Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 466-472| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5682.466-472

## PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PAGUYUBAN TRANSPORTASI TEBONGKANG
COMMUNITY (STUDI DI DESA SINGAKERTA UBUD)
Gofin Sahensa Pradana, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia gofinsahemsa261@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, Arinidesak1966@gmail.com
(

## Abstrak
Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Karena dianggap dapat mempermudah pencarian dan pemesanan dari jarak jauh maupun jarak dekat, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online dari pada menggunakan jasa ojek pangkalan. Di Desa Singakerta Ubud ojek pangkalan membentuk suatu kelompok dalam Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Dengan keadaan tersebut maka dalam keanggota Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  merasa  tersaingi  dengan  adanya  transportasi  berbasis online,  sehingga  Paguyuban Transportasi  Tebongkang  Community  melakukan  persaingan  usaha  dengan melakukan  kegiatan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  Desa  Singakerta  Ubud. Penelitian sebagai  penelitian hukum  empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dn aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini  diperoleh  dari  Aparat  Desa  di  Desa  Singakerta  Ubud,  Ketua  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community,  Dinas  Perhubungan  Angkutan  Jalan,  Go-jek.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dan dianalisis,  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan ojek pangkalan dalam kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, telah memenuhi 75% unsur- unsur kegiatan praktik monopoli yang dilakukan di Desa Singakerta  Ubud. Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Hasil adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing pelaku usaha lainnya agar dapat memperoleh hasil. Faktor pendukung  dari  pelaksanaan  praktik  monopoli  dalam  penguasaan  pasar  yang  dilakukan  oleh  pihak Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  yaitu  diantaranya  faktor  perekonomian,  dalam  hasil dan/atau  sumber  penghasilan  kelompok  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  di  Desa Singakerta Ubud keadaan perekonomian.
Kata Kunci: Kegiatan Penguasaan Pasar, Ojek Online, Paguyuban Transportasi Tebongkang Community

## Abstract
One  example  of  the  emergence  of  a  transportation  service  business  that  can  be  connected  through  a communication tool is an online motorcycle taxi (ojek) type Go-jek. Because it is considered to be able to facilitate searching and ordering from a distance or a short distance, people prefer to use online motorcycle taxi services rather than using base motorcycle taxi services. In Singakerta Village, Ubud, the ojek base forms a group in the Tebongkang Transportation Association. With these conditions where members of the Tebongkang Community Transportation Association feel competitive with online-based transportation, so the  Tebongkang  Community  Transportation  Association  conducts  business  competition  by  conducting monopolistic practices and unfair business competition in Singakerta Village, Ubud. Research as empirical legal research, using the approach of legislation and the rule of law in examining the problems that exist in society. The primary data in this study were obtained from the Village Apparatus in Singakerta Village, Ubud, Head of the Tebongkang Community Transportation Association, Road Transport Transportation Service, Go-Jek. The data obtained were then processed and analyzed, and presented descriptively. The
results  of  this  study  are  that  the  activities  carried  out  by  ojek  bases  in  the  Tebongkang  Transportation Association  group  have  fulfilled  75%  of  the  elements  of  monopoly  practice  activities  carried  out  in Singakerta Village, Ubud. The supporting factors of the implementation of monopoly practices in market control carried out by the Tebongkang Community Transportation Association are economic factors, The result of this competition has resulted in the birth of a company that instinctively wants to beat competitors of  other  business  actors  in  order  to  obtain  results.  where  the  results  and/or  sources  of  income  of  the Tebongkang Community Transportation Association group in Singakerta Village Ubud are very worrying economic conditions and do not have a fixed income to support them. meet the needs of his family.
Keywords: Market Control Activities, Online Ojek, Tebongkang Community Transportation Association

## I. PENDAHULUAN
Transportasi merupakan media yang berperan sebagai penghubung suatu benda dari tempat awal sampai tempat tujuan. Transportasi mempunyai berbagai media atau jalur dimana tempat masing- masing benda berpindah, baik dari jalur darat (jalan dan rel kereta api), air (lautan dan sungai), dan  udara  (pesawat).  Transportasi  pada  dasarnya  diciptakan  manusia  untuk  dapat    membantu manusia  lainnya  dalam  melakukan  perpindahan  baik  bagi  manusia  itu  sendiri  maupun  untuk benda lainnya, khususnya jasa transportasi ojek.
Melalui  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  tersirat  bahwa  tujuan  pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu  adanya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Undangundang  Dasar  1945 melindungi  kepentingan  rakyat  melalui  pendekatan  kesejahteraan  dengan  membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan  peaturan  perundangundangan  untuk  mengatur  jalannya  perekonomian  nasional. Ayat  1  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  mengandung  arti  bahwa  perekonomian  tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang  ada  atau  kekuatan  pasar  bebas.  Ayat  tersebut  juga  mengandung  arti  adanya  upaya membangun  secara  struktural  melalui  tindakan  nyata  yang  merupakan  tugas  negara.(Swasono, 1989)
Dalam  dunia  hukum,  banyak  istilah  yang  digunakan  untuk  bidang  hukum  persaingan  usaha (competition  Law)  seperti  hukum  antimonopoli  (antimonopoly  law)  dan  hukum  antitrust (antitrust  law).  Di  Indonesia  secara  resmi  digunakan  istilah  Persaingan  Usaha  sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Siswanto, 2004)
Mengingat  era  perkembangan  internet  yang  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat pertumbuhan  penduduk  yang  begitu  cepat,  sehingga  sangat  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran jasa transportasi yang berbasis online yang tersambung dengan menggunakannya internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien.
Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Tidak hanya ojek online, layanan yan diberikan Go-jek  terhadap  masyarakat  meliputi  Go-car,  Go-food,  Go-mart  dan  lainnya  (Sonhaji,  2018) Kehadiran jasa transportasi Go-jek tersebut diterima baik dengan masyarakat, karena dianggap dapat  mempermudah  pencarian  dan  pemesanan  dari  jarak  jauh  maupun  jarak  dekat,  dan  dapat pula  mengetahui  posisi  pemesan  melalui  rute  yang  telah  tertera  di  aplikasi  Go-jek,  maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online daripada menggunakan jasa ojek pangkalan.
Desa  Singakerta  Ubud  merupakan  desa  yang  termasuk  dalam  kawasan pariwisata,  dan masyarakat di Desa Singakerta Ubud memilih melakukan usaha di bidang jasa transportasi, selain menjadi  ojek pangkalan  untuk  melayani  masyarakat  setempat  ada  pula  yang bekerja  di  bidang jasa transportasi untuk melayani go-driver bagi tamu asing. Masyarakat di Desa Singakerta Ubud membentuk kelompok usaha dibidang jasa transportasi dalam suatu kelompok yaitu Paguyuban Transportasi  Tebongkang  Community.  Paguyuban  tersebut  berdiri  sejak  tanggal  16  Mei  2014
yang  terdiri  dari  Ketua  Paguyuban,  Sekretaris  Paguyuban  dan  43  anggota.  Paguyuban Transportasi  Tebongkang  Community  tersebut  didirikan  dengan  tujuan  untuk  menaungi masyarakatnya  sebagai  kelompok  usaha  di  bidang  jasa  transportasi.  Paguyuban  Transportasi Tebongkang  Community  pada  tanggal  1  Maret  2019  membentuk  suatu  larangan  dengan  tegas menyatakan  bahwa  pihak  kelompok  usaha  jasa  transportasi  dari  Paguyuban  Transportasi Tebongkang Community menolak beroperasinya trasnportasi berbasis online di Desa Singakerta Ubud.
Dengan  keadaan  tersebut  dimana  anggota  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community merasa tersaingi dengan adanya transportasi berbasis online. Mengingat banyaknya persaingan usaha dibidang jasa transportasi yang timbul saat ini, sehingga banyak pula niat pelaku usaha dibidang jasa transportasi untuk melakukan persaingan dengan tindakan penguasaan pasar. Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  anggota  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community melakukan  tindakan  menolak  dan  menghalangi  pelaku  usaha  lainnya  untuk  melakukan  usaha yang sama, agar tetap mendapatkan hasil yang besar tanpa adanya penghalang dari pelaku usaha lain  yang.  Dimana  tindakan  tersebut  termasuk  dalam  unsur  kegiatan  penguasaan  pangsa  pasar yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana tindakan penguasaan pasar termasuk kegiatan yang dilarang. Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:
“Kegiatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yaitu:  kegiatan  penguasaan  pasar  yang terdiri dari menolak dan/atau menghalangi pesaing; menghalangi konsumen pesaing; membatasi peredaran dan/atau penjualan produk; diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” Akan  tetapi  anggota  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  melanggar  peraturan tersebut dengan tidak menampilkan dan/atau menunjukan kualitasnya, malah sebaliknya anggota Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  melakukan  tindakan  menolak,  menghalangi, dan membatasi usaha jasa transportasi berbasis online untuk memasuki wilayah Desa Singakerta Ubud. Dalam pengertian Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  bahwa,  tidak  melarang  adanya  penguasaan  pasar  dalam persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha kecuali, jika kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. (Heryani, 2013)Pendekatan  yang  digunakan  antara  lain:  sosiologis,  pendekatan  fakta,  dan  konseptual. Sumber    data  terdiri  dari    data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  teknik wawancara (interview). data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif atau teknik  analisis  deskriptif.  Dan  Dalam  penelitian  ini  bersifat  persfektif  artinya  suatu  penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang undangan  (Statuta  approach).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang undangan dan reguasi yang bersankut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Soekanto, 1986)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud
Istilah  monopoli  digunakan  untuk  menunjukkan  kondisi  seorang  pelaku  usaha  yang  ingin menguasai pasar. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:
“Monopoli  adalah  penguasaan  atas  produksi  dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”
Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaingpelaku usaha  lainnya  agar  dapat  memperoleh  hasil  yang  lebih  besar,  merasa  paling  hebat,  dan  paling kaya.  (Usman,  2013)  Dalam  konteks  yuridis  tidak  semua  bentuk  kegiatan  monopoli  dapat dilarang,  hanya  kegiatan  monopoli  yang  mengakibatkan  terjadinya  kegiatan  praktik  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang.
Pada  umumnya  terdapat  beberapa  karakteristik  dari  kartel.  Pertama,  terdapat  konspirasi  antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif,  maka  dilakukan  pula  alokasi  konsumen  atau  produksi  atau  wilayah.  Keempat,  adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil. (Dkk, 2009) Penganturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu: a. UU Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. b. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Bagi  dunia  usaha  persaingan  harus  dipandang  sebagai  hal  positif.  Sebagaimana  yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (perfect competition) adalah suatu kondisi  pasar  (market)  yang  ideal.  Paling  tidak  ada  empat  asumsi  yang  melandasi  agar  terjadi persaingan  yang  sempurna  pada  suatu  pasar  tertentu.  Pertama,  pelaku  usaha  tidak  dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. (Juwana, 1999) Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturannya yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. (Widjaja, 2002) Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang curang (unfair competition) atau praktik usaha yang tidak sehat dan jujur. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan antar  pelaku  usaha  dengan  cara  tidak  jujur  yang  dapat  menghambat  persaingan  usaha  dan merupakan  dampak  negatif  dari  perbuatan  yang  tidak  jujur  terhadap  harga  barang  atau  jasa, kualitas barang atau jasa, dan kuantitas dari barang atau jasa tersebut.(Fuady, 1999) Secara  etimologi,  kata  “monopoli”  berasal  dari  kata  Yunani  ‘Monos’  yang  berarti  sendiri  dan ‘Polein’  yang  berarti  penjual.  Dari  akar  kata  tersebut  secara  sederhana  orang  lantas  memberi pengertian  monopoli  sebagai  suatu  kondisi  dimana  hanya  ada  satu  penjual  yang  menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. (Siswanto, 2004)
Pengertian usaha tidak sehat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa:
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan oleh antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak  jujur  atau  kegiatan  melawan  hukum.”Dilihat  dari  beberapa  kegiatan  yang  dapat mengakibatkan  adanya  tindakan  praktik  monopoli,  dalam  penjelasan  tersebut  dapat  termasuk melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 UUNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana tindakan tersebut termasuk kegiatan yang  dilarang.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  merupakan  persaingan  yang  curang  (unfair competition) atau praktik usaha yang tidak sehat dan jujur. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan cara tidak jujur yang dapat menghambat persaingan usaha dan merupakan dampak negatif dari perbuatan yang tidak jujur terhadap harga
barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, dan kuantitas dari barang atau jasa tersebut. (Fuady, 1999)
Permintaan  akan  jasa  transportasi  adalah  kompleks,  dikarenakan  permintaan  tersebut tidak  hanya  dilandasi  oleh  keinginan  untuk  memindahkan  sesuatu  dari  tempat  awal  hingga ketempat  tujuan,  tetapi  terdapat  beberapa  karakteristik  transportasi  yang  mempengaruhi keinginan untuk memindahkan barang tersebut.
Kegiatan  Penguasaan  Pasar  yang  diatur  dalam  Pasal  19  UU  Nomor  5  Tahun  1999  yang merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:
1. Adanya penolakan pesaing;
2. Adanya kegiatan menghalangi konsumen;
3. Adanya pembatasan peredaran produk;
4. Adanya diskriminasi. (Usman, 2013)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Made  Mustika  selaku  Ketua  Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Paguyuban Ojek Pangkalan di Desa Singakerta Ubud yaitu: 1. Para  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  di  Desa  Singakerta  Ubud, melarang pihak ojek online untuk mangkal dan beroperasi di Kawasan Desa Singakerta Ubud;
2. Para  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  di  Desa  Singakerta  Ubud, menolak  para  ojek  online  mengambil  pelanggan  untuk  memesan  Go-drive,  di  dalam  Kawasan Desa  Singakerta Ubud;
3. Para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud, dimana ojek pangkalan tidak memperbolehkan ojek online beroperasi di Kawasan Ubud, baik dari segi mengantar  pelanggan  ke  tempat  yang  dituju  dan  lain-lainnya.  Hanya  Paguyuban  Transportasi Tebongkang  Community  di  Kawasan  Ubud  saja  yang  boleh  beroperasi  di  daerah  yang bersangkutan tanpa adanya pelaku usaha jasa transportasi berbasis online lainnya. Alasan adanya tindakan larangan penolakan tersebut tidak lain karna keadaan perekonomian para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nengah  Sambe  selaku  anggota  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa, dengan adanya ojek online maka minat masyarakat Desa  Singakerta  Ubud  untuk  menggunakan  jasa  transportasidi  Desa  Singakerta  Ubud  menjadi berkurang.  Hal  tersebut  dianggap  berdampak  buruk  pada  penghasilan  pelaku  usaha  jasa transportasi yang beroperasi di Desa Singakerta Ubud.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Nyoman  Adiyasa  selaku  anggota Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  (wawancara  tanggal  17  Januari  2022) mengatakan bahwa ojek online tidak boleh beroperasi di Kawasan Desa Singakerta Ubud dengan alasan selain untuk mengurangi perselisihan antar anggota paguyuban maupun ojek online dan untuk  mengimbangi  hasil  pendapatan  pihak  anggota  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community. Larangan yang dilakukan oleh pihak anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community  setempat  selain  untuk  mengimbangi  hasil  sebagai  kelompok  usaha  di  bidang  jasa transportasi  dimana  hasil  tersebut  digunakan  untuk  membayar  tiap  tempat  pangkalan  yang disewanya, dimana tiap bulannya harus membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap 5 tahunnya.
Dilihat  hasil  wawancara  dari  ketiga  ojek  pangkalan  diatas  bahwa,  kegiatan  yang memenuhi 75% unsur-unsur monopoli, dimana kegiatan yang dilakukan pihak paguyuban ojek pangkalan  termasuk  kegiatan yang  dilarang, dan  sudah  diatur  dalam Pasal  19  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan monopoli yang dilakukan paguyuban ojek pangkalan sesuai dalam Pasal 19 yaitu:
1. Kelompok Usaha
Pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar dalam kasus ini adalah pihak ojek pangkalan di Kawasan  Ubud.  Para  ojek  pangkalan  di  Kawasan  Ubud  melarang  ojek  online  mangkal  dan beroperasi di Kawasan Ubud.
2. Menolak pelaku usaha pesaingnya
Kegiatan menolak pelaku usaha pesaingnya yaitu para ojek pangkalan di Kawasan Ubud, yang melakukan tindakan menolak para ojek online mengambil pelanggan untuk memesan Go-drive, di dalam Kawasan Ubud.
3. Menghalangi pelaku usaha pesaingnya
Melakukan kegiatan menghalangi pelaku usaha pesaingnya yang dilakukan ojek-ojek pangkalan yang berada di Kawasan Ubud, dianggap telah menghalangi ojek online melakukan pekerjaannya sebagai  Go-jek  (pelayanan  masyarakat  di  bidang  jasa  transportasi)  dan  beroperasi  di  Kawasan Ubud.
4. Diskriminasi
Kegiatan  diskriminasi  yang  dilakukan  dalam  kasus  ini  yaitu  dimana  ojek  pangkalan  tidak memperbolehkan ojek online beroperasi di Kawasan Ubud, baik dari segi mengantar pelanggan ke tempat yang dituju melayani Go-food yang di pesan pelanggan dan lain-lainnya. Hanya ojek pangkalan  di  Kawasan  Ubud  saja  yang  boleh  beroperasi  di  daerah  yang  bersangkutan  tanpa adanya pelaku usaha jasa transportasi berbasis online lainnya.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud
Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta  Ubud  sebagai  kelompok  usaha  di  bidang  jasa  transportasi  termasuk  kegiatan  yang dilarang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Bapak  I  Made  Mustika  selaku  Ketua  Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa, dimana kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu:
1. Faktor  pertama  yaitu,  perekonomian  masyarakat  di  Desa  Singakerta  Ubud  khususnya masyarakat  yang  pekerjaannya  dibidang  jasa  transportasi.  Secara  umum  anggota  Paguyuban Transportasi  Tebongkang  Community  tidak memiliki  penghasilan  tetap  dan  termasuk  keadaan perekonomiannya yang sangat memperhatinkan. Rata-rata masyarakat di Desa Singakerta Ubud pekerjaan  pokoknya  sebagai  ojek  pangakalan,  sehingga  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community melakukan kegiatan penguasaan pasar, karena takut penghasilannya berkurang dan tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka Paguyuban Transportasi Tebongkang Community tidak ingin ojek online masuk mangkal dan beroperasi di kawasan Desa Singakerta Ubud;
2. Faktor kedua yaitu, ojek pangkalan pada kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melarang dan menolak praktek ojek online di Desa Singakerta Ubud, karena khawatir dan  takut  kehilangan  konsumen  yang  lebih  memilih  untuk  menggunakan  ojek  online  yang pelayanannya lebih canggih dengan mudah di jangkau konsumen menggunakan aplikasi online yang  memfasilitasi  ojek  online  daripada  transport  offline  di  Desa  Singakerta  Ubud  yang  tidak menggunakan aplikasi untuk melayani para konsumen;
Dari  kedua  faktor  diatas  tersebut  yang  menyebabkan  kelompok  Paguyuban  Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud melakukan kegiatan penguasaan pasar dalam bentuk  menolak,  melarang  dan  menghalangi  ojek  online  untuk  beroperasi  di  kawasan  Desa Singakerta Ubud.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Gunawan  selaku  Kepala  Bidang Angkutan  Jalan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Bali  (wawancara  tanggal  02  Februari  2022), mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada penegakan hukum yang dilakukan karena, menurut sepengetahuan beliau sejauh ini belum pernah ada yang melaporkan, hingga saat ini maka pihak Kepala  Bidang  Angkutan  Jalan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Bali  tidak  mengetahui  tentang adanya  pelaksanaan  praktik  monopoli  yang  dilakukan  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud. Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud tidak memiliki ijin resmi dan jika mereka melakukan ijin resmi maka yang lebih memiliki otoritas dalam mengawasi adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Sukra  selaku  anggota  Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 05 Februari 2022) di Desa Singakerta
Ubud, mengatakan bahwa, selama ini belum pernah adanya permasalahan-permasalahan hukum yang fatal terjadi, sehingga sampai saat ini belum ada pengaduan ke instansi terkait. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Made  Mustika  selaku  Ketua  Paguyuban  Transportasi Tebongkang  Community  (wawancara  tanggal  29  Juli  2022)  mengatakan  bahwa,  adapun  ojek online memasuki wilayah Ubud, maka sanksi yang diberikan oleh pihak Paguyuban Transportasi Tebongkang Community yaitu, diberikan teguran dan arahan bahwa pihak ojek online dilarang beroperasi di kawasan Ubud, baik dalam bentuk Go-jek, Go-mart, dan Go-food.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Bentuk Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang  Community  di  Desa  Singakerta  Ubud,  didalam  prateknya  sesuai  dengan  data  di lapangan  bahwa,  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  di  Desa  Singakerta  Ubud melakukan  penguasaan  pasar  dengan  bukti  kegiatan  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud menolak, menghalangi, dan membatasi pihak ojek online beroperasi  di  Desa  Singakerta  Ubud.  Dimana  kegiatan  tersebut  sudah  memenuhi  unsur-unsur 75%  penguasaan  pasar,  yang  dilarang  pada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Faktor-Faktor  Penyebab  yang  mempengaruhi  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  pada  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang  Community  di  Desa  Singakerta  Ubud disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  perekonomian  masyarakat  di  Desa  Singakerta  Ubud khususnya  masyarakat  dibidang  jasa  transportasi,  karena  adanya  pesaing  lainnya  yang  ingin masuk,  mangkal  dan  beroperasi  di  kawasan  Desa  Singakerta  Ubud,  yang  dapat  membuat berkurangnya  penghasilan  dari  pihak  kelompok  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community  di  Desa  Singakerta  Ubud.  Kelompok  Paguyuban  Transportasi  Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud merasa khawatir dan takut kehilangan konsumen.
2. Saran
Kepada  Pemerintah  khususnya  dari  Dinas  Perhubungan  baik  dari  pihak  KPPU  perlu membenahi kembali penegakan hukum agar mampu menjangkau pelaku usaha jasa transportasi baik ojek offline maupun ojek online, dan memberikan sosialisasi atau pemahaman-pemahaman hukum  seperti  perijinan  melakukan  usaha  kepada  pelaku  usaha  ojek  baik  online  maupun offlineagar sama-sama terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat.
Kepada  kelompok  Paguyuban  Transport  Tebongkang  Community,  sebaiknya  berbentuk badan hukum  agar  pihak kelompok  Paguyuban  Transport Tebongkang  Communitymempunyai perlindungan hukum atau memiliki payung hukum yang pasti.

## DAFTAR PUSTAKA
Dkk, A. F. L. (2009). Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische . Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,. Fuady, M. (1999). Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, . PT Citra Aditya. Heryani, A. A. dan W. (2013). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Kencana Prenadamedia Group.
Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 dalam. Jurnal Magister Hukum , 1 (1), 30–31. Siswanto, A. (2004). Hukum Persaingan Usaha . Ghaila Indonesia. Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian Hukum . UI Press. Sonhaji. (2018). Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan. Fakultas Hukum , 4 . Swasono, S. E. (1989). Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara . Usman, R. (2013). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia . Sinar Grafika. Widjaja, A. Y. & G. (2002). Anti Monopoli .