INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4925-4939 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional
Emiel Salim Siregar 1 ✉ , Syahrizal Azis Harahap 2 , Bima Aslam Anugrah 3 , Galang Ramadhan Dalimunte 4 , Adelia Fahriza Hasibuan 5 , Siska Widyanti br. Simargolang 6
Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keamanan  dan  perdamaian  internasional adalah pilar  fundamental  dalam  menjaga stabilitas  global. Namun, kompleksitas dalam geopolitik saat ini sering kali menghasilkan pelanggaran yang mengancam fondasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Korea Utara (Korut) telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran terhadap perdamaian internasional yang mencakup  beberapa  aspek  krusial.  Korut  secara  berulang  kali  melanggar  kewajiban  non-proliferasi nuklir sebagai anggota Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dengan melakukan uji coba senjata nuklir pada berbagai kesempatan. Tindakan ini jelas melanggar tujuan NPT untuk menghambat penyebaran senjata nuklir  dan  Israel  telah  menjadi  subjek  kontroversi  internasional  karena  melakukan  beberapa pelanggaran  terhadap  keamanan  internasional  yang  signifikan.  Salah  satu  isu  utama  adalah pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang dianggap melanggar hukum internasional. Kajian ini menyimpulkan penegakan hukum internasional terhadap Korea Utara (Korut) melibatkan respons internasional yang terbatas terhadap pelanggaran berat  terhadap  norma-norma  hukum  internasional.  Korut  telah  melanggar  berbagai  perjanjian internasional, termasuk Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan resolusi.
Kata Kunci: Pelanggaran, Keamanan, Internasional

## Abstract
International security and peace are fundamental pillars for maintaining global stability. However, the complexities of current geopolitics often lead to violations that threaten these foundations. The method employed in addressing these issues is the normative juridical method. North Korea (DPRK) has been involved  in a series of violations against international peace that encompass several critical aspects. DPRK has repeatedly breached its nuclear non-proliferation obligations as a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) by conducting nuclear weapons tests on various occasions. These actions clearly contravene the NPT's objectives to inhibit the spread of nuclear weapons. Additionally, Israel has been a subject of international controversy due to significant violations of international security. One major issue is Israel's occupation of Palestinian territories, including the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, which is considered a breach of international law. This study concludes that international law enforcement against North Korea (DPRK) involves limited international responses to severe violations of international legal norms. DPRK has violated various international agreements, including the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and United Nations Security Council resolutions.

## Keywords: Violation, Security, International

## PENDAHULUAN
Stabilitas global sangat bergantung pada keamanan dan perdamaian internasional. Namun,  dinamika  geopolitik  saat  ini  seringkali  menyebabkan  pelanggaran  yang mengancam dasar-dasar tersebut (Sari, 2018). Dalam hal ini, hukum internasional berperan penting dalam menegakkan norma-norma yang mengatur perilaku negara di seluruh dunia. Pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional dapat mencakup serangan militer tanpa alasan yang sah, penggunaan senjata pemusnah massal, aksi terorisme lintas batas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Insiden-insiden semacam ini seringkali memicu krisis yang membutuhkan respons cepat dan tegas. (Stephan, 2022).
Lembaga hukum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memegang peran penting dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati oleh komunitas global. Hukum  internasional  tidak  hanya  mengatur  perilaku  negara-negara,  tetapi  juga menyediakan kerangka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menegakkan kewajiban dalam  perjanjian  internasional,  dan  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  individu  atau kelompok yang melanggar norma-norma global ini (Wirottama et al., 2020). Pelanggaran terhadap  keamanan  dan  perdamaian  internasional  mencakup  berbagai  tindakan  yang melanggar  norma  hukum  internasional  yang  dirancang  untuk  menjaga  stabilitas  global. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah agresi militer tanpa izin sah dari Dewan Keamanan PBB atau tanpa alasan sah menurut hukum internasional. Contoh terkenal adalah
invasi  tanpa  provokasi  seperti  yang  dilakukan  Rusia  di  Ukraina  pada  tahun  2014,  yang memicu reaksi internasional luas dan sanksi ekonomi yang ketat (Broeders et al., 2023).
Penggunaan senjata pemusnah massal (WMD) juga merupakan pelanggaran serius terhadap perdamaian internasional. Contoh seperti penggunaan gas beracun di Suriah dan upaya  pengembangan  senjata  nuklir  oleh  Korea  Utara  menunjukkan  bagaimana penyalahgunaan teknologi ini dapat mengancam stabilitas regional dan global (Kasih et al., 2021). Tanggapan terhadap penggunaan WMD sering kali menjadi tantangan besar bagi komunitas  internasional  dalam  menegakkan  hukum  internasional  dan  memastikan kepatuhan terhadap perjanjian non-proliferasi. Selain itu, terorisme lintas batas merupakan ancaman lain terhadap keamanan internasional. Organisasi teroris seperti ISIS dan al-Qaeda sering kali melanggar kedaulatan negara, mengancam keamanan masyarakat global, dan mengganggu  upaya  perdamaian  di  berbagai  wilayah.  Tanggapan  terhadap  terorisme internasional  melibatkan  kerja  sama  antarnegara  dalam  hal  intelijen,  keamanan,  dan penegakan  hukum,  serta  perlu  memperkuat  kerangka  kerja  hukum  internasional  untuk menghadapi tantangan ini (Liolos, 2012).
Pelanggaran hak asasi manusia juga dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional.  Contoh  nyata  meliputi  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan pembersihan etnis yang mengakibatkan krisis kemanusiaan besar dan merusak perdamaian regional (Mufida dan Pandin, 2022). Respons internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia  sering  melibatkan  pengadilan  internasional,  sanksi  diplomatik,  atau  intervensi militer  yang  diotorisasi  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  untuk  melindungi  populasi  yang terancam.  Secara  keseluruhan,  pelanggaran  terhadap  keamanan  dan  perdamaian internasional mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum internasional yang telah ditetapkan.  Tanggapan  terhadap  pelanggaran  semacam  itu  membutuhkan  kerja  sama internasional  yang  kuat,  penggunaan  instrumen  hukum  internasional  yang  tepat,  serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global (Utama et al., 2020).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  mekanisme  hukum internasional berfungsi dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, artikel ini akan membahas tantangan- tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional dalam konteks ini. Dengan memahami  dinamika  ini  secara  mendalam,  kita  dapat  mengevaluasi  efektivitas  sistem hukum  internasional  dalam  menanggapi  ancaman  terhadap  perdamaian  global  serta upaya-upaya  untuk  meningkatkan  tanggung  jawab  kolektif  dalam  menjaga  keamanan dunia.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  metode  yuridis  normatif adalah  pendekatan  dalam  ilmu  hukum  yang  fokus  pada  norma-norma  hukum  untuk menafsirkan  makna  dan  menerapkan  hukum  dalam  konteks  spesifik.  Langkah  awalnya adalah mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap teks hukum tersebut untuk memahami ruang lingkup dan implikasi hukumnya. Berdasarkan analisis tersebut, ditarik kesimpulan hukum yang sering kali mempertimbangkan prinsip- prinsip  hukum dan kasus  serupa.  Argumen  hukum yang dibuat harus  konsisten  dengan logika dan didukung oleh referensi hukum yang valid. Evaluasi kritis terhadap argumen juga penting untuk memastikan kekuatan kesimpulan hukum yang diambil. Metode ini efektif digunakan dalam penelitian akademis dan praktik hukum sehari-hari karena memberikan pemahaman yang sistematis tentang penerapan hukum dalam situasi konkret (Nasution, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian
A. Pelanggaran Perdamaian Hukum Internasional Korea Utara
Korea  Utara  telah  melakukan  serangkaian  pelanggaran  terhadap  perdamaian internasional  yang  mencakup  beberapa  aspek  penting.  Pertama,  Korea  Utara  secara berulang kali melanggar kewajiban non-proliferasi nuklir sebagai anggota Perjanjian Non- Proliferasi  Nuklir  (NPT)  dengan  melakukan  uji  coba  senjata  nuklir  pada  berbagai kesempatan, yang jelas melanggar tujuan NPT untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan dan menguji misil balistik antarbenua (ICBM), melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil balistik. Tindakan provokatif militer Korea Utara, seperti latihan militer besar-besaran, juga meningkatkan  ketegangan  di  Semenanjung  Korea.  Di  dalam  negeri,  Korea  Utara  juga dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga sipil. Semua tindakan ini menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas regional di Asia Timur dan keamanan global secara luas. Meskipun komunitas internasional telah merespons dengan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara, penegakan hukum internasional terhadap negara ini tetap menjadi tantangan yang kompleks (Devano dan Astuti, 2024).
Korea  Utara  telah  melanggar  beberapa  ketentuan  perjanjian  dalam  konteks perdamaian  internasional,  menimbulkan  kekhawatiran  di  komunitas  global.  Sebagai
anggota  Perjanjian  Non-Proliferasi  Nuklir  (NPT)  sejak  1985,  Korea  Utara  melanggar komitmennya untuk tidak mengembangkan atau menguji senjata nuklir dengan melakukan serangkaian uji coba nuklir. Tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip NPT yang bertujuan mencegah  penyebaran  senjata  nuklir.  Selain  itu,  Korea  Utara  juga  melanggar  resolusi Dewan  Keamanan  PBB  yang  melarang  pengembangan  teknologi  misil  balistik.  Resolusi seperti Resolusi 1718 (2006) dan 2397 (2017) menetapkan sanksi ekonomi dan diplomatik sebagai respons terhadap tindakan Korea Utara. Korea  Utara juga melanggar semangat perjanjian  damai  dengan  Korea  Selatan,  termasuk  Deklarasi  Panmunjom  2018,  dengan melakukan  tindakan  provokatif  seperti  uji  coba  senjata  dan  retorika  agresif.  Upaya internasional untuk menanggapi pelanggaran ini meliputi sanksi dan tekanan diplomatik, namun tantangan terus ada dalam memastikan kepatuhan Korea Utara terhadap hukum internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan secara global (Akande dan Tzanakopoulos, 2018).
Penegakan  hukum  internasional  terhadap  Korea  Utara  menghadapi  sejumlah tantangan yang signifikan. Korea  Utara telah melanggar perjanjian internasional dengan mengembangkan  dan  menguji  senjata  nuklir  serta  misil  balistik  antarbenua,  yang mengancam stabilitas regional dan global. Respons internasional terhadap pelanggaran ini diwujudkan dalam serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk tindakan Korea Utara dan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik. Namun, efektivitas sanksi- sanksi  ini  terbatas  oleh  kemampuan  Korea  Utara  untuk  menghindari  dan  melanggar pembatasan  internasional.  Dampaknya  terhadap  masyarakat  Korea  Utara  mencakup keterbatasan ekonomi dan isolasi internasional yang diperburuk oleh sistem politik yang tertutup.  Penegakan  hukum  internasional  terhadap  Korea  Utara  menyoroti  pentingnya koordinasi  antarnegara  dan  lembaga-lembaga  internasional  dalam  menjaga  keamanan global  dan  mempromosikan  perdamaian  di  Semenanjung  Korea  serta  di  seluruh  dunia (Massie dan Massie, 2021).
Teori  Realisme  Politik  memberikan  pandangan  yang  berguna  untuk  menganalisis perilaku Korea Utara dalam konteks hubungan internasional, terutama terkait pelanggaran- pelanggarannya. Korea Utara menggunakan pengembangan senjata nuklir dan misil balistik sebagai  strategi  untuk  meningkatkan  keamanan  nasionalnya,  sesuai  dengan  doktrin realisme yang menekankan kepentingan utama negara untuk mempertahankan kekuatan dan keamanan dalam menghadapi ketidakpastian global. Tindakan ini juga dapat dipahami sebagai upaya Korea Utara untuk menciptakan keseimbangan kekuatan terhadap ancaman dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik. Penggunaan ancaman senjata nuklir oleh Korea Utara juga berfungsi untuk menciptakan
ketegangan  dan  meningkatkan  kemampuan  deterrence  terhadap  serangan  dari  pihak musuh.  Meskipun  Korea  Utara  telah  dikenakan  sanksi  internasional  sebagai  respons terhadap  pelanggarannya,  negara  ini  masih  mendapatkan  dukungan  dan  hubungan strategis dari China dan Rusia, yang mempertimbangkan keamanan nasional mereka dalam menanggapi tindakan Korea Utara. Dengan demikian, teori Realisme Politik membantu kita memahami dinamika kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional yang membentuk perilaku Korea Utara di tingkat internasional (Emhemad et al., 2023).
Lembaga  penegakan  hukum  internasional  memainkan  peran  krusial  dalam menanggapi  pelanggaran  perdamaian  internasional.  Dewan  Keamanan  PBB  (United Nations Security Council - UNSC) memiliki peran utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global dengan mengadopsi resolusi yang mengatur tindakan terhadap negara- negara yang melanggar hukum internasional. Resolusi ini dapat mencakup sanksi ekonomi, diplomatik,  atau  tindakan  militer  jika  diperlukan.  Mahkamah  Internasional  (International Court of Justice - ICJ) adalah lembaga yudisial utama PBB yang menyelesaikan sengketa antara  negara-negara  anggota  dengan  memberikan  pendapat  hukum  yang  otoritatif. Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court  - ICC) bertanggung jawab atas  pengadilan  individu  yang  terlibat  dalam  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  genosida.  Selain  itu,  Organisasi  untuk  Pelarangan  Senjata  Kimia (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) mengawasi implementasi Konvensi Senjata Kimia dengan melakukan inspeksi dan investigasi di negara-negara yang diduga melanggar konvensi tersebut. Lembaga-lembaga ini, meskipun memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja hukum yang kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional secara efektif (Rohrbach-Schmidt et al., 2023).

## B. Pelanggaran Perdamian Hukum Internasional Israel
Rumah Sakit Indonesia di Palestina adalah sebuah fasilitas kesehatan yang didirikan oleh  masyarakat  Indonesia  atas  dasar  kemanusiaan,  melalui  penggalangan  dana  dari lembaga swasta dan pemerintah. Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat sipil Palestina yang telah lama menjadi korban  perang. Indonesia, sebagai negara yang menghormati  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  tercantum  dalam  Konstitusi  negaranya, mendukung inisiatif ini (Rian Rifki Eliandy et al., 2023). Rumah Sakit Indonesia di Palestina telah beroperasi selama dua tahun dan memberikan bantuan kepada masyarakat sipil dan korban perang.
Pada bulan November 2023, Rumah Sakit Indonesia mengalami serangan oleh Israel
yang  mengakibatkan  lumpuhnya  operasional  fasilitas  tersebut,  yang  merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional (Farhat et al., 2022). Hukum yang diterapkan dalam konteks perang adalah Hukum Humaniter Internasional, yang bersumber dari dua sumber utama yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Konvensi Den Haag mencakup tiga konvensi dan tiga deklarasi yang secara umum dikenal sebagai Konvensi Perdamaian I (Putra et al., 2023).
Pasal 18 dari Hukum Geneva menyatakan bahwa rumah sakit sipil yang dioperasikan untuk merawat  orang-orang yang terluka, sakit, orang  lemah, dan ibu yang melahirkan tidak boleh diserang dalam situasi apapun, melainkan harus selalu dihormati dan dilindungi oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata.  Sementara  itu,  Pasal  19 menjelaskan bahwa perlindungan terhadap rumah sakit sipil tidak akan dicabut kecuali jika rumah  sakit  tersebut  digunakan  untuk  tindakan  di  luar  tugas  kemanusiaannya  yang membahayakan  pihak  musuh.  Namun,  pencabutan  perlindungan  tersebut  hanya  dapat dilakukan setelah peringatan yang menyebutkan batas waktu yang wajar, dan hanya jika peringatan  tersebut  diabaikan.  Kehadiran  anggota  militer  yang  terluka  atau  sakit  yang dirawat di rumah sakit, atau adanya senjata ringan dan amunisi yang diambil dari kombatan tetapi belum diserahkan ke pihak yang berwenang, tidak dapat dianggap sebagai tindakan merugikan terhadap negara musuh (Astuti, 2018).
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Israel  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (2)  Protokol Tambahan I tentang perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil sebagai sumber Hukum Humaniter  Internasional.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  serangan-serangan  harus secara jelas dibatasi hanya pada target-target militer. Secara spesifik, sasaran militer hanya boleh meliputi objek-objek yang, berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya, memberikan  kontribusi  efektif  bagi  aksi  militer.  Penghancuran  atau  pengambilalihan sepenuhnya atau sebagian dari objek-objek ini dalam keadaan yang berlaku pada saat itu harus memberikan keuntungan militer yang pasti (Al Uraidy et al., 2021).
Israel, sebagai negara yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia  di  Palestina,  menanggung  konsekuensi  kerusakan  dan  kerugian  yang  dialami oleh  masyarakat  sipil  Palestina  (Wirottama  et  al.,  2020).  Tindakan  pelanggaran  yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks  penegakan  Hukum  Humaniter  Internasional,  pengadilan  yang  dapat  mengadili kasus pelanggaran tersebut harus didahulukan di pengadilan di negara yang bersangkutan (Poissonnier & David, 2020).
Perdana  Menteri  Benyamin  Netanyahu  harus  diadili  di  Mahkamah  Pidana Internasional (ICC) sebagai kepala negara Israel yang mengetahui strategi perang militer
Israel (Johnson, 2023). Konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan kedua belah pihak tidak memaafkan dalam mengejar penegakan hukum terhadap serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina, atau dalam menerapkan Resolusi 2467 Dewan Keamanan PBB yang menetapkan kewajiban negara untuk menghentikan impunitas dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, genosida, serta pencegahan kekerasan seksual dalam konflik dan pasca konflik (Kyriakides & Demetriades, 2022).
Perdana Menteri Israel, yang memiliki kekuasaan politik dan militer di negara tersebut, adalah sosok yang belum pernah diadili atas dugaan kejahatan perang di pengadilan Israel, yang  dapat  mengakibatkan  kesulitan  dalam  penegakan  hukum  jika  kejahatan  perang tersebut  harus  diadili  di  dalam  negeri  (Madar,  2023).  Sistem  pengadilan  di  Israel  tidak memungkinkan  penggunaan  hukum  asing,  terutama  Hukum  Humaniter  Internasional, dalam  proses  pengadilan  mereka  (Shikhelman,  2023).  Palestina,  sebagai  pihak  yang terdampak  oleh  serangan  terhadap  Rumah  Sakit  Indonesia  di  Palestina,  menghadapi tantangan dalam mengadili Israel atas tindakan tersebut.
Kedekatan politik antara Israel, sebagai mitra Amerika Serikat di Timur Tengah, dan Amerika  Serikat,  yang  merupakan  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB,  menimbulkan kontroversi terkait penegakan Hukum Humaniter dan kemanusiaan internasional (Gilboa, 2023). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk mengadili pelanggaran perang dan pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel (Alviana et al., 2016). Untuk menjalankan kewenangannya dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional, ICC memerlukan persetujuan dari  Dewan  Keamanan PBB yang terdiri  dari  15  anggota,  termasuk  lima  anggota  tetap  yaitu  Republik  Rakyat  Tiongkok, Prancis,  Rusia,  Britania  Raya,  dan  Amerika  Serikat,  serta  sepuluh  anggota  tidak  tetap (Gordon & Perugin, 2019).
Palestina,  yang  telah  mengalami  kerusakan  luas  di  berbagai  sektor,  menghadapi penurunan hubungan politik luar negeri karena keuntungan politik Israel sebagai produsen persenjataan yang dicari oleh banyak negara dan hubungannya yang erat dengan Amerika Serikat, telah merugikan Palestina secara signifikan (Preston, 2019). Amerika Serikat telah memberikan dukungan yang kuat kepada Israel dalam pendudukan wilayah Palestina, yang semakin memperburuk situasi tersebut.
Negara-negara  anggota  Dewan  Keamanan  PBB  diharapkan  untuk  bertindak  tegas terhadap  kasus  penyerangan  terhadap  Rumah  Sakit  Indonesia  di  Palestina.  Namun, penggunaan  hak  veto  oleh  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  menghalangi penegakan  Hukum  Internasional  atas  alasan  keuntungan  politik  atau  hubungan  khusus
(Husam, 2019). Meskipun Dewan Keamanan PBB tidak boleh menggunakan hak veto untuk menghalangi  penegakan  Hukum  Humaniter  Internasional,  dalam  praktiknya,  hak  veto sering  kali  digunakan  dan  hal  ini  telah  menghambat  upaya-upaya  untuk  menegakkan keadilan internasional (Omar, 2020).
Menurut  norma-norma  jus  cogens  dalam  Hukum  Internasional,  hak  veto  Dewan Keamanan  PBB  tidak  boleh  digunakan  jika  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar Hukum  Internasional  atau  melemahkan  tindakan  kerja  sama  antara  anggota  Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau kejahatan lainnya  (Trahan,  2020).  ICC,  sebagai  lembaga  internasional,  memiliki  yurisdiksi  untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang,  asalkan  dua  syarat  terpenuhi:  kejahatan  tersebut  dilakukan  di  wilayah  negara anggota ICC atau oleh warga negara negara anggota ICC, dan kejahatan tersebut dirujuk oleh jaksa ICC melalui resolusi Dewan Keamanan PBB (Akande & Tzanakopoulos, 2018).
Namun,  Pengadilan  ICC  sering  kali  terhambat  oleh  politik  internasional,  termasuk resistensi  dari  negara-negara  yang  tidak  ingin  memperbolehkan  penegakan  Hukum Internasional  yang  objektif  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  pertimbangan  politik  atau kepentingan  negara  tertentu  (Millenio,  2021).  Meskipun  demikian,  teori  hukum  alam (natural law) menegaskan bahwa Hukum Internasional berlaku bagi semua negara, bukan hanya anggota PBB, dan diciptakan untuk memelihara perdamaian global. Dalam konteks ini,  penggunaan  hak  veto  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  tidak  selalu  relevan  atau  dapat diterima  sebagai  penentu  dalam  penegakan  Hukum  Humaniter  Internasional  terhadap Israel (Alexander, 2023)..
Penegakan Hukum pada negara yang bukan merupakan negara statuta Roma yaitu negara  Sudan  pada  kasus  Darfur  sebagai  kejahatan  kemanusiaan,  genosida  dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang ditangani oleh ICC melalui Resolusi DK PBB No. 1593 (2005). Presiden Omar Al-Bashir dituduh dan diadili pada kasus penyerangan warga  sipil  Afrika  (Prihandono  &  Yuniarti,  2022).  Pelanggaran  Hukum  Humaniter Internasional  yang  dilakukan  Israel  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  keji  dengan melakukan  serangan  pada  fasilitas  kesehatan  Palestina,  Kewajiban  Hak  Veto  Dewan Keamanan  PBB  sebagai  syarat  utama  penegakan  hukum  humaniter  oleh  ICC  haruslah dipertimbangkan  kembali  pada  kejahatan  ini  dikarenakan  Palestina  atau  Israel  tidak memampuni  dalam  menghukum  pelanggaran  hukum  humaniter  meskipun  Israel  tidak melakukan ratifikasi statuta roma (Sánchez Morales, 2020) .
Pengaturan  ICC  terkait  dengan  hak  veto  Dewan  Keamanan  PBB  sebagai  prasyarat untuk  penegakan  hukum  dalam  kasus  pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional
seharusnya  dipertimbangkan  untuk  direformasi.  Perubahan  ini  dapat  didasarkan  pada bukti-bukti  ilmiah  yang  dapat  diverifikasi,  sehingga  penegakan  hukum  dapat  dilakukan dengan cepat dan pihak yang bertanggung jawab dapat diadili secara adil. Pengaturan saat ini yang mengizinkan penggunaan hak veto  oleh  anggota tetap Dewan  Keamanan PBB tidak  selalu  menciptakan  kondisi  yang  adil  dalam  penegakan  Hukum  Humaniter Internasional  terhadap  penyerangan  terhadap  Rumah  Sakit  di  Palestina,  serta  dapat menghambat upaya pencapaian perdamaian.
Keterbatasan  yurisdiksi  ICC  dalam  menangani  pelanggaran  Hukum  Internasional terhadap  Rumah  Sakit  di  Palestina  mencerminkan  tantangan  dalam  penegakan  Hukum Humaniter  Internasional  oleh  ICC.  Saat  ini,  Dewan  Keamanan  PBB  hanya  menyetujui resolusi-resolusi  terkait  Gaza  tanpa  melanjutkan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang bertanggung jawab atas korban sipil Palestina. Resolusi ini sering kali dihadapi dengan penolakan dari pihak Amerika Serikat (Galingging, 2010).
C. Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Keamanan Internasional Penegakan hukum internasional terhadap negara-negara yang melanggar keamanan internasional melibatkan sejumlah mekanisme dan langkah yang sering kali kompleks dan terbatas.  Dewan  Keamanan  PBB  memiliki  kewenangan  untuk  mengadopsi  resolusi  yang menentukan  tindakan  terhadap  negara-negara  yang  melanggar  hukum  internasional, seperti sanksi ekonomi, diplomatik, atau bahkan intervensi militer. Namun, implementasi resolusi ini sangat tergantung pada dukungan politik dari anggota tetap dan non-tetap Dewan Keamanan.
Mahkamah Internasional (ICJ) juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum yang mengikat, asalkan negara- negara  yang  bersengketa  setuju  untuk  mengakui  yurisdiksi  ICJ.  Proses  dimulai  dengan pengajuan  kasus  oleh  negara  yang  merasa  dirugikan  atau  badan  internasional  yang berwenang, seperti PBB. ICJ kemudian melakukan pendahuluan untuk menentukan apakah mereka memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, yang bergantung pada persetujuan negara yang dituduh untuk menerima yurisdiksi ICJ.
Sanksi internasional sering kali diberlakukan sebagai respons terhadap pelanggaran, dengan harapan dapat mempengaruhi perekonomian dan hubungan internasional negara yang  melanggar,  serta  mendorong  mereka  untuk  mematuhi  norma-norma  hukum internasional. Tekanan diplomatik dan isolasi politik juga digunakan untuk mempengaruhi perilaku  negara-negara  yang  melanggar.  Meskipun  demikian,  tantangan  utama  dalam
penegakan hukum internasional tetap pada upaya memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum internasional di tingkat global (Sulistianingsih dan Ilyasa, 2022).
Proses penegakan hukum internasional oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ) terhadap negara yang melanggar keamanan internasional melibatkan langkah-langkah terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Statuta ICJ dan norma-norma yang berlaku. Setelah ICJ mengonfirmasi yurisdiksinya, mereka  melanjutkan  dengan  penyelidikan  menyeluruh  terhadap  fakta-fakta  yang dipresentasikan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Poissonnier dan David, 2020).
Persidangan dilakukan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari masing-masing pihak.  Setelah  mempertimbangkan  semua  informasi  yang  disajikan,  ICJ  mengeluarkan pendapat  hukum  yang  otoritatif  dan  mengikat.  Meskipun  ICJ  tidak  memiliki  wewenang eksekutif  langsung  untuk  menegakkan  keputusannya,  pendapatnya  dianggap  sebagai otoritas  dalam  hukum  internasional.  Negara-negara  yang  terlibat  diharapkan  untuk mematuhi pendapat ICJ, namun implementasi keputusan ini bergantung pada kepatuhan sukarela dari negara yang dinyatakan bersalah, serta pada tekanan diplomatik dan isolasi politik  yang  mungkin  diberlakukan  oleh  komunitas  internasional  (Nurhidayatuloh et  al., 2018).
Mahkamah  Internasional  (International  Court  of  Justice  -  ICJ)  tidak  memiliki kewenangan  untuk  memberlakukan  sanksi  terhadap  negara-negara  yang  melanggar keamanan  internasional.  Sebagai  lembaga  yudisial,  ICJ  bertanggung  jawab  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  negara-negara  anggota  PBB  berdasarkan  hukum internasional. Keputusan atau pendapat ICJ dianggap sebagai otoritas hukum internasional yang mengikat, dan negara-negara yang terlibat diharapkan untuk mematuhi keputusan tersebut. Namun, implementasi keputusan ICJ tergantung pada kepatuhan sukarela dari negara  yang  terlibat.  Dalam  beberapa  kasus,  tekanan  diplomatik  dan  isolasi  politik  dari komunitas  internasional  dapat  digunakan  untuk  mempengaruhi  perilaku  negara-negara yang menolak untuk mematuhi keputusan ICJ. Penting untuk dicatat bahwa ICJ fokus pada penyelesaian  sengketa  antarnegara,  bukan  penuntutan  individu  atau  kejahatan kemanusiaan, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk kasus- kasus serius tersebut (Al Uraidy et al., 2021).
Israel  telah  menjadi  subjek  perdebatan  internasional  karena  melakukan  beberapa pelanggaran signifikan terhadap keamanan internasional. Salah satu isu utamanya adalah pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang dianggap melanggar hukum internasional. Resolusi PBB menyatakan bahwa pendudukan ini tidak sah dan menyerukan Israel untuk menarik mundur pasukannya. Selain
itu, Israel sering kali dikritik karena membangun dan memperluas pemukiman di wilayah yang diduduki, terutama di Tepi Barat, yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  melarang  perubahan  demografi  di  wilayah pendudukan.  Blokade  Gaza  yang  diberlakukan  oleh  Israel  juga  kontroversial  karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak kemanusiaan dasar. Operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat juga mendapat kritik atas korban warga sipil yang besar dan kerusakan  infrastruktur, meskipun  sering kali dilakukan sebagai respons terhadap serangan dari pihak Palestina.
Teori  Positivisme  Hukum  Internasional  menekankan  bahwa  hukum  internasional adalah hasil dari perjanjian antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Dalam  konteks  pelanggaran  yang  mungkin  dilakukan  oleh  Israel,  teori  ini  dapat menjelaskan  bahwa  tindakan  seperti  pendudukan  wilayah  Palestina  dan  pembangunan pemukiman  di  Tepi  Barat  adalah  hasil  dari  interpretasi  dan  implementasi  norma-norma hukum internasional yang telah disepakati (Chapsos dan Hamilton, 2019).
Menurut pandangan positivis, sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran hukum internasional akan  tergantung  pada tanggapan dari  komunitas internasional  dan sejauh mana tindakan tersebut dianggap melanggar perjanjian atau konsensus internasional yang ada. Interpretasi positivisme menekankan pentingnya norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum dan proses penegakan hukum internasional yang adil, termasuk peran lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Dewan Keamanan PBB dalam menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
Namun, teori ini juga dapat diperdebatkan karena fleksibilitas interpretasi terhadap hukum  internasional  dan  tantangan  dalam  menerapkan  sanksi  yang  efektif  terhadap negara-negara yang melanggar tanpa konsensus global yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, interpretasi teori positivisme dalam hukum internasional  dapat  memunculkan  berbagai  sudut  pandang  dan  diskusi  mengenai implementasi dan keadilan hukum internasional (Peña - García et al., 2020).

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  artikel  ilmiah  ini  menekankan  bahwa  penegakan  hukum internasional  terhadap  Korea  Utara  (Korut)  melibatkan  respons  internasional  yang terbatas terhadap pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum internasional. Korut telah melanggar berbagai perjanjian internasional, termasuk Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pengembangan senjata nuklir dan misil balistik. Respon internasional terhadap pelanggaran ini termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik,
namun implementasinya terbatas oleh tantangan dalam memaksa Korut untuk mematuhi hukum  internasional.  Artikel  ini  juga  menggambarkan  peran  lembaga-lembaga internasional  seperti  Dewan  Keamanan  PBB,  Mahkamah  Internasional  (ICJ),  dan Organisasi  untuk  Pelarangan  Senjata  Kimia  (OPCW)  dalam  menegakkan  hukum internasional. Meskipun penting, penegakan hukum internasional terhadap Korut masih dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpatuhan negara tersebut dan dukungan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia.
Secara  keseluruhan,  penegakan  hukum  internasional  terhadap  negara-negara seperti  Korut menyoroti pentingnya koordinasi internasional yang kuat  dan  kesadaran akan  keterbatasan  dalam  menegakkan  kepatuhan  terhadap  norma-norma  hukum internasional.  Tantangan  ini  menunjukkan  perlunya  evaluasi  lebih  lanjut  terhadap efektivitas  instrumen  hukum  internasional  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Akande, D. dan Tzanakopoulos, A. (2018), “Treaty Law and ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression”, European Journal of International Law, Vol. 29 No. 3, hal. 939 – 959, doi: 10.1093/ejil/chy059.
Broeders,  D.,  Cristiano,  F.  dan  Weggemans,  D.  (2023),  “Too  Close  for  Comfort:  Cyber Terrorism  and  Information  Security  across  National  Policies  and  International Diplomacy”, Studies in Conflict and Terrorism, Routledge, Vol. 46 No. 12, hal. 2426 – 2453, doi: 10.1080/1057610X.2021.1928887.
Chapsos, I. dan Hamilton, S. (2019), “Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia”, Trends in Organized Crime, Vol. 22 No. 3, hal. 255 – 273, doi: 10.1007/s12117-018-9329-8.
Devano, M.H. dan Astuti, M. (2024), “Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.”, Yustitiabelen, Vol. 10 No. 1, hal. 62 – 86.
Dibu,  W.  dan  Moges,  A.  (2019),  “Assessment  of  the  International  Criminal  Court’s Prosecutor Role in Darfur Crisis, Sudan (the case of Omer Al- Bashir)”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6 No. 3, hal. 1034, doi: 10.18415/ijmmu.v6i3.995.
Emhemad,  G.H.A.,  Solie,  G.,  Loang,  A.A.O.  dan  Kok,  O.  (2023),  “A  COMPARATIVE ANALYSIS  OF  LEADERSHIP  STYLES:  IMPLICATIONS  FOR  ORGANIZATIONAL PERFORMANCE  AND  EMPLOYEE  SATISFACTION”, International  Journal  of
Accounting,  Finance  and  Business  (IJAFB),  Vol.  8  No.  50,  hal.  456 – 469,  doi:
10.55573/IJAFB.085032.
Hossain,  M.P.  (2023),  “The  Rohingya  refugee  crisis:  analysing  the  international  law implications of its environmental impacts on Bangladesh”, The International Journal of  Human  Rights,  Routledge,  Vol.  27  No.  2,  hal.  238 – 257,  doi:
10.1080/13642987.2022.2081159.
Kasih, D.P.D., Dharmawan, N.K.S., Salain, M.S.P.D. dan Dwijayanthi, P.T. (2021), “Kedudukan Negara  sebagai  Pembeli  dalam  Perspektif  Hukum  Perdagangan  Internasional”, Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  PROGRAM  STUDI  MAGISTER  HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, Vol. 3 No. 3, hal. 354 – 369.
King,  S.M.,  Chilton,  B.S.  dan  Roberts,  G.E.  (2009),  “Reflections  on  Defining  the  Public Interest”, Administration & Society, SAGE Publications Inc, Vol. 41 No. 8, hal. 954 – 978, doi: 10.1177/0095399709349910.
Liolos, J.J. (2012), “Justice for Tyrants: International Criminal Court Warrants for Gaddafi Regime Crimes”, Boston College International & Comparative Law Review, Vol. 35 No. 2, hal. 589 – 602.
Massie, C.D. dan Massie, S.M. (2021), “Indonesia ’ s unilateral action : Juridical restoration of the sovereignty of the outer islands ” , International Journal of Law, Vol. 7 No. 3, hal. 85 – 91.
Mufida, N. dan Pandin, M.G.R. (2022), “THE EFFECT OF HAND HYGIENE INTERVENTION ON THE KNOWLEDGE AND SKILLS LEVEL OF SCHOOL CHILDREN”, medRxiv, hal. 2022.01.15.22268666, doi: 10.1101/2022.01.15.22268666.
Nasution, E. R. (2024). Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum, Eureka Media

## Aksara
Peña - García,  N.,  Gil - Saura,  I.,  Rodríguez -Orejuela,  A.  dan  Siqueira-Junior,  J.R.  (2020),
“Purchase  intention  and  purchase  behavior  online:  A  cross - cultural  approach”,
Heliyon, Vol. 6 No. 6, hal. e04284, doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04284. Poissonnier, G. dan David, E. (2020), “Israeli Settlements in the West Bank, a War Crime ?
” , Revue des droits de l’homme , Vol. 1 No. 17, hal. 11 – 24, doi: 10.4000/revdh.7613.
Rohrbach- Schmidt, D., Wehner, C., Krueger, S. dan Ebner, C. (2023), “Wage returns to job tasks and personality traits in Germany”, International Journal of Manpower, Vol. 44 No. 9, hal. 55 – 71, doi: 10.1108/IJM-01-2022-0038.
Sari, D.L. (2018), “Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War”, Global: Jurnal Politik Internasional, Vol.
20 No. 1, hal. 70, doi: 10.7454/global.v20i1.314.
Sihombing, E.N. dan Haditia, C. (2022), Penelitian Hukum, Setarra Press, Malang.
Stephan, P.B. (2022), “The crisis in international law and the path forward for international humanitarian law”, International Review of the Red Cross, Vol. 104 No. 920 – 921, hal.
2077 – 2096, doi: 10.1017/S1816383122000285.
Sulistianingsih,  D.  dan  Ilyasa,  R.M.A.  (2022),  “the  Impact  of  Trips  Agreement  on  the Development  of  Intellectual  Property  Laws  in  Indonesia”, Indonesia  Private  Law Review, Vol. 3 No. 2, hal. 85 – 98, doi: 10.25041/iplr.v3i2.2579.
Al Uraidy, A., Istri, T., Widyantari, D. dan Dewi, P. (2021), “Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 3, hal. 38 – 50.
Utama,  I.G.A.A.,  Mangku,  D.G.S.  dan  Yuliartini,  N.P.R.  (2020),  “Yurisdiksi  International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3 No. 3, hal. 208 – 219.
Wirottama, V.T., Setiyono, J. dan Susetyorini, P. (2020), “Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 9 No. 1, hal. 9 – 11.