## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 25 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 930 - 946
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3563 P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN)
Iwan Setyawan 1) , Ester Ronida Sinaga 2) , Pasrah Zalukhu 3) , Asisman Sarumaha 4) Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3,4)
Corresponding Author : iwansetyawan@unpromdn.ac.id 1) , estersinaga223@gmail.com 2) , pasrahzalukhu40@gmail.com 3) , sarumahamargaku@gmail.com 4)

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  perempuan  masalah  yang  sangat  global  yang  tidak  pernah  terjadi  habis  untuk dibicarakan, dikarenakan pola kekerasan yang terjadi berulang-ulang terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  bagaimana  perlindungan pada  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  ditinjau  dari  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004,  serta  bagaimana  perlindungan hukum  bagi  korban  pada  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  (Putusan No.1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan kepustakaan  atau  (library  research),  yaitu  buku-buku,  putusan  pengadilan,  jurnal,  dokumen-dokumen dan sumber teoritis lainnya untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah menganalisa  faktor-faktor  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  perlindungan  pada  korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang- Undang No 23 Tahun 2004, perlindungan hukum bagi  korban  pada  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  (Putusan  No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).

## Kata kunci: Tindak pidana, Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

## Abstract
Violence against women is a very global problem that never ends to be discussed, due to patterns of violence that occur repeatedly against victims of domestic violence. The purpose of this research is to find out what factors lead to the occurrence of crimes of domestic violence and how to protect victims of domestic violence in terms of Law No. 23 of 2004, as well as how to provide legal protection for victims of crimes of domestic violence based on  (Decision No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).  This  research  method  uses  library  collection  techniques  or  (library  research), namely books, court decisions, journals, documents and other theoretical sources to solve this research problem. The results of this study are the factors of occurrence of domestic violence, and protection for victims of domestic violence in terms of Law No. 23 of 2004, legal protection for victims of criminal acts of domestic violence based on (Decision No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).
Keywords: Criminal act, Legal protection, Domestic violence
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…

## PENDAHULUAN

## a. Latar  Belakang
Kekerasan  terhadap  perempuan  masalah  yang  global  yang  tidak  pernah  terjadi habis  untuk  di  bicarakan,  karena  semakin  terjadi  (Nurdiana  &  Arifin,  2019).  Hal tersebut  sangat  memprihatinkan  dikarenakan  pola  kekerasan  yang  terjadi berulang-ulang  terhadap  korban.  Kasus  KDRT  merupakan  masalah  yang  serius yang  mendapat  tanggapan  dari  masyarakat  karena  KDRT  merupakan  ruang lingkup yang relative tertutup dan terjaga yang ketat privasinya, karena persoalan tersebut terjadi di dalam area keluarga.
UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diakomodasikanya anggaota  keluarga  secara  luas  yakni  yang  mempunyai  hubungan  darah, perkawinan,  penyusuhan,  pengasuhan,dan  perwalian,  serta  yang  bekerja  dalam rumah  tangga  tersebut  yang  selama  jangka  waktu  tertentu  menetap  atau  berada dalam  rumah  tangga  tersebut.  Undang-Undang  ini,  selain  menggunakan  konsep keluarga  “inti”  yakni  ibu,  ayah  dan  anak  ,  juga  menggunakan  konsep  keluarga  “ batih”  dimana  hal  ini dalam  kelurga  di  indonesia.  Termasuk  didalamnya  mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.
Berdasarkan  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  mengatakan  bahwa  HAM  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai Makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  Anugerah-nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan  dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengertian  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  berdasarkan  pasal  1  ayat (1)  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.    23  Tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  menyatakan  bahwa: “Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  pemaksaan,  ataupun  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga”
Merujuk  pada  bunyi  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  memang  tidak  ada  defenisi tunggal  dan  jelas  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  namun demikian, kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:
1. Kekerasan  Fisik,  yaitu  setiap  perbuatan  yang  menyebabkan  rasa  sakit,  atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik, bahkan sampai berujung kematian.
2. Kekerasan  Psikis,  yaitu  setiap  perbuatan  dan  ucapan  yang  mengakibatkan ketakutan,  kehilangan  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk
bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap  orang yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga  yang mencakup  pelecehan  seksual  hingga  dengan  memaksa    seseorang  untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.
4. Penelantaran  Rumah  Tangga  Yaitu  setiap  perbuatan  yang  membatasi  orang (perempuan)  untuk  bekerja  di  dalam  atau  di  luar  rumah  yang  menghasilkan uang dan barang namun membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau penelantaran  terhadap  anggota  keluarga.(  Adanya  tindakan  KDRT  dapat memberikan  dampak  buruk  bagi  korban  maupun  anggota  keluarga  lainnya, terkhusus kepada istri.
Di  Indonesia  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya,  peningkatan  itu    disebabkan  oleh  berbagai  factor.  Menurut laporan Komnas Ham kasus kekerasan terhadap istri pada Tahun 2020 mengalami penurunan  sekitar  31,5%  dari  Tahun ‘ sebelumnya. Kerap  dilakukan  sebagai  mana kasus  criminal  lainnya  dimana  aparat  penegak  hukum  hanya  menggunakan perspektif  normatif  dan  berdasarkan  pemenuhan  unsur  delik  pidana  dan pengumpulan  saksi serta alat bukti.
Tindakan kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang lebih mencapai 217 juta jiwa atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam suatu rumah  tangga,  khususnya  di  pedesaan  mengaku  pernah  mengalami  tindak kekerasan sebagian besar kekerasan domestic misalnya pelecehan, penganiayaan,pemerkosaan,  atau  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  suami sehingga tindakan tersebut menyiksa istri.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  yang  khusus  mengatur  tentang  tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No 23 Tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sedikit banyaknya  Problematika  dalam  keluarga  sering  tertuju  pada  tindakan-tindakan yang  berimplikasi  pada  perbuatan  kejahatan    baik  yang  dilakukan  secara  sengaja maupun tidak sengaja, misalnya tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami secara factual, objek penderitaan dari kekerasan  dalam rumah tangga  ini,  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  KDRT  belum  berhasil mencegah  KDRT,  karena  kasus-kasus  ataupun  perkara  KDRT  masih  saja  banyak terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  Indonesia  terkhusus  di  masyarakat  kota meldan.
Salah satu contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang belrada di kota  medan dapat dibahas dalam penelitian ini yang diputus dalam putusan Nomor.1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN.  Kasus  tersebut  terdakwa  SYAHRIAL memukul  plipis  mata  kiri  korban  DEWI  PUSPITA  sebanyak  satu  kali  dengan tangan  nya.  Sehingga  SYAHRIAL  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah
melakukan  tindak  pidana  “  Kekerasan  fisik dalam rumah  tangga”.  Majelis  Hakim menjatuhkan  pidana  kepada  SYAHRIAL  delngan  pidana  pelnjara  8  (DELAPAN) bulan.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas,  maka  Penulis  ingin  mencoba menganalisis secara ilmiah untuk dituangkan dalam penelitian. Dari apa yang telah terurai  diatas,    Oleh  sebab  itu,  penulis  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian dengan  judul: ANALISIS  YURIDIS  TENTANG  PERLINDUNGAN  TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (PUTUSAN NOMOR
1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN).

## 1. RUMUSAN MASALAH
a. Apakah  factor-faktor  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah   tangga?
b. Bagaimanakah perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga  di tinjau dari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
c. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  korban  pada  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  dalam  (PUTUSAN  NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PM.MEDAN)?

## 2. TUJUAN PENULISAN
a. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebakan  terjadinya  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.
b. Untuk mengetahui perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
c. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  korban  pada  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  dalam  (PUTUSAN  NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PN.MEDAN).

## 3. MANFAAT PENELITIAN
Suatu  penelitian  yang  baik  adalah  suatu  penelitian  yang  dapat  memberi mamfaat  kepada  pembaca  pada  khususnya,  dan  masyarakat  pada  umumnya. Mamfaat  penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  dua  jenis  mamfaat  teoritis  dan  mamfaat praktis, mamfaat di dalam penelitian ini adalah:
a. Manfaat Teoritis
1) Memberikan  pemahaman  apakah  faktor-faktor  yang  memyebabkan terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Memberikan pemahaman  bagaimanakah  perlindungan  pada korban  kekerasan  dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2) Memberikan  pemahaman  bagaimanakah  perlindungan  pada korban  pada tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  berdasarkan  (PUTUSAN
NOMOR1209/Pid.Sus/2021/PNMEDAN).
b. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah, bahwa  penelitian ini  dapat  menjadi  bahan  akademik  bagi  masyarakat  pada  umumnya,  dan pembaca  pada  khususnya  yang  berkonsentrasi  dalam  hukum.  Lebih  lanjut penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu  sarana  bagi  para  pembentuk  hukum dalam  merumuskan  peraturan  yang  lebih  khusus  tentang  perlindungan hukum  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  peraturan setingkat peraturan  pemerintah  atau  peraturan-peraturan  lain  yang  secara  formil mengatur tentang proses kekerasan dalam rumah tangga.

## 4. KEASLIAN PENELITIAN
Setelah penulis melakukan penelusuran akademik berbagai situs-situs akademik resmi  di  seluruh  Indonesia  terhadap  karya-karya  ilmiah  yang  pernah  ada sebelumnya  baik  dalam  bentuk  Artikel,  Jurnal,  Ilmiah,  Essay,  Skripsi,  Tesis, maupun  disertasi.  Selain  itu  penulis  juga  telah  melakukan  penelusuran  di  dalam perpustakaan  setingkat  Fakultas  maupun  Universitas, dan tidak  ditemukan judul yang sama dengan judul  penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  keputusan  yang  diberikan  Fakultas  Hukum Universitas  Prima  Indonesia  (UNPRI),  maka  penelitian  dengan judul  “ Analisis Yuridis  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PUTUSAN  NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN)”, belum pernah diteliti di lingkungan UNPRI.

## 5. KERANGKA  TEORI  DAN  KONSEPSI
a. Kerangka Teori
1) Teori Kepastian Hukum
Pada  pembahasan  mengenai  teori  kepastian  hukum  ini  dimaknai  sebagai  suatu keberadaan  dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang kongkret bagi hukum  yang  bersangkutan.  Teori  kepastian  hukum  ini  merupakan  sebuah bentuk  perlindungan  bagi  pencari  keadilan  terhadap  tindakan  sewenang- wenangnya,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapakan dalam keadaan tertentu.
Terkait  teori  kepastian  hukum  tersebut,  pengertian  teori  kepastian  hukum memiliki arti menurut para Ahli yaitu sebagai berikut:
1) Teori  Kepastian  menurut  Van  Apeldoon  adalah  bahwa  kepastian  hukum memliki  dua  segi  yaitu,  dapat  ditentukannya  hukum  dalam  hal  yang kongkret dan keamanan hukum yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang  menjadi  hukum dalam  suatu  hal  tertentu  sebelum  ia  memulai  perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan .
2) Teori  Kepastian  hukum  menurut  Uttrecht  mengandung  dua  pengertian.
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…
Pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Kedua,  berupa keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  diketahui  apa saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap  individu. Teori  ini  digunakan  untuk  melihat    bkepastian  hukum  tentang  pengaturan tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  kekerasan   dalam rumah tangga terhadap istri .
3) Teori Kepastian hukum Sudikno Mertukusomo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalan dengan secara baik .
b. Teori Konsepsi
1) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga atau  kepala  rumah  tangga  dan  beberapa  orang  yang terkumpul  dan  serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekitarnya  baik  buruknya  anggota  keluarga,  tetap  tidak  bisa  merubah kodrat yang ada, garis besar yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaikin tanpa harus menghakimi.
2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibatkan  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  Seksual,  Psikologis, atau  Penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga.
3) Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dair  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak sesuai  oleh  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  merasakan  martabatnya  sebagai manusia.
4) Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Gambar 1. Kerangka konsep

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok-pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang lingkup  dan  identifikasi  masalah  sebagaimana  yang  telah  disebut  diatas  melalui pendekatan  yuridis  normative  (Simamora  et  al.,  2020).  Yaitu  penelitian  yang  di fokuskan  terhadap  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif Indonesia.  Adapun  sifat  penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analisis. Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan,  dan  menganalisis  suatu  peraturan hukum.

## a. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum sekunder,  yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan  tulisan- tulisan  serupa  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya,  dimana  sebagai  bahan  hukum sekunder  yang terutama adalah buku-buku  hukum termasuk  skripsi,   jurnal,  tesis, dan  disertasi  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  akan  dibahas,  yang  meliputi sumber  bahan  hukum  dalam  satu  penelitian  dibagi  dalam  tiga  kategori:  sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.
1) Sumber bahan hukum primer Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  antoratif, artinya  mempuyai  otoritas.  Sumber  bahan  hukum  primer  terdiri  dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:
- Kitab  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT).
- Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
2) Sumber bahan hukum sekunder Sumber  bahan  hukum  sekunder  adalah  buku  teks,  karena  buku  teks  berisi mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu  hukum  dan  pandangan-pandangan klasik  para  sarjana  yang  mempunyai  kualifikasi  tinggi.  Dalam  penelitian  ini bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian,  Jurnal, Artikel, dan Makalah.
3) Sumber bahan hukum tersier Sumber bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  menggunakan  tektik pengumpulan  kepustakaan  atau  (library  research),  dimana  dalam  penggunaan tektik ini  penulis  melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  yaitu buku-buku,  Putusan  Pengadilan,  Jurnal,  Dokumen-dokumen  serta  sumber  teoritis lainnya  sebagai  dasar  penyelesaian  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Keseluruhan  dari  pada  data  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  mendapat landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli  atau  pihak  lain  berupa  informasi  baik  dalam  bentuk  formal  maupun  melalui dalam naskah resmi.

## 3. Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah pemecahan data menjadi komponen-komponen yang  lebih  kecil  berdasarkan  elemen  dan  struktur  tertentu.  Data  yang  diperoleh kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Bahan  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  bahan  diseleksi  dan  di  olah mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan melndorong  pemerintah,  untuk  terus  mengupayakan  penanganan  terhadap  kasus kelkelrasan  dalam  pemerintahan  tangga  ini.  Ulntulk  melngeltahuli  apa  saja  faktor- faktor  penyebab  tinggi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  kaum perempuan khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual untuk mencari jalan kellular dalam mengenai masalah tersebut.
Faktor-Faktor  khusus  penyebab  terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tanggal yaitu:
a. Faktor  individu  perempuan, jika  dilihat  dari  bentuk  pengesahan  perkawinan, seperti  melalui  kawin  siri,  secara  agama,  adat, kontrak,  atau  lainnya,  perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotelnsi, lebih besar mengalami kekerasan  fisik  dan  seksual  dibandingkan  dengan  perempuan  yang  menikah secara resmi diakui negara melaluli catatan sipil atau KULA.
b. Faktor pasangan, perempuan yang suami nya memiliki pasangan lain lebih besar mengalami  kekerasan  fisik  dan  seksul  dibandingkan  perempuan  yang  suaminya tidak  mempunyai  istri/pasangan  lain.  Begitul  juga  dengan  perempuan  yang suaminya berselingkuh dengan perempulan lain cenderung mengalami kekerasan fisik  atau  seksual,  lebih  besar  dibandingkan  yang  tidak  berselingkuh.  Selain  itu, ada  pula  perempuan  yang  memiliki  suami  menganggur  beresiko  lebih  besar mengalami  kekelrasan  fisik  atau  seksual,  dibandingkan  yang  pasangannya
bekerja/ tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan  kondisi  suami  tersebut  cenderung  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka minum mabuk minimal seminggul sekali,  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual  dibandingkan  yang tidak  pernah  mabuk.  Perempuan  dengan  suami  pengguna  narkotika  beresiko mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual  lebih  besar  dibandingkan  yang  tidak pernah  menggunakan  narkotika.  Perempuan  yang  memiliki  suami  pengguna narkotika tercatat 45,1% mengalami kekelrasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual,54,7%  mengalami  ,  59,3%  mengalami  kekelrasan  ekonomi,  61,3% mengalami  kekerasan  emosional/psikis,  dan  yang  paling  tinggi  yaitul  74,85 mengalami kekelrasan pembatasan aktivitas
c. Faktor  ekonomi, perelmpulan  yang  berasal  dari  rumah  tangga  dengan  tingkat kesejahteraan  yang  semakin  rendah  cenderung  memiki  resiko  yang  lebih  tinggi untuk  mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual  oleh  pasangan.  Perempuan  yang berasal  dari  rumah  tangga  termiskin  memiliki  resiko  lebih  besar  mengalami kekelrasan  fisik  atau  seksual  oleh  pasangan  dibandingkan  kelompok  terkaya. Aspek  ekonomi  merupakan  aspek  yang  lebih dominan  menjadi  faktor  kekerasan pada  perempuan  dibandingkan  dengan  aspek  pendidikan.  Hal  ini  paling  tidak diindikasikan  oleh  pekerjaan  pelaku  yang  sebagian  besar  adalah  buruh,  dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
d. Faktor  sosial  budaya, seperti  timbulnya  rasa  khawatir  akan  bahaya  kejahatan yang  mengancam.  Perempuan  yang  selalu  dibayangi  ke  khwatiran  ini  memiliki resiko  lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual  oleh  pasangan dibandingkan  dengan  mereka  yang  tidak  pernah  merasa  khawatir.  Perempuan yang  tinggal  di  daerah  perkotaan  memiliki  resiko  lebih  besar  mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.
Dari  sekian  banyak  faktor-faktor  khusus  yang  memicu  penyebab  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  maka  terjadilah  bentulk-bentulk  kekerasan  yang dialami  oleh  perempuan  dengan  rentang  usia  15-64  Tahun,  baik  yang  dilakukan  oleh pasangan  maupun  bukan  pasangan  dalam  periode  12  bulan  terakhir  maupun  semasa hidup.  Bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dialami  perempulan  diantaranya  yaitu kekerasan  fisik,  meliputi  tindakan  memukul,  menampar,  menendang,  mendorong, mencengkram  dengan  keras  pada  tubuh  pasangan  dan  serangkaian  tindakan  fisik lainnya.  Perempuan  yang  sudah  menikah  dengan  jenjang  usia  15-64  Tahun  telah mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual.  Kekerasan  fisik  mendominasi  kasus  KDRT pada  perempuan  dibandingkan  kekerasan  seksual.  Kekelrasan  emosional  atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang
tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekkan dan lainnya.
Adapun  faktor  yang  menyebabkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  umum yaitu;
1. Faktor Individu
Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan Adalah :
a. Selring mabulk karelna minulman belralkohol.
b. Melrelka yang dibelsarkan dalam keladaan yang sullit.
c. Pellakul tidak biasa melngontrol kelmarahannya.
d. Pellakul sullit melngulngkapkan pelrasaan lelwat kata-kata.
e. Orang  yang  melngalami  telkanan  ataul  strelss  karelna  pelkelrjaan  dan  tidak sanggulp melngahadapi ulrulsan kellularga.
2. Faktor Keluarga
a. Kelhidulpan  kellularga  yang  kacaul,  tidak  ada  kelharmonisan,  tidak  saling melncintai dan melnghargai, selrta tidak melnghargai pelran wanita.
b. Kulrang nya keljuljulran.
c. Kulrang adanya kelakraban dan hulbulngan jaringan sosial pada kellularga.
d. Sifat kelhidulpan kellularga inti bulkan  kellularga lulas.
3. Faktor Masyarakat
a. Kelmiskinan.
b. Ulrbanisasi  yang  telrjadi  adanya  kelselnjangan  pelndapat  antara  pelnduldulk. Lingkulngan delngan frelkulelnsi kelkelrasan dan kriminalitas yang tinggi
4. Faktor-Faktor lain
a. Buldaya patriarki yang masih kulat selhingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam kellularga maulpuln lingkulngan selkitarnya.
b. Himpitan elkonomi kellularga .
c. Himpitan masalah kota belsar yang melndorong kota strelss.
d. Kondisi  lingkulngan  dan  pelkelrjaan  yang  belrat  melndorong  tingginya telmpelramelntal.
5. Faktor-  Faktor  Pelnyelbab  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  Dalam  Pultulsan 1209/Pid.Suls/2021/PN.Mdn :
a. Tidak  adanya  kelharmonisan  telrhadap  sulami  istri  dalam  Rulmah  Tangga selhingga selring telrjadi pelrtelngkaran.
b. Selorang sulami (SYAHRIAL) suldah lama tidak melmbelrikan nafkah  kelpada istri dan anak.
c. Kulrangnya  keljuljulran  dari  sulami  telrhadap  istri  di  dalam  pelrmasalahan  gaji sulami.
d. timbullnya rasa elmosional sulami telrhadap istri.
e. tidak  ada  jawaban  ataulpuln  relspon  dari  sulami  kelpada  istri  saat  dihulbulngi  ( ditellpon)
Iwan Setyawan, et al., Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…

## 2. Perlindungan  Pada  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Tinjau  Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
KDRT  (  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga)  melrulpakan    pelrmasalahan  yang  sangat selring  telrjadinya  di  sellulrulh    nelgara  dulnia.  Masyarakat  Intelrnasional  melmbelrikan standar  hulkulm  yang  culkulp  elfelktif  dan  pelrhatian  pelnulh  telrhadap  kasuls  KDRT, konvelnsi  HAM  Intelrnasional  bahkan  sampai  diratifikasi  olelh  nelgara-nelgara Intelrnasioanl telrhadap tindakan melmulkull pelrelmpulan yang sifat hulkulmnya melngikat.
Dokulmeln HAM Intelrnasional mellipulti, Ulnivelrsal Delclaration Of Hulman Rights, Thel Intelrnasional Covelnant On Civil And Political Rights, Dan Thel Intelrnasional Covelnant On Elconomic, Social And Culltulral Rights yang melnjadi standar ulmulm melngelnai Hak Asasi Manulsia, dimana para korban dari kasuls KDRT kelkelrasan dalam rulmah tangga dapat  melnggulgat  nelgaranya  masing-masing.  Ulndang-Ulndang  Nomor  23  Tahuln  2004 telntang pelngahapulsan kelkelrasan dalam rulmah tangga, pasal 1 angka 4; Pelrlindulngan adalah selgala ulpaya yang dituljulkan ulntulk melmbelrikan rasa aman kelpada korban yang dilakulkan olelh pihak kellularga,   advokat,    lelmbaga    sosial,    kelpolisian,    keljaksaaan, pelngadilan,  ataul  pihak  lainnya  baik  selmelntara  maulpuln  belrdasarkan  pelneltapan pelngadilan.  Pasal  1  angka  5;  Pelrlindulngan  selmelntara  adalah  pelrlindulngan  yang langsulng  dibelrikan  olelh  kelpolisian  ataul  lelmbaga  sosial  ataul  pihak  lain,  selbellulm dikellularkannya  pelneltapan  pelrintah  pelrlindulngan  dari  pelngadilan,  pasal  1  angka  3; Korban  adalah  orang  yang  melngalami  kelkelrasan  ataul  ancaman  kelkelrasan  dalam lingkulp  rulmah  tangga.  Ulndang-Ulndang  Nomor  23  Tahuln  2004  telntang  pelnghapulsan kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga,  melnyatakan  pelrlindulngan  hak-hak  korban, selbagaimana diatulr dalam pasal 10 korban belrhak melndapatkan:
a. Pelrindulngan  dari pihak kellularga, kelpolisian,  keljaksaan, pelngadilan,  advokat, lelmbaga  sosial,  ataul  pihak  lainnya  baik    selmelntara  maulpuln  belrdasarkan pelneltapan pelrintah pelrlindulngan dari pelngadilan;
b. Pellayanan  kelselhatan  selsulai  delngan  kelbultulhan  meldis;
c. Pelnanganan  selcara  khulsuls  belrkaitan  delngan kelrahasiaan  korban;
d. Pelndampingan  olelh  pelkelrja  sosial  dan  bantulan  hulkulm  pada  seltiap  tingkat prosels pelmelriksaan selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan, dan
e. pellayanan bimbingan rohani.
Di elra saat ini, melnulnjulkkan bahwa tindak kelkelrasan selcara fisik, psikis, selksulal, dan  pelnellantaran  rulmah  tangga  pada  kelnyataannya  telrjadi  selhingga  sangat dibultulhkan pelrangkat hulkulm  yang melmadai ulntulk melnghapuls kelkelrasan dalam rulmah tangga (KDRT). Pelmbaharulan hulkulm yang belrpihak pada kellompok relntan ataul  telrsulbordinasi,  khulsulsnya  pelrelmpulan,  melnjadi  sangat  dipelrlulkan selhulbulngan delngan banyaknya kasuls kelkelrasan, telrultama KDRT.
3. Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Pada  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam

## Rumah Tangga Berdasarkan

## P U T U S A N
Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Negeri  Medan  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan  acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lelngkap : Syahrial; Telmpat lahir : Sulnggal; Ulmulr/Tanggal lahir : 32 Tahuln/6 Julni 1989; Jelnis kellamin : Laki-laki; Kelbangsaan : Indonelsia; Telmpat tinggal :  Jalan  binjai  km.10  delpan  asrama  abdull  hamin  Gg. Damai  lrg  amanah  no.kell  paya  gelli  kelc.  Sulnggal  Delli Selrdang; Agama : Islam; Pelkelrjaan : Selculrity PT. Taspeln;

## Telrdakwa ditahan dalam tahanan rultan olelh:
- Pelnyidik seljak tanggal 16 Janulari 2021 sampai delngan tanggal 7 Marelt 2021;
- Pelrpanjangan  olelh  Pelnulntult  Ulmulm  seljak  tanggal  8  Marelt  2021  sampai  delngan tanggal 16 April 2021;
- Pelnulntult Ulmulm seljak tanggal 15 April 2021 sampai delngan tanggal 4 Meli 2021;
- Hakim Pelngadilan Nelgelri Meldan seljak tanggal 27 April 2021 sampai delngan tanggal 26  Meli  2021;  Pelrpanjangan  Pelrtama  Olelh  Keltula  Pelngadilan  Nelgelri  Meldan  seljak tanggal 27 Meli 2021 sampai delngan tanggal 25 Julli 2021.
- Telrdakwa dalam pelrsidangan tidak didampingi
Pelnasihat Hulkulm; Pelngadilan Nelgelri telrselbult; Seltellah melmbaca:
- Pelneltapan  Keltula  Pelngadilan  Nelgelri  Meldan  Nomor  1209/Pid.Suls/2021/PN  Mdn tanggal 27 April 2021 telntang pelnulnjulkan Majellis Hakim;
- Pelneltapan Majellis Hakim Nomor 1209/Pid.Suls/2021/PN Mdn tanggal 27 April 2021 telntang pelneltapan hari sidang;
- Belrkas  pelrkara  dan  sulrat-sulrat  lain  yang  belrsangkultan;  Seltellah  melndelngar keltelrangan Saksi-saksi, dan Telrdakwa selrta melmpelrhatikan bulkti sulrat dan barang bulkti yang diajulkan di pelrsidangan;
- Melnyatakan  Telrdakwa  SYAHRIAL  telrbulkti  selcara  sah  dan  melyakinkan  belrsalah mellakulkan  tindak  pidana  kelkelrasan  dalam  lingkulp  rulmah  tangga  selbagaimana diatulr  dan  diancam  pidana  melnulrult  Pasal  44  ayat  (1)  UlUlRI  No.  23  Tahuln  2004 telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam Lingkulp Rulmah Tangga.
Iwan Setyawan, et al., Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…
- Melnjatulhkan pidana telrhadap telrdakwa SYAHRIAL delngan pidana pelnjara sellama 10 (selpullulh) bullan dikulrangi sellama telrdakwa belrada dalam tahanan,
- Melnyatakan barang bulkti belrulpa : Nihil Melneltapkan agar telrdakwa SYAHRIAL melmbayar biaya pelrkara selbelsar Rp.
5.000,- (lima ribul rulpiah).
Seltellah  melndelngar  pelrmohonan  Telrdakwa  yang  pada  pokoknya    melnyatakan melmohon  kelringanan  hulkulman.  Seltellah  melndelngar  pelmbacaan  dakwaan  tulnggal pidana yang diajulkan olelh Pelnulntult Ulmulm yang pada pokoknya selbagai belrikult:
Bahwa  ia  telrdakwa  SYAHRIAL,  pada  hari  Selnin  tanggal  28  Delselmbelr  2020  selkitar pulkull 14.00 wib ataul seltidak-tidaknya pada waktul yang lain sellain dari pada itul dalam bullan  Delselmbelr  Tahuln  2020,  belrtelmpat  PT  taspeln  jln.  Adam  malik  meldan,  ataul seltidak-tidaknya  pada  sulatul  telmpat  lain  sellain  daripada  itul  yang  masih  telrmasulk dalam  daelrah  hulkulm  Pelngadilan  Nelgelri  Mel dan,  “yang  me llakulkan  pelrbulatan kelkelrasan  fisik  dalam  lingkulp  rul mah  tangga”  yang  dilaku lkan  telrdakwa  delngan  cara selbagai belrikult :
Awal  keljadian  pada  selnin  tanggal  28  delselmbelr  2020  selkitar  pulkull  14.00 wib  saksi  korban  melndatangi  telrdakwa  kel  telmpat  telrdakwa  belkelrja  di  PT.taspeln  jln. Adam  malik  meldan  yang  mana  pada  saat  itul  saksi  korban  melmbawa  salah  satul  anak telrdakwa  dan  saksi  korban  ulntulk  melminta  nafka  kelpada  telrdakwa  delngan mel ngatakan  “  mana  u lang  anak- anak  ini”  ke lmuldian  telrdakwa  mel njawab  “  be llulm gajian”  ke lmuldian  saksi  korban  marah  -marah  dan  melmbulat  kelribultan  di  delpan PT.Taspeln  lalul  karelna  telrdakwa  malul  kelmuldian  telrdakwa  melngulsir  saksi  korban namuln  saksi  korban  tidak  maul  pelrgi  lalul  karelna  telrdakwa  elmosi  spontan  telrdakwa delngan  tangan  kanan  telrdakwa  melmulkull  pellipis  mata  kiri  saksi  korban  selbaynyak  1 (satul) kali kelmuldian saksi korban melnangis dan pelrgi melninggalkan telrdakwa bahwa seljak  tahuln  2020  bullan  dan  tanggalnya  telrdakwa  tidak  ingat  kondisi  rulmah  tangga saksi korban dan telrdakwa suldah tidak harmonis lagi dan telrdakwa selring belrtelngkar delngan saksi korban selhingga telrjadi kelkelrasan fisik kelmuldian pada bullan julni tahuln 2020  saksi  korban  melninggalkan  rulmah  delngan  melmbawa  anak-  anak  telrdakwa  dan saksi korban kelmbali kelrulmah saksi NORMAN BR ZElGA selhingga telrdakwa dan saksi korban  suldah  tidak  tinggal  belrsama.  Akibat  pelrbulatan  telrselbult  di  atas  saksi  korban DElWI PUlSPITA melngalami selpelrti bulnyi pisulm relpelrtulm no. 727/VElR/P/BPDRM/2020 tanggal 28 Delselmbelr 2020.
Pada  pelmelriksaan  keldapatan  kellulhan  ulmulm  (minta  visulm),  st  prelselnt  (telkanan darah 120/80 mmHg), nadi (80x/1), pelrnafasan (20x?1), kelpala (belngkak pada alis mata kiri ulk 4x3 cm), lelhelr, dada, pelrult, anggota gelrak tidak dijulmpai tanda-tanda kelkelrasan dan diagnosa belngkak.
Pelrbulatan  telrdakwa  selbagaimana  diatulr  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal 44  ayat  (1)  UlUl  RI  No  23  tahuln  2004  teltang  pelnghapulsan  kelkelrasan  dalam  rulmah tangga.  Melnimbang,  bahwa  atas  dakwaan  telrselbult,  Telrdakwa  melnyatakan  tellah
melngelrti  dan  tidak  melngajulkan  kelbelratan  (Elkselpsi)  Melnimbang,  bahwa  ulntulk melmbulktikan  dakwaannya  Pelnulntult  Ulmulm  tellah  melngajulkan  Saksi-saksi  selbagai belrikult:
• Saksi Dewi Puspita , disulmpah pada pokoknya melnelrangkan selbagai belrikult:
- Bahwa  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga  yang  dialami  saksi  telrjadi  pada  hari Selnin  tanggal  28  Delselmbelr  2020  selkira  pulkull  14.00  wib  saksi  melndatangi keltelmpa
- kelrja sulami saksi di PT.Taspeln Jl.Adam Malik Meldan;
- Bahwa  belnar  yang  mellakulkan  kelkelrasan  telrhadap  saksi  adalah  sulami  saksi selndiri belrnama Syahrial (Telrdakwa);
Pultulsan  yang  dilakulkan  suldah  selsulai  delngan  ulndang-ulndang  kelkelrasan  dalam rulmah  tangga  yaitul  Pasal  44  ayat  (1)  UlUlRI  No.  23  Tahuln  2004  telntang  Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam Lingkulp Rulmah Tangga dan Ulndang-ulndang Nomor 8  Tahuln 1981 telntang Hulkulm Acara Pidana  selrta pelratulran  pelrulndangulndangan delngan melngadili Melnyatakan SYAHRIAL telrselbult diatas, telrbulkti selcara sah dan melyakinkan  belrsalah mellakul kan tindak pidana “Ke lkelrasan fisik dalam rul mah tangga”, Me lnjatulhkan pidana kelpada  Telrdakwa  olelh  karelna  itul  delngan  pidana  pelnjara    sellama  8  (dellapan)  bullan, melneltapkan  masa  pelnangkapan  dan  pelnahanan  yang  tellah  dijalani  Telrdakwa dikulrangkan sellulrulhnya dari pidana yang dijatulhkan dan melneltapkan Telrdakwa teltap ditahan  melneltapkan  barang  bulkti  belrulpa  nihil  dan  melmbelbankan  kelpada  Telrdakwa melmbayar biaya pelrkara seljulmlah selbelsar Rp. 5.000,- (lima ribul rulpiah).
Pelrlindulngan hulkulm dalam P U T U S A N Nomor 1209/Pid.Suls/2021/PN Mdn bagi korban yang dipultulskan olelh hakim  suldah selsulai delngan Ulndang-Ulndang kelkelrasan dalam  rulmah  tangga,  dikarelnakan  istri  yang  melnjadi  korban  kelkelrasan  dalam  rulmah tangga  haruls  melndapatkan  pelrlindulngan  hulkulm  selsulai  delngan  amanat  Ulndang- Ulndang Nomor 23 tahuln 2004 telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam Rulmah Tangga. Pasal  10  Ulndang-Ulndnag  Nomor  23  Tahuln  2004  telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan Dalam  Rulmah  Tangga  melnyatakan  bahwa  korban  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga belrhak  melndapatkan  pelrlindulngan  dari  pihak  kellularga,  kelpolisian,  keljaksaan, pelngadilan,advokat,  lelmbaga  sosial,  ataul  pihak  lainnya  baik  selmelntara  maulpuln belrdasarkan  pelneltapan  pelrintah  pelrlindulngan  dari  pelngadilan,pellayanan  kelselhatan selsulai  delngan  kelbultulhan  meldis,pelnanganan  selcara  khulsuls  belrkaitan  delngan kelrahasiaan korban,pelndampingan olelh pelkelrja sosial dan bantulan hulkulm pada seltiap tingkat  prosels  pelmelriksaan  selsulai  delngan  keltelntulan  pelratulran  pelrulndang-ulndangan dan  pellayanan  bimbingan  rohani.  Dalaam  PUlTUlSAN  Nomor  1209/Pid.Suls/2021/PN Mdn bahwa isi pultulsannya suldah selsulai delngan pasal 10 Ulndang-Ulndang No 23 tahuln 2004 yang isinya telntang pelrlindulngan hulkulm telrhadap istri selbagai korban kelkelrasan dalam rulmah tangga.

## SIMPULAN
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga…
Belrdasarkan  pelmbahasan-  pelmbahasan  pada  pelrmasalahan  di  atas  maka  pelnullis dapat  melnyimpullkan  jawaban  telrhadap  pelrmasalahan.Ulndang-Ulndang  Pelnghapulsan Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  Nomor  23  Tahuln  2004,  telrlelpas  dari  delbat  yang pelrsoalan  privat  melnjadi  pelrsoalan  pulblik.  Faktor-faktor  pelnyelbab  telrjadinya kelkelrasan dalam rulmah tangga selbagai belrikult:
1. Faktor-faktor  pelnyelbab  telrjadinya  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga  (KDRT) telrdapat dula faktor yaitul faktor khulsuls dan faktor ulmulm.
Faktor khulsuls yaitul :
a. Faktor individul pelrelmpulan.
b. Faktor pasangan.
c. Faktor elkonomi.
d. Faktor sosial buldaya.
Faktor ulmulm yaitul :
a. Faktor  individul,  faktor  yang  melmpulnyai  relsiko  lelbih  belsar  selbagai  pellakul keljahatan.
b. Faktor kellularga.
c. Faktor masyarakat.
Faktor  lain-lain,  selpelrti  buldaya  patriarki  yang  masih  kulat  selhingga  laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam kellularga maulpuln dilingkulngan selkitarnya.
2. Pelrlindulngan  hulkulm  pada  korban  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga  di  tinjaul dari Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2004 telntang  kelkelrasan dalam rulmah tangga,  melnyatakan  pelrlindulngan  hak-hak  korban,  selbagaimana  di  atulr dalam pasal 10 korban belrhak melndapatkan pelrlindulngan
a. Pelrindulngan  dari  pihak  kellularga,  kelpolisian,  keljaksaan,  pelngadilan, advokat,  lelmbaga  sosial,  ataul  pihak  lainnya  baik  selmelntara  maulpuln belrdasarkan pelneltapan pelrintah pelrlindulngan dari pelngadilan;
b. Pellayanan  kelselhatan  selsulai  delngan  kelbultulhan  meldis;
c. Pelnanganan  selcara  khulsuls  belrkaitan  delngan kelrahasiaan  korban;
d. Pelndampingan olelh pelkelrja sosial dan bantulan hulkulm pada seltiap tingkat prosels  pelmelriksaan  selsulai  delngan  keltelntulan  pelratulran  pelrulndang- ulndangan , dan
e. pellayanan bimbingan rohani.
3. Melnimbang,  bahwa  Telrdakwa  tellah  didakwa  olelh  Pelnulntult  Ulmulm  delngan dakwaan tulnggal selbagaimana diatulr dalam Pasal 44 ayat (1) UlUlRI No. 23 Tahuln 2004 telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam rulmah tangga. Barang Siapa adalah orang siapa saja selbagai sulbyelk hulkulm yang tellah didakwa olelh Pelnulntult Ulmulm tellah mellakulkan tindak pidana selbagaimana dalam sulrat dakwaannya dan orang telrselbult  mampul  belrtanggulng  jawab  selcara  pidana  dan  yang  mellakulkan pelrbulatan  kelkelrasan  fisik  dalam  lingkulp  rulmah  tangga Seltiap  orang  yang mellakulkan  pelrbulatan kelkelrasan  fisik  dalam  lingkulp  rulmah  tangga  selbagaimana
dimaksuld  dalam Pasal 5  hulrulf  a  dipidana  delngan  pidana  pelnjara  paling  lama  5 (lima) tahuln ataul delnda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima bellas julta rulpiah).

## B. SARAN
Belrdasarkan kelsimpullan di atas maka pelnullis dapat melmbelrikan saran selbagai belrikult:
1. Ulntulk  korban  KDRT  disarankan  ulntulk  selcara  aktif  melngikulti  pellatihan  yang disellelnggarakan olelh lelmbaga UlPT P2TP2A, selhingga melmbulka kelselmpatan bagi melrelka  ulntulk  dapat  belrbagi  melngelnai  masalah  KDRT  yang  dihadapi  delngan selsama  wanita  korban  KDRT,  yang  diharapkan  dapat  melningkatkan  delrajat relsilielncy  melrelka.
2. Selbagai  korban  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga,  korban  selbaiknya  lelbih  celpat mellaporkan tindak pidana yang dialaminya agar selbagai aparat pelnelgak hulkulm lelbih celpat melnindaki kasuls telrselbult
3. -  Diharapkan  aparat  pelnelgak  hulkulm  dapat  melngimplelmelntasikan  Ulndang- Ulndang  PKDRT              delngan  lelbih  maksimal  khulsulsnya  dalam  tindak  pidana KDRT  agar  dapat  melnjamin  hak-hak  pelrelmpulan/istri  selhingga  tidak  melndapat tindak  kelkelrasan  dan  tindak  pidana  lainnya  dan  melmpelrolelh  kelseltaraan kelduldulkan dalam kelhidulpan masyarakat.
- Sulpaya  polisi  lelbih  sigap,  relsponsif  dan  ramah  dalam  melnangani  kasuls  KDRT maka  pelrlul  melningkatkan  pelngeltahulan  dan  keltelrampilan  ulntulk  melnangani kasuls KDRT mellaluli pelndidikan dan pellatihan.
- Pelrlul  di  adakannya  sosialisai  selcara  rultin  olelh  Kelpolisian  telntanag UlndangUldang  No  23  tahuln  2004  telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam Rulmah  Tangga,  bahwa  yaitul  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga  adalah  sulatul keljahatan  yang  dapat  dipidana,  agar  ellelmeln  masyarakat  lelbih  paham,  dan  ada kelsadaran ulntulk tidak selkali kali mellakulkan kelkelrasan dalam rulmah tangganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifa Salsabila, Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)
Berdasarkan Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1979 Dan Implementasinya Di Indonesia, Padang, Universitas
BungHatta,2022,hal.4.https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/downlo ad/20397/16762/64874.
Alvi  Syahrin,  Nur  Asiah,  Dahlia  Kusuma  Dewi,  2020,  PERLINDUNGAN  HUKUM KORBAN  KDRT  DALAM MEMBANGUN  PEMERINTAH  YANG  BAIK  SELAMA DI MASA PANDEMI COVID-19, Hlm 1.)
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.
Fransiska  Novita  Eleanora  dan  Zulkifli  Ismail,  Hukum  Perlindungan  Perempuan,
Masda Media. Malang, 2021, hal. 269).
Hj.  Zaitunah  Subhan,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Rumah  Tangga  hanya dialami oleh perempuan, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004, hal.57.
L.J  Van  Apeldoom  Shidarta,  Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung.,2006,hal.82-83.
Martina  S.Pd  (Aktivis  Muslimah  Paser),  Kaltimtoday,  Keluarga  Adalah  Bagian  Dari Negara,2020.
Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. Literasi Hukum , 3 (1), 52 – 63.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina  Ilmu,Surabaya Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. Al-Adl:
Jurnal Hukum , 12 (2), 270 – 279.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, hal.34.
Tyoznisti Hasta  Vista PERLINDUNGAN KORBAN KDRT DITINJAU DARI UU NO.23 TAHUN 2004(UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KDRT.
Undang-Undang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  (  UU  RI  No.  23 Tahun 2004), Pasal 6.
Undang-Undang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,(  UU  RI  No.  23 Tahun 2004), Pasal 7.
Undang-Undang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,(  UU  RI  No.  23 Tahun 2004) pasal 8.
Undang-Undang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,(  UU  RI  No.  23 Tahun 2004), Pasal 9.
Undang-Undang RI No.13, Tahun 2006, Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1. Ayat 2.) Lingkup rumah tangga  dalam  Undang-Undang  No  23 Tahun 2004  Pasal  2 ayat 1dan 2).
Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta,2012.