## KONSTRUKSI KESADARAN BURUH TENTANG HAK BURUH (Studi Peran FSPMI dalam Gerakan Buruh di  Pasuruan)

## Labour Knowledge Construction Regarding Labour Rights (Study of FSPMI in Labour Movement at Pasuruan)
Muqtafiah, Maulana Surya Kusumah Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember Email: maulanask.@gmail.com

## ABSTRAK
Demonstrations  carried  out  by  workers  represent  the  construction  of  labor  awareness. FSPMI  supports  the  awareness-building  process.  The  researcher  focused  this  research  on how awareness construction was carried out by FSPMI. FSPMI not only mobilizes workers to  carry  out  demonstrations  but  also  builds  labor'  awareness  regarding  labor  rights,  work relations, both related to regulations and systems or other labor issues. By using a qualitative research design, the description or review provided is descriptive. Researchers also use the constructivist  approach.  This  constructivism  approach  becomes  essential  because  to  know about how the construction process is carried out by FSPMI, a further and in-depth approach is  needed.  The  results  showed  that  the  process  of  building  labor'  awareness  in  the  FSPMI labor  association  was  carried  out  through  education.  FSPMI  carried  out  its  activities through  several  stages  called  (CLA)  concept-lobby-action.  The  construction  produced through education makes labors more aware of their rights and is also involved in politics. Construction carried out through education has created critical awareness of workers.
Keywords: Awareness Construction, Labor Rights, Labor Movement, Role of FSPM

## ABSTRAK
Demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  buruh  mewakili  konstruksi  kesadaran  buruh.  Proses pembangunan  kesadaran  didukung  oleh  FSPMI.  Peneliti  menfokuskan  penelitian  ini  pada bagaimanakah  konstruksi  kesadaran  yang  dilakukan  oleh  FSPMI.  FSPMI  tidak  hanya memobilisasi  buruh  untuk  melakukan  aksi  demo,  melainkan  juga  membangun  kesadaran buruh  terkait  hak-hak  buruh,  relasi  kerja,  baik  itu  berkaitan  dengan  regulasi  dan  sistem ataupun  isu-isu  perburuhan  yang  lain.  Dengan  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif, penjabaran  atau  ulasan  yang  diberikan  bersifat  deskripstif.  Peneliti  juga  menggunakan pendekatan  konstruktivisme,  pendekatan  konstruktivisme  ini  menjadi  penting  karna  untuk mengetahui  tentang  bagaimana  proses  konstruksi  yang  dilakukan  oleh  FSPMI,  diperlukan adanya  pendekatan  yang  lebih  lanjut  dan  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses  pembangunan  kesadaran  pekerja  dalam  asosiasi  buruh  FSPMI  dilakukan  melalui pendidikan.  FSPMI    melaksanakan  aksinya  melalui  beberapa  tahapan  yang  disebut  (KLA) konsep-lobby-aksi.    Konstruksi  yang  dihasilkan  melalui  pendidikan  membuat  pekerja  lebih sadar  akan  hak-hak  mereka  dan  juga  terlibat  dalam  politik.  Konstruksi  yang  dilakukan melalui pendidikan telah menciptakan kesadaran kritis pekerja.
Kata Kunci: Konstruksi Kesadaran, Hak Buruh, Gerakan Buruh, Peran FSPMI

## Pendahuluan
Kabupaten Pasuruan selain  memiliki potensi pertanian yang baik,  juga dikenal  dengan daerah kawasan  industri.  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  kawasan  industri  yakni  PIER  atau  Pasuruan Industrial Estate Rembang. Padatnya industri di Kabupaten Pasuruan menjadikan UMK Daerah tersebut  terbilang  tinggi  yakni  Rp.  3.037.500.  Upah  minimum  yang  tinggi  di  Kabupaten Pasuruan  tindak  lantas  menjamin  kesejahteraan  buruh  itu  sendiri.  Diberlakukannya  Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa penentuan upah buruh berdasarakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Kebijakan  pengupahan  tidak  lagi  mempertimbangkan  KHL  (Kebutuhan  Hidup  Layak). Kebijakan  tersebut  memperburuk  posisi  buruh,  yang  mana  buruh  tidak  lagi  memiliki  posisi aman  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  selamanya  berbanding  terbalik  dengan  inflasi, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin terhadap rendahnya inflasi. Upah merupakan persoalan  krusial  bagi  buruh,  hal  ini  dikarenakan  upah  merupakan  tujuan  utama  buruh  dalam bekerja. Upah merupakan salah satu hak yang seringkali menjadi persoalan bagi buruh. Buruh di  Kabupaten  Pasuruan  seringkali  melakukan  aksi  untuk  memperjuangkan  hak-hak  nya.  Aksi ini  sebagai  bentuk  perlawanan  buruh  atas  permasalahan  yang  sedang  dihadapi,  yang  dalam setiap aksinya buruh selalu membawa isu dan tuntutan tertentu.

## Tabel Aksi Demo Buruh Pasuruan 2015
No Tanggal Pelaku Aksi Tuntutan Aksi 1 10/3/2015 Buruh PT Surya Delta  Textile Hak-hak  normative  yang  tak  kunjung  dipenuhi  oleh perusahaan sejak 2013, yakni : upah buruh yang dibayar- kan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten. 2 14/4/2015 Buruh PT Surabaya Rending Plastik • Gaji buruh yang tidak dibayar selama 3 bulan • Menagih uang THR yang  hanya dibayarkan separuh • Tidak  terdaftarnya  buruh  dalam  BPJS  Kabupaten Pasuruan 3 01/5/2015 SARBUMUSI Buruh  menuntut  adanya  Pengadilan  Hukum  Industrial atau PHI di Kabupaten Pasuruan 4 06/7/2015 Buruh  PT  Surya Delta Textile Pembebasan terhadap 11 karyawan PT Destex yang dinilai anarkis dalam demo yang dilakukan pada bulan Maret lalu 5 06/8/2015 Buruh PT Halim Jaya Sakti • Upah  yang  dibayarkan  jauh  dibawah  UMSK  Kabupaten Pasuruan • Tidak adanya asosiasi serikat pekerja pada Pabrik
• Tidak adanya jaminan kesehatan (BPJS) No Tanggal Pelaku Aksi Tuntutan Aksi 6 31/8/2015 Serikat  Buruh  PT Nestle Gaji  buruh  yang  tidak  sesuai  dengan  Perjanjian  Kerja bersama atau PKB 7 26/11/2015  SARBUMUSI meminta pihak Disnakertrans Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya
8 20/10/ 2015 FSPMI Buruh  yang  tergabung  dalam  Federasi  Serikat  Pekerja Metal  Indonesia  (FSPMI)  yang  ada  di  Ring  1  Jatim menolak  rencana  pemerintah  dalam  pengesahan Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  Pengupahan untuk menerapkan Kenaikan Upah Minimum
Sumber : (Yoenianto. 2015) (Marza. 2015) (Syairwan. 2015)    (Hujjah. 2015) (Handik. 2015) (Hartik.  2015)  (Hujjah.  2015)  (http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/ribuanburuh- jatim-tolak-rencana-pemerintah-tetapkan-rpp-pengupahan) diolah oleh penulis.
Berdasarkan  tabel  diatas  menujukkan  bahwa  setiap  aksi  yang  dilakukan  oleh  buruh,  sebagian besar  melibatkan  adanya  serikat  pekerja.  Serikat  pekerja  menurut  Sumanto  (2014:79)  adalah asosiasi para buruh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial buruh. Di Kabupaten Pasuruan terdapat 14 organisasi serikat pekerja FSPMI (Federasi Serikat Pekerja  Metal  Indonesia)  merupakan  salah  satu  serikat  pekerja  di  Kabupaten  Pasuruan  yang dikenal sering melakukan aksi.
FSPMI  seringkali  melakukan  aksinya  ditingkat  Provinsi  dengan  membawa  isu  wilayah,  dan jarang  melakukan  aksi  ditingkat  kabupaten.  FSPMI  sebagai  organisasi  serikat  pekerja melakukan  pendampingan  terhadap  masalah  yang  dihadapi  buruh,  yang  mana  Sebelum melakukan aksi demo, terlebih dulu dilakukan pengkonsepan, apakah isu atau masalah tersebut bisa  diselesaikan  dengan  lobby  atau  tidak,  jika  memang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  lobby maka  FSPMI  akan  melakukan  aksi.  Peneliti  menfokuskan  penelitian  ini  pada  bagaimana konstruksi kesadaran yang dilakukan oleh FSPMI, yang mana FSPMI tidak hanya memobilisasi buruh  untuk  melakukan  aksi  demo,  melainkan  juga  membangun  kesadaran  buruh,  dengan memberikan pengetahuan terkait hak-hak buruh.

## Pembahasan
1. Proses  Konstruksi  Kesadaran  Buruh:  Peran-Peran  dalam  Konstruksi  Kesadaran Buruh
Kehidupan buruh tidak terlepas dari dunia sosialnya. Bagaimana sistem sosial mempengaruhi buruh dan kesadarannya. Buruh tidak bisa hidup secara individual, melainkan hidup beriringan dengan  pihak-pihak  yang  tanpa  disadarai  mempengaruhi  terhadap  kesadarannya.  Kesadaran buruh ini dideterminasi oleh tempat dimana dirinya tinggal. Kehidupan buruh tidak  terpisahkan dari  tempat  dimana  buruh  bekerja yakni pabrik, sebagian besar waktu buruh dihabiskan di dalam pabrik. Sosialisasi yang dilakukan buruh lebih banyak berada pada wilayah perusahaan,
daripada  di  tengah-tengah  masyarakat  ataupun  keluarga.  Di  dalam  Perusahaan  atau  pabrik, tidak  hanya  terdapat  relasi  antara  buruh-pengusaha  melainkan  juga  antara  buruh-serikat. Interaksi    dan    komunikasi  yang    terbangun    dari    kedua    relasi    tersebut  mempengaruhi keputusan buruh, apakah buruh akan menjadi pekerja saja atau ikut bergabung dengan serikat. Buruh  menentukan  realitas  berdasarkan  yang  dikehendakinya.  Relasi  yang  terbangun  dalam diri buruh memperngaruhi terhadap kesadarannya, yang mana kesadaran buruh ini menjadi area pertarungan dari  dua  kepentingan,  yakni  pengusaha  dan  serikat.  Pengusaha  selaku  pemiliki modal    menginginkan    agar    buruh    sepenuhnya  patuh    terhadap  peraturan    yang diterapkan pengusaha,  sedangkan    serikat  pekerja  FSPMI  menginginkan  agar buruh  berani  melakukan perlawanan terhadap kebijakan pengusaha yang menyimpang dari Undang-Undang.
a. Peran Pengusaha
Sebagian besar waktu buruh di dihabiskan di dalam pabrik, hal ini menjadikan buruh terbiasa dengan hubungan sosial  yang terjalin  di  dalamnya, yang mana relasi  kerja  yang  terbangun antara  pengusaha  dan  buruh  sifatnya  top-down. Pengusaha selaku pemilik modal memiliki kewenangan  atas  regulasi  yang  akan diterapkan  di  perusahaan.  Kebijakan  yang  diciptakan pemerintah secara umum, belum tentu dijalankan oleh perusahaan,  seperti contoh PERDA Kabupaten Pasuruan.
Pengusaha terkesan menunda-nunda dalam menerapkan kebijakan Perda Pasuruan No 22 tahun 2012  tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  di Kabupaten  Pasuruan.  Kebijakan yang  sudah  diuji  materi  tersebut  sengaja  tidak dijalankan    oleh    pengusaha    dengan    alasan menunggu  keputusan  MA.  Hal  ini mengharuskan buruh untuk melalui tahap-tahap tertentu, agar  kebijakan  tersebut dapat  diterapkan  yakni  dengan  meminta  surat  rekomendasi  ke Mendagri.  Buruh harus    melalui    proses    panjang    untuk    bisa    memberikan    bukti    terkait legalitas kebijakan tersebut. Pengusaha dan buruh seharusnya dapat bekerja sama dalam relasi kerja, bagaimana hubungan sosial tersebut dibangun sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membutuhkan tenaga buruh dalam proses  produksi  begitupun  buruh  yang membutuhkan pengusaha dalam mendapatkan pekerjaan, namun yang terjadi pengusaha tidak menjalankan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Kebijakan  yang  tidak  diterapkan  oleh  pengusaha  ini  menjadikan  buruh  untuk  melakukan perlawanan atau tindakan. Perlawanan tersebut sebagai buah dari kesadaran kritis yang dimiliki buruh,  yang  mana  buruh  tidak  bisa  menerima  begitu  saja  tindakan  pengusaha  yang
menyimpang dari Undang-Undang. Kesadaran kritis  yang dimiliki buruh dianggap mengkhawatirkan  posisi  pengusaha  sehingga  pengusaha  melakukan  berbagai  upaya  dalam melemahkan kesadaran buruh. Pengusaha melakukan upaya  dalam  melemahkan kekuatan buruh  salah  satunya  mengiming-imingi  buruh  naik  jabatan  dengan  syarat  harus  keluar  dari serikat.
Tawaran  yang  dilakukan  pengusaha  ini  bertujuan untuk mengalihkan  buruh  dari  kesadaran kritisnya, yakni agar orientasi buruh hanya kepada uang sehingga tidak melakukan  perlawanan terhadap regulasi  yang diterapkan pengusaha. Cara-cara yang dilakukan pengusaha mengarah pada dominasi, dimana buruh digiring kesadarannya pada kesadaran  semu.
Bentuk    reward    yang  diberikan    pengusaha    menjadikan    buruh  berfikir    pragmatis    yakni hanya  berorientasi    uang,    kesadaran    kritis    yang    dimiliki    buruh  dalam  serikat  sengaja dilemahkan  dengan  mengiming-imingi  buruh  naik  jabatan.  Pengusaha  memberikan  reward berupa kenaikan jabatan bagi  buruh yang memiliki  cukup  pengaruh  dalam  serikat,  hal  ini menjadikan  buruh  tidak  memiliki  kesadaran  kritis  karena  ketika  buruh  mengiyakan  reward tersebut,  itu  artinya  buruh  menjadi  bagian  dari  pengusaha  sehingga  buruh  tidak  boleh menggugat  kebijakan  yang  berlawanan  dari  pengusaha.  Padahal  serikat  adalah  wadah  dalam menampung  kebersatuan  buruh.  Keberadaan  serikat menjadi sesuatu hal yang ditakuti oleh pengusaha sehingga keberadaannya kalau bisa ditekan dan dikendalikan.
Tindakan yang  dilakukan pengusaha  bertujuan untuk mengalihkan kesadaran buruh sehingga buruh tidak bisa bersatu. Pengusaha melakukan upaya dalam melemahkan  kekuatan buruh seperti  mengintimidasi  buruh  yang  ikut  serikat.  Kekuatan  buruh  dianggap  mengkhawatirkan pengusaha, sehingga pengusaha  melakukan  upaya  dalam  menghalang-halanginya.  Bentuk penghalang-halangan tersebut menurut pak J ada yang sifatnya enak dan tidak enak. Enak dan tidak  enak  ini  sebagai  bentuk  ungkapan  yang  didasarkan  atas  reaksi  pengusaha,  contoh  yang tidak enak adalah bentuk intimidasi bagi buruh yang akan mengikuti serikat, bentuk intimidasi tersebut seakan mencitrakan bahwa keputusan  buruh  ikut organisasi adalah salah,  sehingga buruh  mendapatkan  perlakukan  yang  kurang  baik  dari  pengusaha.  Sedangkan  bentuk penghalang yang lain adalah reward bagi buruh.
Pengusaha memiliki kewenangan dalam menetukan kebijakan apa yang akan diterapkan dalam
relasi  kerja.  Meskipun  itu  hak  buruh  tapi  pengusaha  tidak  selalu    memberikannya,    hal    ini menjadikan  buruh  teralienasi  dari  hak-haknya, dimana  buruh  tidak  menerima  hak  yang seharusnya    didapatkan.    Pengusaha  sebagai  pemilik  modal  berkuasa  atas  kebijakan  dalam relasi kerja.  Kebijakan yang tidak sesuai  Undang-Undang mau tak mau harus diterima buruh seperti contoh kebijakan mengenai upah, yang mana dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan,  sudah  diatur  dengan  jelas  bahwa  upah  yang  ditetapkan  berdasarkan kebutuhan  hidup  layak  buruh  yakni  untuk  pekerja  lajang,  artinya  bagi  pekerja  yang  sudah berkeluarga dan masa kerja di atas satu tahun mendapatkan tambahan  upah  lebih  besar  dari KHL.    Kebijakan    yang    sudah    tertera    jelas    di  undang-undang  tersebut  dalam  prakteknya masih belum diterapkan secara maksimal oleh pengusaha.
Peraturan  Daerah  atau  Perda  Pasuruan  Pasal  37  No  4  juga  menyebutkan  bahwa    pengusaha wajib menaikkan upah   minimum   bagi   pekerja  yang  sudah menikah  atau berkeluarga dan sudah  memiliki  masa  kerja  1  tahun  atau  lebih  sekurang-kurangnya  5%  lebih  besar  dari  upah minimum  Kabupaten  yang  berlaku.  Realitas  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa  upah  yang diterima buruh lajang dan menikah adalah sama, tidak ada perbedaan. Menurut Pak A  kondisi demikian telah mengkebiri hak-hak buruh, yang mana buruh dipaksa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan seharusnya, buruh dihadapkan pada pilihan yang pada akhirnya dia harus menerima begitu saja realitas tersebut, daripada buruh kehilangan  pekerjaan. Hak-hak  buruh terkait  upah  sudah  diatur  jelas  dalam Peraturan Daerah, 5% uang tambahan nyatanya masih belum dirasakan buruh.
Pak A adalah pekerja yang sudah menikah dan masa kerjanya mencapai 16 tahun. Status pak A yang  sudah  menikah  dan  masa  kerja  diatas  satu  tahun  tidak  membedakan  upah  yang diterimanya  dari  upah  buruh  lain  yang  masih  lajang,  menurut  pak  A  perbedaannya  hanya terletak  pada  tunjangan  saja  seperti  tunjangan  BPJS  yang  mana  untuk  buruh  yang  sudah menikah anak istrinya dapat  didaftarkan untuk  mendapatkan tunjangan BPJS. Perundingan upah ditingkat perusahaan dapat dilakukan melalui perjanjian kerja bersama, yang di dalamnya juga mengatur tentang struktur dan skala upah berikut tunjangangnya. Perjanjian kerja  bersama  di  pabrik KJ belum diatur terkait  5%  uang tambahan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Perda,  struktur  skala  upah  dimaknai hanya sebatas tunjangan kesehatan. Perundingan upah    yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja  bersama  melalui proses  bipartite  yakni  pengusaha- serikat buruh, masih belum mengatur terkait 5% uang tambahan. Menurut pak putra pembeda antara buruh yang nol tahun sampai 1 tahun hingga 10 keatas adalah terletak pada tunjangannya
seperti  tunjangan kesehatan.  Padahal  dalam  perjanjian  kerja  bersama,  buruh  bisa  mengatur terkait 5 % uang tambahan tersebut, Artinya tidak ada perbedaan antara buruh yang masih lajang dan  keluarga  dalam  segi  upah.  Buruh  yang  lemah  pengetahuannya  terkait  relasi  produksi, membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan posisi tawarnya.
Tindakan  pengusaha  terkait  kebijakan  yang  diterapkan  dalam  perusahaan  mempengaruhi terhadap kesadaran buruh, yang mana pengusaha menginginkan agar buruh sepenuhnya patuh terhadap pengusaha. Konstruksi kesadaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut menjadikan buruh  tidak  memiliki  kesadaran  kritis  melainkan  hanya  pada  kesadaran  pragmatis.  Buruh menjadi takut untuk bergabung dengan serikat pekerja dikarenakan terancam untuk dintimidasi bahkan di PHK sepihak, atau buruh lebih memilih reward yang ditawarkan pengusaha daripada membangun  kekuatan  dalam  serikat  buruh.  Konstruksi  fikir  yang  dilakukan  pengusaha  justru mengarah  pada  ketidaksadaran  buruh,  dimana  buruh  digiring  kesadarannya  pada  kesadaran semu.

## b. Peran Serikat Pekerja
Serikat  pekerja  adalah  pihak  dari  buruh  yang  cukup  punya  andil  dalam  mengkonstruksi kesadaran buruh. Serikat pekerja adalah organisasi buruh yang orientasinya untuk kepentingan buruh itu sendiri. Serikat pekerja memiliki tanggung jawab sosial untuk membawa kehidupan buruh  kearah  yang  lebih  baik.  Serikat  pekerja  memfasilitasi  dan  menampung  aspirasi  buruh, selain itu serikat juga memiliki kewenangan dalam pengorganisasian buruh secara legal. Serikat buruh  ini  memiliki  peranan  yang  strategis  dalam  membangun  kesadaran  anggotanya,  melalui kelompok buruh mereproduksi pengetahuannya terkait isu-isu perburuhan sehingga menjadikan buruh berpengetahuan.
Buruh mengeksternalisasikan dirinya dalam relasi yang terbangun di serikat pekerja. Di dalam serikat,  buruh  menjalin  interaksi  sosial  dengan  tatanan  masyarakat  yang  lebih  kecil  yakni kelompok,  yang  didalamnya  buruh  mendapatkan  distribusi  pengetahuan  baru  melalui kelompok, yang mana dari pengetahuan tersebut nantinya menciptakan kesadaran bagi buruh. Pak P awalnya  memutuskan bergabung dengan serikat dengan alasan ikut-ikutan  kemudian mencoba  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan yang dilakukan  oleh  FSPMI.  Pak  P  awalnya sebagai  anggota  pasif,  kemudian  Pak P  sadar  bahwa  ketika  dia  hanya  sekedar  ikut  tanpa
mengetahui maksud dan tujuan diadakannya  organisasi, maka hanya akan  menjadi sia-sia. Buruh mendapatkan  distribusi  pengetahuan  dengan  mengikuti  serikat, sehingga pengetahuan buruh terkait isu-isu perburuhan menjadi bertambah.
Pak  D  memulai  bekerja  sejak  tahun  2008  tapi  Pak  D  bergabung  dengan serikat  sejak  tahun 2010. Sebelumnya, di 2 tahun awal bekerja, Pak D menjadi pekerja kontrak, yang mana bagi para pekerja kontrak tidak diperbolehkan untuk mengikuti serikat pekerja, akhirnya ketika dia diangkat  menjadi  pekerja  tetap  Pak D  kemudian  bergabung  dengan  serikat.  Menurut  Pak  D dengan dia menjadi anggota serikat, dirinya menjadi lebih tau terkait isu-isu perburuhan, dari serikat Pak D belajar tentang regulasi  dan sistem yang sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serikat sebagai wadah  dalam  mengembangkan  pengetahuan buruh,  yang mana  dari  adanya  penyebaran  pengetahuan  tersebut  diharapkan mampu menjadikan buruh berfikiran kritis atas realitas sosial yang terjadi sehingga menciptakan kesadaran bagi buruh.
Proses  pembangunan  kesadaran buruh dalam serikat yakni  melalui pendidikan,  buruh  diberi pemahaman  melalui  forum  diskusi.  Melalui  pendidikan, buruh  mendapatkan  distribusi pengetahuan  terkait  apa  saja  hak-hak  nya  buruh, bagaimana  relasi  kerja,  baik  itu  berkaitan dengan  regulasi  dan  sistem  ataupun  isu-isu  perburuhan  yang  lain.  Buruh  diberi  pemahaman melalui  proses  pendidikan, yang  mana  dari  pemahaman  tersebut  diharapkan  mampu menciptakan kesadaran kritis bagi buruh. Pak J mencontohkan terkait konstribusi buruh dalam pajak Negara.  Buruh  sebelum  mendapatkan  gajinya  terlebih  dulu  dipotong  untuk  pajak, konstribusi buruh terhadap pajak negara cukup besar  .  Pajak  yang  sebagian  besar  disumbang oleh    buruh    nyatanya    masih    belum    memberikan    kesejahteraan    bagi    buruh    itu sendiri. Pemikiran-pemikiran  kritis  ini  didistribusikan  melalui  forum  diskusi  di serikat,    yang    mana dari  adanya  pemikiran  kritis  tersebut  dapat  menciptakan kesadaran bagi buruh, bahwa buruh juga memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi Negara.
Serikat  pekerja FSPMI mengobyektivasi buruh dengan memberikan pengetahuan  terkait  hak- hak buruh. Bagaimana pengetahuan itu terus direproduksi  buruh sehingga mempengaruhi dunia intersubyektifnya.  Menurut Berger dan  Luckmann  (1990:87) individu sebagai produsen dan dunia  sosial sebagai produknya, artinya individu dengan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain,  produk  berbalik  mempengaruhi  produsennya.  Pengetahuan  terkait  hak-hak  tersebut dilembagakan dalam bentuk  pendidikan. Konstruksi pengetahuan melalui pendidikan tersebut mempengaruhi  kesadaran  buruh,  yang  mana  nantinya  buruh  mampu  untuk  bersikap  kritis
terhadap realitas yang dihadapinya.
Kesadaran  sebagai  langkah  awal  dalam  memperjuangkan  kepentingan  kelas  buruh,  dengan kesadaran buruh mampu untuk kemudian mengambil tindakan. Kesadaran ini menjadi penting karena    tanpa    kesadaran    buruh    hanya  bagian  dari  sekelompok  massa  besar    yang  tidak memahami  kondisinya.  Aksi demo yang dilakukan oleh buruh sebagai bentuk dari kesadaran yang  dimilikinya,  buruh  sadar  bahwa  dia  berhak  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik sehingga mengharuskan  buruh  untuk  melakukan  aksi.
Buruh    tidak    sekedar    ikut-ikutan  dalam  melakukan  aksi,  melainkan  tahu  akan  isu-isu  yang hendak diperjuangkan, FSPMI menekankan adanya peran serta anggota dalam setiap langkah perjuangan,  dimana  anggota  tidak  hanya  menjadi  obyek  tapi  juga  subyek  yang  sadar  akan tindakannya.  FSPMI  tidak  hanya  memobilisasi  massa  aksi  melainkan juga memberitahukan terkait  isu-isu,  distribusi  pengetahuan  tersebut  dijalankan  bersamaan  dengan  adanya  instruksi aksi.
Satu minggu sebelum dilaksanakannya aksi,  diadakan konsolidasi di kantor  cabang  dengan mengumpulkan semua ketua PUK. Konsolidasi tersebut guna untuk membahas konsep  aksinya seperti  apa,  isu  yang  akan  disuarakan tentang apa. Isu dan tuntutan yang diketahui melalui rapat  konsolidasi  kemudian  oleh  ketua  PUK  disosialisasikan  kepada  masing-masing  korlap. Pak P  adalah ketua PUK di  Pabrik KJ, setelah  rapat  konsolidasi di kantor cabang kemudian Pak  P  mensosialisasikannya  ke  korlap-korlap  yang  ada  di  Pabrik  KJ,  kemudian  korlap  akan mensosialisaikan kepada peserta yang akan mengikuti aksi. Sosialisasi terkait isu dan tuntutan tersebut  menjadi  penting  agar  buruh  yang  mengikuti  aksi  tahu  atas  apa  yang  akan diperjuangkan, istilahnya agar buruh sadar akan tindakannya mengikuti aksi, jadi tidak sekedar ikut-ikutan.
FSPMI selain menampung aspirasi buruh, juga terdapat proses konstruksi kesadaran buruh. 9 program  kerja  yang  dilakukan  FSPMI  agar  buruh  sadar  dan melek akan  realitas  yang dihadapinya. Dalam serikat pekerja FSPMI, buruh dikonstruksi kesadarannya, kesadaran inilah yang nantinya mampu menjadikan buruh untuk mengambil tindakan. Kesadaran akan hak-hak menjadi  bagian  penting  yang  harus  terbangun  dalam  diri  buruh,  maka  dari  itu  FSPMI menjadikan  pendidikan  sebagai  program yang  memang  harus  terus  dilaksanakan  untuk
menciptakan pengetahuan berkelanjutan pada buruh.
Konstruksi  pengetahuan  yang  dilakukan  FSPMI  menjadikan  buruh  berpengetahuan  dan berkesadaran.  Buruh  dikonstruksi  kesadarannya  terkait  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh, sehingga  menjadikan  buruh  bersikap  kritis  terhadap  realitas  yang  dihadapinya.  Konstruksi kesadaran  yang  dilakukan  FSPMI  menjadikan  buruh  berani  dalam  melakukan  perlawanan terhadap  pihak-pihak  yang  dirasa  telah  melakukan  ketidakadilan  terhadap  buruh  seperti pemerintah atau pengusaha. Melalui serikat, pengetahuan buruh menjadi bertambah baik terkait hak-haknya,  peraturan  perundang-undangan  tentang  ketenagakerjaan  ataupun  isu-isu perburuhan lainnya. Adanya konstruksi pengetahuan yang dilakukan FSPMI menjadikan buruh lebih  bersikap  kritis  dan  lebih  berani  dalam  melakukan  perlawanan  yang  diwujudkan  dalam gerakan aksi.

## 2. Kesadaran Kelas dalam Perjuangan Buruh
Kesadaran    kelas    ini    menjadi    sangat    penting    dalam    menunjang  perjuangan buruh  atau serikat  buruh,  hal  ini  dikarenakan  kesadaran  sebagai  pijakan  dasar sebelum    menentukan strategi  berjuang. Pengertian kelas  menjadi sangat tidak defininitif ketika dihadapkan dengan konteks yang berbeda, kelas menurut Marx (dalam Akrom 2011 dikategorikan menjadi 2 yakni kelas borjuis dan proletar yakni kelas  pemilik modal dan  kelas  buruh.  Istilah  buruh  ini  tidak terdefinisikan secara jelas, buruh seperti apa yang dimaksud, jika definisi buruh didasarkan atas ketidakadaan modal, dan bekerja untuk orang lain, maka karyawan dan manager juga termasuk buruh  karena  mereka  bekerja  untuk  orang  lain.  Di  Indonesia  istilah  buruh  lebih  sering diidentikkan dengan pekerja yang berada pada posisi terbawah dalam struktur pekerja.
Di    FSPMI    buruh    dikonstruksi    kesadarannya    agar    mampu    bangkit    dan melawan  atas ketertindasan  yang  dialami.  Perlawanan  buruh  ini  sebagai  bentuk perjuangan  kelas,  yang didalamnya  tidak  hanya    memperjuangkan  kepentingan pribadi  ataupun  organisasi  melainkan kepentingan  kelas,  isu  yang  disuarakan menyentuh  ke  semua  kalangan  buruh.  Buruh  harus mampu   melakukan perlawanan, meskipun buruh dari kelas bawah bukan berarti buruh harus tunduk atas kebijakan yang merugikan.
Keberadaan buruh terorganisir melalui serikat, bahkan serikat buruh memiliki  payung hukum tersendiri  yakni  Undang-Undang  No  21  tahun  2000 tentang serikat pekerja, berbeda dengan
petani  dan  nelayan.  Buruh  harus  mampu  mengambil  tindakan  karna  siapa  lagi  yang  akan memperjuangkan nasib buruh kalau bukan buruh itu sendiri, buruh harus mampu bangkit dan melawan  atas ketertindasan yang di  alaminya. Pak J menitik beratkan pada pemerintah, yang mana    pemerintah    sebagai    pihak    penguasa    memiliki    kewenangan    untuk menetapkan regulasi,  nyatanya  masih  belum  mensejahterakan  kehidupan  buruh. Sebagian    besar    nasib buruh    dipengaruhi    oleh    kebijakan    yang    dihasilkan    oleh pemerintah,  sehingga  buruh melakukan tuntutan kepada pemerintah.
FSPMI    Pasuruan  dikenal  dengan  serikat  yang  sering  melakukan  aksi  turun  jalan,  hal  ini sebagai bentuk perlawanan buruh atas kebijakan yang dirasa merugikan buruh. Aksi protes ini sebagai buah dari kesadaran yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan, buruh Sadar bahwa mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih  baik.  Setiap aksi  yang dilakukan   FSPMI  membawa  kepentingan  kelas,  tidak  membawa  kepentingan pribadi  apalagi  kepentingan  organisasi.  Menurut  pak  A  Gerakan  buruh  tidak  melihat  dari bendera tertentu, karena kekuatan buruh saat ini mengalami polarisasi dikarenakan beragamnya serikat buruh yang ada di Indonesia. Beda serikat buruh beda pula cara berjuangnya, terlebih tidak  semua  buruh  ikut  serta  membangun  kekuatan  melalui  organisasi,  masih  terdapat  buruh yang memilih untuk tidak ikut berorganisasi.
Aksi  perlawanan  yang  dilakukan  FSPMI  yakni  untuk  memperjuangkan  kepentingan  buruh secara  umum  tidak  berdasarkan  serikat  tertentu  atupun  pabrik  tertentu.  Pak  A  menjelaskan bahwa  saat  ini  telah  dibentuk  adanya  KSPI  atau  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia. Meskipun  buruh  tidak  tergabung  dengan  FSPMI  tapi  perjuangan  buruh  harus  terorganisir melalui KSPI, KSPI ini membawahi beberapa Federasi. Isu yang disuarakan berkaitan dengan kepentingan kelas buruh bukan organisasi serikat buruh tertentu, menurut keterangan Pak Adi bahkan sekarang buruh mendapatkan jaminan pensiun, yang mana  jaminan  pensiun  tersebut ditujukan  bagi  buruh  yang  memiliki  masa  kerja  diatas  15  tahun.    Peraturan    terkait    jaminan sosial    yang  di    dalamnya    juga    mengatur    tentang  jaminan  pensiun,    merupakan  hasil perjuangan buruh FSPMI dengan serikat buruh lain, dan juga organisasi masyarakat lain yang tergabung  dalam  KAJS  (Komite  Aksi  Jaminan  Sosial)  pada  tahun  2010.  Peraturan  terkait jaminan  pensiun tersebut sudah diterapkan di pabrik tempat Pak Adi bekerja yakni PT YMPI Pasuruan. Buruh  yang masa  kerjanya  diatas  15  tahun  maka  berhak  untuk  mendapatkan jaminan  pensiun,  sedangkan  buruh  yang  masa  kerjanya  dibawah  15  tahun  maka  akan
mendapatkan  JHT  atau  Jaminan  Hari  Tua,  yang  mana  perhitungannya berdasarkan uang yang  disetorkan  buruh.  Buruh  yang  tergabung  dalam  serikat  buruh  FSPMI  sadar  bagaimana caranya meningkatkan taraf kehidupan buruh secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dari serikat  apa,  bendera  apa  atupun  sektor  apa.  Serikat  buruh  FSPMI  berjuang  atas  nama  kelas bukan atas nama kepentingan pribadi buruh.
Dari  sejumlah  aksi  yang  dilakukan  serikat  buruh  FSPMI,  bahwa  buruh  tidak mempermasalahkan  meskipun  terdapat  buruh  lain  yang  tidak  bergabung  dengan  serikat  tapi ikut menikmati kebijakan yang diperjuangkan. Menurut Pak Jazuli Sangat sulit untuk berbicara tentang  keadilan  pada  perjuangan  buruh,  karna  tidak  semua  buruh  bergabung  dengan  serikat, dan  ketergabungan  buruh  pun  tidak  boleh  dipaksakan.  Serikat  buruh  FSPMI  sadar  bahwa kesejahteraan  bersama  merupakan  hal  penting  yang  harus  di  capai.  Kepentingan  kelasnya menjadi  hal  utama yang senantiasa dipegang teguh oleh FSPMI. Selain itu,  Basis perjuangan buruh  FSPMI  tidak  hanya  untuk  buruh  tapi  juga  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Perubahan  logo FSPMI  menunjukkan  bahwa  serikat  buruh  tersebut  tidak  hanya  berjuang  untuk  buruh  tetapi juga rakyat.

## 3. Gerakan Buruh dan Go Politik
Pada  masa  kepemimpimpinan  Soekarno  buruh  memiliki  ruang  gerak  yang cukup  luas  dalam mengembangkan  organisasi,  bahkan  buruh  juga  mempengaruhi kebijakan  politik  waktu  itu. Soekarno  dikenal  sebagai  presiden  yang  paling  repsek  terhadap  gerakan  buruh.  Bagaimana buruh  diposisikan  sebagai  pihak  yang  keterlibatannya  sangat  dibutuhkan  dalam  proses pembangunan.  Pasca  jatuhnya  kepemimpinan  Soekarno  yang  kemudian  digantikan  oleh Soeharto,  buruh  mengalami  realitas  yang  sangat  berbeda.  Presiden  Soeharto  melakukan penataan ulang terhadap serikat pekerja, hal ini disebabkan gerakan buruh  yang
ada merupakan produk masa kepemimpinan Soekarno yang kental dengan isu komunis sayap kiri.
Menurut  Launa  (2011)  penataan  gerakan  buruh  setidaknya  dibagi  menjadi  3  fase,  pertama (1966-1970)  sebagai  fase  pelarangan  terhadap  segala  bentuk  pengorganisasian  serikat  buruh, karena  hampir  semua  serikat  buruh  merupakan  produk  masa  kepemimpinan  orde  lama.  Fase kedua (1970-1990) sebagai fase pengambil alih kekuatan serikat buruh dibawah kendali militer, bahkan militer masuk ke tempat  kerja, mengintervensi  proses pemilihan  ketua Serikat  buruh. Fase  ketiga  (1990-1998)  adalah  fase  dimana  kebijakan  ekonomi  pasar  menjadi  kedok
pemerintah untuk mengeksploitasi segala bentuk kekuatan buruh melalui kebijakan hubungan industrial pancasila (HIP).
Era reformasi menjadi sejarah lahirnya beberapa serikat pekerja salah satunya FSPMI. Serikat buruh  kemudian  menyusun  strategi  dan  kembali  pada  jati  dirinya,  dimana  perjuangan  buruh tidak berhenti pada masalah upah melainkan kesejahteraan bersama sebagai cita-cita luhur yang harus dicapai. Serikat buruh menyusun strategi untuk kembali terlibat dalam politik agar bisa mempengaruhi kebijakan terkait perburuhan dan hal-hal  mendasar lainnya. Sikap buruh yang apatis terhadap politik perlahan mulai dimunculkan kesadaran bahwa politik itu penting, sama pertingnya dengan perjuangan yang selama ini dilakukan.
Dalam  serikat  buruh  diberikan  kesadaran  politik  karna  menurut  pak  J  kehidupan  buruh  tidak terlepas dari manuver politik. Keterlibatan buruh dalam politik dianggap sangat penting karna kehidupan  buruh  tidak  terlepas  dari  politik  seperti  penentuan  upah,  jaminan  sosial  dan  lain sebagainya.  FSPMI  mulai  membangun  strategi  politik,  tetapi  politik  yang  dimaksud  adalah politik . kesejahteraan  bukan  politik  praktis,  artinya  politik  yang  dibangun  oleh  FSPMI tidak orientasi materi melainkan untuk kesejahteraan sosial. Buruh menyebutnya politik alternatif.
Pada  kongres  bulan  Februari  kemarin,  sudah  diluncurkan  adanya  buruh  “ go politik ”, keterlibatan buruh dalam politik dirasa perlu  karena sebagian besar nasib buruh  dipengaruhi oleh    kebijakan,    yang    mana    kebijakan    tersebut    didapatkan melalui  proses  politik.  Hal demikian  mau-tidak  mau  menjadikan  buruh  untuk terlibat  dalam  dunia  politik  agar  bisa mempengaruhi  kebijakan.  Menurut  Pak  A selama  ini  mindset  yang  ditangkap  oleh  buruh tentang  politik  selalu  mencitrakan buruk,  dimana  politik  dianggap  kotor,  mindset  tersebut perlahan mulai diperbaharui bahwa politik itu penting untuk kehidupan buruh. Mindset tentang pentingnya politik mulai diturunkan hingga ke tingkat grassoot.
Sosialisasi mengenai pentingnya politik dilakukan oleh pak A melalui media sosial seperti bbm, whatsapp  dan  facebook,  dalam  media  sosial  tersebut dijelaskan  secara  lengkap  mengenai kenapa  harus  diluncurkan  buruh  go  politik. Menurut  Iqbal    (2015:83)  sebelum  serikat  buruh memutuskan untuk masuk dalam konstelasi politik, serikat buruh harus melalui 3 tahapan yakni pengorganisasian, peng-  idiologisan,  dan  pendirian  partai  politik. Iqbal  yang  merupakan Presiden FSPMI mengatakan  bahwa keterlibatan politik  harus  juga  menyertakan  kaum marginal yang lain, berikut step-step yang harus  dilalui  serikat  buruh  ketika  memutuskan
untuk  terlibat  dalam  politik:
Pertama-tama,  dibentuk  sebuah  tim  independen  yang  meluas  untuk  menyebarkan kuesioner pendapat    ke    sejumlah    buruh,    tani,    nelayan    dan    agamawan    tentang perlukah  adanya saluran  politik  bagi  mereka,  jika  memang  perlu  maka  langkah kedua    adalah    mendorong bersatunya  serikat  buruh  yang  ada  (karna  mereka merupakan organisasi kader yang sudah tertata)  untuk  mengadakan  konvesnsi nasional  diperluas  tentang  perlukah  dibentuk  partai buruh, bila mana dirasa perlu maka langkah ketiga adalah diadakan referendum nasional oleh tim yang dibentuk untuk itu, tim inilah yang akan menanyakan ke seluruh elemen masyarakat terkait setuju tidaknya  membentuk  partai  politik, langkah  ke  empat  adalah  bila mayoritas menyatakan  setuju  maka  dibentuklah  pengurus  dan  struktur  partai  yang juga    melibatkan elemen  gerakan  sosial  yang  lain,  dan  langkah  yang  terakhir adalah setelah partai buruh terbentuk,  selanjutnya  serikat  buruh  kembali  bergerak diranah  sosial  ekonomi  yang  bersifat independen, bukan menjadi underbow partai (Iqbal, 2015:92).
Jhon Ingleson (dalam Iqbal 2015:87) menjelaskan bahwa pemimpin serikat buruh mengalami pertanyaan  yang  fundamental.  Haruskah  mereka  membatasi  aktivitas  mereka  pada  urusan industrial: upah dan kondisi kerja, praktik kecurangan, kesehatan dan isu keamanan sehingga bisa  meminimalkan  risiko  sikap  represif  pemerintah,  ataukah  harus  mencari  usaha mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam gerakan politik nasionalis yang lebih kuat, menguji batas kekuasaan Negara dalam rangka menguatkan gerakan nasional secara keseluruhan?
Perdebatan  tentang  pentingnya  keterlibatan  buruh  dalam  politik  sudah  dimulai  sejak  tahun 1920-1930.  Menurut  Iqbal  (2015:87)  hubungan  organisasi  yang  erat  antara  partai  politik  dan serikat  buruh  merupakan  agenda  yang  sama  besarnya  dengan  agenda  serikat  buruh sebagaimana  upah  dan  kondisi  kerja.  Keterlibatan  buruh  dalam  politik  tersebut  dimaksudkan agar buruh bisa mempengaruhi kebijakan Negara.
Menurut  Iqbal  pilihan  yang  terakhir  merupakan  pilihan  yang  paling  ideal,  hanya  saja membutuhkan persayaratan yang sangat ketat. Dalam perkembangannya pasca reformasi, buruh atau serikat buruh sudah terlibat dalam aktivitas politik sejak pemilu tahun 2004, bahkan pada pemilu  tahun  2014  dimana  serikat  buruh  FSPMI  mendukung  bakal  calon  presiden  tertentu untuk  memperjuangkan  aspirasinya,  buruh  atau  serikat  buruh  sangat  mendukung  bakal  calon presiden  tersebut  bahkan  ikut  mengkampanyekan.  Buruh  melakukan  kontrak  politik  dengan partai  Gerindra,  yang  mana  bakal  calon  presiden  dari  partai  tersebut  harus  menyetujui  dan
memperjuangkan  terkait  10  tuntutan  rakyat  yang  disebut  sepultura  (Iqbal,  2015:108) pada kongres FSPMI di bulan Februari kemarin, diluncurkan buruh Go Politik bahkan buruh berniat untuk mendirikan partai politik berdasarkan organisasi mayarakat.
FSPMI berniat untuk membentuk ormas atau organisasi masyarakat di semua wilayah FSPMI, ormas-ormas  ini  yang  nantinya  mampu  menciptakan  partai  politik  bagi  buruh.  Nampaknya FSPMI  mulai  menggunakan  cara  berpolitik  yang  ketiga,  dimana  buruh  mendirikan  partai politiknya sendiri. Pilihan ini merupakan pilihan yang paling ideal diantara keduanya, karena ketika  buruh  bergabung  dengan  partai  politik  lain  seringkali  buruh  hanya  dijadikan  kuda pacuan,  yang  keberadaannya  untuk  memenangkan  partai  politik  tersebut,  mengingat  massa buruh  tidak  sedikit  sehingga  cukup  menguntungkan  bagi  partai  politik  tersebut. Kesadaran politik serikat buruh FSPMI tidak hanya ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam pemilihan umum  (pemilu),  yang  dalam  prkateknya  FSPMI  melakukan  afiliasi  dengan  partai  politik tertentu  ataupun  membentuk  partai  politik,  tetapi  serikat  pekerja  FSPMI  juga  melakukan komunikasi dan diskusi politik dalam penentuan kebijakan.
Pada  tanggal  1  Mei  2016,  peneliti  berkesempatan  untuk  mengikuti  FGD  (Focus  Group Discusion) yang diadakan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan serikat buruh FSPMI. Diskusi  yang  mengangkat  tema  Raperda  Perlindungan  Pekerja,  bertetapan  dengan  aksi  May Day  yang  menuntut  adanya  Perda  Perlindungan  buruh  di  Jawa  Timur.  Buruh  menagih  janji Gubenur  Jawa  Timur  Pakde  Karwo  untuk  segera  mengesahkan  Perda  Perlindungan  pekerja. Diskusi  ini  diadakan  oleh  Arif  Hari  Setiawan  yang  menjabat  sebagai  ketua  DPW  (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur.
Memperlihatkan  saat  FGD  (Focus  Group  Discusion)  Partai  PKS  dengan  Serikat  buruh  di Surabaya. Tema yang diangkat dalam diskusi politik tersebut ―Raperda Perlindungan Pekerja disesuaikan dengan moment May Day buruh, yang mana dalam May Day buruh menagih janji Gubenur  Jawa  Timur  untuk  segera  mengesahkan  Perda  Perlindungan  pekerja.  Relasi  yang terbangun  dalam  diskusi  tersebut,  FSPMI  bukan  hanya  menyampaikan  aspirasi  tetapi  juga melibatkan  partai  politik  dalam  memperjuangkan  kepentingannya  di  Dewan  Perwakilan Daerah. FSPMI melakukan diskusi politik dengan siapa saja partai yang memiliki tujuan yang sama dan mau memperjuangkan aspirasi buruh.
Diskusi  ini  dihadiri  oleh  bapak  HS,  dosen  hukum  dari  Universitas  Airlangga.  Perserta  dari
diskusi  tersebut  adalah buruh dan serikat  buruh,  anggota DPRD IX dan mahasiswa. Sebelum dilakukannya tanya jawab, terlebih dulu mendengarkan penyampaian meteri dari Pak A selaku perwakilan  dari  partai  politik  PKS,  kemudian  Pak  H  perwakilan  dari Akademisi,  dan  Pak  J perwakilan  dari  buruh.  Diskusi  ini  guna  membahas  penting  adanya  Raperda  perlindungan buruh  di  Jawa  Timur,  mengingat  sekarang  Indonesia  memasuki  tahun  MEA  sehingga dikahwatirkan  adanya  serbuan  tenaga  kerja  asing.  Dalam  diskusi  tersebut,  bahwa  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS ) sangat  mendukung  adanya  Peraturan  Daerah  tentang  perlindungan pekerja, dan akan memperjuangkan kepentingan buruh dalam ranah politik.

## 4. Peran FSPMI dalam Memobilisasi dan Membangun Kesadaran Massa Aksi
Aksi  demo  buruh  tidak  terlepas  dari  keberadaan  massa  yang  banyak. Kuantitas  massa aksi merefleksikan  dari  kekuatan  aksi itu  sendiri,  semakin banyak massa semakin kuat pula aksi yang dilakukan, dan semakin banyak massa menujukkan bahwa isu atau tuntutan tersebut menyangkut  hajat  orang  banyak. Gerakan  sosial  buruh  tidak  terlepas  dari  adanya  proses mobilisasi  massa,  yang mana  gerakan  buruh  tersebut  merupakan  perilaku  kolektive  massa bukan perilaku pribadi  individu. Dalam proses  mobilisasi  diperlukan adanya sinergitas  antara elite  organisasi  dengan  anggota,  sehingga  massa  aksi  dapat  terorganisir  dengan baik.    Proses mobilisasi    harus    terorganisir    dari    tingkat    atas    hingga    ketingkat grassroot .  Mobilisasi tersebut juga tidak terlepas dari peran pemimpin serikat buruh selaku pengambil keputusan.
Aksi mogok buruh dibedakan menjadi 2 yakni MONAS mogok nasional dan MODAR mogok daerah,  apabila aksi  tersebut  sifatnya skala nasional  maka instruksi aksi  datangnya dari pusat yakni  DPP  (Dewan  Pimpinan  Pusat),  tapi apabila    aksi    tersebut    membawakan    isu    atau tuntutan  ditingkat  Daerah  maka instruksi aksi datang dari DPW (Dewan Pimpinan Cabang) atau  KC  (Konsulat Cabang).  Instruksi  aksi  tersebut  berdasarkan  isu  dan  tuntutan  yang  akan disuarakan, apabila isu dan tuntutannya menyangkut daerah seperti Kabupaten maka instruksi Apabila  isu  dan  tuntutannya  berkaitan  dengan  kedaerahan  seperti Kabupaten  maka  instruksi aksi  datanganya  dari  KC,  kemudian  dari  KC mengkonsolidasikan    dengan    beberapa    PUK yang    ada    di    Daerah    tersebut,    di Kabupaten  Pasuruan  sendiri  terdapat  25  PUK  anggota FSPMI. Instruski aksi ini terpola dari tingkat pusat hingga ke Daerah. Menurut Pak A FSPMI adalah  organisasi  yang  sifatnya  hierarki  yang mana  ketika  pusat  mengatakan  A  maka  hingga ketingkat grassoot pun  mengatakan A  seperti  contoh  aksi  penuntutan  UMK,  dari  tingkat  pusat kemudian turun ke DPW setelah itu ketingkat KC, PC dan PUK.

## 75
Menurut keterangan pak P  pernah dalam suatu aksi yang dilaksanakan FSPMI menjadi anarkis, yang mana di dalamnya terdapat provokator yang dengan sengaja membuat aksi menjadi ricuh, namun  ketika  ditanya  tentang  tanda  pengenal  anngota  provokator  tersebut  tidak  bisa menunjukkannya,  hal  ini  memperlihatkan  bahwa  terdapat  orang  luar  yang  dengan  sengaja menjadi  provokator  untuk  mencitrakan  buruk  tentang  aksi  FSPMI.  Setiap  anggota  FSPMI selalu  dibekali  dengan  tanda  anggota,  yang  mana  tanda  anggota  tersebut  diharuskan  untuk dibawa  kemanapun  buruh  pergi  sebagai  bentuk  identitas  bahwa  buruh  merupakan  anggota FSPMI.
FSPMI  dalam  pelaksanaan  aksinya  tidak  hanya  memobilisir  massa  tetapi  juga  membangun kesadaran  massa  aksi,  yakni  dengan  menjelaskan  terkait  isu  dan  tuntutan  yang  hendak disuarakan. Dari tingkat pusat hingga grassroot tau akan isu dan tuntutannya, hal ini bertujuan agar buruh tidak sekedar ikut-ikutan dalam pelaksaan aksi  tetapi  juga mengetahui terkait  apa yang akan diperjuangkan. FSPMI yang memiliki kewenangan memobilisir massa, tidak hanya menjadikan buruh sebagai obyek yang keberadaannya untuk melengkapi aksi, melainkan juga sebagai  subyek  yang  keterlibatannya  berdasarkan  pengetahuan  terhadap  tujuan  dan  maksud diadakannya  aksi.  FSPMI  memberikan  akses  informasi  terkait  isu  dan  tuntutan  tersebut, sehingga buruh menjadi sadar dan tahu akan tujuan mereka melakukan aksi. Kesadaran buruh dalam aksi ini menjadi penting karna untuk mengukur totalitas dan penghayatan buruh dalam mengikuti  aksi,  yakni  buruh  tau  akan  isu  dan  tuntutan  yang  hendak  disuarakan.  Konstruksi pengetahuan  buruh  terkait  isu  dan  tuntutan  tersebut  yang  nantinya  menjadikan  buruh  sadar bahwa diadakannya aksi tidak lain untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.
Adanya  mobilisasi  massa  aksi  dari  tingkat  pusat  hingga  grassroot  dibarengi  dengan  distribusi pengetahuan  terkait  isu  dan  tuntutannya.  DPP  memberikan  instruksi  aksi  ke  DPW  bersamaan dengan alasan kenapa diadakannya aksi, isu dan tuntutan apa saja yang akan disuarakan dalam aksi. Kemudian DPW menginstruksikan aksi kepada KC beserta isu dan tuntutannya. KC kemudian mengumpulkan  pengurus  PC  dan  ketua  PUK,  memberitahukan  terkait  isu  dan  tuntutannya melalui rapat konsolidasi. Selanjutnya dari PUK mengumpulkan pengurus dan korlap ditingkat perusahaan,  untuk  menginstruksikan  aksi  beserta  apa  saja  isu  dan  tuntutan  yang  akan disuarakan.  Korlap  bertanggung  jawab  menginformasikan  terkait  isu  dan  tuntutan  tersebut kepada  anggota  yang  mengikuti  aksi.  Apabila  isunya  bersifat  wilayah  maka  pemberitahuan terkait  isu  dan  tuntutan  dilakukan  sebagaimana  step-step  dijalankannya  instruksi  aksi.
Terkadang FSPMI juga membuat selebaran terkait isu dan tuntutan yang hendak disuarakan.
Sosialisasi  terkait  isu  dan  tuntutan  yang  hendak  diperjuangkan  terkadang  dilakukan  melalui selebaran-selebaran  yang  di  dalamnya  dijelaskan terkait  isu  dan  alasan  dilaksanakannya  aksi. hal  ini  bertujuan  agar  peserta  aksi  mengetahui  dengan  jelas  terkait  tuntutan  yang  akan disuarakan,  jadi  pembertitahuan  terkait  tuntutannya  ada  yang  bersifat  face  to  face,  korlap  ke anggota,  ada  yang  melalui  selebaran. Realitas  yang  dihadapi  buruh  dalam  dunia  kerja  juga berperan penting dalam membangun kesadaran buruh, yang mana buruh memiliki posisi tawar yang rendah  ketika  dihadapkan  dengan  regulasi  atau  kebijakan  yang  berada  di  pabrik,  sehingga  buruh merasa  penting  untuk  melakukan  aksi  sebagai  bentuk  perjuangan  akan  hak-hak  dan  kepentingan mereka.
Ketika  keluar  instruksi  aksi,  buruh  akan  sadar  dengan  sendirinya,  bahwa  aksi  tersebut  untuk memperjuangkan hak-hak mereka, buruh sadar mereka yang berjuang maka mereka yang akan mendapatkan  hasil.  Buruh  tidak  dibayar  dalam  pelaksaan  aksi  karna  buruh  tau,  aksi  tersebut untuk  kepentingan  mereka  sendiri,  orientasi  buruh  melakukan  aksi  tidak  berdasarkan  materi melainkan  lebih  kepada  kepentingan,  buruh  menyadari  bahwa  siapa  lagi  yang  akan memperjuangkan nasib mereka kalau bukan mereka sendiri.
Dorongan  buruh  melakukan  aksi  lebih  kepada  sesuatu  hal  yang  sifatnya  harus  mereka perjuangkan  yakni  hak.  Hak-hak  inilah  yang  mendasari  buruh  melakukan  aksi,  bahwa  buruh sebagai kaum tertindas tidak akan berdiam diri atas buruknya sistem dan kinerja pemerintahan. Buruh sadar bahwa kemiskinan yang mereka derita bukan karna takdir tetapi karna buruknya regulasi perburuhan. Melalui  kelompok‖ buruh membangun kekuatan dalam memperjuangkan hak.  Buruh  tidak  merasa  dirugikan  dengan  mengikuti  aksi  lantaran  mereka  harus  merelakan jam  kerjanya,  melainkan  buruh  sadar  bahwa  aksi  tersebut  untuk  memperjuangkan kepentingannya  sendiri,  bahkan  buruh  menggunakan  hak  cuti  dalam  melaksanakan  aksi,  hak cuti  yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  keperluan  pribadi  tetapi  buruh  menggunakannya untuk pelaksanaan aksi.
Dalam  pelaksanaan  aksi  solidaritas  yang  mana  isu  dan  tuntutannya  tidak  berkaitan  langsung dengan  semua  peserta  aksi,  tetapi  buruh  merasa  penting  untuk  melakukannya.  Hal  ini merupakan bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan dalam FSPMI yakni solidaritas tanpa batas.
Selain  membangun  kekuatan  untuk  memperjuangkan  hak,  FSPMI  juga  merasa  penting  untuk membangun  solidaritas  sesama  buruh.  Semua  peserta  aksi  solidaritas  dipastikan  tau  akan  isu dan tuntutan yang akan diperjuangkan. Keterlibatan buruh dalam aksi solidaritas tersebut yakni mereka sadar bahwa keikutsertaan mereka dalam aksi dapat menambah kekuatan aksi. Buruh sadar  keterlibatan  mereka  dalam  aksi  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  sesama  anggota kelompok.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat  proses  pembangunan  kesadaran  dalam  serikat  pekerja  FSPMI.  Kesadaran  ini menjadikan  FSPMI  tidak  hanya  memiliki  kesadaran  kelas  tapi  juga  kesadaran  politik,  yang mana FSPMI mampu untuk memobilisir dan mengorganisasikan buruh untuk memperjuangkan hak-hak  nya  melaui  aksi.  Pengorganisasian  dan  mobilisir  buruh  ini  menjadi  sinergis  ketika buruh  tahu  bahwa  aksi  tersebut  untuk  memperjuangkan  haknya.  Dalam  FSPMI,  buruh dikonstruksi kesadarannya terkait apa saja hak-haknya buruh melalui pendidikan, ketika buruh sudah  terkonstruski  kesadarannya  terkait  hak  dan  kewajiban,  maka  kesadaran  tersebut  akan berkembang  menjadi  kesadaran  kelas  dan  gender.  Kemudian  buruh  akan  memutuskan  untuk mengambil  tindakan  melalui  politik  pengorganisasian  dalam  memperjuangkan  haknya. Kesadaran politik yang dimiliki FSPMI tidak hanya melalui pengorganisasian buruh, melainkan sekarang  FSPMI  memiliki  niatan  untuk  terlibat  dalam  partai  politik,  sehingga  bisa  secara langsung memperngaruhi kebijakan publik.
FSPMI tidak serta merta melaksanakan aksi melainkan sudah melalui beberapa tahapan terentu, mereka menyebutnya KLA konsep-lobby-aksi. FSPMI dalam pelaksanaan aksinya tidak hanya memobilisir  massa  tetapi  juga  membangun  kesadaran  massa  aksi,  yakni  dengan  menjelaskan terkait  isu  dan  tuntutan  yang  hendak  disuarakan.  FSPMI  menekankan  adanya  peran  serta anggota dalam setiap langkah perjuangan, dimana anggota tidak hanya menjadi obyek tapi juga subyek yang sadar akan  tindakannya. Distribusi pengetahuan terkait isu dan tuntutan tersebut bertujuan  agar  buruh  tidak  sekedar  ikut-ikutan  dalam  pelaksaan  aksi  tetapi  juga  mengetahui terkait apa yang akan diperjuangkan.

## Daftar Pustaka
Andito.  2012 .  Buruh  Bergerak  :  membangun  kesadaran  kelas .  Jakarta.  Friedrich  Ebert Stiftung
Berger, Peter L dan Luckman Thomas. Tafsir Sosial atas Kenyataan : sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan . Terjemahan oleh Hasan Basari. 1990. Jakarta. LP3ES
Flaherty, Michael G. (2009). Fenomenologi. Dalam: Bryan s. Turner (Ed). Teori Sosial dari Klasik Sampai Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Iqbal, Said.2015. Gagasan Besar Serikat Buruh . Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera Lofland, Jhon. 2003. Protes . Yogyakarta. Insist Press
Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2016. BPS Kabupaten Pasuruan. Publikasi Maliki, Zainuddin . 2012. Teori Sosial Modern . Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Marx,  Karl  dan  Engels,  Friedrich. Manifesto  Partai  Komunis. Terjemahan  oleh  D.N.Aidit dkk. 2014. Yogyakarta. Cakrawangsa Yogyakarta
Moleong, J.Lexy. 2004. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung. Remaja Rosda
Poedjawijatna, 1986. Etika : Filsafat Tingkah Laku. Jakarta. Bina Aksara
Poloma, Margaret M. 2003. Sosiologi Kontemporer . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial. Yogyakarta. PT Tiara Yogya
Sandra. 2007. Sejarah Gerakan Buruh Indonesia. Jakarta. Trade Union Rights Center Sitorus,  MT  Felix.  1998. Penelitian  Kualitatif:  Suatu  Perkenalan .  Bogor.    Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial.
Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Sumanto. 2014. Hubungan Industrial . Jakarta. Centre of Academic Publishing Service Sztompka, P. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta. Prenada
Tambunan,  Rita  O.  2014. Pendidikan  Bagi  Buruh  Menuju  Kesadaran  Politik.. Dalam  : Kebangkitan Gerakan Buruh : refleksi era reformasi Kelas Jakarta.  TURC Tedjasukmana,  I.  2008. Watak  Politik  Gerakan  Serikat  Buruh  Indonesia. Jakarta.  Trade Union Rights Centre
Tjandraningsih,  I dan Herawati, R.  2009. Menuju  Upah Layak (Survei  Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia). Jakarta. Friedrich Ebert Stiftung

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  No  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  No  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No  13  tahun  2012  tentang
Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasruan No 22 tahun 2012 tentang  Sistem Penyelenggaranaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan

## Jurnal
Akrom, 2011. Prespektif Karl Marx tentang Kelas Sosial. Jurnal Primary. 3 (1) 109-115
Amin,  Muryanto.  2011.  Fragmentasi  Gerakan  Buruh  di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru.  Jurnal Ilmu Politik. 3 (1): 47-56
Iqbal, Said. 2011. Buruh dan Politik. Jurnal Sosial Demokrasi. 10 (4): 54-61
Launa. 2011. Buruh dan Politik Labour and Politics. Jurnal Sosial Demokrasi. 10 (4): 4-15 Meretas Kesadaran Merajut Ideologi. 10 (4): 70-77
Haq,  Yusfia  A.  2015.  Upaya  Perempuan  Aktivis  Buruh  Dalam  Memperjuangkan  Hak-Hak
Normative  Buruh  Perempuan  di  Perusahaan  Dalam  Negeri  Kabupaten  Mojokerto. Jurnal Politik muda. 4 (1):13-20
Hendrastomo, Grendi. 2010. Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi. Jurnal Informasi. 16 (2):1-17
Setiawan, Ade. 2012. Gerakan Serikat Buruh : gerakan penolakan/penuntutan revisi ranperda ketenagakerjaan 2011 oleh serikat buruh di Kabupaten Gresik. Jurnal Politik Muda. 1 (1)
Vidi,  Muhammad  RA  dan  Affandi  Muhammad.  2015.  Gerakan  Perlawanan  Serikat  Buruh dalam Sistem Outsourcing dan Sistem Pengupahan di PT JAPFA Comfeed Sidoarjo. Jurnal Paradigma,3(1):1-8
Winata,  Ria  A.  2015.  Gerakan  Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  Dalam Memperjuangkan Penolakan Sistem Outsourcing di Kota Surabaya tahun 2012-2015. Jurnal Politik Muda, 4(3):259-267

## Skripsi
Syahputra,  Ganda.  2009. Peranan  Serikat  Buruh  Dalam  Memperjuangkan  Hak  Upah  dan Politik  (Studi  Kasus  Serikat  Buruh  Medan  Indonesia .  Skripsi.  Medan.Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Wisnutomo,  N  H.  2014. Peran  Serikat  Pekerja  Dalam  Penentapan  Upah  Minimum  Buruh dan Penyelesaian Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Serikat Pekerja Nasional  Kota  Salatiga). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Kristen Satya Wacana, Salatiga
Wulandari,  Bety.  2014. Bentuk-Bentuk  Protes  Karyawan  Terhadap  Manajemen  Pabrik Kertas  Leces. Skripsi.Jember:  Jurusan  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Jember

## Internet
Handik,  Andi.  2015.  Gaji  di  bawah  UMSK,  Buruh  PT  Nestle  Datangi  Disnaker.
http://www.timesindonesia.co.id/baca/103654/20150831/120354/gaji-di-bawah-umsk- buruh-pt-nestle-datangi-disnaker/ [ 17 Desember 2015]
Hartik,  Andi.  2015.  Bupati  Akan  Panggil  PT  Halim  Jaya  Sakti  Terkait  Persoalan Buruh. http://beta.timesindonesia.co.id/baca/103178/20150819/112236/bupati-akan- panggil-pihak-pt-halim-jaya-sakti-terkait-persoalan-buruh/ [17 Desember 2015]
Hujjah,  S.  2015.  Dalam  Sehari,  Ratusan  Buruh  Pasuruan  Demo  di  Tiga  Lokasi.
http://beritajatim.com/peristiwa/242464/dalam_sehari,_ratusan_buruh_pasuruan_dem o%20_di_tiga_lokasi.html#.VnNEaGdRZ8Q [17 Desember 2015]
Hujjah,  Shohibul.  2015.  Ratusan  Buruh  Sarbumusi  Datangi  Kantor  DPRD  Kabupaten Pasuruan.
http://beritajatim.com/peristiwa/253071/ratusan_buruh_sarbumusi_datangi_kantor_dp rd_kabupaten_pasuruan.html [17 Desember 2015]
Marza, Ade. 2015. Tak digaji 3 Bulan, Buruh Demo di Pasuruan. http://solidaritas.net/2015/04/tak-digaji-3-bulan-buruh-demo-di-pasuruan.html
Syairwan,
Irwan. 2015.
Buruh Pasuruan Tuntut Keberadaan
PHI.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/01/buruh-pasuruan-tuntut-keberadaan-phi [17 Desember 2015]
Yoenianto,
Arie. 2015. Demo
Buruh Lumpuhkan Surabaya-Malang. http://daerah.sindonews.com/read/974338/151/demo-buruh-lumpuhkan-surabaya- malang-1425954397 [17 Desember 2015]
( http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/ribuan-buruh-jatim-tolak-rencana- pemerintah-tetapkan-rpp-pengupahan) diakses 17 Desember 2015