PEMERINTAHAN MARGA DI LUBUKLINGGAU TAHUN 1855-1983

## GOVERNMENT CLAN IN LUBUKLINGGAU
AT 1855-1983
Eka Apriyanti Reiza D. Dienaputra
Universitas Padjadjaran, Jln.  Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang 45363 e-mail:  echabim@rocketmail.com
Naskah Diterima: 26 Februari  2015 Naskah Direvisi:31 Maret 2015 Naskah Disetujui:30April 2015

## Abstrak
Sistem  Pemerintahan  Marga  di  Lubuklinggau  berlangsung  sejak  tahun  1855  pada  masa Pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1983 sistem Pemerintahan Marga di Lubuklinggau berakhir berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Selatan  Nomor:  142  tahun 1983.  Pemerintahan  Marga  pertama  kali  dikenal  dalam  wilayah  Kesultanan  Palembang  Tahun 1662-1706.  Marga  dibentuk  pada  umumnya  di  daerah  pedalaman,  yang  berada  di  hulu  sungai. Tujuannya  untuk  memudahkan pengaturan  wilayah  kesultanan  yang luas. Setiap Marga dipimpin oleh seorang kepala Marga yang disebut Depati/Pesirah. Sistem Pemerintahan Marga berlangsung hingga Masa Kemerdekaan. Sumber informasi mengenai pemerintahan Marga antara lain Piagam dari  Sultan  Palembang  untuk  Kiai  Ario  dari  IPIL  (Sekayu),  stempel  cap  Marga  Suku  Tengah Kepungut Moesi Oloe di Lubuk Besar tahun 1856, dan Piagam Moeara Katie Marga Suku Tengah Tiang  Poeng-poeng  Afdeeling  Moesi  Oloe  tahun  1866.  Untuk  menjelaskan  sistem  Pemerintahan Marga  yang  berlangsung  cukup  lama  di  Lubuklinggau  kajian  ini  menggunakan  metode  sejarah. Interpretasi diperkuat dengan menggunakan konsep dan teori dari ilmu sosiologi, antropologi, dan ilmu  politik.  Kajian    meliputi  tiga  hal,  yaitu  lahirnya  pemerintahan  Marga,  hukum  dalam pemerintahan Marga, dan pemerintahan Marga di Lubuklinggau.
Kata kunci: Marga, Pesirah, Depati, Lubuklinggau, Undang-undang Simbur Cahaya.

## Abstract
The Clan Government administration systemof Lubuklingau had been role since 1855 in the Government  of  the  Netherlands  East  Indies.  It  ended  in  1983  by  the  Decree  of  the  Governor  of South Sumatra Level Region Number: 142 year 1983. The Clan Government Administration was known firstly in the Sultanate of Palembang Year 1662-1706. Margaor clan was formed generally in  rural  areas,  which  was  closed  to  the  river.  The  aim  was  to  facilitate  the  controlling  of  the sultanate  vast  territory.  Each  of  the  clan  was  led  by  a  head  of  Margawhich  was  called  Depati  / Pesirah.  This  system  lasted  until  the  Independence  Period.  The  information  sources  about  the government of clans can be seen from the Charter of the Sultan of Palembang to Kiai Ario of IPIL (Sekayu),  stamp  of  the  clans  of  Middle  Kepungut  Moesi  Oloe  in  Lubuk  Besar  in  1856,  and  the Charter  of  Moeara  Katie  Middle  Pillar  Poeng-Poeng  Afdeeling  Moesi  Oloe  clan  in  1866  .  To explain  the  government  system  of  Lubuklingau  clan  in  this  research,the  researcher  used  the historical  method.  The  Interpretation  is  reinforced  by  the  use  of  concepts  and  theories  of sociology,  anthropology,  and  political  science.  The  Studies  cover  three  things;  the  birth  of  clan governance, rule of law within the clan, and the clan rule in Lubuklinggau.
Keywords : Highways/clan, Pesirah, Depati, Lubuklinggau, Law of  Simbur Cahaya.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 234

## A. PENDAHULUAN
Marga  dikenal  sebagai  kesatuan pemerintahan terendah di wilayah Provinsi Sumatera  Selatan.  Namun,  tulisan  yang komprehensif mengenai perkembangannya secara  evolusioner  yang  bermula  dari budaya  masyarakat  Palembang  meliputi kurun  waktu  dari  titik  awal  hingga sekarang  belum  ditemukan.  Kata  “Marga” ini  pertama  kali  didapati  dalam  piagam- piagam  Sultan  Palembang  sejak  1760-an.
Ambtenaar Belanda  dan  Inggris  seperti Mars,  Raffles,  dan  Knoerle  dalam  setiap karangan mereka tidak pernah menyebutkan istilah Marga, namun mereka menyebut  sebagai  kesatuan  masyarakat dengan  istilah Petulai,  Sumbai,  Kebuaian atau  Suku,  kesatuan-kesatuan  tersebut sebagai  suatu  kesatuan  yang  bersifat genealogis (Muslimin, 1986: 9).
Pemerintahan  Marga 1 pertama  kali dikenal dalam wilayah Kesultanan Palembang  dan  dibentuk  pada  masa
Kesultanan  Palembang  Sultan  Cindeh Balang  (1662-1706).  Marga  ini  dibentuk bertujuan  untuk  memudahkan  pengaturan wilayah  Kesultanan  Palembang.  Sistem Pemerintahan Marga diatur dalam Undang- undang  Simbur  Cahaya. 2 Undang-undang
1 Marga  pada dasarnya  adalah  daerah  teritorial di  bawah  kekuasaan  Kesultanan  Palembang. Marga  merupakan  satuan  pemerintahan  yang membawahi beberapa dusun di bawah pimpinan  seorang pesirah/depati .  Panggilan pesirah/depati adalah  pangeran.  Ia  bertindak sebagai  kepala  hukum  adat  yang  menjalankan keputusan,  undang-undang  serta  ketentuan yang tercantum dalam piagam yang dikeluarkan  oleh  Sultan.  Aturan  yang  harus diikuti  oleh pesirah/depati mengenai  aturan Marga tercantum dalam Undang-undang Simbur Cahaya (Suwandi, 1995: 19). 2 Undang-undang  simbur  cahaya  merupakan kumpulan  peraturan  hukum  adat  yang  dulu berlaku  di  Keresidenan  Palembang  di  luar Ibukota  Keresidenan  (Palembang),  kumpulan hukum  adat  tersebut  bukanlah  undang-undang dalam  arti  produk  legislatif  dari  suatu  Dewan Perwakilan  Rakyat  seperti  dikesankan oleh namanya.  Maksud  diberlakukannya  Undang- Undang  Simbur  Cahaya  tersebut  sebagai  suatu
ini  pertama  kali  disusun  di  Istana Kesultanan  Palembang  tahun  1630  dan digunakan  di  seluruh  wilayah  Kesultanan Palembang  sebagai  hukum  adat  tertulis (Suwandi, 1995: 8).
Pada masa kekuasaan Hindia Belanda  di  Kesultanan  Palembang  tahun 1821, pemerintahan kesultanan dihapuskan dan diganti dengan Keresidenan Palembang. Dalam menjalankan pemerintahan,  Belanda  meneruskan sistem yang  telah  ada  sejak  masa  kesultanan seperti  sistem  pemerintahan    Marga. Belanda  juga  membentuk  Marga-Marga baru  yang  dianggap  perlu,  seperti  Marga Sindang  Kelingi  Ilir  yang  dibentuk  oleh Belanda  tahun  1855.  Marga  Sindang Kelingi Ilir ini beribu kota di Lubuklinggau.  Sebelumnya,    Lubukling- gau  hanyalah  sebuah  dusun  kecil  dengan masyarakatnya  berasal  dari  Negeri  Ulak Lebar.  Mereka  dipindahkan  secara  paksa oleh Pemerintah Hindia Belanda, mengingat  lokasi  Negeri  Ulak  Lebar  yang tidak strategis untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Dengan demikian, pemerintah  Hindia  Belanda  memindahkan masyarakat yang  mendiami Ulak Lebar ke hunian  baru  yang  telah  disediakan.  Marga Sindang  Kelingi  Ilir  dibentuk  setelah Pemerintah  Hindia  Belanda  menyusun kembali  Undang-undang  Simbur  Cahaya tahun 1854. Berdasarkan undang-undang
tersebut,  semua  dusun  yang  berada  di bawah  kesatuan  suku  atau  hukum  adat yang  belum  mempunyai  Marga  harus segera  dibentuk.  Wilayah  dusun  atau negeri yang merupakan kesatuan suku atau hukum  adat  dalam  wilayah  pengawasan Sindang  Kelingi  Ilir  dihimpun  ke  dalam Marga-Marga, yaitu: wilayah yang meliputi  Dusun  Kepala  Curup,  Padang Ulak Tanding, dan beberapa dusun lainnya sampai  dengan  perbatasan  Lubukdurian masuk  ke  dalam  Marga  Sindang  Kelingi. Selanjutnya  untuk  Dusun  Lubukdurian,
pedoman  untuk  hukum  adat  yang  akan diterapkan (Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Rawas, 2001:64)
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra) 235
Dusun Kayu  Ara,   Dusun Lubuk  Tanjung, Dusun  Lubuklinggau,  Dusun  Kandis,  dan Dusun  Batu  Urip  Tue  (Tarwe)  masuk dalam  Dusun  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir, dengan  kepala  Marganya  berkedudukan  di Dusun  Lubuklinggau.  Oleh  karena  itu, Dusun  Lubuklinggau  berstatus  Dusun Marga (pusat pemerintahan Marga) tempat kedudukan  kepala  Marga  Sindang  Kelingi Ilir.
Status sebagai dusun Marga Sindang Kelingi  Ilir  ini  berakhir  tahun  1983.  Saat itu  semua  kesatuan  pemerintahan  yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya  yang  ada  dan sekaligus  dibentuk  pemerintahan  desa sebagai  penggantinya.  Lingkup  wilayah pemerintahan desa meliputi wilayah dusun yang  berada  di  bawah  naungan  bekas Marga  yang  telah  dihapuskan. 3 Untuk menjelaskan  hal  ini  penulis  melakukan penelitian  dengan  menggunakan  metode sejarah  dan  mengunakan  berbagai  disiplin ilmu  sebagai  alat  untuk  menganalisis tentang Pemerintahan Marga di Lubuklinggau.
Sistem  pemerintahan  Marga  lahir dari  budaya  dan  sistem  politik  kekuasaan sejak masa Kesultanan Palembang. Sistem Marga  ini  terus  berlanjut  hingga  zaman kemerdekaan    sebagai  kesatuan  adat  yang masih bersifat tradisional dan dilaksanakan atas dasar
kekeluargaan.
Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan
berbagai  disiplin  ilmu  seperti  sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang memiliki  daya  analisis  lebih  tajam  untuk mencari kondisi-kondisi kausal dari peristiwa sejarah sehingga dapat memperkuat hasil analisis.
3 Surat  Keputusan  Gubernur  Daerah  Tingkat  I Sumatera  Selatan  Nomor:  142  tahun  1983. Tentang  penghapusan  pemerintahan  Marga, DPR,  Marga  dan  perangkat  Marga  lainnya, pemberhentian  pesirah/pejabat  pesirah  kepala Marga, ketua/anggota DPR. Marga dan pejabat pamong  Marga  lainnya  serta  penunjukan pejabat  kepala  desa  dalam  wilayah  provinsi daerah tingkat I Sumatera Selatan.
Sistem pemerintahan Marga bertahan  cukup  lama  di  dalam  wilayah Sumatera  Selatan.  Tujuan  penelitian  ini untuk  menjelaskan  lahirnya  pemerintahan Marga, hukum yang berlaku, serta menjelaskan sistem pemerintahan Marga di Lubuklinggau.  Titik  fokus  kajian  lebih diarahkan  kepada  sumber  sejarah  lahirnya sistem  pemerintahan  Marga  tersebut. Terungkapnya fakta mengenai pemerintahan  Marga  ini  akan  menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan tradisional ini  dapat  bertahan  lama  dalam  wilayah Sumatera Selatan.

## B. METODE PENELITIAN
Dengan  mengacu  pada  maksud  dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan prosedur yang umum digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuannya  untuk  membuat  rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif (Herlina,  2011:1).  Tujuan  ini  dicapai dengan menggunakan metode.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  sejarah. “Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis  secara  kritis  rekaman  dan peninggalan  agar  peristiwa  yang  terjadi  di masa  lampau  dapat  direkonstruksi  secara imajinatif”  (Gottschalk,  1985:32).  Metode sejarah  ini  memiliki  empat  tahapan  kerja: heuristik , kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan  pertama heuristik adalah proses mencari, menemukan, dan menghimpun  sumber  sejarah  yang  relevan dengan  pokok  masalah  yang  sedang diteliti.  Sumber-sumber  yang  dicari  dapat berbentuk  sumber  tertulis  dan  benda. Setelah  sumber  sejarah  terhimpun,  proses selanjutnya  adalah  melakukan  analisis terhadap  sumber.  Kegiatan  analisis  ini disebut  kritik  sumber.  Dalam  metode sejarah  dikenal  dua  jenis  kritik  sumber, yaitu  kritik  eksternal  dan  kritik  internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menentukan  otentisitas  sumber  dengan cara memberikan penilaian terhadap kondisi  fisik  sumber  tersebut,  seperti jenis
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248
236
kertas  yang  dipakai,  tinta,  tulisan,  huruf, watermark ,  stempel,  dan  sebagainya. Kritik  internal  ditempuh  dengan  cara melakukan  penilaian  instrinsik  terhadap sumber  tersebut,  misalnya  menilai  penulis atau penyusun sumber tersebut.
Data  yang  telah  lolos  dari  tahapan kritik kemudian diinterpretasi. Interprestasi merupakan  tahapan  menafsirkan  informasi yang  terdapat  di  dalam  sumber  yang  telah dikumpulkan.  Tahapan  ini  dilakukan karena orientasi penelitian adalah menganalisis masalah yang memiliki porsi lebih banyak. Interpretasi diperlukan untuk membuat  data  yang  tampaknya  terlepas satu  dengan  yang  lainnya  menjadi  satu hubungan  yang  saling  berkaitan,  sehingga terlihat  jelas  kausalitasnya.  Dari  tahapan interpretasi  dihasilkan  fakta.  Fakta  yang dihasilkan  dan  masih  saling  terlepas  satu sama  lain  itu  kemudian  disintesiskan. Setelah  itu  dilakukan  tahapan  terakhir, yaitu  historiografi  atau  penulisan  sejarah. Semua  tahapan  ini  dilakukan  berdasarkan kerangka  konseptual  yang  telah  dibuat sebelumnya.
Selanjutnya  untuk  eksplanasi  yang mendalam  digunakan  pendekatan  dari ilmu-ilmu  sosial,  yakni  pendekatan  ilmu sosiologi, antropologi, dan politik. Dengan menggunakan
pendekatan tersebut, penelitian  ini  akan  menjadi  terarah  dan sistematis.  Pendekatan  sosiologi  akan meneropong  segi-segi  sosial  peristiwa yang  dikaji,  seperti  golongan  sosial  mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan  dengan  golongan  lain,  konflik berdasarkan  kepentingan,  idiologi,  dan lainnya.  Sedangkan  antropologi  sendiri akan  mengungkapkan  nilai-nilai  yang didasari oleh perilaku tokoh sejarah, status dan  gaya  hidup,  sistem  kepercayaan  yang didasari  pola  hidup  dan  lain  sebagainya. Terlebih  penting  dalam  penelitian  adalah mengenai  politik  di  mana  dalam  segi pendekatan politik akan menyoroti kekuasaan,  jenis  kepemimpinan,  hirarki sosial,  pertentangan  kekuasaan,  dan  lain sebagainya (Sartono, 1992:4).

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Lahirnya Pemerintahan Marga
Secara  kronologis  tidak  ditemukan tulisan  mengenai  sejarah  perkembangan kesatuan pemerintahan yang disebut Marga.  Menurut  van  Royen  dalam catatannya tentang Marga di Palembang, ia menggambarkan  perkiraan  perkembangan sistem Marga dalam beberapa tahap. Tahap yang  tertua  ialah  adanya  rumpun  orang yang  hidup  mengembara  dan  berpindah- pindah  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang lain  yang  disebut nomad ,  yang  tidak mempunyai  tempat  tinggal  tetap.  Mereka ini merupakan suatu kelompok yang hidup dari mengumpulkan hasil hutan, perburuan hewan  dan  penangkapan  ikan.  Sisa-sisa dari kehidupan ini ialah orang-orang Kubu yang  hidup  jauh  masuk  ke  pedalaman. Orang-orang  Kubu  ini  sedikit  menerima pengaruh  asing.  Sementara  kelompok masyarakat  yang  sudah  banyak  menerima pengaruh  asing  adalah  yang  bermukim  di daerah-daerah  tepi  pantai  atau  sungai- sungai.  Orang-orang  Kubu  ini  yang  masih didapati  di  Sumatera  Selatan  dalam rumpun-rumpun  yang  bersatu  dan  diikat oleh tali kekeluargaan. Jadi, tipe kelompok orang-orang  Kubu  inilah  yang  dianggap sebagai  asal  mula  kesatuan  genealogis, yang  merupakan  benih  pertama  dari masyarakat  hukum  adat.  Orang-orang Kubu ini masih banyak terdapat di wilayah pedalaman Kabupaten Musi Rawas.
Dalam  tahap  kedua  telah  terjadi peningkatan  pola  hidup,  dari  pengembara menjadi  penghuni  sementara  daerah  atau wilayah  tertentu.  Mereka  menunjukkan gejala  ingin  menetap  dan  mencari  nafkah sumber  kehidupannya  dari  bertani  di ladang  yang  berpindah-pindah.  Mereka berpindah  dari  satu  area  perladangan    ke area  perladangan  lain  dalam  jangka  waktu beberapa tahun. Perpindahan ini berhubungan  dengan  kondisi  kesuburan tanah.  Dari  kelompok-kelompok  setengah pengembara  ini  timbul  dusun–dusun  semi permanen  yang  masih  diikat  dalam kesatuan oleh tali kekeluargaan. Anggotanya bersatu karena masih
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra) 237
seketurunan  dari  nenek  moyang  tertentu. Pada  tahun  1927,  Van  Royen  menuliskan contoh  dari  sisa  masyarakat  tersebut disebut  sebagai  “anak  Lakitan”.  Tipe kesatuan  masyarakat  ini  berkembang sekitar  tahun  1859  dengan  Marga  Batu Kuning  Lakitan.  Sementara  Marga  Batu Kuning  Kelingi  hidup  di  pinggir-pinggir dan  di  muara-muara  anak-anak  Sungai Lakitan.
Pada  tahap  ketiga,  dari  kesatuan- kesatuan masyarakat yang berladang berpindah-pindah  dari  ladang/talang  ke ladang/talang  dalam  kurun  waktu  lebih kurang  2  tahun,  kemudian  timbul  dusun- dusun  yang  bersifat  permanen.  Masing- masing rumpun keluarga biasanya menghuni  suatu  daerah  yang  mempunyai batas-batas alamiah seperti lembah- lembah.  Dalam  satu  wilayah  permukiman, tinggal  satu  atau  lebih  rumpun  keluarga yang  berasal  dari  satu  nenek  moyang. Anggota-anggota rumpun keluarga sebagian  besar  tetap  hidup  dari  pertanian menetap  dengan  cara  yang  sudah  lebih maju.  Contohnya,  tahun  1916  di  daerah Rejang  Lebong  antara  lain  terdapat rumpun  keluarga  yang  terkemuka  seperti Petulai  Jurukalang,  Bermani,  Selupu,  dan Subai (daerah ini masih termasuk lingkaran  adat  Sumatera  Selatan,  sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu).  Menurut  Pangeran  Muara Danau  (dalam  Muslimin,  1986:  7)  tahun
1825  di  empat  Lawang  telah  berkembang sembilan  rumpun  orang-orang  Rejang, yaitu  Semidang  Sakti,  Bungo  Sakti, Semintal  Sakti,  Juru  Talang  Sakti,  Selapo
Sakti,  Marigi  Sakti,  Brahmani  Sakti,  Serai
Sakti, dan Piagu Pring Sakti.
Pada tahap keempat terdapat perkembangan  sedemikian  rupa,  sehingga telah  terbentuk  rumpun-rumpun  yang menetap  di  suatu  lokasi.  Jika  kemudian suatu  lokasi  mulai  dirasakan  sempit, karena  anggota  dalam  setiap  rumpun- rumpun  ini  terus  berkembang.  Maka beberapa  rumpun    harus  berpindah  lokasi ke  tempat  yang  agak  jauh,  tetapi  masih dalam  suatu  kesatuan  daerah  geografis.
Biasanya  hubungan  kekeluargaan  belum terputus  dan  masih  dalam  satu  keturunan dari  satu  nenek  moyang,  karena  itu  jarak antara  dusun  induk  dan  dusun  baru  tidak saling  berjauhan.  Rumpun  kekeluargaan seperti ini disebut kabuian . Dalam perkembangan tahap keempat ini didapati hubungan kekeluargaan  yang  erat,  biar  pun  sudah berpisah  tempat  tinggal  dari  dusun  induk karena status mereka masih satu keturunan dari  satu  nenek  moyang.  Pada  tahap permulaan  perkembangan  ini  masih  tetap dirasakan ikatan kekeluargaan satu keturunan.  Seiring  berjalannya  waktu, dalam  perkembangan  selanjutnya  didapati masyarakat  dari  luar  yang  menetap  dan menempati areal tersebut.
Tahap  kelima,  dalam  suatu  daerah tertentu  secara  geografis  tidak  hanya terdapat  rumpun  keluarga  satu  keturunan, tetapi juga ada rumpun keluarga pendatang.  Percampuran  ini  kemudian merupakan  kesatuan  mandiri  dan  merasa satu  keturunan  meski  berasal  dari  nenek moyang  yang  berbeda.  Antara  rumpun keluarga  asli  dan  pendatang  bersatu  meski tanpa  ada  percampuran  antara  rumpun  itu. Biasanya  rumpun  yang  kecil  dan  datang kemudian mengakui wibawa lebih
(supremasi) dari  rumpun  keluarga  asli  di suatu daerah. Dari asal usul keluarga yang tidak  satu  rumpun  dan  berbeda-beda  garis keturunan,  lama-kelamaan  garis  keturunan itu menjadi kabur dan yang lebih menonjol adalah sifat teritorial masyarakat
(masyarakat  yang  diikat  oleh  kesatuan tempat  bermukim).  Sebagai  ilustrasi, rumpun  Pasemah  yang  berpindah  dan bermukin  di  Semendo  Darat  membentuk kesatuan masyarakat menjadi Marga Semendo, Makakau, Bayan, dan Kisam. Di sini timbul kesatuan masyarakat yang sifat teritorialnya  lebih  menonjol;  sementara sifat  genealogisnya  menyurut.  Dalam perkembangan  inilah  timbul  nama  Marga sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  yang lebih bersifat teritorial (Muslimin, 1986: 5- 9).
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 238
Istilah  “Marga”  berasal  dari  bahasa
Sansekerta “varga” yang  mengandung makna  dalam  suatu  teritorial  tertentu maupun
rumpun dan keluarga (genealogis).  Sebelum  diperkenalkannya sistem  Marga,  masyarakat  hukum  adat
Rejang telah mengenal sistem Ketue. Ketue adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum adat  tunggal  dan  genealogis,  dengan pemerintahan  yang  berdiri  sendiri  dan bersifat  kekeluargaan.    Kata  Marga  ini pertama  kali  didapati  dalam  piagam- piagam  Sultan  Palembang  sejak  tahun 1760,  namun  Mars,  Raffles  dan  Knoerle tidak  pernah  menyebut  istilah  Marga dalam  tulisan-tulisan  mereka.  Mereka hanya  menyebut  kesatuan  masyarakat dengan  istilah Petulai,  Sumbai,  Kebuaian , atau suku, suatu kesatuan masyarakat yang dilihat  dari  aspek  genealogis.  Kesatuan masyarakat  yang  bersifat  teritorial  ini dicetuskan  langsung  oleh  Sultan  Kerajaan Palembang  sebagai  sebuah  kebijakan pemerintah kerajaan (Muslimin, 1986: 9).
Berdasarkan artefak yang ditemukan di  Lubukbesar  tahun  1995  berupa  stempel cap,    istilah  Marga  dalam  wilayah  Musi Ulu  (Muara  Beliti)  sudah  dikenal  sejak tahun  1856.  Hal  ini  berdasarkan  tulisan yang  terdapat  dalam  stempel  cap.  Stempel cap  tersebut  adalah  milik  Marga  Suku
Tengah  Kepungut  daerah  Moesi  Oloe dengan  Pesirah  berkedudukan  di  Lubuk Besar.    Marga  ini  masuk  dalam  kesatuan pemerintahan Residentie Palembang . Stempel  Cap  Berbentuk  Bulat  Lonjong dengan  diameter  5,5  dan  4,5  cm  terbuat dari  bahan  tembaga  kuningan.  Permukaan lingkaran  tepi  cap  bertuliskan  huruf  Latin berbunyi “RESIDENTIE PALEMBANG – MOESIE  OLOE”.  Selanjutnya  lingkaran tengah  bertuliskan  huruf  Arab  Melayu yang berbunyi “NGALAMAT PANGEYANG MARGA SUKU TENGAH  KEPUNGUT  TAHUN  1856”. Berdasarkan  keterangan  pada  stempel  cap tersebut  sampai  awal  abad  ke-20  belum dikenal nama Musi Rawas, yang ada hanya nama  Moesie  Oloe  Ibukota  Kabupaten yang  membawahi  daerah  Muara  Lakitan,
Muara Rupit, Rawas, Sindang Kelingi, dan Sindang Beliti (Suwandi, 1995:26).
Gambar 1: Stempel Cap Marga Suku Tengah Kepungut Sumber Foto: Suwandi, 1995: 26.
Istilah kepungutan yang  terdapat dalam  stempel  cap  menjelaskan  bahwa daerah  tersebut  merupakan  wilayah  yang masuk  dalam  kesatuan  Pemerintahan Palembang. Kepungutan berasal  dari  kata “pungut” yang  dapat  diartikan  sebagai pengambilan  daerah  itu  menjadi  daerah yang  dikuasai  penuh  oleh  Pemerintahan Kesultanan. Kepungutan dibagi  menurut aliran  sungai  dan  oleh  Belanda  disebut sebagai  Batang  Hari  atau Afdeeling (Muslimin, 1986:18).
Gambar 2:Pesirah Perempuan dari Moesi Oloe,
Muara Beliti. Sumber: Kit Sumatera Selatan, Riau, Jambi No: 428/10 Sejak pemerintahan Belanda menghapuskan  pemerintahan  kesultanan dan melakukan pemerintahan secara langsung  diadakan  perjanjian  dengan kesatuan masyarakat hukum yang ada, baik yang bersifat teritorial maupun genealogis, yang mengakui kedaulatan Belanda.
Ketika  pemerintahan  Marga  dilanjutkan
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra) 239 oleh Pemerintahan Belanda maka dilakukan  penetapan  batas-batas  teritorial Marga.  Marga  dimekarkan  sebagai  satu kesatuan teritorial dengan tidak menghiraukan  ikatan-ikatan  kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan tidak diberlakukan  lagi  dan  hanya  menjadi ingatan pribadi. Secara politis pemerintahan  dengan  sistem  kekeluargaan boleh  dikatakan  tidak  berfungsi  lagi (Muslimin, 1986: 26). Tahun  1993  ditemukan  Piagam Muara Kati di Desa Muara Kati Kecamatan  Muara  Beliti.  Piagam  ini sekarang menjadi koleksi museum Balaputra  Dewa  Palembang.  Piagam  ini bertuliskan  huruf  Latin  dan  huruf  Melayu yang  diukir  dengan  menggunakan  tulisan indah  dan  menggunakan  ejaan  lama. Tulisan  dalam  piagam  tersebut  berbunyi: Inilah  Gardoe  Pangeang  Moera  Kati Marga Soekoe Tengah Tiang Poeng-poeng Afdeeling  Moesi  Oeloe ,  berangka  tahun 1866. Dari kedua sumber dokumen Marga yang ditemukan tersebut, diperoleh keterangan  bahwa  pemerintahan  Marga  di Lubukbesar  sepuluh  tahun  lebih  tua daripada  Pemerintahan  Marga  di  Muara Kati.  Keduanya  dalam  wilayah afdeeling Musi  Ulu  yang  berkedudukan  di  Tebing Tinggi (Suwandi, 2995: 24).
Gambar 3. Piagam Marga Suku Tengah
Tiang Pung-pung tahun 1866 Sumber: Suwandi, 1995:27 Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa  lahirnya pemerintahan Marga mulanya berkembang dari kesatuan- kesatuan  yang  bersifat  genealogis  dan sudah  menunjukkan  ciri  suatu  masyarakat
hukum.  Dalam  perkembangan  selanjutnya kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis  bergeser  menuju  kesatuan masyarakat  yang  diikat  oleh  kesatuan teritorial.  Sistem  Marga  juga  mengikuti perkembangan ini, di mana Marga merupakan  ikatan  masyarakat  atas  dasar kesatuan  teritorial  dan  mengesampingkan kesatuan genealogis. Sistem Marga sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan adat  tersebut  telah  berkembang  sebelum dan setelah berdirinya Pemerintahan Kesultanan  Palembang.  Sistem  Marga  ini diteruskan  pada  masa  Pemerintah  Hindia Belanda,  dilanjutkan  hingga  kemerdekaan, dan berakhir tahun 1983 untuk selanjutnya diganti dengan sistem pemerintahan desa.

## 2. Hukum dalam Pemerintahan Marga
Marga  pada  dasarnya  adalah  daerah teritorial  di  bawah  kekuasaan  Kesultanan Palembang.  Marga  merupakan  satuan pemerintahan  yang  membawahi  beberapa dusun di bawah pimpinan seorang pesirah/depati .  Panggilan pesirah/depati adalah  pangeran.  Ia  bertindak  sebagai kepala  hukum  adat  yang  menjalankan keputusan dan undang-undang serta ketentuan  yang  tercantum  dalam  piagam yang  dikeluarkan  oleh  Sultan.  Aturan mengenai  sistem  marga  yang  harus  diikuti oleh pesirah/depati ini  tercantum  dalam
Undang-undang  Simbur  Cahaya.  Undang- undang ini dibuat pertama kali tahun 1630 oleh  Kesultanan  Palembang.  Undang- undang  ini  digunakan  di  seluruh  wilayah Kesultanan Palembang sebagai hukum adat tertulis. Kemudian ketika Belanda menguasai wilayah Kesultanan Palembang, dan  melanjutkan  sistem  pemerintahan Marga, tahun 1854 Undang-undang Simbur  Cahaya  disusun  kembali  oleh  Van Bossche.    Isi  dalam  Undang-undang
Simbur  Cahaya  tersebut  masih  mengikuti isi  dari  Undang-undang  Simbur  Cahaya yang  disusun  oleh  Kesultanan  Palembang, hanya  ada  penyesuaian  dengan  peraturan pemerintah Hindia Belanda. Seperti istilah pemerintahan diubah menjadi gouvernement . Undang-undang ini berlaku
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 240 sebagai  hukum  adat  tertulis  di  wilayah kekuasaan Keresidenan Palembang (Suwandi, 1995: 8). Tahun  1927  dilakukan  perubahan baru kitab Undang-undang Simbur Cahaya oleh  Resident  Van  Palembang  atas  nama Sri  Baginda  Maharaja  Ratu  Belanda  dan Gubernur Jendral Hindia Belanda. Undang-undang  ini  harus  ditaati  juga  oleh masyarakat di daerah perhuluan Palembang. Undang-undang disusun dalam dua  versi.  Pertama,  huruf  Latin  berbahasa Belanda  dan  huruf  Latin  berbahasa Melayu.  Kedua  menggunakan  huruf  Arab Melayu  dengan  bahasa  Melayu  (Suwandi, 1995: 9). Undang-undang Simbur Cahaya disusun  secara  sistematik  yang  isinya mengenai Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan  Tata  Pemerintahan.  Menjelang  abad ke-20  Pemerintah  Keresidenan  Palembang menerbitkan kembali Undang-undang Simbur  Cahaya  yang  isinya  mengatur tentang  pemilihan,  pengangkatan,  dan pemberhentian  kepala  Marga,  dusun,
kampong, dan perangkat dusun. 4
Aturan Marga yang tercantum dalam kitab  Undang-undang  Simbur  Cahaya  ini dipakai sejak zaman Kesultanan Palembang sampai pada zaman penjajahan Belanda,  bahkan  masih  tetap  dipakai hingga zaman kemerdekaan. Namun setelah dikeluarkannya Reglementen
tanggal  20  Juni  1940,  aturan  Marga mengenai  pengangkatan,  pemilihan  dan pemberhentian  kepala  Marga,  dusun  dan kampung  diberlakukan  menurut  peraturan baru ini. Aturan ini tercantum dalam bab 2 pasal 1 s.d. 10 (Suwandi, 1995: 20).
Ketika sistem pemerintahan kesultanan dihapuskan, wilayah kesultanan menjadi  wilayah  yang  diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.
Masyarakat  hukum  yang  bersifat  teritorial pada  zaman  kesultanan  telah  berkembang dan  pemerintahan  Belanda  melanjutkan usaha ini dengan bekerja lebih rasional dan
4 Besluit Van den  Resident Van Palembang tanggal 20 Juni 1940, nomor 938.
sistematis.  Dusun-dusun  yang  disebut Marga  ini  membentuk  dua  atau  lebih rumpun  serikat sendiri  dengan  anggotanya masih  keturunan  dari  satu  nenek  moyang.
Dasar hukum pemerintahan Marga disempurnakan  dalam  peraturan  pokok ketatanegaraan  Belanda,  di  mana  pasal- pasalnya  berisi  penyempurnaan  mengenai batas-batas wilayah, susunan, dan kewenangan pemerintahan Marga. Penyempurnaan  disesuaikan    dengan kepentingan  Belanda  terutama  dalam  hal keamanan  dan  ketertiban.  Dari  dasar hukum  peraturan  pokok  ketatanegaraan Belanda  ini,  pemerintah  Marga  dapat membuat  dan  melaksanakan  peraturannya sendiri, meskipun tetap di bawah pengawasan  pemerintah  Hindia  Belanda.
Peraturan  itu  memungkinkan  diadakannya penyeragaman  dalam  susunan  dan  cara pemerintahan.  Belanda  meletakkan  dasar- dasar hukum mengenai kebijakan pemerintah  Belanda  melalui  seperangkat aturan perundang-undangan. Pada saat Belanda menguasai langsung bekas wilayah Kesultanan Palembang,  kebanyakan  dari ambtenaar tidak menyadari adanya susunan pemerintahan  yang  harus  berhadapan langsung  dengan  masyarakat.  Namun kesadaran  itu  berangsur-angsur  muncul dengan  adanya  tulisan  dari  beberapa ambtenaar dan  cendikiawan  seperti  V. Vollenhoven,  Logemann,  Ter  Haar,  dan lain-lain. Timbul kesadaran tentang adanya kesatuan-kesatuan  pemerintah  terendah yang  mandiri  yang  mempunyai  susunan dan  kewenangan  yang  teratur.  Pada awalnya kesatuan pemerintahan itu bersifat genealogis atau berakar dari garis keturunan  dan  hubungan  kekeluargaan.
Selanjutnya  berubah  menuju  kesatuan berdasarkan  tempat  tinggal  dalam  suatu wilayah tertentu (teritorial). Terjadi pergeseran  orientasi  kesatuan  masyarakat yang  genealogis  menuju  pada  kesatuan masyarakat  teritorial.  Kesatuan-kesatuan ini  mempunyai  wibawa  dan  diliputi  oleh norma-norma dan tata tertib pergaulan dan hubungan  lalu  lintas  antarwarga  yang
241
teratur.  Kesatuan-kesatuan  ini  selanjutnya dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda untuk secara langsung memengaruhi  dan  mengawasi  rakyat  demi kepentingan  Belanda.  Masyarakat  hukum terendah  ini  diberi  dasar  hukum  dalam perundangan  pokok  pemerintah  Hindia Belanda (Muslimin, 1986: 32-33).
Berdasarkan Staadblads Nomor  490 dan Staadblads Nomor  681  Pemerintahan Marga di wilayah Palembang dan sekitarnya merupakan kesatuan pemerintahan  yang  terendah  berdasarkan hukum  adat.  Seperti  dijelaskan  dalam staadblads tersebut, Marga adalah masyarakat  hukum  adat    yang  berfungsi sebagai  kesatuan  wilayah  pemerintahan terdepan  dalam  rangka  pemerintahan
Hindia  Belanda  dan  merupakan  badan hukum Indonesia. Marga berhak mengurus rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan hukum  adat.  Marga  dapat  mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan  tentang  kerja  badan dan  cara  penebusannya  dengan  uang (Muslimin, 1986: 54). Susunan pemerintahan Marga, kepala  Marga,  dan  kepala  adat  lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat berdasarkan  pemilihan  dan  pengangkatan serta  pengesahan  atau  pengakuan  oleh instansi pemerintah (Hindia Belanda) yang ditunjuk itu. Pemerintahan Marga didampingi  dewan  Marga  yang  membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Peraturan-peraturan  Marga  harus  disahkan oleh  instansi  atasan  sebelum  berlaku  dan diumumkan.  Pemerintahan  Marga  dapat menetapkan sanksi atas peraturannya, yaitu hukuman  badan  selama-lamanya  3  hari atau  membayar  10  rupiah  (Muslimin, 1986: 35).
Pada  zaman  Hindia  Belanda,  Marga merupakan  kesatuan  pemerintahan  yang operasional  berada  di  depan,  berhadapan langsung  dengan  rakyat.  Pemerintahan Marga dalam arti luas merupakan pembuat peraturan,  pelaksana,  pengawas  (polisi),
dan  sekaligus  penindakan  (peradilan). Dengan demikian, pemerintah Marga dapat dikatakan melaksanakan keempat tugas itu sekaligus.  Marga  membuat  peraturan sendiri, dan melaksanakan sendiri peraturannya,  meskipun  tetap  harus  di bawah  pengawasan  pemerintah  Hindia Belanda.
Dari  keterangan  di  atas  dapatlah dikatakan,  bahwa  Marga  mempunyai  hak otonomi berdasarkan hukum adat, mengatur dan mengurus rumah tangganya. Marga  memiliki  hak  legislatif,  eksekutif, dan yudikatif. Dalam perkembangan selanjutnya hak peradilan tidak disebutkan lagi  karena  menggunakan  peradilan  asli (adat),  dan  sudah  dihapuskan  dengan Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  tahun 1981.
Setelah  undang-undang  peradilan asli  (adat)  dihapuskan,  tidak  terdapat  lagi peradilan, kecuali apa yang disebut sebagai Peradilan  Perdamaian  yaitu  kewenangan kepala  adat  (sekarang  desa)  apabila diminta, menjalankan usaha-usaha mendamaikan antara warga dalam sengketa-sengketa  ringan  khusus  bidang perdata.  Badan  peradilan  dalam  suatu Marga disebut rapat Marga, yang mengadili perkara-perkara kecil dan pelanggaran-pelanggaran adat, yang
dimaklumi  dalam  Undang-undang  Simbur Cahaya.  Peradilan  adat  ini  bukan  suatu bentukan  baru  oleh  pemerintah  Hindia Belanda atau Pemerintah Kesultanan, akan tetapi  berkembang  secara  mandiri  dalam lingkungan Marga-Marga yang bersangkutan dalam memecahkan sengketa tentang  perbatasan  atau  sanksi  terhadap perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  atau ketertiban.  Peradilan  adat  ini  diberi  dasar oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  dalam pasal 131 ayat 5 dan peraturan pelaksanaan selanjutnya dalam ordonansi tentang peradilan asli. 5
5 Stadblaats No. 80 tahun 1932. Kepala Marga bertindak sebagai ketua pengadilan, sedangankan anggotanya terdiri dari proatin atau pengawa dan penghulu/ ketib.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 242 Setelah masa kemerdekaan Indonesia  dan  memasuki  masa  revolusi fisik,  terjadi  berbagai  masalah  yang bersifat  negatif  terutama  dalam  aspek hukum  pemerintahan  Marga.  Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meredakan berbagai masalah hukum dalam sistem  Marga  ini.  Provinsi  Palembang mengeluarkan peratuan tentang pendemokrasian susunan dari badan-badan perwakilan  Marga  dengan  cara  pemilihan anggota  pemerintah  Marga  mulai  dari kepala Marga sampai pada pejabat-pejabat di  tingkat  bawah,  yaitu Krio,  Punggawa , Penghulu,  dan  Khotib.  Jika    pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  mereka dipilih  secara  bertingkat,  maka  pada  masa kemerdekaan  dipilih  secara  langsung  dan masa  jabatannya  tidak  lagi  seumur  hidup namun  diberikan  batas  waktu  jabatan.
Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Marga tertuang dalam peraturan-peraturan sebagai berikut. a. Surat Keputusan Gubernur/53/51 mengenai DPRD.
b. Surat Keputusan Gubernur/54/51 mengenai  pemilihan  pamongpraja, penghulu, dan Khotib.
c. Surat  Keputusan  Gubernur  101,  111, 114  /1951  tentang  kepala  Marga  dan lain-lain  pamong  Marga,  dipilih langsung oleh rakyat.
d. Surat  Keputusan  Gubernur  55/1961 khusus tentang cara pemilihan Pesirah/Kepala  Marga  yang  diangkat oleh  Gubernur  dari  calon-calon  yang diajukan oleh panitia pemilihan (Muslimin, 1986: 49-50). Setelah dikeluarkannya beberapa surat keputusan  di  atas,  maka  selanjutnya dikeluarkan juga Surat Keputusan Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Sumatera  Selatan  nomor:  142  tahun  1983 tentang  penghapusan  pemerintah  Marga, DPR,  Marga,  dan  perangkat  Marga lainnya,  pemberhentian pesirah /pejabat pesirah kepala Marga, ketua/anggota DPR. Marga dan pejabat pamong Marga lainnya serta  penunjukan  pejabat  kepala  desa
dalam  wilayah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I Sumatera Selatan.
Dengan  menimbang  dalam  rangka pelaksanaan  Undang-undang  nomor  5 tahun  1979  untuk  pelaksanaan  pemerintah desa sesuai dengan undang-undang dimaksud,  dipandang  perlu  menghapuskan Pemerintahan Marga dalam wilayah
Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sumatera Selatan.  Dengan  demikian  terhitung  mulai tanggal 4 April 1983, sistem pemerintahan Marga  di  Lubuklinggau  dihapuskan  dan diganti  dengan  sistem  pemerintahan  desa. Sejak  itu  dusun-dusun/desa-desa  langsung sebagai bawahan dari pemerintahan wilayah kecamatan, artinya kepala desa/kepala  dusun  lurah  atau gindo secara hirarkis berada di bawah camat.
3. Pemerintahan Marga di Lubuk-linggau Ketika Belanda mengusai Kesultanan  Palembang,  mereka  berupaya menguasai  daerah  kesultanan  sampai  jauh ke  daerah  pedalaman  melalui  kegiatan ekspedisi untuk melebarkan sayap kekuasaannya  dengan  membuka  daerah- daerah  koloni  baru.  Pada  akhirnya  mereka tiba  di  satu  daerah  Kesultanan  Palembang yang  bernama  Negeri  Ulak  Lebar.  Daerah ini  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin tradisional dengan gelar Depati . Letak dan kondisi Negeri Ulak Lebar tidak memungkinkan  untuk  perkembangan  ke depan.  Wilayahnya  berada  di  kawasan dataran  sempit  memanjang  dari  barat  ke timur  di  selatan  kaki  Bukit  Sulap  dan  di sebelah utara daerah aliran sungai Kelingi 6 . Pusat  pemerintahan  masyarakat  Negeri Ulak  Lebar  ditandai  dengan    benteng terbuat  dari  tanah  yang  disebut “kute”. Kute merupakan  tanah  yang  ditinggikan berbentuk  pematang  berfungsi  sebagai pagar pembatas bagian luar dengan bagian
6 Situs  Ulak  Lebar  terletak  di  Kelurahan Sidoarjo, Kec. Lubuklinggau Barat, Kab. Musi Rawas. Lokasi ini ditandai dengan Bukit Sulap, Sungai  Kelingi,  Sungai  Kasie  dan  Sungai Ketue  (Laporan  Kegiatan  Survey  Investigasi Cagar Budaya dan Benda Purbakala 1995/1996).
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra) 243
dalam. Tanah yang ditinggikan ini berfungsi sebagai benteng (Suwandi, 2011:
1).
Dusun  yang  berada  di  bawah kesatuan wilayah Negeri Ulak Lebar yaitu:
Dusun Batu Kuning Lubuk Durian, Dusun
Nyiur  Cundung,  Dusun  Tanjung  Genting, Dusun  Tanjung  Kelingi,  Bukit  Lenges, Bukit  Tekum  dan  Bukit  Tipis  (Suwandi, 2011:  19).  Sumber  kehidupan  pokok masyarakat  Negeri  Ulak  Lebar  pada umumnya  adalah  bidang  pertanian  dan perkebunan. 7 Bidang perkebunan
masyarakat  menanam  kapas  dan  karet, sedangkan  untuk  bidang  pertanian  yang utama  dikerjakan  oleh  masyarakat  adalah menanam  padi. Selain  bertani  dan berkebun  penduduk  Ulak  Lebar  juga melakukan  aktivitas  merambah  hutan untuk mencari biga dan damar. 8
Gambar 4. Peta Lokasi Negeri Ulak Lebar Sumber: Laporan Kegiatan Surve Investigasi Cagar  Budaya dan Benda Purbakala Daerah Tingkat II Musi Rawas 1996.
Berdasarkan kepentingan pengaturan dan  pengawasan  secara  praktis  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda,  masyarakat yang  mendiami  daerah  tersebut  (Negeri Ulak  Lebara)  akhirnya  dipindahkan  ke daerah pemukiman
baru. Proses
pemindahan tersebut memakan waktu yang
7 Lihat  dalam:  Oendang-oendang  Simboer Tjahaja  “oendang-oendang  jang  ditoeroet didalam hoeloean negeri Palembang”
8 Biga  merupakan  bahan  campuran  porselin yang  sangat  diminati  oleh  orang  Cina  yang diambil dari dari endapan cairan  yang terdapat di  dalam  batang  bamboo.  Damar  merupakan sejenis  getah  kayu  kering  yang  digunakan sebagai campuran cat.
cukup  lama  dan  proses  yang  sangat  sulit karena penduduk tidak ingin meninggalkan negeri leluhur mereka. Hingga  pada  kepemimpinan  Depati Japar tahun 1850, masyarakat Negeri Ulak Lebar bersedia dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendiami  daerah  pemukiman  baru  yang telah  disediakan.  Wilayah  ini  berada  di daerah yang sangat strategis untuk perkembangan yang akan datang. Pesatnya pertumbuhan  usaha  perkebunan  yang  ada di  daerah  sekitarnya  membawa  pengaruh yang  besar  terhadap  pertumbuhan  daerah ini  untuk  masa  yang  akan  datang.  Daerah yang  tadinya  merupakan  hutan  belukar berubah  menjadi  pemukiman  kecil  tempat penduduk  yang  berasal  dari  negeri  Ulak Lebar  dengan  sebutan  Dusun  Linga. Daerah  pemukiman  tersebut  dibentuk menjelang berakhirnya masa pemerintahan Depati Japar di Negeri Ulak Lebar. Daerah pemukiman  baru  bagi  masyarakat  Negeri Ulak  Lebar  ini  sekarang  dikenal  dengan nama Lubuklinggau (Suwandi, 2002: 27). Tabel 1. Daftar nama-nama Depati Negeri Ulak Lebar Nama Masa Jabatan Depati Bodo 1680-1720 Depati Rapat 1720-1730 Depati Dukun 1730-1745 Depati Lumpuh 1745-1780 Depati Lang Gandus 1780-1824 Depati Abun 1825,1830 Deapti Rawas 1830-1835 Depati Japar 1835-1855 Sumber: Suwandi, 1995:56
Pada  tahun  1854,    Residen  Van Palembang  yang  bernama Van  Bosche memberlakukan  Kitab  Undang-undang Simbur  Cahaya  sebagai  pedoman  bagi
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 244
kepala-kepala  Marga  sekaligus  sebagai kepala  adat  di  daerah  perhuluan  seluruh Wilayah Keresidenan Palembang. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tahun 1855 semua dusun yang berada di  bawah  kesatuan  suku  atau  hukum  adat yang  belum  mempunyai  Marga  harus segera  dibentuk.  Wilayah  dusun  atau negeri yang merupakan kesatuan suku atau hukum  adat  dalam  wilayah  pengawasan Sindang  Kelingi  dihimpun  ke  dalam Marga-Marga, yaitu: wilayah yang meliputi  Dusun  Kepala  Curup,  Padang Ulak Tanding, dan beberapa dusun lainnya sampai  dengan  perbatasan  Lubukdurian masuk  ke  dalam  Marga  Sindang  Kelingi. Kemudian  untuk  Dusun  Lubukdurian, Dusun Kayu  Ara,   Dusun Lubuk  Tanjung, Dusun  Lubuklinggau,  Dusun  Kandis  dan Dusun  Batu  Urip  Tue  (Tarwe)  masuk dalam  Dusun  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir, dengan  kepala  Marganya  berkedudukan  di
Dusun  Lubuklinggau.  Oleh  karena  itu Dusun  Lubuklinggau  berstatus  sebagai Dusun  Marga  tempat  kedudukan  kepala Marga Sindang Kelingi Ilir yang membawahi  beberapa  dusun.  Saat  itu Lubuklinggau  berada  dalam  teritorial kekuasaan  Kesultanan  Palembang  yang telah  diatur  oleh  Belanda  (Suwandi,  2001: 27-28). Tahun 1907 Dusun Marga Sindang Kelingi Ilir berada dalam wilayah kekuasaan onderafdeeling Musi  Ulu  yang beribu kota di Muara Beliti.
Sejak  diberlakukannya  sistem  Marga, masyarakat  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir, baik yang berdiam di Dusun Lubuklinggau maupun yang berdiam di dusun penyangganya,  mulai  mengikuti  ketentuan yang  berlaku  menurut  Undang-undang Simbur  Cahaya.  Akan  tetapi  hukum  adat yang telah ada sebelumnya tetap dijalankan. Meskipun Dusun Lubuklinggau sudah  berstatus  Dusun  Marga  Sindang Kelingi Ilir yang artinya kesatuan masyarakat  hukum  adat  tidak  lagi  berdiri sendiri,  karena  ada  beberapa  kesatuan masyarakat  hukum  adat  lainnya  yang berada  di  bawahnya  yang  terdiri  dari masyarakat dusun-dusun penyangga,
namun  kepala  Marganya  tetap  memakai gelar depati .  Hal  ini  berlangsung  hingga tahun  1936  ketika  gelar  Depati  Marga Sindang  Kelingi  Ilir  dihapuskan  dan berganti  dengan  gelar pesirah (Suwandi, 2002:31).

## Gambar 5. Pesirah Marga Sindang Kelingi Ilir
tahun 1936 Sumber: Musium Subkoss Garuda Sriwijaya Lubuklinggau Tahun 1855 Depati Japar mengundurkan diri. Untuk mencari penggantinya  dilakukan  pemilihan  kepala Marga.  Sistem  pencalonan  dan  pemilihan kepala Marga sudah diatur dalam Undang- undang  Simbur  Cahaya. 9 Dalam  aturan tersebut  dinyatakan  bahwa pesirah atau kepala  Marga  dipilih  oleh  orang  banyak.
Selanjutnya raja mengangkat serta memberi  gelar  kepada  calon  yang  terpilih. Berdasarkan Reglementen  Residen  van
Palembang tanggal  20  Juni  1940  nomor 939. Syarat-syarat menjadi calon pesirah/depati adalah sebagai berikut:
1. telah beristri;
2. sudah dewasa dan berpikiran sempurna; 3. berjenis kelamin laki-laki yang merupakan  penduduk  asli  Marga setempat dan belum pernah memutuskan hubungan dengan Marga tersebut;
4. cukup paham dalam hal membaca dan menulis huruf Latin (Belanda);
5. belum pernah dijatuhi hukuman penjara  karena  kejahatan  lebih  dari satu tahun, kecuali residen
memutuskan lain.
9 Diatur dalam Bab 2 Pasal 1.
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra)
Kepala  Marga  yang  terpilih  untuk memimpin    Marga  Sindang  Kelingi  Ilir yaitu  Nasir  yang  masih  bergelar depati . Masa  pemerintahan  Depati  Nasir  cukup lama  dari  tahun  1855-1874  namun  dalam masa  pemerintahannya  tidak  terdapat  hal yang  signifikan  dalam  perkembangan Dusun  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir.  Sejak diberlakukannya sistem Marga, masyarakat Marga  Sindang  Kelingi  Ilir,  baik  yang tinggal  di  Dusun  Lubuklinggau  maupun yang  tinggal  di  dusun  sekitarnya—Lubuk Durian,  Kayu  Ara,  Lubuk  Tanjung, Kandis,  dan  Batu  Urip—mulai  mengikuti ketentuan  yang  berlaku  menurut  Undang- undang  Simbur  Cahaya.  Sementara  itu hukum  adat  yang  telah  dijalankan  selama ini  masih  tetap  berlaku  dan  tidak ditinggalkan (Suwandi, 2002: 28).
Tahun  1874  terjadi  lagi  pergantian depati dalam  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir. Dalam  pemilihan depati tersebut  yang terpilih  sebagai  pengganti depat i  Nasir adalah  Pengacing  yang  kemudian  diberi gelar depati . Depati Pengacing memerintah dusun  Marga  Sidang  Kelingi  Ilir  selama enam  tahun  sejak  tahun  1874-1879. Setelah  itu  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir dipimpin  oleh  seorang  depati  bernama
Depati  Said,  dengan  masa  pemerintahan selama  enam  tahun  dari  tahun  1879-1884.
Depati selanjutnya bernama Depati Kademen (1884-1895), setelah masa jabatan Depati Kademen berakhir, selanjutnya  digantikan  oleh  Depati  Kodir. Masa pimpinan Depati Kodir (1895-1916), setelah itu digantikan oleh Depati Ramitan (1916-1936).  Setelah  masa  kepemimpinan depati  Ramitan  berakhir,  untuk  periode selajutnya  Kepala  Marga  Sindang  Kelingi Ilir  tidak  lagi  bergelar depati namun bergelar pesirah .  Penggati  dari  Depati
Ramitan  adalah  Pesirah  Naning  terpilih sebagai pesirah sejak  tahun  1936-1942
(Suwandi, 1995: 56).
Sebelum pemerintahan Belanda melakukan  pemerintahan  secara  langsung tahun  1851,  pemerintah  kesultanan  telah memanfaatkan  lembaga  pemerintahan  asli dari  rakyat  ini  yang  berkembang  dengan
budaya  dari  rakyat  sendiri.  Pemerintah Belanda  kemudian  melanjutkan  sistem pemerintahan  ini  dengan  mengadakan tindakan menyeragamkan (legalisasi) beberapa  macam  tugas  kekuasaan  dan bentuk  kesatuan  yang  dimaksud  dalam sistem pemerintahan. Kewibawaan Belanda dalam menjalankan  pemerintahan  dan  pelayanan terhadap  rakyat  justru  tumbuh  dengan mempergunakan kesatuan-kesatuan
pemerintah  asli  dengan  biaya  dan  usaha yang  relatif  ringan.  Pemanfaatan  kesatuan lembaga  pemerintahan  asli  dari  rakyat  ini diteruskan  oleh  Pemerintahan  Militer Jepang.  Pada  masa  Pemerintahan  Militer Jepang  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir dipimpin  oleh  pesirah  Sa’ari.  Meskipun dalam statusnya pemerintahan Marga telah dibekukan oleh Pemerintah Militer Jepang, namun sebagai pemimpin tradisional masih dimanfaatkan oleh Pemerintah Jepang. Hal ini  tidak  lain  untuk  kepentingan  Perang Asia  Timur  Raya.  Pemerintah  Militer Jepang  memanfaatkan  para  pemimpin  elit tradisional  ini  dalam  pengumpulan  tenaga kerja  ( romusha )  dan  pengumpulan  bahan pangan  (padi,  sayur,  jagung,  dan  umbi- umbian).
Memasuki kemerdekaan 1945
pemerintahan  Marga  Sindang  Kelingi  Ilir di  Lubuklinggau  dipimpin  oleh  Pesirah Naning.  Pesirah  Naning  menjabat  untuk kedua  kalinya  dalam  Pemerintahan  Marga Sindang Kelingi Ilir, yaitu pada masa awal kemerdekaan  dan  masa  gejolak  perang gerilya  melawan  tentara  Belanda  dalam agresi  militer  Belanda  pertama  dan  agresi militer  Belanda  kedua    sampai  pada pelaksanaan pemilihan umum yang pertama tahun 1955. Semasa perjuangan rakyat menentang  usaha  Belanda  dalam  tindakan agresinya untuk menduduki kembali Indonesia, pemerintahan Marga di
Lubuklinggau  berperan  penting  dalam mendukung  perjuangan  revolusi.  Sampai saat  penyerahan  kedaulatan  tahun  1949, kesatuan pemerintahan Marga memberikan bantuan pada Tentara Republik dan banyak
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248
246
berjasa  dalam  mengobarkan  semangat perjuangan  rakyat  menentang  pendudukan Belanda.  Namun  di  lain  pihak  terjadi  hal lain yang tidak dapat dilupakan pada masa revolusi  fisik,  yaitu  banyaknya  kepala Marga  yang  diculik  dan  dibunuh.  Hal  ini terjadi  karena  para  kepala  Marga  lamban menyesuaikan diri dengan zaman revolusi. Kasus  ini  dilatarbelakangi  oleh  perasaan balas dendam dari golongan rakyat tertentu kepada  para  kepala  Marga.  Ketika  masa pendudukan Jepang melakukan pemaksaan dalam  pengumpulan  bahan  makanan  dari rakyat,  para  kepala  Marga  dijadikan  kaki tangan  Jepang  dalam  pengumpulan  bahan makanan.  Akibatnya,  masyarakat  menaruh dendam kepada para kepala Marga.
Untuk  menenangkan  kondisi  kacau yang  demikian,  pemerintah  mengeluarkan peraturan  baru  bagi  pemerintahan  Marga.
Aturan-aturan itu ditujukan untuk menciptakan  kehidupan  rukun  dan  damai dalam wilayah pemerintahan Marga. Kondisi  ini  terus  berjalan  hingga  sistem pemerintahan Marga  dihapuskan.  Sebelum sistem  pemerintahan  Marga  dihapuskan, setelah  masa  revolusi  fisik,  pemerintahan Marga  Sindang  Kelingi  llir  dipegang  oleh Pesirah  Kohar  yang  merupakan  anak  dari
Depati  Remitan.  Pesirah  Kohar  menjabat selama  periode  1956-1967.  Setelah  masa jabatannya berakhir, Pesirah Kohar digantikan  oleh  Burhan  Aliakin  dengan masa  jabatan  selama  1965-1972.  Selama masa kepemimpinan Pesirah Burhan Aliakin,  pemerintahan  Marga  Sindang Kelingi  Ilir  membawahi  tiga  belas  dusun. Hal itu didasarkan pada  Peraturan Daerah Nomor: 2/DPR.GR.SS/1969 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat  I  Sumatera  Selatan.  Marga Sindang Kelingi Ilir di bawah pemerintahan Kecamatan Kota Lubuklinggau  dan  untuk  Kecamatan  Kota Lubuklinggau  sendiri  merupakan  bagian wilayah  administratif  Kabupaten  Daerah Tingkat II Musi Rawas. Selanjutnya  pesirah  terakhir  yang mejabat dalam pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir sebelum pemerintahan
yang  bersifat  tradisional  ini  dihapuskan adalah Pesirah Riduan Naning. Ia menjabat  sebagai  pesirah  selama  1972- 1983.  Setelah  itu  berdasarkan  Keputusan Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Sumatera  Selatan  nomor:  142  tahun  1983, sistem  pemerintahan  Marga  dihapuskan. Meskipun  demikian,  status  Marga-Marga tetap  diakui  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum adat dengan sebutan Lembaga Adat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.
Tabel 2. Daftar Nama-nama Depati/ Pesirah Marga Sindang Kelingi Ilir tahun 1855-1983 Nama Masa Jabtan Periode Hindia Belanda Depati Japar 1855 Depati Nasir 1855-1874 Depati Pengacing 1874-1879 Depati Said 1879-1884 Depati Kademen 1884-1895 Depati Kodir 1895-1916 Depati Ramitan 1916-1936 Pesirah Naning 1936-1942 Periode Pendudukan Militer Jepang Pesirah Saari 1942-1945 Periode Kemerdekaan Pesirah Naning 1945-1956 Pesirah Kohar 1956-1965 Pesirah Burhan  A 1965-1972 Pesirah Riduan N 1972-1983 Sumber:  Suwandi, 1995: 56
Gambar 6. Mantan Pangeran/ exs Kepala Marga dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas tahun 1982. Sumber: Koleksi Musium Subkoss Garuda Sriwijaya Kota Lubuklinggau
Pemerintahan Marga di Lubuklinggau..... (Eka Apriyanti & Reiza D.Dienaputra) 247 D. PENUTUP Sistem pemerintahan Marga berlangsung  sudah  sejak  lama  di  wilayah Provinsi  Sumatera  Selatan,  namun  asal usul Marga ini tidak diketahui secara pasti. Berdasarkan  catatan  dari  Van  Royen,  kata
Marga berkembang dalam beberapa tahapan-tahapan  yang  kemudian  istilah Marga  lahir  sebagai  suatu  kesatuan  dalam masyarakat.  Perkembangan  selanjutnya mengenai Marga yaitu berdasarkan karangan-karangan ambtenaar Belanda dan beberapa temuan piagam serta stempel cap yang menjelaskan tentang pemerintahan  Marga.  Dari  karangan- karangan ambtenaar Belanda dapat dipetik bagian-bagian  yang  merupakan  bahan- bahan yang memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan pemerintahan Marga  serta  dapat  dibuat  suatu  proyeksi tentang  sejarah  perkembangan  dan  asal usul  kesatuan  pemerintahan  yang  disebut Marga. Pemerintahan  Marga  merupakan pemerintahan  yang  bersifat  tradisional, dengan hukum yang timbul dan berkembang dari budaya  asli dan sifatnya kekeluargaan.  Sistem  pemerintahan  Marga diatur  dalam  Undang-undang  Simbur
Cahaya.  Undang-undang  Simbur  Cahaya merupakan  peraturan  hukum  adat  yang berlaku  dan  wajib  dipatuhi  oleh  setiap pemerintahan  Marga.  Diberlakukannya Undang-undang  Simbur  Cahaya  tersebut sebagai  suatu  pedoman  untuk  hukum  adat yang akan diterapkan.
Pemerintahan kesultanan telah memanfaatkan  lembaga  pemerintahan  ini dengan modifikasi-modifikasi dalam sistem  pemerintahannya.  Setelah  Belanda menguasai wilayah kesultanan maka
pemerintahan ini dilanjutkan dengan mempergunakan  kesatuan  pemerintahan asli serta menyeragamkan beberapa macam tugas kekuasaan dan bentuk kesatuan yang dimaksud.  Pemerintah  Belanda  kemudian membuat  hukum  yang  lebih  luas  lagi  dan lebih jelas.
Setelah  pemerintah  Hindia  Belanda membuat  hukum  yang  jelas,  dengan
membuat  dan  memberlakukan  undang- undang tentang pembentukan Marga, maka Lubuklinggau  pada  tahun  1855  dijadikan sebagai Pemerintahan Marga yang membawahi beberapa dusun dan kemudian pada masa kemerdekaan tahun 1983 sistem pemerintahan Marga yang telah berlangsung  cukup  lama  dalam  wilayah Lubuklinggau dihapuskan. Hal ini berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142 tahun 1983.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penghargaan dan Terima kasih yang tak  terhingga  penulis  alamatkan  kepada Bapak  Reiza  D.  Dienaputra  dan  Bapak Mumuh  Muhsin  Zakaria  yang  telah memberikan bimbingan dan arahan berkenaan dengan penelitian dan penulisan artikel  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  saya sampaikan  kepada  bapak  Suwandi  Syam selaku  sejarawan  Kota  Lubuklinggau,  dan merupakan  kepala  pimpinan  Musium Subkoss  Garuda  Sriwijaya  Lubuklinggau serta  sebagai  Dosen  Sejarah  di  STKIP PGRI  Kota  Lubuklinggau  yang  telah banyak membantu penulis dalam melakukan  penelitian  dengan  memberikan informasi dan sumber-sumber yang penulis butuhkan untuk menulis artikel ini.

## DAFTAR SUMBER 1.  Arsip
Besluit van den resident van Palembang . dd.  20  Juni  1940.  No  938.  Jakarta :ANRI.
Stadblaad . 1932. Tetang  Peradilan .  No  80.  Jakarta: ANRI.
Lembaran Negara. 1983. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Selatan.  No
142 . Jakarta: ANRI.

## 2. Buku
Anonim. 2001.
Kompilasi  Adat  Istiadat  Kabupaten Musi Rawas . Palembang: Meru.
Patanjala Vol. 7  No. 2 Juni  2015: 233 - 248 248
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
Herlina, Nina. 2011. Metode  Sejarah. Bandung:  Satya Historika.
Muslimin,  Amran.1986.
Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi  Pemernitah  Desa/Kelurahan dalam  Propinsi  Sumatra  Selatan . Palembang:  Pemerintahan  Provinsi Sumatra Selatan.
Kartodirdjo, Sartono 1992.
Pendekatan Ilmu Sosial dalam
Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia.
Suwandi. 1995. Pemerintahan Marga ;Tinjauan pada Masa Kesultanan Palembang dan Masa Pemerintahan Hindia Belanda . Lubuklinggau: STKIP PGRI. ---------. 2002. Sejarah Museum SUBKOSS Garuda Sriwijaya di Lubuklingau . Lubuklinggau: Yayasan SUBKOSS.
----------. 2011. Historiografi Lubuklinggau .
Lubuklinggau: STKIP PGRI.

## 3. Laporan Penelitian
Suwandi. 1996. Laporan Kegiatan Survey Investigasi Cagar Budaya dan Benda Purbakala Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1995-1996. Laporan Penelitian. Lubuklinggau: Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.