## KEBIJAKAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

## Mahara Sintong
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia email : hara.tampubolon@yahoo.com

## Abstrak
Di  era  modernisasi,  masalah  kependudukan  perlu  mendapatkan  perhatian dan penanganan serius dari seluruh institusi negara, melalui kebijakan berwawasan kependudukan  berbasis human  welfare yang  dapat  memberikan  kontribusi  dalam meminimalisir masalah kependudukan bagi keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dalam  konteks  kebijakan  berwawasan  pembangunan,  penduduk  tidak  hanya ditempatkan  sebagai  obyek  tetapi  juga  sekaligus  sebagai  subyek  dari pembangunan.  Kebijakan  berwawasan  kependudukan  harus  segera  terumuskan dan menjadi arahan pembangunan yang dalam implementasinya, perlu diterapkan secara  komprehensif  dan  sinergis  dalam  menghasilkan  sumber  daya  manusia berkualitas  dan  memiliki  daya  saing  global.  Sinergisitas  kebijakan  berwawasan kependudukan  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia,  mensyaratkan  perlunya pendidikan  berkualitas  sebagai  wahana  sistemik  dalam  menghasilkan  manusia Indonesia  yang memiliki life skill , personal  skill yang mencakup self awareness dan thinking skill , serta social skill , academic skill , maupun vocational skill .
Kata kunci: kebijakan berwawasan kependudukan, sumber daya manusia.

## PENDAHULUAN
Masalah  kependudukan  bukan lagi  hanya  merupakan  masalah  lokal maupun  regional  melainkan  sudah menjadi  masalah  internasional.  Di abad  modernisasi  dan  globalisasi, kependudukan  telah  disadari  sebagai salah  satu  masalah  besar  di  planet bumi.  David  L.  Sill  (Sumaatmadja, 2008:  226)  mengemukakan  lima masalah  besar  di  dunia  dewasa  ini yakni;  (1) peace atau  perdamaian,  (2)
prejudice atau purbasangka, (3)
population atau  penduduk,  (4 )  poverty atau papamiskin, dan (5) pollution atau pencemaran.  Dari  lima  masalah  besar yang  dikemukakan  tersebut,  masalah penduduk  merupakan  salah  satu diantaranya. Begitupun dengan Meadows  (1972:  29),  yang  mengkaji masalah kependudukan yakni kecenderungan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan mengkaitkannya  pada  pertumbuhan industrialisasi,  pertumbuhan  produksi pangan,  dan  pertumbuhan  konsumsi. Pertumbuhan  variabel-variabel  tadi jika  tidak  diubah  dan  dikendalikan akan menghasilkan pertumbuhan pencemaran yang  mempengaruhi batas  pertumbuhan  dunia.  Secara keseluruhan masalah ini akan mengancam  kapasitas  pertumbuhan penduduk  yang  pada  akhirnya  akan mengancam  kelestarian  kehidupan penduduk  di  planet  bumi.  Bahkan lebih luas lagi Brown et.al (1976), telah mengidentifikasi 22 dimensi permasalahan  kependudukan  yang semuanya  menekankan  dan  bertalian
dengan pertumbuhan penduduk dunia  yang  cepat  dan  tanpa  henti, yakni: pencemaran
lingkungan, perubahan  iklim,  pengrusakan  hutan, urbanisasi,  penurunan  pendapatan, inflasi,  pengangguran,  perumahan, tingkat  melek  huruf,  kelaparan, kekurangan  air  bersih,  keterbatasan pelayanan kesehatan, krisis energi dan sumberdaya alam, serta konflik politik. Tiga  paparan  pakar  di  atas, cukup memberi faktualitas pentingnya isyu  kependudukan  di  tingkat  global.
Sekaligus menggambarkan pentingnya masalah kependudukan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan  serius  dari  seluruh institusi  negara,  melalui  kebijakan kependudukan  berbasis human  welfare yang  dapat  memberikan  kontribusi dalam meminimalisir masalah kependudukan bagi keberhasilan pembangunan.  Tak  dapat  disangkal, faktor  kependudukan  merupakan salah  satu  faktor  penting  bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya  dalam  konteks  kebijakan pembangunan, penduduk tidak hanya ditempatkan sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyek dari pembangunan. Paradigma ini menunjukkan,  pembangunan  yang mengandung makna sebagai perubahan  sosial  yang  direncanakan, terarah,  dan  dilakukan  secara  sadar bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan  manusia  itu  sendiri. Dengan demikian, pembangunan harus  berpusatkan  pada  penduduk ( people-centered ),  yaitu  berdasarkan situasi  penduduk.  Sudah  saatnya pembangunan kependudukan dijadikan  sebagai  program  prioritas pada institusi negara, demi pembangunan yang membawa kepada human welfare . Pandangan ini sekaligus menunjukkan,  perlunya  kebijakan berwawasan  kependudukan  yang
dapat mengakomodir masalah- masalah kependudukan melalui peningkatan sumber daya manusia.

## PEMBANGUNAN  SUMBER  DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN
BERMUTU ABAD 21 Sungguh ironis, disaat perkembangan  global  yang  menuntut adanya  peningkatan  sumber  daya manusia, Indonesia justru menunjukkan  sebagai  negara  yang masih  rendah  mutu  sumber  daya manusianya.  Menurut Survey UNDP tahun 2004 disebutkan bahwa kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara  di  dunia.  Sementara  itu, Singapura,  Malaysia,  Brunei,  dan Thailand  masing-masing  berada  pada peringkat  ke-41  sampai  44.  Posisi negara kita bahkan di bawah Vietnam yang  baru  bangkit  karena  tekanan tentara  Amerika  Serikat.  Di  Asia, Indonesia hanya menempati posisi ke- 45  dari  48  negara-negara  Asia.  Daya saing  ekonomi  berada  pada  peringkat ke-41, serta penguasaan iptek menempati  posisi ke-40. Data tersebut sedikit  berubah,  pada  tahun  2012
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Indonesia  justru  melorot  berada  pada peringkat 121 dari 187 negara.
Di  sisi  lain,  jumlah  angkatan kerja  nasional  pada  krisis  ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang,  sementara  jumlah  kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang  dan  ada  sekitar  5,06  juta  orang penganggur terbuka ( open unemployment ).  Angka  ini  meningkat terus  selama  krisis  ekonomi  yang  kini berjumlah sekitar 8 juta. Pembangunan yang selama ini dibanggakan memiliki tingkat  pertumbuhan  rata-rata  7%, ternyata hanya berasal dari pemanfaatan  sumber  daya  alam intensif  (hutan,  dan  hasil  tambang),
dan  arus  modal  asing  yang  berupa pinjaman  dan  investasi  langsung. Artinya pembangunan yang selama ini berlangsung,  bukan  berasal  dari kemampuan manajerial dan produktivitas  SDM  yang  tinggi, namun  hanya  mengandalkan  sumber daya alam.
Data-data  dari  hasil  survei UNDP  di  atas  cukup  mengejutkan, sekaligus  memunculkan  pertanyaan; ada  apa  sebenarnya  dengan  SDM Indonesia  dan  bagaimana  kontribusi pendidikan    selama  ini  terhadap peningkatan  sumber  daya  manusia? Namun  demikian,  hasil  tersebut  tidak cukup  hanya  diselesaikan  dengan bertanya.  Sudah  saatnya  bangsa  ini bangkit  dalam  membangun  sumber daya  manusianya  secara  bermutu. Untuk  menghadapi  kondisi  sumber daya  manusia  yang  masih  rendah tersebut,    perlu  dikembangkan  insan Indonesia  yang  melek  dan  sadar IPTEK, mau dan mampu bekerja keras, serta  mampu  berpikir  kritis-analisis- integratif-konsepsional.  Di  era  global, bangsa  ini  membutuhkan  manusia modern  yang  cerdas,  logis,  sistematis dan  komunikatif  dalam  masyarakat yang serba kompleks dan sarat dengan persaingan,  mampu  bersaing  namun tetap  berorientasi  pada  mutu.  Karena itu  pendidikan  yang  dibutuhkan bukan  hanya  sekedar transfer  of knowledge tetapi  pendidikan  yang achievement  oriented ,  yaitu  pendidikan yang didasarkan pada usaha pemenuhan  kebutuhan  pelanggan, berorientasi pada proses, dan mengutamakan  mutu.  Uraian  ini mengindikasikan  bahwa  globalisasi sebagai rekayasa ekonomi dunia, telah menjadikan  “mutu”  sebagai  kata kunci.  Standar  mutu  menjadi reference standar bagi manusia dalam mengukur kinerjanya, termasuk standar  mutu  pendidikan  sebagai tuntutan dalam menghadapi persaingan global. Dalam suatu kehidupan global, batas-batas negara secara fisik- geografik  menjadi  tidak  penting  lagi. Justru faktor yang paling penting bagi eksistensi suatu bangsa adalah dikuasainya teknologi informasi. Dengan  adanya  berbagai  penemuan dalam  bidang  teknologi  informasi, kekuasaan  suatu  negara  dalam  arti teritorial  menjadi  semakin  kabur.  Hal ini membawa implikasi bahwa pendidikan nasional kita harus mampu  mempersiapkan  bangsa  ini menjadi komunitas yang terberdayakan  dalam  menghadapi kehidupan  global  yang  semakin  lama semakin  menggantungkan  diri  pada teknologi  informasi.  Kondisi  ini  pada akhirnya  juga  berakibat  pada  sistem kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang  mengutamakan  pada  pola kehidupan atas dasar prinsip interdependensi  (Besar,  1993).  Agar bangsa  ini  memiliki  peran  yang signifikan dalam konteks interdependensi kehidupan, baik yang terjadi  dalam  skala  lokal,  nasional, regional,  maupun  global,  sistem pendidikan harus mampu memberdayakan  masyarakat  secara luas.  Salah  satu  ciri  masyarakat  yang terberdayakan  oleh  sistem  pendidikan ialah dimilikinya
keunggulan kompetitif  dalam  konteks  global. Keunggulan  yang  dimaksud  bukan hanya  keunggulan  intelektual,  tetapi juga  meliputi  aspek-aspek  lainnya yang  menunjukkan  sebagai  sumber daya  manusia  yang  handal  (Hasan, 1996).
Keunggulan  kompetitif  itu sendiri  oleh  penulis  diartikan  sebagai label/  tanda  yang  di  dalamnya mengindikasikan  adanya  seperangkat nilai  ( values )  yang  berorientasi  pada mutu,  bersifat  futuristik,  dan  adanya
proses pemberdayaan. Dengan demikian, berbicara mengenai keunggulan kompetitif dalam pendidikan, berarti dengan sendirinya mengindikasikan adanya proses pendidikan  bermutu.  Apa,  mengapa, dan  bagaimana  pendidikan  bermutu? Nampaknya  bangsa  ini,  harus  segera merancang pendidikan bermutu tersebut,  seiring  dengan  derasnya  era global  yang  menuntut  hadirnya sumber daya manusia yang unggul.
Kehadiran pendidikan bermutu abad XXI, sudah seyogianya dijadikan sebagai  program  dalam  kebijakan pembangunan  pendidikan,  sekaligus dijadikan  sebagai  strategi  dalam mengantisipasi tantangan global. Beberapa  tantangan  global  yang  perlu untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan, dikemukakan oleh Suyanto (2000) yang antara lain:
Pertama ,  proses  investasi  dan re-investasi  yang  terjadi  di  dunia industri  berlangsung  sangat  cepat, menyebabkan  terjadinya  perubahan- perubahan  yang  sangat  cepat  pula pada organisasi kerja, struktur pekerjaan,  struktur  jabatan  dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, praktek pendidikan tradisional berubah sangat lambat,  akibatnya mismacth  education and employment cenderung  semakin membesar. Kedua , perkembangan industri,  komunikasi  dan  informasi yang  semakin  cepat  akan  melahirkan " knowledge worker " yang semakin besar jumlahnya. Knowledge worker ini adalah pekerjaan  yang  berkaitan  erat  dengan information processing. Ketiga , berkaitan dengan  dua  kecenderungan  pertama, maka  muncul  kecenderungan  bahwa pendidikan  bergeser  dari  ide back  to basic ke  arah  ide the  forward  to  future basics ,  yang  mengandalkan  pada peningkatan  kemampuan  TLC  ( how  to think,  how  to  learn  and  how  to  create ).
How  to  think menekankan  pada pengembangan critical  thinking , how  to learn menekankan  pada  kemampuan untuk  bisa  secara  terus  menerus  dan mandiri  menguasai  dan  mengolah informasi, dan how to create menekankan  pada  pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan  berbagai  problem  yang berbeda-beda. Keempat , berkembang dan meluasnya  ide  demokratisasi  yang bersifat  substansi,  yang  antara  lain dalam dunia pendidikan akan terwujud  dalam  munculnya  tuntutan pelaksanaan school  based  management dan site-specific solution . Seiring dengan itu, karena kreatifitas guru, maka akan bermunculan  berbagai  bentuk  praktek pendidikan yang berbeda satu dengan yang  lain,  yang  kesemuanya  untuk menuju  pendidikan  yang  produktif, efisien, relevan dan berkualitas. Kelima , semua bangsa akan menghadapi krisis demi  krisis  yang  tidak  hanya  dapat dianalisis dengan metode sebab-akibat yang  sederhana,  tetapi  memerlukan analisis sistem yang saling berkaitan. Tantangan-tantangan  tersebut di  atas,  menuntut  kualitas  sumber daya  manusia  yang  berbeda  dengan kualitas yang ada dewasa ini.  Muncul pertanyaan mampukah praktek pendidikan kita menghasilkan lulusan dengan  kualitas  yang  memadai  untuk menghadapi  tantangan-tantangan  di atas? Yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana mempersiapkan agar dunia pendidikan  mampu  menghasilkan lulusan  yang  mampu  beradaptasi, berkompetisi, dan memiliki kecakapan hidup  ( life  skill )  sehingga  mampu membuka usaha sendiri untuk menghadapi kompetisi global.
Untuk  menghadapi  tantangan global,  maka  pendidikan  harus melakukan  pembenahan  agar  mampu
mengikuti kemajuan dan perkembangan transformasi yang semakin  canggih.  Khusus  dalam bidang  pendidikan  untuk  melakukan perubahan  melalui  inovasi  dunia pendidikan, perlu melakukan reformasi  dalam  dunia  pendidikan dan pendidikan kewirausahaan .
Perubahan  yang  telah,  sedang dan  akan  terjadi  di  segala  aspek kehidupan  manusia  telah  mendorong setiap  pihak  untuk  segera  merespon sesuai  dengan  kondisi,  kemampuan dan  tujuan  masing-masing.  Khusus dalam  dunia  pendidikan,  terlihat beberapa kecenderungan umum sebagai  respon  terhadap  perubahan tersebut,  yaitu  (1)  pilihan  untuk memperoleh  jenis  pendidikan  dan pelatihan semakin banyak, yang antara lain  tercermin  dan  sistem  informasi yang  makin  beraneka  ragam,  peran pendidikan  formal  dan  informal  yang makin  meningkat,  masa  pendidikan yang makin setingkat, komputer based yang makin meluas, serta (2) orientasi pendidikan  dan  latihan  akan  lebih berorientasi  kepada  kebutuhan  dunia kerja  dan  peningkatan  kemampuan profesional setiap orang, yang tergambar  dan  peran  kelompok profesional  dan  masyarakat  akan makin  meningkat,  sehingga  makin mendorong  berkembangnya  sistem dan metode pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi.
Dalam  rangka  mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan  di tengah-tengah  persaingan  kompetitif, maka Indonesia  mutlak harus mampu mengikuti dan harus bisa memenangkan  persaingan  tersebut. Untuk  itu,  Indonesia  harus  lebih terbuka  terhadap  perubahan  internal dan  eksternal  yang  positif,  seperti dalam bidang ekonomi dan informasi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  masa  yang  akan  datang, setiap  individu  baik  sebagai  warga negara  maupun  sebagai  warga negara global,  akan  dituntut  untuk  memiliki kesadaran  dan  kepedulian  terhadap isu-isu global seperti; masalah lingkungan,  makin  meningkatnya kesadaran  dan  pentaatan  kepada hukum rule  of  law, makin  meluasnya kesadaran  azas  keadilan  dan  gerakan perlindungan  hak  azasi  manusia  dan makin kuatnya gerakan dan perwujudan  cita-cita  terbentuknya civil-society .  Oleh  karena  itu,  dituntut sumber  daya  manusia  yang  makin berkualitas,  terutama  yang  dicapai melalui  pendidikan  dan  latihan  yang mampu  mengakomodasikan  setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka itulah,  perlu  dilakukan  reformasi pendidikan. Dengan adanya reformasi pendidikan tersebut,  maka diperlukan educated  and  civited  human  being ,  yaitu menciptakan  masyarakat  madani, masyarakat yang cerdas dan bermoral, dapat  berdiri  sendiri  dan  bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat sejahtera.
Reformasi  pendidikan  yang dilakukan dapat meliputi: (1) reformasi  pendidikan  keluarga  dan pola asuh keluarga adalah merupakan bagian  kehidupan  dalam  masyarakat yang pertama dan utama bagi seorang anak.  Pola  asuh  yang  diberikan terutama  penanaman  nilai-nilai  moral yang  membentuk  anak  menjadi  anak yang  saleh,  hormat  dan  memiliki pengetahuan,  kreatif  dan  memiliki kemandirian,  memiliki  rasa  percaya atas  kemampuan  yang  dimiliki  dan bertanggungjawab (Manulang,  2006). Melalui  pendidikan  keluarga  ini diharapkan  anak  akan  memiliki  visi untuk  melakukan  yang  baik  yang menunjang pada kehidupannya kelak;
(2)  reformasi   tujuan,  program  dan budget pendidikan. Pendidikan
merupakan  kunci  untuk  mencapai keadilan  sosial.  Dana  investasi  yang baik  untuk  kemakmuran  ekonomis, baik untuk bangsa sebagai keseluruhan  maupun  untuk  setiap anggotanya.  Oleh  karena  itu,  dunia pendidikan masa depan harus mampu membuktikan bahwa pendidikan mutlak diperlukan untuk pembangunan  dalam  arti  luas  bahkan pendidikan merupakan persoalan mati hidup  suatu  bangsa.  Anggaran  dana pendidikan  harus  mendapat  prioritas. Selain itu, dalam manajemen pola baru pengelolaan  pendidikan  diharapkan dapat melibatkan dan memberdayakan kemampuan masyarakat.  Salah  satu  tujuan  UU No.20  Tahun  2003 adalah  untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,  meningkatkan  peran  serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan  sumber  dana  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam menunjang kebutuhan pendidikan adalah melibatkan masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan penyelenggaraan pendidikan termasuk  pengambilan  keputusan tentang  berbagai  kebijaksanaan  dalam dunia  pendidikan.  Melalui  otonomi daerah,  pengambilan  keputusan  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan pendidikan akan semakin erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain  itu  juga  diperlukan reformasi  terhadap  sarana  pendidikan dan  pembelajaran.  Sarana  pendidikan dan  pembelajaran  merupakan  suatu yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya peningkatan  mutu  pendidikan.  Setiap sekolah  maupun  perguruan  tinggi harus  berupaya  keras  untuk  melayani tuntutan  masyarakat  sebagai  pemakai
jasa  pendidikan.  Untuk  itu,  perlu dipertanyakan  apakah  sekolah  atau perguruan tinggi tersebut masih mempunyai daya tarik, daya saing dan daya tahan. Bila hal ini masih diminati masyarakat maka pemberdayaan sekolah  dan  perguruan  tinggi  harus dilaksanakan  secara  optimal  dengan meningkatkan mutu atau kualitas baik dalam  bidang  sarana  pembelajaran, bidang  pelayanan,  memiliki  sumber- sumber belajar yang memadai seperti sarana  dan  prasarana  yang mendukung  terhadap  proses  belajar mengajar.  Untuk  itu,  komponen- komponen pelaku pendidikan, peserta didik,  sarana  dan  prasarana,  finansial, kurikulum dan sistem informasi, harus difungsikan  secara  optimal  dalam  arti direncanakan  diorganisir,  digerakkan, dikendalikan  dan  dikontrol  dengan baik.
Reformasi juga dilakukan
terhadap  proses  pendidikan,  baik pendekatan  belajar  ( learning  approach ) maupun  pendekatan  pembelajarannya ( instruction method ) dan materi pelajarannya.  Kualitas  pendidikan dapat  ditinjau  dan  segi  proses  dan produk (Manulang,  2006).  Pendidikan disebut  berkualitas  dari  segi  proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik  mengalami  pembelajaran  yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas  dari  segi  produk  jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut: (1) Peserta didik menunjukkan penguasaan  yang  tinggi  terhadap tugas-tugas belajar ( learning task ) yang harus  dikuasai  dengan  tujuan  dan sasaran pendidikan, diantaranya hasus belajar  akademik  yang  dinyatakan dalam  prestasi belajar (kualitas
internal);  (2)  Hasil  pendidikan  sesuai dengan  kebutuhan  peserta  didik dalam  kehidupan  sehingga  dengan belajar  peserta  didik  bukan  hanya
mengetahui  sesuatu,  tetapi  hanya melakukan  sesuatu  yang  fungsional dalam  kehidupannya  ( learning  and learning );  (3)  Hasil  pendidikan  sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.
Pendidikan  yang  diminati masyarakat  pada  masa  yang  akan datang adalah pendidikan yang selain proses pembelajarannya bermutu, juga ditunjukkan  dengan  hasil  yang bermutu.  Dalam  pembelajaran  yang bermutu,  guru  maupun  dosen  diberi kebebasan  untuk  mengaktualisasikan bidang  pembelajaran  secara  optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapat  berkembang.  Dellors  (1996) mengemukakan,  bahwa  pendidikan bermutu  abad    XXI  selayaknya menggunkan  model  pembelajaran yang mengacu pada: Learning to know, Learning  to  do,  Learning  to  live  together dan Learning to be .
Model  pembelajaran  di  atas, melengkapi  dunia  pendidikan  dengan membekali peserta didiknya mengenai kecakapan  hidup  ( life  skill ),  yaitu kecakapan  yang  dimiliki  seseorang untuk  berani  menghadapi  hidup  dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif  mencari  serta  menemukan solusi  sehingga  akhirnya  mampu mengatasinya.  Untuk  itu,  dunia pendidikan harus mampu mensinergikan berbagai mata pelajaran/mata kuliah menjadi kecakapan  hidup  yang  diperlukan seseorang,  di  manapun  kita  berada, bekerja  atau  tidak  bekerja.  Kecakapan hidup  disini  dapat  dibedakan  atas kecakapan  personal  ( personal  skill ) mencakup  kecakapan  mengenal  diri ( self  awareness )  dan  kecakapan  berfikir rasional  ( thinking  skill ).  Kecakapan sosial ( social skill ), kecakapan akademik
( academic skill ) dan kecakapan vokasional  ( vocational  skill ).  Dengan
bekal kecakapan hidup ini diharapkan para  lulusan  dunia  pendidikan  akan mampu memecahkan problem kehidupan  yang  dihadapi,  termasuk mencari  dan  menciptakan  pekerjaan bagi yang tidak melanjutkan pendidikannya. Menurut Bently, untuk  mewujudkan  hal  itu,  perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis  luas  yang  tidak  hanya berorientasi  pada  bidang  akademik atau  vokasional  semata,  tetapi  juga diberikan  bekal learning  how  to  learn sekaligus learning how to unlearn , tidak hanya  belajar  teori,  tetapi  mampu mempraktekkan  dan  memecahkan problem kehidupan sehari-hari (Manulang, 2006). Kemajuan teknologi yang begitu  pesat  tanpa  diantisipasi  oleh dunia  pendidikan  akan  berdampak terjadinya perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Untuk itu,  dunia pendidikan harus melakukan terobosan dengan pemberian pendidikan  yang  mampu  membekali peserta  didik  dengan  perkembangan jaman,  karena  dunia  pendidikan merupakan  lembaga  yang  berpotensi untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia  Salah  satu  pendidikan  yang dimaksud adalah pendidikan kewirausahaan. Program kewirausahaan  ini  dapat  berfungsi sebagai  aktivitas  yang  pada  saatnya nanti  dapat  mewujudkan Income Generating Unit yang mutlak diperlukan dalam rangka pemberlakuan  Otonomi  Pendidikan. Pendidikan kewirausahaan
merupakan  kebutuhan  yang  harus diberikan  dalam  dunia  pendidikan baik dalam Pendidikan Menengah dan
Kejuruan  maupun  Pendidikan  Tinggi dengan  memasukkan  sebagai  mata pelajaran/mata kuliah pada kurikulum. Pendidikan
Kewirausahaan akan menambah wawasan  dan  menempa  jiwa  untuk mampu  mandiri  di  atas  kemampuan sendiri  tanpa  mengharapkan  bantuan orang  lain.  Menumbuhkan  jiwa kewirausahaan  merupakan  “pintu gerbang”  dalam  membentuk  dan menumbuhkan  pribadi-pribadi  yang ulet dan tangguh serta berkualitas dan mampu  memberdayakan  potensi- potensi  yang  dimilikinya  dalam menciptakan  inovasi  baru  sehingga menghasilkan  nilai  tambah  bagi kehidupan, keluarga, masyarakat maupun  negara.  Kesiapan  dalam menghadapi  era  globalisasi,  maka budaya kewirausahaan harus terwujud  sebagai  sublimasi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  paling tidak  pada  sebagian  besar  lulusan pendidikan.
Untuk  menciptakan  unggulan kompetitif,  kita  memerlukan  inovasi yang  pesat  dalam  dunia  pendidikan.
Menjadi  bangsa  yang  berharkat memerlukan  unggulan  kompetitif dalam berbagai bidang. Bukan jamannya  lagi  kita  mengandalkan murahnya tenaga kerja untuk mendukung  dan  pembenar  konsep unggulan  kompetitif.    Jika  kita  ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif outcome pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan  sektor  pendidikan (Suyanto, 2001). Tanpa adanya inovasi yang signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain.  Dalam  perspektif  global,  hasil pendidikan  yang  demikian  itu  justru akan  menjadi  beban  bagi  bangsa  dan negara republik ini. Dengan demikian, pendidikan  harus  digunakan  sebagai inovasi  nasional  bagi  pencapaian  dan peningkatan  kualitas outcome secara berkelanjutan  dan  tersistem  agar
unggulan  kompetitif  selalu  dapat dipertahankan.
Strategi pembangunan nasional pada  masa  Orde  Baru  yang  terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi  ternyata  tidak  memiliki kekokohan  dalam  menghadapi  krisis secara global maupun regional. Hal ini terjadi  antara  lain  karena  kurang adanya  kebijakan  pendidikan  yang mengacu  pada  penyediaan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  memiliki unggulan  kompetitif  dalam  skala global.  Oleh  karena  itu,  dalam membangun  paradigma  baru  sistem pendidikan  di  era  global  abad  21, sektor  pendidikan  perlu  difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan  sumber  daya  bangsa  agar  kita memiliki  unggulan  kompetitif  dalam berbangsa  dan  bernegara  di  tengah- tengah kehidupan dunia yang semakin global  dan  semakin  banyak  hal  yang dapat  dilakukan  hanya  secara virtual . Indonesia  harus  siap  menghadapi globalisasi  ketiga,  yaitu  globalisasi budaya (Nafi, 2004). Modal dasar bagi terbentuknya unggulan  komparatif  dan  unggulan kompetitif  ialah  dimilikinya  konsep diri dan kesadaran diri yang diperoleh peserta  didik  selama  dalam  proses belajar.
Konsekuensinya, inovasi dalam wacana pembelajaran menuntut agar  semua  institusi  pendidikan  kita mampu  menanamkan  kemampuan tentang  bagaimana  belajar  untuk belajar, bukan belajar untuk menghafal dan  belajar  untuk  tergantung  kepada pihak lain. Dengan model pembelajaran  seperti  itu  kreativitas dan  tanggung  jawab  peserta  didik akan  muncul,  dan  oleh  karenanya unggulan  komparatif  dan  unggulan kompetitif  akan  dapat  dibudayakan sebagai  upaya  menghadapi  tantangan global.
Langkah utama untuk membangun  paradigma  baru  sistem pendidikan  nasional  abad  21  adalah bahwa Pendidikan Nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh  komponen  masyarakat  secara demokratis,  baik  sebagai  individu  & anggota  masyarakat,  maupun  sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global (UNESCO dan APNIEVE, 2000). Untuk  itu  reformasi  terhadap proses  pendidikan  dilakukan  secara menyeluruh, baik terhadap pendekatan belajarnya ( learning approach ) maupun terhadap pendekatan  pembelajaran  ( instruction method )  dan  materi  pembelajarannya, dengan menggunakan model pembelajaran  yang  mengacu  pada pilar: Learning  to  know,  Learning  to  do,
Learning to live together dan Learning to be .  Melalui  model  ini,  peserta  didik akan dibekali dengan berbagai kecakapan,  seperti: life  skill , personal skill yang mencakup self awareness dan thinking  skill .  Kecakapan  berikutnya adalah social  skill , academic  skill , vocational
skill . Dengan bekal kecakapan  hidup  ini  diharapkan  para lulusan  dunia  pendidikan  akan mampu memecahkan
problem kehidupan  yang  dihadapi,  termasuk mencari  dan  menciptakan  lapangan pekerjaan sendiri.

## PEMBERDAYAAN  SUMBER  DAYA MANUSIA DI ERA GLOBAL
Suatu masyarakat belajar harus mampu  melakukan  pembaharuan pendidikan.  Ada  dua  aspek  yang harus  ditekankan  di  dalam  proses pendidikan  berkonteks  global,  yaitu:
(1) pengembangan “masyarakat informasi”,  adalah  pengembangan
kesempatan  untuk  mengakses  data dan fakta. Dengan demikian pendidikan  harus  dapat  memberikan akses  bagi  setiap  orang  untuk  dapat memilih,  menyusun,  mengolah,  dan menggunakan informasi, (2) pendidikan harus mampu mengadaptasi  perubahan  masyarakat secara  berkesinambungan,  melalui peningkatan kualitas pendidikan (UNESCO, 1996). Apa  yang  telah  dipaparkan  di atas,  menunjukkan  bahwa  globalisasi telah  membawa  dampak  yang  cukup luas terhadap semua dimensi kehidupan manusia. Dampak tersebut adalah  berupa  perubahan-perubahan yang begitu cepat pada semua bidang, termasuk juga pada bidang pendidikan.  Proses  globalisasi  yang terjadi  telah  menciptakan  hubungan saling ketergantungan (interdependensi),  namun  pada  sisi lain  membawa  dampak  adanya persaingan  secara  bebas  (kompetitif). Kondisi ini merupakan suatu tantangan di bidang pendidikan untuk menciptakan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  yang  mampu bersaing  di  era  global.  Dengan demikian  realisasi  globalisasi  telah membawa implikasi pada pengembangan  sumber  daya  manusia ( human  resource ),  dimana  salah  satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi,  sedangkan  daya  saing ekonomi akan terwujud jika didukung oleh  SDM  yang  handal.  Untuk menciptakan SDM yang handal, maka dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan  dalam  konteks global, tidak hanya sekedar
mempersiapkan  anak  didik  untuk mampu  hidup  dalam  masyarakat  kini tetapi  mereka  juga  harus  disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang  yang  semakin  lama  semakin
sulit diprediksi karakteristiknya. Kesulitan  memprediksi  karakteristik masyarakat yang akan datang disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  di era global ini perkembangan masyarakat tidak linier lagi, perkembangan  masyarakat  penuh dengan  dikontinuitas,  jaman  terus berubah, dan interdependensi semakin intens .  Untuk  itu  dalam  menghadapi dampak  dan  tuntutan  globalisasi  di bidang pendidikan, perlu membangun pendidikan  yang  berorientasi  keluar ( outward  looking ),  yang  menyiapkan peserta  didik  berwawasan  luas, cerdas,  berkepribadian  dan  memiliki kemampuan  serta  keterampilan  ( life skill )  sebagai  warga  negara  maupun sebagai  warga  dunia.  Singkatnya, bahwa  untuk  menghadapi  dampak dan  tuntutan  globalisasi,  diperlukan upaya pemberdayaan manusia berkualitas. Sekaitan  dengan  hal  di atas,  Tillar  (1997)  menjelaskan  lima alasan perlunya pengembangan
sumber  daya  manusia  dalam  era globalisasi:  (1)  Perubahan  sosial- ekonomi  kesejagatan  karena  berbagai kesepakatan  APEC,  AFTA,  dan  lain- lain  mendorong  semua  negara  harus bersiap-siap secara
menyeluruh,
terutama menyiapkan manusianya; (2)
Negara tetangga seperti Malaysia telah menelurkan  Malaysia‟s  Vision  2020, Singapura  mencanangkan  The  Next Lap, dan pasti negara ASEAN lainnya tidak  mau  ketinggalan;  (3)  Menuju tahun 2020, mungkin terpengaruh oleh pemikiran  Toffler,  Naisbitt,  dan  lain- lain,  terjadilah  perubahan  gelombang politik  dengan  fokus/orientasi  utama pada  politik-ekonomi  yang  amat mendasar  di  berbagai  negara.  Di  sini istilah  negara  macan  ekonomi  secara relatif  dimaknai  identik  dengan “macan  politik”;  (4)  Seluruh  kegiatan pembangunan  umumnya  difokuskan
kepada  peningkatan/  perbaikan  taraf hidup manusia sesuai indikator dalam Human Development Index (HDI), yaitu pendidikan;  (5)  Semakin  membahana tuntutan dilaksanakannya civil society . Lima alasan di atas menunjukkan  bahwa  pengembangan sumber  daya  manusia  di  era globalisasi  membutuhkan  pendidikan bermutu  bervisi  global.  Pendidikan bermutu  bervisi  global  dibangun untuk mempersiapkan peserta didik di masa datang, yang tidak saja memiliki keunggulan  di  bidang  kognitif  dan psikomotor,  tetapi  juga  memiliki kemampuan afektif (seperangkat nilai/ values ) alam menghadapi perubahan dunia yang begitu intens .
Dalam  pendidikan  bermutu bervisi global, peserta didik juga harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal dan harus tetap diajak berfikir tentang apa  yang  ada  di  sekitar  lokalnya. Namun pada saat bersamaan pendidikan  ini  juga  harus  membuat peserta  didik  dapat  berfikir  secara global,  yaitu  dengan  cara  mengajak mereka untuk peduli akan situasi yang ada  di  dunia  luar  ( act  locally  think globally ).
Profil  peserta  didik  yang diharapkan  dari  hasil  pendidikan bervisi  global  adalah  peserta  didik yang  memiliki knowledgeable ,  punya rasa  ingin  tahu  ( inquirer ),  berani mengambil resiko ( a risk-taker ), memiliki rasa peduli ( caring ), berprinsip,  pemikir  sejati  ( thinker ), berfikiran  terbuka  ( open  minded ), seimbang  secara  fisik-mental-rohani ( well-balanced ),  mampu  berkomunikasi ( communicator ), dan juga dapat
berefleksi ( reflective ). Untuk tercapainya output pendidikan  bermutu  bervisi  global  di atas,  maka  di  dalam  konteks pembelajaran,  ada  beberapa  indikator yang harus diperhatikan: (1)
Menempatkan  peserta  didik  sebagai subjek  pembelajaran,  bukan  hanya semata  sebagai  objek.  Peserta  didik ditempatkan pada tingkat yang paling atas  ( students  as  the  center  of  learning );
(2)  Membangun  kreativitas  peserta didik,  agar  mereka  dapat  berperan aktif.  Mereka  diajak  ke  dalam  setting pembelajaran  yang  terdesain  untuk melihat  kemampuan  dan  kompetensi secara  individu,  karena  setiap  siswa adalah  berbeda  ( Every  child  is  unique ); (3)  Menerapkan activity-based  learning . Siswa aktif „bekerja‟ untuk mendapatkan pengetahuan, menentukan  konsep  dan  mengasah keterampilan,  tanpa  melupakan  nilai- nilai perilaku/ attitudes ; (4) Mengembangkan kemampuan memecahkan  masalah  ( problem  solver ), tanpa  meninggalkan  sisi-sisi  nilai kemanusiaan,  berpikiran  terbuka  dan berwawasan global ( open and international  minded );  (5)  Menerapkan
inquiry  based  learning ,  melalui  setting penelitian/riset  sederhana.  (Sumantri, 1996).
Berdasarkan  uraian  di  atas, pendidikan  bermutu  bervisi  global dirancang untuk menghasilkan peserta didik  yang  unggul.  Ini  berarti  untuk menciptakan  keunggulan  kompetitif, memerlukan  inovasi  pembelajaran dalam dunia pendidikan. Inovasi dalam sektor pendidikan,  juga  dibangun  untuk menjawab  tuntutan  dan  kebutuhan jaman,  termasuk  kebutuhan  akan teknologi  informasi.  Memperkenalkan dan  membiasakan  peserta  didik terhadap  dunia  teknologi,  akan memungkinkan  peserta  didik  dapat:
(1)  Mengembangkan  berpikir  kritis terhadap teknologi; (2) Mengembangkan kemampuan berpendapat  tentang  teknologi  dan mampu  menggambarkannya  pada orang  lain;  (3)  Mengidentifikasi
dampak  teknologi  baik  yang  positif maupun  yang  negatif  terhadap masyarakat  dan  lingkungan;  (4) Memiliki  wawasan  dalam  memilih profesi  dalam  bidang  teknologi sehingga  memiliki  peran  yang  berarti di  dalam  masyarakat,  (4)  Memiliki motivasi  untuk  belajar  lebih  lanjut tentang  teknologi;  (5)  Membiasakan diri bekerja sendiri dalam kebersamaan. (Doornekamp, 1995). Inovasi harus menjadi prioritas penting  dalam  pengembangan  sektor pendidikan.  Tanpa  ada  inovasi  yang signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan  lulusan  yang  tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain.  Dalam  perspektif  global,  hasil pendidikan  yang  demikian  itu  justru akan  menjadi  beban  bagi  bangsa  dan negara republik ini. Dengan demikian, pendidikan  harus  digunakan  sebagai inovasi  nasional  bagi  pencapaian  dan peningkatan  kualitas outcome secara berkelanjutan  dan  tersistem  agar unggulan  kompetitif  selalu  dapat dipertahankan.
Belajar  dari  pengalaman  masa lalu,  dimana  strategi  pembangunan nasional  terlalu  bertumpu  pada pertumbuhan  ekonomi,  ternyata  tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi  krisis  secara  global maupun  regional.  Hal  ini  terjadi antara  lain  karena  kurang  adanya kebijakan  pendidikan  yang  mengacu pada  penyediaan  kualitas  sumber daya manusia yang memiliki
keunggulan  kompetitif  dalam  skala global.  Oleh  karena  itu,  dalam membangun  paradigma  baru,  sistem pendidikan  di  era  global  abad  21, sektor  pendidikan  perlu  difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan  sumber  daya  bangsa  agar  kita memiliki keunggulan kompetitif dalam  berbangsa  dan  bernegara  di
tengah-tengah  kehidupan  dunia  yang semakin global.
PEMBANGUNAN KUALITAS PENDUDUK SUMATERA UTARA Untuk tercapainya human welfare ,  faktor  kependudukan  menjadi aspek  penting  dalam  pembangunan. Studi kependudukan menjadi prioritas,  bukan  semata  sebagai wahana  dalam  memecahkan  masalah kependudukan sebagaimana diuraikan di  atas,  namun  juga  sebagai  kerangka kerja  dalam  mengumpulkan  data dasar  ( basic  data )  kependudukan,
mengintepretasikan,  menganalisisnya sampai kepada menetapkan perspektif kependudukan ke depan bagi kehidupan ruang bangsanya. Bagi  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  besar,  kajian  terhadap kependudukan sudah selayaknya dijadikan  sebagai  program  utama dalam memberikan sumbangan berharga  bagi  perencanaan  dan pembangunan  nasional.  Gambaran faktual mengenai dinamika kependudukan  Indonesia  ke  depan pun  perlu  dikaji  secara  mendalam guna memprediksi tantangan pembangunan  bangsa  (Salim,  2013). Berdasarkan  kajian  dari  beberapa pakar, dinamika kependudukan Indonesia  ke  depan  menunjukkan:  (1) Diperkirakan pada pertengahan kurun waktu 2020-2030, dinamika kependudukan di Indonesia mengarah ke  fase windows  of  opportunity ;  (2) Fenomena  bonus  demografi  pada tahun  2030-an  (jumlah  angkatan  kerja dalam usia yg produktif  sangat besar sekitar  69  %  dari  jumlah  penduduk); (3)  Memasuki  tahap  masyarakat  yg produktif 4. Diprediksi pada tahun 2030-an akan menjadi negara    ekonomi terbesar ke  tujuh  di  dunia  (Jalal,  2013; Effendi, 2013). Prediksi fenomena di atas, bisa jadi  merupakan  harapan.  Namun sebaliknya, bisa jadi musibah manakala  komponen  bangsa  ini  tidak dapat  mengambil  atau  memanfaatkan kesempatan  yang  datangnya  hanya sekali. Bonus demografi akan berubah menjadi  bonus  musibah,  jika  bangsa ini  tidak  dapat  memenuhi  prasyarat yang  harus  dipenuhi  dalam  mencapai bonus demografi. Prasyarat pemanfaatan bonus demografi, mengharuskan bangsa ini memiliki: (1) Kemampuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk; (2) Peningkatan  Kualitas  dan  Daya  Saing Bangsa; (3) Pendidikan yang Berkualitas;  (4)  Peningkatan  Layanan
Kesehatan;  (5)  Penciptaan  Lapangan Kerja yang Memadai.
Prasyarat  di  atas,  terasa  cukup berat. Untuk itu komponen bangsa ini harus  mampu  membenahi  kondisi kependudukan.Namun sayang, kondisi  kependudukan  itu  sendiri masih  menggambarkan  faktualitas sebagai  berikut:  (1)  Pertumbuhan penduduk  Indonesia  yg  masih  cukup tinggi  yaitu  1,49%  pertahun;  (2) Pertumbuhan pangan hanya 0,49%, (3) Dominasi  lulusan  SD  sekitar  60%;  (4) Angka kemiskinan sebesar  11,6% dari total  penduduk  Indonesia;  (5)  Angka pengangguran kerja 6,14% dari jumlah angkatan kerja sebesar 116,5 juta jiwa; dan (5) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di rangking 121 dari
187 negara. Faktualitas kondisi kependudukan  nasional  di  atas,  tidak jauh berbeda dengan kondisi kependudukan  di  Provinsi  Sumatera Utara. Secara umum, profil kependudukan  di  Sumatera  Utara menggambarkan fenomena: (1) Jumlah penduduk yang besar; (2) Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat. (3) Persebaran penduduk tidak merata;
(4)  Kualitas  penduduk  yang  rendah; (5)  Komposisi  penduduk  sebagian besar berusia muda.
Dari  lima  profil  di  atas,  profil yang keempat yakni kualitas penduduk yang rendah, menjadi point penting  sekaitan  dengan  kebijakan kualitas penduduk. Dalam UU No. 52 Tahun  2009,  dijelaskan  kualitas penduduk  adalah  kondisi  penduduk dalam  aspek  fisik  dan  nonfisik  yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,  sebagai  ukuran  dasar untuk  mengembangkan  kemampuan dan  menikmati  kehidupan  sebagai manusia  yang  bertakwa,  berbudaya, berkepribadian,  berkebangsaan  dan hidup  layak.  Kualitas  penduduk menjadi  isu  penting,  sekaitan  dengan kebijakan people center, dimana penduduk  menjadi  sasaran  baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan.  Atas  dasar  kebijakan tersebut,  Provinsi  Sumatera  Utara tengah  berbenah  dan  melaksanakan arahan  RPJPN    “Membangun  Sumber Daya  Manusia  Berkualitas”,  yang meliputi: (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kesetaraan gender;  (2)  Mencapai  pertumbuhan penduduk  yang  seimbang  yang ditandai angka reproduksi neto (NRR) sama  dengan  1  atau  angka  kelahiran total  (TFR)  2,1;  (3)  Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga  kecil  yang  berkualitas;  (4) Penyediaan  pendidikan  dasar  yang bermutu  dan  bebas  biaya;  (5) Penyediaan  pelayanan  pendidikan sepanjang  hayat;  (6)  Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; (7) Meningkatkan kualitas hidup  dan  peran  perempuan  serta kesejahteraan anak; dan (8) Meningkatkan  pembangunan  karakter
kebangsaan  di  kalangan  pemuda  dan perannya  di  bidang  ekonomi,  sosial budaya, iptek dan politik.
PENUTUP
Disadari,  upaya  peningkatan kualitas sumber daya manusia bukanlah  hal  yang  mudah.  Banyak variabel  berkaitan  dengan  kualitas penduduk  yang  masih  menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Sumatera Utara, diantaranya: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.  Untuk  itu,  peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Sumatera  Utara  perlu  dilakukan meliputi bidang: pembangunan pendidikan,  pembangunan  kesehatan, dan  pembangunan  ekonomi.  Ini berarti, kebijakan berwawasan kependudukan harus segera terumuskan  dan  menjadi  arahan  bagi tiga  bidang  pembangunan  tersebut, secara  komprehensif  dan  sinergis dalam  menghasilkan  sumber  daya manusia  (SDM)  Sumatera  Utara  yang berkualitas  dan  memiliki  daya  saing global.

## DAFTAR PUSTAKA
Damayanti,  A.,  &  Hidayat,  F.  (2010).
Dinamika Penduduk Dan Kebutuhanair. JURNAL GEOGRAFI , 2 (2), 49-70.
Delors,  Jacques.  1996. Learning:  The Treasure Within . Paris: UNESCO. Doornekamp,  B.G.  1995. Technology  in Dutch Primary Education. National Institut for Currciculum Development. The Netherlands. Effendi, S. (2013). Pemerintah Demokratis-Developmentalis untuk Realisasikan Bonus Demografi. (Makalah  Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN.
Jalal, F. (2013). Mengoptimalkan Manfaat Bonus Demografi Untuk Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Penduduk . (Makalah Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN. Harefa,  meilinda  Suriani.  (2012). Meningkatkan Kualitas Manusia Dalam Praktek Lapangan  Analisis  Vegetasi dan  Kemampuan  E-Learning Melalui Problem Based Instruction  (PBI).  JURNAL GEOGRAFI. 4 (2) , 37-56.
Hasan,  Said  Hamid.  1996. Memacu Keunggulan  Bangsa  Melalui Sekolah  Unggul .  (Artikel). Bandung: Mimbar Pendidikan  University  Press IKIP Bandung. Mas‟oed,  M  dan  Arfani,  R.N.  (1992). Isyu-isyu  Global  Masa  Kini . Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Meadows, D.H., et.al. (1972). The Limits to  Growth .  New  York:  A  Potomac Assocates Book. Manullang.  Marihot  2006. Reformasi Pendidikan , 16 Mei. tersedia di
http://www.hariansib.com/i ndex.php?option=com_conte nt&task=view&id=4823&Ite mid=37 [29-05-2006]. Nafi,  M.    2004. Indonesia  Perlu  Siap Hadapi  Globalisasi  Ketiga .,  13 Desember. Tersedia di http://www.tempointeraktif. com/hg/nasional/2005/04/1 2/brk,20050412-28,id.html (12-04-2006). Salim, E. (2013). Tantangan Pembangunan  Bangsa .  (Makalah Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN. Sumaatmadja,  N.(2008). Studi  Geografi . Bandung: Alumni. Suyanto.  2001. Tantangan  Pendidikan Hadapi Globalisasi . Kompas.
16 Mei. Tersedia di http://www.kompas.com/k ompas-
cetak/0105/16/opini/tant04. htm [01-06-2006].
Suyanto.  2000. Masalah  Pendidikan Menghadapi Tantangan Globalisasi .    Tersedia  di http://Www.Bogor.Net/Idkf /Idkf/Aplikasi/Pendidikan/
Masalah-Pendidikan-
Menghadapi-tantangan- Globalisasi-03-2000.Rtf [29- 05-2006] Tillar,  H.  1997. Pengembangan  Sumber Daya Manusia dalam Globalisasi . (Makalah). Jakarta: Universitas Indonesia.
UNESCO.  1996. Learning:  The  Treasure Within , Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty- first Century.
UNESCO  dan  APNIEVE.  2000. Belajar Untuk  Hidup  Bersama  Dalam
Damai  dan  Harmoni .  Kantor Prinsipal  UNESCO  untuk Kawasan Asia-Pasifik, Bangkok & Universitas Pendidikan Indonesia.