JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISIS KONFLIK SENGKETA LAHAN DI KAWASAN KELURAHAN TAMANSARI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN POHON KONFLIK

## Tella Fahira
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran
E-mail: tellafahira@gmail.com

## Muhammad Fedryansyah
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  proses  penertiban  wilayah  kumuh  di  Indonesia  selalu  saja  berujung  pada  konflik  sosial.  konflik  ini dilatarbelakangi  adanya  sengketa  lahan  antara  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  kumuh  dengan  pemerintah. Salah satu wilayah yang mengalami konflik dalam proses penertiban wilayah kumuh adalah wilayah Tamansari di Kota Bandung. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara masyarakat dan pemerintah dalam  rencana  pembangunan  program  rumah  deret  dan  proses  pelaksanaannya.  Metode  penulisan  kajian  ini adalah dengan menggunakan metode studi literature. Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai analisis konflik yang  terjadi  di  Tamansari  dengan  menggunakan  alat  bantu  pohon  konflik  guna  mencari  pokok  permasalahan konflik,  penyebab,  dan akibat dari  konflik  yang terjadi serta upaya penyelesaian  konflik dengan menggunakan alat bantu roda.
Kata kunci: konflik, sengketa lahan, alat bantu pohon konflik.

## PENDAHULUAN
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu kota besar di Indonesia dan merupakan ibu kota  dari  Provinsi  Jawa  Barat.  Kota Bandung  dapat  dikatakan  sebagai  kota tujuan utama wisata yang memiliki banyak faktor  penarik  bagi  wisatawan  yang merupakan  potensi  yang  dimiliki  Kota Bandung. Banyaknya tempat-tempat bersejarah  di  Kota  Bandung  menjadikan Bandung  sebagai  tempat  wisata heritage seperti pada  ruas jalan  Asia  Afrika-Braga- Cikapundung.  Selain  itu  kota  Bandung juga dijadikan sebagai salah satu ewq6tvtujuan melanjutkan pendidikan karena banyaknya perguruan tinggi ternama  di  Kota  Bandung  seperti  ITB, UNPAD,  UNPAR,  UNISBA  dll.  Namun dengan  banyaknya  keindahan  di  kota Bandung,  ternyata  masih  banyak  wilayah dan permukiman kumuh, menurut data dari
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimanm, Pertanahan dan Pertamanan  Kota  Bandung  pada  tahun
2018 tercatat ada sekitar 121 titik kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung.
Pemerintah  Kota  Bandung  berencana untuk  menertibkan  kawasan  kumuh  yang ada  ditengah  kota  bandung  dengan program  KOTAKU  atau  Kota  Tanpa Kumuh,  program  ini  sudah  dimulai  sejak tahun  2017.  Salah  satu  lokasi  pemukiman yang dijadikan penerapan program KOTAKU  adalah  kawasan  Tamansari lebih  tepatnya  pada  rw  11kelurahan Tamansari.  Penertiban  akan  dilakukan terhadap  bangunan-bangunan  di  kawasan rumah  deret  tamansari  yang  ditinggali sekitar  176  keluarga  (Bunga  &  Sugiharto, 2019). Program pemerintah dalam melaksanakan  program  KOTAKU  ini ternyata  mendapat  penolakan  dari  warga yang enggan untuk direlokasi.
Alih guna lahan kerap kali menyisakan permasalahan  yang  cukup  pelik.  Maksud ingin memberikan hunian yang lebih layak untuk warganya seringkali tidak
tersampaikan  dan  terlaksanakan  dengan baik.  Banyak  proses  yang  terlewati  dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
konflik  sosial  pun  tak  dapat  terhindarkan, penolakan  dari  masyarakat  juga  marak disuarakan.  Menurut  Pasal  1  butir  1  UU No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik  Sosial,  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  konflik  sosial  yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok
masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Pemerintah  Kota  Bandung  pada  bulan Juni  2017  mengundang  warga  Tamansari ke Rumah Dinas Walikota Bandung untuk mensosialisasikan  pembangunan  rumah deret sebagai solusi dari penataan kawasan kumuh  di  Kota  Bandung,  pada  saat  itu walikota  yang  masih  menjabat  adalah Ridwan  Kamil  yang  mengatakan  bahwa program  rumah  deret  merupakan  program penataan  pemukiman  tanpa  penggusuran. Namun  pada  faktanya,  program  ini  dinilai oleh  sebagian  warga  sebagai  penggusuran gaya baru. Proses sosialisasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  menimbulkan kejanggalan terutama pada proses kejelasan  ganti  rugi  lahan,  relokasi sementara  dan pasca pembangunan  selesai
(Ar-Ridho & Ishartono, 2019).
Selain  itu  terdapat  perbedaan  terkait penggusuran yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Pemerintah kota Bandung beranggapan lahan yang ditempati warga merupakan milik pemerintah sejak tahun 1933 yang merupakan  warisan  pemerintah  Belanda. Sedangkan  warga  Tamansari  memiliki sense  of  belonging terhadap  lahan  yang mereka  tempati  karena  mereka  telah menempati  lahan  tersebut  lebih  dari puluhan  tahun.  Hal  yang  menjadi  protes warga adalah bahwa pemerintah menyamaratakan  perlakuan  tanah  yang sudah bersertifikat dan yang belum selesai proses  sertifikasinya.  Hal  inilah  yang menjadi  permasalahan  sengketa  lahan antara warga Tamansari dengan
pemerintah  Kota  Bandung.  Tulisan  ini akan  membahas  konflik  sengketa  lahan antara warga Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dengan
menggunakan  alat  bantu  pohon  konflik, yakni mencari batang atau inti dari konflik yang  terjadi,  akar  yakni  penyebab  dari konflik  yang  terjadi  dan  cabang  atau akibat/ dampak dari konflik yang terjadi.

## Pemahaman Mengenai Konflik
Konflik  adalah  hubungan  natara  dua pihak  atau  lebih  (individu  atau  kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik berbeda  dengan  kekerasan.  Kekerasan meliputi  tindakan,  perkataan,  sikap  dan berbagai  struktur  atau sistem yang menyebabkan  kerusakan  secara  fisik, mental  sosial  dan  lingkungan.  Konflik akan terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.
Konflik timbul
karena ketidakseimbangan antara hubungan-
hubungan  itu,  seperti  kesenjangan  status sosial,  kurang  meratanya  kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian  menimbulkan  masalah-masalah seperti diskriminasi, penindasan, pengangguran,  kejahatan  dan  lainnya (Widapratama & Darwis, 2019).
Lebih lanjut, pemahaman konflik dapat dilihat  dari  jenis-jenis  konflik.  Adapun jenis-jenis  konflik  yang  sering  terjadi menurut  (Fisher,  Ludin,  Williams,  Abdi, Smith, & Williams, 2001) yaitu:
1. Konflik laten, sifatnya tersembunyi  dan  perlu  diangkat  ke permukaan sehingga dapat
ditangani secara efektif.
2. Konflik  manifest,  sifatnya  terbuka yang  berakar  dalam  dan  sangat nyata  serta perlu berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
3. Konflik  di  permukaan,  terjadi karena  kesalahpahaman  dan  dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik
(Fisher,  Ludin, Williams,  Abdi,  Smith,
&  Williams,  2001)  membuat  kategorisasi penyebab  konflik  berdasarkan  teori  yang mendasarinya sebagai berikut:
a. Teori Hubungan Masyarakat Konflik  disebabkan  oleh  polarisasi yang terus terjadi. Adanya ketidakpercayaan  dan  permusuhan diantara  kelompok  yang  berbeda dalam suatu masyarakat. b. Teori Negosiasi Prinsip Konflik disebabkan oleh posisiposisi  yang  tidak  selaras  dan perbedaan pandangan tentang konflik  oleh  pihak-pihak  yang mengalami konflik.
c. Teori Kebutuhan Manusia Konflik yang berakar dalam disebabkan  oleh  kebutuhan  dasar manusia  baik  fisik,  mental  dan sosial  yang  tidak  terpenuhi.  Inti pembicaraannya  adalah  tentang keamanan,  identitas,  pengakuan, partisipasi dan otonomi.
d. Teori Identitas Konflik disebabkan karena identitas  yang  terancam,  sering berakar  pada  hilangnya  sesuatu atau  penderitaan  di  masa  lalu  yang tidak diselesaikan.
e. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya Konflik disebabkan karena ketidakcocokan  dalam  cara-cara berkomunikasi  antar  budaya  yang berbeda.
f. Teori Transformasi
Konflik  Konflik  disebabkan  oleh masalah-masalah ketidakadilan, ketidaksetaraan yang muncul
sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

## Analisis Konflik dan Mengelola Konflik
Analisis  konflik  merupakan  suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari
berbagai  sudut  pandang.  Selanjutnya
pemahaman  ini  membentuk  dasar  untuk mengembangkan strategi
dan merencanakan tindakan.
Salah  satu  alat  analisis  konflik  adalah pohon  konflik.  Pohon  konflik  merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon  untuk  membantu  mengurutkan  isu- isu  pokok  suatu  konflik  dengan  cara mengindentifikasikan  tiga  hal  yaitu  inti suatu  masalah,  mengetahui  sebab-sebab awal  terjadinya  konflik  dan  dampak  yang muncul  sebagai  akibat  dari  konflik  yang terjadi.  Pohon  konflik  memiliki  tiga bagian,  yakni  batang,  akar  dan  cabang. Batang  pohon  menggambarkan  masalah utama  dari  konflik  yang  terjadi,  akar merupakan penyebab masalah utama dapat terjadi, sedangkan cabang pohon merupakan  dampak  yang  disebabkan  oleh konflik yang terjadi.
Dalam  tindakan  praktis,  pengelolaan konflik  tidak  hanya  melakukan  analisi berdasarkan pengalaman untuk menghasilkan  analisis  yang  sempurna  dan objektif.  Lebih  dari  itu proses pengelolaan konflik  disini  adalah  berusaha  untuk memahami suatu situasi dan isu – isu yang yang  terkait  secara  mendalam,  sehingga pemahaman  yang  cukup  baik  ini  dapat membantu  menentukan  apa  yang  akan dilakukan.  Pengelolaan  konflik  dapat dilakukan  dengan  menerapkan  strategi roda.
Strategi  roda  merupakan  suatu  alat bantu  dalam  mengelola  konflik  yang tujuannya  untuk  memperlihatkan  saling keterkaitan antara berbagai bidang, tujuan, dan  kepentingan  yang  berbeda.  Alat  bantu ini bisa  digunakan  ketika  kita berada pada tahap baru mulai proses dalam pengelolaan konflik  dan  juga  pihak  –  pihak  yang berkepentingan

## METODE RISET
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian  studi  literature.  Jenis  penelitian studi  literature  adalah  mencari  referensi teori  yang  relevan  dengan  kasus  atau permasalahan  yang  ditemukan.  Dalam melakukan  penelitian  ilmiah  ini,  peneliti
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
melakukan  teknik  penyusunan  secara sistematis  untuk  memudahkan  langkah- langkah  yang  akan  diambil.  Peneliti melakukan studi literature pada buku-buku yang  membahas  mengenai  konflik,  jurnal dan  penelitian  yang  telah  dilakukan berkaitan  dengan  konflik  kepentingan lahan.

## PEMBAHASAN
Konflik  ini  bermula  dari  pemerintah Kota  Bandung  yang  berencana  untuk menertibkan  kawasan  kumuh  yang  ada ditengah  kota  Bandung  dengan  program KOTAKU  di  daerah  Tamansari.  Pada tahun  2017  pemerintah  Kota  Bandung mengundang  warga  Tamansari  ke  rumah dinas Walikota Bandung
untuk mensosialisasikan  pembangunan  rumah deret sebagai solusi dari penataan kawasan kumuh di Kota Bandung.

## Analisis Fenomena Konflik
Tipe konflik yang terjadi pada permasalahan ini adalah konflik
permukaam  karena  koflik  ini  terjadi  atas kesalahpahaaman dan kurangnya komunikasi  antara  warga  tamanasari  dan pemerintah  Kota  Bandung  dan  konfliknya merupakan  konflik  vertical  karena  konflik terjadi antara pemerintah sebagai pemegang  kekuasaan  dan  warga  sebagai masyarakat.  Kesalahpahaman  yang  terjadi menyebabkan  terjadinya  konflik  sosial antara masyarakat dengan pemerintah yang berakhir  dengan  adanya  perlawanan  baik dari  pihak  masyarakat  dan  pemerintah yang berujung dengan tindakan kekerasan.
Fenomena  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  dan  pemerintah  di  kawasan tamansari  dapat  dianalisis  menggunakan alat bantu pohon konflik. Alat bantu pohon konflik  merupakan  alat  bantu  yang digunakan untuk mencari pokok permasalahan  yang  terjadi  serta  sebab  dan akibat dari konflik yang terjadi.
Gambar 1.0 Pohon Konflik
Dari gambar diatas dapat diketahui inti permasalahan  dari  konflik  yang  terjadi adalah  sengketa  lahan  antara  masyarakat tamansari  dan  pemerintah  Kota  Bandung. Penyebab  dari  konflik  yang  terjadi  yang pertama  adalah  status  kepemilikan  lahan menurut  kedua  belah  pihak.  Terdapat perbedaan  pandangan  yang  berkaitan dengan  status  kepemilikan  lahan.  Pihak pemerintah  Kota  Bandung  beranggapan bahwa  lahan  yang  ditempati  oleh  warga tamansari merupakan lahan milik pemerintah sejak tahun 1933 yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda.  Menurut  UU  pokok  agraria, seluruh tanah yang pada awalnya merupakan tanah milik pemrintah Belanda menjadi tanah yang dikuasai Negara.
Sedangkan  warga  tamansari  juga memiliki sense  of  belonging terhadap lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.  Menurut  PP  No.  24  tahun  1997, seseorang  yang  menguasasi  fisik  tanah selama  kurun  waktu  20  tahun  secara  terus menerus dapat mendapaftarkan diri sebagai  pemegang  ha  katas  tanah  yang ditempati. Namun  disaat  yang  sama  kedua belah pihak baik warga maupun pemerintah  belum  dapat  menunjukkan sertifikat kepemilikan yang sah. Penyebab  konflik  yang  kedua  adalah adanya  kekuasaan  dari  pihak  pemerintah.
Menurut  (Fisher,  Ludin,  Williams,  Abdi, Smith,  &  Williams,  2001).  Bentuk
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kekuasaan  ini  didukung  oleh  peraturan, norma, sumber daya dan mungkin kekuatan  lain  seperti  dapat  melibatkan poilisi  dan  tentara.  Pemerintah  Kota Bandung dinggap secara sepihak menjalankan  program  serta  mekanisme ganti  rugi  yang  tidak  sepadan  dengan resiko  yang  akan  diterima  warga  akibat dari  penggusuran.  Pada  konflik  yang terjadi  di  tamansari  bentuk  kekuasaannya adalah  pemaksaan  atau  kekuasaan  yang keras  dengan  melibatkan  pihak  kepolisian dan  pihak  Satpol  PP  dalam  penertiban penggusuran  lahan  yang  berujung  pada tindak kekerasan.
Penyebab  konflik  yang  ketiga  adalah bentuk  protes  masyarakat  yang  merasa bahwa  hak-haknya  telah  dilanggar,  dan berkembang menjadi
perlawanan bersenjata.  Ada  beberapa  hak  dasar  yang hilang  setelah  dilakukannya  penggusuran dan relokasi tempat tinggal.  hak-hak dasar yang  harus  dipenuhi  yang  mana  jika  hak- hak  inti  tidak  dipenuhi  maka  hak  lainnya akan sulit untuk dinikmati, yaitu:
1. Hak  untuk  hidup  tetap  dan  juga untuk memperoleh mata pencaharian, ketika warga tamansari direlokasi, mereka belum tentu memperoleh mata pencaharian  yang  sama  dengan yang  sebelumnya,  mereka  harus memulai  semuanya  dari  awal ketika  mereka  harus  pindah  ke tempat yang baru sedangkan masalah relokasi dan penggantian.
2. Hak atas perlindungan dan kekerasan, ketika proses penggusuran  yang  dilakukan  oleh pihak satpol pp dan pihak kepolisisan adanya tindak kekerasan  yang  dilakukan  oleh pihak aparat seperti pemukulan dan pengejaran  terhadap  massa  aksi bukan  hanya  kepada  masyarakat tetapi  juga  terhadap  simpatisan konflik  tamansari ada  sekitar  37 warga  dan  relawan  luka  saat penggusuran terjadi.
3. Hak atas kesehatan dan pendidikan, ketika  permasalahan  relokasi  yang masih  belum  jelas,  secara  tidak langsung  akses  terhadap  kesehatan dan  pendidikan  juga  terhambat, terutama  jika  sebagian  masyarakat masih  belum  memiliki  tempat tinggal yang baru.
4. Hak  bagi  wanita  dan  pria  untuk menentukan  masa  depannya.  Para masyarakat tidak dapat menentukan massa depannya sendiri,  dimana  pihak  pemerintah menginginkan  tempat  hidup  yang layak  bagi  masyarakat  tamansari tetapi dengan cara yang tidak dapat diterima.
Akibat  dari  konflik  yang  terjadi  antara warga dan pemerintah di Tamansari adalah yang  pertama  adanya  dugaan  tindakan represif  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian  dan  satpol  PP  dimana  menurut video  yang  tersebar  pihak  kepolisian  dan satpol  PP  melakukan  pengejaran  terhadap massa serta melakukan pemukulan bertubi- tubi  terhadap  massa  aksi  dimana  hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Dalam  upaya  penertiban  warga  yang menghadang  petugas  ketika  melakukan penggusuran paksa, terlihat Petugas Satpol PP  menggunakan  upaya  paksa  dengan melempar  batu  ke  arah  warga.  Namun, Satpol  PP  dalam  melakukan  upaya  paksa tersebut  tidak  sesuai  dengan  SOP  Satpol PP  itu  sendiri  yaitu  diatur  di  dalam Lampiran  Permendagri  Nomor  54  Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur  Polisi  Pamong  Praja  angka romawi II nomor 8 poin 4 huruf c.
Akibat  dari  tindakan  represif  yang dilakukan  oleh  aparat  tersebut  adalah sebanyak  37  warga  mengalami  luka-luka dan  juga  beberapa  warga  mengalami trauma  akibat  dari  penggusuran  paksa tersebut (Santoso, 2020).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## Strategi Mengelola Konflik
Dengan  menggunakan  analisis  roda, kita  dapat  menemukan  hubungan  antara tujuan  dan  juga  beberapa  perbedaan tindakan  yang  dilakukan.  Tujuan  dari analisi  roda  ini  adalah  untuk  menemukan keterkaitan  dari  tindakan-tindakan  yang akan dilakukan guna mencapai pemecahan konflik.
Dalam alat ini upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali kebijakan  kompensasi  tanah  terhadap masyarakat yang terkena dampak penggusuran  baik  ganti  rugi  berupa  uang ataupun  berupa  lahan.  Lalu  memberikan pemahaman tentang
program pembangunan  rumah  deret  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung agar  masyarakat  dapat  mengetahui  alasan serta  manfaat  dari  rumah  deret  itu  sendiri, dan  terakhir  memberikan  saran  atau alternative mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran.  Upaya  ini  dapat  dilakukan agar masalah dari kedua belah pihak dapat terselesaikan.  Masyarakat  dapat  menerima ganti  rugi  yang  sepadan  serta  pemerintah dapat  merealisasikan  program  yang  sudah direncanakan.
Gambar 2.0
Setelah  mencoba  untuk  menganalisi dan  mengelola  konflik  menggunakan  alat bantu, maka kita dapat menentukan isu-isu
kritis apa yang menjadi penyebab munculnya  konflik  tamansari  tersebut.  Isu kritis  yang  muncul  pada  konflik  di tamansari  adalah  isu  mengenai  hak  dan juga kekuasaan.
Dalam konflik tamansari, isu mengenai hak  disini  dari  kedua  belah  pihak  merasa memiliki  ha  katas  lahan  yang  sedang ditempati.  Masyarakat  merasa  bahwa mereka  memiliki  ha  katas  wilayah  yang sudah  mereka  tempati  selama  puluhan tahun serta pemerintah pun merasa mereka memiliki  hak  untuk  memenglola  kawasan kumuh dan membangunnya sebagai bentuk dari pembangunan nasional.
Sedangkan untuk isu mengenai kekuasaan, pemerintah memiliki kekuasaan  lebih  tinggi  dibandingkan masyarakat.  pemerintah  memiliki  otoritas lebih  tinggi  segingga  menjadi  keuntungan untuk pihak pemerintah dalam
memenangkan kasus ini. Pihak pemerintah mengintervensi  kasus  ini  kedalam  jalur hukum  dan  dimenangkan  oleh  pihak pemerintah  meskipun  pihak  masyarakat sudah memberikan banding di
persidangan.

## KESIMPULAN
Konflik  yang  terjadi  di  kawasan kumuh tamansari bersumber dari kebijakan pemerintah yang berencana untuk menertibkan  kawasan  kumuh  di  Kota Bandung  dengan  membangun  kawasan rumah  deret  di  daerah  Tamansari.  Namun pada  saat  pelaksanaannya  ternyata  banyak penolakan dari pihak masyarakat diakibatkan  oleh  proses  sosialisasi  dan bentuk  kompensasi  yang  dirasa  tidak sesuai dengan penggusuran yang dilakukan. Analisi  konflik  dilakukan  dengan menggunakan  alat  bantu  pohon  konflik untuk  mengetahui  inti  permasalahan  dari konflik  yang  terjadi  serta  penyebab  dan akibat  dari  konflik  yang  terjadi.  Dalam konflik  tamansari  ditemukan  bahwa  inti permasalahan  dari  konflik  yang  terjadi adalah  sengekata  tanah  antara  masyarakat tamansari  dan  pemerintah  Kota  Bandung.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Penyebab  dari  terjadinya  konflik  adalah status  kepemilikan  lahan,  hak,  dan kekuasaan.  Dampak  dari  konflik  yang terjadi  adalah  adanya  pelanggaran  hukum, pelanggaran HAM, yang berujung terhadap  kekerasan  yang  memberikan dampak  trauma  terhadap  masyarakat tamansari.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  alat  bantu  roda  adalah dengan meninjau kembali kebijakan
kompenasasi  tanah  kepada  masyarakat yang  terkena  dampak  serta  memberikan alternated mata pencaharian bagi masyarakat terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ar-Ridho,  A.,  &  Ishartono.  (2019). KONFLIK  KEPENTINGAN  LAHAN WARGA  RW  11  TAMANSARI. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik Vol.1 Nomor 2 , 70-141. Bunga,  H.,  &  Sugiharto,  J.  (2019). Ini
Kronolog Penggusuran Tamansari Berujung Kisruh. Tempo.co.
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.
I.,  Smith,  R.,  &  Williams,  S.  (2001).
Mengelola Konflik. Jakarta: The British Council, Indonesia. Santoso,  B.  (2020). Warga  Korban Penggusuran Tamansari
Bandung
Alami Trauma Berat. suarajabar.id. Widapratama,  F.  R.,  &  Darwis,  R.  S. (2019).  PENERAPAN  MANAJEMEN KONFLIK. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol.1 No.1 , 1-70.