## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas
ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 1 No. 1 (Mei 2021) 08-14 Doi: 10.54259/pakmas.v1i1.24
Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir
Mulono Apriyanto 1 , KMS. Novyar Satriawan Fikri 2 , Ali Azhar 3
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Indragiri, Indragiri Hilir, Indonesia
2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indragiri Hilir, Indonesia Email: 1 mulonoapriyanto71@gmail.com, 2 novyarsatriawan3@gmail.com, 3 sahabat.aliazhar@gmail.com

## Abstract
Availability of land for agriculture is an absolute requirement to achieve self-reliance, security and food sovereignty.  However,  Indonesian  farmland  tends  to  decline  due  to  land  conversion.  Therefore, determining sustainable food farmland and regulating the conversion of food farmland is one of the most strategic policies to achieve food security. The Spatial Plan of the Province of Riau in the Spatial Pattern Plan section states that one of the areas focused on wetland agriculture (rice) is Indragiri Hilir Regency. However,  the  high  conversion  of  agricultural  land  threatens  the  survival  of  Sustainable  Food Agricultural Land. Since the LP2B policy is very dependent on the willingness of the farmers who own the fields, it is considered necessary to socialize the concept of this LP2B policy among farmers so that they can  support  government  policy  in  achieving  food  sovereignty.  The  results  of  the  analysis  show  that Batang  Tuaka  sub-district  has the  potential  to  be  used  as Sustainable  Food  Agricultural  Land  (LP2B), but unfortunately this is not supported by farmers' knowledge and understanding of the LP2B concept, so the conversion of farmland is becoming more common and can threaten the realization of food security in Indragiri Hilir Regency.
Keywords: Food land, LP2B, Indragiri Hilir, land conversion.

## Abstrak
Ketersediaan  lahan  untuk  pertanian  merupakan  syarat  mutlak  untuk  mencapai  kemandirian,  ketahanan, dan  kedaulatan  pangan.  Namun, lahan  pertanian  Indonesia cenderung menurun akibat alih  fungsi lahan. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan konversi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang paling strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau pada bagian Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa salah satu  daerah  yang  fokus  pada  pertanian  lahan  sawah  (padi)  adalah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Namun, tingginya konversi lahan pertanian mengancam keberlangsungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena kebijakan LP2B sangat bergantung pada kemauan petani pemilik lahan, maka dirasa perlu untuk mensosialisasikan konsep kebijakan LP2B ini kepada petani agar dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam  mewujudkan  kedaulatan  pangan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Kecamatan  Batang  Tuaka memiliki potensi untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Lestari (LP2B), namun sayangnya hal tersebut tidak  didukung  oleh  pengetahuan  dan  pemahaman  petani  terhadap  konsep  LP2B,  sehingga  terjadi konversi  lahan pertanian. menjadi  lebih  umum dan  dapat mengancam terwujudnya  ketahanan  pangan  di Kabupaten Indragiri Hilir.
Kata Kunci: Lahan pangan, LP2B, Indragiri Hilir, alih fungsi lahan.
A . PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  agraris,  dengan  luas daratan  kurang  lebih  190,9  juta  ha.  Dari keseluruhan  luasan  tersebut,  37,1  %  telah dimanfaatkan  untuk  kegiatan  budidaya,  seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk  yang  terus  meningkat  ini,  dibarengi dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  industri, menimbulkan  konversi  lahan  pertanian.  Pola konversi  lahan  berdasarkan  analisis  perubahan penggunaan  tanah  dalam  kurun  waktu  1994-2014 terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya. Konversi lahan banyak terjadi di Jawa. Selama periode 1979-2013 tercatat seluas  625.459  (38,43%)  atau  31.273  ha/tahun lahan  sawah  di  Jawa  telah  terkonversi.  Alih Fungsi   Lahan   adalah   suatu   proses perubahan penggunaan      lahan      dari      bentuk  penggunaan tertentu    menjadi    penggunaan    lain  misalnya  ke non  pertanian,  dan  biasanya  dalam  pengalih fungsiannya    mengarah    ke    hal    yang  bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah   itu sendiri.  Alih      fungsi      lahan      terjadi  sebagai akibat   pertumbuhan   ekonomi   dan pertambahan jumlah      penduduk      yang      terus  meningkat (Apriyanto  et  al.,  2021;  Apriyanto  &  Fikri,  2021; Azhar, Maryanto, Apriyanto, et al., 2020). Kombinasi  pertambahan  penduduk  dan  konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kegiatan non  pertanian  lainnya  telah  menjadi  ancaman tersendiri  dalam  penyediaan  pangan.  Keterbatasan luas  lahan  juga  berakibat pada  kinerja  para  petani yang  hanya  menggarap  sedikit  lahan  dengan kesejahteraan  yang  rendah.  Pertanian  harus menghasilkan  pangan  sangat  besar  dengan penduduk Indonesia yang terus bertambah (Anonim,  2013). Hal      tersebut      tercermin      dari pertumbuhan      aktivitas      pemanfaatan      sumber daya    alam    yang    didorong    oleh    meningkatnya permintaan      kebutuhan    terhadap      penggunaan lahan  serta  adanya  pergeseran  kontribusi  sektor- sektor    pembangunan    primer,    khususnya    dari sektor    pertanian   dan   pengolahan    sumber   daya ke    sektor    sekunder    (manufaktur)    dan    sektor tersier  (jasa)  (Azhar,  Maryanto,  &  Siregar,  2020).
Berkurangnya lahan pertanian selama empat tahun terakhir  (2013-2016)  seluas  75.000  hektar  tentu menjadi  masalah  tersendiri  dalam  perwujudan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Riau. Salah satu wilayah yang direncanakan  sebagai  kawasan  pertanian  lahan basah  adalah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Secara statistik,  di  tingkat  Provinsi  Riau,  Kabupaten Indragiri  Hilir  berada  di  posisi  keempat  sebagai penghasil beras setelah Kabupaten Siak. Kabupaten  Indragiri  Hilir  memiliki  posisi  yang
strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung  dengan  Propinsi  Jambi  dan  Propinsi Sumatera  Barat,  sehingga  sangat  rentan  terhadap alih fungsi lahan pertanian (Apriyanto et al., 2020; Novyar Satriawan Fikri & Azhar, 2020).
Penelaahan awal  menunjukkan  Kecamatan  Batang Tuaka  merupakan  salah  satu  wilayah  dengan  laju konversi  lahan  yang  cukup  tinggi  di  Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  dapat  mengancam terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Indragiri  hilir,  lebih  jauhnya  terhadap  ketahanan pangan  Provinsi  Riau.  Karena  itu  dibutuhkan sosialisasi  mengenai  konsep  LP2B  kepada  para petani  pemilik  lahan  sehingga  mereka  dapat mendukung  kebijakan  tersebut  dan  mewujudkan kedaulatan  pangan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir (Apriyanto & Fikri, 2021; Djatmiko et al., 2019). Tiga  fungsi  utama  lahan  sawah  yaitu  Pertama, fungsi yang menopang produksi pangan, lahan, air, praktek  bercocok  tanam,  dan  kelembagaan  yang terkait  merupakan  elemen  yang  diperlukan  dalam proses  produksi.  Fungsi  yang  kedua adalah  fungsi konservasi.  Termasuk  dalam  fungsi  ini  adalah pemeliharaan  elemen-elemen  biofisik  yang  ada, seperti  jaringan  irigasi  dan  persawahan.  Apabila elemen-elemen  tersebut  terpelihara  maka  fungsi konservasi dapat berlangsung dengan baik. Fungsi yang  ketiga  adalah  pewarisan  nilai-nilai  budaya. Termasuk  dalam  fungsi  tersebut  adalah  kapital sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia  dengan  manusia  dan  manusia  dengan lingkungannya.  Pengelolaan  konflik  dalam rangka pemanfaatan  sumber  daya  merupakan  salah  satu elemen  dari  nilai-nilai  budaya.  Sosialisasi  yang dimaksud disini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara  dengan  para  petugas  dalam  hal  ini adalah  tim  IPPT  (Izin  Perubahan  Penggunaan Lahan) terdiri dari Bappeda, BPN, Distan, Disbun, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata
Pemerintahan,  yang  merupakan  petugas  yang terkait  langsung  dengan  perlindungan  lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauh  ini  kegiatan  sosialisasi  yang  secara  khusus diselenggarakan  dalam  rangka  perlindungan  lahan pertanian  berkelanjutan  belum  pernah  diadakan (Amalina  et  al.,  2018;  Masrukhin,  2019;  Takim, 2020).
Tujuan kegiatan Sosialisasi ini adalah :
1.  Mengenalkan  konsep  dari  kebijakan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2.   Penguatan  kelembagaan  dan  sistem  informasi di  kalangan  petani  pemilik  lahan  guna mendukung kebijakan LP2B.
Target  khusus  dari  kegiatan  ini adalah tumbuhnya kesadaran  dari  para  petani  pemilik  lahan  bahwa kedudukan  mereka  dalam  mencegah  alih  fungsi lahan pertanian sangat strategis dalam
mewujudkan  kedaulatan  pangan  dan  mampu berperan secara aktif dalam mewujudkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Mitra merupakan petani pemilik lahan yang dipilih berdasarkan  rekomendasi  Kepala  Desa  dan penyuluh  pertanian  yang  memiliki  kesadaran  dan kemauan  untuk  mempertahankan  lahan  pertanian milik  mereka.  Langkah-langkah  yang  ditempuh dalam  kegiatan  sosialisasi  LP2B  adalah  sebagai berikut :
1. Tahap penyamaan persepsi mengenai pentingnya  menjaga  fungsi  lahan  pertanian. Metoda  yang  dilakukan  adalah  menggunakan idea exploration mengunakan single character . Metode  ini  dipilih  untuk  menyampaikan fenomena-fenomena  yang  terjadi  jika  terjadi alih fungsi lahan pertanian.
2. Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman petani  pemilik  lahan  mengenai  konsep  LP2B. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman  dasar  mengenai  konsep  LP2B dengan  metode  ceramah.  Metode  ini  dipilih untuk  menyampaikan  teori  dan  konsep  yang penting  untuk  dimengerti  peserta  pelatihan. Materi  teori  mencakup  konsep  LP2B  sesuai yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  41  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Evaluasi  akhir  dilakukan  dalam  rangka mengetahui tingkat pemahaman mitra terhadap materi  yang  diberikan,  serta  peningkatan aktualisasi  wawasan  yang  dimiliki  masing- masing sasaran.
Hubungan  masalah  dengan  solusi  pemecahan masalah  yang  ditawarkan  dalam  Pengabdian Masyarakat ini disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Hubungan Masalah dengan Solusi Pemecahan Masalah
Masalah Permasalahan Solusi Ditawarkan (Metode) Prosedur Kerja Menumbuhkan kesadaran bahayanya alih fungsi lahan pertanian Petani pemilik lahan belum menyadari dampak negatif yang dapat timbul dari alih fungsi lahan pertanian Brainstorming 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan 2. Melaksanakan penyuluhan Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani pemilik lahan terhadap konsep LP2B Petani pemilik lahan belum memahami konsep LP2B  Confirmmatif Partisipatory  Penyimpulan konsep 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan 2. Melaksanakan penyuluhan 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana penguatan konsep LP2B Belum terbentuknya supporting system dalam implementasi konsep LP2B Petani pemilik lahan belum memahami sistem pendukung konsep LP2B  Confirmmatif Partisipatory  Ekstraksi Kaizen 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan 2. Melaksanakan penyuluhan 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana inisasi pembentukan kelembagaan dan sistem informasi LP2B

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lahan     pertanian     memiliki     peran     dan  fungsi strategis    bagi    masyarakat    Indonesia  yang bercorak      agraris.      Sebagian      besar  penduduk Indonesia    menggantungkan    hidup  pada    sektor pertanian.    Dalam    posisi    yang  demikian      lahan tidak      saja      memiliki      nilai  ekonomis,      sosial bahkan      secara      filosofis  lahan    memiliki    nilai religius  (Amalina  et  al.,  2018;  Apriyanto  &  Fikri, 2021).  Konversi    lahan    pertanian    menimbulkan dampak        yang        sangat        besar        terhadap ketahanan    pangan.    Lahan    pertanian    yang berubah  fungsi  akan  mempunyai  implikasi yang serius    terhadap    produksi    pangan,    fisik lingkungan,  dan  budaya  masyarakat  di  sekitar lahan   yang   dikonversi   tersebut. Permasalahan semakin      kompleks,      karena  konversi        lahan pertanian    subur    belum diimbangi  oleh  upaya yang    sistematis    untuk  dapat  mengembangkan lahan  yang  potensial.    Konversi    lahan    pertanian pangan  menyebabkan        semakin        sempitnya luas garapan  usaha tani  dan  menurunnya  tingkat kesejahteraan      petani  (Kusumastuti  et  al.,  2018; Mustofa  &  Bakce,  2019).      Oleh      karena      itu, pengendalian        konversi        lahan        pertanian pangan  melalui  perlindungan  lahan  pertanian pangan      merupakan      salah      satu  upaya    untuk mewujudkan    ketahanan    dan  kedaulatan  pangan, dalam  rangka  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  petani  dan  masyarakat  (Fuad, Rachmiwati,  Yusuf,  2014;  Muryono  &  Utami, 2020).
Dalam  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dilindungi dan  dilarang  dialihfungsikan.  Lahan  pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan  umum,  yang  pelaksanaannya  diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian  lahan  yang  sudah  ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
-   dilakukan kajian kelayakan strategis
-   disusun rencana alih fungsi lahan
-   dibebaskan  kepemilikan  haknya  dari  pemilik, dan
-   disediakan  lahan  pengganti  dari  lahan  yang dialihfungsikan.
Penetapan  kawasan  lahan  pertanian  berkelanjutan tidak  lepas  dari  permasalahan  alih  fungsi  lahan yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Indragiri  Hilir  satu dekade  terakhir.  Selama  tujuh  tahun  sejak  tahun 2004  sampai  tahun  2011  telah  terjadi  alih  fungsi lahan  sawah  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  seluas 1.270.267  hektar,  dengan  rata-rata  pengurangan 181,467  hektar/tahun.  Selain  sawah,  tegal  atau ladang  pun  mengalami  penurunan  luas  lahan sebesar 965,738 hektar dengan rata-rata pengurangan  136,677  hektar/tahun.  Salah  satu upaya  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  Kabupaten
Indragiri  Hilir  untuk  menyiasati  terjadinya  alih fungsi  lahan  pertanian  adalah  mengarahkan kawasan  pertanian  tanaman  pangan  menjadi kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  sekitar 90%  dari  total  jumlah  kecamatan  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  (Hartono,  2020).  Salah  satunya adalah  Kecamatan  Batang  Tuaka  yang merupakan Pusat  Pelayanan  Lingkungan  dan  termasuk  ke dalam  Wilayah  Pengembangan  Banjaran  dimana salah  satu  fungsinya  adalah  pengembangan kawasan  pertanian  (Gevisioner  et  al.,  2014; Lapatandau et al., 2017; Prasada & Rosa, 2018). Dalam  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  adalah  bidang  lahan  pertanian  yang ditetapkan  untuk  dilindungi  dan  dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi  kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan pangan  nasional.  Sedangkan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  sendiri  diartikan sebagai  sistem  dan  proses  dalam  merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan  membina,  mengendalikan  dan  mengawasi lahan  pertanian  pangan  dan  kawasannya  secara berkelanjutan.
Namun  kebijakan  untuk  mengatasi  alih  fungsi lahan  pertanian  tersebut  tidak  didukung  oleh pengetahuan dan pemahaman petani yang memiliki  peran  sentral  terhadap  konsep  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan.  Penelitian  yang telah  dilaksanakan  menunjukkan  bahwa  petani  di wilayah kajian tidak mengetahui apalagi memahami  mengenai  konsep  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  sesuai  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (Apriyanto & Fikri, 2021). Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  penyebab, diantaranya adalah :
1.   Tidak adanya sosialisasi dari penyuluh pertanian  mengenai  konsep  LP2B  kepada  para petani.
2.   Bagi para petani, menjaga agar sawahnya tidak beralih fungsi bukanlah kewajiban mereka.
Setelah  dilaksanakan  sosialisasi  mengenai  konsep LP2B, terdapat perubahan dalam pola pikir mereka mengenai  sawah  yang  mereka  miliki(Ayunita  et al., 2021; Takim, 2020). Perubahan itu terjadi dalam bentuk :
1.  Para  petani  menyadari  bahwa  sawah  mereka memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan ketahanan pangan.
2.   Bagaimanapun bentuk pengairan yang didapatkan,  baik  saluran  irigasi  ataupun  hanya mengandalkan  air  hujan  (sawah  tadah  hujan) memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan  mendapatkan  berbagai  insentif  dari pemerintah  dalam  rangka  menjaga  agar  sawah
mereka  tidak  beralih  fungsi  (Amalina  et  al., 2018; Masganti et al., 2020).
Beberapa  hambatan  yang  mungkin  muncul  dalam implementasi  konsep  LP2B  di  wilayah  kajian adalah :
1.   Adanya ancaman keberlanjutan lahan pertanian karena minimnya generasi muda yang berminat menjadi petani.
2.  Belum  adanya  supporting  system  dalam mewujudkan  lahan  pertanian  berkelanjutan yaitu sistem kelembagaan dan sistem informasi.
Sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan  merupakan  syarat  untuk  ketahanan pangan  nasional.  Ketersedian  lahan  pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1)  Potensi  sumberdaya  lahan pertanian  pangan,  2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian,  4)  Skala  luasan  penguasaan  lahan pertanian,  5)  Sistem  irigasi,  6)  land  rent  lahan pertanian,  7)  Konversi,  8)  Pendapatan  petani,  9) Kapasitas  SDM  pertanian  serta  10)  kebijakan  di bidang  pertanian.  Penetapan  lahan pertanian abadi merupakan  salah  satu  opsi  kebijakan  yang  oleh sebagian  pihak  dianggap  paling  tepat  untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya  lahan  pertanian  abadi  adalah  penetapan suatu  kawasan  sebagai  daerah  konservasi,  atau perlindungan,  khusus  untuk  usaha  pertanian.  Alih fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan.
Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai konsep  LP2B  terhadap  petani  dan  perangkat setempat,  terdapat  perubahan  pola  pikir  dalam memandang  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Para petani  menyadari  bahwa  mereka  memiliki  peran penting  dalam  mewujudkan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan,  dan  mereka mengetahui  bahwa  pemerintah  melalui  beberapa regulasi siap membantu petani dalam mempertahankan  fungsi  sawah  mereka  agar  tidak berubah menjadi non sawah (Ashari, 2016).
Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 1.   Kelompok  sasaran  (petani)  mengetahui  konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2.   Terjadinya  peningkatan  baseline  pengetahuan dasar mengenai konsep LP2B.
3.   Terbentuknya inisiasi supporting system dalam mewujudkan  perlindungan  terhadap  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  dalam  bentuk inisiasi  kelembagaan  petani  yang  berfungsi juga  sebagai  media  informasi  sebagai  langkah awal  untuk  membentuk  sistem  informasi seputar  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan.
4.   Pembuatan  banner  untuk  mensosialisasikan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Sebagai  tindak  lanjut  untuk  terus  berperan  aktif dalam mewujudkan kebijakan perlindungan
terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan, dapat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini di tempat lain yang potensial secara konsisten dan terus  menerus  sehingga  semakin  banyak  petani yang mengetahui dan memahami mengenai konsep dan  kebijakan  perlindungan  terhadap  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  (Ashari,  2016; Edhy, 2021).
Menurut responden yang berhasil diwawancarai di lapangan  diperoleh  gambaran  bahwa  sebagian besar  responden  yaitu  88,19  %  mengatakan kegiatan  sosialisasi  perlindungan  lahan  pertanian berkelanjutan  tidak  pernah  dilakukan.  Sisanya 9.03%  mengatakan  sosialisasi  jarang  dilakukan dan hanya 2,78% yang mengatakan jika sosialisasi tersebut sering dilakukan.
Menurut  anggota  masyarakat  belum  maksimalnya kegiatan  sosialisasi  perlindungan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  ini  disebabkan  oleh  belum adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang hal  tersebut.  Belum  adanya  perda  menjadi hambatan  dalam  kegiatan  sosialisasi  karena  lahan pertanian  yang  dilindungi  belum  ditetapkan, sehingga  tidak  ada  payung  hukum  yang  jelas seandainya  terjadi  pelanggaran,  demikian  pula dalam menyampaikan informasi lahan-lahan mana yang dijadikan lahan yang dilindungi.

## D. PENUTUP Simpulan
Setelah dilakukan sosialisasi mengenai konsep dan kebijakan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian berkelanjutan, para petani menyadari bahwa sawah mereka  tidak  terbatas  pada  nilai  ekonomi,  namun memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan ketahanan pangan, lebih jauhnya terhadap perwujudan kedaulatan pangan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian (sawah) dapat ditekan sejalan dengan peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  petani  mengenai konsep dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## Saran
Sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  intensif  dan kontinyu,  mengingat  masih  banyaknya  kejadian konversi  lahan  pertanian.  Dengan  sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungan  lahan  pertanian  dan  memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi  lahan  pertaniannya. Jika  dapat dilaksanakan    secara  efektif  maka  pastilah konversi  lahan  di  kawasan  konservasi  tersebut tidak  akan  terjadi.  Secara  teoritis,  dengan  asumsi dapat  diefektifkan,  opsi  kebijakan  inilah  yang paling  ampuh  untuk  mencegah  konversi  lahan pertanian.
Untuk  mencegah  dan  mengendalikan  kegiatan konversi  lahan  pertanian,  sejauh  ini  pemerintah lebih  terfokus  pada  pendekatan  hukum  yaitu dengan  membuat  peraturan  dan  perundang-
undangan  yang  bersifat  melarang  konversi  lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis. Dalam  pelaksanaannya  terdapat  dua  jenis  acuan instrumen  hukum  yang  digunakan  yaitu:  (1)
RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian dan (2) peraturan-peraturan  yang  mengatur  prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Amalina,  A.,  Binasasi,  S.  D.,  &  Purnaweni,  H.
(2018).  Formulasi  Kebijakan  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Di Kabupaten  Karawang. Gema  Publica , 3 (2),
92.  https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.92- 102 Anonim. (2013). Indragiri hilir. BPS, INHIL . Apriyanto,  M.,  Fikri,  K.  M.  S.  N.  S.,  Siregar,  V.
A.,  Azhar,  A.,  Mulono  Apriyanto,  Fikri,  K. M. S. N. S., Siregar, V. A., Jamri, & Azhar, A.  (2020).  Penyuluhan  Tentang  Peremajaan Kelapa  Sawit  dan  Legalitas  Lahan  Di
Kecamatan  Kempas  Kabupaten  Indragiri
Hilir. ARBITRASE:  Journal  of  Economics and Accounting , 1 (1), 1–6. https://doi.org/10.31219/osf.io/7j4sy
Apriyanto,  M.,  &  Fikri,  K.  N.  S.  (2021). Naskah
Akademik LP2B Kabupaten Indragiri Hilir . Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Pendampingan  Santri  untuk  Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas. Magistrorum et Scholarium: Jurnal
Pengabdian  Masyarakat , 1 (2),  238–247. https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p238- 247
Ashari,  N.  (2016).  Tinjauan  tentang  Alih  Fungsi
Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa. Forum Penelitian  Agro  Ekonomi , 21 (2),  83. https://doi.org/10.21082/fae.v21n2.2003.83- 98
Ayunita, K. T., Putu Widiati, I. A., & Sutama, I. N. (2021).  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan
Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 160–164. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-
164
Azhar, A., Maryanto, M., & Siregar, V. A. (2020). Penanganan Tindak Pidana Kejahatan
Premanisme  di  Wilayah  Hukum  Indragiri Hilir. Logika :  Journal  of  Multidisciplinary Studies , 11 (02), 79–86. https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3121
Azhar,  A.,  Maryanto,  V.  A.  S.,  Apriyanto,  M.,  &
Samosir,  A.  (2020).  Penanganan  Kejahatan Preman  Pada  Wilayah  Hukum  Polisi  Resort Indragiri  Hilir. Res  Nullius  Law  Journal , 2 (2), 158–164.
Djatmiko,  A.,  Rantini,  R.,  &  Priyandoko,  Z.
(2019).  Sosialisasi  Konsep  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  di  Desa  Cikalong, Kecamatan  Cimaung,  Kabupaten  Bandung.
Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,
9 (1), 32. https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i1.410 Edhy,  S.  (2021). Petunjuk-Teknis-Rekomendasi-
Perlindungan-Lahan-Pertanian-Pangan- Berkelanjutan (p.  Kementrian  Pertanian,
Direktur Jendreal Prasarana). Fuad,  Rachmiwati,  Yusuf,    dan  I.  (2014). DAMPAK KONVERSI LAHAN TERHADAP KECUKUPAN DAN KETAHANAN  PANGAN  DI  PROVINSI RIAU. Jurnal  Dinamika  Pertanian , XXIX , 245–254.
Gevisioner,  Dan,  &  Riza,  S.  (2014).  Kegagalan
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  di Provinsi  Riau  Failure  Protection  Of  Food Agricultural  Land  in  the  Riau  Province. Prosiding Seminar NasionalLahan Suboptimal , September , 1–8.
Hartono.  (2020).  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Dalam Angka  2020.  In BPS  Kabupaten  Indragiri Hilir . Kusumastuti,  A.  C.,  M.  Kolopaking,  L.,  &  Barus, B. (2018). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI
KABUPATEN  PANDEGLANG. Sodality:
Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 6 (2),  131–136. https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23234
Lapatandau, Y. A., Rumagit, G. A. J., & Pakasi, C.
B.  D.  (2017).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Agri- Sosioekonomi , 13 (2A), 1–8. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017 .16548 Masganti,  M.,  Anwar,  K.,  &  Susanti,  M.  A. (2020).  Potensi  dan  Pemanfaatan  Lahan Gambut  Dangkal  untuk  Pertanian. Jurnal Sumberdaya Lahan , 11 (1), 43=52. https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.43- 52 Masrukhin.  (2019).  PERLINDUNGAN  LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF  ALIH  FUNGSI  LAHAN  DI KABUPATEN CIREBON. HERMENEUTIKA , 3 (2), 370–373.
Muryono,  S.,  &  Utami,  W.  (2020).  PEMETAAN
POTENSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA
MENDUKUNG  KETAHANAN  PANGAN. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan Received: , 6 (2), 201–218.
Mustofa,  R.,  &  Bakce,  R.  (2019).  Potensi  Konflik Lahan  Perkebunan  Kelapa  Sawit. Unri
Conference  Series:  Agriculture  and  Food Security , 1 , 58–66. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8
Novyar  Satriawan  Fikri,  K.,  &  Azhar,  A.  (2020). Implementation  of  Discipline  Policy  for Civil  Servants  in  Indragiri  Hilir  Regency Post Covid Pandemic 19. Proceedings of the 5th NA International Conference on
Industrial  Engineering  and  Operations
Management Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020 , 2188–2191. Prasada,  I.  M.  Y.,  &  Rosa,  T.  A.  (2018).  Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan  Pangan  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 14 (3), 210–224.
https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805 Takim, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten  Gresik  Terhadap  Ijin  Usaha  dan Industri. Airlangga  Development  Journal , 2 (2),
57.
https://doi.org/10.20473/adj.v2i2.18070