bidang  keilmuan  sedang  bersama-sama  mengatasi global  warming (Aisyah  et  al.,  2022;  Kamal  et  al.,  2023;  Khatib,  2020;  Mulyani,  2021; Oentarto et al., 2020) termasuk dari sudut pandang hukum Islam.   Pada tataran ini para ahli hukum Islam perlu menerapkan qiyas, yaitu salah satu metode  penemuan  hukum  dalam  epistemologi  hukum  Islam  yang  dapat diterapkan  dalam  menggambarkan  kasus-kasus  kontemporer  dengan bentuk  penalaran  yang  analogis  (Hidayatullah,  2020).  Hal  ini  mencakup
proses  induksi  ( al-qiyas  al-sumuli )  dan  proses  deduksi  ( al-qiyas  al- tamtili ). Pertama, para ahli hulum Islam perlu melakukan proses induksi ( al-qiyas al-sumuli ) terhadap fenomena, gejala, dan fakta empiris terkait global  warming .  Seperti  perubahan  iklim  yang  ekstrem  menyangkut perubahan udara dan cuaca yang disertai dengan berbagai bencana seperti longsor, banjir, dan penyebaran penyakit. Proses ini berarti upaya para ahli hukum  Islam  melakukan  pembahasan  terhadap  objek  praktis  filsafat hukum  Islam  atau  objek falsafat  syariah atau asrar  al-syariah.
Pembahasan  ini  akan  menyangkut  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia harus memelihara lingkungan, mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam terkait pemeliharaan lingkungan, mengapa manusia harus melakukan  pencegahan perubahan  iklim, dan  apa  rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pemeliharaan lingkungan.
Selain proses induksi, para ahli hukum Islam juga perlu melakukan, kedua,  proses  deduksi  ( al-qiyas  al-tamtili )  terhadap  teks  Suci  yang berkaitan dengan penanganan dampak-dampak global warming . Proses ini berarti  upaya  para  ahli  hukum  Islam  melakukan  pembahasan  terhadap objek teoritis filsafat hukum Islam yang sering pula disebut objek falsafat tasyri’ (Praja, 1993).  Berdasarkan proses deduksi ini maka akan dihasilkan teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan problem global warming yang mencakup prinsip-prinsip, dasar-dasar dan berbagai sumber, tujuan hukum,  asas-asas,  dan  kaidah-kaidah  hukum  Islam.  Dengan  demikian, tegaslah  bahwa  operasi  metodologis  filsafat  hukum  Islam  dalam membicarakan problem global warming ialah sebuah proses kerja di dua wilayah, yaitu deduksi dan induksi, untuk menghasilkan apa yang disebut dengan  bahan  baku  hukum  tentang  penanganan global  warning yang  di satu  sisi  bersifat  dogmatis-doktrinal  (normatif-spiritual)  dan  sekaligus  di sisi lain bersifat praksis-empirikal (positif-pragmatik). Inilah yang disebut dengan  kerangka  epistemologis  filsafat  hukum  Islam  ( falsafat  al- tashri’ ) terkait dengan penanganan global warming berikut dampak-dampak yang ditimbulkannya, seperti perubahan iklim global yang ekstrem (Florissa et
al., 2022; Kadarusman et al., 2022; Munnadliroh, 2022), seperti cuaca dan udara (Darmalaksana & Priatna, 2022).
Terdapat  beberapa  alasan  pentingnya  penyusunan  kerangka epistemologi filsafat hukum Islam terkait dengan problem global warming . Antara lain agar ketergerakkan dalam penanganan global warming tidak ansich hanya  sebatas  doktrin  Islam,  tetapi  hasil  formulasi  mendalam berdasarkan  metodologi  hukum  Islam  dan  bahkan  filsafat  hukum  Islam. Secara  epistemologis,  dasar-dasar  hukum  penanganan global  warming harus  digali  dari  sumber  teks  Suci  Islam  yang  paling  terdalam.  Sehingga dari  penggalian  tersebut  dapat  diperoleh  kebijaksanaan,  rahasia-rahasia, dan  hikmah.  Lalu,  hikmah  tersebut  dikelola  berdasarkan  metodologi hukum  yang  dipadukan  dengan  qiyas  hingga  menghasilkan  bahan  baku hukum tentang penanganan global warming . Bahan baku ini tidak hanya diproses secara deduktif tetapi juga induktif. Pada gilirannya dihasilkanlah ketentuan-ketentuan hukum terkait penanganan global warming berbasis kerangka epistemologi filsafat hukum Islam. Dengan demikian, ketentuan penanganan global warming
beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya  tidak  hanya  doktriner,  tetapi  juga  realistis,  logis,  dan empiris.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penalaran  induktif  terhadap fakta-fakta global  warming dalam  kerangka  epistemologi  filsafat  hukum Islam bersamaan dengan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan baku hukum  Islam  maka  akan  melahirkan  ketentuan  hukum  Islam  tentang penanganan global  warming yang  bersifat  doktriner  dan  sekaligus empirik-realistik.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa global  warming merupakan  fakta  empirikal  baru  dalam  perbincangan hukum Islam sehingga dibutuhkan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam  untuk  menggali  hikmah  dan  menetapkan  prinsip-prinsip,  dasar- dasar,  tujuan  hukum,  asas-asas,  dan  kaidah-kaidah  sebagai  bahan  baku hukum  Islam  tentang  penanganan  dampak-dampak  yang  timbul  akibat
global warming . Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan pelaksanaan ibadah dalam pencegahan dampak-dampak global warming baik  dilakukan  secara  individual  maupun  diekspresikan  secara luas  dalam  bentuk  gerakan.  Penelitian  ini  telah  berusaha  membuat rumusan  bagi  terbentuknya  kerangka  epistemologis  filsafat  hukum  Islam terkait global  warming ,  meskipun  masih  jauh  dari  harapan  sampai ditemukannya  ketetapan  hukum  Islam  dalam  penanganan global warming .  Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  lembaga  pengkajian hukum  Islam  untuk  merancang  ketetapan  hukum  Islam  tentang penanganan global warming yang secara kontekstual dapat diterapkan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrina,  N.  (2020). Menjaga  Kelestarian  Lingkungan  dalam  Perspektif Islam:  Edukasi  Ajaran  Islam  tentang  Lingkungan  Hidup  di  Desa Mangunharjo,  Kecamatan  Jatipurno,  Kabupaten  Wonogiri .  IAIN Ponorogo.
Aisyah, A., Rizky, F. K., Laksamana, B., & Al Fajar, M. D. (2022). Diseminasi Hukum Penanganan Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Ditinjau Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Lingkungan  Internasional  di Kelurahan  Padang  Bulan  Selayang  I  Kecamatan  Medan  Selayang. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ,
3 (3), 1401 – 1411.
Avitazida, A. (2021). Menanamkan Rasa Kesadaran Diri Akan Pentingnya Menjaga  Lingkungan  Di  Pondok  Pesantren. JEC:  Journal  Of Education Counseling , 1 (01), 34 – 51.
Darmalaksana, W. (2022a). Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah . Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
Darmalaksana,  W.  (2022b). Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan  Filosofis . Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia.
Darmalaksana,  W.  (2022c). Metodologi  Hukum  Islam .  Bandung:  Sentra Publikasi Indonesia.
Darmalaksana,  W.,  &  Priatna,  T.  (2022).  Model  Studi  Hadis  Metode Mutakhir  Ide  Masyarakat  5.0. Gunung  Djati  Conference  Series , 8 ,
985 – 997.
Dewi,  G.  (2022).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Mixed Methods  dalam  Hukum  Ekonomi  Islam. Metodologi  Penelitian Ekonomi Islam .
Dewi,  I.  K.,  &  Istiadi,  Y.  (2016).  Mitigasi  bencana  pada  masyarakat tradisional  dalam  menghadapi  perubahan  iklim  di  kampung  naga kecamatan  salawu  kabupaten  tasikmalaya  (disaster  mitigation  on traditional  community  against  climate  change  in  kampong  naga subdistrict  salawu  tasikmalaya). Jurnal  Manusia  Dan  Lingkungan , 23 (1), 129 – 135.
Fariduddin, E. I. (2022). Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , 3 (1), 18 – 38.
Fithoroini,  D.  (2022).  Epistemologi  Bayani  dalam  Kajian  Ushul  Fiqh.
Opinia de Journal , 2 (2), 1 – 17.
Florissa, C. B., Subiyanto, A., Marnani, C. S., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022).  Persebaran  Wilayah  Rentan  Terdampak  Perubahan  Iklim Global  di  Kabupaten  Lombok  Tengah. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (4), 7115 – 7122.
Hidayatullah,  M.  S.  (2020).  Formulasi  Rechtsvinding  dengan  Penalaran Analogis dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas sebagai  Ra ’ y  terhadap  Mashadir  al-Ahkam  asy-Syar ’ iyyah). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 19 (2), 177 – 201.
Hilabi, A. (2020). Dakwah Majelis Ulama Indonesia dan Perubahan Iklim. Thawalib| Jurnal Kependidikan Islam , 1 (1), 45 – 52.
Kadarusman,  R.  R.,  Huriani,  Y.,  &  Darmalaksana,  W.  (2022).  Islam  dan Perubahan  Iklim  Global:  Studi  Transmisi  Hadis  Era  Kontemporer. Gunung Djati Conference Series , 8 , 786 – 797.
Kamal, R. N., Endriawan, D., & Kusumanugraha, S. (2023). Penyutradaraan
pada Video Campaign Bernarasikan Isu Global Warming dan Climate Change yang Berjudul “ The Edge of The Sea ” . EProceedings of Art & Design , 10 (1).
Kamaluddin, I., Rahman, R. A., & Suntoro, A. F. (2021). Konsep Qatiy dan Zanniy  dalam  Epistemologi  Hukum  Islam:  Telaah  Model  Ijtihad Masdar F Masudi. Mizan: Journal of Islamic Law , 5 (3), 413 – 424.
Khatib, S. (2020). Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus atas  Fenomena  Pemanasan  Global). Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 2 (2).
Lestari, A. F. (2022). Implementasi Aksi Unocha terhadap Problematika Kelangkaan Pangan di Tengah Kondisi Perubahan Iklim di Burundi . Bandung: Universitas Pasundan.
Mulyani,  A.  S.  (2021). Pemanasan  Global:  Penyebab,  Dampak  dan Antisipasinya . Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
Munnadliroh,  D.  (2022). Partisipasi  Negara  Indonesia  dalam  Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global menurut Prinsip Common but Differentiated Responsibility . Fakultas Hukum Universitas Jember. Oentarto, J. J., Bangsa, P. G., & Christianna, A. (2020). Perancangan Media Kampanye  Sosial  tentang  Bahaya  Pemanasan  Global  dengan Pendekatan Rasa Takut. Jurnal DKV Adiwarna , 1 (16), 12.
Permana,  R.,  &  Andhikawati,  A.  (2023).  Penanaman  Bibit  Mangrove  di Kawasan  Tanjung  Cemara  Kabupaten  Pangandaran  sebagai  Upaya Perlindungan  Wilayah  Pesisir. Farmers:  Journal  of  Community Services , 4 (1), 11 – 16.
Praja, J. S. (1993). Filsafat Hukum Islam . Bandung: Yayasan Piara.
Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 93 – 116.
Senen,  Fadillah,  D.,  Simamora,  J.  D.,  Hutasoit,  A.,  Ramadhani,  F.  P.,  & Putri, V. D. (2022). Cara Menjaga Lingkungan yang Bersih dan Sehat. Jurnal Abdimas , 3 (3), 40 – 43.
Suratman, S. (2015). Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum . Bandung: Alfabeta.
Thohari,  A.  (2013).  Epistemologi  Fikih  Lingkungan:  Revitalisasi  Konsep Masalahah. Az-Zarqa ’ : Jurnal Hukum Bisnis Islam , 5 (2).
UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  (2020). Pedoman  Penulisan  Skripsi,
Tesis, dan Disertasi . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Wulandari,  R.  (2016).  Metode  Kunjungan  Lapangan  untuk  Menanamkan Kepedulian  Terhadap  Lingkungan  Hidup. PEDAGOGIA:  Jurnal Pendidikan , 5 (1), 67. https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i1.90 Zaini,  A.  (2020). Epistemologi  Hukum  Islam  Ibnu  Hazm  tentang  Saksi Perempuan dalam Pernikahan: Kesetaraan Terbatas status Hukum Perempuan . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.