## Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010)
Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Welly 1 , Fatimah 2
1 Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, welly.lht@gmail.com 2 Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, fatimah431@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  pengaruh  penerapan  penyusunan  laporan  keuangan  (PP  No.71 Tahun  2010)  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir baik secara  simultan  maupun  parsial.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  66  responden.    Penelitian menggunakan teknik analisis uji validitas dan uji reliabilitas, rancangan uji asumsi klasik, rancangan uji regresi  linear  berganda,  koefisien  determinasi  sedangkan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  F statistik  untuk  pengujian  secara  simultan  serta  menggunakan  uji  t  statistik  untuk  pengujian  secara parsial.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  penerapan  penyusunan  laporan keuangan  (PP  No.71  Tahun  2010)    dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  sebesar  70,670  dengan  signifikan  sebesar  0,000  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Secara  parsial  penerapan  penyusunan  laporan  keuangan  (PP  No.71  Tahun  2010) berpengaruh  positif  sebesar  4,474  dengan  signifikan  sebesar  0,000  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif sebesar 5,507 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: penyusunan, pemanfaatan sistem, kualitas laporan keuangan

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang
menggunakan  sistem  akuntansi  yang diatur  oleh  pemerintah  pusat  dalam bentuk  undang-undang  dan  peraturan pemerintah  yang  bersifat  mengikat seluruh  pemerintah  daerah.  Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar
Akuntansi  Pemerintah  seperti  yang tertuang  dalam  PP  Nomor  24  Tahun 2005  kemudian  di  revisi  dengan  PP Nomor  71  tahun  2010.  Hal  ini  perlu dilakukan  agar  laporan  keuangan mudah dibaca dan dimengerti.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010,  laporan keuangan merupakan laporan terstruktur  mengenai  laporan  posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan. Laporan keuangan menggambarkan  pos-pos  keuangan pemerintah  daerah  yang  diperoleh dalam suatu periode. Laporan keuangan harus memenuhi
karakteristik laporan keuangan pemerintah  yang  terdiri  dari  relevan, andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami (Ramli, 2016: 11-12).
Menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,  peralatan,  dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah. Menurut  PP  RI  Nomor  56  tahun  2005 tentang  sistem  informasi  keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem  informasi  keuangan  daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,  serta  mengolah data  pengelolaan  keuangan  daerah dan  data  terkait  lainnya  menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan  keputusan  dalam  rangka perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan
pertanggungjawabkan pemerintah daerah.
Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan  daerah  yang  diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerah.
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah merupakan penerapan sistem informasi  akuntansi  oleh  pemerintah daerah  dalam  proses  penyusunan keuangan pemerintah daerah.
Salah  satu  indikator  kualitas akuntabilitas  keuangan  dilihat  dari opini  auditor  eksternal  (BPK)  atas penyajian laporan keuangan pemerintah,  yang  terdiri  dari  laporan keuangan  pemerintah  pusat  (LKPP), laporan keuangan kementerian/ lembaga  (LKLL).  Opini  merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan  keuangan  yang  didasarkan pada  kriteria,  kesesuaian  dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan  pengungkapan (adequate disclosures), kepatutan terhadap peraturan  perundang-undangan  dan efektivitas  sistem  pengendalian  intern (Ramli,  2016:  128).  Pemeriksaan keuangan  ini  dilakukan  oleh  BPK dalam  rangka  memberikan  pernyataan opini tentang tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Penelitian mengenai kualitas laporan  keuangan  dilakukan  oleh Daniel  dan  Yohanes  (2013)  yang berjudul  pengaruh  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  dan  kualitas aparatur  pemerintah  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil dari penelitian menunjukkan bahawa penerapan standar akuntansi pemerintahan  dan  kualitas  aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.
Penelitian  Ni  Putu,  dkk  (2014)  yang berjudul pengaruh pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) dan  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (studi  kasus  pada  Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Jembrana),  hasil  menunjukkan  adalah terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  antara  pemahaman  Standar Akuntansi
Pemerintah terhadap kualitas laporan  keuangan  Pemerintah
Kabupaten Jembrana, terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas laporan  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Jembrana,  dan  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Jembrana. Penelitian Dian (2014) yang berjudul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah dan  peran  internal  audit  terhadap kualitas laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  (studi  empiris  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota Pariaman). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan
positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman, pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah  kota  Pariaman,  dan  peran internal  audit  berpengaruh  signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman.
Penelitian  Susilawati  dan  Dwi (2014) yang berjudul standar akuntansi pemerintahan dan sistem
pengendalian intern sebagai anteseden  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian  intern  secara  simultan mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sebesar  52,0%. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah sebesar  13%  namun  tidak  signifikan. Sistem  pengendalian  intern  memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sebesar  74,6%.  Penelitian  Ali dan Sri (2016) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah,  kompetensi  aparatur  dan peran  audit  internal  terhadap  kualitas informasi  laporan  keuangan.  Adapun hasil  temuan  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa penerapan standar
akuntansi
pemerintah, kompetensi  aparatur,  peran  audit internal  dan  sistem  pengendalian internal  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester  (IHPS)  I  tahun  2017  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksaan Keuangan RI, terdapat daftar
kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI  atas  LKPD  tahun  2017  yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, seperti pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat,  proses  penyusunan  laporan tidak  sesuai dengan  ketentuan,  sistem informasi  akuntansi  dan  pelaporan tidak memadai, entitas terlambat menyampaikan  laporan,  dan  sistem informasi  akuntansi  dan  pelaporan belum  didukung  SDM  yang  memadai. Pada  IHPS  I  tahun  2017  yang dikeluarkan  BPK  RI  terdapat  juga daftar  kelompok  dan  jenis  temuan ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan  atas LKPD tahun 2017 yaitu biaya perjalanan  dinas  ganda  atau  tidak sesuai  ketentuan,  telah  ditemukan sebanyak  257  permasalahan  senilai Rp. 87.448.950.000,00.
Salah  satu  cara  untuk  melihat apakah  laporan  keuangan  yang  telah disusun  telah  sesuai  dengan  SAP  dan telah  sesuai  dengan  kualitas  yang diharapkan,  dapat  dilihat  dari  opini auditor.  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan  sudah  menyerahkan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) 2017    untuk  18  kabupaten/kota  di Sumatera  Selatan.  Sejauh  ini  telah banyak  kabupaten/kota  yang  telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).  Tetapi  masih terdapat  satu  kabupaten  yang  masih mendapatkan  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  yaitu  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Penukal  Abab  Lematang  Ilir merupakan  salah  satu  kabupaten  di provinsi  Sumatera  Selatan,  Indonesia. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan  daerah  otonom  baru  hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Muara Enim  yang  disahkan  tanggal  11 Januari  2013.  Kabupaten  Penukal
Abab Lematang Ilir sebagai kabupaten yang  baru,  masih  banyak  memiliki kekurangan  dalam  berbagai  aspek yaitu perekonomian, teknologi,
pembangunan,  sumber  daya  manusia dan lainnya.  Hal ini  tentu  berpengaruh terhadap  kegiatan  pemerintah  daerah
Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir  salah  satunya  dalam  menyusun laporan  keuangan.  Berikut  hasil  opini BPK  atas  LKPD  Kabupaten  Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2014 sampai dengan 2017.

## Tabel 1
Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014-2017 Tahun Hasil Opini BPK 2014 TMP (Tidak Memberikan Pendapat) 2015 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 2016 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2017 WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
Sumber : bpk.ri.go.id, 2018
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  opini  yang  diberikan  oleh  BPK RI  atas  LKPD  Kabupaten  Penukal Abab  Lematang  Ilir  belum  maksimal. Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir  merupakan  kabupaten  yang  baru terbentuk. Terdapat permasalahan yang  ditemukan  BPK  RI  terhadap kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir.  Beberapa  permasalahannya  yaitu ditemukan  daftar  akun  yang  disajikan tidak  sesuai  dengan  SAP  atau  tidak didukung  dengan  bukti  yang  cukup pada  LKPD  tahun  2017.  Daftar akunnya  yaitu  aset  lancar,  aset  tetap, belanja  operasi,  dan  beban  operasi – laporan  operasional.  Dan  pada  hasil wawancara,  diperoleh  bahwa  setiap dinas telah mempunyai sistem. Sistem ini  disebut  sebagai  SIMDA  (Sistem Informasi  Manajemen  Daerah).  Dan setiap  dinas  telah  difasilitasi  jaringan internet  dari  Dinas  Kominfo,  tetapi masih  terdapat  kendala  sistem  dan jaringan  internet  yang  belum  ada perbaikan  secara  rutin.  Sehingga apabia  terjadi  masalah,  maka  masih menggunakan sistem yang manual.
Permasalahan  pada  tahun  2014 yang  telah  mendapat  opini  TMP  yaitu ditemukannya  adanya  ketidakpatuhan,
kecurangan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan  perundang-undangan,  yaitu kekurangan kas pada dinas pendidikan kebudayaan  pemuda  dan  olahraga serta  dinas  tenaga  kerja  transmigrasi dan sosial belum dipertanggungjawabkan  sebesar  Rp.
402.390.989,00, pengelolaan kas pada badan  pemberdayaan  masyarakat  dan pemerintahan desa tidak sesuai ketentuan,  relisasi  belanja  perjalanan dinas  pada  tiga  SKPD  tidak  sesuai ketentuan sebesar Rp.514.610.078,24. Pada tahun 2015 yang telah mendapat opini WDP ditemukannya ketidakpatuhan  dan  ketidakpatuhan dalam  pengujian  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan,  yaitu pengelolaan  pinjam  pakai  kendaraan dinas  tidak  tertib,  terdapat  kendaraan dinas  yang  hilang  dan  tidak  diketahui keberadaannya belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi, pertanggungjawaban  biaya  perjalanan dinas  daerah  tahun  2015  tidak  sesuai ketentuan sebesar Rp.8.417.500,00.
Pada  tahun  2016  yang  telah mendapat opini WTP ditemukan adanya  ketidakpatuhan,  kecurangan, dan  ketidakpatuhan  dalam  pengujian
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang-undangan  yaitu penetapan retribusi pelayanan
kepelabuhan  milik  swasta  pada  dinas perhubungan, komunikasi dan informatika  tidak  tepat,  pemotongan pajak  penghasilan  atas  jasa  giro rekening  FKTP  dinas  kesehatan  tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas luar daerah  pada  tiga  SKPD  sebesar  Rp. 35.599.006,00. Pada tahun 2017 mendapat  opini  WDP  ditemukannya ketidakpatuhan  yaitu  APBD  yang diterima  lebih  dari  1  T  tetapi  belum terealisasi  secara  penuh  termasuk pada  pembangunan  jalan,  terdapat rancangan  kerja  anggaran  (RKA)  di beberapa dinas yang belum dilaporkan, tahun 2017 pencairan dana desa  tahapan  kedua  sebesar  40% belum dilaporkan penggunaannya.
Menurut  Kepala  Perwakilan  BPK
Sumsel  I  Gede  Kastawa  (Berita  Pagi, 31  Maret  2016),  pihaknya  masih memaklumi jika kabupaten baru seperti kabupaten Penukal Abab
Lematang  Ilir  masih  mendapat  opini tidak  wajar  karena  sumber  daya manusia Pemkab seringkali
menghadapi
kesulitan dalam penyusunan laporan
keuangan.
Menurut
Joko Iman Santosa mengatakan,  saat  ini  jumlah  SDM  di lingkungan  Pemprov  Sumsel  yang berlatar
belakang pendidikan akuntansi  hanya  179  orang.  Lulusan diploma  III  159  orang,  9  orang  strata  I dan  II  yang  tersebar  di  36  SKPD  dari total  42  SKPD  yang  ada.  Jumlah  ini menunjukkan,  SDM  berlatar  belakang Akuntansi masih kurang.

## B. KAJIAN TEORI
1. Penerapan Penyusunan
Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Menurut  PP  RI  Nomor  No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi
Pemerintahan  (SAP)  berisikan  prinsip- prinsip  akuntansi  pemerintahan  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.  PSAP  adalah  SAP  yang diberi  judul,  nomor,  dan  tanggal  mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah, sehingga mempunyai  kekuatan  hukum.  SAP merupakan persyaratan yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  di  Indonesia (Bambang, dkk, 2017: 53).
Penyusunan  laporan  keuangan  harus mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah yang  berlaku,  dalam  hal  ini  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 tentang SAP yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor  24  tahun  2005  tentang  SAP. Penerapan  SAP  mewajibkan  setiap entitas  pelaporan,  yang  dalam  hal  ini termasuk  pemerintah  daerah  untuk melaporkan  upaya-upaya  yang  telah dilakukan    serta  hasil  yang  dicapai dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu periode pelaporan. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna  maka  laporan  keuangan harus disusun berpedoman pada SAP. Penerapan SAP diyakini akan berdampak  pada  peningkatan  kualitas pelaporan  keuangan  di  pemerintah pusat dan daerah (Dedi, 2009).
Menurut  PP  Nomor  71  tahun 2010,  ada  delapan  prinsip  yang digunakan dalam akuntansi da pelaporan  keuangan  pemerintah,  yaitu basis  akuntansi,  prinsip  nilai  historis, prinsip  realisasi,  prinsip  substansi mengungguli  bentuk  formal,  prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengunggkapan  lengkap,  dan  prinsip penyajian  wajar.  Standar  akuntansi sangat  diperlukan  untuk  menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.  Tidak adanya standar
akuntansi yang memadai akan menimbulkan  implikasi  negatif  berupa rendahnya  reliabilitas  dan  objektivitas informasi  yang  disajikan,  inkonsistensi dalam  pelaporan  keuangan  serta menyulitkan dalam pengauditan.
Sesuai  amanat  Pasal  57  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  (KSAP),  yang  untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan  Presiden  RI  Nomor  84 Tahun  2004  tentang  Keanggotaan KSAP,  dan  telah  mengalami  beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan  Presiden  RI  Nomor  3 Tahun  2009. KSAP  dibentuk  dengan tujuan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
akuntansi
pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan,  termasuk  mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.  Menurut  PP  RI  Nomor  71 Tahun  2010,  penyusunan  laporan keuangan meliputi:
a)  Penyajian, Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar  muka  laporan  keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
b)  Pengukuran,  Pengukuran  adalah proses  penetapan  nilaiuang  untuk mengakui dan memasukkan setiap pos  dalam  laporan  keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan  keuangan  menggunakan nilai historis.
c)  Pelaporan, Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan
harus menyajikan  informasi  yang  tidak mengulang  rincian  dari  seperti
yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, tujuan  pernyataan  standar  ini  adalah mengatur  penyajian  laporan  keuangan untuk  tujuan  umum  ( general  purpose financial  statements) dalam  rangka meningkatkan  keterbandingan  laporan keuangan  baik  terhadap  anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

## 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun 2010  tentang  SAP,  Sistem  akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,  peralatan,  dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut  PP  RI  Nomor  56  tahun  2005 tentang  sistem  informasi  keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem  informasi  keuangan  daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan,  serta  mengolah data  pengelolaan  keuangan  daerah dan  data  terkait  lainnya  menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan  keputusan  dalam  rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawabkan
pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah  (SAPD)  merupakan  suatu instrumen  untuk  mengoperasionalkan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  telah ditetapkan  dalam  SAP  dan  kebijakan akuntansi  (Bambang,  dkk,  2017:  157). SAPD  menunjukkan  rangkaian  proses akuntansi  yang  terdiri  atas  proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal  ke  dalam  buku  jurnal, memposting ke buku besar, menyusun
neraca  saldo,  menyusun  kertas  kerja konsolidasian,  dan  diakhiri  dengan penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi  keuangan  adalah  sistem akuntansi  yang  menghasilkan  laporan keuangan  pokok  untuk  tujuan  umum ( general  purpose) (Marja,  2018:180).
Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa laporan realisasi anggaran/laporan  operasional,  neraca, laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas laporan  keuangan  sesuai  dengan standar  akuntansi  keuangan  (SAK) yang  ditetapkan  oleh  asosiasi  profesi akuntansi Indonesia/ standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sistem akuntansi pemerintah daerah  ditetapkan  dengan  peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan  keuangan  daerah  yang meliputi  serangkaian  prosedur  mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, didokumentasikan  dalam  bentuk  buku jurnal  dan  buku  besar,  dan  apabila diperlukan  ditambah  dengan  buku buku  besar  pembantu  (Bambang,  dkk, 2017:  30).  Indikator  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan terdiri dari (Modul SIA, Dunia Akuntansi dan Manajemen: 2008):
1)  Tingkat Kecepatan, Proses akuntansi  sejak  awal  transaksi hingga pembuatan laporan
keuangan dilakukan secara terkomputerisasi,  dengan  adanya software aplikasi sangat membantu pekerjaan.
2)  Tingkat  Keamanan,  Keamanan sistem dapat dikendalikan, dengan
pemeliharaan  peralatan  secara rutin dan terjadwal.
3)  Tingkat  Efisiensi  Biaya,  Efisiensi biaya  harus  diperhitungkan  secara tepat dengan pertimbangan tertentu  sesuai  keputusan  yang telah dibuat. 4)  Tingkat  Kualitas  Hasil,  Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan  dari  sistem  informasi terintegrasi.
Sistem  dan  prosedur  akuntansi serta  penyusunan  laporan  keuangan harus dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah (Bambang,  dkk,  2017:  157).  Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan  melalui  peraturan  kepala daerah dan harus dipastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan kepala daerah  tentang  sistem  dan  prosedur akuntansi  pemerintah  daerah.  Sistem akuntansi  pemerintah  daerah  disusun dengan  berpedoman  pada  prinsip pengendalian  intern  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  yang  mengatur tentang  pengendalian  internal  dan peraturan  pemerintah  tentang  standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya  meliputi  berikut ini (Bambang, dkk, 2017: 30): Prosedur  akuntansi  penerimaan  kas, Prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas, Prosedur  akuntansi  aset  tetap/barang milik  daerah  dan  Prosedur  akuntansi selain kas.

## 3. Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  PP  RI  Nomor  71  Tahun 2010  Informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  bertujuan  umum untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan  keuangan  pemerintah  tidak dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan spesifik  dari  masing-masing  kelompok pengguna. Berhubung laporan
keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara,  maka komponen  laporan  yang  disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan  dan  elemen  informasi  yang diharuskan  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan
( statutory reports) .  Laporan  keuangan  disusun untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  mengenai  posisi  keuangan dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama satu periode pelaporan.
Menurut  PP  RI  Nomor  71  Tahun 2010,  laporan  keuangan  terutama digunakan  mengetahui  nilai  sumber daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.
Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010,
karakteristik
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan agar  laporan  keuangan  pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:
1) Relevan,  Laporan  keuangan  bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya  dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa  masa  lalu  atau  masa kini,  dan  memprediksikan  masa depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2) Andal,  Informasi  dalam  laporan keuangan  bebas  dari  pengertian
yang menyesatkan
dan kesalahan  material,  menyajikan setiap  fakta  secara  jujur,  serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat  atau  penyajiannya  tidak dapat diandalkan maka penggunaan  informasi  tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3) Dapat  Dibandingkan,  Informasi yang  termuat  dalam  laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan  entitas  pelaporan  lain pada  umumnya.  Perbandingan dapat  dilakukan  secara  internal dan eksternal. Perbandingan secara  internal  dapat  dilakukan bila  suatu  entitas  menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama dari tahun ke tahun. Perbandingan  secara  eksternal dapat  dilakukan  bila  entitas  yang diperbandingkan menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan  kebijakan  akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang  diterapkan,  perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4) Dapat  Dipahami,  Informasi  yang disajikan dalam laporan
keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai  atas  kegiatan  dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah terutama  digunakan  untuk  mengetahui nilai  sumber  daya  ekonomi  yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan  operasional  pemerintahan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi
suatu  entitas  laporan,  dan  membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Bambang, dkk, 2017: 41).

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Berikut  kerangka  pemikiran  dalam penelitian ini:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1 =  Penerapan  Penyusunan  Laporan Keuangan  (PP No.71 tahun 2010)  dan      pemanfaatan  sistem informasi  akuntansi  keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan.
H 2 =  Penerapan  Penyusunan  Laporan Keuangan  (PP No.71 tahun 2010) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H 3 =  Pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan  antara  variabel  independen yaitu  penerapan  penyusunan  laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010)  dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi  keuangan  daerah  dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan  keuangan.  Adapun  objek penelitian  ini  adalah  dinas-dinas  yang ada  di  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera
Selatan.

## Variabel Penelitian
Adapun variabel penelitian terdiri dari:
1. Kualitas  laporan  keuangan  (Y) diartikan sebagai laporan
keuangan pemerintah daerah yang telah memenuhi karakteristik  kualitatif  informasi keuangan  yang  telah  ditetapkan dan  dapat  memberikan  informasi
Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X 1 )
Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah (X 2 )
Kualitas Laporan Keuangan (Y) H 1 H 2 H 3
yang berguna dalam hal pengambilan  keputusan  dengan indikator;  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dapat
dipahami.
2. Penerapan  Penyusunan  Laporan Keuangan  (PP No.71 tahun 2010)  (X 1 )  diartikan  sebagai suatu  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan  standar  atau  aturan yang  berlaku,  dengan  indikator penyajian, pengukuran dan pelaporan.
3. Pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  (X 2 ) diartikan sebagai penerapan serangkaian  prosedur  dari  awal transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan  pemerintah  daerah sampai menjadi informasi keuangan  yang  dapat  digunakan dalam hal pengambilan
keputusan di pemerintahan daerah  dengan  indikator,  Tingkat kecepatan,  Tingkat  keamanan, Tingkat  efisiensi      biaya  dan ingkat kualitas hasil.

## D. POPULASI DAN SAMPEL
Populasi adalah keseluruhan sekelompok  orang,  peristiwa,  tempat dan  benda  atau  hal-hal  yang  ingin diinvestigasi  oleh  peneliti  (Uma,  2017: 53).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah dinas-dinas di Kabupaten
Penukal
Abab
Lematang Ilir.
Sedangkan  yang  dijadikan  sampel dalam  penelitian  ini  yaitu  kepala subbagian  keuangan,  bendahara,  dan staff/pegawai  keuangan  disetiap  dinas Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir  yang  terlibat  langsung  dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 66 responden.

## E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data
(Azuar, dkk 2014: 69), yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan pengelola  keuangan  di  dinas-dinas. Kuesioner  yaitu  dengan  memberikan pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada responden.
Dokumentasi dengan mengumpulkan data pendukung  yang  ada  di  pemerintah daerah  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir.

## F. TEHNIK  ANALISIS DATA
Menurut  Sugiyono  (2017:  8-9) Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis  kuantitatif  dilakukan  dengan menggunakan  pengujian  statistik  dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian  tersebut  akan  dijelaskan dengan  menggunakan  kalimat-kalimat. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan Statistical  Program for  Special  Science (SPSS)  untuk mengolah  data.  Sebelum  melakukan analisis,  sesuai dengan  syarat  metode OLS ( Ordinary Least Square)
merupakan  salah  satu  metode  dalam analisis  regresi  linier  berganda,  maka dilakukan uji sebagai berikut:

## Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
1)  Uji  Validitas,  Duwi  (2016:  51)  Item yang  valid  ditunjukkan  dengan adanya  korelasi  yang  signifikan antara  item  terhadap  skor  total item.  Untuk  penentuan  apakah suatu  ietm  layak  digunakan  atau tidak,  yaitu  dengan  melakukan  uji signifikansi  koefisien  korelasi  pada taraf  signifikansi  0,05,  artinya suatu  item  dianggap  valid  jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Atau bisa melakukan penilaian langsung terhadap  koefisien  korelasi  seperti yang  diungkapkan  Azwar  1999
(dalam buku Duwi, 2016: 51), yaitu dengan  menggunakan  batas  nilai korelasi 0,30.
2)  Uji  Reliabilitas,  Duwi  (2016:  60) mengemukakan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi  alat  ukur,  apakah  alat pengukur  yang  digunakan  dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.
Metode  uji  reliabilitas  yang  sering digunakan adalah Cronbach’ Alpha. Metode  ini  sangat  cocok digunakan  pada  skor  berbentuk skala  (misal  1-4,  1-5)  atau  skor rentangan  (misal  0-10,  0-30).
Untuk penentuan apakah instrumen  reliabel  atau  tidak,  bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran 1992 (dalam buku  Duwi,  2016:  60),  reliabilitas kurang  dari  0,6  adalah  kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji sebagai berikut:
1)  Uji  Normalitas  Residual,  Duwi (2016:  109)  Ada  dua  cara  yang biasa  digunakan  untuk  menguji normalitas  pada  model  regresi yaitu dengan analisis grafik ( histogram dan normal  P-P  plot ) dan uji Kolmogorov-Smirnov.
2)  Uji Multikolinearitas, Metode pengujian  yang  biasa  digunakan yaitu dengan melihat nilai Iinflation Factor (VIF) kurang dari 10,00 dan
Tolerance lebih  dari  0,10  maka model regresi bebas dari multikolinearitas.
3)  Uji Heteroskedastisitas, Duwi
(2016: 117-133) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian
dalam residual pada satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika residualnya  mempunyai  varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika
variansnya  tidak  sama  terjadi heteroskedastisitas dan yang diharapkan
terjadi adalah
homoskedastisitas. Dengan uji glejser,  homoskedastisitas  terjadi jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05.
4)  Uji  Autokorelasi,  Duwi  (2016:  133) uji  autokorelasi  digunakan  untuk menguji apakah model regresi ada korelasi  antara  residual  pada periode  t  dengan  residual  pada periode  sebelumnya  (t-1).  Model regresi  yang  baik  adalah  yang tidak adanya masalah autokorelasi.  Metode  pengujian yang  sering  digunakan  adalah dengan  uji  Durbin-Watson  dengan kriteria  jika  :  Du  <  dw  <4 –  du maka  H 0 diterima,  artinya  tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Regresi Linear Berganda
Pengolahan  data  dilakukan  dengan bantuan program SPSS, berikut persamaan untuk penelitian ini;
Y =  +  1 .X 1 +  2 .X 2 + e Keterangan: Y   : Kualitas Laporan Keuangan X 1 :  Penerapan  Penyusunan  Laporan Keuangan X 2 : Pemanfaatan  Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
 : Koefisien regresi
 : Nilai Konstanta
e : Error
Koefisien Determinasi, Koefisien determinasi  yang  dinotasikan  dengan R 2 merupakan suatu ukuran yang penting  dalam  regresi.Determinasi  R 2 mencerminkan  kemampuan  variabel dependen.

## G. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1) HASIL PENELITIAN
 Gambaran Karakteristik
Responden
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai pengelola keuangan di Dinas- Dinas Kabupaten PALI dengan metode penarikan sampel Purposive Sampling .
Adapun  responden  penelitian  adalah kepala subbagian
keuangan,
bendahara, dan staf/pegawai keuangan  sebanyak  66  kuesioner. Peneliti  menyebar  kuesioner  sekaligus melakukan wawancara kepada responden, sehingga semua kuesioner yang  disebar  dapat  kembali  dan  terisi sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan.  Dari  data  yang  terkumpul, diperoleh  deskripsi responden  sebagai berikut:
Tabel 2 Gambaran Umum Responden Uraian Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Pria Wanita 26 40 39,4% 60,6% Umur 20-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun >50 Tahun 28 21 12 5 42,4% 31,8% 18,2% 7,57% Pendidikan Terakhir -SMA/SMK -D1 -D1 -D3 -S1 -S2 9 - - 9 46 2 13,64% - - 13,6% 69,7% 3% Jurusan Akuntansi Ekonomi Manajemen Perbankan Lain-lain 31 6 7 - 22 46,9% 9% 10,6% - 33,3% Lama Bekerja < 3 Bulan < 1 Tahun >1 Tahun 2 6 58 3% 9% 87,9% Jumlah 66 100%
Sumber: Penulis, Data Primer yang diolah, 2019
 Gambaran Karakteristik Variabel
Kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden  terdiri  dari  tiga  variabel dengan  dua  variabel  X  (bebas)  yaitu penerapan penyusunan laporan keuangan  dan  pemanfaatan  sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah dan    variabel  Y  (terikat)  kualitas laporan  keuangan.  Butir  pernyataan pada  variabel  penerapan  penyusunan laporan  keuangan  (PP  No.71  tahun 2010)  (X 1 )  terdiri  dari  15  (lima  belas) pernyataan  yang  terbagi  atas  3
indikator,  indikator  penyajian  terdiri dari  5  (lima)  pernyataan,  indikator pengukuran terdiri dari 5  (lima) pernyataan,  indikator  pelaporan  terdiri dari  5  (lima)  pernyataan. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X 2 ) terdiri dari 20 pernyataan yang terbagi atas 4 (empat)  indikator,  indikator  tingkat kecepatan terdiri dari 5 (lima)
pernyataan, indikator tingkat keamanan terdiri dari 5 (lima) pernyataan,  indikator  tingkat  efisiensi
biaya  terdiri  dari  5  (lima)  pernyataan, indikator  tingkat  kualitas  hasil  terdiri dari  5  (lima)  pernyataan.  Variabel kualitas  laporan  keuangan  (Y)  terbagi menjadi 4 (empat) indikator dengan 20 pernyataan,  indikator  relevan  terdiri dari  5  (lima)  pernyataan,  indikator andal  terdiri  dari  5  (lima)  pernyataan, indikator  dapat  dibandingkan  terdiri dari  5  (lima)  pernyataan,  dan  indikator dapat  dipahami  terdiri  dari  5  (lima) pernyataan.
Uji Validitas dan Reabilitas
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penerapan penyusunan  laporan  keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X 1 ) a. Validitas  Penerapan  Penyusunan Laporan  Keuangan  (PP  No.71 tahun 2010)
Adapun hasil uji validitas  variabel
X  penerapan  penyusunan  laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010) dapat  dilihat  dari  tabel  dibawah  ini: Tabel 3 Hasil Uji Validitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pernyataan R tabel R hitung Hasil P1 0,288 0,459 Valid P2 0,288 0,667 Valid P3 0,288 0,372 Valid P4 0,288 0,413 Valid P5 0,288 0,600 Valid P6 0,288 0,614 Valid P7 0,288 0,477 Valid P8 0,288 0,595 Valid P9 0,288 0,620 Valid P10 0,288 0,553 Valid P11 0,288 0,453 Valid P12 0,288 0,492 Valid P13 0,288 0,466 Valid P14 0,288 0,366 Valid P15 0,288 0,337 Valid Sumber: Data Diolah, 2019 b. Reliabilitas Penerapan
Penyusunan  Laporan  Keuangan (PP No.71 tahun 2010) Pengujian  reliabilitas  dilakukan untuk  mengetahui  konsistensi  alat ukur,  apakah  alat  pengukur  yang
digunakan  dapat  diandalkan  dan  tetap konsisten  jika  pengukuran  tersebut diulang.  Metode  uji  reliabilitas  yang sering  digunakan  adalah Cronbach’
Alpha.

## Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .722 15 Sumber: Data Diolah, 2019 Berdasarkan tabel 4 diatas Alpha
menunjukkan  pada  angka  sebesar 0,722,  ini  menunjukkan  bahwa  nilai
alpha  cronbach’s lebih  dari  pada  nilai r tabel yaitu  sebesar  0,722  >  0,6  atau juga  dapat  dijelaskan  berdasarkan
tabel  interprestasi  korelasi  angka 0,722 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam
penelitian ini sangat baik.
2. Hasil Uji Validitas dan ReliabilitasPemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X 2 )
a. Validitas  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah
Adapun hasil uji validitas  variabel (X 2 )  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pernyataan R tabel R hitung Hasil P1 0,288 0,463 Valid P2 0,288 0,489 Valid P3 0,288 0,527 Valid P4 0,288 0,604 Valid P5 0,288 0,581 Valid P6 0,288 0,369 Valid P7 0,288 0,544 Valid P8 0,288 0,620 Valid P9 0,288 0,507 Valid P10 0,288 0,343 Valid P11 0,288 0,620 Valid P12 0,288 0,684 Valid P13 0,288 0,562 Valid P14 0,288 0,569 Valid P15 0,288 0,633 Valid P16 0,288 0,604 Valid P17 0,288 0,343 Valid P18 0,288 0,442 Valid P19 0,288 0,690 Valid P20 0,288 0,669 Valid Sumber: Data Diolah, 2019 b. Reliabilitas  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan
Daerah
Adapun hasil uji reliabilitas variabel  (X 2 )  Pemanfaatan  Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dapat  dilihat  dari  tabel  dibawah  ini:

## Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .742 20
Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan tabel 6 diatas Alpha
menunjukkan  pada  angka  sebesar 0,742,  ini  menunjukkan  bahwa  nilai alpha  cronbach’s lebih  dari  pada  nilai r tabel yaitu  sebesar  0,742  >  0,6  atau juga  dapat  dijelaskan  berdasarkan tabel  interprestasi  korelasi  angka 0,742 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai sangat baik.
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  Kualitas  Laporan Keuangan(Y) a. Validitas Kualitas Laporan Keuangan Adapun hasil uji validitas  variabel (Y)  Kualitas  laporan  keuangan  dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 7 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pernyataan R tabel R hitung Hasil P1 0,288 0,595 Valid P2 0,288 0,507 Valid P3 0,288 0,586 Valid P4 0,288 0,379 Valid P5 0,288 0,510 Valid P6 0,288 0,717 Valid P7 0,288 0,705 Valid P8 0,288 0,472 Valid P9 0,288 0,479 Valid P10 0,288 0,536 Valid P11 0,288 0,666 Valid P12 0,288 0,799 Valid P13 0,288 0,757 Valid P14 0,288 0,480 Valid P15 0,288 0,656 Valid P16 0,288 0,498 Valid P17 0,288 0,481 Valid P18 0,288 0,541 Valid P19 0,288 0,388 Valid P20 0,288 0,367 Valid Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  Tabel  7  di  atas menunjukkan  item-item  pernyataan yang  telah  diuji  kevaliditasnya  dengan melihat  tabel product  moment di  DF untuk  r  tabel  dengan  skala  0,05,  jika r hitung >  r tabel ,  maka  variabel  tersebut valid  atau  reliabel.  Jika  r hitung <  r tabel maka variabel tersebut tidak valid atau tidak  reliabel.  Adapun  penjelasan  di jelaskan  sebagai  berikut:  N-K-Y  =  66- 2-1 = 63. DF (Distribusi Frekuensi) r tabel 63  adalah  0,288.  Dapat  diketahui bahwa  seluruh  nilai  r hitung diatas  nilai
r tabel .  Dengan  demikian,  seluruh  item pernyataan  variabel  Kualitas  Laporan Keuangan  (Y)  dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.
b. Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Adapun hasil uji reliabilitas variabel (Y) Kualitas
Laporan
Keuangan  dapat  dilihat  dari  tabel dibawah ini:
Tabel 8 Hasil Uji ReliabilitasKualitas Laporan Keuangan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .744 20 Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan tabel 8 diatas Alpha menunjukkan  pada  angka  sebesar 0,744,  ini  menunjukkan  bahwa  nilai alpha  cronbach’s lebih  dari  pada  nilai r tabel yaitu  sebesar  0,744  >  0,6  atau juga  dapat  dijelaskan  berdasarkan tabel  interprestasi  korelasi  angka 0,744 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik. 3. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Residual Uji Normalitas dipergunakan untuk  menguji  apakah  nilai  residual yang  dihasilkan  dari  model  regresi terdistribusi  secara  normal  atau  tidak. normalitas  juga  bisa  dilihat  dari  grafik normal  P-Plot yang  hasilnya  sebagai berikut:
Gambar 2
Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  gambar  2  diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disektar garis diagonal dan penyebarannya  mengikuti  arah  garis
diagonal.  Dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  ini  layak  dipakai  karena memenuhi distribusi normalitas.

## b. Uji Multikolinearitas
Tabel 9 Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3.280 6.979 .470 .640 penerapan.penyusun an.laporan.keuangan .584 .131 .410 4.474 .000 .582 1.719 pemanfaatan.sistem. informasi.akuntansi.k euangan.daerah .513 .093 .505 5.507 .000 .582 1.719
A. Dependent Variable: kualitas.laporan.keuangan Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  9  diatas  nilai tolerance untuk  variabel  Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP N0.71  tahun  2010)  dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  lebih  besar  dari  0,10.  Maka tidak  terjadi  multikolinearitas  dan  nilai VIF untuk variabel
Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi  Keuangan  Daerah  lebih
kecil  dari  10,00.  Maka  tidak  terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya penyimpangan asumsi klasik
heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan  varian  dari  residual untuk semua pengamatan pada model regresi.  Dapat  dilihat  pada  grafik S catterplot berikut ini:

## Gambar 3
Uji Heteroskedastitas
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan  gambar  3  diatas dapat  diketahui  bahwa  titik-titik  tidak membentuk  pola  yang  jelas,  dan  titik- titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah angka  0  pada  sumbu  Y.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah  heteroskedastisitas  dalam model penelitian ini. d. Uji Autokorelasi Metode pengujian dilakukan dengan  uji Durbin-Watson dibantu dengan  SPSS  dengan  hasil  sebagai berikut:
Tabel 10 Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .832 a .692 .682 3.775 2.136
a. Predictors: (Constant),
Pemanfaatan.Sistem.Informasi.Akuntansi.Keuangan.Daerah, Penerapan.Penyusunan.Laporan.Keuangan b. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  10  diketahui bahwa  nilai Durbin  Watson  (DW)
sebesar  2,136,  dibandingkan  dengan nilai tabel
Durbin Watson menggunakan  derajat  kepercayaan 5%  dimana  jumlah  sampel  N=66  dan jumlah  variabel  independen    K=2
variabel dependen K=1, maka diperoleh  Durbin  Low  (DL)  1,539  < 2,136 maka tidak ada kesimpulan yang pasti  dan  Durbin  Up  (DU)  1,664  < 2,136 maka diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

## 4.  Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 11 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.280 6.979 .470  .640 penerapan.penyusunan.laporan.keuangan .584 .131 .410  4.474  .000 pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.k euangan.daerah .513 .093 .505  5.507  .000
a. Dependent Variable: kualitas.laporan.keuangan
Sumber: Data Diolah, 2019 Berdasarkan  tabel  11  konstanta untuk persamaan regresi bernilai 3,280 dan  nilai  koefisien  regresinya  adalah
0,584 untuk variabel Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan    dan 0,513  untuk  variabel  Pemanfaatan
Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah, sehingga persamaan
regresinya adalah sebagai berikut:
Y =  +  1 .X 1 +  2 .X 2 + e Y = 3,280 + 0,584 + 0,513 + e 5.  Koefisien Determinasi ( R Square ) Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel 12

## HasilUji Koefisien Determinasi
Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  Tabel  12  diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,682 atau 68,2%.  Hasil ini  berarti  68,2%  variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh  penerapan  penyusunan  laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010)  dan pemanfaatan
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sedangkan  31,8%  dipengaruhi  oleh faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian  ini,  faktor  lain  seperti, akuntansi  berbasis  akrual,  sistem pengendalian  intern,  sarana  teknologi informasi dan good governance . Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai penerapan penyusunan laporan  keuangan  (PP  No.71  tahun
2010) dan pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah dapat dijadikan model penelitian selanjutnya.
6. Pengujian Hipotesis
1) Hasil Pengujian Hipotesis Simultan/Bersama (Uji F) Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini adalah penyajian hipotesis  secara  bersama  (uji  F) dengan  menggunakan Analiysis  of Varians (ANNOVA).  Dengan  hasil perhitungan bahwa H 0 ditolak apabila F hitung  >  F  tabel,  dan  menerima  Ha. Hasil  perhitungan  untuk  pengujian  ini dapat dilihat pada tabel 13.

## Tabel 13
Hasil Pengujian Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2014.283 2 1007.142 70.670 .000 b Residual 897.838 63 14.251 Total 2912.121 65
a. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan b. predictors: (constant), pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah, penerapan.penyusunan.laporan.keuangan Sumber: Data Diolah, 2019
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .832 a .692 .682 3.775 2.136 a. predictors: (constant),
pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah, penerapan.penyusunan.laporan.keuangan b. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan
Secara simultan penerapan penyusunan  laporan  keuangan  (PP No.71 tahun 2010) (X 1 ) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hasil uji F telah diketahui bahwa nilai signifikan sebesar  0,000  yang  berarti  sig.  F (0,000)  <  0,05,  hal  ini  menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh  yang  kuat  terhadap  variabel terikat.  Oleh  karena  itu  semakin  baik penerapan penyusunan
laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010)  dan pemanfaatan sistem
informasi
akuntansi  keuangan  daerah  semakin baik pula kualitas lapiran keuangan.
2) Hasil  PengujianHipotesis  Secara Parsial/Individual (Uji t) Uji  statistik  t  dilakukan  untuk menjawab permasalahan
Bagaimanakah  Pengaruh  Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun  2010)  dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.    Dengan  hasil  perhitungan bahwa H 0 ditolak  apabila  t  hitung  >  t tabel  dan  menerima H a . Dapat  dilihat sebagai berikut:
Tabel 14
Hasil Pengujian Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.280 6.979 .470 .640 penerapan.penyusunan.laporan. keuangan .584 .131 .410 4.474 .000 pemanfaatan.sistem.informasi.ak untansi.keuangan.daerah .513 .093 .505 5.507 .000
a. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  14  hasil  uji hipotesis  secara  regresi  diketahui  nilai t hitung 4,474  untuk  variabel  Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun    2010),  dan  5,507  untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan kriteria pengujian  ini  nilai  t sig 0,000  untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan  Keuangan  (PP  No.71  tahun 2010),  dan  0,000  untuk  variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. a) Pengujian  Variabel  Penerapan
Penyusunan  Laporan  Keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X 1 )
Variabel  Penerapan  Penyusunan
Laporan  Keuangan  (PP  No.71
tahun  2010)  memiliki  nilai  hitung t hitung > t tabel sebesar 4,474>1,670.Serta  df=N=66-K=2- K=1=63  adalah  1,670  maka  Ho ditolak dan untuk t sig 0,000 < 0,05 atau Ha diterima.
Dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan  Penyusunan  Laporan
Keuangan  (PP No.71 tahun 2010)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
b) Pengujian  Variabel  Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah (X 2 )
Variabel  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  memiliki  nilai  hitung  t hitung >  t tabel sebesar  5,507  >  1,670.
Serta df=N=66-K=2-K1=63 adalah  1,670.  Maka  Ho  ditolak dan untuk t sig 0,00 < 0,05 atau Ha diterima. Dapat disimpulkan
bahwa variabel Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan  Daerah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap
Kualitas Laporan Keuangan.
2) PEMBAHASAN
a) Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan  (PP  No.71  tahun 2010)  dan  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah
terhadap
Kualitas

## Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian secara  simultan  atau  uji  F  bahwa variabel Penerapan Penyusunan Laporan  Keuangan  (PP  No.71  tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan.  Berdasarkan  hasil nilai  koefisien  determinasi    serta  uji hipotesis  yang dilakukan  menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tentang penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun  2010) dan pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan,  namun  masih  terdapat variabel  lain  yang  mempengaruhi. Kesimpulan hipotesis ini yaitu pengaruh penerapan penyusunan laporan  keuangan    (PP  No.71  tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan diterima.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa dengan penerapan penyusunan laporan  keuangan  menggunakan  SAP akan  berdampak  pada  peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah  pusat  dan  daerah  (Dedi,
2009),  dan  untuk  terselenggaranya proses  penyampaian  informasi  yang cepat  dan  akurat  sehingga  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang baik,  pemerintah  pusat  dan  daerah berkewajiban  untuk  mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi (Ahmad, 2008). Penerapan  penyusunan  laporan keuangan berdasarkan SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi  keuangan  daerah  sangat dibutuhkan pada suatu instansi terutama perangkat pemerintah daerah yang  merupakan  pelaksana  fungsi eksekutif  yang  harus  berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah menjadi  lebih  baik  terutama  dalam proses  penyusunan  laporan  keuangan agar  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas  maupun untuk  mempermudah  pegawai  untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti pengurusan pengelolaan keuangan  perjalanan  dinas  pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan  dan  anggaran  belanja dinas.  Dala  hal ini  dapat  dilihat  bahwa dinas-dinas  di  kabupaten  PALI  telah menerapkan  SAP  dalam  menyusun laporan  keuangan  dan  penggunaan sistem  dalam  pengoperasian  untuk kegiatan akan tetapi belum sepenuhnya  lengkap,  karena  masih terdapat  kendala  sistem  dan  jaringan internet  yang  belum  ada  perbaikan secara  rutin,  sehingga  ini  menjadi salah satu penyebab laporan keuangan  belum  dapat  menghasilkan informasi yang berkualitas dan menyebabkan Kabupaten
PALI memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Dilihat  dari pengaruh kedua variabel, sebaiknya pemerintah melaksanakan  kedua  variabel  tersebut secara  bersama  guna  meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat pemerintah  Kabupaten  PALI,  dan
dapat  meningkatkan  kualitas  opini yang diberikan BPK dari yang sebelumnya  mendapat  opini  wajar dengan  pengecualian  (WDP)  dan meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian  (WTP).  ihasilkan  akan semakin  baik  dan  memenuhi  tujuan yang diinginkan.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Daniel  dan  Yohanes (2013),  yang  hasilnya  penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  Ni  Putu,  dkk  (2014),  yang hasilnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar
akuntansi
pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Dilihat  dari  hasil  penelitian  sekarang yang  telah  dilakukan,  bahwa  hasil penelitian  sekarang  sejalan  dengan penelitian  yang  sebelumnya,  yaitu penerapan penyusunan laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010)  dan pemanfaatan
sistem informasi akuntansi
keuangan
daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
b) Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan  (PP  No.71  tahun 2010) terhadap Kualitas

## Laporan Keuangan
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian parsial  atau  uji  t  bahwa  variabel
Penerapan Penyusunan Laporan
Keuangan  (PP  No.71  tahun  2010) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa  H o ditolak  dan  H a diterima. Penerapan penyusunan laporan keuangan  (PP  No.71  tahun  2010) adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  dalam  menyusun laporan keuangan berdasarkan
standar atau aturan yang berlaku yaitu PP  No.71  Tahun  2010.  Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun  2010)  sangat  penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang  berkualitas,  karena  penerapan penyusunan laporan keuangan menggunakan  SAP  akan  berdampak pada  peningkatan  kualitas  pelaporan keuangan  di  pemerintah  pusat  dan daerah  (Dedi,  2009),  Hasil  penelitian sekarang  mendukung  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Daniel  dan Yohanes  (2013),  yang  menyatakan bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
c) Pengaruh  Pemanfaatan Sistem
Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan  dari  hasil  pengujian parsial  atau  uji  t  bahwa  variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa H o ditolak dan H a diterima.
Pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi keuangan
daerah merupakan  penerapan  serangkaian prosedur  dari  awal  transaksi  sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan  pemerintah  daerah  sampai menjadi  informasi  keuangan  yang dapat digunakan dalam hal pengambilan
keputusan di pemerintahan  daerah.  Pemanfaatan sistem  informasi  akutansi  keuangan daerah sangat penting untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas,
karena
untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi  yang  cepat  dan  akurat sehingga  dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan  dan  memanfaatkan
kemajuan  teknologi  informasi  (Ahmad, 2008).
Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  As  Syifa  Nurillah  dan Dul  Muid  (2014)  yang  menyatakan bahwa  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan dan  menolak  hasil  penelitian  Dian (2014), Emilda Ihsanti (2014), R. Nelly dan  Adrianus  (  yang  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.

## H. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan  bahwa  secara  simultan (Uji F) variabel Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun  2010)  dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Secara parsial (Uji t) variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan  (PP  No.71  tahun  2010) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Variabel Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.
Besarnya  pengaruh  yang  diperoleh  di Adjusted  R  Square sebesar  0,682 (68,2%).  Hasil  ini  berarti  68,2% variabel  kualitas  laporan  keuangan dipengaruhi oleh Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun  2010)  dan  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah, sedangkan 31,8% dipengaruhi oleh  faktor  lain  yang  tidak  termasuk dalam penelitian ini, faktor lain seperti,
akuntansi  berbasis  akrual,  sistem pengendalian  intern,  sarana  teknologi informasi dan good governance .

## 2)
Saran Berdasarkan kesimpulan dari
hasil penelitian maka terdapat beberapa  saran  yang  dapat  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  penelitian sejenis  berikutnya.  Untuk  penulis selanjutnya  disarankan  agar  data penelitian yang diperoleh
dikembangkan  dengan  wawancara, karena  akan  lebih  mencerminkan keadaan sebenarnya dan juga dikembangkan lagi dari sudut
penelitian yang berbeda dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan selain Penerapan Penyusunan  Laporan  Keuangan  (PP No.71  tahun  2010)  dan  Pemanfaatan
Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan  dapat  menambah  variabel dependen lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani (2008). Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Ali  Fikri  Biana    Adha  Inapty  dan  Sri Pancawati  Martiningsih  (2016). Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi
Pemerintah,
Kompetensi  Aparatur  Dan  Peran Audit  Internal  Terhadap  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan. Jurnal  Ilmu  Akuntansi 9  (1). Diakses  09  Oktober  2018,  dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/3583- 8553-2-PB.pdf.
As Syifa Nurillah dan Dul Muid. (2014). Pengaruh Komptensi Sumber
Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (SAKD),  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empris Pada SKPD Kota Depok). Eprints.undip.ac.id.
Azuar  Juliandi,  dkk  (2014). Metodologi Penelitian  Bisnis:  Konsep  dan
Aplikasi . Medan: UMSU PRESS.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (2018). Ikhtisar  Hasil
Pemeriksaan  Semester  I  Tahun
2018. diakses  pada  Oktober 2018.
Jakarta:
https://www.bpk.go.id.
Bambang Supriyadi, dkk (2017) Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah . Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. Daniel  Kartika  Adhi  dan  Yohanes Suhardjo (2013). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan
keuangan  (studi  kasus  pada pemerintah  kota  tual). Jurnal STIE Semarang 5 (3). Diakses 23 Februari 2019, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/123-1- 10.pdf. Dian  Irma  Diani  (2014).  Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran    Internal  Audit  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kota Pariaman). Artikel Ilmiah . Diakses
10 Oktober 2018, darifile:///E:/Proposalku/Jurnal/89 7-1843-1-SM.pdf.
Dedi Noerdiawan (2009) ASP . Jakarta: Salemba Empat.
Dunia  Akuntansi  dan  Manajemen.  31 Maret  2008.  Sistem  Informasi Akuntansi. http://yusufsofyan.blogspot.com
Duwi  Priyatno  (2016) SPSS  Hanbook. Cetakan  Pertama.  Yogyakarta: MediaKom.
Emilda  Ihsanti.  (2014).  Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Daerah  (Studi  Empris pada  SKPD  Kab.  Lima  Puluh Kota). Jurnal Akuntansi. Ejournal.unp.ac.id Keputusan  Presiden  RI  Nomor  84 Tahun 2004 Tentang Keanggotaan KSAP.
Mardiasmo  (2002) Akuntansi  Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Marja Sinurat (2018) Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia
Indonesia.
Ni  Putu  Yogi  Merta  Maeka  Sari,  Dkk (2014).  Pengaruh  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Dan  Pemanfaatan  Sistem
Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas- Dinas Di Pemerintahan
Kabupaten  Jembrana. E-Journal S1 2(1).  Diakses  tanggal  09
Oktober 2018, darifile:///E:/Proposalku/Jurnal/ipi 303193.pdf. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan  Dan  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan Akuntansi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.
Poerwadarminta. W.J.S.
(2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
R.  Nelly  Nur  Apandi  dan  Adrianus Fajar.  (2010).  Pengaruh  Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Jurnal
Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi. UPI, Volume 2. Nomor 1.
Ramli  Faud  (2016). Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .
Bogor: Ghalia Indonesia.
Sugiyono  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Susilawati  dan  Dwi  (2014). Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah .  Jurnal  STAR –  Study  & Accounting  Research  Vol  XI,  No.
1
Uma Sekaran (2017). Metode Penelitian  Untuk  Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  Pasal  57 Tentang Perbendaharaan Negara. V. Wiratna Sujarweni (2015). Metodologi  Penelitian  Bisnis  & Ekonomi . Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Pustakabaru Press.
Winwin  Yadiati  dan  Abdulloh  Mubarok (2017). Kualitas Pelaporan
Keuangan (Edisi  1).  Cetakan Pertama.  Jakarta:  PT.  Balebat
Dedikasi Prima.
Yani  Riyanti,  dkk  (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  dan  Peran  Internal Audit Terhadap Efektivitas penyusunan  Laporan  Keuangan Pada  Satuan  Kerja  Mahkamah Syar’iyah Di Aceh . Jurnal Magister  Akuntansi 4(2).  Diakses 10 Oktober 2018, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/4472-
8877-1-SM.