Kebijakan Legislasi Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan
Oleh NitariaAngkasa Dosen Fakultas Hukum UMM

## ABSTRAK
Dengan  maraknya  perbankan  dengan  prinsip  syariah,  maka  timbul  pula  lembaga pembiayaan  yang  akan  memakai  prinsip  syariah,  hal  tersebut  akan  ada  kaitannya  dengan kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  bank,  ada  hal  pengaturan  yang  timbul  dalam  lembaga pembiayaan  yang  digunakan  dimana  lembaga  pembiayaan  tersebut  menggunakan  sistem berdasarkan  prinsip  syariah.  Permasalahan  mengenai  Kebijakan  legislasi  prinsip  syariah dalam  lembaga  pembiayaan  dan  penerapan  prinsip  syariah  dalam  pemberian  kredit  dari lembaga  pembiayaan  yaitu  bagaimana  Kebijakan  legislasi  prinsip  syariah  dalam  lembaga pembiayaan?  dan  bagaimanakah  penerapan  prinsip  syariah  dalam  pemberian  kredit  dari lembaga pembiayaan?
Berawal  dari  ketentuan  pasal  1  angka  12  Undang-Undang  No  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yaitu:“Pembiayaan dengan  berdasarkan  prinsip  syariah  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  No  7  tahun  1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, yaitu“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip  syariah  adalah  sewa  guna  usaha  (leasing),  anjak  piutang  (factoring),  pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan  ini  Ketua  Bapepam-LK    telah  timbul  kebijakan  legislasi  berupa  Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  Ketua  Bapepam  dan  LK  Nomor  Nomor  Per- 04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  sedangkan  untuk  LKBB,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Perusahaan  Pembiayaan  baru  sampai  pada  tahap  kedua  yakni  tahap  pengakuan (recognition).  Implikasinya  secara  kasat  mata  adalah  pengaturannya  menjadi  satu  dengan sistem  konvensional,  termasuk  secara  kelembagaan  sehingga  adanya  anggapan  bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.

## Abstrack
With the rise of banking with Islamic principles, then raised also financial institutions that will wear  Islamic principles, it will be related to the loans  granted by the bank, there are arrangements  that  arise  in  financial  institutions  that  are  used  in  which  the  financial institution  using  a  system  based  on  Islamic  principles  ,  Issues  regarding  the  legislative policy of Sharia principles in financial institutions and the application of Sharia principles in the provision of credit from financial institutions.
Starting from the provisions of Clause 1 point 12 of Law No. 7 of 1992 as amended by Act No.  10  of  1998,  namely:  "Financing  based  on  Islamic  principles  Clause  1  number  11  of Act No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998" as follows, Credit is the provision of  money  or  bills  finance  companies  conducting  business  based  on  sharia  principles  is leasing,  factoring,  consumer  finance,  and  business  credit  cards.  Regarding  the  financing company's  Chairman  of  Bapepam-LK  has  raised  policy  legislation  in  the  form  of
Regulation  of  the  Chairman  of  Bapepam  No.  Per-03  /  BL  /  2007  on  Company  Activities Financing based on Sharia Principles and Rules Chairman of Bapepam-LK No. No. Per-04 / BL / 2007 on Dealing Used In Financing Company Activities Sharia.
LKBB,  Financing  Institutions,  and  Finance  Companies  new  to  the  second  stage  which  is the  stage  of  recognition.  The  implication  is  visible  is  the  setting  becomes  one  with  the conventional system, including institutionally so the notion that the institution in question is not yet fully apply the principles of sharia is true.

## Pendahuluan
Hubungan  yang  timbul  dalam interaksi sehari-hari di dalam pemenuhan kebutuhannya    antara  masyarakat  dan lembaga  pembiayaan,  dimana  lembaga pembiayaan  adalah  lembaga    melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana  atau  barang  modal dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung dari masyarakat.
Lembaga pembiayaan adalah badan  usaha    yang  didirikan  secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk  dalam  bidang  usaha  lembaga pembiayaan adalah 35 :.
a.      Perusahaan  Sewa  Guna  Usaha (Leasing Company) b.    Perusahaan  Modal  Ventura  (Ventura Capital Company) c.    Perusahaan  Perdagangan  Surat Berharga (Securities Company) d.    Perusahaan  Anjak  Piutang  (Factoring Company)
35 Patra. M. Zen. 2006. Panduan Bantuan Hukum  Indonesia.  Yayasan  obor Indonesia. jakarta
e.    Kegiatan  Perusahaan  Kartu  Kredit (Credit Card Company).
f.    Perusahaan  Pembiayaan  Konsumen (Consumers Finance Company)
Keadaan  yang  timbul  anatara konsumen  dan  perusahaan  lembaga pembiayaan ada sejenis pemberian kredit. Perusahaan  yang  meminjamkan  kepada masyarakat juga sama perusahaan tersebut  meminjam  juga  pada  bank, dilihat  jika  dari  pengertian  kredit  adalah dalam Pasal 1 angka 11 penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara penyalur  dana  atau  pihak  lain  yang mewjibkan pihak meminjam untuk melunasi  utangnyasetelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga. 36
Sehingga kredit dikatakan sebagai Kepercayaan  suatu  unsur  yang  harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti
36 Sentosa  Sembiring.2008.  Hukum
Perbankan.  Mandar  Maju.  Bandung.  Hal 51
sebenarnya,  dalam  penyediaan  uang ataupun  tagihan-tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  pinjam  meminjam  antara kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mana  pada  pihak  yang  meminjam mempunyai tanggung jawab untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga  yang  telah ditetapkan.  Kredit  juga  menggambarkan dengan adanya mengemukakan hubungan dengan  alas  kepercayaan  antara  kreditur dan debitur atas apa yang telah disepakati bersama.
Dari  hal  tersebut  ada  hubungan hukum  yang  terjadi  antara  dibitur  dan kreditur  didasarkan  pada  perjanjian  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam keadaan  sehari-hari  adalah  mendapatkan barang  dengan  membayar  cicilan  atau angsuran  untuk  beberapa  waktu  kedepan dengan tidak membayar sekaligus, dalam masyarakat  sudah  tidak  asing  lagi  hal mengenai  kredit  sehingga  sudah  tidak menemukan  definisi  yang  asli  yang dipakai  oleh  masyarakat,  istilah  kredit pada  dasarnya  banyak  digunakan  dalam sistem  perbankan  konvensioanal  yang berbasis  pasar  bunga,  namun  setelah berkembangnya  lembaga  pembiayaan dimana  lembaga  pembiayaan  adalah lembaga non bank yang juga memberikan
kredit kepada konsumen atau masyarakat. Dengan  maraknya  perbankan  dengan prinsip  syariah,  maka  timbul  pula lembaga pembiayaan yang akan memakai prinsip  syariah,  hal  tersebut  akan  ada kaitannya  dengan  kredit  yang  diberikan oleh pihak bank, ada hal pengaturan yang timbul  dalam  lembaga  pembiayaan  yang digunakan  dimana  lembaga  pembiayaan tersebut menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah.
Hal tersebut yang saat ini menjadi marak dibicarakan di kalangan perkreditan,  maka  dengan  tema  yang sudah  ditetapkan,  di  sini  tema  yang  akan di  bahas  dalam  makalah  ini  adalah mengenai  Kebijakan  legislasi  di  bidang lembaga  pembiayaan  dan  keuangan dengan  judul  “  Kebijakan  Legislasi Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan”.
2. Permasalahan
Permasalahan yang diangkat dalam masalah ini adalah :
1. Bagaimana  Kebijakan  legislasi prinsip  syariah  dalam  lembaga pembiayaan?
2. Bagaimanakah  penerapan  prinsip syariah  dalam  pemberian  kredit dari lembaga pembiayaan?

## Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Kebijakan Legislasi Prinsip  Syariah  Dalam  Lembaga Pembiayaan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan  pedoman  tentang  hak  dan kewajiban  para  pihak,  obyek  atas transaksi,  persyaratan-persyaratan  pada setiap  jenis  akad  serta  dokumentasi  yang digunakan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan  dengan  menggunakan  akad- akad  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait  dengan  jenis-jenis  akad  nantinya akan  senantiasa  dikembangkan  dengan memperhatikan  kebutuhan  pasar  serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah, dengan peraturan kebijakan legislasi yang telah disebutkan di atas.
2. Pengertian Pembiayaan Syariah
Hal  dari  prinsip  syariah  diatas mendukung timbulnya lembaga pembiayaan  yang  secara  tidak  langsung mengakomodir  ketertarikan  masyarakat untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat pada  umumnya.  Melalui  prinsip  syariah yang  baru  saja  berkembang  saat  ini  dan diatur dalam kebijakan legislasi
berpengaruh  pada  lembaga  keuangan  di Indonsia.  Prinsip  syariah  dalam  lembaga keuangan bank sudah semakin berkembang,  hal  tersebut  juga  yang memancing perkembangan lembaga keuangan non bang dan lembaga pembiayaan,  prinsip  syariah  juga  mulai berpengaruh  dalam  pelaksanaan  lembaga pembiayaan.
Kemudian untuk perusahaan pembiayaan  yang melaksanakan kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah sewa  guna usaha (leasing),  anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer  finance),  dan  usaha  kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan  ini  Ketua  Bapepam-LK telah  timbul  kebijakan  legislasi  berupa Peraturan  Ketua  Bapepam  dan  LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  Ketua Bapepam  dan  LK  Nomor  Nomor  Per- 04/BL/2007  tentang  Akad-Akad  Yang Digunakan  Dalam  Kegiatan  Perusahaan
Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip
Syariah 37 .

## Metode Penelitian
A.  Jenis Penelitian
37 www.bapepam.go.id, accesed 24 November 2015
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian  hukum  yuridis–empiris,  yaitu dengan  cara  mempelajari  dan  menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebijakan legislasi  prinsip  syariah  dalam  lembaga pembiayaanyang kemudian akan dilanjutkan  dengan  kenyataan  perbuatan- perbuatan,  dan  peristiwa  hukum  yang berhubungan  kebijakan  legislasi  prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan
B.  Pendekatan Masalah
Dalam  penulisan  ini  penulis menggunakan  pendekatan  normatif  yang didukung  dengan  pendekatan  empiris. Pendekatan  normatif  adalah  pendekatan terhadap norma hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan    kebijakan  legislasi  prinsip syariah  dalam  lembaga  pembiayaan. buku-buku,  atau  literatur  hukum  serta lainnya.Pendekatan empiris adalah terhadap  realiti  dari  norma  hukum  yang melalui  penelitian  lapangan  terhadap kebijakan  legislasi  prinsip  syariah  dalam lembaga pembiayaan.
C.  Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersumber  pada  data sekunder, yaitu :
Data  Sekunder  adalah  data    yang diperoleh  melalui  Studi  kepustakaan  ( Soerjono  Soekamto,  1988  :22  ).  Untuk memperoleh  data  sekunder  diambil  dari peraturan  perundang-undangan  dan  buku literatur  hukum  yang  ada  hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
D. Prosedur Pengumpulan dan
Pengolahan Data
1. Prosedur pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan  studi  pustaka  yang  meliputi sumber primer, yaitu perundang- undangan, yang relevan dengan permasalahan  sumber  sekunder,  yaitu buku-buku  literatur  ilmu  hukum  serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan  dengan  permasalahan.  Studi pustaka  dilakukan  melalui  tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan,dan  inventaris  bahan  hukum (data ) yang diperlukan tersebut.
2. Prosedur Pengolahan Data
Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pemeriksaan  data,  yaitu  hal  ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan.Tujuannya adalah untuk  menentukan  kelengkapan  data yang sesuai dengan pokok bahasan.
b. Klasifikasi  data,  yaitu  menempatkan data  menurut  kelompok-kelompok yang  ditentukan  sehingga  diperoleh data  yang  objektif  dan  sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
c. Sistematika  data,  yaitu  penyusunan data  berdasarkan  urutan  data  yang telah  ditentukan  dan  sesuai  dengan pokok bahasan secara sistematis.
E.  Analisis Data
Data  sekunder  dan  data  primer hasil  pengolahan  tersebut  dianalisis secara  kualitatif  dan  kemudian  diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban  terhadap  permasalahan  yang diteliti.

## Pembahasan
1. Kebijakan  Legislasi  Prinsip  Syariah
Dalam Lembaga Pembiayaan
Fenomena penerapan prinsip syariah  dalam  lembaga  keuangan  di Indonesia mengalami perkembangan yang  pesat.  Hal  ini  sejalan  dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian  besar  masyarakat  memilih  bank yang  memiliki  prinsip  syariah.  Adapun keberatan  sebagian  orang    terhadap lembaga  keuangan  konvensional  bukan dalam  hal  fungsinya  sebagai  lembaga
intermediasi  keuangan    atau  fungsi lainnya,  melainkan  karena  di  dalamnya mengandung  unsur-unsur  yang  dilarang, yakni unsur perjudian (maysir), ketidakpastian  (gharar),  bunga  (riba), suap-menyuap (ryswah), dan bathil.
Secara  yuridis  Undang-Undang No  7  Tahun  1992  sebagai  mana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  No  10 Tahun  1998  menggunakan  istilah  yang berbeda namun mengandung makna yang sama  untuk  pengertian  kredit,  dalam istilah  dari  undang-undang  tersebut  di atas  bahwa  istilah  tersebut  digunakan dalam bank konvensional dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  dan selanjutnya  dalam  pembiayaan  yang berdasrakan  prinsip  syariah  yang  istilah digunakan  dalam  bank  syariah,  sehingga ada  perbedaan  kata-kata  dalam  bank syariah dan bank konvensional mengenai kredit, seperti halnya istilah kredit sering digunakan dalam dalam sistem perbankan konvensional  yang  berbasis  pasar  bunga, sedangkan  apabila  dilihat  dalam  hukum perbankan  syariah  lebih  dikenal  dengan istilah  pembiayaan  yang  berbasis  pada keuntungan  riil  yang  dikehendaki  atau bagi hasil.
Kita  tinjau  dari  peraturan  yang  ada  yaitu pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan  pasal  1  angka  11  Undang- Undang  No  7  tahun  1992  sebagaimana
telah  di  ubah  dengan  UU  No  10  tahun 1998, Yaitu:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian pembiayaan  disebutkan  dalam  ketentuan pasal  1  angka  12  Undang-Undang  No  7 Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No  10  Tahun 1998, yaitu:
“Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
Kemudian dapat juga dilihat dari pengertian  pembiayaan  yang  diperjelas dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  3
Peraturan bank Indonesia No 9/19/PBI/2007  yang  menyatakan  sebagai berikut  :  Pembiayaan  adalah  penyediaan dana  tau  tagihan/piutang  yang  dapat dipersamakan dengan itu dalam:
a. Transaksi  investasi  yang  didasarkan antara lain atas akad mudharabah atau musyawarah
b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain  atas  akad  ijarah  atau  akad  ijarah dengan opsi perpindahan hak milik(ijarah muntahiyah bit Tamlik)
c. Transaksi  jual  beli  yang  didasarkan antara  lain  atas  akad  murabahah, salam dan istishna;
d. Transaksi  pinjaman  yang  didasarkan pada akad qardh;
e. Transaksi  multijasa  yang  didasarkan antara  lain  atas  akad  ijarah  atau kafalah.
Dan  juga  pengertian  yang  sama  pada dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  25 Undang-undang  No  21  Tahun  2008, yaitu:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil
b. Transaksi  sewa  menyewa  atau sewa beli
c. Transaksi  jual  beli  dalam bentuk piutang
d. Transaksi  pinjam  meminjam dalam bentuk piutang
e. Transaksi  sewa  menyewa  jasa dalam bentuk ijarah
Berdasarkan  peraturan  yang  telah disebutkan  di  atas  tersebut  dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah  dan  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Hal  dari  prinsip  syariah  diatas mendukung timbulnya lembaga pembiayaan  yang  secara  tidak  langsung mengakomodir  ketertarikan  masyarakat untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat pada  umumnya.  Melalui  prinsip  syariah yang  baru  saja  berkembang  saat  ini  dan diatur dalam kebijakan legislasi berpengaruh  pada  lembaga  keuangan  di Indonsia.
Lembaga  Keuangan  dibedakan  menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan  lembaga  keuangan  non  bank. Lembaga  Keuangan  Bank    terdiri  dari Bank  Sentral,  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat,  sedangkan  LKBB terdiri  dari  Asuransi,  Dana  Pensiun, Reksa  Dana,  Pegadaian,  dan  Pasar Modal. Selain itu Indonesia juga mengenal  Lembaga  Pembiayaan  berupa Modal  Ventura  dan  Perdagangan  Surat Berharga,  serta  Perusahaan  Pembiayaan berupa  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing), Anjak  Piutang  (Factoring),  Pembiayaan
Konsumen  (Consumer  Finance),  dan Kartu Kredit (Credit Card) 38 .
Prinsip  syariah  dalam  lembaga  keuangan bank  sudah  semakin  berkembang,  hal tersebut juga yang memancing perkembangan  lembaga  keuangan  non bang  dan  lembaga  pembiayaan,  prinsip syariah  juga  mulai  berpengaruh  dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan.
Lembaga Pembiayaan berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 61  Tahun  1988  tentang Lembaga Pembiayaan  terdiri  dari  6  (enam)  hal, yaitu:  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura  (Venture  Capital),  Pembiayaan
Konsumen (Consumer
Finance),
Perdagangan  Surat  Berharga,  dan  Kartu Kredit  (Credit  Card).  Namun  dalam perkembangannya, yakni melalui Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan,  bahwa  termasuk  dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi  empat  bidang,  yakni  leasing, factoring,  consumer  finance,  dan  credit card.  Sedangkan  dua  yakni  venture capital  dan  perdagangan  surat  berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan.
38 Moh Yasin. 2007. Ekonomi. Geneca Exac. Jakarta. Hal 7
Kemudian untuk perusahaan pembiayaan  yang melaksanakan kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah sewa  guna usaha (leasing),  anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer  finance),  dan  usaha  kartu kredit (credit card). Mengenai perusahaan pembiayaan  ini  Ketua  Bapepam-LK telah  timbul  kebijakan  legislasi  berupa Peraturan  Ketua  Bapepam  dan  LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  Ketua Bapepam  dan  LK  Nomor  Nomor  Per- 04/BL/2007  tentang  Akad-Akad  Yang Digunakan  Dalam  Kegiatan  Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip Syariah 39 . Dari peraturan yang mempengaruhi  lingkup  kerja  lembaga pembiayaan  yang  berdasarkan  pada prinsip syariah adalah lingkup pengaturan dari Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan  Pembiayaan  antara  lain meliputi:
Pengaturan  yang  terkait  sumber pendanaan  yang  antara  lain  dapat dilakukan melalui
pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah  Muqayyadah,  pendanaan
39 www.bapepam.go.id, accesed 24
Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah;
1. pengaturan  yang  terkait  dengan pembiayaan  Perusahaan  Pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan  dengan  menggunakan akad-akad  Ijarah,  Ijarah  Muntahiah Bit  Tamlik,  Wakalah  Bil  Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna‟;
2. (kewajiban  Perusahaan  Pembiayaan untuk  memiliki  Dewan  Pengawas Syariah; dan
3. kewajiban pelaporan.
Peraturan tentang Akad-Akad
Yang Digunakan Dalam Kegiatan
Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan  pedoman  tentang  hak  dan kewajiban  para  pihak,  obyek  atas transaksi,  persyaratan-persyaratan  pada setiap  jenis  akad  serta  dokumentasi  yang digunakan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan  dengan  menggunakan  akad- akad  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan dimaksud. Regulasi yang terkait  dengan  jenis-jenis  akad  nantinya akan  senantiasa  dikembangkan  dengan memperhatikan  kebutuhan  pasar  serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah, dengan peraturan kebijakan legislasi yang telah disebutkan di atas.
2. Penerapan  Prinsip  Syariah  Dalam Pemberian  Kredit  Dari  Lembaga Pembiayaan
Berdasarkan dari pemaparan adanya kebijakan legislasi yang berkembang  dengan  prinsip  syariah  yang mulai  diikuti  oleh  para  pelaku  usaha lembaga  keuangan  yang  berupa  lembaga keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan non  bank.  Dari  regulasi  yang  sudah  di jelaskan  di  atas,  maka  penerapan  dari lembaga  keuangan  non  bank  yang  yang disebut lembaga pembiayaan.
Hal tersebut terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan telah mendapatkan dasar hukum yang memadai.  Secara  bertahap  tapi  pasti secara  hukum  telah  ada  upaya  menuju penerapan prinsip-prinsip universal tersebut  dalam  operasional  kegiatan ekonomi.
Dalam hal konteks Indonesia dengan perkembangan mengenai ekonomi syariah dapat kita bagi menjadi tiga tahap, yakni:
1. Tahap pengenalan (introduction),
2. Tahap pengakuan (recognition)
3. Pemurnian (purification).
Tahap pengenalan untuk perbankan syariah  yakni melalui UU No. 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dengan
memperkenalkan bank berdasarkan prinsip  bagi  hasil.  Tahap  pengakuan mendasarkan  pada  UU  No.  10  Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No.  7  Tahun  1992,  yakni  menegaskan bahwa  bank  berdasarkan  operasionalnya terdiri  dari  bank  konvensional  dan  bank berdasarkan  prinsip  syariah.  Kemudian saat  ini  dengan  diundangkannya  UU  No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  Indonesia  akan  memasuki  tahap pemurnian.
Sementara untuk LKBB, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Perusahaan Pembiayaan  baru  sampai  pada  tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition).  Implikasinya  secara  kasat mata  adalah  pengaturannya  menjadi  satu dengan  sistem  konvensional,  termasuk secara  kelembagaan  sehingga  adanya anggapan  bahwa  lembaga  dimaksud belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip syariah adalah benar adanya.
Jika  dilihat  dari  peraturannya bahwa lembaga pembiayaan berpengaruh dari segi syariah adalah:
pengaturan yang terkait sumber pendanaan  yang  antara  lain  dapat dilakukan melalui
pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah  Muqayyadah,  pendanaan Murabahah  dimana  pembiayaan  dengan prinsip jual beli.dan pendanaan
Musyarakah,  yang  memiliki  arti  bahwa sebuah  akad  kerjasama  antar  pihak  yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola dan keuntungan dari mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta  dari  seseorang  kepada  orang  lain sebagi modal usaha, kemudian keuntungan  akan  dibagi  anatar  kedua belah pihak, sedangkan murabahah adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal dengan  tambahan  keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli 40 ,
dan akad pun  yang dipakai  dilihat secara peraturannya  terhadap  akad-akad  dari pada  penerapannya  terhadap  prinsip syariah  ini  yang  digunakan  dalam lembaga  pembiayaan,  dari  penerapan pelaksanaan lembaga pembiayaan menggunakan  bentuk  dalam  prinsip syariah  dengan  pembiayaan  dengan prinsip jual beli.
Meskipun  lembaga  pembiayan merupakan  lembaga  keuangan  bersama- samaa dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari pada istilah penekanannya untuk penunjang perekonomian  nasional,  diperlukan  dana yang cukup besar. Oleh karena itu, sarana
40 Zainuddin ali. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.30
penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensioanal  dana  yang  diperlukan untuk  menunjang  pembangunan  tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  akan dana tersebut 41 .
Dengan  alasan  tersebut  timbulah  dana lembaga  penyandang  dana  yang  lebih dan  moderat  dari  bank  yang  hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi dan inilah  yang  sekarang  dikenal  dengan lembaga pembiayaan.
Dari penerapan hal  tersebut yang sebagai contoh  lembaga  pembiayaan  leasing dengan    melakukan  sewa  beli  terhadap barang  yang  di  jual  kepada  konsumen dengan  berdasarkan  perjanjian  antara kedua  belah  pihak  yang  sesuai  dengan perjanjian  klausul  baku  dengan  tempo waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Melalui  pelaksanaan  salah  satu  lembaga pembiayaan  leasing  tersebut  dapat  di kaitkan dengan prinsip murabahah klausula baku sebagai akad yang diharapkan  dapat  menajamin  kepastian hukum  kedua  belah  pihak  dan  juga menjamin konsumen agar tidak
41 Rachmadi Usman.2010. Hukum Perbankan. Sinar grafika.Jakarta.hal 75
mengalami  kerugian  yang  tinggi  akibat pembiayaan.
Untuk  LKBBn  dalam  Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan baru  sampai  pada  tahap  kedua  yakni tahap pengakuan (recognition).
Implikasinya  secara  kasat  mata  adalah pengaturannya  menjadi  satu  dengan sistem  konvensional,  termasuk  secara kelembagaan  sehingga  adanya  anggapan bahwa lembaga dimaksud belum sepenuhnya  menerapkan  prinsip  syariah adalah benar adanya.
Penutup
1. Kesimpulan
a. Berawal  dari ketentuan pasal  1 angka
12  Undang-Undang  No  7  Tahun 1992  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No  10 Tahun  1998,  yaitu:“Pembiayaan dengan  berdasarkan  prinsip  syariah pasal  1  angka  11  Undang-Undang No  7  tahun  1992  sebagaimana  telah di  ubah  dengan  UU  No  10  tahun
1998, Yaitu“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan. Perusahaan pembiayaan
yang
melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan  prinsip  syariah  adalah sewa  guna  usaha  (leasing),  anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen  (consumer  finance),  dan
usaha  kartu  kredit  (credit  card). Mengenai  perusahaan  pembiayaan ini Ketua Bapepam-LK  telah timbul kebijakan  legislasi  berupa  Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  Ketua Bapepam  dan  LK  Nomor  Nomor Per-04/BL/2007  tentang  Akad-Akad Yang  Digunakan  Dalam  Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
b. Sedangkan  untuk  LKBB,  Lembaga
Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan  baru  sampai  pada  tahap kedua yakni tahap pengakuan (recognition).  Implikasinya  secara kasat  mata  adalah  pengaturannya menjadi satu dengan sistem konvensional, termasuk secara kelembagaan sehingga adanya anggapan  bahwa  lembaga  dimaksud belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah adalah benar adanya.
2. Saran
1. lembaga pembiayaan yang menggunakan  legislasi  syariah  dapat diterapkan  sesuai  dengan  peraturan legislasi  mengenai  syariah  tersebut dan  diharapkan  tidak  di  baur  dengan
kebijakan legislasi bank konvensional sehingga lembaga pembiayaan  yang  di  akui  yang mengadopsi  prinsip  syariah  jelas akan kebijakan legislasi dalam pelaksanaannya.
2. diharapkan  agar  pemerintah  dapat mengembangkan  kemajuan  stabilitas ekonomi melalui
lembaga pembiayaan  dengan  prinsip  syariah dengan  tujuan  memberi  keuntungan kepada  kedua  belah  pihak  dengan bagi hasil.
Daftar Pustaka Ali, Zainuddin. 2010. Hukum Perbankan Syariah . Sinar Grafika. Jakarta. Hal.30
M.  Zen,  Patra.    2006. Panduan  Bantuan Hukum  Indonesia .  Yayasan  obor Indonesia. jakarta
Sembiring,  Sentosa  .  2008 .  Hukum Perbankan . Mandar Maju. Bandung.
Usman, Rachmadi. 2010. Hukum Perbankan . Sinar grafika. Jakarta.
Yasin.  Moh.    2007. Ekonomi .  Geneca
Exac. Jakarta. www.bapepam.go.id, accesed 24
November 2015