## KAJIAN GEOGRAFIS PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
Riki Rahmad 1 , Mona Adria Wirda 1 , Ali Nurman 1 1 Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email : rikirahmad@unimed.ac.id

## Abstrak
Terjadinya  berbagai  ketegangan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  di  kawasan perbatasan,  salah  satunya,  adalah  karena  belum  terselesaikannya  batas  maritim antara  kedua  negara  di  berbagai  tempat.  Ambalat  adalah  blok  dasar  laut  (landas kontinen)  yang  berlokasi di sebelah  timur  Pulau  Kalimantan.  Sebagian  besar atau seluruh  Blok  Ambalat  berada  pada  jarak  lebih  dari  12  mil  dari  garis  pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan (sovereignty). Sengketa atas Blok Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi  kepada  Shell  untuk  kawasan  yang  sebelumnya  sudah  dikonsesikan  oleh Indonesia  kepada  Unocal  dan  ENI.  Kunci  penyelesaian  kasus  Ambalat  pada dasarnya adalah penetapan  batas  maritim  antara  kedua  negara  di  Laut  Sulawesi. Penetapan garis batas maritim antarnegara adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang  laut  sebagai  satu  kesatuan  tak  terpisahkan  dari  daratan,  Indonesia memang sudah selayaknya memerhatikan wilayah dan yurisdiksi maritimnya.
Kata Kunci: Indonesia, Batas Laut, Ambalat, UNCLOS, Maritim

## Abstract
The occurrence of  tensions  between  Indonesia and  Malaysia  in  the  border region, one of which, is due to unresolved maritime boundaries between the two countries in various places. Ambalat is a block seabed (the  continental shelf) located east of the island  of  Borneo.  Most  or all Ambalat  located at  a distance of  more  than 12 miles from the baselines that are included in the sovereign rights regime (sovereign rights) and not sovereignty (sovereignty). The dispute over Ambalat began when Petronas give  concessions  to  Shell's  block  area  that  previously  has  been  concessions  by Indonesia  to  Unocal  and  ENI.  Key  completion  Ambalat  case  is  a  maritime delimitation  between  the  two  countries  in  the  Sulawesi  Sea.  The determination  of the  maritime  boundary  line  between  countries  is one  chore  that should always get attention.  As  the  largest  archipelago  in  the  world  who  see  the  ocean  as  a  whole parcel  of  land,  Indonesia  had  been  properly  noticed  territory  and  maritime jurisdiction.
Keywords: Indonesia, Sea Borders, Ambalat, UNCLOS, Maritime
PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara kepulauan  memiliki  17.504  pulau  dan garis  pantai  95.181  km  dengan kemiringan  rata-rata  2%.  Indonesia
memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 pulau  diantaranya  berbatasan  langsung dengan negara  tetangga  sebagai  pulau- pulau kecil perbatasan. Dari sejumlah 67 pulau  tersebut,  13  diantaranya  perlu
mendapat perhatian khusus pemerintah. Indonesia  juga  memiliki  permasalahan pada  batas  maritim  antar  negara  yaitu belum adanya penentuan batas maritim dengan  Palau,  Philipina,  Timor  Leste, serta  belum  tuntasnya  kesepakatan dengan  Singapura,  Malaysia,  Vietnam, dan Australia.
Pada  bulan  Februari  2005, hubungan  Indonesia  dan  Malaysia mengalami  ketegangan  karena  sengketa kepemilikan  atas  blok  dasar  laut  yang oleh  Indonesia  disebut  Blok  Ambalat. Sengketa  ini  muncul  saat  perusahan minyak Malaysia, Petronas, memberikan  konsesi  eksplorasi  minyak kepada  perusahaan  Shell  pada  tanggal 16  Februari  2005.  Sementara  itu, Indonesia  sudah  memberikan  konsesi untuk  wilayah  dasar  laut  yang  sama kepada  Unocal  pada  tanggal  12 Desember 2004. Dengan kata lain, dalam perspektif  Indonesia,  Malaysia  telah mengklaim  kawasan  yang  sebelumnya telah  dikelola  oleh  Indonesia.  Hal  ini menimbulkan  reaksi  dari  berbagai kalangan di Indonesia. Tidak saja ramai dalam  bentuk  opini  di  media  massa, reaksi  masyarakat  diwujudkan  dalam bentuk  demonstrasi  massa,  protes  dan bahkan  aksi  tanda  tangan  darah  (Rais dan  Tamtomo  dalam  Arsana,  2007). Setelah  lebih  dari  empat  tahun,  isu tentang  Ambalat  mengemuka  lagi. Ketegangan  antara  kedua  negara tetangga  terjadi  lagi  karena  disinyalir adanya pelanggaran di wilayah perairan Ambalat  oleh  kapal  Malaysia  (Gatra dalam  Arsana,  2007).  Meskipun  kedua belah  pihak  sudah  dan  sedang menempuh  upaya-upaya  penyelesaian melalui negosiasi (Antara,  2009),
rupanya  penyelesaian  sengketa  terkait Ambalat belum tuntas sepenuhnya. Pada  bulan  Agustus  2010,
ketegangan  antara  Indonesia  dan Malaysia  terjadi  lagi  terkait  insiden  di perairan Tanjung Berakit yang melibatkan  aparat  Indonesia,  nelayan Malaysia dan aparat Malaysia. Kejadian
ini  dimuat  oleh  berbagai  media  masa dan  sempat  menjadi  isu  yang  sangat panas  di  Indonesia.  Siaran  pers  resmi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan  (KKP)  menyebutkan  tiga petugas  patroli  KKP  ditahan  oleh  Polis Laut  Diraja  Malaysia  pada  saat menjalankan tugas di perairan Indonesia  di  sekitar  Tanjung  Berakit. Petugas  Patroli  itu  dinyatakan  sedang menertibkan  nelayan  Malaysia  yang disinyalir  sedang  menangkap  ikan  di perairan  Indonesia  (KKP, 2010).  Senada dengan itu, pernyataan dari Kementrian Luar  Negeri  Indonesia  (Kemlu)  juga menegaskan bahwa insiden itu memang terjadi  di  wilayah  perairan  Indonesia dan Indonesia dengan segera melakukan  tindakan  yang  dipandang perlu.
Makalah  ini  membahas  dua  isu utama  antara  Indonesia  dan  Malaysia yaitu Blok Ambalat dan Insiden Tanjung Berakit  dari  aspek  teknis/geospasial dan  hukum  dalam  konteks  kedaulatan dan/atau hak berdaulat. Opsi penyelesaian  sengketa  melalui  proses delimitasi  batas  maritime  dari  tinjauan ilmiah dan teknis juga akan disampaikan.  Mengawali  makalah  ini, akan  dijelaskan  pula  prinsip  dasar penguasaan  laut  oleh  negara-negara  di dunia  serta  prinsip  berbagi  laut antarnegara  tetangga  yang  disebut dengan  proses  delimitasi  maritim. Pemaparan berbagai opsi dan kemugkinan  diharapkan  bisa  menjadi pertimbangan  bagi  para  pihak  yang terlibat  dalam  penyelesaian  batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, yang  ujungnya  adalah  demi  terwujud dan  terpeliharanya  dinding  batas  maya antara kedua negara.

## KLAIM DAN DELIMITASI MARITIM
Usaha  negara  untuk  menguasai laut di masa modern sudah terjadi sejak abad  ke-15  yang  melibatkan  Spanyol dan  Portugis  melalui bull  Inter  Caterea tertanggal  4  Mei  1493  oleh  Pope
Alexander VI. Perkembangan selanjutnya  di  abad  ke-20  ditandai dengan  adanya  usaha  secara  sporadis oleh  berbagai  negara  untuk  mengklaim kawasan  laut  misalnya  seperti  yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui proklamasi  Presiden  Harry  S.  Truman tahun  1945  (Presidential  Proclamation No.  2667  dalam  Arsana,  2007).  Hal  ini diikuti  oleh  negara-negara  Amerika Latin seperti Argentina, Chile, dan Peru. Di masa itu, banyak Negara melakukan klaim maritim secara sepihak tanpa ada ketentuan internasional yang mengatur. Dalam  rangka  mengatur  klaim maritim  oleh  berbagai  negara  ini,  PBB melakukan usaha kodifikasi hukum laut yang  dimulai  tahun  1958.  Usaha terakhir dilakukan pada konferensi PBB tentang  Hukum  Laut  III  yang  berakhir tahun  1982  di  Montego  Bay,  Jamaica. Saat  itulah  ditetapkan  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982 (UNCLOS)  yang  berlaku  hingga  kini (United  Nations,  1982b).  UNCLOS merupakan  konvensi  hukum  laut  yang paling  komprehensif  sehingga  disebut “A  Constitution  of  the  Ocean.”  (Koh dalam Arsana, 2007). UNCLOS mengatur  tentang  kawasan  maritim yang  menjadi  hak  negara  pantai. Kawasan maritime ini meliputi berbagai zona yang diukur dengan lebar tertentu dari  garis  pangkal  ( baseline ).  Garis pangkal  adalah  garis  referensi  atau acuan  dalam  mengukur  lebar  zona yurisdiksi maritim.
Menurut  UNCLOS,  beberapa jenis  garis  pangkal  yang  umum digunakan adalah garis pangkal normal (UNCLOS,  Pasal  5),  lurus  (UNCLOS, Pasal  7),  penutup  mulut  sungai (UNCLOS,  Pasal  9),  penutup  mulut teluk  (UNCLOS,  Pasal  10),  pelabuhan (UNCLOS,  Pasal  11),  dan  elevasi  pasut atau low  tide  elevation (UNCLOS,  Pasal 13). Zonazona tersebut antara lain 12 mil laut  teritorial  (UNCLOS,  Bagian  II),  24 Mil  zona  tambahan  (UNCLOS,  Bagian
II), 200 Mil zona ekonomi eksklusif, ZEE (UNCLOS,  Bagian  V),  dan  landas kontinen  yang  lebarnya  bisa  mencapai 350  Mil  atau  lebih  (UNCLOS,  Pasal  76) seperti  diilustrasikan  pada  Gambar  1. Selain  terkait  cakupan  horizontal (ukuran  lebar),  masing-masing  zona juga memiliki cakupan vertikal (lapisan) berbeda.  Laut  teritorial,  misalnya, meliputi tiga lapisan vertikal yaitu dasar laut,  tubuh  air  dan  udara  di  atasnya, sedangkan  landas  kontinen  hanya mencakup  dasar  laut.  Sementara  itu ZEE  meliputi  dasar  laut  dan  tubuh  air (Papanicolopulu,  2007).  Selain  zona maritim  yang  menjadi  kewenangan Negara  pantai,  di  luar  itu  dikenal  juga adanya  Laut  Bebas  (UNCLOS,  Bagian VII)  dan  Kawasan  atau The  Area (UNCLOS, Bagian XI). Terkait kedaulatan, pada masing-masing  zona  di  atas  juga berlaku  ketentuan  berbeda.  Pada  laut teritorial  misalnya  berlaku  kedaulatan penuh  atau sovereignty (UNCLOS,  Pasal 2)  sedangkan  pada  ZEE  (UNCLOS,
Pasal  56) dan landas kontinen (UNCLOS, Pasal 77) berlaku hak  berdaulat  atau sovereign  rights . Untuk  hak  berdaulat,  suatu  negara pantai  tidak  menguasai  secara  penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam  saja. Pada  kawasan hak berdaulat,  yang  berlaku  adalah  hukum internasional,  bukan  hukum  nasional. Untuk bias menerapkan kedaulatan atau hak  berdaulat  di  masing-masing  zona maritim,  suatu  Negara  pantai  harus menentukan  batas  terluar  masing- masing  zona  maritim  bagi  negaranya. Hal  ini  berlaku  untuk  semua  zona, kecuali untuk landas kontinen. Penentuan  batas  terluar  masingmasing zona  ini  dilakukan  secara  unilateral (sepihak, tanpa  melibatkan negara  lain) dan  kemudian  didepositkan  ke  PBB untuk diumumkan.

## Gambar 1. Zona maritim berdasarkan UNCLOS.
Sumber: Arsana (2007)
Secara  teknis,  klaim  maritim  ini melibatkan penerapan disiplin geospasial  (keruangan  yang  bereferensi bumi) misalnya terkait pasang surut laut dalam  menetukan  garis  pangkal.  Perlu juga melibatkan geodesi dalam penentuan  jarak  dari  garis  pangkal hingga  batas  terluar  suatu  zona. Dalam praktiknya,  jarak  ini  diukur  pada  peta laut  atau nautical  chart sehingga  peta laut  memiliki  fungsi  yang  sangat penting (Arsana, 2007). Dari  Gambar  1  bisa  dilihat bahwa secara teoritis sebuah negara bisa menguasai  laut  hingga  lebih  dari  200 Mil  dari  garis  pantainya.  Untuk  dasar laut, jarak terluar bahkan bisa lebih dari 350  Mil  dari  garis  pangkal.  Jika  di tengah laut ada sebuah negara kecil dan sendirian  tanpa  tetangga  maka  negara kecil  ini  secara  teoritis  bisa  menguasai laut  seluas  lebih  dari  satu juta  kali  luas daratannya.  Meski  demikian,  situasi  ini hampir  tidak  mungkin  terjadi  karena setiap negara pasti punya tetangga yang juga  memiliki  hak atas  laut.  Mengingat lebar masing-masing zona maritim yang bisa  diklaim  oleh  sebuah negara  pantai dibatasi oleh jarak tertentu maka, dalam praktiknya, zona yang bisa diklaim oleh negara tersebut  sangat  tergantung pada jaraknya  dengan  negara  tetangga.  Jika sebuah  negara  pantai  tidak  memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 Mil, misalnya,  maka  negara  pantai  tersebut
bisa  mengklaim  laut  teritorial,  zona tambahan  dan  ZEE  tanpa  perlu berurusan  dengan  tetangganya.  Meski demikian,  kondisi  ideal  seperti  ini jarang  atau  tidak  mungkin  ditemukan. Untuk  kondisi  Indonesia,  misalnya, klaim zona maritim Indonesia di sebelah timur  laut  Pulau  Sumatra  tidak mungkin  bias  sepenuhnya  karena  akan terjadi  tumpang  tindih  klaim  di  Selat Malaka  dengan  Malaysia  yang  juga memiliki  hak  yang  sama.  Hal  serupa juga terjadi, misalnya, di sebelah selatan Nusa  Tenggara akibat  adanya tumpang tindih  dengan  klaim  Australia.  Karena posisi  geografisnya,  Indonesia  memiliki klaim  maritim  yang  tumpang  tindih dengan  sepuluh  negara  tetangga  yaitu India,  Thailand,  Malaysia,  Singapura, Vietnam,  Filipina,  Palau,  Papua  Nugini, Australia  dan  Timor  Leste  (Oegroseno dalam Arsana, 2007).
Adanya  persamaan  hak  dalam hal  klaim  maritim  bagi  semua  negara pantai  memerlukan  adanya  kompromi. Jika  terjadi  tumpang  tindih  klaim maritim,  diperlukan  adanya  delimitasi batas  maritim  yang  melibatkan  negara- negara  terkait  baik  melalui  negosiasi maupun  dengan  fasilitasi  pihak  ketiga seperti  International  Court  of  Justice (ICJ) atau  International  Tribunal  on the Law  of  the  Sea  (ITLOS).  Garis  yang disepakati  inilah  yang  akan  menjadi batas  terluar  zona  maritim  negara- negara  tersebut.  Dengan  kata  lain,
penentuan  batas  terluar  suatu  zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara  unilateral/sepihak,  melainkan harus  secara  bilateral  ataupun  trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara. Sebagai contoh, Indonesia  tidak  bisa  menentukan  batas terluar laut teritorialnya secara unilateral  di  sebelah utara  Pulau  Batam dan  Pulau  Bintan  (di  Selat  Singapura) karena  lebar  selat  tersebut  kurang  dari 24  M.  Jika  Indonesia  menentukan  zona laut  teritorialnya  selebar  12  Mil  seperti yang  ditentukan  UNCLOS  maka  akan terjadi  ’ketidakadilan’  bagi  Singapura dan  Malaysia  yang juga  berhak  atas  12 Mil  laut  territorial.  Lebih  ekstrim  lagi, jika  Indonesia  mengklaim  12  M  laut teritorial  seperti  yang  diatur  UNCLOS di  kawasan  ini  maka  klaim  tersebut akan  meliputi  daratan  Singapura  dan Malaysia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan kompromi antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia untuk menentukan  garis  yang  membagi  laut teritorial  kedua  negara.  Proses  inilah yang  disebut  dengan  delimitasi  batas maritim.  Dengan  memiliki  sepuluh negara  tetangga,  delimitasi  batas maritim  adalah  pekerjaan  besar  yang penting artinya bagi Indonesia.
Delimitasi  batas  maritim  dapat terjadi  pada  berbagai  zona  tergantung jarak  negara-negara  yang  terlibat.  Jika dua  negara  berseberangan  ( opposite ) pada  jarak  kurang  dari  400  Mil  maka tumpang  tindih  akan  terjadi  pada  ZEE dan  landas  kontinen,  bukan  pada  laut teritorial.  Artinya  delimitasi  yang diperlukan  untuk  situasi  ini  adalah delimitasi  batas  ZEE  dan  landas kontinen,  bukan  untuk  lau  teritorial seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Prinsip delimitasi batas maritim. Sumber: Arsana (2007)
Dimensi  zona  maritim  ini, seperti  yang  disampaikan  sebelumnya, tidak  hanya  beragam  dalam  konteks horizontal  tetapi juga  vertikal.  Jika  dua negara  berhasil  menyepakati  batas landas  kontinen  saja  tanpa  batas  ZEE, misalnya,  maka  kedua  negara  tersebut hanya  berbagi  dasar  laut,  bukan  kolom air.  Artinya,  meskipun  di  peta  sudah nampak garis batas antara kedua negara maka  garis  itu  hanya  membagi  dasar laut  sedangkan  pembagian  airnya belum  ditentukan.  Dampak  praktisnya,
pembagian  atas  kekayaan  dasar  laut seperti  minyak,  gas  dan  spesies sedenter, sudah ditentukan dengan jelas tetapi  pengaturan  atas  memanfaatan kekayaan  alam  di  air  (ikan,  tumbuhan, dll)  belum  ada.  Mengingat  munculnya konsep  landas  kontinen  dan  ZEE  tidak bersamaan  maka  situasi  seperti  yang digambarkan  di  sini  sering  terjadi. Untuk  kasus  antara  Indonesia  dan Malaysia,  misalnya,  di  banyak  tempat keduanya telah menyepakati pembagian dasar  laut  (landas  kontinen)  tetapi belum  menyepakati  pembagian  kolom
air  (ZEE).  Contoh  untuk  ini  adalah  di Selat  Malaka  bagian  utara  dan  di  Laut China  Selatan,  di  dekat  Kepulauan Natuna. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait  batas  maritim  adalah  bahwa garis  batas  ini  bersifat  maya  atau imajiner. Jika batas darat dapat ditandai dengan  unsur  alam  seperti  sungai, lembah atau  obyek  buatan  seperti  tugu dan  pilar  maka  batas  maritim  tidak demikian halnya. Hampir tidak mungkin memasang patok atau mendirikan  tembok  untuk  membatasi laut sehingga garis batas memang tidak terlihat  secara  kasat  mata.  Menetapkan garis  batas  maritim  seperti  halnya membangun  dinding  maya  antara kedua  negara  yang  ada  tetapi  tidak terlihat, exist  but invissible. Oleh  karena itu,  pendekatan  dalam  melakukan penegakan  hukum  terkait  aktivitas lintas  batas  juga  berbeda.  Pemanfaatan dan  pemahaman  terhadap  alat  bantu navigasi  seperti  peta  dan  perangkat Global  Positioning  System  (GPS), misalnya, sangat penting dalam aktivitas terkait batas maritim. SENGKETA AMBALAT Lokasi Ambalat Hal pertama yang harus dipahami  terkait  kasus  Ambalat  adalah lokasi  geografisnya.  Selama  ini  ada pemberitaan  salah  yang  menyatakan bahwa  Ambalat  adalah  sebuah  pulau (Indosiar.com,  2009).  Ambalat  adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan).
Menurut  Schofield  dan  Storey (2005),  Ambalat  merupakan  dasar  laut yang berada pada rejim ZEE dan landas kontinen  yang  artinya  bukan  dalam rejim kedaulatan ( sovereignty ) melainkan hak  berdaulat  ( sovereign  rights ).  Hal  ini juga ditegaskan oleh Mentri Luar Negeri Indonesia,  Hassan  Wirajuda,  melalui peryataannya  yang  diberitakan  oleh Kantor  Berita  Antara  (26  Juni  2009). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas
memberikan konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7  kepada  Pertronas  Carigali  yang bermitra  dengan  Royal  Dutch/Shell Group.  Blok  yang  menjadi  subyek konsesi  Malaysia  ini  tumpang  tindih dengan blok  Ambalat  yang  dikonsesikan  tahun 1999  kepada  Shell  dan  Blok  Ambalat Timur  atau  East  Ambalat  yang  telah dikonsesikan  oleh  Indonesia  kepada ENI,  (perusahaan  minyak  Italia)  dan Unocal, perusahan multinasional Amerika  pada  12  Desember  2004. Adanya  tumpang  tindih  pemberian konsesi  inilah  yang  menjadi  pemicu ketegangan antara kedua negara.
Sementara  itu,  Indonesia  sendiri sudah  memberikan  beberapa  blok konsesi  lain  sejak  tahun  1960an  kepada beberapa  perusahaan  asing  dengan lokasi  dan  nama  yang  berbeda. Penggunaan  kata  ’Ambalat’  pada  blok konsesi  baru  terjadi  tahun  1999  (Blok Ambalat) dan tahun 2004 (Blok Ambalat Timur).  Dari  sini  bias  dikatakan  bahwa yang  dimaksud  kawasan  Ambalat sesungguhnya  adalah  blok  dasar  laut tertentu  di  Laut  Sulawesi.  Meski demikian,  saat  ketegangan  hubungan antara kedua Negara semakin meningkat,  ada  satu  pemahaman  tidak presisi bahwa bahwa semua kawasan di Laut  Sulawesi  sebelah  timur  Borneo disebut  Ambalat.  Selain  itu,  perlu dipahami  bahwa  yang  dimaksud dengan  kawasan Ambalat adalah  dasar lautnya  saja  (landas  kontinen),  tidak termasuk  perairannya.  Dalam  hukum laut internasional, perbedaan ini penting sekali  karena  rejim  hukumnya  memang berbeda.

## UNCLOS dan Peta Baru Malaysia 1979
Ada  satu  pandangan  bahwa dalam  mengklaim  Ambalat,  Indonesia mengacu  pada  UNCLOS  sementara “Malaysia  bersikukuh  pada  peta  yang disiapkannya  tahun  1979”  (Damanik, 2009  dalam  Kompas,  2009).  Perlu dipahami bahwa Indonesia dan
Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani  UNCLOS  pada  tahun 1985  melalui  UU  No.  17/1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi  pada  tanggal 14  Oktober 1996 (United  Nations,  2010).  Ini  berarti bahwa  Indonesia  dan  Malaysia  harus mengikuti  ketentuan  UNCLOS  dalam melakukan  klaim  atas  kawasan  laut seperti  laut  teritorial,  ZEE  dan  landas kontinen.  Artinya,  dalam  menyatakan hak  atas  Ambalat  pun  kedua  negara harus  mengacu  pada  UNCLOS.  Secara teori,  Malaysia  atau  Indonesia  perlu membuktikan bahwa Ambalat merupakan  landas  kontinen  mereka yang sah menurut UNCLOS. Di  sisi  lain,  perlu  diingat  bahwa UNCLOS  baru  berlaku  sejak  16 November 1994 meskipun penandatanganannya  sudah  dimulai sejak  tahun  1982  di  Montego  Bay, Jamaica (United Nations,  1982a).
Sebelum  adanya  UNCLOS  1982,  hak negara atas landas kontinen (dasar laut) diatur  oleh  Konvensi  Jenewa  1958 (United  Nations,  1958).  Konvensi  ini menyatakan  bahwa  hak  negara  pantai atas  landas  kontinen  berlaku  hingga kedalaman  200  meter  di  bawah permukaan  laut atau hingga  jarak  yang masih  bisa  dieksploitasi  (Konvensi Jenewa 1958,  Pasal 1). Definisi  ini  tentu saja  tidak  memberikan  ukuran  definitif terhadap  kawasan  dasar  laut  yang menjadi  hak  suatu  negara  pantai. Dengan  kata  lain,  hak  atas  landas kontinen  tergantung  dari  kemampuan suatu  negara  untuk  mengeksploitasi sumberdaya alam (minyak, gas, mahkluk  hidup)  yang  ada  padanya. Semakin  maju  teknologi  suatu  negara, maka semakin luas pula dasar laut yang bisa  dikuasai  dan  dikelolanya.  Dengan demikian,  usaha  Indonesia  untuk memberikan  blok  konsesi  kepada perusahaan  tertentu  di  tahun  1960an dan  1970an  di  kawasan  dasar  laut  di
Laut Sulawesi memang ada justifikasinya. Sementara  itu,  ketika  Indonesia sudah  mulai  memberikan  blok  konsesi, Malaysia  mengeluarkan  Peta  Baru pada bulan  Desember  1979  dengan  batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar Laut,  yang  kemudian  oleh  Indonesia disebut  Blok  Ambalat,  sebagai  bagian dari  Malaysia.  Indonesia  dan  beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta ini dan mengajukan protes (Haller- Trost,  1998).  Masih  menurut  Haller- Trost  (1998),  Indonesia  mengirim  nota protes bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan  dan  Ligitan  yang  juga dimasukkan  dalam  peta  itu,  padahal penyelesaian  sengketa  kepemilikan kedua  pulau  tersebut  pada  waktu  itu belum  tuntas.  Protes  ini  diikuti  oleh Filipina dan China terkait Spratly Islands .
Singapura mengirimkan protesnya bulan  April  1980  terkait  dengan  Pedra Branca  (Pulau  Batu  Puteh).  Protes  juga dilayangkan  oleh  Thailand,  Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei  Darussalam.  Singkatnya,  Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak  mendapat  pengakuan  dari negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian,  Pata 1979  tetap  menjadi  peta resmi  yang  berlaku  di  Malaysia (setidaknya  secara  sepihak)  bahkan hingga  saat  ini.  Fakta  ini  menjadi  dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan  klaimnya  atas  Ambalat pada  Peta  1979.  Di  sisi  lain,  Indonesia memberikan  konsesi  atas  Blok Ambalat (1999)  dan  East  Ambalat  (2004)  setelah meratifikasi UNCLOS (1985). Logikanya,  tindakan  Indonesia  terkait klaim kawasan maritim setelah meratifikasi  UNCLOS  harus  sesuai dengan  aturan  UNCLOS.  Inilah  yang menjadi  dasar  pandangan  bahwa Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan UNCLOS.

## Peran Pulau Sipadan dan Ligitan
Kasus  Ambalat ini sering dikaitkan dengan dua pulau legendaris: Sipadan  dan  Ligitan.  Benarkah  ada kaitan  antara  kedua  pulau  ini  dengan Ambalat?  Sipadan  dan  Ligitan  telah menjadi  mitos  yang  dipahami  secara keliru  oleh  banyak  orang.  Perlu diperhatikan, Sipadan dan Ligitan tidak pernah  secara  formal  menjadi  bagian dari  Indonesia,  tidak  juga  Belanda. Dalam  hukum  internasional  dikenal istilah uti  possidetis  juris yang  artinya negara  baru  akan  memiliki  wilayah yang sama dengan penjajahnya, termasuk batas-batas wilayahnya.
Menurut  Mak  (2008),  prinsip  ini  adalah hal  mendasar  bagi  kedaulatan  dan perdamaian  regional  di  kawasan  Asia Tenggara.  Tidak  diklaimnya  Sipadan dan  Ligitan  oleh  Belanda  secara  hokum menyebabkan  kedua  pulau  tersebut bukan  bagian  dari  Indonesia  sebagai ’penerus’  Belanda.  Di  sisi  lain,  Inggris pun  tidak  pernah  secara  definitif menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya sehingga  kedua  pulau  itu  tidak  bisa secara otomatis menjadi  wilayah Malaysia  sebagai  ’penerus’ Inggris  (ICJ,
2002). Indonesia  dan  Malaysia  sama- sama  mengklaim  kedaulatan  atas Sipadan  dan  Ligitan  yang  kasusnya berujung di ICJ. ICJ memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas keduanya karena  Inggris  (penjajah  Malaysia) terbukti  telah  melakukan  penguasaan efektif  terhadap  kedua  pulau  tersebut (ICJ,  2002).  Penguasaan  efektif  ini berupa
pemberlakuan aturan perlindungan  satwa  burung,  peraturan terkait  aktivitas  pengumpulan  telur penyu  (paragraf  145  keputusan  ICJ 2002)  dan  operasi  mercusuar  (paragraf 147  keputusan  ICJ  2002).  Perlu  diingat, Indonesia  dan  Malaysia  bersepakat bahwasannya  penguasaan  efektif  ini dinilai hanya
berdasarkan  tindakan  sebelum  tahun 1969.  Jadi,  pembangunan  villa  ataupun resor  wisata  di  Sipadan  atau  Ligitan yang  terjadi  setelah  tahun  1969  tidak ada  pengaruhnya  terhadap  keputusan ICJ  atas  kedaulatan  kedua  pulau tersebut.
Indonesia  juga  tidak  kehilangan pulau  karena  Sipadan  dan  Ligitan memang  tidak  pernah  menjadi  milik Indonesia  sebelumnya.  Sipadan  dan Ligitan adalah pulau “tak bertuan” yang setelah  disidangkan  ternyata  menjadi milik  Malaysia.  Meski  demikian,  istilah kehilangan pulau ini memang beralasan, misalnya  karena  Indonesia  pernah mendirikan  titik  pangkal  (atau  disebut juga  titik  dasar,  TD)  di  Pulau  Sipadan dan  Ligitan  seperti  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  38/2002. Tindakan  Indonesia  yang  menetapkan titik  pangkal  di  kedua  pulau  tersebut memberikan  kesan  bahwa  kedua  Pulau terebut memang adalah milik Indonesia. Meski demikian, secara hukum, tindakan  ini  bisa  dipertanyakan  karena status  kedaulatan  atas  Sipadan  dan Ligitan  ketika  itu  belum  tuntas.  Selain itu,  tindakan  menjadikan  kedua  pulau tersebut  sebagai  titik  pangkal  terjadi setelah
1969, sehingga tidak dipertimbangkan  oleh  ICJ  dalam memutuskan  kedaulatan  atas  Pulau Sipadan dan Ligitan.
Diberikannya  kedaulatan  atas Sipadan  dan  Ligitan  kepada  Malaysia oleh  ICJ  pada  tahun  2002  melahirkan potensi  berubahnya  konfigurasi  garis pangkal  Indonesia  dan  Malaysia  di sekitar Laut Sulawesi. Di sisi Indonesia, hal  ini  telah  diakomodir  dalam  garis pangkal yang ditetapkan dengan PP No. 37/2008.  Garis  pangkal  Indonesia  kini tidak  lagi  menggunakan  Pulau  Sipadan dan  Ligitan  sebagai  titik  pangkal sehingga  konfigurasi  garis  pangkal berubah  dan  berakibat pada perubahan zona  laut  yang  bisa  diklaim  (Schofield dalam Arsana, 2007). Sementara itu, ada kemungkinan  bahwa  Malaysia  akan
menggunakan  kedua  pulau  tersebut sebagai  titik  pangkal.  Konsekuensinya, wilayah  laut  yang  bisa  diklaim  oleh Malaysia  akan  melebar  ke  bagian selatan menuju Blok Ambalat. Hal inilah yang  menjadi  dasar  pandangan  bahwa Sipadan  dan  Ligitan  berpengaruh  pada klaim  Malaysia  atas  Ambalat.  Meski demikian,  perlu  ada  kajian  teknis  dan hukum untuk menentukan sejauh mana Sipadan  dan  Ligitan  mempengaruhi klaim Malaysia atas wilayah maritim di Laut  Sulawesi.  Dalam  negosiasi  batas maritim antara Indonesia dan Malaysia,
hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Opsi Penyelesaian Sengketa Ambalat Mengingat Malaysia dan Indonesia  telah  meratifikasi  UNCLOS maka  idealnya  penyelesaian  sengketa mengacu  pada  UNCLOS,  bukan  pada ketentuan yang berlaku sepihak.
Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya  terdapat  Indonesia,  Malaysia dan  Brunei  Darussalam)  berhak  atas laut teritorial,  zona  tambahan,  ZEE  dan landas  kontinen.  Di  sebelah  timur Borneo,  bisa  ditentukan  batas  terluar laut  teritorial  yang  berjarak  12  mil  dari garis  pangkal,  kemudian  garis  berjarak 200  mil  yang  merupakan  batas  ZEE demikian  seterusnya  untuk  landas kontinen.  Zona-zona  yang  terbentuk  ini adalah  hak  dari  daratan  Borneo. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  mana yang  merupakan  hak  Indonesia,  dan mana  jatah  untuk  Malaysia?  Secara sederhana bias dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di  utara  adalah  hak  Malaysia.  Tentu saja,  dalam  hal  ini,  perlu  ditetapkan garis  batas  yang  membagi  kawasan perairan tersebut.
Sementara  itu,  garis  batas  darat antara  Indonesia  dan  Malaysia  di Borneo  memang  sudah  ditetapkan. Garis  itu  melalui  Pulau  Sebatik,  sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi  lintang  4°  10’  (empat  derajat  10
menit)  lintang  utara.  Garis  tersebut berhenti  di  ujung  timur  Pulau  Sebatik. Idealnya,  titik  akhir  dari  batas  darat  ini menjadi  titik  awal  dari  garis  batas maritim.  Meski  demikian,  ini  tidak bearti bahwa garis batas maritime harus berupa  garis  lurus  ke  timur  mengikuti garis  4°  10’  lintang  utara.  Garis  batas maritim  ini  harus  sedemikian  rupa sehingga  membagi  kawasan  maritim  di Laut  Sulawesi  secara  adil.  Garis  inilah yang  akan  menentukan  ”pembagian” kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan  Malaysia  atas  kawasan  maritim  di Laut Sulawesi,  termasuk  Blok  Ambalat. Hingga  saat  ini,  garis  ini  belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses  penentuan  garis  batas  landas kontinen  mengacu  pada  Pasal  83  yang mensyaratkan  dicapainya  solusi  yang adil  atau  ” equitable  solution ”  (Ayat  1).
Untuk  mencapai  solusi  yang  adil  inilah kedua negara dituntut untuk berkreativitas  sehingga  diperlukan  tim negosiasi  yang  berkapasitas  memadai. Perlu  diperhatikan  bahwa  ’adil’  tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance meskipun  garis  sama  jarak tentu  saja  bisa  menjadi  pilihan  yang adil. Dari  perspektif  di  atas,  bisa disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim hasil kesepakatan yang menetapkan/membagi kewenangan kedua  negara.  Meski  demikian,  pada landas  kontinen  (dasar  laut)  Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi  sumberdaya  laut  berupa pemberian  konsesi  oleh  Pemerintah Indonesia  sejak  tahun  1960an  kepada perusahaan  asing  yang  tidak  pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia. Sejalan  dengan  itu,  Malaysia  juga  telah menyatakan  klaimnya  atas  kawasan tertentu  di  Laut  Sulawesi  melalui  Peta 1979  meskipun  kenyataannya  peta  itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi
juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional.  Klaim  oleh  Indonesia dalam  bentuk  pemberian  blok  konsesi sejak  tahun  1960an  dan  klaim  terkait oleh  Malaysia  tentu akan  menjadi  salah satu  pertimbangan  dalam  melakukan delimitasi  batas  maritim  di  Laut
Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS  yang  lahir  belakangan.  Bagi
Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak  oleh  Malaysia  tentu  akan menjadi  satu  pertimbangan  penting dalam  menetapkan  batas  maritim  di Laut Sulawesi.
Sementara  itu,  Malaysia  yang kini  menjadi  pemilik  sah  Sipadan  dan Ligitan  bukan  tidak  mungkin  akan mengambil  keuntungan  dari  posisi kedua  pulau  tersebut.  Meski  Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia,  secara  teoritis  Sipadan  dan Ligitan  tetap  berhak  atas  kawasan maritim  seperti  dinyatakan  dalam UNCLOS,  Pasal 121.  Namun  demikian, tetap  ada  kemungkinan  Indonesia menolak  memberikan  peran  penuh  ( full
effect )  kepada  kedua  pulau  tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya  terhadap  klaim  Malaysia.
Ada  kemungkinan  Indonesia  akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil  seperti  Sipadan  dan  Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional ( disproportionate effect )  pada  garis  batas  maritim  antara Indonesia  dan  Malaysia.  Hal  ini  juga sudah diakui dalam hukum internasional  modern  (Lowe  dkk  dalam Arsana,  2007)  Dalam  negosiasi,  hal seperti  ini  sangat  penting  dan  tentu sudah  menjadi  pertimbangan  tim Indonesia.
Dua  pertimbangan  sebelumnya  yaitu blok  konsesi  dan  keberadaan  Sipadan dan  Ligitan  akan  berpengaruh  pada delimitasi  batas  maritim  di  Laut Sulwesi.  Dua  pertimbangan  ini  yang nampaknya  telah  dijadikan  dasar  oleh Pemerintah Indonesia saat mengeluarkan  peta  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2010 dengan batas  maritim  tentatif  di  Laut  Sulawesi seperti yang dicuplik pada Gambar 3. Gambar 3. Opsi tentatif batas maritim di Laut Sulawesi versi Pemerintah Indonesia Sumber: diadaptasi dari Peta NKRI (Bakosurtanal, 2010) Seperti dikemukakan sebelumnya,  Ambalat  hanya  terkait dengan  dasar  laut  (landas  kontinen) saja,  tidak  ada  hubungannya  dengan tubuh  air.  Opsi  garis  yang  dibicarakan dalam  bagian  ini  adalah  garis  batas
maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia  dan  Malaysia  juga  perlu menyelesaikan  batas  maritim  untuk perairannya,  yang  dalam  hal  ini termasuk  dalam  rejim  ZEE.  Pertanyaan selanjutnya  adalah  apakah  kedua Negara  akan  mengadopsi  konsep  garis tunggal  untuk  dua  rejim  yang  berbeda atau  menetapkan  garis  yang  berbeda untuk  tiap  rejim?  Jika  memilih menetapkan  garis  batas  tunggal  maka satu  garis  akan  membagi  dasar  laut sekaligus  airnya.  Secara  praktis,  garis semacam  ini  akan  menentukan  batas kewenangan untuk pemanfaatan minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya.
Sementara  itu,  jika  delimitasi untuk  masing-masing  rejim  (dasar  laut dan tubuh air) dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis  yang  berbeda  untuk  dasar  laut (landas  kontinen)  dan  tubuh  airnya (ZEE). Solusi seperti ini akan menimbulkan  suatu  situasi  rumit  yaitu adanya  kawasan  maritim  yang  dasar lautnya  menjadi  kewenangan  Indonesia sementara  airnya  adalah  kewenangan Malaysia  atau  sebaliknya.  Secara praktis,  ikan  di  kawasan  tertentu  akan menjadi  hak  Malaysia  sementara minyak  dan  gas  di  dasar  lautnya menjadi  kewenangan  Indonesia  atau sebaliknya.
Batas  maritim  antara  Indonesia dan Australia  di  Laut  Timor,  misalnya, menganut  prinsip  ini.  Batas  landas kontinen  (dasar  laut)  yang  disepakati tahun  1971  dan  1972  antara  Indonesia dengan Australia  berbeda  dengan  batas ZEE  (tubuh air)  yang  ditetapkan  tahun 1997.  Akibatnya,  di  suatu  kawasan tertentu,
dasar lautnya adalah kewenangan Australia sedangkan airnya  menjadi  kewenangan  Indonesia. Situasi  seperti  ini  tentu  menimbulkan kerumitan,    terutama  dalam  hal penegakan  hukumnya.  Fox  (2009) misalnya menyimpulkan bahwa perbedaan  garis  batas  maritim  untuk
dasar  laut  dan  tubuh  air  ini  menjadi salah  satu  faktor  yang  berkontribusi pada  pelanggaran  batas  oleh  nelayan Indonesia yang berujung pada penangkapan  mereka  oleh  patroli Australia.  Melihat  kompleksitas  yang bisa  ditumbulkannya,  penetapan  garis batas  tunggal  untuk  landas  kontinen dan ZEE nampaknya menjadi opsi yang cukup baik bagi Indonesia dan Malaysia

## KESIMPULAN
Terjadinya  berbagai  ketegangan antara  Indonesia  dengan  Malaysia  di kawasan  perbatasan,  salah  satunya, adalah  karena  belum  terselesaikannya batas  maritim  antara  kedua  negara  di berbagai tempat. Indonesia dan Malaysia  harus  menuntaskan  urusan batas  maritim  di  empat  lokasi  yaitu  di Selat  Malaka,  Laut  China  Selatan,  Laut Sulawesi  dan  Selat  Singapura.  Belum terselesaikannya  batas  maritim  tersebut memicu  berbagai  kasus  seperti  Blok Ambalat.
Ambalat  adalah  blok  dasar  laut (landas  kontinen)  yang  berlokasi  di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan).  Sebagian  besar  atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih  dari  12  Mil  dari  garis  pangkal sehingga  termasuk  dalam  rejim  hak berdaulat  ( sovereign  rights ),  bukan kedaulatan  ( sovereignty ).  Pada  kawasan ini  telah  terjadi  proses  eksplorasi  dan eksploitasi  sejak  tahun  1960an  namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia  dan  Indonesia.  Sengketa  atas Blok  Ambalat  bermula  saat  Petronas memberikan  blok  konsesi  kepada  Shell untuk kawasan yang sebelumnya sudah dikonsesikan  oleh  Indonesia  kepada Unocal dan ENI. Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya adalah penetapan  batas  maritim  antara  kedua negara di Laut Sulawesi. Hal ini sedang dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Malaysia melalui  jalur  negosiasi.  Penentuan  garis batas  antara  kedua  negara  idealnya
mengacu  pada  UNCLOS  dengan memperhatikan  segala  factor  yang berpengaruh,  terutama  faktor  geografis (panjang  garis  pantai,  keberadaan pulau/karang  kecil).  Selain  itu,  adanya telah  adanya  aktivitas  pemanfaatan sumberdaya  alam  seperti  minyak/gas yang terjadi di sekitar kawasan Ambalat sejak  tahun  1960an  tentunya  perlu untuk dipertimbangkan.
Perundingan tentang batas maritim  ini  sedang  berjalan.  Pakar- pakar Indonesia dari berbagai departemen yang dimotori oleh Departemen  Luar  Negri  dan  dikukung oleh  instansi  teknis  seperti  Badan
Koordinasi  Survey  dan  Pemetaan Nasional  (Bakosurtanal)  dan  Dinas Hidro-Oseanografi  (Dishidros)  TNI  AL sedang menjalankan tugasnya. Memang kenyataannya  tidak  semua  hal  bisa didengar  oleh  masyarakat  terkait kemajuan  proses  ini  karena  ada  yang tidak  bisa  dijadikan  konsumsi  publik. Kenyataannya,  masyarakat  memang tidak  selalu  mendapat  informasi  yang memadai  terkait  duduk  perkara  yang sebenarnya.  Reaksi  masyarakat  yang sedemikian  rupa  dan  ketidakakuratan informasi di beberapa media merupakan indikasi perlunya peningkatan kualitas komunikasi antara pemerintah  dan  masyarakat.  Ini  adalah tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat sambil menjaga  ’kerahasiaan’  informasi  jika diperlukan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang laut sebagai  satu  kesatuan  tak  terpisahkan dari  daratan,  Indonesia  memang  sudah selayaknya  memerhatikan  wilayah  dan yurisdiksi  maritimnya.  Penetapan  garis batas  maritim antarnegara adalah  salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat  perhatian.  Sementara  itu, akademisi  (peneliti,  pengajar  dan mahasiswa)  idealnya  dapat  mengambil peran  strategis  melalui  kajian-kajian
yang  relevan  dengan  persoalan  batas maritim  secara  umum.  Hal  lain  yang juga penting adalah membantu diseminasi  informasi  yang  benar  guna memberikan pendidikan kepada masyarakat  melalui  publikasi  yang memadai  kuantitas  dan  kualitasnya.
Perlu  usaha  banyak  pihak  untuk memelihara  dinding  maya  antarnegara ini  karena  seperti  penegasan  Robert Frost,  terpeliharanya  dinding  pembatas dengan  baik  akan  menjamin  hubungan bertetangga  yang  baik  pula, good  fences make good neighbors .

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  (2009)  Menlu:  Blok  Ambalat  Itu Hak Berdaulat Indonesia. Diakses dari http://news.antara.co.id/berita /1246027380/menlu-blok- ambalat-itu-hakberdaulat- indonesia  tanggal  12  November 2011 .
Antara  (2009)  Ambalat  border  talks begins to show progress. Diakses dari http://www.antara.co.id/en/ne ws/1251308334/ambalat-border- talks-begin-to-showprogress tanggal 12 November 2011 .
Arsana,  I  MA.  (2007)  Batas  Maritim
Antarnegara  -  Sebuah  Tinjauan Teknis  dan  Yuridis,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Bernama  (2009) Ambalat  Case  May  Not Be  Brought  To  International Court. Diakses dari http://www.bernama.com/bern ama/v5/newsgeneral.php?id=41
5208 tanggal 12 November 2011.
Damanik, R.  (2009)  Krisis  Ambalat  dan Agenda  Kelautan,  Kompas,  16 Juni 2009. Diakses dari
http://cetak.kompas.com/read/ xml/2009/06/16/0447424/krisis .ambalat.dan.agen  tanggal  12 November 2011 .
Indosiar.com (2009) Profil Pulau Ambalat. Diakses dari http://www.indosiar.com/foku s/80506/profile-pulau-ambalat
tanggal 15 November 2010 .
Tempo  (2002)  Hassan  Wirajuda:  “Tak Ada  Lagi  Pulau  yang  Menjadi Sengketa”. Diakses dari http://www.tempo.co.id/harian /wawancara/waw-
HasanWirayuda01.html tanggal 12 November 2011.