## E-MONEY PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH FII AL-MUAMALAH

## Sajida Sanata Islam, Iffatin Nur
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Email: sajidasanata@gmail.com dan iffaeltinury@gmail.com

## Abstract
E-money is a modernization of technology-based non-cash payment methods that are currently commonly used by the public. The development of this e-money based payment method must of course be in line with religious principles. This study aims to determine whether the existence of e-money is in line with the maqashid syariah fi al-muamalah concept. The type of research used is normative legal research with a qualitative approach, the technique of collecting legal materials used is document study or literature study using qualitative descriptive methods. The results show that the law of transacting with e-money is permissible based on the principle of "Al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha", but this change is limited to e-money with sharia principles guided by the Fatwa Council. National Sharia. As for conventional e-money, it is considered that it does not comply with sharia principles, we should avoid its use because it is feared that there are elements of riba, gharar, and maitsir that can harm the parties in the e-money.
Keywords: E -Money, Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah, Maslahah.

## Abstrak
E-money merupakan  modernisasi metode pembayaran non tunai berbasis teknologi yang saat ini lazim digunakan oleh masyarakat. Perkembsngsn  metode pembayaran berbaasi e-money ini  tentunya  harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  agama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui apakah dengan adanya e-money ini sejalan dengan kosep maqashid syariah fi al- muamalah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen atau  sudi  pustaka  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  jika  hukum  bertransaksi  dengan  e-money  adalah  mubah  atas  dasar  kaidah  “Al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha”, namun kemubahan ini hanya terbatas pada e-money dengan prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah  Nasional.  Adapun  e-money  kovensional  dianggap  tidak  memenuhi  prinsip  syariah sebaiknya kita menghindari penggunaannya karena ditakutkan adanya unsur riba, gharar, dan maitsir yang dapat merugikan pihak-pihak dalam e-money tersebut .
Kata Kunci: E -Money, Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah, Maslahah.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi memberi pengaruh yang  cukup  besar  bagi  kehidupan  dalam setiap aspek, baik dari aspek sosial, budaya, hukum, maupun ekonomi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi ialah e lectectrinoc money. Electectrinoc  money atau  sering  kita  sebut dengan  e-money  merupakan  instrument pembayaran  non  tunai  berbasis  teknologi berupa  data-data  digital  dalam  sistim komputer.  Pemanfaatan  teknologi  digital  di Indonesia yang sangat besar tentu memberikan  dampak  bagi  berbagai  sektor, salah satunya sektor bisnis atau industri yang kemudian  melahirkan  perdagangan  online atau e-commerce . E-commerce ini membentuk pola perdagangan baru dimasyarakat,  dimana  masing-masing  pihak tidak harus saling bertemu dalam melakukan transaksi  jual  beli  atau  pemesanan.  Metode pembayaran pun juga mengalami perubahan, dimana  pihak  pembeli  dapat  melakukan pembayaran jarak jauh dengan menggunakan sarana e-money.
Penggunaan  e-money  tentu  menjadi alternatif  terbaik  bagi  para  pelaku  bisnis maupun konsumen sebagai alternatif metode pembayaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi  tingginya  minat  masyarakat terhadap penggunaan e-money ini diantaranya faktor kepraktisan serta keamanan  bertransaksi  menggunakan  e- money  (S.  Utami,  2017).  Pada  dasarnya penggunaan  e-money  tidak  jauh  berbeda dengan  penggunaan  uang  pada  umumnya karena  keduanya  berfungsi  sebagai  alat pembayaran  atas  suatu  transaksi  jual  beli. Hanya  saja  metode  pembayaran  e-money mengharuskan  kepada  kita  untuk  untuk mengisi saldo e-money terlebih dahulu (biasa disebut dengan top-up ).
Bagi  umat  muslim  perkembangan teknologi tentu harus sejalan dengan konsep- konsep  agama,  terlebih  dengan  segala sesuatu yang berhubugan dengan perkembangan ekonomi kontemporer sepertihalnya  e-money.  Penggunaan  e-
money dalam beberapa hal masih menimbulkan  keraguan  pada  sebagian masyarakat  awam  yang  baru  mengenalnya. E-money merupakan  salah  satu  bentuk modernisasi  Islam  dalam  bidang  keuangan. Penggunann e-money ini  tentu  tidak  lepas dari  nilai  mata  uang  yang  digunakan. Sehingga adanya e-money tidak menggantikan uang sebagai mata uang yang sah melainkan sebagai alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan akses, kenyamanan, serta biaya yang lebih ekonomis.  Maka  tidak  heran  jika  salah  satu bentuk  modernisasi  tersebut  diperbolehkan menurut perspektif hukum syariah berlandaskan dari banyaknya kemashlahatan yang terdapat didalamnya.
Pada  dasarnya  agama  Islam  tidak membatasi  inovasi  dan  kreatifitas  dalam bermuamalah, hanya saja dalam bermuamalah  seyogyanya  umat  Islam  tidak hanya  berorientasi  pada  materi  saja,  namun juga  keberkahan.  Adapun  modernisasi metode  pembayaran  berbasis e-money ini tentu  harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip agama. Akad yang digunakan dalam e-money juga harus sejalan dengan prinsip akad yang ada, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan ketidak jelasan.
Selain  akad,  kemaslahatan  kedua pihak  yang  bertransaksi  juga  merupakan aspek  penting  yang  harus  dikedepankan. Kemaslahatan yang dimaksud tentu merupakaan  kemaslahatan  yang diridhoi Allah  SWT,  bukan  kemaslahatan  dalam  hal keburukan. Sehingga seluruh pelaku kegiatan ekonomi  baik  individu,  lembaga,  maupun instansi  harus  mampu  mewujudkan social welfare baik  bagi  dirinya  maupun  bagi lawana usaha serta partner usahanya. Dengan tercapainya social welfare tersebut maka al- maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum) juga  tercapai  (Syufa’at,  2013).  Oleh  karena itu akad serta segala aktivitas dalam e-money harus  sejalan  dengan  konsep maqashid syariah  fi  al-muamalah sehingga  dapat diketahui  konsekuensi  hukum  yang  akan timbul, yang tentunya tidak jauh dari hukum
sah-batal,  boleh-tidak  boleh,  wajib-haram, berhak-tidak berhak, dan sebagainya.

## LITERATURE REVIEW
Berikut  beberapa  penelitiaan  yang  telah dilaporkan atau ditulis oleh peneliti terdahulu yang  berkaitan  dengan  e-money  yaitu, pertama  Choiril  Anam  dalam  “E-money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah”.  E-money  merupakan  sarana pembayaran  yang  dikeluarkan  atas  dasar nominal  uang  yang  telah  disetorkan  oleh pemegang  kepada  penerbit  e-money.  Uang tersebut  akan  disimpan  dalam  suatu  sistim elektronik  penerbit,  yang  kemudian  dapat digunakan  oleh  pemegang  e-money  sebagai alat  pembayaran  kepada  pedagang.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  kualitatif normatif.  Dari  penelitian  tersebut  diketahui jika  penggunaan  e-money  sebagai    media pembayaran  berpengaruh  positif  terhadap tingkat  konsumsi  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  e-money  memberikan  fasilitas yang  cukup  mudah  dan  efisien  dalam bertansaksi,  sehingga  mendorong  daya  beli masyarakat  semakin  tinggi  yang  pada akhirnya  berpotensi  mendorong  aktivitas ekonomi pada sektor riil.
Kedua, oleh  Muhammad  Ridwan Firdaus  dalam  “E-Money  dalam  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah”.  E-money merupakan  bentuk  baru  dari  uang  yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Islam tidak memberikan  larangan  bagi  umatnya  untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari jasa keuangan  elektronik.  karena  yang  dilarang adalah  upaya  membeli  uang  dengan  uang. Berbeda  dengan  transaksi  jual  beli  uang, dalam  e-money  ini  pengguna  memberikan ujrah  kepada  penerbit  atas  jesa  kemudahan transaksi yang ditawarkan. Sehingga
penyedia jasa e-money mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka sediakan, dan  pengguna  mendapatkan  manfaat  atas penyediaan layanan jasa e-money. E-money merupakana  sesuatu  yang  dianggap  mubah,
karena  pada  dasarnya  segala  sesuatu  dalam kegiatan  muamalah  adalah  boleh,  asal  tidak keluar  dari  kebenaran  syara’  dan  undang- undang.
Ketiga, oleh M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky  Kurniawan dalam  “Uang  Elektronik  Dalam  Perspektif Islam”.  Banyak  manfaat  yang  didapatkan dari  sitem  pembayaran  melalui  e-money seperti  lebih  aman,  efisisien,  cepat,  dan mudah.  Uang  elektronis  secara  umum  telah memenuhi prinsip maqashid syariah dengan dengan  terpenuhinyaa  prinsip  memelihara harta  dan  kemaslahatan.  Namun  jenis e- money  unregistered dianggap  belum  sesuai dengan  konsep maqashid  syariah karena  e- money  ini  dianggap  dapat  menimbulkan kemudharatan  karena  tidak  dilengkapi dengan PIN, sehingga menimbulkan peluang terjadinya tindak pencurian.
Dari  ketiga  penelitian  yang  telah disebutakan diatas, penelitian pertama fokus pada aspek maslahah serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengguaan e-money. Adapun penelitian kedua membahas  tentang  e-money  perspektif ekonomi  syariah  secara  umum.  Sedangkan penelitian  ketiga  fokus  pada  unsur-unsur kemaslahatan yang terdapat pada e-money.
Dari ketiga penelitian tersebut penelitian  ini  menjadi  penting  untuk dijadikan  pembahasan  terkait Maqashid Syariah Fi al-Muamalah terhadap e-money. Penelitian ini akan fokus pada akad apa saja yang terdapat pada e-money, dan bagaimana konsep maqashid  syariah  fi  al-muamalah yang  terdapat  pada  e-money  yang  dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri di mana konsekuensi yang timbul tidak jauh dari  pakem  sah-batal,  boleh-tidak  boleh, wajib-haram,  berhak-tidak  berhak,  dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan    penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yang  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan
pengumpulan  bahan-bahan  kepustakaan, seperti  buku  maupun  penelitian-penelitian lainnya  yang  berhubungan  dengan  e-money serta teori maupun konsep maqashid syariah fi  al-muamalah ( Ochtoria  dan  A’an  Efendi, 2014).
Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif normatif, dimana dalam menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara meneliti serta mendeskripsikan  bahan  pustaka  yang  telah dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan, diintrerpretasikaan,  serta  ditarik  kesimpulan dalam  bentuk  catatan  atau  tulisan  yang bersifat  deskriptif  ( Soekanto  &  Sri  Mamudji, 2009).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum pada  penelitian  hukum  normatif  khususnya pada  data  skunder  dapat  dibatasi  pada penggunaan studi dokumen atau pustaka saja Studi dokumen merupakan metode pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara mengidentifikasi  karakteristik  pesan  atau maksud  dari  suatu  bahan  hukum  secara objektif dan sistematis melalui pengumpulan data  tertulis  berupa  dokumen  maupun literatur-literaur  lain  yang  berkaitan  dengan penelitian (Soekanto. 2015). Dalam penelitian ini,  penulis  melakukan  studi  dikumen  dari bahan-bahan  kepustakaan,  seperti  buku maupun  penelitian-penelitian  lainnya  yang berhubungan  dengan  e-money  serta  teori maupun  konsep maqashid  syariah  fi  al- muamalah.
Dalam  memaparkan  data  penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini pada umumnya memang dgunakan untuk penelitian fenomena  sosial,  seperti  halnya  terkait dengan perkembangan penggunaan e-money masa  kini.    Langkah  penggunaan  analisis deskriptif  kualitatif  dapat  melibatkan  tiga tahapan  yaitu  tahap pertama ,  reduksi  data, yaitu  menekankan  pada  pemokusan  data yang akan diambil oleh peneliti; kedua, data display  yaitu  penyajian  data  dalam  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori. Tujuannya adalah untuk
memudahkan  memahami  apa  yang  terjadi dan merencanakan tahapan selajutnya berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami tersebut; ketiga, penarikan  kesimpulan (Yuliani, 2018).
Berdasarkan  paparan  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  proses  analisis  deskriptif kualitatif  diperlukan  deskripsi  data  yang telah dikumpulkan yang memberikan gambaran  umum  objek  penelitian  (Hanitijo, 1994). Kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa  dan  diinterpretasikan,  serta  ditarik kesimpulan dalam bentuk catatan atau tulisan yang bersifat deskriptif (Andari, 2004) sesuai dengan  rumusan  masalah  yang  telah dirumuskan sebelumnya.

## KONSEP DASAR Pengertian E-Money
Menurut Pasal  1  ayat  3  Peraturan  Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik  (Electronic  Money), e -money atau yang sering disebut dengan digital currency, digital money , digital cash, electronic cash, ataupun electronic currency merupakan alat pembayaran  dalam  bentuk  elektonik  yang digunakan sebagai alat bayar oleh pemegang e-money  kepada  pedagang  yang  bukan merupakan  penerbit  uang  elektronik,  yang nilainya  ditentukan  atas  dasar  uang  yang disetor  oleh  pemegang  terlebih  dahulu kepada  penerbit,  dimana  nilai  uang  tersebut tersimpan  secara  elektronik  dalam  suatu media seperti server atau chip , dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan sebagaimana simpanan pada perbankan . Dari  pengertian  yang  yang  telah dijelaskan diatas dapat kita pahami beberapa unsur yang harus ada dalam e-money yaitu:
1) Penerbitan  e-money  didasarkan  atas nominal  uang  yang  telah  disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna;
2) Adanya sistem penyimpanan elektronik  seperti  dalam  bentuk server atau chip yang berfungsi untuk menyimpan  nilai  uang  yang  telah disetor;
3) E-money  digunakan  sebagai  alat pembayaran  kepada  pedagang  yang bukan  merupakan  penerbit  dari  e- money tersebut;
4) Uang  yang  telah  disetor  oleh pengguna  e-money  mtidak  dapat disamakan  dengan  simpanan  pada perbankan  sebagaimana  yang  telah diatur dalam undang-undang
perbankan.

## Manfaat E-Money
Berikut  ini  merupakan  beberapa  manfaat  e- money, diantaranya :
1) Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun  transaksi  secara    mobile untuk  bertransaksi  tanpa  repot  akan uang kembalian.
2) Dapat    meminimalkan    penggunaan uang  kertas  sehingga  memimalisir kerusakan  fisik   uang  yang  beredar, meminimalisir    peredaran    uang palsu,  dan  menimalisir    resiko pencurian.
3) Sangat    baik      untuk    pembayaran massal  yang  bernilai  kecil  namun frekuensinya tinggi seperti
pembayaran    jalan    tol,    parkir, transportasi.

## Jenis-Jenis E-Money
Jenis  e-money  dibedakan  menjadi  beberapa kategori. Berdasarkan media penyimpanannya    e-money  dibagi  menjadi dua, yaitu :
1) E-money yang  nilai  uangnya  selain dicatat oleh penerbit melalui sistimnya juga dicatat oleh pengguna atau  pemegangnya,  pencatatan  oleh pemganag  dapat  berupa chip yang tersimpan  pada  kartu,  stiker,  atau harddisk yang terdapat pada personal computer  milik  pemegang.  Dengan sistem pencatatan seperti  ini,   maka transaksi    pembayaran    dengan menggunakan uang elektronik    dapat dilakukan    secara off-line dengan
mengurangi  secara  langsung  nilai uang.
2) Uang  elektronik  yang  nilai  uang hanya  dicatat  pada  media  elektronik yang dikelola oleh penerbit e-money. Dalam  hal  ini  pemegang  diberi  hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan  nilai  uang  elektronik tersebut.  Dengan  sistem  pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran  dengan  menggunakan uang  elektronik  ini  hanya  dapat dilakukan secara  on-line dimana nilai uang      elektronik      yang      tercatat pada      media      elektronik      yang dikelola    Penerbit  akan  berkurang secara langsung ( Anam, 2018).
Berdasarkan  masa  berlakunya  e- money  atau  uang  elektronik  dibedakan menjadi dua:
1) Uang  elektronik reloadable yang dapat dilakukan isi ulang (top up) dan apabila masa berlakunya sudah habis dan  atau  nilai  uang  elektroniknya sudah  habis    terpakai,    maka   media uang    elektronik  tersebut    dapat digunakan  kembali  untuk  di lakukan pengisian ulang.
2) Uang  elektronik  yang  tidak  dapat dilakukan  isi  ulang (disposable) , maka apabila masa  berlakunya sudah habis      dan/atau      nilai      uang elektroniknya   sudah   habis terpakai, maka      media      uang      elektronik tersebut      tidak      dapat  digunakan kembali untuk  dilakukan  pengisian ulang.
Berdasarkan jangkauan penggunaanya uang elektronik dibedakan menjadi dua:
1) Single-purpose yaitu uang elektronik yang  hanya  dapat  digunakan  untuk satu  jenis  transaksi  saja,  seperti pembayaran  kewajiban  yang  timbul akibat adanya suatu transaksi ekonomi;
2) Multi - purpose merupakan uang elektroni yang dapat digunakan pada berbagai jenis transaksi ekonomi.
Berdasarkan  tercatat  atau  tidaknya identitas pemegang/pengguna uang elektronik dibedakan menjadi dua; 1) Uang elektronik regitered merupakan  uang  elektronik  yang identitas penggunanya  sudah tercatat dan terdaftar;
2) Unregistered merupakan uang elektroni yang identitas penggunanya belum tercatat dan terdaftar. Adapun pada  uang  elektronik unregistered batas maksimal nilai uangnya sebesar satu juta rupiah ( Muamar & Ari Salman Alparisi, 2017).

## Maqashid Syariah Fi al-Muamalah
Secara  bahasa, maqasid al - shariah berasal dari  dua  kata  yaitu maqasid dan shariah . Maqasid merupakan  bentuk  plural  dari  kata maqasid yang  berarti  kesengajaan  atau tujuan. Sedangkan kata syariah , berasal dari kata al-shariah dan sinonim dengan kata al- shir’ah (Syufa’at, 2013) . Menurut pengertian istilah  Mahmud  Syalthut  dalam  bukunya yang  sangat  terkenal  “al-Islam  Akidah  wa Syariah”,    bahwa  syariah  adalah  nama  dari sebuah  sistem  dan  hukum  yang  diberikan oleh  Allah  swt,  atau  ditetapkan  oleh  Allah dasar-dasarnya  dan  mewajibkan  setiap muslim melaksanakannya, untuk menata diri mereka dengan dasar-dasarnya terkait hubungan  mereka  dengan  Allah  swt  dan dengan sesama manusia. Secara
terminologis, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid  syariah sebagai nilai,  sasaran,  serta  maksud  yang  tersirat dalam  suatu syara’ yang  dipandang  sebagai tujuan  dan  rahasia syariah yang  ditetapkan oleh al-Syari’, baik  dalam  sebagian  besar atau  segenap    ketentuan  hukumnya  ( Ishak, 2013 ).
Penjelasan maqashid  syariah dalam kitab al-Muwafaqat dapat  dilihat  dari  dua aspek yaitu maksud Syari’ (qashdu al-syari’) serta  maksud  mukallaf  atau (qahsdu  al- mukallaf  fi  al-taklif).  Qashdu  al-Syari’ merupakan maksud al-S yari’ dalam menciptakan  syariat  bagi  umat  manusia.
Allah selaku menciptakan syariat bagi umat manusia  tidak  lain  adalah  untuk  menjaga kemaslahatan  manusia,  dan  menjauhkannya dari kemudharatan  serta kemafsadatan dunia dan  akhirat. Maqashid qashdu  al-Syari’ dibedakan  menjadi  tiga  bagian  yaitu dlaruriyat,  hajiyat,  tahsiniyat.  Pertama, maqshid dlaruriyat yaitu mqashid yang harus ada  dalam  kehidupan  manusia,  sehingga dengan tidak terpenuhinya maqashid ini akan berdampak  pada  kemaslahatan  hidup  umat manusia,  dan  dikhawatirkan  mandatangkan kemafsadatan yang dilihat dari  sejauh mana kerusakan  yang  timbul  apabila dlaruriyat tersebut  hilang  atau  tidak  ada  ( Fauzia  dan
Abdul Kadir Riyadi, 2014) . Terdapat lima
Maqashid al- dlaruriyat yang  wajib  ada  dalam  kehidupan manusia yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga  jiwa (hifz  al-nafs), menjaga  akal (hifz  al-‘aql), menjaga  harta (hifz  al-mal), menjaga  keturunan (hifz  al-nasl).  Kedua, Maqashid  al-hajiyat disebut  juga  sebagai kebutuhan sekunder, dimana apabila kebutuhn ini terpenuhi maka dapat menghilangaka kemafsadatan dari kehidupan mukallaf .  K etiga, maqashid tahsiniyat, maqashid ini bertujuan untuk menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya  seperti  akhlak  yang  mulia, kebiasaan yang baik, dan kesempuraan adat ( Toriquddin, 2014).
Terdapat  dua  cara  yang  dapat ditempuh  untuk  menjaga  kelima maqashid tersebut yaitu:
1) Min haytsu al-wujud yaitu menjalankan  segala  kegiatan  ibadah maupun muamalah yang dapat mendatangkan  kemaslahatan dalam
hidup 2) Min haytsu al-adam yaitu menghindari  segala  aktivitas  yang merusak  amalan  baik  yang  telah dilakukan yang dapat merusak kemaslahatannya  dan  mendatangkan mafsadat ( kasdi, 2014).
Sedangkan maksud mukallaf (qahsdu al-mukallaf  fi  al-taklif) berkaitan  dengan tindakan mukallaf dalam  melakukan  segala perbuatan.  Setiap maksud  perbuatan  yang dilakukan mukallaf harus  sejalan  dengan maksud  Allah  menurunkan syariat- Nya kepada  umat  manusia,  yaitu  untuk  menjaga kemaslahatan manusia didunia dan mencapai kemaslahatan di akhirat.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Akad-Akad Dalam e-Money
Sepertihalnya  perbankan,  tidak  semua e- money menerapkan  prinsip  syariah  dalam setiap transaksinya. E-Money yang menerapkan prinsip syariah harus berpedoman  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang,  hal  ini berfungsi untuk menjamin kehalalan bertransaksi menggunakan e-money. Adapun beberapa  ketentuan  terkait  e-money  yang sejalan dengan prinsip syariah dapat kita lihat dari  berbagai  aspek  seperti  halnya  objek transaksi  yang  mengharuskan  objek  yang halal,  penempatan  dana  penerbit  pada  bank syariah, serta penjaminan atas nominal uang yang  ada  di  penerbit  jika  kartu  yang digunakan  sebagai  media  uang  elektronik hilang, dll.
Akad-akad  yang  digunakan  diantara para pihak yang bersangkutan pun juga harus sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sebelum membahas  lebih  jauh  terkait  akad  apa  saja yang  digunakan  perlu  kita  ketahui  terlebih dahulu  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  e-money  ini: pertama ialah penertbit  yang  merupakan  pihak  yang menerbitkan  uang  elektronik  atau  e-money; kedua pemegang  e-money  yaitu  pihak  yang menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran  atau  penagihan; ketiga ialah pihak-pihak  lain  dalam  penyelenggaraan uang  elektronik  yaitu  pihak  prinsipal, acquirer, merchant atau pedagang, penyelenggara  kliring  atau  penyelenggara penyelesaian akhir.
Para pihak yang bertransaksi menggunakan e-money dihubungkan dengan akad-akad  syariah  yang  berpedoman  pada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  tentang  uang  elektronik syariah. Pertama, antara  penerbit  dan pengguna/pemegang  e-money  diberlakukan akad wadiah (titipan)  atau  akad qardh (hutang).  Akad wadiah berlaku  dengan ketentuan  nominal  uang  elektronik  yang bersifat titipan dapat diambil  dan digunakan oleh pemegang kartu kapan saja ia inginkan, sedangkan penerbit tidak boleh menggunakan  titipan  tersebut  tanpa  izin pemegang  kartu,  namun  apabila  niminal uang  elektronik  yang  dititipkan  tersebut digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu  maka  akad wadiah akan  berubah menajadi akad qardh. Kedua antara penerbit dengan para pihak penyelenggara elektronik money  yaitu  pihak  prinsipal, acquirer, merchant atau  pedagang,  penyelenggara kliring  atau  penyelenggara  penyelesaian akhir  berlaku  ketentuan  akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bi al-ujrah .

## E-Money  dalam  Perspektif  Maqashid Syairah Fi al-Muamalah
Syariat yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah SWT  tentu  memiliki maksud  dan  tujuannya tersendiri.  Maksud  dan  tujuan  ditetpkannya syariat ini  dapat  diketahui  melaui  konsep maqashid syariah yang pada akhirnya segala syariat yang di turunkan Allah adalah untuk menjaga  kemaslahatan  umat  manusia  dan menjauhkannya dari kemudharatan ( Toriquddin,  2014). Sehingga  untuk  menjaga tujuan syariat tersebut  sudah  selayaknya umat  manusia  turut  menjaga  kemaslahatan yang  diciptakan  Allah  SWT  dalam  setiap perbuatannya baik dalam hal ibadah maupun mamalah.
Maqashid  syariah yang  dijelaskan oleh  Imam  al-Syatibi  dalam  kitabnya  al- Muwafaqat dibagi kedalam tiga bagian yaitu dlaruriyat,  hajiyat, dan tahsiniyat. Teori maqshid syariah yang  dijelaskan  tersebut tidak  terbatas  pada  aspek  ibadah  saja
melainkan  juga  mencakup  aspek  selain ibadah (ghairu  ubudduyah) seperti  bidang muamalah  serta  praanata  sosial  lainnya. Dalam  bidang  mamalah maqashid  syariah dapat  dijadikan  sebagai  metode  pendekatan dalam  berijtihad.  Karena maqashid  syariah mengandung  maksud  penetapan  hukum Syar’i yang  hanya  dapat  diketahui  melalui akal  pikiran  dengan  metode ijtihad yang penuh  dengan  kehati-hatian,  sehingga  tidak bertentangan  dengan  syariat  serta  terhindar dari keinginan hawa nafsu.
Implementasi Maqashid syariah tentu tidak lepas dari prinsip maslahah yang selalu  mengutamakan  kemaslahatan  sebagai tujuan  utama. Maslahat merupakan  prinsip dalam ekonomi syraiah dimana dalam suatu kegiatan muamalah harus selalu mengupayakan kemaslahatan serta kemanfaatan kedua pihak, serta menghindari segala hal yang mendatangkan kemafsadatan yang  dapat  merusak  akad,  transaksi  dan kegiatan  muamalah  lainnya  yang  telah mereka  lakukan  ( Soemitra,  2019) .  Sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan ini seluruh pelaku  ekonomi  baik  individu  dan  seluruh pelaku usaha lainnya harus mampu mewujudkan social  welfare baik  bagi dirinya, lawan usaha, serta partner usahanya. Dengan  tercapainya social  welfare tersebut maka al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum) akan ikut tercapai (Syufa’at, 2013). Perkembangan dan perubahan zaman yang  begitu  cepat  memang  tidak  mungkin untuk hindari,  namun Islam juga tidak akan pernah  usang  oleh  persoalan-persoalan modern yang selalu datang dan memerlukan jawaban.  Sejalan  dengan  hal  tersebut maqashid  syariah memberikan  landasan ijtihad atas segala bentuk kegiatan muamalah modern  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai Islam. Maqashid syariah akan terus berkembang dan tidak akan pernah tertinggal dengan perkembangan zaman serta kecanggihan  teknologi  yang  semakin  maju. Maqashid  syariah  fi  al-uamalah yang mengedepankan  kemaslahatan  umum (al- maslahah  al-‘ammah) selalu  memberikan
jawaban  dari  keraguan  atas  kegiatan muamalah  baru  yang  terus  berkembang, dengan memperhaatikan kemaslahatan umum yang sejalan dengan q ashdu al-syari’ . E-money yang merupakan modernisasi  dari  metode  pembayaran  yang dipadang  boleh  atau  mubah,  hal  ini  sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
ُةَحاَبِ ْلْا ِتَلاَماَعُمْلا يِف ُلْصَلأْا َّلاِإ اَهِمْي ِرْحَت ىَلَع ُلْيِلَد َّلُدَي ْنَأ
“Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Kaidah tersebut membolehkan segala bentuk kegiatan  muamalah  selama  tidak  ada  dalil yang menfatwakan keharamannya, sehingga e-money  merupakan  instrumen  pembayaran modern  yang  diperbolehkan  secara  syara’. Namun, kebolehan e-money ini terbatas pada e-money  syariah  saja,  sedang  e-money dengan  sisitim  konvensional  dipandang sebagai  kegiatan  muamalah  yang  tidak memenuhi  prinsip  syariah  yang  telah ditetapkan  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang uang  elektronik,  sehingga  sebaiknya  kita menghindari penggunaan e-money konvensional  karena  ditakutkan  adanya unsur riba,  gharar, dan maitsir yang  dapat merugikan  pihak-pihak  dalam  e-money tersebut . Mengat salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:
ُر َرَّضلا ِناَكْمِلِْا  ِرْدَقِب ُعَفْدُي
“Dharar  (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”
Wajib  hukumnya  bagi  kita  mencegah kemadharatan  semampu  dan  semaksimal mungkin,  baik  sebelum  kemudaratan  itu terjadi  maupun  sesudahnya,  oleh  karena  itu harus ada usaha bagi kita untuk menghindarinya
(Arfan, 2017).
Menghindarkan  diri  dari  segala  hal  yang membahayakan  dan  membawa  kerugian merupakan  upaya  untuk  menjaga  kehalalan dan  kesucian  harta  dan  terjauh  dari riba, gharar, maupun maitsir. Riba adalah sesuatu yang  mutlak  keharamannya,  hal  ini  sudah dituliskan  dalam  QS  al-Baqarah  ayat  275 yang berbunyi:
... َّلَحَأ َو َعْيَبْلٱ ُهَّللٱ ا ٰوَب ِ رلٱ َم َّرَح َو ...
“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan riba  adalah  haram  hukumnya.  Sehingga untuk  menghindari  hal  tersebut  dalm bertransaksi menggunakan e-money seyogyanya  kita  menggunakan  e-money syariah yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia.

## KESIMPULAN
Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam  bermuamalah,  namun  ada  ketegasan dalam  batasan-batasan  yang  tidak  boleh dilakukan. Penggunaan e-money sebagai alat pembayaran  baru  tentu  di  bolehkan  dan mubah  hukumnya.  Namun  mubahnya  e- money  ini  sebatas  pada  e-money  dengan prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan  Syariah  Nasional.  Adapun  e-money kovensional  dianggap  tidak  memenuhi prinsip  syariah  sebaiknya  kita  menghindari penggunaannya  karena  ditakutkan  adanya unsur riba,  gharar, dan maitsir yang  dapat merugikan  pihak-pihak  dalam  e-money tersebut .
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi rujukan bagi pihak pengguna dalam kegiatan muamalahnya dengan e-money, serta menjadi rujukan pula bagi penerbit e-money dalam  pengembangan  serta  konsistensi prinsip syariah yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  Choiril.  (2018).  E-money  (Uang Elektronik)  Dalam  Perspektif  Hukum Syari'ah. Qawãnïn , 2 (1), 100 DOI:10.30762/q.v2i1.1049 Andari, Durri. (2004). Metodologi
Penelitian. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Arfan,  Abbas.  (2017). 99  Kaidah  Fiqih Muamalah  Kulliah. Malang:  UIN Maliki Press.
Fauzia,  Ika  Yunia  dan  Abdul  Kadir  Riyadi. (2014). Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam
Perspektif Maqashi al-Syariah. Rawamangun: Kencana. Hanitijo,  Rony.  (1994). Metode  Penelitian Hukum dan Jurimeter. Jakarta: Ghalis. Ishak,  Khodijah.  (2013 ). Maqosid  Syari’ah
Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan, Iqtishaduna,  2 (2) . 594 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac .id/index.php/iqtishaduna/article/view/ 38
Kasdi,  Abdurrahman.  (2014).  Maqashid Syari’ah  Perspektif  Pemikiran  Imam Syatibi  dalam  Kitab  Al-Muwafaqat. Yudisia, 5(1). 57 DOI: http://dx.doi.org/
10.21043/yudisia.v5i1.693
Muamar,  Afif  dan    Ari  Salman  Alparisi, ((2017). Electronic Money (E-Money) dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah”, Journal  of  Islamic Economics  Lariba,
3(20. 75-84https://journal.uii.ac.id/ JIELariba/article/view/9657 Ochtoria,  Dyah  dan  A’an  Efendi.  (2014).
Penelitian Hukum  (Legal  Research). Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
(2009). Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat .  Cet.  11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono.  (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Soemitra,  Andri.  (2019). Hukum  Ekonomi
Syariah  dan  Fiqh  Muamalah  di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Rawamangun: Prenadamedia Group. Syufa’at. (2013). Implememtasi Maqashid Al-Syari’ah
Dalam Hukum  Ekonomi  Islam. al-Ahkam. 23 (2).146-151.DOI:
10.21580/ahkam.2013.23.2.20
Toriquddin,  Moh.  (2014).  Teori  Maqashid Syari’ah  Perspektif    Al-Syatibi, de Jure, Jurnal  Syariah  dan  Hukum.6(1)
35.  DOI:  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v6i1.3190
Utami  S.  (2017).  Fakto-Faktor  Yang Mempengaruhi  Minat  Penggunaan  E- Money  (Studi  pada  Mahasiswa  STIE Ahmad  Dahlan  Jakarta). BALANCE  : Economic, Business, Management, and Accounting Journal,14 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.30651/blc.v1 4i02.1265 Yuliani,  Wiwin.  (2018).  Metode  Penelitian Deskriptif Kualitatif  Dalam Perspektif
Bimbingan  dan  Konseling. Jurnal QUANTA, 2 (2). 83-91. DOI:
10.22460/q.v2i1p21-30.642.