## Implementation of Regional Regulation No. 8/2017 on Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province
Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu
Ana Tasia Pase 1) ; Sandi Aprianto 2) ; M. Arafat Hermana 3) ; Venysia Adzaniati 4)
1) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) Anatasiapase@unived.ac.id ; 2) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  tesis  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  implementasi  PERDA  Nomor  8 Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Meningkatkan  Investasi  Daerah  Di  Provinsi Bengkulu  serta  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  Upaya-upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan dalam  mengoptimalkan  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam Meningkatkan  Investasi  Daerah  Di  Provinsi  Bengkulu.  Metode  yang  digunakan  adalah  empiris dan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: a. Masih belum jelasnya pengaturan  pada  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dan  masih  adanya beberapa  pasal  yang  tumpang  tindih;b.Belum  di  tunjangnya  pengaturan  yang  seharusnya dituangkan  dengan  Pergub  yang  berkaitan;c.Alur  yang  berbelit  dan  tidak  jelas  serta  perubahan aturan  yang  dapat  menghambat  pengurusan  dan  memperpanjang  waktu  perizinan  investasi;d. Belum  banyaknya  SDM  yang  belum  menguasai  tentang  evaluasi  dan  proses  pemberian  izin terutama  di  bidang  pertambangan  dan  pengangkutan  hasil  tambang.  upaya-upaya  yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi  Bengkulu belum berjalan maksimal dan optimal  hal  tersebut    disebabkan    dua  faktor  di  antaranya  adalah:faktor  internal  dan  faktor eksternal

## ABSTRACT
This  thesis  research  aims  to  examine  and  analyze  the  implementation  of  PERDA  Number  8  of 2017  concerning  Investment  in  Increasing  Regional  Investment  in  Bengkulu  Province  and  to examine  and  analyze  what  efforts  can  be  made  in  optimizing  PERDA  Number  8  of  2017 concerning  Investment  in  Increasing  Regional  Investment  in  Bengkulu  Province.  The  method used is empirical and the results of this study indicate that the implementation of PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in increasing regional investment in Bengkulu Province has not gone  well,  this  is  due  to  several  factors  including:  a.  There  are  still  unclear  arrangements  in PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment and there are still several articles that overlap; b.  Not  yet  supported  by  arrangements  that  should  be  outlined  by  the  relevant  Pergub;  c. Convoluted  and  unclear  flow  and  changes  in  rules  that  can  hinder  processing  and  extend investment licensing time; d. Not many human resources who have not  mastered the evaluation of  investment  licensing;  e.  There  is  a  lack  of  understanding  of  the  evaluation  of  investment licensing.  There  are  not  many  human  resources  who  have  not  mastered  the  evaluation  and licensing  process,  especially  in  the  field  of  mining  and  transportation  of  mining  products.  The efforts made by the government in optimizing PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in increasing regional investment in Bengkulu Province have not run optimally and optimally, this is due to two factors including: internal factors and external factors.
KEYWORDS
Implementation of PERDA No. 8/2017, Investment,
Investment
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  yang diamanatkan  UUD  1945  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia.  Pembangunan  daerah  merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Pembangunan nasional  dalam  bidang  ekonomi  melibatkan  peran  pemerintah  dalam  penguasaan  dan  pengelolaan sumber  daya  dan  aspek-aspek  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan  kemajuan  dalam pembangunan.Penguasaan  dan  peran  pemerintah  tertuang  jelas  dalam  Pasal    33    Undang-Undang Dasar    Tahun    1945    merupakan  fundamen  sistem  perekonomian  nasional.  Pasal    33    ayat    (1)  UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan atas  asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung pada ayat tersebut sangat  dalam yakni sistem  ekonomi yang dikembangkan  seharusnya  tidak    berbasis    persaingan    serta    atas    asas    yang  sangat  individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat  (2)  dan  ayat (3) UUD 1945 memberikan  maklumat  yang  sangat terang-benderang  bahwa pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  kegiatan  ekonomi. Ekonomi  bukan  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat,  swasta,  atau  individu      terutama  untuk    cabang- cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak,  kemudian  bumi,  air,  dan  kekayaan
alam  yang  terkandung  di dalamnya, itu  juga  harus  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  Penguasaan  oleh  negara  memberikan  pertangungjawaban  dan  hak  pada  negara untuk melakukan kegiatan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi baik pada  tingkat  nasional  atau  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana, dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam,  sumber  daya  manusia  (human  resources)  baik  jumlah  maupun  tingkat  kualitas  penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja.  Penguasaan oleh negara sebagaimana amanat UUD 1945 juga memiliki tujuan untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kepastian  hukum.Kesejahteraan  sosial  masyarakat  sangat dipengaruhi  oleh  kemampuan  ekonomi  untuk  meningkatkan  pendapatan  secara  adil  dan  merata. Meskipun  sampai  tahun  2004  stabilitas  ekonomi  makro  relatif  stabil,  namun  peningkatan  stabilitas  dan pertumbuhan  ekonomi  belum  memadai  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.    Guna mempercepat  pembangunan  ekonomi  ke  arah  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi,  diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek-proyek produktif.
Investasi  atau  penanaman  modal  diperlukan  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi,  melalui Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  Sebagai  payung  hukum  dalam pelaksanaan  investasi  dan  penanaman  modal  dimana  berdasarkan  konsideran  huruf  c  menjelaskan bahwa  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan  kedaulatan  politik  dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari luar  negeri.  Selain  itu  pada  konsideran  huruf  d  menjelaskan  bahwa  dalam  menghadapi  perubahan perekonomian  global  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  kerja  sama  internasional  perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  ekonomi  nasional.jumlah  investasi  yang  masuk  ke Indonesia,  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Investasi  asing  yang  masuk  ke Indonesia  pada  masa  Orde  Baru,  yang  paling  banyak,  yaitu  yang  masuk  pada  tahun  1995,  sebanyak 39,891.6 miliar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 782 proyek. Kemudian, pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 6,102.8 miliar dolar AS. Pada tahun 1997 ini, jumlah investasi yang masuk sebanyak 33,788.8 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 781 proyek.
Berdasarkan  penjelasan dalam  konsideran huruf  c  dan  d  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal  tujuan  dari  penanaman  modal  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari pembangunan ekonomi nasional, dimana hal ini juga harus berkesinambungan dan merata dilakukan di berbagai  wilayah  Indonesia  demi  mencapai  pembangunan  nasional.  Berdasarkan  hal  tersebut,  demi mendukung aturan yang ada, pemerintah daerah membuat aturan turunannya berupa peraturan daerah, Peraturan daerah ini juga di buat di provinsi Bengkulu dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal.PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal merupakan suatu produk hukum yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam hal investasi dan penanaman modal di provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari hasil pra penelitian dan data dilapangan bahwa  setelah  adanya  PERDA  pada  rentan  tahun  2018  terjadinya  kenaikan  investasi  dan  penanaman modal, dimana untuk jumlah investornya, saat ini yang menanamkan investasi dari investor dalam negari sampai  176  perusahaan.  Kemudian  dari  investor  luar  negeri,  sampai  26  investor.  Berbagai  bidang kegiatan  investasi  dilakukan.  Mulai  dari  perkebunan,  peternakan,  kuliner,  pertambangan, perikanan  dan investor lainnya.
Kenaikan  investasi  dan  tingkat  penanaman  modal  setelah  adanya  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017 Tentang  Penanaman  dimana  jauh  lebih  meningkat  dibanding  rentang  waktu  1968-2013.  Hal  itu dikarenakan  saat  rentan  waktu  tersebut,  Provinsi  Bengkulu  memiliki  kemampuan  yang  rendah  untuk menarik  investor.  Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  minat  investor  dari  rentang  waktu untuk  menanamkan  modalnya  dan  masuk  ke  Provinsi  Bengkulu  diantaranya  adalah  berkaitan  dengan perizinan  yang  relatif  sulit,  infrastruktur  yang  kurang  memadai,  jalur  transportasi  yang  terbatas, rendahnya fasilitas di bandara maupun pelabuhan. Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 9 September 2022 maka jika dilihat dari pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Master Plan percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memperlihatkan bahwa Provinsi Bengkulu relatif terisolasi dibandingkan Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan Provinsi Bengkulu tidak berada di jalur lintasan utama, sehingga relatif sulit menarik investor untuk masuk.  Hal ini terlihat dari  rendahnya  jumlah  investor  yang  masuk  ke  Provinsi  Bengkulu  dalam  rentang  waktu  1968-2013. Peningkatan  investasi  dan  penanaman  modal  saat  ini  di  Provinsi  Bengkulu  tidak  terlepas  dari  adanya kebijakan  dan  produk  hukum  berupa  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  yang menjadi  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan penanaman modal dan investasi di Bengkulu.
PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  yang  ada  saat  ini,  secara  tertulis menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  dalam  peningkatan  penanaman  modal  di  provinsi  Bengkulu.  Akan tetapi  berdasarkan  penelusuran  penelitian  yang  penulis  lakukan  ada  beberapa  kendala  yang  di  hadapi para  penanam  modal  atau  investor  dalam  pengurusan  izin  dan  menghambat  investasinya  di  Provinsi Bengkulu.  Adapun  faktor-faktor  penghambat  yang  dialami  para  investor  di  provinsi  Bengkulu  menurut Daud  selaku  staf  bagian  Humas  PT  Bengkulu  Sarana  Tehnik  yang  merupakan  salah  satu  perusahaan galangan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
1.  Alur  yang  panjang,  dimana  dalam  pengurusan  izin  harus  melalui  pemerintahan  kota,  provinsi  dan pusat;
2.  Pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat;
3.  Konflik dengan masyarakat atas lahan yang dikuasai masyarakat tapi milik pemerintah dan belum ada aturan yang jelas mekanisme penyelesaiannya;
4.  Waktu  yang  cukup  lama  dalam  mendapatkan  izin,  PT  BST  mendapatkan  izin  kurang  lebih  1  (satu) tahun dan harus mengurus izin ke pusat.
Selain  masalah  di  atas,  kegiatan  penanaman  modal  dalam  meningkatkan  investasi  di  Provinsi Bengkulu,  dirasa  belum  memberikan  dampak  kesejahteraan  dan  peningkatan  ekonomi  di  Provinsi Bengkulu,  dimana  berdasarkan  data  yang  ada,  kemiskinan  di  Provinsi  Bengkulu  masih  tinggi  yakni berjumlah 291.790 orang atau 14,43 persen dari total masyarakat di Provinsi Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

## Peraturan Daerah
Menurut    Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Peraturan  Daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  persetujuan  Kepala  Daerah.  Secara  khusus  pengertian  Pemerintah Daerah  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  adalah  Kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan  daerah  telah  dikenal  sejak  masa  pemerintahan  kerajaan-kerajaan  nenek  moyang  dahulu sampai  pada  sistem  pemerintahan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  jajahan.  Peraturan  perundang- undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara  nasional.  Karena  itu  tidak  boleh  ada  peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatnya  atau  kepentingan umum.  Tujuan  utama  dari  peraturan  daerah  adalah  memberdayakan  masyarakat  dan  mewujudkan kemandirian  daerah,  dan  pembentukan  peraturan  daerah  harus  didasari  oleh  asas  pembentukan perundang-undangan  pada  umumnya  antara  lain;  Memihak  kepada  kepentingan  rakyat,  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  berwawasan  lingkungan  dan  budaya.    Tujuan  peraturan  daerah  adalah tercapainya  suasana  daerah  yang  kondusif  bagi  terlaksananya  peraturan  perundang-  undangan  yang ada.  Sedangkan  peraturan  daerah  bertujuan  untuk  menciptakan  situasi  daerah  yang  kondusif  bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Menurut  Jimmly  Ashidiqien  undang-undang  peraturan  daerah  juga  merupakan  produk  legislatif  yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  jo.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:
1.  Sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2.  Merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam fungsi  ini  peraturan  daerah  tunduk  kepada  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3.  Sebagai  penampung  kekhususan  dan  keragaman  daerah  serta  penyalur  aspirasi  masyarakat  di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.  Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

## Penanaman Modal
Penanaman  Modal  dibagi  menjadi  dua,  penanaman  modal  asing  dan  penanam  modal  dalam negeri.  Penanaman Modal  Dalam  Negeri  adalah  bagian  dari  kekayaan  masyarakat  Indonesia  termasuk
hak-hak  dan  benda-benda,  baik  yang  dimiliki  oleh  negara  maupun  swasta  nasional  atau  swasta  asing yang  berdomisili  di  Indonesia.    Penanaman  Modal  diatur  didalam  Undang-undang  No.  25  Tahun  2005 tentang  Penanaman Modal.  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dapat  dilakukan oleh  perseorangan  WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Penanaman  Modal  di  Indonesia  diatur  dengan  Undang-  Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang  dimaksud  dengan  Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan usaha  di  wilayah  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  baik  menggunakan modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam  negeri. Pelaksanaan  penanaman  modal  itu  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku. Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  adalah  kegiatan  menanamkan  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanaman  modal  dalam  negeri  dengan  menggunakan  modal  Dalam Negeri.
Pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  penanaman  modal  baru  dalam  rangka  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah: a.  Perseroan Terbatas (PT) b.  Commanditaire Vennootschap (CV). c.  Firma (Fa). d.  Badan Usaha Koperasi e.  BUMN. f.  BUMD. g.  Perorangan.

## Investasi
Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak  digunakan  dalam  bahasa  perundang-  undangan.  Pada  dasarnya  kedua  istilah  tersebut mempunyai  pengertian  yang  sama  sehingga  digunakan  secara  interchangeable.  Kedua  istilah  tersebut terjemahan  bahasa  Inggris  dari  kata  Invest  yang  berarti  menanam  atau  menginvestasikan  uang  atau modal.  Menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.  Investasi dilakukan untuk memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  baik  secara  individu,  kelompok  maupun  negara diperlukan adanya investasi.
Untuk mengetahui perbedaan makna antara penanaman modal dan investasi, berbagai pengertian investasi dapat dilihat diantaranya:
a)  Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah investment (investasi) mempunyai arti: penggunaan  modal  untuk  menciptakan  uang,  baik  melalui  sarana  yang  menghasilkan  pendapatan maupun  melalui  ventura  yang  lebih  berorientasi  ke  risiko  yang  dirancang  untuk  mendapatkan perolehan  modal.  Investasi  dapat  menunjuk  ke  suatu  investasi  keuangan  (di  mana  investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan keberhasilan pekerjaannya.
b)  Dalam  ensiklopedia  ekonomi  perdagangan,  istilah  investment  atau  investasi  adalah  penanaman modal;  digunakan  untuk:  penggunaan  atau  pemakaian  sumber-sumber  ekonomi  untuk  produksi barang-barang  produsen  atau  barang-barang  konsumen.  Semata-mata  bercorak  keuangan, investment  mungkin  berarti  penempatan  dana-dana  kapital  dalam  suatu  perusahaan  selama  jangka waktu relatif panjang supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan.
c)  Dalam  kamus  ekonomi,  investasi  (investment)  mempunyai  dua  makna;  pertama,  investasi  berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan; kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian  alat  produksi  (termasuk  di  dalamnya  benda-benda  untuk  dijual)  dengan  modal  berupa uang.
d)  Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi investment, penanaman modal; investasi berarti penanaman  modal  yang  biasanya  dilakukan  untuk  jangka  panjang  misal  berupa  pengadaan  aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
e)  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  arti  investasi;  pertama,  penanaman  uang  atau  modal  dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.
f)  Di  dalam  undang-undang,  penanaman  modal  adalah  segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha  di wilayah negara Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.   Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Perda  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu
Wilayah  Provinsi  Bengkulu  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  9  tahun  1967  tersebut  meliputi wilayah  bekas  Keresidenan  Bengkulu  dengan  luas  wilayahnya  19.813  km2,  terdiri  dari  empat  Daerah Tingkat  II,  yaitu  Kotamadya  Bengkulu  yang  terdiri  dari  dua  kecamatan,  Kabupaten  Bengkulu  Utara (ibukota  Argamakmur)  yang  terdiri  dari  13  kecamatan,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  (ibukota  Manna) yang  terdiri  dari  11  kecamatan,  dan  Kabupaten  Rejang  Lebong  (ibukota  Curup)  yang  terdiri  dari  10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :
1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko-Muko
10.  1Kabupaten Seluma
Provinsi  Bengkulu  pertama  kali  dipimpin  oleh  seorang  gubernur  pada  tahun  1968.  Berikut  daftar Gubernur di Provinsi Bengkulu DIANTARANYA:
1.  Ali Amin 1968 - 1974 2.  Abdul Chalik  1974 – 1979
3.  Suprapto  1979 – 1989 4.  HA Razie Yahya  1989 - 1994
5.  Adjis Achmad  1994 - 1999
6.  A Djalal Bachtiar 1999
7.  Hasan Zen  1999 – 2004
8.  Seman Widjojo 2004 - 2005
9.  Agusrin M Najamuddin 29 November 2005 - 2011
10.  Junaidi Hamsyah  2012 – 2015 11.  Suhajar Diantoro 2015 Pejabat Gubernur
12.  Ridwan Mukti  2016 – 2018
13.  Rohidin Mersyah  2018 - 2021 dan 2021 – 2024
Gubernur  terbaik  yang  mengangkat  Provinsi  Bengkulu  dari  ke-terisolasian  pada  masa kepemimpinannya  (1979 – 1989). Soeprapto,  BA adalah Gubernur Bengkulu yang ketiga setelah M. Ali Amin, SH dan Drs. Chalik. Tanpa mengurangi nilai darma bakti dan rasa hormat kepada para gubernur sebelum  dan  sesudah  beliau,  masyarakat  Bengkulu  merasakan  dan  mengakui  bahwa  pada  masa  Pak Prapto  Provinsi  Bengkulu  mengalami  kemajuan  yang  cepat  (mungkin  salah  satu  yang  tercepat  di Indonesia).  Beberapa  hasil  karya  beliau  yang  monumental  antara  lain  :  membuka  isolasi  Bengkulu dengan  membangun  berbagai  infrastruktur  perhubungan  darat  di  dalam  dan  ke  luar  provinsi  Bengkulu; pendirian  Universitas  Bengkulu;  pembangunan  pelabuhan  Samudera  Pulau  Baai,  dan  pembangunan berbagai  infrastruktur  untuk  meningkatkan  swasembada  pangan.  Selama  menjadi  Gubernur  Bengkulu, banyak  kenangan  yang  masih  segar  dalam  ingatan  orang  Bengkulu,  khususnya  di  kalangan  pegawai pemerintah.  Selain  kenangan  mengenai  kepemimpinan  beliau,  banyak  juga  kenangan  yang  lucu  dan
terasa  rugi  untuk  dilupakan.  Pak  Prapto  dikenal  sebagai  gubernur  yang  suka  melakukan  kunjungan  ke daerah-daerah secara diam-diam.  Soeprapto, BA adalah Gubernur Bengkulu yang ketiga yang memiliki jasa dalam perkembangan investasi di Provinsi Bengkulu.Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah  dari  turunan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada.  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017 tentang Penanaman Modal adalah perda yang dibuat sebagai bentuk pengaturan dalam hal penanaman modal.  Menurut    PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  merupakan  suatu  produk hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  investasi  di  Provinsi  Bengkulu,  mempercepat pembangunan  perekonomian,  pembiayaan  pembangunan  daerah,  penyediaan  lapangan  kerja  dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penanaman modal.  Untuk melihat  penerapan  Perda  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dapat  dilihat  pada  tebal  di bawah ini:
Tabel  1Rekapitulasi  Perizinan  Berdasar  Tanggal  Permohonan,  Periode  01  Januari  2017  -30 September 2022
No.  Sektor perizinan Jumlah permoh onan Izin ditolak fo Jumlah izin terbit Izin terbit diambil Izin proses penerbi Tan Jumla h izin ditolak Izin ditolak diambil Izin ditolak belum Diambil Dalam proses 1. Perhubungan 17 0 15 15 0 2 0 2 0 2. Kelautan dan perikanan 478 1 477 473 4 0 0 0 0 3. Industri 3 0 3 3 0 0 0 0 0 4. Koperasi dan ukm 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5. Sosial 157 0 157 156 1 0 0 0 0 6. Kesatuan  bangsa  dan politik 9.310 2 9.305 9.253 52 2 0 2 1 7. Ketenagakerjaan 448 4 443 434 9 0 0 0 1 8. Kesehatan 67 0 67 64 3 0 0 0 0 9. Penanaman  modal  dan ptsp 5 0 5 5 0 0 0 0 0 10.  Energi dan sumber daya Mineral 1.010 2 988 974 14 5 0 5 15 11.  Pekerjaan  umum  dan penataan Ruang 71 0 71 71 0 0 0 0 0 12.  Pertanian 65 0 64 63 1 0 0 0 1 13.  Pemuda dan olah raga 336 0 336 335 1 0 0 0 0 14.  Pendidikan 25 0 24 24 0 0 0 0 1 15.  Pertanahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.  Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.  Kehutanan 168 2 161 158 3 2 0 2 3 18.  Lingkungan hidup 1 0 1 1 0 0 0 0 0 19.  Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.  Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 12.162 11 12.118 12.030 88 11 0 11 22
sumber: Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  jumlah  izin  yang  diterbitkan  lebih  banyak daripada  izin  yang  ditolak.  Selain  itu  izin  di  bidang  energi  dan  pertambangan  lebih  banyak  diajukan,  di proses  dan  diterbitkan  oleh  Dinas  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  iklim investasi  di  bidang  energi  dan  pertambangan  di  Bengkulu  diminati  para  pelaku  usaha  di  bidang  energi dan pertambangan, dimana hal ini dapat meningkatkan pemasukan daerah dan memberikan sumbangsih pada  kegiatan  ketenagakerjaan  dan  menyerap  tenaga  kerja  lokal  dan  dapat  mempengaruhi  roda perekonomian  daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut  terlihat  bahwa  pemerintah  sungguh-sungguh  ingin mewujudkan  perekonomian  yang  baik  melalui  alur  perizinan  di  pemerintahan  Bengkulu  dan    suatu cerminan bahwa asas dan tujuan adanya PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal telah diterapkan dan bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dan meningkatkan geliat ekonomi. Menurut Harlin Natawan selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu
implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu mengalami beberapa Hambatan yaitu:
1.  Hambatan  yuridis  berupa  hambatan  yang  berasal  dari  peraturan  pusat  maupun  daerah  itu  sendiri. diantaranya:
1)  Peraturan daerah dan pusat yang saling tumpang tindih;
2)  Hambatan yuridis yang di alami adalah dalam pengaturan perda tersebut ada beberapa hal yang tidak diatur secara jelas, terutama dalam hal evaluasi penyelenggaran. Pasal 38 PERDA Nomor 8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  hanya  menjelaskan  bahwa  evaluasi  hanya menentukan  waktu  selama  3  (tiga)  bulan  tanpa  menyebutkan  bagian-bagian  mana  saja  yang dievaluasi,  sehingga proses  evaluasi  yang dilakukan  tidak  tertata  dan  terukur  dengan  jelas.  Hal inilah  yang  membuat  dikemudian  hari,  perusahaan-perusahaan  mengalami  kendala  dan berimbas pada pelaksanaan operasional perusahaan.
2.  Hambatan Teknis yang di hadapi berupa:
1)  Kurangnya tenaga dalam menjalankan peraturan secara tekhnis;dan
2)  Kurangnya anggaran dalam penyuluhan dan pembinaan;
Berdasarkan hasil penelitian di atas, hambatan yuridis  Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang  Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu    belum  dapat berjalan dengan baik, dikarenakan ada beberapa isi dalam peraturan saling bertentangan di level pusat, baik  antara  Undang-undang  dan  regulasi  turunan  maupun  antar  regulasi  dengan    Undang-undang  No mor25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan undang-undang Cipta Kerja tidaklah saling bersinergi.
Peraturan yang timpang tindih antara peraturan pusat dan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal terdapat dalam pasal:
1.  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a    tentang  kewenangan  daerah  dalam  kebijakan  Penanaman  Modal  yang menyebutkan  bahwa  Menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  pengembangan  penanaman  Modal daerah  sesuai  dengan  program  pembangunan  daerah  dalam  bentuk  Rencana  Umum  Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. Hal  ini bertentangan  dengan  Undang-undang  cipta  kerja  yang    meminta  percepatan  dalam  investasi sedangkan  pada  tataran  di  daerah  banyak  aturan  yang membuat  izin  investasi  menjadi  lamban  dan terhambat,  sedangkan  di  level  daerah  sendiri,  Perda  sering  kontradiktif  dengan  regulasi  pemerintah pusat.  Kondisi  ini  berdampak  negatif  bagi  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Salah  satu contoh  adalah  dalam  PERDA  Investasi  ini  sendiri,  pengaturan  tentang  investasi  yang  masuk seharusnya  menjadi  kewenangan  Daerah,  akan  tetapi  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun 2022  Tentang  Pendelegasian  Pemberian  Perizinan  di  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  BatuBara hanya  beberapa  saja  yang  dapat  didelegasikan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4. Pendelegasian  yang  dimaksud  pun  tidak  serta  merta  membuat  alur  perizinan  semakin  mudah  bagi para pelaku usaha, karena ada beberapa hal yang tetap harus diurus ke pusat
2.  Pasal  20  ayat  (3)  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  menyatakan  ada beberapa  alur  yang  harus  dilalui  dalam  pemantauan  yaitu  pendataan,  kompilasi  dan  klasifikasi, verifikasi,  evaluasi  laporan  kegiatan  penanaman  Modal  dan  dari  sumber  informasi  lainnya.  Hal  ini bertentangan  dengan  Undang-undang  cipta  kerja  yang    meminta  percepatan  dalam  investasi    agar investor  tertarik  untuk  melakukan  investasi  dan  menambah  pemasukan  daerah  serta  negara  dan membantu kemajuan daerah.
Berdasarkan hal tersebut juga diakui oleh Putu Yudha selaku pengusaha dibidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang (PT Bara Utama Bengkulu), yang menyatakan bahwa:
Pengurusan izin pertambangan seyogyanya tidak memakan waktu yang lama, akan tetapi adanya beberapa kebijakan membuat kami harus mengurus perizinan begitu sulit dan lama. pengalaman ini kami alami  pada  saat  tahun  2019  saat  ingin  mengurus  izin  pertambangan,  dimana  kami  harus  bolak  balik pusat dan daerah dan pengurusan izin pertambangan kami, semakin lama pengurusan dan waktu yang kami keluarkan, maka semakin lama pula tambang kami beroperasi dan tidak dapat menghasilkan uang dan  kegiatan  pertambangan  belum  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  hal  ini  merupakan  suatu hambatan  investasi  yang  membuat  kami  selaku  pelaku  usaha  merasa  tidak  nyaman  dan  dapat menghambat  roda  perekonomian.  Seharusnya  semakin  cepat  izin  kami  dikeluarkan  maka  pemasukan daerahpun akan semakin bertambah dan seharusnya ini menjadi prioritas daerah.
Menurut  Junaidi  selaku  Humas  PT  Bimas  yang  bergerak  pada  perkebunan  mengungkapkan, investasi  di  Bengkulu  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  beberapa  kendala  yang  dihadapi, padahal  potensi  di  Bengkulu  sangat  banyak  dan  ideal.  Adapun  hambatan  yang  sering  terjadi  adalah pengurusan izin yang lama dan masyarakat sekitar yang tidak kooperatif.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2019 proses pengurusan  izin  tidaklah  semudah  yang  disebutkan  dalam  perda,  sekalipun  proses  perizinan  melalui elektronik  akan  tetapi  pengaturan  ke  pusat  tetap  dilakukan  dimana  kepengurusan  masih  berkaitan dengan pusat dan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan asas dalam PERDA yang termuat dalam Pasal 2 huruf  a    yang  menyatakan  kepastian  hukum  dan  f  yaitu  efisiensi  hukum.  Menurut  analisa  penulis, kepastian  hukum  belumlah  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  dikarenakan  aturan  antara  Undang- undang cipta Kerja dan daerah yang masih berbenturan dan hal tersebut membuat efisiensi hukum juga belum  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  ini  berimbas  kepada  tidak  terlaksananya  tujuan  dalam  perda Pasal 3 huruf a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  tidaklah  dapat  meningkat  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  targetnya, dikarenakan dalam alur kepastian hukum dan alur memperoleh izin dalam berinvestasi masih belum jelas dan  adanya  tumpang  tindih.  Implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal dalam  meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  juga diakui oleh Eka Darwin sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu  yang  mengatakan  bahwa  sampai  saat  ini  masih  banyaknya  aturan  yang  seharusnya  diatur dalam  Peraturan  Gubernur    (selanjutnya  disebut  PERGUB)  sebagaimana  yang  termuat  dalam  PERDA Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal  belum  di  atur  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam PERGUB.  Hal  ini  membuat  beberapa  kebijakan  menjadi  rancu  dan  mempengaruhi  proses  perizinan. Proses  perizinan  yang  lama  akan  membuat  para  investor  berfikir  ulang  untuk  melakukan  investasi  di daerah Bengkulu.
Selain  itu  menurut  Karmawanto,  M.PD  selaku  Kepala  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  mengatakan bahwa dari beberapa amanat di dalam perda yang seharusnya dibuatkan pergubnya hanya satu pergub yang berkaitan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yaitu tentang insentif pelaku  usaha.  Pergub  ini  sebagai  bentuk  implementasi  dari  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang Penanaman  Modal,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  PERGUB  Insentif  ini  belum  dapat diimplementasikan dengan baik dikarenakan beberapa kendala:
1.  Perencanaan yang belum jelas;
2.  Belum tertatanya mekanisme pemberian insentif kepada pelaku usaha;
3.  Anggaran yang sering tidak tersedia;
4.  kendala  pelaku  usaha  yang  masih  banyak  belum  memberi  laporan  (Laporan  Kegiatan  Penanaman Modal/LKPM) sebagaimana kewajiban yang di amanatkan di dalam PERDA.
Berdasarkan beberapa kendala tersebutlah yang membuat implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum dapat berjalan  baik.  Selain  itu  menurut  Karmawanto,  M.PD  selaku  Kepala  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu mengatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  membuat  implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang Penanaman Modal belum berjalan maksimal adalah sebagai berikut:
1.  Masih belum jelasnya pengaturan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
2.  Pelaku usaha yang diberikan insentif pun tidak di jelaskan secara jelas;
3.  Adanya  beberapa  pengaturan  di  dalam  pasal  yang  tumpang  tindih  dengan  Pengaturan  yang  ada  di pusat,  sehingga  membuat  alur  perizinan  menjadi  lama  dan  berbelit,  sehingga  investor  menjadi terhambat;
4.  Belum ditunjangnya dengan Pergub yang berkaitan;
5.  Belum ada Pergub yang mengatur Mekanisme di lapangannya dalam penerapannya seperti PERGUB tentang Evaluasi di lapangan.
6.  Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.
Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat dilihat bahwa implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang  Penanaman  Modal  belum  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  visi  dan  misi serta  NAWACITA  Presiden  Joko  Widodo  dalam  meningkatkan  iklim  investasi  dan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Hal ini disebabkan dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang  dihadapi  Dinas  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu.  Beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  di  atas terutama pada hal belum adanya PERGUB yang menunjang secara tehnis dalam implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal jika ditinjau dari teori perlindungan hukum secara garis besar memiliki  arti  adanya perlindungan  yang  diberikan  melalui  aturan-aturan  dan  regulasi  hukum  yang ada.  Perlindungan  hukum  terdiri  dari  represif  dan  preventif.  Menurut  Maria  Alfons  perlindungan  hukum yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk  penangananya  di  lembaga  peradilan.
Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan maka teori perlindungan hukum ini belum tergambar dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih adanya aturan yang  tumpang  tindih  antara  pusat  dan  daerah,  pengaturan  di  dalam  PERDA  yang  belum  lengkap  dan jelas,  belum  didukungnya  dengan  PERGUB  sebagai  aturan  pelaksana  di  lapangan  dan  acuan  dalam melakukan tindakan.
Menurut  analisa  penulis,  beberapa  kendala  di  atas  yang  tidak  menggambarkan  adanya perlindungan terhadap pelaku usaha baik lokal maupun asing para investor yang ingin menginvestasikan dananya  di  Provinsi  Bengkulu   membuat  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  dapat  meningkat secara  pesat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  investor,  dimana  para  pelaku usaha  atau  investor  beranggapan  bahwa  investasi  yang  dilakukan  di  Bengkulu  belum  mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif. Menurut Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal  yang  melindungi  subyek-subyek  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  Perlindungan  Preventif  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  iniHterdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikanNrambu- rambuNatauNbatasan-batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban.  Fakta  di  lapangan  yang  didapatkan, perlindungan Preventif ini belum terlihat, dimana di dalam PERDA pengaturan tentang pengawasan dan pelaporan  di  atur  tidak  tegas,  selain  itu  sebagai  pengaturan  pelaksanaannya  yaitu  PERGUB  sebagai turunannya  juga  tidak  dibuat.    Selain  itu  untuk  PerlindunganNHukumNRepresif,  merupakan  suatu perlindungan hukum  represif  merupakanNperlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu  pelanggaran.Implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  dapat  berjalan  baik  ditinjau  dari  teori perlindungan  hukum,  jika  ditinjau  menggunakan  teori  efektivitas  hukum  juga  belum  dapat  berjalan dengan  baik.  Efektifitas  dijabarkan  berdasarkan  kapasitas  suatu  organisasi  untuk  memperoleh  dan memanfaatkan  sumber  dayanya  yang  langka  dan  berharga  secara  sepandai  mungkin  dalam  usahanya mengejar  tujuan  operasi  dan  operasionalnya.  ditinjau  menurut  teori  efektifitas  Agung  Kurniawan  dalam bukunya  Transf ormasi  Pelayanan  Publik  mendefinisikan  efektivitas  menyatakan  “Efektivitas  adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.
Berdasarkan hal tersebut PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal belum berjalan efektif  dimana  masih  adanya  bentrokan  antara  program  dan  visi  misi  pemerintah  pusat  dan  daerah, kemudian  Peraturan  yang  masih  tumpang  tindih  membuat  investasi  di  Provinsi  Bengkulu  tidak  dapat berjalan  dengan  lancar.  Investasi  yang  tidak  lancar  dan  baik  akan  mempengaruhi  iklim  ekonomi  di Provinsi Bengkulu.Hambatan atau faktor penyebab tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,  dari lima faktor terebut, menurut analisa penulis, faktor-faktor yang paling mempengaruhi tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu yaitu :
1.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Menurut analisa penulis undang-undang dan perda telah dibentuk untuk mempermudah alur investasi dan sebagai payung hukum, akan tetapi Undang-undang dan  peraturan  turunan  di  bawahnya  termasuk  PERDA  masih  tidak  sejalan  terutama  terkait  dengan penanaman  modal  atau  investasi,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  uraian  di  atas,  dimana  antara  regulasi percepatan  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja  mampu  menuntaskan  tiga permasalahan  yang  sangat  krusial  dan  terus  mengakar  saat  ini  yaitu    berkaitan  dengan ketenagakerjaan,  perizinan  dan  perpajakan  yang  kerap  menjadi  kendala  dalam  mengelorakan investasi di dalam negeri.
2.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum  itu  sendiri yaitu pemerintah dan instansi-instansi yang bertugas dalam menjalankan amanat undnag-undang dan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  mestinya  namun  belum  dapat  menjalankan sebagaimana  mestinya.    Menurut  analisa  penulis,  faktor  ini  belum  berjalan  dengan  baik  sehingga mempengaruhi  laju  implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  Menurut analisa penulis, faktor  ini menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  berjalannya  dengan  baik  implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu jika ditinjau dari teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto,  dimana  berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan  langsung  sarana  dan  fasilitas  dalam  melakukan  pengecekan  kelapangan  berupa
evaluasi dan penilaian sebagaimana yang diamanatkan dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal masih minim sehingga pelaksanaannya pun masih terhambat;
4.  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.    Menurut analisa  penulis,  sebagaimana  wawancara  dengan  pihak  perusahaan  dan  pelaku  usaha  di  bidang pertambangan,  perkebunan  dan  pelaku  investasi  lainnya,  faktor  masyarakat  menjadi  faktor  dominan yang membuat investasi tidak dapat berjalan dengan baik, dimana adanya penolakan dari masyarakat membuat proses perizinan menjadi terhambat, sedangkan salah satu prasarat dalam PERDA Nomor 8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  untuk  mendapatkan  izin  lingkungan  adalah  persetujuan masyarakat  sekitar  dan  adanya  ganti  rugi  terhadap  masyarakat  yang  lahannya  atau  bangunannya terkena  atau  masuk  dalam  lokasi  pengelolaan  investasi.  Pemahaman  masyarakat  terhadap perusahaan  yang  masuk  terutama  perusahaan  asing  yang  dianggap  akan  menggerus  kekayaan daerah dan membuat masyarakat tersingkirkan menjadi alasan penolakan dari masyarakat.
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam  pergaulan  hidup.  Menurut  analisa  penulis  untuk  faktor  ini  tidaklah  menjadi  penghambat  yang berarti dalam efektifitas pelaksanan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, dimana saat ini masyarakat Bengkulu telah mulai berkembang dan memahami sedikit banyaknya pentingnya investasi namun masih memerlukan sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut.
Selain  ditinjau  dari  teori efektifitas, tidak  berjalannya  dengan  baik  implementasi  PERDA  Nomor  8 Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan  investasi  di  Provinsi  Bengkulu  Keadilan memang  merupakan  prinsip  yang  penting  dalam  ajaran  Aristoteles,  hal  tersebut  karena  sangat  relevan bagi  hubungan  timbal  balik  antar  manusia  yang  hidup  secara  manusiawi  Keadilan  adalah  hal  yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur  atau  kelengkapan  untuk  mencapai  konsep  keadilan  yang  telah  disepakati  bersama. Merumuskan  konsep  keadilan  dalam  pemikiran  hukum  progresif    ialah  bagaimana  bisa  menciptakan keadilan  yang  substantif  dan  bukan  keadilan  prosedur.  Keadilan  adalah  penghargaan  terhadap  setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam mempertimbangkan hal yang bersifat individual.    Menurut  Friedman  bahwa  apa  yang  adil  dan  tidak  adil  sangat  tergantung  pada  konsep  nilai tertentu  atau  standar  tertentu  yang  sifatnya  subjektif,  baik  subjektif  perorangan  maupun  subjektif kelompok,  suku,  umat  atau  bangsa.      Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  keadian  yang diinginkan  belum  terlaksana  baik  keadilan  untuk  negara  dalam  hal  ini  Provinsi  Bengkulu    dimana peraturan  hanya  memfokuskan  pada  peningkatan  investasi  tapi  tidak  dengan  peningkatan  pendapatan daerah,  hal  ini  akan  berdampak  pada    kesejahteraan  daerah  nantinya  akan  tetapi  ketidak  adilan  juga dirasakan  para  investor,  dimana  dalam  pengurusan  izin  yang  seharusnya  dipermudah  dalam  proses investasi  demi  memajukan  perekonomian  daerah  dan  geliat  ekonomi  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik dikarenakan payung hukum yang belum lengkap.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017 tentang  Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
a.  Masih belum jelasnya pengaturan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan masih adanya beberapa pasal yang tumpang tindih;
b.  Belum ditunjangnya pengaturan yang seharusnya dituangkan dengan PERGUB yang berkaitan;
c.  Alur  yang  berbelit  dan  tidak  jelas  serta  perubahan  aturan  yang  dapat  menghambat  pengurusan  dan memperpanjang waktu perizinan investasi;
d.  Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.

## Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu
PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  adalah  perda  yang  berkaitan  tentang  penanaman  modal  dimana tujuannya  perda  ini  adalah  untuk  meningkatkan  ekonomi  dan  meningkatkan  iklim  investasi  di  Provinsi Bengkulu, dimana membuka peluang sebesar-besarnya pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan  berinvestasi  di  Provinsi  Bengkulu  dengan  aturan    yang  jelas  dan  sistematis  dan  terarah  sehingga dapat  meningkatkan  geliat  ekonomi  dan  Pendapatan  daerah  dan  membantu  mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang juga dalam  Pasal 3 PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal  yang memuat tujuan dari perda ini adalah: Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk: a.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah b.  Menciptakan lapangan Kerja;
c.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; d.  Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; e.  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
f.  Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
g.  Mengelola  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  dana  yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan tersebut  di atas, harus terwujud melalui alur mekanisme yang baik dan benar. mekanisme yang  baik  dan  benar  akan  membuat  tujuan  menjadit  tercapai,  terutama  tujuan  dalam  meningkatkan pertumbumbuhan  ekonimi  daerah  yang  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat  dan  daerah  khususnya  Bengkulu.  Kesejahteraan  dan  kemakmuran  yang  tumbuh  dari terlaksanannya tujuan penanaman modal, juga mempengaruhu peningkatan ekonomi yang berkelanjutan serta kapasitas dan kemampuan teknologi daerah. Selain itu pelaksaanan tujuan penenaman modal yang baik  dapat  mendorong  pengembagan  ekonomi  kerakyatan  tanpa  meninggalkan  identitas  kebudayaan dan meningkatkan daya saing daerah.
Secara  aturannya  Implementasi  PERDA  Nomor  8 Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu dapat dilihat melalui alur perizinan sebagai berikut:

## Bagan I Alur Proses Perizinan DPMPTSP
Sumber: Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Berdasarkan  alur  tersebut,  terlihat  bahwa  ada  beberapa  Implementasi  PERDA  Nomor  8  Tahun 2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  yang diterapkan yaitu dalam proses:
a.  Proses pendaftaran ; Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online dan offline dan di pandu, hal ini sebagai langkah yang mempermudah pelaku usaha;
b.  Proses  evaluasi;  proses  evaluasi  tertuang  di  dalam  perda  dan  dilakukan  pada  tatarannya  dan dilakukan sebagaimana yang termuat di dalam perda;
c.  Proses verifikasi Proses verifikasi adalah proses dimana adanya pencocokan data, pengecekan data dan  apabila  ada  data  yang  tidak  lengkap,  kurang  atau  tidak  sesuai,  maka  diberikan  kesempatan memperbaiki.
d.  Keputusan;  Keputusan  ini  diambil  sebagai  langkah  apakah  izin  diterima  atau  ditolak  sebagaimana yang termuat pada tabel 1 di atas.
Bagan II Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan  Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu
a.  Sinkronisasi  Peraturan  yang  dilakukan  baik  dengan  pusat  dan  kota  serta  kabupaten  yang  mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
b.  Harmonisasi PERDA yang dilakukan dengan melibatkan elemen-elemen yang berkaitan didalamnya;
c.  Sosialisasi  PERDA  yang  ada  baik  ke  instansi  terkait  dan  Masyarakat  terutama  pelaku  usaha  dan investor;
d.  Pembuatan  PERGUB  sebagai  aturan  teknis  dan  menjelaskan  lebih  detail  tentang  hal  yang  diatur secara  umum  yang  termuat  dalam  Perda  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penanaman  Modal,  agar mempermudah.
Upaya-upaya yang dilakukan di atas sebagai bentuk dari komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan iklim investasi di Provinsi Bengkulu dengan memperkuat payung hukum yang ada. Upaya-upaya  secara  khusus  juga dilakukan pada  dinas  terkait  khusus  DPMPTSP  dimana  upaya-upaya yang dilakukan adalah:
1.  Melakukan  pelatihan  SDM  terkait  dengan  penanganan  teknis  dan  pelayanan  yang  baik  dalam pengurusan  izin,  dalam  hal  ini  mengikuti  pelatihan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dan pelatihan  OSS  (Online  Single  Submission)  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Investasi  dengan mengirimkan ASN untuk mengikuti pelatihan tersebut maka diharapkan proses pengurusan izin dapat berjalan  dengan  cepat  sehingga  diharapkan  dapat  mempercepat  pelaku  usaha  untuk  memulai usahanya  dalam  hal  ini  dapat  berdampak  sangat  positif  untuk  meningkatkan  investasi  di  Provinsi Bengkulu.  Adapun  jadwal  pelaksanaan  pelatihan  tersebut  disesuaikan  dengan  jadwal  yang  telah  di tetapkan oleh kemerntrian investasi yang biasanya berlangsung di semester 2 atau 3;
2.  Melakukan  koordinasi  ke  pusat  tentang  mekanisme  yang  efisien  (baik  mengenai  pengawasan  dan pembinaan  pelaku  usaha,  pengurusan  izin  melalui  OSS  dan  izin-izin  yang  tidak  termasuk  dalam aplikasi OSS). Pelaksanaan kordinasi ini dilakukan pada semester 2 (dua) atau sekitar bulan April;
3.  Menerapkan  mekanisme  dan  alur  yang  efisien  dan  mempermudah  para  Investor  dalam  melakukan pengurusan izin (melalui sosialisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha dan melakukan bimtek OSS). Pelaksanaan Bimtek ini dilakukan pada semester 2 (dua) dan Semeste 3 (tiga);
4.  Menerapkan aturan yang ada (dengan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP masing-masing izin dan melaksanakan kegiatan Rakor PTSP kab/kota);
5.  Melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  dan  pihak  investor  dalam  hal  yang mencakup  tentang  perda  penanaman  modal  dan  mekanisme  yang  ada  (bimbingan  teknis  OSS  dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang mekanisme dan alur pengurusan izin dan pelaporan kegiatan usaha).
Upaya-upaya  tersebut  dilakukan  secara  menyeluruh    dan  merata  akan  tetapi  berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  beberapa  pelaku  usaha  salah  satunya  adalah  Daud  sebagai bagian  humas Perusahaan  SSF  menyampaikan  bahwa  :Sosialisasi  atas  perizinan  yang  diberikan  kepada  kami  para pelaku usaha memang ada namun masih dirasa kurang maksimal dan kurang optimal, dimana masih ada beberapa  kendala  yang  kami  hadapi  selain  itu  penerapan  mekanisme  dan  alur  yang  efisien  dan mempermudah  para  Investor  dalam  melakukan  pengurusan  izin  juga  belum  maksimal  dan  dirasakan secara  optimal.  Berdasarkan  hasil  tersebut  terlihat  bahwa  upaya-upaya  yang  dilakukan  belumlah maksimal,  hal  ini  diakui  juga  dalam  wawancara  penulis  dan  dinas  terkait  melalui  Eka  Darwin  selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya di DPMPTSP yang mengatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan  investasi  daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  berjalan  dengan  dengan  maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya:
1.faktor internal yang terjadi di dalamnya antara lain: a.  Masih kurangnya SDM yang sangat kompeten;
b.  Minimnya anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan penunjang lainnya;
c.  Masih adanya aturan yang belum sinkron;
d.  PERDA yang belum mengatur secara jelas.
e.  Masih adanya peraturan yang seharusnya didukung dengan PERGUB akan tetapi belum dibentuk dan diterbitkannya PERGUB dalam menunjang peningkatan investasi dan penanaman modal.
2.Faktor eksternal di antaranya:
a.  masih banyaknya pelaku usaha yang enggan mengurus usaha secara resmi; berdasarkan  data  yang  ada  dalam  database  kami,  dan  fakta  yang  ada  para  pelaku  usaha menganggap  pengurusan  izin begitu  sulit  padahal  pengurusan  izin  dapat  dilakukan  secara  online dan offline dan akan dipandu oleh petugas kami.
b.  masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti pelatihan;
Kesadaran dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi peraturan baru bagi para pelaku usaha dan investor masih minim, dimana pelaku usaha dan investor menganggap hal tersebut tidaklah terlalu penting. Padahal pelatihan tersebut dilakukan demi menunjang kegiatan usaha para pelaku usaha itu sendiri (Bimtek OSS).
c.  masih  kurangnya  kesadaran  investor  dan  pelaku  usaha  dalam  melakukan  pelaporan  percepatan investasi  (Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal/LKPM)  dan  kendala  pengurusan  perizinan penanaman modal di provinsi Bengkulu.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam mengoptimalkan    PERDA  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dalam  meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu terkendala faktor internal dan eksternal. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal.
Hasil  penelitian  yang  ada  dan  penjabaran  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  jika  ditinjau  dari  teori efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  peroleh,  faktor  hukum  dalam  hal  ini  karena  adanya benturan  antara  peraturan  Undang-undang  Penanaman  Modal  dan  Undang-undang  Cipta  Kerja, Adapun aturan-aturan dan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a.  Perubahan  dalam  bidang  usaha  yang  termuat  dalam  Lampiran  I  Peraturan  Presiden  Nomor  44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Moda menyebutkan sebelum amandemen, bidang usaha yang tertutup  untuk  penanaman  modal  terdapat  dalam  Lampiran  I  Daftar  Negatif  Investasi.  Menurut Daftar  Negatif  Investasi,  terdapat  20  (dua  puluh)    bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman modal.
b.  Pasal  12  ayat  (2)  UU  Penanaman  Modal  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Cipta  Kerja menyebutkan  setelah  UU  Cipta  Kerja,  bidang  usaha  yang  tertutup  dikurangi  menjadi    6  (enam) bidang  usaha,  yang  termuat  dalam:  yaitu  sebagai  berikut:  (a)  budi  daya  dan  industri  narkotika golongan  I,  (b)  segala  bentuk  kegiatan  perjudian  dan/atau  kasino,  (c)  penangkapan  spesies  ikan yang  tercantum  dalam  Appendix  I  Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of Wild  Fauna  and  Flora  (CITES),  (d)  pemanfaatan  atau  pengambilan  koral  dan  pemanfaatan  atau pengambilan  karang  dari  alam  yang  digunakan  untuk  bahan  bangunan/kapur/kalsium,  akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam, (e) industri pembuatan senjata kimia; dan (f) industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
c.  Pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal Mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan  koperasi,  UU  Cipta  Kerja  mencabut  kewajiban  pemerintah  pusat  untuk  menetapkan  bidang usaha  yang  dicadangkan  bagi  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi,  atau  bidang  usaha yang  terbuka  untuk  usaha  besar  dengan  syarat  harus  bekerja  sama  dengan  usaha  mikro,  kecil, menengah, dan koperasi dan hal ini  belum di atur secara jelas dalam peraturan daerah sehingga ada  pertentangan  dengan  peraturan  di  daerah  sehingga  dalam  hal  ini  pelaksanaan  Perda mengalami hambatan dan membuat tidak dapat berjalan dengan optimal.
d.  Pasal  13  ayat  (1)  UU  Penanaman  Modal  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Cipta  Kerja dimana  UU Cipta Kerja mengubah kewajiban pemerintah pusat atau pemerintah daerah    menjadi memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat    melalui:  (a)  program  kemitraan,  (b)  pelatihan  sumber daya manusia, (c) peningkatan daya saing, (d) pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar. (e)akses  pembiayaan;  dan  (f)  penyebaran  informasi  yang  seluas-luasnya.  Berdasarkan  hal tersebut  pemerintah  pusat  tidak  lagi  memiliki  kewajiban  untuk  menetapkan  bidang  usaha  yang dicadangkan  bagi  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi,  atau  bidang  usaha  yang  terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi akan tetapi di daerah melalui Perda yang ada belum ada pengaturan secara konkrit dan hal ini ,membuat pertentangan antara peraturan di atasnya dengan peraturan di bawahnya.
e.  Sebelum  UU  Cipta  Kerja,  penanam  modal  akan  mendapatkan  insentif penanaman  modal  apabila penanam  modal  tersebut  setidaknya  memenuhi  salah  satu  kriteria  berikut:  (a)  menyerap  banyak tenaga  kerja,  (b)  termasuk  skala  prioritas  tinggi,  (c)  termasuk  pembangunan  infrastruktur,  (d) melakukan  alih  teknologi,  (e)melakukan  industri  pionir,  (f)  berada  di  daerah  terpencil,  daerah tertinggal,  daerah  perbatasan,  atau  daerah  lain  yang  dianggap  perlu,  (g)  menjaga  kelestarian lingkungan hidup, (h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, (i) bermitra
dengan  usaha  mikro,  kecil, menengah atau  koperasi, atau  (j)  industri  yang  menggunakan barang modal  atau  mesin  atau  peralatan  yang  diproduksi  di  dalam  negeri.  Setelah  UU  Cipta  Kerja, terdapat  kriteria  tambahan,  yaitu  (k)  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pengembangan  bisnis pariwisata.  Dengan  adanya  penambahan  kriteria  ini  memberikan  lebih  banyak  kesempatan  bagi penanam  modal  untuk  mendapatkan  insentif  penanaman  modal.  perubahan  terhadap  hal  ini bertentanga.  dengan  Perda  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal  dimana  di  dalam perda untuk mendapatkan investasi masih mengacu kepada peraturan sebelumnya dan belum ada perubahan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
1)  PT  SARI  SAWIT,  Mengajukan  pengurusan  izin  angkutan  bermotor  barang  umum,  setelah  di  cek ternyata izin tersebut adalah angkutan bermotor barang khusus karena mengangkut CPO. Apabila angkutan  kendaraan  bermotor  mengangkut  CPO  maka  itu  merupakan  kewenangan  pusat  dalam pengurusan  izinnya,  sehingga  Provinsi  Bengkulu  melalui  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  tidak  bisa mengeluarkan izinny sehingga izin tersebut di tolak;
2)  PT PUTRA MINANG, Mengajukan pengurusan izin bermotor barang umum, setelah di cek jalurnya merupakan  kewenangan  Provinsi  Bengkulu  untuk  mengeluarkan  izinnya  tetapi    PT  PUTRA MINANG syaratny kurang lengkap Karena tidak memiliki Pool sehingga tidak bisa di lanjuti proses izinny oleh karena itu izinnya di tolak;
3)  PT. Selamet Jaya Persada izinnya di tolak dengan alasan:
a.  Tidak  melampirkan  fotokopi  NPWP  Perusahaan  dan  Direksi,  fotokopi  KTP,  Ijazah  dan  surat pernyataan tenaga ahli yang dijukan atas nama Sunu Aditya Adikrisna.
b.  Kekurangan  Tenaga  ahli  (mekanik)  Minimal  2  Orang  beserta  kelengkapan  tenaga  ahli mekanik berupa fotokopi KTP, Ijazah, sertifikat Keahlian/ surat pengalaman kerja, curriculum vitae,dan surat pernyataaan tenaga  ahli.
c.  Peralatan  untuk  subbidang  pengangkutan  mineral  dan  batubara    dengan  menggunakan  truk hanya 4 unit
d.  Tidak  melampirkan  Berita  Acara  penyerahan  kepemilikan  perlatan  dari  PT.  Selamat  Jaya  ke PT. Selamat Jaya Persada.
e.  Kekurangan surat penunjukan dan curriculumvitae penanggung jawab operasional direktur.
f. Tidak menyerahkan soft copy semua berkas permohonan dalam format CD room/ Flasdisk. g.  Berdasarkan  hasil  verifikasi,  kondisi  peralatan  PT.  Selamat  Jaya  Perasada  masih  banyak yang belum siap (standbye).
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah  di  Provinsi  Bengkulu  belum  berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor diantaranya:
• Masih  belum  jelasnya  pengaturan  pada  Perda  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Penanaman  Modal dan masih adanya beberapa pasal yang tumpang tindih;
• Belum ditunjangnya pengaturan yang seharusnya dituangkan dengan Pergub yang berkaitan;
• Alur  yang  berbelit  dan  tidak  jelas  serta  perubahan  aturan  yang  dapat  menghambat  pengurusan dan memperpanjang waktu perizinan investasi;
• Belum  banyaknya  SDM  yang  belum  menguasai  tentang  evaluasi  dan  proses  pemberian  izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.
2.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  PERDA  Nomor  8  Tahun  2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan maksimal dan optimal hal tersebut  disebabkan  dua faktor di antaranya adalah:
• faktor internal yang terjadi di dalamnya antara lain:
• Masih kurangnya SDM yang kompeten;
• Minimnya anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan penunjang lainnya;
• Masih adanya aturan yang belum sinkron;
• PERDA yang belum mengatur secara jelas
• Masih  adanya  peraturan  yang  seharusnya  di  dukung  dengan  PERGUB  akan  tetapi  belum dibentuk  dan  diterbitkannya  PERGUB  dalam menunjang  peningkatan  investasi dan  penanaman modal.
3. Faktor ekternal di antaranya:
• masih banyaknya pelaku usaha yang enggan mengurus usaha secara resmi;
• masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti pelatihan;
• masih kurangnya kesadaran investor dan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan percepatan investasi dan kendala pengurusan perizinan penanaman modal di provinsi Bengkulu.

## Saran
1.  Hendaknya  Pemerintah  daerah  melakukan  revisi  ulang  terhadap  perda  yang  ada  dan  membuat pergub yang berkaitan;
2.  Hendaknya  pemerintah  pusat  dan  Provinsi  saling  berkoordinasi  dan  mendukung  melalui  dana  dan peraturan yang ada  serta  mensinkronisasi peraturan yang ada untuk meningkatkan investasi dalam membangun perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,Kencana, Jakarta,2013 Agung Kurniawan, transformasi pelayanan publik,Pembaruan, Yogyakarta 2005 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,2008, Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta,2014 Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
Budiono  Kusumohamidjojo,  Teori  Hukum  Dilema  Antara  Hukum  Dan  Kekuasaan,  Yrama  Widya,
Bandung, 2016
Candra Irawan, Metode Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia, Mandar Maju Bandung,2013 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004 Dhaniswara  K.  Harjono,  Hukum  penanaman  Modal  (  tinjauan  terhadap  pemberlakuan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), E-Buku, Jakarta, 2012. Djam’an Dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2009 Effendy,Onong  Uchjana,  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktek.  Cetakan  kesembilan  belas,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
Ha ns Kelsen, “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011
Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 H Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. RajaGrafindo Persada, Depok,2018, Ida  Bagus  Rahmadi  Supancana,  Kerangka  Hukum  &  Kebijakan  Investasi  Langsung  di  Indonesia,  Cet.
Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006
Jimly  Asshiddiqie,  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Jakarta,  Konstitusi  Press,  Cet  Ke-2, 2012
John  Rawls,  A  Theory  of  Justice,  Teori  Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011 Joko Sasmito, Pengantar negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang, 2018 J.Supranto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003, Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Rosda, Bandung, 2010 Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Kanisius, Yogyakarta: 2007 M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1980 Muchsin.  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia.  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta,2003 -----------. Ikhtisar Filsafat Hukum. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar,Jakarta , 2010
Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2012, Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,Rajawali Press,
, Jakarta ,2013 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006
------------------,  Biarkan  Hukum  Mengalir  (Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  Dan  Hukum), Kompas, Jakarta, 2007
---------------, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Soebono  Wirjosoegito,  Proses  dan  Perencanaan  Peraturan  Perundangan,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
2004
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
-----------, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3 penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta,2012 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007 Tanto Lailam, Teori dan Hukum Perundang-Undangan,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017 Yassir  Arafat.  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  yang  Seimbang.  Jurnal  Rechtens.  Universitas  Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015
Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
Amalia Nuril Hidayat, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam,Jurnal Ekonomi Islam, IAIN Tulungagung, 2017
Endah Pujiastuti, Kebijakan penanaman modal dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, Tesis, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
Janpatar  Simamora,  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  UUD  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  14  No.  3  September  2014,  (Medan:  FH  Universitas HKBP Nommensen Medan).
Jemson  ,  Tesis,  Penegakan  Hukum  Pelaku Penambangan  Tanah Merah  Dan  Tanah  Liat  Tanpa  Izin  Di Kabupaten  Deli  Serdang,Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Medan Area 2019
Maria  Alfons,  “Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-produk  Masyarakat  Lokal Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual”,  Ringkasan  Disertasi  Doktor,  Universitas  Brawijaya, Malang, 2010
Prastiyo  Triwibowo,  Pemidanaan  Pelaku  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Tanpa  Izin  Lingkungan  (Studi Penyidikan  Diwilayah  Hukum  Polrestabes  Medan)    Tesis,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,2018.
Romli  Atmasasmita.  “Restoratif  Bangsa  Melalui  Model  Hukum  Integratif”.  Http://17-  08- 1945.Blogspot.Com., Diakses Tanggal 5 Agustus 2022
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.
Suradiyanto,  Made  Warka,  Pembangunan  Hukum  Investasi  Dalam  Peningkatan  Penanaman  Modal  Di Indonesi, DIH, Jurnal Ilmu Huku, Februari 2015, Vol. 11,
Todaro,  Michael  P  and  Stephen  C.  Smith.  Economic  Development,  8th  edition,  England:  Pearson Education, ARTIKEL,2008, hlm 3
Yassir  Arafat.  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  yang  Seimbang.  Jurnal  Rechtens.  Universitas  Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  undang-undang  No.4  tahun  2009  Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Internet
Benedikta  Bianca  Darongke,  2017,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pertambangan  Tanpa  Izin  Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Lex Et Societes, Vol.V No.10 Tahun2017,
URL:https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18491,  diakses  tanggal  20 Maret 2022