## DINAMIKA PEMIKIRAN NU TENTANG WAKAF
(Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā’il NU 1926-2006 M)
Oleh Nawawi 1
Abstrak : Sebagai organisasi keagamaan terbesar di republik ini, Nahdlatul Ulama’ (NU)  seringkali  mengkaji  pemikiran  wakaf  yang  faktanya  sangat membutuhkan kejelasan status hukum di tengah masyarakat. Terdapat banyak jenis dan ragam benda wakaf yang memerlukan kejelasan status hukumnya.  Mulai  dari  tanah  kuburan,  masjid,  lembaga  pendidikan, uang, benda-penda produktif hingga penukaran benda wakaf yang satu dengan yang lainnya. Semua jenis wakaf tersebut tentunya memerlukan fatwa  hukum  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  prinsip    ajaran syari’ah.  Untuk  menyikapi  persoalan  wakaf  ini,  Jam’iyah  NU menggunakan  lembaga bahtsul  masail yang  secara  kelembagaan  di bawah  komando  syuriyah  dalam  kepengurusan  NU.  Forum Baḥthul Masā’il menggunakan  banyak  pendekatan  dan  metode  dalam merumuskan  pemikiran  hukum  wakaf.  Mulai  dari  pendekatan qawli (teks), ilhaqi (mempersamakan  sebuah  kasus  hukum  dengan bandingannya  dalam  kitab  kuning),  hingga  pendekatan manḥaj (metodologis)  yang  hanya  menggunakan  perangkat  metede  (bukan produk fiqh-nya) para Imam madzhab. Pilihan metode dilakukan sesuai konteks sosio-kultural yang mengitari setiap materi pembahasan wakaf.
Kata Kunci: NU, Baḥthul Masā’il, Pemikiran, Wakaf Produktif.

## A. Pendahuluan
NU  sebagai  organisasi  keagamaan  memiliki  komitmen  dalam merespons  secara fiqhiyyah dalam  menghadapi  perkembangan  zaman, sebagaimana dalam forum Baḥthul Masā’il mulai dari tingkat Ranting NU sampai  PBNU  (Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama).  Namun,  pemikiran  NU tentang  hukum  Islam  dalam  pandangan  beberapa  pakar  terjadi  pro  dan kontra.  Misalnya,  Martin  Van  Bruinessen  mengkritik  fatwa  yang dikeluarkan oleh ulama NU dalam Baḥthul Masā’il karena kurang  inovatif, menolak    ijtihad,  dan  menolak  penafsiran  sendiri  atas  al-Qur’an  dan  al- Sunnah. Fatwa tersebut hanya berkaitan dengan masalah-masalah ibadah,
1 Penulis  aktif  sebagai  Dosen  IAI  Ibrahimy  Sukorejo  Situbondo  dan  Program Doktronya di tempuh di IAIN Walisongo Semarang.
sementara masalah sosial, ekonomi, dan moral  lebih cenderung diabaikan. Bahkan  transmisi  paham  keagamaan  NU  tidak  mengalami  perubahan- perubahan baik isi ( content ) maupun pendekatan ( approach ). 2
Bahkan  Muhammadiyah  mengkritisi  praktik-praktik  kelembagaan keagamaan Islam yang mempertahankan pemikiran warisan literatur atau teks-teks keagamaan Islam abad pertengahan. Mengikuti warisan tersebut tidak disertai dengan sikap kritis dan konfirmasi kembali pada semangat nilai-nilai  al-Qur’an-Hadis  dan  perubahan  zaman. 3 Kritik  ini  sangat  jelas dialamatkan pada NU sebagai organisasi yang mempertahankan khazanah ulama klasik.
Namun, di sisi lain ḥalaqah RMI ( Rabīṭah Ma’āhid Islamiyyah ) dan P3M  (Perhimpunan  Pengembangan  Pesantren  dan  Masyarakat)  selama periode  1988-1990  telah  merumuskan  lima  ciri  pokok  dari  paradigma “fiqih  baru”  dalam  NU,  di  antaranya [1] Selalu  diupayakan  interpretasi ulang  dalam  mengkaji  teks-teks  fiqih  untuk  mencari  konteks  yang  baru; [2]  Makna  bermadhhab  berubah  dari  bermadhhab  secara  tekstual ( madhhab  qaul )  menjadi  bermadhhab  secara  metodologi  ( madhhab manḥaji ). 4 Menurut  Ahmad  Zahro, 5 taqlīd dalam  NU  tidak  hanya  berarti mengikuti  pendapat  orang  lain  tanpa  mengetahui  dalilnya,  melainkan mengikuti  jalan  pikiran  ( manḥaj  al-fikr )  imam  madhhab  dalam  menggali hukum  Islam  ( taqlīd  manḥaj ).  Bahkan  KH.  Said  Agiel  Siradj 6 memberi keluwesan kepada NU untuk menjawab problematika keagamaan dengan mengikuti pendapat ulama secara lentur dan kritis. 7
Deskripsi  di  atas  menimbulkan  problem  akademik  ( academic problem )  sehingga  peneliti    tertarik  untuk  meneliti  dinamika    pemikiran NU.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menfokuskan  pada  pemikiran  wakaf  di  NU, karena permasalahan wakaf adalah sesuatu yang riil di tengah masyarakat yang  membutuhkan  jawaban  secara fiqhiyyah .  Wakaf  merupakan  produk ijtihad  yang  bersifat  relatif  kebenarannya  sehingga  keberadaannya
2 Bruinessen, Martin Van, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LkiS, 1994,) hlm. 213.
3 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 141.
4 Sahal  Mahfudh, Dialog  dengan  Kyai  Sahal  Mahfudh:  Solusi  Problmatika  Umat (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. Vii.
5 Ahmad  Zahro, Lajnah  Baḥthul  Masā’il  1926-1999:  Tradisi  Intelektual  NU (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 116.
6 Ia  adalah  Ketua  Umum  Tanfizdiyah    Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU) periode 2010-2015.
7 Sa’id  Agiel  Siradj et  al ., Pesantren  Masa  Depan:  Wacana  Pemberdayaan  dan Tranformasi Pesantren ( Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 199.
bersifat  luwes. 8 Dalam  hal  ini,  ijtihad  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  dinamika  agama  sepanjang  waktu.  Ijtihad    sebagai integrasi  berbagai  keputusan  hukum  agama  dengan  evolusi  dan perubahan dalam kehidupan manusia. 9

## B. Pemikiran Nahdlatul Ulama tentang Wakaf

## 1. Wakaf Tanah Kuburan
Para  kyai  NU  dalam  Muktamar  Nahdlatul  Ulama  ke-3  di  Surabaya pada  tanggal  12  Rabi’ul  Tsani  1347H/28  September  1928  M  membahas tentang  sebuah  bangunan  yang  dibangun  di  atas  tanah  kuburan  yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat  diketahui  dalam  buku  register  pemerintah.  NU  menjawab  tidak boleh,  kecuali  ahli  waris  walinya. 10 Sedangkan  dasar  adalah I’ānah  al- Ṭalibīn, Juz III, bab wakaf secara tekstual. Keputusan NU tersebut hanya menggunakan pendekatan madhhab Syafi’i, yaitu:  kitab I’ānah al-Ṭalibīn Syarḥ al-Fatḥ al-Mu’īn yang dikarang oleh Muhammad Syata al-Dimyati . Dalam hal ini, KH. Hafizh Utsman, Ketua Tanfidziyah  PBNU  mengkritik  keputusan  tersebut  karena  NU  hanya mempertahankan tradisi ( turāth al-qadīm ) tanpa menggunakan dalil-dalil al-Qur’an  dan  Hadis.  Hal  ini  berangkat  dari  pandangan  kaum  NU  bahwa pada  saat  sekarang  ini  berbahaya  memahami  ajaran  agama  secara langsung  pada    al-Qur’an  dan  Hadis.  Mereka  beranggapan  bahwa  ulama terdahulu  telah  membangun  prinsip-prinsip  sumber  hukum  Islam  dan praktik-praktik hukum dalam bentuk madhhab. 11
KH.  Thalchah  Hasan,  Musytasyar  PBNU  merespons  hasil Baḥthul Masā’il tersebut  bahwa  pada  waktu  itu,  wakaf  kuburan  merupakan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia dan simbol kedermawanan wakif dalam mendistribusikan hartanya di jalan Allah swt. Namun, KH. Thalchah mengkritik  hasil Baḥthul Masā’il tersebut  hanya    menggunakan  referensi dari  kitab  Syafi’iyyah  saja,  padahal  AD/ART  NU  sangat  pluralistik,  yaitu mencakup  pada  empat  madhhab  ( madhāhib  al-arba’ah ).  Hal  itu merupakan  konsekwensi  logis  karena  kitab-kitab  yang  dibaca  oleh  kyai-
8 Munzer  Qahf, Manajemen  Wakaf Produktif ,  Terj.  Muhyiddin Mas  Rida  (Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kausar Grup, 2005), hlm. 151.
9 Ali Syari’ati, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 72.
10 Ahkam  al-Fuqaha’  fi  Muqarrat  Mu’tamar  Nahdlah  al-‘Ulama’ :  Solusi Problematika Aktual Hukum Islam  Keputusan  Muktamar, Munas, dan  Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M),( Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 5.
11 Wawancara, 22 Oktober 2010.
kyai  NU  sejak  belajar  ilmu  fiqih  di  pesantren  hingga  terjun  pada masyarakat adalah kitab-kitab yang bermadhhab Syafi’i dan keterbatasan literatur  kitab-kitab  selain  madhhab  Syafi’i.  Keterbatasan  ini  merupakan faktor  utama  dalam  pembentukan  pola  pikir  kyai-kyai  NU. 12 Keputusan tersebut  dalam  pandangan  Cholil  Nafis  bukan  berarti  wakaf  dalam  Islam adalah wakaf konsumtif karena subtansi wakaf adalah pokoknya ditahan dan  hasilnya  disedekahkan.  Dalam  hal  ini,  keputusan  NU  tentang  wakaf kuburan  merupakan  respons  NU  terhadap  realitas  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Lembaga Baḥthul  al-Masā’il berfungsi  sebagai  sarana kepedulian  ulama NU dalam bidang keagamaan. 13

## 2. Wakaf dengan Uang
Para  kyai  mengkaji  persoalan  wakaf  dengan  uang  tiga  kali  dalam Muktamar.  Pertama,  Muktamar  NU  di  Semarang  pada  tanggal  14  Rabī’ul al-Thānī  1348  H/19  September  1929  M  membahas  wakaf  dengan  uang untuk membiayai pekerja bangunan masjid. Dalam hal ini, NU menjawab boleh  berdasarkan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat. 14 Dasar pijakannya adalah Fatawa Kubra secara tekstual yang dikarang oleh Ibn Hajar al-Haitami.
Kedua,  Muktamar  ke-10  di  Surakarta  pada  tanggal  10  Muharram 1354 H/April 1935 M yang menghasilkan sebuah rumusan tentang nāz ̣ ir masjid yang membeli tegel kembang masjid dengan uang yang diwakafkan Jawab:  Menurut  pendapat  yang mu’tamad ,  tidak  boleh,  sedangkan pendapat  lain  memperbolehkan. 15 Sementara  dasarnya  adalah Fatawa Kubra secara tekstual dalam bab wakaf.
Kedua  keputusan  tersebut  dalam  pandangan  KH.  Thalchah  Hasan tidak sesuai dengan hasil Muktamar NU yang pertama di Surabaya tahun 1926  yang  menetapkan  heirarki  tingkat  kualitas  pendapat  ulama  yang menjadi  pedoman  NU  di  antara  beberapa  pendapat  di  kalangan Syafi’iyyah,  yaitu:  [1]  Pendapat  yang  disepakati  oleh  Imam  Nawawi  dan Imam  Rafi’i;  [2]  Pendapat  Imam  Nawawi;  [3]  Pendapat  Imam  Rafi’i;  [4] Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama; [5] Pendapat ulama yang pandai; dan [6] Pendapat ulama yang paling wara’. 16
Berbeda  dengan  pandangan  KH.  Hafizh  Utsman  bahwa  keputusan
12 Wawancara, 19 Oktober 2010.
13 Wawancara, 20 Oktober 2010.
14 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 67-68
15 Ibid, hlm. 177.
16 Wawancara, 19 Oktober 2010.
tersebut  merupakan  reflektif  kyai  NU  dalam  merespons  berbagai  kasus keagamaan, khususnya perwakafan. Pada umumnya, kyai NU merumuskan kajian  hukum  Islam  di    Muktamar  dengan  berbagai  referensi.  Namun,  di antara  referensi  yang  dianggap  sesuai  dengan  substansi  masalah  wakaf adalah kitab Fatawa Kubra yang menjadi rujukan utama. Tujuannya agar NU tidak keluar dari teks-teks kitab kuning yang dianggap mu’tabar . 17
Ketiga,  pada  tanggal  tanggal  13  Rabī’ul  al-Thānī  1357  H/12  Juli 1938  M  dalam    Muktamar  NU  ke-13  di  Menes  Banten,  para  kyai  NU mengkaji  tentang  inventarisasi  kantor  yang  dibeli  dengan  uang    wakaf. Para  kyai  menyimpulkan  bahwa  inventaris  itu  tidak  menjadi  wakaf  jika tidak  diucapkan  oleh  hakim  atau  nāz ̣ ir  dengan  wakaf. 18 Sementara referensi yang dijadikan standar adalah kitab Asnā al-Maṭālib juz II secara tekstual.
Menurut analisis KH. Thalchah Hasan, keputusan Baḥthul al-Masā’il tersebut  adalah  masih  dalam  kategori  wakaf  konsumtif    karena  fungsi uang  itu  sebagai  alat  untuk  membiayai  wakaf  yang  tidak  bernilai ekonomis.  KH.  Thalchah  membedakan  antara  wakaf  uang  dan  wakaf dengan  uang.  Wakaf  uang  adalah  uang  sebagai  modal  investasi  dan hasilnya disedekahkan, sementara wakaf dengan uang adalah uang hanya sebagai alat untuk membeli barang dan alat-alat masjid. 19 Bahkan Sarmidi Husna  memberi  pengertian  wakaf  dengan  uang  berbeda  dengan pengertian wakaf uang. Wakaf dengan uang dalam keputusan itu termasuk kategori wakaf konsumtif karena uang dijadikan upah pekerja masjid yang sekali  pakai  habis.  Adapun  wakaf  uang  dalam    UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  adalah  uang  dijadikan  modal  investasi  melalui  akad muḍārabah dan murābaḥah. 20

## 3. Wakaf Masjid
Muktamar  NU  ke-4  di  Semarang  pada  tanggal  14  Rabī’ul  al-Thānī 1348 H/19 September 1929 M, kyai NU membolehkah memungut derma untuk mendirikan masjid yang akan dibangun. Sedangkan anggapan yang tidak  membolehkan  menurut  kyai  NU  karena  belum  adanya  obyek  yang diwakafkannya,  sehingga  permulaannya  terputus  ( munqaṭi’  awwal ). 21 Sementara  referensi  yang  digunakan  dalam  adalah Syarḥ  Bahjah Juz  III, secara tekstual.
17 Wawancara, 22 Oktober 2010.
18 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 206-207.
19 Wawancara, 19 Oktober 2010.
20 Wawancara, 20 Oktober 2010.
21 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 68.
Wahiduddin  Adams  memandang  bahwa  pemikiran  NU  tersebut menggunakan  pendekatan  madhhab  Syafi’i.  Pemikiran  ini  berkaitan dengan empat faktor yang mempengaruhi. Pertama, pemikiran-pemikiran keislaman NU adalah masih terikat dengan pemikiran ulama sebelumnya yang  hidup  abad  ke-7  hingga  ke-13  M.  Kedua,  pendukung  utama tradisionalisme    Islam  adalah  kyai-kyai  dan  tokoh-tokoh  lokal  yang berbasis  pesantren.  Ketiga,  mayorits  pemikiran  tradisional  ada    di pedesaan  yang  jauh  dari  modernisme.  Keempat,  ciri  utama    NU  bersifat ideologis  yang  berkaitan  dengan  paham Ahl  al-Sunnah  wa  al-Jamā’ah . Kelompok tradisional memiliki kekuatan yang terorganisir untuk melawan kelompok  modernis  yang  menyerukan  umat  Islam  tidak  terbelenggu pemikiran tradisional. 22
Dari  aspek  sejarah,  Sarmidi  Husna  menyatakan  bahwa  keputusan tersebut  berasal  dari  genologis  keilmuan  ulama  NU  yang  berasal  dari dunia  pesantren  yang  mempertahanakan  tradisi  ( al-muhafaẓah  ‘ala  al- qadīm  al-ṣalīḥ ).  Pesantren  merupakan  basis  NU  yang  mengikuti  Ahlu  al- Sunnah  wa  al-Jamā’ah  dengan  pendekatan  madhhab,  terutama  fiqih madhhab Syafi’i.  Latar belakang madhhab Syafi’i sangat dominan di tubuh NU karena kyai-kyai NU pernah berguru pada ulama Timur Tengah yang beraliran  Ahli  Sunnah.  Warna  dan  nuansa  keagamaan  bersifat  monolitik karena  keterbatasan  informasi  dan  akses  literatur.  Dari  ulama  pengikut madhhab  ini,  terbentuk  pola  pikir  yang  diwariskan  dari  generasi  ke generasi  sampai  sekarang. 23 Pola  pemikiran  ini    dalam  pandangan  KH. Hafizh  Utsman  terilhami  oleh  fatwa  KH.  Hasyim  Asy’ari  yang berpandangan  bahwa  madhhab  adalah  satu,  yaitu  madhhab  Syafi’i. Madhhab ini sebagai representatif Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā’ah . 24 Hal ini sesuai dengan pernyataan Gus Dur bahwa pemikiran KH. Hasyim sebagai standar ilmu pengetahuan agama dan referensi  NU sampai kini. 25
Begitu pula dalam Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi pada tanggal 8 Muharram 1353 H/ 23 April 1934 M, para kyai NU menetapkan sebuah keputusan  tentang  pendirian  masjid  di  wilayah  Islam  dengan  keputusan sunah mu’akkadah . 26 Adapun referensi yang digunakan adalah hadis Nabi dalam Aziz Syarḥ Jāmi’ al-Ṣaghīr dan Fatāwā Kubrā juz IV. Hadis itu adalah
22 Wawancara, 01 Nopember 2010.
23 Wawanacara, 20 Oktober 2010.
24 Wawancara, 22 Oktober 2010.
25 Lathiful  Khuluq, Fajar  Kebangkitan  Ulama:  Biografi  KH.  Hasyim  Asy’ari (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 67&89.
26 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 13-138.
sebagai  berikut:  “Bangunlah  masjid  dan  jadikan  sebagai  tempat  salat berjama’ah”. Perintah Rasulullah SAW ini berpengertian sunnah mu’akkad (sangat dianjurkan)”.
Keputusan tersebut menggunakan hadis Nabi dan kitab Syafi’iyyah. Dalam  konteks  ini,  menurut  KH.  Thalchah  Hasan,  keputusan  ini merupakan langkah maju NU dalam melakukan istinbāṭ hukum sekalipun dikuatkan dengan pendapat ulama madhhab Syafi’iyyah. Penggunan kitab Syafi’iyah merupakan konsistensi bermaz|hab NU karena ada anggapan di kalangan  NU  bahwa  madhhab  Syafi’iyyah  dalam  sejarah  telah  menjadi kesepakan  publik  dapat  diterima  pendapatnya  baik  secara  tekstual (qauliy) maupun  metode (manḥaj). Namun,  pada  kenyataannya  NU mengabaikan  menggunakan  teks  langsung  dari  al-Qur’an  maupun  Hadis Nabi. 27 Sarmidi  Husna  beranggapan  bahwa  penggunaan  hadis  dalam keputusan  itu  bukan  berarti  NU  telah  melakukan  ijtihad  tetapi permasalahan secara tekstual adalah sama dengan jawaban permasalahan. Sementara  KH.  Afifudddin  merespon  dengan  positif  karena  keputusan hukum  menggunakan  teks  Hadis  Nabi  secara  langsung  dan  pendapat ulama  adalah  sangat  ideal  sehingga  pendapat  mereka  diketahui  dalilnya. Konsekwensinya, NU tidak termasuk muqallid buta tetapi muqallid kritis. Taqlīd kritis  ini  dapat  membentuk  pemikiran  progresif  sehingga  dalam Baḥthul Masā’il NU tidak terjadi jalan buntu ( mauqūf ). 28
Masjid berfungsi sebagai jalan menuju pada  ketaatan kepada Allah dan  Nabi  saw  bukan  tujuan  yang  lain  (At-Thabari,  t.  th/VI:  473).  Masjid merupakan  tempat  ibadah  yang  bersifat  sakral,  tetapi  dalam  realitas  ia dibangun  dengan  uang  haram.  Dalam  kaitan  ini,  para  kyai  NU  dalam Muktamar NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 10 Zdul al-Hijjah 1359 H/9 April 1940 M memutuskan sah salat  sesorang yang didirikan dengan uang haram  tetapi  haram  dan  tidak  dapat  pahala. 29 Sementara  kitab  yang menjadi rujukan adalah Ihyā’ Ulūm al-Din li al-Ghazāliy secara analogis. Dari aspek metode penetapan hukum, keputusan itu tidak memiliki sandaran  tekstual  dari  kitab-kitab  klasik  baik  madhhab  Syafi’iyyah maupun  madhhab  lainnya.  Menurut  KH.  Thalchah  Hasan,  keputusan  itu menggunakan metode ilḥāq al-masā’il bi naẓairihā, yaitu tempat salat yang berasal dari uang haram dianalogikan dengan tanah milik orang lain tanpa izin  dari  pemiliknya.  Padahal  secara  konseptual,  NU  baru  merumuskan
27 Wawancara, 19 Oktober 2010.
28 Wawancara,  01 Pebruari 2011.
29 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 248-249.
“Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf”
metode ilḥāq  al-masā’il  bi  naẓairiha dalam Baḥthul  Masā’il pada  Munas Alim Ulama 1992 di Lampung. Kerangka rumusan ini adalah hampir sama dengan qiyās dalam ushul fiqih.  Perbedaannya, qiyās menyamakan suatu kasus  yang  tidak  ditunjuk  lansung  dengan nash secara  tekstual  dengan kasus  yang  ditunjuk  lansung  oleh  al-Qur’an  dan  Hadis.  Sementara ilḥāq menyamakan  suatu  kasus  yang  tidak  dijelaskan  secara  tekstual  dalam kitab kalsik. 30
Keputusan  tersebut  dalam  pandangan  KH.  Afifuddin  adalah pemikiran  yang  dinamis  dalam  NU  yang  harus  dikembangkan  sesuai dengan  perkembangan  zaman.  Walaupun  pada  kenyataannya,  keputusan ini tidak menemukan redaksi kitab kuning  yang tepat sebagai jawaban. 31 Sementara  menurut  Cholil  Nafis,  keputusan  itu  merupakan  bentuk respons progresif yang dikhawatirkan terjebak pada kebuntuhan jawaban dalam al-masā’il  al-diniyyah (mauqūf) .  Selanjutnya,  Cholis  memandang keputusan  itu  merupakan  langkah  maju  yang  menjadi  emberio  lahirnya metode  baru,  yaitu: ilḥāq  al-masā’il  bi  naẓairiha dalam Baḥthul  Masā’il pada Munas Alim Ulama 1992 di Lampung. 32 Bahkan Wahiduddin Adams mengkritik  keputusan  itu  sebagai  bentuk  kefanatikan  NU  terhadap  kitab kuning, sehingga jika kitab kuning tidak dapat menjawab secara tekstual, maka yang digunakan adalah secara kontesktual. 33 Namun, Sarmidi Husna menilai positif keputusan itu sebagai bentuk nalar analogis kyai NU yang sangat maju. Pada waktu itu, NU termasuk kategori organisasi keagamaan yang  mempertahankan  khazanah  klasik,  sementara  organisasi  Islam modern mencelanya. 34

## 4. Istibdāl Wakaf (Penukaran Benda Wakaf)
Para  kyai  NU  dalam  Muktamar  NU  ke-11  di  Banjarmasin  pada tanggal  19  Rabī’ul  al-Awwal  1355  H/9  Juni  1936  M    menjawab  dua masalah tentang istibdāl wakaf yang terjadi di masyarakat, yaitu: Pertama,  masjid  ditukar  dengan  tanah  yang  lebih  banyak manfaatnya.  Dalam  hal  ini,  NU  merespon  dua  jawaban,  yaitu mengharamkan dengan menggunakan madhhab Syafi’i, dan membolehkan dengan mengikuti madhhab Hanafi, tetapi jika ditukar dengan tanah yang
30 Wawancara, 19 Oktober 2010.
31 Wawancara, 01 Pebruari 2011.
32 Wawancara, 20 Oktober 2010.
33 Wawancara, 01 Nopember 2010.
34 Wawancara, 20 Oktober 2010.
lebih bermanfaat. 35 Sedangkan referensinya adalah Syarqāwī ‘ala al-Taḥrīr secara tekstual.
Kedua, memindah alat-alat masjid dan mengambil alat-alat masjid yang telah rusak. NU memutuskan bahwa tidak boleh mengambil alat-alat masjid yang  dipergunakan  untuk lainnya,  kecuali  diperuntukkan masjid, dan tidak boleh dijual atau diberikan orang lain. Namun,  jika sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka  menjadi hak milik masjid. 36 Sedangkan referensinya adalah I’ānah al-T ̣ ālibīn secara tekstual. Jawaban  keputusan  tersebut  terdapat  dua  jawaban  antara  yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Dalam hal ini, KH. Thalchah Hasan 37 memberi argumentasi dalam menyikapi perbedaan tersebut. Pada dasarnya melarang istibdāl atau ibdāl kecuali dalam situasi pengecualian ( aḥwāl  istithnā’iyyah )  yang  jarang  terjadi  di  antara  mereka.  Ada  ulama yang  memperbolehkan  karena  syarat  wakif,  hasil  dari istibdāl menjadi lebih banyak, dan situasi darurat. Bagi mereka yang lebih menitikberatkan pada  “prinsip  keabadian”  mengatakan  bahwa  menjaga  kelestarian  atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak  boleh  dijual  dengan  alasan  apapun  dan  tidak  boleh  ditukar  dalam bentuk apapun, apalagi wakaf  masjid.
Selanjutnya  para  kyai  NU  menetapkan  dua  keputusan  berkaitan dengan istibdāl wakaf dalam Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah NU ke-2  di  Jakarta  pada  tanggal  1-3  Jumadi  al-Ula  1381  H/11-13  Oktober 1961 M, yaitu:
Pertama,  menjual  alat-alat  masjid  yang  sudah  rusak.  NU memutuskan: “alat-alat masjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi  kecuali  dibakar  itu  masih  tetap  hukum  kewakafannya,  tetapi  boleh dijual  kalau  kemaslahatannya  hanya  dijual,  kecuali  menurut  segolongan ulama”. 38 Referensi  yang  dijadikan  pedoman I’ānah  al-Ṭālibīn, III/18 secara tekstual.
Kedua,  status  hukum  memperdagangkan  barang  wakaf  yang  lebih dari  kebutuhan . Dalam  konteks  ini,  NU  memutuskan:  “Kalau  yang dimaksud  barang  wakaf  itu  barang  hasil  dari  wakaf  untuk  masjid  yang lebih  dari  kebutuhan  masjid,  maka  hukumnya  menurut  fatwa  sebagian ulama  akhir  adalah  boleh  (tidak  dilarang)  diperdagangkan.  Kalau  tidak demikian,  artinya mauqūf  ’alaih bukan  masjid,  atau  tidak  lebih  dari
35 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 191.
36 Ibid, hlm. 178-179.
37 Muhammad  Thalchah  Hasan, Dinamika  Kehidupan  Religius (Jakarta: Listafariska Putra, 2000) hlm. 4-5.
38 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 306-308.
“Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf”
kebutuhan mauqūf  ‘alaih maka haram diperdagangkan”. 39 Adapun  dasar pijakan  adalah al-Qalyūbī, Juz  III:  “Para  ulama muta’akhkhirin berfatwa tentang  kebolehan  jika  diperuntukkan  bagi  masjid,  jika  bukan  untuk masjid, maka tidak boleh”.
Keputusan tersebut dalam pandangan KH. Hafizh Utsman mengacu pada  kemaslahatan  yang  menjadi  tujuan  pokok  syariah  ( maqāṣid  al- syarī’ah ). Dengan demikian, bila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi baik  karena  perubahan  situasi  dan  kondisi  maupun  kerusakan  benda wakaf itu sendiri, maka benda wakaf itu akan tersia-sia. Sementara Islam melarang  tindakan  menyia-nyiakan  harta  benda,  termasuk  harta  wakaf (QS. al-Isra': 27).

## 5. Wakaf Pendidikan
Dalam  Muktamar  NU  ke-23  di  Solo  pada  tanggal  29  Rajab  -3 Sya’ban 1382 H/25  – 29 Desember 1962 M, para kyai NU memutusakan tentang kasus wakaf sekolah yang terjadi di Tuban: “Bahwa wakaf untuk sekolah  negeri  itu  sah,  karena  wakaf  itu  tidak  disyaratkan  nyata-nyata adanya qurbah (mendekatkan  diri  kepada  Allah),  tetapi  juga  harus  tidak maksiat (durhaka)”. 40 Dasar pijakannya adalah Fatḥ al-Qarīb : “Pernyataan al-Mushannif memberikan  pengertian  bahwa  tidak  disyaratkan  adanya tujuan qurbah (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt), namun (yang penting) tidak terdapat kemaksiatan”.
Keputusan Muktamar tersebut tidak menjelaskan secara gamblang apakah  sekolah  negeri  sebagai  objek  wakaf  dikuasai  oleh  orang-orang yang  beragama  Islam  ataukah  tidak?  Apakah  wakifnya  beragama  Islam ataukah  tidak?  Begitu  juga  bagaimana  batasan  pengertian  tidak disyaratkan tujuan qurbah (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt) yang penting tidak terdapat kemaksiatan? Bolehkah wakaf diberikan kepada non-muslim dengan tujuan kemanusiaan atau agar mereka tertarik masuk Islam seperti zakat yang boleh  diberikan kepada mereka?.
Dalam  konteks  ini,  para  kyai  NU  merespons  dengan  berbagai argumentasi. Misalnya, menurut KH. Thalchah Hasan, hukum Islam adalah kaidah  dan  norma  hukum  yang  bersifat  insklusif.  Oleh  karena  itu, wāqif non-muslim  dibolehkan  dalam  Islam  berdasarkan  kasus  Mukhairiq  yang beragama Yahudi. Pada waktu itu, Mukhairiq berwasiat pada Nabi, jika ia gugur  dalam  perang  Uhud,  maka  kebunnya  akan  diwakafkan.  Dalam kenyataannya,  ia  gugur  dalam  perang  tersebut,  sehingga  Nabi  memberi
39 Ibid., hlm . 305-306.
40 Ibid., hlm. 316.
gelar  sebagai  orang  Yahudi  yang  paling  baik.  Agama  Yahudi  adalah rumpun agama samāwiy ( ahl al-kitāb ). 41
Begitu pula para kyai NU melalui rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal Jumadi al-Ula 1381H/25 Oktober 1961 M membahas tentang kasus  gedung  madrasah  yang  terjadi  NU  Cabang  Senori  Tuban.  NU memutuskan:  “Tidak  boleh,  apabila  diketahui  bahwa  hal  itu  benar-benar menyalahi  janji  si wāqif .  Dan  kalau  tidak  menyalahi  maka  boleh,  asalkan tidak  tidak  bertentangan  dengan  adat  kebiasaan” 42 Sementara  referensi keputusan itu adalah Bujairimī Wahhāb II/307 dan kitab Tuḥfah al-Muḥtāj VI secara tekstual.
Keputusan  itu  dalam  pandangan  KH.  Hafizh  Utsman  menekankan adanya  syarat wāqif sehingga    jika  menyalahi  syarat wāqif ,  wakaf  dapat dibatalkan  karena  syarat  wakif  adalah  sama  dengan  ketentuan  syariat. 43 KH.  Thalchah  beranggapan  bahwa  keputusan  itu  berdasarkan  pendapat ulama  yang  menempatkan  wakaf  bersifat  sakral.  Hal  ini  bertujuan  agar wakaf  tidak  dimanipulasi  oleh  pihak  yang  kepentingan  sehingga  wakaf dapat menyentuh pada objek wakaf secara benar.
Dalan Muktamar ke-25 dilaksankan di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember  1971  M,  para  kyai  NU  memutusakan  suatu  kasus  wakaf  yang berasal  dari  NU  Cabang  Semarang  dengan  menggunakan al-Syarwanī , VI/250  dan  kitab Aḥkām  al-Fuqahā’ II/91  secara  tekstual,  yaitu:  barang- barang  dan  gedung-gedung  belum  menjadi  barang  wakaf.  Yang  berhak menjadikan  barang-barang  wakaf  dan  membuat  syarat-syaratnya,  yaitu: wāqif ,  panitia  yang  mengumpulkan,  dan  hakim syar’i. Sementara yang menjadi nāẓir adalah:  kalau  wakif  menentukan  maka nāẓir -nya  adalah orang  yang  ditentukan  oleh  wakif.  Jika  wakif    tidak  menentukan,  maka nāẓir -nya adalah panitia yang mengumpulkan. Namun, jika panitia  sudah tidak  ada,  maka nāz ̣ ir -nya  berpindah  pada    hakim  syar’iy,  jika  tidak  ada nāẓir yang khaṣṣ. Sementara  tidak  boleh  sebagian  dari  anggota  panitia yang  pindah  ke  organisasi  lain,  memiliki  dan  membuat  peraturan- peraturan sehingga barang itu tetap menjadi hak milik NU. 44
Penggunaan  pendapat  Syafi’iyyah  dalam  keputusan  itu  dalam pandangan  Cholil  Nafis  mengesankan  NU  sangat  berhati-hati  dalam mengakomodasi  pendapat  kalangan  Syafi'iyyah  walaupun  kadangkala tidak sesuai dengan konteks sekarang. Hal ini cukup beralasan karena pola
41 Wawancara, 19 Oktober 2010.
42 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 315-316.
43 Wawancara,  22 Oktober 2010.
44 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 324-326.
pemikiran  NU  telah  mengakar  dengan  madhhab  Syafi'iyyah  sehingga untuk  meninggalkannya  secara  keseluruhan  dengan  beralih  pada pendapat selain Syafi’iyyah adalah sulit sekali. Padahal dalam AD/RT NU, semua  madhhab  yang  empat  dianggap  sama  karena  hanya  ada  sebuah pilihan dalam memilih sebagian dari mereka. 45 Bahkan KH. Hafizh Utsman menambahkan  bahwa  keputusan  itu  merupakan  ideologi  NU  karena latarbelakang  lahirnya  NU  adalah  mempertahankan    pola  bermadhhab. Sementara  madhhab Syafi’i adalah paling dominan di kalangan kyai-kyai NU. 46

## 6. Wakaf Uang
Dalam forum Baḥthul Masā’il Munas Alim Ulama NU pada tanggal 25-  28  Juli  2002  di  Jakarta,    para  kyai  NU  melahirkan  sebuah  keputusan bahwa  wakaf  uang  menurut  jumhur  ulama  (Malikiyyah,  Syafi’iyyah, Hanbaliyyah, dan sebagian Hanafiyyah)  tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat  wakaf.  Sementara  menurut  sebagian  Hanafiyyah membolehkan.  Adapun  tata  cara  adalah  menjaga  dan  melestarikan nilainya  seperti  investasi  melalui maḍārabah . 47 Sedangkan  dasar pengambilan hukum di antaranya: al-Fatāwa al-Ināyah Niẓam wa Jama’ah min Ulama al-Hind al-A’lam, Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftin karya Zakariya  Yahya  bin  Syarf  al-Nawawi,  dan al-Mughnī  ‘alā  Mukhtasyar  al- Kharabī karya Ibn Qudāmah.
KH.  Hafizh  Utsman  memandang  bahwa  keputusan  tersebut menggunakan  berbagai  lintas  madhhab  (madhhab  Syafi’i,  Hanafi,  Maliki, dan  Hanbali).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  NU  telah  memiliki  kemajuan berpikir dalam penetapkan   hukum Islam. Hal ini sesuai dengan   prinsip dasar  AD/RT  NU  yang  tidak  membatasi  pada  satu  madhhab  tetapi  lintas madhhab. 48

## 7. Wakaf Produktif
Wakaf  produktif  sebagai  proses  pengelolaan  benda  wakaf  untuk menghasilkan    barang  atau  jasa  yang  maksimum  dengan  modal  yang minimum.  (Mubarok,  2008:  16).  Para  kyai  NU  telah  mengkaji  wakaf produktif  dalam  Musyawarah  NU  XXXI  tentang Masā’il  Diniyyah  al- Mauḍū’iyyah di  Asrama  Haji  Donohudan  Boyolali-Solo  Jawa  Tengah,  29 Nopember - 1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H. NU memutuskan
45 Wawancara, 20 Oktober 2010.
46 Wawancara, 22 Oktober 2010.
47 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 572-573.
48 Wawancara,  22 Oktober 2010.
bahwa  wakaf  merupakan  perbuatan  ekonomi  produktif  yang  sangat dihimbau  oleh  al-Qur’an  dan  al-Hadis.  Nahdlatul  Ulama  melalui  Munas tahun  2002  M  salah  satu  keputusannya  adalah  tentang  bolehnya mewakafkan  uang,  bahkan  di  Indonesia  telah  disahkan  Undang-Undang tentang  wakaf.  NU  merekomendasikan,  sebagai  berikut:  [a]  Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan membentuk institusi wakaf; [b]  Memotivasi  masyarakat,  khususnya  kalangan  nahdliyyin  untuk berwakaf,  di  antaranya  membuat  pamflet,  brosur  dan  selebaran  yang membuat  orang  tertarik  untuk  berwakaf  dan  disosialisasikan  kepada masyarakat,  khususnya  nahdliyyin;  [c]  Mempertegas  status  hukum  atas aset  wakaf  milik  Nahḍatul  Ulama;  [d]  Pembebasan  pajak  dan  biaya administrasi  terhadap  harta  wakaf;  [e]  Pemanfaatan  harta  wakaf  atas skala  prioritas;  dan  [f]  Pembiayaan  organisasi  NU  melalui  hasil pengelolaan harta wakaf. 49 Keputusan Masā’il  Diniyyah  al-Mauḍū’iyyah (masalah-masalah keagamaan  yang  bersifat  tematik)  tersebut  dalam  pandangan  Sarmidi Husna adalah gambaran unik NU dalam bermadhhab. Keunikan itu terlihat dalam  kerangka pendekatan  madhhab manḥaj. Dalam Masā’il Diniyyah al- Mauḍū’iyyah , persoalan yang dikaji tidak perlu menunggu dari pertanyaan dari masyarakat atau warga NU secara hierarkis melainkan cukup melihat tingkat  urgensi  dan  kebutuhan  NU,  masyarakat,  dan  negara.  Wakaf produktif merupakan persoalan kontemporer yang harus dijawab oleh NU sesuai dengan pendekatan bermadhhab. 50
Dalam  menjawab al-masā’il  al-fiqhiyyah  al-mauḍū’iyyah ,  para  kyai NU  menggunakan  pendekatan  mazhab  secara  manḥaj. Al-masā’il  al- fiqhiyyah al-mauḍū’iyyah membutuhkan pembahasan yang mendalam dan serius  karena  akan  melahirkan  konsep  yang  matang  berkaitan  dengan metode istinbāṭ- nya.  Dalam  hal  ini,  NU  membuka  wacana  untuk merespons persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik. Oleh karena  itu,  setiap  peserta  dituntut  untuk  membuat  makalah  dan dikritisinya sehingga melahirkan sebuah rumusan ketetapan hukum yang komprehensip  sesuai  dengan  tuntutan  situasi  dan  kondisi  zaman  (Arifi, 2010: 190).
Lahirnya  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  meliputi wakaf  produktif,  PBNU  (Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama)  secara organisatoris merespons dengan positif karena memberi kepastian hukum (Depag RI, 2006 a : 66-67). Hukum dalam tatanan negara dianggap sah dan
49 Ahkam al-Fuqaha’, hlm. 716.
50 Wawancara, 20 Oktober 2010.
berlaku secara yuridis jika disahkan oleh negara. 51
Sementara  pembahasan  wakaf  dalam Baḥthul  Masā’il NU  sejak 1926  hingga  2004  mengalami  pasang  surut.  Dalam  hal  ini,  KH.  Thalchah dan Cholil Nafis menyatakan bahwa pembahasan wakaf tergantung  pada Tim  lajnah Bahtul  al-Masā’il PBNU  yang  merangkumnya,  karena  model Baḥthul  Masā’il  al-Waqi’iyyah bersifat  hierarkis.  Artinya  masalah  wakaf berasal  dari  pertanyaan  masyarakat  yang  tidak  bisa  dijawab  oleh  kyai tertentu  kemudian  dibahas  di  tingkat  ranting  NU  tetapi  belum mendapatkan  jawaban  yang  pasti  dan  tegas.  Selanjutnya  diajukan  ke tingkat yang lebih tinggi secara hierarkis yaitu: MWC NU, Cabang NU, dan PWNU  masih  mengalami  jalan  buntu  ( mauqūf ),  maka  masalah  tersebut diajukan  pada  Tim  lajnah Baḥthul  Masā’il PBNU  yang  dibahas  dalam Muktamar  secara  nasional.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  wakaf  di  NU bukan  berarti  mengalami  kevakuman  tetapi  tergantung  masalah  yang tidak dapat dijawab oleh pengurus NU di tingkat bawah. 52 Sarmidi Husna menambahkan  bahwa  ada  perbedaan  yang  mendasar  antara Baḥthul Masā’il  al-Maudlu’iyyah dengan Baḥthul  al-Masā’il  al-Waqi’iyyah.  Baḥthu al-Masā’il  al-Mauḍū’iyyah tidak  membutuhkan  pertanyaan  dari  bawah karena  hanya  untuk  melahirkan  sebuah  konseptual  berupa  makalah  dan memerlukan pembahasan yang serius dan matang. 53

## C. Konstruksi Pemikiran NU tentang persoalan Wakaf
1. Intensitas Pembahasan Wakaf
Setiap  Muktamar,  NU  selalu  mengadakan  kajian  masalah keagamaan dengan pendekatan madhhab. Sejak tahun 1926 hingga 2004 M, NU mengadakan Baḥthul Masā’il NU sebanyak 39 kali dengan tercatat 436 masalah dalam Baḥthul al-Masa’il al-Diniyyah al-Waqi’iyyah dan dalam Baḥthul  al-Masā’il  al-Diniyyah  al-Mauḍū’iyyah .  Sementara  kajian  wakaf dalam Baḥthul Masā’il terdapat 19 masalah.
Permasahan wakaf bangunan di atas kuburan  dibahas oleh NU dua tahun  setelah  Muktamar  pertama  kali  pada  tahun  1928,  kemudian  pada tahun  1929  NU  membahas  dua    permasahan  wakaf,  yaitu  wakaf  dengan uang  dan  inventaris  kantor  dengan  uang    wakaf.  Sementara  pada  1930- 1933 M, NU tidak lagi mengkaji permasahan wakaf. Pada  1934 M dalam Muktamar, NU mengkaji dua permasalahan wakaf, yaitu derma di tengah
51 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 111.
52 Wawancara, 20 Oktober 2010.
53 Wawancara, 20 Oktober 2010.
jalan dan pendirian masjid di wilayah Islam. Pada tahun 1935 M, NU dalam Muktamar mengkaji tentang tempat yang diwakafkan untuk sembahyang. Selanjutnya  pada  tahun  berikutnya  1936  M,  NU  mengkaji    dua permasalahan  wakaf,  yaitu  masjid  ditukar  dengan  tanah  yang  lebih bermanfaat dan memindah alat-alat masjid yang  rusak.
Pada tahun 1937 M, NU dalam Muktamar mengkaji tentang status menukar tanah wakaf untuk masjid dengan tanah. Begitu juga pada tahun 1938  M,  NU  mengkaji  tentang  inventarisasi  kantor  yang  dibeli  dengan uang sumbangan dengan tujuan wakaf. Namun, dalam jangka waktu tujuh tahun,  di  NU  telah  terjadi  kevakuman  tidak  lagi  mengkaji  wakaf  sejak tahun  1939-1946  M.  Selanjutnya  delapan  tahun  kemudian  pada  tahun 1954 M, NU mengkaji tentang masjid,  yaitu berkaitan dengan  kas masjid yang didirikan oleh Departemen Agama dan masjid yang dibangun dengan uang haram.
Pada  1957-1960  M,  kajian  wakaf  di  NU  telah  terjadi  kevakuman dalam jangka waktu tiga tahun. Namun, satu tahun berikutnya  pada tahun 1961  M,  NU  mengkaji  tiga  permasalah  wakaf  masjid,  yaitu  menjual  alat- alat masjid yang rusak,  memperdagangkan barang  wakaf yang  lebih dari kebutuhan dan  gedung madrasah yang dibangun di  tanah wakaf masjid. Kemudian satu tahun berkutnya pada 1962 M, NU mengkaji wakaf untuk sekolah  negeri.  Kemudian  sembilan  tahun  berikutnya  pada  1971  M,  NU mengkaji tentang pengumpulan dana untuk gedung  madrasah,  mushalla dan  kantor. Pada tahun 1979 M hingga 2001 M, NU tidak megkaji wakaf sama  sekali.  Berikutnya  pada  tahun  2002  M,  NU  mengkaji  wakaf  uang dipengaruhi  dari  fatwa  MUI.  Dua  tahun  berikutnya  tahun  2004,  NU mengkaji  wakaf  produktif  dalam Baḥthul  al-Masā’il  al-Diniyyah  al- Mauḍū’iyyah .

## 2. Variasi  Masalah Wakaf
NU mengkaji wakaf yang tidak menghasilkan nilai ekonomis dalam Baḥthul Masā’il sebanyak tujuh belas masalah sejak tahun 1926 M hingga 2004  M.  Bagi  NU,  wakaf  tersebut    bersifat  konvensional  dan  tradisional secara turun-temurun.  Misalnya, berwakaf dalam bentuk sebidang tanah yang  digunakan  untuk    pembangunan  masjid,  wakaf  semen,  wakaf  batu bata, wakaf kusen, wakaf seng, dan wakaf kaca. Wakaf konvensional hanya dapat  digunakan  untuk  pembangunan  fisik  masjid,  surau,  dan  madrasah. Sementara pembinaan kegiatan rutin dan aktivitas-aktivitas lainnya tidak dapat menghasilkan nilai ekonomis. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru,  yaitu  dana  untuk  membayar  tagihan  rekening  air,  rekening  listrik, biaya kebersihan masjid, dan transport khatib Jum’at dan pengajian rutin.
Latar belakang NU  mengkaji wakaf yang tidak menghasilkan nilai ekonomis,  di  antaranya,  pertama,  ulama  terdahulu  menghadapi permasalahan  wakaf  tidak  sama  dengan  zaman  sekarang  yang  semakin kompleks.  Madhhab  Syafi’iyyah  dianggap  memadahi  dalam  pemecahan secara fiqihiyyah .  Kedua,  Indonesia  termasuk  masyarakat  agraris. Sedangkan  madhhab  Syafi’iyyah  mensyaratkan  wakaf  ‘ iqār (tidak bergerak).  Ketiga,  masyarakat  Indonesia  membutuhkan  sarana  ibadah, seperti masjid dan musalla.
NU mengkaji wakaf yang menghasilkan nilai ekonomis dalam forum Baḥthul Masā’il dua kali, yaitu: [1] Wakaf uang dalam Munas Alim Ulama NU  pada  tanggal  25-  28  Juli  2002  di  Jakarta  dan  [2]  Wakaf  produktif dalam Baḥthu al-Masā’il al-Diniyyah al-Mauḍū’iyyah, Musyawarah NU XXXI di  Asrama  Haji  Donohudan  Boyolali-Solo  Jawa  Tengah,  29  Nopember  -  1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H.
Menurut  kyai  NU,  wakaf  tersebut  adalah  wakaf  yang  dapat memberi hasil dalam ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang  disewakan,  rumah  untuk  budidaya  burung  walet,  dan  rumah  sakit. Pengembangan  dari  segala  sisi,  perubahan  “paradigma  wakaf”  sekarang merupakan  sebuah  keniscayaan.  Sikap  umat  Islam    terhadap  wakaf produktif    harus  dengan  penuh  keberanian,  kecerdasan,  dan  kearifan. Tujuannya  agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan dan memberi kemaslahatan. Wakaf bersifat ijtiḥādiyyah yang luwes dan prospek untuk pengembangan  ekonomi  umat  Islam.  Misalnya,  Universitas  al-Azhar menjadi maju karena dana wakaf.
Latar  belakang  pemikiran  wakaf  NU  dari  konsumtif  dan  produktif sebagai  solusi  krisis  ekonomi  yang  melanda  bangsa  Indonesia.  Ekonomi merupakan  salah  satu  pilar  negara  yang  signifikan.  Kondisi  ekonomi negeri ini masih belum pulih dari krisis ekonomi sejak tahun 1998 sampai sekarang,  maka  NU  sebagai  garda  depan  melalui  pengembangan  wakaf produktif.  Bahkan  pemikiran  NU  tentang  wakaf  akan  selalu  berubah seiring perubahan kultur, cara hidup, taraf pendidikan, dan teknologi.

## 3. Variasi Keputusan  Masalah Wakaf
Para  kyai  NU  dalam  Muktamar  NU  ke  Muktamar  yang  yang  lain didominasi  Syafi’iyyah.  Berdeda  halnya  dengan  Muktamar  ke-11  di Banjarmasin  pada  tanggal  19  Rābi’  al-Awwal  1355  H/9  Juni  1936  M menjawab  dua  masalah  tentang  masjid  ditukar  dengan  tanah  yang  lebih banyak  manfaatnya.  NU  menggunakan  dua  pendapat,  yaitu  madhhab Syafi’i  dan  madhhab  Hanafi.  Madhhab  Syafi’i  lebih  ketat  dengan
mengharamkan  menukar  tanah  wakaf.  Sedangkan  madhhab  Hanafi  lebih longgar  yang  membolehkan  menukar  tanah  wakaf  dengan  tanah  yang lebih banyak manfaatnya.
Penggunan kitab Syafi’iyah merupakan konsistensi bermadhhab NU karena  ada  anggapan  di  kalangan  NU  bahwa  madhhab  Syafi’iyyah  dalam sejarah telah manjadi kesepakan publik dapat diterima pendapatnya baik secara  tekstual  ( qauli) maupun  metode  ( manḥaj) .  Namun,  pada kenyataannya  NU  mengabaikan  menggunakan  teks  langsung  dari  al- Qur’an maupun Hadis Nabi.
Dari  aspek  sejarah,  keputusan  NU  tentang  wakaf  berasal  dari genologis    keilmuan  ulama  NU  yang  berasal  dari  dunia  pesantren  yang mempertahanakan tradisi ( al-muḥāfaẓah ‘ala al-qadīm al-ṣalīh ). Pesantren merupakan basis NU yang mengikuti Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dengan pendekatan  madhhab,  terutama  fiqih  madhhab  Syafi’i.    Madhhab  Syafi’i sangat  dominan  di  tubuh  NU  karena  kyai-kyai  NU  pernah  berguru  pada ulama  Timur  Tengah  yang  beraliran  Ahli  Sunnah.  Warna  dan  nuansa keagamaan  bersifat  monolitik  karena  keterbatasan  informasi  dan  akses literatur.  Dari  ulama  pengikut  madhhab  ini,  terbentuk  pola  pikir  yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang.
Pemikiran  NU  tentang  wakaf  dengan  menggunakan  pendekatan madhhab  Syafi’i  berkaitan  dengan  empat  faktor  yang  mempengaruhi. Pertama,  pemikiran-pemikiran  keislaman  NU  masih  terikat  dengan pemikiran  ulama  sebelumnya  yang  hidup  abad  ke-7  hingga  ke-13  M. Kedua,  pendukung  utama  tradisionalisme  Islam  adalah  kyai-kyai  dan tokoh-tokoh  lokal  yang  berbasis  pesantren.  Ketiga,  mayorits  pemikiran tradisional  ada  di  pedesaan  yang  jauh  dari  modernisme.  Keempat,  ciri utama NU bersifat ideologis yang berkaitan dengan paham ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah . Kelompok tradisional memiliki kekuatan yang terorganisir untuk  melawan  kelompok  modernis  yang  menyerukan  umat  Islam  tidak terbelenggu pemikiran tradisional.
Keputusan wakaf uang dalam Baḥthu al-Masā’il NU terdapat empat pendapat  ( aqwāl ),  yaitu:  Malikiyyah,  Syafi’iyyah,  Hanbaliyyah,  dan sebagian  H}anafiyyah).  Menurut  mereka  selain  sebagian  Hanafiyyah, wakaf uang kontan/ cash tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf.  Adapun  menurut  sebagian  Hanafiyyah  diperbolehkan.  Sedangkan tata  cara  pemanfaatannya  adalah  menjaga  dan  melestarikan  nilainya seperti investasi melalui muḍārabah dan sebagainya.
Pada  tahun  1934  M,  NU  mengkaji  tentang  pendirian  masjid  di wilayah  Islam  berdasarkan  madhhab qauli dan  Hadis  Nabi.  Penggunaan hadis dalam keputusan itu bukan berarti NU telah melakukan ijtihad tetapi
permasalahan secara tekstual adalah sama dengan jawaban permasalahan. Keputusan  hukum  menggunakan  teks  Hadis  Nabi  secara  langsung  dan pendapat ulama adalah sangat ideal sehingga pendapat mereka diketahui dalilnya.  Konsekwensinya,  NU  tidak  termasuk muqallid buta  tetapi muqallid kritis. Taqlīd kritis  ini  akan  membentuk  kerangka  pemikiran progresif  sehingga  dalam Baḥthu  al-Masā’il NU  tidak  terjadi  jalan  buntu ( mauqūf ).
NU  memandang  bahwa  wakaf  merupakan  perbuatan  ekonomi produktif  yang  sangat  dihimbau  oleh  al-Qur’an  dan  al-Hadis.  Dalam konteks  ini,  NU  melalui  Munas  tahun  2002  M  salah  satu  keputusannya adalah tentang bolehnya wakaf uang.  Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-Undang  tentang  wakaf.  Namun  pada  kenyataannya,  masyarakat Indonesia  khususnya  kaum  muslimin  yang  memiliki  potensi  wakaf  yang cukup besar belum digarap dan dikelola secara efektif dan baik.
NU sebagai organisasi keagamaan mengusulkan sebagai berikut: [a] Peningkatan  pemahaman  tentang  wakaf  antara  lain  dengan  membentuk institusi  wakaf;  [b]  Memotivasi  masyarakat,  khususnya  kalangan  warga NU untuk berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada masyarakat; [c] Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik NU; [d] Pembebasan  pajak  dan  biaya  administrasi  terhadap  harta  wakaf;  [e] Pemanfaatan  harta  wakaf  atas  skala  prioritas;  dan  [f]  Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf.
Pada  umumnya,  keputusan  tersebut  berdasarkan  ayat  al-Qur’an dan Hadis walaupun tidak mencantumkan secara langsung. Keputusan itu adalah  hanya  berupa  konsep  yang  sangat  singkat  dan  padat.  Dalam  hal ini,keputusan itu adalah berupa kesimpulan dari beberapa makalah yang telah dikaji oleh semua peserta Baḥthu al-Masā’il secara mendalam. Latar  belakang  NU  dalam  penetapan  wakaf  berkaitan  dengan pengalaman  para  kyai  NU  dan  konteks  sosial,  yaitu:  [1]  Menggunakan Syafi’iyyah karena pengalaman keilmuan kyai-kyai NU adalah  kitab-kitab madhhab  Syafi’iyyah  yang  menjadi  kurikulum  pesantren;  dan  [2] Menggunakan  pendapat  lintas  madhhab  dan  al-Qur’an  dan  Hadis  secara langsung karena sesuai dengan kebutuhan dalam konteks sosial.
4. Variasi Metode Penetapan Hukum tentang Wakaf
Semua  keputusan  NU  tentang  wakaf  dari  hasil Baḥthu  al-Masā’il dalam  Muktamar  sejak  1928  hingga  2004  selain  masalah  masjid  yang dibangun  dengan  uang  haram  dan  wakaf  produktif  adalah  menggunakan
metode qauli yang  didominasi  oleh  madhhab  Syafi’iyyah  dari  madhhab yang empat ( al-madhāhib al-arba’ah ).
Para kyai NU dalam Muktamar NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 10 Zdu al-Hijjah 1359 H/9 April 1940 M menetapkan hukum masjid yang dibangun  dengan  uang  haram.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah ilḥāq  al-masā’il  bi  naẓairihā, yaitu  tempat  salat  yang  berasal  dari  uang haram  dianalogikan  dengan  tanah  milik  orang  lain  tanpa  izin  dari pemiliknya.  Padahal  secara  konseptual,  NU  baru  merumuskan  metode ilḥāq  al-masā’il  bi  naẓairihā dalam Baḥthu  al-Masā’il pada  Munas  Alim Ulama 1992 di Lampung.
Metode  tersebut adalah sebuah pemikiran yang dinamis dalam NU yang  harus  dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Walaupun  pada  kenyataannya,  keputusan  ini  tidak  menemukan  redaksi kitab  kuning  yang  tepat  sebagai  jawaban.  Keputusan  itu  merupakan bentuk  respons  progresif  yang  dikhawatirkan  terjebak  pada  kebuntuhan jawaban  dalam al-masā’il  al-diniyyah ( mauqūf ).  Namun,  dari  aspek  lain keputusan  itu  sebagai  bentuk  kefanatikan  NU  terhadap  kitab  kuning, sehingga  jika  kitab  kuning  tidak  dapat  menjawab  secara  tekstual,  maka yang  digunakan  adalah  secara  kontesktual.  Adapun  dari  aspek  sosiologi, metode  tersebut  sebagai  bentuk  nalar  analogis  kyai  NU  yang  sangat progresif.
NU  telah  melakukan Baḥthu  al-Masā’il  al-Diniyyah  al-Mauḍū’iyyah (Masalah-masalah  keagamaan  yang  bersifat  tematik)  tentang  wakaf produktif  dalam  Musyawarah  NU  XXXI  di  Asrama  Haji  Donohudan Boyolali-Solo  Jawa  Tengah,  29  Nopember  -  1  Desember  2004  M/16-18 Syawal 1425 H. Bagi NU, wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur’an dan al-Hadis.
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  masalah  tersebut  adalah madhhab manḥaj. Dalam  hal  ini,  persoalan  yang  dikaji  tidak  perlu menunggu  dari  pertanyaan  dari  masyarakat  atau  warga  NU  secara hierarkis  melainkan  cukup  melihat  tingkat  urgensi  dan  kebutuhan  NU, masyarakat,  dan  negara.  Wakaf  produktif  merupakan  persoalan kontemporer  yang  harus  dijawab  oleh  NU  sesuai  dengan  pendekatan bermadhhab.
Baḥthul al-Masā’il al-Diniyyah al-Mauḍū’iyyah di NU menggunakan pendekatan  madhhab manḥaj. Hal  ini  membutuhkan  pembahasan  yang mendalam  dan  serius  karena  akan  melahirkan  sebuah  konsep  dengan metode istinbāṭ- nya. Dalam hal ini, setiap peserta dituntut untuk membuat makalah  dan  mengkritisinya  sehingga  melahirkan  sebuah  rumusan
ketetapan  hukum  yang  lengkap    sesuai  dengan  tuntutan  situasi  dan kondisi zaman.
Latar  belakang  variasi  metode  NU  menetapkan  hukum  wakaf adalah  dalil-dalil  wakaf  bersifat ẓanniy  al-dalālah.  Ẓanniy  al-dalālah membuka  interpretasi  yang  sangat  luwes  dan  dinamis.  Di  antara keluwesan  ajaran  hukum  Islam  adalah  teks  al-Qur’an  bersifat  global ( kulliyyāt ). Setiap hukum yang berkaitan dengan wakaf  adalah  persoalan ijtiḥād dan ijmā’ ulama.  Hal  ini  diperkuat  dengan  tidak  adanya  teks  al- Qur’an  yang  menjelaskan  wakaf  secara  tegas  dan  jelas  ( qaṭ’i  wa  ṣarīḥ ). Oleh  karena  itu,  wakaf  merupakan  ranah  fiqih  yang  selalu  mengalami perubahan sesuai peradaban manusia.
Secara konseptual, momen eksternalisasi dapat dipaparkan sebagai berikut:  Pertama,  penyesuian  dengan  teks  kitab  kuning  yang  menjadi referensi  utama  para  kyai  NU  dalam  forum Baḥthul  Masā’il .  Dalam menjawab  berbagai  permasalahan  wakaf,  para  kyai  NU  pada  umumnya mencari  jawaban  dengan  merujuk  pada  referensi  kitab  kuning.  Hal  ini terlihat  dalam Baḥthul  Masā’il NU  sejak  tahun  1928  hingga  2001 menggunakan  kitab  kuning  baik  secara qauli maupun  secara ilḥāqi yang didominasi  madhhab  Syafi’iyyah . Barangkali  pemikiran  ini  berkaitan dengan  sosio-historis  yang  mengitarinya.  Hal  ini  senada  dengan pandangan  Faghirzadeh  (1982:  97-99),  semua  pengetahuan  dan pemikiran dibatasi oleh lokasi struktur sosial dan proses historis. Menurut teori  kritis,  ilmu  pengetahuan  tidak  bebas  nilai,  tetapi    dipengaruhi  oleh kepentingan, pengalaman, dan konteks si pembuat ilmu pengetahuan (al- Munawwar, 2001: 145).
Kedua,  penyesuaian  dengan  AD/RT  NU  yang  mengikuti  salah  satu madhhab  yang  empat.  Dalam  Anggaran  Dasar  NU  Bab  I,  3  dan  4  hasil Muktamar  XXX  di  Kediri  pada  tanggal  21-27  Nopember  1999,  NU merupakan  organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M yang berakidah menurut faham Ahlu as-Sunnah  wa  al-Jama’ah  dengan  pendekatan  bermadhhab,  di  anratanya bidang  fiqh,  NU  mengikuti  salah  satu  dari  madhhab  empat,  yaitu  Abu Hanifah  al-Nu’man  (80-150  H/700-767  M),  Malik  ibn  Anas  (93-179 H/713-795  M),  Muhammad  ibn  Idris  al-Syafi’i  (150-204  H./767-820  M), dan Ahmad ibn Hanbal (164-241 H/780-855 M).
Ketiga,  penyesuian  dengan  Munas  Alim  Ulama  di  Lampung    pada 1992 memberi corak baru dalam sistem pengambilan keputusan hukum di NU.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  keputusan  sebelumnya  yang  hanya berpatokan  pada ibarat kitab kuning secara tekstual, “Dalam kasus tidak
ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilḥāq, maka bisa dilakukan istinbāṭ jamā’i dengan prosedur madhhab secara manḥaj oleh para ulama”. 54
Proses  objektivasi  berkaitan  dengan  permasalahan  wakaf  di  NU dapat dideskripsikan, sebagai berikut:
Pertama,  para  kyai  dan  persoalan  wakaf  adalah  dua  entitas  yang berbeda.  Dalam  pandangan  kyai  NU,  permasalahan  wakaf  adalah  entitas yang  berhadapan  dengan  mereka  dalam  momen  objektivasi. Permasalahan  wakaf  merupakan  dunia  sosial    sebagai  suatu  realitas. Dialog antara para kyai NU dengan realitas yang berada di luar diri mereka akan  melahirkan  keputusan-keputusan  tentang  wakaf  yang  berkembang dalam  forum Baḥthul  Masā’il pada  waktu  itu.  Keputusan-keputusan  itu merupakan hasil dari proses perdebatan yang terjadi antara dua realitas yang berakhir dengan sebuah keputusan final dalam Baḥthul al-Masā’il NU yang dijadikan pedoman warga NU dan masyarakat pada umumnya.
Kedua,  pelembagaan  (institusionalisasi)  adalah  sebuah  proses untuk  membangun  keasadaran  menjadi  sebuah  tindakan.  Melalui  proses pelembagaan  ini,  nilai-nilai  yang  menjadi  pedoman  kyai  NU  dalam melakukan  interpretasi  pada  tindakan  yang  telah  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan.  Oleh  karena  itu,  apa  yang  mereka  sadari  merupakan apa  yang  mereka  lakukan.  Dalam  konteks  ini,  kyai  NU  yang  melakukan praktik  wakaf  adalah  bukan  berdasarkan  ikut-ikutan  tetapi  berdasarkan pemahaman  keagamaan  yang benar sesuai dengan aliran Ahl  as- Sunnah wa al-Jama’ah yang mengikuti salah satu madhhab yang empat. Di antara contoh  praktik  wakaf  yang  dilakukan  oleh  NU  secara  organisatoris, sebagai berikut:
Pertama,  Pengurus  Cabang  NU  Barito  Utara  Kalimantan  Tengah telah  membangun  pertokoan  dengan  dana  bantuan  awal  sebanyak  Rp 500.000.000,-  dalam  pengembangan  wakaf.  Hasilnya  sebagai  santunan rutin yatim piatu, pemberian beasiswa, dan pemberian kredit mikro untuk pengembangan  usaha  kecil  menengah. 55 Kedua,  Lembaga  Wakaf  dan Pertanahan  NU  (LWPNU)  merenrencanakan  wakaf  uang  sebagai  dana abadi  dan hasilnya untuk peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian rakyat, peternakan, dan peningkatan kualitas pesantren. 56
54 PP Lajnah Wa Nasyr, 1992, hlm. 7.
55 Depag RI, 2008 a : 40-42.
56 Duta Masyarakat, 24-09-2010.
Dalam  proses  penyadaran  bahwa  NU  bebeda  dengan  organisasi keagamaan yang lain karena NU bermadhhab  pada madhhab yang empat ( al-madhāhib  al-arba’ah )  baik  secara qauli maupun manḥaj .  Walaupun kerangka  pemikiran  NU  mengikuti  pendapat  ulama  madhhab  bukan berarti  NU  tidak  menyadari  terhadap  perubahan  pada  masa  modern  ini. Bahkan  KH.  Hasyim  Asy’ari  telah  menolak  tantangan-tantangan  dunia modern  dan  memegang  teguh    madhhab  fiqh  tetapi  berubah  pada  tahun akhir-akhir ini disebabkan perubahan  (Khuluq, 2001: 8). Begitu juga KH. Sahal Mahfudhmenawarkan tidak bermadhhab secara stagnan. 57
Ketiga, habitualisasi atau pembiasaan adalah proses dalam sebuah tindakan  rasional  bertujuan  itu  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan sehari-hari.  Dalam konteks ini, warga NU akan mewakafkan hartanya jika memahami akan manfaatnya.
Wakaf sebagai sarana untuk mendistribusikan harta  pada orang-orang yang lemah. Menurut Luqman, kemiskinan menyebabkan tiga kelemahan, yaitu: lemah iman, lemah akal, dan lemah kepribadian. Resiko yang paling besar dari kemiskinan adalah pelecehan. 58 Bahkan  Ali  ibn  Abi  Thalib  menyakan  bahwa  Allah  akan menghisab  orang  kaya  pada  hari  kiamat  dan  menyiksa  mereka  karena menahan harta benda. 59
Sebagai proses identifikasi diri, internalisasi sebagai momen untuk menempatkan  diri  di  tengah  kehidupan  sosial  yang  melahirkan  tipologi berdasarkan pemahaman, kesadaran, dan indentifikasi diri. Pemikiran NU tentang wakaf adalah persoalan identitas dengan tipologi pemikiran, yaitu: qauli, ilḥāqi, dan manḥaj. Tipologi ini  menunjukkan bahwa identifikasi diri NU  sebagai  organisasi  keagamaan  di  tengah-tengah  interaksinya  dengan dunia  sosial.  Dalam  proses  identifikasi  diri,  NU  mensosialisasikan  hasil- hasil  keputusan  wakaf  melalui  penguatan  jalur  organisasi  ( jam’iyyah ) secara hierarkis.
Pemikiran  wakaf  NU  dapat  dikonversi  menjadi  pemahaman  yang internal  melalui  proses  eksternalisasi  dan  objektivasi  baik  oleh  elit  NU maupun  warga  NU.  Artinya,  internalisasi  adalah  ciri  khas  identitas  NU ketika terjadi relasi eksternal menuju pemaknaan subjek di tengah dunia objektif,  setelah  melalui  proses  pembahasan  yang  mendalam  dalam Baḥthul  Masā’il NU  tentang  persoalan  perwakafan.  Dengan  demikian,
57 Sahal Mahfudz, Dialog dengan Kyai , hlm. 368.
58 Muhammad Thalchah, Dinamika Kehidupan, hlm. 195.
59 Abdur-Rasul, Ali, t. th., al-Mabadi’ al-Iqtisadiyah fi al-Islam (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 136.
identitas  pemikiran  wakaf  NU  adalah  berpegang  teguh  pada  madhhab. Madhhab  merupakan  pemikiran  yang  berpijak  pada  pelestarian  warisan lama ( turāth al-qadīm ). Menurut Syahrur, pemikiran turāth berpijak pada prinsip menjaga warisan lama  dan menjaga identitas. 60

## D. Kesimpulan
Dinamika  pemikiran  NU  tentang  wakaf  terjadi  karena  adanya kesenjangan  antara  problem  sosial  dengan  produk  pemahaman  ulama klasik yang digali dari al-Qur’an dan Hadis dalam rangka penyesuaian diri dengan  kondisi  sosio-kultural.  Pasang  surut  dan  variasi  permasalahan wakaf dalam Baḥthul Masā’il NU sepanjang sejarah NU serta pembahasan wakaf  di  NU  telah  berkembang  dengan  adanya  kajian  masalah mauḍū’iyyah. Dinamika  kajian  masalah waqi’iyyah tentang  wakaf  dapat dilihat  dari  beberapa  metode,  yaitu: qauli,  ilḥāqi,  dan  qauli-naṣṣi. Sementara  masalah  tematik  ( mauḍū’iyyah )  mengalami  dinamika  dengan pendekatan  madhhab manḥaj .  Kajian waqi’iyyah dengan  metode qauli, ilḥāqi, dan qauli-naṣṣi menghasilkan  keputusan  hukum  wakaf.  Adapun kajian mauḍū’iyyah dengan  madhhab manḥaj melahirkan  dua  keputusan hukum  wakaf  dan  rekomendasi.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  naik dan  turun  intensitas  kajian  wakaf.  Dinamika  pemikiran  NU  tentang persoalan wakaf berkembang dari satu metode pada metode yang lain dan satu  kajian  pada  kajian  yang  lain  sesuai  dengan  sosio-kultural  NU, sehingga  melahirkan  beberapa  keputusan.  Dengan  dimikian,  dinamika pemikiran NU tentang persoalan wakaf  bersifat akomodatif. Penelitian ini menyumbangkan  apa  yang  disebut  oleh  peneliti,  “teori  dinamika- akomodatif”.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin,  2000, Dinamika Islam Kultural, Bandung: Mizan. Abdur-Rasul,  Ali, t. th., al-Mabadi’ al-Iqtisadiyah fi al-Islam , Mesir: Dar al- Fikr al-Arabi.
Ahkam  al-Fuqaha’  fi  Muqarrat  Mu’tamar  Nahdlah  al-‘Ulama’ :  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan  Muktamar,  Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), Surabaya: Khalista.
60 Muhyar  Fanani, Fiqh  Madani:  Konstruksi  Hukum  Islam  di  Dunia  Modern (Yogyakarta: LkiS., 2006), hlm. 69.
Al-Munawwar, Sa’id Agiel Hussin, 2001, Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam, Malang: Pascasarjana UNISMA. Bruinessen,  Martin  Van,  1994, NU,  Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa,  Pencarian Wacana Baru , Yogyakarta: LKiS.
Duta Masyarakat, 24-09-2010. Fanani,  Muhyar,  2006, Fiqh  Madani:  Konstruksi  Hukum  Islam  di  Dunia Modern , Yogyakarta: LkiS.
Hasan, Muhammad Thalchah, 2000, Dinamika Kehidupan Religius, Jakarta: Listafariska Putra.
Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius. Khuluq,  Lathiful,    2001, Fajar  Kebangkitan  Ulama:  Biografi  KH.  Hasyim Asy’ari, Yogyakarta: LkiS. Mahfudh,  Sahal,    KH.,  2003, Dialog  dengan  Kyai  Sahal  Mahfudh:  Solusi Problmatika Umat , Surabaya: Ampel Suci.
PP Lajnah Wa Nasyr, 1992. Qahf,  Munzer,  2005, Manajemen  Wakaf  Produktif ,Terj.  Muhyiddin  Mas Rida, Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kausar grup. Siradj,  Sa’id  Agiel et  al .,  1999 , Pesantren  Masa  Depan:  Wacana Pemberdayaan  dan  Tranformasi  Pesantren, Bandung:  Pustaka Hidayah.
Syari’ati, Ali, 1995, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi, Bandung: Mizan. Zahro, Ahmad, Lajnah Bahs al-Masa’il   1926-1999: Tradisi  Intelektual NU , Yogyakarta: LkiS, 2004.