## Evaluasi Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM di Kabupaten Pesisir Barat

## Analysis of The Effectiveness of Posbindu in Control and Prevention of Communicable Diseases

## Nova Susilawati*, Atikah Adyas, Achmad Djamil
Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Mitra Indonesia
(*novasusilawati67@yahoo.com)

## ABSTRAK
Tujuan penelitian yaitu mengetahui efektivititas posbindu dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dan didukung  data  kuantitatif  kasus  PTM  unutuk  menilai  effect  Posbindu  dalam  pengendalian  dan pencegahan PTM. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 informan terdiri dari Petugas Posbindu Puskesmas sebanyak 5 informan, kader posbindu berjumlah 4 informan dan peserta posbindu berjumlah 5 orang dan 5 informan Pembina Posbindu Puskemas dipilih menjadi triagulasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian terhadap efektivitas posbindu di kabupaten pesisir barat masih ditemukannya masalah pada input meliputi; sumberdaya, sarana prasarana, pendanaan, proses dan output sehingga pelaksanaan Posbindu  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  belum  efektif  dan    berdampak  pada  tidak  terkendalinya  kasus hipertensi  dibuktikan  dengan  capaian  pemeriksaan  penderita  hipertensi  sebesar  7,76%  dan  hasil pemeriksaan tekanan darah menunjukkan 429 penderita hipertensi berada pada rentang kategori buruk. Pelaksanaan Posbindu belum Efektiv dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular di Kabupaten Pesisir Barat
Kata kunci : Posbindu, Penyakit Tidak Menular, Hipertensi

## ABSTRACT
The  purpose  of the  study was  to  determine  the  effectiveness  of  posyandu  in  controlling  and preventing  non-communicable  diseases  in  Pesisir  Barat  Regency.  Qualitative  research  with  a phenomenological approach and supported by quantitative data on cases of non-communicable diseases to  assess  the  effect  of  Posbindu  in  the  control  and  prevention  of  non-communicable  diseases.  The informants in this study were 19 informants consisting of 5 Posbindu health officers, 4 posbindu cadres and 5 posbindu participants and 5 Posbindu Advisory informants were selected as triagulation in this study.  The  finding  of  problems  in  inputs  include:  resources,  infrastructure,  funding,  processes  and outputs so that the implementation of Posbindu in Pesisir Barat Regency has not been effective and has an  impact  on  uncontrolled  hypertension  cases  as  evidenced  by  the  achievement  of  examination  of hypertension patients by 7.76% and the results of blood pressure examinations showing 429 Patients with hypertension are in the poor category range. The implementation of Posbindu has not been effective in controlling and preventing non-communicable diseases in Pesisir Barat Regency

## Keywords : Posbindu, Non-Communicable, Hypertension
https://doi.org/10.33860/jik.v15i2.494
Vol.15 No. 2 Agustus 2021: Hal. 178-188 p-ISSN: 1907-459X  e-ISSN: 2527-7170
Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Original Article

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penyakit wabah  covid-19  telah  melanda  dunia  sejak tahun  2019  sampai  saat  ini.  Beberapa  negara menyatakan  bahwasanya  PTM  menjadi  faktor penyerta  ( Komorbid )  yang  memperburuk kondisi penderita covid-19 [1]. PTM merupakan jenis penyakit yang pada tahap perkembangannya membutuhkan jangka waktu yang lama  atau  menahun  (kronis)[2].  Menurut World  Health  Organization (2018)  PTM  telah membunuh  41  juta  orang  pertahunnya  atau sekitar  71%  penyebab  kematian  didunia.  Dari semua  jenis  PTM  penyebab  kematian  didunia mayoritas  disebabkan  oleh  Penyakit  jantung dan  pembuluh  darah  sebesar  17,9  juta  orang kemudian  disusul  dengan  penyakit  kanker sebesar  90  juta  orang,  3,9  juta  orang dikarenakan penyakit pernafasan, 1,6 juta orang dikarenakan  penyakit  diabetes  melitus  dan diprediksi akan ada peningkatan sebesar 52 juta jiwa kematian pada tahun 2030, naik 9 juta jiwa dari  38  juta  jiwa  pada  saat  ini.  Indonesia mengalami  peningkatan  beban  akibat  PTM. Data ini tidak jauh berbeda dengan kasus PTM di  Indonesia.  Data  riset  menunjukan  kenaikan prevalensi kasus penyakit kanker 0,4%, stroke 3,9%,  gagal  ginjal  kronik  1,8%,  diabetes melitus  1,6%  dan  hipertensi  8,3.  Sedangkan untuk Provinsi Lampung, prevalensi PTM juga mengalami peningkatan seperti diabetes melitus 0,2%, dan hipertensi 5,24% [3,4].
Meningkatnya frekuensi kejadian PTM menjadikan  PTM  sebagai  target  dalam Sustainable  Development  Goal (SDGs)  2030 yakni  mengurangi  hingga  1/3  kematian  dini dikarenakan PTM.
Posbindu  merupakan  upaya  kesehatan berbasis  masyarakat  guna  menerapkan  upaya pendeteksidinian dan pemantauan faktor resiko PTM.  Posbindu  adalah  kegiatan  pendeteksian dini, kegiatan memonitoring serta menindaklanjuti  faktor  risiko  secara  dini, mandiri, berkesinambungan dibawah pembinaan  puskesmas  dengan  sasaran  utama adalah masyarakat berusia ≥ 15 tahun kategori sehat, memiliki faktor risiko serta penyandang melalui  penguatan  promosi,  preventif  yang dilaksanakan  terintegrasi,  berkelanjutan  dan konsisten [5]. Dalam  upaya pengendalian dan pencegahan  PTM,  Pemerintah  Kabupaten Pesisir Barat memiliki 59 posbindu yang berada dibawah  binaan  8  Fasilitas  Kesehatan  dari  11 Faskes tingkat pertama dengan total
keseluruhan  desa  di  Kabupaten  Pesisir  Barat sebanyak  118  kelurahan  [6,7,8].  Berdasarkan data dan informasi dari profil dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat terkait frekuensi kasus hipertensi  di  Puskesmas  se-kabupaten  Pesisir Barat sebagai salah satu penyakit tidak menular cenderung meningkat dari 4,2% (2014) menjadi 5,6% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2018  sebanyak  751  kasus  dan  mengalami penurunan  dimasa  pandemic  covid-19  yakni 392 kasus pada tahun 2019. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kasus diabetes melitus dari 265 kasus  (2018)  menjadi  164  kasus  dimasa pandemic covid-19 (2019).
Hasil  rekapitulasi  laporan  pemegang Program  Pengendalian  dan  Pencegahan  PTM Dinas  Kesehatan  Pesisir  Barat  tahun  2019 menunjukan bahwa kunjungan Posbindu masih dibawah  sasaran  target  dinas  Kesehatan Kabupaten  Pesisir  Barat  yakni  ±15,210 kunjungan  dari  ±97,614  target  sasaran. Terhitung bulan januari s/d oktober 2020, pada masa pandemik covid-19 mengalami penurunan sebesar ± 5988 kunjungan posbindu dari target sasaran  sebelum  pandemic    yakni  sebesar ±95,803  kunjungan.  Berdasarkan  rekapitulasi Kunjungan Posbindu pada bulan Februari tahun 2021  pada  Puskesmas  diwilayah  kerja  Kab. Pesisir  Barat  sebanyak  50  penyandang  PTM didapatkan  data  bahwa  17  orang  penderita Hipertensi  berada  pada  pengukuran  tekanan darah  ≥140/90  mmHg,  15  penderita  Diabetes melitus  berada  pada  pengukuran  kadar  gula darah  >200  mg/  dL,  8  penderita  mengalami kenaikan pengukuran IMT > 25 kg/m 2 , dan 10 penderita kolesterol berada pada hasil pengukuran  ≥190  mg/  dL.  Data  diatas menunjukan bahwa pengendalian dan pencegahan  PTM  pada  penyandang  PTM  di Kabupaten  Pesisir  Barat  belumlah  sesuai harapan target  sasaran  yakni  100%  dan    PMK No.5  tahun  2017  yakni  hipertensi  sebesar 23,4%,  obesitas  sebesar  15,4%,  gula  darah sebesar  6,27%.  Ketidakterkendalinya  PTM terutama  dimasa  pandemic  covid-19  akan berdampak  pada  peningkatan  morbiditas, mortalitas  dan  disabiltas  di  Kabupaten  Pesisir Barat. Studi literature yang dilakukan Mahdur menyatakan keberhasilan pelaksanaan posbindu dalam  pengendalian  dan  pencegahan PTM  perlu  didukung  oleh  SDM  yang  terlatih, pendanaan  yang cukup, sarana  prasarana  yang memadai  serta  partisipatif  masyarakat  [9]. Pernyataan  ini  kemudian  dipertegas  oleh Annisa dan Damayanti menyatakan
pengendalian dan pencegahan PTM di Posbindu akan optimal dengan syarat memaksimalkan  pemberdayaan  masyarakat, kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta pendanaan yang cukup [10,11].
Tujuan  penelitian  yaitu  mengetahui efektivititas  posbindu  dalam  pengendalian  dan pencegahan penyakit tidak menular di Kabupaten Pesisir Barat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi didukung  dengan  data  kuantitatif  kasus  PTM untuk menilai effect Posbindu dalam pengendalian dan pencegahan PTM.   Penelitian dilaksanakan  pada  tanggal  10  juni  s/d  20  juli 2021  sebelum  pemberlakuan  pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dan  beralokasi diwilayah Kabupaten Pesisir Barat.
Subjek  penelitian  ini berjumlah  5 Posbindu  dari    59  Posbindu  dengan  kriteria adalah posbindu aktif yakni kegiatan Posbindu dilaksanakan  setiap  bulan  serta  periodik.  Pada setiap Posbindu ini, akan dipilih informan  dan pengumpulan  data  pendukung  berupa  catatan laporan  kegiatan  pelaksanaan  Posbindu  pada bulan  januari  tahunan  kegiatan  pelaksanaan Posbindu  di  5  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  di wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pesisir  Barat  terdiri  dari:  Puskesmas  Lemong, Puskesmas  Krui,  Puskesmas  Pulau  Pisang, Puskesmas  Krui  Selatan  dan  Puskesmas  Biha. Dari setiap Posbindu dipilih 3 informan terdiri dari:  petugas  Posbindu  Puskesmas,  kader Posbindu dan peserta Posbindu masing-masing 1 orang sehingga berjumlah 15 informan. Untuk triangulasi  akan  dipilih  petugas  pembina posbindu  masing-masing  1  orang  sehingga berjumlah 5 orang. Pemilihan informan peserta Posbindu  PTM  menggunakan  kriteria  inklusi yaitu  berusia  15-59  tahun,  rutin  ke  Posbindu, Penderita hipertensi, bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Pesisir Barat dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria ekslusi yaitu menolak untuk dijadikan responden.
Instrumen  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara ( Guidea interview ) dibantu dengan alat  perekam  suara,  buku  catatan,  pena  dan handphone berkamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. Untuk observasi  data  sekunder  di  5  Posbindu  maka peneliti  menggunakan  daftar  checklis  dengan membandingkan  hasil  data  yang  diperoleh
dengan  pedoman  penyelenggaraan  Posbindu meliputi: ketersediaan pedoman penyelenggaraan  Posbindu  di  Puskesmas  dan kader; ketersediaan dan kelengkapan posbindu kit;    ketersediaan  dan    kelengkapan  laporan kegiatan  Posbindu  bulan  januri-juni  tahun 2021;  dan    data  jumlah  kasus  hipertensi  di Posbindu pada bulan januari-juni tahun 2021.
Penelitian  ini  dinyatakan  laik  etik  oleh komisi  etik  penelitian  Universitas  Mitra Indonesia (No. S.24/002/FKES10/2021)

## HASIL
1) Sumberdaya
Penanggung  jawab  kegiatan  posbindu  terdiri dari  satu  orang  pembina  posbindu  puskesmas, dua  orang  petugas  kesehatan  pelaksana posbindu  sedangkan  jumlah  kader  belum memenuhi  jumlah  standar  minimal  sesuai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan
Posbindu  serta  belum  dilakukannya  pelatihan terhadap  tenaga  kesehatan  dan  kader.  Hal  ini menunjukan  bahwa  tenaga  dalam  pelaksana Posbindu  masih  belum  mencukupi  sehingga berdampak  pada  hasil  yang  tidak  maksimal seperti yang dipaparkan informan berikut ini:
“Untuk  tenaga  puskesmas  dari  puskesmas hanya ada dua yakni saya dan mas angga, dan kami belum dilatih (Informan A-5)
“ Untuk  kader  biasanya  ada  yang  empat  dan ada yang sampai lima tergantung anggarannya  kan  mereka  di  gaji  dari  dana desa sehingga penggajian mereka berdasarkan wilayah kerjanya kalo wilayah kerjanya sedikit mbak  maka  sedikit  jumlah  kadernya  kalo banyak yah banyak pula kadernya mbak. Untuk di  kecamatan  kami  saat  ini  jumlah  kader  ada empat orang mbak sedangkan petugasnya yang berangkat ada 3 orang mbak . ada penanggung jawab posbindu, penanggung jawab posyandu lansia, penanggung jawab kesehatan jiwa dan kadang  bidan  pekonnya  juga  ikut  hadir  ” (Informan A-4)
“Menurut  saya  untuk  nakesnya  cukup dicukupin  lah  mbak  cuman  memang  selama kita  bertugas  turun  lapangan  belum  pernah keteteran sih. Karena yang turun berbarengan dengan penanggung jawab lansia, keswa, ptm dan  kemudian  pelaksana  sekitar  empat  orang mbak.  Tapi  kita  belum  ada  yang  terlatih nakesnya  mbak  apalagi  kadernya.  Yah  belum ada  pelatihan  Posbindu  PTM  untuk  tenaga kesehatannya,  yah  maunya  adalah  biar  kita juga lebih paham tugas kita ” (Informan A-2)
2) Sarana prasarana Setiap  puskesmas  di  wilayah  kerja
Kabupaten  Pesisir  Barat  sudah  memiliki posbindu  kit  serta  beberapa  desa  (pekon)  juga telah  menyediakan  fasilitas  alat  pemeriksaan posbindu  standar  minimal  yaitu  alat  pengukur tinggi  badan,  timbangan,  pengukur  lingkar perut,  alat  pemeriksaan  kadar  gula  darah  dan kolesterol.  Tetapi  pelaksanaan  Posbindu  tidak berjalan  maksimal  dikarenakan  minimnya ketersedian  bahan  habis  pakai  seperti  stick pemeriksaan  kolesterol,  gula  dan  asam  urat. Guna  menjamin  keakuratan  hasil  pengukuran, alat yang digunakan di posbindu rutin dilakukan kalibrasi setiap setahun sekali oleh pihak dinas kesehatan  namun  jika  alat  telah  rusak sedangkan  belum  ada  jadwal  pelaksanaan kalibrasi  dari  dinkes  maka  pihak  puskesmas akan  terlebih  dahulu  melakukan  penggantian alat  yang  rusak  guna  tercapainya  capaian.  Hal ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  informan berikut ini:
“Kita  kan  ada  sebelas  puskesmas  jadi  setiap puskesmas  satu  posbindu  kit.  Iya  satu puskesmas  satu,  Posbindu  kitnya  ada  dirumah tidak  saya  bawa  ke  puskesmas  takut  hilang ( Informan D-4)”
“Iya hanya ada satu posbindu kit dengan tiga belas posbindu dan enam pedukuhan. 13 pekon itukan  berarti  ada  enam  pekon  yang  memiliki pedukuhan. Kemarin sih sudah saya omongin ke dinas  kesehatan  kan  kayak  kurangnya  alat posbindu  kit,  keterbatasan  alatnya  yang  kalo kita  beli  gak  sesuai  kemarin  sudah  diomongin keluhan-keluhannya yah gak tercover gitu jadi pihak  dinas  kesehatan  memberi  solusi  yakni nanti  kita  anggarkan  kembali  seperti  itu....”
(Informan D-1).
“Ada satu buah posbindu kit, Iya ada beberapa terutama  mereka  itu  mengeluhkan  itu  ketidak tersediannya  alat  cek  stik  pemeriksaan penunjang seperti kolesterolnya karena memang yang dikasih dinas itu hanya beberapa gak cukup yakni dua vial , jadi kalo tidak ada alat orang kita tidak lakukan pemeriksaan mbak (Informan D-2)”
Untuk  kalibrasi  alat  itu  dilakukan  setahun sekali  oleh  dinas  kesehatan  jadi  kita  sering mengirimkan  alat-alat  untuk  dikalibrasi  yang kita pakai (Informan A-4)
Dalam penyelenggaraan kegiatan Posbindu setiap  puskesmas  sudah  memiliki  panduan jukni penyelenggaraan posbindu namun pendistribusian buku pintar kader kepada kader
belum maksimal serta peserta posbindu belum memiliki  KMS  (Kartu  Menuju  Sehat)  faktor resiko.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara informan sebagai berikut ini:
“Tidak  ada  kartu  itu,  yang  ada  cuman  kartu bpjs yang disuruh bawa ke posbindu, kalo yang dari  petugas  untuk  dibawa  pulang  ibu  gak ada” (Informan C-3)
“Enggak  ada  (tidak  tersedia  KMS),  dari  aku kayak  membuat  form  pendaftaran  gitu  mbak jadi diusahain tiap peserta bawa ktp sama bpjs jadi  itukan  di  catat  kan  di  form  pendaftaran kayak  gitu  trus  setelahnya  kader  nyatat  yang kertas  itu  aku  ambil  aku  bawa  pulang”
(Informan D-4)
3) Pendanaan Sumber biaya operasional dalam pelaksanaan  program  posbindu  berasal  dari BOK  (biaya  operasional  kesehatan)  dan  JKN (jaminan  kesehatan  nasional),  hanya  sebagian kecamatan  yang  memanfaatkan  dana  desanya. Biaya operasional kesehatan (BOK) puskesmas hanya  untuk  penyediaan  bahan  habis  pakai, biaya kerusakan pergantian alat dan biaya untuk pengganti  biaya  trasnport  tenaga  kesehatan puskesmas. Sedangkan untuk biaya mendukung pencegahan  PTM  (Penyakit  Tidak  Menular) seperti  untuk  mengadakan  obat-obatan,  strip/ stick dan peralatan posbindu kit bersumber dari dana JKN.
“Untuk  pendanaan  kita  berfokus  pada  BOK, untuk obat-obatan apabila kita tidak mendapatkan  dari  dinas  kesehatan  kita  dapat mengajukan  dari  JKN”  Sebenarnya  sih dibilang cukup yah Ya bisa sih sebenarnya, ya kembali  lagi  karena  fasilitas  itu  tadi  untuk pendanaan mungkin hanya BOK saja pembelian  obat-obat  dasar  yang  belum lengkap kalo yang lain-lainnya kita fokus pada pembagian dari dinas kesehatan” (Informan-
A5).
“Enggak  ini  kan  dari dinkes,  terus  kalo  alat- alat ini kan ada dari dinkes kayak posbindu kit pokoknya itu semua dari dinas kesehatan tapi kalo  ini  ini  (biaya  transportasi  petugas, penyuluhan)  kan  dari  puskes  yang  ngeluarin semua itu kita cuman yang jalankan tapi kalo kita hendak ngadain penyuluhan atau apa kita yang ngeluarin dana mbak” (Informan- D3).
“Dana  pekon  jalan,  kita  minta  kalo  untuk tahun ini nih tahun 2021 nanti apa ada apd lagi untuk 2022 kita bilang kita udah ngomong kalo kita  perlu  kayak  ini  nya  perlu  apa,  apa-apa ajah  yang  rusak  maksudnya  kita  udah
ngomong datain sendiri termasuk alat tulisnya permohonan posbindu mohon apa ajah gitu ke peraatin pekonnya jadi pakai dana desa, sama sekali  pesertanya  gak  ada  dipungut  biaya mbak” (Informan B-2).
4) Partisipatif masyarakat
Peserta  Posbindu  yang  rutin  melakukan pemeriksaan di Posbindu mayoritas para lansia sedangkan pada usia dewasa dan remaja kurang memiliki motivasi untuk memanfaatkan posbindu,  seperti  yang  disampaikan  oleh informan berikut ini:
“Ngumpulin  warganya  mbak  yang  susah, padahal  kan  Posbindu  itukan  dari  15  tahun sampai lansia tahun tapi yang datang rata-rata lansia  saja  kalo  anak  usia  dari  lima  belas tahun  remaja-remaja  yang  agak  susah ” (Informan D-2)
“Pasien  posbindu  ini  sedikit  kebanyakan lansia,  pernah  dulu  kakak  itu  ke  sekolah- sekolah tapi kata mereka gak usah ke sekolah- sekolah  diadakan  posbindu  di  pekon-pekon ajah  jadi  diadakan  pengumuman  disuruh mereka  datang  kesini  tapi  nyatanyakan  ada satu ada dua habis tu enggak ada” (Informan
D-3)
“Masyarakat  ini  tidak  terlalu  berminat  untuk usia tiga puluh lima tahun kebawah bukan tiga puluh lima tahun keatas mereka seperti masih males  karena  kita  kan  sudah kejar  kan  sudah digratisin  semuanya  tapi  tetap  tidak  mau hadir” (Informan D-5)
5) Pelaksanaan Posbindu Pelaksanaan Posbindu PTM telah berjalan sesuai  dengan  agenda  yang  dijadwalkan  dan rutin setiap satu bulan sekali per pekon (desa).
Pelaksanaan  kegiatan  umunya  dilakukan  di balai  pekon  (balai  desa)  masing-masing. Pelaksanaan  Posbindu  berintegrasi  dengan kegiatan  posyandu  lansia,  puskesmas  keliling dan  kesehatan  jiwa  dikarenakan  kesulitan dalam  mengumpulkan  masyarakat.  Posbindu diwilayah  kerja  Kabupaten  Pesisir  Barat menunjukan  bahwa  pelayanan  diberikan  oleh kader  dan  tenaga  kesehatan.  Kader  umumnya hanya  mengerjakan  kegiatan  dasar  yakni pendaftaran, pengukuran tinggi badan, mengukur  berat  badan  dan  lingkar  perut. Sedangkan tenaga kesehatan bertugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, melakukan  wawancara  faktor  risiko  ptm, konseling dan perujukan. Pelaksanaan
Posbindu  belum  menerapkan  sistem  5  tahap serta  wawancara  faktor  resiko  PTM  tidak dilakukan.    Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara informan sebagai berikut:
“Oh  iya  mbak,  itu  cuman  empat  meja  mbak belum  sampai  meja  lima.  Meja  pertama pendaftaran  dikerjakan  oleh  kader;  meja kedua  pengukuran  tinggi  badan,  menimbang berat  badan,  dan  mengukur  lingkar  perut dilakukan oleh kader; meja ketiga pemeriksaan tekanan  darah  dan  cek-cek  kolesterol  serta pengobatan  dan  untuk  meja  ke  empat pembukuan” (Informan B-4)
“Kami  sampai  meja  ke  empat  ajah  mbak, sampai  berobat  udah  pulang.  Awalnya  ibu datang  langsung  di  daftarkan  oleh  kader  di meja satu diluar, terus meja dua ada didalam balai  ibu  diperiksa  tinggi  badan,  menimbang berat  badan  dan  lingkar  perut  oleh  kader. Terus  ibu  diperiksa  oleh  bidan  puskesmas  di meja ke 3 tekanan darah dan cek cek kolesterol dan  asam  urat  cuman  sekarang  gak  ada  lagi cek-cek  gituan  katanya  alat  habis  terus  meja terakhir  ibu  dikasih  obat  sama  bidan puskesmas terus pulang”. (Informan C2)
Sedangkan  pelaksanaan  posbindu  di  masa pandemik tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak,  menggunakan  masker,  mencuci  tangan/ handrab  dan  mengurangi  aktivitas  yang menyebabkan berkerumun (berkumpul) seperti senam.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan informan petugas kesehatan pelakana posbindu yang disampaikan berikut ini:
“Tidak  ada  perubahan  sih  kayaknya  mbak, tetap  sama  (Pelaksanaan  Posbindu  dimasa pandemik covid-19) yang membedakan Prokesnya  lebih  kita  terapkan  karena  tidak bisa  kita  menunda  atau  kita  apa  mengontrol pasien  pasien ptm  itukan  karena  hal  itu  lebih mengerikan  sebenarnya  karena  kalo  tidak salah penelitian atau hasil apa yah dari WHO sekarang penyakitnya lebih mengarah ke PTM tingkat kematian kalo enggak salah sih begitu” (Informan A-1)
“Pernah dulu sebelum covid sering senam tapi setelah ada covid susah harus cepat-cepat gak boleh  lama  (Kegiatan  senam).  Apalagi  awal- awal  covid  itu  rendah  banget  kunjungan karena  kan  orang  takut  terus  kalo  sekarang udah  biasa  yang  jelas  itu  ini  kalo  sebelum covid  kan  kalo  gak  pakai  masker  juga  gak papakan  kalo  sekarang  masyarakatnya  itu serba  bermasker  namanya  andung-andung kadang  sudah  disuruh  pakai  masker  nah  gini kadang  ajah  ada  giniin  namanya  (masker
diturunkan  ke  dagu)  juga  andung-andung datuk  datukkan  tapi  mereka  sudah  mau  ke posbindu  ajah udah  senang” (Informan  A- 4)
6) Pencatatan dan pelaporan Pencatatan  dan  pelaporan  hasil  kegiatan dilakukan rutin setiap bulannya di buku rigester yang kemudian direkapitulasi untuk dilaporkan secara  online  (email)  oleh  petugas  pembina posbindu ke dinas kesehatan Pesisir Barat. Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  informan pelaksana kesehatan posbindu sebagai berikut:
“Untuk pencatatan hasil pemeriksaan dilakukan  di  buku  register  oleh  kader, kemudian  petugas  posbindu  merekap  dan melaporkan  ke  penanggung  jawab  posbindu puskesmas untuk dikumpulkan ke dinkes setiap bulannya mbak” (Informan A-1)
“Pencatatan dan pelaporan itu dilakukan oleh penanggung  jawab  program  kemudian  setiap bulannya juga
dilapor ke
dinas kesehatan”(Informan A-5)
7) Monitoring dan evaluasi Evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  program dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pesisir  Barat  adalah  dengan  melihat  laporan bulanan  posbindu  yang  dikirim  oleh  pihak penanggung  jawab  puskesmas  per  bulannya sedangkan  monitoringnya  melalui  kegiatan supervisi per enam bulan sekali sehingga dapat dibahas  dan  ditindaklanjuti  kekurangannya sedangkan monitoring serta evaluasi dari pihak puskesmas  belum  terlaksana.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  wawancara  informan  sebagai berikut:
“Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi lebih sering  dilakukan  oleh  dinas  mbak,  kalo  di puskesmas  belum  mbak  kalo  sama  pihak perangkat desa kita juga belum pernah lakukan mbak” (Informan C-2)
Pihak dinas kesehatan pernah turun mbak ikut kita  bulan  kemarin  ke  posbindu”  (Informan D-4)
“Kalo  saat  ini  dari  pihak  puskes  gak  ada paling dari dinas kesehatan per enam bulan”
(Informan D-5
Tabel 1. Cakupan partisipatif masyarakat di Posbindu bulan januari s/d juni tahun 2021
Kecamatan Jumlah penduduk Sasaran kunjungan Jumlah kunjungan Sasaran kunjungan hipertensi Jumlah kunjungan hipertensi Lemong 12.355 7.783 900 2.300 59 Pesisir Tengah 19.129 12.050 306 3.561 311 Pulau Pisang 1.582 999 42 295 70 Krui Selatan 9.908 6238 837 1.844 123 Pesisir Selatan 20.717 13.060 1.651 3.860 215 KABUPATEN 157172 99014 7317 (7,39%) 29262 2272 (7,76%)
Tabel 2. Distribusi frekuensi kategori pengendalian ptm hipertensi di posbindu bulan januari s/d juni tahun 2021.
Kecamatan Jumlah kunjungan Kategori Baik <130/80 mmHg Sedang 130-139/ 80- 90 mmHg Buruk >140/90 mmHg Lemong 59 9 16 35 Pesisir Tengah 311 53 82 176 Pulau Pisang 70 12 10 48 Krui Selatan 123 33 23 67 Pesisir Selatan 215 56 47 103 TOTAL 778 163 178 429
8) Hambatan pelaksanaan kegiatan posbindu Hambatan pelaksanaan kegiatan posbindu adalah  belum  terbentuknya  kader,  belum terjalinnya  kerjasama  dengan  stakeholder, minimnya  ketersediaan  sarana  dan  prasarana, kondisi  geografis  dan  rendahnya  motivasi
masyarakat  melakukan  pemeriksaan kesehatan ke  Posbindu.  Seperti  yang  dipaparkan  dalam pernyataan informan petugas pelaksana kesehatan posbindu berikut ini:
“ Hambatan yang dirasa menurut saya pribadi sih  kurangnya  alat  pengecekan  kolesterol,
asam  urat  yang  kita  terssedia  hanya  gula darah  ajah  serta  kita  terhalang  oleh  laut  yah jika  ada  ombak  besar  kita  tidak  bisa  masuk kadangkala hari ini dijadwalkan ternyata tidak nyeberang  karena  laut  jahat.  Kalo  hambatan internal mungkin yah kita kepada SDM sendiri yah  karena  SDM  sendiri  kita  tidak  bisa memaksakan  sesuai  kompetensinya  sendiri disitu menjadi kendala. Kedua mungkin jadwal yang sering berubah-ubah sehingga petugasnya  kewalahan  mengatur  jadwalnya. Kalo masalah eksternal mungkin berasal dari masyarakat  karena  masyarakat  mayoritas disini  nelayan  jadi  pas  pemeriksaan  ada diantara  mereka  yang  tidak  hadir  karena sedang  berlayar  cari  ikan  ada.  Ada  yang bekerja begitu” (Informan A-5).
“Iya memang kayak gitu kita udah janjian tanggal sekian  ternyata  kalo  lautnya  jahat  yah  gak  ada perahu itu kayak itu ajah sih, hambatan lainnya yah ketidak  tersediannya  alat  cek  stik  pemeriksaan penunjang  seperti  kolesterolnya  mbak  karena memang yang dikasih dinas itu hanya beberapa gak cukup  hanya  dua  vial.  Kalo  internalnya  masalah dana  itu    kalo  eksternal  itu  aku  juga  bingung masyarakat ini tidak terlalu berminat untuk usia tiga puluh  lima  tahun  kebawah  bukan  tiga  puluh  lima tahun keatas mereka seperti masih males karena kita kan sudah kejar kan sudah digratisin semuanya tapi tetap tidak mau hadir” (Informan D-5)
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  ditarik kesimpulan  bahwasanya  jumlah  kunjungan peserta  Posbindu  dan  penderita  hipertensi  per kecamatan  pada  bulan  januari  s/d  juni  tahun 2021  masih  dibawah  target  sasaran  yang ditetapkan  oleh  pihak  dinas  kesehatan  pesisir barat.
Berdasarkan  tabel  2  didapatkan  data bahwa  hasil  pemeriksaan  kunjungan  penderita hipertensi di posbindu selama bulan januari s/d juni tahun 2021 mayoritas peserta berada pada rentang  buruk  sebanyak  429  kasus  sedangkan pada  kategori  sedang  sebanyak  178  kasus  dan kategori baik sebanyak 163 kasus

## PEMBAHASAN
1. Input
a) Sumberdaya
Petugas  pelaksana  kegiatan  Posbindu  adalah kader yang memiliki kriteria mampu membaca dan  menulis,  memiliki  motivasi  serta  mampu menjalankan  tugas  serta  memiliki  sertifikat yang  menerangkan  telah  dilatih  minimal  oleh Puskesmas  pembinanya  serta  berjumlah  lima orang  yang  memiliki  peran  sebagai  kader koordinator, kader pergerak, kader pemantauan,
kader  konselor  edukator  dan  kader  pencatat [12].  Pelaksanaan  posbindu  dilakukan  oleh kader  dengan  dibantu  tenaga  kesehatan Puskesmas.  Hal  ini  dikarenakan  kader  belum memenuhi  standar  panduan  penyelenggaraan posbindu yakni jumlah kader kurang dari lima orang serta belum memiliki sertifikat pelatihan posbindu  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan pendanaan,  ketidakmauan  masyarakat  menjadi kader, kurangnya dukungan pemangku kebijakan setempat yakni kepala camat, kepala desa, tokoh adat dan sebagainya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Primiyani et al., yang menyatakan pelaksanaan Posbindu di wilayah Kota Solok belum optimal dikarenakan minimnya  SDM,  keterbatasan  anggaran  serta belum terjalinnya lintas sektor [13]. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas petugas posbindu  belum  mendapatkan  pelatihan  dan pembinaan dari Puskesmas. Hal ini dikarenakan pelatihan terhadap kader hanya dilakukan oleh pihak  dinas  kesehatan  sedangkan  pihak puskesmas  belum  memiliki  inisiatif  untuk melakukan  pelatihan  dan  pembinaan  kader secara mandiri diwilayah kerjanya dikarenakan belum terlatihnya tenaga kesehatan puskesmas. Puskesmas berperan penting dalam keberlangsungan pelaksanaan Posbindu. Salah  satu  peran  puskesmas  adalah membimbing para kader dalam menyelenggarakan kegiatan Posbindu  sehingga para  kader  terlatih  melakukan  deteksi  dini penyakit, pengukuran tinggi badan, menimbang berat  badan,  pengukuran  tekanan  darah, pemeriksaan laboratorium sederhana (kolesterol  dan  kadar  gula  darah),  konseling serta  penyuluhan  kepada  peserta  Posbindu. Penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian Suhbah et al.,menyatakan SDM bertugas dalam pelaksanaan Posbindu belum memiliki kompetensi  yang  cukup,  sertifikat  maupun Surat  keterangan  tugas  (SK)  posbindu  PTM [14]. Dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan  Posbindu  yang  baik  dan  optimal haruslah  dilakukan  oleh  kader  yang  terlatih minimal  surat  keterangan  dari  Puskesmas pembinanya [12].

## b) Sarana prasarana
Keberlangsungan  pelaksanaan  kegiatan posbindu PTM ditentukan oleh ketersediannya sarana  dan  prasarana  dalam  pengukuran  dan pemeriksaan  sehingga  tujuan  yang  diharapkan dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan Posbindu diselenggarakan  di  balai  pekon  (balai  desa)
disetiap  kecamatan.  Dalam  rangka  menunjang pelayanan  posbindu,  setiap  puskesmas  sudah memiliki satu set posbindu kit yang bersumber dari  dinas  kesehatan  tetapi  pelaksanaan posbindu belum maksimal dikarenakan jumlah posbindu  kit  yang  tersedia  masih  kurang.  Hal ini dikarenakan jumlah posbindu per kecamatan berbeda-beda, adanya keterbatasan bahan habis pakai  seperti stick pemeriksaan,  lamanya jadwal  kalibrasi  alat  dan  pergantian  alat  rusak dari  pihak  dinas  kesehatan  sehingga  capaian cakupan  program  Posbindu  belum  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Untuk  memenuhi kekurangan  bahan  habis  pakai  seperti  stick pemeriksaan  pihak  puskesmas  terlebih  dahulu melakukan  konfirmasi  ketersediaan  kepada pihak dinas kesehatan jika ternyata bahan tidak tersedia maka pihak puskesmas mengusahakan melalui permintaan bantuan bahan habis pakai kepada  peratin  desa  (kepala  desa)  dan memanfaatkan  dana  puskesmas  (BOK)  serta meminimalisir  penggunaan  alat  pemeriksaan (stick)  dengan  melakukan  pemeriksaan  hanya kepada peserta yang memiliki riwayat penyakit dan  keluhan  yang  membutuhkan  pemeriksaan kolesterol, kadar gula darah dan asam urat.
Minimnya  sarana  dan  prasarana  juga menjadi  penyebab  masyarakat  kurang  antusias untuk  memeriksakan  diri  ke  Posbindu  PTM. Penelitian ini sejalan dengan Annisa mengatakan Puskesmas Polonia belum memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap yang  berakibat  pada  kurang  maksimalnya pelayanan  [10].  Penelitian  ini  juga  didukung oleh pernyataan Frieden dalam Nugraheni et al., yakni ketercapaian program masyarakat dipengaruhi  oleh  ketercukupannya  sarana prasarana  guna  meningkatkan  kinerja  petugas [15]. Menurut  Suhbah  menyatakan  Puskesmas Sukolilo I Kabupaten Pasti memiliki keterbatasan  sarana  dan  prasarana  Posbindu PTM  [14].  Oleh  karena  itu,  dukungan  sarana serta prasarana yang cukup menjadi salah satu aspek  yang  diperlukan  dalam  keberhasilan pelaksanaan Posbindu PTM.

## c) Pendanaan
Pendanaan pelaksanaan kegiatan program posbindu    bersumber  dari  iuran  masyarakat, dana  Bantuan  Operasional  Posbindu  (BOK) Puskesmas,  instansi-instansi  swasta  maupun setempat,  LSM  dan  sebagainya  sehingga kegiatan Posbindu dapat berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian sumber pendanaan kegiatan  Posbindu  bersumber  dari  BOK
(Bantuan  Operasional  Kesehatan)  dan  JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sementara dana desa hanya beberapa desa yang menganggarkan dananya  untuk  kegiatan  Posbindu.  Hal  ini selaras dengan penelitian oleh Yanti menyatakan  bahwa  kegiatan  dapat  berjalan dengan  baik  jika  adanya  pembiayaan  yang cukup  dengan  bersumber  dari  dana  mandiri ataupun dukungan dari wilayah setempat [16].

## d) Partisipatif masyarakat
Kegiatan  Posbindu  adalah  kegiatan  yang bersumber  dari  masyarakat,  oleh  masyarakat dan  untuk  masyarakat  sehingga  partisipatif masyarakat  untuk  melakukan  pemeriksaan kesehatan  di  Posbindu  sangatlah  berpengaruh dalam  keberlangsungan  pelaksanaan  Posbindu sehingga  masyarakat  yang  sehat  tetap  sehat, masyarakat  yang  memiliki  faktor-faktor  risiko dicegah  agar  tidak  menjadi  penyakit  tidak menular sedangkan penyandang ptm dikendalikan  agar  mengurangi  kesakitan, kecacatan  dan  kematian  dikarenakan  penyakit tidak  menular.  Berdasarkan  hasil  penelitian didapatkan  data  respon  masyarakat  belumlah baik dikarenakan peserta yang hadir mayoritas para  usia  tua  dibandingkan  usia  muda.  Secara sistematic review asha et al menyatakan  pada negara-negara maju partisipatif masyarakatnya terhadap  pelaksanaan  program  kesehatan berupa preventif mencapai tujuh puluh delapan (78%)    sedangkan  pada  negara  berkembang jauh  lebih  rentan  terjadi  penolakan  dari masyarakatnya  terkait  pemberian  edukasi pendidikan kesehatan dan hal ini masih menjadi hambatan  bagi  negara  Indonesia.  Pelaksanaan Posbindu  diperuntukan  kepada  masyarakat yang  berusia  diatas  15  tahun  dengan  sasaran pemeriksaan  gula  darah,  kolesterol  adalah setiap warga negara berusia >40 tahun atau < 40 tahun yang memiliki faktor resiko obesitas atau hipertensi [17].
Faktor  penyebab  rendahnya  partisipatif masyarakat  ke  posbindu  di  Kabupaten  Pesisir Barat  dikarenakan  rendahnya  pengetahuan tentang pentingnya posbindu, jadwal pelaksanaan posbindu yang bersamaan dengan kegiatan lain seperti pekerjaan, sedang sekolah, pesta  sedang  diluar  wilayah  dll,  keterbatasan sarana prasarana seperti pengecekan (kolesterol,  kadar  dula  darah  dan  asam  urat), akses menuju ke posbindu, jumlah kader belum memenuhi  standar,  belum  dilatihnya  petugas posbindu, kurang menariknya posbindu dikarenakan kegiatan yang monoton dan  belum
terjalinnya lintas sektor dengan perangkat desa. keluarga  dan  belum  tersedianya  inovasi  untuk menarik  minat  masyarakat  ke  posbindu. Meningkatkan  minat  masyarakat  untuk  aktif mengunjungi  posbindu  juga  dapat  dilakukan melalui  sosialisasi  program  PTM  melalui penyebararan  informasi  berbasis  website, media-media  sosial,  spanduk  atau  leaflet  atau kontak langsung dengan masyarakat via nomor telepon  atau  email  serta  membuat  kegiatan- kegiatan  yang  mampu  menarik  perhatian masyarakat  berbagai  kelompok  usia  seperti kegiatan  pengobatan  secara  gratis,  bersepeda santai,  pemberian  hadiah  doorprize  kepada peserta aktif dan sebagainya  serta peningkatan kerjasama lintas sektor [15].

## 2. Proses
Pelaksanaan  Posbindu  dimulai  dari kegiatan perencanaan meliputi jadwal pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  disusun disampaikan kepada kader agar kader mempersiapkan lokasi kegiatan serta peralatan dan menyebarkan pengumuman terakait waktu pelaksanaan  posbindu.  Pelaksanaan  posbindu dilaksanakan setiap bulannya dan bertempat di balai  pekon  (desa).  Pelaksanaan  Posbindu dimulai dari kegiatan pemberian informasi dari penanggung jawab posbindu puskesmas kepada kader  Selanjutnya  kader  memberitahukan pelaksanaan  posbindu  dengan  memanfaatkan sarana  ibadah  satu  hari  sebelum  hari pelaksanaan  namun  ada  juga  dua  sampai  tiga hari menjelang pelaksanaan kegiatan posbindu. Dalam  pelaksanaannya  kegiatan  posbindu terintegrasi  dengan  kegiatan  posyandu  lansia, puskesmas keliling dan kesehatan jiwa. Hal ini dikarenakan petugas kesulitan dalam mengumpulkan  masyarakat  jika  kegiatan posbindu dilaksanakan secara terpisah. Pelaksanaan  Posbindu  belum  menerapkan  5 tahapan  dikarenakan  keterbatasan  ruangan, keterbatasan jumlah petugas posbindu, keterbatasan  sarana  prasarana  dan  adanya kegiatan pengobatan dan screeaning jiwa.
Alur pelayanan kegiatan Posbindu meliputi  meja  1  adalah  pendaftaran;  meja  dua adalah  pengukuran  tinggi  badan,  menimbang dan  lingkar  perut;  meja  ketiga  adalah pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana; meja ke empat adalah pengobatan,  konseling  dan  perujukan  namun jika kegiatan terintegrasi dengan program jiwa dan  pusling  maka  kegiatan  pengobatan, konseling  dan  rujukan  berada  pada  meja  ke
lima.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan posbindu  belum  sesuai  dengan  standar operasional  prosedur  (SOP)  yang  diterbitkan kemenkes yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan wawancara  faktor  risiko  PTM  dan  hasil wawancara informan ini didukung dengan hasil observasi  kelengkapan  dokumentasi  laporan posbindu  menunjukan  format  laporan  hanya bertuliskan  nomor  peserta,  identitas  (Nama, umur,  Alamat),  hasil  pemeriksaan  (tinggi badan, berat badan, lingkar perut,tekanan darah, kadar  gula  darah,  asam  urat),  diagnosa  dan Nomor JKN. Sedangkan format yang berstandar  sesuai  dengan  juknis  pelaksanaan posbindu  meliputi  Nomor,  identitas  (Nama, umur,  nomor  kependudukan,  nomor  JKN, Golongan darah, Status menikah dan pekerjaan ),  kunjungan  lama  atau  baru,  hasil  wawancara faktor  risiko  meliputi:  kurang  konsumi  sayur buah,  merokok,  kurang  aktifitas,  riwayat penyakit  keluarga,  riwayat  penyakit    dahulu, hasil  pemeriksaan  seperti  tekanan  darah,  berat badan, tinggi badan, IMT, Lingkar perut, kadar gula darah, kolesterol).
Pelaksanaan  Posbindu  dimasa  pandemic covid-19  sudah  sesuai  dengan  buku  pedoman adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian  ptm  namun  masih  rendahnya motivasi  peserta  untuk  tetap  menggunakan masker  selama  proses  kegiatan  posbindu dikarenakan  ketidaknyamanan  dan  kesulitan bernafas.  Tujuan  akhir  dari  kegiatan  posbindu adalah  faktor  risiko  penyakit  tidak  menular dapat  dicegah  dan  dikendalikan  lebih  dini sehingga  faktor  risiko  yang  telah  terpantau secara  rutin  dapat  selalu  terjaga  dengan  rutin pada  kondisi  normal  atau  tidak  berada  pada kategori buruk. Pelaksanaan rujukan diwilayah kerja Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan perujukan  kepada  peseta  Posbindu  dengan indikasi  l  pengukuran  dan  pemeriksaan  kadar gula  darah,  kolesterol,  asam  urat  dan  tekanan darah  tidak  terkendali  serta  sudah  mengalami komplikasi sedangkan dengan hasil pemeriksaan  normal  dilakukan  konseling  atau edukasi tentang  diet  yang sehat,  aktifitas  yang cukup  serta  gaya  hidup  sehat  tetapi  tidak dilakukan  pendokumentasian  didalam  buku register.
Peserta  Posbindu  belum  memiliki  KMS (Kartu  Menuju  Sehat)  faktor  risiko  PTM sehingga  pencatatan  hanya  dilakukan  di  buku register  posbindu.  Pencatatan  hasil  kegiatan Posbindu PTM umumnya dilakukan oleh kader sedangkan petugas puskesmas mengambil data
hasil  kegiatan  posbindu  PTM  dalam  bentuk laporan rutin bulanan yang diteruskan ke dinas kesehatan pesisir barat sedangkan supervisi dan pertemuan dari dinas kesehatan rutin dilakukan per  enam  bulan  sekali  sehingga  kegiatan monitoring  dan  evaluasi  berjalan  dengan  baik namun  pertemuan  dan  supervisi  bulanan sebagai  umpan  balik  pelaksanaan  program belum  terlaksana  di  puskesmas.  Monitoring diharapkan  dapat  dilakukan  sebulan  sekali  di lokmin  bulanan  atau  lokmin  triwulan  sebagai bahan  penilaian  kegiatan  yang  telah  lalu, sebagai informasi besaran faktor risiko PTM di wiilayah kerja puskesmas serta menilai tingkat kinerja  pelaksanaan  kegiatan  Posbindu  PTM, serta  membuat  dan  menyusun  perencanaan terkait  pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular untuk tahun berikutnya.

## 3. Output
Pelaksanaan posbindu terkait waktu sudah sesuai sedangkan terkait tujuan posbindu belum sesuai  hal  ini  terlihat  dari  rendahnya  cakupan kunjungan masyarakat yang memeriksakan diri ke Posbindu dari januari s/d juni sebesar 7,39% atau  sekitar  7317  kunjungan  dari  99014 kunjungan  sasaran.  Data  ini  tentunya  juga memberikan  informasi  bahwa  capaian  belum sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan  dalam juknis kementerian kesehatan yakni diatas 50%. Dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  posbindu belum  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  ditetapkan  dalam  juknis penyelenggaraan  Posbindu  yakni  penerapan  5 tahapan meja dan wawancara faktor risiko PTM tidak  dilaksanakan  sehingga  peserta  posbindu yang  memiliki  faktor  resiko  PTM  tidak ter screening dengan baik sehingga berpotensial terdiagnosa  ptm  sedangkan  penyandang  PTM beresiko  kecacatan  bahkan  kematian.  Alur pelaksanaan  Pelaporan  kegiatan  pelaksanaan Posbindu di Kabupaten Pesisir Barat adalah dari kader kemudian direkapitulasi oleh penanggung jawab  kegiatan  posbindu  yang  kemudian diteruskan  ke  dinas  kesehatan  melalaui  email. Namun  laporan  terkait  jumlah  rujukan  dari posbindu  ke  puskesmas  belum  tercatat  dalam laporan pada bulan januari s/d juni tahun 2021 tetapi kegiatan perujukan yang dilaksanakan di Posbindu Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan Posbindu.
Hipertensi merupakan jenis penyakit tidak menular  dengan  jumlah  kasus  terbanyak  di Posbindu  Kabupaten  Pesisir  Barat.  Capaian kunjungan  hipertensi  di  Kabupaten  Pesisir
Barat  terhitung  bulan  januari  s/d  juni  tahun 2021 masih dibawah target sasaran 10% yakni 7,76% atau setara dengan 2272 kunjungan dari target  sasaran  yakni  29262  kunjungan.  Data hasil  pemeriksaan  tekanan  darah  penderita hipertensi  yang  berkunjung  ke  Posbindu  pada bulan januari s/d juni tahun 2021 menunjukkan mayoritas  peserta  hipertensi  berada  pada rentang  kategori  buruk  sebanyak  429  kasus sedangkan pada kategori sedang sebanyak 178 kasus  dan  kategori  baik  sebanyak  163  kasus. Data  ini  menunjukan  bahwa  pengendalian terhadap  faktor  resiko  pada  penyandang Penyakit Tidak Menular dengan jenis penyakit hipertensi belum optimal yang berdampak pada tidak  terkendalinya  kasus  hipertensi  di Kabupaten Pesisir Barat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan  kegiatan  Posbindu  belum efektiv  dibuktikan  melalui  ditemukannya kendala dalam input: ketidakcukupan sumberdaya,
ketidaklengkapan dan ketidakcukupan
sarana prasarana, ketidakcukupan  pendanaan;  kendala  dalam proses: pelaksanan kegiatan belum sesuai SOP, belum  terdistribusinya  buku  pintar  kader, rendahnya  sosialisasi  dan  penyuluhan  ptm  di posbindu  dan  aparatur  desa,  ketidaktersediaan Kartu  Menuju  Sehat  (KMS)  bagi  peserta posbindu, ketidaklengkapan laporan, rendahnya stakeholder;  kendala  output:  ketidaksesuaian sasaran, cakupan kunjungan rendah, rendahnya pendokumentasian  pencatatan  dan  rujukan berdampak  pada  ketidakterkendalian  PTM yakni hipertensi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementerian Kesehatan RI. 2020. Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit Tidak Menular . Kementerian Kesehata RI,
Jakarta.
[2] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No. 71. 2015 . Penanggulangan Penyakit  Tidak  Menular. 2015.  Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta.
[3] Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan  Kementerian  RI.  2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 . Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
[4] Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan  Kementerian  RI.  2018. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 . Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
[5] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  5.  2017. Rencana  Aksi
Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular  Tahun  2015-2019 .  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. [6] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Profil Kesehatan
Indonesia  Tahun  2019 .  Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
[7] Kementerian  Kesehatan  RI.  2019. Data Dasar  Puskesmas  Provinsi  Lampung kondisi  31  Desember  2018 .  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
[8] BPS-Statistics of Lampung Barat
Regency.  2019. Kabupaten  Pesisir  Barat
Dalam Angka 2019 . Badan Pusat Statistik Kebupateng Lampung Barat, Pesisir Barat.
[9] Mahdur,  R.  R.,  &  Sulistiadi,  W.  2020. Evaluasi Program Pos Pembinaan Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular  ( Posbindu PTM ). Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, 12, 43–49. [10]  Annisa,  N.  2016. Analisis  Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Diwilayah Kerja Puskesmas  Kecamatan  Medan  Polonia Tahun 2016. Jurnal Kesehatan Masyarakat.  Jurusan  Ilmu  Kesehatan Masyarakat  Universitas  Sumatera  Utara Medan (2016) 1(2) 6-38.
[11]  Damayanti, Fanny (2016). Analisis
Pelakssanaan  Program  Pos  Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu  PTM)  di  Puskesmas  Glugur Darat . Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat.  Universitas  Sumatera  Utara. Medan.
[12]  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit.  (2019). Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Posbindu Bagi  Kader .  Direktorat  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular, Jakarta
[13]  Primiyani,  Y.,  Masrul,  M., &  Hardisman, H. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak
Menular  di  Kota  Solok .  Jurnal  Kesehatan Andalas, 8(2), 399. Dari:
https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p399- 406.2019 Diakses 15 juli 2021
[14]  Suhbah,  W.  D.  A.,  Suryawati,  C.,  & Kusumastuti, W. (2019). Evaluation of the implementation  of  the  integrated  non- communicable  disease  (Posbindu  PTM)
Puskesmas Sukolilo I, Pati District . Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(4), 647–657. [15]  Nugraheni,  W.  P.,  Hartono,  R.  K., Humaniora, P., Kesehatan, M., Penelitian, B., Kesehatan, P., Tinggi, S., Kesehatan, I., &  Maju,  I.  2018. Strategies  of  Posbindu
Program  for  Noncommunicable  Diseases in  Bogor  City .  Jurnal  Ilmu  Kesehatan
Masyarakat, 9(3), 198–206. Dari: https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3. Diakses 24 juli 2021 [16]  Yanti  NE,  Lubis  NL,  Diana  VE  .2019. Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Dalam Program Pos Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak Menular .  MPPKI.  2019  [cited  2021  Juni 18];2(3). Dari: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3.
Diakses 20 Juli 2021
[17]  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  .  (2020). Rencana Aksi  Kerja  Kegiatan  Direktorat  P2PTM . Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Jakarta.