e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

## Achmadudin Rajab
Badan Keahlian DPR RI, Jakarta achmadudin.rajab@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis  Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020. Begitu juga, menganalisis kewenangan KPU  dalam  menerbitkan  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifan kembali anggota Komisi Pemilihan Umum.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  tujuan  dari  tulisan  ini  karena  seperti  diketahui bahwa  belum  lama  ini  telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  KPU  No.  663/SDM.13- SD/05KPU/VII2020  untuk  mengaktifkan  kembali  anggota  Komisi  Pemilihan  Umum yang  sejatinya  telah  diberhentikan  melalui  Putusan  DKPP  Nomor  317-PKE- DKPP/X/2019.  Pengaktifan  kembali  penyelenggara  pemilihan  umum  di  tingkat  pusat dalam hal ini KPU RI bukanlah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU begitu juga kewenangan untuk mengkoreksi kembali subtansi dari putusan DKPP oleh  PTUN walaupun yang diuji dalam hal ini yakni keputusan Presiden sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Karena hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat karena menjadi dapat dikoreksi. Untuk itu urgensi tulisan ini  adalah  untuk mengkaji  masing-masing  produk  hukum  ini  dari  sisi  tinjauan  yuridis. Mekanisme  yang  dilakukan  adalah  melalui  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT  yang  membatalkan  Kepres  No.  34/P  Tahun  2020  secara  tidak langsung telah mengoreksi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Sedangkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk mengaktifkan kembali komisioner Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 tidak  mempunyai  landasan  hukum  yang  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Peilihan Umum.
Kata kunci: Kewenangan; Penyelenggara Pemilihan Umum; Pengaktifan Kembali
e-ISSN : 2621-4105

## KOMISI PEMILIHAN UMUM AUTHORITY TO  REACTIVATE THE KOMISI PEMILIHAN UMUM COMMISSION

## Abstract
Purpose  of  these  writing  is  to  analyze  The  Administrative  Court  Decision  Number 82/G/2020/PTUN.JKT that invalidates the Presidential Decree Number 34 /P Year 2020. Also  to  analyzing  the  Komisi  Pemilihan  Umum  Authority  in  issuing  a  letter  of  decree number  663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020  to  reactivate  the  the  members  of  Komisi Pemilihan Umum Commission. The two things is the goal of this writing because as we noticed  that  recently  Komisi  Pemilihan  Umum  has  issued  a  letter  of  decree  number 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 to  reactivate  the  members  the  members  of  Komisi Pemilihan Umum Commission That should have B een discharged by the DKPP Decisions Number 317-PKE-DKPP/X/2019 . The authority to  reactivate the election commission in the central level in this case for KPU RI was not one of authority that KPU have, nor the authority to changed the substance of DKPP decision by PTUN eventhough the one that being tested is the presidential decree as the follow-up to the DKPP Decision. It because the resultd is contrary to the level of DKPP Decision which is final and binding because became able to be corrected.  For that urgency this writing is to  analyze each of legal products  with  the  yuridical  review  poin of  view.  A  mechanism  of  this  writings  is done through yuridical normative research. As for the outcome of his discussions known that The  Administrative  Court  Decision  Number  82/G/2020/PTUN.JKT  that invalidates  the Presidential  Decree  Number  34  /P  Year  2020  is  indirectly  have  revise  the  DKPP Decisions  Number  317-PKE-DKPP/X/2019.  As  for  the  Komisi  Pemilihan  Umum Authority to reactivate the the members of Komisi Pemilihan Umum Commission by letter of decree number 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 is don’t have a clear legal basis in The Law Number 7 Year 2017 of General Election.
Keywords: Authority; Election Commission; Reactive.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) merupakan salah satu dari satu kesatuan penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai salah satu dari ketiga unsur penyelenggara Pemilu tersebut, DKPP memiliki fungsi yang paling berbeda sesuai dengan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), DKPP dikonstruksikan sebagai suatu  instansi  permanen  yang  memiliki  tugas  untuk  menangani  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  Pemilu.  Penegakan  pelanggaran  etika  di  DKPP  pun  berbeda  dengan lembaga penegak etik lainnya yang umumnya dilaksanakan secara tertutup. Persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka dan para pihak baik itu pengadu, teradu, dan pihak- pihak  terkait  lainnya  dapat  turut  serta  dalam  mengawal  persidangan  DKPP  dari  awal hingga akhir.
Sejak  awal  DKPP  merupakan  suatu ius  constituendum untuk  dalam penyelenggaraan  Pemilu.  Kehadiran  DKPP  ini  menjawab  problematika  potensi ketidaknetralan  penyelenggara  Pemilu  yang  kerap  terjadi.  Lebih  lanjut  lagi,  ketika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) saat ini pun dilaksanakan juga secara langsung, maka tugas dan tantangan DKPP terlihat. Hal ini dikarenakan pula pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia dilaksanakan dengan sejumlah harapan untuk memperbaiki  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia. 1 Tak  jarang  bahkan  tantangan  DKPP dalam pelaksanaan Pilkada langsung begitu besar. Hal ini terjadi karena merupakan suatu wujud  peralihan  dari  politik  lama  yang  sentralistik  ke  politik  baru  yang  polisentris, walaupun  dalam  aplikasinya  masih  tidak  menghasilkan  kesempatan  yang  sama  bagi semua lapisan masyarakat untuk berkiprah di politik lokal. 2 Oleh karenanya, keberadaan DKPP tidak dapat ditawar-tawar kembali.
Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat diberhentikan secara tidak hormat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  huruf  c  UU  No.  7  Tahun  2017. Adapun salah satu sebab pembehentian tidak hormat tersebut yakni terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. 3 Ketentuan pasal ini tidak berbeda jauh dengan
1 Pratikno, “ Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol” , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10 (3), 2007, hal 417.
2 Leo Agustino, et.al., “ Poltik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Poltik”, Jurnal  Ilmu Politik 21, 2010, hal 27.
3 Lihat Pasal 37 ayat (2) huruf b  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
e-ISSN : 2621-4105
pengaturan  dalam  undang-undang  sebelumnya  yakni  dalam    Pasal  27  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No.  15  Tahun  2011).  Adapun  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 14/PUU-XI/2013  (Putusan  MK  No.  14/PUU-XI/2013),  kemudian  dilakukan penggabungan  undang-undang  kepemilu  termasuk  UU  No.  15  Tahun  2011  yang kemudian menjadi UU No. 7 Tahun 2017.
Pelanggaran  kode  etik  yang  merupakan  salah  satu  alasan  pemberhentian  secara tidak  hormat  merupakan  kewenangan  bagi  DKPP  untuk  menindaklanjutinya.  DKPP memiliki mandate yang telah diberikan oleh konstitusi untuk menegakkan pelanggaran kode etik Pemilu. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  mengamanatkan  bahwa  suatu  komisi  pemisi pemilihan umum harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Adapun berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  11/PUU-VIII/2010  mengenai  frasa  suatu  komisi pemisi  pemilihan  umum  tidak  merujuk  kepada  nama  lembaga  namun  kepada  fungsi penyelenggaraan  Pemilu  maka  menjaga  kemandirian  atau  netralitas  bukan  hanya kewajiban dari KPU namun juga bagi keseluruhan penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan DKPP.
Achmadudin  Rajab  dalam  kajiannya  yang  mengkaji  mengenai  kekuatan  putusan DKPP  sudah  pernah  menggambarkan  betapa  besar  keberadaan  produk  hukum  putusan DKPP  dalam  dunia  kepemiluan.  Salah  satu  kelebihan  dari  lembaga  DKPP  yang  hadir sebagai  amanat  UU  No.  15  Tahun  2011  yakni  mejadi  solusi  dari  persoalan  etika kepemiluan setelah sebelumnya penegakan etika pemilu dilakukan oleh lembaga ad hoc yakni  Dewan  Kehormatan  Komisi  Pemilihan  Umum  (DK-KPU). 4 Melalui  format lembaga yang  permanen DKPP bukan hanya diisi oleh unsur-unsur yang lebih objektif dibandingkan sebelumnya  yang diisi sebagian besar oleh KPU, melainkan juga produk hukumnya  yakni  putusan  dan  bukan  seperti  sebelumnya  yakni  rekomendasi.  Adapun dalam  penelitian  ini  fokus  utamanya  yakni  putusan  DKPP  yang  sifatnya  final  dan mengikat terkadang digunakan oleh lembaga tersebut untuk menghasilkan putusan yang diluar  kewenangannya  dalam  hal  ini restorative  justice. Dalam  penelitian  ini  belum diketahui bahwa ternyata putusan DKPP dapat pula disimpangi keberlakuannya melalui
4 Achmadudin  Rajab, “Kekuatan  Putusan  DKPP  Sebagai  Peradilan  Etik  Dalam  Kerangka Restoratif  Justice  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  115/PHPU.D-XI/2013  Dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013”, Jurnal Etika dan Pemilu 1 (2), 2015, hal 98.
e-ISSN : 2621-4105
pola seperti yang terjadi dalam perkara etika yang terjadi pada komisioner KPU RI yakni Evi  Novida  Ginting  Manik.  Dalam  penelitian  ini  justru  kepatuhan  terhadap  putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat ini yang disalahgunakan untuk menangani hal- hal yang diluar kewenangan lembaga tersebut.
R. Nazriyah dalam kajiannya juga pernah mengkaji mengenai Pemberhentian Antar Waktu  Anggota  KPU  dengan  menggunakan  pisau  analisis  Putusan  MK  No.  80/PUU- IX/2011.  Dalam  Putusan  MK  tersebut,  MK  mengabulkan  permohonan  Pemohon sehingga menghapus frasa “dengan alasan yang dapat diterima” dalam Pasal 27 ayat (1) huruf  b  dan  menghapus  Pasal  27  ayat  (3)  mengenai  kewajiban  mengembalikan  uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali dari yang diterima. Kajian ini menggunakan studi kasus dimana pada waktu itu Andi Nurpati yang merupakan anggota KPU periode 2007-2012 berniat mengundurkan diri dari KPU untuk bergabung dengan partai demokrat. 5 Adapun Andi  Nurpati  sebagai  seorang  komisioner  KPU  RI  yang  menujukkan  keberpihakan kepada partai tertentu jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan  etika  kepemiluan.  Begitu  juga  studi  kasus  anggota  KPU  Bogor  atas  nama Tugiman yang ingin berhenti dari KPU  namun merasa terkendalan dengan frasa “dengan alasan yang dapat diterima” dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU  No. 15 Tahun 2011. Adapun amanat Putusan MK No. 80/PUU-IX/2011 sudah ditindaklanjuti dalam Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2017. Perlu diketahui bahwa kajian ini masih menggunakan dasar UU No. 15 Tahun 2011 padahal sejak adanya UU No. 7 Tahun 2017 maka UU No. 15 Tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, yang dapat dipelajari dari kajian ini yakni keberpihakan penyelenggara Pemilu terhadap partai politik seperti yang  dilakukan  oleh  Andi  Nurpati  telah  menambah  pentingnya  pembentukan  lembaga etik kepemiluan. Namun demikian, kehadiran DKPP sejak tahun 2012 tidak serta merta menjadikan  penyelenggara  Pemilu  secara  disiplin  menjaga  dirinya  dari  potensi pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Tantangan  menjaga  kemandirian penyelenggara  Pemilu  merupakan  tantangan  besar  bagi  lembaga  DKPP  yang  belum terjawab sejak kehadirannya hingga saat ini.
Lulu  Kukuh  Sekartadi  dalam  kajiannya  juga  membahas  mengenai  peran  putusan DKPP  yang  memiliki  dampak  yakni  mengubah  keputusan  KPU  Provinsi  Jawa  Timur.
5 R.  Nazriyah, “Pemberhentian Antar  Waktu  Anggota  KPU  (Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-IX/2011)”, Jurnal Konstitusi 9 (4),  2012, hal. 772.
e-ISSN : 2621-4105
Bahwa  lembaga  DKPP  seperti  dipelajari  sebelumnya  perannya  penting  karena penyelenggara  Pemilu  terkadang  integritasnya  bermasalah.  Adapun  dalam  kajian  ini dibahas  mengenai  lembaga  DKPP  yang  justeru  putusannya  yang  bersifat  final  dan mengikat secara langsung mengubah keputusan KPU Provinsi Jawa Timur. Hal ini sangat disayangkan, karena sepatutnya DKPP hanya bertindak dalam hal penegakan etika saja. Namun dalam Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013 yang dibahas dalam kajian ini ternyata putusan DKPP mengubah persoalan pencalonan bakal pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja di Pilkada Provinsi Jawa Timur tahun 2013  yang  semula  tidak  dietetapkan  sebagai  pasangan  calon. 6 Dalam  kajian  ini  dapat diketahui bahwa seharusnya penegakan etika kepemiluan tidak dipengaruhi oleh tahapan pemilu, karena konteks penegakan etika kepemiluan adanya bagi pribadi penyelenggara Pemilu. Kajian ini lebih fokus mendalami penyimpangan putusan DKPP dalam perkara ini dan pada waktu itu tidak ada penolakan terhadap putusan DKPP tersebut.
Putusan  DKPP  yang  diluar  dari  kewenangannya  jika  menggunakan  konstruksi berfikir  Putusan  MK  115/PHPU.D-XI/2013,  dimana  MK  menyatakan  bahwa  hanya putusan  DKPP  yang  bersifat  etika  saja  yang  wajib  ditindaklanjuti,  maka  sudah  wajar bilamana  timbul  penolakan  terhadap  tindak  lanjut  putusan  DKPP  tersebut.  Hal  yang menarik kemudian ketika muncul penolakan terhadap putusan DKPP yang justru murni terkait dengan persoalan etika kepemiluan. Hal ini terjadi dalam  Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik dari posisi sebagai komisioner KPU RI periode 2017- 2022. Kemudian Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020 yang berisi keputusan  pemberhentian  Ibu  Evi  Novida  Ginting  Manik.  Akan  tetapi  kemudian Keputusan  Presiden  No.  34/P  Tahun  2020  kemudian  digugat  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN)  dan  pada  akhirnya  melalui  Putusan  PTUN  No. 82/G/2020/PTUN.JKT  maka  keputusan  presiden  tersebut  dibatalkan.  Setelah  adanya putusan PTUN tersebut,  KPU lalu mengeluarkan surat keputusan nomor 663/SDM.13-
6 Lulu  Kukuh  Sekartadi, “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) Mengubah  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa  Timur  (Study  Kasus  Putusan NO.74/DKPP-PKE-II/2013)”, Jurnal IUS 3 (8), 2015, hal 408. DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.220
e-ISSN : 2621-4105
SD/05KPU/VII2020  yang  kemudian  mengaktifkan  kembali  ibu  Evi  Novida  Ginting Manik sebagai komisoner KPU.
Aktifnya kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai komisoner KPU merupakan suatu kondisi kasus yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan sifat putusan DKPP sejak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 hingga sekarang berdarkan UU No. 7 Tahun 2017 berifat final dan mengikat. Sifat putusan DKPP yang semacam ini  serupa dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)  yang artinya tidak ada mekanisme bandingnya.  Ketika  lembaga  memiliki  produk  dengan  sifat  putusan  seperti  demikian, maka  sejatinya  tidak  ada  lagi  jalur  koreksi  terhadap  produk  hukum  tersebut.  Apalagi dalam  hal  penegakan  etik  penyelenggara  Pemilu,  aspek  kepastian  hukum  nasib  dari penyelenggara pemilu tersebut haruslah jelas dan tegas.
Penelitian ini betujuan untuk menjawab permasalahan yang belum dibahas dalam penelitian sebelum-sebelumnya yakni mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan DKPP yang  bersifat  final  dan  mengikat  yang  berdampak  terhadap  aktif  kembalinya penyelenggara  Pemilu  yang  telah  diberhentikan.  Hal  ini  merupakan  anomali  tersendiri karena menurut UU No. 7 Tahun 2017 bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkannya. Begitu juga Ketua KPU  RI  yang  dengan  menggunakan  dasar  Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT mengaktifkan  kembali  komisioner  KPU  yang  telah  diberhentikan tersebut.  Studi kasus ini merupakan suatu bentuk penelitian yang sangat menarik untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan  sebagai  wujud  pembenahan  hukum  kepemiluan  untuk  di  masa  yang  akan datang.  Begitu  juga  sekaligus  sebagai  sumbangan  pemikiran  untuk  penegakan  etika kepemiluan  yang lebih baik dalam perbaikan undang-undang Pemilu yang saat ini sedang disusun oleh DPR RI.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimanakah  tinjauan  yuridis  putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT  yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020?
2. Benarkah  kewenangan  KPU  RI  dalam  menerbitkan  Keputusan  KPU  No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifan kembali anggota KPU RI?
e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN
Metode dalam tulisan ini, menggunakan bentuk penelitian yakni penelitian Yuridis Normatif 7 . Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya temasuk  penelitian  eksploratoris  ( explorative  research )  adalah  “suatu  penelitian  yang dilakukan  untuk  memperoleh  keterangan,  penjelasan  dan  data  mengenai  hal-hal  yang belum diketahui”. Dalam cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer 8 , sumber hukum sekunder 9 , dan sumber hukum  tersier 10 , seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya. Obyek penelitan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Putusan PTUN, Putusan DKPP, dan Kepres yang terkait.
Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mengetahui batasan  kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui daftar kepustakaan yang berkaitan dengan kepemiluan, kelembagaan KPU dan DKPP, dan Putusan PTUN. Jenis bahan (sumber) hukum yakni pustaka hukum yang dijadikan referensi penulisan dalam penelitian  ini,  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  dalam  masyarakat,  seperti  undang-undang  dasar,  undang-undang,  peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data yang dipakai untuk melakukan penelitian adalah dengan penggunaan studi dokumen terhadap ketentuan-ketentuan yang
7 Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah “bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup  bahan hukum primer, bahan  hukum sekunder, dan  bahan hukum tertier”. Soerjono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10.
8 Bahan  hukum primer adalah  “bahan pustaka  yang berisikan pengetahuan  ilmiah  yang  baru atau mutakhir  ataupun  pengertian  baru tentang  fakta  yang  diketahui  maupun  mengenai  suatu  gagasan  (ide)”. Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c)  laporan  penelitian;  (d)  laporan  teknis;  (e)  majalah;  (f)  disertasi  atau  tesis;  dan  (g)  paten.  Soerjo no Soekanto  dan  Sri  Mamudji, “Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat” ,  Edisi  1,  Cet.  V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal 29.
9 Bahan hukum sekunder adalah “bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara  lain  mencakup:  (a)  abstrak;  (b)  indeks;  (c)  bibliografi;  (d)  penerbitan  pemerintah;  dan  (e)  bahan acuan lainnya”. Ibid. 10 Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum  penunjang,  pada  dasarnya  mencakup:  (1)  bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan  nama  bahan  acuan  bidang  hukum  atau  bahan  rujukan  bidang  hukum.  Contohnya  adalah  abstrak perundang-undangan,  bibliografi  hukum,  direktori  pengadilan,  ensiklopedia  hukum,  indeks  majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya,  yang  oleh  para  peneliti  hukum  dipergunakan  untuk  melengkapi  ataupun  menunjang  data penelitiannya. Ibid. , hal. 33.
e-ISSN : 2621-4105
terkait dengan dengan kepemiluan, kelembagaan KPU dan DKPP, dan Putusan PTUN. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dalam suatu penelitian ini dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif  secara  inferensial,  dan  untuk  penelitian  ini  dengan  analisis  kuantitatif  yang deskriptif.  Bentuk  hasil  penelitian  adalah  suatu  evaluasi  atas  problematika  pengaturan mengenai  dengan  kepemiluan,  kelembagaan  KPU  dan  DKPP,  dan  Putusan  PTUN. Evaluasi  ini  berguna    untuk  perbaikan  undang-undang  Pemilu  yang  saat  ini  sedang disusun oleh DPR serta dapat menjadi masukan bagi ilmu hukum di Indonesia.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Yuridis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT Yang Membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020
Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT  memiliki  amar  putusan  membatalkan Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020, hal ini bahkan memiliki dampak agar sdr. Evi Novida  Ginting  yang  berdasarkan  Putusan  DKPP  Nomor  317-PKE-DKPP/X/2019 dikembalikan  menjadi  anggota  KPU.  Problematika  ini  muncul  menurut  penulisan  ini karena PTUN menggunakan dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Tata  Usaha Negara  (UU  No.  9  Tahun  2004).  Dalam  Pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang  tidak termasuk  dalam  pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut  undang-undang yakni:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e-ISSN : 2621-4105
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
Jika  dilihat  dari  sisi  Pasal  2  UU  No.  9  Tahun  2004, memang  tidak  diatur  bahwa apakah  mungkin  Kepres  No.  34/P  Tahun  2020  diuji.  Namun  apakah  yang  tidak  diatur berarti boleh? Penalaran jika tidak diatur berarti boleh dilakukan adalah penalaran dengan terminologi  hukum  asas  legalitas.  Dimana  tidak  dapat  seorang  warga  dihukum  tanpa adanya  dasar  hukum  yang  melarang.  Lebih  lanjut,  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana merupakan  asas  yang  sangat  fundanmental.  Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  begitu penting  untuk  menentukan  apakah  suatu  peraturan  hukum  pidana  dapat  diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat  apakah  telah  ada  ketentuan  hukum  yang  mengaturnya  dan  apakah  aturan  yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. 11
Namun  dalam  penulisan  ini  mengenai  penyikapan  adanya  Putusan  PTUN  No. 82/G/2020/PTUN.JKT  ini,  maka  kiranya  dapat  dianalisis  juga  dengan  penafsiran argumentum a contrario yakni  penafsiran  undang-undang  yang  didasarkan  atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur  dalam  suatu  pasal  dalam  undang-undang. 12 Ketika  menggunakan  penafsiran  ini maka  berdasarkan  analisis  dalam  penulisan  ini  justru  akan  mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Penafsiran ini justru akan bertujuan untuk lebih  mempertegas  adanya  kepastian hukum.  Ketika  menggunakan  penafsiran  ini menurut penulisan ini justru berbeda lebih tepat dalam melihat Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004.  Dalam  hal  ini  ketika  Kepres  No.  34/P  Tahun  2020  dilihat  dari  penafsiran argumentum a contrario, maka  sebetulnya  hal  ini  bukanlah  kewenangan  Pengadilan TUN.
Dalam  penulisan  ini  mengenai  Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT,  perlu diketahui bahwa substansi yang diuji didalamnya adalah terlalu jauh sampai ke substansi Putusan  DKPP  Nomor  317-PKE-DKPP/X/2019.  Bahkan  poin  ke  4  dari  amar  Putusan PTUN tersebut, jika dinilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU No.
11 Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 59.
12 R. Soeroso, “ Pengantar Ilmu Hukum” , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 115.
e-ISSN : 2621-4105
7 Tahun 2017, jelas abuse of power atau abus de droit karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh UU No. 7 Tahun  2017 . Oleh  karenanya,  jika  Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT  justru terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui UU No. 7 Tahun 2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
Adapun ketika didalami lebih jauh terkait dengan Putusan DKPP Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019  menjatuhkan  sanksi  pemberhentian  tetap  terhadap  Evi  Novida  Ginting Manik.  Berdasarkan  pertimbangan  Putusan  DKPP  Nomor  317-PKE-DKPP/X/2019 angka  [4.3.3],  Evi  Novida  Ginting  Manik  yang  dalan  perkara  DKPP  disebut  disebut sebagai  Teradu  VII  dianggap  melakukan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu karena hal-hal yang pada pokoknya yakni Teradu VII sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu yang memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.  Hal ini penulisan ini adalah jelas dan nyata karena sebagaimana diketahui Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum ( equality before the law ) 13 dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan ( equal opportunity principle ). 14
Lebih  lanjut  lagi,  dalam  pertimbangan  Putusan  DKPP  Nomor  317-PKE- DKPP/X/2019  selanjutnya  dikatakan  pula  bahwa  Teradu  VII  menjabat  Wakil Koordinator  Wilayah  untuk  Provinsi  Kalimantan  Barat  berdasarkan  Keputusan  KPU Nomor  56/Kpts/KPU/Tahun  2017  tanggal  13  April  2017.  Teradu  VII  berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 10 Juli 2019 terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi  SDM,  Organisasi,  Diklat  dan  Litbang.    Teradu  VII  dikarenakan  berulang  kali menerima sanksi etik berat dari sejumlah perkara, seharusnya mengambil pelajaran agar bekerja  lebih  profesional  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  sebagai Penyelenggara  Pemilu.  Teradu  VII  merupakan leading  sector dalam  menyusun  norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan
13 Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14 Dalam Theory of Justice buku karya John Rawls dikemukakan bahwa jabatan-jabatan dan posisi- posisi  harus dibuka bagi  semua orang dalam keadaan di  mana adanya persamaan kesempatan  yang adil, lihat Pan Mohamad Faiz, “ Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi 6 (1), 2 009, hal. 141. Lihat juga Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e-ISSN : 2621-4105
calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang  menjadi  tanggungjawab  hukum  dan  etik  Teradu  VII  sebagai  penanggungjawab divisi. 15
Putusan  DKPP  RI  haruslah  selalu  dianggap  benar  karena  menurut  penulisan  ini penting  kiranya  keteguhan  dalam  kepada  hukum  positif  yang  masih  belaku  dimana hingga saat ini diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa  sifat  putusan  DKPP  RI  adalah  bersifat  final  dan  mengikat.  Upaya  mengoreksi Putusan DKPP ini menjadi rancu dalam penulisan ini, karena jalur koreksi tersebut tidak disediakan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Berbeda dengan Putusan Bawaslu yang menurut Pasal 471 UU No. 7 Tahun 2017 diatur ada mekanisme bandingnya ke PTUN  yakni 5 (lima)  hari  setelah  Putusan  Bawaslu  terkait  Sengketa  Proses  Pemilu  dibacakan.  Jadi memang secara sah negara telah memberikan mekanismenya yang dijamin oleh undang- undang. Hal ini berbeda dengan DKPP RI yang menurut Pasal 458 ayat (13) dibunyikan jelas  Putusannya  bersifat  final  dan  mengikat,  dan  dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  sama sekali tidak ada mekanisme koreksi atas putusan DKPP tersebut. Hal ini dalam penulisan ini justru menjadikan bahwa proses ini sudah jelas dan sepatutnya undang-undang harus ditaati karena negara  Indonesia adalah negara  perundang-undangan sesuai  Pasal 1 ayat (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”, dan kelaziman sistem civil law yang mengedepankan peraturan yang tertulis.
DKPP RI dengan putusannya yan final dan mengikat juga menurut analisis dalam penulisan ini merupakan suatu bentuk prinsip check and balances dalam penyelenggaraan Pemilu.  Seperti  diketahui  prinsip check  and  balances pada  dasarnya  adalah  prinsip ketatanegaraan  yang  menghendaki  lembaga-lembaga  negara memiliki  kedudukan yang setara  dan  saling  mengontrol  satu  dengan  yang  lainnya.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie, sebagai  negara  demokrasi  suatu  hal  yang  wajar  untuk  Indonesia  menerapkan  prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bahkan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara 16 (dalam hal ini mengontrol KPU RI dan Bawaslu RI).
15 Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019.
16 Jimly Asshiddiqie, “ Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” dalam Sutan Sorik dan Dian Aulia “Menata  Ulang  Relasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Presiden  Melalui  Politik  Hukum Haluan Negara”, Jurnal Konstitusi 17 (2),  2020, hal. 378. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1727
e-ISSN : 2621-4105
Pada satu sisi, penulisan ini setuju bahwa penting kiranya ada mekanisme koreksi bagi  Putusan  DKPP.  Hal  ini  sejatinya  sudah  muncul  melalui  Putusan  MK  Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusan MK tersebut, MK menyatakan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali  putusan  DKPP  yang  menjadi  dasar  keputusan  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi, KPU  Kabupaten/  Kota,  maupun  Bawaslu,  hal  tersebut  adalah  merupakan  kewenangan peradilan TUN.
Penulisan  ini  pun  menganalisis  bahwa  Putusan  MK  No.  31/PUU-XI/2013  telah memberikan implikasi yakni mengkoreksi kekuatan sifat final dan mengikat pada Putusan DKPP.  Final  dan  mengikat  Putusan  DKPP  tidak  dapat  disamakan  dengan  final  dan mengikat  dari  lembaga  peradilan,  melainkan  final  dan  mengikat  yang  setara  dengan keputusan pejabat TUN. Dengan kata lain, level dari  dari Putusan DKPP ini sejatinya adalah  keputusan  yang  sebetulnya  dapat  menjadi  objek  dari  TUN  dalam  PTUN. Sayangnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 jika dilihat Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai sifat putusan DKPP masih sama persis dengan Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya jika pembentuk undang- undang  sudah  menindaklanjuti  Putusan  MK  Nomor  31/PUU-XI/2013,  seharusnya terdapat hal yang berbeda dalam hal pengaturan DKPP di UU No. 7 Tahun 2017 terutama tekait dengan sifat putusan dan mekanisme bandingnya.  Penulisan ini pun berpendapat bahwa penting kiranya  terdapat mekanisme banding, karena menurut  Putusan MK  No. 31/PUU-XI/2013  kedudukan  dari  putusan  DKPP  adalah  setingkat  dengan  Keputusan TUN yang berarti sehingga perlu ada tingkat selanjutnya bilamana ingin banding.
Adapun ketika pembentuk undang-undang menghasilkan  norma seperti yang ada saat  ini  dalam  UU  No.  7 Tahun  2017  dimana  Putusan  DKPP  tetap  final  dan  mengikat maka peluang koreksi Putusan DKPP sejatinya tertutup. Walaupun hal bisa saja dianggap
pembentuk undang-undang UU No. 7 Tahun 2017 tidak melaksanakan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013,  namun  nyatanya  hal  ini  bukanlah  kali  pertama.  Pembentuk  undang- undang  pun  pernah  tidak  melaksanakan  Putusan  MK  dalalm  kaitannya  untuk  Pemilu dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal yang terkenal dari Putusan MK tersebu adanya pemisahan rezim yakni rezim Pemilu dan rezim Pemerintahan Daerah (termasuk Pilkada di dalamya), namun banyak orang terlupa bahwa sebetulnya amar Putusan MK in adalah mengenai penegasan MK untuk melaksanakan sengketa hasil Pilkada. Realitas dampak  dari  Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XI/2013  ini  menjadi  dipertanyakan  ketika kondisi pada saat ini sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan di MK, walaupun undang- undang Pilkada menyatakan peran MK di sini hanyalah sementara. 17
Lebih  lanjut  lagi,  terkait  dengan  karena  kondisi  saat  dimana  Putusan  DKPP  RI masih  bersifat  final  dan  mengikat,  karena  Putusan  MK  No.  31/PUU-XI/2013  tidak dilaksanakan,  maka  hadirnya  Kepres  No.  34/P  Tahun  2020,  harus  dimaknai  sebagai keputusan administratif saja. Subjek hukum dalam Kepres No. 34/P Tahun 2020 bersifat konkret dan individual. Terkait keputusan ini, perlu diketahui bahwa keputusan semacam ini yang  bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif ( beschikking ). 18 Apalagi jika dilihat lebih dalam hadirnya Kepres No. 34/P Tahun 2020 adalah sekedar “baju hukum” dari suatu putusan dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan demikian ketika PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT  menilai  kembali  apa  yang  sudah  diputuskan  sejatinya  sangat terlalu jauh.
2. Kewenangan  KPU  RI  dalam  Menerbitkan  Keputusan  KPU  No.  663/SDM.13- SD/05KPU/VII2020 yang Mengaktifan Kembali Anggota KPU RI
Sebagaimana  diketahui  bahwa  UU  No.  7  Tahun  2017  mengatur  banyak  hal, termasuk tentang Penyelenggara Pemilu. Hal ini muncul karena UU No. 7 Tahun 2017 yang  diundangkan  pada  tanggal  16  Agustus  2017  merupakan  undang-undang  yang bersifat  kodifikasi.  UU  No.  7  Tahun  2017  merupakan  undang-undang  yang  mengatur khusus  mengenai  kepemiluan  sebagai  wujud  tindak  lanjut  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa mulai
17 Maryadi Faqih, “ Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada” , Jurnal Konstitusi 10 (1) 2013, hal 124.
18 Jimly Asshiddiqie, “ Perihal Undang-Undang” , Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 9-10.
e-ISSN : 2621-4105
tahun  2019  Pemilu  dilaksanakan  secara  serentak antara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Adapun  dikarenakan  perintah  Putusan  MK  No  14/PUU-XI/2013  terkait penggabungan kedua jenis Pemilu tersebut,  pada waktu itu pembentuk undang-undang selaras  dengan  Putusan  MK  tersebut  mengkodifikasikan  sejumlah  undang-undang kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Undang-undang yang pada waktu itu subtansinya dikodifikasikan yakni UU No. 15 Tahun 2011, kemudian undang-undang mengenai  Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42 Tahun 2008).
KPU  dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  tidak  banyak  berubah  dari  UU  kepemiluan sebelumnya  (sebelum  terkodifikasi).  Dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  penguatan  bagi lembaga KPU lebih ke penguatan dari sisi struktur.  Bilamana struktur organisasi  KPU dipahami keberadaan organisasi dari hulu hingga hilir, maka jajaran administrator utama Pemilu adalah postur KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  (PPLN), Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  Panitia  Pemungutan  Suara Luar Negeri  (PPSLN),  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri (KPPSLN).  Postur  itu  tidak  berbeda  jauh  dibandingkan  dengan  kelembagaan  Pemilu sejak  reformasi  bahkan  Pemilu  semasa  Orde  Baru.  Penguatan  KPU  dalam  UU  No.  7 Tahun 2017 KPU terlihat dalam postur organisasi KPU yang jika dibandingkan dengan Pemilu  tahun  2014  adalah  menyangkut  jumlah  komisionernya.  Pembentuk  undang- undang  pada  waktu  itu  melihat event Pemilu  2019  sebagai  Pemilu  yang  sama  sekali berbeda  karena  keserentakannya.  Untuk  itu  jumlah  komisioner  KPU  di  beberapa tingkatan ada yang ditambahkan dan ada yang disesuaikan. 19
Ketika penguatan UU No. 7 Tahun 2017 bagi KPU hanya pada sisi strukutur maka hal menarik muncul ketika KPU dalam menerbitkan Keputusan KPU No. 663/SDM.13- SD/05KPU/VII2020 dalam rangka pengaktifan kembali anggota KPU dalam hal ini Evi
19 Achmadudin  Rajab, “Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  Sebagai  Momentum Desain  Ulang  Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum”, Pemateri dalam  Acara  BPHN  tanggal 13 Agustus 2020 berjudul Desain Ulang Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.
e-ISSN : 2621-4105
Nodiva Ginting kembali menjadi Anggota KPU kembali. Jika dilihat Pasal 13 mengenai kewenangan    KPU  tidak  ditemukan  kewenangan  KPU  mengangkat  kembali  anggota KPU,  yang  ada  justru  di  Pasal  13  yakni  pada  huruf  i  UU  No.  7  Tahun  2017  yakni mengangkat,  membina,  dan  memberhentikan  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN. Tidak ada disebut anggota KPU RI bisa mengaktifkan kembali  anggota  KPU  RI.  Jika  menggunakan  persepsi argumentum a contrario, maka sebetulnya tidak ada kewenangan KPU untuk itu. Hal ini sangat bertentangan  dari  sisi Hukum administrasi negara berdasarkan pendapat pakar Kusumadi Poedjosewojo dimana negara  sebagai  penguasa  seharusnya  menjalankan  usaha-usaha  untuk  memenuhi tugasnya.  Hal ini juga menurut  penulisan ini tidak bisa dijadikan sebagai diskresi bagi Ketua KPU karena menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya di Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa Diskresi adalah “keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengaraan pemerintahan dalam hal  peraturan  perundang-undangan  uang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak lengkap, atau tidak jelas, dana tau adanya stagnansi pemerintahan”.
Diskresi  adalah  “suatu  kekuasaan  atau  wewenang  yang  dilakukan  berdasarkan hukum  atas  pertimbangan  dan  keyakinan  serta  lebih  menekankan  pertimbangan- pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum”. 20 Jikalau pelaksanaan pengaktifan anggota KPU RI tersebut dianggap sebagai bagian dari diskresi maka hal tersebut adalah keliru, karena dari sudut pandang hukum administrasi negara terdapat asas-asas hukum administrasi  negara  salah  satunya  asas  yuridikitas (rechtmatingheid) bahwa  stiap tindakan penjabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum harus sesuai dengan rasa  keadilan  dan  kepatutan).  Kewenangan  tersebut  bisa  saja  ditambahkan  menjadi keweanangan KPU RI hanya dengan perubahan UU No. 7 Tahun 2017 terlebih dahulu. Momen saat ini adalah momentum yang tepat, jika saja kewenangan tersebut dirasakan penting,  karena  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  Tahun  2020 terdapat  judul  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  sejatinya  perlu  dirampungkan yakni  RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017. Judul RUU ini termasuk 1 (satu) dari 37 (tiga puluh tujuh) judul RUU yang ada dalam Prolegnas Prioritas. 21 Adapun
20 M.  Faal,  “ Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian )”.  Jakarta:  Pradnya Paramita. Jakarta, 1991, hal. 23.
21 https://www.antaranews.com/infografik/1622470/37-ruu-prolegnas-prioritas-2020.
e-ISSN : 2621-4105
jumlah  RUU  dalam  Prolegnas  yang  tidak  terlalu  banyak  dibandingkan  periode  DPR sebelum-sebelumnya merupakan salah satu upaya DPR dan Pemerintah agar terus dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pembentukan undang-undang. 22

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  dalam  bab  Penutup  ini, terdapat  simpulan  yang  menjawab  permasalahan  yang  ada  dalam  bab  pendahuluan. Bahwa  terkait  terkait  dengan  Putusan  PTUN  No.  82/G/2020/PTUN.JKT  yang Membatalkan  Kepres  No.  34/P  Tahun  2020  hal  ini  jelas  sudah  diluar  dari  keweangan PTUN. Karena Kepres No. 34/P Tahun 2020 sejatinya hanya menjalankan hasil Putusan DKPP dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang pada pokoknya menjatuhkan  sanksi  pemberhentian  tetap  terhadap  Evi  Novida  Ginting  Manik (Komisioner KPU RI). Ketika muncul Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT hal ini justru menurut pembahasan dalam penulisan ini merupakan produk hukum yang justeru menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  demikian  terkait  kewenangan  Komisi Pemilihan  Umum  dalam  menerbitkan  Surat  Keputusan  KPU  No.  663/SDM.13- SD/05KPU/VII2020  dalam  rangka  pengaktifan  kembali  anggota  KPU  dari  sisi  hukum administrasi  negara,  hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya,  apalagi  jika menggunakan persepsi argumentum a contrario, maka sebetulnya tidak ada kewenangan KPU untuk itu. Sebagai seorang pejabat Tata Usaha Negara penting kiranya Ketua KPU selalu mengambil langkah yang sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Mahrus, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Asshiddiqie, Jimly, “ Perihal Undang-Undang” , Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Budiharjo, Miriam, “ Dasar-Dasar Ilmu Politik” , Jakarta: Gramedia, 2008. Faal, M., “ Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian )”. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
Huda, Ni‟matul dan Imam Nasef, “ Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi” , Jakarta: Kencana, 2017.
Soekanto, Soerjono. “ Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta: UI-Press, 1986.
22 Muh.  Risnain, “Konsep  Peningkatan  Kuantitas  dan  Kualitas  Program  Legislasi  Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019” , Jurnal RechtsVinding 4 (3), 2015, hal. 400. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13
e-ISSN : 2621-4105
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” , Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Georg, Sorensen, “ Demokrasi dan Demokratisasi” , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Soeroso, R., “ Pengantar Ilmu Hukum” , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## Jurnal
Alfiantoro,  Handoko,  “ Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  Dalam  Konsep  Sistem Peradilan Pidana Pemilu” , Jurnal Ashyasta Pemilu 5 (4), 2018.
Achmadudin Rajab, “Kekuatan Putusan DKPP Sebagai Peradilan Etik Dalam Kerangka Restoratif  Justice  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  115/PHPU.D- XI/2013  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU-XI/2013”, Jurnal Etika dan Pemilu 1 (2), 2015.
Agustino, Leo,et.al., “ Poltik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Poltik”, Jurnal  Ilmu Politik 21, 2010.
Chakim,  M.  Lutfi, “Desain  Institusional  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi 11 (2) 2014. Eva  Ditayani  Antari,  Putu, “Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Dalam  Upaya  Memperkuat  Sistem  Presidendsial  Di  Indonesia” ,  Jurnal Ilmu Hukum 4 (2), 2020.
Faiz, Pan Mohamad, “ Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi 6 (1), 2009. Faqih,  Maryadi,  “ Konstruksi  Keyakinan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Putusan Perselisihan Pemilukada” , Jurnal Konstitusi 10 (1), 2013.
Feriyani, Nora,“ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu”, Badamai Law Journal 4 (1) 2019.
Hutapea, Bungasan, “ Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia” , Jurnal Rechtsvinding 4 (1) 2015.
Lulu  Kukuh  Sekartadi, “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  Mengubah  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO.74/DKPP-PKE-II/2013)”, Jurnal IUS 3 (8), 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.220
Nasef,  M.  Imam, “Studi  Kritis  Mengenai  Kewenangan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum  21,  2014.
Pratikno, “ Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol” , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10 (3), 2007.
Nazriyah, R., “Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-IX/2011)”, Jurnal Konstitusi 9 (4), 2012. Risnain,  Muh., “Konsep  Peningkatan  Kuantitas  dan  Kualitas  Program  Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019” , Jurnal RechtsVinding 4 (3), 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13
e-ISSN : 2621-4105
Sorik, Sutan dan Dian  Aulia “Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara”, Jurnal  Konstitusi  17  (2), 2020. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1727
Yani,  Ahmad, ”Analisis  Konstruksi  Struktural  dan  Kewenangan  DPR  dalam  Fungsi Legislasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945”, Jurnal  Konstitusi  15  (2) 2018.  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1526

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

## Internet
https://www.antaranews.com/infografik/1622470/37-ruu-prolegnas-prioritas-2020.

## Bahan yang Tidak Diterbitkan
Bahan Presentasi Achmadudin Rajab “Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Sebagai  Momentum  Desain  Ulang  Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum”,
Pemateri dalam  Acara  BPHN  tanggal 13  Agustus  2020  berjudul  Desain  Ulang Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.