ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari
Rizki Rahma Dinillah 1, * ; Isnaini Rodiyah 2
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; rizkirahma0045@gmail.com; isnainirodiyah@umsida.ac.id
* Correspondence : isnainirodiyah@umsida.ac.id

## Kata kunci
Administrasi Kependudukan, Aparatur Desa, Kinerja
Keywords
Population Administration, Village Apparatus,
Performance

## ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk meneliti dan menjelaskan Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. riset ini menggunakan metode deskripsi kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  penentuan  informan  menggunakan purposive sampling, sumber informasi dalam penelitian ini ialah Kasi pelayanan, Sekretaris, dan Kepala Desa.  Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah interaktif dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kinerja  aparatur  desa  ditinjau  dari  indikator  menurut  Robbins    yaitu kualitas,  kuantitas,  dan  ketepatan  waktu.  Hasilnya  adalah  dari  ketiga  indikator tersebut  sudah  dilaksanakan  sesuai  prosedur.  Kualitas  pelayanan  dapat  diukur melalui indikator standar waktu yang diberikan. Meskipun seharusnya pelayanan tidak  memakan  banyak  waktu,  keadaan  di  lapangan  menunjukkan  sebaliknya. Masih terdapat kritik dari masyarakat mengenai pelayanan yang tidak cepat  dan tidak tepat waktu.

## ABSTRACT
This research aims to analyze and describe the performance of village officials in population  administration  services.  This  research  uses  a  qualitative  description method  using  data  collection  techniques  through  interviews,  observation  and documentation.  The  technique  for  determining  informants  used  purposive sampling,  the  informants  in  this  research  were  the  Head  of  Service,  Village Secretary,  and  Village  Head.  The  data  analysis  model  used  in  this  research  is interactive from Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the performance of village officials is viewed from indicators according to Robbins, namely quality, quantity and timeliness. The result is that the three indicators have been  implemented  according  to  procedures.  Service  quality  can  be  measured through standard indicators of the time provided. Even though the service should not  take  a  lot  of  time,  conditions  in  the  field  show  otherwise.  There  are  still complaints from the public regarding slow and untimely servicer.

## Pendahuluan
Pelayanan  publik  adalah  pemberian  layanan  kepada  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pemerintah  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditentukan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pemerintah terus meningkatkan layanannya.  Pelayanan  publik  dari  lembaga  pemerintahan  maupun  non pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang ataupun jasa. Pelayanan  publik  merupakan    tanggung  jawab  instansi  pemerintah,  baik  pusat, daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini juga salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dengan menggunakan hak  dan  kewajibannya.(Iskandar,  2020)  Pelayanan  publik  yang  baik  harus memenuhi beberapa kriteria, seperti pegawai yang baik dan kompeten, sarana dan prasarana  yang  tersedia  dengan  baik,  akuntabilitas  kepada  pelanggan,  pelayanan yang cepat dan akurat. Pelayanan yang baik membuat orang senang dengan layanan yang diberikan dan memberikan citra yang baik bagi organisasi tersebut. Pelayanan administrasii kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan publik. (Risto, 2017 )
Penataan  dan  penertiban  dokumentasi  dan  data  kependudukan  melalui pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendaftaran penduduk merupaakan  pengelolaan  kependudukan.  Pendaftaran  penduduk  adalah pendaftaran  data  kependudukan,  pendaftaran  peristiwa  kependudukan,  dan penerbitan  kartu  penduduk  (kartu  penduduk,  kartu  informasi  yang  dikeluarkan oleh instansi pemerintah), dll. Bahwa setiap penduduk harus dihitung dan dikelola dengan  sistem  pengelolaan  kependudukan  yang  lebih  baik  yang  dikembangkan oleh  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  setempat. (Nur’aini,  2014) Sesuai Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2006,  tentang  Administrasi  Kependudukan merupakan urutan kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui  pendaftaran  penduduk  dan  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan.  Administrasi  kependudukan  seperti,  pelayanan  KK  (Kartu Keluarga  ),  pelayanan  KTP  (  Kartu  Tanda  Penduduk),  surat  kematian,  akte kelahiran, penertiban KIA (Kartu Identitas Anak) , dll. (Agustin, 2015)
Pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  terdiri  dari  pendaftaran penduduk  dan  pelayanan  pencatatan  sipil  merupakan  sub  bagian  dari  pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Setiap masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi kepedudukan untuk mendapatkan  legalitas. Dalam menjalankan pelayanan  administrasi kependudukan ada beberapa standar pelayanan  publik  untuk  penyediaan  layanan  kependudukan.  Standar  pelayanan publik  adalah  tolak  ukur  yang  digunakan  untuk  pedoman  penyelenggaraan pelayanan,  untuk  menilai  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka pelayanan yang bermutu, cepat, sederhana, terjangkau, tertib dan sederhana.(Garvera, 2018)
Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dispenduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sampai pada pemerintah tingkat desa untuk melayani masyarakat secara  efektif  dan  efisien.  Tujuan  pelayanan  administrasi  kependudukan  adalah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan menumbuhkan rasa kepuasan masyarakat.  Penting  untuk  terus  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan agar dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan terpenuhinya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas adalah hasil kinerja aparatur desa. (Gusmita, 2023)
Aparatur desa adalah pihak pelaksana pelayanan pemerintah yang terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat aparatur pemerintah desa adalah wakil  dari  masyarakat.(Iskandar,  2020)  Aparatur  desa  diharapkan  mampu mewujudkan  peran  pemerintahan  dengan  baik  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  desa dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat. (Risto, 2017) Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur desa,  rasa  puas  masyarakat  terpenuhi  bila  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  mereka  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  harapkan,  dengan memperhatikan  kualitas  dan  pelayanan  itu  diberikan  relatif terjangkau  dan  mutu pelayanan yang baik. Dalam lingkungan pemerintahan desa, seluruh aparatur desa mulai  dari  kepala  desa  sampai  jajarannya  harus  mampu  menjalankan  tugas pemerintahan desa. Aparatur desa terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur umum, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kasi pemerintahan, Kasi pelayanan, dan Kasi kemasyarakatan. (Christhna, 2017)
Kinerja  aparatur  desa  saat  ini  mendapat  banyak  sorotan  dari  masyarakat setempat. Saat ini dalam memberikan pelayanan kemampuan aparatur desa dapat dilihat  dari  pelayanan  yang  diberikan.  Keberhasilan  pemerintah  desa  ditandai dengan  aparatur  desa  dengan  memberikan  pelayanan  yang  prima  dan  maksimal untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan masyarakat. (Lestari, 2022) Aparatur Desa dituntut  agar  lebih  profesional,  efektif,  efisien,  serta  tanggung  jawab  didalam menjalankan  tugas-tugasnya  maka  perlu  untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber daya  manusia.  Adapun  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  yang  sinergis,  setiap Aparatur  Desa  dituntut  untuk  dapat  memaksimalkan  segenap  potensi  yang  ada pada  diri  masing-masing.  Oleh  karena  itu,  kinerja  aparatur  desa  perlu  dan  terus untuk ditingkatkan guna mencapai kualitas pelayanan yang baik. (Hengki, 2019)
Kinerja  merupakan  suatu  tindakan  yang  ditunjukkan  seseorang  sebagai prestasi  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  untuk  mencapai  tujuan  mereka  sesuai dengan  peran  mereka  dalam  organisasi.  Kinerja  aparatur  pemerintah  desa merupakan  suatu  pencapaian  seseorang  dalam organisasi  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Menurut  Ivancevich,  kinerja  adalah  penampilan  hasil  kerja  personil maupun  dalam  suatu  organisasi.  Menurut  Wibowo,  kinerja  mempunyai  makna
yang lebih luas bukan hanya kinerja adalah hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses pekerjannya  berlangsung.  Kinerja  pegawai  adalah  hal  yang  bersifat  individual, karena  pegawai  memiliki  tingkat  kompetensi  yang  berbeda-beda  dalam melaksanakan  tugasnya.  Konsep  kinerja  pegawai  merupakan  pengukuran  atas tingkat pencapaian suatu misi organisasi dalam melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi . Akan tetapi jika ada salah satu pegawai yang kinerjanya tidak bagus, maka perlu diteliti lingkungan organisasi tersebut. (Pananrangi, 2019)
Pengukuran  tingkat  kinerja  pegawai  merupakan  suatu  aspek  yang  krusial dlaam manajemen SDM. Indikator yang dijelaskan dari pandangan Robbins (2016) memberikan pandangan kualitas kerja dapat dilihat dari baik buruknya hasil kerja. Kuantitas dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai dalam waktu tertentu, Kemandirian adalah tingkat seorang pegawai yang nantinya dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan bekerjasama, disiplin, inisiatif dan kreativitas. Dalam  pemerintahan  desa,  salah  satu  bentuk  tanggung  jawabnya  adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan baik.  Hal ini dikarenakan masyarakat desa saat ini semakin berkembang dan menuntut kinerja yang terbaik, sehingga  pemberian  pelayanan  yang  profesional  dari  perangkat  desa  harus dilakukan  dengan  baik  oleh  perangkat  desa.  pengukuran  kinerja  ini  mencakup aspek-aspek  kritis  yang  dapat  memberikan  kontribusi  seorang  pegawai  terhadap organisasi.  Selain  itu,  memastikan  bahwa  indikator-indikator  ini  relevan  dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi.
Penelitian  terdahulu  telah  mengungkapkan  berbagai  aspek  yang  relevan dengan kinerja aparat desa dalam meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian (Rendra Risto Wuri, 2017) menyoroti ketidaksesuaian waktu dalam menyelesaikan aktivitas,  terutama  terlihat  dari  keterlambatan  pengumpulan  laporan  dan  surat pertanggungjawaban di Desa Sinsingon. Sementara itu, penelitian (Wahyu Subadi, 2019) menemukan masalah serupa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ribang. Di sisi lain, penelitian (Melli Puspita, 2022) menyoroti kurangnya kuantitas pelayanan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  di  Desa  Sengkong,  terutama  dalam mengurus  surat  pengantar  dan  surat  keterangan.  Temuan  dari  penelitian  (Andri Wahyudi, 2021) menekankan kurangnya efektivitas akibat kurangnya peralatan dan perlengkapan  kerja,  serta  ketergantungan  pada  subsidi  pemerintah  dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, penelitian (Hengki Perdana, 2019) menyoroti  kurangnya  respon  dan  perhatian  petugas  dalam  memberikan  layanan kepada  masyarakat  di  Desa  Wanasari,  serta  kurangnya  pemahaman  tentang prosedur  dan  alur  pelayanan  yang  menjadi  hambatan  utama.  Dengan  demikian, hasil  penelitian  tersebut  memberikan  wawasan  yang  penting  untuk  pemahaman lebih lanjut tentang perbaikan kinerja aparat desa dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif.
Permasalahan kinerja dijelaskan pada penelitian terdahulu menekankan pada proses  dan  tindakan  pelayanan  yang  diberikan  aparatur  desa  masih  sulit diakses
sedangkan,  permasalahan  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Desa  Watesari  terkait  dengan  rendahnya  disiplin  dalam penggunaan penyelesaian waktu pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini  penting  dilakukan  karena  pada  pelayanan  administrasi  kependudukan  belum maksimal, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian administrasi kependudukan  lainnya.  Fokus  penelitian  ini  tertuju  pada  Kinerja  Aparat  Desa Dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  guna  untuk  mengetahui  kinerja aparatur desa dalam melakukan pelayanan  yang baik untuk masyarakat.  Dengan menggunakan konsep teori kinerja menurut (Robbins, 2016) yang terdiri dari lima indikator,  yaitu:  1)  kualitas  2)  kuantitas  3)  efektivitas  4)  ketepatan  waktu  5) kemandirian. Melalui penelitian ini, dapat diketahui kelemahan  dalam pelayanan administrasi kependudukan oleh aparatur desa dan dapat membantu pemerintah Desa  Watesari  untuk  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan tersebut.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi pada suatu objek. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  cara purposive yang  digunakan sebagai sumber informasi yang dianggap mengerti mengenai topik permasalahan yang  diangkat.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sebagai  informan  adalah  Kasi Pelayanan dan pengguna layanan publik Desa Watesari. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami data yang dihasilkan dari survei lapangan.
Sumber data yang diperoleh melalui : (1) Data Primer, data yang diperoleh dari sumber  data  secara  langsung,  dicatat  dan  diamati,  seperti  wawancara,  observasi, dan dokumentasi. (2) Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui jurnal dan sumber data dari media massa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik  analisis  data  menggunakan model Miles dan Huberman,  (1994)  yang  meliputi    pengumpulan,  reduksi  data,  penyajian  data, penarikan kesimpulan (Saidin & Rinanda, 2022; Sudirman et al.,2023).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kualitas
Kualitas  merupakan  kualitas  kerja  yang  di  ukur  dari  persepsi  karyawan terhadap  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas  terhadap keterampilan  dan  kemampuan  karyawan.  (Subadi,  2019).Evaluasi  kualitas  kerja aparat desa secara umum bergantung pada efektifitas dan efisiensi seorang pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kualitas pekerjaan ini mencakup mutu yang
dihasilkan oleh pegawai dari suatu pekerjaan dalam organisasi dengan melibatkan penilaian terhadap penyelesaian keseluruhan pekerjaan.
Kualitas  Layanan  merupakan  tingkat  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  untuk  memenuhi  harapan  dan  kebutuhan  mereka.  Layanan  dapat dikatakan  berkualitas  apabila  memenuhi  sebagian  besar  harapan  masyarakat (Iskandar  et  al.,  2020).Memberikan  kepuasan  layanan  kepada  masyarakat  adalah keinginan  setiap  organisasi  atau  instansi  yang  dijalankan.  Dalam  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  harus  sesuai  dengan  standar  pelayanan yang  telah  diterapkan.  Standar  pelayanan  dapat  menjadi  tolak  ukur  kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, hal ini juga dapat menjadi indikator dari kinerja seseorang. Pendapat negatif lembaga publik sebagian besar berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang mereka berikan. Berikut hasil wawancara  Mifta selaku Kasi Pelayanan sebagai berikut:
“Begini  untuk  pelayanan,  sudah  dilayani  dengan  maksimal  sesuai  prosedur,  s ejauh  ini  selama bekerja  dan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  selalu  mengutamakan  kualitas  kerja.  Tentunya  juga berusaha untuk bekerja dengan teliti cepat dan teratur, dalam bekerja  jika ada yang tidak paham saya tidak malu untuk bertanya kepada  aparatur desa yang lainnya. Kalau untuk  kepengurusan membuat  surat  keterangan  alurnya  ke  Pak  RT  terlebih  dahulu  untuk  meminta  surat  pengantar, menyampaikan  maksud  dan  tujuan  yang  diperlukan,  lalu  ke  Pak  RW  kemudian  ke  Kantor  Desa Watesari. Untuk pelayanan pencatatan sipil langsung ke Kantor Desa, kecuali untuk pencatatan sipil seperti tambah anak memerlukan tanda tangan RT dan RW. Jika persyaratan lengkap maka akan dibuatkan sesuai request dari masyarakat”. ( Hasil wawancara,13 Oktober 2023)
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja  sektor  publik.  Pelayanan  yang  berkualitas  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakat  dan  meningkatkan  citra  pelayanan  publik.  Keuntungan  utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai ukuran hasil adalah bahwa informasi tentang  kepuasan  masyarakat  seringkali  mudah  diperoleh.    Hasil  wawancara dengan Kasi Pelayanan Mifta mengatakan bahwa:
“Jika  berbicara  masalah kepuasan  masyarakat  tentu  kita  harus  melihat  segala  aspek  yang  ada, menurut saya yang menjadi  kurang puas dengan pelayanan itu adalah para pemohon pelayanan atau masyarakat itu sendiri, kadang mereka kurang mengerti persyaratan apa saja yang dilengkapi itulah  yang  membuat  mereka  lama  mengurusnya.  Keterbatasan  personil  juga  saya  rasa  menjadi pengambat  khususnya  yang  menjadi  kendala  dalam  proses  pemberian  pelayanan  administrasi kepada masyarakat sehingga membuat aparatur desa kurang optimal dalam memberikan pelayanan Hasil wawancara, 13 Oktober 2023)
Survey kepuasan masyarakat dilihat dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa  berupa  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  melaksanakan  pelayanan  terbilang cukup  mumpuni.  Masyarakat  merasa  terbantu  dengan  adanya  layanan  online, masyarakat  yang  belum  bisa  menggunakan  layanan  secara  online  akan  langsung dibantu oleh aparatur desa untuk aktivasi secara online agar memudahkan jika ingin mengurus administrasi kependudukan lainnya. Jika kualitas kinerja aparatur desa melebihi  harapan,  masyarakat  pengguna  layanan  akan  merasa  puas  atau  senang,
maka desa mengupayakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan mereka.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan administrasi  di  suatu  desa  melibatkan  beberapa  aspek.  Pemohon  pelayanan  atau masyarakat  umumnya  merasa  kurang  puas,  yang  disebabkan  oleh  kurangnya pemahaman mereka terhadap persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga proses pengurusan menjadi lebih lama. Keterbatasan personil juga diakui sebagai kendala utama  dalam  proses  pemberian  pelayanan  administrasi.  Kondisi  ini  membuat aparatur desa menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan secara optimal.
Hal  ini  sesuai  dengan  Teori  menurut  Hermanto  2019,  Kualitas  pelayanan adalah  suatu  layanan  yang  diberikan  organisasi  itu  harus  menjamin  efisiensi  dan keadilan serta harus memiliki kualitas yang mantap. Kualitas merupakan harapan semua orang atau pelanggan. Permasalahan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perangkat yang diukur dengan indikator kualitas layanan sudah  cukup baik dalam  hal  pelayanan,  kecakapan  dan  keandalan,  serta  keramahan  perangkat. Namun informasi yang diperoleh tidak memberikan kejelasan dan kepastian waktu dalam proses pelayanan terutama pada saat pembuatan surat-surat, sehingga aspek kejelasan dan kepastian pelayanan masih perlu ditingkatkan. (Wuri, 2019).

## 2. Kinerja
Kinerja  aparatur  desa  dapat  diukur  melalui  jumlah  pekerjaan  yang  berhasil diselesaikan oleh Aparatur Desa dalam menjalankan tugasnya. Aspek kuantitas ini menggambarkan sejauh mana kesesuaian antara jumlah yang dihasilkan, diberikan, atau  diselesaikan  dalam  suatu  tugas  pokok  seorang  pegawai  dalam  menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan target yang telah disepakati (Subadi, 2019). Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
Produktivitas  adalah  karakteristik  pribadi  seseorang  yang  muncul  dalam bentuk  sikap  mental  yang  mempunyai  harapan  atau  upaya  seseorang  untuk meningkatkan kualitas yang ada dalam dirinya (Wuri, 2019). Seorang pegawai dapat dikatakan  produktif  apabila  mampu  menyelesaikan  tugas  dalam  waktu  yang singkat  atau  tepat.    Dalam  meningkatkan  produktivitas  sumber  daya  aparatur menjadi bagian penting untuk meningkatkan mutu yang ada. Adapun yang dapat mempengaruhi produktivitas seseorang diantaranya adalah lingkungan kerja yang baik dan bersih akan mempengaruhi aparatur untuk bekerja lebih giat. Sarana dan prasarana  yang  baik  serta  motivasi  yang  kuat  dari  seorang  pemimpin  juga mempengaruhi produktivitas pegawai.
Wawancara dengan Kasi Pelayanan Mifta mengatakan bahwa:
“Disini  kami  melayani  masyarakat  dalam  pembuatan  surat  keterangan,  surat  pengantar  seperti Kartu Keluarga, KTP dan lainnya yang berhubungan dalam pemerintah desa. Saya sering melayani masyarakat  dalam  pembuatan  surat  pengantar  misalnya  pembuatan  Kartu  Keluarga  dan  KTP. Terkadang  juga  ada  masyarakat  yang  saya  layani  dalam  pembuatan  surat  keterangan  misalnya
keterangan domisili atau SKTM, tetapi itu biasanya mahasiswa saja karena mereka membutuhkan untuk keperluan persyaratan masuk kuliah atau ingin mengurus beasiswa. Kalau mengenai jumlah masyarakat yang kami layani setiap minggunya itu memang tidak menentu bisa 7 sampai 10 orang saja  dalam  seminggu.  Kecuali  saat  banyak  pendatang  yang  dari  luar  kota  merantau  ke  Desa Watesari atau masyarakat yang ingin melamar kerja di instansi swasta, maka jumlah masyarakat yang  dilayani  disetiap  minggunya  itu  meningkat,  dari  hanya  10  bisa  mencapai  15  orang  dalam seminggu” . (Hasil wawancara, 13 Oktober 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  pelayanan  yang  ada  di  desa Watesari tidak menentu tergantung keperluan masyarakat, bisa terlihat seperti tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Watesari
No Jenis Pelayanan Surat Masuk Surat Berhasil dikerjakan 2023 1. SK Domisili Luar 100 100 2. SK Domisili Usaha 150 150 3. SK Keterangan Umum 150 150 4. SK Tidak Mampu 120 120 5. Surat Kelahiran 100 100 6. Surat Kematian 100 98 7. Surat Pengantar KUA 120 120 8. Ijin Keramaian/Hajatan 100 95 9. Surat Permohonan KTP 100 100 10. Surat Permohonan KK 120 111 Total 1.160 1.145
Sumber : Kantor Desa Watesari diolah Penulis, 2023
Dapat  dilihat  dari  tabel  1  di  atas,  jumlah  masyarakat  yang  dilayani  disetiap tahunnya  dikatakan  tidak  menentu  bisa  menurun  dan  meningkat.  Hal  tersebut dapat dilihat dari tabel mengenai jumlah yang dilayani  aparatur desa pada tahun 2023,  karena  jumlah  yang  dilayani  itu  menurun  dari  yang  jumlahnya  100  surat masuk turun menjadi 95 surat masuk bahkan bisa 90 surat masuk saja itu disebabkan oleh aparatur desa yang tidak datang tepat waktu ataupun tidak ada dikantor pada saat  jam  kerja  masih  berlangsung.  Sehingga  masyarakat  menjadi  malas  untuk melakukan pelayanan karena harus menunggu terlalu lama di kantor. Oleh karena itu masyarakat perlu melakukan pelayanan dirumah atau mendatangi rumah dari aparatur  desa  tersebut,  agar  kebutuhan  mereka  bisa  diselesaikan  meskipun prosesnya  memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Peningkatan  itu  mungkin  terjadi ketika banyak pendatang yang dari luar kota merantau ke Desa Watesari.
Prestasi  aparatur  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  mengacu  pada perencanaan kinerja. RKPDes merupakan suatu rencana kerja pemerintah desa yang disusun  dengan  merinci  kebutuhan  yang  diperlukan.  Sebelum  musyawarah  desa dilakukan,  terlebih  diadakan  musyawarah  dusun  agar  program  yang  diinginkan oleh masyarakat dapat diungkapkan. Sistem ini diimplementasikan agar pemerintah desa  lebih  transparan  kepada  masyarakat  (Lucita,  2019).  Musyawarah  desa dilaksanakan  oleh  panitia  penyelenggara  yang  dipertanggung  jawabkan  oleh pemerintah  desa.  Dalam  menjalankan  tupoksi,  bawahan  harus  terlebih  dahulu paham tentang tupoksi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan yang menjadi tanggungjawabnya. Wawancara dengan Arofik Kepala Desa Watesari:
“ Rencana pemerintah desa harus dilakukan lebih awal agar lebih baik.  Pertama dilakukan adalah perencanan pembangunan desa programnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas Bertani, program tani turun tanam dilakukan pada waktu musim hujan. Kemudian ada pembangungan paving jalan kurang lebih 200m untuk RT 4 dan ada pembangunan saluran gorong-gorong untuk RT 9, RT 10, RT 16, dan RT 17 kurang lebih 250m untuk tahun 2024 agar Desa Watesari tidak banjir. Disetiap desa  juga  terdapat  mekanisme  kerja  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  yang  dilakukan  setiap bulannya untuk satu tahun yang sudah terjadwal.” (Hasil wawancara, 13 Oktober 2023)
Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  studi  Fatmah  (2016),  Kuantitas  merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas  yang  diselesaikan.  Hal  ini  seperti  studi  Lestari  (2022)  bahwa  jumlah pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa tidak konsisten, terkadang meningkat dan  terkadang  menurun  tergantung  dari  kebutuhan  masyarakat  yang  datang  ke Kantor Desa.

## 3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen menunjukan  bahwa  adanya  tanggung  jawab  yang  dimiliki  aparatur  desa  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dona, 2019). Dalam pembuatan surat- surat  kepatuhan  pada  jadwal  waktu  tidak  menjadi  kendala  karena  aparatur  desa melayani masyarakat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama. Tetapi hal yang dirasakan sekarang ketika blangko dari pusat untuk pembuatan KTP sedang kosong maka ketepatan waktu pembuatan KTP semakin lama dan tidak dapat ditentukan.
Disiplin  waktu  menurut  Zuriah,  menyatakan  bahwa  seseorang  dianggap disiplin ketika melakukan tugas dengan tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempat dengan ketekunan, keikhlasan, tanpa paksaan dari pihak manapun (Ismail, 2023).Penerapan  disiplin  bagi  setiap  aparatur  desa  memungkinkan  mereka beradaptasi dengan lingkungan yang positif. Penerapan disiplin dengan konsisten dapat memberikan dampak positif bagi setiap aparatur, mendorong aparatur desa untuk bekerja dan menerapkan hal-hal positif, melakukan hal-hal yang benar dan menjauhi  hal-hal  negatif.  Upaya  menetapkan  suatu  disiplin  pegawai  yang
menyangkut  penetapan  jam  kerja,  disiplin  berpakaian,  disiplin  Implementasi pekerjaan, dan peraturan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh para  pegawai  selama  dalam  organisasi/instansi.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  sehingga  mampu  mewujudkan  suatu  prestasi instansi yang maksimal sebagai suatu tolak ukur dalam keberhasilan kerja maupun pencapaian  tujuan  yang  diinginkan.  (Muhammad  Nasir,  2022)Oleh  karena  itu, kehadiran  aparatur  desa  tidak  hanya  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi masyarakat,  tetapi  juga  memberikan contoh  disiplin  kerja  sehingga  citra  aparatur desa  tidak  terkesan  buruk  dihadapan  masyarakat  juga  tentunya  pekerjaan  akan terselenggara  dengan  baik.  Wawancara  dengan  Arofik  Kepala  Desa  Watesari mengatakan:
“Pelayanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat itu y ang biasanya pembuatan pengantar KTP dan Kartu Keluarga, karena di Desa Watesari ini kebanyakan pendatang misalkan orang-orang merantau dari Gresik dan menetap didesa ini jadi mereka banyak yang memindahkan KTP nya. Jadi untuk kendala utama yang dihadapi adalah pengurusan KTP Blangko nya belum ada, tahapnya 3 bulan  sesuai  surat  keterangan  dari  Dukcapil.  Untuk  evaluasi  secara  berkala  ada  kegiatan  monev dari  kecamatan,    jika  ada  temuan  yang  kurang  atau  permasalahan  bisa  dibahas  bersama  dengan tujuan untuk menemukan solusinya. Kita harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai” ( Hasil wawancara, 13 Oktober 2023)
Dari penjelasan mengenai pelayanan administrasi yang ada di Desa Watesari sudah menunjukkan cukup baik sesuai hasil wawancara diatas dan sudah memiliki standar pelayanan administrasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Watesari
No  Jenis Pelayanan Waktu Biaya Realisasi 1. SK Domisili Luar 2 Hari Gratis 2 Hari 2. SK Domisili Usaha 1 Hari Gratis 1 Hari 3. SK Keterangan Umum 1 Hari Gratis 1 Hari 4. SK Tidak Mampu 1 Hari Gratis 1 Hari 5. Surat Kelahiran 1 Hari Gratis 1 Hari 6. Surat Kematian 1 Hari Gratis 3 Hari 7. Surat Pengantar KUA 1 Hari Gratis 2 Hari 9. Ijin Keramaian/Hajatan 1 Hari Gratis 2 Hari 10.  Permohonan KTP 1 Hari Gratis 7 Hari 11.  SKTM Kecamatan 2 Hari Gratis 2 Hari 12.  SK Umum Kecamatan 2 Hari Gratis 2 Hari 13.  Surat Permohonan KK 1 Hari Gratis 3 Hari 14.  Surat Permohonan Pindah 1 Hari Gratis 4 Hari 15.  Waris 1 Hari Gratis 3 Hari
Sumber : Kantor Desa Watesari diolah Penulis, 2023
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas  relatif  banyak  waktu  penyelesaian  yang tidak  sesuai  standar,  hasil  kerja  dari  kualitas  pelayanan  aparatur  desa  dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan  berusaha  untuk  menyelesaikannya  tepat  pada  waktunya,  meskipun  ada beberapa  pelayanan  yang  tidak  sesuai  waktu  penyelesaiannya.  Dengan  adanya standar pelayanan ini para aparatur desa dapat lebih efektif dalam melaksanakan pelayanannya sehingga bisa mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Setiap aparatur  desa  sudah  memiliki  job  desk  atau  tupoksi  yang  didalamnya  berisi mengenai kewajiban.  Jika aparatur bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik dan  dengan  kedisiplinan  yang  baik  maka  pekerjaan  yang  dilakukannya  bisa terselesaikan dengan mudah dan tepat waktu. Hasil wawancara yang didapatkan kinerja  Aparatur  Desa  dianggap  belum  maksimal  karena  kurangnya  kedisiplinan dalam bekerja. Hal ini disebabkan dari banyaknya Aparatur Desa hanya beberapa yang  datang  tepat  waktu,  sementara yang  lain  sering  terlambat datang  ke  kantor bahkan tidak datang sama sekali tanpa izin. Beberapa diantara mereka berada diluar pada saat jam kerja dengan mengurus urusan pribadi, seperti mengurus sawah atau mengantar  anak  ke  sekolah.  Akibatnya,  pekerjaan  mereka  semakin  tertunda  dan semakin lama untuk diselesaikan seperti yang terlihat pada absensi harian di Kantor Desa. Untuk pembuatan surat-surat yang mudah pastinya ketepatan waktu dapat terlaksana dengan baik. Tetapi jika yang diurus surat misalnya KTP atau Akta lahir yang berhubungan dengan pusat atau catatan sipil prosesnya memakan waktu yang lama. Wawancara dengan Kasi Pelayanan Mifta bahwa:
“Selama  saya  bekerja  saya  selalu  berusaha  menghasilkan  kualitas  kerja  yang  baik, dengan menyelesaikan  pekerjaan  tepat  waktu  selain  itu  untuk  menyelesaikan  pekerjaaan  saya  juga memperhatikan  kerapian  dan  ketelitian,  kadang  pada  saat  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat masih ada kesalahan dari hasil pengetikan pada kerjaan saya namun, masalah-masalah ketidaktelitian  itu  sangat  jarang  terjadi  dan  jika  ada  terdapat  kesalahan  ataupun  keluhan  dari masyarakat maka saya segera mungkin untuk memperbaiki kesalahan tersebu t” ( Hasil wawancara, 13 Oktober 2023).
Jadi sebagai pelayanan kepada masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai tugas termasuk keahlian dalam penggunaan komputer dan pemahaman  dibidang  teknologi  informasi  lainnya.  Hal  ini  diperlukan  agar pekerjaan  diselesaikan  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dari wawancara  diatas  masih  ada  beberapa  Aparatur  Desa  yang  belum  sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik contohnya belum mampu menggunakan fasilitas kantor  seperti  komputer.  Kondisi  ini  dapat  memperlambat  dalam  penyelesaian pekerjaan  mereka  juga  timbulnya  banyak  keluhan  dari  masyarakat.  Meskipun sebagian kecil Aparatur Desa masih memerlukan bimbingan dan arahan dari Kepala Desa  dan  juga  Aparatur  Desa  lainnya  untuk  memberikan  saran  atau  ide  untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kantor Desa.
Hal  ini  sesuai  dengan  Teori  Irawan  (2016)  Ketepatan  waktu  adalah  tingkat aktivitas  diselesaikan  pada  awal  waktu  yang  dinyatakan,  dilihat  dari  sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Walaupun dalam kategori ketepatan waktu penyelesaian tugas masih
dinilai  kurang  baik  sehingga  membutuhkan  peningkatan  kedisiplinan  dan  peran kepemimpinan kepala desa dalam mengarahkan dan membina aparaturnya. Maka dalam hal menyelesaikan pekerjaannya dapat tepat pada waktunya bahkan sebelum dibutuhkannya  pekerjaan  tersebut  sehingga  bisa  mencapai  target  kerja  organisasi yang telah ditetapkan.

## 4. Efektivitas
Efektivitas yaitu penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar telah ditetapkan untuk menghasilkan jumlah barang dan jasa tepat pada waktunya (Diana, 2019).
Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  desa  memerlukan  fasilitas pendukung  dalam  menjalankan  fungsinya.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan  fasilitas tersebut  sangat  penting  dalam  menunjang  kelancaran  suatu  kegiatan  yang  akan dilakukan,  termasuk  memiliki  kantor  desa  atau  aula  sebagai  tempat  pelaksanaan tugas  dalam  mengelola  berbagai  kegiatan  (Suharto,  2021).Dalam  pelaksanaan kegiatan  seperti  pelayanan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa, tentunya  harus  didukung  dengan  sarana  prasarana  yang  memadai  dapat menunjang  kelancaran  suatu  kegiatan  seperti  pertemuan  atau  rapat  desa  serta kegiatan penyuluhan. Fasilitas tersebut mencakup papan tulis, LCD, proyektor, dan ketersediaan tempat duduk untuk pertemuan, pelayanan, dan pelatihan/penyuluhan. Adapun penjelasan mengenai fasilitas apa yang menunjang selama  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  Desa  Watesari.  Wawancara dengan Kepala Desa Watesari,  Arofik mengatakan:
“Sarana yang ada di Desa Watesari sudah maksimal, contohnya seperti ada mobil siaga desa yang bisa  digunakan  oleh  setiap  masyarakat  bisa  memakainya  jika  membutuhkan,  untuk  kondisinya masih bagus dan nyaman. Ruang pelayanan juga sangat memadai terdapat ruang tunggu, pojok baca, dan ber AC. Untuk ruang pelayanan setiap 3 bulan sekali dari pihak Kecamatan melakukan Monev fasilitas untuk melihat kondisi ruang pelayanan sudah dilengkapi atau belum dan ada juga papan nama perangkat desa. Untuk fasilitas teknologi ada komputer, printer, mesin fotokopi, dan terdapat wifi semua bisa mengaksesnya". (Arofik, 13 Oktober 2023).
Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi aparatur desa dalam mencapai tujuan. Keterbatasan sarana dan prasarana karena peralatan yang belum dimiliki membuat pemerintah desa hanya bisa menyediakan sarana dan prasarana dengan jumlah yang terbatas untuk mendukung selama kegiatan yang diadakan di desa.  Dengan  penggunaan  peralatan  yang  dipinjam  dari  masyarakat  yang  sudah memiliki  alat  unggulan  dapat  menunjukkan  bahwa  kekurangan  tersebut  tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan pelatihan dan kegiatan masyarakat.
Hal  ini  sesuai  dengan  Teori  menurut  Siagian  (2004),  Teori  Efektivitas  yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dan dana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah di tetapkan sebelumnya untuk menghasiilkan jumlah barang dan jasa dengan mutu tepat pada waktunya. Permasalahan di atas juga sesuai dengan
studi  Perdana  (2019)  bahwa    sarana  dan  prasarana  yang  ada    sudah  baik  dan memadai sehingga membuat para masyarakat yang datang ingin mengurus sesuatu yang  berhubungan  langsung  dengan  kantor  desa  salah  satu  contoh  yakni  dalam pengurusan  surat  keterangan  tidak  mampu  menjadi  lebih  cepat  dalam  proses pelayanannya.  Hal  tersebut  disertai  dengan  adanya  kelengkapan  dari  beberapa fasilitas yang ada di kantor Desa yang memudahkan masyarakat.

## 5. Kemandirian
Kemandirian  adalah  kemahiran  aparatur  desa  dalam  menjalankan  tugasnya sendiri. Kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi kerjanya dengan bekerjasama, disiplin, dan inisiatif (Subadi, 2019). Salah  satu  kriteria  dalam  mengukur  kinerja  adalah  terkait  dengan  kemampuan seseorang  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya,  karena  kinerja  yang  baik  adalah kinerja  yang  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang.  Wawancara bersama Kepala Desa Watesari, Arofik mengatakan bahwa:
“Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa disini, yang saya lihat dan saya tahu bahwa Aparatur Desa sudah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai terhadap cara pelaksanaan tugas atau pekerjaan mereka, dan sesuai dengan bidang tugas yang diberikan, namun beberapa diantara mereka memang masih ada Aparatur Desa yang meminta bantuan terutama dalam pekerjaan yang memerlukan  keterampilan  teknologi  dan  informasi,  tetapi  hal  tersebut  alhamdullah  masih  bisa diatasi sehingga pekerjaan yang ada di kantor dapat diselesaikan. Antara tupoksi saling melengkapi meskipun  berbeda-beda  dalam  hal  peyelesaian  saling  bekerja  sama,  setiap  aparatur  desa  memiliki tupoksi masing- masing” (Hasil wawancara, 13 Oktober 2023).
Pada  hasil  wawancara  di  atas,  kinerja  aparatur  Desa  Watesari  dalam menyelesaikan  tugasnya  dianggap  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  konsistensi  aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaannya tanpa membebani pihak lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh jam terbang atau pengalaman kerja aparatur Desa Watesari yang menguasai dan memahami tugas-tugas. Contohnya, Sekretaris Desa Watesari yang sudah  lama  bekerja  di  bidang  pemerintahan  dapat  membimbing  aparatur  desa lainnya yang masih baru di bidang pelayanan dengan baik ketika kepala desa tidak berada  di  kantor.  Kepala  Desa  Watesari  juga  memberikan  tugas  kepada  aparatur desa  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  aparatur sehingga  dapat  menghindari  kesalahan  dan  memastikan  pemahaman  yang  baik terkait tugas yang diberikan kepadanya.
Tanggung  jawab  aparatur  desa  sangat  penting  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Tanggung jawab aparatur desa merujuk pada kewajiban dan tugas yang harus diemban oleh petugas atau pejabat di  tingkat  pemerintahan  desa.  Tanggung  jawab  ini  dapat  berbeda-beda  sesuai dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  di  masing-masing  negara  atau daerah,  namun  beberapa  tanggung  jawab  umum  aparatur  desa(Tiara, 2023).Tanggung  jawab  aparatur  desa  sangat  penting  dalam  memastikan pemerintahan  desa  berjalan  efisien,  efektif,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat  setempat.  Hal  ini  juga  mendukung  pembangunan  dan  kesejahteraan
masyarakat  desa.  Setiap  negara  atau  daerah  dapat  memiliki  aturan  dan  regulasi yang  berbeda  terkait  dengan  tanggung  jawab  aparatur  desa,  dan  peran  mereka dapat bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan lokal yang berlaku.
Dari  penjelasan  di  atas  aparatur  desa  bekerja  sesuai  tanggung  jawab  yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan Desa Watesari. Hal tersebut sesuai dengan Teori Chaplin, kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai,  dan  memerintah  dirinya  sendiri.  Permasalahan  di  atas  juga  sesuai dengan  studi  Garvera  (2019)  bahwa  kemandirian  aparatur  desa  yang  memiliki tanggungjawab  atas  pekerjaannya  sendiri  akan  dapat  menjelaskan  prosedur penyelesaian tugas yang diberikan kepala desa.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Kinerja Aparatur  Desa  Dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Desa  Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun  belum  mencapai  tingkat  optimal,  secara  keseluruhan  Kinerja  Aparatur Desa  Watesari dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  dapat  dikategorikan cukup baik. Kualitas pekerjaan dan layanan memiliki peran yang sangat signifikan dalam  sektor  publik.  Evaluasi  kualitas  kerja  aparat  desa  melibatkan  penilaian terhadap pegawai, kelengkapan  tugas, dan efektivitas serta  kemandirian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Kualitas pekerjaan ini berkaitan dengan mutu hasil kerja  yang  dapat  diukur  secara  objektif.  Sementara  itu,  kualitas  layanan  diukur berdasarkan  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang  mencerminkan  sejauh  mana pelayanan memenuhi harapan dan kebutuhan mereka.
Dalam  menjalankan  tugasnya  Aparatur  Desa  Watesari  masih  menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan  mereka.  Meskipun  secara  umum  kemampuan  aparatur  Desa  Watesari dalam  menyelesaikan  pekerjaannya dinilai  sudah  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  dari penyelesaian pekerjaannya yang tidak memberikan beban tambahan kepada pihak lain.  Mekipun  demikian  ada  beberapa  aparatur  yang  tidak  tepat  dalam menyelesaikan  pekerjaannya,  khususnya  dalam  pembuatan  surat-surat  sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang terdapat di Kantor Desa Watesari. Dapat disimpulkan bahwa secara prinsip, Aparatur Desa Watesari telah menunjukkan  kinerja  cukup  baik  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan. Kendala dalam penelitian ini yaitu keterbatasan data yang tersedia. Data mengenai kinerja  dan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  tingkat  desa  tidak  selalu lengkap atau terdokumentasi dengan baik. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan  analisis  mendalam  terhadap  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang memengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelayanan administrasi kependudukan

## Referensi
Agustin, M. (2015). Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat  Di  Desa  Petani  Kecamatan  Mandau  Kabupaten  Bengkalis. Jom FISIP , 2 (1).
Christhna, D., Sumampow, I., & Singkoh, F. C. (2016). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Gusmita,  E.  (2023).  Analisis  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci. Ebisma (Economics,
Business, Management, & Accounting Journal) , 3 (1), 63-72.
Iskandar, Y., Suharmiyati, S., & Maralis, R. (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Kepada  Masyarakat  di  Desa  Rantau  Mapesai Kecamatan Rengat. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 5 (1), 101-105.
Lestari, M. P. (2022). Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada  Kantor  Desa  Sengkong  Kecamatan  Sesayap  Hilir  Kabupaten  Tana Tidung.
Nasir, M. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 12-25.
Nasution, I. (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2 (2), 99-110.
Nender, T. A. E., Lapian, M. T., & Lambey, T. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Di  Desa Tumpaan  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan. JURNAL EKSEKUTIF , 3 (2).
Noviyanti, D., Atthahara, H., Adiarsa, S. R., & Priyanti, E. (2022). Efektivitas Kinerja Aparatur  Desa  dalam  Pelayanan  Publik  Kepada  Masyarakat  di  Desa Balongsari. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (5), 289-297.
Pananrangi,  A.,  Stia,  M.,  &  Gazali  Barru,  A.  L.  (2019).  Kinerja  Pemerintah  Dalam Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Di  Desa  Siawung  Kecamatan  Barru Kabupaten Barru. In Meraja Journal (Vol. 2, Issue 1).
Perdana,  H.  (2019).  Pelayanan  administrasi  di  desa  wanasari  kecamatan  muara wahau kabupaten kutai timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 7 (3), 1325-1336.
Saidin,  S.,  &  Rinanda,  W.  W.  (2022).  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Wawoone,  Kecamatan  Wonggeduku, Konawe. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 178-190.
Sari,  D.  L.,  Hasyim,  A.,  &  Nurmalis, Y.  (2016). Persepsi  Masyarakat  terhadap  Kinerja Aparatur  Desa  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik (Doctoral  dissertation, Lampung University).
Subadi, W. (2019). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang  Kecamatan  Muara  Uya  Kabupaten  Tabalong  (Studi  pada  Kaur
Pemerintahan). PubBis:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Publik  dan Administrasi Bisnis , 3 (2), 102-116.
Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota  Kendari  (Indonesia)-Kota  La  Rochelle  (Perancis)  dalam  Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 400-416.
Suharto,  S.  (2023).  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  MEWUJUDKAN
PERAN PEMBERDAYAAN

## MASYARAKAT DESA. PROSIDING
SENASPOLHI , 5 (1).
Supu,  I.,  Saleh,  G.  S.,  &  Umuri,  H.  (2023).  Motivasi  Kerja  Aparat  Desa  Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi-Moutong. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi , 2 (1), 57-78.
Wuri,  R.  R.,  Kaunang,  M.,  &  Pioh,  N.  (2017).  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa dalam Meningkatkan Pelayanan  Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif , 1 (1).