## DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR
Abdul Mujib Sawihi 1 , Muh. Saleh Ridwan 2 , Muh. Jamal Jamil 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: abdul085242424071@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  permasalahan  mengenai  permohonan  dispensasi  nikah  bagi  anak dibawah  umur  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar, dan menelusuri alasan hakim memberikan dispensasi nikah beserta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis.  Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua alasan dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua pemohon dapat dicegah oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atau keputusan, disinilah peran hakim yang harus lebih teliti dalam melihat kasus, mengambil keputusan, dan memberikan nasihat-nasihat agar perkawinan anak tidak terjadi dan diberi pemahaman untuk menunggu  sampai  waktu  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah jika masing-masing telah berumur 19 Tahun.
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama.

## Abstract
This  research  examines  the  problem  regarding  applications  for  marriage  dispensation  for minors according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning  Marriage  at  the  Takalar  Religious  Court  and  explores  the  reasons  judges  grant marriage  dispensation  and  the  impact  it  has.  This  research  includes  the  type  of  qualitative research that is descriptive analysis. From the results of the study, it can be concluded that all the reasons and actions taken by the applicant's parents can be prevented by the judge in giving legal considerations or decisions. This is where the role of the judge must be more thorough in viewing cases, making decisions, and providing advice so that child marriage does not happen and is given an understanding to wait until the time is in accordance with Law No. 16 of 2019 concerning  Amendments  to  Law  No.  1  of  1974  concerning  marriage,  where  in  Article  7 paragraph (1), men and women can marry if each is of age 19 years old..
Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law, Religious Courts.
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil

## A. Pendahuluan
Islam  mendorong  pengikutnya  untuk  menikah  sebagai  cara  yang  sah  untuk  memulai sebuah keluarga. 1 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. 2 Perkawinan  yang baik  adalah perkawinan yang sah, tidak terkendali, yaitu suci dan tidak dapat dimanipulasi oleh apapun. 3 Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat  dilaksanakan  dan  dibina  sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata  kehidupan masyarakat. 4 Hukum  perkawinan  dirancang  untuk  menjadikan  perkawinan  umat  Islam sebagai  perkawinan  yang  tauhid  dan  akhlak  untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  yang sejalan  dengan  tujuan  hukum  Syariah. 5 Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  hidup  dalam kesatuan yang sempurna dan merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur keluarga dan  melahirkan  anak-anak  sebagai  ikatan  yang  sangat  kuat  untuk  mempererat persaudaraan antara kerabat suami dan kerabat istri dan di dalamnya terdapat juga tafsir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6 Menurut M. Quraish Sihab, keluarga sakinah memiliki indikator setia kepada pasangan hidup, menepati janji, mampu menjaga nama baik, saling pengertian, dan taat beragama. 7 Dalam undang-undang perkawinan  telah  diatur  bahwa  perkawinan  harus  dicatat  untuk  kepastian  hukum. 8 Hubungan  ini  akan  menjadi  sarana  di  mana  orang  saling  membantu  dan pada  akhirnya menjadi  titik  pertemuan  mendasar  dari  tatanan  sosial.  Pernikahan  dalam  Islam  bukan
1 Zulkifli Wahab, Supardin dan Patimah, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): 146.
2 M.Thahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perspektif Ulama  Mazhab”, Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 230.
3 Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah 5, no. 1 (2016): 145.
4 Indra  Sultan,  Lomba  Sultan  dan  Muh.  Jamal  Jamil,  “Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama  Pada Masyarakat  Muslim  di  Desa Beroanging  Kecamatan  Bangkala  Barat  Kabupaten  Jeneponto”, Qadauna 2,  Edisi Khusus (2021): 928.
5 Ahmad Assidik dan A.Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuktial Agreement atau Perjanjian Pranikahan”, Qadauna 1, no. 1 (2019): 2.
6 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): 3.
7 Laela  Safriani,  Aisyah  Kara  dan  Kurniati,  “Peran  Dosen  Wanita  UIN  Alauddin  dalam  Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam”, Diskursus Islam 4, no. 2 (2016): 275.
8 M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi 1, no.2 (2014): 219.
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
hanya  sekedar  hubungan  keperdataan  atau  akad  biasa,  tetapi  juga  memiliki  nilai-nilai ibadah. 9
Di antara kasus-kasus di bawah yurisdiksi pengadilan agama ada beberapa yang terkait erat  dengan  hak-hak  anak,  termasuk  kasus  kekebalan  perkawinan.  Permohonan pengesampingan  nikah  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dalam  suatu perkara  agar  pengadilan  mengizinkan  orang  yang  dimohonkan  pengabaian  nikah  untuk dapat  menikah  karena  kedua  mempelai  tidak  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  yaitu memenuhi batas usia untuk menikah. 10
Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporernya disebut dengan pernikahan dini adalah  pernikahan  yang  terjadi  dalam  kaitannya  dengan  waktu,  yakni  diawal  waktu tertentu. 11 Dispensasi  kawin  ialah  dispensasi  yang  diberikan  pengadilan  agama  kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. 12 Sehingga permohonan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  yang  berwenang  menerima,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  bagi  orang  yang  beragama  Islam.  Permohonan  tersebut  dapat dikabulkan atau ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi wewenang untuk  mengadili  perkara  tersebut.  Akibat  dari  pernikahan  usia  anak  jika  ditinjau  dari berbagai  aspek  sangatlah  merugikan  karena  pernikahan  tersebut  dapat  membahayakan kesehatan baik untuk orangtuanya maupun anaknya nanti. 13
Data di Pengadilan Agama Takalar menunjukkan cukup banyak permohonan dispensasi perkawinan.  Dalam  menentukan  undang-undang  khususnya  dispensasi  perkawinan, hakim  memerlukan  pertimbangan  yuridis  dan  sosiologis  dalam  menyelesaikan  perkara. Agar dapat mengambil keputusan yang tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya di kemudian hari.
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 69.
10 Majalah  Peradilan  Agama, Perlindungan  Hak-hak  Anak  di  Peradilan  Agama (Jakarta:  Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), h.38.
11 Muhammad Saleh Ridwan, “ Perkawinan di Bawah Umur (Dini) ”, Al-Qadau 2, no. 1 (2015): 15.
12 Massadi, Abd. Qadir Gassing, Usman Jafar dan Kasjim Salenda, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah ”, Diskursus Islam 6, no.2 (2018): 203.
13 Zulfadli,  M.  Saleh  Ridwan  dan  Patimah,  “Faktor-Faktor  Terjadinya  Pernikahan  Usia  Anak  di Kabupaten Pangkep”, Diskursus Islam 2, no.2 (2016): 202.
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  oleh penulis  di  Pengadilan  Agama  Takalar  Jl.  Pangeran  Diponegoro  No.  5  Pattallassang, Kabupaten  Takalar.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  hukum  normatif.  Dalam penelitian  ini  penyusun  menggunakan  analisa  data  deduktif  yaitu  cara  memberi  alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  terlebih  dahulu  kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan  penelitian primer di lapangan mengenai dispensasi nikah.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pertimbangan  Hakim  di  Pengadlan  Agama  dalam  Memberikan  Dispensasi Nikah
Idealnya wanita menikah minimal berusia 20 tahun karena memiliki mental yang stabil dalam menghadapi banyak hal yang berimplikasi pada pernikahan. Wanita di bawah 20 tahun  cenderung  lengah  karena  kebanyakan  dari  mereka  lebih  memikirkan  bagaimana mendapatkan  pendidikan  yang  baik  dan  menyenangkan.  Pria  berusia  minimal  25  tahun karena  pada  usia  tersebut  kondisi  mental  dan  fisiknya  sangat  kuat  sehingga  mampu menopang kehidupan keluarga dan dengan demikian melindungi diri secara psikologis, emosional, finansial dan sosial.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan kekebalan perkawinan sebagai bahan penelitian pertimbangan hakim dalam menentukan perkara kekebalan perkawinan. Kasus pembebasan nikah yang dipilih penulis adalah putusan Perkara No. 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl.
Adapun isi perkara dan putusan sebagai berikut :
a. Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya alasan orang tua Nur Ayu Nita (para Pemohon) dan orang tua Asri ingin anaknya segera menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan hamil di luar nikah serta untuk menghindari
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
fitnah. Para saksi menerangkan bahwa pernah melihat dua sampai tiga kali anak para Pemohon pergi berdua berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari ke Malino dan bendungan Bissua lalu pulang sampai rumah sore hari;
b. Menimbang,  bahwa  para  saksi  menerangkan  tentang  kebiasaan  di  tempat  para Pemohon  apabila  sebuah  rencana  perkawinan  tertunda  atau  tidak  terlaksana  karena sikap dan keputusan yang dikehendaki salah satu pihak akan mengakibatkan hubungan kedua  keluarga  menjadi  buruk,  bermusuhan  dan  cekcok  bahkan  mungkin  terjadi pertumpahan  darah.  Para  saksi  juga  menerangkan  apabila  terjadi  kawin  lari  akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan bermusuhan. Para saksi menerangkan  tidak  mengetahui  akibat  terhadap  hubungan  kedua  keluarga  yang merencanakan  pernikahan  namun  rencana  pernikahan  tersebut  tertunda  atau  tidak dilaksanakan bukan karena sikap atau keputusan yang dikehendaki salah satu pihak melainkan karena faktor Penetapan Pengadilan;
c. Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi,  para  Pemohon,  anak  para  Pemohon  dan pihak terkait lainnya bahwa anak para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Keterangan mana bertentangan dengan bukti surat P.8. Lagipula keterangan tersebut meskipun dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan yang diberikan oleh para Pemohon  dan  anak  para  Pemohon  sendiri,  namun  keterangan  tersebut  hanya didasarkan pada penilaian anak para Pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehingga menilai anak para Pemohon siap untuk menikah.
d. Menimbang kesiapan anak para Pemohon  untuk  menikah pada usia anak  tidak bisa hanya diukur dengan pekerjaan rumah semata. Lebih dari itu kesiapan seorang untuk menikah  apalagi  pada  usia  anak  harus  dinilai  dari  segi  aspek  psikologi/mental, kesehatan  reporduksi,  kesiapan  ekonomi  dan  sosial.  Selain  itu  menurut  keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan para saksi ternyata anak para Pemohon saat ini tidak  mempunyai  penghasilan  karena  hanya  membantu  orang  tuanya  menggarap sawah dan kebutuhan sehari-harinya dipenuhi orang tua, begitupula calon suami anak para Pemohon yaitu Asri juga tidak mempunyai kerja dan hanya membantu orang tua
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
di  sawah  serta  kebutuhannya  masih  diatur  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua  pula.  Oleh karena  itu  keterangan  bahwa  anak  para  Pemohon  telah  siap  menjalani  kehidupan rumah tangga patut ditolak dan dikesampingkan;
e. Menimbang,  bahwa  adanya  syarat  alasan  yang  sangat  mendesak  berarti  Dispensasi Kawin  adalah  jalan  terakhir  yang  harus  ditempuh  dimana  tidak  ada  pilihan  lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan  akan  memberikan  efek  yang  lebih  buruk  daripada  keadaan  tidak dilangsungkan perkawinan;
f. Menimbang,  bahwa  perkawinan  juga  harus  memperhatikan  keadaan  ekonomi sehingga  dapat  dihindari  terjadinya  penelantaran  ekonomi  dalam  rumah  tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calon suami anak para Pemohon (Asri) terbukti belum  memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan,  calon  suami  anak  para  Pemohon membantu orang tuanya menggarap sawah dan kebutuhan ekonominya masih diatur dan dipenuhi oleh orang tuanya. Apalagi terbukti calon suami anak para Pemohon baru berusia kurang lebih 16 tahun 8 bulan yang menurut ketentuan perundang-undangan juga belum mencapai umur perkawinan. Sementara Nur Ayu Nita ternyata juga tidak bekerja  selain  membantu  orang  tua  menggarap  sawah  dan  kebutuhannya  masih dipenuhi oleh oaran tuanya;
g. Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Nur Ayu Nita) masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 18 Tahun 10 bulan serta anak para Pemohon  belum  layak  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan,  ekonomi  dan  dampak  lingkungan  tumbuh  kembang  anak  sebagaimana surat rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Takalar yang telah diuraikan di atas.
h. Menimbang,  bahwa  alasan  para  Pemohon  ingin  segera  menikahkan  anak  para Pemohon  dengan  Asri  yaitu  untuk  menghindari  hal-hal  yang  dilarang  agama  dan khawatir  hamil  di  luar  nikah  serta  menghindari  fitnah  karena  anak  para  Pemohon sering keluar berboncengan dengan calon  suaminya. Berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti sering keluar berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari di tempat ramai hal mana menurut keterangan anak para Pemohon akhir-
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
akhir  ini  sudah  tidak  sering  keluar  lagi  seperti  dulu.  Selain  itu  anak  para  Pemohon memberikan keterangan bahwa sanggup menjaga dirinya agar tidak melakukan hal- hal  yang  dilarang  agama  atau  yang  dapat  mengakibatkan  hamil  di  luar  nikah  jika memang pernikahannya tertunda;
i. Menimbang,  bahwa  karena  tidak  terbukti  adanya  alasan  yang  sangat  mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon pada usia anak serta  adanya  fakta  anak  para  Pemohon  belum  layak  dan  belum  siap  untuk melangsungkan perkawinan dan  menjalani kehidupan rumah tangga pada usia anak bahkan  calon  suami  anak  para  Pemohon  juga  masih  di  bawah  umur  perkawinan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan petitum  angka  2  agar  mengabulkan  permohonan  para  Pemohon  dan  memberikan Dispensasi  Kawin  kepada  anak  Pemohon  yang  bernama  (Nur  Ayu  Nita)  yang  akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Asri bin Sudirman Dg Tayang) patut dinyatakan ditolak;
j. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Menetapkan;
a. Menolak Permohonan para Pemohon;
b. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Dalam  hal  No.  31/Pdt.P/2021/PA.Tkl,  pemohon  telah  melengkapi  semua  dokumen atau persyaratan untuk  mengajukan permohonan pengecualian perkawinan. Namun, dalam  proses  pengadilan  di  mana  para  pihak  memberikan  bukti,  hakim  tidak  serta merta menerima atau menolak permohonan pelepasan perkawinan. Dilihat dari fakta persidangan,  pemohon  masih  di  bawah  umur.  Pemohon  telah  mengajukan permohonan  pencatatan  nikah  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  namun  ditolak. Pemohon  mengajukan  permohonan  pembebasan  nikah  karena  merasa  telah  dewasa dan  mampu  secara  fisik  dan  mental  untuk  memulai  sebuah  keluarga.  Urgensi pendewasaan calon pengantin dalam sebuah pernikahan merupakan masalah penting dalam  menentukan  kebahagiaan  keluarga,  karena  pasangan  tidak  dapat  mencapai
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
tujuan  pernikahan  sampai  mereka  mencapai  usia  dewasa,  sehingga  diperlukan persiapan psikologis yang matang ketika memulai sebuah keluarga. Dalam hal Putusan No. 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl, usia anak yang ingin dinikahi masih sangat muda, gadis yang  meminta  pembebasan  nikah  berusia  18  tahun  dan  mempelai  pria  berusia  16 tahun. sudah tua, walaupun calon mempelai berusia hampir 19 tahun Tahun, namun kematangan psikologi dan psikologi perkawinan masih terlalu dini untuk anak-anak seusia itu, dan calon mempelai laki-laki masih sangat muda yaitu 16 tahun.
Hakim  juga  memberikan  rekomendasi  kepada  calon  pengantin  dan  orang  tuanya selama persidangan, di antaranya pernikahan dini juga dapat menyebabkan kematian ibu  dan  anak,  eksploitasi  anak  dan  meningkatnya  angka  kemiskinan,  dan ketidakmampuan. untuk mencari nafkah.

## 2. Dampak  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah
Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar  tidak  hanya  menerima  dan  menolak  permohonan kekebalan  perkawinan,  tetapi  hakim  juga  memiliki  pertimbangan  hukum,  kelebihannya lebih  besar  daripada  kerugiannya.  Dampak  sikap  hakim  terhadap  pemohon  imunitas perkawinan adalah jika hakim menolak permohonan maka akan terjadi peningkatan kasus nikah  siri,  namun  ada  juga  alasan  hukum  hakim  memberikan  imunitas  perkawinan. Memutuskan. Putusannya, hakim juga mengutamakan kemaslahatan daripada mudharat.
Contoh  permohonan  dispensasi  nikah  yang  diterima  dikhawatirkan  akan  berdampak negatif yaitu:
a. Suami  istri  yang  menikah  di  bawah  umur  rentan  terhadap  perceraian.  Sebelum menikahkan  calon  suami  istri  diperlukan  kesiapan  mental  dari  luar  dan  dalam, termasuk kedewasaan usia.
b. Dari  segi  kesehatan  reproduksi,  anak  dan  ibu  rentan  terhadap  kematian.  Di  bidang kesehatan dikatakan bahwa wanita di bawah usia 21 tahun, semua organ reproduksinya belum siap digunakan untuk mengandung dan melahirkan anak.
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
c. Kemiskinan akan muncul, biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap untuk bekerja.
d. Terjadi eksploitasi terhadap anak yang karena perkawinan akhirnya harus bekerja dan mengasuh anak.
Dilihat dari tujuan perkawinan substitusi adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan hubungan tersebut, namun pada kenyataannya di  masyarakat,  praktek  perkawinan  substitusi  berdampak  pada  kesucian  perkawinan. Artinya,  karena  ada  keinginan  untuk  menikah,  namun  secara  psikologis  belum  matang atau bisa dikatakan prematur, sehingga mengakibatkan sikap yang belum matang terhadap pernikahan dan kurangnya keseriusan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dini umumnya mempraktekkan perceraian ketika hubungan pernikahan masih pendek. Namun, ada  beberapa  efek  positif  yang  perlu  dipertimbangkan  ketika  mengalokasikan pengecualian perkawinan, termasuk:
a. Bermanfaat untuk melanjutkan silsilah manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah umat Islam
b. Dapat menjaga dan melindungi aurat, serta tidak memanjakan diri dengan hal-hal yang dilarang syariat, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.
c. Dapat  menjadikan  umat  Islam  lebih  bertanggung  jawab  dalam  melindungi  dan berusaha menafkahi istri.
d. Tercapainya  ketenangan  dan  ketentraman  antara  suami  istri  dan  terwujudnya ketentraman jiwa.
e. Perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam membantu menjaga gaya hidup  masyarakat  dari  perbuatan  keji  yang  dapat  merusak  moral  manusia  dan menjauhkannya dari kemaluan.
f. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta mempererat tali persaudaraan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada Pengadilan Agama Takalar disebutkan bahwa UU Perkawinan mengandung asas yang terkandung di dalamnya yaitu kedewasaan usia perkawinan, artinya calon suami dan calon istri harus matang lahir dan batin dalam menjalankannya.  pernikahan.  Untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
orang dewasa, para ahli menetapkan batas usia untuk perkawinan yang telah diatur dalam Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  berbunyi  “perkawinan  hanya  boleh  dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun. (sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  batas  usia  perkawinan  adalah  untuk  melangsungkan  perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berusia minimal 19 tahun.
Peningkatan usia minimal perkawinan dan penyetaraan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, fakta menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan justru meningkat drastis karena adanya  peningkatan  usia  minimal  menikah.  Rata-rata,  hampir  semua  permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Takalar.
Hal  ini  dikarenakan  pencantuman  dispensasi  nikah  dalam  Pasal  7  ayat  (2),  dalam peningkatan batas minimal usia perkawinan nampaknya masih memberikan peluang untuk dapat  mengesampingkan ketentuan pada ayat  1 yang dalam Pasal  7  ayat  2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti pendukung yang cukup.”
Ambang batas yang pada awalnya hanya 16 Tahun bagi perempuan naik menjadi 19 tahun, jadi ada rentan usia 2 tahun yaitu 17 dan 18 tahun yang kemudian ikut menjadi usia yang tidak tergolong “dibolehkan” untuk menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.  Berdasarkan  pengalaman  penulis  maraknya  perempuan  yang  menikah  di  usia  16 tahun  disebabkan  oleh  usia  16  tahun  adalah  usia  akhir  jenjang  pendidikan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  dimana  biasanya  orang  tua  menganggap  sudah  layak  untuk membina rumah tangga. Usia remaja yang sudah mulai merasakan hasrat (Cinta) kepada lawan jenis. Sehingga rawan terjadi pernikahan usia tersebut. Padahal akibat pernikahan di bawah umur sangat rentan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
Maksud  dari  ketentuan  ini  dibuat  sebagai  bentuk  antisipasi  untuk  menghindari  adanya pemaksaan  dalam  perkawinan  tanpa  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Peluang dispensasi  perkawinan  tanpa  aturan  yang  tegas  justru  kontraproduktif  dengan  upaya peningkatan  batas  usia  perkawinan  yang  tujuan  utamanya  adalah  menekan  angka perkawinan anak.
Fakta  lain  mengenai  revisi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menunjukkan  bahwa  perubahan  tersebut  tidak diimbangi  dengan  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah,  terutama masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  betapa  pentingnya  pendidikan.  tentang pencegahan pernikahan anak. Pada usia dini ini, permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya dapat menikah pada usia anak sebelum mencapai usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan  dengan  berbagai  alasan.  diajukan  dalam  sidang  permohonan  dispensasi perkawinan.
Padahal tujuan pemberian dispensasi perkawinan adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan  kepada  anak  agar  dapat  memberikan  hak-hak  kepada  anak,  terutama masalah  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur  secara  sembunyi-sembunyi  tanpa didaftarkan  oleh  negara  atau  hamil  di  luar  nikah  demi  menyelamatkan  anak  dalam kandungan.  Penentuan batas umur untuk  melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali,  karena  suatu  perkawinan  disamping  menhendaki  kematangan  biologis  juga psikologis. 14
Undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan anak ketika usianya belum mencapai usia minimum untuk menikah. Sehingga yang terjadi adalah  praktek  perkawinan  anak  masih  berlangsung  hingga  saat  ini  walaupun  usianya belum  mencapai  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  1  dan  dapat  diperoleh  dispensasi perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama.  Pemanfaatan  pasal  tentang
14 Fachrurazi  Aziz  dan  Muh.  Jamal  Jamil,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan  Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): 704.
Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil
dispensasi  nikah  ini  mengakibatkan  tingginya  angka  terjadinya  pernikahan  dini  di Indonesia.

## D. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya celah dalam hukum- hukum menjadi kebiasaan sehingga dapat terealisasikan perkawinan anak, semua alasan dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  pemohon  dapat  dicegah  oleh  hakim  yang memberikan pertimbangan hukum atau keputusan, disinilah sifat hakim yang harus lebih teliti dalam melihat kasus, mengambil keputusan, dan memberikan nasihat-nasihat agar perkawinan anak tidak terjadi dan diberi pemahaman untuk menunggu sampai waktu yang sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No.  1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan  dimana pada Pasal  7 ayat  (1) pria dan wanita dapat menikah jika masing-masing sudah berumur 19 Tahun. Adanya Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Takalar. Ada 8 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019,  terhitung  sejak  Juli  2018  sampai  dengan  September  2019  dan  29  pasangan  yang mengajukan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhitung  mulai  Oktober  2019  hingga  Desember  2022.  Faktor  lain  yang  meningkatkan permintaan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Takalar  antara  lain  rendahnya kesadaran hukum publik, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi para pihak  yang  ikut  andil  dalam  pengajuan  Dispensasi  Nikah  sebagai  kompensasi dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah, sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini  masih  belum  dapat  memberikan  jaminan  keberlangsungan  hubungan  rumah  tangga pernikahan dibawah umur. Dalam kasus perceraian, isteri berada dalam posisi yang lemah, sebab  ia  harus  menaggung  akibat  hukum  putusnya  perceraian.  Hendaklah  langkah- langkah  hukum  yang  dilakukan  adalah  langkah-langkah  yang  efektif  dan  efisien  serta memberi keadilan kepada semua pihak termasuk anak dibawah umur yang akan memikul akibat hukum dikemudian hari karena dikabulkannya Dispensasi Nikah.
Abdul Mujib Sawihi,  Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil

## Daftar Pustaka

## Buku
Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama Mahkama Agung RI, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama . Jakarta: Majalah Peradilan Agama, 2016
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

## Jurnal
Assidik, Ahmad dan A.Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuktial Agreement atau Perjanjian Pranikahan”, Qadauna 1, no. 1 (2019): 2 .
Aziz, Fachrurazi dan Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): 704.
Maloko, M. Thahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi 1, no.2 (2014): 219 .
Maloko,  M.Thahir  dan  Arif  Rahman,  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami  Istri  Perspektif  Ulama Mazhab”, Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 230.
Massadi,  Abd.  Qadir  Gassing,  Usman  Jafar  dan  Kasjim  Salenda,  “Implementasi  Asas Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palu  Perspektif Maslahah ”, Diskursus Islam 6, no.2 (2018): 203.
Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah 5, no. 1 (2016): 145.
Ridwan, Muhammad Saleh, “ Perkawinan di Bawah Umur (Dini) ”, Al-Qadau 2, no. 1 (2015):
15.
Safriani,  Laela,  Aisyah  Kara  dan  Kurniati,  “Peran  Dosen  Wanita  UIN  Alauddin  dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Perspektif  Hukum  Islam”, Diskursus  Islam 4,  no.  2 (2016): 275.
Sultan,  Indra,  Lomba  Sultan  dan  Muh.  Jamal  Jamil,  “Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): 928.
Tahir, Hartini, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): 3.
Wahab,  Zulkifli,  Supardin  dan  Patimah,  “Proses  Pelaksanaan  Kursus  Calon  Pengantin  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tamalanrea  dan  Kecamatan  Biringkanaya”, Diskursus Islam 5, no.2 (2017): 146.
Zulfadli, M. Saleh Ridwan dan Patimah, “Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep”, Diskursus Islam 2, no.2 (2016): 202.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.