## FIKIH HUKUM PERBANKAN
Oleh: Miftahul Ulum 1 email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: A banking law should be based on the ideology that determines the purposes  and  principles.  Similarly,  banking  law  which  naturally  has  the purpose  and  principles  laid  down  by  Allah  and  His  Messenger.  However, banking law studies not only see the purpose and principles of a particular, but also analyzes the behavior of economic agents in an effort to achieve their respective goals. The principles outlined by Islam always flexible. However, the atmosphere of social and environmental change over the circulation of the times. Therefore, an assessment of the banking laws and signs in the agency should consider it important to change the environment that is in place and time.  Many  writers  of  Islamic  economics  tends  to  focus  on  certain  aspects without giving proper attention to other aspects.
Keywords: law, banking, Islam, and perfection

## A. Pendahuluan
Islam  secara  semantik  dalam  istilah  bahasa  Arab  dikenal  sebagai addin yang  bermakna  tunduk  dan  patuh  kepada  hukum  dan  kehendak Allah. Addin juga  berarti  satu  cara hidup  yang  lengkap  ( a complete  way  of life ) 2 .  Maka,  Islam  perlu  dipahami  sebagai  satu  cara  hidup  yang  lengkap
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan,  Peserta  Program  Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
2 Ahmad  Izzan, Ulumul  Quran:  Telaah  Tekstualtas  dan  Kontekstualitas  Alquran (Bandung : Tafakur, 2009), hlm. 50. Lihat juga, Yusuf Al-Qaradhawi, Karakteristik Islam, terj. Rofi’ M. (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), hlm. 117.
berdasarkan  konsep  dan  hukum  yang  dikehendaki  oleh  Allah 3 .  Oleh karena itulah Allah menegaskan dalam al-Qur’an bahwa 4 :
اًيْغَ ب ُمْلِعْلا ُمُهَءاَج اَم ِدْعَ ب ْنِم  َّلَِّإ َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َفَلَ تْخا اَمَو ُم َلَْسِْلْا ِهَّللا َدْنِع َنيِّدلا َّنِإ ِباَسِْلْا ُعيِرَس َهَّللا َّنِإَف ِهَّللا ِتاَيآِب ْرُفْكَي ْنَمَو ْمُهَ نْ يَ ب [ نارمع لآ / 19 ] Artinya: Sesungguhnya  “addin”  (yang  diridhai)  di  sisi  Allah  hanyalah Islam. (QS. Ali Imran, 3 : 19).
Ayat  ini  memberi  implikasi  bahwa  Islam  meliputi  segala  aspek budaya dan kehidupan seperti agama ( religion ), politik, hukum, ekonomi, sosial,  kesenian,  dan  lain  sebagainya 5 .  Aspek-aspek  kehidupan  tersebut tidak  terlepas  dari  aspek  kepercayaan  (akidah)  dan  peraturan (syariah/hukum)  Islam 6 .  Maka,  aspek  atau  persoalan  ekonomi  adalah
3 Zuhairi  Misrawi, Al-Quran  Kitab  Toleransi:  Inkusivisme,  Pluralisme  dan Multikulturalisme (Jakarta: Fitrah, 2007), hm. 230.
4 Muhammad  Taqi-ud-Din  Al-Hilali  dan  Muhammad  Muhsin  Khan, The Noble Qur’an:  English  Translation  of  the  Meaning  and  Commentary (Madinah  Munawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur’an, 1419 H), hlm. 70.
5 Di  dalam Mafatihul  Ulum (Kunci-kunci  Ilmu  Pengetahuan)  karya  al-Katib,  kita menemukan  suatu  ruang  lingkup  yang  agak  mirip,  tetapi  berbeda  dalam  pengelompokan ilmu pengetahuan dengan meniadakan studi-studi keduniaan. Ilmu-ilmu pengetahuan “yang sebagian terbesar mengenai ilmu pengetahuan Yunani atau Persia”, terbagi ke dalam dua cabang utama, sebagai berikut:
a.  Ilmu-ilmu  Pengetahuan  Orisinal  ( Ushuliyyah ):  Yurisprodensi  ( Fikih ):  Dasar- dasar  dan  pelaksanaannya  ( Furu’ );  syahadat,  shalat,  berpuasa,  zakat,  haji,  jual-beli, perkawinan,  pebunuhan,  luka,  balas  dendam,  ganti-rugi  dan  hukum  pertumpahan  darah; filsafat  skolastik  ( Kalam );  tata  bahasa  ( Nahwu );  ilmu  sekretaris  ( Kitabat )…..termasuk penjelasan  dari  semua  istilah-istilah  teknis  bekerja  di  kantor-kantor  pemerintah;  ilmu persajakan dan seni puisi ( Arudh dan Syi’ir ); Sejarah ( Akhbar ). b.  Ilmu-ilmu  pengetahuan  Eksotik:  Filsafat  ( Falsafah );  Logika  ( Mantiq );  ilmu kedokteran  ( Tibb )  –anatomi,  patologi,  bahan  obat,  terapetik,  diet,  berat  dan  takaran; aritmatika  termasuk  aljabar  ( Hisab,  Aritma’tiqi );  geometri  ( Handasah, Jumetriyah ); astronomi ( Ilmu Nujum ) –“planet-planet dan bintang-bintang tertentu, susunan angkasa luar menurut sistem Ptolemis, astrologi judisial”; musik ( Musiqy ); mekanika, hidrostatika ( Ilmu Hiyal ); dan kimia ( Kimiya ). Lihat Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education (Colorado: University  of  Colorado  Press,  Boulder,  1964).  Lihat  juga,  Afzalur  Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 1992).
6 Ahmad Izzan, Ulumul Quran ……, hlm. 52.
sebagian  dari  Islam  dan  ilmu  ekonomi  adalah  sebagian  dari  ilmu  Islam yang  luas  itu.  Memisahkan  ekonomi  dari  Islam  adalah  tidak  mungkin seperti halnya memisahkan manusia dari kehidupannya.
Semua  agama  (khususnya  agama-agama  yang  besar)  sewajarnya mengajarkan  segala  aspek  kehidupan  seperti  yang  terjadi  dalam  Islam 7 . Hal  ini  karena  agama  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat  kepercayaan dan  nilai  yang  mengatur  perilaku  seseorang  dalam  “menunaikan” tanggung  jawabnya  kepada  Tuhan,  kepada  orang  lain  dan  terhadap dirinya sendiri 8 .
Dengan  kata  lain,  setiap  agama  itu  sepatutnya  mempunyai  sistem dan  pendekatan  kehidupan  masing  masing 9 ,  termasuk  sistem  dan pendekatan  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  Islam  mempunyai  sistem  dan pendekatan ekonomi yang berdasarkan kepada kepercayaan dan nilai-nilai tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Pemisahan  antara  soal  kehidupan  dengan  agama  pada  hakikatnya tidak  pernah  berlaku  dalam  Islam.  Dalam  masyarakat  Barat  sekalipun, pemisahan tersebut tidak tampak jelas sampai ke zaman revolusi industri sekalipun.  Sebagai  buktinya,  pemikiran  ekonomi  di  Barat  pada  zaman pertengahan  telah  banyak  dipelopori  oleh  ahli  agama  mereka  sendiri seperti  St.  Thomas  Aquinas  (1225-1274M).  Tetapi  sejak  zaman  revolusi industri,  hubungan  agama  dengan  kehidupan  dunia  telah  terputus. Kegiatan ekonomi pada awalnya dianggap “bebas” dari nilai-nilai agama. Sebaliknya  ekonomi  telah  didasarkan  kepada  ideologi-ideologi  tertentu yaitu  suatu  pemahaman  atau  filsafat  yang  dilahirkan  oleh  pemikiran manusia. Oleh karena itu, terciptalah sistem-sistem ekonomi seperti: sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, fasis dan sebagainya.
7 Zuhairi Misrawi, Al-Quran Kitab Toleransi….., hlm. 396-409.
8 Imam  Muhammad  Ibn  Abdul  Wahab, Tauhid ,  terj.  Asep  Achmad  Sirojuddin (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 21-27.
9 Nurcholish  Madjid,  dkk, Islam  Universal (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  2007), hlm.  23.  Lihat  juga,  Burhanuddin, Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia  dan  Belanda (Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies, 1992), hlm. 23
Proses  liberalisasi,  yaitu  pemisahan  agama  dari  kehidupan  ini  juga telah  dilakukan  di  negara-negara  Islam 10 ,  terutama  ketika  mereka  dijajah oleh penjajah Barat. Dampaknya sangat jelas dapat dilihat sampai saat ini aspek-aspek  kehidupan  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  lain sebagainya telah menyimpang dari nilai-nilai agama yaitu ajaran Islam itu sendiri.  Sedangkan  mempertahankan  nilai-nilai  agama  itu  adalah  bagian dari  tugas  manusia  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  kepercayaan  atau aqidah Islam, yang mana tugas ini harus dilakukan oleh orang Islam secara individu,  masyarakat  dan  negara.  Intinya,  aqidah  (atau  kepercayaan  dan keimanan) 11 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan syariah (atau pelaksanaan nilai-nilai atau hukum Islam 12 ) dalam kehidupan walau dalam
10 Ulil Abshar-Abdalla, dkk, Wajah Liberal Islam di Indonesia (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2002), hlm. 296 11 Ahmad  Umar  Hasyim, Menjadi  Muslim  Kaffah  Berdasarkan  al-Qur’an  dan Sunnah Nabi SAW , (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 13 12 Dalam  membicarakan  hukum  Islam  terdapat  tiga  kata  yang  harus  diklarifikasi  terlebih dahulu, yakni syariah , fiqh dan qanun . Ketiga kata tersebut sering dipakai secara tumpang tindih. Padahal antara ketiganya terdapat perbedaan yang prinsipil. Syariah adalah totalitas perintah  Allah  yang  terkandung  dalam  al-Qur’an  dan  sunah.  Ia  adalah  sebuah  pandangan hidup bagi setiap Muslim yang mengatur segala aspek kehidupan baik aspek ritual maupun aspek  muamalah  ataupun  aspek  pidana  yang  dapat  diatur  oleh  negara.  Sementara fiqh merupakan  hasil  interpretasi  para  fuqaha’  sesuai  dengan  historisitas  tertentu  terhadap syariah tersebut. Oleh karena itu, fiqh diartikan sebagai “pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban  manusia”  ( ma’rifat  an-nafs  a  laha  wa  ma  alaiha ).  Dalam  kasus-kasus  yang didiamkan  oleh  syariah,  pemerintah memiliki hak untuk  membuat  legislasi  sesuai  dengan syariah .  Hasil legisasi  itulah  yang  disebut qanun yang  merupakan  bagian  paling  fleksibel dari  hukum  Islam.  Contoh  dari qanun ini  adalah  Undang-Undang  lalulintas.  Hubungan antara syariah , fiqh ,  dan qanun tersebut  dapat  diibaratkan  sebagai  “sebuah  pohon  yang tumbuh”. Syariah (berupa  teks  Qur’an  dan  sunnah)  merupakan  akar  dari  pohon,  fiqh merupakan batang pohon, sementara qanun merupakan ranting-ranting dari pohon tersebut. Sebagaimana ranting  pohon, qanun merupakan  bagian syariah yang  paling  fleksibel  yang selalu menyesuaikan diri dengan hembusan kebutuhan sosial. Dari klarifikasi ketiga kata di atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud hukum  Islam  bukanlah syariah ,  tapi fiqh dan qanun . Dengan kata lain, hukum Islam merupakan hasil interpretasi para fuqaha’ atas syariah (teks  Qur’an  dan  Sunnah)  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  dan  termasuk  di dalamnya  hasil  legislasi  negara  tentang  persoalan-persalan  yang  didiamkan  oleh syariah . Lihat,  Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum  Langit:  Nasionalisasi  Hukum  Islam  dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 63- 64.
bidang  apapun. Al-Qur’an  jelas menyatakan  hal  ini  dengan  firman  Allah SWT 13 :
ٌينِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَ ت  َلََّو ًةَّفاَك ِمْلِّسلا  ِفِ اوُلُخْدا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي [ ةرقبلا / 208 ] Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  ke  dalam  Islam keseluruhan. (Al-Baqarah, 2 : 208)
Dalam  ayat  ini,  makna  “masuklah  kamu  ke  dalam  Islam  secara keseluruhan”  itu  yaitu  melaksanakan  nilai-nilai  atau  syariat  Islam  dalam segala  aspek  kehidupan.  Tugas  yang  sangat  mulia  itu  adalah  diserahkan kepada  orang  yang  beriman.  Tanpa  keimanan,  tugas  tersebut  tidak mungkin  akan  terlaksana  dengan  baik.  Atas  pemahaman  inilah,  maka seluruh aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, perlu didasarkan kepada nilai-nilai  Islam  untuk  diterapkan  oleh  agen-agen  ekonomi  yang  ingin menjaga  dan  meningkatkan  keimanan  masing-masing.  Sistem  ekonomi yang  meliputi  agen-agen  yang  seperti  itu  dapat  disebut  sebagai  sistem ekonomi  Islam.  Adapun  ilmu  untuk  mengkaji  prinsip-prinsip  ekonomi yang  berdasarkan  nilai-nilai  Islam  dan  menganalisis  perilaku  agen-agen ekonomi  dalam  melaksanakan  nilai-nilai  itu  adalah  disebut  sebagai  ilmu ekonomi Islam. Dalam studi sistem  hukum perbankan ini hanya meliputi sebagian  dari  ilmu  ekonomi  tersebut  sesuai  dengan  lingkupnya  yang memfokuskan  kepada  bagian  pertama  ilmu  ekonomi  Islam  ini,  yaitu mengkaji  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  berdasarkan  nilai  dan  kerangka Islam.

## B.  Dasar Filosofis Hukum Perbankan Islam
Sistem hukum perbankan Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain dalam  aspek  dasar  filosofis  dan  ciri-cirinya.  Dasar  filosofis  (doktrin)  bagi
13 Muhammad  Taqi-ud-Din  Al-Hilali  dan  Muhammad  Muhsin  Khan, The Noble Qur’an…….., hlm. 44.

## hukum perbankan Islam ditentukan oleh Allah SWT
14 , akan tetapi sistem- sistem  ekonomi  lain  adalah  didasarkan  kepada  beberapa  ideologi  atau filsafat ciptaan manusia 15 . Dasar filsafat dalam suatu sistem ekonomi itulah yang  menentukan  status  manusia  dalam  konteks  kepemilikan,  peranan mereka dalam setiap stratifikasi, keinginan mereka dalam kehidupan, dan bentuk  hubungan  kemasyarakatan  serta  lingkungan  yang  perlu dilestarikan.
Dalam  ilmu  ekonomi  Islam,  para  penulis  telah  menguraikan persoalan ini dalam berbagai perspektif. Uraian yang dinyatakan di bawah ini barangkali merupakan ringkasan atau penjelasan ulang mengenai dasar filsafat  ekonomi  Islam  dengan  konsep  yang  lebih  tersusun.  Oleh karenanya, konsep pokok filsafat akan dijelaskan sedemikian rupa supaya pemaparan  ini  dapat  dianggap  sebagai  sistem  umum  perbankan  Islam, sebelum kajian yang lebih mendalam mengenai sistem yang lebih khusus dijelaskan berikutnya.

## 1.  Pemilik Mutlak adalah Hak Allah
Segala  yang  ada  di  alam  ini,  termasuk  manusia  itu  sendiri,  adalah milik Allah secara mutlak 16 . Hal ini jelas dinyatakan berkali-kali dalam al- Qur’an. Contohnya:
َنوُعَجْرُ ت ِهْيَلِإ َُّثُ ْمُكيِيُْيُ َُّثُ ْمُكُتيُِيُ َُّثُ ْمُكاَيْحَأَف اًتاَوْمَأ ْمُتْنُكَو ِهَّللاِب َنوُرُفْكَت َفْيَك [ ةرقبلا / 28 ] Artinya : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (al-Baqarah, 2 : 28) 17
14 Mohammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat  dan  Wakaf (Jakarta  : Penerbit Universitas Indonesa, 1988), hlm. 6 15 Mahdi  Ghulsyani, Filsafat  Sains  menurut  Al-Qur’an (Bandung  :  Mizan,  1988), hlm. 78 16 Sa’id Hawwa, Al-Islam, terj. Fakhruddid Nur Syam (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Ummat, 2002), hlm. 114. Lihat juga, Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam,................ , hlm. 5 17 Muhammad  Taqi-ud-Din  Al-Hilali  dan  Muhammad  Muhsin  Khan, The Noble Qur’an…….., hlm. 66
ْنَأ َداَرَأ ْنِإ اًئْيَش ِهَّللا َنِم ُكِلَْيُ ْنَمَف ْلُق ََيَْرَم ُنْبا ُحيِسَمْلا َوُه َهَّللا َّنِإ اوُلاَق َنيِذَّلا َرَفَك ْدَقَل اَمُهَ نْ يَ ب اَمَو ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ِهَّلِلَو اًعيَِجَ ِضْرَْلْا  ِفِ ْنَمَو ُهَّمُأَو ََيَْرَم َنْبا َحيِسَمْلا َكِلْهُ ي ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللاَو ُءاَشَي اَم ُقُلَْيَ
[ ةدئالما / 17 ] Artinya: kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. (Al-Maidah, 5 : 17 ) 18 ىَرَّ ثلا َتَْتَ اَمَو اَمُهَ نْ يَ ب اَمَو ِضْرَْلْا  ِفِ اَمَو ِتاَواَمَّسلا  ِفِ اَم ُهَل [ هط /6 ] Artinya: Kepunyaan-Nya-lah  semua  yang  ada  di  langit,  semua  yang  di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Thaha, 20 : 6) 19
Pernyataan-pernyataan dari al-Qur’an ini merupakan konsep tauhid karena manusia wajib mengimani bahwa Allah itu esa dan segala yang lain adalah  makhluk  dan  milik-Nya.  Hal  ini  juga  merupakan  konsep Rububiyah 20 karena  manusia  perlu  meyakini  bahwa  hanya  Allah  yang berkuasa  menentukan  nasib  manusia,  utamanya  mengenai  kaidah  dan harapan  mereka  dalam  memanfaatkan  “isi”  alam  ini.  Manusia  diberi peranan  sebagai  pemegang  amanah  dalam  mengelola  harta  Allah  yang berada  di  tangan  mereka.  Inilah  yang  dimaksud  dalam  al-Qur’an  bahwa manusia  itu  adalah  khalifah  Allah  di  muka  bumi  ini,  dan  konsep pemberian  amanah  oleh  Allah  kepada  manusia  itu  dinamakan  khilafah ( vicegerency ) 21 . Allah berfirman:
18 Ibid , hlm. 145
19 Ibid , hlm. 414 20 Ahmad  Umar  Hasyim, Menjadi  Muslim  Kaffah..............., hlm.  618.  Lihat  juga, Ali  Muhammad  Ash-Shalabi, Khilafah  Utsmaniyah (Jakarta  :  Pustaka  Al-kautsar,  2003), hlm. 41 21 Sa’id Hawwa, Al-Islam…….. , hlm. 47
َوُهَو يِذَّلا ْمُكَلَعَج َفِئ َلََخ ِضْرَْلْا َعَفَرَو ْمُكَ ْعَ ب َ ْوَ ف ٍ ْعَ ب ٍتاَجَرَد ْمُكَوُلْ بَيِل ِفِ اَم ْمُكاَتآ َّنِإ َكَّبَر ُعيِرَس ِباَقِعْلا ُهَّنِإَو ٌروُفَغَل ٌميِحَر [ ماعنلْا / 165 ] Artinya: Dan  dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan  dia  meninggikan  sebahagian  kamu  atas  sebahagian  (yang  lain)  beberapa derajat,  untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu. (Al- An’am, 6: 165). 22
Sebagai  khalifah  Allah  yang  diberi  amanah  mengurus  bumi  dan jagad raya ini, manusia semestinya mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan  oleh  Allah 23 ,  baik  yang  berbentuk  perintah  maupun  larangan. Sejauhmana  manusia  dapat  melaksanakan  tugas  ini  dan  mematuhi perintah  Allah  adalah  senantiasa  dinilai  oleh  Allah  sesuai  dengan kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing 24 . Oleh karena itu, orang  yang  beriman  akan  senantiasa  berusaha  untuk  melaksanakan tugasnya sesempurna mungkin dengan berdasarkan kepada perintah dan peraturan  Allah.  Manusia  tidak  boleh  membentuk  peraturan  mereka sendiri yang bertentangan dengan peraturan Allah dalam mengelola alam semesta  dan  diri  mereka  karena  mereka  bukan  pemilik  mutlak  terhadap alam semesta itu dan kepada diri mereka sendiri.

## 2.  Ekonomi sebagai “Ladang” Ibadah
Tujuan  semua  sistem  ekonomi  ialah  untuk  memberikan kesejahteraan  bagi  umat  manusia  di  dunia  ini 25 .  Tetapi  tujuan  ekonomi Islam lebih jauh dari itu dimana kesejahteraan yang akan dihasilkan adalah kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan  juga  kesejahteraan  manusia  di
22 Muhammad  Taqi-ud-Din  Al-Hilali  dan  Muhammad  Muhsin  Khan, The Noble Qur’an…….., hlm 199 23 M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an (Bandung  :  Mizan  Media  Utama, 2007), hlm. 467 24 Sa’id Hawwa, Al-Islam…….. , hlm. 65
25 Didin  Hafiduddin, Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern (Jakarta  :  Gema  Insani Press, 2002), hlm. 66. Lihat juga, Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis (Jakarta : Salemba Dniyah, 2002), hlm. 173
akhirat 26 . Sejatinya, kesejahteraan di akhirat itu jauh lebih penting karena hal ini merupakan kesejahteraan yang hakiki dan abadi. Namun demikian kesejahteraan  hidup  di  dunia  tetap  perlu  diberi  perhatian  karena kesuksesan  duniawi  adalah  sebagai  sarana  penunjang  terhadap kesejahteraan manusia di akhirat. Firman Allah:
ِ َتْ باَو اَميِف َااَتآ ُهَّللا َراَّدلا َةَرِخ ْاا َلََّو َ ْنَ ت َكَبيِ َن َنِم اَيْ نُّدلا ْنِسْحَأَو اَمَك َنَسْحَأ ُهَّللا َكْيَلِإ َلََّو ِ ْبَ ت َداَسَفْلا ِفِ ِضْرَْلْا َّنِإ َهَّللا َلَّ ُّ ُِيُ َنيِدِسْفُمْلا [ ص قلا / 77 ] Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari (kenikmatan) duniawi. (Al-Qashas, 28: 77). 27
Kesuksesan hidup dunia akhirat dalam bentuk kesejahteraan seperti ini  menurut  istilah  al-Qur’an  dinamakan al-falah 28 .  Jika  manusia  ingin mencapai  kesejahteraan  kebendaan  melalui  kegiatan  ekonomi,  mereka dapat  menciptakan  berbagai  sistem  ekonomi  dengan  mengikuti  ideologi masing-masing,  seperti  yang  terdapat  pada  masa  sekarang  ini.  Namun, sejauhmana  kesejahteraan  itu  tercapai  melalui  sistem  ekonomi  tertentu masih  terus  dipertikaikan  di  kalangan  mereka  akibat  ideologi  yang berbeda.  Sementara  itu  kesejahteraan  di  akhirat    tidak  diberi  perhatian. Seorang  manusia  yang  rasional  sudah  tentu  akan  menganggap  penting kedua  bentuk  kesejahteraan  tersebut  secara  serentak  yaitu al-falah karena mereka sebenarnya hidup di dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat nanti 29 .
26 Sa’id  Hawwa, Al-Islam…….. ,  hlm.  186-204.  Lihat  juga  Ismail, Ekonomi Kelembagaan  Syariah  Dalam  Pusaran  Perekonomian  Global:  Sebuah  Tuntutan  dan Realita (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 69 27 Ibid, hlm. 526 28 Mustaq  Ahmad, Etika Bisnis dalam  Islam (Jakarta  :  Pustaka  Al-kautsar,  2001), hlm. 13 29 Jan  Ahmad  Wassil, Memahami  Isi  kandungan  Al-Qur’an (Jakarta  :  UI  Press, 2001), hlm. 230
Untuk mencapai al-falah , manusia harus menjadikan bidang ekonomi dan  bidang-bidang  kehidupan  yang  lain  sebagai  “ladang”  ibadah 30 . Pengertian  ibadah  bukan  hanya  terbatas  pada  “ruang”  ibadah-ibadah khusus  seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Ibadah  sewajanya dipahami secara lebih luas karena ibadah meliputi segala amal dan perbuatan yang dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keridhaan  Allah berdasarkan kaidah dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka dalam bidang ekonomi, manusia dapat berusaha mendapatkan keridhaan Allah  dengan  syarat  kaidah  dan  hukum-hukum  yang  digunakan  sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, ekonomi dapat dijadikan  sebagai  sarana    ibadah.  Sebaliknya  apabila  ekonomi  dilakukan berdasarkan kepada kaidah dan hukum-hukum yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka ekonomi itu akan menjadi “ladang” maksiat.
Seseorang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan  semua  larangan-Nya  adalah  tergolong  ke  dalam  orang- orang  yang  bertakwa.  Demikian  halnya  dalam  bidang  ekonomi  ada kewajiban  untuk  melaksanakan  perintah  itu  dan  meninggalkan  segala larangan-Nya.  Orang  yang  demikian  itu  dijanjikan  oleh  al-Qur’an  akan memperoleh al-falah . Cotohnya:
ْلُق َلَّ يِوَتْسَي ُييِبَْاا ُ ِّيَّطلاَو ْوَلَو َكَبَ ْعَأ ُةَرْ ثَك ِييِبَْاا اوُقَّ تاَف َهَّللا اَي ِووُأ ِباَبْلَْلْا ْمُكَّلَعَل َنوُ ِلْفُ ت [ ةدئالما / 100 ] Artinya: Maka  bertakwalah  kepada  Allah  hai  orang-orang  berakal,  agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah, 5: 100). 31

## 3.  Kebebasan, Persaudaraan dan Keadilan
Dalam  Islam,  setiap  individu  diberi  kebebasan 32 untuk  bertindak selama tindakannya itu sesuai dengan kehendak dan perintah Allah karena
30 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis............. , hlm. 14-18 31 Ibid , hlm. 164
pada  hakikatnya  manusia  adalah  salah  seorang  dari  khalifah  Allah 33 . Kebebasan yang seperti ini dinamakan kebebasan terbatas ( limited freedom ) atau  kebebasan  berdasarkan  nilai-nilai  akhlak.  Oleh  karena  itu  Allah memberi amanah kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya dan ia akan  disoal  di  akhirat  nanti  sejauh  mana  telah  melaksanakan  tugas  dan amanahnya.  Tidak  ada  seorang  pun,  termasuk  negara,  dapat  menarik kebebasan  yang  diberikan  Allah  kepada  hamba-Nya.  Allah  sendiri menjelaskan bahwa:
َلَّ ُفِّلَكُي ُهَّللا اًسْفَ ن َّلَِّإ اَهَعْسُو اََلَ اَم ْتَبَسَك اَهْ يَلَعَو اَم ْتَبَسَتْكا اَنَّ بَر َلَّ اَنْذِخاَؤُ ت ْنِإ اَنيِسَن ْوَأ اَنْأَطْخَأ اَنَّ بَر َلََّو ْلِمَْتَ اَنْ يَلَع اًرْصِإ اَمَك ُهَتْلََ ىَلَع َنيِذَّلا ْنِم اَنِلْبَ ق اَنَّ بَر َلََّو اَنْلِّمَُتَ اَم َلَّ َةَقاَط اَنَل ِهِب ُفْعاَو اَّنَع ْرِفْااَو اَنَل اَنَْ ْراَو َتْنَأ اَن َلَّْوَم اَنْرُ ْناَف ىَلَع ِمْوَقْلا َنيِرِفاَكْلا [ ةرقبلا / 286 ]
Artinya: Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Al-Baqarah, 2: 286). 34
Kebebasan  terbatas  yang  diberikan  kepada  seseorang  adalah  untuk menjamin  terwujudnya  suasana  persaudaraan  dalam  masyarakat  seperti yang  dianjurkan  oleh  Islam 35 .  Persaudaraan  itu  sebenarnya  merupakan sebagian  dari  penghayatan  konsep  tauhid  dan  khilafah  karena  Allah “melantik”  semua  orang  menjadi  khalifah-Nya,  bukan  dikhususkan kepada  orang  tertentu,  kumpulan  tertentu,  atau  bangsa  tertentu. Ringkasnya, Islam itu adalah untuk semua manusia dan meliputi seluruh aspek  kehidupan  manusia.  Maka  dalam  mengatur  hubungan  antar manusia,  Allah  menentukan  batasan  kebebasan  individu.  Usaha  untuk memelihara  persaudaraan  ini  adalah  tugas  manusia  seutuhnya,  terutama
32 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis.. ......., hlm. 93 33 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam................ , hlm. 7
34 Ibid , hlm. 63
35 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam................ , hlm. 15
di  kalangan  orang  Islam  sendiri.  Hakikatnya,  menjaga  persaudaraan  itu menggambarkan  keimanan  seseorang,  seperti  firman  Allah  dalam  al- Qur’an:
اََّنَِِّ َنوُنِمْؤُمْلا ٌةَوْخِإ اوُ ِلْصَأَف َْينَ ب ْمُكْيَوَخَأ اوُقَّ تاَو َهَّللا ْمُكَّلَعَل َنوَُ ْرُ ت [ تار لْا / 10 ] Artinya: Orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara. (Al- Hujarat, 49 : 10) 36
Dengan demikian, dalam bidang ekonomi tidak akan timbul tingkah laku  seseorang  yang  mementingkan  diri  semata-mata.  Apabila  hal  ini diamalkan  maka  akan  cenderung  membawa  kepada  keadilan  dalam masyarakat yang   berhak untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Sesungguhnya perintah untuk melaksanakan  keadilan  dinyatakan  berkali-kali  dalam  al-Qur’an  dengan menggunakan  berbagai  istilah  seperti „adl , qist , mizan dan  sejenisnya.  Hal ini  menggambarkan  bahwa  betapa  pentingnya  usaha  menegakkan keadilan  itu  karena  dengan  berprilaku  adil  akan  menjadikan  seseorang lebih dekat dengan takwa. Sebagaimana firman Allah:
اَي اَهُّ يَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُنوُك َينِماَّوَ ق ِهَّلِل َءاَدَهُش ِ ْسِقْلاِب َلََّو ْمُكَّنَمِرَْ ُنآَنَش ٍمْوَ ق ىَلَع َّلََّأ اوُلِدْعَ ت اوُلِدْعا َوُه ُبَرْ قَأ ىَوْقَّ تلِل اوُقَّ تاَو َهَّللا َّنِإ َهَّللا ٌ ِبَخ اَِبِ َنوُلَمْعَ ت [ ةدئالما / 8 ] Artinya: Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa. (Al- Maidah, 5 : 8). 37
Intinya,  kebebasan  yang  berdasarkan  nilai-nilai  Islam  sangat dianjurkan  dalam  kegiatan  ekonomi  karena  perilaku  ini  cenderung membawa  sikap  persaudaraan  dan  keadilan 38 .  Untuk  mewujudkan kebebasan yang seperti ini terjadi dalam ekonomi, maka individu-individu
36 Ibid , hlm. 699 37 Ibid , hlm. 144 38 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam................ , hlm. 8
dalam masyarakat perlu diberi pendidikan supaya mereka menjadi agen- agen  ekonomi  yang  siap  mengamalkan  nilai-nilai  Islam  itu 39 .  Mereka kemudian diberikan keleluasaan berusaha secara bebas untuk mencapai al- falah dengan  mengikuti  kecakapan  dan  peran  masing-masing.  Pihak pemerintah  atau negara hendaknya  berusaha  melahirkan  rakyatnya  yang berakhlaq  disamping  menjaga  kebebasan  dan  keadilan  dalam  kegiatan ekonomi 40 . Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan negara terlibat secara intensif  dalam  kegiatan  ekonomi  sehingga  mengurangi  kebebasan  dalam persaingan 41 .

## C.  Ciri-ciri Hukum Perbankan Islam
Berdasarkan  filosofis  ekonomi  Islam  yang  disebutkan  di  atas,  kita akan  dapat  melihat  beberapa  ciri  yang  dimiliki  oleh  hukum  bisnis  Islam. Ciri-ciri  ini  akan  membedakan  antara  sistem  hukum  perbankan  dengan sistem-sistem ekonomi lain yang terdapat dalam sejarah manusia. Antara lain ciri-ciri penting akan diuraikan seperti berikut ini.

## 1. Perpaduan antara Kebendaan dan Kerohanian
Sistem  hukum  perbankan  tidak  mengacu  pada  kesejahteraan  yang berbentuk  materialisme  belaka  seperti  kekayaan,  kesenangan,  dan kebahagiaan, tetapi lebih dari itu.  Sistem ini mengarah pada kesejahteraan yang berbentuk kerohanian seperti kebahagiaan di akhirat, ketenangan hati dan  pikiran,  keridhaan  Allah,  “kesuburan”  akan  perasaan  kasih  sayang dan persaudaraan, dan sebagainya 42 . Kedua bentuk kesejahteraan ini yang disebut sebagai al-falah, hal ini juga merupakan kebutuhan manusia yang hakiki karena manusia dijadikan antara dua komponen utama, yaitu jasad (benda) dan roh.
39 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam ......., hlm. 94 40 Muhammad  dan  Lukman  Fauroni, Visi  Al-Qur’an  tentang  Etika  dan Bisnis ............, hlm. 173 41 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam ......., hlm. 99
42 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam................ , hlm. 20-25.
Maka, ciri  perbankan Islam yang pertama adalah perpaduan antara kebendaan  dan  kerohanian.  Ciri  ini  terwujud  karena  perbankan  Islam merupakan bagian dari universalisme Islam yang mana kepercayaan dan nilai-nilai  Islam  diyakini  dan  diamalkan  sepenuhnya.  Manusia  yang menjadi  agen  ekonomi,  baik  yang  bertindak  sebagai  konsumen  atau produsen,  akan  berprilaku  sebagai  manusia  Islam  ( Islamic  man )  bukan manusia ekonomi ( economic man ) seperti yang biasa dipahami oleh ahli-ahli ekonomi  masa  kini.  Maka  tujuan  utama  agen  ekonomi  dalam  sistem perbankan Islam bukanlah untuk memaksimalkan keuntungan keduniaan, tetapi sebaliknya mencari keridhaan Allah demi mencapai al-falah .
Secara lahiriyah bahwa Allah yang menciptakan manusia, dunia dan seisinya, maka orang Islam wajib meyakini bahwa hanya Allah saja yang mengetahui hakikat kebutuhan hidup manusia dan juga mengetahui cara terbaik  bagaimana memenuhi  kebutuhan  tersebut. Atas keyakinan  inilah, maka  segala  sistem  kehidupan  Islam,  khususnya  sistem  ekonomi  Islam, telah didasarkan kepada panduan yang ditentukan oleh Allah.  Perbankan Islam bukan berdasarkan ideologi manusia seperti yang diterapkan dalam sistem-sistem  ekonomi  yang  lain.  Maka,  sistem  ekonomi  Islam  tidak mungkin  dapat  difahami  tanpa melihat  nilai-nilai  Islam karena nilai-nilai inilah  yang  memberikan  peran  penting  atas  persoalan  ekonomi  dalam sistem  itu.  Hal  ini  karena  sistem  ekonomi  Islam  tidak  hanya  melibatkan hubungan  manusia  dengan  manusia,  tetapi  juga  melibatkan  hubungan manusia dengan Allah.

## 2.  Persaingan yang Sehat dan Kerjasama
Oleh  karena  sistem  ekonomi  Islam  berdasarkan  kepada  paham kebebasan invidu selagi individu itu mengamalkan nilai-nilai Islam, maka sistem  ekonomi  yang  dihasilkan  memiliki  ciri  kebebasan  dan  persaingan yang sehat 43 . Pihak pemerintah tidak berhak menarik kebebasan individu yang  telah  diberikan  oleh  Islam  seperti  kebebasan  memiliki  harta  yang
43 Muhammad  dan  Lukman  Fauroni, Visi  Al-Qur’an  tentang  Etika  dan Bisnis............. , hlm. 100-126
halal, kebebasan menggunakan tenaga, kebebasan berpikir dan kreativitas masing-masing  dalam  kegiatan  ekonomi.  Islam  juga  menyarankan  agar individu  hendaknya  diberikan  kebebasan  dalam  memilih  pemerintah  itu sendiri.  Hal  ini  karena  setiap  tindak-tanduk  individu  akan dipertanggungjawabkan  di  akhirat  nanti  dalam  segala  aspek  kegiatan hidupnya, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan politik.
Ringkasnya, kebebasan berusaha dan memiliki harta perlu diberikan kepada individu dalam sebuah masyarakat atau negara supaya mereka itu tidak terlalu “terpenjara” seperti halnya yang terjadi dalam sistem ekonomi sosialis. Namun demikian, kebebasan individu tidak sampai pada konsep kebebasan mutlak seperti yang digalakkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal  ini  karena  dalam  Islam,  kebebasan  yang  diberikan  kepada  individu adalah  tertakluk  kepada  nilai-nilai  Islam  dan  sesuai  dengan  peranan individu  sebagai  khalifah  Allah.  Oleh  karena  itu,  sikap  dan  perbuatan individu  selalu  dikendalikan  dengan  nilai-nilai  tersebut  seperti  nilai-nilai halal  dan  haram,  persaudaraan,  keadilan,  menjaga  kepentingan masyarakat,  mencari  dan  menggunakan  harta  dengan  cara  yang dikehendaki Allah, dan lain sebagainya. 44 Walaupun individu bebas untuk bersaing  dalam  aktivitas  produksi,  konsumsi,  dan  pendistribusian  harta kekayaan,  namun  persaingan  itu  adalah  dalam  bentuk  persaingan  yang sehat  dan  tidak  menindas.  Dengan  demikian,  unsur  dan  suasana  yang membawa  kepada  persaingan  yang  menindas  adalah  diharamkan  oleh Islam  seperti  monopoli  dalam  kegiatan  produksi  dan  pendistribusian barang  asasi,  manipulasi  harga  di  pasaran  demi  kepentingan  pribadi, penipuan,  eksploitasi  pekerja,  riba,  perjudian,  korupsi  dan  perilaku- perilaku curang lain yang biasa terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis. 45
Kerjasama  adalah  perlu  dan  pasti  terjadi  karena  kegiatan  ekonomi cenderung menuju ke arah pengkhususan dengan mengikuti peluang dan
44 M. Umer Chapra, The Economics System of Islam (Karachi : University of Karachi, 1971), hlm. 26-27 45 Muhamad  Arif, Concept  and  Methodology  of  Islamics  Economics (Jeddah: International Centre for Reserch in Islamics Economis, 1989), hlm.100.
kemampuan  agen-agen  ekonomi  yang  bermacam-macam.  Kebanyakan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup masyarakat, khususnya  masyarakat  Islam,  adalah  menjadi  fardhu  kifayah  yang  mana kegiatan  itu  harus  dilakukan  oleh  sebagian  dari  anggota  masyarakat. Bekerjasama  dalam  menyediakan  kebutuhan  masyarakat  yang  heterogen itu berlaku dalam ekonomi Islam demi mematuhi perintah Allah. Jelasnya, walaupun  ekonomi  Islam  adalah  salah  satu  bentuk  ekonomi  yang  bebas, tetapi  kebebasannya  lebih  ditonjolkan  dalam  bentuk  kerjasama  daripada persaingan.  Semangat  persaudaraan  yang  digalakkan  oleh  Islam  juga senantiasa  menimbulkan  suasana  kerjasama  di  kalangan  agen-agen ekonomi.

## 3.  Kecakapan dan Motivasi Ekonomi yang Tinggi
Sistem  ekonomi  Islam  mampu  melahirkan  individu  yang  memiliki motivasi  yang  tinggi  untuk  berkolaborasi  secara  cerdas  dalam  kegiatan ekonomi 46 . Hal ini bisa terjadi apabila individu tersebut dapat memahami dan  menghayati  dasar  filsafat  ekonomi  Islam  yang  dinyatakan  di  atas. Diantaranya  adalah  filsafat  bahwa  individu  diberi  kebebasan  untuk memiliki harta dan  ikut andil dalam kegiatan ekonomi serta filsafat bahwa ekonomi sebagai ”ladang” ibadah.
Motivasi  bagi  seorang  individu  Islam  (muslim)  untuk  aktif  dalam kegiatan  ekonomi  tidak  hanya  bercorak  kebendaan  tetapi  lebih  dari  itu yaitu  bercorak  kerohanian.  Hal  ini  berbeda  dengan  apa  yang  berlaku dalam  sistem  ekonomi  yang  berdasarkan  pada  idiologi  manusia  karena motivasi  individu  hanya  terbatas  pada  sesuatu  yang  bersifat  kebendaan saja.  Berperan  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  tujuan  untuk mendapatkan pendapatan adalah dianjurkan dalam segala sistem ekonomi, tetapi anjuran ini akan meningkat apabila individu diberi kebebasan untuk memiliki  dan  mengumpulkan  kekayaan  atau  harta  dari  pendapatan mereka.  Oleh  karena  itu,  sistem  ekonomi  kapitalis  cenderung
46 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 3-7.
menimbulkan  motivasi  lebih  berperan  dari  apa  yang  mampu  dihasilkan oleh sistem ekonomi sosialis.
Sementara itu sistem ekonomi Islam tidak hanya memberi kebebasan kepada  individu  untuk  mencari  kekayaan  di  dunia  ini,  tetapi menganjurkan  individu  untuk  berusaha  dalam  kegiatan  ekonomi  guna meningkatkan  iman  dan  amal  ibadahnya.  Maka  motivasi  yang  timbul cenderung menjadi lebih tinggi karena manusia tidak hanya ingin mencari kesejahteraan  dalam  kehidupan  mereka  di  dunia  ini  saja,  tetapi kesejaheraan  dalam  kehidupan  mereka  di  akhirat  nanti.  Apalagi,  apabila manusia  itu  yakin  bahwa  kehidupan  di  akhirat  itu  akan  selama-lamanya tanpa  ada  ujungnya  sedangkan  kehidupan  di  dunia  ini  hanya  untuk sementara  saja.  Namun  kehidupan  yang  sementara  inilah  yang menentukan  nasib  manusia  pada  kehidupan  yang  kekal  abadi  di  akhirat nanti.  Maka  kesempatan  “emas”    yang  ada  di  dalam  dunia  ini  harus digunakan  oleh  seorang  muslim  untuk  berusaha  melakukan  amal sebanyak  mungkin,  termasuk  dalam  bidang  ekonomi 47 .  Sesungguhnya motivasi  yang  seperti  ini  dapat  menjadi  tenaga  penggerak  terkuat  dan hakikat  yang  berada  dalam  diri  anggota  masyarakat  Islam  untuk membebaskan mereka dari kancah kemunduran yang ada pada saat ini.

## 4. Keseimbangan  antara  Kepentingan  Individu  dan  Kepentingan Masyarakat
Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan kepentingan individu, sedangkan  sistem  ekonomi  sosialis  lebih  mengutamakan  kepentingan masyarakat.  Sebaliknya  sistem  ekonomi  Islam  (perbankan  Islam) senantiasa mengimbangi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.  Kebebasan  yang  diberikan  kepada  individu  untuk  berusaha dan  mengumpulkan  kekayaan  mengindikasikan  bahwa  kepentingan individu  adalah  senantiasa  dijaga.  Demikian  halnya  dalam  usaha  untuk menjaga  kepentingan  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  seorang  individu Islam  juga  akan  senantiasa  menjaga  kepentingan  masyarakat  karena
47 Ibid , hlm. 15
tindakan  yang  demikian  itu  diperintahkan  dan  dianjurkan  oleh  Islam. Segala tindakan yang sifatnya membantu anggota masyarakat secara ikhlas untuk  mencari  keridhaan  Allah  adalah  dianggap  sebagai  ibadah  dan individu yang melakukan tindakan itu akan diberikan pahala yang dapat dianggap dalam menentukan tingkat derajat dan kesejahteraan di akhirat nanti. Tegasnya, kepercayaan yang seperti ini membiaskan motivasi yang kuat  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  berorientasikan  masalah  sosial  demi menjaga kepentingan individu dalam perspektif yang lebih jauh kedepan. 48
Di  samping  itu,  segala  kegiatan  individu  yang  anti  sosial  juga dilarang  dalam  sistem  ekonomi  Islam  seperti  riba,  judi,  penipuan, penindasan,  penimbunan  kekayaan  dan  monopoli  yang  membawa kesusahan pada masyarakat dan yang sejenisnya. Beberapa institusi yang berfungsi membantu  anggota masyarakat juga  dibutuhkan  oleh  individu, masyarakat,  dan  negara  untuk  mengurus  zakat,  wakaf,  infaq,  sadaqah, waris, dan berbagai bentuk bantuan yang lain. Kerjasama antara  individu yang  beramal  dengan  nilai-nilai  Islam  dengan  institusi-institusi  ini  akan menyebabkan kepentingan masyarakat terpenuhi. Inisiatif untuk menjaga kepentingan masyarakat datang dari dalam diri individu, bukan dari luar seperti paksaan dari pemerintah atau negara.

## 5.  Peran Pemerintah dalam Ekonomi
Dari ciri-ciri yang disebutkan sebelum ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi adalah  individu  karena  mereka  diberi  kebebasan  dan  mereka  pula  yang akan  mempertanggungjawabkan  di  akhirat  kelak.  Hal  ini  seiring  dengan adanya  individu  yang menyeleweng  dari    peraturan  dan  nilai-nilai  Islam akibat  kurangnya  iman  dan  ilmu  mereka 49 .  Apabila  kendali  dalam  diri individu  dinilai  lemah,  maka  pihak  pemerintah  terpaksa  mengawal  atau mengendalikan  dari  luar  dengan  menerapkan  hukum  Allah  ke  atas
48 M. Umer Chapra, The Economics System……., , hlm. 219 49 Muhammad, Manajemen Bank Syar’iah (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 5hlm. 22
individu tersebut demi menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam pada itu, pihak pemerintah senatiasa meningkatkan usaha memberi pendidikan  terhadap  masyarakat  supaya  kesadaran  dari  dalam  individu dapat dipupuk dan disuburkan.
Pemerintah sewajarnya  bertangungjawab  dalam memastikan  semua rakyatnya terbela dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal dalam konteks  kebutuhan  primer.  Jika  dana  BAZ  (Badan  Amil  Zakat),  LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan  yang sejenisnya 50 tidak mencukupi dalam hal ini,  pemerintah  dapat  menggunakan  cukai  terhadap  orang-orang  kaya untuk membantu orang miskin. Demikian juga dalam hal perencanaan dan pembentukan  dasar-dasar  ekonomi  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  menentukan  keutamaan  kegiatan  produksi  dengan  mengikuti situasi,  kondisi,  toleransi,  pandangan,  dan  jangkauan.  Namun  demikian kebanyakan  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  adalah  diserahkan  kepada individu atau pihak swasta, sedangkan pemerintah lebih bertindak sebagai pembantu  dan  pengawas.    Negara  atau  instansi-instansi  terkait  hanya melibatkan  diri  dalam  kegiatan  ekonomi  apabila  pihak  swasta  tidak mampu melaksanakannya dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

## D.  Metodologi Hukum Perbankan Islam
Suatu sistem  ekonomi  semestinya  didasarkan  kepada  ideologi  yang menentukan tujuan dan prinsip-prinsipnya. Demikian juga halnya dengan sistem perbankan Islam yang sewajarnya mempunyai tujuan dan prinsip- prinsip  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya.  Walau bagaimanapun, kajian terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya melihat tujuan  dan  prinsip-prinsip  tertentu,  tetapi  juga    menganalisis  perilaku agen-agen ekonomi dalam usaha mencapai tujuan masing-masing. Prinsip- prinsip  yang  digariskan  oleh  Islam  sifatnya  senantiasa  fleksibel.  Namun demikian,  suasana  sosial  dan  lingkungan  selalu  berubah  seiring  dengan peredaran  zaman.  Oleh  karena  itu  pengkajian  terhadap  sistem  ekonomi
50 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah .............., hlm. 18
Islam dan gelagat agen-agen di dalamnya semestinya menganggap penting akan perubahan lingkungan yang ada pada suatu tempat dan waktu.
Banyak  penulis  ilmu  ekonomi  Islam  cenderung  terfokus  terhadap aspek-aspek  tertentu  saja  tanpa  memberi  perhatian  yang  sewajarnya terhadap aspek-aspek lain. Misalnya, ada di antara mereka menulis dengan judul  “Sistem  Ekonomi  Islam”,  padahal  mereka  lebih  condong membicarakan  persoalan  hukum-hukam  perdagangan  atau  fikih muamalah. 51 Kajian fikih muamalah memang penting dan perlu dijadikan kajian  khusus karena  kajian  ini  meliputi  hukum  yang sifatnya  berbentuk wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram dalam segala aspeknya. Tetapi untuk  membicarakan  tentang  ekonomi  Islam  secara  umum,  fikih muamalah  itu  sejatinya  dirumuskan  dengan  cara  hanya  mengambil maksud  atau  intisarinya  saja.  Intisari  fikih  muamalah  inilah  yang membentuk  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  dapat  dikaitkan  secara lebih jelas dengan aspek-aspek lain dalam kajian sistem ekonomi Islam itu.
Sebagian penulis lain cenderung mengkaitkan sistem ekonomi Islam dengan  apa  yang  terjadi  dalam  sejarah  silam,  khususnya  ketika  zaman kegemilangan  Islam  dulu.  Misalnya,  sistem  ekonomi  di  zaman pemerintahan  Umar  al-Khattab.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  pemikiran ekonomi  di  kalangan  ulama  klasik  juga  dikaji  secara  efektif  seperti pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Sesunguhnya kajian sejarah pemikiran dan pelaksanaan ekonomi klasik ini sangat  penting  dalam  bentuknya  sendiri  karena  hal  ini  menjadi  intisari pada pemikiran dan pelaksanaan ekonomi Islam pada masa kini. Namun demikian, pembahasan tentang hal itu tidak dapat begitu saja dinamakan ilmu  ekonomi  Islam  karena  sistem  ekonomi  Islam  tidak  sepantasnya terbatas terhadap apa yang pernah ada pada masa lalu saja, tetapi sistem ini  akan  terus  berkembang  dan  berubah  seiring  dengan  perkembangan zaman walaupun dasar dan prinsipnya masih tetap. 52
51 Monzer    Kahf, Islamic  Economics  and  Its  Methodology (Malaysia:  Pelanduk Publications, 1989), hlm. 44
52 Muhammad, Manajemen Bank Syar’iah .............., hlm. 351

## E. Sumber Hukum Perbankan Islam
Ilmu hukum perbankan Islam merupakan sebagian dari ilmu Islam, oleh karena itu sumber rujukan pokoknya adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan  Qiyas.  Fikih  muamalah  dan  sistem  ekonomi  Islam  dibentuk  dengan merujuk pada sumber-sumber ini secara berurutan, yaitu al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama, Sunnah, dan seterusnya 53 .

## 1.  Al-Qur’an
Dalam  al-Qur’an  terdapat  banyak  ayat-ayat  yang  menyentuh persoalan  ekonomi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an ini memberi garis panduan secara umum untuk  dijadikan  dasar  terhadap  prinsip  yang  lebih  khusus.  Dengan menjadikan  al-Qur’an  sebagai  sumber  rujukan  utama,  maka  ilmu  dan kegiatan ekonomi Islam adalah berdasarkan wahyu Allah. Tegasnya, Allah telah  menentukan  cara  yang  benar  bagaimana  manusia  sepatutnya bertindak  dalam segala  bidang  kehidupannya. Hal  ini  karena Allah  yang menciptakan manusia  dan  hanya  Allah juga yang  maha mengetahui  cara kehidupan yang terbaik untuk makhluk-Nya itu.

## 2.  Sunnah
Sunnah  atau  hadits  merupakan  perkataan,  perbuatan,  dan persetujuan  Rasulullah  SAW.  Sesungguhnya  Allah  telah  menegaskan bahwa hendaklah Rasulullah dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan yang  baik  bagi  semua  orang  yang  beriman.  Sunnah  merupakan  sumber hukum  yang  kedua  setelah  al-Qur’an.  Oleh  karena  itu,  panduan  umum yang  diberikan  dalam  al-Qur’an  biasanya  diuraikan  secara  lebih  jelas melalui  sunnah.    Sebagai  contoh,  hal  yang  berkaitan  dengan  zakat  yang mana  al-Qur’an  hanya  menyatakan  bahwa  orang  Islam  wajib membayarnya, manakala orang yang diwajibkan zakat, kadar, dan taksiran zakat  dinyatakan  melalui  sunnah.  Demikian  halnya  mengenai  perkara- perkara yang lain.
53 Mervyn  K.  Lewis  dan  Lativa  M.  Algaod, Islamic  Banking (Massachusetts  : Edward Elgar 2001), hlm. 37-39

## 3.  Ijma’
Apabila  suatu  persoalan  itu  tidak  dijelaskan  melalui  al-Qur’an  dan juga al-Sunnah, maka para ulama dianjurkan berijtihad untuk memberikan solusi atas persoalan itu sebagaimana  esensi hukum yang terdapat dalam al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Apabila  persoalan  yang  bersifat  amaliyah  itu dimusyawarahkan  (setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW)  dan  mendapat persetujuan  secara  universal  atau  mayoritas  ulama,  maka  hukum mengenainya adalah ditetapkan secara ijma’ dan tentu saja sah digunakan di  mana-mana 54 .  Dengan  cara  seperti  itu,  hukum  dan  prinsip  Islam mengenai  suatu  persoalan  akan  senatiasa  dapat  ditentukan.  Oleh karenanya,  hukum  Islam  dapat  diamalkan  dalam  segala  permasalahan, tanpa  mengenal  suasana,  tempat,  dan  waktu.  Hal  ini  yang  kemudian menjadikan bias kehidupan berdasarkan kepada hukum dan prinsip Islam bersifat dinamis.

## 4.  Qiyas
Sumber pokok yang terakhir adalah qiyas atau ijtihad seseorang atau kelompok  kecil  ulama  yang  dilakukan  apabila  hukum  mengenai  suatu persoalan belum atau tidak ditentukan melalui tiga sumber hukum di atas. Suatu perkara baru, katakanlah suatu urusan tertentu dalam bursa saham misalnya,  yang  tidak  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  dan  juga belum  ditetapkan  melalui  ijma’,  maka  dapat  ditentukan  hukumnya  oleh seseorang atau beberapa orang ulama melalui pendapat mereka setidaknya untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Pendapat yang  demikian  dinamakan  qiyas  atau  ijtihad  yang  biasanya  dibentuk dengan  cara  membandingkan  antara  persoalan  yang  sedang  dibicarakan itu  dengan  perkara-perkara  lain  yang  mempunyai  ciri-ciri  yang  hampir sama 55 .  Oleh  karenanya,  jika  persoalan  yang  dibicarakan  itu  hampir menyamai perkara-perkara lain yang jelas ada ketentuan hukumnya maka
54 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami (Beirut  :  Dar  al-Fikr,  1986),  hlm. 490.  Lihat  juga,  Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh (Mesir  :  Dar  al-Fikr  al-Arabi, 1958), hlm. 198.
55 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami..........., hlm. 601. Lihat juga, Ali al- Zafzaf, Muhadharat fi Ushul al-Fiqh (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1970), hlm. 8.
hal ini dapat diamalkan. Namun sebaliknya, jika persoalan itu menyerupai dengan  perkara-perkara  haram,  maka  hendaklah  ditinggalkan  sehingga ada ketentuan hukum yang ditetapkan secara ijma’.
Qiyas  atau  langkah  ijtihad  juga  dapat  meliputi  berbagai  pendapat, analisis  atau  teori  mengenai  gelagat  agen-agen  ekonomi.  Dalam  sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, ijtihad telah banyak digunakan oleh  sebagian  ulama’  dalam  hal-hal  tertentu.  Dengan  demikian,  apabila proses  ijtihad  tersebut  dimuktamarkan/dibicarakan  di  kalangan  ulama’ dan  mendapat  persetujuan  yang  menyeluruh  maka  dengan  sendirinya ijtihad itu menjadi ijma’.

## F.  Penutup
Bentuk dan struktur sistem ekonomi masa kini ternyata lebih cangih dan  kompleks.  Oleh  karena  itu,  ilmu  hukum  perbankan  perlu  dijelaskan dengan melibatkan segala bentuk institusi dan mekanisme terkini supaya proses  Islamisasi  ekonomi  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  jelas,  efektif dan  efisien.  Bahkan kaidah  dan  pendekatan  analisis  ekonomi  yang  lazim diterapkan terhadap ekonomi modern juga dapat digunakan sesuai dengan kehendak Islam.
Dengan  demikian,  prinsip  inilah  yang  perlu  dijelaskan  terlebih dahulu  untuk  dijadikan  panduan  dalam  menganalisis  segala  jenis perjalanan  ekonomi  dan  perilaku  agen  ekonomi  supaya  sistem  yang dihasilkan  dapat  dianggap  sebagai  sistem  ekonomi  Islam.  Ringkasnya, lingkup  ilmu  ekonomi  Islam  meliputi  prinsip-prinsip  Islam  dalam ekonomi,  analisis  fenomena  ekonomi,  dan  mengolah  ”jalan”  serta  cara yang dapat mentransformasikan ekonomi modern kini terhadap ekonomi Islam.
Oleh  karenanya,  mereka  yang  ingin  mengkaji  ilmu  ekonomi  Islam dengan lebih mendalam perlu menguasai ilmu-ilmu yang telah dinyatakan di atas seperti fikih muamalah, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ulama  Islam,  pelaksanaan  sistem  ekonomi  Islam  zaman  silam  disamping pengetahuan  yang  mencukupi  terhadap  perkembangan  ilmu  ekonomi
Islam masa kini. Pengetahuan yang seperti itu hanya mungkin ditemukan apabila  ada  program  ilmu  ekonomi  Islam  yang  lengkap  atau  suatu penelitian dan pembacaan yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abshar-Abdalla,  Ulil  dkk.  2002. Wajah  Liberal  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
Abu Zahrah, Muhammad. 1958. Ushul al-Fiqh , Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi.
Afzalur,  Rahman.  1992. Al-Qur‟an  Sumber  Ilmu  Pengetahuan. Jakarta:  Asdi Mahasatya.
Ahmad  Wassil,  Jan.  2001. Memahami  Isi  kandungan  Al-Qur‟an .  Jakarta:  UI Press.
Al-Askholani,  Al-Imam  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar.  tt. Bulughul  Maram  Juz  I , bittashih  watta’lik  alaih  Muhammad  Hamid  Al-Faqi,  Surabaya: Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad  bin Nabhani wa- Awladihi.
Ali  al-Zafzaf.  1970. Muhadharat  fi  Ushul  al-Fiqh ,  Mesir:  Dar  al-Fikr,  al- Arabi.
Ash-Shalabi,  Ali  Muhammad.  2003. Khilafah  Utsmaniyah .  Jakarta:  Pustaka Al-kautsar.
Burhanuddin.  1992. Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia  dan  Belanda . Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies.
Chapra, M. Umer. 1971. The Economics System of Islam . Karachi: University of Karachi.
Daud Ali, Mohammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesa.
Edge,  Ian.  1996. Islamic  Law  and  Legal  Theory .  England:  Darmouth Publishing Company Limited.
Eugene  A.  Diulio.  1993. Uang  dan  Bank ,  Penerjemah  Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Fanani,  Muhyar.  2003. Membumikan  Hukum  Langit:  Nasionalisasi  Hukum Islam dan Islamisasi  Hukum  Nasional  Pasca  Reformasi ,  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ghulsyani, Mahdi. 1988. Filsafat Sains menurut Al-Qur‟an , Bandung: Mizan.
Hawwa, Sa’id. 2002. Al-Islam, Penerjemah Fakhruddid Nur Syam , Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Ummat.
Ismail.  2009. Ekonomi  Kelembagaan  Syariah  Dalam  Pusaran  Perekonomian Global:  Sebuah  Tuntutan  dan  Realita .  Surabaya:  Putra  Media Nusantara.
Izzan,  Ahmad.  2009. Ulumul  Quran:  Telaah  Tekstualtas  dan  Kontekstualitas
Alquran . Bandung: Tafakur.
K.  Lewis,  Mervyn  dan  Lativa  M.  Algaod.  2001. Islamic  Banking , Massachusetts: Edward Elgar.
Kahf,  Monzer.  1989. Islamic  Economics  and  Its  Methodology .  Malaysia: Pelanduk Publications.
Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. Islam Universal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Misrawi, Zuhairi. 2007. Al-Quran Kitab Toleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme . Jakarta: Fitrah.
Muhammad  dan  Lukman  Fauroni.  2002 Visi  Al-Qur‟an  tentang  Etika  dan Bisnis , Jakarta: Salemba Dniyah.
Muhammad  Ibn  Abdul  Wahab,  Imam.  2004. Tauhid ,  Penerjemah  Asep Achmad Sirojuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Muhammad.  2004. Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam .  Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press.
Muhammad, 2002. Manajemen Bank Syar‟iah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
Mustaq, Ahmad. 2001. Etika Bisnis dalam Islam , Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
Nakosteen, Mehdi. 1964. History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350;  with  an  Introduction  to  Medieval  Muslim  Education , Colorado: University of Colorado Press, Boulder.
Shihab, Quraish M. 2007. Membumikan Al-Qur‟an . Bandung: Mizan Media Utama.
Taqi-ud-Din  Al-Hilali,  Muhammad  dan  Muhsin  Khan,  Muhammad.  1419 H. The Noble  Qur‟an:  English  Translation  of  the  Meaning  and
Commentary , Madinah Munawwarah: King Fahd Complex For The
Printing of The Holy Qur’an.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia.  2003. Konsep,  Produk  dan  Implementasi  Operasional  Bank  Syariah ,  Jakarta  : Djambatan.
Umar  Hasyim, Ahmad.  2004. Menjadi  Muslim  Kaffah  Berdasarkan  al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Wahbah al-Zuhaili. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami , Beirut: Dar al-Fikr.
Zakariyya  al-Kandahlawi  Rah.a.,  Maulana  Muhammad.  2006. Himpunan Fadhilah Amal, terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk. Yogyakarta: Ash- Shaff.