## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747

## PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)
( Liability of  Producer and Consumer To Cash On Delivery ( COD ) Payment System )

## Indriana
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
E-mail : Indrianamulyana9@gmail.com

## Abstrak
Jual beli melalui e-commerce menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak  dapat  dipungkiri  meningkatkan  penjualan  pelaku  usaha  dan  memudahkan konsumen  dalam  bertransaksi  pada  masa  pandemi covid -19  ini.  Kemudahan  yang didapatkan  tidak  jarang  menimbulkan  permasalahan  seperti  pelaku  usaha  nakal  yang mengirimkan barang tidak sesuai dan konsumen yang tidak mau membayar pesanannya kepada kurir lantaran pesanannya tidak sesuai.  Tindakan  tersebut  sangatlah merugikan konsumen dan pelaku usaha yang sudah beritikad baik. Kasus konsumen terjadi karena ketidak  pahaman  konsumen  terhadap  sistem  pembayaran  COD,  yang  telah  mengalami pergeseran  makna.  Pada  COD  di  luar e-commerce konsumen  dapat  mengecek  barang terlebih  dahulu  sebelum  membayar,  sementara  COD  di  dalam e-commerce konsumen harus membayar terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan barang. Permasalahan tersebut  menimbulkan  perdebatan  mengenai  bagaimana  dan  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  akibat  sistem  pembayaran  COD.  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan menganalisis  data  sekunder,  sehingga  didapatkan  simpulan  bahwa  tanggung  jawab terhadap sistem pembayaran COD dibebankan secara bersama antara pelaku usaha dan e- commerce sesuai dengan UUPK dan UU ITE. Terhadap pelaku usaha yang rugi akibat perbuatan konsumen dapat meminta ganti rugi dengan melakukan gugatan wanprestasi kepada konsumen.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Cash On Delivery (COD), E-Commerce, UUPK, UU ITE

## Abstract
Buying  and  selling  through  e-commerce  using  the  Cash  On  Delivery  (COD)  payment system cannot be denied by increasing the sales of business actors and making it easier for consumers to transact during this covid-19 pandemic. The convenience obtained often causes  problems  such  as  rogue  business  actors  who  send  inappropriate  goods  and consumers who do not want to pay for their orders to couriers because their orders do not match. This action is very detrimental to consumers and business actors who have good intentions. The consumer case occurs because of the consumer's misunderstanding of the COD payment system, which has undergone a shift in meaning. In COD outside of e-commerce,  consumers  can  check  the  goods  first  before  paying,  while  in  COD, consumers must pay first before checking the goods. This issue has created a debate about

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
how and who should be responsible for losses due to the COD payment system. To answer this problem, normative legal research methods are used by analyzing secondary data, so that it can be concluded that the responsibility for the COD payment system is shared between business actors and e-commerce in accordance with the UUPK and the ITE Law. Business actors who suffer losses due to consumer actions can ask for compensation by filing a default lawsuit against consumers.
Keywords : Liability, Cash On Delivery (COD), E-Commerce, Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law

## A. PENDAHULUAN
Semakin majunya teknologi dan informasi mengakibatkan kegiatan yang dilakukan secara offline bertransisi  menjadi online ,  salah  satunya  adalah  kegiatan  jual  beli. Transaksi elektronik telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pihak- pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi jual beli online melalui e-commerce ini adalah penjual ( merchant ), konsumen ( card holder ), perantara penagihan ( acquirer ),
Issuer , dan Certification Authorities .
Jenis-jenis transaksi e-commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:
1. Business  to  Business (B2B),  yaitu  transaksi  secara  elektronik  antara  entitas  atau obyek bisnis yang atau ke obyek bisnis lainnya.
2. Business to Consumer (B2C), yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen yang nantinya nama pengirim barang tersebut adalah konsumen itu sendiri
3. Consumer  to  Cunsumer (C2C),  yaitu  transaksi  yang  dilakukan  antar  konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 1
Kegiatan jual beli  yang dilakukan melalui e-commerce ini mengakibatkan sistem pembayarannyapun dilakukan secara elekrtonik. Adapun sistem pembayaran yang dapat
1 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 150-151.

## Jurnal Legal Reasoning
digunakan  dalam  transaksi e-commerce yaitu  dengan  menggunakan  kartu  kredit/visa, transfer (ATM, mobile banking, ataupun internet banking ), e-wallet , dan gerai retail. 2
Namun, berdasarkan data yang dirilis oleh Google, Temasek dan Bain & Company terdapat empat puluh tujuh juta masyarakat yang tidak memiliki rekening, dan sembilan puluh dua juta masyarakat yang memiliki rekening namun akses e-banking nya terbatas.
Artinya, kecil kemungkinan bagi segmen tersebut untuk bertransaksi secara digital di e- commerce . Maka dari itu, e-commerce seperti Shopee, Blibli.com, Tokopedia, dan lain- lain  menciptakan  sebuah  inovasi  sistem  pembayaran  yaitu  sistem  pembayaran  COD. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan e-commerce dengan jenis transaksi Consumer to  Consumer (C2C)  karena  kasus  yang  sedang  ramai  diperbincangkan  terkait  sistem pembayaran  COD  ini  adalah e-commerce jenis  C2C  seperti  Shopee,  Blibli.com, Tokopedia, dan market place serupa lainnya.
Permasalahan  sistem  pembayaran  COD  ini  bermula  dari  pergeseran  makna  dari kata COD itu sendiri. Sistem pembayaran COD yang umum diketahui oleh masyarakat atau sistem pembayaran COD di luar e-commerce adalah transaksi yang mengharuskan pertemuan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  di  tempat  dan  waktu  yang  sudah disepakati,  melakukan  pemeriksaan  barang  terlebih  dahulu,  ketika  barang  sesuai  atau cocok barulah melakukan pembayaran. Sementara arti COD di dalam e-commerce yang dikutip  dari  laman  resmi  Shopee  Indonesia  adalah  suatu  sistem  pembayaran  yang dilakukan  secara  langsung  di  tempat  melalui  kurir  ketika  barang  sampai  ke  alamat konsumen. 3 Dapat  dilihat  dari  kedua  arti  COD  tersebut,  COD  mengalami  pergeseran makna yang belum dipahami oleh para konsumen sehingga banyak terjadi kasus-kasus terkait COD ini. Hal ini terjadi karena masih kurangnya edukasi dari pihak e-commerce kepada pengguna sistem pembayaran COD.
Di dalam penelitian ini terdapat  dua kasus  sistem pembayaran COD,  yaitu kasus pelaku  usaha  dan  kasus  konsumen.  Terkait  kasus  pelaku  usaha  yang  sedang diperbincangkan di media sosial adalah pelaku usaha yang mengirimkan kertas kepada
2 Sena Lingga Saputrea, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umumr”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, 30 September 2019, hlm. 201
3 Shopee, “Apa itu pembayaran
COD (Bayar
di Tempat)?”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, 19.30 WIB.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
konsumen  padahal  barang  yang  dipesan  oleh  konsumen  adalah  jam  tangan.  Hal  ini terlihat bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan  apa  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Perbuatan  pelaku  usaha  tersebut sangatlah merugikan konsumen.
Sementara, kasus konsumen yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat di  media  sosial  terkait  sistem  pembayaran  COD,  yaitu  pada  bulan  februari  2021  lalu, tersebar rekaman video seorang wanita memarahi kurir, wanita tersebut adalah seorang konsumen  yang  menggunakan  sistem  pembayaran  COD.  Konsumen  terlihat  sedang berdebat dengan kurir lantaran menganggap pesanannya tidak sesuai. Alhasil konsumen tersebutpun  tidak  mau  membayar  dan  menerima  pesanannya  karena  merasa  dirugikan jika  membayar.  Kurir  sudah  berusaha  menjelaskan  terkait  sistem  komplain  namun konsumen tetap tidak mau membayar. Tidak hanya itu, kasus konsumen yang terjadipun ketika  konsumen  memutuskan  untuk  menggunakan  sistem  pembayaran  COD,  namun tidak  memberikan  alamat  yang  jelas,  dan  nomor  telepon  yang  tidak  bisa  dihubungi sehingga ketika kurir sampai ke alamat tujuan, konsumen tidak bertanggungjawab atas pesanannya.  Perbuatan  konsumen  yang  tidak  mengikuti  prosedur  sistem  pembayaran COD  ini  sangatlah  merugikan  pelaku  usaha  yang  telah  mengeluarkan  biaya  untuk pengemasan barang dan pengiriman barang.
Terkait permasalahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana dan siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  sistem pembayaran COD ini, mengingat  belum ada pengaturan secara khusus  yang mengatur terkait  sistem  pembayaran  COD.  Namun,  UUPK,    UU  ITE  dengan  aturan pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur secara umum terkait perlindungan para pihak dalam bertransaksi secara elekronik, walaupun di dalam Pasal 60 ayat (3) PP PMSE  hanya  menyebutkan  bahwa  pembayaran  melalui  sistem  elektronik  dapat dilakukan  melalui  perbankan  atau  pembayaran  elektronik  lainnya  yang  munjukkan bahwa  PP  PMSE  tidak  mengatur  terkait  sistem  pembayaran  COD  sebagai  salah  satu pembayaran melalui sistem elektronik.
Berdasarkan  latar  belakang  inilah  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  tulisan mengenai  siapakah  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dan  bagaimanakah

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
pertanggung jawabannya dalam kasus sistem pembayaran COD?. Adapun tujuan khusus penelitian ini ialah untuk mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab atas kasus COD ini dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawabannya.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu pendekatan  dengan  menggunakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  secara  konseptual  (konseptual  approach).  Untuk  meneliti, peneliti  menggunakan  strategi  menelaah  isu-isu  hukum  yang  terkait  dengan  jual  beli online  menggunakan  sistem  pembayaran  COD  dan  melakukan  kajian  berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian penelitian ini identik dengan  norma  tertulis  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Artingya  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  berupa  peraturan perundang-undagan  dala  hal  ini  ialah  UUPK,  UU  ITE,  dan  PP  PMSE  serta  literatur- literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini khususnya jurnal-jurnal ilmiah.

## C. PEMBAHASAN
Sistem  pembayaran Cash  On  Delivery (COD)  yang  ada  di  dalam e-commerce merupakan  suatu  inovasi  yang  diciptakan  oleh  para e-commerce guna  mempermudah transaksi  jual  beli.  Sistem  pembayaran  COD  ini  diciptakan  karena  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mempunyai e-wallet, rekening,  mempunyai  rekening  namun akses e-banking nya terbatas, pemukimannya jauh dari gerai retail. Adapun mekanisme sistem pembayaran COD yakni sebagai berikut: 4
1. Setelah konsumen dan pelaku usaha bertransaksi melalui e-commerce lalu pelaku usaha akan mengirimkan produk ke tim ekspedisi yang menyediakan fitur COD.
2. Ekspedisi akan mengirimkan paket hasil transaksi ke konsumen
4 Kargo, “Apa itu COD? (Keuntungan dan kerugian sistem COD)”, <https://kargo.tech/en/blog/apa-itu-pengiriman-cod/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, 11.29 WIB.

## Jurnal Legal Reasoning
3. Konsumen  akan  membeyar  barang  dan  ongkos  kirim  ke  kurir  ekspedisi  setelah menerima barang
4. Kurir  yang  sudah  menerimanya  secara cash akan  menyetorkan  uang  tersebut kepada bagian keuangan ekspedisi
5. Bagian  keuangan  ekspedisi  akan  mentransfer  uang  barang  penjual  secara  utuh dikurangi ongkir dari ekspedisi tersebut.
Mekanisme  inilah  yang  tidak  dipahami  oleh  masyarakat  yang  menggunakan  sistem pembayaran  COD,  sehingga  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  terkait  sistem pembayaran COD ini.
Terkait  sistem  pembayaran  COD  ini  belum  ada  payung  hukum  yang  mengatur secara khusus pun di dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PP  PMSE)  juga  tidak  menyebutkan adanya sistem pembayaran COD sebagai salah satu cara pembayaran dalam bertransaksi secara online melalui e-commerce .  PP  PMSE  hanya  menyebutkan  pembayaran  hanya dapat  dilakukan  menggunakan  sarana  sistem  perbankan  atau  sistem  pembayaran elektroniklainnya  seperti e-banking dan e-wallet .  Namun,  untuk  mencapai  kepastian hukum UUPK, UU ITE dan aturan pelaksanaanya telah cukup mengatur serta melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi.

## 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan E-Commercer Akibat Kerugian Konsumen Berdasarkan UUPK dan UU ITE
Kasus-kasus  pelaku  usaha  yang  terjadi  pada  saat  bertransaksi  di  dalam e- commerce menggunakan sistem pembayaran COD  yaitu ketika pelaku usaha tidak memberikan informasi  yang jelas pada produk  yang dijual dan tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan. Hal inilah yang menunjukan bahwa pelaku  usaha  tidak  melakukan  suatu  itikad  baik  dalam  bertransaksi  sesuai  dengan Pasal 7 huruf a UUPK dan Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik harus didasari dengan itikad baik.
Seperti pada kasus pelaku usaha yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial  yaitu  pengantar  paket  diancam  dengan  senjata  tajam  lantaran  konsumen meminta  uangnya  dikembalikan  setelah  melakukan  pembayaran  COD.  Konsumen

## Jurnal Legal Reasoning
tersebut  mengaku  bahwa  telah  membeli  sebuah  jam  tangan,  namun  setelah  paket dibuka isinya hanya kertas saja.
Suatu itikad baik dalam kasus ini yaitu ketika pelaku usaha menyampaikan informasi  baran  gyang  benar,  jelas  dan  menampilkan  gambar  produk  yang  sesuai dengan  aslinya  sehingga  tidak  menimbulkan  kekecewaan  konsumen.  Jadi, seharusnya  pelaku  usaha  mengirimkan  barang  berupa  jam  tangan  sesuai  dengan deskipsi  bukan  mengirimkan  kertas  kosong  kepada  konsumen.  Tindakan  tersebut merupakan suatu  itikad baik  yang dilakukan pelaku usaha.  Pasal  7 huruf b UUPK dan Pasal 9 UU ITE yang menerangkan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan informasi dengan lengkap, benar, jelas dan jujur mengenai produk yang ditawarkan. Tidak hanya pelaku usaha, namun e-commerce dalam hal ini juga diwajibkan untuk memberikan  informasi  yang  jelas  dan  benar  terkait  sistemasi  dalam  bertransaksi menggunakan  sistem  pembayaran  COD.  Akibat  dari  tindakan  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  Pasal  7  UUPK  dan  Pasal  9  UU  ITE  maka  konsumen  telah kehilangan hak nya yang telah dicantumkan pada Pasal 4 huruf b dan c UUPK, yaitu tidak mendapatkan barang yang sesuai dan tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait produk yang ditawarkan.
Akibat  kerugian  konsumen  tersebut,  pelaku  usaha  dan e-commerce wajib bertanggung jawab. Apabila konsumen merasa dirugikan karena barang tidak sesuai, konsumen tetap harus membayar barang tersebut melalui kurir, setelah itu konsumen dapat  melakukan  komplain  ke  pelaku  usaha  melalui  fitur  komplain  yang  telah disediakan  oleh e-commerce .  Fitur  komplain  yang  disediakan  oleh e-commerce merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang telah diberikan oleh e-commerce itu sendiri.
Adapun ketentuan komplain barang tersebut yaitu dengan cara mengirimkan video unboxing barang.  Hal  ini  juga  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yakni  tertuang  di  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektonik  (PP  PSTE) yang  menyatakan  rekam  jejak  tersebut  digunakan  untuk  keperluas  pengawasan, penegakan  hukum,  penyelesaian  sengketa,  verifikasi,  pengujian,  dan  pemeriksaan lainnya.  Jika  konsumen  melakukan  rekaman unboxing dengan  benar, e-commerce

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
akan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh konsumen jika pelaku usaha memang tidak beritikad baik dan benar terlihat adanya ketidak sesuaian barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha.  Dalam hal ini untuk pelaku usaha yang tidak beritikad baik yaitu mengirimkan barang yang tidak sesuai tidak akan mendapatkan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen. Karena, uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada  kurir  akan  disalurkan  terlebih  dahulu  kepada e-commerce setelah  itu e- commerce akan  menyalurkan  uang  tersebut  ke  pelaku  usaha  jika  konsumen  sudah melaporkan  barang  tersebut  sampai  dengan  sesuai.  Namun,  jika  ada  laporan  yang jelas terkait barang yang dikirimkan tidak sesuai dari konsumen, maka e-commerce tidak akan menyalurkan uang tersebut kepada pelaku usaha.
Prinsip  tanggung  jawab  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum perlindungan  konsumen,  karena  dalam  kasus  pelanggaran  hak  konsumen  perlu kehati-hatian dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak terkait. Secara umum prinsip- prisnip  tanggung  jawab  dalam  hukum  dibedakan  menjadi  lima  yaitu,  berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, prduga selalu tidak bertaggung jawab, tanggung jawab mutlak dan pembatasan tanggung jawab. 5
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  bertransaksi  telah  diatur  di  dalam UUPK dan UU ITE. UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Sementara, UU ITE mengatur tanggung jawab pelaku usaha melalui pasal-pasal kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi, UU ITE tidak mengatur secara spesifik terkait tanggung jawab pelaku usaha.
Pasal 19 UUPK jo. Pasal 23 UUPK. jo. Pasal 28 UUPK, yakni menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai atau pelaku usaha sudah dianggap  bersalah  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  kesalahannya.  Artinya  jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha telah melakukan kesalahan dan wajib untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen.  Apabila  pelaku  usaha  tidak  mau memberikan  ganti  tugi  maka  dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, jika konsumen mengajukan gugatan melalui BPSK atau
5 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm.2.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
badan peradilan maka pelaku usaha yang wajib membuktikan dirinya bersalah atau tidak karena UUPK menganut prinsip tanggung jawab dengan pembuktian terbalik.
Pasal 19 UUPK yang menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha yaitu: 6
a. Pelaku  usaha  bertanggung  jawa  memberikan  gantitugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau ganti rugi akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pemberian  ganti  tugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tdak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Berdasarkan Pasal 19 UUPK jo. Pasal 23 UUPK jo. Pasal 28 UUPK kasus sistem pembayaran COD, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena pesanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha  dapat  berupa  mengganti  barang  yang  baru  dan  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan atau mengembalikan uang secara penuh kepada konsumen.
Dari penjelasan di atas tanggung jawab pelaku usaha diatur secara khusus di dalam  UUPK,  tidak  seperti  UU  ITE  yang  tidak  mengatur  secara  khusus  dan  jelas terkait tanggung jawab dari pelaku usaha. Namun, tanggung jawab pelaku usaha di
6 Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Pasal 19.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
dalam  UU  ITE  dapat  dilihat  dengana  danya  pengaturan  tentang  kewajiban  pelaku usaha.
Jika dilihat dari kacamata UU ITE terkait pertanggung jawaban pelaku usaha dapat  dilihat di  dalam ketentuan Pasal  9 dan Pasal  17 UU  ITE.  Kewajiban pelaku usaha  yang  diatur  dalam  Pasal  9  UU  ITE  yaitu  “pelaku  usaha  yang  menawarkan produk  melalui  sistem  elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen  dan  produk  yang  ditawarkan.” 7 Bunyi  pasal  tersebut  dapat  diartikan  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  terhadap informasi yang diberikanya terkait dengan syarat kontrak, serta produsen dan produk yang  ditawarkan.  Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  pelaku  usaha  dan  konsumen terhadap sistem pembayaran COD ini, maka e-commerce lah yang bertanggung jawab atas informasi terkait sistemasi dari sistem pembayaran COD.
Pasal 17 UU ITE juga menjelaskan bahwasanya pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan transaksi elektronik, yang mana arti dari Pasal 17  UU  ITE  ini  adalah  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang dilakukannya yaitu harus beritikad baik.  Terdapat penjelasan dari Pasal 17 UU ITE, yang  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  penyelenggaraan negara, orang, badan usaha dan masyarakat harus dilakukan secara baik, bijaksana, beertanggung jawab, efektif dan efisien sehingga diperoleh manfaat  yang sebesar- besarnya  bagi  masyarakat.  Itikad  baik  yang  dimaksud  Pasal  17  UU  ITE  adalah sebagaimana tertuang di penjelasan pasal tersebut, yakni dilaksanakan dengan penuh tanggung  jawab  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi masyarakat  (konsumen).  Dalam  hal  kasus  sistem  pembayaran  COD,  pelaku  usaha harus beritikad baik dalam menjalankannya. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam hal mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Dapat dilihat berdasarkan paparan di atas UUPK dan UU ITE telah mengatur, bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  kegiatan  transaksi  elektonik  yang
7 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,  UU No. 19 Tahun 2016, Ps. 9.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
dilakukan  dengan  konsumen.  Tanggung  jawab  tersebut  dilakukan  secara  tanggung renteng dengan e-commerce selaku penyedia lapak penjualan. 8

## 2. Tanggung  Jawab  Konsumen  Akibat  Kerugian  Pelaku  Usaha  Berdasarkan UUPK dan UU ITE
Kasus Konsumen yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat di media sosial terkait sistem pembayaran COD ini adalah bentuk ketidak pahaman pengguna sistem pembayaran COD saat berbelanja melalui e-commerce . Rekaman video yang tersebar  luas  di  media  sosial  itu  merupakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh konsumen  karena  tidak  melakukan  pembayaran  terlebih  dahulu  sebelum  barang diperiksa  dan  tidak  membayarnya  setelah  barang  diperiksa.  Konsumen  tersebut merasa  dirugikan  jika  melakukan  pembayaran  karena  barangnya  tidak  sesuai. Ketidak  sesuaian  barang  yang  diterima  oleh  konsumen  memang  merugikan konsumen  itu  sendiri,  namun  tindakan  konsumen  yang  tidak  membayar  barang tersebut  juga  tidak  dapat  dibenarkan  mengingat  konsumen  telah  memilih  sistem pembayaran  COD  sebagai  metode  pembayarannya.  Kasus  konsumen  yang  tidak memberikan alamat dan nomor telepon  yang dapat dihubungi juga sangatlah tidak dapat dibenarkan.
Tindakan  konsumen  pada  kasus  konsumen  yang  telah  dipaparkan  di  atas dianggap lalai akan kewajibannya yang telah di atur di dalam Pasal 5 huruf a, b dan c UUPK dan Pasal 17 ayat (2) UU  ITE  yaitu tidak membaca dengan benar terkait petunjuk  atau  prosedur  dari  sistem  pembayaran  COD,  tidak  adanya  itikad  baik dengan cara tidak memberikan alamat jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan sistem pembayaran COD.
Atas tindakan yang dilakukan oleh konsumen yang merugikan pelaku usaha, konsumen dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang  diderita oleh pelaku usaha. Pada kasus konsumen ini, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liabillity dapat diberlakukan. Prinsip ini dapat digunakan apabila pelaku usaha yang
8 Wawancara peneliti dengan Bapak Rio Priambodo, Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2021, di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
merasakan  kerugian  karena  perbuatan  konsumen  dapat  menuntut  kompensasi  atau ganti  rugi  tanpa  harus  mempermasalahkan  ada  atau  tidaknya  unsur  kesalahan  dari konsumen.  Ketika  kasus  ini  dibawa  ke  ranah  hukum,  pelaku  usaha  tidak  perlu melakukan pembuktian terkait kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Pada BAB 13 UUPK hanya mengatur sanksi pelaku usaha, sehingga terhadap konsumen yang melakukan penolakan pembayaran barang dapat menggunakan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata  yang  mana  hal  ini  merupakan  tindakan  wanprestasi  dan  Pasal  378 KUHP sebagai lex generalis dari UUPK.
Terkait kasus konsumen yang tidak memberikan alamat yang benarpun dapat dimintakan pertanggung jawabannya, merujuk pada Pasal 1460 KUHPerdata barang yang   dijual   tersebut   sejak   terjadinya  kesepakatan  atau  pembelian  telah  menjadi tanggungan     pembeli,     meskipun     penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak  menuntut  biaya  atas  barang  tersebut. Hal ini juga selaras dengan Pasal 20 UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  suatu  transaksi  elektronik  terjadi  ketika  pelaku usaha menawarkan produk di dalam e-commerce dan tawaran tersebut diterima dan disetujui  oleh  konsumen.  Jadi,  berdasarkan  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1243 KUHPerdata,  konsumen    wajib  memberikan  ganti  rugi  akibat  kelalaiannya  dalam memenuhi perikatannya dengan pelaku usaha.
Selain itu terkait kasus konsumen sistem pembayaran COD yaitu konsumen yang tidak membayar pesanannya kepada kurir juga merupakan tanggung jawab e- commerce,  karena  dalam  hal  ini  e-commerce  selaku  penyedia  lapak  bagi  para konsumennya untuk melakukan transaksi, kenyamanan dan keamanan dari transaksi seharusnya  dijamin  oleh  pihak  e-commerce  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  akan dirugikan.

## D. SIMPULAN
Di  dalam  kasus  sistem  pembayaran  COD  ini  pelaku  usaha  dan  konsumen  masih sama-sama mendapatkan kerugian yang mana di dalam kasus pelaku usaha, konsumen tidak  mendapatkan  kesesuaian  barangnya.  Sedangkan,  di  dalam  kasus  konsumen, pelaku usaha dirugikan oleh konsumen yang tidak mau membayar pesanannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pesanan. UUPK dan UU ITE telah mengatur bahwa pelaku

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
usaha bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan dengan konsumen ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 19 UUPK, Pasal 9 UU ITE dan Pasal  17  UU  ITE.  Namun  tanggung  jawab  tersebut  juga  harus  didukung  dengan sistematis,  artinya  pelaku  usaha  dapat  bertanggung  jika  ada  bukti  yang  mendukung, yaitu berupa video unboxing yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal  22  ayat  (2)  PP  PSTE  .  Tanggung  jawab  ini  dilakukan  secara  tanggung  renteng antara pelaku usaha dan e-commerce . Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terkait  permasalahan  sistem  pembayaran  COD  yaitu dengan  menggantikan  barang  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan,  sementara bentuk  tanggung jawab  yang dilakukan oleh e-commerce adalah dengan memberikan informasi  yang  jelas  terkait  sistemasi  dari  sistem  pembayaran  COD  kepada  seluruh pengguna e-commerce dengan  cara  mengedukasi  konsumen. E-commerce juga bertanggung jawab untuk memeriksa secara seksama terkait keluhan atau komplain dari konsumen  terkait  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dikirimkan  oleh  pelaku usaha. Terhadap kasus konsumen dalam sistem pembayaran COD, konsumen dianggap melakukan wanprestasi mengingat UUPK tidak mengatur tanggung jawab konsumen. Sehingga  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  konsumen  pada  kasus  sistem pembayaran COD ini adalah dengan mengganti rugi jika jika adanya tuntutan ganti rugi dari pelaku usaha sesuai dengan 1243 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.
--------. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , UU No. 19 Tahun 20016.
--------. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019.
--------. Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik, PP No.80 Tahun 2019.
Barkatullah, Abdul Halim. Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

## Jurnal Legal Reasoning
Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik . Bandung: Nusamedia. 2017.
Kantaatmadja, Mieke Komar. Cyberlaw Suatu Pengantar . Bandung: ELIPS. 2001.
Kargo.  “Apa  itu  COD?  (Keuntungan  dan  Kerugian  Sistem  COD)”. <https://kargo.tech/en/blog/apa-itu-pengiriman-cod/>.  Diakses  pada  tanggal  18 Oktober 2021, 11.29 WIB.
Lumban, Reny Elisa. “Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli  Pakaian  Jual  Beli  Pakaian  Melalui  Media  Internet”.  Artikel  yang dipublikasikan oleh Ministry of Research and Technology/National  Agency  for Research and Innovation.
Lumban, Reny Elisa. “Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli  Pakaian  Jual  Beli  Pakaian  Melalui  Media  Internet”.  Artikel  yang dipublikasikan oleh Ministry of Research and Technology/National Agency for Research and Innovation
Mansyur, Dikdik M. Aried dan Elisatris Gultom. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi . Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, cet.1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media. 2006
Nasution, Az. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1995
Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
Putri,  Sandi.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  E-Commerce  Pasca Transaksi  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi Sarjana Universitas Pancasila, Jakarta, 2013.
Ranto,  Roberto.  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam Transaksi  Jual  Beli  melalui  Media  Elektronik”.  Dalam Jurnal  Ilmu  Hukum Alethea (Vol. 2, No. 2, 2019).
Santoso, Sugeng. “Sistem  Transaksi  E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum  Islam”.  Dalam  jurnal  AHKAM  (Volume  4  Nomor  2,  Novemer  2016): 223-224
Saputrea, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online  yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur”.  Dalam Jurnal  Wawasan Yuridika (Vol. 3, No.2, 2019).
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Grasindo, 2000.
Shopee.
“Apa itu pembayaran COD (Bayar di Tempat)?”.
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-
Delivery>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, 19.30 WIB.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UIPress. 1986
Susilo, Zoemrotin K. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Puspa Swara. 1996
Syafriana, Rizka. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dalam jurnal De Lega Lata (Vol. 1, No. 2, 2016).
Urip, Rochani, dkk. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Elektronik (E- Commerce)”. Dalam Dinamika Hukum (Volume 13 Nomor 1, Januari 2003): 125

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747

## BIODATA PENULIS
Nama : Indriana Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 13 Mei 2000 Alamat : Jalan Raya Sukahati, Cibinong, Bogor E-mail : indrianamulyana9@gmail.com