Menelisik Tradisi Larangan Menikah ” Sekalbu  ” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah
Suci Febria 1 , Fuad Rahman 2 , Ramlah 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## Article history:
Submission : 03-11- 2023 Accepted : 21-12- 2023 Published : 21 -12-2022
Author’s email: sucifebria64@gmail.com Fuadasia30@gmail.com ramlahsy01@gmail.com

## Abstract
Culture and religion often do not go hand in hand due to differences in values and norms, one of these differences can be found in marriage customs. The purpose of this study is to find out how the people of Koto Baru Village view the prohibition of sekalbu marriage. To explain how the influence of the sekalbu marriage tradition according to Koto Baru custom. And how the Maqashid Shari'ah perspective reviews the case of the sekalbu marriage ban. The problem that researchers found in the field is the background of the Koto Baru custom that prohibits sekalbu marriage. Even though there is no single verse or hadith that prohibits the practice of sekalbu marriage. Meanwhile, the Koto Baru custom claims with its saying "Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah", so that on the surface it is contrary to Islamic law. This research  is  a  qualitative  research  using  data  collection  methods, observation,  interviews  and  documentation.  The  results  of  research findings  in  the  field  that  the  Koto  Baru  Community  adheres  to  a matrilineal kinship system. The matrilineal system is a system that regulates  the  life  and  order  of  a  society  bound  in  a  kinship  in  the maternal line. Everything is organized according to the mother's lineage. In the customary rules of Koto Baru, a person cannot marry someone who comes from the same family. The prohibition does not invalidate the validity of a marriage because the consequences are not in the form of Islamic legal consequences (sah/bathal, haram) but in the form of social  sanctions,  namely,  being  expelled  from  the  customary  group because  they  are  considered  to  have  violated  customary  provisions (banished  throughout  the  custom,  ostracized  from  customary associations and fined).
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Sekalbu, Nikah

## Pendahuluan
Adagium adat yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, syarak mengato adat memakai Ini dipakai dalam adat melayu (Samad, 2003; Taufiq, 2014; Thahar, 2016).  Pada  kenyataannya  Antara  Budaya  dan  agama  tidak  beriringan  sering  terjadi perbedaan nilai dan norma (Adiansyah, 2017; Iryani, 2018), bentuk perbedaan itu bisa ditemui  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  seperti  halnya  perkawinan.  Pada
masyarakat matrilineal dikalangan masyarakat, dikenal sistem perkawinan dimana setiap masyarakat bebas untuk menggelar perkawinan baik di dalam atau diluar lingkungan atau masyarakatnya dan juga sistem endogami (perkawinan terjadi antara anggota masyarakat itu  sendiri)  (Parkin,  2020).    Interaksi  antar  umat  islam  dengan  komponen-komponen pengaruh luar seperti, aturan-aturan adat dapat menghasilkan dan menimbulkan sistem dan  berimplikasi  pada  kehidupan  nyata  seperti  dalam  perkawinan,  dimana  dampak pengaruh dari luar itu bisa menyebabkan adanya larangan kawin adat. Namun demikian ada  beberapa  daerah  yang  masih  memberlakukan  tradisi-tradisi  yang  dilarang  untuk melakukan perkawinan. Adat ini tidak diketahui secara jelas apa esensi adat yang seperti ini,  apakah  diberlakukan  untuk  menghormati  masyarakat  setempat  atau  bentuk penghormatan  adat  istiadat.  Salah satu contoh  yang  terjadi  di  daerah  Koto Baru  Kota Sungai  Penuh  Provinsi  jambi,  dimana  seorang  laki-laki  dan  wanita  dilarang  untuk melangsungkan suatu perkawinan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT dengan mudah, karena mereka terikat oleh tradisi larangan menikah se kalbu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat lain seperti yang terjadi di Minangkabau begitu pula yang terjadi di Koto Baru. Perkawinan se kalbu ini secara kasat mata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip islam.
Sejauh ini kajian yang ada kurang merespon aspek krusial bahwa kebudayaan sering menampilkan  hal  yang  secara  kasat  mata  bertentangan  dengan  norma  agama.  Karena kecenderungan melihat agama dan kebudayaan secara linier. Studi yang ada tidak melihat larangan menikah secara adat melalui perspektif filosofis agama (maqasd syariah). Tiga kecenderungan  dari  studi  terdahulu  :  pertama,  studi  yang  yang  menitik  beratkan  pada mitos-mitos  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  sehingga  dilarang  (Huda  &  Dewi,  2022; LESTARI,  2019;  Menanti,  2023).  kedua,    studi  yang  cenderung  melihat  implikasi  dari larangan menikah oleh kaum yang berdampak pada rusaknya jalur nasab (Kartikasri, 2018; Mahfudin  &  Firdaus,  2022;  Setiawan,  2022).  Ketiga  :  studi  yang  cenrdung membandingkan antara larang an menikah agama hukum positif dan agama (Djun’astuti et al., 2022; Marlina, 2017). Dari ketiga kecenderungan tersebut jelas tampak bahwa isu isu larangan menikah dalam se kalbu dan dilihat dari filosofis agama terhadap argumentasi adat belum dibicarakan.
Tujuan  tulisan  ini  melengkapi  kekurangan  dari  studi  yang  sudah  ada  yang  tidak menganalis secara seksama argumen kaum adat tentang larangan nikah yang dikaji secara filosofis hukum islam (maqashid syari’ah). Kebudayaan dan agama sangat berpengaruh pada masyarakat yang hidup ditengah sistem adat yang masih menjunjung tinggi  Adagium adat yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, syarak mengato adat memakai.(Samad,  2003)  Keselarasan  antara  agama  dan  argumentasi  kaum  adat  perlu
dianalisa. Sejalan dengan itu perlu di ajukan dua pertanyaan : pertama, bagaimana argumen (pandangan) kaum adat (tokoh adat) tentang larangan menikah se kalbu mempengaruhi kehidupan  masyarakat  koto  baru.  Kedua,  bagaimana  pandangan  maqashid  syariah memandang argument larangan menikah se kalbu . Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman mendalam untuk mendapatkan benang merah apa yang menjadi pertimbangan adat dalam menyelaraskan agama dan budaya ditengah masyarakat adat yang terus berkembang.
Studi ini didasari pada argumen bahwa ”agama dan budaya mempunyai perbedaan fundamental. Agama merupakan segala sesuatu dari ilahi sedangkan budaya adat istiadat merupakan segala sesuatu yang diciptakan (cipta, rasa, karsa) dari manusia” namun, agama dan kebudayaan kaum adat tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Keselarasan antara keduanya sangat ditentukan oleh bagaimana nilai nilai filosofis agama diterapkan secara  praktis  oleh  suatu  kebudayaan.  Dengan  demikian,  suatu  keberhasilan  ini  harus dilihat  bagaimana  kaum  adat  mengadopsi  nilai  nilai  substansi  agama  dalam  suatu masyarakat.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan  Etnografi dimana data penelitian didapatkan dengan penelusuran lapangan Dengan objek penelitian adalah Tradisi Larangan Menikah Se kalbu di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui tradisi larangan menikah sekalbu di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

## Hasil dan Pembahasan
A. Sistem Kekerabatan dan Larangan Nikah Se kalbu  Adat Koto Baru Kota Sungai

## Penuh
Masyarakat  Koto  Baru  merupakan  Masyarakat  adat  yang  memiliki  sistem pernikahan  yang  berbeda  dengan  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Mengenai sistem pernikahan Adat Koto Baru menganut sistem eksogami, yaitu seorang dilarang melakukan  perkawinan  yang  semarga  atau  yang  memiliki  suku  yang  sama,  ia  harus menikah dengan seseorang diluar kalbu nya. ” Kalbu ” dalam sistem masyarakat adat koto  baru  merupakan  kelompok  kekeluargaan  dalam  sebuah  tambo  atau  silsilah keluarga  (Darmawan,  2023),  garis  keturunan  diambil  dari  garis  Ibu  (matrilineal), sehingga  seorang  anak  laki-laki  maupun  Perempuan  tidak  termasuk  dalam kalbu ayahnya  melainkan  se kalbu dengan  ibunya.  Sistem  garis  keturunan  tersebut  juga
berdampak pada larangan menikah satu kalbu karena Saudara dari garis keturunan ibu (se kalbu ) adalah kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi.
Masyarakat koto baru menjunjung tinggi larangan tersebut, larangan ini masih bertahan dalam masyarakat koto baru pada saat ini, mereka percaya Pada zaman dahulu penghulu adat dan para pakar leluhur telah mengucapkan sumpah satiah, maka secara otomatis  seluruh  Masyarakat  Koto  Baru  tidak  ada  yang  berani  melanggar  atau melakukan  pernikahan  se kalbu karena  mereka  takut  melanggar  sumpah  leluhur maupun marabahaya yang akan datang di kemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan se kalbu anak cucu mereka nantinya.
Kaum adat percaya bahwa penyebab dilarangnya nikah sekalbu ialah rancunya hubungan/  silsilah  kekerabatan,  dikhawatirkan  merusak  hubungan  silaturahmi, dikhawatirkan  akan  terjadinya  pernikahan  antar  saudara  kandung  dan  akan  sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah satiah serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan.
Berkaitan dengan rancunya hubungan silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku  pernikahan  se kalbu ialah  sulitnya  menentukan  bako,  Sumando,  dan  Ninik Mamak, hal ini akan menjadi masalah jika kelak anak keturunannya akan menikah atau pada acara dat lainnya. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan, Ninik Mamak sangat berperan penting dalam pengurusan administrasi pernikahan, jika tidak tau siapa ninik mamaknya  maka  akan  sulit  untuk  mengurus  administrasi  pernikahan  tersebut, sementara dalam islam yang berperan penting dalam hal ini adalah bapak/wali (Nasrun Dt.Marajo Sungut, 2000).
Dari  beberapa  informan  yang  berhasil  diwawancarai,  ditemukan  data  bahwa larangan menikah satu kalbu sudah menjadi hukum adat dan norma sosial ditengah masyarakat, oleh karena itu yang melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi dan konsekuensi secara sosial, sanksi itu bisa berupa dikeluarkan dari adat, dikucilkan di tengah masyarakat. selain itu para informan mengungkapkan data bahwa kepercayaan di  tengah  masyarakat  masih  kuat  meyakini  akan  terjadi  malapetaka  di  tengah masyarakat yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.
Dapat disimpulkan bahwa larangan menikah se kalbu yang ada di Koto baru merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulunya yang dibuat oleh pemangku dan disepakati oleh niniak mamak berupa sumpah yang berbunyi “malepeah pagui nguhao petoa”. larangan nikah se kalbu yang berbeda di Desa Koto Baru memiliki beberapa konsekuensi bagi para pelanggar aturan adat tersebut. Adapun sanksi yang diterapkan
kepada masyarakat yang dilarang untuk menikah. Mereka gagal menikah karena baru tahu bahwa ternyata mereka se kalbu atau sama dengan artinya “pisoa satandaok idiak sasikoak”.
Dalam Hukum islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.
Kalau  dilihat  dari  sisi  hukum  islam,  ia  telah  memberikan  pedoman  mengenai larangan perkawinan  yang disebut “Mahram” berarti yang terlarang atau “sesuatu yang terlarang”  maksudnya  ialah  perempuan  yang  terlarang  untuk  dikawini.  Secara  garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan Muabbad dan Muwaqqat. (Hamdan, n.d.) Larangan Muabbad yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan mushaharah (perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam surah An-Nisa ayat  23  Berdasarkan  ketentuan  surat  al-Nisa,  23  maka  wanita  wanita  yang  haram dinikahi  untuk  selamanya  karena  pertalian  nasab  adalah  Ibu,  perempuan  yang  ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah  maupun  ibu  dan  seterusnya  ke atas).  Selain  itu,  anak  perempuan,  wanita  yang memiliki  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  kebawah,  yakni  anak  perempuan,  cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja dan bibi saudara  perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi kemenakan (keponakan) perempuan,  yaitu  anak  perempuan  saudara  laki-laki  atau  saudara  perempuan  dan seterusnya kebawah (Rohman, 2018).
Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah  hubungan  antara  si  laki-laki  dengan  kerabat  si  perempuan,  begitu  pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan Mushaharah. Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan perkawinan (Rohman, 2018)
Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larangan untuk menikah (dinikahi) oleh  seorang  laki-laki  untuk  selamanya  karena  hubungan  mushaharah  tersebut dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa, 22 dan 23. Golongan ini terdiri dari empat
golongan perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu), Ibu dari istri (mertua), anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli.
Keeratan  hubungan  garis  keturunan  dalam  satu kalbu dikhawatirkan  akan melanggar ketentuan mahram yang sudah digariskan oleh ketentuan agama, Larangan nikah  se kalbu dalam  masyarakat  Koto  Baru  sebenarnya  bertujuan  untuk  menjaga hubungan sistem adat atau kekeluargaan antara kalbu tersebut yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat.
Pertimbangan  pelarangan  menikah  sekalbu  sepertinya  juga  lahir  karena pertimbangan dampak secara adat dan sosial yang fenomena ini sudah menjadi penguat bahwa  hal  tersebut  di  tengah  masyarakat.  Seperti  hubungan  keluarga  yang  tidak harmonis  yang selama  pernikahan  sehingga sulit  tercapainya  tujuan  dari  pernikahan yaitu sakinah mawadah warahmah, para pemangku adat dan masyarakat juga percaya terjadinya permasalahan genetik dan gangguan perkembangan anak dari nikah sekalbu.
Hal ini bisa dijelaskan dengan mengaitkan dengan kaidah  fiqh :
لاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما أرد
”Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat .”
Menghindari  dampak  sosial  sebenarnya  bisa  menjadi  pertimbangan  yang  sah untuk menjadikan pertibangan dalam menyikapi permasalahan pernikahan sekalbu ini. Tetapi harus dipahami bahwa larangan nikah sekalbu ini tidak mutlak status hukum nya menjadi haram dan tidak sah apabila dilaksanakan. Ia hanya sebatas jalan yang bisa ditempuh  untuk  mendapatkan  kemaslahatan  dalam  sebuah  sosial  adat  masyarakat. Karena Syariat islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi pada  tercapainya  kebahagiaan  manusia  dengan  mengupayakan  kemashlahatan  dan menghindarkan  kemudharatan.  Namun  nash  syari’at  tidak  secara  rinci  memberikan solusi terhadap problematika umat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan  yang  dianggap  baik  untuk  kemaslahatannya.  Syariat  islam  melihat  bahwa beberapa  bentuk  tradisi  yang  tidak  melanggar  nash    perlu  dikukuhkan  dan  diakui keberadaanya, seperti bentuk transaksi salam dalam jual beli. diberlakukannya tentunya akan  berdampak  positif  kepada  masyarakat  Koto  Baru  itu  sendiri,  seperti  akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong di tengah  masyarakat  yang  sebelumnya  mereka  merasa  asing  karena  berlainan kalbu (Hakim, 2000).
B. Tradisi larangan pernikahan Se kalbu Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah
Tradisi Larangan nikah se kalbu merupakan kesepakatan adata Masyarakat Koto Baru. Di Dalam islam hal ini tidak kita jumpai dalam menangani pelarangan pernikahan sekalbu atau sesuku tersebut. Jika dilihat dalam islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam al- qur’an surat An- Nisa’ ayat 23 -24.
ِّتْخُْلْا ُتٰنَ بَو ِّخَْلْا ُتٰنَ بَو ْمُكُتٰلٰخَو ْمُكُتٰ مَعَو ْمُكُتٰوَخَاَو ْمُكُتٰ نَ بَو ْمُكُتٰهَّمُا ْمُكْيَلَع ْتَمِّ رُح ِّْْٓتٰ لا ُمُكُتٰهَّمُاَو ْنِّ م ْمُكِّرْوُجُح ِّْفِ ِّْتٰ لا ُمُكُبِٕى ۤ َبََرَو ْمُكِٕى ۤا َسِّن ُتٰهَّمُاَو ِّةَعاَضَّرلا َنِّ م ْمُكُتٰوَخَاَو ْمُكَنْعَضْرَا
َد ِّْتٰ لا ُمُكِٕى ۤا َس ِّن ََّّۖنِِّّبِ ْمُتْلَخ ِّب َلَْصَا ْنِّم َنْيِّذَّلا ُمُكِٕى ۤاَنْ بَا ُلِٕىَۤلََحَو َّۖ ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف َّنِِّّبِ ْمُتْلَخَد اْوُ نْوُكَت َّْلَّ ْنِّاَف َْيَْب اْوُعَمَْتَ ْنَاَو ْۙ ْمُك
َس ْدَق اَم  َّلِّْا ِّْيَْتْخُْلْا
اًمْيِّحَّر اًرْوُفَغ َناَك َٰ للّا َّنِّا ۗ َفَل
ۤاَرَو اَّم ْمُكَل َّلِّحُاَو ۚ ْمُكْيَلَع ِّٰ للّا َبٰتِّك ۚ ْمُكُناَْيَْا ْتَكَلَم اَم  َّلِّْا ِّء ۤا َسِّ نلا َنِّم ُتٰنَصْحُمْلاَو
ْنَا ْمُكِّلٰذ َء هِّب ْمُتْعَ تْمَتْسا اَمَف ۗ َْيِّْحِّفاَسُم َْيَْغ َْيِّْنِّصْحمُّ ْمُكِّلاَوْمَِّبَ اْوُغَ تْ بَ ت ٖ َحاَنُج  َلَْوۗ ًةَضْيِّرَف َّنُهَرْوُجُا َّنُهْوُ تٰاَف َّنُهْ نِّم هِّب ْمُتْ يَضاَرَ ت اَمْيِّف ْمُكْيَلَع ٖ اًمْيِّكَح اًمْيِّلَع َناَك َٰ للّا َّنِّا ِّۗةَضْيِّرَفْلا ِّدْعَ ب ْْۢنِّم
” Diharamkan  atas  kamu  (menikahi)  ibu-ibumu,  anak-anakmu  yang  perempuan,  saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara- saudara  perempuanmu  sesusuan,  ibu-ibu  istri  (mertua),  anak-anak  perempuan  dari  istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum  campur  dengan  istrimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu (menikahinya),  (dan  diharamkan  bagimu)  istri-istri  anak  kandungmu  (menantu),  dan (diharamkan)  mengumpulkan  (dalam  pernikahan)  dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali yan g telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.
”Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan  (tawanan  perang)  yang  kamu  miliki  sebagai  ketetapan  Allah  atas  kamu.  Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan  dari  mereka,  berikanlah  maskawinnya  kepada  mereka  sebagai  suatu  kewajiban. Tetapi  tidak  mengapa  jika  ternyata  di  antara  kamu  telah  saling  merelakannya,  setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.
Dari ayat ini Hal ini menggambarkan bahwa ada pertentangan antara adat dan agama dalam menyikapi masalah ini pernikahan satu kalbu. Maka perlu dilihat secara utuh  apakah  pelarangan  tersebut  punya konsekuensi  hukum  sehingga  membatalkan suatu pernikahan atau menjadikan suatu pernikahan tidak sah.
Dari  beberapa  informan  yang  berhasil  diwawancara,  mereka  mengungkapkan bahwa larang nikah se kalbu tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu kalbu. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan  se kalbu larangan  nya  bukan  berarti  haram.  Karena,  indikator  dari  kata haram  dalam  pernikahan  berarti  batal  atau  di  fasakhkan  mengartikan  dengan “pelakunya  dihukum  berdosa  dan  meninggalkannya  berpahala”  (Syarifuddin,  2011). Sanksi yang diberikan bukan berupa sah tidak sahnya suatu pernikahan, akan tetapi sanki berupa sanksi adat dan sosial yang merupakan kesepakatan adat masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan hal tersebut larangan pernikahan se kalbu di Masyarakat Koto Baru jika  dianalisa  dengan  metodologi  hukum  islam  (ushul  fiqih)  akan  terlihat  bahwa larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang mesti ditinggalkan karena hal itu dianggap tidak  baik  dalam  pandangan  Masyarakat.  Kaum  adat  dan  masyarakat  menganggap pernikahan sekalbu punya dampak buruk, analoginya seperti makan sesuatu yang halal tapi menjadi tidak baik apabila makanan tersebut berdampak buruk pada diri sendiri maka oleh sebab itu makan yang halal tadi harus dihindari.
Jika  mau  dipadankan  dengan  kategori  hukum  Islam,  larangan  nikah  se kalbu dalam  tinjauan  hukum  islam  terkategorikan  kepada  makruh.  Jika  diamati  secara Maqashid Syari’ah tuhan atau syari’at Ketika memakruhkan sesuatu tentu ada nilai -nilai atau pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada umat sebagaimana larangan memakan makanan yang merusak bau mulut dengan tujuan memperbaiki atau jangan sampai  merusak  komunikasi  dengan  manusia.  Dengan  kata  lain,  larangan  tersebut terkategori  Tahsiniyah  “hablum  minan  nas”  dalam  ranah  komunikasi  (Asy -Syatibi, 2000).
Karena di dalam hukum islam pelarangan pernikahan sekalbu ini sejatinya  tidak boleh  melakukan  pengharaman  sesuatu  yang  sudah  dihalalkan,  maka  perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 surat Al-Maidah :
َْٰٓي ح ي َها َّلا ِّ ذ ْي َن   ٰا َم ُ ن ْ وا َلْ َُت ِّ ر ُم ْوا َط ِّ ي ٰب ِّت َم ْٓا َا َح َّل ُٰ للّا َل ُك ْم  َ و َلْ َ ت ْع َت ُد ْواۗ  ِّا َّن َٰ للّا َلْ ُِّي حب ْلا ُم ْع َت ِّد ْين َ
”Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas”. (QS.3:87) Maka  makna  uraian  diatas  hanya  bersifat  irsyad  yaitu  sekedar  memberitahu bahwa perbuatan tersebut punya dampak negatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Pelarangan kaum adat dan karena mempertimbangkan ada kemudharatan secara sosial yang  mengganggu  tatanan  sosial  masyarakat,    menjelaskan  ada  bahaya-bahaya  atau
dampak negatif yang ditimbulkan jika terjadi nikah se kalbu diantaranya adalah merusak silsilah  kekerabatan,  apabila  terjadi  sengketa  dikhawatirkan  merusak  hubungan silaturrahim  pada  satu  kalbu  terakhir  Dikhawatirkan  akan  terjadi  perkawinan  antara mahram.
Di dalam kitab Hasyiatu AL-Baijuri, juz ke-11 halaman 91 menyatakan bahwa tidak menganjurkan menikahi saudara sepupu dikarenakan kelak anak yang dilahirkan akan  lemah.  Di  dalam  kitab  Hasyiatu  AL-Baijuri,  juz  ke-11  halaman  91  dikatakan : "Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah" (M. Syafi’I Hadzami, 2010).
Walaupun  anjuran  ini  masih  menjadi  perdebatan  dalam  kalangan  ulama  fiqh, karena didalam nash al- qur’an tidak menjadikan sepupu dalam kategori yang dilarang dinikahi. Pendapat Pertama : makruh , ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Hanabilah, landasan  argumen  mereka  adalah  hadits  dhaif  yang  berbunyi:  “Janganlah  kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan diciptakan dengan lemah”. Pendapat Kedua : Mubah, ini adalah pendapat madzhab Malikiyah, hujjah mereka antara lain:
ءۤاَسِّ نلا َنِّ م ْمُكَل َباَط اَم اْوُحِّكْناَفِّ
“Maka nikahilah wanita -wanita (lain) yang kamu senangi ” (Q.S. An -Nisa:3).
Pernikahan  Rasulullah  shallallahualaihi  wasallam  dengan  anak  perempuan bibinya Zainab, Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali RA dan Zainab dengan anak bibinya Rasulullah SAW.
Pendapat Ketiga: Sunah, dan ini adalah pendapat mazhab Az-Zhahiriyah, dalil mereka  sama  dengan  dalil  kelompok  kedua  namun  mereka  memaknai  perbuatan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang disunnahkan. Maka pendapat yang paling benar adalah  kelompok  kedua,  karena  kuatnya  hujjah  mereka  dan  lemahnya  hujjah  dua kelompok yang lain.
Jika  dipandang  secara  filosofis  maqashid  syari’ah  dalam  masalah  larangan perkawinan  se kalbu adalah  untuk  menjaga  eksistensi  kulliyah  al-khams,  Walaupun secara  formal  tidak  ada  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Alquran  dan  Sunnah,  tetapi kandungan  mashlahahnya  sejalan  dengan  Tindakan  syara’  yang  bertujuan  untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yaitu, melihat pada hikmah dan dampak yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan se kalbu .
Berdasarkan  Analisa  diatas  larangan  nikah  se kalbu yang  terjadi  di  Masyarakat Koto  Baru  cocok  atau  sesuai  dengan  maqashid  Syari’ah  dalam  ranah  memelihara keturunan  agar  jangan  sampai  menghasilkan  generasi-generasi  yang  lemah,  tidak berkualitas dan tidak berhasil mewujudkan cita- cita Syari’at  umat terbaik dipermukaan bumi.
Melihat  dampaknya  yang  begitu  besar  meskipun  ada  kebaikan  dalam  nikah sekalbu  namun  kemudharatan  tersebut  lebih  diutamakan  dari  mengambil  manfaat (Djazuli, 2011). Meskipun tidak persis sama nikah sekabu dengan menikahi saudara sepupu namun ada keterkaitannya antara keduanya yaitu dianggap bersaudara. Artinya menikah  saudara  sepupu  diartikan  menikah  saudara  begitupun  nikah  se kalbu dipandang sebagai menikahi saudara.
Walaupun Rasulullah SAW membolehkan dan menggap sah menikahi sepupu begitupun dengan adat Masyarakat Koto Baru dan tidak membatalkan nikah Se kalbu . Tetapi menganjurkan untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak biasa dan tidak lazim terjadi di Tengah Masyarakat. Menganggap sesuatu perbuatan yang tidak lazim terjadi itu jika dikerjakan dapat mendatangkan rasa malu bagi pelakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan Masyarakat Koto Baru.
Adat Koto Baru Menyamakan Masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun Perempuan. Tetapi, jika melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  biasa  dilakukan  oleh  orang  banyak  maka perbuatan  aneh  tersebut  berakibat  pada  pelakunya  dikucilkan  dari  pergaulan Masyarakat. Dikarenakan pernikahan se kalbu tidak lazim dilakukan oleh Masyarakat Koto  Baru,  maka  pelakunya  tentu  akan  dikucilkan  dari  pergaulan  kehidupan kesehariannya.
Hal  ini  tentu  sangat  merugikan,  karena  kehidupan  di  dunia  ini  saling membutuhkan satu sama lain. Jika sudah dikucilkan dalam pergaulan Masyarakat dunia akan terasa sempit. Menghindari hal mudharat tersebut maka sangat logis menjauhi perkawinan se kalbu .
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  pelarangan  nikah  se kalbu dalam  adat  Koto  Baru  sejalan  dengan  maqashid  syari’ah  pada  level  hajjiyah  yaitu menghindari keturunan yang lemah (tidak berkualitas) namun, jika ada yang bertanya bahwa  tidak ada  secara  tegas  larangan  tersebut  dalam  aturan  syari’at  sehingga  tidak mungkin dikatakan  sejalan  dengan  maqashid  syari’ah,  maka  hal  itu  dapat  dibantah bahwa  fungsi  maqashid  syari’ah  dalam  kasus  ini,  adalah  sebagai  sebuah  teori  yang berfungsi keluar dan ke dalam.
Setiap tindakan yang dilakukan setiap manusia yang berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan dalam istilah islam maksud dan tujuan itu disebut maqsad yang bentuk  jamaknya  adalah  maqasyid.  Maqasyid  digabung  dengan  kata  syariah  maka jadilah suatu istila h dalam ilmu ushul fiqih yaitu Maqashid Syari’ah. Maqashid syari’ah adalam  maksud  dan  tujuan  allah  dan  rasulnya  dalam  menetapkan  hukum  islam. Menurut imam al-syaitibi tujuan itu diketahui bukan dari satu dalil yang dihimpun tetapi dari sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif (Sosroatmodjo Arso dan A.Wasit Aulawi, 1975).
Didalam  tujuan  maqashid  as-syariah  terdapat  lima hal  yang  harus  dijaga  yaitu memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan, memelihara harta kemudian kelima hal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat dharuriyat,hajjiyat dan tahsiniyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum,  kelima  tujuan  pokok  tersebut  dikategorikan  menjadi  tiga  tingkatan yaitu:(Mardani, 2016) Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  yang  esensial  itu  adalah  memelihara agama,jiwa,akal,keturunan  dan  harta,  dengan  batas  jangan  sampai  terancam.  Jika kebutuhan ini terpenuhi, amak dapat mengancam eksistensi kelima tujuan pokok itu. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang  dapat  menghindarkan  manusia  dari  kesulitan  dalam  hidupnya.  Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukshah. Tahsiniyat, yaitu  kebutuhan  yang  menunjang  peningkatan  martabat seseorang dalam Masyarakat dan di hadapan tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.
Jika dihubungkan dengan larangan nikah beda kalbu dan dari hasil penelitian dengan alasan pertama bahwa larangan ini yang berawal dari kepercayaan masyarakat adat  tentang  ” sumpah  satiah  ninik  mamak” dahulu.  Salah  satu    tujuannya  untuk membentuk  ikatan  silaturrahim  antar  kerabat  semakin  dekat  dan  erat  bahwa  kita badunsanak. Kemudian alasan kedua bahwa orang yang melanggar sumpah ini akan mengalami kesenjangan dalam hidup baik itu dari segi fisik maupun dari segi ekonomi bahkan berefek kepada keturunan dan anak kemanakan.
Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari maqasyid syariah yang lima adalah larangan menikah  se kalbu di  Desa  Koto  Baru  secara  umumnya  adalah  menjaga  keturunan (hiffzun nasal) dan juga dalam rangka menjaga keutuhan silaturrahim dan saling tolong menolong antar kalbu (Hayatudin, 2019).
Larangan nikah se kalbu berdasarkan Maqashid al- syari’ah berda pada tingkatan hajjiyat  yaitu  bertujuan  untuk  memelihara  keturunan  agar  agar  jangan  sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, karena melanggar sumpah setiah. Melihat dampak  yang  terjadi  kepada  orang  yang  melanggar  maka  demi  menjaga  keturunan maka  menolak  kemudharatan  lebih  diutamakan  dari  mengambil  manfaat.  Larangan nikah  beda  suku  dapat  dikatakan  termasuk  kepada  maqashid  syari’ah  dalam  rangka menjaga keturunan (hifzh nasal) hal ini berdasarkan kepada akibat yang berdampak langsung  kepada  orang  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Larangan  nikah  se kalbu berdasarkan maqashid syari’ah berada pada tingkatan hajjiyat.

## Kesimpulan
Adat Koto Baru menganut sistem eksogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi Wanita  yang  semarga  atau  yang  se kalbu dengannya,  ia  harus  menikahi  Wanita  diluar marganya. Larangan tersebut tidak sampai membatalkan sah nya suatu pernikahan. karena konsekuensi  nya  tidak  berupa  konsekuensi  hukum  Islam  (sah/bathal,  haram)  tetapi, berupa sanksi sosial yaitu, diusir dari kelompok adat karena dianggap melanggar ketentuan adat  (dibuang sepanjang adat,  dikucilkan  dari  pergaulan  adat  dan  di  denda).  Meskipun demikian hukum adat Koto Baru tidak punya kewenangan langsung menceraikan bagi mereka  yang  melakukan  nikah  se kalbu, Karena  dalam  Islam  pernikahan  sekalbu  yang memenuhi ketentuan hukum Islam  agama maka dia tetap sah.

## Referensi
Adiansyah, R. (2017). Persimpangan Antara Agama dan Budaya. Intelektualita , 6 (2), 303.
Asy-Syatibi. (2000). al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah .
Darmawan, B. (2023). Perempuan dalam sistem pemberian gelar adat masyarakat kerinci di desa pendung talang genting . 6 (September), 256 – 267.
Djazuli, A. (2011). Kaidah-Kaidah Fiqih . Kencana.
Djun’astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara  Hukum  Adat,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam.
AL-MANHAJ:  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2), 119 – 128. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574
Hakim, R. (2000). Hukum Pernikahan Islam (p. 15). Pustaka Setia Bandung.
Hamdan,  A.  (n.d.).  Menelaah  Konsep  Radha  ’  ah  dalam  Penentuan  Mahram  dalam Perkawinan Islam. 2023 , 42 – 58.
Hayatudin, A. (2019). Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Cet 1 . cv hamzah.
Huda,  M.,  &  Dewi,  A.  (2022).  Larangan  Menikah  Pada  Tradisi  Kebo  Balik  Kandang
Menurut Ulama. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 7 (1), 17 – 32.
https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2996
Iryani, E. (2018). Akulturasi Agama terhadap Budaya Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 18 (2), 389. https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i2.483
Kartikasri, S. (2018). Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karangsari Kecamtan Pengasih Kabupaten Kulonprogo .
LESTARI, A. T. P. (2019). Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. In Duke Law Journal (Vol. 1, Issue 1).
M.  Syafi’I  Hadzami.  (2010). Taudhihul  Adillah  6:  Penjelasan  Tentang  Dalil-Dalil  Muamalah (Muamalah,  Nikah,  Jinayah,  Makanan/Minuman,  Dan  Lain-Lain) .  elex  Media Komputindo.
Mahfudin, A., & Firdaus, M. D. (2022). Analisis Teori Maslhah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. Jurnal Hukum Keluarga
Islam , 7 (April), 33 – 49.
https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998
Mardani. (2016). Ushul Fiqh (Vols. 1, Cet 2). Rajawali Press.
Marlina, D. (2017). Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari  Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Malin  Deman  Kabupaten
Mukomuko). Manthiq , 183 – 191. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/672
Menanti, I. S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat) . iii. http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28094
Nasrun  Dt.Marajo  Sungut,  E.  (2000). Tambo  Minangkabau:  Budaya  dan  Hukum  Adat  di Minangkabau . Kristal Multimedia.
Parkin,  R.  (2020).  the  Fragility  of  Marriage  in  Matrilineal  Societies. Journal  of  the Anthropological Society of Oxford Online , Volume XII (2), 224 – 237.
Rohman,  H.  (2018).  Reinterpretasi  Konsep  Mahram  Dalam  Perjalanan  Perempuan Pespektif  Hermeneutika  Fazlur  Rahman. Al- Hukama’ , 7 (2),  502 – 525. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525
Samad, D. (2003). Syekh Burhanuddin Ulakan dan Islamisasi di Minangkabau : syarak mendaki adat menurun .
Setiawan,  E.  (2022).  Larangan  Pernikahan  Weton Geyeng  Dalam  Adat  Jawa. Journal  of Urban Sociology , 5 (2), 81. https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431
Sosroatmodjo  Arso  dan  A.Wasit  Aulawi.  (1975). Hukum  Pernikahan  di  Indonesia . Jakarta:Bulan Bintang.
Syarifuddin, A. (2011). Ushul Fiqh, Jilid 2 (6th ed.). Kencana.
Taufiq, I. (2014). Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam  Tafsir  Al-Azhar. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 14 (2),  295. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.78
Thahar, H. E. (2016). Nilai-Nilai Abs-Sbk Dalam Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka. Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni , XVI (1), 29 – 36.