Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp: 251-265 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.151

## Protection of Children's Rights in the Application for Marriage Dispensation at the Sharia Court in Langsa

## Perlindungan Hak Anak dalam Permohonan Dispensasi Nikah di
Mahkamah Syar’iyah Langsa
Aqila Shafia 1*
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Author: aqilashafia8@gmail.com Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords: Marriage Dispensation; Child Protection; Marriage Law In  Indonesia,  one  of  the  main  issues  related  to  child  protection  is underage marriage, where there is a difference between Law Number 16  of  2019  concerning  marriage  and  Law  Number  23  of  2002 concerning Child Protection in determining the age limit of children.
This study aims to determine the factors that lead to the approval of marriage dispensation requests in the Sharia Court of Langsa and how children's  protection  rights  in  marriage  dispensation  requests  are regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the  Sharia  Court  of  Langsa.  This research uses  field  research  with  a normative  juridical  approach.  The  results  of  the  discussion  on marriage  dispensation  requests  in  the  Sharia  Court  of  Langsa  are submitted  for  reasons  such  as  economic,  low  education,  and pregnancy out of wedlock. The judge's decision in the dispensation of marriage  cases,  when  related  to  child  protection,  does  not  fully provide the rights of children who are getting married. As stipulated in  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  However, on the other hand, the judge's decision in marriage dispensation cases is  considered  appropriate  because  it  prioritizes  the  interests  of  the community,  especially  in  urgent  situations  such  as  pregnancy  out  of wedlock  and  children  getting  married  under  age,  the  judge  must ensure that the rights of the child are still obtained. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Perlindungan Anak; Undang-Undang Perkawinan. Di  Indonesia  salah  satu  masalah  utama  terkait  perlindungan  anak adalah perkawinan di bawah umur, dimana terdapat perbedaan antara undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam  menetapkan  batas  usia  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor  dapat  dikabulaknnya permohonan  dispensasi  nikah  yang  terjadi di  Mahkamah  Syar’iyah Langsa  dan  bagaimana  hak-hak  perlindungan  terhadap  anak  dalam permohonan  dispensasi  nikah  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Ta hun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Mahkamah  Syar’iyah
Langsa.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  lapangan  (field research)  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  pembahasan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Langsa diajukan karena  alasan  ekonomi,  pendidikan  rendah,  dan  kehamilan  di  luar nikah.  Putusan  hakim  dalam  perkara  Dispensasi  Nikah  jika dihubungkan dengan perlindungan anak memang belum sepenuhnya memberikan  hak-hak  anak  yang  akan  menikah.  Sebagaimana  yang terdapat  didalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  Tetapi  disatu  sisi,  putusan  hakim  dalam  perkara dispensasi nikah dinilai telah sesuai dikarenakan lebih mementingkan kepada maslahat yang terjadi didalam masyarakat karena sesuatu yang urgent misalnya hamil diluar nikah dan anak harus menikah dibawah umur,  maka  hakim  harus  memastikan  agar  hak-hak  anak  tetap didapatkannya.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Anak  dianggap  sebagai  aset  yang  berharga  bagi  suatu  bangsa  dan  negara  di  masa mendatang  sehingga  perlu  mendapatkan  perlindungi  hak-haknya  dikarenakaan  mereka masih  sangat  bergantung  terhadap  orang  dewasa,  rentan  terhadap  kekerasan  dan  belum stabil secara psikologis.
Perlindungan  anak  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  perlindungan  anak  harus  mulai  dari  kandungan hingga berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh semua pihak, termasuk orang  tua,  negara,  keluarga  dan  masyarakat,  baik  melalui  berbagai  lembaga  seperti perlindungan ank, keagamaan, swadaya masyarakat, kemasyarakatan dan pendidikan.(Alam & Fauzan, 2008, p. 1)
Salah  satu  masalah  utama  terkait  perlindungan  anak  adalah  perkawinan  di  bawah umur,  dimana  terdapat  perbedaan  antara  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  undang-undang  perlindungan  anak  dalam  menetapkan  batas  usia anak.(Safira et al., 2021). Pembahasan mengenai batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia masih menjadi topik yang kontroversial di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Ketidaktegasan mengenai batasan usia pernikahan dalam Al-Qur'an menyebabkan banyak orang tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Hukum Islam tidak mengharuskan seseorang  memiliki  kemampuan  untuk  menikah.  Hanya  ada  ketentuan  untuk  menjadi dewasa  bagi  pria  dan  wanita  yang  disebut Alaamatul  Buluugh ,  dengan  wanita  mencapainya
pada usia sembilan tahun dan telah mengalami haid, sementara pria mencapainya pada usia lima  belas  tahun  atau  telah  mengalami  mimpi  basah.  (Hakim,  2000,  p.  142)  Dengan mencapai  syarat baligh, seseorang  dapat  melangsungkan  pernikahan.  Hingga  usia  matang seseorang dalam Islam sering dihubungkan dengan baligh. (Syarifuddin, 2008, p. 394)
Sedangkan  dalam  Pasal  7  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  menetapkan persyaratan usia minimum untuk pria dan wanita agar perkawinan dianggap sah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam Undang-undang perlindungan anak, anak dianggap  individu  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun  atau  masih  dalam kandungan.(Nurcholis, 2019) Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinilai telah keliru  dalam  memberikan  toleransi  yang  besar  dalam  perkawinan  di  bawah  umur,  yang menetapkan batas usia pernikahan sebagai usia anak-anak.(Bahroni et al., 2019)
Mengenai persoalan usia minimum dalam perkawinan di Indonesia sering menjadi perdebatan di masyarakat, namun telah mendapatkan kejelasan dengan ditingkatkannya usia minimal  dalam  perkawinan  bagi  wanita  19  tahun  setara  dengan  laki-laki.  Perubahan  ini diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  diharapkan  dapat  mengurangi  angka  pernikahan anak di bawah umur.(Judiasih, 2022, p. 52)
Perubahan  usia  minimal  perkawinan  bertujuan  mengurangi  pernikahan  di  bawah umur di Indonesia, namun dispensasi nikah masih memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum  pemerintah  terhadap  hal  ini.(Fokusmedia,  2005,  p.  4)  Dalam  undang-undang perkawinan  yang  terbaru  tidak  dijelaskan  mengenai  konsekuensi  bagi  pasangan  yang menikah pada usia yang belum memenuhi syarat.(Judiasih et al., 2020, p. 4)
Pengadilan  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  legitimasi  mutlak  dalam Undang-undang  No.16  Tahun  2019  untuk  memberikan  izin  perkawinan  dibawah  umur. Bagi  umat  islam,  izin  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  sedangkan  untuk  agama  lainnya diajukan ke pengadilan negeri.(Ilma, 2020, p. 151)
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin  dikeluarkan  secara  khusus  untuk  menangani  masalah dispensasi  nikah  dengan  serius  dan  hati-hati,  guna  memastikan  proses  di  pengadilan berjalan sesuai dengan standar dan hakim memberikan perhatian penuh dalam memeriksa perkara tersebut.
Hakim menggunakan pertimbangan yang diatur dalam PERMA No.5 Tahun 2019 untuk memberikan dispensasi nikah, namun pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.16 Tahun
2019  masih  memberikan  ruang  dengan  s yart  “dispensasi  nikah diajukan  dengan  alasan sangat  mendesak  dan  bukti- bukti  yang  cukup”.  Meskipun  undang -undang  tersebut mengatur batasan dalam permohonan dispensas nikah , ketidakjelasan makna terebut dapat menyebabkan  banyak  interpretasi  yang  bergantung  pada  pandangan  subyektif  hakim  dan pertimbangan  hukumnya,  dikarenakan  kurangnya  regulasi  yang  jelas  mengakibatkan ketidakpastian hukum.(Ilma, 2020, p. 151)
Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam fenomena dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang mana  jumlah pemohon untuk perkara dispensasi nikah semakin bertambah. Sebelum dinaikkannya batas usia perkawinan pada tahun 2018 hanya ada  2  pemohon  dan  setelah  dinaikkannya  usia  perkawinan  pada  tahun  2019  menjadi  9 pemohon dan pada tahun 2020 menjadi 23 pemohon, 2021 menjadi 25 pemohon dan 2022 menjadi  40  pemohon.(Penetapan  Dispensasi  Nikah  Tahun  2019-2022  Di  Mahkamah Syar ’ iyah Langsa, n.d.)
Persoalan  tersebut  memuculkan  berbagai  persoalan  terutama  jika  ditinjau  dengan perspektif  hukum  perlindungan  anak.  Yang  mana  dalam  hal  perlindungan  anak  harus terpenuhinya hak-hak anak tetapi setelah diberikannya dispensasi nikah oleh hakim apakah hak  anak  tersebut  masih  terpenuhi  atau  sudah  tidak  terpenuhi  lagi.  Dengan mempertimbangkan  fakta  tersebut,  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  masih  belum terpenuhi secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Menariknya,  saat  permohonan  dispenasasi  nikah  yang  terjadi  di  Mahkamah Syar’iyah  Langsa  hakim  lebih  banyak  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  yang mana  hakim  dapat  mengesampingkan  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Sedangkan  disisi  lain  ketika  hakim menolak permohonan dispensasi nikah maka hakim menjalankan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  studi  yang  koheren  dengan  penelitian  yang penulis lakukan diantaranya:
Pertama, Jasmianti  Kartini  Haris, dalam  bentuk  jurnal “Implementasi  Dispensasi Nikah  dalam  Tinjauan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di Pengadilan  Agama  Takalar”. Hasil  dari  penelitiannya  bahwa  pelaksanaan  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Takalar kurang efektif, karena  majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan  usia  anak  yang  masih  berada  di  bawah umur serta hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang.(Haris, 2018).
Kedua, Evaliana Matondang, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur Yang Mengajukan Nikah Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Penetapan  Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn) ”. Hasil  dari  penelitiannya  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap anak  dibawah  umur  yang  mengajukan  dispensasi  nikah  tidak  mencerminkan  suatu perlindungan hukum dikarenakan tingginya batasan usia pernikahan menyebabkan menjadi lebih  banyaknya  permohonan  untuk  perkawinan  dini  dikarenakan  telah  mendapatkannya dispensasi  dari  pengadilan.  Serta  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan dispensasi  nikah  pada  penetapan  ini  tidak  menyimpangi  ketentuan  pada  pasal  26  ayat  1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Ketiga, Sonny Dewi Judiasih,dkk, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia”. Ia  mengatakan  bahwa sejak  adanya perubahan  pada  batas  usia  minimal  perkawinan  terjadi  peningkatan  yang  sangat  tinggi  di Pengadilan Agama, yang disebabkan dengan adanya penyimpangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2. Yang menyebabkan aturan ini tidak dapat  diterapkan  dengan  tegas  dan  dipaksakan  kepada  masyarakat  karena  selain  adanya penyimpangan untuk pemberian dispensasi nikah sendiri tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak  seperti  apa  yang  mendasari  permohonan  dispensasi  tersebut.(Judiasih  et  al., 2020).
Keempat, Ahmad  Muqaffi,dkk, “Menilik  Pr oblematika  Dispensasi  Nikah  Dalam  Upaya Pencegahan  Pernikahan  Anak  Pasca  Revisi  UU  Perkawinan”. Hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa problematika dalam permohonan dispensasi nikah hampir rata-rata dikabulkan oleh hakim  di  persidangan  Pengadilan  Agama.  Salah  satu  cara  untuk  memperoleh  kepastian hukum  dalam  dispensasi  nikah  ini  hanya  dapat  diminta  melalui  Pengadilan.  Pada  pasal  7 juga  disertakan  kalimat  'dengan  alasan  yang  sangat  mendesak  dan  bukti  yang  memadai'. Pihak-pihak yang berencana mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan berbagai alasan karena  frasa  ini  tidak  jelas.  Sama seperti  PERMA Nomor  5  Tahun  2019,  aturan  tersebut tidak  menentukan  dengan  jelas  batasan-batasan  atas  alasan-alasan  mendesak  yang  boleh diajukan  beserta  penjelasan  mengenai  bukti-bukti  yang  dianggap  memadai.  Keberadaan hukum responsif penting sebagai konsep hukum yang diperlukan selama masa perubahan.
Hukum  responsif  harus  sensitif  terhadap  situasi  transisi  sekitarnya,  yang  membutuhkan sistem  yang  terbuka  dan  mempertimbangkan  tujuan  sosial  serta  konsekuensi  dari implementasi  hukum  tersebut.  Meskipun  masih  terjadi  praktik  pernikahan  usia  anak, walaupun melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, serta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tetap tersedia. Menggunakan pasal dispensasi pernikahan menyebabkan peningkatan drastis  pernikahan  usia  anak  di  beberapa  wilayah di  Indonesia.  Keadaan  serupa  terjadi  di Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Banjarmasin  dan  beberapa  kota  metropolitan  lainnya. Contohnya,  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Martapura  Kabupaten  Banjar,  peningkatan mencapai  400%  persen.  Dispensasi  pernikahan  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip perlindungan  anak  dan  menyebabkan  ketidakcocokan  dalam  aturan,  memberikan  ruang bagi  dispensasi  pernikahan  seolah  menghilangkan  usaha  untuk  mencegah  pernikahan anak.(Muqaffi et al., 2022)
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa  dispensai  nikah  masih sering  dilakukan  oleh  masyarkat.  Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  menyadari  adanya perubahan dalam Undang-undang Perkawinan ini, di mana ketentuan tentang batasan usia minimal masih bisa  dilanggar dengan meminta dispensasi nikah yang harus diajukan  oleh orangtua  salah  satu  pengantin.  Keputusan  mengenai  pengecualian  dalam  hal  perkawinan dapat dianggap bahwa Undang-undang No.16 Tahun 2019 masih cenderung longgar dan kurang  mengikat,  karena  pernikahan  yang  dilakukan  di  bawah  usia  yang  telah  ditetapkan masih sah. Ketentuan perlidungan anak dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 belum memprioritaskan  kepentingan  bagi  anak  dan  hak-hak  anak  masih  diabaikan  oleh pemerintah.  Peraturan  dispensasi  nikah  yang  masih  dilakukan  menyebabkan  semakin meningkatnya  perkawinan  usia  muda  atau  di  bawah  umur.  Meskipun  diketahui,  bahwa tanggung  jawab  semua  pihak  adalah  mengutamakan  kepentingan  terbaik  anak  melalui pengambilan keputusan yang tepat untuk anak, termasuk dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak-anak Indonesia.
Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki  kesamaan  dalam  pembahasan  dispensasi  nikah,  namun  penelitian  sebelumnya hanya  membahas  tentang  dispensasi  nikah yang  masih sering  terjadi  di  dalam  masyarakat meskipun telah dilakukannya perubahan batasan usia menikah.  Perbedaan yang signifikan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penulis  juga  membahas  mengenai  hak-hak  apa  saja yang  dilanggar  oleh  hakim  apabila  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  serta perlindungan anak terhadap permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Langsa.
Berdasarkan  pada  uraian  latar  belakang  permasalahan  sebelumnya,  untuk  lebih terarah penulisan ini, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah, Faktor Apa Yang  Mempengaruhi  Dikabulkannya  Permohonan  Dispensasi  Nikah  di  Mahkamah Syar’iyah  Langsa?  Bagaimana Hak-hak  Perlindungan  Anak  Terhadap  Permohonan Dispensasi Nikah di Mah kamah Syar’iyah dalam Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Mahkamah Syar’iyah Langsa?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor  dapat dikabulaknnya  permohonan  dispensasi  nikah  yang  terjadi  di  Mahkamah  Sya r’iyah  Langsa dan bagaimana hak-hak perlindungan terhadap anak dalam permohonan dispensasi nikah dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  pada Mahkamah Syar’iyah Langsa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan (field  research) dalam pembahasannya. Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitik  yang  memberikan  gambaran  khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Meatode penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  yuridis  empiris,  yang  menurut  Abdul  Kadir  Muhammad  adalah penelitian yang dimulai dengan menganalisis data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan.(Muhammad, 2004, p. 134)
Sedangkan  penelitian  empiris  digunakan  untuk  menganalisis  hukum  sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan seperti  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  bukan  hanya  sebagai  aturan  normatif perundang-undangan. Temuan lapangan individual akan menjadi fokus utama menjelaskan permasalahan  penelitian  berdasarkan  norma  yang  ada.  Artinya,  hukum  berperan  sebagai faktor yang mempengarugi tindakan di dalam masyarakat.(Priyono, 2003, p. 32)
Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  dengan  Bapak  Ibnu  Rusyid,  hakim  pada Mahkamah Syari’ah Langsa, sert a pengumpulan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor penyebab permohonan dispensasi nikah dan perlindungan hak-hak anak.
Menurut hasil wawancara penulis dengan hak im Mahkamah Syar’iyah Langsa, Ibnu Rusyid, terdapat tiga alasan yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Langsa.

## a) Faktor Ekonomi
Keadaan  ekonomi  yang  buruk  menyebabkan  orang  tua  tidak  mampu  membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak  dengan  orang  yang  dianggap  lebih  mampu  untuk  mengurangi  beban  keluarga. Dikarenakan pemmohon merasa tidak mampu lagi menanggung beban hidup, satu-satunya pilihan adalah dengan menikahkan anaknya meskipun belum mecapai usia yang cukup dan meminta izin pernikahan di Pengadilan.
Banyaknya  situasi  kemiskinan  menyebabkan  banyak  perkawinan  di  bawah  umur, terutama saat orang tua mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak perempuan seringkali menjadi  korban  yang  harus  berhenti  bersekolah  untuk  membantu  keluarganya.  Dengan menikahkan  anak  perempuannya,  orang  tua  berharap  bahwa  beban  hidup  mereka  akan berkurang.  Namun,  kadang  para  wanita  ini  juga  berakhir  menikah  dengan  pria  yang memiliki  ekonomi  yang  hampir  sama,  yang  akhirnya  menyebabkan  bertambahnya kemiskinan.
Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :
“Bagi    masyarakat yang  berpenghasilan  rendah,  menikahkan  anak  mereka  merupakan  sebuah  cara untuk mengurangi beban. Orang tua akan merasa lega karena anak mereka sekarang  sudah ,menjadi tanggungjawab suaminya. Mereka berpikir, semakin cepat anak perempuannya menikah, maka semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan  karena kesenangan sang anak, melainkan karena pertimbangan atas seberapa berat beban hidup yang akan mereka hadapi. ” (Ibnu, 2021)
Tindakan  orang  tua  yang  menikahkan  anaknya  demi  mengurangi  beban  ekonomi keluarga  telah  melanggar  pasal  13  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, yaitu hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan  dan  penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan negatif lainnya.

## b) Faktor Pendidikan Rendah
Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :
” Pemohon  memiliki  alasan  bahwa  anaknya  enggan  bersekolah,  tidak  punya  pekerjaan  tetap  sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak punya keinginan  dan  motivasi  untuk  mendukung  kemajuan  anak-anaknya.  Orang  tua  yang  memiliki  anak perempuan  sering  berpikir  apa  gunanya  membiarkan  mereka  bersekolah  tinggi-tinggi  jika  akhirnya mereka  akan  kembali  ke  rumah  untuk  mengurus  dapur  juga.  Pemikiran  semacam  itu  masih  cukup kental di kalangan penduduk desa. Ini adalah alasan mengapa pemohon bermaksud untuk menikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. (Ibnu, 2021)
Memberikan pendidikan kepada anak-anak memiliki peran yang sangat penting. Jika seorang  anak  tidak  melanjutkan  pendidikan  di  usia  yang  seharusnya,  ia  akan  mencari pekerjaan  untuk  mengisi  waktu  luangnya.  Pada  saat  ini,  si  anak  sudah  merasa  mandiri, sehingga  merasa  sanggup  untuk  membiayai  dirinya  sendiri.  Dari  dasar  tersebutlah  anak- anak  cenderung  mau  menikah  dalam  usia  yang  belum  matang.  Hal  demikian  juga  terjadi apabila anak yang tidak melanjutkan sekolah itu menganggur. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka cenderung melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya adalah menjalin hubungan dengan orang dari jenis kelamin yang berbeda, yang jika tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Inilah  yang  menjadikan  orang  tua  memutuskan  untuk  menikahkan  anak-anak mereka  yang  masih  di  bawah  umur  dengan  lebih  cepat.  Beberapa  orang  tua  tidak memahami  pentingnya  pendidikan  dan  memakasakan  anak-anak  mereka  untuk  menikah dengan  cepat.  Mereka  berpendapat  bahwa  pendidikan  tinggi  tidak  memiliki  nilai  penting. Anak-anak sendiri tidak tertarik atau bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Tindakan  orang  tua  yang  menikahkan  anaknya  karenakan  pendidikan  rendah  dan menolak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi telah melanggar pasal 9 (1)(2) Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  dijelaskan  bahwa  pasal  9  (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  (2)  Selain  hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

## c) Faktor Hamil di Luar Nikah
Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Rusyid :
“ Permohonan  dispensasi  nikah  karena  calon  istri  hamil  cenderung  disetujui  oleh  hakim  berdasarkan berbagai faktor yang dipertimbangkan. Bagi kepentingan calon isteri dan anak yang dikandungnya, dan masuk  kedalam  keadaan  dhorurat.  Bila  hakim  menunda  pernikahan  kedua  calon,  itu  akan mempengaruhi  anak  yang  dikandung  oleh  calon.  Apabila  calon  isteri  dinikahkan  sebelum  bayi dilahirkan, maka bayi itu dianggap sebagai anak sah yang dilahirkan dalam perkahwinan yang sah serta pihak keluarga akan selamat dari aib yang lebih besar”.
Orang  tua  anak  perempuan  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan memiliki  inisiatif.  Alasan  permohonan  dispensasi  usia  perkawinan  adalah  karena  anak perempuannya  telah  hamil  dari  hubungan seksual dengan  pacar  tanpa  ikatan  perkawinan. Anaknya  sudah  dalam  usia  kehamilan  yang  cukup  lanjut  sehingga  tidak  dapat disembunyikan lagi oleh orang tuanya. Ini telah menjadi topik pembicaraan di lingkungan di mana  dia  tinggal.  Situasi  seperti  itu  menyebabkan  malu  bagi  keluarga,  jadi  perlu  segera diperbaiki.  Hanya  dapat  diatasi  dengan  menggelar  pernikahan  antara  si  anak  dan pasangannya.  Ketika  orang  tua  kurang  memperhatikan  anak  mereka,  terutama  dalam  hal ajaran  agama,  maka  banyaknya  kasus  kehamilan  di  luar  nikah  dapat  terjadi,  padahal seharusnya hal tersebut dihindari.
Ini  karena  dalam  keyakinan  agama,  individu  yang  bukan  suami  istri  tidak  boleh berhubungan  seksual.  Jika  seseorang  menyadari  larangan  ini  dalam  agama,  ia  sebaiknya tidak  melakukannya.  Tetapi,  ajaran-ajaran  keagamaan  tidak  lagi  diikuti  dalam  kehidupan sehari-hari. Orang tua semakin jarang memberikan pengingat kepada anak-anak mengenai ajaran agama. Ini mengakibatkan penurunan moral yang dirasakan oleh anak-anak. Mereka biasanya  tidak  menghiraukan  hukum-hukum  agama.  Orang  tua  kerap  kali  melakukan sesuatu dengan keterlambatan. Mereka memberitahu anak-anak mereka setelah keadaan itu terjadi.  Banyak  orang  berpikir  bahwa  pacaran  di  kalangan  remaja  adalah  hal  yang  lumrah dan  sudah  menjadi  hal  yang  umum.  Meskipun  demikian,  kontrol  dari  orang  tua  tetap diperlukan bagi anak-anak agar tidak berperilaku secara berlebihan.
Keadaan  seperti  itu  bisa  menyebabkan  konsekuensi  yang  cukup  serius.  Salah  satu konsekuensinya  adalah  kehamilan  yang  terjadi  pada  wanita  yang  telah  berhubungan  seks dengan  pasangannya.  Hamil  seharusnya  menjadi  momen  yang  membahagiakan  bagi sepasang  pasangan.  Tetapi,  jika  kehamilan  terjadi  sebelum  pernikahan  dampaknya  akan sangat serius. Karena itulah, sebagian besar permintaan dispensasi nikah dikarenakan calon pengantin  perempuan  sudah  hamil  sebelumnya.  Apabila  situasinya  sudah  seperti  itu, keputusan yang diambil orang tua adalah menikahkan anak mereka. Supaya identitas bayi
harus  jelas,  dengan  tidak  adanya  pernikahan  yang  sah,  status  anak  yang  akan  dilahirkan menjadi tidak pasti. Serta kemungkinan besar akan menimbulkam konsekuensi buruk yang merugikan anak tersebut di masa depan.
Perlindungan  Hak  Anak  dalam  Dispensasi  Nikah  Menurut  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 t entang Perlindungan Anak di Mahkamah Syar’iyah Langsa Syarat  minimal  usia  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan  menurut  UU  No.  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuktikan kematangan  calon  pasangan  yang  akan  menikah,  sehingga  diharapkan  keduanya  dapat memenuhi  tugas  dalam  rumah  tangga  dengan  baik,  bertanggung  jawab,  dan  merawat kesehatan keluarga. Hakim perlu menilai kematangan calon pengantin dengan teliti karena usia dewasa dapat mempengaruhi kesehatan dan kedewasaan biologis, di mana semakin tua usia pernikahan, semakin matang secara fisik dan lebih siap untuk proses reproduksi. Pada usia  dewasa,  psikologis  dan  kepribadian  seseorang  semakin  berkembang  dengan  lebih matang.  Dengan  demikian,  tujuan  perlindungan  anak  dalam  pernikahan  yang  melibatkan orang  di  bawah  umur  dapat  terwujud  dengan  cara  mencegah  terjadinya  tindakan  yang merugikan  seperti  pergaulan  bebas  dan  pelanggaran  terhadap  norma  agama  serta  hukum yang berlaku.
Perlindungan  hak-hak  anak  di  dalam  proses  permohonan  dispensasi  nikah  dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur pengecekan permohonan dispensasi nikah  mengikuti  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  mengenai  Tata  Cara  Memutuskan Permohonan  Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan.  Perlindungan  hak-hak  anak  dalam  proses permohonan dispensasi kawin mencakup bentuk-bentuk berikut: a).Dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal yang berkompeten, b). Membuat suasana nyaman di ruang sidang,  c). Membawa anak saat pemeriksaan, d). Hakim memberikan panduan kepada orang tua, anak, calon  pasangan,  dan  orang  tua  calon  pasangan.  Menempatkan  kepentingan  anak  sebagai prioritas  utama,  dan  e).  Pertimbangan  hukum  yang  memberikan  kepastian,  kemanfaatan, dan  keadilan  bagi  anak  oleh  hakim.  Konsekuensi  hukum  yang  bisa  timbul  dalam  kasus dispensasi  nikah  demi  melindungi  hak  anak,  apakah  permohonan  itu  diterima  atau ditolak..(Kania & Fatoni, 2023, p. 105)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini membutuhkan tantangan, kewajiban serta membutuhkan keseriusan dari pemerintah
dan  masyarakat  dalam  mencegah  perkawinan  pada  usia  anak.  Namun  seberapa  jauh  hasil dan  upaya  untuk  mencegah  perkawinan  pada  usia  anak.  Maka  penulis  akan  mencoba memaparkan  data  jumlah  perkara  dispensasi  kawin  di  Mah kamah  Syar’iyah  Langsa  dari tahun 2017 sampai tahun 2022.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengalami peningkatan setiap tahun. Kebijakan perkawinan mengandung nilai-nilai  positif  untuk  menjaga  keberlangsungan  perkawinan  dan  mencegah  kerusakan rumah tangga dengan menetapkan batasan usia, serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Karena adanya batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah, hal ini menyebabkan peningkatan laju kelahiran. Alasan lain yang diinginkan oleh pemerintah  dalam  menetapkan  batas  usia  untuk  perkawinan  adalah  untuk  menjaga kesehatan  dan  kesiapan  fisik  serta  mental  dari  calon  pengantin  dan  keturunan mereka.(Muhlis, 2019, pp. 70 – 71)
Hak-hak  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  antara  lain  termuat  di  pasal  2  hingga  pasal  12,  harus  menjadi pertimbangan bagi hakim saat memberikan putusan terhadap dispensasi nikah. Hakim juga
harus  mempertimbnagkan  dengan  teliti  jaminan  bagi  hak  anak  serta  upaya  perlindungan dan  kesejahteraan  anak  setelah  menikah,  seperti  menjamin  kehidupan  anak  agar  dapat tumbuh dan berkembang dengan layak, baik secara spiritual, fisik maupun sosial.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan melindungi hak-hak anak agar  bisa  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  dengan  optimal  sesuai  dengan martabat  kemanusiaan,  serta  terhindar  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Hukum perlindungan anak diciptakan untuk memastikan anak-anak memiliki kehidupan yang ideal sebagai generasi penerus yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk memastikan bahwa setiap anak dapat bertanggung jawab di masa depan, penting  bagi  mereka  untuk  diberikan  kesempatan  yang  optimal  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  fisik,  mental,  dan  sosial.  Karenanya  menurut  penulis,  sebaiknya menghindari perkawinan di bawah umur dan menganggapnya sebagai opsi terakhir. Hakim yang  memiliki  wewenang  dalam  memberikan  izin  pernikahan  harus  mempertimbangkan dengan cermat demi kepentingan terbaik anak-anak di masa depan. Apabila terjadi keadaan darurat  seperti  kehamilan  di  luar  nikah  dan  pernikahan  di  bawah  umur,  hakim  perlu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin.(Herviani et al., 2022)
Keputusan  pengadilan  untuk  menyetujui  permohonan  dispensasi  nikah  adalah pilihan untuk menghindari konsekuensi yang jelas daripada konsekuensi yang belum tentu. Stabilitas mental ibu harus dijaga untuk menghindari dampak negatif pada janin, dan bayi harus dilahirkan dalam perlindungan hukum dengan menunjukkan identitas orang tua yang jelas.  Sementara  itu,  masih  belum  jelas  apakah  perkawinan  usia  anak  tersebut menguntungkan  atau  merugikan.  Antara  memberikan  izin  atau  tidak,  keduanya  memiliki risiko,  namun  Pengadilan  Agama  harus  memilih  risiko  yang  paling  kecil.  Memenuhi permintaan dispensasi nikah karena keadaan darurat memang menjaga anak daripada tidak memenuhinya. Undang-undang Perlindungan Anak sangat penting dalam melindungi anak dari  diskriminasi  yang  dapat  merusak  kesejahteraan  psikologis  mereka.  Walaupun  anak kehilangan hak-hak lainnya, seperti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena sibuk mengurusi suami atau anak, impian masa lalu tidak terwujud.

## KESIMPULAN
Permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iya Langsa diajukan karena alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan kehamilan di luar nikah. Namun, permohonan dispensasi
pernikahan  lebih  banyak  diajukan  oleh  calon  pengantin  perempuan  yang  sedang  hamil, karena  keduanya  telah  melakukan  zina.  Mahkamah  Syar’iya  Langsa  dalam  prinsipnya menerima semua permohonan yang diajukan.
Keputusan  hakim  dalam  permohonan  Dispensasi  Nikah  belum  sepenuhnya melindungi  hak-hak  anak  yang  sudah  menikah  terkait  perlindungan  anak.  Seperti  yang diatur  dalam  UU  No.  35  Tahun  2014  mengenai  revisi  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Hakim juga harus membuat pertimbangan yang teliti terhadap jaminan hak  anak  dan  perlindungan  serta  kesejahteraan  anak  setelah  pernikahan,  termasuk bagaimana  kehidupan  anak  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara holistik.  Namun,  keputusan  hakim  dalam  kasus  dispensasi  nikah  dianggap  tepat  karena mengutamakan  kemaslahatan  yang  timbul  di  masyarakat,  seperti  kehamilan  di  luar  nikah dan  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  mendesak,  sehingga  hakim  harus  memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam .
Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak. Transparansi  Hukum , 2 (2),  33 – 63. https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446
Fokusmedia,    tim  redaksi.  (2005). Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan;  Undang-undang Perkawinan .
Hakim, R. (2000). Hukum Perkawinan Islam .
Haris,  J.  K.  (2018).  Implementasi  Dispensasi  Nikah  dalam  Tinjauan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Pengadilan  Agama  Takalar. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 205.
https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103
Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi  Nikah  Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman  di Pengadilan Agama Malang. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains , 11 (1), 117 – 127. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684
Ibnu, R. (2021). Wawancara Pribadi bersama Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa .
Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata Sosial Islam , 2 (2), 133 – 166. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478
Judiasih,  S.  D.  (2022).  Implementasi  Kesetaraan  Gender  Dalam  Beberapa  Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 5 (2), 284 – 302. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904
Judiasih,  S.  D.,  Dajaan,  S.  S.,  &  Nugroho,  B.  D.  (2020).  Kontrasdiksi  antara  Dispensasi Kawin  dengan  Upaya  Meminimalisir  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad , 3 (2), 203 – 222.
Kania,  D.,  &  Fatoni,  S.  N.  (2023). Perlindungan  Hak  Anak  di  Indonesia  dalam  Perkara Dispensasi Kawin .
Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum .
Muhlis, A. (2019). Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) .
Muqaffi,  A.,  Rusdiyah,  R.,  &  Rahmi,  D.  (2022).  Menilik  Problematika  Dispensasi  Nikah Dalam  Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Anak  Pasca  Revisi  UU  Perkawinan. Journal  of Islamic and Law Studies , 5 (3), 361 – 377. https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914
Nurcholis,  M.  (2019).  Penyamaan  Batas  Usia  Perkawinan  Pria  Dan  Wanita  Perspektif Maqasid  Al-Usrah  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/Puu-
Xv/2017). Mahakim: Journal of Islamic Family Law , 3 (1). https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328
Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2019- 2022 di Mahkamah Syar’iyah Langsa . (n.d.).
Priyono, E. A. (2003). Bahan Matakuliah Metodelogi Hukum .
Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke-PPAT-An , 4 (2),  210 – 225. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521
Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh, Jilid II .