## MENGANALISIS TINGKAT KEDEWASAAN ANAK BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERNIKAHAN DI DEPAN NOTARIS
Fachran  Atthariq Zuhud  Bopeng Universitas Diponegoro Fachran23@gmail.com
Yunanto Universitas Diponegoro yun_yunanto@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  kali  ini  adalah  menjawab  pertanyaan  realistis  mengenai bagaimana  kedudukan  kedewasaan  dari  seorang  belia  yang  melakukan pernikaha  dalam  pembuatan  perikatan  pernikahan  di  depan  Notaris  dan bagaimana  kedudukan  kaidah  dari  perikatan  pernikahan  nan  dibentuk sebelumpernikahan  oleh  seorang  belia  tersebut  di  dunia  kenotariatan  di Indonesia.  Pendekatan  riset  yang  dipakai  kali  ini  yaitu  cara  yuridis    normatif dengan  teknik  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  mendapati  jika  dalam praktiknya  para  Notaris  akan  menunggu  surat  keputusan  pengadilan    terkait status  kedewasaan  anak  bawah  umur  yang  melakukan  perjanjian  pernikahan. Status  kaidah  perjanjian  pernikahan  yang  ditandatangani  dihadapan  Notaris sebelum  melangsungkan  pernikahan  penghadapnya  merupakan  seorang  yang sangat belia adalah sah selama kehadiran mereka diwakilkan oleh orang tua dari pasangan  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  tentang  keabsahan  suatu perjanjian
Kata  Kunci: Status  Kedewasaan;  Perjanjian  kawin;  Anak  dibawah  Umur; Kenotariatan.

## Abstract
This  study  aims  to  answer  realistic  questions  about  how  the  maturity  status  of children who perform  minor marriages in making marriages before a Notary and how the legal status of  marital engagements made before marriage by minors  in the notarial world in Indonesia. The results of the study found that in practice the

## Gorontalo Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Notaries  would  wait  for  a  court  decision  regarding  the  maturity  status  of  minors who  entered  into  a  marriage  agreement.  The  legal  status  of  the  marriage agreement  signed  before  the  Notaris  before  the  marriage  takes  place  whose presence is a minor is valid as long as their presence is represented by the parents of  the  spouse  who  have  met  the  subjective  requirements  of  the  validity  of  an agreement
Keywords:  Maturity  Status;  Marriage  agreement;  Minors;  Notary.

## 1. PENDAHULUAN
Tahap kedewasaan merupakan salah satu bidang krusial dalam kehidupan mengingat  setiap  manusia  pasti  mengalami  fase-fase  kehidupan  yang  dimulai sejak  bayi.  Tahap  kedewasaan  merupakan  salah  satu  tahap  yang  memiliki indikator  untuk  menilai  sejauh  mana  tanggung  jawab  seorang  individu dilaksanakan  dengan  baik  atau  sejauh  mana  kesempurnaan  tanggung  jawab tersebut  diemban(Pawitasari,  2019).  Kedewasaan  seseorang  biasanya  diukur berdasarkan  usia  atau  umur  yang  melekat  dari  diri  seseorang.  Menurut perundang-undangan,  seseorangdikatakandewasa  ketika  menginjak  usia  21 (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  menikah.  Penyebutan  status  kedewasaan tersebut  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Kaidah  Perdata  KUHPerdata khususnya  pada  pasal  330.  Adapun  ketentuan  lain  mengatakan  jika  seseorang belum  memasuki  usia  delapan  belas  tahun  dan  sedang  berada  di  dalam kandungan ia dianggap sedang  memasuki tahap  kanak-kanak  dan  remaja, hal ini  tertuang  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Sesuai dengan ketentuan yang termaktum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  mengenai  pernikahan,  Usia  dewasa  yakni  19  (sembilan  belas) tahunadalahbatastermudaseseoranguntukmenikah.  Usia  sembilan  belas  tahun dianggap  dewasa  karena  setidaknya  telah  menyelesaikan  sekolah  hingga  tamat Menengah  Atas.  Pernikahan  yang  dijalani  ketika  seseorang  telah  berusia  cukup dewasa  diyakini  lebih  dapat  bertahan  lama  dibandingkan  dengan  mereka  yang melakukan  pernikahan  dibawah  usia  kedewasaan.  Pola  pikir  seseorang  yang berusia dewasa jauh lebih matang dibanding mereka yang belum dewasa karena hormon mereka pun turut mempengaruhi. Seseorang yang telah dewasa merasa siap menjalankan kewajiban pernikahan karena  cenderunvg memiliki pola pikir yang  dapat  menyelesaikan  suatu  masalah  dalam  pernikahan  dengan  bijaksana dan  dapat  mengontrol  emosinya.  Berkaitan  dengan  usia  minimal  dalam menjalankan pernikahan, terdapat hal yang dikecualikan dalam pasal 7 ayat (2) UU    No.  16  Tahun  2019,  salah  satunya  adalah  pengecualiaan  untuk  seseorang yang  belum  memenuhi  syarat  usia  untuk  menikah  namun  telah  terdapat penyimpangan yang mengharuskan mereka segera melakukan pernikahan maka hal tersebut dianggap sebagai pernikahan dini.
Indonesia  terkena  imbas  berupa  fenomena  lonjakan  angka  kelahiran  pada masa  pandemi  beberapa  waktu  yang  lalu  yang  menyebabkan  banyaknya pernikahan yang terjadi yang datang dari kalangan mereka yang belum dewasa. Pernikahan yang datang dari kalangan usia dini tersebut banyak yang mengalami kendala  hingga  menyebabkan  mereka  memutuskan  untuk  tidak  melanjutkan pernikahan mereka. Angka pernikahan dini di  Indonesia  sejak tahun 2020-2021 menyentuh  angka  195.000  kasus  (Ufairoh et  al., 2021).  pasangan.  Adanya perjanjian pernikahan merupakan salah satu kewajiban yang dilimpahkan dalam hal perlakuan kaidah untuk mengikat pernikahan.
Perjanjian  pernikahan  merupakan  bentuk  perjanjian  yang  secara  sah dimata  kaidah  mengatur  adanya  akibat  yang  timbul  dari  ikatan  pernikahan. Perjanjian pernikahan dapat dibentuk ketika calon suami istri belum melakukan pernikahan  atau  saat  pernikahan  dilangsungkan.  Sesuai  dengan  maklumat Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  dijelaskan  bahwa pasangan  atas  komitmen  bersama  dapat  mengadakan  pernajian  tertulis  di hadapan  pegawai  pencatatan  pernikahan  atau  Notaris.  Dalam  kasus  pembuatan komitmen  di  depan  Notaris,  ada  beberapa  tuntutan  yang  harus  dipenuhi termasuk syarat usia. Usia minimal yang di sahkan dalam  pembuatan perjanjian nikah  adalah  mereka  yang  berusia  legal  atau  sudah  menikah.  Tuntutantelah menikah menjadi pengecualian bagi mereka yang masih belia dan bisa membuat suatu  komitmen  pernikahan  di  depan  notaris.  Hal  initidakberlakubagi penghadap  yang  belum  memenuhi  syarat  minimal  usia  jika  ingin  membuat sebuah perjanjian nikah sebelum melangsungkan pernikahan.
Ketentuan  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  UU  Pernikahan  mengatakan    apabila calon  suami  dan  istri  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  maka  mereka melangsungkan  pernikahan  dibawah  kontrol  orang  tua  masing-masing  selama merekamasih memiliki kewenangannya. Oleh karena itu menjadi fenomena yang perlu  dikaji  lebih  dalam,  apakah  notaris  dalam  praktek  notaris  menerima  anak di  bawah  umur  sebagai  saksi  dalam  persiapan  perkawinan,  khususnya  dalam penyusunan  perjanjian  pranikah  sebelum  perkawinan.  Karena  anak  di  bawah umur tetap tidak bisa bertindak sendiri, melainkan harus didampingi oleh orang tua atau wakilnya.
Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  mengenai  status  kedewasaan  anak yang  melakukan  pernikahan  usia  dini  banyak  dilakukan.  Salah  satu  hasil penelitian  milik  Nugraha  (Nugraha,  2020)  yang  mendapati  hasil  jika  notaris di Indonesia  memiliki  persepsi  atau  cara  pandang  tersendiri  dalam  menghadapi anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  perjanjian  pernikahan.  Dalam  penelitian ini  juga  dikatakan,  walaupun  beberapa  undang-  undang  menyatakan  jika seseorang  dengan  usias  angat  belia  yang  menikah  diakui  dewasa,  namun kenyataannya  masih  belum  bisa  menentukan  apakah  anak  tersebut  akan diterima sebagai penghadap.  Penelitian  lain yang membahas mengenai status  kedewasaan  anak  sebagai  penghadap  dalam  pembuatan  perjanjian pernikahan dilakukan oleh Arief(Arief, 2013) yang mengatakan bahwa batas usia pernikahan  ideal  harus  dirumuskan  untuk  mendapatkan  generasi    yang berkualitas    dalam hal  kecerdasan.  Sehingga  penghadap  perjanjian  pernikahan yang  merupakan anak  di  bawah  umur  sebenarnya  tidak  sah  untuk  diberi wewenang  melakukan perjanjian pernikahan.
Perbedaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  penggunaan  pendekatan yang  berbeda-beda  dalam  penelitian  tersebut  menimbulkan  permasakahan sendiri  yang  patut  untuk  diulik  lebih  mendalam.  Adapun  permasalahan penelitian  kali  ini  adalah  mengenai  bagaimana  kedudukan  kedewasaan  dari seseorang yang melakukan pernikahan di usia belia dalam pembuatan perikatan pernikahan  di  depan  Notaris  dan  bagaimana  kedudukan  kaidah  dari  perikatan pernikahan  yang  dilakukan  sebelum  pernikahan  oleh  seseorang  yang  masih sangat belia tersebut dalam kenotariatan diIndonesia.
Untuk itu perlu diadakan riset terhadap masalah penafsiran isi kaidah   yang menyangkt kedudukan kedewasaan seorang anak yang  sangat belia untuk membuat  perjanjian  pernikahan  dihadapan  notaris. Penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  bahan  kontribusi  untuk  pengembangan  kaidah  pernikahan  dan kaidah  kenotariatan khususnya yang mengatur  mengenai  perjanjian pernikahan anak di bawah umur.

## 2. METODE PENELITIAN
Cara riset yang digunakan kali ini adalah cara pendekatan yuridis  normatif yakni  cara  pendekatan  riset  kaidah  yang  mengacu  pada    norma,  kaidah,    asas- asas dan paradigma-paradigma. Penelitian ini melibatkan data-data primer yang bersumber  dari  kajian  pustaka  yang  dikumpulkan  dan  termasuk  kedalam penelitian  kepustakaan  yakni  tahap  penelitian  yang  mengumpulkan  berbagai literatur  yang  dapat  menjawab  persoalan  penelitian.  Landasan  teori    aadalah opini  atau  karya  para  ahli  atau  otoritas,  serta  peraturan  perundang-undangan, digunakan  sebagai  bahan  acuan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian mengenai  praktik  notaris  di  Indonesia  yang  menangani  kasus  praktik perkawinan  di  bawah  umur  dan  penciptaan  perkawinan.  kontrak.  Penelitian  ini menggunakan  metode  perundang-undangan( satute  approach ),  yaitu  jenis pendekatan  yang  digunakan  untuk  mencapai  keseragaman    dan    kesesuaian dalam  menjawab  pertanyaan  mengenai  kedudukan  kedewasaan  anak  yang melakukan akad nikah di hadapan notaris.

## 3. PEMBAHASAN
Pernikahan  bertujuan  untuk  membina  suatu  keluarga  bahagia  dan selamanya,  keluarga  sendiri  didefinisikan  sebagai  adalah  sekelompok  dua  orang atau lebih  yang  mendiami suatu tempat.  Pernikahan  bisa  disebut  sebagai media pemenuhan kebutuhan alam manusia karena dapat membantu untuk membentuk dan menaungi adab, etiket dan kebiasaan manusia.
Ikatan pernikahan bukan hanya mengenai tanggung jawab pasangan namun mengenai ikatan kekeluargaan, persatuan  dua  keluarga, persatuan  dua  budaya dan adat istiadat,
Asas pernikahan ialah hal yang  wajib  ada  pada  pernikahan,  apabila  satu diantaranya tidak ada, maka tidak akan sah sebuah pernikahan. Yang disebut asas pernikahanya  itu  calon  suami,  calon  istri,  wali  dari  calon  istri,  ijab  qabul  dan  2 orang  saksi.  Untuk  mengatur  urusan  pembagian  kekuasaan  calon  pasangan mempelai,  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian  pernikahan  (persetujuan) sebelum melangsungkan pernikahan.
Perjanjian  pernikahan  ini  juga  penting  sebagai  bentuk  kesepakatan  antara kedua  calon  mempelai  dalam  mengikat  tali  pernikahan  yang  juga  disebutkan dalam  pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Pernikahan  Nomor  Tahun  1974  yang berbunyi: “ Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
Menurut  ketentuan  Pasal  147  KUHP, perjanjian  pernikahan  wajib  dibentuk dengan  dokumen  notaris  dan  dibuat  sebelum  pernikahan  berlangsung  karena ditakutkan  adanya  pembatalan.  Perjanjian  pernikahan  tersebut  berlaku  sejak pernikahan  dilakukan.  Pasal  148  KUHP  menetapkan  bahwa  perjanjian pernikahan tidak bisa diganti selama pernikahan masih berlangsung.
Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang posisi  Notaris,  Notaris  bertugas  membuat  dokumen  yang  orisinil  tentang segala  perlakuan,  komitmen,  dan  ketentuan  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  diinginkan  oleh  yang  bersangkutan  untuk disebutkan dalam dokumen orisinil, memastikan waktu pembentukan dokumen, menyimpan  dokumen,  memberikan grosse , copy an  dan  cuitan  dokumen, segalanya  selama  pembentukan  dokumen  tidak  dilimpahkan  atau  dikecualikan kepada  administratur  lain  atau  pihak  lain  menurut  UU.  Agar  suatu  hubungan pernikahan  menjadi  langgeng  maka  dibutuhkan  komitmen  dari  kedua  calon mempelai.  Oleh  karena  itu,  komitmen  tersebut  haruslah  benar-benar  dari  hati dan kesadaran kedua calon mempelai dan persetujuan
Itu  haruslah  tanpa  paksaan  dan  pengaruh  tertentu  yang  bisa  mengganggu pernikahan.  Ini  juga  dapat  membantu  masing-masing  dari  calon  mempelai  yang tidak ingin dirugikan jika suatu hari nanti pasangan ini berpisah. Hal ini juga diatur UU  yang  mempersilahkan  kedua  calon  mempelai  untuk  membuat  perjanjian pernikahan  yang sebagian  besar  membahas  mengenai  harta  pernikahan  untuk menghindari masalah yang akan muncul jika pernikahan berakhir.
Perjanjian ini dibuat dan dibentuk dengan tidak menyimpang dari asas  yang ditetapkan  UU. Komitmen pernikahan diatur dalam Pasal 147 KUHP dengan tegas menetapkan  bahwa  komitmen  pernikahan  wajib  dibentuk  di  dokumen  notaris, dengan  risiko  kegagalan.  Tuntutan  ini  dibuat  untuk:  (a)  Komitmen  pernikahan tersebut dibuat pada dokumen valid yang memiliki bukti yang sah; (b) Melepaskan kepastian  kaidah  tentang  tanggung  jawab  pasangan    atas    harta  benda  mereka, terlebih karena komitmen pernikahan memiliki efek yang besar. Dibutuhkanseseorang  yang  faham  betul  dengan  kaidah  harta  pernikahan  untuk membuat  suatu  perjanjian  pernikahan  karena  suatu  kesalahan  dalam  perumusan syarat dalam perjanjian ini tidak akan bisa diubah lagi.
Pasal  147  KUHP  erat  kaitannya  dengan  Pasal  149  KUHP  yang  mengatakan bahwa  setelah  pernikahan  diadakan,  komitmen  pernikahan  tidak  akan  dapat diganti.  KetentuandariPasal  149  KUHP  merupakan  penjabaran  dari  asas  yang terdapat  dalam  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  harta  pernikahan  tidak  berubah selama  pernikahan  berlangsung  termasuk  jika  pernikahan  tersebut  tersambung kembali  karena  perceraian.Ketentuan  ini  dibuat  untuk  melindungi  pihak  ketiga agar tidak merugi dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah.
Hal ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yaitu pada Pasal 29 ayat (1) yang menetapkan dua jenis  waktu  untuk membentuk perjanjian pernikahan, yaitu sebelum dan pada saat pernikahan dilangsungkan.
Pernikahan  dapat  dikatakan  ideal  jika  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah matang dalam segi biologis dan psikologisnya. Hal ini  dapat  dilihat  dari  segi  usia dan fisik jika dinilai dari biologis dan juga jika dilihat dari psikologis, seseorang atau pasangan  tersebut  sudah  dapat  mengontrol  emosinya  dan  berfikir  dengan  baik. Namun  dalam  praktiknya  penghadap  notaris  dalam  pembuatan  dokumen perjanjian kawin di dominasi oleh pasangan bawah umur. Maka dari itu pernikahan dini adalah sebuah masalah yang  wajib dipertimbangkan kembali terlebih kematangan  kedua  calon mempelai  karena  adanya  tugas  yang  Besar  terutama terkait dengan kaidah pernikahan.
Biasanya orang yang masih  belia  selalu  diwakili  oleh  orang tua  atau  walinya jika  ingin  bertindak  sebuah  perlakuan  kaidah.  Namun  tidak  berlaku  da  lam pembentukan  komitmen  pernikahan.  J.  Satrio  menyatakan  seseorang  yang  belia dikatakan mengerti untuk membentuk komitmen pernikahan dengan tuntutan: (1)  Telah  memenuhi  tuntutan  untuk  melakukan  pernikahan;  (2)  Wajib dibentuk dengan  bantuan atau ditemani  oleh  seorang  yang  berhak  untuk  memberikan  izin menikah;  (3)Dalam  hal  pernikahan  memerlukan  izin  hakim,  maka  komitmen pernikahan  wajib  disetujui  oleh  pengadilan. Tidak  akan  sah  sebuah  perjanjian pernikahan  jika  kedua  calon  masih  dibawah  umur  dan  mereka  membentuk perjanjian tanpa uluran tangan dari orang  tua atau wali, walaupun pernikahan yang mereka lakukan di suatu hari  nanti telah memenuhi  tuntutan  validnya  pernikahan.
Maka dari itu jika kandidat mempelai belum mencukupi usia sedangkan orang tua atau wali menolak untuk membantu mereka, maka mereka hanya boleh menikah dengan persatuan harta.
Ketentuan  seseorang  dikatakan  dewasa  merupakan  hal  yang  pokok  dalam perbuatan kaidah. Batas usia seseorang merupakan dasar pengelompokkan bagi seseorang  dalam  menjalankan  status  kaidah  yang  berlaku  beserta    tanggung jawab  yang  menyertainya.  Usia  dewasa  juga  merupakan  patokan  formil  dari seseorang  dalam  menjalankan  perbuatan  kaidah.  Salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah subjek kaidah yang harus cakap  bertindak.  Terdapat  dua  pasal  yang  utama  diatur  mengenai  status kedewasaan dalam UU Pernikahan tepatnya Pasal 47 (1) dan 50 (1). Pasal 47 (1) berbunyi “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah  melangsungkan  pernikahan  ada  di  bawah  kekuasaan  orangtuanya selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.” Pasal  50  (1)  berbunyi “Anak yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  pernikahan,  yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua, berada  dibawah  kekuasaan  wali”. Dapat  disimpulkan  bahwasanya  seorang  anak masuk  ke  dalam  kategori  subjek  kaidah  yang  masih  dibawah  umur  dan  tidak mengerti  kaidah  sehingga  dalam  perbuatan  kaidah  harus    melibatkan    pihak ketiga yakni orangtua atau walinya.
Terdapat  perbedaan  kondisi  bagi  mereka  yang  berada  di  bawah    umur dalam  kondisi  telah  melangsungkan  pernikahan.  Mereka  yang  berada  di  bawah usia  dewasa  namun  sudah  menikah  dianggap  sebagai  subjek  kaidah  yang berumur  dan  telah  mengerti  kaidah  dan  bisa  menanggung  perlakuan  kaidah untuk  pribadinya  termasuk  membentuk  komitmen  nikah.  Komitmen  kawin terbentuk  manakala  pihak  suami  dan  istri  bersepakat  unruk  memberi  manfaat dalam  melindungi  kepentingan  dalam  pernikahan  antara  suami  dan  istri. Perjanjian  kawin  tidak  hanya  mengatur  mengenai  harta  namun  juga  bentuk perlindungan  hak  dan  kewajiban  pasangan    khususnya    bagi    calon    pasangan yang melangsungkan pernikahan dan dalam status dibawah umur.
Keputusan  MK  Nomor  69  Tahun  2015,  mengubah  beberapa  pasal  yang berkaitan  dengan  perikatan  nikah.  Beberapa  perubahan  menyebutkan  bahwa perikatan  pernikahan  juga  dapat  dilakukan  setelah  menikah.  Kontrak pernikahan  dapat  disahkan  oleh  orang  lain  selain  dari  pihak  catatan pernikahan.  Masa  berlakunya  kontrak  pernikahan  tersebut  kini  dapat  dipilih sesuai  dengan  ketentuan  waktu  dari  pihak  suami  dan  pihak  istri.  Perikatan pernikahan  merupakan  salah  satu  .bentuk  perjanjian  yang  sah.  Pada  prinsipnya setiap  pasangan  dapat  membuat    perikatan    pernikahan,    termasuk    pasangan yang  hendak  menikahkan  anak  di  bawah  umur,  sepanjang  tidak membenturlegitimasi  nan  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHP.  Seseorang  belia  yang sudah  kawin  adalah  orang  yang  sah  menurut  umur  dan  dianggap  layak  untuk bertindak,  sehingga  memenuhi  persyaratan  yurisdiksi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Sejak  berlakunya  putusan  tersebut,  notaris  memiliki  kewenangan  resmi untuk  mengadakan  dan  mengeluarkan  dokumen  perikatan  pernikahan. Perikatan  pernikahan  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  yang  ingin  dicantumkan oleh  calon  mempelai  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  (pihak  suami  &  pihak istri)  dalam  suatu  dokumen  otentik.  Notaris  juga  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  nasihat  kaidah  sebagai  akibat  kaidah  dari  membuat  kontrak pernikahan. Para pelaku yang menemui Notaris dan berniat mebentuk perikatan wajib  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Ketentuan  Pasal  330 mengatur  bahwa  barang  siapa  hendak  membentuk  kesepakatan  harus memperhatikan  syarat-syarat  perjanjian,  wewenang,  alasan  yang  baik  dan  hal-
hal tertentu. Syarat-syarat perjanjian dan wewenang adalah syarat-syarat formal dari  perjanjian.  Jika  persyaratan  formal  tidak    dapat    dipenuhi,    maka    kontrak atau perjanjian yang tersebut terbatalkan.
Dalam  membuat  perikatan  perkawinan  di  depan  Notaris  calon  mempelai wajib  memenuhi  tuntutan  sebagai  penghadap.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam Pasal  39  ayat  1  dan  2.  Berikut  merupakan  ketentuan  yang  mengatur: (1)Penghadap  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  (a)  Berumur  serendah- rendahnya  delapan  belas  tahun  atau  sudah  menikah  dan  (b)  Cakap  atas perbuatan  kaidah;  dan  (2)  Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau setidaknya diperkenalkan oleh 2 (dua) saksi yang berumur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun. Dan cakap dalam perbuatan kaidahmnya.
Dapat  ditarik  intisari  bahwasanya  UUJN  menyaratkan  penghadap  sebagai merek  ayng  berusia  sekurang-kurangnya  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah menikah.  Sehingga  mereka  yang  tidak  emmenuhi  syarat  tersebut  tidak  dapat disebut  sebagai  pengahdap  di  depan  Notaris.  Sehubungan  dengan  maraknya penikahan  dibawah  umur  dan  pembuatan  komitmen  pernikahan  oleh  mereka yang  melaksanakan  pernikahan  bawah  umur,  maka  terdapat  pandnagan  yang berbeda bagi setiap Notaris di Indonesia mengenai kedudukan kedewasaan belia tersebut.  Beberapa  Notaris  menganggap  jika  kedudukan  kedewasaan  seseorang untuk  membentuk  komitmen  pernikahan  tidak  boleh    dilanggar    atau    dengan kata lain harus tepat berusia 18 (delapan belas) tahun.
Menurut  penelitian  Nugraha  (2020)  Herlien  Budiono  yang  merupakan Notaris di Kota Bandung menyatakan jika kedewasaaan seseorang menentukkan dirinya  melanjutkan  perikatan  dengan  kliennya  atau  tidak  saat  membuat perjanjian  pernikahan.  Apabila  dalam  praktiknya  Herlien  menjumpai  pasangan yang  salah  satunya  merupakan  anak  bawah  umur  maka  beliau  akan menolaknya.  Hal  ini  beliau  lakukan  karena  beliau  memiliki    prinsip    kuat    bila anak  bawah  umur  yang  akan  melakukan  pernikahan  tersebut  belum  masuk  ke dalam tahap dewasa karena belum memenuhi syarat formil berusia 18 (delapan belas)  tahun.  Meskipun  secara  fisik  mereka  telah  sah  dalam  Undang-Undang karena  menjalankan  pernikahan  namun  tidak  menutup  kemungkinan  jika pemikiran  mereka  belum  dewasa  sehingga  akibat  kaidah  yang  harus  mereka tanggung  menjadi  lalai  di  masa  depan.  Mereka  tidak  akan  mau  membuat komitmen  pernikahan  sebelum  adanya  vonis  dari  meja  hijau  yang  memberikan mandat  bagi  beliau  untuk  menerbitkan  dokumen  perjanjian  kawin  yang bersangkutan.  Prinsip  yang  dimiliki  oleh  Notaris  Herlien  Budiono  ini  lebih mengarah kepada syarat yang berlaku yakni penghadap harus berusia sekurang- kurangnya  18  (delapan  belas)  tahun.  Bagi  Herlien  Budiono    syarat  sudah menikah  yang  menganggap  seseorang  memiliki  status  dewasa  hanyalah pengecualian  dan  pengecualian  tersebut  tidak  boleh  ditetapkan  sebagai  suatu aturan  yang  general  karena  sifatnya  hanya  digunakan  saat  keadaan  darurat. Herlien  Budiono  juga  mengungkapkan  jika  Notaris  dalam  praktiknya  dapat menolak  pengaju  yang  belia  untuk  membentuk  komitmen  apabila  berpegang teguh pada UU Jabatan Notaris.
Dalam  penelitian  milik  Nugraha  (2020),  Notaris  Winanto  Waryomartani dalam  praktiknya  juga  menemui  kesamaan  dengan  Herlien  Budiono.  Winanto membagi status kedewasaan seseorang dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan  mereka  yang  sesuai  dengan  Pasal  KUHPerdata  yakni  berusia    21 tahun  atau  sudah  menikah  dan  mereka  yang  sesuai  dengan  ketentuan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yakni  dewasa  ketika  berusia  18  tahun. Winanto  memberikan  instruksi  bahwasanya  Notaris  di Indonesia  perlu berhati- hati  dalam  menangani  penghadap  bawah  umur.  Penghadap  bawah  umur  harus memberikan surat keterangan orang tua untuk melakukan perbuatan kaidah
termasuk  pembuatan  komitmen  pernikahan,  penjualan  aset  maupun pembebanan  hak  tanggungan  lainnya.  Seseorang  yang  dianggap  dewasa  karena telah  menikah  menurut  Winanto  tetap  tidak    memenuhi  syarat    dalam    UU Jabatan  Notaris.  Winanto  dalam  praktiknya  selalu  menggunakan  putusan pengadilan untuk bertindak dalam pembuatan perjanjian kawin karena menurut beliau perjanjian kawin oleh anak bawah umur memiliki risiko yang lebih tinggi dan akibat kaidahnya tidak sempurna.
Dalam penelitian Andreas (2017), seorang Notaris lain yakni Dewi Fortuna Limurti  memiliki  pendapat  yang  berbeda  dari  kedua  Notaris    diatas.    Dewi Fortuna membagi usia seseorang dalam dua kelompok yakni mereka yang belum dewasa  sama  sekali  dan  perlu  pendampingan  orang  tua  atau  wali  (berusia  15 tahun  atau  17  tahun)  dan  mereka  yang  sudah    dewasa    (berusia    18    tahun). Dalam  praktiknya  ketika  menangani  penghadap  beliau  selalu  melihat  dua  sisi apakah  penghadap  tersebut  sudah  dewasa    atau    sudah    menikah.    Jika    syarat yang  terpenuhi  adalah  sudah  dewasa  maka  anak  tersebut  dapat  membuat perikatan  pernikahan  akrena  dianggap  cakap  dalam  perbuatan  kaidah meskipun  belum  boleh  melangsungkan  pernikahan.  Namin  bagi  mereka  yang sudah  menikah  namin  usianya  masih  rendah  dibawah  17  tahun  maja  beliau menganggap  jika  mereka  merupakan  subjek  kaidah  dewasa.  Singkatnya  Dewi Fortuna  berpegang  pada  UU  Jabatan  Notaris  yang  mengatur  jika  syarat pengahdap  adalah  mereka  yang  dewasa  dan  mereka  yang  sudahh  menikah, sehingga  asalkan  memenuhi  ketentuan  maka  seseorang  telah  dianggap  dewasa. Pernyataan  Dewi  Fortuna  didukung  oleh  statement  milik  Notaris  Sari  Wahyuni yang  mengatakan  jika  dalam  kasus  penghadap  bawah  umur  harus  dilihat berdasar UU  Notaris yang berlaku  dimana mereka  yang  belum mencapai umur 18 tahun harus tetap menyertakan persetujuan orang tua atau wali. Beliau akan menerima  penghadap  yang  salah  satu  dari  pasangan  suami-istri  tersebut  sudah berumur dewasa.
Dalam  penelitian  milik  Pratama  (2021)  yang  mengungkapkan  pendapat Syarif,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bogor,  mendapati  hasil  jika  anak  bawah  umur yang  melangsungkan  pernikahan  dimasukkan  ke  dalam  subjek  kaidah    yang sudah  dewasa,  dan  apabila  mereka  bercerai  maka  status  kedewasaannya  akan tetap  melekat.  Dalam  normanya,  beliau  menjelaskan    jika    anak    yang    sudah kawin  dan  mendapat  dispensasi  akwin  dapat  dibuatkan  dokumen  perjanjian kawin  oleh  Notaris  karena  telah  memenuhi  syarat  sebagai  penghadap  dengan catatan  Notaris  harus  memintakan  surat  dispensasi    yang    emnerangkan    jika anak  tersebut  berada  dalam  status  kawin  yang  benar.  Beliau  juga  meragukan status  kedewasaan  anak  yang  sudah  menikah  meski  bawah  umur,  karena  jika merujuk  UU  Perlindungan  anak,  mereka  yang  berusia  kurang    dari    18    tahun tetap dianggap sebagai anak.
Perbedaan  mengenai usia dewasa oleh KUHPerdata,  UU  Pernikahan  dan UU Jabatan Notaris dapat diberlakukan asas lex posterior derogate legi prirori maka  peraturan  yang  dianut  adalah  UU  Pernikahan  dan  UU  Jabatan  Notaris. Dengan  kata  lain  UU  Pernikahan  dan  UU  Jabatn  Notaris  merupakan  jaminan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun namun sudah menikah adalah subjek kaidah  dewasa.  Perbedaan  pendapat  dan  pandangan  mengenai  praktik kenotariatan  yang  menghadapi  anak  bawah  umur  dalam  pembuatan  perikatan pernikahan  tidak  akan  menghapus  status  kepastian  kaidah  yang  diberikan  oleh undang-undang.  Anak  di  bawah  umur  yang  sudah  menikah  masih  dianggap sebagai  subjek  kaidah  dewasa  dan  mampu  bertindak.  Adanya  asumsi  dari Notaris jika anak di bawah umur yang sudah menikah bukanlah orang dewasa yang  sah  dan  tidak  dapat  menjadi  orang  dewasa  yang  menghadap  notaris  yang berwenang  pada  saat  perjanjian  pernikahan  diterbitkan  hanyalah  pendapat
Subjektif  dari  notaris  tersebut.  Karena  ditakutkan  mereka  masih  belum  bisa mengambil  keputusan  dan  bertindak  serta  berfikir  dengan  baik  layaknya  orang dewasa. Emosi mereka juga ditakuti masih labil dan masih berubah-ubah. Notaris percaya  anak-anak bawah umur belum dianggap dewasa karena mempertimbangkan  berbagai  aspek,  bukan  hanya  referensi  ketentuan  kaidah. Faktor  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  kematangan  intelektual  dan kematangan  psikologis  dalam  bertindak,  khususnya  dalam  mempertanggung jawabkan perbuatan kaidah, salah satunya adalah pembuatan perjanjian kawin.
Waktu terkait pembuatan perjanjian kawin tertuang dalam Pasal 29 (1) UU Pernikahan  yang  menyebut  jika  sebelum  pernikahan  berlangsung,  kedua  pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  di  hadapan pegawai  pencatat  pernikahan  dan  kemduian  di    sahkan.    Adapun    perjanjian kawin  dapat  juga  dibuat  setelah  perkaiwnan  berlangsung  sesuai  dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69  Tahun  2015.  Perjanjian  kawin  akan dinyatakan  sah  manakala  memenuhi  syarat-syarat  keabsahan  suatu  perjanjian kawin dan bersifat mengikat suami dan istri jika: (1) Tercapai syarat formil dan tata  cara  pembuatan  dokumen  perjanjian  kawin  serta  saar  berlakunya perjanjian  tersebut.  Notaris  dan  Pegawai  Pencatatan  Pernikahan  terlibat  dalam pembuatan  perjanjian  kawin  yang  mana  akan  berlaku  ketika  pernikahan dilangsungkan;  (2)  Tercapainya  syarat  materil  yang  merupakan  ketentuan    isi dari  perjanjian  kawin  tersebut  agar  sah  dan  mengikat.  Perjanjian  kawin  berisi kesepakatan-kesepakatan  bersama  yang  tidak  memberatkan  kedua  belah  pihak baik  suami  atau  istri  yang  secara  garis  besar  berisi  hak  dan  kewajiban  masing- masing  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  undang-undang,  norma  dan kesusilaan;  dan  (3)  Tercapainya  syarat  subjektif  yakni  berkaitan  dengan  pihak- pihak  yang  membuat  perjnajian  kawin  yakni  diri  pribadi  suami  dan  istri  yang melangsungkan  pernikahan.  Persyaratan  subjektif  bagi  orang  yang  ingin membuat kontrak pernikahan ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat- syarat  berlakunya  perjanjian  tersebut.  Pasal  1320  KUHPerdata  mengatur kesepakatan  antara  para  pihak  dalam  kontrak  dan  pihak  terkait  harus  cakap dalam melakukan perbuatan kaidah.
Syarat  subjektif  Pasal  1320  KUHPerdata  mengacu  pada  kesepakatan  dan kesanggupan  para  pihak  yang  membuat  kesepakatan.  Jika  syarat  subjektif kontrak  tidak  terpenuhi,  kontrak  dapat  diakhiri.  Subekti  juga  berpendapat  lain, bahwa  kegagalan  memenuhi  faktor  subjektif  tidak  berarti  batalnya  kontrak selama  para  pihak  tidak  mengusulkan  pemutusan  karena  ketidaksesuaian. Perjanjian  yang  cacat  secara  materi  tidak  dengan  sendirinya  membatalkan kontrak  dalam  hal  apa  pun,  tetapi  hanya  menawarkan  kemungkinan  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  meminta  pemutusan  (Rastini et  al., 2021). Dengan kata lain, kontrak pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan- persyaratan  subjektif  kontrak  dapat  diakhiri  oleh  para  pihak  jika  mereka menginginkannya.
Akad  pranikah  yang  ditandatangani  oleh  calon    pasangan    di    hadapan notaris  memenuhi  syarat  sah,  sehingga  akad  pranikah  mengikat  kedua  belah pihak.  Jika  perjanjian  pernikahan  dilakukan  secara  diam-diam,  dikhawatirkan akan  terjadi  perubahan  tanggal  sehubungan  dengan  isi  perjanjian  yang  dapat merugikan  pihak  ketiga.  Selanjutnya,  tujuan  diadakannya  perjanjian pernikahan  di  hadapan  notaris  adalah  agar  perjanjian  pernikahan  mempunyai hak  untuk  membuktikan  dan  secara  kaidah  dijamin  hak  dan  kewajiban  calon suami istri.
Perjanjian  pernikahan  yang  dibuat  dalam  bentuk  dokumen    yang    otentik dan  mengikat  secara  kaidah  dapat  menjadi  bukti  tertulis  bagi  orang  yang
menandatanganinya.  Menimbang  bahwa  dokumen  otentik  pada  pokoknya memuat  dokumen-dokumen  resmi  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  kepada Notaris  dan  tertuang  dalam  buku  catatan  pernikahan,  maka  sahnya  perjanjian pernikahan  merupakan  syarat  menurut  Pasal  29  ayat  1  undang-undang pernikahan.  Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  147  ayat  (2)  jo.  Pasal  152  KUH Perdata  menetapkan  bahwa  perjanjian  pernikahan  hanya  berlaku  bagi    para pihak  yang  mengadakan    perjanjian, dalam  hal    ini  suami-istri    dari  pernikahan itu, dan bagi pihak ketiga sejak pendaftaran perjanjian pernikahan itu.
Komitmen  pernikahan  atau  pun  perubahannya  diadakan  dan  dibuat  atas keputusanbersama,  hal  ini  dimaksudkanbahwa  persetujuan  yang  dibuat  adalah bersifat  bebas. Maka  dari  itu  kesepakatan  ini  tidak  terdapat  unsur  paksaan, penipuan ataupun kekhilafa dari pihak manapun.
Asas  ini  berhubungan  dengan  sistem  harta  benda  perkawinan  yang dipilih pasangan  selama  menikah  dan  membantu  kekhawatiran  istri  yang takut  jika suatu saat nanti suami memaksa untuk mengadakan perubahan perjanjian.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan  bahwa  adanya  asumsi  dari  Notaris  jika  anak  di  bawah  umur  yang sudah menikah bukanlah orang dewasa yang sah dan tidak dapat menjadi orang dewasa  yang  menghadap  notaris  yang  berwenang  pada  saat  perjanjian pernikahan diterbitkan hanyalah pendapat subjektif dari Notaris karena adanya rasa  takut  yang  nantinya  akan  timbul  sebagai  akibat  dari  perbuatan  kaidah. Dalam  praktiknya  para  Notaris  akan  menunggu  surat  keputusan  pengadilan terkait  status  kedewasaan  anak  bawah  umur  yang  melakukan  perjanjian pernikahan.
Tetapi pada kenyataannya opini tersebut tidak menghapuskan kepastian kaidah UU  yang  diberikan  kepada  seorang  belia  yang  sudah  atau  pernah  menikah merupakan subjek kaidah dewasa berapapun usianya.
Kedudukan  kaidah  perjanjian  pernikahan  yang  ditandatangani  dihadapan Notaris  sebelummengadakan  pernikahan  yang  penghadapnya  merupakan seorang yang belia adalah valid selama kehadiran mereka diwakilkan oleh orang tua  dari  pasangan  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif    tentang    keabsahan suatu  komitmen.  Komitmenpernikahan  yang  ditandatangani  dalam  bentuk dokumen  otentik  harus  didaftarkan  pada  catatan  sipil  atau  otoritas  agama  dan juga dapat diterapkan ke pihak ketiga.

## 5. DAFTAR  PUSTAKA
Adjie,  H.,  &  Gunarsa,  A.  (2013).  Sanksi  Perdata  dan  AdministratifTerhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.
Andreas,  A.  (2017).  PENERAPAN  PERJANJIAN KAWIN  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. Repertorium , 6 (2), 131–142. Arief,  H.  (2013).  Perjanjian  Perkawinan. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Cahyani, T. D. (2020). Kaidah Pernikahan (Vol. 1). UMMPress.
Candra,  M.  (2018). Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia .  Prenada  Media. Ghansham  Anand,  S.  H.,  & Kn, M.  (2018). Karakteristik  Jabatan  Notaris  di Indonesia . Prenada Media.
Kitab Undang-Undang Kaidah Perdata Nugraha,  N.  (2020).  Status  Kedewasaan  Anak  Yang  Melakukan  Perkawinan Dibawah  Umur  Dalam  Pembuatan  Perjanjian  Kawin  Pada  Praktik Kenotariatan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  UNPAD , 4 , 114–132.
Pawitasari,   A.    G.    (2019).    Perjanjian    Perkawinan    Sebagai    Instrumen
Perlindungan  Hukum  Dalam  Perkawinan  Poligami  Di  Indonesia. Jurnal  Lex Renaissance , 4 (2), 338–353. https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8 Pratama,  Y.  (2021).  Kepastian  hukum  perjanjian  perkawinan  yang  tidak didaftarkan  pada  kantor  pencatatan  perkawinan. Jurnal  Hukum Muhammadiyah Sumatera Selatan .
Rastini,  Sanjaya,  J.  B.,  &  Slamet,  R.  M.  (2021).  ANALISIS  YURIDIS PENTINGNYA  PEMBUATAN  PERJANJIAN  PERKAWINAN  BERDASARKAN PERSPEKTIF  HUKUM  PERDATA  (JURIDICAL  ANALYSIS  OF  THE IMPORTANCE OF MAKING A MARRIAGE AGREEMENT BASED ON A CIVIL LAW  PERSPECTIVE). Jurnal  Hukum  Lex  Generalis.  Vol.2.  No.6  (Juni  2021) , 2 (6), 482–497.
Ufairoh,  F.  N.,  Paraswati,  F.,  Imani,  K.,  &  Nagari,  P.  M.  (2021).  Penyesuaian Diri Mahasiswa Akibat Culture Shock Pada Perubahan Sistem Pembelajaran di Era Pandemi. Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , and Economics (NSAFE) , 1 (4), 291–306. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
Yunus,  A.  (2020). Kaidah  Pernikahan  dan  Itsbat  Nikah:  Antara  Perlindungan  dan Kepastian Kaidah . Humanities Genius. Yustisia, T. V. (2016). Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris . VisiMedia.