## PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
Oleh: A. Suhardi Dosen STAIN Watampone
Abstract: This  paper  describes  improving  the  quality  of  education through  school-based  management,  committee  involvement  and effectiveness of school implementation, curriculum implementation, and learning  outcomes  in  schools.  The  education  stake  holders  should  be able to respond and accommodate the expectations and demands of the community  in  the  decision-making  process  to  improve  the  quality  of education.  The  process  transformation  of  school-based  management should be a major part of the decision-making process in improving the quality  of  education.  While  the  community  is  required  for  the participation  in  order  to  better  understand  education,  while  the government  plays  a  role  in  determining  the  basic  framework  of education policy.
Kata kunci: Mutu pendidikan, manajemen berbasis sekolah.

## A. Pendahuluan
Sejarah  persekolahan  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  jaman penjajahan  dengan  segala  permasalahannya.  Sejak  Indonesia  merdeka, ekspektasi  negara,  masyarakat,  dan  keluarga  terhadap  sekolah  sedemikian besar,  sehingga  setiap  pemerintahan  di  negara  ini  selalu  menjadikan  isu pendidikan  dan  sekolah  menjadi  sentral  untuk  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  negara  sangat  “ concern ”  dalam  rangka  legitimasi pemerintahannya. Dengan disahkannya UU SISDIKNAS tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik.
Pasal  51  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20/2003  menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan  standar pelayanan minimal dengan  prinsip  manajemen    berbasis  sekolah/madrasah”.  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  konsep  pengelolaan  sekolah  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  era  desentralisasi
pendidikan.  Secara  konseptual  MBS  dipahami  sebagai  salah  satu  alternatif pilihan  formal  untuk  mengelola  struktur  penyelenggaraan  pendidikan  yang terdesentralisasi  dengan  menempatkan  sekolah  sebagai  unit  utama peningkatan.
Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses peralihan kekuasaan dan wewenang  pemangku  kepentingan  yang  signifikan  untuk  melaksanakan tanggung  jawab  hukum  dalam  administrasi,  monitoring,  evaluasi  dan peninjauan kebijakan masalah tata kelola pendidikan yang berorientasi pada tujuan  berkelanjutan  dan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  efektif  untuk mencapai  standar  dan  hasil  belajar  berkualitas  di  sekolah-sekolah. Desentralisasi  proses  pengambilan  keputusan  dalam  isu-isu  kebijakan pendidikan  dengan  menetapkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  partisipasi masyarakat,  ekuitas,  serta  integrasi  kepentingan  lokal  yang  beragam  dan kebutuhan dalam pengelolaan sekolah.
Menurut  Miarso,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  adalah  pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan  pemanfaatan  sumber-sumber  berdasarkan  aturan  akuntabilitas  yang berkaitan  dengan  sumber  tersebut. 1 Dalam  manajemen  berbasis  sekolah, kompenen-kompenen dasar yang harus diperhatikan adalah tenaga kerja baik itu  kepala  sekolah,  guru-guru  dan  staf  yang  bekerja  disekolah  tersebut, peserta didik, kurikulum dan sarana sekolah. Karena komponen inilah  yang menjadi kompen utama dalam menjalankan aktivitas disekolah.
Kualitas  manajemen  berbasis  sekolah  berorientasi  pada  strategi  pro- aktif  manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  kelembagaan, input sumber daya, implementasi kurikulum, dan prestasi akademik siswa di sekolah.  Kebijakan  desentralisasi  pengelolaan  sekolah  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  masyarakat  lokal  lebih  dekat  dengan  sekolah  dan memahami  masalah  mereka  dan  kebutuhan  yang  lebih  baik  dan  karena  itu lebih  efektif  dalam  pengambilan  keputusan  pada  isu-isu  kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah.
1 Miarso,  Yusufhadi.  2009. Menyemai  Benih  Teknologi  Pendidikan. Jakarta: Pustekkom Depdiknas.

## B. Perspektif  Global  Jaminan  Mutu  Pendidikan  dalam  Manajemen Berbasis Sekolah
Jaminan  mutu  dalam  pendidikan  adalah  efisiensi  manajemen, pemantauan,  pengawasan,  penilaian  dan  ulasan  tentang  input  sumber  daya dan  proses  pelaksanaan  kurikulum  untuk  menghasilkan  hasil  pembelajaran yang  berkualitas  (nilai  produk)  yang  memenuhi  standar  dan  harapan masyarakat. Robinson memandang jaminan mutu sebagai program kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk membuat kualitas produk atau jasa  memenuhi  standar  yang  ditentukan.  Kualitas  yang  diinginkan  dicapai dengan  antisipasi  dan  penghindaran  kesalahan  yang  memungkinkan manajemen  dalam  organisasi  akan  difokuskan  dalam  penjadwalan  kerja, memerinci  prosedur,  monitoring  dan  evaluasi  proses,  mendokumentasikan dan meninjau operasional strategi, dan mengkomunikasikan keputusan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. 2
Venkaiah  melihat  jaminan  mutu  sebagai  prinsip  manajemen  yang menjamin  perlakuan  yang  adil  dalam  perencanaan,  pengendalian  dan pelaksanaan  semua  fungsi  dan  kegiatan  organisasi  untuk  tujuan  mencapai tujuan  yang  ditetapkan. 3 Harvey  mendefinisikan  jaminan  mutu  sebagai proses penyediaan yang dibutuhkan input sumber daya, memastikan kontrol yang  efektif  dan  meningkatkan  proses  untuk  tujuan  meningkatkan  kualitas output untuk memenuhi standar yang ditentukan dan memenuhi akuntabilitas publik. 4 Pikiran ini menggarisbawahi isu meningkatkan ‘‘nilai produk’’ dan potensi  peserta  didik  pembangunan  melalui  proses  transformasional  yang efektif  (belajar-  mengajar),  dan  pengawasan  yang  efektif  dan  manajemen dalam sistem sekolah.
Raouf  berpendapat  bahwa  jaminan  mutu  dalam  pendidikan  adalah perbaikan terus-menerus dalam metode menerapkan berbagai aspek program dan  kegiatan  pendidikan  di  sebuah  lembaga  pendidikan  untuk  memenuhi
2 Robinson,  B.  (1994). Ensuring  quality  in  the  planning  and  development  of distance learning courses . Paper presented at the 20 th Anniversary International Conference on Distance Learning, Columbia (September 20-22, 1994).
3 Venkaiah, V. (1995). Quality assurance in student support services. In M. S. Rao, G.  Srinivasacharyulu,  &  J.  Mohanraj  (Eds), Quality  assurance  in  distance  education (pp. 151-159). India: D.K. Fine Art Press Limited.
4 Harvey,  L.  (1999).  An  assessment  of  past  and  current  approaches  to  quality  in higher education. AustrialianJournal of Education, 43 (3).
keinginan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. 5 Perspektif ini didasarkan  pada  prinsip  siklus  Deming  dari  perbaikan  terus-menerus,  yang secara fundamental didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan  keputusan.  Proses  ini  memungkinkan  manajemen  berbasis  sekolah mengartikulasikan  strategi program pendidikan; memantau  proses implementasi;  dan  kritis  menilai  dan  mengevaluasi  kualitas  sumber  daya input, proses belajar-mengajar dan hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan. intervensi yang disediakan dengan mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu ditinjau dan diperbaiki dalam perjalanan
mengimplementasikan  rencana  sehingga  pelaksanaan  signifikan  antara tujuan asli dengan apa yang benar-benar tercapai, dan bertindak atas rencana skala  penuh  dalam  proses  sistematis  untuk  memfasilitasi  umpan  balik  dan ulasan dengan yang bersangkutan. 6
Penelitian  tentang  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  Indonesia menunjukkan  bahwa  ada  peningkatan  dramatis  dalam  prestasi  siswa  karena pelaksanaan  yang  efektif  dari  pedoman  kebijakan  pemerintah  untuk membangun  komite  sekolah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pendidikan 20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  memungkinkan keterlibatan  maksimal  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  sekolah  untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Pasal 56 dari Undang-Undang bahwa  anggota  masyarakat  diminta  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  pendidikan,  yang  meliputi:  perencanaan strategis,  implementasi  kurikulum,  monitoring  dan  evaluasi  program pendidikan  melalui  dewan  pendidikan  dan  dewan  sekolah,  sementara Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  Nasional  mengatur  kekuasaan dan  wewenang  yang  diberikan  dalam  dewan  sekolah,  serta  operasional prosedur/karakteristik  dan  pembentukan  keanggotaan  dan  struktur  dari dewan sekolah. 7
5 Raouf, A. (2008). Continuous improvement of higher education quality. Retrieved from http://www.aacsb.edu/accreditation/default.asp
6 Temponi,  C.  (2005).  Continuous  improvement  framework:  Implications  for academia. Quality assurance ineducation, 13, 17-36.
http://dx.doi.org/10.1108/09684880510578632
7 Agustinus,  B.  (2008).  The  implementation  of  school-based  management  in Indonesia: Creating conflicts in regional levels. Journal of NTT Studies, 1 (1), 16-27.
Pendidikan  Indonesia  menurut  UU  20/2003  menjelaskan  dewan sekolah sebagai badan independen  yang di dirikan untuk memberikan saran teknis,  arah  dan  dukungan  bagi  personil,  fasilitas  dan  peralatan,  dan pemantauan sekolah  (Pasal 56). Kekuasaan dan otoritas dari dewan sekolah berkaitan  dengan  empat  peran  utama,  yaitu:  1)  menjadi  lembaga  penasehat dalam  menentukan  dan/atau  menyetujui  kebijakan  pendidikan  di  tingkat sekolah; 2) menjabat sebagai mendukung lembaga di sekolah baik dalam hal keuangan  dan  non-keuangan;  3)  berfungsi  sebagai  pengendali  baik  untuk tujuan  transparansi  dan  akuntabilitas  di  tingkat  sekolah;  dan  4)  untuk menjadi  mediator  antara  sekolah,  pemerintah,  dan  masyarakat  tentang  hal- hal pendidikan. 8

## C. Model Manajemen Mutu Berbasis Sekolah
Manajemen  mutu  berbasis  sekolah  adanya  otonomi  yang  kuat  pada tingkat  sekolah,  peran  serta  aktif  masyarakat  dalam  pendidikan,  proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi  akuntabilitas  dan  trasnparansi  dalam  setiap  kegiatan  pendidikan. 9 Program  manajemen mutu  berbasis sekolah bertujuan untuk  memandirikan, memberdayakan  sekolah  melalui  pemberian  kewenangan,  keluwesan  dan sumber daya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah.
Implementasi  konsep  Manajemen  Mutu  Berbasis  Sekolah  kaitannya dengan  peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang terintegrasi  dengan  proses  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  itu sendiri.  Pendidikan  adalah  esensial  bahkan  merupakan  salah  satu  elemen terpenting dari kehidupan seseorang. Harus diakui bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang.
Tugas  memberikan  pendidikan  berkualitas  bagi  warga  menjadi tuntutan  dan  membutuhkan  kapasitas  yang  kuat  dari  manajemen  sekolah untuk mengatur sumber daya manusia dan material guna memenuhi berbagai kebutuhan  dan  tantangan  administrasi  sekolah  dalam  pelaksanaan kurikulum,  agar  tujuan  dan  sasaran  pendidikan  dapat  tercapai. Situasi  ini  memerlukan  perbaikan  dalam  pendekatan  sistem  manajemen
8 Ibid, h.21
9 Nurkolis,  “Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Hakekat  Desentralisasi  Model  MBS” dalam Article Pendidikan Network (English) , (Juni, 2001), h. 28.
sekolah.  Oleh  karena  itu,  usaha  dilakukan  untuk  membangun  model konseptual  keterkaitan  antar  variabel  kunci.  Di  Indonesia  manajemen berbasis  sekolah  dilaksanakan  untuk  penjaminan  mutu  input  sumber  daya, kinerja tugas pembelajaran guru, peran pengawasan para pelaku, dan prestasi akademik  siswa.  Struktur  dan  komponen  operasional  model  manajemen berbasis sekolah dijelaskan secara diagram di bawah ini:
Komite Sekolah MBS
Anggota :  Kepala  Sekolah,  representasi guru,  orang  tua,  masyarakat,  lembaga tradisional,  siswa,  alumni,  organisasi keagamaan, para ahli, warga sipil, Fokus :  Visi,  aspirasi,  sasaran  kebijakan,
nilai inti Pengembangan Potensi Siswa • Kecerdasan pengetahuan • Keterampilan enterpreneurship
• Perubahan sikap
• Perhatian karir
Proses Transformasi
Input • Infrastruktur
• Sumber belajar
• Dukungan keuangan
• Norma masyarakat
• Konstribusi orang tua Output • Tingkat pengetahuan • Keterampilan teknik • Keterampilan vokasional • Sifat baik • Kesuksesan ekonomi Tugas Guru Pembelajaran • Merencanakan kurikulum • Subjek pengetahuan • Mengirim kurikulum • Kemampuan paedagogik • Menilai siswa • Memotivasi • Memelihara rapor Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah • Penyebaran dan pengalokasian waktu • Supervisi pembelajaran • Tugas-tugas administrasi dan etika kerja • Memelihara laporan dan memberi umpan balik • Pengembangan profesional
Tugas Manajemen Berbasis Sekolah
• Interpretasi, adaptasi, dan operasinalisasi kebijakan pendidikan • Merumuskan, meninjau ulang, mengatur kebijakan dasar sekolah, prosedur dan praktek • Menetapkan standar penilaian guru dan kepemimpinan efektif
• Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal dan eksternal
• Meninjau ulang analisis hasil siswa ujian internal dan eksternal
• Mengerahkan sumber untuk infrastruktur dan pengembangan kapasitas
Pelatihan  peserta  didik  dan  pengembangan  potensi  merupakan fokus  utama  dalam  proses  transformasi.  Melalui  kegiatan  yang  berorientasi pada  tujuan,  pelaksanaan  transformasi  merupakan  kunci  yang  efektif  dan efisien  (guru  dan  kepala  sekolah).  Peran  guru  sangat  penting  bagi perkembangan  intelektual,  keterampilan  dan  karakter  peserta  didik.  Guru bertanggung jawab atas perencanaan dan penyampaian kurikulum, penilaian peserta  didik,  dan  motivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan belajar sedangkan kepala sekolah memastikan efektifitas organisasi, pemanfaatan,  pengawasan  dan  pengelolaan  kurikulum  dan  kegiatan kurikuler,  dan  akuntabilitas  publik  dalam  penggunaan  sumber  daya  yang diarahkan  pada  pengembangan  kualitas  potensi  peserta  didik  dalam  sistem pendidikan.
Dalam  mengejar  penjaminan  mutu  dalam  proses  transformasi  di dalam  sistem  sekolah,  Ayeni  memandang  sekolah  sebagai  sistem  terbuka yang  mengoperasikan  jaringan  hubungan  antar  individu  dan  kegiatan  di dalamnya,  dan  dengan  lingkungan  eksternal,  terutama  para  pemangku kepentingan  yang  merumuskan  kebijakan  nasional  pendidikan  yang menetapkan tujuan dan prosedur operasional untuk administrasi sekolah dan pelaksanaan  kurikulum. 10 Dalam  upaya  menerjemahkan  tujuan  pendidikan menjadi  kenyataan,  kepala  sekolah  memberikan  umpan  balik  yang  akurat pada  kegiatan  sekolah  ke  komite  manajemen  berbasis  sekolah  dan  mencari masukan  dalam  bentuk  pendapat  ahli,  dan  dukungan  lain  yang  relevan seperti  sumber  daya  manusia,  keuangan,  fasilitas  dan  material  untuk menjembatani  kesenjangan  yang  teridentifikasi  di  dalam  proses  belajar mengajar,  dan  mempromosikan  akuntabilitas  publik  dalam  penggunaan sumber  daya  yang  disediakan  terhadap  pengembangan  kualitas  potensi peserta didik.
Anggota komite manajemen berbasis sekolah bertemu secara berkala untuk  mempertimbangkan  keberhasilan  program  dan  kegiatan  sekolah,  dan tantangan  permasalahan  yang  dihadapi.  Kualitas  proses  transformasi  dan keluaran dari sekolah semakin ditingkatkan oleh komite manajemen berbasis sekolah  melalui  pengkajian  analisis  yang  komprehensif  terhadap  kegiatan
10 Ayeni.  A.  J.  (2010). Teachers’  instructional  task  performance  and  principals’ supervisory  roles  as  correlates  ofquality  assurance  in  secondary  schools  in  Ondo  State . Doctoral dissertation, Obafemi Awolowo University,Ile-Ife, Nigeria.
dan program akademik sekolah sesuai dengan tujuan kebijakan dan prosedur pendidikan.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan lembaga  dalam  perencanaan  kurikulum  dan  pelaksanaan,  kualitas  dan kuantitas  guru,  pemanfaatan  sumber  daya,  partisipasi  peserta  didik  dan tingkat pengawasan instruksional oleh manajemen di sekolah.
Keterlibatan komite manajemen berbasis sekolah dalam tata kelola sekolah memastikan hubungan berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat, dengan  mempromosikan  sistem  nilai  yang  baik  dan  mengakui  kerjasama, partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan yang signifikan dan relevan dalam pengaturan standar dan memastikan kualitas pengelolaan sumber daya sekolah.  Proses  hubungan  ini  dinamis  memperkuat  intervensi  dan  mandat masyarakat  dalam  pendidikan  dan  menanamkan  rasa  kepemilikan  kolektif, tanggung  jawab  dan  komitmen  terhadap  kemajuan  program  sekolah, kegiatan, pengembangan struktur fisik, sarana belajar dan peningkatan hasil belajar.  Ini  adalah  cara  pro-aktif  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan dalam  input  masyarakat,  proses  instruksional  dan  keluaran  yang  menjamin kualitas  sumber  daya  manusia,  pengembangan  pengetahuan,  keterampilan teknik  dan  vokasional,  dan  karakter  untuk  kemandirian  yang  berkelanjutan terhadap  individu  dan  perkembangan  keseluruhan  bangsa  demi  saling menguntungkan warga negara.

## D. Manfaat  Orientasi  Jaminan  Mutu  Komite  Manajemen  Berbasis Sekolah
Peluang  yang  melekat  pada  kemitraan  sekolah  dan  komunitas  yang berorientasi  pada  jaminan  mutu,  untuk  manajemen  berbasis  sekolah dikemukakan oleh Ayeni sebagai berikut: 11
1. Komite  manajemen  berbasis  sekolah  yang  berorientasi  pada  jaminan mutu akan memfasilitasi sinergi yang lebih baik pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan dan berkontribusi pada semakin
berkembangnya  pengetahuan  tentang  manajemen  kelembagaan  dan kualitas pengajaran. Penekanan ditempatkan pada praktik pedagogi guru dan  proses  belajar  siswa  yang  dilakukan  sehingga  memungkinkan
11 Ayeni, A. J. (2012). Improving school and community partnership for sustainable quality  assurance  in  secondary  schools  in  Nigeria. International  Journal  of  Research Studies in Education, 1 (2), 95-102. http://dx.doi.org/10.5861/ijrse.2012.v1i2.49
anggota  masyarakat,  guru  dan  siswa  memiliki  informasi  yang  jelas tentang  hasil  belajar  dan  komitmen  yang  kuat  terhadap  tercapainya tujuan pendidikan.
2. Komite  manajemen  berbasis  sekolah  yang  efektif  merupakan  blok bangunan untuk kemitraan sekolah dan masyarakat di Indonesia. Proses tata  kelola  sekolah  ini  akan  memungkinkan  pemangku  kepentingan utama  di  bidang  pendidikan  menerima  informasi  langsung  tentang kualitas dan kuantitas input sumber daya; kekuatan dan kelemahan yang melekat  dalam  tugas  instruksional  guru  dan  perilaku  kepemimpinan kepala  sekolah;  kesejahteraan  staf  dan  siswa;  dan  merangsang pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat kebutuhan akan  fasilitas  pembelajaran  yang  memadai  dan  peningkatan  kapasitas kepala  sekolah  dan  guru  dalam  rangka  meningkatkan  manajemen kelembagaan dan penyampaian kurikulum untuk hasil belajar yang lebih baik di sekolah.
3. Diperkirakan  penekanan  diberikan  pada  manajemen  berbasis  sekolah yang  berorientasi  pada  jaminan  mutu  yang  akan  mendorong  kepala sekolah  dan  anggota  masyarakat  untuk  memberikan  perhatian  khusus terhadap  sumber  daya  masukan,  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien dan  transparan,  peningkatan  partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam pengambilan  keputusan,  proses  pengelolaan  kelembagaan  yang  lebih baik  dan  hasil  yang  lebih  baik  bagi  peserta  didik  (pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan warga negara yang efektif).
4. Komite  MBS  yang  kuat  akan  memungkinkan  pemangku  kepentingan untuk  mengevaluasi  program  sekolah  mereka  dan  mewujudkan  hasil yang  berorientasi  pada  prosedur  yang  akan  membantu  guru  dan  siswa yang  tidak  berkinerja  baik  untuk  mencapai  produktivitas  optimal  dan hasil  belajar  yang  berkualitas.  Ini  akan  memberi  kepala  sekolah,  guru dan  anggota  masyarakat  informasi  yang  relevan  mengenai  dampak  dan kemajuan kegiatan belajar mengajar terhadap kinerja dan prestasi siswa, merangsang  mereka  untuk  menemukan  solusi  yang  realistis  terhadap masalah kualitas di pendidikan, sehingga norma akademik tidak dirusak dengan mengorbankan norma sosial, tapi keduanya saling melengkapi.

## E. Penutup
Manajemen  berbasis  sekolah  yang  efektif  adalah  upaya  membangun kemitraan  sekolah  dan  masyarakat  untuk  efektivitas  sekolah  dan keberhasilan  siswa,  sementara  tantangan  yang  dihadapi  guru  dan  kepala sekolah  dalam  tugas  kinerja  instruksional  dan  pengawasan  memerlukan kemauan  politik  yang  kuat  untuk  merangsang  komitmen  yang  diinginkan dan  kemitraan  yang  berorientasi  pada  tujuan  antara  sekolah  dan  pemangku kepentingan  lainnya  untuk  masukan  sumber  daya,  organisasi,  pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pembelajaran  yang optimal untuk memaksimalkan kualitas pengajaran dan meningkatkan standar hasil belajar siswa di sekolah.
Pemerintah  harus  merumuskan  pedoman  kebijakan  operasional  dan menetapkan undang-undang yang tepat untuk memberikan dukungan hukum dan  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  untuk  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah  yang  efektif.  Ini  pasti  akan  memastikan perbaikan  berkelanjutan  dalam  kualitas  manajemen  dan  keluaran  sistem pendidikan. Partisipasi aktif dan komitmen penuh terhadap tugas tata kelola sekolah,  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  belajar  mengajar,  mobilisasi sumber  daya,  pemeliharaan  infrastruktur  dan  pengawasan  proyek  sekolah, advokasi,  dan  kepekaan  anggota  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan serta  memberi  dukungan  maksimal  untuk  administrasi  sekolah  dan penyampaian  kurikulum  guna  mencapai  pendidikan  berkualitas  yang berkelanjutan dan hasil belajar siswa di sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustinus,  B.  (2008).  The  implementation  of  school-based  management  in Indonesia:  Creating  conflicts  in  regional  levels. Journal  of  NTT Studies, 1 (1), 16-27.
Ayeni,  A.  J.  (2012).  Improving  school  and  community  partnership  for sustainable  quality  assurance  in  secondary  schools  in  Nigeria. International Journal of Research Studies in Education, 1 (2), 95-102. http://dx.doi.org/10.5861/ijrse.2012.v1i2.49
Ayeni.  A.  J.  (2010). Teachers’  instructional  task  performance  and principals’  supervisory  roles  as  correlates  ofquality  assurance  in secondary  schools  in  Ondo  State .  Doctoral  dissertation,  Obafemi Awolowo University,Ile-Ife, Nigeria.
Harvey, L. (1999). An assessment of past and current approaches to quality in  higher  education. AustrialianJournal  of  Education,  43 (3). http://dx.doi.org/10.1108/09684880510578632
Miarso, Yusufhadi. (2009). Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta:
Pustekkom Depdiknas.
Nurkolis,  “Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Hakekat  Desentralisasi  Model MBS”  dalam Article  Pendidikan  Network  (English) ,  (Juni,  2001),  h. 28.
Raouf,  A.  (2008). Continuous  improvement  of  higher  education  quality.
Retrieved from http://www.aacsb.edu/accreditation/default.asp
Robinson,  B.  (1994). Ensuring  quality  in  the  planning  and  development  of distance  learning  courses .  Paper  presented  at  the  20 th Anniversary International Conference on Distance Learning, Columbia (September 20-22, 1994).
Temponi, C. (2005). Continuous improvement framework:  Implications for academia. Qualityassurance ineducation, 13, 17-36.
Venkaiah, V. (1995). Quality assurance in student support services. In M. S. Rao, G. Srinivasacharyulu, & J. Mohanraj (Eds), Quality assurance in distance education (pp. 151-159). India: D.K. Fine Art Press Limited.