## PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018
Krisnadi Nasution 1 , Alvin Kurniawan 2
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 Email : krisnadinasution2017@gmail.com
2 Email : alvin_fiver@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk: Mengetahui  proses  pendaftaran  CV  di  Indonesia;  dan Mengetahui  keberadaan  Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018    tentang  Pendaftaran Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan  Firma  dan  Persekutuan  Perdata  sebagai  dasar  hukum pendaftaran  CV.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach).  Teknik  analisis  datanya  menggunakan  teknik menggunakan  logika  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  hukum  tentang CV diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal  35  KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada  Pasal  16-35  KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan  Firma  dan  Persekutuan Perdata.  Secara  hierarki  peraturan    perundang-undangan,  kedudukan    KUHD    berada    di    atas Permenkumham  No.17  Tahun  2018.  Konsekuensi  hukum  lebih  lanjutnya  adalah Permenkumham  No.17 Tahun  2018  tidak  dapat  mengesampingkan  KUHD,  dengan  kata  lain semua  kewajiban/pengaturan  yang  ada di  dalam  KUHD  demi  hukum  harus  dianggap  tetap berlaku.  Apabila  terjadi  pertentangan  antara  aturan  yang  ada  di  dalam  KUHD  dengan Permenkumham  No.17  Tahun  2018, maka aturan  yang    digunakan  adalah  aturan di  dalam KUHD  karena  secara  hirarki  peraturan  perundang-perundangan  posisi  KUHD  lebih  tinggi. Keberadaan  aturan  yang  tidak  harmonis  antara  KUHD  dengan  Permenkumham  No.17  Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.
Kata Kunci : Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham
Pendahuluan Latar Belakang Masalah Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami
perkembangan  dari  waktu  ke  waktu1 sehingga  dunia  bisnis  menjadi  dunia  yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik  yang  bersifat  nasional  maupun internasional.
Ramainya
pembicaraan masalah  ini  disebabkan,  salah  satu  tolak ukur  kemajuan  suatu  negara  adalah  dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung  dari  kemajuan  ekonomi,  adalah dunia bisnis.
Secara  pelaku  bisnis  di  Indonesia
dapat dikategorikan menjadi empat
kategori,  yaitu  industri  besar,  menengah, kecil  dan  mikro.  Industri  menengah,  kecil dan  mikro  sering  disebut  sebagai  Usaha Menengah,  Kecil,  dan  Mikro  (Selanjutnya disebut  UMKM).  Industri  besar  mayoritas sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk  UMKM tidak  semua  telah  berbentuk badan  usaha.  Badan  usaha  adalah  kesatuan yuridis  dan  ekonomis  dari  faktor-faktor produksi  yang  bertujuan  mencari  laba  atau memberi  layanan  kepada  masyarakat. Disebut  kesatuan  yuridis  karena  badan usaha  umumnya  berbadan  hukum.  Disebut kesatuan    ekonomis    karena    faktor-faktor produksi  badan  usaha  terdiri  atas sumber daya  alam,  modal,  dan  tenaga  kerja

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
dikombinasikan  untuk  mendapat  laba  atau member layanan kepada masyarakat.
Usaha besar kebanyakan  sudah berbentuk  badan  usaha,  sementara itu banyak  UMKM  yang  belum  berbentuk badan usaha, sedangkan UMKM
mempunyai  peranan  penting  sehingga UMKM menjadi sektor industri yang harus terus  diperhatikan  dan  diusahakan  agar terus  berkembang.  UMKM  memegang peranan  penting  dalam  perekonomian  di Indonesia  minimal  dalam  empat  aspek, yaitu:  Pertama,  jumlah  industrinya  yang besar  dan  terdapat  dalam  setiap  sektor ekonomi.  Kedua,  potensinya  yang  besar dalam menciptakan lebih banyak
kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi  yang  sama  pada  usaha  dengan skala  lebih  besar.  Ketiga,  kontribusi UMKM  dalam  pembentukan  PDB  (Produk Domestik Bruto) cukup signifikan. Keempat,  memiliki  sumbangan  kepada devisa  negara  dengan  nilai  ekspor  yang cukup stabil.
UMKM telah menjadi tulang punggung  perekonomian  Indonesia  dan ASEAN.  Sekitar  88,8-99,9%  bentuk  usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan  tenaga  kerja  mencapai  51,7- 97,2%.  UMKM  memiliki  proporsi  sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di  Indonesia  atau  sebanyak  56,54 juta  unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan  dan  ketahanan  UMKM perlu diutamakan.
Banyak  keuntungan  menjalankan
usaha dengan  menggunakan  bentuk  badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dilipih adalah Comanditaire Venootschap (Selanjutnya disebut CV). CV adalah  salah  satu  bentuk  badan  usaha populer selain Perseroan Terbatas (Selanjutnya  disebut  PT).  Sebelumnya pendirian  CV  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut  KUHD).  Disebabkan  karena  aturan dalam  KUHD  ini  dinilai  kurang  bisa menfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi
Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi  dengan  Permenkumham  Nomor  17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma  dan  Persekutuan  Perdata.  Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk  mendirikan  perusahaan  baru  atau untuk berperan aktif di bidang bisnis.
Apabila  sebelumnya  pendaftaran CV/Firma/Persekutuan  Perdata  dilakukan melalui  Pengadilan,  tertanggal  1  Agustus 2018  sudah  mulai  berlaku  Permenkumham No  17  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan
Firma  dan  Persekutuan  Perdata,  yang mensyaratkan  pendaftaran  harus  dilakukan melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha (SABU)  pada  Direktorat  Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran  CV/Firma/Persekutuan  Perdata online  ini  mengadopsi  sistem pendaftaran online  PT  yang  sudah  berlangsung  hingga saat ini. Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui
SABU  ini  relatif  masih  baru  sehingga  di lapangan  banyak  notaris  yang  belum mengetahui  adanya  perubahan  aturan  dan mekanisme  pendaftaran  tersebut.  Adanya aturan  baru  tersebut  juga  memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata  yang  lebih  dulu  eksis  sebelum disahkannya  Permenkumham  No  17  Tahun 2018. Semua
CV/Firma/Persekutuan Perdata  tetap  harus  mendaftarkan  kembali legalitas  Badan  Usahanya  melalui  SABU (pencatatan  pendaftaran).  Tenggang  waktu yang  diberikan  adalah selama  1  tahun, hanya  saja  memang  tak  ada  sanksi  bagi Firma/CV/Persekutuan  Perdata  yang  tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan  lagi  kepada  Badan  Usaha yang  bersangkutan,  karena  pendaftaran  ini berkaitan
dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan  Perdata  itu  sendiri. Efeknya  kalau  mereka  tak  mendaftarkan, nama  CV  atau  Firma  bisa  dipakai  oleh orang  lain,  sehingga  CV  dan  Firma  itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.
Atuan penggunaan Sistem Administrasi  Badan  Usaha  (SABU)  pada
Direktorat  Administrasi Hukum  Umum (AHU)  sebagai  media  untuk  pendaftaran perusahaan, khususnya CV bertujuan untuk memberikan kemudahan.
Sebelumnya pendaftaran  CV  telah  diatur  dalam  KUHD, akan  tetapi  kemudian  dirubah  dengan menggunakan  Permenkumham.  Perubahan KUHD  dengan  Permenkumham  ini  dinilai oleh  penulis  tidak  tepat,  karena  kedudukan KUHD  sebagai  undang-undang  tidak  bisa dihapus  oleh  Permenkumham  yang  secara hierarki  kedudukannya  di  bawah  undang- undang.
Dari  berbagai  uraian  di  atas  maka penulis  berkeinginan  untuk  meneliti  lebih dalam  tentang  pendirian  CV  di  Indonesia dengan  mengambil  j udul  “Pendaftaran Commanditaire  Vennotschap  (CV)  Pasca Berlakunya Permenkumham No 17.
Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  yang  telah  disampaikan,  maka rumusan masalah yang diajukan adalah:
1. Bagaimanakah  pendaftaran  CV  di Indonesia ? 2. Apakah  Permenkumham  Nomor  17 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan  Firma  dan  Persekutuan Perdata  dapat  digunakan  sebagai dasar hukum pendaftaran CV ? Metode Penelitian Menurut Peter Mahmud,
“Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai  cara  kerja ilmuan  yang  salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.  Secara  harfiah  mula-mula  metode diartikan  sebagai  suatu  jalan  yang  harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian  berlangsung  menurut  suatu
rencana  tertentu. Metode  penelitian  hukum merupakan  suatu  cara  yang  sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto  menerangkan  bahwa “Penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah, yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala  hukum  tertentu, dengan  jalan menganalisanya”. Uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah  penelitian  hukum normatif  atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson mendefinisikan  penelitian  hukum  doktrinal sebagai berikut:
“doctrinal  research:  research    wich provides  a  systematic  exposition    of  the rulesgoverming a particular legal kategory, analyses  the  relationship  between  rules, explain  areas  of  difficullty  and,  perhaps, predicts future development.”
(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan  penjelasan  sistematis aturan yang  mengatur  suatu  kategori  hukum tertentu,  menganalisis  hubungan  antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin  memprediksi  pembangunan  masa depan).
Penelitian  hukum  normatif  yang nama  lainnya  adalah  penelitian  hukum doktrinal  yang  disebut juga  sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena  penelitian  ini  dilakukan  atau ditujukan  hanya  pada  peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.13  Pada  intinya    penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan pustaka  atau  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam penelitian hukum normatif adalah:
1. Pendekatan kasus (case approach)

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
2. Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) 3. Pendekatan historis (historical approach) 4. Pendekatan perbandingan (Comparative approach) 5. Pendekatan  konseptual  (conceptual approach) Adapun pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian    ini adalah pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundangan- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan  kasus  adalah  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah menjadi  putusan pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach),  yaitu  pendekatan  yang  beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu hukum.  Pendekatan ini  menjadi  penting sebab  pemahaman  terhadap  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

## Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan    hukum  dapat  dibedakan menjadi  3,  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier.  Dalam  penelitian  ini  sumber  bahan hukum yang digunakan adalah:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan terdiri dari peraturan perundang- undangan,catatan  resmi,  risalah  dalam pembuatan  perundang-undangan  dan putusan  hakim. Dalam  penelitian  ini bahan  hukum  primer yang  digunakan antara lain adalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
c. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD).
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018 Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. e. Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,  Persekutuan  Firma  Dan Persekutuan Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder yang  utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu hukum  dan  pandangan- pandangan klasik  para  sarjana  yang mempunyai kualifikasi  tinggi.16 Dalam  penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
b. Makalah-makalah c.   Jurnal ilmiah
c. Artikel ilmiah 3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum  tertier  adalah  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  sekunder.  Dalam  penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
b. Kamus hukum
c. Situs  internet  yang  berkaitan  dengan pendirian sebuah CV.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan  untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen  adalah  suatu  alat  pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content analisys. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan
mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku, peraturan  perundang-undangan, dokumen, laporan,  arsip  dan  hasil  penelitian  lainnya baik cetak maupun elektronik yang
berhubungan  dengan  pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas  pembuatan  akta  otentik  dan  Asas-asas pelaksanaan  tugas sebagai  notaris  yang baik.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Menurut Peter  Mahmud  Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan  metode  deduksi  sebagaimana silogisme  yang  diajarkan  oleh  Aristoteles. Penggunaan  metode  deduksi  berpangkal dari  pengajuan  premis  mayor  (pernyataan yang  bersifat  umum).  Kemudian  diajukan premis  minor  (bersifat  khusus),  dari  kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  data  dengan  logika  deduktif  atau pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara deduktif  yaitu  menjelaskan  suatu  hal  yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi  kesimpulan  yang  lebih  khusus.
Analisis  dilakukan dengan  melakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai
keterkaitan dengan CV. Kemudian
menginventarisasi  dan  mengidentifikasi peraturan  perundangundangan,  selanjutnya dilakukan  analisis  terhadap  kasus  terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan  melakukan penafsiran  terhadap undang-undang,  untuk  kemudian  ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.
Dalam  penelitian  hukum  ini  peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Permenkumham  Nomor  17  Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,  Persekutuan  Firma  Dan Persekutuan Perdata.
Penafsiran terhadap undang-undang
yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Penafsiran Gramatikal Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan  undang-undang  menurut arti  perkataan  (istilah).  Antara  bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat  sekali.  peOleh  karena  itu,  Penulis wajib  mencari  kata  yang  dimaksud yang lazim dipakai seharihari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta  penjelasan langsung  dari  ahli bahasa. 2. Penafsiran Sistematis Penafsiran sistematis adalah menafsirkan  undang-undang  dengan jalan  menghubungkan  pasal  yang  satu dengan  pasal  yang  lain  dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang  lain. Terjadinya  suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain,  dan  tidak  ada  undang-undang yang  berdiri  sendiri  lepas  sama  sekali dari  keseluruhan  sistem  perundang- undangan. Setiap undang-undang merupakan  bagian  dari  keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis  dan  konsisten,  sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian  ini  dapat ditulis  dengan penatalaksananya  secara  kritis,  logis, dan  sistematis,  sehingga  nantinya dapat  mengungkap  suatu  norma  dari suatu permasalahan.

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Perseroan  Komanditer  (CV)  adalah suatu Perusahaan  yang  didirikan  oleh satu atau  beberapa  orang  secara  tanggung menanggung,  bertanggung  jawab  secara seluruhnya  atau  secara  solider  dengan  satu orang  atau  lebih  sebagai  pelepas  uang (Geldschieter)  dan  diatur  dalam  KUHD.20 dengan  ketentuan  hukum  persekutuan firma,  yaitu diatur  secara  tegas  pada  Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang  membedakan  pengaturan  hukum  CV dengan  pengaturan  hukum  persekutuan firma adalah keberadaan pengaturan sekutu pelepas  uang  yang  diatur  dalam  Pasal  19, 20 dan 21 KUHD. Dalam kondisi ini dapat dikatakan CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu   atau beberapa orang sekutu  komanditer.  Dalam  persekutuan firma  hanya  terdapat  sekutu  kerja  firmant, sementara  itu  dalam  CV  juga  terdapat sekutu komanditer, yang merupakan sekutu diam yang berperan memberikan
pemasukannya  dan  tidak  terlibat  dalam pengurusan perusahaan.
Sebenarnya  pendirian  CV  tidak memerlukan  formalitas  tertentu,  Pendirian CV  bisa  dilakukan  secara  tertulis  atau secara  lisan,  baik  dengan  aktaotentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan  untuk  melakukan  pendaftaran dan  pengumuman  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan  Komanditer CV. Namun apabila menghendaki akta pendirian
Persekutuan  Komanditer  CV  dibuat  oleh  / dihadapan notaris dengan sendirinya dengan akta otentik.
CV  adalah  suatu perusahaan  yang terdiri  dari  satu  atau  lebih pesero  pengurus (Komplementer) dan  satu  atau  lebih  juga adalah  persekutuan  untuk  menjalankan suatu  usaha  yang  dibentuk  oleh  satu  atau beberapa  sekutu  yang  bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau  beberapa  sekutu  bertindak  sebagai pelepas  uang  pada  pihak  lain.  Pengaturan Firma diatur dalam BAB III bagian 2 Pasal 16  sampai  35  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD).  Sementara  Pasal 19,  20  dan  21  adalah  dasar  pengaturan
untuk  CV.  Dalam  Pasal  19  (a)  KUHD adalah Perseroan secara melepas uang yang juga  dinamakan  perseroan  komanditer, didirikan  antara  satu  orang  atau  beberapa pesero  yang  secara  tanggung-menanggung bertanggung  jawab  untuk  seluruhnya  pada pihak  satu,  dan  satu  orang  atau  lebih sebagai  pelepas  uang  pada  pihak  lain. Dalam Pasal tersebut  Terdapatnya  aturan CV  diantara  /  di  dalam kedalam  bentuk firma dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya
persekutuan  komanditer,  sementara  sekutu jenis  ini  tidak  ada pada  sekutu  kerja  atau Firman).
Dapat  dilihat,  pada  persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu:
1. Sekutu  komplementer  atau  sekutu pengurus (complimentaris) yang berperan pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Keberadaannya  selain  sebagai  sekutu komanditer yang ikut memberi pemasukan modal juga  sebagai  sekutu komplementaris yang menjadi pengurus CV. 2. Persero komanditer atau disebut sekutu tidak  kerja.  Sekutu  ini statusnya sebagai  pemberi  modal  atau  pemberi pinjaman saja sehingga sekutu komanditer tidak terlibat dalam
pengurusan  CV  dan  juga  tidak ikut bertindak keluar.
Mengenai hal tidak  ada  pengaturan khusus  bagi  CV,  sehingga  dalam  pendirian CV  adalah  sama  dengan  pendirian  Firma, bisa didirikan secara lisan (konsesuil diatur dalam  Pasal  22  KUHD  dikatakan  bahwa tiap-tiap  perseroan  firma  harus  didirikan dengan  AKTA  OTENTIK,  akan  tetapi ketiadaan  akta  demikian,  tidak  dapat dikemukakan  untuk  merugikan  publik  / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia telah  menunjukkan  suatu  kebiasaan  bahwa orang  mendirikan  CV  berdasarkan  Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan  Berita  Negara  R.I. Disebabkan adanya  kesamaan  dalam  pendirian  (CV)
dengan  Firma,  maka  tahap-tahap  pendirian CV adalah sebagai berikut:
1. Pasal  23  KUHD  mewajibkan  pendiri Firma  (yang  juga  berlaku  juga  pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang,  dan  yang  didaftarkan hanyalah  akta  saja  (Pasal  24  KUHD),
dan 2. Para  pendiri  CV  diwajibkan untuk mengumumkan  ihtisar  resmi akta
pendiriannya  dalam  Tambahan  Berita
Negara  R.I.  (Pasal  28  KUHD); kedua pekerjaan  ini  bisa  dilimpahkankepada
Notaris yang membuat akta.
Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi :25
1. Nama  lengkap,  pekerjaan    tempat tinggal para pendiri;
2. Penetapan nama CV;
3. Keterangan  mengenai  CV  itu  bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah  perusahaan  cabang  secara khusus;
4. Nama  sekutu  yang  tidak  berkuasa untuk  menandatangani  perjanjian  atas nama persekutuan;
5. Saat mulai dan berlakunya CV;
6. Clausula-clausula  lain  penting  yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
7. Pendaftaran  akta  pendirian  ke  PN harus diberi tanggal;
8. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari
9. pihak  ketiga,  yang  jika sudah kosong berlakulah  tanggung  jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
10. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari  wewenangnya  untuk  bertindak atas nama persekutuan.
Pada  dasarnya  CV  bukan  badan  hukum tetapi  mempunyai  kekayaan  CV  tersendiri dan  dapat  ditagih  pihak  ketiga,  bila  tak cukup  menjadi tanggung  jawab  sekutu pengurus secara pribadi untuk keseluruhan. Terdapat tiga jenis CV, yaitu:
1. CV diam-diam
Jenis ini belum menyatakan diri secara terbuka  sebagai  CV.  Bagi  orang  luar jenis  usaha  ini  masih  dianggap  usaha dagang biasa.
2. CV terang-terangan
Jenis  ini  telah  menyatakan  diri  secara terbuka  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini terlihat dengan dibuatnya akta pedirian CV  oleh  Notaris  dan  akta  pendirian, telah didaftarkan di daftar perusahaan.
3. CV dengan saham
Munculnya  CV  jenis  ini  karena  dalam perkembangan CV membutuhkan modal.  Untuk  mengatasi  masalah kekurangan  modal  dapat  dibagi  atas beberapa saham masing-masing komandataris  dapat  memiliki  satu  atas beberapa saham. Pesero  Pengurus  atau  pesero  aktif, disebut juga pesero komplementer.
mempunyai  hak  untuk  mengelola  CV  oleh karenya berhak melakukan tindakan pengurusan  untuk  dan  atas  nama  CV, namun  dalam  tindakanya  tersebut  harus mendapatkan persetujuan dari pesero diam. Pesero diam atau pesero pasif, disebut juga pesero  komanditer.  Pesero  diam  tidak mempunyai  hak  dalam  mengelola  CV  oleh karenya ia tidak berhak melakukan tindakan pengurusan. kalau suatu ketika ia melakukan  tindakan  pengurusan,  maka  ia bertanggung  jawab  sampai  dengan  harta pribadi.  tetapi  pesero  dia  ia  berwenang melakukan  pengawasan  dan  memberikan persetujuan tindakan pengurus yang dilakukan  oleh  pesero  pengurus,  serta  ia berwenang  juga  memeriksa  dan  melakukan pengawasan  atas  gedung  perusahaan  dan pembukuan perusahaan.
Apabila klien menghendaki proses pendirian  CV  dengan  akta  Notaris  maka yang  perlu  disampaikan  kepada  Notaris, maka  beberaa persyaratan  yang  harus diserahkan kepada notaris adalah:
1. Menentukan Nama CV
2. Menentukan  Bidang  usaha,  Misalnya bidang  jasa,  konstruksi,  pertambangan, perdagangan.

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
3. Siapa  pendirinya  dengan  menujukan bukti  identitas  KTP  domisili  /  kantor pusat CV
4. Apa  yang  menjadi  maksud  dan  tujuan serta bidang usaha dari CV tersebut.
5. Kemudian  sapa  yang  akan  didudukan sebagai pesero pengurus dan siapa yang
akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer. 6. Menentukan modal dasar (Jika ada). Dalam Pembuatan Akta CV tersebut  harus  di  perhatikan  juga yaitu: Membuat Akta Pendirian, Mengurus domisili perusahaan  dari  kelurahan, mengurus  NPWP  perusahaan,  Mengurus NPWP para pendiri dan pengurus CV.
Adapun  Akta  Pendirian  /  atau  Anggaran Dasar CV memuat mengenai:28 1. Nama dan tempat kedudukan CV
2. Jangka waktu berdirinya CV
3. Maksud  dan  tujuan  (kegiatan  bidang usaha) 4. Modal 5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus
6. Pesero Komanditer dan wewenangnya
7. Pengunduran  diri,  meninggal  dunia,
pailit
8. Penutupan buku dan pembuatan Neraca
9. Keuntungan
10. Kerugian 11. Dana cadangan 12. Pengalihan  dan  /  atau  pembebanan bagian 13. hal-hal lain
14. Domisili
Untuk  Pendaftaran  Akta  CV  tidak perlu  disahkan  kepada  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia,  Cukup hanya didaftarkan di pengadilan Negeri  setempat dimana  domisili  CV  didirikan.  Dan  di wajibkan  juga  untuk  membuka  rekening atas  nama  CV  yang  sudah  didirikan  untuk menyetor.  Sejumlah  modal  CV  diatur dalam  Undang-Undang  sehingga  jumlah tersebut  atas  kesepakatan  para  pendiri  CV tersebut.
Pengurusan Perizinan Pendirian CV yang  harus  dipersiapkan  adalah  sebagai berikut:
1. Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP) untuk usaha di bidang perdagangan
2. Surat    Izin    Usaha    Jasa    Konstruksi (SIUJK)    untuk    perusahaan    dibidang konstruksi
3. Izin  Usaha  Industri  (IUI)  untuk perusahaan Industri
Persyaratan  dalam  mengurus  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah: 1. Surat  Permohonan  SIUP  (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan  (apabila  bukan  merupakan penduduk Surabaya) 3. Surat Pernyataan Lokasi Usaha (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)
4. Akta  pendirian  Perusahaan  dan  /  atau perubahannya
a. Bagi  Badan  Usaha  Perorangan,
Apabila memiliki Akta Pendirian b. Bagi  Badan  Usaha  Usaha  Firma, Akta Pendirian Perusahaan c. Bagi  Badan Usaha  CV,  Akta Disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri Kota Surabaya d. Bagi  Badan  Usaha  PT,  Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan  dari Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Bagi Badan Usaha Koperasi , Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM 5. Pas  Photo  digital  terbaru  Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab perusahaan 6. Surat  Ijin  dari  atasan  bagi  anggota PNS/Tentara/Polri atau SK Pensiun 7. Untuk  Permohonan  Perubahan  Modal Perusahaan Bagi Badan Usaha Perorangan, Firma dan CV melampirkan Neraca Perusahaan 8. Untuk Permohonan Penggantian : a. Jika  Hilang  :  Surat  Keterangan Kehilangan  dari  Kepolisian yang dilaporkan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan
b. Jika Rusak : SIUP yang rusak 9. Surat  Pernyataan  Belum  Memiliki
SIUP  (Khusus  untuk  permohonan Baru) Bagi  Badan  Usaha  yang  telah berdiri  3  bulan  berdasarkan  akta pendirian (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id) Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP berlaku  selama  perusahaan  masih menjalankan kegiatan usaha, dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima)
tahun sekali.
Persyaratan  dalam  mengurus  Izin  Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah:
1. Akta  pendirian  Perusahaan  dan  /  atau perubahannya  kementrian  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  dan/atau  terdaftar di Pengadilan (FOTOCOPY)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama (untuk penduduk luar Surabaya) 3. Foto copy SBU yang diterbitkan LPJK 4. Copy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) Perusahaan 5. Fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang, dilengkapi surat pernyataan  pengikatan  diri  tenaga  ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur perusahaan
6. Surat  Pernyataan  Kebenaran  Domisili (bermaterai 6.000,-)
7. Pas  Photo  digital  terbaru  berwarna Direktur Utama ukuran 3 x 4 8. Tanda  bukti  pembayaran  pajak  tahun terakhir (SPT Tahunan) (untuk pengajuan perpanjangan) 9. Surat  Pernyataan  Keabsahan  dan Kebenaran  atas  dokumen  disertai
Materei 6.000,-
10. Gambar/Peta/sketsa/denah bangunan/lokasi/ruangan dan foto kantor Persyaratan  dalam  mengurus  Izin  Usaha Industri (IUI) adalah: 1. Surat  Pernyataan  Keabsahan  dan Kebenaran  atas  dokumen  disertai Materei 6.000,- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab (Jika Non Surabaya) 3. Copy Akta  Pendirian  Perusahaan  dan Perubahan (beserta Pendaftara/Pengesahannya) 4. Copy  Nomor  Pokok Wajib  Pajak
(NPWP) NPWP Badan Usaha (Fa / CV
/  Koperasi)  atau  NPWP  Pemilik (Badan Usaha Perorangan)
5. Copy  Bukti  kepemilikan  tanah  / bangunan  Lokasi  Kegiatan  Usaha Industri  dilampiri  KTP  Pemilik  Tanah dan / atau Bangunan
6. Dokumen  Lingkungan  (AMDAL  /
UKL-UPL / SPPL )
7. Copy Ijin Lingkungan (IL)
8. Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) (Untuk Penggunaan Bangunan : Home
Industri,  Tempat  Usaha  Workshop, Tempat  Usaha  Makanan  Minuman, Industri disertai dengan surat peryataan permohonan untuk melengkapi persyaratan  IMB  kepada  DPRKKP CKTR)  Selain  penggunaan  bangunan tersebut    diatas,    dilampiri    tanda terima    permohonan    revisi    IMB disertai dengan surat pernyataan permohonan untuk melengkapi persyaratan  IMB  kepada  DPRKP CKTR  atau Tanda  terima  permohonan IMB ) 9. Copy Surat Kesediaan Disurvey 10. Copy Sertifikat dari Kementrian Hukum dan HAM 11. Sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan 12. Copy Ijin Edar dari BPOM 13. Sertifikat SNI Pasal 19 KUHD Ayat (1)
menyebutkan bahwa perseroan yang dibentuk  dengan  meminjamkan  uang  atau juga dikenal sebagai perusahaan kemitraan, didirikan  antara  seseorang  atau  antara beberapa  orang  Persero  yang  bersama- sama  bertanggung  jawab  atas  keseluruhan dan  satu  atau  lebih  orang  sebagai  pemberi

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
pinjaman  uang.  Lebih  lanjut  dijelaskan dalam  Ayat  (2) bahwa  suatu  perseroan dapat sekaligus menjadi perusahaan dengan perusahaan di  perusahaan  dan  kemitraan dengan pemberi pinjaman uang.
Prosedur  pendirian  CV  tertuang pada  Pasal  16-35  KUHD.  Pertama  adalah membuat  akta  pendirian  CV  di  depan notaris. Adapun isi akta pendirian:
1. Nama  lengkap,  pekerjaan,  dan  tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan  nama  CV  dan  kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan  sifat  CV  di  kemudian harinya  akan  bersifat  khusus  atau terbatas  untuk  menjalankan  sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama  sekutu  yang  tidak  berkuasa untuk  menandatangani  perjanjian  atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya CV.
6. Klausul-klausul  lain  yang  penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaraan  akta  pendirian  ke  PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan  kas  atau  uang  dari  CV yang  khusus  disediakan  bagi  penagih dari  pihak  ketiga  yang  jika  sudah kosong  maka  berlakulah  tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari  wewenangnya  untuk  bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan CV.
11. Modal CV.
12. Penunjukan  siapa  sekutu  biasa  dan sekutu komanditer.
13. Hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian  keuntungan  dan  kerugian sekutu.
Kedua,  mendaftarkan  akta  pendiriannya kepada Panitera  Pengadilan Negeri  yang berwenang (Pasal  23  KUHD),  dan  yang didaftarkan  hanyalah akta  pendirian  CV atau  ikhtisar  resminya  saja  (Pasal  24 KUHD).  CV  tersebut  didaftarkan  pada
Pengadilan Negeri di tempat
kedudukan/wilayah  hukum  CV,  dengan
membawa kelengkapan berupa Surat
Keterangan  Domisili  Perusahaan  (SKDP) dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.
Ketiga,  para  pendiri  CV  diwajibkan  untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya  dalam  Tambahan  Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).
Berdasarkan beberapa  uraian  di  atas,  dapat diketahui beberapa    karakteristik  yang dimiliki oleh CV, yaitu:
Tabel 3.1. Karakteristik CV
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya  PP  No.24  Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham  No.  17  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan  Perdata.  Terdapat  beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17
Tahun 2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:
1. Pendaftaran
Pendaftaran  CV  meliputi  pendaftaran akta  pendirian,  pendaftaran  perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan
pengajuan  nama  CV. Permohonan pendaftaran  pendirian  diajukan  oleh pemohon  kepada  menteri  melalui Sistem  Administrasi  Badan  Usaha (SABU).
2. Pemakaian Nama CV
Pasal  5  Permenkumham  No.17  Tahun 2018  menjelaskan  bahwa  pengajuan nama  CV diajukan  kepada  Menteri melalui  SABU.  Salah  satu syarat pengajuan  namanya  adalah  belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan  Perdata lain  dalam  sistem SABU.
3. Ketentuan peralihan Permenkumham  No.17  Tahun  2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu  1  tahun sejak  diundangkan,  CV yang  telah  melakukan  pendaftaran  ke pengadilan  negeri  wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan  ini.  Pencatatan pendaftaran ini  diperbolehkan  untuk  menggunakan nama  yang  sudah  dipakai secara  sah oleh  CV,  Firma,  dan  Persekutuan
Perdata yang sudah terdaftar di SABU.
Adapun tahapan dalam melakukan pembuatan  CV  menurut  Permenkumham No. 17 Tahun 2018 permohonan
pendaftaran  pendirian  CV harus    dilakukan dengan  terlebih  dahulu  dengan  pengajuan nama  CV.  Hal  ini  seperti  yang  biasa dilakukan  terhadap  pendirian  badan  hukum PT  atau  Yayasan  (Pasal  3).  Proses pengajuan  penggunaan  nama  dilakukan oleh  Pemohon  kepada  Menteri  melalui Sistem  Administrasi  Badan  Usaha atau disingkat menjadi SABU (pasal 5). Nama  CV  yang  diajukan  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam  Sistem  Administrasi  Badan Usaha;
3. Tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak  sama  atau  tidak  mirip  dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali  mendapat  izin  dari  lembaga yang bersangkutan; dan 5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka,  huruf,  atau  rangkaian  huruf yang tidak membentuk kata. Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan  Nama  yang  paling  sedikit memuat: 1. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian  nama  CV  dari  bank persepsi dan Nama CV yang dipesan.
2. Permohonan  pengajuan  nama  CV dikenai  biaya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  yang  berlaku  pada kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang  hukum dan  hak  asasi  manusia.  Pembayaran biaya  dilakukan  melalui  bank  persepsi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
Setelah  melakukan  permohonan  pengajuan nama, pemohon harus menunggunpersetujuan dari Menteri.
Menurut  pasal  7, persetujuan  pemakaian nama  CV,  Firma,  dan  Persekutuan  Perdata diberikan  oleh  Menteri  secara  elektronik. Persetujuan tersebut paling sedikit memuat:
1. Nomor  pemesanan  nama  CV,  Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. Nama  CV,  Firma,  dan  Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
3. Tanggal pemesanan;
4. Tanggal daluwarsa; dan
5. Kode pembayaran.
Persetujuan hanya  untuk  1  (satu)
nama  CV. Jika  nama  tidak  memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak nama CV.

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
Pemakaian  nama  CV  yang  telah  mendapat persetujuan Menteri  berlaku  untuk  jangka waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta CV dan  dilanjutkan  ke  proses  pendaftarannya melalui SABU.
Selanjutnya pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian  CV  melalui  Sistem  Administrasi
Badan  Usaha  paling  lama  60  (enam  puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  akta  pendirian CV.  Permohonan  dilakukan  dengan  cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran  pendirian  CV  melebihi  jangka waktu maka  permohonan pendaftaran pendirian  CV  tidak dapat    diajukan  kepada Menteri.
Pendaftaran  pendirian  CV,  Firma,
dan  Persekutuan  Perdata  dikenai  biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Pembayaran  biaya  pendaftaran  dilakukan melalui  bank  persepsi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian  Format  Pendaftaran diunggah secara elektronik dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
1. Pernyataan  secara  elektronik  dari Pemohon  yang  menyatakan  bahwa dokumen  untuk  pendaftaran  CV telah lengkap; dan
2. Pernyataan  dari  Korporasi  mengenai kebenaran  informasi  pemilik  manfaat CV.
Selain  itu  Pemohon  juga  harus mengunggah  akta  pendirian  CV.  Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan
Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:
1. Minuta akta pendirian CV yang paling sedikit memuat;
a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
b. Kegiatan usaha;
c. Hak dan kewajiban para pendiri; dan
d. Jangka waktu CV, Firma, dan
Persekutuan Perdata.
2. Fotokopi  surat  keterangan  mengenai alamat lengkap CV.
Pemohon wajib mengisi pernyataan secara  elektronik  yang  menyatakan  Format Pendaftaran  dan  keterangan  mengenai dokumen  pendukung  telah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, serta  Pemohon  bertanggung  jawab  penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut. Berbeda dengan PT yang setelah di daftarkan mendapatkan produk akhir berupa Surat  Keputusan  Menteri  atau  surat pemberitahuan  penerimaan  perubahan  data perusahaan,  setiap  pendaftaran CV secara online  mendapatkan  hasil berupa  Surat Keterangan  Terdaftar  (SKT).  Berbeda  pula dengan PT, SKT ini bukan merupakan bukti pengesahan  atau  pengukuhan  CV  tersebut menjadi suatu badan hukum. Menteri menerbitkan Surat
Keterangan  Terdaftar  (SKT)  CV  secara elektronik.  Dalam  hal  ini  Notaris  dapat langsung  melakukan  pencetakan  sendiri SKT  CV  menggunakan  kertas  berwarna putih  ukuran  F4/folio  dengan  berat  80 (delapan  puluh)  gram.  Seperti  halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT  tersebut  wajib  ditandatangani  dan dibubuhi  cap  jabatan  oleh  Notaris  serta memuat  frasa  yang  menyatakan  “Surat Keterangan  Terdaftar  ini  dicetak  dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.
Keberadaan  Permenkumham  Nomor  17
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan
Firma  dan  Persekutuan  Perdata  sebagai dasar hukum pendaftaran CV
Sebelum  memastikan  keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai  dasar  hukum  pembentukan  CV, maka terlebih dahulu perlu dilihat beberapa perbedaan yang  ada  pada  Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan utama pembentukan CV.
Permasalahan  utama  yang  menjadi sorotan  penulis  adalah  tentang  pengajuan nama  sebelum  pendaftaran  perusahaan.
Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan CV melalui Sistem
Administrasi  Badan  Usaha  (SABU).  Lebih lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (2) Permenkumham  No.  17  Tahun  2018 mengatur  beberapa  persyaratan  nama  CV, antara  lain  adalah  nama  CV  yang  diajukan belum  dipakai  secara  sah  oleh  persekutuan yang lain.
Pasal  8  Permenkumham  No.17 Tahun 2018 menjelaskan tentang
konsekuensi  logis  tidak  dipenuhinya  syarat nama CV seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu  Menteri  dapat  menolak  permohonan nama  CV  yang diajukan  secara  elektronik. Penjelasan  ini  berarti  bahwa  Artinya, apabila  ada  pemohon  yang  mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai  secara  sah  oleh  Persekutuan  lain dalam  SABU,  maka  ada  konsekuensi hukum  pengajuan  nama  tersebut  dapat ditolak oleh Menteri.
Apabila  dilihat  dari  aturan  ini pengaturan  pendirian  CV  yang  ada  dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 dengan aturan  dalam  KUHD, Penulis  berpendapat proses pendirian CV menurut KUHD relatif lebih  mudah  karena  tidak  ada  kewajiban untuk  memesan  nama  terlebih  dahulu seperti  yang  ada  dalam  Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Dalam  KUHD  tidak  disebutkan adanya  pemesanan  nama,  hanya  diatur tentang  pembuatan  akta  pendirian  CV  dan setelah  akta  pendirian  dibuat  kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
Pasal  23  ayat  (1)  Permenkumham No.17  Tahun  2018  menjelaskan  mulai  1 Agustus  2018,  semua  CV  yang  telah terdaftar  di  pengadilan  negeri  sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu  1  (satu)  tahun  setelah  1 Agustus  2018  wajib  melakukan  pencatatan pendaftaran  sesuai  Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Sebelum  Permenkumham  No.17
Tahun  2018  ini  diterbitkan,  pendaftaran pendirian CV  telah  diatur  dalam  KUHD, yaitu  dalam Pasal  16 – 35    KUHD. Berdasarkan  pasal  II  aturan  peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945,  maka  KUHD  masih  berlaku  di Indonesia.  KUHD  Indonesia  diumumkan dengan  publikasi  pada  tanggal  30  April 1847 (S.1847 – 23) dan mulai diberlakukan pada  tanggal  1  Januari  1848.  KUHD Indonesia  tersebut  merupakan  turunan  dari “Wetboek  van  Koophandel”  (W.v.K)  yang dibuat berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K meneladani dari ” Code  du  Commerce”  dari  Prancis  tahun 1808.  Akan  tetapi  tidak  semua lembaga hukum  yang  diatur  dalam  “Code  du Commerce”  milik Prancis  tersebut diambil alih  oleh  Wetboek  van  Koophandel (W.v.K)  milik  belanda.  Terdapat  beberapa hal  yang  tidak  diambil,  misalnya  mengenai peradilan  khusus  tentang  perselisihan- perselisihan  dalam lapangan  perniagaan (Speciale handelsrechtbanken).
Apabila  berpegang  bahwa  KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi  hukumnya  adalah:  secara hierarki  peraturan  perundang-undangan,
kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018.
Konsekuensi  hukum  lebih  lanjutnya  adalah Permenkumham  No.17  Tahun  2018  tidak dapat  mengesampingkan  KUHD,  dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada  di  dalam  KUHD  demi  hukum  harus dianggap  tetap  berlaku.  Hal  ini  sesuai dengan  teori  jenjang  hukum  Hans  Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang lebih rendah  berlaku  dan  didasarkan  pada  norma yang  lebih  tinggi,  sehingga  mereka  sampai pada  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri lebih  lanjut  yang  disebut  Grundnorm  atau norma  dasar. Norma  yang  di  bawah  harus sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan norma  yang  di  atasnya.  KUHD  adalah sebuah  aturan  hukum  setingkat  undang-

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
undang,  sehingga  Permenkumham  No.17 Tahun  2018  harus  sesuai  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  aturan  yang  ada  di KUHD. Apabila terjadi pertentangan antara aturan  yang  ada  di  dalam  KUHD  dengan Permenkumham  No.17  Tahun  2018,  maka aturan  yang  digunakan  adalah  aturan  di dalam  KUHD  karena  secara  hirarki peraturan  perundang-perundangan  posisi KUHD lebih tinggi.
Selanjutnya  Permenkumham  No.17 Tahun  2018  dikaji  pada  aspek  hierarki perundang-undangan.  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menyatakan  bahwa  jenis  dan  hierarki Peraturan    Perundang-undangan  trdiri  dari: a.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945;  b.  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan
Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan  Menteri  tidak  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Meskipun demikian, jenis peraturan  tersebut  keberadaannya  diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12  Tahun  2011,  yang  menyebutkan  bahwa jenis  Peraturan  Perundang-undangan lain yang  tidak  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat (1) meliputi: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah  atas perintah  Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat. Dalam ketentuan pada Pasal Pasal 8
ayat (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2011  tidak  menyebut  secara  tegas  jenis
Peraturan  Menteri,  akan  tetapi  frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” menunjukkan pengakuan Peraturan  Menteri  sebagai  salah  satu  jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri setelah berlakunya  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2011  tetap  diakui  keberadaannya  seperti tersebut  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang No.  12  Tahun  2011  yang menyatakan  bahwa  Peraturan Perundang- undangan seperti dimaksud  pada  Pasal  8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai    kekuatan    hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui  bahwa  terdapat  dua  syarat  agar peraturan-peraturan  yang  dimaksud  dalam Pasal  8  ayat  (1) Undang- Undang  No.  12 Tahun  2011  memiliki  kekuatan  mengikat sebagai peraturan  perundang-undangan, yaitu:  1)  diperintahkan oleh  peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi; atau 2)  dibentuk berdasarkan kewenangan. Dikenal  dua  macam  peraturan  perundang- undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan:  1)  atribusi pembentukan peraturan perundang- undangan;  dan  2) delegasi  pembentukan  peraturan  perundan- undangan.  A.  Hamid  S.  Attamimmi menjelaskan atribusi kewenangan perundang-undangan  sebagai  penciptaan wewenang  oleh  konstitusi  atau  oleh pembentuk undang- undang yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada  maupun  yang  dibentuk  baru  untuk  itu. Contohnya  adalah  peraturan  perundang- undangan  atribusian  dalam  UUD 1945 dapat  berupa  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang- Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan  Daerah  (Perda).  Dalam  Undang-
Undang No.  12  Tahun  2011  juga  dikenal satu jenis peraturan  perundang-undangan atribusian  di  luar  UUD  1945,  yaitu Peraturan    Presiden  yang  pada  masa  lalu
dikenal  seagai Keputusan  Presiden  yang dibuat  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  UUD 1945.
Sedangkan  delegasi  dalam  bidang perundang-undangan ialah pemindahan kewenangan  untuk  membuat  peraturan  dari pemegang kewenangan asal
yang mendelegasikan  (delegans)  kepada  yang menerima delegasi  (delegataris)  dengan tanggungjawab  pelaksanaan kewenangan tersebut  terletak  pada delegataris  sendiri, sementara  itu  tanggungjawab  delegans terbatas sekali.
Sebagai  contoh  dari  peraturan perundang-undangan  delegasi,  misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang- Undang    Nomor  12  Tahun 2006  tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa:  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara menyampaikan  pernyataan  untuk menjadi Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan  menteri  yang  dibentuk atas  dasar  perintah  dari  undang-undang tersebut  dikategorikan  sebagai  delegated legislation,  yaitu  peraturan  perundang- undangan  atas  dasar  delegasi.  Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk  atas  dasar  perintah  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri dibuat berdasarkan kewenangan. Menteri melaksanakan  kewenangan  atas  urusan pemerintahan  tertentu  yang  merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila
Menteri  membentuk  Peraturan Menteri tanpa  adanya  perintah  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang- undangan.  Padahal  dalam  doktrin  tidak dikenal jenis peraturan perundang- undangan  demikian.  Hal  ini  perlu  dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang- undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai
norma  hukum  yang  bersifat  hierarkis dimana  norma  hukum yang  lebih  rendah mencari  validitasnya  pada  norma  hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan  Hans  Kelsen  atau  yang disebut  oleh  Joseph Raz  sebagai  chain  of validity.
Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tidak  dikenal  peraturan  perundang- undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan. Peraturan Menteri yang dibentuk  tanpa  adanya  pendelegasian  dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  sebelum  berlaku  Undang- Undang No.12  Tahun  2011,  dikenal  secara  teoritik sebagai  peraturan  kebijakan  (beleidregels). Yaitu  suatu  keputusan  pejabat  administrasi negara  yang  bersifat  mengatur  dan  secara tidak  langsung  bersifat  mengikat  umum, namun bukan peraturan perundang- undangan. Disebabkan bukan peraturan perundang-undangan,  Peraturan  Menteri yang  peraturan  kebijakan  tidak  dapat  diuji oleh  Mahkamah  Agung  yang  memiliki kewenangan  menguji  peraturan  perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap  undang-undang.  Akan  tetapi dengan hadirnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.12  Tahun  2011,  maka tidak  lagi  perbedaan  antara  Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan. Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  No.12  Tahun 2011  tetap  berlaku sepanjang  tidak  dicabut atau  dibatalkan. Selanjutnya  kedudukan  Peraturan  Menteri yang  dibentuk  setelah  berlakunya  Undang- Undang  No.12  Tahun 2011,  baik  dibentuk atas  dasar  perintah  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi ataupun dibentuk  atas  dasar  kewenangan  di  bidang urusan  pemerintahan  tertentu  pada  sebuah
Kementerian berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena  itulah Peraturan Menteri tersebut

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
memiliki  kekuatan  hukum yang  bersifat mengikat  umum  dan  dapat dijadikan  objek pengujian  pada  Mahkamah  Agung,  apabila dianggap  bertentangan  dengan  undang- undang. Dalam kasus penerbitan
Permenkumham  No.17  Tahun  2018  dapat dilihat  bahwa  terbitnya  aturan  ini  bukan merupakan  perintah  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  akan  tetapi dibentuk  atas  dasar  kewenangan  di  bidang urusan  pemerintahan  tertentu  pada  sebuah Kementerian  sehingga  tetap  dilihat  sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan  di  dalamnya  bertentangan  dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasanya, yaitu  KUHD,  maka  peraturan  yang  ada dalam  Permenkumham  No.17  Tahun  2018 perlu  dilakukan  kajian  ulang.  Kondisinya akan berbeda apabila pemerintah mengeluarkan  undang-undang  baru  yang mengatur  tentang  Pendaftaran  Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka aturan  yang ada di  dalam KUHD  tidak  berlaku  lagi    dan digantikan dengan aturan yang baru. Pendirian CV dengan pemberlakuan Permenkumham No.17
Tahun  2018  menurut penulis  menyebabkan adanya  tumpang  tindih  peraturan  karena  di satu  sisi  KUHD  memberikan  kewajiban bagi  para  sekutu  CV  untuk  mendaftarkan pendirian  persekutuan  firma  dan  CV  di pengadilan  negeri  serta  mengumumkannya di  berita  negara,  akan  tetapi  di  sisi  lain
Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan  pendaftaran    pendirian  CV sesuai  Permenkumham  No.17  Tahun  2018. Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan  peraturan  perundang- undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di  pengadilan  negeri  dan  melalui  SABU sesuai  Permenkumham  No.17  Tahun  2018 yang  mungkin  tidak  semua  kalangan  dapat menyanggupi.
Keberadaan  aturan  yang  tidak harmonis antara KUHD dengan
Permenkumham  No.17  Tahun  2018  juga tidak  memenuhi  salah  satu  tujuan  hukum, yaitu  kepastian  hukum.  Gustav  Radbruch
bahwa  untuk  menerapkan  hukum  secara tepat  dan  adil  untuk  memenuhi  tujuan hukum  maka  yang  diutamakan  adalah keadilan  kemudian  kemanfaatan  setelah  itu kepastian  hukum.46  Meskipun  kepastian hukum  berada  pada  bagian  akhir  dari  tiga tujuan  hukum,  akan  tetapi  keberadaannya tetap  harus  mendapatkan  perhatian  agar tujuan  sebuah  produk  hukum  dibuat  bisa mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

## Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam penelitian ini adalah:
1. Ketentuan  hukum  tentang  CV  sama dengan  ketentuan  hukum  persekutuan firma,  yaitu  diatur  secara  tegas  pada Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  35 KUHD.  Adapun  yang  membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan  hukum  persekutuan  firma adalah  keberadaan  pengaturan  sekutu pelepas  uang  yang  diatur  dalam  Pasal 19,  20  dan  21  KUHD.  Prosedur pendirian  CV  tertuang  pada  Pasal  16- 35  KUHD.  Sebagai  tindak  lanjut diterbitkannya  PP  No.24 Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau dikenal  juga  dengan  nama  Online Single  Submission  (OSS), pemerintah menetapkan  Permenkumham  No.  17 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
2. Secara  hierarki  peraturan  perundang- undangan,  kedudukan  KUHD  berada di  atas  Permenkumham  No.17  Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham
No.17  Tahun  2018  tidak  dapat mengesampingkan  KUHD,  dengan kata  lain  semua  kewajiban/pengaturan yang  ada  di  dalam  KUHD  demi hukum  harus  dianggap  tetap  berlaku. Apabila  terjadi  pertentangan  antara aturan  yang  ada di  dalam  KUHD dengan  Permenkumham  No.17  Tahun 2018,  maka  aturan  yang  digunakan adalah  aturan  di  dalam  KUHD  karena
secara  hirarki  peraturan  perundang- perundangan  posisi  KUHD  lebih tinggi.  Keberadaan  aturan  yang  tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17  Tahun 2018
juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

## Saran
Saran yang dapat diberikan adalah: 3. Pemerintah hendaknya sebuah undang-undang  baru  yang  mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer,  Persekutuan  Firma  dan Persekutuan  Perdata  yang  berfungsi sebagai  lex  specialist,  yaitu  hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan ini sehingga aturan yang selama  ini  termuat  dalam  KUHD  bisa dirubah dengan aturan ini.
4. Sosialisasi perlu dilakukan  secara gencar oleh pemerintah karena banyak pelaku  usaha, khususnya  pemilik  dan manajemen  Persekutuan    Komanditer,
Persekutuan Firma dan
3. Persekutuan  Perdata  yang  belum mengetahui adanya aturan baru tersebut. Refrensi Ardiwisastra,  Y.B.  (2012). Penafsiran  dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung. Arief,  S.  Meuwissen.  (2007). Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1997).
Beberapa  Masalah  Hukum  Tata Negara, Alumni, Bandung. Hadikusuma,  R.T.S.R.,  dan Sumantoro. (1996). Pengertian  Pokok  Hukum
Perusahaan. Rajawali Pers, Jakarta,. Handri  Raharjo.  (2013).  Hukum  Perusahan (Step  By  Step  Prosedur  Pendirian Perusahaan), Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta.
H.M.N.  Purwosutjipto. (2008). Pengertian Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,
Bentuk Perusahaan, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta. Ibrahim,  J.  (2006). Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayu
Publlishing, Malang. I.G. Rai Widjaya. (2007). Hukum Perusahaan, cet.  7,  Kesaint  Blanc, Bekasi. Jimly  Asshiddiqie.  (2006).  Teori  Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Jimly  Asshiddiqqie    M.  Ali  Safa’at . (2006). Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, Konpress, Jakarta.
Kansil,  C.S.T. (2005). Hukum  Perusahaan Indonesia  (Aspek  Hukum  Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta. Kasmir.  (2002). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya, Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Keraf, S. (1998). Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta. Mangesti, Y.A., Bernard, L., Tanya. (2014). Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  (2010). Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. Marzuki,  P.M.  (2011). Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta.
Muhammad, A. (2006). Hukum Perusahaan
Indonesia.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. ,  Hukum  dan  Penelitian Hukum,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. M.  Yahya  Harahap.  (2011). Hukum
Perseroan  Terbatas,  Sinar  Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta.
Prasetyo,  T.  (2015). Keadilan  Bermartabat,
Nusa Media, Bandung. Rahardjo,  S. (2012). lmu  Hukum,  Editor Awaludin  Marwan,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.

## Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018
Rasjidi,  L.,  ,  Putra,  W.I.B. (1993). Hukum sebagai  Suatu  Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung. Salman,  S.  H.R.O.  (2010). Filsafat  Hukum (Perkembangan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung. Satjipto  Rahardjo.  (2012). Ilmu  Hukum, Editor  Awaludin  Marwan,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto,  S.  (2012). Pengantar  Penelitian
Hukum,  ctk Ketiga,  UI  Press,
Jakarta.
Soekanto, S., Mamudi, S. (2004). Penelitian Hukum  Normatif,  Cetakan  ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal, Artikel, Internet
A. Hamid S. Attamimmi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara: Suatu Studi  Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi  Pengaturan  Dalam Kurun  Waktu  Pelita  I – Pelita  VI, Disertasi,  Fakultas  Hukum  Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990 Admin,  Manfaat  mendirikan  badan  usaha untuk bisnis Anda,  2017,  Diakses dari https://gajimu.com/tips- karir/kiat-pekerja/memulai- usaha/manfaat-mendirikan-badan- usaha-untuk-bisnis-anda  pada  12 Oktober 2018 Admin,  Teori  Hukum,  2013,  Diaksess  dari http://www.e- jurnal.com/2013/11/teori-tujuan- hukum.html,  diakses  tanggal  20 Maret 2018 Admin, Panduan Memilih Bentuk Perusahaan:  9  Perbedaan  PT  dan CV  Yang  Harus  Kamu  Ketahui, 2018, Diakses dari
https://easybiz.id/panduan-memilih- bentuk-perusahaan-9-perbedaan-pt- dan- cv-yang-harus-kamu-ketahui/ pada 3 Januari 2019
Agus  Fauzi,  Perencanaan  SDM  Strategik: Mengantisipasi Perubahan Lingkungan  Bisnis  Yang  Dinamis Guna Mencapai Competitive
Advantage,  Jurnal  Ekonomi  dan Kewirausahaan  Vol.  5,  No.  2, Oktober 2005
Ayu  Ratnawati,  Peranan  Notaris  Untuk Pembuatan  Akta  Pendirian  (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian  Hukum,  Jurnal  Repertorium, Volume  II  No.  2  Juli - Desember 2015
Dina  Amalia,  Perbedaan  UMKM
Perkembangannya  di  Indonesia,  7
Desember 2017, Diakses dari https://www.jurnal.id/id/blog/2017/ perbedaan-umkm- perkembangannya-di-indonesia pada 13 Oktober 2018 Fauziah  Ulhaq,  Jenis  dan  Bentuk  Badan Usaha, 2017, Diakses dari https://www.academia.edu/1500381 1/JENIS_DAN_BENTUK_BADA N_USAHA pada 12 Oktober 2018 Hadiyati,  E,  Kajian Pendekatan  Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil,  Jurnal Manajemen  dan  Kewirausahaan,  Vol.11, No. 2, September 2009: 183-192
Haekal  Muhammad,  Mengapa  Anda  Lebih
Baik  Pilih  CV?,  20  Oktober  2017, Diakses dari http://izin.co.id/indonesia-business- tips/2017/10/20/mengapa-anda- lebih-baik-pilih-cv/ pada 15 Oktober 2018
Henri, Sejarah  Hukum  Dagang  dan  Asal-
Usul  KUHD  di  Indonesia,  6
Agustus 2018, Diakses dari
https://butew.com/2018/08/06/sejarah- hukum-dagang-dan-asal-usul-kuhd- di-indonesia/pada 3 Januari 2018 Henricus Mulyoto, Badan Usaha Pengertian,  Bentuk  dan  Tata  Cara Pembuatan Akta-Aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012

## Hamalatul Qur’ani, Ingat! Terlambat Daftar
Online,  Nama  Badan  Usaha  Bisa
Dipakai  Orang,  Badan  usaha  yang dimaksud  adalah  Firma,  CV  dan Persekutuan  Perdata,  20  September 2018, Diakses dari https://www.hukumonline.com/beri
ta/baca/lt5ba391538aa89/ingat- terlambat-daftar-online-
-nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang pada 15 Oktober 2018 Moh.  Mahfud  MD,  Penegakan  Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar  Nasional “Saatnya  Hati  Nurani
Bicara”  yang  diselenggarakan  oleh DPP Partai
HANURA.  Mahkamah  Konstitusi  Jakarta,
8 Januari 2009.
Invesment  Indonesia,  Bisnis  di  Indonesia, 2018, Diakses dari https://www.indonesia- investments.com/id/bisnis/item7? Pada 15 Oktober 2018
Irma  Devita,  SABU – Sistem  Pendaftaran Online  Untuk  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata,  17  Oktober 2018, Diakses dari https://irmadevita.com/2018/sabu- sistem-pendaftaran-online-untuk- cv- firma-dan-persekutuan-perdata/ pada 3 Januari 2019 Panamean,  H.  L.l.  ,  Kajian  Yuridis
Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Mengenai  Plagiarisme Karya  Tulis,  2016,  Diakses      dari http://e-
journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH022 12.pdf pada 20 Oktober 2018 Pemkot Surabaya, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2018. http://ssw.surabaya.go.id/index.php?hal=su bijinkd_ijin=070101kd_paket= kd_skpd=k d_ijin_ext= Pemkot Surabaya, Izin Usaha Jasa Kontruksi  (IUJK),  2018, Diakses dari http://ssw.surabaya.go.id/index.php ?hal=subijinkd_ijin=010401kd_
paket=kd_skpd=k d_ijin_ext= Pemkot  Surabaya,  Izin  Usaha  Industri (IUI), 2018, Diakses dari http://ssw.surabaya.go.id/index.php
?hal=subijinkd_ijin=070501kd_ paket=kd_skpd=k d_ijin_ext=

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2018  Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2018 Tentang  Pendaftaran  Persekutuan Komanditer,  Persekutuan  Firma Dan Persekutuan Perdata