https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2062 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso

## Rilfayanti Thomassawa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sintuwu Maroso Poso Imanuel N. Tadanugi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso Herlan Lagantondo* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso, hlagantondo@gmail.com *Corresponding author Maharaja Botilangi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso
Abstrak — Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  dukungan  staf  sekretariat  dalam  menunjang pelaksanaan  tugas  komisi  pemilihan  umum  daerah (KPUD) Kabupaten Poso Sedangkan lokasi penelitian ini adalah kantor KPUD Kabupaten Poso, Metode penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  Kualitatif sedangkan  jumlah  informan  10  orang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dari  3  indikator  yang  menjelaskan tentang:  1.  dukungan  Pengetahuan  masih  sangat  kurang, 2.  dukungan  Ketrampilan  juga  masih  kurang,  dan  3. dukungan  sikap  dalam  meningkatkan  kinerja  sudah maksimal.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi Dukungan Staf Sekretariat dalam menunjang pelaksanaan tugas  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten  Poso  adalah  kurangnya  pengalaman  staf berorganisasi sehingga dalam tugas-tugas yang dibebankan pada aparatur tidak berjalan lancar kemudian kurangnya  kemampuan  intelektual  aparatur  sehingga menjadi hambatan majunya organisasi terhadap pelaksanaan tugas KPUD di Kabupaten Poso.
Kata  Kunci — Dukungan,  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah, Staf Sekretariat KPU.

## I. P ENDAHULUAN
Penerapan  otonomi  daerah  telah  membawa  tuntutan dan  perubahan  pada  beberapa  nilai  dan  praktik penyelenggaraan  pemerintahan.  Perubahan  tersebut didasarkan  pada  asas  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat dengan  tetap  menjunjung  tinggi  asas  demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan (Ansori, 2018).
Lembaga  yang  menggunakan  anggaran  negara  dalam menjalankan tugas dan kegiatannya harus mengedepankan  sistem  keterbukaan,  transparansi,  dan akuntabilitas  (Sudrajat,  2022).  Dukungan  atau  kinerja adalah  hasil  kerja  yang  dihasilkan  aparatur  atau perilaku nyata  yang  ditampilkan  sesuai  dengan  perannya  dalam organisasi  (Iryani,  2022;  Pagisi,  2021).  Kinerja  aparatur merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya organisasi  untuk  mencapai  tujuannya,  sehingga  berbagai
kegiatan harus  dilakukan  oleh  organisasi  untuk meningkatkannya (Sudirman & Muazansyah, 2022).
Staf  Sekretariat  KPU  Kabupaten  Poso  membantu mengefektifkan  kerja  KPUD  dengan  memberikan dukungan. Hal  ini sangat membantu agar KPUD  mampu melaksanakan  tugas-tugas  pentingnya  secara  efektif. Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  di  Kabupaten Poso  merupakan  bagian  penting  dari  kerja  pemerintah, yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas teknis  operasional  Pemilu  yang  berdasarkan  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD).  Kabupaten  Poso merupakan  salah  satu  bagian  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  urusan  teknis  Pemilu  dan  hubungan partisipasi  masyarakat.  dukungan  aparatur  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  dituntut  agar  bisa lebih  optimal  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Dukungan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diukur dari  masukan,  proses,  keluaran,  hasil,  manfaat  dan dampak yang terjadi (Dambi, 2021).
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  organisasi publik  yang  bertanggung  jawab  menyelenggarakan pemilu  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  (Khan, 2022). KPU merupakan suatu lembaga negara diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  untuk menyelenggarakan  Pemilu  (Indonesia,  2017a).  Artinya, KPU  wajib  menjalankan  fungsinya  dengan  berpedoman pada kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,  profesionalisme,  akuntabilitas,  efisiensi dan efektivitas (Djuyandi, 2014; Parakkasi, 2017).
Selama  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu), baik  Pemilu  Legislatif,  Presiden  dan  Wakil  Presiden maupun  Pemilihan  Kepala  Daerah,  dukungan  Staf Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten  Poso  sebagai  penyelenggara  pemilu  mulai mendapat sorotan dan perhatian. Hampir semua kalangan mulai  dari  peserta  pemilu,  pakar  hingga  masyarakat umum  akan  memantau  dan  menilai  kinerja  KPUD Kabupaten  Poso.  Untuk  memperoleh  kinerja  yang  baik dan  dapat  diapresiasi  oleh  semua  pihak,  tentunya  ke
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
depan  KPU perlu  memikirkan  langkah atau strategi  yang akan  diambil  dalam  menghadapi  setiap  kendala  dan tantangan  baik  teknis  maupun  non  teknis  guna mewujudkan  kinerja  KPU  yang  baik  .  Visi  KPU “Menjadi  Penyelenggara  Pemilu yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu yang  LUBER  (jujur)  dan  JUDIL  (adil)”.  Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU dituntut untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  bidang  pengolahan data,  logistik  dan  seluruh  kebutuhan  yang  ada hubungannya  dengan  Penyelenggaraan  Pemilu.  Hal  ini dikarenakan kesuksesan dalam menyelenggarakan Pemilu sangat  dipengaruhi  oleh  Sekretariat  KPU  (Perdana, 2019).
Untuk  mendukung  kelancaran  tugas  dan  wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Staf  Sekretariat  Jenderal  KPU,  Staf  Sekretariat  KPU Provinsi, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berjenjang yang mana KPU, KPU Provinsi, dan Staf KPU Kabupaten/Kota  berada  dalam  satu  unit  manajemen kepegawaian.  Tugas  dan  wewenang  KPU  sebagai penyelenggara  Pemilu  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (Indonesia, 2017b).
Staf  Sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  dipimpin  oleh sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota  yang  berasal  dari pegawai  negeri  sipil  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya ditetapkan  dengan  Keputusan  Sekretaris  Jenderal  KPU (Zalukhu, 2021). Demikian pula pengisian  jabatan dalam struktur  organisasi  staf  sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota ditetapkan  dengan  keputusan  Sekretaris  Jenderal  KPU (Nugroho  &  Sukmariningsih,  2020).  Peran  pelayanan yang  benar-benar  cepat  tanggap,  peduli,  dan  profesional dari  Sekretariat  KPU  dalam  rangka  untuk  mewujudkan Penyelenggaraan  Pemilu  yang  demokratis,  lancar  dan sukses (Achyani dkk., 2015)
Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bertanggung jawab  kepada  Ketua  KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengikuti  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Surbakti  &  Fitrianto,  2015).  Seperti  diketahui,  dalam struktur  internal  KPU,  ada  dua  bagian  penting  yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemilu, yakni komisioner  atau  anggota  KPU  dan  staf  Sekretariat  KPU (Huda,  2017).  Kedua  seksi  tersebut  memiliki  struktur yang  berbeda  yang  mana  komisioner  KPU  merupakan pimpinan  tertinggi  lembaga  tersebut.  Keanggotaan komisioner  di  kabupaten  terdiri  dari  5  orang  anggota independen  2  orang  diantaranya  1  orang  menjadi  ketua KPU.  Masa  jabatan  anggota  KPU  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  7 Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum adalah  lima  tahun  dan  diperbaharui  atau  dipilih  kembali pada  akhir  masa  jabatan  atau  diperbaharui  sebelum pemilihan.  Sedangkan  staf  Sekretariat  KPU  merupakan bagian penting yang membantu kinerja komisioner untuk mendukung  kelancaran  tugas  dan  wewenang  KPU  yang diisi  oleh  staf  KPU  organik  dan  staf  yang  diperbantukan pada  lembaga  KPU.  KPU  merupakan  suatu  lembaga terdapat  2  (dua)  unsur  yakni  komisioner  dan  personil
sekretariat  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing (Simamora, 2011).
Staf  Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD)  Kabupaten  Poso  sebagai  Instansi  Pemerintah Kabupaten  yang  terkait  langsung  dengan  pelaksanaan Pemilihan  Umum,  dalam  peranannya  Staf  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Poso  yang juga  merupakan  lembaga  yang  bersifat  mandiri  dan vertikal.  Oleh  karena  itu,  Staf  Sekretariat  KPUD Kabupaten  Poso  membutuhkan  dukungan  penuh  agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Staf  Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD)  sebagai  organisasi  pendukung  kinerja  KPUD dan  anggotanya  dalam  kedudukannya  sebagai  unsur pelayanan KPUD sesuai tugas dan fungsinya memerlukan perhatian  yang  besar  terhadap  pentingnya  peningkatan kapasitas  Staf  Teknis  dan  kemampuan  layanan  untuk mencapai  kinerja  Staf  Sekretariat  yang  optimal. Mengingat  sangat  kompleksnya  tugas  dan  fungsi  KPUD di  Kabupaten  Poso,  maka  hubungan  kerja  antara  Staf Sekretariat  KPUD  dengan  Anggota  Komisioner  harus dijaga  dengan  baik  agar  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi KPUD dan Staf Sekretariat KPUD dapat berjalan dengan lancar,  karena  Staf  Sekretariat  KPUD  merupakan  sarana bagi  KPUD  untuk  menunjukkan  kinerja  yang  bagus. Pelayanan  memang  cukup  menentukan  kinerja  Staf Sekretariat  KPUD  Kabupaten  Poso,  terutama  terkait dengan  tingkat  produktivitas  dan  akuntabilitasnya.  Hal inilah  yang  menjadi  permasalahan  mendasar  dalam kinerja  Staf  Sekretariat  KPUD  Kabupaten  Poso  dalam mengimplementasikan  kebijakan  peraturan  daerah  dalam membantu  KPUD  Kabupaten  Poso  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya.  Pelayanan  merupakan  suatu  proses bantuan  yang  diberikan  kepada  orang  lain  yang membutuhkan  dengan  cara  dan  teknik  tertentu  supaya terwujud  kepuasan  dari  produk  berupa  jasa  atau  barang yang  dihasilkan  (Marlaini  dkk.,  2018;  Yasin,  2018). Dalam  lingkup  hubungan  kerja,  staf  Sekretariat  KPUD Kabupaten Poso dalam  menjalankan tugas dan fungsinya sangat  berat,  namun  tidak  didukung  dengan  kemampuan kualitas  staf  yang  memadai.  Sarana  penunjang  seperti komputer/laptop  belum  tersedia  sesuai  dengan  tingkat kebutuhan,  padahal  beban  kerja  yang  begitu  besar (Kusumawardani, 2021). Tuntutan anggota KPUD dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sangat  luas,  namun tidak  didukung  dengan  kualitas  dan  kuantitas  staf  yang memadai  sesuai dengan tuntutan kerja KPUD Kabupaten Poso.
Penelitian ini  mengkaji lebih jauh mengenai dukungan Staf  Sekretariat  Dalam  Menunjang  Pelaksanaan  Tugas Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Kabupaten Poso  di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Poso.

## II. M ETODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  pendekatan  empiris,  untuk  mengkaji kenyataan/kasus-kasus  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan  tentang  Dukungan  Staf  Sekretariat  Dalam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso terhadap penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara langsung  melalui  observasi  dan  wawancara  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Data  sekunder merupakan  data  yang  diperoleh  dari  perundang- undangan,  dan    bahan-bahan  tertulis  seperti  buku  dan literatur  artikel  yang  ada  kaitannya  dengan  pokok permasalahan.  Sumber  data  diperoleh  dari  studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan cara  menelaah  buku  dan  literatur  yang  relevan  dengan Dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan  Tugas  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD)  Kabupaten  Poso  terhadap  penyelenggaraan Pemilu.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  lapangan dilakukan  dengan  cara  mengadakan  penelitian  langsung di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten Poso. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Sejarah  Singkat  dan  Dasar  Hukum  Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)

## Kabupaten Poso
Berdasarkan pengalaman  masa  lalu perjalanan politik Bangsa  Indonesia  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum dengan  paradigma  mempertahankan status  quo yang sengaja  di  ciptakan,  menyebabkan  pendidikan  politik rakyat  tidak  leluasa  menggunakan  hak  pilihnya  secara tidak  demokratis.  Pada  masa  itu  rakyat  digiring  untuk menggunakan hak politiknya secara terkendali dan hanya menguntungkan  sepihak  saja,  dengan  kata  lain  rakyat tidak  bebas  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  secara langsung,  umum,  bebas,  jujur  dan  adil  karena  adanya tekanan-tekanan  politik  yang  dibangun  oleh  kelompok politik mayoritas.
Tindakan  yang  sewenang-wenang  oleh  pihak  yang diuntungkan  menimbulkan  dampak  yang  sangat  luas sehingga  rakyat  bangkit  dengan  gerakan  moral  yang mengharapkan pembaharuan secara menyeluruh baik dari aspek  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  pertahanan keamanan. Gerakan moral akhirnya berpihak pada  rakyat yang  dinamakan  gerakan  reformasi.  Pada  era  reformasi sudah membawa perubahan terutama dalam pembangunan demokratisasi politik dengan mengoptimalkan  partisipasi  rakyat  dalam  menyalurkan aspirasi  politiknya  yang  bebas  dari  tekanan  ke  arah demokrasi yang transparansi dan akuntabilitas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2003  tentang  Partai  Politik  telah  memberi  arah yang  jelas  tentang  bagaimana  membangun  sendi-sendi demokrasi  yang  berakar  dan  budaya  kegotong-royongan secara  keseluruhan  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini dikarenakan nilai-nilai demokratisasi politik ditegakkan.
Pemerintah  membentuk  Lembaga  Pemilihan  Umum yang  dikenal  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) yang  terintegrasi  mulai  dan  Tingkat  Pusat  sampai  ke daerah  yang  ada  di  seluruh  Nusantara  baik  Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota  dengan  jumlah  sebanyak  34  KPU Provinsi  dan  416  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Tingkat  Kabupaten/Kota.  Adanya  pembentukan  KPU agar  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  lebih berkualitas,  transparan  dan  demokratis.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan Umum,  Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 31  sampai  42  merupakan  dasar  hukum  pembentukan KPU tingkat Kabupaten/Kota.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Pusat  Nomor:  622  Tahun  2003  pasal  7  ayat  (1), (2),  dan  (3).  Pembentukan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Poso  bermaksud  supaya  bisa  melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  di  daerah  ini sehingga  rakyat  di  Kabupaten  Poso  bisa  memilih  secara langsung  perwakilan  yang  akan  duduk  di  Lembaga Perwakilan  Rakyat  Daerah,  serta  dapat  menentukan pilihannya  pada  pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  pada  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden. Sedangkan pengadaan dan distribusi perlengkapan  (logistik)  Pemilihan  Umum  diatur  dalam pasal 43 sampai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## B. Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso
Struktur  Organisasi  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten  Poso  diatur  berdasarkan Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Pusat  Nomor  622 Tahun  2013  Pasal  185.  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Sekretaris yang  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris  Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum  Pusat  melalui  Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah. Organisasi Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Poso terdiri  dari  Sekretaris,  Sub  Bagian  Data  dan  Informasi, Sub  Bagian  Tekmas  (Teknis  dan  Parmas),  Sub  Bagian Hukum dan SDM, dan Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik.
Tata  Kerja  Sekretaris  Komisi  Pemilihan  Umum kabupaten Poso berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 622 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat  (3),  dalam  melaksanakan  Tugasnya  Sekretaris Komisi  pemilihan  umum  Kabupaten  Poso  secara Operasional  bertanggungjawab  Kepada  Ketua  Komisi pemilihan Umum Kabupaten Poso.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD  pasal  33  ayat  (3),  Sekretaris  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten dipilih oleh  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang mana Bupati mengajukan 3 (tiga) orang calon  dan  selanjutnya  ditetapkan  dengan  Keputusan Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum.  Untuk  itu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Sekretaris  Komisi  Pemilihan  Umum  bukan  bagian  dari rentang  manajemen  (rentang  kendali)  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Poso.  Sekretaris  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  bertanggung  jawab  sepenuhnya kepada  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum melalui  Sekretaris  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi Sulawesi Tengah.

## Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Poso

## C. Dukungan  Staf  Sekretariat  Dalam  Menunjang Pelaksanaan  Tugas  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan  Tugas  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Poso masih sangat kurang. Indikator yang dapat dikemukakan antara lain:
1. Pengetahuan
Pengetahuan  Staf  Sekretariat  Dalam  Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Kabupaten  Poso,  sebagaimana  menurut seorang Staf bahwa:
“Kalau mau jujur, sesungguhnya tingkat pengetahuan dan  pemahaman  kami  sebagai  staf  KPUD  terhadap tugas-tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing masih  sangat  kurang,  sehingga  banyak  pekerjaan yang  kami  laksanakan  yang  sering  tertunda  dan terabaikan”.
Selanjutnya  menurut  Kepala  Seksi  (kasie)  KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
“Untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  sesungguhnya sangat  tergantung  pada  pengetahuan  staf  itu  sendiri, kalau  dilihat,  tingkat  pengetahuan  pegawai  kami, baik itu di bidang data, logistik dan keuangan, secara keseluruhan memang masih sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan  lagi sehingga tujuan organisasi  di kantor kami bisa dicapai dengan baik”.
Selanjutnya dipertegas dengan pernyataan Sekretaris KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
“Selama  ini  tugas  organisasi  yang  diemban  oleh pegawai  atau  staf  kami  belum  optimal  dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan  dan  kemampuan  pegawai  tersebut, terutama  pada  olah  data  pemilih.  Meskipun
demikian, tugas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pegawai kantor, menurut saya sudah lumayan baik”. Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  secara keseluruhan Staf Sekretariat KPUD  Kabupaten Poso harus  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap  kinerja  organisasi  dalam  menunjang pelaksanaan  tugas  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD) secara menyeluruh.
2. Keterampilan Keterampilan  Staf  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso, sebagaimana  menurut  seorang  kasie  data  di  kantor KPUD, bahwa:
“Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki staf di kantor  kami  sudah  sangat  berpengaruh  dalam kelancaran  tugas-tugas  seperti  dalam  memverifikasi data-data  pemilih  baik  DPS,  DPK  dan  DPT  se- Kabupaten Poso”.
Hal  sejalan  dengan  pendapat  seorang  kabid  data  di kantor KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
“Keterampilan yang dimiliki aparatur sangat terbatas serta  berpengaruh  pada  kelancaran  tugas.  Kalau  staf kami  tidak  mempunyai  keterampilan  pasti  pekerjaan tidak  selesai  pada  waktunya  terutama  dalam verifikasi data pemilih”.
Selanjutnya  Menurut  seorang  staf  di  kantor  KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
“Memang  masih  ada  juga  pegawai  kantor  yang belum bisa mengoperasikan komputer untuk mengolah  data-data  pemilih  dan  laporan  keuangan dari  semua  PPK  yang  ada  di  Kabupaten  Poso, sehingga  apabila  ada  perintah  yang  membutuhkan bantuan  yang  sifatnya emergency mereka  tidak  tahu cara  menggunakan  komputer,  sehingga  harus menunggu staf yang lebih tahu dan ahli”.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  secara keseluruhan  Staf  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  (KPUD)  Kabupaten  Poso  harus meningkatkan  keterampilan  dan  kemampuannya melalui pelatihan khususnya penguasaan aplikasi dan penguasaan  di  bidang  komputer,  sehingga  dapat memasukkan  dan  memverifikasi  data-data  pemilih serta  dapat  membuat  laporan  keuangan  dari  semua PPK yang ada di Kabupaten Poso.
3. Sikap
Sikap  merupakan  pernyataan  evaluatif,  baik  yang menyenangkan  maupun  tidak  tentang  suatu  obyek, orang,  dan  peristiwa.  Sikap  juga  merupakan cerminan  bagaimana  seseorang  merasakan  sesuatu. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  menurut  seorang staf KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
“Memang  tidak  semua  pegawai  dikantor  KPUD  ini memiliki  sikap  yang  betul-betul  serius  dalam menjalankan  tugas  organisasi  yang  dibebankan kepadanya dikarenakan terlalu banyak santai”.
Hal  serupa  diperkuat  dengan  seorang  staf  KPUD Kabupaten Poso, bahwa:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
“Memang betul, staf di kantor KPUD Poso ini tidak serius dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan  karena  staf  tidak  memiliki  sikap  yang benar-benar  mau  bekerja,  dan  hanya  banyak santainya,  dikarenakan  staf  yang  ahli  tidak  memberi contoh  yang  baik  sehingga  kinerja  organisasi  tidak berjalan lancar”.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  secara keseluruhan  Staf  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  (KPUD)  Kabupaten  Poso  harus mengubah  sikap  menjadi  lebih  baik  dan  berkualitas agar  serius  dalam  melaksanakan  tugas  organisasi yang  telah  dibebankan.  Hal  ini  dikarenakan  sikap mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  di dalam  suatu  organisasi  khususnya  di  kantor  KPUD Kabupaten Poso.
D. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Dukungan  Staf Dalam  Menunjang  Pelaksanaan  Tugas  Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Poso
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Dukungan  Staf Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Organisasi Komisi Pemilihan  Umum  (KPUD)  Kabupaten  Poso,  adalah sebagai berikut:
1. Pengalaman
Menurut komisioner KPUD Kabupaten Poso bahwa: “Setiap  orang  pasti  mempunyai  pengalaman,  baik pengalaman  dalam  berorganisasi  dan  pekerjaan sehingga  sudah  pasti  hampir  setiap  orang  tanpa pengalaman  dalam  berorganisasi  bahkan  orang  yang pendidikan tinggi sekalipun tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya  dengan  baik,  dari  pengalaman  tersebut kita  dapat  bersosialisasi  dengan  baik,  disiplin, bertanggung  jawab  dan  memprioritaskan  hal-hal yang lebih penting dikerjakan atau dilakukan”.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pada umumnya  setiap  orang  sudah  pasti  memiliki pengalaman  dalam  berorganisasi  dan  pekerjaan. Pengalaman  merupakan  faktor  terpenting  yang mempengaruhi  terhadap  penyelesaian  tugas  dan pekerjaan.
2. Kemampuan Intelektual Menurut Ketua KPUD Kabupaten Poso, bahwa: “Memang  tidak  semua  staf  kami  memiliki kemampuan  intelektual  termaksud  mengoperasikan aplikasi setiap tahapan pemilu sehingga perlu adanya mutasi  pegawai  yang  berkompeten  dan  memahami dalam  pengoperasian  komputer  karena  kami  sangat membutuhkan staf yang ahli dan paham dibidangnya”.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Staf KPUD Kabupaten  Poso  perlu  meningkatkan  kemampuan intelektual. Hal ini dimaksudkan agar Penyelenggaraan  Pemilu  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  sukses  tanpa  hambatan  yang  disebabkan oleh  kondisi  internal  suatu  Staf.  Dengan  demikian tidak  perlu  dilakukan  mutasi  Staf  karena  telah memiliki  kemampuan  yang  kompeten  dibidang pengoperasian komputer.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  dukungan  staf dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas  organisasi  komisi pemilihan  umum  (KPUD)  Kabupaten  Poso  dapat disimpulkan  bahwa  3  (tiga)  indikator  dalam  penelitian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap  masih sangat kurang. 1). Pengetahuan, Staf KPUD perlu meningkatkan pengetahuan  terhadap  tugas  organisasi  yang  diemban terutama  dibidang  data,  logistik,  dan  keuangan.  2). Keterampilan, Staf KPUD perlu meningkatkan keterampilan khususnya keterampilan penguasaan aplikasi  dan  penguasaan  di  bidang  komputer,  sehingga dapat  memasukkan  dan  memverifikasi  data-data  pemilih serta  dapat  membuat  laporan  keuangan  dari  semua  PPK yang ada di Kabupaten Poso. 3) Sikap, Staf KPUD harus mengubah  sikap  menjadi  lebih  baik  dan  berkualitas  agar serius  dalam  melaksanakan  tugas  organisasi  yang  telah dibebankan.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi dukungan  staf  dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas organisasi  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten  Poso  yaitu  masih  kurangnya  pengalaman  staf KPUD  dalam  berorganisasi  sehingga  tugas-tugas  yang dibebankan  banyak  yang  terbengkalai  sebagai  akibat kurangnya  kemampuan  intelektual  staf  sehingga  menjadi hambatan terlaksananya tugas-tugas KPUD.

## D AFTAR P USTAKA
Achyani,  F.  T.,  Gana,  F.,  &  Kase,  P.  (2015). Efektivitas Hubungan  Kerja  Komisioner  dengan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi Publik) , 19 (1), 43–58.
Ansori,  A.  (2018).  Legalitas  Hukum  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  dalam  Menyelenggarakan  Pilkada. Jurnal konstitusi , 14 (3), 553–572. Dambi,  V.  (2021). Pengaruh  Pelatihan  dan  Disiplin Kerja  terhadap  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Boven  Digoel= The  effect  of  training  and  discipline  on  the performance  of  state  civil  servants  on  boven  digoel district election commission .
Djuyandi,  Y.  (2014).  Efektivitas  Sosialisasi  Politik
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. Humaniora , 5 (2), 1202–1212. Huda,  N.  (2017). Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di Indonesia . Kencana.
Indonesia,  R.  (2017a).  Undang-Undang  Dasar  1945 Tentang  Penyelenggaraan  Pemilu. Jakarta:  Republik Indonesia .
Indonesia,  R.  (2017b).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum. Jakarta: Republik Indonesia .
Iryani,  I.  (2022).  Efektifitas  Pemberian  Kompensasi  dan Lingkungan  Kerja  terhadap  Kinerja  Pegawai  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Makassar. SEIKO: Journal of Management & Business , 5 (1), 296–306. Khan,  A.  (2022).  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Tahun
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
2020  (Studi  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi Riau). Jurnal Niara , 14 (3), 176–181.
Kusumawardani,  V.  P.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan. Pedagogik:  Jurnal  Pendidikan , 16 (1),  69– 82. Marlaini,  M.,  Aliamin,  A.,  &  Indriani,  M.  (2018).
Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam  Paradigma
Baru  (Studi  Kasus  Pada  Salah  Satu  Inspektorat  di Aceh). JPED (Jurnal
Perspektif
Ekonomi
Darussalam)  (Darussalam  Journal  of  Economic Perspectives) , 4 (1), 95–108.
Nugroho,  D.  A.,  &  Sukmariningsih,  R.  M.  (2020).
Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam
Mewujudkan  Pemilu  yang  Demokratis. Jurnal Juristic , 22–32.
Pagisi, E. I. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Dan Produktivitas Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada  Komisi  Pemilihan  Umum  (Kpu)  Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ekonomi Trend , 9 (1), 1–10. Parakkasi,  P.  (2017).  Fungsi  Manajemen  Dalam Peningkatan  Disiplin  Kerja  Aparatur  Di  Kantor Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Sulawesi Tengah. Katalogis , 5 (2). Perdana,  R.  A.  (2019). Eksistensi  calon  perseorangan dalam pemilukada di Indonesia .
Simamora,  J.  (2011).  Eksistensi  pemilukada  dalam rangka  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang demokratis. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (1), 221–236.
Sudirman,  I.,  &  Muazansyah,  I.  (2022).  Efektivitas Sosialisasi  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi  Covid  19. Kaganga:  Jurnal  Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora , 5 (1), 136–143. Sudrajat,  T.  (2022). Hukum  Birokrasi  Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan . Sinar Grafika. Surbakti,  R.,  &  Fitrianto,  H.  (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu .
Yasin,  M.  (2018).  Mengenal  Lembaga  Pengawasan Internal  Pemerintah  Daerah  (Inspektorat  Daerah). Gowa: Pusaka Almaida . Zalukhu, N. N. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu)  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Politik Masyarakat  (Studi  Kasus  Pilkada  Wali  Kota  Medan Tahun 2020) .