## POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Oleh : Wahyu Beny Mukti Setiyawan, SH, MH Prijo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Email : muktibeny@gmail.com,

## Abstraksi
Politik  hukum  hadir  di  titik  perjumpaan  antara  realisme  hidup  dengan  tuntutan idealisme.  Politik  hukum  menyangkut  sebuah  cita-cita  atau  harapan,  maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum  dibangun  untuk  mewujudkan  visi  tersebut.  Urgensi  keberadaan  peradilan administrasi  dalam  mewujudkan  Negara  hukum  mendorong  pemerintah  untuk membentuk  sistem  hukum  dibidang  peradilan  administrasi,  yakni  melalui pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara  di  Indonesia.  Pada  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 disebutkan  bahwa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diadakan  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  rakyat  percari  keadilan,  yang  merasa  dirinya dirugikan  akibat  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Secara  prinsip,  suatu negara  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia warga negaranya.
Kata kunci : Politik Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara, Indonesia.

## LAW POLITICS OF STATE ADMINISTRATION COURT IN INDONESIA
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, SH, MH Prijo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University Email : muktibeny@gmail.com ,

## Abstract
Law politics is present at the encounter point between living realism and the demands of idealism. Law politics concerns an ideal or hope, then there is legal vision that is set in advance, then the form and content of the law are built to realize that vision. The urgency of the existence of administrative justice in realizing the rule of law encourages the government to establish a legal system in the field of administrative justice, namely through the establishment of Law Number 5 of 1986 concerning State Administration Courts, which is the foundation for the establishment of a State Administration Court in Indonesia. In the explanation of Law Number 5 of 1986 it was stated that the State Administration Court was held in order to provide protection to the people seeking justice, who felt  themselves to be harmed by a State Administrative Decision. In principle, a country is expected to provide protection for its citizens ’ human rights.
Keywords: Politics of Law, State Administration Court, Indonesia.

## A.  PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara  yang  berdasarkan  atas hukum ( rechtsstaat ), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka  ( machtsstaat ).  Demikian dinyatakan  secara  tegas  dalam Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Secara embrionik, gagasan
negara hukum  telah  dikemukakan  oleh Plato,  ketika  ia  mengintroduksi konsep nomoi. Dalam  konsep nomoi , Plato mengemukakan
bahwa  penyelenggaraan  negara yang baik adalah yang
didasarkan pada pengaturan
hukum  yang  baik  (Tahir  Azhary,
1992 : 66). Sebagai negara
hukum,
Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.  Konsekuensi  dari  itu semua  adalah  bahwa  hukum mengikat  setiap  tindakan  yang dilakukan  oleh  warga  negara Indonesia.  Disamping  itu  pula  di Negara Indonesia terdapat atribut khusus  yaitu  Pancasila.  Hal  ini mengandung  pengertian  bahwa Pancasila  sebagai Rule  of  Law bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Otje Salman  juga  berkomentar  dalam hal  ini  bahwa  menempatkan sistem  dalam  idealisme  tertentu yang  bersifat  final,  dinamis  dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan  ideologi  Pancasila (R.  Otje  Salman  Soemadiningrat,
2002 : 139).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia telah
menyebutkan secara eksplisit bentuk  Pemerintahan  Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa  “Negara  Indonesia adalah  Negara  H ukum”.  Dalam konsep Negara Hukum ( rechsstaat) itu, diidealkan bahwa  yang  harus  dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan  kenegaraan  adalah Hukum,  bukan  didasarkan  pada kekuasaan  ( machsstaat ).  Terkait dengan  konsep  suatu  Negara Hukum,  F.J.  Stahl  merumuskan unsur-unsur rechtsstaat, yaitu adanya  perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia tersebut, Pemerintah berdasarkan peraturan serta adanya  Peradilan  Administrasi (S.F. Marbun, 2011 : 9).
Pada  dasarnya  konsep  hukum tidak  akan  pernah  lepas  dari tujuan untuk memperoleh keadilan, karena salah satu tujuan  hukum  itu  adalah  untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan itu sendiri  merupakan  sesuatu  yang abstrak  yang  dimana  manusia sulit untuk mendapatkan gambaran yang pasti akan makna  dan  arti  dari  keadilan  itu sendiri. Ketika kita membicarakan keadilan,  sebenarnya  kita  harus merefleksikan  bahwa  kita  hidup di dunia ini tidak sendiri sehingga kita dituntut untuk tidak mengabaikan  tanggung  jawab kepada yang lain. Masalah keadilan tidak hanya cukup dapat dicapai dengan pengetahuan manusia, karena keadilan merupakan cita-cita yang irasional.
Tiap bangsa dan negara memiliki  konsep  hukum  yang berbeda antara yang satu dengan  yang  lain.  Walaupun konsep  yang  dianut  berbeda, akan  tetapi  hukum  mempunyai tujuan  yang  sama  yaitu  tujuan ideal  dari  hukum  itu  sendiri. Hukum  mempunyai  visi  dan  misi yang  dikandungnya.  Visi  hukum ditetapkan terlebih dahulu karena dengan  visi  tersebut  maka  akan terbentuk  rancangan  dari  bentuk dan  isi  hukum  itu  sendiri  yang akan  diwujudkan  nantinya.  Visi hukum  merupakan  titik  tolak  dari politik  hukum,  karena  berbicara mengenai  politik  hukum  tidak lepas  dari  cita-cita  atau  harapan sehingga  harus  ada  visi  terlebih dahulu.
Politik  hukum  itu  perlu,  karena hukum itu perlu.
Hukum diperlukan untuk menata keadaan  agar  lebih  baik.  Itulah idealisme  di  balik  kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak  awal.  Karena  itu,  politik hukum  hadir,  di  titik  perjumpaan antara  realisme  hidup  dengan tuntutan idealisme. Ia mengoreksi keadaan yang “kurang ideal” dan serentak  menghadirkan  “yang seharusnya”.  Sebab  bila  “yang ada”  itu  sudah  baik,  maka memang  politik  hukum  tidak  lagi diperlukan  (Bernard  L.  Tanya, 2011 : 13).
Dalam  pembuatan  perundang- undangan, politik hukum  memiliki peranan  yang  sangat  penting.
Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk  menentukan  apa  yang hendak  diterjemahkan  ke  dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan  Pasal.  Dua  hal  ini penting karena keberadaan
peraturan  perundang-undangan dan perumusan Pasal merupakan jembatan antara politik  hukum  tersebut  dalam tahap  implementasi  peraturan perundang-undangan (Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011 : 19).
Peradilan Administrasi sebagai salah satu unsur dalam
rechsstaat ditujukan untuk memberikan
perlindungan Hukum  terhadap  warga  Negara atas  tindakan  Pemerintah  dalam lapangan  Administrasi  Negara. Sebagaimana dikemukakan Anna Erliyana  mengutip  W.R.  Wade  & C.F.  Forsyth  menegaskan  tujuan utama  dari  Hukum  Administrasi  : the primary purpose of administrative law, therefore, is to keep  the  powers  of  government within their legal bounds, so as to protect  the  citizen  against  their abuse. Sedangkan menurut Mirlinda  Batalli, administrative procedures  are  mechanisms  for interaction between public
authorities and citizens (http://www.epracticejournal.eu. European  Journal  of  ePractice). Dengan adanya Hukum
Administrasi, maka tindakan administratif Pemerintah terhadap  rakyat  lebih  terarah. Sedangkan Hukum Acara Administrasi  sebagai  mekanisme interaksi  antara  pemerintah  dan rakyat, apabila terdapat permasalahan diantara keduanya. Dipihak  lain  pihak,  Peradilan Administrasi juga akan memberikan
perlindungan Hukum yang sama kepada pejabat Administrasi Negara yang  bertindak  benar  dan  sesuai dengan  Hukum  (S.F.  Marbun, 2011  :  10).  Dengan  demikian dengan hadirnya Peradilan Administrasi  dapat  memberikan
perlindungan Hukum baik kepada warga  Negara  maupun  pejabat terhadap  tindakan  Administratif Pemerintah.
Urgensi  keberadaan  Peradilan
Administrasi  dalam  mewujudkan Negara Hukum mendorong Pemerintah  untuk  membentuk sistem Hukum dibidang Peradilan Administrasi yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, yang  merupakan  fondasi  bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha  Negara  di  Indonesia. Pada penjelasan Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1986 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha  Negara  diadakan  dalam rangka memberikan perlindungan kepada  rakyat  percari  keadilan, yang  merasa  dirinya  dirugikan akibat  suatu  Keputusan  Tata Usaha Negara.
Terdapat  fakta  empiris  bahwa putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  masih  sebatas  “macan kert as”,  hal  ini  ditunjukkan  oleh disertasi Supandi yang
menemukan bahwa sebagian besar pejabat di Sumatera Utara, sekitar  71,41  %,  tidak  mematuhi Putusan  PTUN  Medan.  Pada tahun 2004, DR. Supandi meneliti 180  putusan  PTUN  Medan  (dari 2000  putusan  sejak  periode
1991-2003) yang memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan  nilai eksekusi.  Dari  jumlah  tersebut hanya  sekitar  20,59  %  putusan yang  dilaksanakan  oleh  pejabat yang Tergugat (http://Kompas.com/kompas- cetak/061/13/politikhukum/23595 37.htm). Bahwa pada kenyataannya keberadaan Peradilan  TUN  belum  dapat memberikan jaminan
perlindungan  bagi  rakyat  yang
mencari keadilan.
Sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem Peradilan TUN di Indonesia. Reformasi  terhadap  sistem Peradilan  TUN  di  Indonesia ditandai dengan perubahan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  PTUN.  Perubahan pertama dilakukan melalui penetapan Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1986  tentang PTUN.
Selanjutnya melalui penetapan Undang-Undang
Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang
PTUN. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
5  Tahun  1986  tentang  PTUN pada prinsipnya merupakan akibat  dari  amandemen  Undang-
Undang  Dasar  1945.  Perubahan dimaksud dalam rangka memperkuat  prinsip  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  dan bebas  dari  pengaruh   kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan latar
belakang  yang  telah  diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis bermaksud mengkaji bagaimanakah Politik Hukum Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia.

## B. METODOLOGI PENELITIAN 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.
Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut,
“Doctrinal  Reseach  :  Reseach
wich  provides  a  systematic exposition  of  rules  governing  a particular legal category, analyses the relationship between  rules,  explain  areas  of difficulty  and  perhaps,  predict future development (Terjemahan  bebas  :  Penelitian Doktrinal  :  Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur  suatu  kategori  hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan  daerah  kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan  masa  depan)” (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010  :
32).
2. Jenis  dan  Sumber  Bahan Hukum
Dalam  penelitian  hukum  tidak mengenal  adanya  data,  yang ada  dalam  penelitian  hukum adalah  bahan  hukum.  Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan  hukum  primer  yakni bahan  hukum  yang  terdiri  atas peraturan  perundang-undangan berdasarkan  hierarkinya.  Bahan hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku- buku  teks  ( textbooks )  yang ditulis  oleh  para  ahli  hukum yang
berpengaruh
( de herseende  leer ),  jurnal-jurnal
hukum,  pendapat  para  sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.  Bahan  hukum  tersier adalah  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
kamus hukum,  encyclopedia,  dan  lain-
lain  (Johnny  Ibrahim,  2006  : 295-296).
3. Teknik  Pengumpulan  Bahan

## Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan teknik studi  pustaka  ( collecting  by library ).  Pengumpulan  bahan hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum tersier diinventarisasi dan diklasiikasi dengan menyesuaikan  masalah  yang dibahas.  Bahan  hukum  yang berhubungan  dengan  masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang  berlaku  (Johnny  Ibrahim, 2006 : 296). 4. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik  analisis  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah dengan  logika  deduktif.  Dalam hal  ini,  sumber  penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian  studi  kepustakaan,
aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat
membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut  diolah  dan  dianalisis untuk  menjawab  permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber  penelitian  yang  diolah. Menurut  Philipus  M.  Hadjon sebagaimana  dikutip  oleh  Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi  sebagaimana  silogisme yang  diajarkan  oleh  Aristoteles penggunaan  metode  deduksi berpangkan dari pengajuan premis mayor (pernyataan
bersifat umum). Kemudian diajukan  premis  minor  (bersifat khusus).  Dari  kedua  premis  itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion
(Peter  Mahmud  Marzuki,  2010  : 47).  Di  dalam  logika  silogistik untuk  penalaran  hukum  yang bersifat  premis  mayor  adalah aturan hukum sedangkan premis  minornya  adalah  fakta hukum.  Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand Arief Shiharta, logika deduktif merupakan  suatu  teknik  untuk menarik  kesimpulan  dari  hal yang  bersifat  umum  menjadi khusus  yang  bersifat  individual (Johnny Ibrahim, 2006 : 249).

## C.  PEMBAHASAN
Keberadaan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (untuk  selanjutnya  akan disebut  sebagai  Peradilan  TUN).
Dalam  dinamika  ketatanegaraan yang terus mengalami perkembangan,  terutama  pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa  perubahan  penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sejalan  dengan  pendapat  Lon Fuller dalam Principles Of Legality bahwa  “Suatu  sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya”, maka penetapan Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) membawa
konsekuensi pada Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Mengingat  Kekuasaan Kehakiman  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun  1945  meliputi  Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan  Militer  dan  Peradilan Administrasi  dibawah  satu  atap, yaitu Mahkamah Agung. Sehingga  diperlukan  sinkronisasi terhadap sistem Peradilan termasuk  Peradilan  TUN.  Oleh karenanya ditetapkanlah
Undang-Undang  Nomor  9  tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Perubahan prinsip yang terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  9  tahun  2004,  adalah dihapusnya dualisme dalam kekuasaan  kehakiman,  menjadi satu  atap  di  bawah  kekuasaan Mahkamah  Agung.  Perubahan tersebut dalam rangka penerapan  asas  peradilan  netral dalam  sistem  Peradilan  Tata Usaha  Negara  di  Indonesia. Selain itu perubahan dalam Undang-Undang  Nomor  9  tahun 2004  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1986  tentang  Peradilan  TUN sebagaimana  disebutkan  dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut,  antara  lain  syarat  untuk menjadi Hakim dalam pengadilan di  lingkungan  Peradilan  TUN, batas  umur  pengangkatan  dan pemberhentian  Hakim,  tata  cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim, penghapusan  ketentuan  hukum acara  yang  mengatur  masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa  dan  adanya  sanksi terhadap  pejabat  yang  tidak
melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pada  tahun  2009  dilakukan perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1986, yaitu  melalui  penetapan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  TUN.
Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  TUN pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka  dan  peradilan  yang bersih  serta  berwibawa,  yang dilakukan melalui penataan sistem  peradilan  yang  terpadu ( integrated justice
system ) (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Beberapa  perubahan  penting mengenai peradilan TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor  51  Tahun  2009tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  TUN  akan dibahas  lebih  lanjut  pada  uraian dibawah ini :
1.  Menghapus  dualisme  dalam kekuasaan kehakiman, menjadi  satu  atap  di  bawah kekuasaan Mahkamah Agung Salah satu perubahan prinsip  pada  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004,  adalah mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Perubahan  tersebut  ditujukan sebagai  usaha  memperkuat prinsip  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  dan  bebas  dari
pengaruh  kekuasaan  lainnya untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan.  Sebagai salah  satu  unsur rechtsstaat sebagaimana dirumuskan oleh F.J.  Stahl  adalah  pemisahan atau  pembagian  kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut  meliputi  pemisahan kekuasaan  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif.  Maka  untuk menjaga  kemerdekaan  dan kebebasan  lembaga  yudikatif dalam menjalankan fungsi dan perannya,  pemisahan  diri  dari kekuasaan eksekutif merupakan  suatu  hal  yang prinsip. Pembinaan organisasi,
administrasi  dan  keuangan pengadilan  oleh  Departemen Kehakiman dianggap tidak lagi sejalan dengan jiwa konstitusi. Pembinaan teknis maupun organisasi dan keuangan seyogyanya  dilakukan  dalam satu atap, yaitu oleh
Mahkamah Agung. Maka melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dilakukan penghapusan dualisme  dalam  kekuasaan kehakiman,  menjadi  satu  atap saja,  yaitu  berada  di  bawah satu  atap  Mahkamah  Agung saja.
Sebagaimana disebutkan pada  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  9  tahun  2004  bahwa, “Pembinaan  teknis  peradilan, organisasi,  administrasi,  dan finansial  Pengadilan  dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Ketentuan  dalam  pasal  7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengakhiri dualisme
penyelenggaran kekuasaan
kehakiman, yang semula dilakukan oleh Menteri Kehakiman  dan  Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut tentu  telah  sejalan  dengan asas  peradilan  netral.  Tugas pengawasan maupun pengangkatan dan pemberhentian  hakim  yang semula  menjadi  kewenangan Menteri  Kehakiman,  beralih menjadi tugas Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan Peradilan  TUN  yang  merdeka dan bebas sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.  Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim a.  Memperketat  syarat  untuk menjadi Hakim di lingkungan Peradilan TUN Persyaratan untuk dapat menjadi Hakim Pengadilan TUN diatur didalam  Pasal  14  ayat  (1). Persyaratan  untuk  menjadi Hakim di lingkungan Peradilan  TUN  semakin diperketat.  Pada  Pasal  14
ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus Sarjana  Hukum  dan  lulus pendidikan Hakim. Hal tersebut  berbeda  dengan ketentuan  Undang-Undang sebelumnya,  yang  tidak mensyaratkan secara mutlak kompetensi pendidikan  calon  Hakim. Diharapkan dengan kompetensi pendidikan
Hakim  yang  berasal  dari Fakultas  Hukum,  nantinya akan dapat memiliki kapabilitas di bidang Hukum,  mengingat  tugas Hakim  TUN  relatif  lebih berat. Dalam Peradilan TUN  dikenal  asas  Hakim aktif, dimana Hakim diserahi tugas untuk menemukan kebenaran materiil  terhadap  sengketa yang diperiksanya. Sehingga penguasaan Hakim  di  bidang  Hukum merupakan suatu hal penting. Selain persyaratan kompentensi pendidikan, hal penting lain yang disyaratkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009  bahwa  tidak  pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan  Pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
Selain kompetensi di bidang  Hukum,  seorang calon  Hakim  juga  harus memiliki  rekan  jejak  yang baik. Dengan semakin ketatnya persyaratan dalam pengangkatan Hakim di lingkungan Peradilan TUN di harapkan dapat menghasilkan Hakim-Hakim yang
kompeten  sehingga  dapat memberikan  keadilan  bagi rakyat yang bersengketa di PTUN.
b.  Pemberhentian Hakim
Selain pembaharuan pengaturan mengenai pengangkatan Hakim, dalam Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004  dan
Undang-Undang  Nomor  51
Tahun 2009 juga dilakukan pembenahan mengenai pemberhentian  Hakim  di lingkungan  Peradilan  TUN. Beberapa perubahan mengenai  pemberhentian Hakim  di  lingkungan  TUN antara lain : 1)  Perubahan usia pensiun bagi Hakim; 2)  Perubahan alasan pemberhentian tidak dengan  hormat  Hakim semakin diperjelas; 3)  Pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan dari jabatannya  karena  atas permintaan sendiri secara tertulis tidak dengan sendirinya diberhentikan  sebagai Hakim (Pasal 21 Undang-Undang  Nomor 51  Tahun  2009).  Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986 bahwa  seorang  Hakim yang  diberhentikan  dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri; 4)  Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal  22  ayat  (1)). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah  Agung.  Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi kemerdekaan dan kebebasan Hakim. 3.  Pengawasan Terhadap Hakim di lingkungan

## Peradilan TUN
Terdapat  perubahan  dalam pengawasan  terhadap  Hakim. Semula  pengawasan  terhadap Hakim yang berada di lingkungan Peradilan TUN dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), “Pembinaan  dan  pengawasan umum terhadap
Hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman ”. Pengawasan Hakim oleh Menteri Kehakiman  yang  merupakan bagian dari Kekuasaan
Eksekutif,
tentu saja
bertentangan dengan asas peradilan  netral  karena  dapat mengancam kebebasan Hakim  sebagai  penyelenggara kekuasaan yudikatif. Berdasarkan hal tersebut, maka  dalam  Undang-Undang
Nomor
9 Tahun 2004 diadakan perubahan dalam hal pembinaan  terhadap  Hakim  di lingkungan Peradilan TUN. Pada  Pasal  13  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa, “Pembinaan dan pengawasan  umum  terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”.  Dalam pasal  tersebut,  Hakim  tidak sekedar diawasi sebagai pegawai  negeri,  akan  tetapi kapasitas sepenuhnya sebagai Hakim.  Pengawasan  tersebut dilakukan oleh Ketua
Mahkamah  Agung,  sebagai pemegang kekuasaan yudikatif  yang  tertinggi.  Hal tersebut tentu saja telah
sejalan dengan amanat konstitusi, dalam rangka membentuk  peradilan  yang bebas dan merdeka.
Ketentuan
mengenai pengawasan  terhadap  Hakim di  Lingkungan  Peradilan  TUN kembali mengalami perubahan pada  Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009. Pada Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009, terdapat tambahan
pasal  baru  yaitu  Pasal  13  A,
yang menyebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah  laku  hakim  dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat  serta  perilaku  hakim, pengawasan  eksternal  atas perilaku  hakim  dilakukan  oleh Komisi Yudisial.
Ketentuan  dalam  Pasal  13
A  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009 memperbaiki pengaturan mengenai pengawasan  terhadap  Hakim. Pengawasan  dibagi  menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh secara komprehensif Mahkamah Agung  (tidak  lagi  menyebut jabatan  “Ketua  Mahkamah Agung”). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal  tersebut  sesuai  dengan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi  Yudial,  bahwa  “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  13  huruf  B  Komisi Yudisial mempunyai tugas “melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam  rangka  menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku H akim”. 4.  Alasan Pengajuan Gugatan Pada  Pasal  53  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 disebutkan bahwa, “Orang  atau  badan  Hukum perdata yang merasa kepentingannya  dirugikan  oleh suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  yang  berwenang yang  berisi  tuntutan  agar Keputusan Tata Usaha Negara  yang  disengketakan itu  dinyatakan  batal  atau  tidak sah, dengan atau tanpa disertai  tuntutan  ganti  rugi dan/atau
direhabilitasi”.
Sedangkan  dasar  pengajuan gugatan  diatur  pada  Pasal  53 ayat  (2),  dimana  terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1986 dan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2004.
Menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dasar atau alasan diajukannya gugatan terhadap suatu keputusan  yang  dikeluarkan oleh  badan  atau  pejabat  TUN, karena keputusan TUN tersebut  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-
undangan  yang  berlaku,  baik bersifat prosedural atau formal dan  material  atau  subtansial, maupun  karena  dukeluarkan
oleh  Badan  atau  Pejabat  TUN yang tidak berwenang, dikeluarkan atas dasar penyalahgunaan wewenang dan  dikeluarkan  atas  dasar perbuatan sewenang-wenang. Pada Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004,  dasar atau  alasan  gugatan  terhadap keputusan  TUN  adalah  KTUN bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  dan  KTUN
bertentangan  dengan  asas- asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut bukan merupakan sebuah norma  yang  mudah  diukur  di dalam pelaksanaannya. Kejelasan  akan  kewenangan untuk memeriksa jenis sengketa  akan  mempermudah Hakim  yang  memeriksa  dan mengadili  sengketa  TUN  yang diajukan oleh Penggugat (rakyat). Serta akan memberikan  kemudahan  bagi rakyat dalam mengukur tindakan  pejabat  administrasi yang diindikasi merugikan kepentingan rakyat. Hal tersebut  sesuai  dengan  salah satu  poin  dalam Principles  of legality bahwa,  “Peraturan-
peraturan harus
disusun dalam  rumusan  yang  bisa dimengerti”.  Sehingga  akan memberikan  kejelasan  dan mempersempit multi- interpretasi dalam penerapannya. 5. Juru Sita Ada  hal  baru  di  dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2004,  yaitu  pengaturan mengenai  juru  sita  dalam Pengadilan TUN,
sebagaimana disebutkan pada
Pasal  39 A  bahwa,  “Pada setiap  Pengadilan  Tata  Usaha Negara ditetapkan adanya jurusita”.  Juru  sita  pengadilan diangkat oleh Mahkamah Agung  dengan  syarat  sebagai berikut warga negara Indonesia,  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, berijazah
pendidikan  menengah  atas (perubahan  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009),  berpengalaman  paling singkat  3  (tiga)  tahun  sebagai juru sita pengganti dan mampu secara  rohani  dan  jasmani untuk  menjalankan  tugas  dan kewajiban.
Ketentuan mengenai
jurusita  diatur  dalam  Pasal  39 A  -  39  E  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004.  Akan tetapi  dalam  Undang-Undang tersebut belum disebutkan dengan  jelas    tugas  dan wewenang jurusita dan jurusita pengganti, demikian juga dalam Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009. 6. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terdapat ketentuan baru mengenai pengadilan khusus. Dalam Pasal  9  A  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa, “Di Lingkungan  Peradilan  Tata Usaha Negara dapat dilakukan pengkhususan yang diatur dengan
Undang-Undang. Pengkhususan  yang dimaksud pada Pasal 9 A, adalah berupa
diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan  Pajak.  Ketentuan mengenai  Pengadilan  khusus kembali  disempurnakan  pada
Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009,  bahwa  pada Pengadilan khusus dapat
diangkat  hakim ad  hoc untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan  keahlian  dan pengalaman dalam bidang tertentu  dan  dalam  jangka waktu tertentu.
7. Transparansi  putusan  dan
pelaksanaan putusan Dalam Peradilan TUN terdapat satu asas yang diadopsi dari Hukum Administrasi,  yaitu  asas Prae Sumptio  Ius  Causa, yaitu suatu  Keputusan  Tata  Usaha
Negara  (KTUN)  dianggap  sah sampai  ada  pembatalan  dari Pengadilan.  Dengan demikian, pelaksanaan  Putusan  PTUN menjadi  kunci  penting  dalam suatu  sengketa  TUN  bagi rakyat pencari keadilan. Ketentuan mengenai
pelaksanaan  putusan  diatur  di dalam  Pasal  116  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 (dan perubahannya).
Kondisi Hukum di Indonesia yang seringkali tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan  kondisi  Negara  lain yang  cenderung  sudah  mapan dalam praktek Negara Hukumnya. Dalam studi perbandingan antara Pengadilan Administrasi di Prancis,  Belanda,  Belgia  dan Luksemburg  ( Conseil  D’Etat ), Jerman
( Bundesverwaltungsgericht ),
Yunani ( Symvoulion
Epikratias ),  Italia  ( Consiglio  di Stato ), Spanyol ( Tribunal Supremo ), Swiss ( Tribunal Federal )  dan  Mahkamah  Uni Eropa  ( European  Union  Court of  Justice ),  Frank  Esparraga mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Administrasi di Negara-negara  tersebut  tidak mengalami kendala yang berarti, disebabkan pada umumnya otoritas publik melaksanakan Putusan
Pengadilan “…however,  it  can be  said  that  in  the  countries examined,  public  authorities generally  apply  the  decisions of the courts” (http://www.ptun- palu.go.id/index.php?option=c om_content&view=category&id =1&Itemid=341).
Tidak  ditaatinya  Putusan Hakim  PTUN  oleh  tergugat, dalam  hal  ini  adalah  pejabat Negara, memunculkan
lembaga  eksekusi  baru  dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2004  maupun  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009,  yaitu  uang  paksa  dan sanksi  administrasi.  Selain  itu diterapkan  pula  sanksi  berupa pengumuman  di  media  cetak terhadap pejabat yang enggan mematuhi putusan.
Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN, melalui Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009,  memperlihatkan dipergunakannya system  fixed execution , yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan  oleh  Pengadilan melalui sarana-sarana
pemaksa  yang  diatur  didalam
Peraturan Perundang- undangan (http://ar1fmaulana.blog.uns.ac
.id/2011/11/09/perbandingan- mekanisme-pelaksanaan- putusan-peradilan-
administrasi-antara-indonesia- dengan-di-thailand/).
Hal tersebut berbeda dengan eksekusi  putusan  Peradilan TUN  yang  dilaksanakan  pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  lebih  dipengaruhi oleh  asas self  respect/self obicence dan  sistem floating execution ,  yaitu  kewenangan melaksanakan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya diserahkan kepada  badan  atau  pejabat yang berwenang tanpa adanya kewenangan  bagi  Peradilan TUN untuk menjatuhkan sanksi. Dalam tataran implementasi ternyata kedua lembaga tersebut banyak permasalahan yaitu  belum  adanya  produk Hukum yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme  cara  pembayaran uang  paksa  maupun  sanksi administratif,  terhadap  siapa uang paksa tersebut dibebankan, apakah pada keuangan pribadi pejabat ataupun  keuangan  instansi pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut dan sanksi administratif  apa  yang  akan dijatuhkan  kepada  tergugat yang  enggan  melaksanakan putusan (http://m.hukumonline.com/beri ta/baca/hol211227).
Terkait dengan adanya sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administrasi,
kita dapat belajar dari
pelaksanaan
Putusan Pengadilan Administrasi Thailand. Apabila putusan Pengadilan menyangkut kewajiban membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka Pengadilan dapat melakukan  eksekusi  terhadap harta kekayaan yang
bersangkutan.  Hal  tersebut sesuai  dengan  Teori Fautes Personalles, yaitu  teori  yang menyatakan  bahwa  kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan  kepada  pejabat yang karena tindakannya mengakibatkan kerugian (http://www.ptun.palembang.g o.id/upload_data/penerapan% 20upaya%20hukum%20paksa. pdf). Sedangkan apabila Putusan Pengadilan menyangkut  suatu  perintah untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  perbuatan, maka Pengadilan dapat melakukan  eksekusi  dengan menggunakan  Hukum  Acara Perdata secara mutatis mutandis. Kejelasan pengaturan mengenai  pelaksaan  Putusan Pengadilan di Pengadilan
Adminstrasi  Thailand  tersebut tentu saja akan semakin memberikan jaminan atau perlindungan  Hukum  terhadap para pencari keadilan tersebut, karena  praktis  dengan  tidak adanya  peraturan  mengenai tata  cara  pelaksanaan  upaya paksa  tersebut  belum  bisa diterapkan,
sehingga berdampak pada Putusan
Pengadilan  TUN  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan putusan Pengadilan TUN akan tetap menjad i “macan
ompong”.
8. Transparansi biaya perkara;
Pada sistem Peradilan dikenal  salah  satu  asas,  yaitu asas peradilan cepat, sederhana  dan  biaya  ringan. Dalam rangka mengcover asas tersebut, dibuatlah pengaturan baru dalam Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009 mengenai transparansi biaya perkara yaitu  pada  Pasal  144  A  -  144 B.  Pada  Pasal  144  A  ayat  (1) disebutkan  bahwa,  “Dalam menjalankan  tugas  Peradilan, Peradilan  Tata  Usaha  Negara dapat  menarik  biaya  perkara ”.
Biaya  perkara  meliputi  biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian  perkara.  Dalam hal  penggugat  tidak  mampu membayar biaya perkara, maka Negara yang menanggungnya, sebagaimana diatur pada
Pasal  144 C  ayat (2), “Negara menanggung  biaya  perkara bagi  pencari  keadilan  yang tidak mamp u”.
Agar  terdapat  transparansi, maka  penarikan  biaya  perkara wajib  disertai  dengan  tanda bukti  pembayaran  yang  sah. Bagi  pejabat  di  lingkungan
Peradilan TUN dilarang menarik  biaya  selain  biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian  perkara.  Apabila terdapat  pejabat  yang  terbukti melanggar  ketentuan  tersebut maka  dapat  dikenai  sanksi berupa  pemberhentian  tidak dengan  hormat.  Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  adalah  suatu hal yang penting. Pemberlakuan transparansi dalam penarikan biaya perkara tersebut dilakukan agar penyelenggaraan Peradilan dapat bersih dari KKN. 9. Bantuan hukum; Guna memberikan perlindungan bagi rakyat pencari keadilan yang berperkara  di  PTUN,  maka setiap  orang  yang  berperkara diberikan hak untuk memperoleh  bantuan  hukum (Pasal 144 C ayat (1) Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengamanahkan pembentukan  Pos  Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap Pengadilan Tata Usaha Negara  bagi  pencari  keadilan yang  tidak  mampu.  Bantuan Hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma dari tingkatan  Pengadilan  pertama sampai  dengan  pelaksanaan putusan.

## D.  PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga keberadaan  Peradilan  Tata Usaha Negara merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memberikan perlindungan hak- hak  asasi  warga  Negara  dari tindakan  Pemerintah.  Sejarah eksistensi
Peradilan Tata Usaha  Negara  di  Indonesia dimulai  dengan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Seiring dengan  perkembangan  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia, reasonable apabila  dilakukan perubahan  terhadap  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal  tersebut  dilakukan  dalam rangka sinkronisasi sistem hukum tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Perubahan-perubahan pokok  dalam  Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan dan Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan TUN  adalah  sebagai  berikut dihapuskannya dualisme dalam  kekuasaan  kehakiman, menjadi  satu  atap  di  bawah kekuasaan  Mahkamah  Agung, diperketatnya persyaratan menjadi Hakim, serta pengaturan  yang  lebih  jelas mengenai pemberhentian Hakim,  pengawasan  terhadap Hakim  di  lingkungan  Peradilan TUN  yang  dilakukan  secara internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial,
alasan  atau  dasar  pengajuan gugatan, yaitu Keputusan TUN yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,  adanya  juru  sita,  adanya Pengadilan  khusus  dan  Hakim ad  hoc, transparansi  putusan dan  adanya  upaya  paksa (pembayaran  uang  paksa  dan sanksi  administrasi)  apabila
Putusan TUN yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tidak dilaksanakan, transparansi biaya perkara dan adanya  Bantuan  Hukum  bagi rakyat pencari keadilan.

## 2. REKOMENDASI/SARAN
Keberadaan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004 dan  Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009
lebih
menyempurnakan  keberadaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Walaupun demikian masih terdapat beberapa ketidakjelasan pengaturan khususnya
mengenai keberadaan juru sita, dasar gugatan serta pelaksanaan upaya paksa (uang paksa dan sanksi administrasi).  Terkait  dengan hal tersebut penulis memberikan  saran  sebagai berikut : a. Sebaiknya diatur secara lebih terperinci tugas, kewajiban  serta  wewenang dari  juru  sita  di  Pengadilan TUN.  Hal  tersebut  juga terkait  dengan  peranan  juru sita  terhadap  pelaksanaan upaya  administrasi,  yaitu berupa  pembayaran  uang paksa.
b. Terkait  dengan  dasar  atau alasan gugatan di Pengadilan TUN yakni karena  adanya  Keputusan TUN yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan  yang  baik. Dasar  atau  alasan  gugatan
TUN sebaiknya lebih diperinci  dan  dirumuskan dalam  rumusan  yang  lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir.
c.  Masih  adanya  kekosongan pengaturan mengenai pelaksanaan  upaya  paksa, baik pembayaran uang paksa dan sanksi administrasi. Terhadap
pembayaran  uang  paksa, menurut  penulis  eksekusi dapat  dilakukan  terhadap harta kekayaan pejabat yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali, Politik
Hukum , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Arif Maulana, “ Perbandingan Mekanisme  Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi antara Indonesia dengan Thailand ” ,
http://ar1fmaulana.blog.un s.ac.id/2011/11/09/perban dingan-mekanisme- pelaksanaan-putusan- peradilan-administrasi- antara-indonesia-dengan- di-thailand/. diakses
tanggal  03  Maret  2019 Pukul 19.50 WIB. Bernard  L.  Tanya, Politik  Hukum Agenda Kepentingan Bersama ,  Penerbit  Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Enrico Simanjuntak, “ Tinjauan Singkat Tentang Perkembangan Hukum Administrasi di Negara Anggota Uni Eropa ”, http://www.ptun- palu.go.id/index.php?optio n=com_content&view=cate gory&id=1&Itemid=341, diakses  03  Maret  2019 Pukul 19.45 WIB.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif cetakan kedua , Penerbit  Bayumedia  Publising,
Malang, 2006.
Mirlinda  Batalli ,  “ Simplification  Of
Public Administration Through  Use  Of  Ict  And Other Tools ”,
http://www.epracticejournal .eu.  European  Journal  of ePractice,  diakses  tanggal 03 Maret 2019 Pukul 19.38 WIB.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010. R.  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum Adat Kontemporer ,
Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
S.F  Marbun, Peradilan  Administrasi Negara dan Upaya Administrasi  di  Indonesia , Penerbit  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2011. Susana Rita ,  “ Belum Bertaring
Karena  Tak  Punya  Daya
Paksa ” , http://Kompas.com/kompa s- cetak/061/13/politikhukum/
2359537.htm, diakses tanggal  03  Maret  2019 Pukul 19.34 WIB. Tahir Azhary, Negara Hukum , Penerbit  Bulan  Bintang, Jakarta, 1992.
Ujang  Abdullah, “ Penerapan  Upaya
Hukum Paksa Berupa
Pembayaran  Uang  Paksa Di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara ” , http://www.ptun.palemban g.go.id/upload_data/PENE RAPAN%20UPAYA%20H UKUM%20PAKSA.pdf, diakses  tanggal  03  Maret 2019 Pukul 19.30 WIB.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun
2009 sebagai bentuk penyempurnaan  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.