## ANALISIS PERBEDAAN KODE DIAGNOSIS ICD-10 ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN VERIFIKATOR BPJS KESEHATAN
Belni Puspilasari 1 , Sudiro 2 , Juliandi Harahap 3
1, 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia
3 Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara Email: belnipuspilasari@gmail.com

## ABSTRACT
The accuracy of the diagnosis code is important as a determinant in the financing of health  services.  The  delay  in  payment  of  BPJS  Health  claims  can  occur  if  there  is  a difference in the diagnosis code. This study aims to describe the differences in the ICD 10 diagnosis  code  between  hospitals  and  BPJS  Health  Verifiers  and  the  factors  that influence  them.  Qualitative  research  with  data  collection  techniques  through  in-depth interviews  and  documentation  studies.  The  research  informants  consisted  of  the  main informants  as  many  as  3  Doctors  in  Charge  of  Service  (DPJP)  and  the  triangulation informants  as  many  as  3  people,  namely  the  Internal  Verifier,  Coder,  and  Head  of  the Medical  Record  Section.  Processing  and  analyzing  data  using  the  content  analysis method. The results of the study were 187 claim files experienced delays in payment due to differences in diagnosis codes, no quality audit of diagnosis coding was carried out, no clinical protocol, lack of cooperation between DPJP, coder, and internal verifier, lack of understanding of DPJP, lack of hospital management role involving DPJP in writing the code  diagnosis,  the  absence  of  hospital  policies/SOPs  related  to  writing  the  ICD  10 diagnosis code, not providing diagnostic coding training. The conclusion of the study is that  there  are  differences  in  the  ICD  10  diagnosis  code  due  to  the  absence  of  quality audits  for  diagnosis  coding,  clinical  protocols,  and  the  role  of  hospital  management which is lacking in preparing policies and training on diagnosis coding causing delays in claim payments.
Keywords: code, ICD 10, claim payment, BPJS, health insurance

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia membuat suatu sistem  dalam  rangka  upaya  untuk mencapai  jaminan  kesehatan  seluruh rakyat  Indonesia,  yaitu  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN).  Program  JKN merupakan  wujud  dari  implementasi
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan. Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan  sebagai  pengelola  program JKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa  JKN  mengupayakan  seluruh masyarakat  sama-sama  memiliki  hak dalam  mendapatkan  akses  pelayanan kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau pada semua pelayanan kesehatan (BPJS Kesehatan No 5, 2020).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 76  Tahun  2016  tentang  Pelaksanaan INA-CBGs  Versi  4.0  ditentukan  tarif biaya pelayanan kesehatan untuk Program Jaminan Kesehatan disesuaikan
dengan  tarif  INA-CBGs.  Besaran  biaya pelayanan kesehatan yang dapat diklaimkan  ditentukan  oleh  ketepatan hasil pengkodean diagnosis atau prosedur  yang  terdapat  dalam  rekam medis  dengan  mengacu  pada  tarif  INA- CBGs.  Klaim  yang  dimaksud  tersebut merupakan  permintaan  pembayaran  atas imbalan  jasa  pelayanan  yang  diberikan rumah  sakit  melalui  tenaga  kerjanya baik  dokter,  perawat,  apoteker  dan  lain- lain  atas  peserta  BPJS  Kesehatan  yang berobat  atau  dirawat  di  Rumah  Sakit. Tagihan  atas  biaya  hasil  pelayanan kesehatan kemudianakan diberikan kepada  BPJS  Kesehatan  oleh  penyedia fasilitas kesehatan. Klaim adalah tagihan atas  imbalan  dari  hasil  layanan  yang diberikan. Pembiayaan pelayanan kesehatan diajukan kepada BPJS sebagai
syarat klaim kepada verifikator (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).
Pada  alur  pengelolaan  berkas  klaim akan dilakukan proses verifikasi terhadap  persyaratan  pengajuan  klaim sebagai  dasar  penagihanbiaya  verifikasi. Proses  verifikasi  akan  dilakukan  oleh pihak  BPJS  Kesehatan  setelah  berkas klaim pelayanan kesehatan diterima dari fasilitas  kesehatan  kemudian  berkas akan  dilakukan  verifikasi  administrasi kepesertaan dan pelayanan dan selanjutnya diverifikasi melalui software INA-CBGs berdasarkan standar
International Statistical Classification of
Diseases  and  Related  Health  Problem (ICD-10) dimana pembayaran dilakukan berdasarkan  kode  diagnosis    maupun tindakan,  tidak  lagi  merinci  tagihan berdasarkan rincian pelayanan.
Verifikasi klaim bertujuan untuk memastikan  biaya  pelayanan  peserta BPJS  Kesehatan  dimanfaatkan  secara tepat  jumlah,  tepat  waktu  dan  tepat sasaran (Ariyanti & Gifari, 2019).
Sering  kali  ditemukan  penundaan pembayaran  klaim  BPJS  Kesehatan yang  disebabkan  oleh  klaim  pending. Klaim  pending  yang  dimaksud  adalah klaim  yang  sudah  diverifikasi  namun belum  dapat  dibayarkan  dikarenakan berbagai factor
diantaranya
ketidaksesuaian  antara  kelengkapan  dan keabsahan berkas, ketidaksesuaian diagnosis  dengan  kode  ICD  10  maupun prosedur  dengan  ICD-9-CM  dan  masih dalam  proses  konfirmasi.  Berkas  klaim yang mengalami pending akan dikembalikan  kepada  rumah  sakit  untuk dilakukan  perbaikan  sesuai  dengan ketentuan  (3).  Apabila  klaim  pending tersebut  terjadi  dalam  setiap  bulan pelayanan  dan  tidak  segera  dilakukan koreksi  maka  akan  menambah  jumlah klaim  yang  tertunda  pembayarannya oleh BPJS Kesehatan dan akan mengganggu  terhadap  biaya  operasional Rumah Sakit (Ariyanti & Gifari, 2019).
Kelengkapan  berkas  rekam  medis merupakan salah satu komponen penting
dalam  proses  klaim  BPJS  Kesehatan. Ketidaksesuaian  rekam  medis  yang dipersyaratkan dalam klaim BPJS merupakan  salah  satu  penyebab  klaim dikembalikan dan tertunda pembayarannya dan kemudian
berdampak  pada  finansial  rumah  sakit.
Resume  medis  yang  tidak  lengkap  akan mengakibatkan  pengembalian  resume medis  tersebut  oleh  BPJS  Kesehatan  ke fasilitas kesehatan. Pengembalian
resume  medis  berakibat  pada  tidak terbayarnya  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan rumah sakit dan yang berdampak  pada  turunnya  pendapatan rumah  sakit  (Ariyanti  &  Gifari,  2019). Apabila  hal  ini  terjadi  secara  terus- menerus  dan  dalam  jangka  waktu  yang lama,  dampak  selanjutnya  yang  akan terlihat  adalah  penurunan  pendapatan rumah  sakit  yang  akan  berakibat  pada terhambatnya operasional rumah sakit.
BPJS
Kesehatan menerapkan implementasi  penuh  verifikasi  digital klaim  (Vedika)  bagi  fasilitas  kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) mulai tanggal  1  Mei  2018.  Dengan  adanya perkembangan  teknologi  informasi  ini diharapkan  lebih  memudahkan  proses verifikasi  klaim  tagihan  pelayanan kesehatan. Namun, aplikasi ini memiliki kekurangan  yaitu  proses  klarifikasi menjadi lama saat ada ketidaklengkapan berkas  yang  diperlukan  saat  verifikasi karena verifikator BPJS Kesehatan tidak
berada  di  rumah  sakit  saat  proses verifikasi berlangsung (BPJS Kesehatan, 2020).
Apabila  klaim  dianggap  lengkap, layak dan sesuai antara diagnosa dengan koding  INA-CBGs,  terdapat  prosedur dan terapi serta tanda tangan DPJP maka klaim  akan  dibayarkan  setelah  15  hari kerja  dari  keluarnya  berita  acara  hasil verifikasi.  Pengajuan  klaim  rumah  sakit kepada BPJS Kesehatan harus melampirkan  resume  medis  dengan diagnosa  penyakit  yang  merujuk  pada ICD 10  (Artanto, 2018).
RSU  X  merupakan  Rumah  Sakit Umum  Swasta  tipe  C  di  Kota  Medan yang telah bergabung menjadi providerpelayanan BPJS Kesehatan sejak  1  Januari  2014.  Dari  tahun  ke tahun  jumlah  kunjungan  pasien  BPJS Kesehatan  di  rumah  sakit  tersebut mengalami  peningkatan  baik  pasien rawat  inap  maupun  rawat  jalan.  Pada studi pendahuluan  yang  dilakukan melalui  wawancara  dengan  PIC  Bagian Klaim BPJS Kesehatan RSU X didapatkan  hasil  adanya  kendala  pada hasil klaim setiap bulannya, yaitu berupa klaim yang ditunda pembayarannya oleh pihak  BPJS  Kesehatan  kepada  pihak rumah  sakit.  Berikut  tabel  data  pending klaim pelayanan rawati nap RSU X Kota Medan  Tahun  Pelayanan  2020  yang mengalami penundaan pembayaran.
Dalam  setiap  bulan  pelayanan  rawat inap  pasien  BPJSKesehatan  tahun  2020 terdapat jumlah klaim pending mencapai
10-15% dari total jumlah klaim pelayanan  rawat  inap  BPJS  Kesehatan. Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  salah  satu  faktor  yaitu  adanya perbedaan kode diagnosis ICD 10 antara Rumah  Sakit  dengan  Verifikator  BPJS Kesehatan sehingga menyebabkan status klaim  menjadi  pending.  Pending  klaim mengakibatkan  tertundanya  pembayaran pelayanan Kesehatan oleh BPJS
Kesehatan.  Berkas  klaim  yang  pending memerlukan  koreksi  kembali  terutama kode  diagnosis,  lalu  diserahkan  dan diverifikasi  ulang.  Dalam  penyelesaian klaim  pending,  berkas  harus  diserahkan kembali kepada Verifikator BPJS Kesehatan sebelum habis masa
kadaluwarsanya  yaitu  6  (enam)  bulan setelah pelayanan.
Pengajuan  klaim  pending  setelah koreksi  oleh  Bagian  Klaim  RSUX  Kota Medan  dilakukan  pada  2  (dua)  bulan sebelum masa kadaluwarsa klaim berakhir.  Kemudian  BPJS  Kesehatan akan  melakukan  pembayaran  terhadap klaim  pending  tersebut  pada  25  (dua puluh  lima)  hari  kalender  sejak  tanggal pengajuan.  Apabila  hal  tersebut  terus terjadi  pada  setiap  bulan  pelayanan, tentunya  akan  berpengaruh  terhadap pendapatan  rumah  sakit  karena  setiap bulannya terakumulasi pembayaran yang
tertunda  oleh  pihak  BPJS  Kesehatan sehingga  akan  berpengaruh  pada  biaya operasional  Rumah  Sakit.  Oleh  karena itu,  berdasarkan  permasalahan  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis perbedaan kode  diagnosis  ICD  10  antara  rumah sakit dengan verifikator BPJS Kesehatan yang berdampak pada penundaan pembayaran  klaim  BPJS  Kesehatan  di RSUX  Kota  Medan  periode  bulan Januari-Juni Tahun 2021”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan perbedaan kode diagnosis  ICD  10  antara  rumah  sakit dengan verifikator BPJS Kesehatan yang berdampak pada penundaan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di RSUX Medan. Penelitian  dilakukan  di  RSUX  Kota Medan  pada  bulan  Oktober  tahun  2021. Subjek  dalam  penelitian  ini  meliputi informan utama adalah Dokter
Penanggung  Jawab  Pelayanan  (DPJP) sedangkan  informan  triangulasi  adalah Verifikator Internal, Koder dan Verifikator  BPJS  Kesehatan.  Penelitian ini  dilakukan  selama  4  (empat)  bulan, adapun  subjek  dalam  penelitian  ini adalah  berjumlah  6  (enam)  orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  dengan  cara  wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
Analisis  data  dilakukan  dengan  metode analisis  isi  ( content  analysis )  yaitu melakukan kategori, melakukan kuantifikasi, melakukan sintesa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara mendalam terhadap informan utama dan informan triangulasi  serta  telaah  dokumen  rekam medis, dokumen  penulisan koding diagnosis  ICD-10  dan  hasil  verifikasi BPJS  Kesehatan  yang  dilakukan  oleh peneliti pada tanggal 21 Oktober sampai dengan  2  November  2021  di  RSUX Kota Medan.
Jumlah  klaim  rawat  inap  BPJS Kesehatan  periode  Januari-Juni  2021
sebanyak  total  3.747  berkas  dengan klaim  yang  mengalami  penundaan pembayaran  sebanyak  532  berkas.  Dari 532  berkas  yang  mengalami  pending dalam periode Januari-Juni 2021, terdapat 187 berkas klaim yang tertunda pembayarannya  akibat  perbedaan  kode diagnosis  ICD  10  antara  rumah  sakit dengan  verifikator  BPJS  Kesehatan dengan  jumlah  pending  terbanyak  yaitu 43,58%  (34  berkas)  pada  bulan  Mei 2021  terendah  30,23%  (26 berkas)  pada bulan  April  2021.  Penulisan  kode diagnosis  di  RSUX  Kota  Medan dilakukan oleh koder berdasarkan diagnosis  utama  dan  diagnosis  sekunder yang dituliskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
Tabel 1. Deskripsi Klaim BPJS Kesehatan Rawat Inap Periode Januari-Juni 2021
No. Bulan Total Klaim Nominal Klaim Pending (Rupiah) Klaim Pending (n) Klaim Pending (%) Klaim Pending Kode ICD 10 (n) Pending Kode Diagnosis ICD 10 tehadap Klaim Pending (%) 1. Januari 599 499.808.400 100 16,69 38 38 2. Februari 572 432.551.000 94 16,43 29 30,85 3. Maret 722 509.453.300 96 13,29 34 35,41 4. April 688 399.339.800 86 12,5 26 30,23 5. Mei 576 357.381.200 78 13,54 34 43,58 6. Juni 590 427.971.000 78 13,22 26 33,33 Total 3.747 2.626.564.700 532 187
Dari  187  berkas  klaim  pending karena  perbedaan  kode  diagnosis  ICD 10,  peneliti  hanya  menelaah  30  berkas sebagai  sampel  dan  didapatkan  hasil
perbedaan kode diagnosis sebagai berikut:
Untuk  kode  diagnosis  yang  tidak sesuai  dengan  manual  koding  BPJS Kesehatan  terdapat  11  berkas  dengan
diagnosis terbanyak pada kasus pneumonia yaitu 9 kasus ketidaksesuaian kode karena tidak adanya  asesmen  awal  gejala  yang mendukung diagnosis pneumonia seperti demam,  batuk,  sesak,  pemeriksaan  fisik yang tidak mendukung penegakan diagnosis,  penunjang  yang  tidak  sesuai dengan  penegakan  diagnosis,  2  kasus Diabetes Melitus dengan
ketidaksesuaian  kode  diagnosis  pada komplikasi  sebagai  diagnosis  sekunder, koding  yang  seharusnya  yaitu  diabetes tanpa  komplikasi  sesuai  kriteria  manual koding,  dan  1  kasus  kejang  demam dengan  ketidak  sesuaian  kode  akibat tidak  ada  terapi  kejang  demam  yang diberikan  sesuai  dengan  kriteria  manual koding.
Untuk perbedaan karena kode diagnosis  utama  yang  tidak  sesuai  yaitu sebanyak 7 berkas, 3 kasus anemia yang dijadikan  diagnosis  utama  pada  kasus Perdarahan  Saluran  Makan  Bagian  Atas (PSMBA)  seharusnya  anemia  menjadi komplikasi  dari  diagnosis  utama  bukan sebagai diagnosis utama, pada pneumonia sebanyak 2 kasus diakibatkan diagnosis utamadan diagnosis sekunder terbalik dan
hipertensi emergency se  banyak  2  kasus dengan perbedaan kode diagnosis utama tidak  sesuai  dengan  diagnosis  saat masuk pasien yaitu hipertensi
emergency ,  namun  pihak  rumah  sakit
menulis  kode  diabetes  melitus.  Untuk kode  diagnosis  sekunder  yang  tidak sesuai  yaitu  sebanyak  4  kasus  yaitu dengan perbedaan kode akibat tidak ada pendukung  gejala  maupun  pemeriksaan untuk  menegakkan  diagnosis  sekunder pada catatan pasien.
Untuk  kode  diagnosis  yang  tidak sesuai dengan resume medis sebanyak 3 berkas yaitu2 kasus iskemik dan 1 kasus diabetes  yang  tidak  sesuai  antara  kode pada  resume  medis  dengan  kode  yang diklaimkan  kepada  BPJS.  Untuk  kode diagnosis  tidak  menggunakan  kategori kombinasi sebanyak 4 berkas yaitu pada kasus  hidronefrosis  yang  dikoding terpisah  dengan  diagnosis  striktur  dan batu  ureter,  dan  untuk  kode  diagnosis tidak  menggunakan  kaidah Dagger dan Asterisk sebanyak  1  berkas  yaitu  pada kasus thypoid disertai pneumonia dimana  yang  ditulis  sebagai  diagnosis utama  adalah  pneumonia  dan  sekunder adalah  thypoid,  seharusnya  dengan menggunakan kaidah Dagger dan Asterisk diagnosis utama adalah thypoid dan diagnosis sekunder adalah pneumonia.
Dalam  proses  menghasilkan  kode diagnosis ICD 10 di RSUX Kota Medan, diagnosis  klinis  yang  dibuat  oleh  DPJP pada  resume  medis  yaitu  diagnosis utama dan diagnosis sekunder kemudian akan  dilakukan  pengkodean  oleh  koder, setelah  itu  akan  dilakukan  verifikasi
terhadap  kesesuaian  diagnosis  dan  kode sebelum  berkas  diklaimkan  kepada pihak BPJS Kesehatan.
Tabel 2.  Perbedaan Kode Diagnosis antara Rumah Sakit dengan Verifikator BPJS Kesehatan No. Alasan Perbedaan Kode Diagnosis Jumlah 1. Kode diagnosis tidak sesuai manual koding BPJS 11 2. Kode diagnosis utama tidak sesuai 7 3. Kode diagnosis sekunder tidak sesuai 4 4. Kode diagnosis tidak sesuai resume medis 3 5. Kode diagnosis tidak menggunakan kategori kombinasi 4 6. Kode diagnosis tidak menggunakan Dagger dan Asterisk 1 Pengetahuan terhadap ketepatan kode diagnosis ICD 10 Hasil wawancara menunjukkan bahwa  lemahnya  pemahaman  Dokter Penanggung  Jawab  Pelayanan  dalam menentukan  kode  diagnosis  ICD  10. Penulisan kode diagnosis dilakukan oleh koder  dan  bukan  menjadi  tugas  Dokter
Penanggung Jawab Pelayanan.
Kesalahan  penulisan  kode  diagnosis disebabkan  tulisan  dokter  kurang  jelas dan  tidak  terbaca.  Kesalahan  dalam penulisan  kode  diagnosis  berdampak pada penundaan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.
Sikap terhadap ketepatan kode diagnosis ICD 10
Banyaknya  jumlah  pasien  yang ditangani setiap hari serta tidak
dilibatkannya Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan dalam penulisan kode diagnosis menyebabkan Dokter Penanggung  Jawab  Pelayanan  hanya menuliskan diagnosis utama dan diagnosis  sekunder.  Salah  satu  faktor yang  menyebabkan  sikap  kurang  peduli Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan adalah  kurangnya  peran  manajemen Rumah Sakit  dalam  memberikan  arahan untuk  menghasilkan  kode  diagnosis yang tepat.
Kebijakan/SOP Koding Diagnosis ICD 10
Ketidaktahuan  Dokter  Penanggung Jawab  Pelayanan  karena  tidak  adanya kebijakan/  SOP  Rumah  Sakit  terkait penulisan  kode  diagnosis  sehingga Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan hanya  menuliskan  diagnosis  utama  dan diagnosis  sekunder,  tidak  menuliskan kode diagnosis.
Pelatihan Koding Diagnosis ICD 10
Manajemen Rumah  Sakit tidak pernah  memberikan  pelatihan  penulisan kode diagnosis dalam upaya menghasilkan ketepatan kode diagnosis.

## Pembahasan
Perbedaan Kode Diagnosis ICD 10
Hasil penelitian yang didapatkan dari telusur  dokumen  jumlah  klaim  rawat inap  periode  bulan  Januari-Juni  2021 yang mengalami penundaan pembayaran /  pending  yaitu  sebanyak  532  berkas dengan  jumlah  klaim  pending  karena
alasan kesalahan kode diagnosis ICD 10 sebanyak 187 berkas. Persentase
pending  klaim  akibat  kode  diagnosis ICD  10  yang  tidak  tepat  tertinggi  pada bulan  Mei  2021  yaitu  43,  58%  dan terendah  pada  bulan  April  2021  yaitu 30,23%.
Untuk  kode  diagnosis  yang  tidak sesuai dengan resume medis sebanyak 3 berkas yaitu 2 kasus iskemik dan 1 kasus diabetes  yang  tidaksesuai  antara  kode pada  resume  medis  dengan  kode  yang diklaimkan  kepada  BPJS.  Untuk  kode diagnosis  tidak  menggunakan  kategori kombinasi sebanyak 4 berkas yaitu pada kasus  hidronefrosis  yang  dikoding terpisah  dengan  diagnosis  striktur  dan batu  ureter,  dan  untuk  kode  diagnosis tidak  menggunakan  kaidah Dagger dan Asterisk sebanyak  1  berkas  yaitu  pada kasus thypoid disertai pneumonia dimana  yang  ditulis  sebagai  diagnosis utama  adalah  pneumonia  dan  sekunder adalah  thypoid,  seharusnya  dengan menggunakan kaidah Dagger dan
Asterisk diagnosis utama adalah thypoid dan diagnosis sekunder adalah
pneumonia.
Koding  adalah  kegiatan  memberikan kode  diagnosis  utama  dan  diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10
(International  Statistical  Classification of Diseases and Related Health Problems)  yang  diterbitkan  oleh  WHO serta memberikan kode
tindakan/prosedur sesuai dengan ICD-9- CM  (International  Classification  of Diseases Revision Clinical
Modification).  Koding  sangat  penting dalam  sistem  pembiayaan  prospektif yang  akan  menentukan  besarnya  biaya yang dibayarkan ke FKRTL (Ikatan Ahli Urologi Indonesia, 2019).
Diagnosis  yang  belum  menggunakan bahasa  medis  dan  masih  terdapat singkatan  menjadi  salah  satu  kendala dalam  pengodean  diagnosis  pasien. Sejalan  dengan  penelitian  (Agustine  & Pratiwi, 2017) bahwa terdapat hubungan antara ketepatan penulisan diagnosis dan keakuratan kode diagnosis kasus obstetri di  RS  PKU  Muhammadiyah  Sukoharjo dengan p-value sebesar 0,02.
Faktor-faktor yang berpengaruh padaperbedaan  kode  diagnosis  ICD 10  antara  Rumah  Sakit  dengan Verifikator  BPJS  Kesehatan  di  RSU X Pengetahuan Koding ICD 10
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada penelitian  ini  mengenai  pengetahuan terhadap  koding  ICD  10  menunjukkan hasil  lemahnya  pemahaman  Dokter Penanggung  Jawab  Pelayanan  dalam menentukan  kode  diagnosis  ICD  10  hal ini  dapat  dilihat  dari  jawaban  saat dilakukan wawancara yang menunjukkan  ketidaktahuan.  Sedangkan untuk kesalahan penulisan kode
diagnosis
disebabkan tulisan doktertidakterbaca. Penulisan kode
diagnosis  dilakukan  oleh  kode  rumah sakit  dan  tidak  menjadi  tugas  Dokter
Penanggung  Jawab  Pelayanan.  Setelah dilakukan  pengkodingan,  selanjutnya dilakukan  verifikasi diagnosis dan kesesuaian kode diagnosis oleh Verifikator  Internal.  Ketepatan  koding diagnosis  sangat  menentukan  dalam pembayaran  BPJS  Kesehatan  terhadap rumah  sakit  serta  berpengaruh  terhadap
kejadian penundaan pembayaran klaim. Sejalan dengan penelitian Kurnianingsih (2020) yang mengungkapkan  bahwa  ada  hubungan antara pengetahuan coder dengan keakuratan  kode  diagnosis  dengan  p
value 0,050 dimana keakuratan
hubungan sebesar 0,707. Didukung oleh penelitian  (Suhenda  et  al.,  2021)  yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan  dengan  ketepatan  koding diagnosis Kualitas dari data yang dikode sangat  penting  bagi  fasilitas  pelayanan kesehatan. Keakuratan pengkodean sangat  penting  dalam  manajemen  data, pembayaran dan lainnya.
Sikap terhadap ketepatan kode diagnosis ICD 10
Dari  hasil  wawancara  mengenai sikap terhadap koding diagnosis ICD 10, banyaknya jumlah pasien yang ditangani setiap  hari  serta  tidak  dilibatkannya Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan
dalam penulisan kode diagnosis
menyebabkan Dokter Penanggung
Jawab  Pelayanan  hanya  menuliskan diagnosis utama dan diagnosis sekunder.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan
sikap  kurang  peduli  terhadap  penulisan kode diagnosis adalah peran manajemen rumah  sakit  dalam  memberikan  arahan untuk  menghasilkan  kode  diagnosis yang  tepat.  Salah  satufaktor  yang mempengaruhi  sikap  adalah  adanya dorongan  dari  sesuatu  yang  dianggap penting.
Menurut  penelitian  Darmawan  & Wijayanto (2021) salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengkodean adalah  sikap.  Sikap  merupakan  reaksi atau  respon  yang  masih  tertutup  dari seseorang  terhadap  suatu  stimulus  atau objek,  sikap  secara  nyata  menunjukan konotasi  adanya  kesesuaian  terhadap stimulus  tertentu  yang  dalam  kehidupan sehari-hari  merupakan  reaksi  yang bersifat  emosional  terhadap  stimulus sosial.
Kebijakan/SOP Koding Diagnosis

## ICD 10
Untuk  pedoman  penulisan  kode diagnosis  IU  1  DPJP  Penyakit  Dalam/ Tn. HA dan IU 2 DPJP Penyakit Dalam/ Ny. RM menjawab sama kode diagnosis menggunakan  ICD  10  sedangkan  IU  3 DPJP  PenyakitParu/  Tn.  AA  menjawab kurang  paham  karena  hanya  menilai secara klinis. Untuk penerapan penulisan kode  diagnosis  ICD  10  IU  2  DPJP Penyakit  Dalam/  Ny.  RM  dan  IU  3 DPJP Penyakit Paru/  Tn. AA  menjawab sama  DPJP  hanya  menulis  diagnosis
sedangkan  IU  1  DPJP  Penyakit  Dalam/ Tn. HA menjawab sepertinya sesuai.
Penelitian    Christy  &  Siagian  (2021) yang  dilakukan  di    Rumah    Sakit    H. Adam    Malik    Medan  menyatakan bahwa  Standar   Operasional   Prosedur (SOP)  perlu  dibuat  untuk  menjelaskan secara    rinci    mengenai    tata    cara pengodean    diagnosis  agar  dokter penanggung  jawab  pelayanan  tepat dalam melakukan pengkodean diagnosis.
Pelatihan Koding Diagnosis ICD 10
Hasil  penelitian  melalui  wawancara mendalam  terhadap  3  informan  utama mengenai  Pelatihan  koding  diagnosis ICD 10 yaitu pelatihan. Untuk pelatihan IU 1 DPJP Penyakit Dalam/ Tn. HA dan IU  3  DPJP  Penyakit  Dalam/  Tn.  AA
menjawab sama tidak pernah mendapatkan  pelatihan  sedangkan  IU  2 DPJP Penyakit Paru/ Ny. RM menjawab tidak  ada  lagi  pelatihan  terakhir  tahun 2017.
Sedangkan hasil wawancara 3 informan triangulasi mengenai pelatihan IT  1  Verifikator  Internal/  Ny.  LH,  IT  2 Koder  Rawat  Inap/  Nn.  YE  dan  IT  3
Kepala  Bagian  Rekam  Medis/  Ny.  RD
menjawab sama
tidak pernah
mendapatkan pelatihan. Dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa  manajemen  rumah  sakit  tidak memberikan  pelatihan  koding  untuk
menunjang  ketepatan  kode  diagnosis ICD 10.
Penelitian  Oashttamadea  SM  (2019) pelaksanaan      kegiatan      pengabdian kepada  masyarakat    dalam    bentuk pelatihan  pengodean diagnosis  obstetri di    RS    Naili    DBS    mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam        melakukan        pengodean diagnosis    utama.  Didukung  penelitian Maimun et al., (2018) yang menyatakan bahwa kualitas hasil pengkodean bergantung pada kelengkapan diagnosis, kejelasan tulisan dokter, serta profesionalisme  dokter  dan  petugas pengkodean.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berkas  pending  disebabkan  oleh kode  diagnosis  ICD  10  tidak  sesuai dengan  manual  koding  BPJS  Kesehatan disebabkan  tidak  adanya  asesmen  awal. Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya protocol  klinis,  kurangnya  kerjasama antara  DPJP,  koder  dan  verifikator internal untuk menghasilkan kode diagnosis  yang  sesuai,  kurangnya  peran manajemen rumah sakit dalam melibatkan  Dokter  Penanggung  Jawab Pelayanan,  tidak  adanya  kebijakan  / SOP  dan  pedoman  dari  rumah  sakit terkait penulisan kode diagnosis ICD 10.

## Saran
Rumah sakit diharapkan mengadakan audit  mutu  internal  terhadap  koding diagnosis  minimal  setiap  6 bulan  sekali, membuat  kebijakan  /  SOP  terkait penulisan  kode  diagnosis,  memberikan pelatihan  koding  diagnosis,  membuat perencanaan  penggunaan  Rekam  Medis Elektronik (RME) dalam upaya menunjang  ketepatan  dan  keakuratan kode diagnosis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustine,  D.  M.,  &  Pratiwi,  R.  D. (2017). Hubungan Ketepatan Terminologi Medis dengan Keakuratan  Kode  Diagnosis  Rawat Jalan  oleh  Petugas  Kesehatan  di Puskesmas  Bambanglipuro  Bantul. Jurnal  Kesehatan  Vokasional , 2 (1),
113. https://doi.org/10.22146/jkesvo.3031 5 Antonius  Artanto  EP.  (2018).  Faktor- Faktor  Penyebab  Klaim  Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode
Januari  -  Maret  2016. Jurnal  ARSI ,
4 (2), 122–134
Ariyanti,  F.,  &  Gifari,  M.  T.  (2019a).
Analisis  Persetujuan  Klaim  BPJS Kesehatan  pada  Pasien  Rawat  Inap.
Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat ,
8 (04), 156–166. https://doi.org/10.33221/jikm.v8i04.4 15 Ariyanti,  F.,  &  Gifari,  M.  T.  (2019b). Analisis  Persetujuan  Klaim  BPJS
Kesehatan  pada  Pasien  Rawat  Inap.
Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat ,
8 (04), 156–166. https://doi.org/10.33221/jikm.v8i04.4 15 BPJS  Kesehatan.  (2014).  Petunjuk Teknis  Verifikasi  Klaim.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesaehatan, 1–46. BPJS  Kesehatan.  (2020). Panduan
Praktis  Administrasi  Klaim  Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan .
BPJS Kesehatan No 5. (2020). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Nomor  5  Tahun  2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan., 5 , 1–24. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr 9IlSw.kNiShEAqeVXNyoA;_ylu=Y 29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAM Ec2VjA3Ny/RV=2/RE=1648651057/ RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww
.bpjs- kesehatan.go.id%2Fbpjs%2Fdmdocu ments%2F3845cad46af51538237c01 d531c53d93.pdf/RK=2/RS=uSirpCG 0NWsyGIrmA1c1f Christy,  J.,  &  Siagian,  E.  E.  (2021). Ketidaktepatan Kode Diagnosis Kasus  Neoplasma  Menggunakan. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi  Kesehatan  Imelda , 6 (1),
23–30. Darmawan,  B.  S.,  &  Wijayanto,  T. (2021).  Faktor  Yang  Mempengaruhi Ketidaklengkapan Pengisian Pengkodean  Diagnosa  Berkas  Rawat Inap  Tahun  2020. Administration  & Health … , 2 (2), 241–247.
http://ojs.stikeslandbouw.ac.id/index.
php/ahi/article/view/116
Ikatan  Ahli  Urologi  Indonesia.  (2019). Buku  Panduan  Koding  ICD  Pada Bidang Urologi. Kurnianingsih,  W.  (2020).  Hubungan Pengetahuan Coder dengan Keakuratan  Kode  Diagnosis  Pasien Rawat Jalan BPJS berdasarkan ICD – 10  Di  Rumah  Sakit  Nirmala  Suri Sukoharjo. Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK) , 3 (01). https://doi.org/10.32585/jmiak.v3i01. 680
Maimun,  N.,  Natassa,  J.,  Trisna,  W.  V.,
&  Supriatin,  Y.  (2018).  Pengaruh Kompetensi Coder terhadap Keakuratan dan Ketepatan
Pengkodean Menggunakan ICD 10 di Rumah  Sakit  X  Pekanbaru  Tahun 2016. KESMARS:  Jurnal  Kesehatan Masyarakat, Manajemen Dan Administrasi  Rumah  Sakit , 1 (1),  31– 43. https://doi.org/10.31539/kesmars.v1i 1.158 Oashttamadea  SM,  R.  (2019).  Pelatihan Pengodean  Diagnosis  Obstetri  di  RS Naili DBS. LOGISTA - Jurnal Ilmiah
Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 3 (2), 157. https://doi.org/10.25077/logista.3.2.1 57-164.2019 Peraturan  Menteri  Kesehatan.  (2016).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 76  Tahun  2016  tentang  Pedoman Indonesian  Case  Base  Groups  (INA-
CBG)  Dalam  Pelaksanaan  Jaminan
Kesehatan Nasional.
Suhenda,  A.,  Karmanto,  B.-,  &  -,  S.-. (2021).  Hubungan  Pengetahuan  dan Sikap  Dokter  Dengan  Kesesuian Koding  Diagnosis  Berdasarkan  Icd- 10 Di Rsud Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Media Informasi , 16 (1), 75– 79. https://doi.org/10.37160/bmi.v16i1.5 58