## PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PELANGGARAN JAM KERJA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN
The Implementation of Disciplinary Punishment of Civil Servants for Violations of Working Hours at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi
Iwan Yudi Herlinawan 1* , Yulia A. Hasan 2 , Almusawir 2
1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: iwan.yudiwan@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah  penelitian  Hukum  Normatif  Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  sanksi  disiplin  terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan telah dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 94  Tahun  2021  pasal  4  huruf  f  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  221/PMK.01/2021,  terutama  terkait  dengan pemotongan tunjangan dan akumulasi ketidakhadiran pada tahap hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan belum berjalan secara efektif yang ditunjukan masih ada pegawai melakukan pelanggaran dan terdapat pegawai yang melakukannya secara berulang serta tidak merasakan dampak atas pembelajaran dan pembinaan yang telah dilakukan. Penerapan hukuman belum efektif karena: (a) faktor sanksi dan hukuman, (b) penegakan hukuman disiplin, (c) sarana pengawasan dan monitoring dan (d) faktor individu pegawai dan masyarakat.
Kata Kunci : Disiplin, Pelanggaran, Jam Kerja

## ABSTRACT
This research aims to determine the application of disciplinary sanctions for violations of the working hours of Civil Servants (PNS) at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi.  The research method used is Empirical  Normative  Legal  research.  The  results  of  the  research  show  that  the  application  of  disciplinary  sanctions  for violations  of  civil  servant  working  hours  discipline  at  at  Regional  Office  of  Directorate  General  of  Customs  and  Excise Southern  Sulawesi  has  been  carried  out  under  the  provisions  of  applicable  laws  and  regulations,  namely  Government Regulations 94 of 2021 article 4 letter f and Minister of Finance Regulation Number 221/PMK.01/2021, especially related to deductions. allowances and accumulated absences which are at the stage of light, medium, and heavy disciplinary penalties. The  application  of  disciplinary  sanctions  to  civil  servants  who  violate  working  hours  provisions  at  Regional  Office  of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has not been implemented effectively, as shown by the fact that there are still employees committing violations and there are employees who do it repeatedly and do not feel the impact of the learning and coaching that has been carried out. The application of punishment has not been effective because (a) sanctions and punishment factors, (b) enforcement of disciplinary penalties, (c) means of supervision and monitoring, and (d) individual employee and community factors.

## Keywords: Discipline, Violation, Work Hours
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah aparatur pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pada bidang masing-masing untuk melaksanakan tugas dan peran perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  penyelenggaraan  tugas  umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Menurut  pendapat  A.W.  Widjaja,  pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Pelanggaran Jam Kerja Di... (Iwan Yudi Herlinawan, Yulia A. Hasan, Almusawir)
(mental  dan  pikiran)  yang  senantiasa  dibutuhkan  dan  oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (organisasi/institusi). Selanjutnya  A.W.  Widjaja  juga  berpendapat  bahwa  pegawai adalah  orang-orang  yang  dikerjakan  dalam  suatu  badan tertentu,  baik  lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  dalam badan-badan usaha perseorangan.
Adapun menurut pendapat Rosdakarya Musanef, pegawai adalah  orang-orang  yang  melakukan  pekerjaan  dengan mendapat  imbalan  jasa  berupa  gaji  dan  tunjangan  dari pemerintah  atau  badan  swasta.  Lebih  lanjut  Musanef menjelaskan  definisi  pegawai  sebagai  pekerja  atau worker adalah  mereka  yang  langsung  digerakkan  oleh  seorang manager  untuk  bertindak  sebagai  pelaksana  yang  akan menyelenggarakan  pekerjaan  sehingga  menghasilkan  karya- karya  yang  diharapkan  dalam  usaha  pencapaian  tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Aparatur  Negara  adalah  alat  dan  kelengkapan  negara terutama meliputi berbagai bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi  aparatur  kenegaraan  dan  pemerintahan  sebagai  abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan,  serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  negara  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Aparatur  Negara  sebagai  penyelenggara  pemerintahan diberikan  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  merumuskan langkah-langkah  strategis  dan  upaya-upaya  kreatif  guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Pengertian ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN  dipilih  dan  diangkat  untuk  menjalankan  tugas-tugas pemerintahan  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Merujuk  pada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  pegawai  pemerintah dengan  perjanjian  kerja  (PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah.
Selanjutnya pada Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa  PNS  merupakan  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara  tetap  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  untuk menduduki  jabatan  pemerintahan.  Sedangkan  PPPK  adalah warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu  yang diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pemerintahan. Dengan  demikian,  pengertian  ASN  adalah  semua  pegawai pemerintah  baik  yang  berstatus  sebagai  PNS  maupun  PPPK. Setiap PNS merupakan ASN, namun tidak semua ASN adalah PNS karena bisa jadi mereka berstatus sebagai PPPK.
Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara  itu,  peran  ASN  adalah  sebagai  perencana, pelaksana,  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tidak  hanya  itu,  ASN  juga  memiliki  kewajiban  yang harus dijalani oleh PNS maupun PPPK. Kewajiban itu adalah setia  dan  taat  kepada  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan pemerintah.  Menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan  tugas  kedinasan,  menunjukkan  integritas  dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, bersedia ditempatkan  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Aparatur  sipil  negara merupakan  orang-orang  pilihan  dan  dipilih  untuk  menduduki jabatan penting dan strategis sehingga perannya sangat penting dalam  pembangunan  dan  kemajuan  suatu  bangsa  dan  negara. Bahkan  menjadi  penentu  kebijakan  dalam  pembangunan daerah  dan  bangsa.  Meskipun  masih  ada  beberapa  persen oknum ASN yang lalai, kalap mata, dan terjebak dengan upaya memperkaya diri secara instan melalui cara yang bertentangan dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini  ditandai dengan  merebaknya  kasus-kasus  korupsi  dan  gratifikasi  yang menimpa  para  ASN  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  suatu tantangan  karena  ASN  hakikatnya  merupakan  garda  terdepan dan  pionir  dalam  menangkal  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme yang menggerogoti bangsa ini.
Dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara Indonesia  sesuai  dengan  amanat  pembukaan  UUD  1945 dibutuhkan ASN yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi  dan  nepotisme,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat  dengan  baik,  jujur,  dan  terpercaya.  Semangat menegakkan  kejujuran  dan  keadilan  serta  meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme demi kemajuan bangsa dan negara  ini.  Untuk  menciptakan  ASN  yang  baik,  maka diundangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 tentang Disiplin PNS.
Dalam  memegang  peranan  yang  sangat  besar  dalam kelancaran pemerintahan  serta pembangunan  maka dalam  hal ini  kedudukan  pegawai  negeri  menjadi  sangat  penting  sebab lancar  atau  tidak  lancarnya  pemerintah  dan  pembangunan negara  tidak  terlepas  dari  peranan  dan  keikutsertaan  aparatur sipil  negara.  Kelancaran  penyelenggaraan  tugas  pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada mekanisme kerja  aparatur  sipil  negara.  ASN  bukan  hanya  sekedar  unsur aparatur negara melainkan juga abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah  masyarakat  dan  bekerja  untuk  kepentingan masyarakat.
Kedudukan dan peranan dari ASN dalam setiap organisasi pemerintah  sangatlah  menentukan  sebab  ASN  merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan  nasional.  Sebagai  abdi  negara  serta  abdi
masyarakat  yang  harus  mengabdi  kepada  tugasnya  dan memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat. Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang  profesional,  jujur dan merata, maka dibutuhkan juga sumber daya manusia yang kompeten  dan  unggul  untuk  menjadi  aparatur  pemerintahan yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Sumber  daya  manusia  dikatakan  berkualitas  ketika  mereka memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya.
Sebagai  salah  satu  sumber  daya  dalam  pemerintahan, ASN  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum berperadapan modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara  adil  dan  merata,  dan  menjaga  persatuan  dan  kesatuan bangsa  dan  negara  dengan  penuh  kesetiaan  kepada  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebagai  profesi,  ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku, komitmen,  integritas  moral  dan  tanggung  jawab  pada pelayanan  publik.  Kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN  yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan dan pedoman bagi para ASN  dalam  penyelenggaraan  birokrasi  pemerintah  dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tentunya sangat  banyak  bergantung  pada  integritas  dan  kesempurnaan ASN dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab benar, bersih, jujur, profesional dan berwibawa serta  menjadi contoh  ditengah  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara. Berkaitan dengan permasalahan yang timbul akibat tindakan  yang  dilakukan  oleh  ASN  yang  dapat  menimbulkan dampak  yang  buruk  bagi  pelaksanaan  pemerintahan diantaranya  adalah  disiplin  pegawai  yang  rendah,  kualitas pelayanan  rendah,  kurang  kompeten,  motivasi  dan  semangat bekerja  yang  rendah,  produktivitas  dan  kinerja  yang  rendah maupun  tindakan  tidak  terpuji  lainnya  yang  dapat  merusak martabat,  kehormatan    dan  citra  individu  maupun  organisasi atau institusi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang Disiplin  PNS  antara  lain  memuat  kewajiban,  larangan,  dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Selain itu,  menyebutkan  pula  jenis  hukuman  disiplin  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  suatu  pelanggaran  disiplin,  termasuk batasan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  bagi  pejabat  yang berwenang  menghukum  telah  ditentukan  dalam  peraturan pemerintah  ini,  termasuk  bahwa  setiap  pegawai  negeri  sipil wajib  masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam  kerja,  namun pada kenyataanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Mengenai  kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  ketentuan disiplin  pegawai  (ASN)  khususnya  tentang  kewajiban  untuk masuk bekerja dan menaati ketentuan jam kerja di lingkungan Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Sulawesi Bagian  Selatan  masih  ditemukan  adanya  pegawai  yang  tidak disiplin, yakni masih terdapat pegawai yang terlambat datang, dan/atau  pulang  sebelum  waktunya  sesuai  dengan  ketentuan jam kerja yang telah ditentukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  empiris  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku- buku  dan  peraturan  perundang-undangan  untuk  bisa memastikan  jika  penerapan  hukum  pada  peristiwa  hukum konkrit  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan yang  berlaku  atau  apakah  ketentuan  telah  dilaksanakan sebagaimanamestinya.  Penelitian  hukum  normatif-empiris menekankan  penelitian  hukum  yang  bukan  hanya  mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan fakta-fakta empiris yang diambil dari perubahan tingkah laku pegawai dan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum,  baik  perilaku  verbal yang  didapat  berdasarkan  wawancara  maupun  perilaku  nyata melalui pengamatan langsung.
Sumber data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini  diambil  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan Hukum  Primer  yang  digunakan  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  utama adalah literatur yang memuat materi tentang prinsip dasar ilmu hukum  dan  pandangan-pandangan  serta  pendapat  yang mempunyai kualifikasi tinggi.
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan  pengumpulan  data  pelanggaran  jam  kerja  dan wawancara  langsung  kepada  Pejabat  yang  mengelola  daftar kehadiran  di  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  pada  semester  pertama  tahun  2023, terdapat sejumlah pegawai yang telah melakukan pelanggaran jam kerja sebagaimana pada tabel berikut
Tabel 1.

## Daftar Pelanggaran Jam Kerja
Bulan Jam Kerja Tanpa Keterangan Jumlah Januari 19 - 19 Februari 23 1 24 Maret - - - April 1 - 1 Mei 3 3 6 Juni 2 - 2 Jumlah 48 4 52
Sumber: Laporan Ketertiban Pegawai, 2023
Berdasarkan  Tabel  1.  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa selama satu semester pertama tahun 2023 telah ditemukan 48 kasus  pelanggaran  jam  kerja  dan  ditamabah  4  kasus pelanggaran  ketidakhadiran tanpa keterangan sehingga  secara keseluruhan  menjadi 52 kasus pelanggaran.  Namun demikian terdapat  indikasi  penerapan  hukuman  disiplin  di  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Sulawesi  Bagian Selatan belum  maksimal, khususnya bagi pegawai  yang  tidak memenuhi  ketentaun  masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam kerja,  misalnya  terlambat  masuk  bekerja  dan/atau  pulang sebelum  waktunya,  selama  ini  baru  sebatas  pemotongan tunjangan  kinerja,  dan  belum  sampai  kepada  penerapan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan hukuman  disiplin  berupa  pemotongan  tunjangan  kinerja  yang diberikan selama ini, ternyata belum memberikan efek jera bagi
Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Pelanggaran Jam Kerja Di... (Iwan Yudi Herlinawan, Yulia A. Hasan, Almusawir)
pegawai  untuk  datang  dan/atau  pulang  bekerja  sesuai  dengan ketentuan yang ada, terbukti dengan masih banyaknya jumlah pelanggaran tersebut. Dengan jumlah pegawai pada Kanwil BC Sulbagsel  sebanyak  94  orang  dapat  diasumsikan  apabila pelanggaran dilakukan oleh orang yang berbeda maka 52 orang pegawai pada semester pertama 2023 melakukan pelanggaran yang berarti mencapai 55% pegawai.
3.1. Penerapan  Hukuman  Disiplin  terhadap  Pelanggaran Disiplin  Jam  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  bagian  dari  pegawai aparatur  sipil  negara  berperan  sebagai  perencana,  pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan  dengan  perannya  tersebut,  pegawai  negeri  sipil sebagai  bagian  dari  pegawai  aparatur  sipil  negara  haruslah memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  baik,  termasuk  dalam  hal kedisiplinan jam kerja. Salah satu bentuk kedisiplinan jam kerja dari  pegawai  negeri  sipil  adalah  dengan  melaksanakan kewajiban  masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam  kerja sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Terhadap pegawai  yang  melakukan pelanggaran disiplin ketentuan  jam  kerja,  selayaknya  diberikan  sanksi  hukuman disiplin  secara  proporsional  berupa  hukuman  disiplin  ringan, sedang, atau berat selain pemotongan tunjangan kinerja sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Penghitungannya  besaran  potongan tunjangan  kinerja  yang  berlaku  di  Kanwil  BC  Sulsel  adalah berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjungan Pegawai di Lingkungan  Kementerian  Keuangan.    Pegawai  yang melakukan  pelanggaran  jam  kerja  dihitung  secara  kumulatif mulai  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  Desember  tahun bersangkutan  dan  ditingkatkan  menjadi  lebih  berat  apabila telah mencapai jumlah pelanggaran yang ditetapkan. a. Hukuman Disiplin Ringan
Hukuman  disiplin  ringan  adalah  jenis  hukuman  disiplin terhadap pegawai yang bersifat ringan dan berupa teguran lisan, teguran  tertulis,  atau  peryataan  tidak  puas  secara  tertulis. Hukuman  disiplin  ringan  dijatuhkan  kepada  pegawai  yang melakukan  pelanggaran  jam  kerja  yang  secara  akumulasi selama 3 sampai dengan 10 hari kerja. Adapun yang dimaksud dengan teguran lisan adalah merupakan jenis hukuman ringan yang  dituangkan  dalam  surat  keputusan  pejabat  yang berwenang  menghukum  serta  dinyatakan  secara  lisan  oleh pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin selama 3 hari kerja. Sedangkan  teguran  tertulis  adalah  merupakan  jenis  hukuman
ringan  yang  dinyatakan  dan  disampaikan  secara  tertulis  oleh pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin selama 4 sampai dengan 6 hari kerja. Selanjutnya pernyataan tidak puas secara tertulis adalah merupakan  jenis  hukuman  ringan  yang  dinyatakan  dan disampaikan  secara  tertulis  oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin selama 7 sampai dengan 10 hari kerja. b. Hukuman Disiplin Sedang
Hukuman  disiplin  sedang  adalah  jenis  hukuman  disiplin terhadap  pegawai  yang  bersifat  sedang  dan  meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan  atau  12  bulan.  Hukuman  disiplin  sedang  dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja secara akumulasi  selama  11  hari  kerja  sampai  dengan  20  hari  kerja. Pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25%  selama  6  bulan dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar jam kerja selama 11  sampai  dengan  13  hari  kerja.Selanjutnya  pemotongan tunjangan  kinerja  sebesar  25%  selama  9  bulan  dijatuhkan kepada pegawai  yang  melanggar jam  kerja selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%  selama  12  bulan  dijatuhkan  kepada  pegawai  yang melanggar  jam  kerja  secara  akumulasi  selama  17  sampai dengan 20 hari kerja.
c. Hukuman Disiplin Berat
Hukuman  disiplin  berat  adalah  jenis  hukuman  disiplin terhadap  pegawai  yang  bersifat  berat  dan  meliputi  penurunan jabatan  setingkat  lebih  rendah  selama  12  bulan,  pembebasan dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana  selama  12  bulan, atau  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan sendiri sebagai PNS. Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  secara  akumulasi  jam kerja selama 21 hari kerja atau lebih atau selama 10 hari kerja secara berturut-turut.
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan adalah  berupa  penurunan  jabatan  pimpinan  tinggi,  jabatan administrator,  jabatan  pengawas,  atau  jabatan  fungsional menjadi  setingkat  lebih  rendah  dari  jabatan  semula  yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar jam kerja setelah diakumulasi mencapai jumlah selama 21 sampai dengan 24 hari kerja. Selanjutnya pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana  selama  12  bulan  adalah  pembebasan  jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan  fungsional  dengan  menugaskan  ke  dalam  jabatan pelaksana  yang  dijatuhkan  kepada  pegawai  yang  melanggar jam  kerja  setelah  diakumulasi  mencapai  jumlah  selama  25 sampai  dengan  27  hari  kerja.Selanjutnya  pemberhentian dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada pegawai yang  melakukan  pelanggaran  jam  kerja  secara  akumulasi selama 28 hari kerja atau lebih atau selama 10 hari kerja secara berturut-turut.

## Tabel 2
Hukuman Disiplin Masuk Kerja dan Jam Kerja
Hukuman Disiplin Tidak Mematuhi Ketentuan Masuk Kerja Dan Jam Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Dalam Satu Tahun
Jenis Hukuman Disiplin Kriteria Pelanggaran Bentuk Hukuman Ringan selama 3 hari Teguran Lisan
Hukuman Disiplin Tidak Mematuhi Ketentuan Masuk Kerja Dan Jam Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Dalam Satu Tahun Jenis Hukuman Disiplin Kriteria Pelanggaran Bentuk Hukuman selama 4 s.d. 6 hari Teguran Tertulis selama 7 s.d. 10 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis Sedang selama 11s.d. 13 hari Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan selama 14 s.d. 16 hari Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan selama 17 s.d. 20 hari Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan Berat selama 21 s.d. 24 hari Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan selama 25 s.d. 27 hari Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan selama 28 hari atau lebih Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Selama  10  hari  secara  terus menerus Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

## Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Selama kurun waktu tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan  September,  Kanwil  BC  Sulbagsel  telah  memberikan sanksi hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi  pegawai  yang  terlambat  masuk  bekerja  dan/atau  pulang bekerja  sebelum  waktunya.  Penerapan  sanksi  berupa
pemotongan tunjangan kinerja, tampaknya belum memberikan efek  jera  bagi  pegawai,  tergambar  dari  jumlah  keterlambatan yang  masih  banyak  dan  meningkat  pada  waktu  tertentu misalnya bersamaan dengan hari libur nasional.
Tabel 3 Jumlah Pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Jml Kasus 19 24 - - 6 2 8 1 4 65 Sumber: Laporan Ketertiban Pegawai, 2023
Berkaitan  dengan  ketidaktaatan  disiplin  jam  kerja, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
a. Absensi  di  Kanwil  BC  Sulbagsel  dilakukan  secara elektronik melalui gawai yang telah disematkan aplikasi presensi  terintegrasi  yang  berfungsi  untuk  merekam kehadiran  pegawai  dengan menyertakan lokasi geografis pada saat absensi dan verifikasi wajah;
b. Pegawai  melakukan  absensi  tersebut  pada  saat  masuk dan  pulang  kerja  dengan  cara  pencantuman  posisi geografis  otomatis  ( geo  tagging ),  swafoto  diri,  dan melakukan penyimpanan secara mandiri serta memastikan  data  telah  tersimpan  dan  verifikasi  wajah sesuai dengan data yang telah tersimpan;
c. Selain mesin absensi terdapat alat lain yang digunakan untuk  memonitor  kehadiran  pegawai,  yaitu  kamera CCTV.  Kamera  CCTV  tersebut  berfungsi  sebagai  alat pembuktian  kehadiran  pegawai,  apabila  terdapat ganguan aplikasi absensi sehingga tidak dapat merekam bukti  kehadiran  pegawai,  maka  rekaman  gambar pegawai  yang  terekam  kamera  CCTV  di  cetak  untuk digunakan sebagai alat pembuktian kehadiran pegawai;
d. Pengisian  daftar  hadir  dapat  dilakukan  juga  secara manual apabila:
1) Terdapat  pegawai  yang  belum  terdaftar  dalam aplikasi presensi secara elektronik;
2) Aplikasi  presensi  mengalami  kerusakan/tidak berfungsi;
3) Terjadi  gagal  rekam  pada  aplikasi  presensi dikarenakan  kondisi  jaringan  atau  aspek  teknis lainnya;
4) Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk dilakukan pengisian  daftar  hadir  melalui  aplikasi  presensi; atau
5) Terjadi  kondisi  kahar  ( force  majeure ),  dimana merupakan  suatu  kejadian  yang  terjadi  di  luar kemampuan dan kendali manusia.
e. Pejabat  pengelola  daftar  hadir  pegawai  melakukan pemantauan  dan  menyusun  rekapitulasi  daftar  hadir pegawai  setiap  bulannya  untuk  disampaikan  kepada pimpinan unit kerja;
f. Pengelolaan  rekapitulasi  daftar  hadir  pegawai  dapat dilakukan  secara  elektronik  dan/atau  secara  otomatis seperti  melalui  sistem  aplikasi  presensi  elektronik terintegrasi  untuk  mengetahui  terdapat  pegawai  yang terlambat  atau  pulang  kerja  sebelum  waktunya. Berdasarkan  monitoring  yang  dilakukan  oleh  pejabat pengelola  daftar  hadir  pegawai,  maka  hasil  rekaman kehadiran pegawai dapat diketahui setiap hari.
g. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya termasuk tidak mengganti kewajiban waktu  keterlambatan,  dihitung  berdasarkan  jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya;
h. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja atau  pulang  kerja  dikonversi  sebagai  keterlambatan masuk  bekerja  atau  pulang  sebelum  waktunya  selama setengah hari kerja atau tiga jam 45 menit, dan apabila akumulasi  waktu  pelanggaran  mencapai  tujuh  jam  30 menit  maka  dikonversi  sebagai  satu  hari  tidak  masuk bekerja dan berlaku kelipatannya;
i. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan  pulang  kerja  dikonversi  sebagai  ketidakhadiran selama satu hari tidak masuk bekerja dan diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar lima persen;
j. Ketidakhadiran  pegawai,  termasuk  yang  merupakan kondisi dimana pegawai tidak masuk bekerja, terlambat masuk  bekerja,  pulang  sebelum  waktunya,  tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar  hadir,  dengan  alasan  yang  sah  diperlakukan sebagai  bukan  pelanggaran  hari  kerja  dan  jam  kerja apabila  dibuktikan  dengan  surat  izin/pemberitahuan kepada  pejabat  yang  ditetapkan  untuk  disetujui  atau ditolak.
k. Bagi  pegawai  yang  terlambat  masuk  bekerja,  pulang sebelum waktunya, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir yang telah menyampaikan surat izin/pemberitahuan diberlakukan pemotongan tunjangan dan tidak diakumulasi  ke  dalam  pelanggaran  jam  kerja.  Dapat diberlakukan  pemotongan  0%  apabila  dilakukan  tanpa unsur kesengajaan yang dibuktikan dengan hasil kerja.
Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Pelanggaran Jam Kerja Di... (Iwan Yudi Herlinawan, Yulia A. Hasan, Almusawir)
l. Pejabat pengelola daftar hadir menyampaikan informasi mengenai  akumulasi  penghitungan  terhadap  pegawai yang melanggar hari kerja dan jam kerja kepada atasan langsung  pegawai  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk diproses sesuai ketentuan mengenai disiplin.
m. Hari  kerja  dan  Jam  kerja  regular  terdiri  dari  lima  hari kerja dalam satu minggu sebanyak 42 jam dan 45 menit dengan ketentuan hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 dengan istirahat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, kemudian pada hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 dengan istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat;
n. Setiap  pegawai  dapat  mengisi  daftar  hadir  masuk bekerja serta melaksanakan tugas lebih awal paling lama 90  menit  sebelumnya  dan  dapat  menyesuaikan  waktu pulang  lebih  awal  secara  proporsional  pada  hari  yang
sama atau dapat juga  mengisi daftar hadir paling lama 90  menit  setelahnya  dan  diwajibkan  pulang  bekerja secara  proporsional  pada  hari  yang  sama,  yang penerapan  secara  teknis  dilapangan  diatur  sepenuhnya Kepala  satuan  kerja  masing-masing  tanpa  melanggar ketentuan yang sudah ada;
o. Pengisian  daftar  hadir  dilakukan  pada  saat  masuk bekerja  paling  cepat  pukul  05.00  waktu  setempat  dan saat  pulang  bekerja  paling  lambat  pukul  23.59  waktu setempat, dan jika sedang melakukan tugas berdasarkan pola kerja yang memberikan fleksibilitas lokasi ( flexible working  space  (FWS)) ,  maka  mengikuti  waktu  kantor yang sesuai dengan tempat tugas pegawai dalam hal ini mengikuti Kanwil BC Sulbagsel yang berada pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA);
p. Persentase  pemotongan  tunjangan  bagi  pegawai  yang terlambat masuk bekerja adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Kriteria Keterlambatan Masuk Bekerja Keterlambatan (TL) Waktu Masuk Bekerja Persentase Pemotongan TL 1 09.01 s.d. < 09.31 1 % TL 2 09.31 s.d. < 10.01 1.25 % TL 3 ≥ 10.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2.5 % Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021
q. Persentase  pemotongan  tunjangan  bagi  pegawai  yang pulang sebelum waktunya untuk kedatangan lebih awal
sebelum  ketentuan  jam  masuk  bekerja  adalah  sebagai berikut.
Tabel 5 Kriteria Pulang Sebelum Waktunya (PSW) untuk Datang Lebih Awal (DLA) Mulai Bekerja Pulang Sebelum Waktunya untuk Datang Lebih Awal Waktu Masuk Bekerja Persentase Pemotongan PSW 1 untuk DLA Bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. < 31 Menit 0.5 % PSW 2 untuk DLA Bagi yang pulang sebelum waktunya 31 Menit s.d. < 61 Menit 1 % PSW 3 untuk DLA Bagi yang pulang sebelum waktunya 61 Menit s.d. < 91 Menit 1.25 % PSW 4 untuk DLA Bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. ≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar pulang bekerja 2.5 % Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 r.
Persentase  pemotongan  tunjangan  bagi  pegawai  yang pulang sebelum waktunya untuk kedatangan lebih awal
setelah  ketentuan  jam  masuk  bekerja  adalah  sebagai berikut : Tabel 6 Kriteria Pulang Sebelum Waktunya Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Waktu Masuk Bekerja Persentase Pemotongan PSW 1 Bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. < 31 Menit 0.5 % PSW 2 Bagi yang pulang sebelum waktunya 31 Menit s.d. < 61 Menit 1 % PSW 3 Bagi yang pulang sebelum waktunya 61 Menit s.d. < 91 Menit 1.25 % PSW 4 Bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. ≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar pulang bekerja 2.5 % Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 s.
Pegawai  yang  melanggar  hari  kerja  dan  jam  kerja dihitung  secara  kumulatif  mulai  bulan  Januari  sampai dengan  bulan  Desember  tahun  berjalan,  dengan ketentuan
1) terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya  termasuk  tidak  mengganti  kewajiban
waktu keterlambatan, dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya;
2) tidak  mengisi  daftar  hadir  masuk  bekerja  atau pulang  kerja,  dikonversi  sebagai  keterlambatan masuk  bekerja  atau  pulang  sebelum  waktunya selama tiga jam 45 menit;
3) tidak  mengisi  daftar  hadir  masuk  bekerja  dan pulang bekerja, dikonversi sebagai ketidakhadiran selama satu hari tidak masuk bekerja; dan
4) akumulasi  waktu  pelanggaran  yang  mencapai tujuh  jam  30  menit,  dikonversi  menjadi  satu  hari tidak masuk bekerja dan berlaku kelipatan.
Berdasarkan PP 94 Tahun 2021, terhadap pegawai yang tidak  mematuhi  ketentuan  hari  kerja  dan  jam  kerja  dapat diberikan  hukuman  disiplin  secara  proporsional  mulai  dari hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk hukuman disiplin ringan dijatuhkan  bagi  PNS  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  masuk kerja  dan  jam  kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara  kumulatif selama tiga hari kerja sampai dengan sepuluh hari kerja dalam satu tahun.
Sedangkan  untuk  hukuman  disiplin  sedang  dijatuhkan bagi PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja  tanpa  alasan  yang  sah  secara  kumulatif  selama  sebelas hari kerja sampai dengan dua puluh hari kerja dalam satu tahun. Dan  untuk  hukuman  disiplin  berat  dijatuhkan  bagi  PNS  yang tidak  mematuhi  ketentuan  masuk  kerja  dan  jam  kerja  tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hari kerja sampai dengan 28 hari kerja dalam satu tahun atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama sepuluh hari kerja. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7.
Hukuman Disiplin Tidak Memenuhi Ketentuan Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja
Jenis Hukuman Disiplin Kriteria Pelanggaran Ringan Selama 3 s.d. 10 hari Sedang Selama 11 s.d. 20 hari Berat Selama 28 hari atau lebih atau Selama 10 hari

## secara terus menerus

## Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Berdasarkan  kriteria  pelanggaran  hari  kerja  dan  jam kerja  pada  PP  94  Tahun  2021  tersebut  diatas  dan  dalam penerapan  pada  Kanwil  BC  Sulbagsel  berdasarkan  PMK Nomor  221/PMK.01/2021  terutama  pada  pasal  18  yang menyatakan  bahwa  terdapat  kriteria  yang  bukan  merupakan pelanggaran  hari  kerja  dan  jam  kerja  sehingga  tidak diakumulasi  ke  dalam  pelanggaran  jam  kerja  sepanjang dibuktikan  dengan  surat  ijin/pemberitahuan.  Contoh  surat izin/pemberitahuan  adalah  sebagaimana  tercantum  pada lampiran  E  PMK  Nomor  221/PMK.01/2021  dan  lampiran  F apabila  dapat  dibuktikan  adanya  unsur  ketidaksengajaan dengan bukti hasil kerja.
Adapun  jenis  pelanggaran  selama  tahun  2023  sampai dengan bulan September adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 8 dibawah ini:
Tabel 8 Daftar Pelanggaran Jam Kerja Januari s.d. September 2023 No Jenis Pelanggaran Jumlah Persentase 1 Terlambat Masuk Kantor 54 83% 2 Pulang Sebelum Waktunya 5 8% 3 Tanpa Keterangan 6 9% 4 Hukuman Disiplin Ringan - - 5 Hukuman Disiplin Sedang - - 6 Hukuman Disiplin Berat - - Jumlah 65 100%
Sumber: Laporan Ketertiban Pegawai, 2023
Sesuai  dengan  tabel  tersebut,  pelanggaran  yang dilakukan  pegawai  pada  Kanwil  BC  Sulbagsel  secara keseluruhan  apabila  dilakukan  oleh  satu  orang  saja  dengan akumalasi  mencapai  22  hari  kerja  tidak  terus  menerus,  maka sudah  dapat  dipastikan  bahwa  yang  bersangkutan  telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan hukuman disiplin berat dengan  hukuman  berupa  penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah  selama  12  bulan.    Namun  karena  pegawai  yang melakukan pelanggaran bukan hanya satu orang saja, sehingga harus  dipisahkan  untuk  masing-masing  pegawai  dalam pengenaan hukuman disiplin.
Menurut Ibu RAHB diperoleh keterangan bahwa jumlah pegawai  pada  Kanwil  BC  Sulbagsel  adalah  94  Pegawai, sedangkan kasus pelanggaran mencapai 65 kasus, jika dihitung secara  kasar  maka  69%  pegawai  melakukan  pelanggaran  jam kerja, merupakan angka  yang sangat  memprihatinkan, namun pada  kenyataannya  ada  beberapa  pegawai  yang  melakukan pelanggaran  secara  berulang.  Sebagai  contoh  misalnya  pada bulan Maret itu tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran jam  kerja.  Jika  diambil  rata-rata  perbulan  selama  sembilan bulan  diperoleh  angka  7,7%  pegawai  yang  melanggar  atau hanya 7 orang pegawai saja.
Ibu  RAHB  juga  memberikan  keterangan  lebih  lanjut bahwa  sampai  dengan  bulan  September  2023  belum  ada pegawai yang mencapai akumulasi pelanggaran sampai dengan tiga  hari  kerja  sehingga  hanya  dilakukan  pemotongan tunjangan  sehingga  tidak  ada  penjatuhan  hukuman  kepada pegawai  meskipun hanya hukuman disiplin ringan dan sesuai dengan  tabel  diatas.  Keterangan  yang  sama  juga  ditegaskan kembali  oleh  Bapak  HN  yang  menyatakan  bahwa  belum  ada pegawai  yang  mendapatkan  sanksi  hukuman  disiplin  ringan sekalipun.
Terdapat  ketentuan  mengenai  ketidakhadiran  pegawai dalam  pelaksanaan  hari  kerja  dan  jam  kerja  di  Kanwil  BC Sulbagsel  sebagaimana  tersebut  dalam  PMK  Nomor 221/PMK.01/2021  yang  memungkin  pegawai  dalam  kondisi tertentu tidak termasuk dalam pelanggaran yang diakumalsikan untuk pelanggaran disiplin jam kerja meskipun tetap dikenakan pemotongan  tunjangan  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaranya atau bahkan tidak dilakukan pemotongan dan tidak diakumulasi karena alasan sah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun  berdasarkan  data  yang  ada  pada  tabel  8  diatas merupakan pelanggaran jam kerja yang dilakukan pemotongan tunjangan  sesuai  dengan  besaran  jumlah  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  lampiran  A,  B  dan  C  PMK  Nomor 221/PMK.01/2021.  Dan  sampai  dengan  saat  ini,  terdapat pegawai  yang  selain  dilakukan  pemotongan  tunjangan  juga diakumulasi  sebagai  pelanggaran  sesuai  ketentuan  disiplin terutama bagi mereka yang dinyatakan tidak masuk kerja tanpa keterangan.  Untuk  ketidakhadiran  yang  tidak  dilakukan pemotongan  tunjangan  dan  tidak  diakumulasi  sebagai pelanggaran  disiplin  tidak  termasuk  dalam  pembahasan  pada penelitian ini.
Adapun  untuk  dapat  dinyatakan  bahwa  ketidakhadiran pegawai  dalam  pelaksanaan  hari  kerja  dan  jam  kerja  sebagai bukan pelanggaran hari kerja dan jam kerja maka pegawai yang dalam kondisi tidak  masuk bekerja, terlambat  masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengganti waktu keterlambatan,  dan/atau  tidak  menngisi  daftar  hadir  harus mempunyai  alasan  yang  sah  dengan  dibuktikan  surat izin/pemberitahuan  kepada  atasan  langsungnya  dalam  batas waktu  tertentu  untuk  mendapatkan  keputusan  disetujui  atau ditolak.  Pada  Kanwil  BC  Sulbagsel  yang  menjadi  atasan lagsung  adalah  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP),
Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Pelanggaran Jam Kerja Di... (Iwan Yudi Herlinawan, Yulia A. Hasan, Almusawir)
Pejabat  Administrator,  dan  Pejabat  Pengawas  secara berjenjang.
Sebagai  contoh  kasus  yang  terjadi  pada  Bulan  Januari 2023 dimana terdapat 19 kasus pelanggaran jam kerja berupa terlambat masuk bekerja di level 3 (TL3) 18 kasus dan pulang sebelum  waktunya  di  level  4  (PSW4)  satu  kasus,  yang  mana semua  kasus  dilakukan  oleh  pegawai  yang  berbeda-beda, sehingga  masing-masing  pegawai  dilakukan  pemotongan tunjangan sebesar 2.5% pada bulan berikutnya serta dilakukan akumulasi  pelanggaran  disiplin.  Untuk  Bulan  Februari  2023
terdapat  peningkatan  kasus  menjadi  24  kasus,  namun  dengan varian  yang  lebih  banyak  dilakukan  oleh  pegawai  yang berbeda-beda  juga  mulai  terlambat  masuk  TL1,  TL2,  TL3, PSW1,  PSW4  dan  tanpa  keterangan  yang  otomatis  langsung diakumulasikan  sebagai  pelanggaran  disiplin.  Selain  itu  juga terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran lebih dari sekali dalam  satu  bulan  di  bulan  Februari  dengan  pemotongan mencapai  5%  karena  tidak  melakukan  absensi  masuk  kerja sebanyak dua kali. Sebagai contoh ada pada tabel 9 berikut ini.
Tabel 9.
Contoh Pemotongan Tunjangan atas Pelanggaran Januari 2023 Februari 2023 Jumlah Potongan Keterangan Jumlah Potongan Keterangan 2.50% TL3 5.00% TK 2.50% TL3 5.00% TL3: 2 kali 2.50% PSW4 3.50% TL1: (27 menit) TL3 2.50% TL3 2.50% TL3 2.50% TL3 2.50% PSW4 2.50% TL3 2.50% TL3 2.50% TL3 2.50% TL 2: (43 menit), (34 menit) 2.50% TL3 2.50% PSW4 2.50% TL3 2.25% TL1:(15 menit), TL2:(54 menit) 2.50% TL3 2.25% TL1: (11 menit), TL2: (33 menit) 2.50% TL3 2.00% TL1: (1 menit), (10 menit) 2.50% TL3 1.50% TL1: (2 menit) PSW1: (6 menit) 2.50% TL3 1.00% TL1: (17 menit) 2.50% TL3 1.00% TL1: (27 menit) 2.50% TL3 1.00% TL1: (1 menit) 2.50% TL3 1.00% TL1: (6 menit) 2.50% TL3 0.50% PSW1: (11 menit) 2.50% TL3 2.50% TL3 Sumber: Laporan Ketertiban Pegawai, 2023.
Keterangan: TL: Tingkat Keterlabatan, PSW: Tingkat Pulang Sebelum Waktunya, TK: Tanpa Keterangan
Dari semua pegawai yang penah melakukan pelanggaran  jam  kerja  sampai  dengan  bulan  September  2023 belum ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat karena memang belum mencapai batas  akumulasi  untuk  dapat  ditetapkan  dalam  pelanggaran disiplin, namun tetap mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan secara proporsional pada bulan berikut sesuai dengan PMK Nomor 221/PMK.01/2021.
3.2. Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Disiplin  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  Melanggar Ketentuan  Jam  Kerja  di  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.
Pada  Kanwil  BC  Sulbagsel  yang  telah  juga memberlakukan  pengisian  daftar  hadir  secara  elektronik dengan menggunakan aplikasi terintegrasi, ini sebenarnya telah sangat  efektif  dalam  membantu  melakukan  kontrol  terhadap pelanggaran  hari  kerja  dan  jam  kerja  serta  memberikan pembelajaran  secara  berkesinambungan  dan  menyeluruh
kepada  pegawai  tanpa  ada  perbedaan  kewajiban  dalam pemenuhan  hari  kerja  dan  jam  kerja.  Dengan  adanya  sistem work  life  balance untuk  mewujudkan  keseimbangan  dan peningkatan  motivasi  serta  kinerja  pegawai,  telah  diberikan berbagai alternatif dalam pemenuhan hari kerja dan jam kerja secara proporsional dan bertanggung jawab.
Berbagai  kebijakan,  fasilitas  dan  perkembangan teknologi  telah  banyak  membantu  dalam  melaksanakan pekerjaan  serta  pengawasan  atas  capaian  hasil  pekerjaan maupun  standar  norma  waktu  yang  harus  dipenuhi  dan  ini merupakan dampak langsung atas keberadaan pegawai selama hari kerja dan jam kerja. Apapun yang dilakukan akan tercatat secara elektronik sebagai jejak digital atau logbook tersendiri. Hal  inilah  yang  menjadikan  penegakan  pelanggaran  disiplin dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan data yang tersedia dapat dibuktikan bahwa pelanggaran  tidak  semuanya  merupakan  kebiasaan  dari individu  akan  tetapi  lebih  kepada  kondisi  situasional  yang menyebabkan tidak terpenuhinya hari kerja dan jam kerja tanpa ada  unsur  kesengajaan  dan  kelalaian.  Turut  berperan  juga
dalam  meningkatkan  efektivitas  penegakan  disiplin  adalah peran  atasan  langsung  dalam  memberikan  contoh  disetiap kegiatan formal maupun non formal sesuai dengan lima budaya Kementerian  Keuangan.  Salah  satu  dari  lima  budaya  tersebut adalah  “dua  menit  sebelum  rapat”  atau  “ two  minute  before meeting ”. Hal  inilah  yang telah banyak  memberikan  manfaat atas efektivitas penegakan disiplin pegawai. Meskipun terdapat juga  kasus  dengan  ketidakhadiran  tanpa  ada  alasan  yang  sah atau  tanpa  keterangan  yang  masih  terjadi  di  beberapa kesempatan.  Peran  atasan  langsung  dalam  pencegahan pelanggaran disiplin sebagai waskat dengan fungsi utama untuk memberikan  teladan,  melakukan  pembinaan  dan  melakukan pengawasan  terhadap  bawahannya  sangatlah  penting  dan  ini merupakan  lini  pertama  dalam  tiga  pilar  lini  pengendalian internal  ( three  lines  of  deffense ).  Dengan  demikian kemungkinan adanya pelanggaran disiplin terutama hari kerja dan jam kerja dapat diminimalisir.
Secara umum dapat diketahui dari tabel 3 diatas, bahwa pemberian sanksi berupa pemotongan tunjangan dalam jumlah tertentu dan akumulasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jam kerja belum dapat memberikan dampak yang signifikan untuk tidak  terjadi  pelanggaran  pelanggaran  di  kemudian  hari  baik yang dilakukan oleh pegawai yang sama maupun oleh pegawai yang  lainnya.  Apalagi  apabila  dilihat  pada  tabel  4  tergambar bahwa  ada  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  lebih  dari satu  kali  dalam  satu  bulan.  Jika  dilihat  lebih  dekat  secara personal,  masih  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pegawai dengan frekuensi lebih dari satu kali ini menandakan bahwa  pengenaan  hukuman  berupa  pemotongan  tunjungan belum  dapat  memberikan  efek  pembelajaran  maupun pembinaan secara efektif. Namun jika dilihat secara akumulasi yang tidak mencapai angka untuk dijatuhkan hukuman sampai pada  tahap  hukuman  disiplin  ringan  sekalipun,  menunjukan bahwa masing-masing pegawai telah berupaya sebaik mungkin untuk  mematuhi ketentuan  hari kerja dan jam kerja. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai hari kerja dan jam kerja sebagai berikut.
a. Faktor sanksi atau hukuman
Sanksi berupa pemotongan tunjangan sebagaimana pada tabel 9 diatas dengan nilai yang proporsional masih dipandang sebagai  nilai  yang  realistis  apabila  dibandingkan  dengan dampak  yang  lain  yang  mungkin  saja  terjadi.  Seperti  halnya jika harus mengabaikan rambu-rambu lalu lintas yang mungkin saja  akan  mendapatkan  tilang  atau  bahkan  terjadi  kecelakaan dibandingkan  dengan  jika  terlambat  10  menit  dengan pemotongan tunjangan sebesar 1%.
Pada  tahap  pengenaan  hukuman  disiplin  ringan diperlukan  akumulasi  sampai  dengan  3  hari  kerja  dengan hukuman  berupa  teguran  lisan  yang  secara  matematis  dan ekonomis  tidak  menimbulkan  dampak  yang  signifikan. Ataupun jika mencapai waktu 10 hari yang hanya mendapatkan hukuman  disiplin  ringan  berupa  pernyatan  tidak  puas  secara tertulis.  Sementara  untuk  di  Kanwil  BC  Sulbagsel  untuk mencapai  waktu  selama  10  hari  kerja  diperlukan  akumulasi waktu  sebanyak  7  jam  30  menit  perhari  sehingga  diperlukan akumulasi waktu selama 75 jam atau 4.500 menit selama satu tahun berjalan. Jika diasumsikan dalam satu bulan 22 hari kerja dan  setaip  hari  terlambat  17  menit,  maka  dalam  satu  tahun 4.488 menit sama dengan 74 jam 48 menit atau 9 hari kerja dan 7 jam 18 menit, sehingga tidak lebih dari 10 hari.
Menurut  Ibu  RAHB  diperoleh  informasi  bahwa pelanggaran jam kerja, terutama yang terlambat masuk bekerja maupun yang pulang sebelum waktunya, apabila diperhitungkan  dalam  akumulasi  waktu  pelanggaran,  maka nilainya sangat kecil untuk dijadikan dalam hitungan hari kerja, sehingga  terdapat  kemungkinan  dan  kecenderungan  untuk mengulang kembali di kemudian hari. Begitu juga dengan nilai pemotongan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak lain yang mungkin terjadi sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditanggung, misalnya ketinggalan pesawat.
Pemotongan  dalam  persentase  tertentu  sebagaimana dalam  tabel  hanya  diperhitungkan  dengan  jumlah  tunjangan saja,  tidak  termasuk  gaji  pokok  sehingga  nilai  akhir pemotongan  sangat  bervariasi  pada  masing-masing  pegawai dan  menjadi  relatif  lebih  kecil.  Hal  ini  yang  membuat  faktor hukuman dalam bentuk pemotongan tunjangan masih dianggap terlalu  kecil  atau  kurang  memberikan  dampak  yang  efektif terhadap terciptanya kedisiplinan.
b. Penegakan hukum
Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin hari kerja dan jam kerja di Kanwil BC Sulbagsel sampai dengan saat  ini  belum  pernah  terjadi,  namun  apabila  dilihat  dari  data pada  tabel-tabel  diatas  masih  terbuka  kemungkinan  masih terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran yang dilakukan pemotongan dan akumulasi pelanggaran. Berdasarkan pasal 18 PMK Nomor 221/PMK.01/2021 terdapat ketentuan ketidakhadiran yang bukan merupakan pelanggaran hari kerja dan  jam  kerja  yang  memungkin  adanya  pelanggaran  namun terhindar  dari  pengenaan  sanksi  yang  didasarkan  atas  adanya alasan yang sah dibuktikan dengan surat izin/pemberitahuan.
Dengan  adanya  surat  izin/pemberitahuan  sangat dimungkin  ada  pelanggaran  yang  tidak  terakumulasi  menjadi pelanggaran  disiplin  baik  hukuman  disiplin  ringan,  sedang maupun berat, sesuai dengan  pendapat atasan langsung untuk memberikan persetujuan atau penolakan surat izin/pemberitahuan sebagaimana pada contoh dalam lampiran. Masih terdapat unsur subyektivitas dalam pemberian izin untuk tidak  diakumulasi  kedalam  pelanggaran  jam  kerja  dengan berbagaia  alasan  penting  yang  masih  terbuka  pada  surat  izin baik dengan pemotongan tunjangan maupun tidak. Begitu juga dengan  keberadaan  pejabat  pengelola  daftar  hadir  untuk menyajikan rekapitulasi daftar hadir pegawai dengan baik dan benar  serta  tidak  terpengaruh  dan  dipengaruhi  oleh  berbagai kepetingan dan alasan yang
tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut Bapak HN memberikan keterangan bahwa pegawai yang datang terlambat, masih memiliki sisa akumulasi waktu  yang  cukup  panjang,  sehingga  terkadang  terkesan membiarkan  adanya  pelanggaran  jam  kerja  (masuk  bekerja), meskipun telah diberikan peringatan agar jangan sampai terjadi akumulasi yang mencapai jumlah untuk dapat dikenakan sanksi ringan  sekalipun.  Namun  dalam  prakteknya  penerapan  dalam menjalankan  sebagian  instrumen  hukum  tampak  dilanggar sehingga disimpulkan hukum tidak efektif, karena penyelenggara  negara  tidak  patuh/taat  dalam  melaksanakan hukum atau cenderung mengabaikan aturannya.
Begitu juga halnya apabila telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan  hukuman  disiplin  mulai  dari  hukuman  disiplin ringan, sedang atapun berat, masih terdapat beberapa alur dan pertimbangan sebelum diputuskan untuk penjatuhan hukuman disiplin.  Alur  pemanggilan  dan  pemeriksaan  pelanggaran disiplin dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023
Gambar 1. Alur Pemanggilan dan Pemeriksaa Pelanggaran Disiplin
c. Sarana pengawasan dan monitoring
Dengan  adanya  sistem  pengisian  daftar  hadir  secara elektronik dengan  menggunakan aplikasi presensi terintegrasi sangat  membatu  pejabat  pengelola  daftar  hadir  untuk melakukan pemantauan dan menyusun rekapitulasi daftar hadir pegawai secara akurat dan cepat setiap bulan. Namun demikian pada  proses  pengisian  daftar  hadir  oleh  pegawai  yang  telah menyertakan  waktu  absensi,  swafoto  dan  pencantuman  posisi geografis  ( geo  tagging )  terdapat  pula  berbagai  piranti  lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengisian daftar hadir kapan  saja  dan  dimana  saja.  Kondisi  ini  tentu  dapat menimbulkan  penurunan  motivasi  dan  kinerja  pegawai terutama untuk  mematuhi  kewajiban  melaksanakan  ketentuan hari kerja dan jam kerja dengan baik.
Penjelasan  lebih  lanjut  yang  disampaikan  Ibu  RAHB bahwa  masih  banyak  ditemukan  swafoto  yang  tidak  sesuai dengan  wajah  pegawai,  kendala  pada  gawai  yang  tidak  bisa melakukan perekaman data absensi, serta posisi geografis yang sebenarnyay  tidak  dapat  diketahui  apabila  menggunakan aplikasi tertentu yang dapat mematikan posisi geografis terkini. Untuk itu diperlukan peralatan dan perangkat lunak yang dapat menunjang penyusunan daftar hadir pegawai dengan baik dan benar  sebagai  dasar  untuk  pembuatan  laporan  ketertiban pegawai.
Supaya  sistem  pengawasan  ini  dapat  berjalan  dengan efektif,  efesien,  dan  tanpa  ada  konflik  kepentingan dilingkungan  intern  instansi  pemerintah,  serta  tidak  terjadi tumpang  tindih  kewenangan,  maka  sistem  pengawasan  yang sudah ada baik internal maupun eksternal ini perlu dileburkan menjadi  satu,  menjadi  sebuah  satu  kesatuan  sistem,  yang kewenangan  dan  kerjanya  dapat  sekaligus  menjangkau  tugas dan kewenangan dari dua sistem pengawas tersebut, baik dalam ranah intern maupun dibidang kegiatan pelayanan, karena hal
ini  didasarkan  pada  nilai  (value),  kegunaan  (utility),  dan efesiensi (efficiensy).
Dengan  demikian  diperlukan  sarana  pengawasan  yang lebih  baik  (up  to  date)  dan  mutakhir  untuk  dapat  meneliti kebenaran  data  atas  pengisian  daftar  hadir  oleh  pegawai, misalnya  dengan  membandingkan  antara  waktu  absensi  dan waktu  yang  terekam,  swafoto  dengan  foto  pegawai  yang bersangkutan serta posisi geografis yang sebenarnya. d. Faktor individu pegawai atau masyarakat Faktor  individu  adalah  kondisi  pribadi  seseorang  yang dipengaruhi  oleh  faktor  internal  yang  sudah  ada  pada  diri masing-masing  antara  lain  pembawaan,  kesadaran,  minat  dan motivasi, serta pengaruh pola pikir karena adanya pengetahuan, kesadaran  dan  kemauan  untuk  berbuat  disiplin.  Sedangkan faktor  masyarakat  adalah  merupakan  faktor  eksternal  yang memberikan  masukan  dari  luar  atau  lingkungan  yang  akan mempengaruhi  perilaku  individu  karena  adanya  perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, hukuman, ganjaran.
Berbagai  faktor  yang  terkait  dengan  pegawai  sebagai individu  dan  masyarakat  sangat  mempengaruhi  dalam pemenuhan kewajiban melaksanakan ketentuan hari kerja dan jam kerja. Misalnya kebiasaan pegawai yang harus minum kopi di  kedai  kopi  sebelum  atau  saat  berangkat  menuju  tempat bekerja  akan  sangat  mungkin  untuk  terlambat  masuk  bekerja atau  bahkan  tidak  masuk  bekerja,  meskipun  pada  beberapa pegawai hal itu justru meningkatkan semangat dan kreativitas.
Dengan  adanya  pertimbangan  work  life  balance merupakan  alasan  pembenar  yang  sering  disampaikan  untuk tidak  mentaati  ketentuan  jam  kerja,  misalnya  berangkat bersama dengan anggota keluarga yang lain yang belum tentu searah dengan tempat tujuan ke kantor, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai di kantor dan melakukan
absensi  kehadiran.  Dan  ini  akan  menjadi  kegiatan  rutin  yang bisa saja menjadi penyebab pelanggaran kedisiplinan jam kerja.
Selanjutnya Ibu RAHB juga menjelaskan bahwa terdapat kebiasaan  beberapa  pegawai  yang  terlabat  masuk  kantor dengan  berbagai  alasan,  misalnya  kebiasaan  kurang  istirahat pada malam hari, rumah tempat tinggal jauh dari kantor, dalam perjalanan dari luar kota pada akhir pekan atau akan melakukan perjalanan ke luar kota, keterlambatan moda alat transportasi, kepadatan  lalu  lintas  dalam  perjalanan,  gangguan  moda  alat transportasi, mengantar anak ke sekolah atau anggota keluarga yang lain ke tempat tujuan tertentu, gangguan kesehatan secara tiba-tiba, kesibukan saat tiba dikantor dan lainnya.
Kondisi  lingkungan  masyarakat  juga  turut  menentukan terciptanya  kedisiplinan  dalam  mematuhi  hari  kerja  dan  jam kerja,  dimana  seorang  pegawai  akan  merasa  tidak  nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya apabila masih berada di rumah  dan  belum  berangkat  bekerja  sementara  sudah memasuki jam kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dapat juga berlaku sebaliknya yang  mendukung  terjadinya  pelanggaran  hari  kerja  dan  jam kerja.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kanwil BC Sulbagsel secara umum telah dilakasanakan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor  94  Tahun  2021  untuk  pengenaan  hukuman  disiplin ringan, sedang maupun berat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021, terutama terkait dengan pemotongan  tunjangan  dan  akumulasi  ketidakhadiran  sebagai pelanggaran  disiplin  jam  kerja,  meskipun  terdapat  ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang memungkinkan terjadi deskresi.  Lebih  lanjut  efektivitas  penerapan  sanksi  disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja  di  Kanwil  BC  Sulbagsel  pada  sebagian  besar  pegawai belum  berjalan  secara  efektif  yang  ditunjukan  masih  ada pegawai  melakukan  pelanggaran  dan  terdapat  pegawai  yang melakukannya secara berulang serta tidak merasakan dampak atas pembelajaran dan pembinaan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan antara lain a) sanksi atau hukuman atas pelanggaran hari  kerja  dan  jam  kerja  pada  tahap  pemotongan  tunjangan belum begitu efektif memberikan hukuman dan hanya sebagai pembelajaran serta pembinaan saja; b) pada penegakan hukum terdapat  kondisi  yang  memungkinkan  untuk  tidak  dilakukan akumulasi  pelanggaran  atas  ketidakhadiran;  c)  sarana monitoring dan rekapitulasi presensi yang harus dapat melihat semua  kemungkinan  penyalahgunaan  aplikasi  presensi terintegrasi  dengan  akurat;  dan  d)  kesadaran  masing-masing pegawai untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan hari kerja dan jam kerja.
Penerapan  sanksi  disiplin  terhadap  pelanggaran  disiplin jam  kerja  pegawai  di  Kanwil  BC  Sulbagsel  agar  benar-benar dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021  secara  obyektif,  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  untuk  meningkatkan  motivasi  dan kinerja  pegawai  secara  keseluruhan.  Lebih  lanjut  untuk meningkatkan  efektivitas  penerapan  sanksi  disiplin  terhadap pegawai  yang  melanggar  ketentuan  jam  kerja  pegawai  di Kanwil  BC  Sulbagsel,  yang  pertama  harus  didukung  oleh pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  mutakhir  dan  selalu
diperbarui  untuk  menghindari  adanya  penyalahgunaan perangkat lunak untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat menurunkan motivasi dan kinerja pegawai secara umum. Kedua,  memberikan  batasan  yang  tegas  mengenai  kriteria alasan  yang  sah.  Ketiga,  meningkat  peran  atasan  langsung untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada bawahannya  sebagai  lini  pertama  dalam  tiga  pilar  lini pengendalian  internal  ( three  lines  of  deffense ).  Keempat, diharapkan  kesadaran  semua  pegawai  untuk  selalu  berusaha memenuhi kewajiban mentaati ketentaun jam kerja.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
A.  Hasan,  Yulia,  Mustawa  Nur,  Baso  Madiong,  Rusland Renggong,  Zulkifli  Makkawaru,  Andi  Tira,  Almusawir, Dinamika  Penegakan  Hukum,  dan  Sistem  Peradilan  di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, 2022
Abdullah,  Hukum  Kepegawaian  Indonesia,  Education,
Yogyakarta, 2012
Hartani,  S.  dan  Tedi  Sudrajat.,  Hukum  Kepegawaian  di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Hasan,  Y.A.  (2022)  Penegakan  Hukum  Terhadap  Perilaku Pegawai  dan  Calo  Tentang  Pungutan  Liar,  Indonesian Journal of Legality of Law, 5(1)
Hasan,  Y.A.  (2022)  Penegakan  Hukum  Terhadap  Perilaku Pegawai  dan  Calo  Tentang  Pungutan  Liar,  Indonesian Journal of Legality of Law, 5(1)
Imron,  A.  Manajemen  Peserta  Didik  Berbasis  Sekolah,  PT Bumi Askara, Jakarta, 2012
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018 Mahmud,  P.,  Marzuki.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Jakarta,
Kencana Prenada, 2012
Mujiburohman,  DA.  Pengantar  Hukum  Tata  Negara, Yogyakarta: STPN Press, 2017
Soekanto, S., Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Steven,  C.  Disiplin  Pegawai  Dalam  Menciptakan  Good Governance di Kantor Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.,  eJournal  Pemerintahan  Integratif,  Volume  3, Nomor 2, 2015
Sudaryanto,  Penegakan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Jurnal Swara Patra, Jakarta, 2014
Umar, Nasauddin, dan  Nadhifah Attamimi, Pengantar Hukum Administrasi  Negara  dan  Mekanisme  Pengawasan Notaris di Indonesia, LP2M Ambon, Ambon, 2020