Volume 6 Nomor 1  Ed.Juni 2019 : page 36-53 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah Jurnal EcceS
Adya Utami Syukri 1
Program Studi Manajemen STIE Tri Dharma Nusantara Makassar Jl. Kumala II No. 51, Makassar, Sulawesi Selatan E-mail : adya.utami@gmail.com

## Abstrak: Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  sejak  tahun  2001  memaksa    pemerintah daerah  untuk  berusaha  keras  dalam  meningkatkan  potensi  dan  penerimaan  keuangan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Namun, dibalik kebijakan desentralisasi fiskal ini, justru kinerja keuangan daerah Sulawesi Selatan belum begitu maksimal, sehingga penerimaan  daerah  ini  terhitung  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  keuangan  daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  rumus  menghitung  derajat  desentralisasi  dan  upaya fiskal.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  dana  perimbangan, pertumbuhan  ekonomi,  dan  produk  domestic  regional  bruto  (PDRB)  Provinsi  Sulawesi Selatan periode 2008-2017. Hasil penelitian ini adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Sulawesi  Selatan  Periode  2008  –  2017  berada  pada  posisi  54.17%  yang  mengindikasikan bahwa  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tidak  terlalu  bergantung  kepada  pemerintah  pusat; Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif selama periode 2008 – 2017; Tax Effort Provinsi Sulawesi Selatan secara rata – rata selama periode 2008 – 2017 berada pada posisi 0.82% yang menunjukkan bahwa penerimaan lebih kecil dari potensi pajak dan retribusi.  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  perlu  mencari  kombinasi  yang  tepat  dalam peningkatan  PAD  dan  BHPBP  untuk  mewujudkan  kemandirian.  Perlu  adanya  kreasi-kreasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi Kata Kunci : Desentralisasi fiskal ; Keuangan Daerah ; Penerimaan Daerah

## Abstract: Anomaly of Fiscal Decentralization and Financial Performance; Efforts to Accelerate Regional Revenue
The  implementation  of  fiscal  decentralization  in  Indonesia  since  2001  forced  local governments to strive to increase the potential and regional financial revenues, including the
province  of  South  Sulawesi  itself.  However,  behind  this  fiscal  decentralization  policy,  the financial  performance  of  the  South  Sulawesi  region  has  not  been  maximized,  so  that  the revenue  of  this  region  is  calculated  to  be  still  low.  This  study  aims  to  determine  how  the influence  of  fiscal  decentralization  and  regional  financial  performance  of  South  Sulawesi Province.  This  study  uses  a  formula  to  calculate  the  degree  of  decentralization  and  fiscal efforts. The data used are secondary data, namely data on balance funds, economic growth, and  gross  regional  domestic  product  (GRDP)  of  South  Sulawesi  Province  for  the  period 2008-2017.  The  results  of  this  study  are  the  Degrees  of  Fiscal  Decentralization  in  South Sulawesi Province for the period 2008 - 2017 at the position of 54.17% which indicates that the  Province  of  South  Sulawesi  is  not  too  dependent  on  the  central  government;  Fiscal Capacity of South Sulawesi Province tends to fluctuate during the period 2008  - 2017; The South Sulawesi Province Tax Effort on average during the  period of 2008 - 2017 is in the position of 0.82% which indicates that revenues are smaller than the potential of taxes and levies.  The  South  Sulawesi  Provincial  Government  needs  to  find  the  right  combination  in increasing PAD and BHPBP  to realize independence. There needs to be creations made by the South Sulawesi Provincial Government in increasing tax revenues and retribution Keywords: Fiscal decentralization; Regional Finance; Regional Revenue

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  sejak  tahun  2001  memaksa pemerintah  daerah  untuk  berusaha  keras  dalam  meningkatkan  potensi  dan  penerimaan keuangan  daerah,  termasuk  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sendiri.  Namun,  dibalik  kebijakan desentralisasi  fiskal  ini,  justru  kinerja  keuangan  daerah  daerah  Sulawesi  Selatan  belum begitu  maksimal,  sehingga  penerimaan  daerah  ini  terhitung  masih  rendah.  Situasi  ini, tentunya  tidak  berbanding  lurus  dengan  potensi  ekonomi  daerah  Sulawesi  Selatan  yang begitu  besar.  Sebagai  daerah  otonom,  pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat berdasarkan  prinsip-prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah  yang  lebih  mengetahui  kebutuhan  dan  standar  pelayanan  bagi  masyarakat  di daerahnya.  Atas  dasar  pertimbangan  ini,  maka  pemberian  otonomi  diharapkan  akan  lebih mampu  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  pada  akhirnya.
Sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang-undang  Otonomi  daerah  2004:4  dan  220, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perwujudan  desentralisasi  fiskal  yakni  dengan  adanya  dana  perimbangan.  Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk  tanggung jawab dari pemerintah  pusat  atas  berjalannya  proses  otonomi  daerah.  Hal  ini  juga  sebagai  wujud bahwa  walaupun  sistem yang  diterapkan  adalah  sistem otonomi  daerah,  akan  tetapi  tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan  yang  terlalu  besar  akan  menimbulkan  persepsi  bahwa  daerah  tersebut  tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif  untuk  dilaksanakan.  Pengalaman  selama  ini  menunjukkan  bahwa  hampir  di  semua daerah  prosentase  Pendapatan  Asli  Daerah,  relatif  lebih  kecil,  sekitar  25%  dari  total penerimaan  daerah.  Pada  umumnya  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah) suatu  daerah  didominasi  oleh  sumbangan  pemerintah  pusat  dan  sumbangan-sumbangan lain,  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  sekitar  75%  dari  total penerimaan daerah (Yani, 2002).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga turut melaksanakan prinsip desentralisasi fiskal seperti daerah – daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dimulai pada tahun  2001  dimana  pada  saat  itu  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dipimpin  oleh  Mayjen  TNI (Purn.) H. Zainal Basri Palaguna (1994 – 2002), kemudian dilanjutkan oleh H.M. Amin Syam (2003  –  2008).  Selanjutnya  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dipimpin  oleh  DR.  H.  Syahrul  Yasin Limpo,  SH.,  MH.  Bersama  wakil  gubernur  Ir.  H.  Agus  Arifin  Nu‟mang,  MP.  Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini dikenal dengan sebutan “Sayang”.
Di  kepemimpinan  “Sayang”,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  meraih  prestasi  nasional  di bidang  pemerintahan  dan  masuk  salah  satu  dari  enam  provinsi  terbaik  dalam  rangka  Hari Otonomi  Daerah  XX  Tahun  2016.  Begitu  pula  di  tahun  2015,  Provinsi  Sulawesi  Selatan berhasil  meraih  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dalam  laporan  pengelolaan keuangan  selama  lima  tahun  berturut-turut.  Untuk  laporan  pengelolaan  keuangan  tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan pun meraih predikat WTP.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Desentralisasi
Pembangunan  daerah  dapat  dilakukan  melalui  dua  pendekatan,  yakni  pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para  birokrat  di  pusat.  Sedangkan  pendekatan  desentralisasi  mengandung  arti  bahwa pembangunan daerah-melalui desentralisasi atau otonomi daerah-memberikan peluang dan kesempatan  bagi  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  ( good  governance)  di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka ( transparency), dan akuntabilitas (accountability).
Kebijakan  dan  tugas  umum  pemerintahan  serta  implementasi  pembangunan  di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat,  Jakarta.  Kewenangan  pemerintah  pusat  yang  sangat  besar  tersebut  ternyata  tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara  lain  pertumbuhan  ekonomi  daerah  atau  produk  domestik  regional  bruto  ( gross domestic regional product) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik  karena  harus  menunggu  petunjuk  dari  para  pejabat  pusat.  Hal  ini  menimbulkan keterlambatan pembangunan di daerah – daerah terutama bagi daerah – daerah yang jauh dari  pemerintah  pusat,  Jakarta.  Segala  kebijakan  yang  diatur  dan  diputuskan  oleh pemerintah  pusat,  termasuk  keuangan  daerah  menyebabkan  banyak  kepentingan  dan kebutuhan  daerah  yang  tidak  terakomodir.  Pemerintah  pusat  mengambil  kebijakan  dari sudut  pandang  mereka  bukan  dari  sudut  pandang  daerah.  Sementara  yang  mengetahui kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri bukan pemerintah pusat.
Beranjak  dari  permasalahan  yang  timbul  di  masa  pemerintahan  sentralistik  maka pemerintah merumuskan undang – undang mengenai otonomi daerah. Indonesia memasuki era  otonomi  daerah  sejak  tanggal  1  Januari  2000.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  mengacu pada  UU  nomor  32  tahun  2004  mengenai  pembagian  kewenangan  dan  fungsi  ( power sharing)  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dan  UU  nomor  33  tahun  2004  mengenai perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yaitu  pengaturan  pembagian  sumber-sumber
daya  keuangan  ( financial  sharing)  antara  pusat-daerah  sebagai  konsekuensi  dari  adanya pembagian kewenangan tersebut.
Pengalihan  pembiayaan  atau  desentralisasi  fiskal  secara  singkat  dapat  diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan  yang  lebih  rendah,  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  dan pelayanan  publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83). Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “ Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan  pembiayaan  pusat  melalui  penyerahan  sumber-sumber  penerimaan  kepada daerah.  Prinsip  tersebut  berarti  setiap  penyerahan  atau  pelimpahan  wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Ibid : 83).
Dalam  pandangan  Oates  (1993)  dan  Bahl  (2000)  secara  sederhana  kemandirian fiskal  berarti  bahwa  pemerintah  dapat  membiayai  semua  pengeluaran  dengan penerimaannya  sendiri  tanpa  bergantung  pada  transfer  dan  pinjaman.  Pengertian  kedua yang  secara  struktural  sama  dengan  yang  pertama  namun  berbeda  substansinya,  yaitu bahwa pemerintah dapat menutup pengeluaran operasionalnya dengan penerimaan rutinnya diluar  transfer.  Pengertian  ketiga  mencakup  semua  pengeluaran  (termasuk  investasi) dengan  dana  dari  penerimaan  sendiri,  transfer  dan  pinjaman.  Desentralisasi  fiskal  akan mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  karena pemerintah  sub  nasional/pemerintah  daerah  akan  lebih  efisien  dalam  produksi  dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi.  Desentralisasi  fiskal  di  negara-negara  berkembang  apabila  tidak  berpegang  pada standar  teori  desentralisasi,  hasilnya  mungkin  akan  merugikan  pertumbuhan  ekonomi  dan efisiensi.  Desentralisasi  fiskal  memungkinkan  untuk  melakukan  korupsi  pada  level  lokal karena  memberikan  pertimbangan  politikus  lokal.  Dalam  perkembangannya,  paradigma pembangunan  ekonomi  ternyata  tidak  begitu  mudah  diterapkan  di  negara-negara berkembang  yang  memiliki  karakter  dan  kebudayaannya  sendiri.  Implementasi  paradigma ini membutuhkan investasi yang besar guna memacu pertumbuhan, sementara modal yang dimiliki  negara  berkembang  secara  umum  relatif  terbatas.  Konsekuensinya  modal  tersebut akan  dipusatkan  pada  sektor-sektor  tertentu  yang  menjadi  prioritas  dan  pemusatan  ini
membutuhan  mekanisme  pengendalian  yang  kuat  sehingga  terjadi  sentralisasi  kebijakan pembangunan.  Dampak  jangka  panjang  dari  pemusatan  pembangunan  ini  adalah ketidakmerataan  sumber  daya  antar  daerah  yang  tidak  dapat  diperbaiki  dalam  jangka pendek.
Desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk  menjadi  pemenang  (there  must  be  a  champion  for  fiscal  decentralization).  Hal  ini dapat  dilihat  dari  semakin  baiknya  pelayanan  publik.  Pemerintah  lokal  berlomba-lomba untuk  memahami  benar  dan  memberikan  apa  yang  terbaik  yang  dibutuhkan  oleh masyarakatnya,  perubahan  struktur  ekonomi  masyarakat  dengan  peran  masyarakat  yang semakin  besar  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  partisipasi  rakyat  setempat  dalam pemerintahan  dan  lain-lain.  Desentralisasi  fiskal  memang  tidak  secara  jelas  dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal,  dana  perimbangan  merupakan  inti  dari  desentralisasi  fiskal.  Secara  historis, desentralisasi  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  dikenal  jauh  sebelum  kemerdekaan.  Pada masa  pemerintah  kolonial  Belanda  telah  dikenal  sistem  desentralisasi  untuk  memenuhi tuntutan  kalangan  orang-orang  Eropa,  Timur  Asing  dan  kalangan  elit  Indonesia  yang memandang  pemerintah  kolonial  terlalu  sentralitis.  Gubernur  Jenderal  dan  jajaran  menteri jajahannya  selaku  pemerintah  pusat  saat  itu  mengakui  adanya  daerah-daerah  otonom seperti  desa,  nagari,  kuria,  marga  dan  sebagainya.  Dalam  administrasinya  dikenal  adanya tiga tingkatan pemerintahan yaitu provinsi, regentschap dan stadsgemeente.
Ada  beberapa  tinjauan  tentang  desentralisasi  fiskal.  Rumah  tangga  dalam  memilih barang  publik  bebas  bergerak  dari  satu  pemerintahan  ke  pemerintahan  lainnya  dengan mempertimbangkan  barang  publik  dan  pajak  daerah  yang  dapat  memaksimumkan kesejahteraan  pemilih “voting  with  feet”.  Dengan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  ini, pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  akan  lebih  sesuai  dengan  permintaan  masyarakat setempat  sehingga  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah  akan  meningkat.  Dengan demikian  diharapkan  masyarakat  akan  lebih  rela  membayar  jasa  layanan  mengingat pilihannya diperhatikan pemerintah. Ini berarti desentralisasi akan meningkatkan mobilisasi dana dari masyarakat. Selanjutnya, diidentifikasi empat dimensi sebagai pilar desentralisasi
fiskal. Pertama, pemberian tanggung jawab pengeluaran yang didasarkan kemampuan tiap tingkat  pemerintah  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  secara  efisien.  Yang  kedua penentuan sumber-sumber penerimaan yang didasarkan pada prinsip finance should follow function.  Yang  ketiga,  transfer  keuangan  antar  tingkat  pemerintahan  guna  menjamin kecukupan  dana  untuk  melaksanakan  fungsi  pengeluaran.  Keempat,  pinjaman  daerah  bila pemerintah daerah dimungkinkan untuk melaksanakan pembelanjaan defisit.  Desentralisasi fiskal  sebagai  perubahan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  menyangkut  masalah financing reform  dan  budgetting  reform.  Financing  reform  berkenaan  dengan  perubahan  sumber- sumber  penerimaan  daerah,  sedangkan  budgetting  reform  berkaitan  dengan  perubahan pengaturan  alokasi  pengeluaran.  Oleh  karena  itu  pembahasan  desentralisasi  fiskal  akan selalu  berpangkal  dari  telaah  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dan  berujung  pada pencapaian  kemandirian  dan  pemerataan  dalam  pemberian    pelayanan  umum  kepada masyarakat.
Desentralisasi  itu  sendiri  karena  pemberian  kewenangan  di  bidang  politik  maupun administrasi  tanpa  dibarengi  dengan  desentralisasi  fiskal  merupakan  desen-tralisasi  yang sia-sia,  sebab  untuk  dapat  melaksanakan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  serta  tugas- tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desen-tralisasi fiskal akan memberi keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menggali  potensi  daerah  dan  memperoleh  transfer  dari pusat  dalam  kerangka  keseimbangan  fiskal.  Terdapat  beberapa  alasan  untuk  mempunyai sistem  pemerintahan  yang  terdesentralisai  (Simanjuntak,  2001):  (1)  Representasi demokrasi,  umtuk  memastikan  hak  seluruh  warga  negara  untuk  berpartisipasi  secara langsung pada keputusan yang akan mem-pengaruhi daerah atau wilayah (2) Tidak dapat dipraktekkannya  pembuatan  kepu-tusan  yang  tersentralisasi,  adalah  tidak  realistis  pada pemerintahan  yang  sentralistis  untuk  membuat  keputusan  mengenai  semua  pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan  lokal  (lokal  knowledge),  mereka  yang  berada  pada  daerah  lokal  mempunyai pengetahuan  yang  lebih  banyak  mengenai  kebutuhan  lokal,  prioritas,  kondisi,  dll  (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pem-buat kebijakan pada tingkat lokal.
Reformasi administrasi dan manajemen di berbagai negara yang berkembang sejak tahun  1980an  berkaitan  dengan  peran  negara  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  warganya
(citizens). Kebutuhan jangka pendek ataupun jangka panjang, reformasi sangat diperlukan berkaitan  dengan  enam  karakteristik  inti (six  core  characteristics).  Pertama,  produktivitas (productivity)  dalam  arti  bagaimana  pemerintah  menyediakan  layanan  yang  diperlukan warga  dengan  pajak/biaya  yang  murah  kendati  pemerintah  memerlukan  peningkatan sumber  pendapatan.  Kedua,  berlakunya  mekanisme  pasar (marketization)  dalam  arti bagaimana  pemerintah  dapat  memberi  peluang  berperannya  mekanisme  pasar  untuk mengurangi  terjadinya  patologi  birokrasi  melalui  strategi  perubahan  perilaku  di  tingkat manajerial.  Ketiga,  orientasi  pelayanan (service  orientation)  dalam  arti  bagaimana pemerintah membangun jaringan dengan warga dalam penyediaan layanan melalui berbagai mekanisme  alternatif  pilihan,  termasuk  pilihan  penggunaan  mekanisme  pasar.  Keempat, desentralisasi (decentralization)  dalam  arti  bagaimana  pemerintahan  merancang  program- program  yang  responsif,  efektif  dan  efesien  melalui  kebijakan  desentralisasi  politik  dan desentralisasi  administrasi.  Kelima,  kebijakan (policy)  dalam  arti  bagaimana  pemerintah membangun kapasitas institusi melalui berbagai kebijakan di tingkat manajerial ataupun di tingkat  operasional.  Keenam,  pertanggungjawaban  hasil  yang  dicapai (accountability  for results)  dalam  arti  bagaimana  pemerintah  mewujudkan  pertanggungjawaban  melalui mekanisme  top  down  dan  bottom  up  yang  berorientasi  pada  hasil  dan  dampak  kebijakan untuk kepentingan warga.
Namun  berbeda  dengan  pandangan  Marx  dalam  Thayer  (2016),  Brown  (2009), Nappalos  (2013)  melihat  alokasi  fiskal,  yang  cenderung  bersifat  sentralistik.  Sentralisme dianggap  penting  untuk  menciptakan  keadilan  distribusi  pendapatan  yang  lebih  baik  dan berkeadilan, untuk kesejahteraan masyarakat dan mengatasi adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi. Analisis sentralisme tersebut, memiliki tinjauan teoritik dan historis yang begitu panjang.  Pendekatan  sentralisme  tersebut,  mengacu  pada  analisis  strukturalis  Marxis memiliki  pijakan  teoretis  mengenai  fenomena  patronase.  Sebab  jika  dilihat  dari  berbagai literatur  strukturalis  Marxis  maka  tampak  terlalu  berfokus  pada  kebijakan-kebijakan institusional  dan  kerap  abai  terhadap  fenomena  berbasis  kultur  seperti  patronase.  Prinsip sentralisme  demokratik  sama  seperti  sentralisme  birokratik.  Sebagai  salah  satu  fitur institusional  penting  yang  dimiliki  oleh  negara  komunis,  sentralisme  demokratik  sejatinya mengakui  keberadaan  nilai-nilai  partikularitas.  Namun  demikian  dalam  perjalanannya,
prinsip  yang  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Bastian  von  Schweitzer  tersebut,  sering  kali dimaknai  di  dalam  diskusi-diskusi  secara  peyoratif  menjadi  „sentralisme  birokratik‟  akibat tafsir  Lenin  ketika  mendalangi  Partai  Buruh  Sosial  Demokrat  Rusia  (RSDV)  –  menjadi: konsep pemerintahan pabrik dibawah kepemimpinan seseorang yang melakukan militerisasi terhadap buruh. Jika dilihat dari penelusuran historis yang dilakukan, Lenin jelas bukanlah satu-satunya orang yang mengembangkan sentralisme demokratik.
Banyak  tokoh  lain,  seperti  Bordiga  (1926)  yang  menafsirkannya  kemudian  menjadi sentralisme  organik,  atau  Gramsci  yang  pemikirannya  dijadikan  rujukan  dalam  tulisan  ini. Semisal dengan mengutip kalimatnya Gramsci di tahun 1971 bahwa sentralisme demokratik menawarkan  formula  yang  elastis.  Ia  dapat  hidup  selama  diinterpretasi  dan  diadaptasikan sesuai  dengan  kebutuhan.  Ia  memiliki  dorongan  untuk  mengejar  apa  yang  identic  dalam keberagaman,  dan  di  sisi  lain,  mencari  apa  yang  berbeda  hingga  bahkan  bertentangan dalam kesatuan, dalam rangka mengorganisasi dan menghubungkan secara erat apa yang mirip, tetapi dalam hal pengorganisan, ia muncul secara praktikal dan induktif berdasarkan kebutuhan,  dan  bukan  sebagai  hasil  proses  abstraksi  rasional,  deduktif  seperti  yang dicontohkan oleh seorang intelektual.
Kita  mungkin  akan  memahami  bahwa  menurut  Gramsci,  sentralisme  demokratik tidaklah  sama  dengan  tafsiran  Lenin  atau  Bordiga.  Jika  Lenin  dan  Bordiga  sama-sama menganggap  sentralisme  demokratik  sebagai  prinsip  yang  monolitik-birokratis,  Gramsci justru  memahaminya  sebagai  prinsip  yang  mesti  mengakui  pandangan  plural  dari  seluruh unit yang diwakilinya. Maka jika logika berpikir Gramsci tersebut digunakan, kiranya dapat diduga  bahwa  penjelasan  mengenai  fenomena  kebertahanan  sebuah  rezim  komunis  akan terlihat menjadi lebih realistis, sebab partai tidak perlu menciptakan institusi kepartaian yang sama  persis  dan  terkontrol  dari  pusat  hingga  pelosok  desa.  Selain  karena  memiliki  biaya sosial  yang  terlalu  mahal,  keberadaannya  juga  niscaya  tidak  akan  pernah  mampu menghasilkan  kemampuan  beradaptasi  partai  yang  baik  dalam  menghadapi  beragam dinamika politik – semisal rivalitas antarelite – yang sudah pasti akan terjadi.
Menurut Dilliger dalam Sidik (2002), Slack dan Bird (2004), berpendapat bahwa pada dasarnya  terdapat  empat  jenis  desentralisasi,  yaitu:  Desentralisasi  politik  (political decentralization),  yaitu  pemberian  hak  kepada  warga  Negara  melalui  per-wakilan  yang dipilih  suatu  kekuasaan  yang  kuat  untuk  mengambil  keputusan  publik,  desentralisasi administrative  (administrative  decentralization),  yaitu  pelimpahan  wewenang  guna
mendistribusikan  wewenang,  tanggung  jawab  dan  sumber-sumber  ke-uangan  untuk menyediakan pelayanan public, terutama yang menyangkut peren-canaan, pendanaan dan manajemen  fungsi-fungsi  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada  aparat  di  daerah, badan  otoritas  ter-tentu  atau  perusahaan  tertentu,  Desentralisasi  fiskal  (fiscal dezentralization)  yaitu  pelimpahan  wewenang  dalam  mengelola  sumber-sumber  keuangan, yang  mencakup:  a)  Self-financing  atau  cost  recorvery  dalam  pelayanan  publik  terutama melalui  pengenaan  retribusi  daerah  b)  Cofinancing  atau  coproduction,  di  mana  pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja c) Transfer dari  pemerintah  pusat  terutama  berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  sumbangan  darurat,  serta  pinjaman  daerah  (sumber  daya  alam)  dan Desentralisasi  ekonomi  (economic  or  market  decentralization),  yaitu  kebijakan  tentang privatisasi  dan  deregulasi  yang  intinya  berhubungan  dengan  kebijakan  pelimpahan  fungsi- fungsi  pelayanan  masyarakat  dari  pemerintah  kepada  sektor  swasta  sejalan  dengan kebijakan liberalisasi.
Desentralisasi  fiskal  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mandiri baik  dalam  sistem  pembiayaan  maupun  dalam  menentukan  arah  pengeluarannya  sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di  daerah. Dengan demikian daerah  mampu membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dengan  kapasitas  fiskal  yang  dimiliki  sehingga terjamin  adanya  keberlanjutan  fiskal  (fiskal  sustainability).  Kemandirian  fiskal  merupakan konsep yang enak didengar namun belum memiliki batasan yang jelas apa pengertian yang sebenarnya. Kemandirian seperti halnya konsep anggaran berimbang lebih dekat sebagai art daripada science.
Dalam hal ini, arti dan maksud dari kemandirian sangat tergantung kepentingan dan siapa  yang  menggunakan  dan  pengukurannya  pun  sangat  tergantung  ketersediaan  data. Indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  di  beberapa  negara  mengenai  tingkat kemandirian  fiskal  lebih  banyak  didasarkan  pada  analisis    strukur  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah daerah. Walaupun diakui bahwa kontribusi penerimaan pemerintah daerah terhadap total penerimaan dan pengeluaran maupun GDP bukan suatu ukuran yang memadai,  namun  sampai  saat  ini  masih  sebatas  data  itulah  yang  bisa  diperoleh.    Oleh
karena itu, perbandingan desentralisasi fiskal antar negara masilh sulit dilakukan baik karena kesulitan agregasi data maupun perbedaan pemahaman desentralisasi sektor publik.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Derajat  desentralisasi  fiskal  adalah  tingkat  kemandirian  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  daerahnya  sendiri  tanpa  menggantungkan  diri  dengan  pemerintah  pusat. Kemandirian  fiskal  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  besarnya  kontribusi PAD dan dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah.
Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan cara: Rumus 1:
Rumus 2:
Rumus 3:
1. Kapasitas Fiskal
Kapasitas  fiskal  daerah  dapat  didefinisikan  sebagai  kemampuan  potensial pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  yang  berasal  dari pendapatan asli daerahnya untuk membiayai standarisasi penyediaan barang dan jasa publik.
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.
Kapasitas fiskal dapat dihitung dengan formula:
Untuk  mengetahui  prosentase  pertumbuhan  kapasitas  fiskal  dapat  dihitung dengan formula:
2. Upaya Fiskal
Upaya  fiskal  ( Tax  Effort)  dapat  didefinisikan  sebagai  rasio  antara  total penerimaan  pajak/  retribusi  dengan  kapasitas  fiskal  suatu  propinsi, kabupaten/kota.
Secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut: Upaya Fiskal daerah dapat dihitung dengan formula:
Terdapat tiga alternatif hasil TE yang bisa terjadi yaitu masing-masing TE = 1; TE < 1; dan TE > 1. Pertama, bilamana hasil perhitungan menunjukkan bahwa TE = 1, ini berarti bahwa penerimaan sesuai dengan kapasitas/potensi pajak dan retribusi yang ada. Bilamana perhitungan kapasitas adalah akurat maka, TE = 1 menunjukkan pengelolaan pengumpulan pajak dan retribusi adalah efektif. Kedua, bilamana    TE < 1, artinya penerimaan lebih kecil dari potensi kapasitas pajak dan retribusi. Jika terjadi demikian maka terdapat masalah pada manajemen pengumpulan pajak dan retribusi. Sejumlah kemungkinan  penyebab antara lain adanya  penghindaran  pajak  ( tax  aversion)  oleh  wajib  pajak;  adanya  moral  hazar  yang dilakukan oleh pengumpul dan lain-lain. Dan ketiga, bilamana TE > 1, artinya penerimaan lebih besar dari potensi pajak dan retribusi. Jika terjadi demikian maka hasil estimasi atas kapasitas  fiskal  dibawah  potensi  yang  sesungguhnya  ( under  estimate).  Hal  ini  juga mengandung  pengertian  bahwa  masih  ada  potensi  penerimaan  dari  sumber-sumber  pajak dan  retribusi  yang  belum  teridentifikasi pada  proses  estimasi  potensi  kapasitas  fiskal  yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## 1. Derajat Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan  APBD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  kurun  waktu  2008-2017  dapat dilihat  besaran  PAD  dan  hubungannya  dengan  total  penerimaan  daerah  pada  tabel  yang ada. Dari perhitungan Tabel 1, terlihat bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun (2008-2017)  proporsi  PAD  terhadap  TPD  sekitar  54.17%.  hal  ini  menunjukkan  bahwa Provinsi  Sulawesi  Selatan  tidak  terlalu  bergantung  dengan  pemerintah  pusat.  Provinsi
Sulawesi  Selatan  mulai  bisa  membiayai  kebutuhannya  walaupun  masih  membutuhkan sokongan dari pemerintah pusat.  Hal ini perlu menjadi salah satu perhatian bagi Gubernur selanjutnya  untuk  terus  meningkatkan  DDF  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sehingga  tidak bergantung terhadap pemerintah pusat mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.
Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2017.
Tahun PAD TPD Derajat Desentralisasi (Rp 000) (Rp 000) (%) 2008 1,128,383,621.00 2,133,624,782.00                              52.89 2009 1,242,838,310.00 2,209,465,000.00                              56.25 2010 1,782,147,365.00 2,564,075,935.00 69.50 2011 1,959,515,902.00 3,110,566,841.00                              63.00 2012 2,198,776,396.00 4,433,963,020.00                              49.59 2013 2,560,045,632.00 4,867,592,610.00                              52.59 2014 3,107,044,871.00 5,593,932,515.00                              55.54 2015 3,270,905,972.00 6,105,892,555.00                              53.57 2016 3,449,561,308.00 7,162,588,691.00                              48.16 2017 3,679,083,943.00 9,055,278,907.00                              40.63
Sumber: Data Diolah, 2019
Beberapa  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sudah  mulai  membangun kerja  sama  dengan  Negara  lain.  Misalnya  saja  Kab.Bantaeng  dan  Kab.  Pinrang  yang memperoleh  bantuan  dari  pemerintah  Jepang.  Selain  itu  pemerintah  Provinsi  sendiri berusaha  untuk  menarik  investor  agar  mau  berinvestasi  di  Sulawesi  Selatan,  misalnya investor  dari  Filipina  dan  Malaysia  di  sector  kehutanan.  Hal  ini  menunjukkan  keinginan pemerintah daerah untuk tidak terlalu bergantung dengan transfer fiscal pemerintah pusat.
Penerimaan daerah tidak terlepas dari Dana Perimbangan (DP). DP terdiri dari Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Non Pajak.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  masih  menjadi  primadona  dalam  transfer  fiscal pemerintah  pusat  hingga  mencapai
di  tahun  2014.  Hal  ini  disebabkan  sebagian
besar  peruntukan  DAU  adalah  untuk  membiayai  gaji  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  di  lingkup pemerintah daerah, tentunya semakin banyak jumlah PNS di daerah tersebut maka semakin banyak  pula  DAU  yang  digunakan.  DAU  bersifat general  dalam  penggunaannya  dimana daerah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. DAU adalah  dana  transfer  ke  daerah  yang  bersifat  pasti  dimana  besarannya  berdasarkan formulasi DAU yang telah ditetapkan pemerintah. Berbeda halnya dengan DAK yang bersifat specific dimana penggunaan DAK untuk masing-masing daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga DAK lebih banyak digunakan untuk infrastruktur, pariwisata, dan lain-lain. Tidak  semua  daerah  di  Indonesia  mendapatkan  DAK  setiap  tahunnya.  Hal  ini  disebabkan penyaluran  DAK  diarahkan  kepada  daerah  yang  dianggap  tertinggal  dalam  hal  pelayanan publik agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati fasilitas publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah. Sementara DBH baik  Pajak  maupun  Bukan  Pajak  diberikan  berdasarkan  porsi  pajak  dan  sumber  daya alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Pertentangan sering muncul pada daerah- daerah  yang  memiliki    SDA  yang  melimpah  seperti  Kalimantan  timur,  Papua,  dan  Papua Barat.  Daerah-daerah  ini  menganggap  pembagian  DBH-BP  tidak  merata,  karena  mereka menganggap bagi hasil untuk daerah penghasil masih sangat kurang sementara pajak yang mereka  hasilkan sangatlah  besar.  Pertentangan  juga  terjadi  pada  pembagian  DAU  dimana formulasi  DAU  yang  selama  ini  digunakan  dianggap  kurang  tepat  untuk  masing-masing daerah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  pusat  masih  berupaya  untuk  mereformulasi  formula DAU agar pembagiannya dapat seimbang.

## 2. Kapasitas Fiskal
Berdasarkan  gambar  yang  terlihat  bahwa  kapasitas  fiskal  provinsi  Sulawesi  Selatan berfluktuatif selama periode 2008-2017. Berdasarkan teori, semakin tinggi hasil perhitungan kapasitas  fiskal  suatu  daerah,  maka  dikatakan  semakin  baik.  Artinya  kemampuan  daerah tersebut  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  semakin  produktif.  Berdasarkan  data  yang diperoleh, kondisi fluktuatif ini terjadi akibat peningkatan PAD yang tidak sebanding dengan peningkatan  BHPBP,  bahkan  di  tahun  2015  PAD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  meningkat menjadi  Rp  3,270,905,972,000  namun  BHPBP  menurun  menjadi  Rp  188,057,830,000.
Kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2017 merupakan penjumlahan dari PAD dan BHPBP yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

## Gambar 1 . Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2017
Sumber: Data Diolah, 2019
Hasil  fluktuatif  yang  cenderung  menurun  menunjukkan  bahwa  dari  sisi  produksi barang  dan  jasa  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih  perlu  ditingkatkan.  Provinsi  Sulawesi Selatan  bukan  hanya  sebagai  distributor  barang  dan  jasa  dari  Indonesia  bagian  Barat  ke Indonesia  bagian  timur,  tapi  bagaimana  caranya  Provinsi  Sulawesi  Selatan  juga  sebagai produsen barang dan jasa. Tentu saja dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak sekali sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Pemerintah perlu menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
Beberapa  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki  kekayaan  alam  yang berlimpah.  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  perlu  bekerja  sama  dengan  pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten tersebut. Misalnya Kabupaten Luwu Timur dan Pangkep yang memiliki daerah pertambangan tentunya memiliki PDRB  yang  cukup  tinggi  sehingga  dapat  memajukan  daerah  itu  sendiri.  Kota  Makassar walaupun tidak memiliki areal pertanian yang banyak, tapi dapat tumbuh dengan banyaknya industry-industri jasa yang berada di Kota Makassar. Ketiga daerah ini adalah daerah-daerah yang  memiliki  PDRB  per  kapita  2014  cukup  tinggi  dibanding  daerah-daerah  lain  yakni
40,33 8,82 37,99 9,53 14,08 12,74 20,24
2,13
8,82 5,17
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

## Kapasitas Fiskal
berturut-turut .  Sementara  daerah-daerah  miskin
seperti  Kab.  Jeneponto  ( dan  Kab.  Gowa  ( perlu  berusaha  lebih keras  untuk  meningkatkan  pendapatannya  untuk  mengejar  ketertinggalan  dengan  daerah lain.  Selama  5  tahun  terakhir,  PDRB  per  kapita  Kab/Kota  di  Sulawesi  Selatan  mengalami peningkatan  namun  ada  daerah  yang  meningkat  dengan  pesat,  ada  juga  yang peningkatannya lambat. Daerah yang cukup pesat pertumbuhannya adalah Kab. Selayar dan Kab. Bantaeng. Kedua kabupaten ini dipandang sebagai kabupaten yang cukup terbelakang di  Sulawesi  Selatan.  Namun  dengan  kerja  keras  dari  seluruh  stakeholder  di  Kabupaten tersebut, mereka dapat tumbuh dengan baik. Tercatat bahwa PDRB per kapita Kab. Selayar di tahun 2010
meningkat menjadi di tahun 2014. Sementara Kab. Bantaeng di tahun 2010 menjadi di tahun 2014. 3. Tax Effort Tabel 2. Tax Effort Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 - 2017 Tahun Total Pajak Kapasitas Fiskal Tax Effort Rp 000 2008 1,141,138,028.00 1,331,609,571.00 0.86 2009 1,145,535,913.00 1,449,069,750.00 0.79 2010 1,443,364,897.00 1,999,533,278.00 0.72 2011 1,840,817,438.00 2,190,122,507.00 0.84 2012 2,062,252,806.00 2,498,456,973.00 0.83 2013 2,313,956,603.00 2,816,857,781.00 0.82 2014 2,761,862,378.00 3,386,936,854.00 0.82 2015 2,996,560,017.00 3,458,963,802.00 0.87 2016 3,166,194,937.00 3,763,904,830.00 0.84 2017 3,323,998,232.00 3,958,610,873.00 0.84
Sumber: Data Diolah, 2019
Kemampuan  pajak  atau Tax  Effort  Provinsi  Sulawesi  Selatan  periode  2008  –  2017 rata – rata sebesar 0.82. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan lebih kecil dari potensi kapasitas pajak dan retribusi. Jika terjadi demikian maka terdapat masalah pada manajemen pengumpulan  pajak  dan  retribusi.  Sejumlah  kemungkinan    penyebab  antara  lain  adanya
penghindaran  pajak  ( tax  aversion)  oleh  wajib  pajak;  adanya  moral  hazar  yang  dilakukan oleh pengumpul dan lain-lain.
Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pajak antara lain:
1. Pengawasan langsung objek-objek pajak

## 2. Penyuluhan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya pajak
3. Meningkatkan  pelayanan  perpajakan  kepada  masyarakat  yang  membayar  pajak dan penyederhanaan prosedur dan administrasi pengelolaan pajak daerah
4. Melakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap peraturan daerah yang tidaksesuai lagi.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah terhadap penyimpangan  prosedur  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dapat  merugikan pemerintahan daerah, baik secara yuridis, teknis maupun penatausahaan

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Provinsi Sulawesi  Selatan  Periode  2008  –  2017 berada pada  posisi  54.17%  yang  mengindikasikan  bahwa  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tidak  terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif  selama  periode  2008  –  2017.  Tax  Effort  Provinsi  Sulawesi  Selatan  secara  rata  – rata  selama  periode  2008  –  2017  berada  pada  posisi  0.82%  yang  menunjukkan  bahwa penerimaan lebih kecil dari potensi pajak dan retribusi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mencari kombinasi yang tepat dalam peningkatan PAD dan BHPBP untuk mewujudkan kemandirian.  Perlu  adanya  kreasi-kreasi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi.  Bagi  peneliti  selanjutnya, dapat menambahkan analisis mengenai kebutuhan fiskal yang belum termuat dalam tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Badan  Pusat  Statistik,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  Angka,  berbagai  edisi.  Sulawesi Selatan.
Bahl, Roy W., 2000. China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal  Decentralization  in  Developing  Countries.  Edited  by  Richard  M.  Bird  and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
Bird,  Richard  M.,  1990.  Intergovernmental  Finance  and  Local  Taxation  in  Developing Countries  Some  Basic  Consideration  for  Reformers.  Public  Administration  and Development
Brown, Archie. 2009. The Rise and Fall of Communism. New York: HarperCollins. Brojonegoro,  Bambang  (2001), Indonesian  Intergovernmental  Transfer  In  Decentralization Era  :The  Case  Of  General  Allocation  Fund.  Dipublikasikan  pada  International Symposium  on  Intergovernmental  Transfers  in  Asian  Countries  :  Issues  and Practices Asian Tax and Public Policy Program, Hitotsubashi University.
Halim,  Abdul  (2004),  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  Revisi,  UPP  UMP YKPN, Yogyakarta.
Haryati,  Sri  (2006),  “Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Sebelum  Dan  Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 Dan 2001-2003”, skripsi sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Mardiasmo (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta Maskhuri  (2005), Desentralisasi  Fiskal  Dalam  Perspektif  Kemandirian  Dan  Pemerataan  Di Sulawesi  Selatan,  Thesis  (tidak  dipublikasikan)  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi Universitas Hasanudddin, Makassar.
Nappalos,  Scott.  2013.  Democratic  Centralism  in  Practice  and  Idea:  A  Critical  Evaluation. Johannesburg: Zabalaza Books.
Oates,  W,  1993,  Fiscal  Decentralization and  Economic  Development,  National  Tax  Journal,
XLVI. 237-243.
Saragih,  Juli  Panglima  (2003),  Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi,
PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
Setiarti,  L.  (2002),  ”Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  :  studi  di  kabupaten  Bantul  Yogyakarta”,  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, Volume III, No. 2, 141-152.
Sucipto (2003), “Penilaian Kinerja Keuangan”, Universitas Sumatra Utara, Medan.
Sumarsono,  Hadi  (2009.  Analisis  Kemandirian  Otonomi  Daerah:  Kasus  Kota  Malang  (1999- 2004). JESP Vol. 1 No.1, 2009. Malang
Susanto,  Sudono  .2001.,  “  Analisa  Perimbangan  Pembiayaan  Fiskal  Pemerintah  Pusat  dan Daerah Studi kasus Kabupaten Banjarnegara “, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sidik,  Machfud.  2002.  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
Undang – Undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.
Vazques,Jorge  Martines  dan  Z.F.  Jameson  Boex  (1997),  ”Fiscal  Capacity:  an  Overview  of concepts  and  Measurement  Issues  and  Their  Applicability  in  The  Russian Federation”,    Policy  Research  Centre,  School  of  policy  Studies,  Georgia  State University.
Yani,  Ahmad  (2002),  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zamhuri,  M.Y  (2008).  Modul:Perhitungan  Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
Thayer,  Carlyle  A.  2002.  “Vietnam  in  2001:  The  Ninth  Party  Congress  and  After.”  Asian Survey 42 (1) : 81-89.