## ETIKOMEDIKOLEGAL

## Dual Loyality (Loyalitas Ganda)

## Mahesa Paranadipa M
Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia mahesa.98@gmail.com

## PERTANYAAN:
Salam Dok, saya ingin bertanya. Apakah diperbolehkan seorang dokter untuk menjadi lawyer /pengacara? Karena ada teman sejawat di daerah kami yang menjadi lawyer /pengacara. Namun permasalahannya, beberapa waktu lalu, yang bersangkutan menjadi pengacara dari klien yang menggugat sejawat dokter dengan dugaan malpraktik. Gugatan yang dilayangkan pidana dan perdata. Mohon penjelasannya. Terima kasih

## JAWABAN:
Makin berkembangnya pemahaman individu akan hak-hak asasi yang dimiliki mendorong kebebasan untuk menuntut dan menjalankan hak-hak tersebut. Hak mendasar untuk memperoleh kesejahteraan menjadi dasar pula untuk memperoleh pekerjaan dan profesi yang diinginkan. Dalam memperoleh pekerjaan atau profesi tersebut, seseorang bisa menjalankan lebih dari satu pekerjaan atau profesi sekaligus.
Untuk profesi dokter, saat ini mulai banyak disorot akan keberadaan dokter yang juga menjalankan profesi selain profesi dokter. Sedangkan profesi-profesi tersebut dituntut untuk memiliki loyalitas yang terkadang saling bertentangan ( conflict of interest ).
Beberapa profesi yang dijalankan oleh dokter antara lain: dokter militer, dokter yang juga menjalankan profesi apoteker, dokter yang menjalankan profesi pengacara atau advokat, dokter di perusahaan asuransi, dokter pejabat struktural pemerintah dan masih banyak lagi. Dalam pandangan etik, kondisi ini dapat menimbulkan dilema etik karena adanya loyalitas ganda  ( dual loyality ).
Di kalangan dokter militer, akan sering ditemui loyalitas kepada atasan yang berbenturan dengan loyalitas profesi. Seperti membuka rahasia pasien yang juga anggota kesatuan, jika kesatuan memiliki aturan tentang dikeluarkannya prajurit dari kesatuan jika mengidap penyakit tertentu. Atau pada saat dokter militer tersebut harus turun dalam
pertempuran di mana dia harus membunuh lawan di arena pertempuran. Hal ini tentu bertentangan dengan sumpahnya sebagai dokter untuk menghormati kehidupan insani. Di sisi lain, pertimbangan militer lebih diutamakan kepada pertimbangan pertahanan nasional dan kekuatan militer bangsa. Hal yang sama dapat dialami oleh dokter yang bekerja di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau dokter yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Mengenai dokter yang juga menjalankan profesi sebagai apoteker atau pengacara saat ini baru diterima laporan dari beberapa IDI Cabang atau Wilayah. Di dalam laporan tersebut memang ditemui adanya kondisi conflict of interest yang seharusnya diputuskan oleh organisasi profesi. Untuk dokter yang merangkap sebagai apoketer, dilaporkan bahwa dokter terkadang meresepkan hanya ke apotik di mana yang bersangkutan menjadi penanggung jawab. Sedangkan untuk dokter yang merangkap sebagai pengacara, dilaporkan bahwa yang bersangkutan menjadi pengacara dari pihak yang menuntut dokter.
Untuk dokter di perusahaan asuransi, hal ini mencuat semenjak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : dokter yang bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sering berkonflik dengan sejawat perihal proses klaim pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk dokter pejabat struktural pemerintah, pada beberapa kasus dianggap tidak berpihak kepada profesi kedokterannya bahkan dinilai justru menyudutkan profesinya sendiri.

## Etik Kedokteran Memandang Loyalitas Ganda
Dokter mempunyai tanggung jawab utamanya adalah kepada pasien, selain itu dokter juga harus bertanggung jawab kepada pihak lain atau pihak ketiga seperti pemerintah terkait tanggung jawab kesehatan publik/komunitas, pihak rumah sakit atau manajemen fasilitas kesehatan di mana dokter tersebut bekerja, kesatuan militer, pengadilan/penegak hukum
pada saat menjadi saksi ahli, organisasi profesi, perusahaan asuransi, atasan di struktural pemerintahan dan bahkan keluarga. Jika tanggung jawab ini tidak saling bersesuaian ( conflict of interest ) maka dokter akan berada dalam loyalitas ganda ( dual loyality ).
Sebagai bagian dari profesi kedokteran, norma etik telah sangat jelas mengatur tanggung jawab terhadap pasien yang konsekuensi dari hubungan yang dijalin antara dokter- pasien. Disebutkan dalam Deklarasi Jenewa, dokter bersumpah “Kesehatan pasien akan selalu menjadi pertimbangan pertama saya” dan Kode Etik Kedokteran Internasional menyebutkan “Dokter harus memberikan kepada pasiennya loyalitas penuh dan seluruh pengetahuan yang dimilikinya”. Di Indonesia, konsensus etik dokter Indonesia tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Di dalam KODEKI disebutkan salah satu butir SUMPAH DOKTER “Saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat”.
Di dalam penjelasan Pasal 3 KODEKI tentang kemandirian profesi disebutkan bahwa setiap dokter yang memiliki kepentingan finansial terhadap suatu institusi/perusahaan/badan usaha seharusnya bertindak patut, teliti dan hati-hati agar jangan sampai mempengaruhi dirinya dalam menangani pasien.
Dari norma-norma etik yang berlaku tersebut, maka kepentingan kepada pasien harus lebih diutamakan dari kepentingan dokter atau kepentingan pihak ketiga. Namun pada kondisi tertentu, dokter dapat menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pasien, seperti pada kasus penyakit menular yang membahayakan masyarakat sekitar (contoh: wabah flu burung, SARS, dll).  Pada beberapa kasus seperti pasien yang menderita penyakit tertentu yang tidak diijinkan untuk mengemudikan kendaraan atau pesawat, atau yang diduga sebagai korban pelecehan anak.

## ETIKOMEDIKOLEGAL
Bagi dokter militer, terdapat dasar pertimbangan etik yaitu Regulations in Times of Armed Conflict : ‘Medical ethics in times of armed conflict is identical to medical ethics in times of peace, as stated in the International Code of Medical Ethics of the WMA. If, in performing their professional duty, physicians have conflicting loyalties, their primary obligation is to their patients; in all their professional activities, physicians should adhere to international conventions on human rights, international humanitarian law and WMA declarations on medical ethics .’ Namun kondisi pasien yang membahayakan masyarakat atau negara dalam pandangan militer dapat merupakan pengecualian.
Bagi dokter yang merangkap apoteker tentunya jelas melakukan pelanggaran etik karena bukan kepentingan masyarakat yang diutamakan namun kepentingan pribadi yang tidak mendapat ruang dalam pembahasan dilema etik. Sedangkan untuk dokter yang merangkap pengacara, pada kasus yang bersangkutan menuntut dokter, tidak dihadapkan pada kepentingan pasien. Namun KODEKI memuat kalimat yang menjadi bagian dari SUMPAH DOKTER, butir 10 berbunyi “Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.” Pada Pasal 18 KODEKI juga disebutkan “Setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan.” Maka untuk kasus penuntutan terhadap sejawat dokter akan masuk dalam kategori pelanggaran.
Untuk dokter yang merangkap sebagai pengacara atau advokat, pertentangan etik mungkin hanya pada kasus-kasus yang melibatkan dokter sebagai penggugat atau yang dituntut. Namun dengan adanya aturan di PERADI, hal ini harus dibicarakan antara organisasi profesi, untuk mencegah konflik antar profesi. Tuntutan untuk memilih salah satu profesi mungkin akan menjadi solusi. Sedangkan untuk dokter yang merangkap sebagai apoteker tentunya akan sering menimbulkan conflict of interest . Sebaiknya untuk kondisi ini dokter diwajibkan untuk memilih salah satu profesi.