TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK PROPOSIONAL DENGAN NILAI OBJEK PERKARA (Studi Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PN.MDN Jo. Nomor 06/Eks/2016/157/Pdt.G/2015/PN.MDN)
Oleh:
Harmono Mr Tambunan 1)
Cindy Mulfri Br. Sitepu 2) Solistis Dachi 3)
Nanci Yosepin Simbolon 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3),4)
E-mail:
harmono@gmail.com 1) cindybesitepu@gmail.com 2) solistisdachi@yahoo.com 3 )
yosepinn@yahoo.com 4)

## ABSTRACT
This study aims at finding 1) the position of the mediation decision on land disputes in the maintenance of land data and land registration in order to ensure legal certainty; 2) how  the  effectiveness  of  mediation  institutions  in  resolving  a  land  dispute  is;  and  3) what efforts should be made in resolving land disputes through mediation. This type of research is a normative legal approach method. The type of legal research that will be used  in  this  research  is  normative  juridical  research,  namely  research  using  secondary data in the form of library materials, legal theory and opinions of leading legal scholars. The results showed that the position of the mediation decision by the Land Office was as  a  component  or  juridical  resource  in  carrying  out  land  registration  and  data maintenance organized by the  Land Office. The effectiveness of mediation institutions in  resolving  a  land  dispute  for  parties  at  the  Regency/City  Land  Office  has  been effective, where the mediation process is carried out as the first effort  in resolving land disputes. Even so, socialization of dispute resolution by mediation has not been carried out properly, where there are still many people who do not know that the Regency/City Land  Office  can  organize  a  mediation  process  in  resolving  land  disputes.  Efforts  are made to resolve land disputes through mediation, namely the land office as a mediator with the disputing parties.
Keywords : Mediasoi, Land Dispute, National Land Agency.

## ABSTRAK
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kedudukan putusan mediasi pada sengketa tanah dalam pemeliharaan data pertanahan dan pendaftaran tanah dalam rangka  menjamin  kepastian  hukum?;  2) bagaimana  efektivitas  lembaga  mediasi  dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan?; dan 3) apa upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  mediasi?.  Jenis  penelitian  adalah  metode pendekatan  hukum  normatif.  Jenis  penelitian  hukum  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan mempergunakan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  pustaka  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan  cara  memiliki  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang  -
undangan,  teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka.  Hasil  penelitian menunjukkan  kedudukan  putusan  mediasi  oleh  Kantor  Pertanahan  adalah  sebagai komponen  atau  sumber  daya  yuridis  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  dan pemeliharaan  data  yang  diselenggarakan  oleh  Kantor  Pertanahan.  Efektivitas  lembaga mediasi  dalam  penyelesaian  suatu  sengketa  pertanahan  bagi  pihak  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah efektif, dimana dilakukannya proses mediasi sebagai upaya  pertama  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah.  Walaupun  begitu  sosialisasi penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi  belum  dilakukan  dengan  baik,  dimana masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat  menyelenggarakan  proses  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah.  Upaya yang  dilakukan  dalam  mengatasi  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  mediasi  yaitu kantor pertanahan sebagai mediator  dengan para pihak yang berselisih.
Kata kunci : Mediasoi, Sengketa Tanah , Badan Pertanahan Nasional

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia,
peran  tanah  sangat  penting,  hal  ini disebabkan  manusia  sangat  tergantung kepada tanah untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Ketergantungan manusia  akan  tanah  salah  satunya seperti  untuk  tempat  tinggal.  Negara memberi  hak  kepada  masyarakat  untuk menguasai  tanah  dan  dimanfaatkan dengan  sebaik-baiknya.  Disamping  itu, tanah  juga  memiliki  nilai  ekonomis yang  tinggi  karena  mempunyai  sifat tetap dan dapat dipergunakan pada masa yang akan datang. Seiring
berkembangnya  zaman,  maka    tanah juga semakin mempunyai banyak kegunaan, hal ini karena tanah mempunyai  fungsi  antara  lain  sebagai penunjang  pembangunan  pemerintah dan  dapat  memberikan  pengayoman bagi rakyat agar mendapat penghidupan yang layak.
Secara  konstitusi  arti  penting tanah  bagi  manusia  sebagai  individu maupun  negara  sebagai  organisasi masyarakat  yang  tertinggi  diatur  dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  berbunyi  bahwa  :  “Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Kasus-kasus sengketa di bidang pertanahan mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat  dalam  kompleksitas  maupun kuantitas permasalahannya seiring dengan  dinamika  ekonomi,  sosial  dan politik di Indonesia.Permasalahan pertanahan  yang  semakin  meningkat membutuhkan penanganan yang sistematis.  Upaya  yang  telah  dilakukan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) belum mampu menyelesaikan  sengketa  yang  ada, sehingga  dilakukan  berbagai  upaya alternatif penyelesaian
sengketa pertanahan  melalui  mediasi,  fasilitasi dan  lainnya  kemudian  mengemuka dengan  sasaran  untuk  meminimalisir sengketa  pertanahan  yang  sarat  dengan kepentingan,  baik  untuk  kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.
Semakin  banyaknya  konflik pertanahan  yang  terjadi  perlu  segera diantisipasi,  kualitas  maupun  kwantitas yang  sudah  tidak  relevan  dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu adanya kebijakan Undang-Undang baru  yang  mengatur  tentang  konflik pertanahan  sesuai  dengan  kebutuhan perkembangan  ilmu  pengetahuan  di bidang  penologi  dan  viktimologi  yang dapat memberikan perlindungan hukum
sesuai  dengan  rasa  keadilan  hukum masyarakat.
Salah satu alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  dengan penyelesaian di luar pengadilan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa: alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian  masalah  dengan  mediasi pada  dasarnya  menerapkan  prinsip penyelesaian masalah dengan musyawarah,  yakni  proses  deliberasi atau berembuk yang
mempertimbangkan  semua  sisi  dari sebuah isu.  Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya merupakan kesepahaman atau  kata  sepakat  antara  pihak-pihak yang berbeda pendapat sehingga pemungutan  suara  dapat  dihindarkan dan  diharapkan  semua  pihak  yang berbeda  pendapat  dapat  menemukan keputusan tunggal.
Badan  Pertanahan  Nasional  adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai  fungsi  melaksanakan  tugas pemerintahan  di  bidang  pertanahan secara  nasional,  regional,  dan  sektora, dalam  hal  ini  juga  berkewajiban  untuk menangani  segala  sengketa  pertanahan, mengingat  bahwa  dalam  penyelesaian sengketa  tanah  yang  ada,  diperlukan pengumpulan  data  administratif  yuridis dan  fisik,  melalui  suatu  penelitian, dalam  suatu  mekanisme  dan  tata  cara penanganan  masalah  pertanahan  yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mediasi berdasarkan petunjuk Teknik  Penanganan  dan  Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor 05/Juknis/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian masalah  dengan  bantuan  pihak  ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh  para  pihak  dimana  mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan  para  pihak.Dalam  hal ini  Mediator  adalah  orang/pejabat  yang ditunjuk  dari  jajaran  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  yang disepakati  oleh  para  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan
permasalahannya.
Penyelesaian  sengketa  tanah yang  diselenggarakan  oleh  Kantor Pertanahan  melalui  mediasi,  tentu  saja tidak  selalu  berlaku  efektif  terhadap setiap  bentuk  sengketa.    Namun  pada kenyataannya,  terhadap  kasus-kasus tertentu, bagi para pihak yang bersengketa  maupun  pihak  Kantor Pertanahan, penyelesaian sengketa melalui  mediasi  sangat  menghemat waktu dan biaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Sengketa
Pengertian Sengketa dan Konflik  saling  berdekatan  maknanya, maka  untuk  memperoleh  pemahaman secara  menyeluruh  harus  mengetahui arti  dari  istilah  Sengketa  dan  Konflik.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  sengketa  adalah  segala sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan pendapat, pertikaian atau
perbantahan.”Konflik  atau  sengketa adalah  sesuatu  yang  menyebabkan perbedaan  pendapat  antara  dua  pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan”.
2. Pengertian Sengketa Tanah Menurut  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) RI petunjuk teknik No.
1/juknis/pu  2007  tentang  pemetaan
masalah  dan  akan  masalah  pertanahan mengatakan bahwa. Sengketa pertanahan  adalah  perbedaan  nilai, kepentingan,  pendapatan  atau  persepsi orang  perorang  atau  badan  hukum, mengenai  status  penguasaan  atau  status kepemilikan atau status penggunaannya.Untuk itu sengketa pertanahan  dapat  di  artikan  adalah perselisihan antara dua orang atau lebih karena  perbedaan  nilai,  kepentingan, maupun  persepsi  mengenai  kepastian status  kepemilikan  hak  atas  tanah tertentu yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau musyawarah.

## 3. Penyebab Sengketa Tanah
Sunyoto Usaman dalam Sarjita menggambarkan terjadinya sengketa pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan  erat  dengan  bentuk  hubungan social  yang  terjalin  diantara  para stakeholders :
masyarakat, pemerintahan, pihak pengusaha industri, dan  instansi-instansi  lain  (termasuk lembaga  swadaya  masyarakat  dan lembaga  keagamaan)  yang  aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.
Pada wilayah pedesaan, sengketa  terjadi  terutama  berkaitan dengan sengketa yang obyeknya berupa tanah  pertanian.Petani  yang  karena kemiskinan  tidak  memiliki  tanah  untuk digarap, menggarap tanah-tanah kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, petani meminta ganti kerugian.Sengketa  juga  dapat  terjadi karena  ketiadaan  bukti  yuridis  formal dalam  pembuktian  hak  penguasaan tanahnya.Faktor kemiskinan menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga  tanah  diambil  alih  oleh pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak  baru  kepada  para  pengusaha atau pemilik modal.

## 5. Pengertian Mediasi
Secara etimotogi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini menunjuk  pada  peran  yang  ditampilkan pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam menjalankan  tugasnya  menengahi  dan menyelesaikan  sengketa  antara  para pihak; "berada di tengah" juga bermakna  mediator  harus  berada  pada posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam menyelesaikan sengketa.Ia harus mampu  menjaga  kepentingan  para pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari  pihak  yang bersangkutan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah
penelitian yuridis normatif. Sifat
penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Undang-Undang  Dasar  1945, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHP),  UU  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok-Pokok Agraria,  Perataran  Penterintah  tentang Badan  Pertanahan  Nasional,  PP  Nomor 10 Tahun 2006, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan
laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hUkum
tersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum  sekunder.  Bahanhukum  tersier ini  terdapat  dalampenelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa,
ensiklopedia dan lain sebagainya. 4. HASIL DAN PEMBAHASANA 1.  Kedudukan  Putusan  Mediasi
Pada Sengketa Pertanahan Dalam Rangka Kepastian Hukum Prosedur mediasi perkara
perdata  di  Pengadilan  sebagaimana yang  diatur  dalam  PERMA  (Peraturan Mahkamah  Agung)  Nomor  1  Tahun 2008, menunjukkan keinginan kuat bagi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia untuk menjadikan mediasi sebagai suatu langkah  baru  dan  maju  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia.  Mediasi  yang menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan  sebagai  salah  satu  cara penyelesaian  sengketa  secara  alternatif di  luar  pengadilan,  oleh  Mahkamah Agung
dikombinasikan dengan Perdamaian  ( Dading )  dan  dimasukkan sebagai  prosedur  penyelesaian  sengketa secara mediasi di Pengadilan.
PERMA  Nomor  1  Tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, juga telah memperkenalkan dan  mempertegas  kehadiran  mediator selaku  bagian  dari  penegak  hukum dalam  penyelesaian  perkara  perdata  di Pengadilan  Negeri.  Kedudukan  dan fungsi  mediator  telah  mendorong  para mediator  berperan  baik  pada  tahap  pra- mediasi  maupun  pada  tahap-tahap proses mediasi sehingga upaya
perdamaian  tetap  senantiasa  terbuka pada bagian tahapannya. Peran mediator
telah menunjukkan langkah terobosan hukum
baru  oleh  karena  upaya  dan  lembaga Perdamaian berdasarkan ketentuan HIR/RBg  selama  ini  kurang  maksimal. PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  juga menentukan,  jika  dalam  proses  mediasi para  pihak  diwakili  oleh  kuasa  hukum, para  pihak  wajib  menyatakan  secara tertulis  persetujuan  atas  kesepakatan yang  dicapai.”  (Pasal  17  ayat  (2)). Demikian  pula  ditentukan  bahwa, sebelum  para  pihak  menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi  kesepakatan  perdamaian  untuk menghindari  ada  kepentingan  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  yang tidak  dapat  dilaksanakan  atau  yang memuat  itikad  tidak  baik.”  (Pasal  17 ayat (3)).
Dalam  rangka  pemeriksaan materi kesepakatan perdamaian tersebut, peran mediator lebih menonjol dibandingkan peran Hakim pada perdamaian menurut HIR/RBg. Tercapainya kesepakatan perdamaian di antara para pihak adalah suatu perbuatan  hukum  di  antara  para  pihak yang  merupakan  perjanjian,  dan  harus dibuat  secara  tertulis  tetapi  masih membutuhkan penguatannya oleh hakim.  Pasal  1851  ayat  (2)  KUH. Perdata,  menentukan  “Perjanjian  ini tidaklah  sah,  melainkan  jika  dibuat secara tertulis.”
Menurut  M.  Yahya  Harahap, memperhatikan ketentuan tersebut, undang-undang  melarang  menerima persetujuan perdamaian yang
disampaikan  secara  lisan  oleh  para pihak.  Tidak  dibenarkan  menerima persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian.
PERMA  Nomor  1  Tahun 2008  menentukan  bahwa,  para  pihak wajib  menghadapi  kembali  kepada hakim  pada  hari  sidang  yang  telah ditentukan untuk memberitahukan
kesepakatan  perdamaian,”  (Pasal  17 ayat (4). Suatu kesepakatan perdamaian di  antara  para  pihak  belum  mempunyai kekuatan hukum yang sempurna apabila belum  dibuatkan  dalam  penetapan  akta perdamaian oleh hakim. Akta perdamaian  dimaksud  adalah  berbentuk penetapan  hakim  dan  bukan  sebagai putusan hakim atau putusan Pengadilan. Hal tersebut karena prosedur
perdamaian  menurut  HIR  dan  RBG maupun  prosedur  mediasi  menurut PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  berasal dari  kehendak  atau  inisiatif  para  pihak, dan  bukan  bersifat  putusan  (ajudikatif) sebagaimana halnya putusan Pengadilan. Penetapan Akta Perdamaian  dengan  kekuatan  hukum yang  sama  dengan  putusan  Pengadilan berarti  dalam  prosedur  mediasi  yang mencapai  kesepakatan  dan  tertuang dalam  penetapan  Akta  Perdamaian, berarti  perkara  yang  bersangkutan secara  hukum  sudah  selesai.  Tidak  ada lagi  upaya  hukum  lain  seperti  yang dikenal  dalam  prosedur  penyelesaian perkara  biasa  yang  dilakukan  melalui jalur yang bersifat memutus (ajudikatif).
Kekuatan mengikat penetapan  Akta  Perdamaian  yang  sama dengan kekuatan putusan hakim (Putusan  Pengadilan),  bahwa  kekuatan mengikat  ( bindendekracht ),  yaitu  suatu putusan  hakim  yang  tidak  bisa  ditarik kembali  walaupun  ada verzet ,  banding atau  kasasi,  berarti  putusan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, artinya sudah mengikat.
Menurut Sudikno
Mertokusumo  terdapat  beberapa  teori yang memberi dasar kekuatan mengikat dari  putusan  Hakim,  yakni:  (a)  Teori Hukum  Materiil;  (b)  Teori  Hukum Acara;  (c)  Teori  Hukum  Pembuktian; (d) Terikatnya para pihak pada putusan; dan (e) kekuatan hukum yang pasti.
Tentang  teori  hukum  materiil yang  mencoba  memberi  dasar  bagi
kekuatan  mengikat  putusan  Hakim, kekuatan  mengikat  putusan  lazimnya disebut „ gezag van gewijsde’ mempunyai  sifat  hukum  materiil  oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang  dan  kewajiban  keperdataan:
menetapkan, menghapuskan atau mengubah.  Menurut  teori  ini,  putusan dapat  menimbulkan  atau  meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber hukum materiil. Perihal  Teori  Hukum  Acara, menentukan  bahwa  menurut  teori  ini putusan bukanlah sumber hukum
materiil, melainkan sumber dari wewenang  prosesial.  Siapa  yang  dalam putusan diakui sebagai pemilik, maka ia dengan sarana prosesual terhadap lawannya  dapat  bertindak  sebagai pemilik.  Baru  apabila  undang-undang mensyaratkan  adanya  putusan  untuk menimbulkan  keadaan  hukum  baru, maka  putusan  itu  mempunyai  arti hukum  materiil.  Akibat  putusan  itu bersifat hukum acara,
yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang  dan  kewajiban  prosesual. Ajaran  ini  sangat  sempit,  sebab  suatu putusan  bukanlah  semata-mata  hanya sumber  wewenang  prosesual,  karena menuju  kepada  penetapan  yang  pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa. Tentang Teori Hukum Pembuktian,  menurut  teori  ini  putusan merupakan  bukti  tentang  apa  yang ditetapkan di dalamnya sehingga mempunyai  kekuatan  mengikat,  oleh karena  menurut  teori  pembuktian  ini pembuktian  pihak  lawan  terhadap  isi suatu  putusan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  yang  pasti  tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya. Sedangkan terikatnya para pihak pada putusan, dapat mempunyai  arti  positif  maupun  arti negatif.  Dalam  arti  positif  kekuatan
mengikat  suatu  putusan  ialah,  bahwa apa  yang  telah  diputus  di  antara  para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang  telah  diputus  oleh  hakim  harus dianggap  benar  ( res  judicata  pro veritatehabetur ).  Dalam  arti  negatif kekuatan  mengikat  suatu  putusan,  ialah bahwa  hukum  tidak  boleh  memutus perkara yang pernah
diputus sebelumnya  antara  para  pihak  yang sama  serta  mengenai  pokok  perkara yang  sama.  Ulangan  dari  tindakan  itu tidak  akan  mempunyai  akibat  hukum ( Nebis in idem )(Pasal 134 Rv).
Ketentuan  PERMA  Nomor  1
Tahun  2008  tersebut  di  atas  terjadi apabila pada Pengadilan Tingkat Pertama  tidak  tercapai  kesepakatan perdamaian  di  antara  para  pihak,  atau tidak  mencapai  kesepakatan  sehingga proses penyelesaiannya dilakukan bersifat  memutus  (ajudikatif)  yakni sampai  pada  taraf  adanya  putusan  yang berkekuatan hukum tetap. Tidak tercapainya  kesepakatan  perdamaian, berarti  salah  satu  pihak  mempunyai peluang  hukum  berupa  upaya  hukum banding  dan  kasasi,  bahkan  upaya hukum  yang  bersifat  luar  biasa  yakni peninjauan  kembali,  sepanjang  putusan itu  belum  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,
terbuka kemungkinan
ditempuhnya  kesepakatan  perdamaian, yang  kemudian  dituangkan  dalam bentuk penetapan Akta Perdamaian.
PERMA  Nomor  1  Tahun 2008  menentukan  bahwa,  kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian  wajib  disampaikan  secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat  Pertama  yang  mengadili  (Pasal 21  ayat  (2)).  Kemudian  ditentukan bahwa,  Ketua  Pengadilan  Tingkat
Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan  Tingkat  Banding  yang berwenang  atau  Ketua  Mahkamah Agung  tentang  kehendak  para  pihak
untuk  menempuh  perdamaian  (Pasal  21 ayat  (3)).  Selanjutnya  ditentukan,  jika perkara  yang  bersangkutan  sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan  kembali,  wajib  menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian (Pasal 21 ayat (4)). Berikutnya  ditentukan  bahwa,  jika berkas  atau  memori  banding,  kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan,  Ketua  Pengadilan  Tingkat Pertama  yang  bersangkutan  wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali  untuk  memberi  kesempatan para  pihak  mengupayakan  perdamaian (Pasal 21 ayat (5)).
Pasal  6  ayat  (7)  Undang- Undang  No.30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa
secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan  itikad  baik  serta  wajib  di daftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dalam waktu  30  hari  sejak  penandatangan kesepakatan mediasi. Pasal 72 Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional No.3  tahun  2011  menyebutkan  kriteria penyelesaian  sengketa  tanah,  salah satunya dengan kategori 3 yaitu dengan mediasi. Kekuatan hukum
kesepakatan  mediasi  dalam  sengketa tanah,  yaitu  jika  tanah  tersebut  telah bersertifikat  maka  dapat  dieksekusi karena  pada  sertifikat  tersebut  ada lambang  burung  garuda  yang  sama fungsinya dengan keputusan pengadilan yang  Irah-irahnya  berbunyi  “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha  Esa”,  karena  syarat  satu  putusan baru  dapat  dieksekusi  jika  mempunyai irah-irah  Demi  Keadilan  Berdasarkan KeTuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  jika
dalam  putusan  tersebut  ada  lambang Burung  Garuda.  Jika  tanah  tersebut belum  bersertifikat  maka  kekuatan  dari mediasi  tersebut  tergantung  pada  para pihak yang melakukannya karena mediasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.  Hal  ini  jika  dihubungkan dengan Perpres No. 1 Tahun 2008, yang memerintahkan setiap hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara perdata,  wajib  melakukan  mediasi terlebih dahulu.

## B.  Efektivitas  Lembaga  Mediasi
dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Bagi Para Pihak pada Kantor Pertanahan Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang
pertanahan  di  setiap  Kabuipaten/Kota dapat  dikatakan  tidak  pernah  surut,
bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam
kompleksitas permasalahannya,  maupun  kuantitasnya seiring  dinamika  di  bidang  ekonomi, sosial  dan  politik.  Demikian  pula penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional sebenarnya bukan hal baru. Sengketa dan masalah pertanahan timbul karena amanat seperti  yang  di  rumuskan  dalam
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (LN
Tahun  1960  -104)  tidak  dijalankan sebagaimana  mestinya.  UUPA  tersebut tidak mengatur bagaimana menyelesaikan  sengketa  atau  masalah pertanahan melainkan hanya merumuskan  secara  tersurat  apa  yang harus  di  lakukan  oleh  para  pelaksana undang-undang. Menurut  ketentuan  Pasal  2 UUPA tersebut meminta agar Pemerintah  mengatur,  menentukan  dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  persediaan,  pemeliharaan
(P4T),  hubungan  hukum  antara  orang dengan  tanah  dan  perbuatan  hukum
antara  orang  dengan  orang  yang bersangkutan  dengan  tanah.  Apabila ketentuan-ketentuan  hukum  yang  diatur tersebut mengalami penyimpangan dalam  pelaksanaannya  maka  timbul keadaan  yang  disebut  masalah  atau sengketa pertanahan. Dalam penyelenggaraan  hukum  pertanahan, Pemerintah belum memberikan tanggapan yang sungguh-sungguh sehingga  pencegahan,  penanganan  dan penyelesaian  masalah  dan  sengketa pertanahan ini masih merupakan kendala.
Berdasarkan  hasil  penelitian, kendala yang menonjol adalah kesiapan sumber  daya  manusia  baik  intern maupun  ekstern  di  samping  perlu dilakukan  penyempurnaan  peraturan perundang-undangan  dan  penguatan kewenangan  kelembagaan  terutama  di daerah. Sumber daya manusia berkaitan dengan pemahaman para aparat pelaksana  dalam  penguasaan  wawasan peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  ketentuan  pertanahan, ketekunan  dalam  menghadapi  tugas menghadapi  masalah  dan  sengketa pertanahan  untuk  memperlihatkan  etos kerja  yang  tinggi  serta  pembangunan peraturan perundang-undangan dan memberikan  kewenangan  yang  lebih besar  kepada  aparat  pelaksana  di daerah.
Tanah,  sebagai  hak  ekonomi setiap  orang,  rawan  memunculkan konflik  maupun  sengketa.  Jika  konflik itu  telah  nyata  ( manifest ),  maka  hal  itu disebut  sengketa.  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  BPN  No  1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Mengacu pada semangat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka kebijakan  pertanahan (land  policy) senantiasa  diarahkan  pada  peningkatan dan  pemanfaatan  serta  penggunaan
tanah  secara  adil,  transparan,  dan produktif  dengan  mengutamakan  hak- hak  rakyat  setempat  termasuk  hak ulayat  dan  masyarakat  adat,  serta berdasarkan  tata  ruang  wilayah  yang serasi  dan  seimbang  dalam  koridor peraturan  perundang-undangan  yang berlaku berlandaskan sistem administrasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan pertanahan  tersebut,  dijabarkan  lebih lanjut dalam kerangka tertib pertanahan, yang meliputi:
(a) tertib hukum pertanahan;
(b) tertib administrasi pertanahan;
(c) tertib penggunaan tanah; dan (d)  tertib  pemeliharaan  tanah  dan lingkungan hidup.
Secara ideal normatif, strategi kebijakan pembangunan khususnya
bidang pertanahan, pemerintahan  Orde Reformasi  yang  kemudian  diteruskan oleh  pemerintahan  kabinet  gotong royong  dengan  segala  kritikan  dan kekhawatiran  memberikan  optimisme,
setidak-tidaknya
semangat baru
bersamaan  dengan  kebijakan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang membawa paradigma baru.
Perubahan  paradigma  baru dan konsep penyelesaian sengketa tanah belum  cukup  dalam  mengaplikasikan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun  2004,  oleh  karena  itu  harus didukung  dan  dipersiapkan  komponen lain  seperti;  sumber  daya  aparatur daerah  yang  profesional,  ketersediaan dana,  sarana  dan  prasarana,  penegakan dan  kepastian  hukum  serta  partisipasi aktif semua komponen terutama masyarakat  lokal  dengan  komitmen moral  yang  didasarkan  pada  semangat reformasi  dan  otonomi  daerah  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
1.  Kedudukan  putusan  mediasi  oleh
Kantor  Pertanahan  adalah  sebagai komponen  atau  sumber  daya yuridis dalam melakukan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan. 2. Efektivitas lembaga mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa pertanahan bagi pihak pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota akan berlangsung efektif, jika proses mediasi dilakukan  dalam  penyelesaian sengketa  tanah.  Walaupun  begitu perlu sosialisasi penyelesaian sengketa  dengan  cara  mediasi agar berjalan dengan dengan baik, dengan  mensosialisasikan  bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

## B. Saran
1.  Penyelesaian  cara  mediasi  tidak selamanya memberikan penyelesaian  yang  memuaskan dan  memberi  penyelesaian  yang tuntas,  sehingga  perlu  dipikirkan untuk membentuk Pengadilan Pertanahan yang dapat memberikan  penyelesaian  kasus- kasus pertanahan secara cepat dan sesuai dengan prinsip keadilan.
2.  Kantor  pertanahan  harus  lebih beperan dalam meningkatkan
kinerjanya  sebagai  mediator  dan tidak  memihak  kepada  salah  satu pihak dalam mediasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abbas Syahrial, Mediasi dalam perspektif  Hukum  Syariah, Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional .  Kencana,  Jakarta  : 2009. Chomzah Ali Achmad, Hukum Pertanahan;  Pemberian  Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan . Prestasi  Pustaka,  Jakarta  : 2002. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus  Besar Bahasa Indonesia .Penerbit Balai Pustaka, Jakarta : 1990. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Harahap  M.  Yahya, Arbitrase .  Sinar Grafika, Jakarta: 2001. Harsono Boedi, Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya . Djambatan, Jakarta : 2005. Hutagalung  Arie  S, Tebaran  Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah .LPHI, Jakarta: 2005. Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan .Gramedia, Jakarta : 1982.
Margono  Suyud, Alternative  Dispute
Resolution  dan  Arbitrase .
Ghalia  Indonesia,  Jakarta  :
2000.
Margono  Suyud, Alternative  Dispute
Resulution  dan  Arbitrase .
Ghalia  Indonesia,  Jakarta  : 2000. Maria  S.  W.  Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah . Buku Kompas, Jakarta : 2008.
Mertokusumo  Sudikno, Hukum  Acara Perdata  Indonesia, Liberty:
Yogyakarta, 1982.
Murad Rusmadi, Penyelesaian Sengketa
Hukum  atas  Tanah .  Alumni, Jakarta ; 1991. Nurlinda Ida, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif  Hukum .  Rajawali Pers,  Jakarta : 2009.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Sanggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum . PT Rajawali, Jakarta : 2013. Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan . Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta : 2005. Soimin  Soedharyo, Status  Hak  dan
Pengadaan  Tanah .    Sinar Grafika, Jakarta : 1993.
Sudarsono, Kamus Hukum , Cetakan ke-
3.  Penerbit  Rineka  Cipta,
Jakarta : 2002.
Sumardjono  Maria  S.W., Kebijakan
Pertanahan:  Antara  Regulasi dan  Implementasi .  Kompas
Media  Nusantara,  Jakarta  : 2001. Sumardjono  Maria  S.W., Mediasi Sengketa Tanah . Buku Kompas, Jakarta : 2008. Thalib H. Hambali, Sanksi Pemidanaan dalam  Konflik  Pertanahan . Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009. Tresna,  R. Komentar  HIR .  Pradnya Paramita, Jakarta : 1979.
Usman Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan i.  PT  Itra  Aditya Bakti, Bandung : 2003. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

## Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHP) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok- Pokok Agraria. Peraturan  Penterintah  tentang  Badan Pertanahan Nasional, PP Nomor 10 Tahun 2006.

## C. Jurnal Ilmiah
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik  Debitur  Dalam  Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria  Sinta; YASID,  Muhammad.  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM  DALAM  MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma  Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p. 269-285,  aug.  2020.  ISSN  2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index. php/jurnaluda/article/view/649 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi  Juli
Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN  PAJAK  DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana ,  [S.l.], v.  3,  n.  2,  p.  195-211,  sep.  2021. ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde
x.php/jurnalrectum/article/view/1177
>
DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG  –  UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM:
Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020.  ISSN  2684-7973.  Available  at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.ph p/jurnalrectum/article/view/644 >.
DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP  PENDAFTARAN  HAK ATAS  TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)  DI KANTOR  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47- 86,  feb.  2019.  ISSN  2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.
php/jurnalrectum/article/view/110 >.

## DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde x.php/jurnalrectum/article/view/227 >
.
Zulkarnain,  Juli,  Rosani.,  Novi.,  & Devi,  Sintha,  Ria.    (2021). Arrangements  of  Authorities  Pd. Medan City Market in the Making of  Cooperation  Contracts  and
Management of the Medan Separate  Market .Date  June  06,
2021 . INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH  AND  ANALYSIS , Page No. -829- 836. http://www.ijmra.in/v4i6/2 2.php