JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram Vol. 6 No. 2 September 2018, Hal. 140-152

## Upaya Pemerintahan Kabupaten Bima
Dalam Melibatkan Masyarakat Membangun Wisata Lariti Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima
(Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)
Mustamin H. Idris 1 , Nidya Putri Syahida 2 , Andi Ardyansyah 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 15-07-2018 Disetujui: 16-07-2018
Abstrak : Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat diandalkan dalam pembangunan nasional, Pariwisata juga berperan dalam menciptakan  lapangan  kerja  dan  mengurangi  pengangguran.  Hal  ini dibuktikan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap tenaga kerja pada tahun  2015  12,1  juta  orang  atau  10,6%  dari  total  tenaga  kerja  nasional, untuk  mendukung  sektor  pariwisata  diperlukan  adanya  partisipasi  dari masyarakat  dan  keprofesionalan  dari  pemerintah  dalam  memberi kebijakan  pembangunan  sektor  pariwisata  sesuai  dengan  peraturan  dan ketetapan  pemerintah  pada    Undang-undang  RI  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  kepariwisataan.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut  maka  peneliti berusaha  menganalisis  upaya  Pemerintahan  Kabupaten  Bima  dalam melibatkan  masyarakat  membangun  wisata  Lariti  di  Kecamatan  Sape Kabupaten Bima.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  upaya Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  melibatkan  masyarakat  untuk membangun  wisata  Lariti,  beserta  faktor  yang  menjadi  pendukung  dan penghambat  Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  upaya  melibatkan masyarakat  untuk  membangun  wisata  Lariti,  maka    metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bima  dalam  melibatkan  masyarakat  membangun  wisata  Lariti di Kecamatan  Sape  berada  pada  nilai  positif,  hal  ini  menunjukan  bahwa secara  kualitatif  Pemerintah  Kabupaten  Bima  melalui  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Bima  melibatkan  masyarakat  secara  aktif dalam  pembangunan  wisata  Lariti,  selain  itu  perilaku  masyarakat  dan infrastruktur  Lariti  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  melibatkan  masyarakat  untuk membangun wisata Lariti di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

## Abstract
Tourism is one of the most reliable sectors in national development, tourism  also  plays  a  role  in  creating  employment  and  reducing unemployment. This is evidenced by the contribution of the tourism sector to  the  workforce  in  2015  12.1  million  people  or  10.6%  of  the  total

## Kata Kunci:
1. Upaya
2. Pemerintahan
3. Melibatkan
4. Masyarakat
5. Wisata Lariti

## 140 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 140-152
Keyword:
1. Effort
2. Government
3. Engaging
4. Society
5. Lariti Tourism
national  workforce,  to  support  the  tourism  sector  there  is  a  need  for community  participation  and  professionalism  from  the  government  in providing  tourism  development  policies  in  accordance  with  government regulations  and provisions in  the Republic of  Indonesia  Law  Number  10 of  2009  concerning  tourism.  Departing  from  these  conditions,  the researchers  tried  to  analyze  the  efforts  of  the  Bima  District  Government in involving the community to build Lariti tourism in the Sape District of Bima Regency.
The purpose of this study, to find out the efforts of the Bima District Government  in  involving  the community to  develop Lariti tourism, along with the factors that support and inhibit the Bima Regency Government in an effort  to  involve the community to  develop  Lariti  tourism, the method used in this research is qualitative descriptive method with data collection techniques using interviews and documentation.
The  results  showed  that  the  efforts  of  the  Bima  Regency Government  in  involving  the  community  in  developing  Lariti  tourism  in Sape  Subdistrict  were  positive,  this  shows  that  qualitatively  the  Bima Regency  Government  through  the  Bima  Tourism  and  Culture  Office involved  the  community  actively  in  Lariti  tourism  development,  besides behavior  community  and  infrastructure  Larites  are  a  supporting  factor and a barrier for the Bima District Government to involve the community in developing Lariti tourism in the Sape District of Bima Regency.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor yang  sangat  diandalkan  dalam  pembangunan nasional  karena  pariwisata  dapat  meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan daerah serta devisa negara (Peraturan Mentri Pariwisata No 8 Tahun  2017)  tentang  pendapatan  Nasional  dan pendapatan  Daerah.  Pariwisata  juga  berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi  pengangguran  hal  ini  dibuktikan dengan  kontribusi  sector  pariwisata  terhadap tenaga  kerja  pada  tahun  2010  menyumbang  4 juta  orang  menjadi  12,1  juta  orang  pada  tahun 2015 atau 10,6% dari total tenaga kerja nasional sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam realitanya, sektor pariwisata dijadikan  sebagai  alat  untuk  menormalkan kembali  ekonomi  Indonesia  yang  kurang  stabil. Untuk  mendukung  sektor  pariwisata,  maka diperlukan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat dan  keprofesionalan  dari  pemerintah  dalam memberi kebijakan pembangunan sektor pariwisata  itu  sesuai  dengan  peraturan  dan ketetapan  pemerintah  pada    Undang-undang  RI Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan. Di  samping  itu  dengan  adanya  perhatian  yang serius  dari  pemerintah  terhadap  pembangunan
pariwisata, maka usaha di bidang kepariwisataan di  Indonesia  diharapkan  berkembang  dengan baik.
Menurut peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004, Indonesia yang merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan memiliki panjang garis pantai 81.000 km yang merupakan terpanjang  kedua  di  dunia  setelah  Kanada peraturan Mentri Pariwisata Tahun 2015 No 545 tentang  luas  wilayah  perairan  Indonesia.  Tidak heran Indonesia memiliki begitu banyak wilayah pantai dengan pasir putih yang luas dan menjadi objek wisata. Salah satunya Nusa Tenggara Barat yang  merupakan  sektor  kepulauan  yang  terbagi menjadi  2  kawasan  pulau  besar  yaitu,  pulau Lombok dan Sumbawa, yang memiliki destinasi- destinasi  pariwisata  potensial,  seperti  Pantai Senggigi,  Gili  Trawangan,  Gili  Air,  Pantai  Kuta dan Pantai Lariti yang berada di Kabupaten Bima Kecamatan Sape.
Objek  wisata    pantai  Lariti  di  Kecamatan Sape  Kabupaten  Bima  sangat  potensial  dengan daya  tarik  wisata  berupa  air  laut  yang  terbelah serta  di  dukung  oleh  infrastruktur  jalan, masyarakatnya  yang  ramah  dan  letak  geografis Kecamatan  Sape  yang  strategis  sebagai  wilayah pelabuhan  penyebrangan  serta  dengan  kondisi
alam yang masih alami akan sangat memungkinkan  pariwisata  untuk  berkembang pesat. Oleh sebab itu wisata Pantai Lariti bisa di kembangkan menjadi objek wisata unggulan dan daya tarik  wisata di  Kabupaten Bima khususnya di  Kecamatan  Sape.  Begitu  besar  potensi  objek wisata  lariti  apabila  di  kembangkan  secara profesional  akan  sangat  memungkinkan  jika Kabupaten  Bima  menjadi  primadona  kunjungan wisatawan  baik  secara  lokal,  regional,  nasional maupun internasional.
Dukungan  dan  peran  pemerintah  adalah faktor  penting  dalam  membangun  pariwisata terutama  di  daerah,  pariwisata  di  Indonesia begitu beragam, baik itu budaya, alam, flora dan fauna  akan  tetapi  sebagian  besar  masih  belum terekspos dan terjangkau oleh wisatawan, hal ini disebabkan karena tidak adanya startegi pemerintah untuk menarik wisatawan.
Menurut Suryono ( 2004:80 ) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan : kebijakan  pelaksanaan,  penentuan  tujuan  yang ingin di capai penggunaan sarana dan prasarana. Oleh  karena  itu,  strategi  juga  harus  mendukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan  yang  ada.  Dalam  melaksanakan fungsi pembangunan pariwisata daerah, pemerintah harus benar-benar melakukan berbagai  upaya  nyata  sebagai  cara  untuk mendorong pembangunan pariwisata daerah.
Sedangkan  menurut  Damanik  dan  Weber (2006:26)  mengartikan  pembanguana  pariwisata “sebagai  upaya  pembangunan  sumber  daya manusia  (atraksi,  aksibilitas,  dan  amnesitas), pariwisata  yang  bertujan  untuk  memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan (Stakehoulders)  dan  nilai  kepuasan  optimal  bagi wisatawan”.
Dalam  pembangunan  pariwisata  perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya
saling
terkait sehingga pengembangan  tersebut  menjadi  realistis  dan proposional. Agar objek wisata pantai lariti dapat dijadikan  sebagai  objek  wisata  yang  menarik, maka  factor  yang  sangat  menunjang  yang  harus dibangun  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bima adalah,  penyediaan  sarana  dan  prasarana sehingga  objek  kepariwisataan  lariti  menjadi suatu  objek  yang  menyedot  banyak  pengunjung dan kelak akan berguna juga untuk meningkatkan  ekonomi  baik  untuk  komunitas
disekitar objek pariwisatalariti maupun pemerintah daerah.
Jadi  tidak  heran  lagi  sering  mendengarkan tuntutan  pembangunan  sering  ditujukan  kepada pemerintah  dan  dinas  pariwisata,  menyangkut pembangunan  objek  wisata  lariti  yang  harusnya bisa  dikembangkan  menjadi  salah  satu  objek wisata yang potensial.Tidak seriusnya pemerintah  daerah  khususnya  dinas  pariwisata Kabupaten  Bima  dalam  upaya  membangun  dan mengembangkan objek wisata lariti, memunculkan satu pertannyaan  yaitu bagaimana upaya  pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam melibatkan masyarakat untuk  membangun objek pariwisata lariti.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penting kirannya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kabupaten  bima  dalam  melibatkan  masyarakat untuk  membangun  objek  pariwisata  lariti  di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

## Tinjauan Pustaka a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
( manage ) keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik. Konsep  Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan

## 142 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 140-152
terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam
Pasolong (2012:56)
mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat
dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  berasal  dari  bahasa  Inggris yaitu “Participation” menurut Echols & Shadily (dalam  Soetrisno,  2000:  419)  yaitu  “ suatu kegiatan  untuk  membangkitkan  perasaan  dan diikut  sertakan  atau  ambil  bagian  dalam kegiatan suatu organisasi” . Sedangkan
menurut  Davis  (2000:142)  partisipasi  adalah “ keterlibatan mental dan emosional seseorang/individu  dalam  situasi  kelompok yang  mendorong  dia  untuk  berkontribusi terhadap
tujuan
kelompok
dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya”. Menurut Sumaryadi (2005:46)  partisipasi  berarti  “ peran  serta seseorang  atau  kelompok  masyarakat  dalam proses  pembangunan  baik  dalam  bentuk pernyataan  maupun  dalam  bentuk  kegiatan dengan  memberi  masukan  pikiran,  tenaga,
waktu,  keahlian,  modal  atau  materi,  serta  ikut memanfaatkan  dan menikmati  hasil-hasil pembangunan”. Dengan  maksud  dan  tujuan yang agar masyarakat  dapat  menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan  itu  juga  milik  mereka  karena telah dilibatkan dalam program tersebut.
Partisipasi  menurut  Effendi  (Siti  Irene A.D2011:58) terbagi menjadi 2 yaitu, partisipasi  vertikal  danpartisipasi  horizontal. Disebut  partisipasi  vertikal  “ karena  terjadi dalambentuk  kondisi  tertentu  masyarakat terlibat  atau  mengambil  bagian  dalamsuatu program  pihak  lain,  dalam  hubungan  di  mana masyarakat  beradasebagai  status  bawahan, pengikut
atau klien ”, sedangkan partisipasihorizontal  “ masyarakat  mempunyai prakarsa dimana setiap anggota ataukelompok masyarakat  berpartisipasi  horizontal  satu dengan  yang  lainnya.Partisipasi  semacam  ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakatyang  mampu  berkembang  secara mandiri ”.
Dari  pendapat-pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat secara  langsung  dalam  proses  pembangunan merupakan  langkah  awal  untuk  keberhasilan suatu pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan  harus  ada  sebuah  rangsangan dari  pemerintah  supaya  masyarakat  dalam keikutsertaannya memiliki suatu motivasi.Seperti  pendapat  Mukerji  (dalam Bhattacharyya,  1972:21)  dimana  “ partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberi perangsang kepada
masyarakat ”.Menurut  McKeachie  dan  Doyle (dalam Jayadinata, 2000:26) masyarakat adalah “ sekelompok  manusia  yang  bergantung  satu sama  lain  dan  yang  telah  memperkembangkan pola  organisasi  yang  memungkinkan  mereka hidup bersama dan dapat mempertahankan diri sebagai kelompok” . Masyarakat terkecil adalah keluarga,  masyarakat  yang  lebih  besar  adalah suku  bangsa  dan  negara,  dan  masyarakat terbesar adalah seluruh umat manusia.
Menurut  Simatupang  (dalam  Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang pengertian partisipasi sebagai berikut :
1. Partisipasi  berarti  apa  yang  kita  jalankan adalah  bagian  dari  usaha  bersama  yang dijalankan  bahu-membahu  dengan  saudara kita  sebangsa  dan  setanah  air  untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi  berarti  pula sebagai  kerja untuk mencapai  tujuan  bersama  diantara  semua warga  negara  yang  mempunyai  latar belakang  kepercayaan  yang  beraneka ragam  dalam  negara  pancasila  kita,  atau dasar  hak  dan  kewajiban  yang  sama  untuk memberikan  sumbangan  demi  terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi  tidak  hanya  berarti  mengambil bagian  dalam  pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian  kita  mengenai  pembangunan kita  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  cita-cita mengenai  keadilan  sosial  tetap  dijunjung tinggi.
4. Partisipasi  dalam  pembangunan  berarti mendorong  ke  arah  pembangunan  yang serasi  dengan  martabat  manusia.  Keadilan sosial  dan  keadilan  Nasional  dan  yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia  juga  untuk  generasi  yang  akan datang.

## c. Pembangunan Pariwisata
Pembangunan  dapat  diartikan  berbeda- beda  oleh  setiap  orang  tergantung  dari  sudut pandang  apa  yang  digunakan  oleh  orang tersebut.  Perbedaan  cara  pandang  mengenai proses  pembangunan  yang  dilakukan  akan menyulitkan kepada kita tentang seberapa maju proses pembangunan yang dilakukan di sebuah negara  atau  daerah.  Menurut  Galtung  (Dalam Trijono,  2007:3)” Pembangunan  merupakan upaya  untuk  memenuhan  kebutuhan  dasar manusia,  baik  secara  individual  maupun kelompok,  dengan  cara-cara  yang  tidak menimbulkan kerusaka, baik terhadap kehidupan  sosial  maupun  lingkungan  alam” . Pembangunan tersebut dapat merupakan pembangunan  fisik  dan  dapat  merupakan pembangunan  sosial  ekonomi,  sedangkan pembangunan  regional  meliputi  suatu  wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian  dan  tekanan  berikutnya  pada keadaan  fisik,  sehingga  merupakan  gabungan dari kedua hal tersebut diatas,dan pembangunan dapat  dikelompokan  menjadi  3  bagian  yang saling berhubungan yaitu:
1. Menimbulkan  peningkatan  kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta
kesejahteraan  sebagai  tujuan,  dengan tekanan  perhatian  pada  lapisan  terbesar
(dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat.
2. Memilih  metode  yang  sesuai  untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Menyusun kembali (restructuring) masyarakat  dengan  maksud  supaya  timbul pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.
Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah  “ suatu usaha pertumbuhan dan perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara,  dan pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka pembinaan  bangsa ”.  Pada  dasarnya  dalam negara  berkembang  yang  lepas  landas  dari suatu  keadaan  taraf  rendah  menuju  taraf  yang tinggi  yaitu  modernisasi,  dimana  variable- variabel  dalam pembangunan dapat  mengalami perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Oleh  sebab itu  dibutuhkan  inisiatif,  aktif,  dan  kritis  bagi setiap  warga  negaranya  untuk  dapat  bertindak dengan  arah  yang  tepat  dan  dengan  mampu menjadikan  sumber-sumber  dalam  pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.Menurut Katz (1991) pembangunan pada prinsipnya adalah “ merupakan  suatu  proses  perubahan  pokok pada  masyarakat dari suatu keadaan nasional tertentu  menuju  keadaan  nasional  lain  yang dianggap  lebih  bernilai ”,  sedangkan  menurut Philip  Roup  (1993)  “ pembangunan  sabagai proses  perubahan  dengan  tanda-tanda  dari suatu  keadaan    nasiaonal  yang  dianggap kursng  dikehendaki  menuju  ke  suatu  keadaan nasional tertentu yang dinilai lebih dikehendaki ”.
Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi  Subri  (2006:15)  “ pembangunan adalah  proses  perubahan  sistem  yang  di rencanakan  kearahperbaikan  yangorientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuansosial  ekonomis ”.  Menurut  Bryant dan White (1987 : 13 mendefiniskan “ Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalammempengaruhi masa depannya ”. Menurut Bryant dan White ada 5 implikasi dari definisi tersebut yaitu :
1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan  optimal  manusia,  baik  individu maupun kelompok.
2. Pembangunan  berarti  mendorong  timbulnya kebersamaan, kemerataan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh  kepercayaan  untuk  membimbing dirinya  sendiri  sesuai  dengan  kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan  dalam  bentuk  kesempatan  yang sama,  kebebasan  memilih  dan  kekuasaan memutuskan.
4. Pembangunan berarti mengurangi
ketergantungan  Negara  yang  satu  dengan Negara  lain  dan  menciptakan  hubungan saling menguntungkan dan dihormati.
Menurut Undang-undang No25
Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Pasal  1  ayat  3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah  kesatuan  tata  cara  perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana –  rencana  pembangunan  dalam  jangka panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.    Menurut  Tjokroamidjojo  (1990) Perencanaan  Pembangunan  dapat  dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu :
1. Rencana  jangka  panjang,  perencanaan ini  meliputi  jangka  waktu  10  tahun keatas.
2. Rencana  jangka  menengah,  perencanaan ini  meliputi  jangka  waktu  antara  3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana  jangka  pendek,  perencanaan dengan  jangka  waktu  setengah  sampai
dengan 2 tahun. Secara
sederhana, keterlibatan merupakan  sebuah  proses  dimana  masyarakat sebagai stakeholders,  terlibat  mempengaruhi dan  mengendalikan  pembangunan  di  tempat mereka  masing-masing.  Berdasarkan  pendapat Mikkelsendalam  (Puspitasari,  2014:124-125), terkait  beberapa  poin  pengertian  keterlibatan masyarakat bersama pemerintah dalam membangun  wisata,  dapat  dipahami  bahwa keterlibatan  ada  pada  motif  sukarela,  adanya penyertaan pikiran dan emosi, adanya kepekaan dan  adaptasi  secara  aktif  untuk  memunculkan komunikasi  antar  para  pihak  yang  terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat.
Keterlibatan  pada  praktiknya  memungkinkan warga masyarakat untuk terlibat dalam berbagai ajang yang mempengaruhi kehidupannya  sehingga  mereka  juga  memiliki akses terhadap sumber daya maupun institusi.
Menurut  Cohen  dan  Uphoff  (1979, dalam  (Dwiningrum,  2011:61-62)  keterlibatan yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah  dalam  membangun  wisata  dapat dilihat mulai dari tahap:
1. Keterlibatan dalam pengambilan
keputusan: Keterlibatan dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk ikut  menentukan  arah  dan  orientasi pembanguanan.
2. Keterlibatan  dalam  pelaksanaan;  ruang lingkup  keterlibatan  dalam  pelaksanaan suatu  program  meliputi,  menggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program.
3. Terlibat  dalam  pengambilan  manfaat; keterlibatan ini tidak terlepas dari kualitas maupun  kuantitas  dari  hasil  pelaksanaan program  yang  bisa  dicapai.  Dari  segi kualitas,  keberhasilan  dari  suatu  program akan ditandai dengan adanya peningkatan output,  sedangkan  dari  dari  segi  kualitas dapat  dilihat  seberapa  besar  prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan.
4. Terlibat  dalam  evaluasi;  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  pelaksanaan  program telah  sesuai  dengan  rencana  yang ditetapkan atau justru ada penyimpangan.
Sementara itu tumbuh dan berkembangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan,  sangat  ditentukan  oleh  tiga unsur  pokok  yaitu,  adanya  kesempatan  yang diberikan  kepada  masyarakat  untuk  dilibatkan, adanya kemauan masyarakat untuk terlibat, dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi  Slamet  (dalam  Mardikanto  dan Soebiato  ,2013:91-92).  Sedangakn  menurut Todaro  (2000)  dalam  konteks  pembangunan nasional  maupun  daerah,  “ pembangunan  yang dilakukan sebagai suatu pembangunan ekonomi,  hal  tersebut    dapat  dibenarkan karena  pembangunan  bukan  hanya  berarti penekanan  pada    akselerasi  dan  peningkatan dalam  pertumbuhan  perkapita  sebagai  indeks dari pembangunan, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi  pula  reorganisasi  dan  pembaharuan seluruh  sistem  dan  pengembangan  sektor
wisata  yang  digunakan  untuk  kepentingan sosial dalam mensejahterakan
kehidupanmasyarakat ”.
Berdasarkanuraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses  yang  luas  yang  menyangkut  dimensi sosial,  ekonomi,  fisik,  politik,  budaya,  wisata dan  sebagainya,  namun  dari  dimensi-dimensi tersebut  yang  paling  berpengaruh  adalah dimensi  ekonomi.  Kemajuan  ekonomi  adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan,  walaupun  bukan  satu-satunya, oleh karena itu pembangunan biasanya diartikan sebagai  pembangunan ekonomi,  yang didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang menyebabkan  kesejahteraan  penduduk  atau masyarakat.
Pariwisata  bukanlah  fenomena  baru  di dunia.  Menurut  Koen  Meyers  (2009:  104), Pariwisata  adalah  “ aktivitas  perjalanan  yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah  tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya  untuk  memenuhi  rasa  ingin  tahu, menghabiskan  waktu  senggang  atau  libur  dan tujuan-tujuan lainnya ”. Menurut Sinaga (2010),
Pariwisata  merupakan  “ suatu  perjalanan  yang terencana,  yang  dilakukan  secara  individu maupun  kelompok  dari  satu  tempat  ke  tempat lain  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  suatu bentuk  kepuasan  dan  kesenangan  semata ”. Sedangkan  Menurut Hans  Buchli  (dalam Warpani,  2007  :  6),  mendefinisikan  bahwa pariwisata  adalah  ” setiap  peralihan  tempat  yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang  dengan  maksud  memperoleh  pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga  yang  digunakan  untuk  maksud tetentu” .
Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang  Kepariwisataan,  yang  dimaksud dengan pariwisata  adalah “Berbagai  macam kegiatan  wisata  yang  didukung  oleh  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah  Daerah”. Pariwisata  merupakan sektor  yang  memberikan  kontribusi  besar terhadap  perekonomian.  Untuk  dapat  membuat menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan  kepandaian  dalam  mengelola  aset pariwisata  yang  ada,  baik  aset  berbentuk kekayaan  alam  dan  budaya.  Keberhasilan kepariwisataan  tidak  hanya  menjadikan  target utama  menarik  wisatawan  asing  untuk  datang,
tetapi  lebih  untuk  mengembangkan  peluang usaha-usaha  masyarakat  didalamnya  untuk berkembang  dan  maju,  yang  bergerak  keluar menarik  orang  luar  untuk  datang.  Usaha-usaha pengembangan  pariwisata  yang  berorientasi pada masyarakat lokal masih kurang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).
Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat di pantai lariti Kabupaten Bima.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  yang  merupakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  langsung (observasi)  dengan  pihak-pihak  terkait.  Dalam hal  ini  Masyarakat  punia  kota  Mataram  yang menggunakan aplikasi gojek.
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
a. Pengamatan ( Observasi )
b. Wawancara ( Interview )
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dan Saldana (2014), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  pada  setiap  tahapan  penelitian sehingga  sampai  tuntas,  dan  datanya  sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction,  data  display,  data  reduction,  dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
a. Upaya  Pemerintahan  Kabupaten  Bima Dalam Melibatkan Masyarakat Membangun Wisata Lariti Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Masyarakat dalam pembangunan pariwisata  menjadi  aktor  penting,  yaitu sebagai  pelaksana  sekaaligus  pengawas  dan operasinal pembangunan pariwisata.

## 146 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 140-152
Keterlibatan masayarakat merupakan
keikutsertaan  dari  masyarakat  secara  sadar dan  sukarela  dalam  proses  pembangunan yang meliputi tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan kegiatan,
tahap
pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan serta  tahap  pemanfaatan  hasil  pembangunan pariwisata.
Keterlibatan masyarakat
dalam konteks  pembangunan  pariwisata  di  Lariti merupakan  hal  yang  esensial  dalam  hal pengembangan  objek  wisata  Lariti  sebagai eskalasi dan  daya  tarik  untuk  menambah antusias wisatawan. Keterlibatan masyarakat berhubungan  dengan  komponen-komponen pembangunan  yang  dijalan  bersama-sama dengan  pemerintah  sebagai pengambil kebijakan  dan  regulasi  dengan  penuh totalitas.  Dalam  undang-Undang  No.  10
Tahun 2009 tentang pembanunan
kepariwisataan  menyebutkan  segala  sesuatu yang  memiliki  keunikan,  keindahan,  dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,  budaya  serta  hasil  buatan  manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan  perlu  dikembangkan  dengan membangun  dan  menciptakan  daya  tarik wisatawa.  Berimplikasi  dari  hal  tersebut adapun  pendapat  dari  masyarakat  Lariti mengenai keterlibatannya
dalam pembangunan  pariwisata  pada  objek  wisata Lariti,  seperti  salah  satu  pendapat  dari  Ibu Hadijah  yang  menuturkan  pendapatnya mengenai  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan pariwisata Lariti :
“Menurut  saya,  bentuk  keterlibatan  kami sebagai  masyarakat  yang  ada  disekitar wisata Lariti adalah selalu menjaga keamanan  dan  kebersihan  wisata  lariti sehingga wisatawan yang datang berkunjung ke  wisata  lariti  merasa  nyaman  dengan suasana  yang  ada  di  Lariti.”  (Hasil Wawancara,  Ibu  Hadijah,  Kamis,  03  April 2018).Dalam hal ini keterlibatan masyarakat disekitar  lariti  sangat  baik  sekali  karena masyarakat  terlibat  ikut  terlibat  dalam mengelola wisata lariti.
Selanjutnya  dengan  pendapat  yang tidak  jauh  berbeda  disampaikan  oleh  Bapak Sulaiman, mengenai keterlibatan dari masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di Lariti :
“Menurut  saya,  bentuk  keterlibatan  kami sebagai masyarakat adalah membantu
pemerintah dalam membangun dan menjaga wisata  Larti.”  (Hasil  Wawancara,  Bapak Sulaiman, Sabtu, 05 April 2018). Sementara menurut Ibu Nurul selaku wisatawan Lariti :
“Menurut  saya,  kami  sebagai  wisatawan lariti  sangat  senang  dan  terbantu  sekali, masyarakat  lariti  sangat  kreatif,aktif  dalam membangun  dan  menjaga  wisata  lariti  serta dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat  wisata  lariti  kedepannya  bisa berkembang  dan  lebih  dikenal  lagi  oleh publik.” (Hasil wawancara Ibu Nurul, Sabtu 05 April 2018).
Berdasarkan dari uraian pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan wisatawan mengenai  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan  objek  wisata  Lariti  dapat dilihat  bahwa  keterlibatan  masyarakat  pada kawasan  Lariti  dalam  hal  pembangunan wisata  yaitu  menjaga  dan  melesatarikan potensi yang ada untuk tetap alami dan tetap menjadi  daya  tarik  wisatawan.  Dengan pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh Bapak haris, salah satu masyarakat dikawasan objek wisata Lariti, menurutnya : “Menurut  saya,  masyarakat  sudah  terlibat langsung  dalam  membangun  wisata  Lariti, bentuk keterlibatan masyarakat adalah masyarakat  menampilkan  sebuah  kreatifitas seperti, membuat masakan tradisional sehingga
wisatawan tertarik
mengunjunginya.” (Hasil Wawancara Bapak haris, Minggu, 06 April 2018).
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dilihat bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan  objek  wisata  Lariti  yaitu dengan  cara  menarik  perhatian  wisatawan melalui kreatifitas seperti, membuat masakan tradisional.  Pada sisi yang berbeda menanggapi  pendapat  yang  disampaikan oleh  masyarakat  mengenai  keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  wisata Lariti,  Bapak  Muhammad  Akbar  SP,  M.Si, selaku Kabid Pengembangan Dinas
Pariwisata Kabupaten Bima menyampaikan : “Masyarakat  yang ada disekitar wisata lariti sangat  aktif  dalam  mengelola  dan  menjaga lingkungan,  karena  wisata  lariti  termasuk destinasi pariwisata yang memiliki keunikan, salah satunya pantai yang bisa terbelah dua.” (Hasil  Wawancara,  Bapak  Muhammad Akbar SP, M.Si, Senin, 15 April 2018).
Dengan  pendapat  yang  sama  Drs. Dahlan,  selaku  Kepala  Dinas  Pariwisata Kabupaten Bima memperjelas tentang keterlibatan  masyarakat  dalam  membangun wisata Lariti, yaitu :
“Masyarakat  yang  terjun  langsung  dalam membangun  dan  mengembangkan  wisata lariti,  pemerintah  hanya  mengarahkan  dan memberikan  bantuan  sehingga  wisata  lariti kedepannya  lebih  dikenal  oleh  publik.” (Hasil  Wawancara,  Drs.  Dahlan,  Senin,  16 April 2018).
Dari  pendapat  diatas  menunjukan bahwa  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif dan sadar dilakukan oleh masyarakat dengan cara  mengelola  dan  menjaga  lingkungan yang  menjadi  destinasi  wisata  dengan  cara mempromosikan keanekaragaman dan keunikan  dari  Lariti.  Destinasi  wisata sebagai  area  dan  kawasan  yang  menjadi tujuan wisatawan untuk mengexplore keindahan  dan  keunikan  yang  dimiliki  oleh suatu tempat, keterlibatan masyarakat dalam aspek  pembangunan  pariwisata  pada  suatu daerah yang menjadi kawasan wisata seperti Lariti,  berperan  penting  untuk  mendukung kemajuan serta pengembangan yang ada.
Berdasarkan hasil
wawancara menunjukan  bahwa  masyarakat  terlibat secara  aktif  dalam  pembangunan  pariwisata yang  ada  di  Lariti,  yaitu  dengan  cara menjaga  dan  melestarikan  Lariti  sebagai destinasi  wisata  yang  menjadi  tujuan  dari wisatawan.  Dikatakan  masyarakat  terlibat aktif  karena  sesuai  dengan  pernyataan menurut Fandeli (2002:56) yang menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat dengan sadar ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata secara tidak
langsung artinya membantu kegiatan
pemerintah memajukan sektor pariwisata.
Menurut Spillane dalam Gayatri
(2005:77)  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan wisata adalah tindakan
terstruktur yang dilaksanakan oleh
instrumen masa melalui kegiatan pelestarian, pemfasilitasan,  dan  promositasi.  Hal  ini sesuai  dengan  keadaan  pantai  lariti  yang masih  terjaga  dengan  baik  dan  memiliki fasilitas  yang  memadai,  dan  mempermudah wisatawan  dalam  mengakses  tempat  wisata. Dengan keadaan demikian, masyarakat yang ada  di  pantai  Lariti  dapat  dikatakan  terlibat aktif  dikarenakan  masyarakat  melestarikan
lingkungan  sekitar  pantai,  memberikan fasilitas  yang  cukup  bagi  wisatawan,  dan sekaligus  mempromosikan  tempat  wisata yang ada di Lariti baik melalui media sosial maupun secara langsung ke masyarakat luar.
Upaya pemerintah dalam pembangunan  pariwisata  merupakan  hal yang  berperan  penting  sebagai  langkah untuk  meratakan  pembangunan  wisata  dan pemanfaatan obyek wisata untuk kepentingan  bersama.  Pemerintah  memiliki andil  besar  dalam  pembangunan  khususnya pembangunan  sektor  wisata  yaitu  dengan memanfaatkan secara keseluruhan ketersedian  pariwisata  dengan  cara  menjaga dan  melestarikan  serta  mengembangkan objek pariwisata, Fandeli (2002:91).
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor strategis nasional sebagai instrumen pendekatan  kemajuan  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan,  artinya  dengan pariwisata peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Upaya pemerintah dalam
pembangunan  wisata  Lariti  secara  jelas merupakan  tugas  dan  tanggug  jawab  dari Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  Bima,  dalam  kaitan  perwujudan kesejahteraan  rakyat  melalui  pembangunan pariwisata dapat terlaksana apabila Pemerintah Kabupaten Bima  melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara sungguh- sungguh  dan  nyata  membangun  atau mengembangkan Lariti sebagai sektor wisata. Adapun pendapat masyarakat tentang  upaya  pemerintah  Kabupaten  Bima dalam  membangun  wisata  Lariti,  salah satunya  seperti  penyampaian  dari  Ibu  Aini yang merupakan masyarakat kawasan wisata Lariti :
“Menurut  saya,  Upaya  pemerintah  dalam membangun  wisata  Lariti  sudah  bagus, Pemerintah  sudah  memberikan  pelayanan, ilmu  pengetahuan  tentang  kepariwisataan sehingga  sumber  daya  ekonomi  kami sebagai  masyarakat  yang  ada  disekitar wisata  Lariti  jauh  lebih  baik.”  (Hasil Wawancara,  Ibu  Aini,  Kamis,  03  April 2018).
Hal ini senada dengan yang disampaikan  oleh  Bapak  Abdullah  selaku penjaga  pantai  wisata  lariti  mengenai  upaya

## 148 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 140-152
pemerintah  dalam  pembangunan  wisata Lariti, menurutnya :
“Menurut saya, Pemerintah selama ini sudah mendampingi  dan  memberikan  perananan penting  kepada  komunitas  atau  kelompok serta mengadakan sosisalisasi kepada masyarakat  yang  membangun  sumber  daya masyarakat yang ada disekitar wisata Lariti.” (Hasil  Wawancara,Bapak  Abdullah,  Sabtu, 05 April 2018).
Dari uraian pendapat yang disampaikan  oleh  masyarakat  yang  berada dikawasan  objek  wisata  Lariti  dapat  dilihat bahwa upaya pemerintah dalam
pembangunan  wisata  yang  ada  di  Lariti melalui pelaksanan sosialisasi kepada masyarakat  untuk  pembentukan  kelompok atau  komunitas  Lariti.  Masih  dengan pendapat  serupa  disampaikan  oleh  Bapak Haris  terhadap  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  pembangunan  pariwisata Lariti yakni :
“Menurut  saya,  Upaya  pemerintah  dalam membangun  wisata  Lariti  sudah  cukup bagus karena, pemerintah selalu memberikan program-program seperti, mengadakan festival-festival di wisata Lariti sehingga wisatawan tertarik untuk
mengunjungi  wisata  Lariti  dan  membangun sember  daya  masyarakat  yang  ada  disekitar lariti.”  (Hasil  Wawancara  Bapak  Haris, Minggu, 06 April 2018).
Dari  pendapat  yang  disampaikan  oleh salah  satu  masyarakat  Lariti  dapat  dilihat upaya  pemerintah  dalam  pembangunan objek  wisata  Lariti  dengan  program  serta pengadaan  even  atau  festifal  untuk  menarik minat  dan  menjadi  daya  tarik  wisatawan. Disisi lain menanggapi pendapat masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam pembangunan objek wisata Lariti disampaikan  oleh  Bapak  Muhammad  Akbar SP, M.Si selaku Kabid Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima : “Menurut
saya,
Pemerintah selalu
memberikan  arahan  dan  menambah  ilmu pengetahuan  tentang    sektor  kepariwisatan dan  memperbaiki  akses  jalan,  sehingga mempermudah  wisatawan  berkunjung  ke wisata  Lariti.”  (Hasil  Wawancara,  Bapak Muhammad  Akbar  SP,  M.Si,  Senin,  15 April 2018).
Dengan  pendapat  yang  sama  turut disampaiakan  Bapak  Drs.  Dahlan  mengenai upaya  pemerintah  dalam  pembangunan wisata Lariti, menurutnya :
“Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat  tentang  sektor  kepariwisatan, bukan hanya pembangunan secara fisik akan tetapi  pembangunan  secara  mental  juga sering  dilakukan  oleh  pemerintah  dan pendekatan-pendekatan  terhadap  komunitas yang  konsen    dibidang  kepariwisataan, kemudian  kelompok  cadar  wisata.  Tanpa melibatkan  masyarakat  dalam  membangun kepariwisataan dan upaya pemerintah dalam membangun destinasi wisata sangatlah sulit.” (Hasil  Wawancara,  Bapak  Drs.  Dahlan, Senin, 16 April 2018).
Berdasarkan  dari  tanggapan  mengenai upaya  pemerintah  dalam  pembangunan pariwisata Lariti menunjukan bahwa pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bima
melakukan pembangunan secara fisik, pembangunan  mental  dengan  pendekatan persuasif untuk mengajak masyarakat bersama-sama terlibat.
Lariti  sebagai  objek  dan  destinasi wisata  dengan  pengelolaan  serta  upaya pemerintah  untuk  membangun  pariwisata berpotensi meningkatkan aspek kesejahteraan  pada  masyarakat  sekitar. Dalam  pembangunan  sektor  wisata  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bima  diatur  dalam Perda  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Rencana  pengembangan  Lariti  sebagai kawasan  pariwisata  yaitu  dengan  program kegiatan  berdasarkan  waktu  pelaksanan (jangka  panjang)  dan  (jangka  pendek), adapun  rencana jangka  panjag seperti, Rencana  Wisata  dan  Event,  Kolaborasi Wisata Dengan Usaha Perikanan, sedangkan rencana jangka  pendek seperti,    Rencana Infrastruktur,  Rencana  Fasilitas  Penunjang, dan Rencana Pengembangan.
Menurut Damanik dan Weber (2006:88), upaya pemerintah untuk pembangunan wisata merupakan
pelaksanaan dari program kegitan yang telah ditetapkan  dalam  rangka  memberikan  akses serta kemudahan untuk wisatawan. Sementara  menurut  Sunaryo  selaku  ketua Komunitas  Lariti  upaya  pemerintah  dalam pembangunan  pariwisata  yaitu  penerapan
pembangunan  sarana  dan  prasarana  dan usaha meningkatkan minat wisatawan.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara
dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima, telah berupaya membangun pariwisata dengan cara sosialisasi persuasif yang dimana
pemerintah  kabupaten  memberikan  arahan dan  pengetahuan  dalam  bentuk  sosilisasi kepariwisataan  serta  mengadakan  festival yang mampu menarik wisatawan berkunjung ke Lariti. Selain itu pembangunan fisik yang dilakukan  oleh  pemerintah  berupa  akses jalan yang memadai fasilitas yang disediakan di tempat wisata serta pembangunan  mental  yang  yang  dilakukan melalui  pendekatan  emosional  masyarakat dan komunitas yang berfokus pada pariwisata guna membina masyarakat, dikarenakan  masyarakat  terlibat  secara langsung dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata.
Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja  dibangun  dan  disediakan  untuk kegiatan  pariwisata  atau  jasa  wisata  atau tempat  yang  memiliki  sumber  daya  wisata yang  dibangun  dan  dikembangkan  sehingga mempunyai  daya  tarik  dan  diusahakan sebagai  tempat  yang  dikunjungi  wisatawan. Lariti  sebagai  salah  satu  objek  wisata  yang sedang  dikembangkan  dan  dibangun  sangat potensial  sebagai  salah  satu  sarana  untuk meningkatkan  kesejahteraaan  masyarakat melalui  sektor  yang  bergerak  dibidang wisata.
Berdasarkan dari keseluruhan wawancara  diatas,  hasil  penelitian  Upaya Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Melibatkan Masyarakat  Membangun Wisata
Lariti di  Kecamatan  Sape  berada  pada  nilai positif,  hal  ini  menunjukan  bahwa  secara kualitatif  Pemerintah  Kabupaten  Bima melalui  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Bima  melibatkan  masyarakat secara aktif dalam membangun wisata Lariti dan  dalam  proses  mapun  pelaksaanannya pembangunan wisata Lariti dipengaruhi oleh infrastruktur  dan  kebijakan  pembangunan yang  belum  maksimal  sebagai  faktor penghambat  dengan  perilaku  masyarakat berupa sikap keterbukaan menerima
wisatawan dengan sopan dan ramah sebagai faktor pendukung. Dalam hal ini pemerintah
mengadakan  sosialisasi  yang  melibatkan langsung masyarakat dan komunitas- komunitas yang ada di lariti.

## Simpulan
Dari  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  penulis  uraikan  pada  bab sebelumnya,  adapun  kesimpulan  yang dapat ditarik yakni :
1. Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam melibatkan  masyarakat  untuk  membangun wisata Lariti yakni :
a. Strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  pembangunan  dan  pengembangan wisata  lariti  sudah  sangat  baik,  dalam  hal ini pemerintah sudah menyiapakan program-program  yang  bisa  meningkatkan daya tarik wisatawan.
2. Pemerintah Kabupaten Bima telah melibatkan masyarakat dalam pembangunan  wisata  Lariti,  hal  ini menunjukan  masyarakat  secara  aktif  ikut melaksanakan  pembanguan  pariwisata  di Lariti besama dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Faktor  pendukung  dalam  upaya  Pemerintah melibatkan  masyarakat  untuk  membangun wisata Lariti yaitu,
a. Pelayanan masyarakat yang sangat baik .
b. Letak  kawasan  wisata  Lariti  yang  sangat strategis.
c. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola wisata lariti yang sangat bagus .
4. Faktor penghambat dalam upaya Pemerintah melibatkan masyarakat untuk  membangun wisata Lariti adalah sebagai berikut : Menurut  Pemerintah  Kabupaten  Bima yaitu :
a. Minimnya  kesadaran  masyarakat  tentang kepariwisataan.
b. Peraturan  pemerintah  daerah  yang  telah ditetapkan tidak berjalan secara sempurna. Menurut Wisatawan yaitu :
a. Infrastuktur  berupa  jalan  yang  belum sepenuhnya bagus.
b. Pembangunan  kawasan  sekitar  Lariti  belum efektif.
Menurut Masyarakat yaitu :
a. Minimnya  sumber  air  bersih  dan  bantuan dari pemerintah yang belum merata.
b. Tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  belum efektif.
Saran

## 150 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 140-152
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat penulis  rumuskan  sebagai  masukan  untuk
Pemerintah Kabupaten Bima dalam pembangunan  wisata  Lariti  diantaranya sebagai berikut : 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan wisata  Lariti  untuk  dijaga  bersama-sama dan dilestarikan.
2. Peningkatan  promosi  Lariti  melalui  media sosial secara intens untuk menjaring animo wisatawan  dalam  jumlah  besar  dengan memperlihatkan
keunikan serta keunggulan  yang  dimiliki  Lariti  dengan objek wisata lain.
3. Perbaikan  dan  penyediaan  infrastruktur berupa  sarana  jalan  yang  memadai  untuk memudahkan mobilitas wisatawan berkunjung ke Lariti.
4. Memberi  kemudahan  pihak  swasta  untuk berinfestasi  di  kawasan  Lariti  untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus pengembangan wisata Lariti.
5. Pengadaan  event  dan  festisal  budaya bersekala  besar  untuk  mengiklankan  Lariti pada  wisatawan  baik  wisatawan  domestik maupun wisatawan mancanegara.
6. Pada pemerintah untuk melibatkan masyarakat  Sape,  khususnya  masyarakat sekitar  pantai  Lariti  dalam  pengelolaan pantai    dan  sebagai  pelaku  usaha  disekitar pantai Lariti

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ach.  Wazir  Ws., et  al .,  ed.  (1999). Panduan Penguatan  Menejemen  Lembaga  Swadaya Masyarakat .  Jakarta:  Sekretariat  Bina  Desa dengan  dukungan  AusAID  melalui  Indonesia HIV/AIDS  and  STD  Prevention  and  Care Project.
[2] Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
[3] Damanik  dan  Weber.  2006.  Perencanaan Ekowisata  dan  Teori  ke  Aplikasi.  Yogyakarta: Penerbit Andi
[4] Dwiningrum,  S.I.A.  2011.  Desentralisasi  dan Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Pariwisata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[5] Fandeli,  C.  2002.  Perencanaan  Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan
Univertisa Gajah Mada. [6] Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata.
Yogyakarta: Penerbit Andi. Poloma.
[7] Hadinoto,  Kusudianto.  1996.  Perencanaan Pengembangan  Destinasi  Pariwisata.  Jakarta: UI-Press.
[8] Holil  Soelaiman.  (1980).  Partisipasi  Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung.
[9] Isbandi  Rukminto  Adi.  (2007).  Perencanaan Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas:  dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
[10] Karyono,  A.  H.  (1997).  Kepariwisataan. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
[11] Linton.  2002.  Penerapan  Pembangunan  Wisata Alam. PT. Rineka Cipta : Jakarta
[12] Marpaung.  2002.  Strategi  Pembanguan  Sektor Wisata. Graha Pustaka: Yogyakarta
[13] Mikkelsen,  Britha.  (1999).  Metode  Penelitian Partisipatoris  dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah  buku  pegangan  bagi  para  praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[14] Pendit,  N  S.  1999.  Ilmu  Pariwisata:  Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.
[15] Peraturan Mentri Pariwisata No 8 Tahun 2017 ) tentang  pendapatan  Nasional  dan  pendapatan Daerah
[16] Peraturan  Mentri  Pariwisata  Tahun  2015  No 545 tentang luas wilayah perairan     Indonesia.
[17] Pitana,  I  G.  Diarta,  S.  2009.  Pengantar  Ilmu Pariwisata.  Yogyakarta:  Penerbit  Andi.  Pitana, I G.
[18] Pitana, I Gde., and I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar ilmu pariwisata. Yogyakarta: Andi.
[19] Ross,  Murray  G.,  and  B.W.  Lappin.  (1967). Community  Organization:  theory,    principles and  practice.  Second  Edition.  NewYork: Harper & Row Publishers.
[20] Sugiyono,  Prof.  Dr.  2016.  Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Cetakan  ke-20. Bandung: Alfabeta,cv
[21] Sumampouw,  Monique.  (2004).  “Perencanaan
Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang
Partisipatif.”  Jacub  Rais,  et  al.  Menata  Ruang Laut  Terpadu.  Jakarta:  Pradnya  Paramita.  91- 117.
[22] Sunaryo, Bambang.
2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Gava Media.
[23] T.Soebiato, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
[24] Tjokroamidjojo, B. 1998. Teori dan StrategiPembangunan  Nasional.  Jakarta:  CV. Haji Mas Agung.
[25] Undang-undang  RI  Nomor  10  Tahun  2009 tentang kepariwisataan.