Politeknik STIA LAN Makassar Jl. A. P. Pettarani No. 61, Bua Kana, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan Email: erwinmusdah@stialanmakassar.ac.id

## Study Open Government Maturity pada Social Media Pemerintah
Sulaeman Fattah 1 , Erwin Musdah 1 , Arif Alauddin Umar 1
1 Politeknik STIA LAN Makassar

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 2 Tahun 2023 DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.02 . 2
Abstract. Changes  in  information  technology  have  an  impact  on  changing  demands  for  more  open governance. A number of data points and study results show that governance in Indonesia still tends not to be open, even though it has gone through several periods of bureaucratic reform. This study aims to explain  the  level  of  open  government  maturity  in  state  institutions  on  social  media  after  bureaucratic reform. The research uses content analysis methods on social media data, especially the official Twitter accounts of the Ministry of Finance and the Ministry of Religion. The results of the study revealed that there  were  differences  in  the  maturity  level  of  open  government  in  the  two  government  institutions studied. The Ministry of Religion still tends to be at the initial condition level even though the outcome indicators are already at the open participation level. The Ministry of Finance has tended to be at the open participation  level  even  though  the  capability  is  still  at  the  initial  level.  The  quality  of  social  media management  tends  to  be  directly  proportional  to  the  title  of  bureaucratic  reform  in  each  analysed institution . Keywords: open  government  maturity;  bureaucratic  reform;  Ministry  of  Finance;  Ministry  of  Religion; government social media
Abstrak. Perubahan  pada  teknologi  informasi  berdampak  pada  perubahan  tuntutan  tata  Kelola pemerintahan  yang  lebih  terbuka.  Sejumlah  data  dan  hasil  studi  menunjukkan  tata  Kelola pemerintahan di Indonesia masih cenderung belum terbuka meskipun telah melalui beberapa periode reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kematangan open government Lembaga Negara pada media sosial pasca reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan metode analisis isi  terhadap  data social  media khususnya  Twitter  resmi  Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian Agama. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan level kematangan open government pada dua lembaga pemerintah yang diteliti. Kementerian Agama masih cenderung pada level intial condition meskipun pada indicator outcome sudah berada pada level open participation. Kementerian Keuangan Sudah cenderung pada level open participation meskipun kapabilitas masih pada level initial. Kualitas pengelolaan social  media cenderung  berbanding  lurus  dengan  predikat  reformasi  birokrasi  masing- masing lembaga yang dianalisis.
Kata  Kunci: open  government  maturity ;  reformasi  birokrasi;  kementerian  keuangan;  kementerian agama; social media pemerintah

## PENDAHULUAN
ra  society 5.0  menghasilkan  konsekuensi  yang  tidak  terelakkan  bagi partisipasi  aktif  publik  (masyarakat)  di  berbagai  ranah  kehidupan  sosial, tidak  terkecuali  dalam  lingkup  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam  era yang  salah  satunya  ditandai  dengan internet  of  things khususnya  terkait  pemanfaatan sosial media yang kian masif ini, pemerintah di berbagai lini dituntut tidak saja beradaptasi dengan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) dalam aktivitasnya (Bouty et al., 2019; Napitupulu, 2016; Yamin, 2018), tetapi juga secara langsung melibatkan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Lee & Kwak, 2012; McDermott, 2010; Utama et al., 2019).
Dampaknya,  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  kian  terbuka/transparan kepada  publik  atau  yang  dikenal  dengan open  government ,  yang  merupakan  model penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terbuka  dan  partisipatif,  melalui  proses  ko-kreasi yang  mengkolaborasikan  elemen  pemerintah  dan  elemen  non-pemerintah,  seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guna mewujudkan solusi inovatif  bagi  masyarakat  (Bappenas.go.id).  Berdasarkan  konsep  ini,  penyelenggaraan pemerintahan  kontemporer  haruslah  dijalankan  secara  transparan,  partisipatif,  dan kooperatif/kolaboratif (McDermott, 2010; Solar et al., 2012).
Dalam  konteks  global, open  government pertama  kali  menyeruak  sebagai  agenda penting  ketika  pertama  kali  diinisiasi  oleh  pemerintahan  Amerika  Serikat  melalui  forum Open  Government  Partnership /OGP  (Lee  &  Kwak,  2012),  yang  kemudian  menjadi kesepakatan bersama diantara 8 (delapan) negara penggagas guna mengembangkan tata pemerintahan  yang  mempromosikan  keterbukaan,  pelibatan  masyarakat,  akuntabilitas dan  penggunaan  teknologi  untuk  memperkuat  pemerintahan,  yang  secara  spesifik diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif (Heny & Nurdin, 2018).  Hal  ini  pada  gilirannya  terus  dikembangkan  bahkan  kian  meluas,  terutama  ketika Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menelurkan Sustainable  Development  Goals (SDGs), yang  diantaranya  bertujuan  mengembangkan  institusi  yang  efektif,  akuntabel,  dan transparan serta menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di segala level (Yamin, 2018).
Dalam  konteks  Indonesia, open  government menjadi  hal  yang  diusung  Indonesia sebagai  bagian  dari  kesepakatan  multilateral  OGP  di  tahun  2011  (Heny  &  Nurdin,  2018),
E
yang kemudian menghasilkan rencana aksi nasional (RAN) keterbukaan pemerintah/ open government ,  yang  telah  diimplementasikan  dalam  lima  tahapan  dengan  fokus  tertentu sejak 2012-2018. Sebagai wujud nyata komitmen keberlangsungan hal ini, pada tahun 2020 Indonesia meluncurkan rencana aksi nasional open government Indonesia (RAN-OGI), yang menitikberatkan  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  organisasi  masyarakat  sipil  (OMS), yang  diharapkan  dapat  melahirkan  ide  dan  aksi  dalam  mendorong  implementasi  nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (Bappenas.go.id). Dalam perspektif  yang  lebih  spesifik,  komitmen  pemerintah  Indonesia  guna  mewujudkan pemerintahan yang terbuka/transparan, partisipatif, dan kolaboratif telah menjadi agenda nasional  yang  berkelanjutan,  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2020  tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  2020- 2024.
Dukungan regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka/transparan kepada publik. Namun, mencermati statistik  yang  ada,  seperti  indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  yang  hanya  berada  pada angka  38  dalam  skala  nilai  0-100  pada  tahun  2021  (bappenas.go.id);  indeks  demokrasi Indonesia  yang  berada  pada  angka  74,92  pada  tahun  2019  (bps.go.id),  yang  hanya menempatkan  Indonesia  pada  posisi  64  dari  167  negara  di  dunia  dengan  kategori demokrasi  tidak  sempurna,  yang  mengartikan  bahwa  Indonesia  masih  memiliki  tingkat partisipasi  yang  rendah  dan  cukup  banyak  memiliki  masalah  pemerintahan  (eiu.com). Selain itu, dari 337 badan publik di Indonesia pada tahun 2021, hanya terdapat 83 badan publik  atau  sebesar  24,63%  yang  masuk  dalam  kategori/kualifikasi  badan  publik  yang informatif, sementara selebihnya 63 badan publik atau 18,69% menuju informatif, 54 badan publik atau 16,02% cukup informatif, 37 badan publik atau 10,98% kurang informatif, dan 100  badan  publik  atau  29,67%  masih  tidak  informatif  (komisiinformasi.go.id).  Sejumlah statistik  miris  ini  tampaknya  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia masih jauh dari kata terbuka/transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Sekalipun demikian,  terdapat  pula  statistik  baik  berupa  peningkatan  dalam  hal E-Government
Development Indeks (EDGI), Online Service Index (OSI), dan E-Participation Index Indonesia versi PBB di tahun 2020 ( United Nations , 2020).
Sejumlah  studi  parsial  terkait  juga  telah  menjelaskan  perkembangan  keterbukaan pemerintah di Indonesia. Salah satu studi menjelaskan tingkat kematangan e-government berdasarkan  SPBE  Menpan  di  RSUD  Jampang  Kulon  Jawa  Barat  menunjukan  RSUD tersebut masih berada pada kategori kurang atau dibawah indeks 2 (Amalia, 2021). Survei lain mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan menggunakan e-government maturity model di  Kota  Gorontalo.  Hasilnya  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan berbasis elektronik masih berada pada kategori sedang  (Bouty et al., 2019). Studi-studi lain juga menunjukkan masih minimnya partisipasi dan kolaborasi terkait info pandemi Covid- 19 (Dharma & Kasim, 2021); buruknya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang berbasiskan  sistem  pelayanan  publik  PATEN  (I  Made  Sukarsa  et  al.,  2020),  dan  tingkat maturitas pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan open government yang masih berada pada level terendah atau level 1/permulaan di Kementerian Luar Negeri (Utama et al.,  2019).  Sekalipun  demikian,  terdapat  pula  sejumlah  studi  parsial  terkait  yang menyatakan bahwa ada kemajuan dalam hal keterbukaan/transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  seperti  studi  di  Desa  Melung  Kabupaten  Banyumas (Yamin, 2018) dan studi literatur yang menunjukkan adanya inovasi pembangunan open data di bidang pendidikan, seperti Dapodik, PD Dikti, dan EMIS (Mukhlisa & Kasim, 2021).
Sejumlah studi di atas menunjukkan adanya variasi dalam penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan open  government di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  itu,  menarik  untuk melakukan studi lanjutan terkait tingkat maturitas penyelenggaraan open government di Indonesia di sejumlah institusi pemerintah khususnya pemerintah pusat. Institusi ini pada umumnya  dijadikan pilot  project atas  setiap  kebijakan  skala  nasional  dalam  konteks Indonesia.  Pemilihan  kementerian/lembaga  yang  akan  menjadi  lokus  studi  dapat didasarkan  pada  rating  penyelenggaraan  sejumlah  indikator open  government yang terakumulasi  dalam  penilaian  reformasi  birokrasi  di  kementerian/lembaga.  Fokus  studi didasarkan pada sejumlah indikator open government yang tampak melalui pemanfaatan sejumlah media sosial kementerian/lembaga terpilih, yang ditelaah menggunakan content analysis .  Sementara  untuk theoretical  framework yang  menjadi tools  of  analysis ,  dapat menggunakan Open Government Maturity Model yang dikembangkan Lee dan Kwak (Lee & Kwak, 2012).
Studi Open  Government  Maturity ini  sendiri  telah  dikaji  dalam  beberapa  studi- belakangan ini. Studi studi yang ada fokus pada pengembangan model open government maturity (Pirannejad  &  Ingrams,  2022),    pola  adaptasi open  government  maturity (Estermann, 2018), dan integrasi website dan social media dalam upaya memperkuat open government maturity (Verma et al., 2017). Berbeda dengan studi-studi tersebut, studi ini difokuskan  untuk  mengukur  kematangan open  government pada  Lembaga  pemerintah.
Penelitian-penelitian dengan fokus yang sama sebetulnya telah dilakukan pada lembaga- lembaga  pemerintah  di  Indonesia  (Rahmatika  et  al.,  2019;  Utama  et  al.,  2019)  dan  di Amerika  Serikat  (Young  et  al.,  2020).  Akan  tetapi,  studi-studi  yang  ada  menilai open government menggunakan website pemerintah. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tingkat kematangan open government Lembaga Negara pada media sosial pasca reformasi birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi. Pendekatan  ini  dipilih  karena  data  yang  dianalisis  adalah  data  konten social  media pemerintah. Mekanisme penelitian analisis konten menurut Zuchdi & Afifah, (2019) terdiri dari  Pengadaan  Data,  Pengurangan  Data,  Inferensi,  dan  Analisis.  Pengadaan  Data dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi  NCapture  pada  NVIVO.  Semua  data  postingan social media pemerintah  di capture sehingga  menghasilkan Big  Data untuk  dianalisis. Pengurangan data tidak dilakukan karena semua data digunakan sebagai bahan analisis. Inferensi merupakan proses kontekstualisasi atas teks. Proses inferensi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Open Government Maturity dari Lee & Kwak (2012).
Sejumlah  kata  kunci  digunakan  untuk  mengkontekstualisasi  data.  Terakhir,  analisis dilakukan  dengan  menginterpretasi  temuan  menggunakan  teori Open  Government Maturity untuk menentukan tingkat maturitas open government lembaga pemerintah yang diteliti.
Sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data  primer  merupakan  sumber  data  dari  hasil  pengumpulan  data  dari  sosial  media lembaga  pemerintah  pusat  yang  menggunakan software NVIVO.  Akun social  media pemerintah  pusat  dipilih  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling .  Kriteria pemilihan  didasarkan  pada  indeks  reformasi  birokrasi  tahun  2021.  Lembaga  Pemerintah
yang menjadi unit analisis adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Kedua institusi  yang  kami  pilih  pada  penelitian  ini  setidaknya  harus  memiliki  akun social  media Twitter,  Facebook,  Instagram,  dan  Youtube  yang  terkoneksi  dengan website resmi pemerintah.  Kami  memilih  dua  lembaga  pemerintah  pusat  yang  memiliki  peringkat Reformasi  Birokrasi  yang  berbeda.  Sampel  lembaga  pemerintah  yang  dipilih  pada penelitian ini adalah:
1. Kementerian Keuangan dengan predikat reformasi birokrasi A
2. Kementerian Agama dengan predikat reformasi birokrasi BB
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  Aplikasi  NCapture  dari  NVIVO.  Karena keterbatasan akses pada aplikasi ini, maka data social media yang dikumpulkan hanya data social media Twitter. Dari empat social media , hanya data dari Twitter yang bisa di capture menjadi data set dan diolah lebih detail menggunakan NVIVO. Data Twitter kementerian keuangan  dan  kementerian  agama  dikumpulkan  pada  22  Oktober  2022.  Adapun  data sekunder  bersumber  dari  dokumen-dokumen  khususnya  yang  terkait  dengan  reformasi birokrasi,  tata  kelola  informasi,  maupun  kebijakan-kebijakan  yang  relevan  dengan penelitian ini.
Proses  penafsiran  data  dilakukan  dengan  dua  tahapan  analisis.  Analisis  konten menggunakan tools pada aplikasi NVIVO seperti word cloud, frequent word , networking , dll.  Data-data  tersebut  menghasilkan  tabel,  grafik,  dan  gambar-gambar  yang  kemudian akan  dilanjutkan  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  olah  data-data  deskriptif  tersebut diinterpretasi dan disistematisasi menggunakan teori open government maturity .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Twitter Kementerian Keuangan
Sampai tanggal 21 Oktober 2022, Twitter Kementerian Keuangan telah mempublikasi 1383 tweet. Tweet pertama yang ter capture adalah tweet tanggal 12 Januari 2022 dan tweet terakhir  adalah  pada  tanggal  21  Oktober  2022    21.37.  Rata-rata tweet per  bulan  adalah sebanyak 138 tweet . Selengkapnya tweet per bulan dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Jumlah Tweet Per Bulan pada Twitter Kemenkeu Sumber: Olah Data 2022
Hasil olah data Twitter Kementerian Keuangan menunjukkan lima kata yang paling sering muncul adalah kata: temankeu, Indonesia, 2022, selamat, dan ada. Selengkapnya kata-kata yang sering muncul dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 2. Wordcloud Twitter Kementerian Keuangan Sumber: olah data 2022
Konteks dari masing-masing kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi tersebut dapat diketahui melalui analisis word tree . Hasilnya adalah sbb:
- Kata  “temankeu”  digunakan  untuk  menyapa,  mengimbau,  dan  mengedukasi masyarakat seputar pengelolaan keuangan negara, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program-program Kemenkeu.
- kata  “Indonesia”  paling  banyak  digunakan  untuk  menginformasikan  kondisi perekonomian  Indonesia,  tata  kelola  keuangan  negara,  serta  keterangan  tempat kegiatan/peristiwa/acara nasional maupun internasional.
- Kata “2022” digunakan untuk menjelaskan waktu
- Kata  “selamat”  digunakan  untuk  menyapa  masyarakat  dan  mengucapkan  selamat kepada akun tertentu atau selamat atas prestasi tertentu.
- Kata “ada” digunakan untuk konteks yang beragam. Selain penggunaan secara umum untuk  menjelaskan  eksistensi  sebuah  peristiwa,  kata  ini  sering  digunakan  untuk mengajak  masyarakat  berinteraksi  melalui  kuis  maupun  ikut  serta  dalam  kegiatan- kegiatan Kemenkeu seperti lelang, pendaftaran
Data tersebut diatas menunjukkan kecenderungan fokus sosial media kementerian keuangan cukup beragam. Selain menyebarluaskan informasi, akun Twitter kementerian keuangan  juga  digunakan  untuk  menyapa  masyarakat,  mengedukasi  masyarakat,  serta memberi peluang bagi keterlibatan publik dalam kegiatan-kegiatan Kemenkeu.
Kami melakukan analisis word tree lebih lanjut untuk sejumlah kata kunci yang terkait proses  dan  kinerja.  Kami  menemukan  hanya  sedikit  informasi  mengenai  perencanaan, implementasi,  dan  pengawasan  serta  tidak  ada  informasi  mengenai  evaluasi.  Kata perencanaan  hanya  muncul  dalam  tiga tweet .  Dua  diantaranya  lebih  menekankan informasi mengenai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan.  Satu  informasi  lainnya  menginformasikan  mengenai  kegiatan Budget  to Campus yang  akan  membahas  mengenai  berbagai  perspektif  dan  dalam  proses perencanaan  dan  perumusan  APBN.  Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  kutipan tweet berikut:
“ Dalam proses perencanaan dan perumusan APBN dibutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik. Nah, BUDGET GOES TO CAMPUS akan bahas pokok kebijakan APBN 2023 kedepan.
Catat tanggalnya! Senin, 25 Juli 2022 ! " # $ % & 09.00 WIB
Pendaftaran cek utas berikut ' ( https://t.co/NkfjSax2NA ”
( Tweet 22 Juli 2022 Pukul 16.15)
Adapun word tree dari kata perencanaan pada Twitter kemenkeu dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3. Hasil text search kata “Perencanaan” pada Twitter Kemenkeu Sumber: Olah data 2022
Kata  implementasi  ditemukan  dalam  dua tweet pada  Twitter  kemenkeu.  Kedua tweet tersebut  tidak  menginformasikan  kegiatan  implementasi  yang  dilakukan  oleh Kemenkeu  melainkan  berisi  informasi  kesepakatan  negara-negara  G20  mengenai  upaya implementasi  Solusi  Dua  Pilar  perpajakan  internasional  dan  kerja  sama  ekonomi  dan keuangan  bilateral  antara  Indonesia  dan  Singapura.  Selengkapnya tweet mengenai implementasi dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 4. Hasil text search kata “implementasi” pada Twitter Kemenkeu
Sumber: Olah Data 2022
Kata  pengawasan  ditemukan  dalam  tujuh tweet .  Ketujuh tweet tersebut  tidak menginformasikan mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan Kemenkeu. Informasi terkait  pengawasan  lebih  banyak  disampaikan  dengan  tujuan  mengedukasi  masyarakat mengenai  mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kemenkeu.  Selengkapnya informasi  mengenai  pengawasan  pada  Twitter  Kemenkeu  dapat  dilihat  pada word  tree berikut:
Gambar 5. Hasil text search kata “pengawasan” pada Twitter Kemenkeu Sumber: olah data 2022
Selain  mengetahui  informasi  kegiatan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Keuangan, penelitian ini juga akan mengungkapkan bagaimana social media pemerintah menampilkan  data-data  pemerintahan.  Untuk  maksud  tersebut,  kami  menggunakan fungsi word  search pada  NVIVO  dengan  kata  kunci  data,  dokumen,  APBD/APBN, RAPBD/RAPBN,  Renstra,  peraturan,  keputusan,  dan  laporan.  Hasil  penelusuran  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tweet Berisi Data pada Twitter Kemenkeu Kaca Kunci Jumlah Tweet berisi kata kunci Jumlah Tweet berisi data Substansi data pada tweet Dapat diunduh? Bentuk Data Data 19 4 data ekspor, anggaran penanggulangan bencana, kinerja ekonomi, kemiskinan tidak infografis, serial tweet , video Dokumen 2 0
APBD/APBN 149 28 anggaran RAPBN, anggaran bansos, PMN,
pembayaran utang, defisit APBN, penerimaan pajak, data makro ekonomi, kinerja APBN, realisasi anggaran, outlook penerimaan negara, data pengangguran, distribusi dana ke daerah dan desa tidak serial tweet , infografis, video RAPBN 11 2 Pagu indikatif Kemenkeu, anggaran perlindungan sosial tidak serial tweet
Renstra 0 0 Peraturan 4 0 Keputusan 4 0 Laporan 8 1 laporan pemasukan dari lelang tidak video
Sumber: Olah Data 2022
Data pada tabel diatas menunjukkan terdapat banyak tweet yang berisi kata kunci tetapi  tidak  semua  kata  kunci  berisi  data.  Beberapa tweet misalnya  menyebutkan mengenai pentingnya mengkritisi data, tata kelola data, informasi konferensi pers APBN, informasi peraturan pemerintah, informasi adanya peraturan yang diterbitkan Kemenkeu, keputusan pengadilan, dan pelaporan anggaran. Terdapat 33 tweet yang berisi data. Dari 33 data yang ditampilkan tidak ada data yang bisa diunduh dalam bentuk pdf. Data tersedia dalam  bentuk  narasi  pada tweet ,  infografis,  dan  video  pendek.  Berikut  kami  tampilkan beberapa tweet yang berisi data:
“Kinerja  ekspor  Indonesia  naik  signifikan. ) Cek  dulu  data  dari  #Minkaef  ini. https://t.co/BHhxDApKb8 “ ( Tweet 20 Juli 2022 Pukul 4.50 PM)
“Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bencana alam di  Indonesia  mengalami  kenaikan.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  ada  20.129  kejadian. Atau,  rata-rata  4000  kejadian  per  tahunnya.  Begini  rancangan  rangka  tangguh penanggulangan  bencana  dalam  APBN. https://t.co/MElHhKpndE ”  ( Tweet 21  Mar 2022 Pukul 1.13 PM)
“Data  @bps_statistics  membuktikan: * + Kemiskinan  dan  pengangguran  turun selama  2021,  Ini  jadi  bukti  kalau  pemulihan  ekonomi  Indonesia  kuat. , - ” https://t.co/7Ub4VNxij3 ( Tweet 18 Januari 2022 Pukul 7.55 PM)
“#UangKita untuk Perlinsos dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp479,1 triliun. Sedikit lebih rendah dari APBN 2022. Ini karena di tahun 2022 ada program PCPEN yang  memberi  berbagai  tambahan  bansos.  Seperti  subsidi  minyak  goreng  dan lainnya  saat  kita  menghadapi  guncangan. https://t.co/s4EK6GZKhu ”  ( Tweet 20 September 2022 Pukul 1.36 PM)
“Laporan Semester I #UangKita: Jumlah penerimaan negara dari   LELANG   mencapai Rp298,4  miliar.  Temankeu  pernah  membeli  produk  lelang  dari  @DitjenKN,  kah? https://t.co/JPenGcdo2S ” ( Tweet 7 Juli 2022 8.52 PM)
Dari  tabel  dan  kutipan tweet tersebut  diatas  dapat  dilihat  data-data  yang disampaikan merupakan data kondisi perekonomian di Indonesia (ekspor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan makro ekonomi) dan tata kelola anggaran publik (penerimaan,
alokasi anggaran, utang, defisit anggaran dan pelaporan). Semua data yang ditampilkan masih  belum  berupa  data  terstruktur  yang  bisa  diolah  kembali  secara  terbuka  oleh masyarakat.
Outcome yang  terukur  dari  tata  kelola social  media pemerintah  adalah  jumlah follower dan engagement dengan followers .  Akun  Twitter  Kementerian  Keuangan mempunyai 787.744 followers dengan hanya 66 akun yang di follow . Engagement dengan followers terlihat  dari  jumlah  total retweet oleh followers nya  dan  jumlah  akun  yang berinteraksi dengan akun tersebut. Jumlah total retweet postingan di Twitter Kemenkeu adalah sebanyak 37.194 retweet . Jumlah retweet terbanyak dalam satu postingan adalah sebanyak  546 retweet .  Rata-rata retweet per  postingan  sebesar  27 retweet .  Adapun interaksi  dengan  akun  lain  dapat  dilihat  dari  berapa  banyak  akun  yang  di mention oleh Twitter Kemenkeu. Total terdapat 40 akun yang di- mention yang terdiri dari akun Lembaga pemerintah dan sejumlah akun individu. Data-data tersebut menunjukkan sangat kuatnya engagement akun Twitter Kemenkeu dengan publik.

## Data Twitter Kementerian Agama
Sampai tanggal 21 Oktober 2022, Twitter Kementerian Keuangan telah mempublikasi 2121 tweet . Tweet pertama  yang  ter capture adalah tweet tanggal  6  Juli  2021  dan tweet terakhir  adalah  pada  tanggal  22  Oktober  2022  Pukul  09.46.  Rata-rata tweet per  bulan adalah  sebanyak  138 tweet .  Selengkapnya tweet per  bulan  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 6. Jumlah Tweet Perbulan pada Twitter Kemenag Sumber: Olah Data 2022
Hasil  olah  data  Twitter  Kementerian  Agama  menunjukkan  lima  kata  yang  paling sering muncul adalah kata: agama, Indonesia, 2021, Kemenag, dan haji. Selengkapnya kata kata yang sering muncul dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 7. Wordcloud Twitter Kementerian Agama
Sumber: olah data 2022
Konteks dari masing-masing kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi tersebut dapat diketahui melalui analisis word tree . Hasilnya adalah sebagai berikut:
- Kata  “agama”  berasosiasi  dengan  nama  Lembaga  (kementerian,  institut,  sekolah, sekolah tinggi, dll.), jabatan (menteri, penyuluh), aktivitas (pendidikan), bidang ilmu, serta himbauan untuk nilai-nilai keagamaan.
- kata “Indonesia” paling banyak digunakan untuk informasi haji dan keterangan tempat kegiatan/peristiwa/acara yang terkait keagamaan.
- Kata “2021” digunakan untuk menjelaskan waktu
- Kata  “Kemenag”  berasosiasi  dengan  jenis  informasi  nama  organisasi  (kanwil,  BPJH, DWP, dll), lokasi, program, dan kegiatan Kemenag. Jelas terlihat bahwa kata Kemenag ini menjadi identitas dari informasi-informasi lainnya.
- Kata  “haji”  lebih  banyak  digunakan  untuk  menjelaskan  peristiwa  Jemaah,  asrama, pemberangkatan haji dll.
Data tersebut diatas menunjukkan kecenderungan fokus sosial media Kementerian Agama  pada  penyebarluasan  informasi  khususnya  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan kementerian agama.
Kami melakukan analisis word tree lebih lanjut untuk sejumlah kata kunci yang terkait proses dan kinerja. Dari empat kata yang kami gunakan untuk melihat informasi mengenai proses  di  Twitter  Kemenag,  hanya  kata  implementasi,  pengawasan,  dan  evaluasi  yang ditemukan.  Kata  perencanaan  tidak  ditemukan  dalam  Twitter  Kemenag.  Kata implementasi hanya ditemukan dalam tiga tweet , Kata Pengawasan dalam satu tweet dan kata evaluasi ditemukan dalam tiga tweet . Masing-masing data dijelaskan sebagai berikut: Ketiga  kata  implementasi  yang  digunakan  dalam tweet kementerian  agama menginformasikan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kemenag.  Data word  tree dari  kata implementasi dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 8. Hasil text search kata “Implementasi” pada Twitter Kemenag Sumber: olah data 2022
Dari gambar tersebut di atas terlihat informasi implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag  terkait  dengan  kegiatan  jaminan  produk  halal,  kemandirian  pesantren,  dan sertifikasi halal.
Kata pengawasan pada Twitter Kemenag tidak menjelaskan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag melainkan untuk memperingatkan peserta Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2021 mengenai adanya skema pengawasan virtual yang dilaksanakan oleh panitia.
Gambar 9. Hasil text search kata “pengawasan” pada Twitter Kemenag
Sumber: olah data 2022
Ketiga  kata  evaluasi  yang  ditemukan  dalam  Twitter  Kemenag  tidak menginformasikan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenag. Kata evaluasi dalam kegiatan  Kemenag  digunakan  untuk  menjelaskan  kegiatan  pameran  foto  pada  rakernas evaluasi  penyelenggaraan  haji,  hasil  evaluasi  KIP,  dan  uji  coba  instrumen  evaluasi
pelatihan. Word tree dengan kata kunci evaluasi pada Twitter Kemenkeu dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 10. Hasil text search kata “evaluasi” pada Twitter Kemenag Sumber: Olah Data 2022
Selain  mengetahui  informasi  kegiatan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Agama,  penelitian  ini  juga  akan  mengungkapkan  bagaimana social  media pemerintah menampilkan  data-data  pemerintahan.  Untuk  maksud  tersebut,  kami  menggunakan fungsi word  search pada  NVIVO  dengan  kata  kunci  data,  dokumen,  APBD/APBN, RAPBD/RAPBN,  Renstra,  peraturan,  keputusan,  dan  laporan.  Hasil  penelusuran  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2.
Tweet Berisi Data pada Twitter Kemenag Kaca Kunci Jumlah Tweet berisi kata kunci Jumlah Tweet berisi data Substansi data pada tweet Dapat diunduh? Bentuk Data Data 28 1 penggunaan anggaran bisa data di tweet Dokumen 6 2 data penerima beasiswa dan bantuan rumah ibadah tidak data di tweet APBD/APBN 5 0 RAPBN 1 0 Renstra 0 0 Peraturan 5 0 Keputusan 13 0 Laporan 8 2

## Sumber: Olah Data 2022
Data pada tabel diatas menunjukkan terdapat banyak tweet yang berisi kata kunci tetapi  tidak  semua  kata  kunci  berisi  data.  Beberapa tweet misalnya  menginformasikan aktivitas bagian pusat data di Kemenag, lomba konten APBN, penggantian dokumen buku nikah, pidato presiden RAPBN, informasi telah terbit peraturan, keputusan sidang isbat,
dan prestasi laporan keuangan. Terdapat lima tweet yang berisi data. Dari lima data yang ditampilkan hanya ada satu data yang bisa diunduh dalam bentuk pdf. Empat data lainnya tersedia dalam bentuk narasi pada tweet disertai tautan ke website Kemenag. Berikut kami tampilkan beberapa tweet yang berisi data:
“Tahun 2021, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran sebesar Rp479 miliar untuk mendukung kebutuhan bantuan paket data internet bagi siswa, mahasiswa, dan guru selama tiga bulan ke depan (September, Oktober, November). https://t.co/WJCmqssxpi ”  ( Tweet 4 Agustus 2021 Pukul 21.40)
“Ada 310 masjid dan 70 musala yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tahun ini dari 22.147 dokumen permohonan yang masuk ke Sistem Informasi Masjid (Simas) selama dua pekan pembukaan pendaftaran pada beberapa waktu lalu. Masjid akan mendapat bantuan Rp20juta, musala Rp10juta https://t.co/yW46qgvVGx ” ( Tweet 15 Oktober 2021 Pukul 06.58)
“Ada 6.507 peserta yg mendaftar program Beasiswa Indonesia Bangkit 2022. Setelah proses verifikasi dokumen pendaftaran, ada 2.675 peserta yg dinyatakan memenuhi persyaratan  &  lolos  seleksi  admistrasi.  Tes  Potensi  Akademik  dan  Psikotes  4  -  6 Oktober 2022. https://t.co/KrCmVRjZRp ” ( Tweet 3 Oktober 2022 Pukul 21.29).
Sepanjang 2019-2020, Budi Ali Hidayat tercatat telah membuat 88 laporan gratifikasi senilai Rp16 juta. https://t.co/fiyY7ddmJr ( Tweet 4 November 2021 Pukul 18.05)
“Laporan  Keuangan  Kementerian  Agama  tahun  2020  yang  telah  diaudit  oleh  BPK https://t.co/voZLk9pdWA ” ( Tweet 1 Juli 2021 Pukul 15.24)
Dari  lima  kutipan tweet tersebut  diatas  dapat  dilihat  data-data  yang  disampaikan merupakan data penggunaan APBN, bantuan beasiswa dan pembangunan rumah ibadah, laporan  gratifikasi,  dan  laporan  keuangan.  Semua  data  yang  ditampilkan  masih  belum berupa data terstruktur yang bisa diolah kembali secara terbuka oleh masyarakat.
Outcome yang  terukur  dari  tata  kelola social  media pemerintah  adalah  jumlah follower dan engagement dengan followers . Akun Twitter Kementerian Agama mempunyai 847.601 followers dengan  hanya  91  akun  yang  di  follow. Engagement dengan followers terlihat  dari  jumlah  total retweet oleh followers nya  dan  jumlah  akun  yang  berinteraksi dengan  akun  tersebut.  Jumlah  total retweet postingan  di  Twitter  Kemenag  adalah sebanyak  29.470 retweet .  Jumlah retweet terbanyak  dalam  satu  postingan  adalah sebanyak  1.018 retweet .  Rata-rata retweet per  postingan  sebesar  14 retweet .  Adapun interaksi  dengan  akun  lain  dapat  dilihat  dari  berapa  banyak  akun  yang  di- mention oleh
Twitter Kemenkeu. Total terdapat 21 akun yang di- mention yang terdiri dari akun Menteri, gubernur,  dan  Lembaga  pemerintah.  Data-data  tersebut  menunjukkan  kuatnya engagement akun Twitter Kemenkeu dengan publik.

## Perbandingan Tingkat Kematangan Open Government
Lee  &  Kwak  (2012)  merumuskan  tingkat  maturitas open  government pada social media pemerintah menjadi lima tingkatan yaitu initial condition, data transparency, open participation,  open  collaboration ,  dan ubiquitous  engagement .  Indikator  yang  digunakan untuk  menentukan  level open  government sebuah social  media Lembaga  pemerintahan adalah fokus, kapabilitas, dan outcome dari tata kelola sosial medianya. Hasil analisis dua akun Twitter Lembaga pemerintah berdasarkan indikator tersebut adalah sebagai berikut.
Variabel  fokus  pada  penelitian  ini  terlihat  dari  data  mengenai  kata  apa  saja  yang paling banyak muncul serta seberapa banyak kata kunci yang terkait proses pemerintahan muncul dalam akun Twitter Lembaga pemerintah. Pada akun Kementerian Keuangan, kata “temankeu”  muncul  paling  banyak  di  antara  kata  lainnya  sementara  pada  akun Kementerian  Agama,  kata  “agama”  muncul  paling  banyak.  Kata  terbanyak  kedua  dan ketiga pada masing-masing akun adalah “Indonesia” dan kata yang menunjukkan tahun. Bedanya,  di  Kementerian  Agama  kata  “2021”  yang  paling  banyak  muncul  sementara  di Kementerian  Keuangan  kata  “2022”  yang  paling  banyak  muncul.  Dua  kata  selanjutnya sangat  berbeda.  Di  Kementerian  Keuangan,  kata  “selamat”  dan  “ada”  muncul  sebagai kata paling banyak keempat dan kelima sementara pada di Kementerian Keuangan adalah kata “Kemenag” dan “haji”.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  fokus  akun  Twitter  Lembaga pemerintah  masih  dalam  tahapan  penyebarluasan  informasi.  Pada  akun  Kementerian Agama,  fokus  informasinya  lebih  banyak  pada  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh Kementerian  Agama.  Data  proses  sebenarnya  telah  ditemukan  pada  Lembaga-lembaga tersebut. Hanya saja jumlahnya tidak cukup signifikan untuk disimpulkan pada level fokus transparansi  proses  dan  kinerja.  Kementerian  Keuangan  mempunyai  fokus  yang  sedikit berbeda  dari  Kementerian  Agama.  Fokus  kementerian  keuangan  berada  pada  dua  level yang  berbeda.  Sebagian  aktivitas social  media kementerian  keuangan  masih  seperti Kementerian  Keuangan  yaitu  menyebarluaskan  informasi.  Sebagian  lainnya  fokus berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat.
Variabel  kapabilitas  pada  penelitian  ini  dilihat  dari  keberkalaan  informasi  dan  data apa  saja  yang  dibagikan.  Dari  segi  keberkalaan  informasi,  kedua  akun  Twitter  Lembaga pemerintah  tersebut  secara  berkala  menyampaikan  informasi  melalui  Twitter. Kementerian  Keuangan  memiliki  jumlah  rata-rata tweet per  bulan  paling  tinggi  yaitu sebanyak  138 tweet per  bulan.  Kementerian  Keuangan  memiliki  jumlah  rata-rata tweet sebanyak  125  per  bulan.  Data  ini  menunjukkan  kapabilitas  kedua  Lembaga  pemerintah telah dapat dikategorikan dalam level data transparency .
Dari  segi  data  yang  dibagikan,  hasil  penelitian  menunjukkan  kedua  Lembaga pemerintah tersebut telah menggunakan Twitter untuk membagikan data. Meski begitu, porsi penyampaian data di Twitter masih sangat rendah. Kemenkeu hanya 33 tweet , dan Kementerian  agama  hanya  5 tweet .  Pada  akun  Twitter  Kementerian  Agama,  data  yang paling  dominan  adalah  data  penggunaan  APBN  dan  laporan  keuangan.  Sementara  di Kementerian Keuangan, data paling dominan adalah data perekonomian dan tata kelola anggaran publik. Dari sekian banyak data yang tersedia di akun Twitter yang diteliti, hanya data laporan keuangan kementerian agama tahun 2020 yang berbentuk file pdf. Data pdf ini penting untuk dibahas karena dapat menjadi sumber data primer. Masyarakat dapat membaca  secara  utuh  informasi  yang  diberikan  sehingga  pemahaman  masyarakat mengenai sebuah informasi dapat pula lebih utuh.
Hasil penelitian juga menunjukkan semua data yang disampaikan masih berupa data tidak terstruktur yaitu dalam bentuk narasi di tweet , video, infografis, maupun data pdf.
Data-data  tidak  terstruktur  tersebut  menyulitkan  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengolah kembali  data  untuk  kepentingan  masing-masing.  Tingkat  transparansi  data  yang  ideal menurut  konsep open  government adalah  data  terstruktur  yang  dapat  diolah  dan diinterpretasi kembali oleh masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi dan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah.
Kapabilitas Lembaga pemerintah dari perspektif data yang dibagikan menunjukkan level  semua  Lembaga  pemerintah  masih  pada  tahap  inisial.  Terlihat  dari  hasil  penelitian yang  menunjukkan  sangat  terbatasnya  data  yang  disampaikan  melalui  Twitter. Keterbatasan  itu  semakin  diperburuk  dengan  terbatasnya  konten  informasi  yang dibagikan. Hampir semua data dalam bentuk akumulasi data yang tidak bisa ditelusuri dari mana  munculnya  data  tersebut.  Demikian  halnya  dengan  peraturan  atau  keputusan
pemerintah, data tidak disampaikan secara utuh melalui dokumen sehingga masyarakat bisa mengetahui isi peraturan secara utuh.
Variabel  outcome  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  follower  dan engagement publik terhadap social media pemerintah. Dari jumlah followers , Kementerian Agama  memiliki followers yang  lebih  banyak  dibandingkan  Kementerian  Keuangan. Sebaliknya,  dari  segi engagement publik,  kementerian  keuangan  lebih  kuat  dari  pada kementerian  agama.  Meski  demikian,  banyaknya  jumlah followers dan  kuatnya engagement kedua Lembaga tersebut menyebabkan keduanya dapat dikategorikan pada level open participation .
Hasil elaborasi tiga variabel tersebut di atas digunakan untuk menentukan pada level mana  tingkat  kematangan  kedua  pemerintah  tersebut  berada.  Level  kematangan  open government dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.
Level Kematangan Open Government Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama Level Fokus Kapabilitas Outcome Initial Condition Kemenag Kemenag dan Kemenkeu Data Transparency Open Participation Kemenkeu Kemenkeu, Kemenag Open Collaboration
Ubiquitous Engagement
Sumber: Hasil Olah Data
Jika  dibandingkan  dengan  predikat  reformasi  birokrasi  dapat  diperoleh  beberapa pembelajaran  penting.  Pertama,  kualitas  pengelolaan social  media Twitter  cenderung tergambar  dari  predikat  reformasi  birokrasi  masing-masing  lembaga.  Semakin  rendah predikat  RB  maka  terlihat  pengelolaan  dan  kualitas  konten social  media juga  terlihat kurang  memadai.  Kedua,  reformasi  birokrasi  tampaknya  belum  berhasil  mendorong transparansi  khususnya  keterbukaan  data.  Kondisi  ini  dapat  dipahami  karena  indikator- indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  reformasi  birokrasi  belum  menyentuh social media .  Reformasi  birokrasi  semestinya  menjadi  agenda  bersama  pemerintah  dengan semua stakeholders . Social  media seharusnya  dapat  menjadi  alat  penting  dalam mendorong agenda reformasi birokrasi jika dimanfaatkan dengan baik.

## KESIMPULAN
Level  kematangan  open  government  pada  dua  lembaga  pemerintah  yang  diteliti dapat dibagi menjadi dua kategori. Kementerian Agama masih cenderung pada level intial condition meskipun pada indikator outcome sudah berada pada level open participation . Kementerian  Keuangan  sudah  cenderung  pada  level open  participation meskipun kapabilitas  masih  pada  level initial .  Meskipun  hampir  semuanya  berada  pada  level  yang sama  yaitu initial  condition tetapi  kualitas  masing-masing  lembaga  pemerintah  terlihat berbeda. Kualitas pengelolaan social media berbanding lurus dengan predikat reformasi birokrasi  masing-masing  lembaga  yang  dianalisis.  Kualitas  pengelolaan social  media Kementerian Keuangan sedikit lebih baik daripada Kementerian Agama. Ini sejalan dengan peringkat  reformasi  birokrasi  Kementerian  Keuangan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan Kementerian  Agama.  Temuan  ini  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan  kualitas  tata Kelola social media masing-masing Lembaga pemerintah menuju pemerintahan yang lebih terbuka.  Temuan  ini  memiliki  keterbatasan  karena  penelitian  hanya  dilakukan  pada  dua Lembaga pemerintah dan hanya menggunakan social media Twitter sebagai sumber data. Penelitian-penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengelaborasi  lebih  luas  berbagai social media dan lebih banyak Lembaga pemerintah lainnya.
Dari  hasil  penelitian  dirumuskan  beberapa  saran  antara  lain.  Pertama,  semua pemerintah sebaiknya fokus pada edukasi kondisi tata Kelola pemerintahan. Kedua, Porsi untuk proses dan data pemerintahan pada semua akun social media pemerintah sebaiknya diperbanyak. Ketiga, data-data yang disampaikan sebaiknya berupa data terstruktur dalam format  Microsoft  Excel  untuk  data-data  kuantitatif  dan  format  word/pdf  untuk  data kualitatif seperti peraturan, keputusan, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, E. (2021). Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018. JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani) , 5 (1), 52. https://doi.org/10.26874/jumanji.v5i1.92
Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 23 (1). https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758
Dharma, A. A. S., & Kasim, A. (2021). Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 105–125. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10372
Estermann, B. (2018). Development paths towards open government – an empirical analysis among heritage institutions. Government Information Quarterly , 35 (4), 599–612. https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2018.10.005
Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka. Jurnal Manajemen Pemerintahan , 1–17.
I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani,
& Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi) , 4 (2), 243–253.
https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825
Lee, G., & Kwak, H. Y. (2012). An Open Government Maturity Model for social media- based public engagement. Government Information Quarterly , 29 (4), 492–503. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001
McDermott, P. (2010). Building open government. Government Information Quarterly .
https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002
Mukhlisa, N., & Kasim, A. (2021). Open Government Data: Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 7 . Napitupulu, D. (2016). e-Government Maturity Model Based on Systematic Review and Meta-Ethnography Approach. Jurnal Bina Praja , 8 (2), 263–275.
https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.263-275
Pirannejad, A., & Ingrams, A. (2022). Open Government Maturity Models: A Global
Comparison: Https://Doi.Org/10.1177/08944393211063107 , 089443932110631. https://doi.org/10.1177/08944393211063107
Rahmatika, M., Krismawati, D., Rahmawati, S. D., Arief, A., Sensuse, D. I., & Dzulfikar, M. F. (2019, July 1). An open government data maturity model: A case study in BPS- statistics Indonesia. 2019 7th International Conference on Information and
Communication Technology, ICoICT 2019 .
https://doi.org/10.1109/ICOICT.2019.8835352
Solar, M., Concha, G., & Meijueiro, L. (2012). A Model to Assess Open Government Data.
Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science , 210–221.
United Nations. (2020). E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development: With addendum on COVID-19 Response. In United Nations E-Government Surveys (Vol. 1, Issue 1).
Utama, R. P., Purwandari, B., Satria, R., & Kumaralalita, L. (2019). Open government maturity measurement on social media usage: The ministry of foreign affairs in Indonesia case study. ACM International Conference Proceeding Series , 158–162. https://doi.org/10.1145/3361785.3361807
Verma, R. K., Kumar, S., & Ilavarasan, P. V. (2017). Government portals, social media platforms and citizen engagement in India: Some insights. Procedia Computer Science , 122 , 842–849. https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2017.11.445
Yamin, M. (2018). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja Sustainable Development Goals: Studi Kasus Desa Melung,
Kabupaten Banyumas. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2).
https://doi.org/10.18196/hi.72137
Young, M. D., VanGronigen, B. A., Rodriguez, K., Tmimi, S., & McCrory, A. (2020). Do State Boards of Education Offer an Avenue for Public Voice?:
Https://Doi.Org/10.1177/0042085920953887 , 56 (4), 552–580.
https://doi.org/10.1177/0042085920953887
Zuchdi, D., & Afifah, W. (2019). Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan
Hermeneutika dalam Penelitian . Bumi Aksara.