## PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN KALIBRASI ALAT NAVIGASI PENERBANGAN DENGAN PENDEKATAN METODE IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)
Munadi 1,*) , Ismiyati 1) , Mudjiastuti Handajani 2)
1) Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang  50275 2) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang Jln. Soekarno-Hatta, Kota Semarang
*) Email: bocahjawa@gmail.com

## Abstract
Flight safety is very much determined by the performance of navigation aids, as well as the correctness  of  flight  procedure  guidelines.  The  BBKFP  Center  as  the  only  aviation equipment  calibration  service  agency  has  a  strategic  role  for  aviation  safety  in  a sustainable manner. The purpose of this research is to map  the performance of BBKFP and  the  assessment  of  users  of  calibration  services  to  provide  recommendations,  in particular,  the  future  calibration  service  development  strategy,  and  the  management  of calibration of aviation navigation equipment in general. The research method uses a case study with the Importance-Performance Analysis method approach to measuring the extent of  the  relationship  between  the  level  of  user  satisfaction  and  the  performance  of  flight navigation tool calibration services based on 12 standard service indicators. The results found that the highest level of service was the standard document calibration process of 100% and the lowest level of service was timeliness of service by 64%. The factor that still needs immediate improvement is the timeliness of service and the Management System and Service  Procedures.  While  the  factors  that  must  be  corrected  but  not  immediately  their characteristics  include  Complaint  Services;  Demand-Supply  Balance,  Service  Rates, Service and Internal Supervision Meeting.
Kata kunci : development, importance-performance analysis, calibration, navigation

## PENDAHULUAN
Moda  transportasi  udara  di  Indonesia merupakan  suatu  pilihan  yang  tidak dapat  dielakkan  karena  Indonesia merupakan  negara  kepulauan  yang luas. Sistem transportasi udara melibatkan  banyak  pihak,  dimana
dalam  dunia  penerbangan,  pemenuhan ( compliance )
terhadap standar keselamatan  ( safety  standard )  yang tinggi  merupakan  keharusan  yang mutlak yang  harus  dilaksanakan.
Penerapan  keselamatan  penerbangan
( aviation  safety )  harus  dilaksanakan pada  semua  sektor,  baik  pada  bidang transportasi/  operasi  angkutan  udara, kebandarudaraan,  navigasi,  perawatan, dan perbaikan, pelatihan yang mengacu  pada  aturan  internasional (ICAO). Pada sistem navigasi, keselamatan penerbangan sangat
ditentukan  oleh  kinerja  alat  bantu navigasi,  serta  kebenaran  panduan prosedur penerbangan untuk itu diperlukan  kegiatan  kalibrasi  terhadap
alat  dan  validasi  (verifikasi instrument flight procedure ), dimana tugas tersebut  merupakan  tugas  dari  Balai Besar  Kalibrasi  Fasilitas  Penerbangan (BBKFP)  yang  merupakan  salah  satu organisasi  dalam  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara. Pertumbuhan transportasi udara membutuhkan peningkatan  layanan  navigasi  udara,
dalam  hal  ini  BBKFP  selaku  penyedia jasa  kalibrasi  dan  sebagai  upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan penerbangan dituntut
untuk  dikembangkan  secara  lebih profesional. Penelitian tentang kinerja organisasi telah dilakukan oleh beberapa  peneliti.    Halim  (2014) menggunakan pendekatan SWOT
untuk  menentukan  strategi  organisasi dalam  meningkatkan  kinerja.  Faktor SDM  dan  sarana  prasarana  menjadi kendala  peningkatan  kinerja.  Pada sektor  publik  yang  karakteristiknya tidak mengambil  keuntungan langsung pada pengguna jasa atau user mempunyai faktor kinerja yang komplek.  Fitriyani  (2014)  mengukur kinerja  organisasi  pada  sektor  publik dengan  metode Balance  Score  Card . Variabel  kinerja  organisasi  dibangun oleh perspektif Pemberdayaan Pekerja, Finansial,  Pelanggan,  Bisnis  Internal,
Pembelajaran dan Pertumbuhan. Metode balanced  scorecard dapat dimodifikasi  beradaptasi  dengan  jenis organisasi,  visi  dan  strategi  yang ditetapkan  organisasi  sektor  publik tersebut. Menurut perspektif pelanggan, Fardiansyah (2015) menggunakan  studi  kasus  pelayanan publik pada
terminal kargo
mengungkapkan  faktor-faktor  penting yang mempengaruhi peningkatan kinerja  pelayanan  adalah  fasilitas penyimpanan barang, kelengkapan atau ketersediaan peralatan penanganan  barang  di  apron,  dan keterampilan  kerja  dan  pengetahuan petugas  terminal  kargo.  Sedangkan menurut Prasetyo et al. (2015)
melakukan  kajian  Kinerja  Pelayanan Terminal  Kargo  Domestik  di  Bandar Udara  Juanda  Surabaya  menggunakan pendekatan Importance-Performance
Analysis (IPA), Quality  Function Deployment (QFD) dan Analisis Regresi. Hasil analisis QFD menghasilkan  prioritas  penanganan yang harus dilakukan yaitu penambahan SDM, pengaturan pergerakan karyawan, percepatan administrasi  penggantian,  pembuatan sistem  antrian,  pembuatan  sistem penelusuran  kargo,  jaminan  keamanan parkir. Mengutip dari
http: // hubud.dephub.go.id bahwa  sejak dikukuhkan  menjadi  Badan  Layanan
Umum (BLU) oleh Kementerian Keuangan  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  13/KMK.05/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan kemudian dikuatkan  oleh  Peraturan  Menteri Perhubungan  no.  PM  122/  10  Oktober 2016  tentang  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Balai  Besar  Kalibrasi  Fasilitas Penerbangan  (BBKFP),  BBKFP  siap menjalankan  fungsi  sebagai  BLU  Jasa di  Kementerian  Perhubungan.  BBKFP siap mengubah pandangan dari sebelumnya  menjalankan  tugas  pokok dan fungsi serta kewenangan birokratis menjadi entepreneurship. Dengan
demikian, layanan BBKFP akan menjadi lebih baik, efisien, profesional dan  akuntabel.  Dengan  menjadi  BLU, artinya BBKFP bisa mengelola anggaran  sendiri  serta  meningkatkan pemanfaatan  aset  negara  secara  lebih ter-utilisasi.  Aset  yang  dimaksud  tidak hanya yang bersifat peralatan, tapi juga sumber  daya  manusia.  Disini  Balai Besar  Kalibrasi  Fasilitas  Penerbangan bias menyewakan alat maupun memperkerjakan  sumber  daya  mereka ke  tempat  lain.  Balai  Besar  Kalibrasi Fasilitas  Penerbangan  yang  berada  di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan adalah perpanjangan tangan negara dalam menyelenggarakan kewajibannya untuk  memastikan  seluruh  fasilitas pelayanan,  prosedur dan  fasilitas pendaratan dan lepas landas pesawat di bandar udara mempunyai standar yang sudah  ditetapkan  oleh  ICAO  dan
Pemerintah Indonesia.
Perencanaan BBKFP merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari  perencanaan  navigasi udara, karena  BBKFP  berperan  bukan  hanya sebagai  penyedia  jasa  kalibrasi  alat navigasi,  komunikasi  dan  alat  bantu pendaratan  dari  sistem  yang  ada, namun  juga  merupakan  unsur  yang ikut  mengembangkan  sistem  navigasi udara masa depan yang juga merupakan  bagian  untuk  mencapai sasaran strategis Departemen Perhubungan,  karenanya  diperlukan analisa  menyeluruh  terkait  faktor- faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan tupoksi BBKFP.
Di dalam perjalanan
menjalankan  tugas  dan  fungsinya BBKFP  tidak  terlepas  dari  masalah- masalah yang berdampak pada pelayanan atas jasa, penulis merangkum hasil pra survey kepada 20 pengelola  bandara  Angkasa  Pura sebagai  konsumen  BBKFP  dan  10 orang dari internal manajemen BBKFP,  terdapat  permasalahan  yang dapat dirangkum sebagai berikut : 1. BBKFP  masih  kekurangan  jumlah pilot  dan Flight  Inspector (SDM Teknik  Operasional),  dan  kondisi console FIS  yang  sudah  tidak memadai, hal ini dikhawatirkan bisa menganggu  pemenuhan  misi/  tugas penerbangan kalibrasi untuk seluruh peralatan  CNS/ATM  yang  ada  di wilayah  Indonesia  secara  tepat waktu ;
2. BBKFP dilansir belum ada dukungan  regulasi  yang  mencakup semua  aspek  operasi  penerbangan kalibrasi  yang  mengacu  ICAO, validasi/  verifikasi  IFP,  KM  69 Tahun 2002 yang tidak secara tegas menugaskan BBKFP, belum adanya acuan  kegiatan  yang  terkait  dengan kemampuan  penerbangan  kalibrasi karena  pengembangan  CNS/  ATM belum  dirumuskan  secara  formal merupakan  cermin  payung  regulasi dan panduan yang belum memadai ; 3. BBKFP dilansir belum ada kelembagaan yang menunjang,
dimana  struktur  organisasi  menurut KM 69 Tahun 2002 tidak mengakomodasi  persyaratan  CASR 135, khususnya fungsi safety officer ,  dan  struktur  organisasi
BBKFP  yang  belum  sepenuhnya mengikuti guideline ICASC;
4. Kendala  pada  sistem  manajemen dimana  pernah  terjadi  kerangkapan tugas flight  inspector sekaligus pilot-in-command atau flight officer ,
jumlah  pilot  yang  tidak  sebanding dengan  jumlah  pesawat  yang  ada, kesulitan mempertahanka n sumberdaya manusia yang berpengalaman,  khususnya  pilot dikarenakan  faktor  insentif  yang tidak  kompetitif,  belum  mampu menjangkau ekspose kerjasama internasional  sehingga  wawasan sumberdaya  manusia  tidak  optimal, dan tidak dapat membangun
networking internasional.
Permasalahan  di  atas  pada
prinsipnya  kondisi  saat  ini  BBKFP
dalam penyelenggaraan proses bisnisnya  belum  sepenuhnya  merujuk kepada setiap standar  yang seharusnya dipatuhi,  dan  akan  berdampak  hasil kerja yang dihasilkan belum sepenuhnya dalam konsep pengendalian  yang  baku,  sedangkan BBKFP  adalah  satu-satunya  lembaga yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan  kalibrasi  terbang untuk  membantu  perangkat  bantu navigasi udara, dimana terkait permasalahan BBKFP dalam hal
kapasitas adalah tidak mampu menenuhi beban tugasnya untuk melakukan  kalibrasi  seluruh  peralatan CNS/ ATM yang ada di Indonesia dan belum melaksanakan jadwal
kalibrasinya  dengan  tepat  waktu, dalam  hal  kapabilitas  dan mutu adalah dimana masih
kesulitannya mempekerjakan tenaga ahli berkualitas
tinggi,  khususnya  pilot  yang  sekaligus flight inspector , juga karena
masterplan CNS/  ATM  di  Indonesia belum ada secara formal sehingga sulit bagi BBKFP dalam membuat antisipasi  perencanaan  jangka  panjang ; dimana hal-hal tersebut secara prinsip akan terkait dengan  aspek sumberdaya manusia,  kelembagaan  dan  keuangan, sistem regulasi, dan sistem manajemen mutu dan sistem informasi manajemen. Berdasarkan  pada  fenomena  di  atas maka  perlu  dilakukan  penelitian  ini dan potensi pengembangannya di masa depan.  Sehingga,  untuk  menjawab pertanyaan bagaimana kinerja pelayanan  BBKFP  khususnya  Balai Besar Kalibrasi Penerbangan -
Tangerang  sebagai  satu-satunya  yang ada  di  Indonesia,  maka  penelitian  ini penting untuk dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  di  Balai  Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan
(BBKFP)  Jl. Raya STPI Curug Legok Tangerang  Banten  dengan  responden yang tersebar di seluruh tanah air. Data penelitian  dikumpulkan  dengan  cara sampling  data  kegiatan  Kalibrasi BBKFP  selama  3  tahun  (2015-2017) sebanyak 197 kegiatan layanan
Kalibrasi  dengan  rincian  2015(58 data),  2016  (72  data)  dan  2017  (67). Setiap data merupakan databased yang berisi rincian tanggal, Rute
Penerbangan,  Jenis  Pesawat,  Jam terbang,  Airport,  Crew  Kalibrasi  dan Pejabat  yang  melakukan  verifikasi. Data  kuesioner  diperoleh  dengan membagikan pada 42 responden pengelola  bandara  dengan  rincian  7
bandara dari Angkasa Pura I, 7 bandara dari  Angkasa  Pura  II,  20  bandara  dari Perum  LPPNI  dan  8  bandara  dari UPBU.
Pengolahan  Data  dan  Analisis menggunakan metode IPA/ importance-performance analysis ( Martilla,  1977) . Metode  analisis dilakukan dengan tiga tahapan.
Pertama,  pemberian  Skor  ( scoring ) terhadap  Jawaban  Kuesioner.  Setiap jawaban  diberi  skor  antara  1  sampai dengan 4 dengan kaidah: 1) jawaban a diberi  skor 4, jawaban b diberi  skor 3, jawaban c diberi skor 2 dan jawaban d diberi  skor  1.  Skor  dikalikan  dengan jumlah  responden,  skor  tiap  jawaban dirata-rata  untuk  tiap  pertanyaan  yang menggambarkan  tiap  variabel.  Hasil dari  skoring  ini  adalah  nilai  skor kepuasan  (X)  dan  nilai  skor  kinerja (Y).  Dengan  demikian  untuk  tiap variabel  akan didapat  sepasang skor X dan  Y.  Kedua,  p enggambaran  dalam Diagram  Kartesian. Tiap  variabel  yang telah diberikan skor, selanjutnya digambarkan dalam diagram kartesian.
Penggambaran  dalam  diagram kartesian  berguna  untuk  melakukan analisis terhadap karakter tiap variabel yang  terlibat. Pembacaan Diagram Terhadap setiap
variabel yang tergambarkan akan memiliki 4
kemungkinan  kondisi  yang  dapat  dibaca dari  diagram  kartesian  tersebut.  Hasil pembacaan  terhadap  tiap  variabel  adalah sebagai  berikut:  (a) Kuadran  I,  kuadran Prioritas Utama (kode A). Jika variabel berada  dalam  kuadran  ini,  dapat diartikan  bahwa  suatu  faktor  begitu penting  tetapi  kinerjanya  kurang. Untuk itu faktor tersebut perlu
mendapatkan  prioritas  utama  untuk dikembangkan; (b) Kuadran II,
kuadran Pertahankan Prestasi (kode B). Jika  mayoritas  nilai  X  dan  Y  berada dalam  kuadran  ini,  dapat  diartikan bahwa  suatu  faktor  begitu  penting  dan kinerjanya  juga  cukup  baik.  Untuk  itu faktor  tersebut  perlu  dipertahankan kondisi  kinerjanya;  (c)  Kuadran  III, kuadran  Prioritas  Rendah  (kode  C). Jika  mayoritas  nilai  X  dan  Y  berada dalam  kuadran  ini,  dapat  diartikan bahwa  suatu  faktor  tidak  begitu penting  dan  kinerjanya  kurang.  Untuk itu faktor tersebut tidak terlalu prioritas untuk  dikembangkan.  (d)  Kuadran  IV, kuadaran  Berlebihan  (kode  D).  Jika mayoritas  nilai  X  dan  Y  berada  dalam kuadran  ini,  dapat  diartikan  bahwa suatu faktor tidak begitu penting tetapi kinerjanya sangat baik. Faktor tersebut dianggap berlebihan dalam kinerjanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Standard Pelayanan Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan Kegiatan kalibrasi fasilitas penerbangan merupakan bentuk pelayanan publik karena terkait dengan masyarakat dan keselamatan penerbangan. Lembaga yang melakukan  fungsi  kalibrasi  tersebut saat  ini  adalah  Balai  Besar  Fasilitas Penerbangan  (BBKFP)  di  bawah
Kementerian
Perhubungan yang terbentuk  dari  Unit  Pelaksana  Teknis
(UPT) pada Direktorat Jenderal
Perhubungan  Udara.  Sebagai  upaya untuk  mewujudkan  pelayanan  prima kepada  pengguna  jasa  Penerbangan Kalibrasi
dan mewujudkan transparansi  serta  akuntabilitas  dan
kontrol masyarakat terhadap pelayanan BBKFP.
Menurut  jenis  pelayanannya BBKFP mempunyai empat jenis layanan  yaitu  Layanan  Penerbangan
Kalibrasi,  Penerbangan Charter ,  Jasa Simulator  dan  Jasa  Usaha  lainnya, secara lengkap disajikan pada Tabel 1. Standard  Pelayanan  Kalibrasi  pada BBKFP  mengacu  pada  Pasar  21  UU
No.25 Tahun 2009. Komponen pelayanan  standard  yang  dilakukan oleh BBKF meliputi beberapa hal:
1. Kelengkapan dokumen pada proses kalibrasi
2. Sistem,  Mekanisme  dan  Prosedur yang  baku  dari  pemberi  dan penerima layanan termasuk pengaduan 3. Jangka  waktu  pelayanan  tertentu pada setiap jenis layanan
4. Biaya  pelayanan  yang  besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan  penyelenggara  dan masyakarat 5. Produk  pelayanan  sesuai  dengan kompetensi pemberi layanan
6. Sarana,  prasarana  dan  fasilitas memadai  sesuai  dengan  jenis layanan
7. Kompetensi  pemberi  layanan  yang meliputi pengetahuan, keahlian dan pengalaman
8. Pengawasan internal sebagai pengendalian pelaksanaan layanan
9. Penanganan  pengaduan,  saran  dan masukan kualitas layanan
10. Pelaksanana  layanan  yang  cukup sesuai dengan beban kerja.
11. Jaminan pelayanan untuk memberikan  kepastian  pelayanan yang sesuai standard pelayanan 12. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai bentuk komitmen rasa aman, bebas dari  bahaya,  risiko  dan  keragu- raguan
Kedua belas indikator pelayanan tersebut  di  atas  kemudian  dijadikan variabel pengukuran kinerja dan tingkat kepentingan pada penelitian ini. Tabel 1. Jenis dan Produk Pelayanan BBKFP No Jenis Pelayanan Produk Pelayanan Dsar Hukum Penyelenggaraan Layanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait 1 Jasa Layanan Penerbanga n Kalibrasi a. Kalibrasi Periodik b. Kalibrasi Commisioning  FIM  Setifikat Kalibrasi No.010/SP2TP/ DNP/ III/ 2015 1. LPPNI 2. PT AP I 3. PT AP II 4. BUBU 5. UPBU 6. Pangkalan Udara TNI
 DJU  DNP
 DBU  Kemenhan 2 Penerbanga n Charter a. Medivac b. Surveillance  PM No.16 Tahun 2013  PP 11 tahun 2015  CASR 135 Masyarakat Umum  Dit.Angud  UPBU  PT AP I
 PT AP II  BUBU  UPBU 3 Jasa Simulator a. PTD with instructor b. PTD without instructor  PM No.16 Tahun 2013  PP 11 tahun 2015  CASR 135
1. DNP
2. Operator Pesawat Udara
3. Flying School DKUPPU
c. FFS with instructor
d. FFS withour
instructor 4. Masyarakat Umum 4 Jasa Usaha Lainnya a. Sewa Hanggar b. Sewa Lahan
Parkir c. Sewa Gedung 1. PP 11 tahun 2015 2. PMK No.33 Tahun 2014 1. Operator Pesawat Udara 2. Flying School  Kemenkeu  DJU
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (2005; 2009)
Wilayah Pelayanan BBKFP Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) secara operasional dalam memberikan layanan jasa kalibrasi peralatan navigasi penerbangan berinteraksi dengan  pengelola  bandar  udara  yaitu PT.  Angkasa  Pura  I  (AP  I),  PT. Angkasa Pura II (AP II), Perum LPPNI (AirNav  Indonesia),  pengelola  bandar udara  UPBU  (UPT),  serta  pengelola bandar  udara  swasta  dan  militer berdasarkan
MOU atau atas permintaan. PT. Angkasa Pura I terdiri dari 13 bandar udara dan PT. Angkasa Pura II terdiri dari 12 bandar udara.

## Kondisi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP)
Profil  BKFP  selaku  penyelenggara layanan  jasa  penerbangan  kalibrasi bagi  dunia  penerbangan  dapat  ditinjau dari  aspek  undang-undang/  peraturan
Pemerintah  dan  aturan  intenasional yang mendasarinya, aspek kelembagaan, aspek
pendanaan operasional, aspek sarana dan
prasarana, aspek sumber daya manusia dan aspek operasional dan kinerja.

## Data Penelitian
1. Data Pelayanan Kalibrasi 2015-2017 Pelayanan  kalibrasi  BBKFP  sebagai Badan  Layanan  Umum  kinerjanya digambarkan dalam tiga tahun terakhir
2015-2017  telah  mempunyai  jam terbang  rata-rata  1516  jam  per  tahun sebanyak  65  aktivitas  pelayanan,  atau sekitar  23  jam  per  aktivitas  pelayanan seperti disajikan.
2. Data Kuesioner IPA
Kuesioner  IPA  dari  perencanaan  awal ditargetkan  52  responden.  Namun, respon  yang  kembali  total  hanya  42 responden (81%). Jika dilihat kelompok  respondennya,  data  dari AirNav  melebihi  target  hingga  21 responden  (131%).  Detail  tingkat partisipatif  dari  data  kuesioner  IPA seperti disajikan.

## Pengolahan Data Kondisi Manajemen BBKFP
Kondisi  manajemen  BBKFP  menurut standar  pelayan  fasilitas  penerbangan PM  109  Tahun  2015  dibandingkan dengan  Data  Sekunder  Rencana  Induk Tahun  2009-2018  menjadi  acuan analisis Importance Performance Analysis (IPA).  Menurut  Data  BKFP beberapa program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas  kinerja  antara  lain  dengan penambahan SDM, optimalisasi sarana pesawat  udara,  pemeliharaan  alat kalibrasi  dan  laboratorium  kalibrasi. Beberapa program yang telah dilakukan diuji  dengan  data  Kuesioner
IPA  sebagai  indikator  pengembangan manajemen BBKFP di masa
mendatang. Beberapa data yang menyangkut  detail  manajerial  BKFP tidak  dapat  diakses  secara  langsung karena sifatnya konfidensial.Oleh karena itu, faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur sensitivitas model  pengaruh  dari  manajemen
BKFP  tidak  dapat  disajikan  secara komprehensif. Sebagai pengganti, digunakan  data  rencanainduk,  realisasi operasional  jam  terbang  tahun  2015- 2017  dan  Kuesioner  IPA  pada  user/ pengguna layanan sebagaimana
dirancang dalam penelitian ini. Analisis Kinerja Pelayanan BBKFP Kinerja  Pelayanan  BBKFP  merupakan indikator seberapa kapabilitas Lembaga  Pelayanan  Kalibrasi  Alat Penerbangan. Referensi kinerja
pelayanan  diperoleh  dari  standard Pelayanan  BKFP  dan  data  kondisi terkini. Berdasarkan jumlah SDM yang dimiliki  BKFP  saat  ini  adalah  184
orang, sedangkan jika mengacu kebutuhan tenaga kerja standard untuk operasional  kalibrasi  (PM  109  tahun 2015) adalah 90 orang. Maka, ketersediaan  tenaga  kerja  saat  ini dianggap  layak  karena  melampaui kebutuhan standar SDM pelayanannya.

## Analisis IPA Pelayanan BKFP
Analisis
IPA digunakan untuk menjawab  tujuan  penelitian  yaitu membandingkan kinerja pelayanan dan tingkat  kepuasan  pelanggan  atau  user pada Balai Kalibrasi  pada lokasi studi.
Analisis dimulai dengan plotting Skoring  Jawaban  Kuesiner  IPA  dan mengukur  tingkat  pelayanan  saat  ini mengacu  pada  12  standar  pelayanan BKFP  yang  dijadikan  pertanyaan dalam kuesioner IPA. Hasil perhitungan Tingkat Kinerja/ Pelayanan  atau  kesesuaian  pelayanan dari  12  standar  pelayanan  seperti disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Tingkat Kesesuaian Pelayanan No Standar Pelayanan Tingkat Pelayanan 1 Kompetensi Terhadap Pelayanan 98% 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 89% 3 Tarif Layanan 81% 4 Ketepatan Waktu Pelayanan 64% 5 Kelengkapan dokumen pada proses 100% 6 Kemampuan,  kehandalan  dan  ketepatan  peralatan Kalibrasi 94% 7 Kompetensi Flight Inspector 97% 8 Meeting koordinasi Pelayanan 84% 9 Jaminan keamanan dan keselamatan Hasil Pelayanan 88% 10 Layanan Pengaduan 66% 11 Pengawasan Internal 96% 12 Keseimbangan Demand-Supply 69%
Tingkat  pelayanan  tertinggi  adalah standar dokumen pada proses kalibrasi,
sedangkan yang terendah adalah standar  waktu  pelayanan  sebesar  64%. Jika dilihat tabel di atas, ada tiga aspek pelayanan  yang  masih  relatif  rendah prosentasi  tingkat  pelayanannya  selain waktu  pelayanan,  layanan  pengaduan dan keseimbangan demand-supply
(ketiganya masih di bawah 70%).
Justifikasi hasil Tabel 3 dilakukan analisis yang lebih mendalam  melalui  Plotting  Diagram Kartesian  dari  kuesioner  IPA  yang hasilnya  disajikan  pada  Gambar  1.
Plotting matrik IPA kuesioner penelitian  ini  menggunakan  alat  bantu statistik  dengan  diagram scatter dan batas  sumbu  kuadran  mengacu  pada nilai median dari data skor rata-rata 12 pertanyaan  standar  pelayanan  BKFP baik aspek kinerja ( Importance ) maupun  performa  dari  Pelayanan kalibrasi.  Plotting  Kuesioner  IPA disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa ada 4 kondisi secara manajerial menjadi prioritas utama untuk dikembangkan, prioritas rendah, Berlebihan atau cukup mempertahankan kinerja. 1. Prioritas  Utama:  (1)  Ketepatan Waktu  Pelayanan;  (2)  Sistem, Manajemen dan Prosedur Pelayanan.
2. Prioritas  Rendah:  (1)  Layanan Pengaduan, (2) Keseimbangan demand-supply ,  (3)  Tarif  Layanan,
(4)  Meeting  Koordinasi  Pelayanan dan (5) Pengawasan Internal.
3. Pertahankan  Kinerja:  (1)  Jaminan Keamanan  dan  Keselamatan  Hasil
Pelayanan; (2) Kemampuan, Kehandalan dan Kelengkapan Peralatan Kalibrasi; (3) Kompetensi  Flight  Inspector;  (4) Kompetensi terhadap Pelayanan 4. Berlebihan: (1) Kelengkapan dokumen proses kalibrasi

## Analisis Regresi Jam Terbang
Kalibrasi Pengembangan  manajemen  pelayanan BKFP berkaitan erat dengan
Operasional Jam Kalibrasi yang dilakukan.  Menurut  data  Rencana Induk  JamTerbang  periodik  berbeda dengan data realisasinya, meski demikian  pada  tahun  2016  nilainya mendekatai  data  roadmap  (ideal). Namun  pada  tahun  2017  jumlah  jam terbang  mendekati  sama  dengan  data 2015.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian ini  disajikan  perbedaannya  untuk melihat  rasionalitas  pelaksanaannya. Analisis  Regresi  digunakan  untuk menggambarkan  prediksi  kondisi  10 tahun  ke  depan  sebagaimana  horizon waktu  Rencana  Induk  BKFP  2009- 2018.  Hasil  pemodelan  regresi  jam terbang periodik seperti disajikan pada Gambar 2.
Berdasarkan  Gambar  2  dan Tabel  3,  Jumlah  jam  terbang  saat  ini dan  prediksi  dari roadmap BKFP terjadi perbedaan, yang artinya rencana induk  belum  bisa  dicapai  secara optimal.  Oleh  karena  itu,  masih diperlukan  peningkatan  jumlah  jam pelayanan kalibrasi di masa mendatang jika  ingin  mencapai  target  sesuai roadmap.
Gambar 1. Matrik IPA Pelayanan Balai Kalibrasi
Gambar 2. Prediksi Jam Terbang Kalibrasi Periodik BKFP
Tabel 3. Perbandingan Jam Terbang Data Roadmap dan Realita Tahun Data Roadmap (ideal) Realita 2017 1873 1524 2018 2148 1558 2019
2424
1592
y = 55.159x - 109383 R² = 0.9206 y = 6.8x - 12192 R² = 0.0011 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jam ter b an g Tahun Jam Terbang Kalibrasi Periodik Data Sampling Penerbangan Kalibrasi Linear (Jam Terbang Kalibrasi Periodik)
Linear (Data Sampling Penerbangan Kalibrasi)
Pengembangan  Manajemen  BKFP Berdasarkan  Matrik Importance- Performance Analysis(IPA) Pengembangan  manajemen  pelayanan BKFP berkaitan erat dengan Operasional Jam Kalibrasi yang dilakukan.  Menurut  data  Rencana Induk  JamTerbang  periodik  berbeda dengan data realisasinya, meski demikian  pada  tahun  2016  nilainya mendekatai  data  roadmap  (ideal). Namun  pada  tahun  2017  jumlah  jam terbang  mendekati  sama  dengan  data 2015.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian ini  disajikan  perbedaannya  untuk melihat rasionalitas pelaksanaannya.
Analisis Regresi digunakan untuk menggambarkan prediksi kondisi 10 tahun ke depan sebagaimana  horizon  waktu  Rencana Induk BKFP 2009-2018. 1. Pola Manajemen BKFP Sejak  ditetapkan  sebagai Badan Layanan  Umum  tahun  2015,  BBKFP mempunyai fokus pelayanan sebagaimana Visi Mewujudkan pelayanan penerbangan kalibrasi udara yang  berstandar  Internasional  (ICAO) untuk  memenuhi  kebutuhan  kalibrasi CNS/ATM  dengan  tepat  waktu  dan ikut serta menjamin kualitas keselamatan  penerbangan  di  ruang udara  Indonesia  dan  Regional  secara berkesinambungan.  Pola  Manajemen BKFP  sebagai  BLU  mengacu  pada standar  PM  109  Tahun  2015  dengan referensi  12  Pelayanan  Standar  yang digunakan  pada  penelitian  ini,  yang secara  umum  mencakup  Regulasi, Sumber  Daya  Manusia,  Peralatan,
Sistem  dan  Manajemen  Sistem  di dalamnya.
Potensi  BKFP  bertumpu  pada lima standar pelayanan dengan performa  terbaik  meliputi  manajemen dokumen proses kalibrasi, kompetensi pelayanan, kompetensi Flight Inspector  dan  Peralatan  Kalibrasi. Standar  Pelayanan  dengan  performa tingkat  pelayanan  80-90%  berkaitan dengan prosedur pelayanan, Penjaminan Keamanan dan
Keselamatan  sebagai  core  business BKFP,  koordinasi  pelayanan  dan  tarif layanan.  Tantangan  paling  berat  bagi manajemen  BKFP  justru  berkaitan dengan  ketepatan  waktu  pelayanan, layanan pengaduan dan keseimbangan demand-supply yang  karakteristiknya sangat  tidak  menentu  ( probabilistic )
dan cenderung given secara birokratis.
Evaluasi Pengembangan Manajemen  pada  riset  ini  relevan dengan  Rencana  Induk  BKFP  2009- 2018 yang membangun strategi kelembagaan  dan  mendukung  operasi dengan beberapa target:
a. Memastikan  bahwa  BKFP  ber- orientasi  pada  misi  keselamatan penerbangan  diatas  kepentingan keuntungan finansial.
b. Bentuk  organisasi  BKFP  harus dapaț  mengakomodasikan  tupoksi dan program dimasa datang (termasuk  program  jenjang  karir dan  insentif  yang  memadai  bagi karyawan/pegawai) dan memperbaiki / meningkatkan kinerja organisasi. c. Mengubah organisasi BKFP dengan mengacu kepada guidelines
ICASC  dan  memenuhi  ketentuan (comply) CASR 135.
d. Bentuk  kelembagaannya  diubah dari  UPT  menjadi  BLU  didalam lingkungan Departemen.
2. Faktor-Faktor yang Perlu Diperbaiki
dalam Manajemen Pelayanan BBKFP Manajemen pelayanan BBKFP berdasarkan matrik IPA teridentifikasi beberapa standar pelayanan yang perlu diperbaiki untuk peningkatan performa kinerja, yaitu:
a. Faktor yang segera harus diperbaiki:
1. Ketepatan Waktu Pelayanan Ketepatan waktu pelayanan merupakan faktor yang sangat penting,
faktor  ini  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  kredibilitas  dari  Balai Besar  Kalibrsi  Fasilitas  Penerbangan. Ketepatan waktu pelayanan antara lain terdiri dari:
a. ketepatan waktu menangapi terhadap  permintaan  pelayanan kalibrasi
b. ketepatan waktu kedatangan pesawat kalibrasi
c. ketepatan  waktu  pada  pelaksanaan penerbangan kalibrasi
2. Sistem  Manajemen  Danprosedur Pelayanan
Sistem pelayanan dan prosedur pelayanan  merupakan  faktor  kedua yang  harus  segera  di  perbaiki  setelah ketepatan  waktu  pelayanan.  Beberapa strategi  yang  mungkin  diterapkan antara  lain  standarisasi  manajemen pelayanan seperti ISO 9001:2015. b. Faktor  yang  harus  diperbaiki tetapi tidak segera sifatnya
1. Layanan Pengaduan.
Faktor  ini  menjadi  ujung  tombak manajemen pelayanan karena bersentuhan langsung dengan pelanggan/pengguna jasa. Pada
layanan  pengaduan  ini  ada  jarak  yang lebar  antara  harapan  penguna  jasa dengan persepsi penguna jasa terhadap kinerja Balai Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan. Balai Kalibrasai Fasilitas
Penerbangan  harus  segera  berbenah pada  sektor  ini.  Manajemen  layanan pengaduan  yang  baik  salah  satunya juga  menggunakan  teknologi  IT  untuk keperluan
pengembangan
berkelanjutan.  Database  pengaduan menjadi  rujukan  pola  penanganan pengaduan  dan  perbaikin  manajemen di masa mendatang.
2. Keseimbangan Demand-Supply
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang paling  tidak  menentu  pada  praktiknya. Secara teoritis keseimbangan Demand- Supply mungkin bisa dengan meningkatkan  sumber  daya,  tetapi secara  birokratis  bisa  jadi  sangat  sulit dilaksanakan karena menyangkut keputusan politis atau karakter pimpinan  saat  ini.  Pada  kenyataannya permintaan  pelayanan  kalibrasi  sangat banyak, bahkan permintaan permintaan penerbangan kalibrasi oleh negara lain.
3. Tarif Layanan
Tarif  layanan  dengan  tingkat  risiko yang besar pada Jasa Penerbangan bisa dikatakan  relatif  lebih  fleksibel  karena standard  yang  diberlakukan  mengacu pada  standar  Internasional.  Pola  tarif layanan  pada  Manajemen  BKFP  bisa melalui  mekanisme  sistem  informasi online  dan  ketetapannya  tidak  boleh ada  unsur  monopoli  dari  pihak  lain. Risiko  tinggi  pada  Jasa  Kalibrasi
menjadi alasan mendasar penetapannya. 4. Meeting  Koordinasi  Pelayanan  dan Pengawasan Internal Kedua  faktor  tersebut  bisa  terintegrasi dengan Layanan Pengaduan. Manajeman  internal  adalah  salah  satu aspek pengembangan manajemen pelayanan  yang  dipengaruhi  oleh faktor  manusia.  Kompleksitas  perilaku menjadi  aspek  yang  harus  diatur dengan  membangun  kultur  organisasi yang  standard,  sehingga  siapapun pimpinannya  maka  prosedurnya  tetap jelas.
5. Pengawasan Internal
Pengawasan internal merupakan faktor yang  harus  di  perbaiki  tetapi  sifatnya tidak  segera.  Pengawasan  internal menyangkut  segala  aspek  dan  bidang pada  Balai  Besar  Kalibrasi  Fasilitas Penerbangan. Pengawasan internal bisa mengawasi  antara  lain  bidang  jaminan mutu,  bidang  perawatan  pesawat, bidang pengujian dan peneraan, bidang operasi  penerbangan  maupun  bidang administrasi
c. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertahankan dalam Manajemen Pelayanan BBKFP Faktor faktor yang perlu di pertahankan oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan antara lain: 1. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Hasil Pelayanan Jaminan keselamatan merupakan faktor  yang  sangat  penting,  karena faktor ini merupakan jaminan terhadap hasil  kerja  BBKFP.  Pada  faktor  ini BBKFP perlu mempertahankan kinerjanya karena di faktor ini penguna jasa  mempunyai  pandangan  kalo  hal
ini  sangat  penting  dan  mempunyai persepsi  kalua  BBKFB  mempunyai kinerja  yang  sudah  sesuai  dengan harapan penguna jasa.
2. Kemampuan, Kehandalan dan
Kelengkapan Peralatan Kalibrasi Pengguna jasa berpandangan faktor ini merupakan  faktor  yang  sangat  penting dan pengguna jasa mempunyai persepsi  bahwa  Balai  Besar  kalibrasi
Fasilitas Penerbangan sudah memenuhi hal ini dengan sangat memuaskan.
3. Kompetensi Flight Inspector Ini merupakan faktor yang
menyangkut  kemampuan  dari  personil flight inspector, di faktor ini Pengguna jasa  berpendapat  kalau  faktor  ini merupakan  faktor  yang  sangat  penting dan  penguna  jasa  mempunyai  persepsi kalau  personil  flight  inspector  BBKFP mempunyai  kemammpuan  yang  sudah mumpuni.
4. Kompetensi terhadap Pelayanan
Pada faktor ini penguna jasa berpendapat kalau faktor ini
merupakan  faktor  yang  sangat  penting dan  penguna  jasa  mempunyai  persepsi kalau  faktor  ini  BBKFP  mempunyai kinerja yang sudah bagus.
d. Faktor yang berlebihan
Faktor  yang  merupakan  faktor  yang berlebihan adalah Kelengkapan
dokumen  proses  kalibrasi.  Pada  faktor ini  pengguna  jasa  berangapan  kalau faktor  ini  merupakan  faktor  yang kurang penting tetapi pada pelaksanaannya  Balai  Besar  Kalibrasi Fasilitas  Penerbangan  melaksanaannya secara berlebihan. Balai Besar
Kalibrasi  Fasilitas  Penerbangan  dapat mengalihkan  perhatian/  tenaga  pada faktor  ini  ke  faktor  lain  sehingga
optimalisasi  kinerja  pada  sektor  ini dapat lebih optimal.

## SIMPULAN
Beberapa faktor yang menjadi kekuatan  BBKFP  adalah  penjaminan hasil pelayanan kalibrasi dan kompetensi  sumber  daya  manusia  dan satu-satunya  di  tanah  air.  Sedangkan faktor  yang menjadi kelemahan adalah karena  sebagai  satu-satunya  Lembaga kalibrasi  alat  navigasi  penerbangan menyebabkan  beban  kinerja  menjadi tidak seimbang karena antara
permintaan dan pelayanan yang diberikan  tidak  bisa  obtimal  jika  di masa  depan  jumlah  bandara  semakin meningkat, maka kebutuhan pelayanan
kalibrasi  juga  ikut  meningkat.  Peluang
BBKFP karena sebagai negara kepulauan,  pasar  pelayanan  masih tunggal  dan  jumlah  tenaga  yang kompeten  masih  terbatas.  Sebagai ancaman adalah kinerja waktu pelayanan  yang menjadi ujung tombak daya  saing  Lembaga  tidak  bisa diabaikan  dan  terkait  pola  manajemen dan  ketersediaan  alat-alat  kalibrasi yang terus berkembang teknologinya.
Secara  umum  tingkat  kinerja pelayanan  alat  kalibrasi  mempunyai konsistensi berkisar 64% sampai dengan 100%, dengan kinerja tertinggi pada  aspek  pelayanan  kelengkapan dokumen  pada  proses  kalibrasi  dan kinerja  terendah  pada  aspek  ketepatan waktu  layanan.  Berdasarkan  hasil  IPA diketahui  beberapa  faktor  yang  masih membutuhkan perbaikan dengan
segera adalah Ketepatan waktu pelayanan  dan  Sistem  Manajemen  dan Prosedur Pelayanan. Sedangkan Faktor
yang  harus  diperbaiki  tetapi  tidak segera  sifatnya  antara  lain  Layanan Pengaduan;  Keseimbangan Demand-
Supply ; Tarif Layanan; Meeting Koordinasi Pelayanan dan Pengawasan Internal. Ada 3 aspek strategi pengembangan  yang  menjadi  fokus BBKFP  di  masa  mendatang  untuk mempertahankan  dan  meningkatkan performa  kinerja  pelayanannya  antara lain pengembangan
SDM berkelanjutan,  peningkatan  dan  update alat kalibrasi mengikuti perkembangan jaman  dan  secara  kelembangaan  harus dikembangkan  hingga  lebih  mandiri seperti menjadi Badan Hukum Kalibrasi Alat Navigasi yang
profesionel.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari Tesis  di  Magister  Teknik  Sipil, Universitas  Diponegoro  Tahun  2019. Penulis  mengucapkan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan Udara
khususnya  BBKFP  atas  bantuan  akses data  selama  pelaksanaan  penelitian, serta  para  assisten  lapangan  dalam kegiatan survey penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2005, Cetak Biru Transportasi  Udara  2005-2024 (Konsep  Akhir). Maret  2005. Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara. Depatermen Perhubungan, Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2009, Departemen Perhubungan Republik
Indonesia. Rencana  Induk  Balai
Kalibrasi  Fasilitas  Penerbangan
2009-2018 ,  Direktorat  Jenderal
Perhubungan  Udara.  Depatermen Perhubungan, Jakarta Fardiansyah, A., 2015, Analisis Kualitas  Pelayanan  Terminal Kargo Bandara dengan Jaringan Probabilistik. Warta Ardhia
Jurnal  Perhubungan  Udara ,  Vol 41, No.2, 59-68.
Fitriyani, D, 2014, Balance Scorecard:
Alternatif  Pengukuran  Kinerja
Organisasi  Sektor  Publik .  Jurnal
Cakrawala  Akuntansi  Volume  6 No 1, 16-31. Halim,  R.,  2014, Analisis  Strategi Peningkatan Kinerja Bagian Sekretariat pada Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga  Kabupaten  Banggai,
Jurnal  Academica  Fisip  Untad Volume 6 No 01 Februari 2014. http://hubud.dephub.go.id ,    2016.  Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBBKFP) Siap menjadi  Badan  Layanan  Umum (BLU)  untuk  Jasa  di  Kementerian Perhubungan, ( diakses 22 November 2016). Martilla,  J.A.  and  James,  J.C.,  1977,
Importance-Performance
Analysis.  Journal  of  Marketing ,
41, 77-79. Prasetyo,  A.,  Sulistio,  H.,  Wicaksono, A., 2015, Kajian Kinerja Pelayanan Terminal Kargo Dometik di Bandar Udara Juanda Surabaya , Jurnal Rekayasa  Sipil,  Volume  9  No  3, 179-190.