## PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE LUWUK TIMUR KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT OF THE EAST LUWUK MANGROVE FOREST, BANGGAI REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE

## Oleh
Ummu Kalsum *1) , Ris Hadi Purwanto 2) , Lies Rahayu Wijayanti Faidah 3) , Sumardi 4) 1,2,3, 4) Department of Forestry, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University. Jl. Agro 1, Bulaksumur
Yogyakarta 55281 Email: ummujurnal16@gmail.com
Diterima: 25 Januari 2022
Disetujui: 28 April 2022

## Abstrak
Hutan  mangrove  di  Luwuk  Timur  telah mengalami  kerusakan.  Akibatnya  terjadi  pengurangan  luasan.  Para pihak  yang  terkait  dalam  menjalankan  perannya  belum  optimal  sehingga  kondisi  mangrove  tetap terdegradasi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengidentifikasi stakeholders yang  terlibat  dalam pengelolaan,  menganalisis  peran stakeholders dan  menguraikan  hubungan  antar stakeholders terhadap pengelolaan hutan mangrove. Penelitian dilaksanakan di hutan mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Hasil  penelitian  menunjukkan Key  Player belum  membuat  rencana  terpadu pengelolaan  hutan  mangrove  mengakibatkan  kurang  bersinerginya  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  para pengelola.  Agar  mangrove  lestari  perlu  adanya  peningkatan  peran  dari  masyarakat  yang  semula  hanya menjadi Subject agar menjadi Key Player melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi dan  Kabupaten  serta  Perguruan  Tinggi  perlu  meningkatkan  perannya  dari Crowd menjadi Context  Setter yang berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan. Perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Hutan  Mangrove  tingkat  Provinsi  maupun  tingkat  Kabupaten  untuk  mensinergikan  kebijakan  dan  program pengelolaan  ekosistem  mangrove.  Kegiatan  pemberdayaan  perlu  dilaksanakan  secara  intensif  untuk mendorong terjadinya perubahan peran dalam pengelolaan mangrove.
Kata kunci : Hutan Mangrove, Stakeholders, Luwuk Timur

## Abstract
The mangrove forest in East Luwuk has been damaged. resulting in a reduction in area. The parties involved in ensuring that you are not optimal so that the condition of the mangrove remains degraded. This research was conducted to identify the stakeholders involved in the management, analyze the role of stakeholders and describe the relationship between stakeholders in mangrove forest management. The research was conducted in the East Luwuk mangrove forest, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The results showed that the Key Players had not made a mangrove forest management plan which resulted in a lack of synergy in the activities carried out by the managers. In order for mangroves to be sustainable, it is necessary to increase the role  of  the  community  which  was  originally  only  a  subject  to  become  a  key  player  through  community empowerment activities. Provincial and District Governments as well as Universities need to improve from Crowd to Context Setters who have a big influence in policy making. It is necessary to form a Coordination Team  for  Mangrove  Forest  Management  Strategy  at  the  provincial  and  district  levels  to  synergize  policies and  programs  for  managing  mangrove  ecosystems.  Empowerment  activities  need  to  be  carried  out intensively to encourage a change in the role of mangrove management.
Keyword : Mangrove Forest, Stakeholder, East Luwuk

## PENDAHULUAN
Mangrove  adalah  salah  satu  ekosistem pesisir  yang  paling  terpengaruh  oleh  manusia, terlepas  dari  social  dan  peran  ekologis,  dan setelah  beberapa  decade  kehancuran  hutan  ini terus  menghadapi  proses  yang  berbeda  dari konversi,  mengancam  masa  depan  mangrove secara  global,  meskipun  ada  perlindungan undang-undang yang ketat (Ferreira  Lacerda, 2016).  Pemahaman  ilmiah  tentang  luas  dan sebaran  hutan  mangrove  di  dunia  belum memadai.  Basis  data  mangrove  global  yang tersedia  yang  disusun  dengan  menggunakan sumber  data  geospasial  dan  statistic  nasional yang  berbeda  perlu  ditingkatkan  (Giri  et  al., 2010).
Hutan  mangrove  merupakan  ekosistem yang  menantang  untuk  dilakukan  inventarisasi (Otero et al., 2018). Mangrove telah dieksploitasi  secara  sistematis  di  Indonesia sejak tahun 1800, terutama untuk pengembangan  budidaya  udang  air  payau (tambak)  dan  untuk  pengambilan  kayu.  Pada akhir  tahun  1960-an  Indonesia  diperkirakan telah  kehilangan  lebih  dari  200.000  ha  hutan bakau  yang  sebagian  besar  berada  di  Jawa  dan Sumatera  (Ilman  et  al.,  2016).  Hilangnya habitat  mangrove  lebih  dari  50%  telah  tercatat di  beberapa  bagian  dunia  dan  kerugian  ini sebagian  besar  disebabkan  oleh  aktivitas manusia (Romañach et al., 2018).
Luas  wilayah  mangrove  di  Kabupaten Banggai  adalah  7,387  Ha  dan  5,652  Ha diantaranya  rusak  berat.  Luas  mangrove  di Kecamatan  Luwuk  Timur  yakni  seluas  350  Ha
dan 209 Ha diantaranya rusak berat (Abubakar, 2017).  Kondisi  Keanekaragaman  yang cukup tinggi  di  wilayah  ini  perlu  mendapat  perhatian khusus agar tidak terjadi penurunan keanekaragaman  jenis,  baik  secara  langsung oleh  aktivitas  manusia  ataupun  oleh  kejadian alami  mengingat  peranan  ekologi  mangrove dalam  mendukung  wilayah  pesisir  dan  laut. Pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman  jenis  masih  kurang,  sehingga perlu upaya sosialisasi mengenai keanekaragaman jenis mangrove serta potensinya di wilayah ini (Irawan, 2005).
Hutan  mangrove  merupakan  suatu ekosistem  yang  sangat  produktif  (Ely  et  al., 2021)  dan  memiliki  banyak  manfaat  yang menyebabkan  berbagai  kepentingan  dari  para aktor terhadap  hutan mangrove  (Mustika  et al., 2017). Manfaat  berbagai  produk  dan  jasa  dari hutan  mangrove  telah  dirasakan  oleh  manusia (Arfan,  2021).  Untuk  meningkatkan  manfaat sekaligus  melestarikan  ekosistem  mangrove yang  masih  tersisa  perlu  upaya  nyata  serta koordinasi  yang  harmonis  antar  pihak  yang terkait  (Suharti,  2016).  Peran  stakeholders sangat  penting  dalam  kegiatan  pengelolaan hutan mangrove, mengingat stakeholders sebagai  pelaku  pembangunan  dan  pengguna sumberdaya alam (Joandani et al., 2019).
Permasalahan  yang  terjadi  saat  ini menjadi  indikator  untuk  melakukan  penelitian yang  lebih  mendalam,  apakah  kerusakan  yang terjadi  pada  hutan  mangrove  Luwuk  Timur karena  kurangnya  peran stakeholders dalam pengelolaan atau ada faktor lain.  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi stakeholders
yang  terlibat  dalam  pengelolaan,  menganalisis peran stakeholders dan  menguraikan  hubungan antar stakeholders terhadap  pengelolaan  hutan
mangrove  Luwuk  Timur,  Kabupaten  Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah hutan  mangrove  Luwuk  Timur  Kabupaten Banggai  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Penelitian
ini  dilaksanakan  pada  bulan  Maret  sampai dengan Desember 2019.
Gambar 1 menunjukkan peta lokasi penelitian.
Gambar 1 . Peta lokasi penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  didukung  data  kuantitatif dalam memperjelas analisis kualitatif. Pengumpulan data mengenai pengelolaan hutan mangrove  di  Luwuk  Timur  dilaksanakan dengan  teknik purposive  sampling ,  di  mana
penggalian data diarahkan untuk tujuan tertentu kepada  pihak/orang  yang  mengetahui  dan memahami  situasi  dan  kondisi  pengelolaan hutan  mangrove  di  Luwuk  Timur  kepada informan kunci
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Stakeholders
Pengelolaan  sumberdaya  alam  sesuai dengan  kebijakan  otonomi  daerah  juga  berlaku untuk pengelolaan hutan mangrove (Ikhsanudin et  al.,  2018).  Hutan  mangrove  memiliki
karakteristik  sumber  daya  milik  bersama cenderung rusak karena hak-haknya sulit untuk ditegakkan.  Para  pihak  yang  terkait  dalam menjalankan  perannya  harus  optimal  agar kondisi  mangrove  tidak  terus  terdegradasi (Ambinari et al., 2016). Peningkatan kemampuan dan peningkatan kesadaran
terhadap  hutan  mangrove  sebagai  salah  satu system  penyagga  kehidupan  merupakan  salah satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  untuk melibatkan stakeholders dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove (Muzani, 2014).
Stakeholders pihak yang bersinggungan langsung  dengan  isu  dan  permasalahan  yang sedang  terjadi  atau  berkembang  di  dalam masyarakat  (Kholek  et  al.,  2021). Stakeholders juga  dapat  membantu  dalam  memobilisasi
sumberdaya  lokal  (Rastogi  et  al.,  2010). Seluruh pemangku kepentingan harus mempunyai  tujuan  pengelolaan  yang  sama (Sukristiyono  et  al.,  2021).  Hasil  identifikasi stakeholders menunjukkan  bahwa stakeholders berasal  dari  unsur  instansi  pemerintahan (goverment),  masyarakat  ( community ),  dan swasta  (business).  Jumlah stakeholders yang terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  di Luwuk Timur ada 16 stakeholders.
Tabel 1 . Hasil Identifikasi Stakeholders No. Klasifikasi Instansi/ Stakeholders 1. Pemerintah Pusat BPDASHL Palu-Poso dan BPKH Wilayah XVI Palu 2. Pemerintah Daerah Dinas  Lingkungan  Hidup  Prov.  Sulteng,  Dinas Kehutanan  Prov.  Sulteng,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Prov.  Sulteng,  Bappeda  Sulteng,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kab.  Banggai,  Biro  Sumber  Daya Alam Kab. Banggai, KPH Balantak dan Camat Luwuk Timur 3. Masyarakat Kepala Desa/Tokoh Masyarakat 4 Desa 4. Perguruan Tinggi Universitas Tadulako 5. Swasta PT. Lautan Gunung Mas
Sumber: Data Primer 2021
Stakeholders dari  unsur  pemerintah yakni  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  di  Luwuk Timur  memiliki  peran  yang  tidak  sama  satu sama  lain. Stakeholder dari  unsur  pemerintah pusat  yakni  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai  dan  Hutan  Lindung  (BPDASHL  Palu- Poso)  dan  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan (BPKH  Wilayah  XVI  Palu).  BPDASHL  Palu- Poso  menjadi stakeholder penting  karena berwenang  sebagai  pengelola  hutan  mangrove
Luwuk  Timur.  Bentuk  peran-peran  tersebut meliputi perlindungan sumberdaya dan rehabilitasi  hutan  mangrove. Stakeholder dari unsur  pemerintah  daerah  baik  pemerintah daerah  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten sebagai  instansi  teknis  terkait,  memiliki  peran dalam  pemberdayaan  masyarakat  setempat dan penyedia  data  informasi  hutan  mangrove  di Luwuk Timur.
Stakeholder dari unsur masyarakat terdiri dalam  kelompok  masyarakat  dan  perorangan
yang  berada  di  masing-masing  desa  kajian. Masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  kepala  desa dan tokoh masyarakat/tokoh adat yang memiliki kepentingan dalam keterlibatan kegiatan  pembibitan  tanaman  mangrove  dan rehabilitasi  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah. Stakeholder dari  unsur  perguruan tinggi  yaitu  Universitas  Tadulako  (Untad). Untad  merupakan  perguruan  tinggi  negeri  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  berkedudukan di  Palu.  Untad  mempunyai  peran  dalam melaksanakan  pendidikan  lingkungan  serta melakukan  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat di wilayah hutan mangrove Luwuk
Timur. Stakeholder dari  unsur  swasta  yaitu perusahaan  tambak  udang  yang  dimiliki  oleh PT.  Lautan  Gunung  Mas. Stakeholder dari swasta memiliki peran dalam penyedia kesempatan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat lokal.

## Klasifikasi Stakeholders
Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan  menurut  kriteria  kepentingan dan kriteria pengaruh.
Tabel 2 . Klasifikasi Stakeholders Subjects Key players B. Dinas LH Prov. Sulteng A. KPH Balantak C. BPDASHL Palu-Posos Crowd Context setter D. F. G.
H. I.
J.
K.
L. M.
N.
O.
P. Dinas Kehutanan Prov. Sulteng Bappeda Sulteng BPKH Wilayah XVI Palu Dinas LH Kab. Banggai
Biro SDA Kab. Banggai Universitas Tadulako Camat Luwuk Timur Desa Kayutanyo Desa Hunduhon Desa Bantayan Desa Uwedikan
PT. Lautan Gunung Mas
E. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng
Sumber: Data Primer 2021
Selanjutnya  klasifikasi stakeholders berdasrkan  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh masing-masing  stakeholders  dapat  dilihat  pada matriks kepentingan dan pengaruh menggunakan stakeholder grid.  Kategori  pada
matriks  (Gambar  1)  dapat  menggambarkan posisi  dan  peranan  yang  dimainkan  masing- masing  stakeholders  dalam  pengelolaan  hutan mangrove Luwuk Timur, yaitu sebagai berikut :
Gambar 2. Analisis Stakeholders
a. Subject
Stakeholders yang masuk dalam kategori I (Subjects) merupakan pihak dengan kepentingan  yang  tinggi  tetapi  memiliki pengaruh  yang  rendah. Stakeholders yang termasuk  dalam  klasifikasi Subject yaitu  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sulawesi  Tengah, stakeholders tersebut  memiliki  nilai  penting yang  tinggi  terhadap  keberhasilan  hutan mangrove  Luwuk  Timur,  namun  memiliki pengaruh  yang  rendah  terhadap  pengelolaan.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sulawesi  Tengah  penting  tetapi  memerlukan pelibatan  agar  dapat  berpartisipasi  dalam pengelolaan hutan mangrove. Pelibatan stakeholders tersebut  dapat  dilakukan  dengan pemberdayaan  dan  mengikutsertakannya  di setiap tahapan pengelolaan.
b. Key player
Key  Player yaitu stakeholders yang mempunyai  pengaruh  dan  kepentingan  yang tinggi. Stakeholders yang  berada  pada Key Players ini  merupakan  kelompok  yang  paling kritis  karena  memiliki  nilai  penting  dan pengaruh  yang  tinggi  terhadap  keberhasilan suatu pengelolaan. BPDASHL Palu-Poso memiliki peran yang penting dalam pengembangan  hutan  mangrove.  BPDASHL Palu-Poso  mempunyai  nilai  kepentingan  dan pengaruh  yang  tinggi  karena  sebagai  Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT-KLHK)  di  lapangan mempunyai  kewenangan  dalam  pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Hal ini ditemui di  setiap  kegiatan  pengelolaan  sumberdaya alam,  dimana  pengelola  yang  mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai  pemangku  kepentingan  utama  (Muji  et al., 2018). KPH Balantak mempunyai kepentingan  yang  tinggi  terhadap  kawasan hutan  mangrove  Luwuk  Timur.  KPH  Balantak
A B C D E F G H I J K L M N O P 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 K epent ing a n Pengaruh Analisis Stakeholders
merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT  Dinas Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Tengah)  yang diberikan mandat untuk mewujudkan pengelolaan  hutan  lestari  berdasarkan  tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi  hutan,  perlindungan  hutan,  dan konservasi.
c. Context setter
Context  Setter merupakan stakeholders yang  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi kepentingannya  rendah.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Sulawesi  tengah  memiliki nilai pengaruh tinggi yang dapat mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. Hal ini  dikarenakan  mereka  adalah  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  memiliki  wewenang yang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  untuk kepentingan daerahnya. (Ambinari et al., 2016) Context  Setter berpengaruh  besar  dalam pengambilan  kebijakan  terhadap  keberlanjutan hutan mangrove.
d. Crowd
Crowd merupakan stakeholders dengan kepentingan  dan  pengaruh  yang  rendah. Stakeholders ini membutuhkan sedikit pengawasan  dan  evaluasi  namun  dengan prioritas  yang  rendah.  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Bappeda Sulawesi Tengah berperan di bidang pemberdayaan  dan  kegiatan  ekonomi,  belum banyak  berkontribusi  terhadap  pengelolaan hutan  mangrove.  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Banggai  dan  Biro  Sumber  Daya Alam  Kabupaten  Banggai  juga  belum  mampu berperan  banyak.  Kegiatan  yang  dilakukan  di kawasan  hutan  mangrove  merupakan  kegiatan yang  bersinergi  dengan  pemerintah  provinsi dalam  hal  penanaman  bibit  mangrove  dalam jumlah  kecil.  Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan  bahwa  Universitas  Tadulako,  Camat Luwuk Timur, Desa Kayutanyo, Desa Hunduhon, Desa Bantayan, Desa Uwedikan dan PT.  Lautan  Gunung  Mas  juga  memberikan perhatian, namun tidak terlibat secara langsung dengan  pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk Timur.
Hubungan antar Stakeholders dalam
pengelolaan
Untuk  menciptakan  pengelolaan  yang kolaboratif, harus dilakukan analisis stakeholders dan  pengelolaan  (Edo  Herlangga Basuni, 2019). Deskripsi dari hubungan antar stakeholders menunjukan  alur  hubungan  antar stakholders baik  yang  tertulis  di  dalam dokumen  (tupoksi)  maupun  yang  terlaksana  di lapangan.  Dengan  terjalinnya  hubungan  antar stakeholders dimaksudkan  untuk  membentuk
suatu  kesepakatan  dan  kesepahaman  tentang konsep  pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk Timur.
Hubungan  antar stakeholders dalam pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk  Timur teridentifikasi dalam 3 hubungan yaitu hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama.  Komunikasi  merupakan  bentuk hubungan  yang  penting  dijalin  oleh  para stakeholders .  Adanya  komunikasi  memberikan informasi  kepada stakeholders yang  terlibat
dalam  menyampaikan  tingkat  kepentingan stakeholders yang  dapat  mendukung  program pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk  Timur. Koordinasi merupakan hubungan antar stakeholders yang  paling  banyak  ditemukan  di lapangan.  Bentuk  koordinasi  yang  dilakukan pada  pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk Timur merupakan bentuk teknis dari pelaksanaan program. Sedangkan bentuk kerjasama  merupakan  bentuk  hubungan  yang dilakukan oleh stakeholders yang dilandasi oleh hak  dan  kewajiban  (kontribusi)  antar  pihak berupa  dukungan  yang  diperlukan  dalam pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur.
a. Kerjasama
Kerjasama  ( cooperation )  adalah  usaha bersama  antara  individu  atau  kelompok  untuk mencapai  satu  atau  beberapa  tujuan  bersama (Muji et.al, 2018). Proses terjadinya cooperation  apabila  di  antara  individu  atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama antar stakeholders terkait pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk  Timur sebagian besar merupakan hubungan kerjasama atas  dasar  tupoksi,  aturan  kelembagaan,  serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga, instansi dan  kelompok  masyarakat.  Kerjasama  antara BPDASHL  Palu-Poso  selaku  pengelola  Hutan mangrove  Luwuk  Timur  dengan  Pemda Kabupaten Banggai yang melibatkan masyarakat banyak dilakukan. Untuk mengindentifikasi dan menginventarisasi kondisi  hutan  mangrove  bekerjasama  dengan KPH Balantak dalam bentuk sinergitas program kerja  tahunan.  Kemudian  untuk  pelaksanaan
rehabilitasi  dan  penanaman  bibit  mangrove, BPDASHL  Palu-Poso  juga  menjalin  kerjasama dengan  KPH  Balantak  dan  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.
Untuk mensinkronkan pengelolaan hutan  mangrove  Luwuk  Timur  dengan  tata ruang  pembangunan  Kabupaten  Banggai  maka Bappeda,  Untad,  BPDASHL  Palu-Poso,  DKP, DLH  dan  Biro  SDA  kerjasama  dalam  forum- forum  kajian  seperti  penetapan  kawasan  dan survey  lapangan  serta  penentuan  kebijakan dalam pengelolaan.
b. Komunikasi
Komunikasi  adalah  sebuah  tindakan untuk  berbagi  informasi,  gagasan  ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat  di  dalamnya  guna  mencapai  kesamaan makna  (Muji  et.al,  2018).  Dalam  komunikasi terkait  dengan  pengelolaan  hutan  mangrove Luwuk  Timur  ada  tiga  unsur  penting  yang selalu  hadir  dalam  setiap  komunikasi  yaitu sumber informasi, media dan penerima informasi.
Hubungan komunikasi antara stakeholders terjadi  pada  hampir  seluruh kegiatan  pengelolaan.  Mulai  dari  inventarisasi dan  identifikasi  di  kawasan  hutan  mangrove, kegiatan  pemantauan  dan  monitoring,  hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan  dengan  program  rehabilitasi.  Untuk perlindungan dan pengamanan  hutan mangrove Luwuk  Timur,  BPDASHL  Palu-Poso  menjalin komunikasi dengan KPH Balantak dan masyarakat  sekitar  hutan  mangrove  Luwuk Timur  dalam  mensosialisaikan  zonasi  dan rencana pengelolaan, konservasi
keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem,  bahaya kebakaran  hutan,  dan  sosialisasi  aturan  dan sanksi.
BPDASHL  Palu-Poso  juga  menjalin komunikasi  dengan  KPH  Balantak  dalam program kegiatan rehabilitasi. Hubungan komunikasi antar instansi juga dilakukan DLH, Biro  SDA,  Camat  dan  seluruh  Desa  yang berbatasan  langsung  dengan  hutan  mangrove Luwuk  Timur  yaitu  Desa  Kayutanyo,  Desa Hunduhon, Desa Bantayan dan Desa Uwedikan dalam  pelaporan  terkait  kegiatan-kegiatan pelestarian hutan mangrove. Untuk kepentingan penelitian,  BPDASHL  Palu-Poso  dan  KPH Balantak  selaku  pengelola  hutan  mangrove Luwuk  Timur,  menjalin  komunikasi  dengan lembaga-lembaga yang aktif melakukan penelitian seperti Universitas Tadulako.
c. Koordinasi
Koordinasi  adalah  suatu  usaha  kerja sama  antara  badan,  instansi,  unit  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu  sedemikian rupa,  sehingga  terdapat  saling  mengisi,  saling membantu  dan  saling  melengkapi.  Hubungan koordinasi antar stakeholders banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan  merupakan  bentuk  teknis  dari pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove Luwuk Timur. BPDASHL Palu-Poso dan  KPH  Balantak  sebagai  pengelola  hutan mangrove  Luwuk  Timur  harus  berkoordinasi
dengan  instansi  yang  ada  di  pemerintahan daerah  untuk  sinkronisasi  visi  misi  Kabupaten Banggai. Diantaranya adalah Bappeda (perencanaan  tata  ruang  dan  pembangunan daerah), Dinas Kehutanan dan Biro SDA (hasil hutan non kayu), DLH dan DKP (perlindungan lingkungan, wilayah pesisir dan laut).
BPDASHL Palu-Poso dan KPH Balantak juga  berkoordinasi  dengan  Camat,  Desa Kayutanyo,  Desa  Hunduhon,  Desa  Bantayan, Desa Uwedikan dan masyarakat untuk menjaga kawasan  hutan  mangrove  Luwuk  Timur. Koordinasi  juga  dilakukan  dengan  PT.  Lautan Gunung  Mas  agar  memperhatikan  limbah pembuangan  agar  tidak  merusak  ekosistem yang  ada.  Koordinasi  yang  dilakukan  dengan BPKH  wilayah  XVI  Palu  dalam  rangka memperoleh data lapangan sebagai dasar untuk pemutakhiran data. Untuk menyatukan persepsi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan  mangrove  Luwuk  Timur  dibutuhkan koordinasi yang baik antar stakeholders . Heri S et.al (2015),  menyatakan,  agar  kegiatan  bisa berjalan  efektif  dilakukan  koordinasi  sehingga dalam  pelaksanaannya  tidak  terjadi  tumpang tindih. ( Farahisah et al., 2021 ), juga menyatakan bahwa idealnya seluruh stakeholder s hendaknya mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi (termasuk dalam key players ).

## KESIMPULAN
Hasil identifikasi stakeholder menunjukkan  bahwa stakeholders yang  terlibat dalam  pengelolaan  hanya stakeholder s  kunci dan stakeholders utama. Sedangkan stakeholdedrs pendukung  seperti  pemerintah provinsi  dan  kabupaten,  akademisi,  swasta  dan masyarakat  belum  memberikan  kontribusi
terhadap  pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk Timur.  Hasil analisis dengan belum optimalnya peran stakeholders dalam pengelolaan mengakibatkan belum adanya pembagian peran
dan  tanggungjawab  dalam  mengoptimalkan pengelolaan  hutan  mangrove  Luwuk  Timur, sehingga  pengelolaan  hutan  mangrove  belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  S.  K.  (2017).  Survei  Mangrove Kabupaten  Banggai  Provinsi  Sulawesi Tengah.  In Project  Development  of Coastal  and  Marine  Profile  of  Banggai District . PKEPKL UNG dan Perkumpulan JAPESDA Gorontalo.
Ambinari,  M.,  Darusman,  D.,  Alikodra,  H.  S., Santoso,  N.  (2016).  Penataan  Peran Para  Pihak  Dalam  Pengelolaan  Hutan Mangrove  Di  Perkotaan. Jurnal  Analisis Kebijakan  Kehutanan , 13 (1),  29–40.
https://doi.org/10.20886/jakk.2016.13.1.2
9-40.
Arfan,    et.  a.  (2021).  Strategi  Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Sebagai Kawasan  Hutan  Produksi  Di  Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Indonesia. Jurnal Environmental Science , 3 (2), 8–17.
Edo  Herlangga,  R.,    Basuni,  S.  (2019).
Stakeholder  management  of  Kawasan konservasi  mangrove  dan  bekantan  in Tarakan  city. Jurnal  Manajemen  Hutan
Tropika , 23 (5), 146–153. https://doi.org/10.7226/jtfm.25.3.146.
Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan, J., Pattinaja,  Y.  (2021).  Strategi  Pengelolaan Ekosistem  Hutan  Mangrove  Di  Negeri Amahai. TRITON:  Jurnal  Manajemen Sumberdaya  Perairan , 17 (1),  57–67. https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue1 page57-67.
Farahisah,  H.,  Yulianda,  F.,    Effendi,  H. (2021).  Pengelolaan  ekosistem  mangrove di  muara  Sungai  Musi  sebagai  upaya mitigasi emisi karbon. Jurnal Pengelolaan  Lingkungan  Berkelanjutan
(Journal  of  Environmental  Sustainability Management) , 4 (3), 565–575.
https://doi.org/10.36813/jplb.4.3.565-575.
Ferreira,  A.  C.,    Lacerda,  L.  D.  (2016). Degradation and conservation of Brazilian mangroves, status and perspectives. Ocean  and  Coastal  Management , 125 , 38–46.
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.
03.011.
Giri,  C.,  Ochieng,  E.,  Tieszen,  L.  L.,  Zhu,  Z., Singh,  A.,  Loveland,  T.,  Masek,  J., Duke,  N.  (2010).  Status  and  distribution of  mangrove  forests  of  the  world  using earth  observation  satellite  data. Global Ecology  and  Biogeography , 20 (1),  154–
159. https://doi.org/10.1111/j.1466-
8238.2010.00584.x.
Heri  Santoso.,  E.K.S  Harini  M.,  Hariadi  K., Rinekso S. (2015). Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan
Dalam  Tata  Kelola  Pariwisata  di  Taman Nasional  Bunaken,  Sulawei  Utara.  Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol.  12  No.  3  Desember  2015,  Hal.  197- 211
Ikhsanudin,  N.,  Kusmana,  C.,    Basuni,  S. (2018).  Analisis  Pemanfaatan  Hutan Mangrove  Dan  Peran  Stakeholders  di Kabupaten  Indramayu. Jurnal  Agrica ,
11 (2), 47–58. https://doi.org/10.31289/agrica.v11i2.175 3.g1657.
Ilman,  M.,  Dargusch,  P.,  Dart,  P.,    Onrizal. (2016). A historical analysis of the drivers of  loss  and  degradation  of  Indonesia’s mangroves. Land  Use  Policy , 54 ,  448– 459.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.
03.010.
Irawan,  B.  (2005).  KONDISI  VEGETASI MANGROVE  DI  LUWUK-BANGGAI SULAWESI  TENGAH  Budi  Irawan Jurusan Biologi FMIPA UNPAD.
Vegetasi Flora , 1 , 6–7.
Joandani,  G.  K.  J.,  Pribadi,  R.,    Suryono,  C. A.  (2019).  Kajian  Potensi  Pengembangan Ekowisata  Sebagai  Upaya  Konservasi Mangrove Di Desa Pasar Banggi,
Kabupaten  Rembang. Journal  of  Marine Research , 8 (1), 117–126. https://doi.org/10.14710/jmr.v8i1.24337.
Kholek,  A.,  Izzudin,  M.,  Sriwijaya,  U., Sriwijaya, U. (2021). Pemetaan Kekuatan Dan  Kepentingan  Sakeholder  Dalam Pengembangan  Ekowisata  Mangrove  Di Pulau  Baai  Bengkulu. Jurnal  Ilmiah Kajian  Ilmu  Sosial  Dan  Budaya , 23 (2), 129–152.
Muji  L.W.,  Rinekso  S.,  Hadi  S.A.  (2018).
Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan  Ekowisata  di  Taman Nasional  Betung  Kerihun  Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 8 No.1 (April 2018): 55-61
Mustika,  I.  Y.,  Kustanti,  A.,    Hilmanto,  R. (2017).  Kepentingan  Dan  Peran  Aktor Dalam  Pengelolaan  Hutan  Mangrove  Di
Desa  Pulau  Pahawang  Kecamatan  Marga Punduh  Kabupaten  Pesawaran. Jurnal Sylva Lestari , 5 (2), 113. https://doi.org/10.23960/jsl25113-127. Muzani, M. (2014). Strategi Peningkatan Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Mangrove  Di  Kabupaten  Tangerang.  In SPATIAL:  Jurnal  Wahana  Komunikasi dan Informasi Geografi (Vol. 12, Issue 2, pp.21–27).
https://doi.org/10.21009/spatial.122.04.
Otero, V., Van De Kerchove, R.,
Satyanarayana, B., Martínez-Espinosa, C.,
Fisol,  M.  A.  Bin,  Ibrahim,  M.  R.  Bin, Sulong,  I.,  Mohd-Lokman,  H.,  Lucas,  R., Dahdouh-Guebas, F. (2018). Managing mangrove  forests  from  the  sky:  Forest inventory using field data and Unmanned Aerial  Vehicle  (UAV)  imagery  in  the Matang Mangrove Forest Reserve, peninsular  Malaysia. Forest  Ecology  and Management , 411 (December  2017),  35– 45.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.12.0 49.
Rastogi,  A.,  Badola,  R.,  Hussain,  S.  A.,
Hickey,  G.  M.  (2010).  Assessing  the utility of stakeholder analysis to Protected
Areas  management:  The  case  of  Corbett
National Park, India. Biological Conservation , 143 (12), 2956–2964.
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.04.0
39.
Romañach, S. S., DeAngelis, D. L., Koh, H. L., Li, Y., Teh, S. Y., Raja Barizan, R. S., Zhai,  L.  (2018).  Conservation  and restoration  of  mangroves:  Global  status, perspectives,  and  prognosis. Ocean  and Coastal Management , 154 (February 2017),72–82.
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.
01.009.
Suharti,  S.  (2016).  Analisis  Berbagai  Peran Para Pihak dalam Kemitraan Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove. Jurnal Penelitian Hutan  Dan  Konservasi  Alam , 13 (2),  73– 84.
https://doi.org/10.20886/jphka.2016.13.2.
73-84.
Sukristiyono, S., Purwanto, R. H., Suryatmojo,
H.,    Sumardi,  S.  (2021).  Stakeholder Analysis on Sungai Wain Protected Forest Management  in  Balikpapan  City,  East Kalimantan Province. Jurnal Sylva
Lestari , 9 (2),252. https://doi.org/10.23960/jsl29252-268