## PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
*Zeny Antika, Yunika Murdayanti, Hafifah Nasution 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI

## http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History:
Received: 04 December 2020 Accepted: 20 December 2020 Published: 20 December 2020

## Keywords:
Regional  Financial  Accounting  System, Financial  Report  Accessibility,  Internal Control,  Financial  Accountability  Of  Local Government.
This study aims to examine the effect of the regional financial accounting  system,  the  accessibility  of  financial  reports  and internal  controls  on  the  accountability  of  regional  financial management.  This  research  is  a  quantitative  research.  The population  in  this  study  is  the  whole  part  involved  in  the management  of  regional  finances  in  the  villages  in  Bekasi City.  The  sampling  technique  uses  simple  random  sampling. Data  collection  techniques  used  in  this  study  using  survey methods.  The  data  used  are  primary  data  in  the  form  of questionnaires  distributed  to  respondents.  The  analytical method  used  is  multiple  regression  analysis  with  SPSS (Statistical  Product  and  Services  Solution)  version  26.  Based on the results of the study showed that the regional financial accounting  system,  the  accessibility  of  financial  statements, and  internal  control  have  a  significant  positive  effect  on  the Financial Accountability Of Local Government.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah selurah  bagian  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  pada  kelurahan  yang  ada  di  Kota  Bekasi.  Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  survei.  Data  yang  digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  berganda  dengan  alat  bantu  SPSS  versi  26. Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan keuangan,  dan  pengendalian  internal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
How to Cite:
Antika, Zeny, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution. Pemgaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan  Pengendalian Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi,  15(2),  212- 232. https://doi.org/10.21009/wahana.15.027

## PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan
akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah mempunyai  upaya untuk  menyampaikan laporan pertanggungjawaban  atas  penggunaan  keuangan daerah  secara  tepat  waktu  dan  penggunaan anggaran  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien. Dalam  mengelola  keuangan  daerah  dibutuhkan standar  akuntansi  pemerintah  yang  digunakan sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan  pemerintah  harus  didukung  dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat  mengenai  keterbukaan  pelaporan (Fauziyah, 2017).
Pada  pengelolaan  keuangan  daerah  tingkat kelurahan,  akuntabilitas  pengelolaan  dana kelurahan  penting  agar  dapat  mengurangi tudingan  unsur  politis  dari  dana  kelurahan  yang telah  dianggarkan  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Alokasi dana kelurahan pada tahun  2019  diiringi  dengan  aspek  perencanaan yang  tepat  agar  tidak  menjadi  alat  politik  dan kepentingan  pribadi.  Alokasi  dana  kelurahan harus  akuntabel  dan  transparan  untuk  laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan tersebut.  Dana  kelurahan  digunakan  untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan  yang diputuskan  pada  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses pelaksanaan Musrenbang  tidak  lepas  dari  tanggung  jawab kelurahan  sebagai  panitia  dan  fasilitator  dalam perumusan  kebijakan  penetapan  program  yang akan  dibawa  ke  tingkat  kecamatan  dan  tingkat kota,  dari  proses  Musrenbang  tersebut  perlu
adanya  akuntabilitas  dari  pihak  kelurahan. Akuntabilitas aparatur kelurahan sangat menentukan  kebijakan  yang  diambil    dalam Musrenbang.
Alokasi Dana Kelurahan menurut UU No. 23  tahun  2014  menyebutkan  bahwa  5%  dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan  untuk  Kelurahan  yang  salah  satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat. Dalam mengelola  dan  mengatur  Alokasi  Anggaran Kelurahan (AAK), Perangkat Kelurahan diharuskan  memenuhi  beberapa  prinsip  sesuai dengan  Perwal  Nomor  34  Tahun  2015  yakni Transparansi,  Akuntabilitas,  Teknokratik,  dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh  kemampuan  Perangkat  Kelurahan  dalam mengelola AAK agar sesuai dengan maksud dan tujuan  dari  AAK  itu  sendiri.  Kelurahan  juga merupakan  satuan  kecil  pemerintah  yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada  diwilayah  masyarakat  itu  tinggal.  Oleh karena  itu,  Kelurahan  mempunyai  hak  sendiri untuk  mengelola  dan  mengatur  berbagai Anggaran Keuangan Kelurahan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat.
Wujud  dari  program  otonomi  pengelolaan anggaran  terdapat  dalam  bentuk  Penguatan Manajemen Kelurahan. Masing-masing Kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan  Anggaran  sendiri,  di  mana  hal  ini merupakan  implementasi  dari  konsep  Otonomi Daerah.
Proses  otonomi  pengelolaan  anggaran Kelurahan  dimulai  dari  rencana  kerja  yang dibaut  oleh  Kasi  (Kepala  Seksi)  yang  ada  di Kelurahan  yang  isinya  mencakup  Musrenbang
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
atau  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  yang merupakan  wadah  bagi  aspirasi  dari  lapisan elemen  masyarakat  seperti  RT,  RW,  dan  tokoh masyarakat  serta  mitra  kerja  yang  berada  dalam kawasan  Kelurahan.  Rencana  Kerja  Kelurahan ini  kemudian  dilanjutkan  ke  tingkat  kecamatan. Dari  tingkat  kecamatan  ini  kemudian  digunakan sebagai  bahan  untuk  menyusun  RKA-SKPD (Rencana  Kegiatan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah).  Penyusunan  RKA-SKPD  ini dilakukan  di  BAPEDA  (Badan  Perencanaan Daerah)  Kota  Bekasi  dan  dalam  penyusunan RKA-SKPD  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan dan  kondisi  masing-masing  Kelurahan  tersebut. Setelah  disetujui  dan  ketok  palu,  maka  disebut Dana  Pengguna  Anggaran  (DPA)  yang  dapat  di ambil  di  Badan  Keuangan  Daerah  atau  DPPKD Kota.
Pengoptimalan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  dapat  dilakukan  dengan  memberikan informasi  dan  pengungkapan  atas  kinerja keuangan  pemerintah.  Tuntutan  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah  adalah  untuk memperbaiki  sistem  pencatatan  dan  pelaporan demi  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  baik  (Purba  &  Amrul,  2017). Dengan  adanya  sistem  akuntansi  keuangan daerah  yang  baik  hal  tersebut  sejalan  dengan aksesibilitas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah  daerah.  Aksesibilitas  memiliki keterkaitan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah.  Aksesibilitas  yang  efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban  maupun  laporan  temuan yang  dapat  dibaca  dan  dipahami.  Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan
bagi  pengguna  laporan  keuangan  untuk mengakses  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  harus  mampu memberikan  kemudahan  akses  bagi  para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  dana  publik  (Kurniawan  &  Rahayu, 2019).
Dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan  yang  berkepanjangan  dalam penggunaan laporan keuangan, maka pemerintah mensyaratkan  adanya  pengendalian  internal yang  dilakukan  secara  menyeluruh  pada  setiap lingkungan  pemerintahan,  baik  itu  di  pusat ataupun daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.60 tahun  2008  mengenai  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah.  Inti  sari  dari  PP  60/2008  ini adalah  terciptanya  suatu  sistem  pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik Good Governance . Pengendalian internal  memiliki  tugas  sebagai  media  evaluasi terhadap  analisis  varian  (selisih)  antara pendapatan dan belanja daerah untuk mengantisipasi  tindak  penyelewengan  dimasa mendatang. Dengan
memiliki sistem pengendalian  yang  baik  diharapkan  pemerintah dapat mengoptimalkan kinerjanya dan membuat pelaporan  keuangan  yang  lebih  akuntabel (Mahmudi, 2016).
Sedangkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut sebenarnya  murni  mengadopsi  pendekatan  dari Government  Accounting  Organization  (GAO ) yang  menginduk  kepada Committee  of
2302-1810 (online)
of  Sponsoring  Organization  of  The  Tradeway Commission (COSO)  memiliki  beberapa  unsur yang dilaksanakan menyatu  dan terintegrasi  dari kegiatan  instansi  pemerintah  yaitu  unsur lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
Tingkat  keberhasilan  sistem  pengendalian intern  dapat  diukur  dari Good  Government Governance (GGG)  yang  baik,  yang  tercermin dalam  laporan  kinerja  pemerintahan  dituangkan dalam  laporan  keuangan  pemerintah  yang akuntabel,  yang  nantinya  akan  diperiksa  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  serta dilanjutkan  dengan  keluarnya  opini  audit  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Laporan  keuangan pemerintah  harus  memenuhi  kriteria  laporan keuangan  yang  berkualitas,  ditetapkan  dalam kerangka  konseptual  akuntansi  pemerintahan  PP No.12  Tahun  2019,  yaitu:  keandalan,  relevan, dapat  diperbandingkan,  dan  dapat  dipahami. Pemenuhan  terhadap  karakteristik  tersebut, sebagai  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban bahwa  pemerintah  telah  mengelola  dana  publik yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan (Mahmudi, 2016).
Pada  fenomena  yang  terjadi  pada  APBD Pemerintah  Kota  Bekasi  Tahun  2019,  dari  sisi anggaran memiliki kelemahan dalam pengendalian  internal  pembelanjaan,  namun  hal tersebut  diantisipasi  dalam  proses  perencanaan anggaran berupa marking belanja dan menggenjot pendapatan daerah secara maksimal, namun akhirnya ada kelemahan pada pengendalian  internal  yang  menjadikan  kas
daerah mengalami permasalahan. Dari permasalahan  tersebut  solusi  yang  diambil adalah  merekturisasi  keuangan  daerah  dan melakukan  tunda  bayar  terhadap  belanja langsung  dan  mengurangi  kegiatan  yang dilakukan  secara  besar-besaran  untuk  efisiensi kas daerah Hal yang menjadi perdebatan adalah program  Kartu  Sehat  program  pemerintah  kota yang  dianggap  beban  keuangan  daerah  paling besar,  ke  depannya  program  Kartu  Sehat  akan dilakukan  evaluasi  dan  audit  dengan  mencari formula  yang  tepat  dalam  pelayanan  ke masyarakat.
Adanya  temuan  pemeriksaan  dari  Badan
Pemeriksa
Keuangan (BPK) dengan mengungkapkan  bahwa  penatausahaan  kas daerah belum tertib yang mengakibatkan adanya selisih pencatatan antara bidang perbendaharaan dan  pihak-pihak  bank,  antara  lain:  (1) Pemerintah  Kota  Bekasi  belum  menerapkan Treasury  Single  Account di  mana  Pemerintah belum  melakukan  transaksi  secara  penuh  pada Bank BJB sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),  sehingga  terdapat  rekening  lain  yang dikelola  Badan  Usaha  Daerah  (BUD)  yang terdiri  dari  empat  rekening  penerimaan  pada empat bank dan 11 rekening deposito pada tujuh bank;  dan  (2)  Kepala  bidang  perbendaharaan selaku kuasa BUD tidak melakukan penatausahaan  kas  daerah  secara  tertib  dalam melaksanakan penatausahaan kas daerah.
Dari kasus  yang telah terjadi  ini dan latar belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  maka  peneliti  merasa  perlu dilakukan  penelitian  mengenai  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  mana
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
penelitian  ini  nantinya  akan  menjawab  beberapa pertanyaan,  yaitu:  1)  Apakah  terdapat  pengaruh sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah;  2) Apakah  terdapat  pengaruh  aksesibilitas  laporan keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah?;  dan  3)  Apakah  terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

## TINJAUAN TEORI Teori Stewardship
Stewardship Theory menjadi  alat  atau fungsi  di  mana  informasi  yang  disajikan memiliki  kualitas  yang  sebenarnya,  nyata, objektif,  dan  terpercaya.  Ini  akan  menimbulkan hubungan  yang  harmonis  di  antara  para stakeholders dan  informasi  akuntansi  menjadi lebih  terpercaya  yang  dapat  dijadikan  sebagai informasi  untuk  pembuatan  keputusan  terutama dalam  hal  fungsi  pengelolaan  pemerintah ( steward ),  penilaian  kinerja,  dan  menjadi inspirasi  bagi  pemerintah  daerah  (Rofelawaty, 2017).
Teori stewardship dapat  diterapkan  pada penelitian  akuntansi  sektor  publik  karena  pada dasarnya  manusia  adalah  subjek  utama  yang berperan  sebagai  penggerak  ekonomi.  Dari  awal perkembangannya,  akuntansi  organisasi  sektor publik  telah  dipersiapkan  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  yang  menjadi  penghubung antara steward dengan principals .  Harahap (2015) menyatakan bahwa teori stewardship atau pengabdian  berasumsi  bahwa  manusia  pada hakikatnya  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung  jawab,  dapat  dipercaya,  mempunyai
integritas tinggi dan memiliki kejujuran. Dalam teori  ini  manajemen  dipandang  sebagai  pihak yang  mampu  melaksanakan  tindakan  yang sebaik-baiknya  dalam  hal  aksesibilitas  untuk memudahkan stakeholders dalam  mengakses informasi    dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan stakeholders.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2019),  Akuntabilitas merupakan  kewajiban-kewajiban  dari  individu atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan  untuk  dipertanggung  jawabkan. Rakyat sebagai  pemberi  amanah pada wakilnya di  DPRD  memberikan  tugas  dan  tanggung jawab  agar  DPRD  Bersama  Lembaga  eksekutif untuk  mengelola  keuangan  pemerintah  daerah. Tujuan  dari  pelaksanaan  akuntabilitas  adalah untuk  mencari  jawaban  atas  perihal  yang dipertanggung  jawabkan,  berdasarkan  hal  yang telah  terjadi  serta  membandingkannya  dengan apa  yang  seharusnya  terjadi.  Apabila  terjadi suatu  penyimpangan  atau  hambatan,  maka penyimpangan  dan  hambatan  tersebut  harus segera  dikoreksi.  Maka  pelaksanaan  suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Renyowijoyo, 2013).
Dalam  mencapai  tujuan  tersebut  terdapat empat  tahapan  yang  dapat  dilakukan  (Halim, 2019), yaitu: 1) Pelaporan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh steward atau pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atau melaporkan  hasil  kinerjanya  dalam  mengelola sumber  daya  atau  dana  publik;  2)  Pencarian informasi atau investigasi merupakan
kewenangan  dari  pemilik  sumber  dana  atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah  dalam  mengelola  sumber  dana;  3) Penilaian atau verifikasi merupakan kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk menilai  kinerja  pemerintah  dalam  mengelola sumber  dana;  dan  4)  Pengawasan  merupakan tindak pengendalian yang dilakukan oleh pemilik sumber  dana  untuk  mengawasi  agar  tujuan tercapai.

## Pengelolaan Keuangan Kelurahan
Menurut Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis kegiatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  kelurahan dan  pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan, bahwa  sumber  pendanaan  bagi  kelurahan bersumber  dari:  1)  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kota  Bekasi;  dan  2)  Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.
Menurut  Direktur  Dana  Perimbangan Direktorat  Jenderal  Perimbangan  (Direktur DJPK),  DAU  Tambahan  merupakan  dukungan pendanaan  bagi  kelurahan  di  kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan.  Dalam  mengelola  AAK  diperlukan juga  sistem  akuntansi  yang  baik  agar  dapat menjalankan program kerja sesuai prosedur yang telah  ditetapkan  dan  ketentuan  pemerintah daerah.  Dalam  penggunaan  AAK  diperlukan aksesibilitas  yang  baik  agar  dalam  Musrenbang semua alokasi anggaran  yang dimiliki kelurahan disajikan  secara  terbuka  dan  transparan.  Untuk mengurangi  terjadinya  permasalahan,  pada pengawasan dana kelurahan dilakukan pemeriksaan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern
Pemerintah  (APIP)  sebagai  inspektorat  yang melakukan  pengawasan  pada  dana  kelurahan sehingga dana
kelurahan dapat diimplementasikan secara tepat.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Mahmudi  (2016)  menyatakan  bahwa Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  adalah serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data, pencarian,  pengikhtisaran  sampai  dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam  akuntansi  keuangan  daerah  juga  terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan  dan  pelaporan  transaksi-transaksi keuangan  ekonomi  yang  terjadi  di  pemerintah daerah.  Ada  beberapa  sistem  pencatatan  yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu Single  Entry,  Double  Entry  dan  Triple Entry (Purba & Amrul, 2017).
Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam memberikan  informasi  dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas  publik.  Tuntutan  dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki  sistem pencatatan  dan  pelaporan  (Superdi,  2017). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut Peraturan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual  Permendagri  No.64  Tahun 2013, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan, penggolongan  dan  peringkasan  atas  transaksi serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka mempertanggung-jawabkan  pelaksanaan  APBD yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan aplikasi komputer.
Dalam  menjalankan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  terdapat  beberapa  indikator yang  menjadi  prosedur  dalam  menjalan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dari  proses input hingga output agar  berfungsi  dengan  baik (Superdi,  2017),  yaitu:  1)  Basis  Akuntansi sebagai  suatu  kegiatan  pada  transaksi  yang dilakukan  dari  pencatatan  hingga  pelaporan laporan  keuangan;  2)  Unsur-unsur  Laporan Realisasi  Anggaran.  Mengungkapkan  kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan  pada  sumber  dan  alokasi  dana pemerintahan  selama  periode  tersebut;  3) Penyusunan  APBD.  Seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintah  daerah  berkenaan  uang dan barang harus dianggarkan dalam APBD; dan 4)  Penyusunan  Laporan  Keuangan  berdasarkan PP  12  Tahun  2019,  yang  terdiri  dari  Laporan Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas, Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan keuangan.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Menurut  Wijaya,  Anim,  dan  Sutrisna (2016)  Aksesibilitas  adalah  kemudahan  bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi  keuangan  yang  efektif  tergantung kepada  akses  publik  laporan  keuangan  yang
dapat dibaca dan dipahami. Agar informasi yang disampaikan  dalam  laporan  keuangan  daerah dapat  memenuhi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas
laporan keuangannya,  tidak  sekedar  menyampaikannya ke  DPRD,  tetapi  juga  memfasilitasi  masyarakat luas  agar  dapat  mengetahui  atau  memperoleh laporan  keuangan  dengan  mudah  (Fauziyah, 2017).
Pemerintah  Daerah  harus  memenuhi kriteria  agar  dapat  dikatakan  handal  dan terpercaya dalam melaporkan kinerjanya berupa publikasi  laporan  keuangan.  Berikut  ini merupakan  kriteria  dari  aksesibilitas  laporan keuangan  (Fauziyah  dan  Handayani,  2017) yaitu:  1)  Keterbukaan,  yaitu  laporan  keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan  secara  terbuka  melalui  media masa;  2)  Kemudahan,  yaitu  pemerintah  daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam  memperoleh  informasi keuangan  daerah;  dan  3) Accessible (mudah diakses),  yaitu  masyarakat  dapat  mengakses laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui internet.

## Pengendalian Internal
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commisions , 2013
mendefinisikan  Pengendalian  Internal  sebagai proses  yang  dirancang  dan  dipengaruhi  oleh dewan entitas direktur, manajemen, dan personel lainnya.  Di  dalam  menjalankan  pemerintahan, pemerintah  dituntut  untuk  lebih  akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati  dalam  menggunakan  anggaran  atau kekayaan  daerah  untuk  kepentingan  masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang  nantinya  dibuat  menjadi  laporan  hasil evaluasi  dari  aktivitas  pengendalian  dan seterusnya  mengkomunikasikan  kejadian  yang relevan, handal, dan tepat waktu (Angraini et al., 2016).
Mahmudi  (2016)  mengatakan  terdapat beberapa rangka model pengembangan pengendalian  internal  yaitu:    Pada  tahun  1992 COSO mengeluarkan  model  pengendalian internal  yang  terdiri  dari  lima  komponen,  yaitu: 1)  Lingkungan  Pengendalian;  2)  Kegiatan Pengendalian;  3)  Penilaian  Risiko;  4)  Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan Pengendalian Intern. Hipotesis Penelitian Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam memberikan  informasi  dan  pengungkapan  atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas  publik.  Tuntutan  dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki  sistem pencatatan  dan  pelaporan  (Suprihastini  et  al., 2017).  Pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintahan  pusat.  Hal  ini  membutuhkan Sebuah  sistem  yang  baik  untuk  proses pencatatan,  administrasi,  pengelolaan  dan pelaporan terkait data keuangan daerah.
Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pertama  yang  diajukan  pada  penelitian  ini adalah:
H 1 :  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah berpengaruh positif terhadap
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah sebagai  bentuk  kemudahan  bagi  pengguna laporan  keuangan  untuk  mengakses  laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus  mampu  memberikan  kemudahan  akses bagi  para  pengguna  laporan  keuangan,  tidak hanya  kepada  lembaga  legislatif  dan  badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Rahma, 2017). Dengan memberikan kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan keuangan  maka  publik  (badan  pemeriksa, masyarakat  maupun  investor)  dapat  mengontrol pertanggungjawaban  penggunaan  aset  daerah dan  kebijakan  keuangan  yang  diambil  oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik  dari  pemerintah  diharapkan  dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah: H 2 :  Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan
Daerah .
Akuntabilitas  dapat  terwujud  apabila setiap instansi  menerapkan sistem pengendalian intern  yang  tepat.  Hal  ini  karena  dalam  sistem
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
pengendalian  intern,  suatu  instansi  diharuskan menyajikan  laporan  keuangan  yang  akuntabel yaitu  dapat  dipertanggung  jawabkan  (Sari  et  al., 2017).  Pengendalian  pada  dasarnya  diarahkan sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  tindak penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan yang  dicapai  sehingga  pengendalian  internal mempunyai  pengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan  penjelasan  ini  maka  hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah: H 3 :  Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. METODE PENELITIAN Metode pengumpulan data dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan  kuesioner yang  akan  diberikan  kepada  responden  dengan survei  langsung  atau  menggunakan  fitur google form dan via dropbox pada kelurahan yang ada di Kota  Bekasi.  Kelurahan  adalah  unit  dari pemerintah  selaku  kuasa  pengguna  anggaran yang  diwajibkan  menyelenggarakan  proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada entitas pengguna anggaran yaitu kecamatan.
Kuesioner  diisi  oleh  seluruh  bagian  yang terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA). Menurut  Peraturan  Walikota  Bekasi  Nomor  22 Tahun  2019  bagian  Pengelola  Kegiatan Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  kelurahan terdiri  dari:  1)  Lurah  selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran  (KPA),  dan  bertindak  sebagai  Pejabat
Pembuat  Komitmen  (PPK);  2)  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  Pembantu,  yaitu Sekretaris Kelurahan atau pejabat yang ditunjuk oleh  Lurah;  3)  Kepala  dan  bagian  Seksi Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan selaku  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK);  dan  4)  Bendahara  Pengeluaran Pembantu Kelurahan.
Skala  yang  digunakan  dalam  penyusunan kuesioner  penelitian  ini  adalah  skala  likert empat  poin.  Skala  Likert  dapat  dijadikan  alat ukur  yang  menyatakan  sikap,  argumen,  dan pandangan  seseorang  tentang  yang  terjadi  pada sekitarnya (Sugiyono, 2017).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  bagian  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  selaku  (KPA)  di  kelurahan yang  ada  di  Kota  Bekasi.  Pemilihan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode simple  random  sampling. Penentuan  sampel menggunakan  rumus roscue yaitu  minimal  10 dikali  jumlah  variabel,  maka  jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  menjadi  minimal  40 responden  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  kelurahan  yang  tersebar  di  kelurahan Kota Bekasi.
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen  dan  tiga  variabel  independen,  yaitu Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebagai variabel dependen dan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan Keuangan,  dan  Pengendalian  Internal  sebagai variabel independen.
Rangkuman  indikator  dari  setiap  variabel dependen  dan  independen  pada  penelitian  ini disajikan pada Tabel 1.
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027

## Tabel 1

## Rangkuman Indikator Setiap Variabel
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  terdiri  dari  uji  validitas dan uji reliabilitas. Peneliti melakukan kedua uji ini  kepada  20  responden,  yang  berasal  dari Kelurahan  Sukapura,  Kelurahan  Cempaka  Baru, dan  Kelurahan  Galur.  Ketiga  kelurahan  ini berada di DKI Jakarta.
Uji validitas dilakukan dengan
membandingkan  r-tabel  dan  r-hitung,  di  mana
pernyataan  dikatakan  valid  jika  r-hitung  >  r- tabel.  Nilai  r-tabel  dalam  penelitian  ini  adalah 0,444.  Terdapat  24  pernyataan  yang  diuji validitas,  dari  24  pernyataan  tersebut  semua pernyataan  memiliki  nilai  r-hitung  >0,444, sehingga seluruh pernyataan ini valid dan dapat digunakan untuk penelitian ini.
Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  rumus Croncbach  Alpha .  Suatu instrumen  dapat  dikatakan  reliabel  (dapat dipercaya)  jika  hasil  nilai Croncbach  Alpha > 0,70.  Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa variabel  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,
aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal memiliki nilai Croncbach Alpha >0,70.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  seluruh  indikator  kuesioner  variabel dalam  penelitian  ini  reliabel  untuk  dilakukan pengujian.

## Deskripsi Responden
Kuesioner dibagikan kepada 40
responden,  yaitu  bagian  yang  terlibat  dalam pengelolaan  keuangan  kelurahan.  Dari  tabel  di bawah  ini,  dapat  diketahui  bahwa  dari  58 kuesioner  yang  disebar,  kuesioner  yang  dapat digunakan  untuk  diolah  adalah  sebanyak  40 kuesioner.  Tabel  2  di  bawah  ini  merupakan tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner.

## Tabel 2
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027 No Variabel Indikator Sumber Butir Pernyataan 1 Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) a.  Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum b.  Akuntabilitas
Proses
c.  Akuntabilitas Program d.  Akuntabilitas Kebijakan Fauziyah, 2017 a.  1 b.  2, 3, dan 4 c.  5 dan 6 d.  7 2 Sistem
Akuntansi
Keuangan (X 1 ) a.  Basis Akuntansi b.  Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran c.  Penyusunan APBD d.  Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan PP  12  Tahun 2019 Superdi, 2017 a.  8 b.  9 dan 10
c.  11
d.  12 dan 13
3 Aksesibilitas
Laporan Keuangan (X 2 ) a.  Keterbukaan b.  Kemudahan c. Accesible Superdi, 2017 a.  14 b.  15 dan 16 c.  17 4 Pengendalian Internal (X3) a.  Lingkungan pengendalian b.  Penilaian risiko
c.  Kegiatan pengendalian
d.  Informasi  dan komunikasi e.  Kegiatan pemantauan Kawatu &Kewo 2019 a.  18
b.  19
c.  20 dan 21
d.  22 dan 23
d.  24
Keterangan Jumlah Jumlah kuesioner yang dikirim 58 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 18 Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat digunakan 40 Persentase kuesioner yang dapat digunakan 69%
Jumlah responden dalam penelitian ini ada 40  responden.  Berdasarkan  pernyataan  di kuesioner didapati informasi mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin,  jabatan,  pendidikan  terakhir  dan keterlibatan  responden  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  seperti  yang  disajikan  pada Tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3
Deskripsi Responden
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  terdiri  dari  nilai  minimum, maksimum, dan rata-rata dari total skor jawaban responden disajikan pada Tabel 4

## Uji Normalitas
Untuk  mengetahui  apakah  data  tersebut berdistribusi  normal  atau  tidak,  dapat  dilakukan dengan  uji P-P  Plots, yaitu suatu  data  dapat
dikatakan berdistribusi normal apabila
penyebaran  titik-titik  pada  sumbu P  Plot  of regression  standazzed  residual berada  di  sekitar
garis normal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selain itu dapat juga dilihat dari hasil  uji Kolmogorov-Smirnov ,  yaitu  suatu  data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansinya  lebih  besar  daripada  5%  atau 0,05.
Setelah  dilakukan  pengujian,  data  dalam penelitian  ini  dapat  dikatakan  terdistribusi normal karena telah memenuhi kriteria tersebut. Hasil  uji  normalitas  data  menggunakan  uji P-P Plots dan  uji Kolmogorov-Smirnov dari penelitian  ini  disajikan  pada  Gambar  1  dan Tabel 5.
Tabel 4 Statistik Deskriptif
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

## Gambar 1 Hasil Uji P-P Plots
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027 Karakteristik Keterangan Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 20 50% Perempuan 20 50% Jabatan Lurah 4 10% Seketaris Lurah 3 7,5% Bendahara 7 17,5% Kepada dan Staf Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 26 65% Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat 3 7,5% D3/Diploma 3 7,5% S1 30 75% S2 4 10% Keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah Ya terlibat 40 100% Tidak terlibat 0 N Range Min Max Mean Std. Dev Vari- ance Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 40 13 15 28 22,68 2,85 9 8,174 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 40 9 15 24 21,23 2,06 9 4,281 Akseblitas Laporan Keuangan 40 7 9 16 12,73 2,23 0 4,974 Pengendalian Internal 40 10 18 28 23,63 2,62 8 6,907 Valid N (listwise) 40

## Tabel 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  adalah  uji  untuk mengetahui  apakah  dalam  suatu  model  regresi terdapat  korelasi  antar  variabel  independennya. Hasil  uji  multikolineatitas  yang  baik  adalah apabila nilai Tolerance >0,10 dan nilai VIF< 10, yang dapat diartikan tidak terjadinya multikolinieritas.
Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Pada  Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  tidak terjadi  gejala  multikolinearitas  dalam  model penelitian ini. Hal ini disebabkan nilai Tolerance ≥0,10,  yaitu  0,512  untuk  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah,  0,391  untuk  Aksesibilitas
Laporan Keuangan, dan 0,352 untuk
Pengendalian  Internal.  Sedangkan  untuk  nilai VIF  ≤10,  yaitu  1,953  untuk  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah,  2,557  untuk  Aksesibilitas
Laporan Keuangan,
dan 2,837 untuk
Pengendalian Internal.

## Uji Heterokedastisitas
Suatu model regresi yang baik adalah yang tidak  terjadi  gejala  heterokedastisitas,  yaitu dapat  dilihat  dari  penyebaran  titik-titik  pada grafik  plot  yang  harus  menyebar  di  atas  dan dibawah  angka  0  dalam  sumbu  Y  dan penyebaran  titik-titik  menunjukan  pola  yang tidak  jelas.  Hasil  uji  heterokedastisitas  dari penelitian ini disajikan pada Gambar 2.

## Gambar 2 Grafik Scatterplot
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan melalui uji glejser . Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 5% atau 0,05. Apabila hasilnya lebih besar daripada 0,05 maka  mengindikasikan  tidak  terjadi  gejala heterokedastisitas.  Hasil  uji glejser dari penelitian ini disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7
Hasil Uji Glejser
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Unstandardized Residual N 40 Test Statistic ,073 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,512 1,953 Akseblitas Lap. Keu 0,391 2,557 Pengendalian Internal 0,352 2,837
Model Sig Constant 0,825 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,101 Aksesibilitas Laporan Keuangan 0,828 Pengendalian internal 0,317
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa nilai Sig. dari seluruh variabel independen adalah >0,05,  yaitu  dari  0,101  untuk  variabel  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah,  0,828  untuk variabel  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan 0,317  untuk  variabel  Pengendalian  Internal. Sehingga  dapat  disimpulkan  model  regresi  pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  uji,  yakni  uji koefisien  determinasi  atau  (R 2 ),  uji  hipotesis parsial atau Uji t, uji hipotesis simultan atau Uji F.
Uji  koefisien  determinasi  atau  uji  R 2 dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi (R 2 ) berkisar antara nol sampai satu.
Semakin  dekat  nilai  koefisen  determinasi ( Adjusted R Square )  dengan  satu,  maka hubungan  antara  variabel  independen  dan dependen akan semakin kuat. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

## Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020 Hasil Adjusted R Square pada  uji  R 2
adalah  0,658.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan,
dan
Pengendalian  Internal  mampu  menjelaskan 0,658  atau  65,8%  dari  variabel  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah. Sisanya sebesar 34,2%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini.
Uji  kelayakan  model  digunakan  untuk mengukur  ketepatan  fungsi  regresi  sampel dalam  menaksir  nilai  aktual.  Uji  F  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  F  hitung  dengan nilai  F  tabel  dan  melihat  nilai  signifikansinya. Nilai F tabel didapat dari nilai degree of freedom df 1 dan  df 2 .  Nilai  df 1 adalah  jumlah  variabel independen (k) dan nilai df 2 diperoleh dari n – k -1. Nilai F tabel pada df 1 adalah 3 dan df 2 (40 – 4 = 36) pada nilai signifikansi 0,05 adalah 2,87.
Jika  F  hitung  >  F  tabel  dan  nilai signifikansinya  <  0,05  maka  seluruh  variabel independen  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Hasil dari uji F disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9 Hasil Uji F
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Berdasarkan hasil uji F yang kita lihat dari Tabel  9  menunjukkan  bahwa  F  hitung  sebesar 25,95  lebih  besar  daripada  F  tabel  sebesar  2,87 dan  nilai  signifikannya  sebesar  0,00  lebih  kecil dari  0,05.  Hal  ini  berarti  seluruh  variabel independen  (Sistem  Akuntansi  Keuangan daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan Pengendalian  Internal)  secara  simultan  atau
ISSN
2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027 Model Adjusted R Square 1 0,658 Model F hitung F tabel Sig. Regression 25,959 2,87 0.000 b
bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah).
Uji  parsial  atau  uji  t  dilakukan  untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual  terhadap  variabel  dependen.  Untuk mengetahui  berpengaruh  atau  tidaknya  suatu variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t- hitung dengan t-tabel dan nilai signifikansinya.
Nilai  t-tabel  diperoleh  dari  nilai degree  of freedom (df). Nilai df dihitung dengan rumus: df =  jumlah  responden  (n)  –  jumlah  variabel independen  (k)  –  1.  Pada  penelitian  ini,  df bernilai 36 (40 – 3 – 1), yaitu dari 40 responden dikurang  dengan  variabel  independen  yaitu  tiga dan  dikurang  satu  sehingga  tabel  t  pada  df  36 dengan signifikansi 0,05 adalah 2,028.
Jika  nilai  t  hitung  >  t  tabel  dan  nilai signifikansinya  <0,05  maka  variabel  independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  variabel  dependen.  Hasil  dari  uji  t disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10 Hasil Uji t
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2020
Hasil uji t yang disajikan pada Tabel 10  di atas dapat menjadi dasar pengambilan keputusan hasil hipotesis pada penelitian ini, yaitu:
1. Hasil  uji  t  untuk  X 1 menunjukkan  bahwa nilai  t-hitung  dan  nilai  signifikansi  dari
variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah adalah sebesar 2,044 dan 0,048, di mana nilai t hitung ini > t tabelnya (2,028) dan  nilai  signifikansinya  <0,05,  yang artinya  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain  itu,  nilai  B  variabel  X 1
menunjukkan nilai positif. Artinya terdapat  hubungan  positif  antara  Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah,  yaitu  semakin  tinggi  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  maka  akan semakin  tinggi  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kedua nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis  pertama  yang  menyatakan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diterima .
2. Hasil  uji  t  untuk  X 2 menunjukkan  bahwa nilai  t-hitung  dan  nilai  signifikansi  dari variabel  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan adalah  sebesar  2,202  dan  0,034,  di  mana nilai  t  hitung  ini  >  t  tabelnya  (2,028)  dan nilai  signifikansinya  <0,05  yang  artinya
Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain  itu,  nilai  B  variabel  X 2
menunjukkan nilai positif. Artinya
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027 Model t hitung t tabel Sig Kesimpulan B (constant) ,338 0,737 1,011 X 1 2,044 2,028 0,048 H 1 diterima 0,370 X 2 2,202 2,028 0,034 H 2 diterima 0,423 X 3 2,078 2,028 0,045 H 3 diterima 0,357
terdapat hubungan positif antara Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu semakin tinggi Aksesibilitas Laporan  Keuangan  maka  akan  semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua  nilai  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah dapat diterima.
3. Hasil  uji  t  untuk  X 3 menunjukkan  bahwa nilai  t-hitung  dan  nilai  signifikansi  dari variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  2,078  dan  0,045,  di mana nilai t hitung ini > t tabelnya (2,028) dan  nilai  signifikansinya  <0,05,  yang artinya  Pengendalian  Internal  berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain  itu,  nilai  B  variabel  X 3 menunjukkan nilai positif. Artinya terdapat hubungan  positif  antara  Pengendalian Internal  dengan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  yaitu  semakin  tinggi Pengendalian  Internal  maka  akan  semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah. Kedua  nilai  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Pengendalian  Internal  berpengaruh  positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah dapat diterima.
Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  telah dilakukan  dan  dijelaskan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  dalam penelitian ini, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  diterima.  Artinya  semakin  baik  sistem akuntansi  keuangan  yang  dimiliki  oleh  daerah dalam  hal  ini  kelurahan  maka  pengelolaan keuangan  daerahnya  juga  akan  semakin akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
Suatu  sistem  yang  berkualitas  dirancang untuk  memudahkan  kinerja  kelurahan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam pelaporan  keuangan.  Suatu  sistem  akan berkualitas  bila  bagian-bagian  yang  terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing. Salah  satu  sistem  yang  digunakan  dalam pemerintah  tersebut  adalah  sistem  yang  dapat menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik  pemerintah, khususnya kelurahan mengelola  sistem  pelaporan  keuangan  ini  maka nilai  akuntabilitasnya  juga  akan  semakin meningkat.  Hasil  tersebut  mendukung  teori stewardship di mana pemerintah daerah sebagai steward prinsip-prinsip  akuntabilitas.  Di  mana sistem  akuntansi  dibuat  dan  dirancang  untuk memudahkan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan
sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.027
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Superdi  (2017), Suprihastini  et  al.,  (2017),  dan  Angraini  et  al., (2016).  Namun  hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  hasil  penelitian  Dewi  Asfiryati  (2017) dan  Purba  &  Amrul  (2017)  yang  menyatakan bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  telah dilakukan  dan  dijelaskan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa hipotesis  kedua dalam penelitian  ini,  yaitu  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah dapat  diterima . Artinya semakin mudah akses  atas  laporan  keuangan  maka  semakin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.
Aksesibilitas    laporan  keuangan  berarti kemudahan  seseorang  untuk  bergerak  dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara wajar.    Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah dikatakan  baik  apabila  pemerintah  mampu memfasilitasi  dan  memberikan  kemudahan kepada  publik  dalam  memperoleh  informasi mengenai  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan  kemudahan  akses  bagi  para pengguna  laporan  keuangan  hal  tersebut merupakan usaha untuk menciptakan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  agar berjalan dengan efektif dan efisien. Hasil tersebut mendukung teori stewardship di mana
pemerintah daerah sebagai steward memberikan kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan keuangan  maka  publik  dapat  mengontrol pertanggungjawaban  penggunaan  aset  daerah dan  kebijakan  keuangan  yang  diambil  oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Kurniawan & Rahayu (2019), Rahma (2017),  Sari  et  al.,  (2017),  Fauziyah  (2017), Wijaya, Anim & Sutrisna (2016), dan Fikrian et al., (2016).

## Pengaruh  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  telah dilakukan  dan  dijelaskan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa hipotesis  ketiga dalam penelitian  ini,  yaitu  Pengendalian  Internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  diterima .  Artinya  semakin  baik pengendalian  internal  yang  diterapkan  oleh pemerintah  daerah  khususnya  kelurahan  maka semakin  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerahnya.
Akuntabilitas  dapat  terwujud  apabila setiap  instansi  menerapkan  pengendalian internal  yang  tepat,  karena  dalam  pengendalian internal,  suatu  instansi  pemerintahan  harus menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  aktivitas pengendalian  yang  nantinya  dibuat  menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas
2302-1810 (online)
pengendalian  sesuai  dengan  kejadian  yang relevan,  handal  dan  tepat  waktu.  Hasil  tersebut mendukung teori stewardship di mana pemerintah  daerah  sebagai steward berusaha memberikan  tanggungjawab  yang  baik  untuk melakukan  pengendalian  yang  efektif  atas pengelolaan  sumber  daya  daerah.  Dari  hasil implementasi  pengendalian  internal  yang  efektif dapat  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Kawatu  &  Kewo  (2019),  Rahma (2017),  Sari  et  al.,  (2017),  Suprihastini  et  al., (2017) , dan Angraini et al., (2016). Namun hasil penelitian  lain  yang  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian  ini,  diperoleh  dari  penelitian  Purba  & Amrul (2017) yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut: 1) Sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin baik  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  juga  akan;  2)  Aksesibilitas  laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat; dan 3) Pengendalian internal
berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik pengendalian  internal  yang  dilakukan  maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat.
Setelah  penelitian  ini  selesai  dilakukan, terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  ingin peneliti  sampaikan  bagi  penelitian  selanjutnya sebagai  berikut:  1)  Peneliti  selanjutnya  dapat memperluas  objek  penelitian  pada  sampel penelitian  yang  berbeda  dengan  penelitian  ini dan  sebaiknya  responden  menyebar  ke  lebih banyak  kelurahan  lain  sehingga  akan  diperoleh sampel  yang  lebih  banyak  untuk  mewakili jawaban  responden  terhadap  akuntabilitas  di kelurahan;  dan  2)  Penelitian  selanjutnya  dapat menambahkan variabel lain di luar dari variabel yang  telah  digunakan  pada  penelitian  ini  agar lebih  mengetahui  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  seperti  variabel    penyajian laporan  keuangan  dan  kualitas  laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Sarini & Sutanto Edy Taufik. (2015). Statistika  Tanpa  Stres (Intan  Faradillah (ed.);  Cetakan  Pe).Jakarta:  TransMedia Pustaka.
Angraini,  D.,  Agusti,  R.,  &  Anggraini,  L.
(2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI, AKTIVITAS PENGENDALIAN  DAN  PENYAJIAN LAPORAN  KEUANGAN  TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN  DAERAH  (Studi  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri  Hilir). Mahasiswa  Fakultas Ekonomi  Universitas  Riau , 3 (1),  1178– 1189.
2302-1810 (online)
Fauziyah, M. R. (2017). PENGARUH PENYAJIAN  DAN  AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi  Volume  6,  Nomor  6,  Juni  2017 ISSN, 6(2017), 1689–1699. https:// doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Fikrian,  H.,  Hasan,  A.,  &  ’  A.  (2016).

## PENGARUH  KUALITAS  LAPORAN
KEUANGAN,  PENYAJIAN  LAPORAN
KEUANGAN  DAN  AKSESIBILITAS LAPORAN  KEUANGAN  TERHADAP

## AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN  DAERAH  (Studi  Empiris
Pada  Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kota Pekanbaru). Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau , 4 (1),
265–279.
Harahap  Sofyan.  (2015). TEORI  AKUNTANSI (14th edition) . Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Hasanah, Nuramalia  dan  Fauzi  Achmad. (2016). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: In Media,
2016.
Kawatu, F. S., & Kewo, C. L. (2019). the Factors Influencing  Managerial  Performance  and Their  Effect  on  Financial  Accountability. International  Journal  of  Economics  and Financial  Issues , 9 (5),  135–139.  https:// doi.org/10.32479/ijefi.8551.
Kurniawan,  D.,  &  Rahayu,  S.  (2019). KEUANGAN  DAERAH  (  Studi  Pada Sekretariat  Daerah  Kota  Mataram  tahun 2018  )  THE  EFFECT  OF  THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATMENT AND ACCESSIBILITY FINANCIAL  STATMENT  ON  REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY  (  Case  Study  in Mataram  City  Regional  Secre . 6 (1),  705– 714.
Mahmudi.  (2016). AKUNTANSI  SEKTOR
PUBLIK (Cetakan  Pertama).  Yogyakarta: UII Press.
Nazir.  Moh.,  P.  .  (2017). Metode  Penelitian . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
Prof.  Dr.  Halim  Abdul,  M.B.A.,  A.  (2019). Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Edisi Keenam).Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Prof.  Dr.  Mardiasmo,  MBA.,  Ak.,  C.  (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mardiasmo  (ed.)).  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Prof.  Dr.  Sugiyono.  (2017). METODE PENELITIAN  PENDIDIKAN  (Pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D) . Bandung: ALFABETA.
Prof.  Ghozali  Imam,  M.com,  Ph.D,  CA,  A.
(2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  25  Edisi  9 (Edisi  9).  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2017). Pengaruh Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Tanah  Datar . 8 (1),  99– 111. Vol.8 No.1 2017 ISSN:2087-4669 . Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri  Hulu). JOM  Fekon,  4(2),  4309– 4323. https://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004 .
Renyowijoyo  Munindro.  (2013). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Edisi 3). Jakarta Mitra wacana Media.
Rofelawaty  Budi,  Artinah  Budi,  dan  K.  Abdul.
(2017). Teori Akuntansi (Cetakan Pertama) .  Banjar  baru,  Kalimantan
Selatan: Scripta Cendekia.
Sari,  E.,  Azlina,  N.,  &  ’  J.  (2017).  Pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern,  Penyajian
Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Dan  Gaya  Kepemimpinan Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten  Indragiri  Hulu. Jurnal  Online
Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau , 4 (1), 571–585.
Superdi.  (2017).  Pengaruh  Penyajian  Laporan Keuangan;  Aksesibilitas  Dan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah;  (studi empiris  pada  satuan  kerja;  perangkat daerah  Kabupaten  Sijunjung) Faculty  of Economics  Riau  University,  Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon, 4(1) .
Suprihastini,  E.,  Akram,  M.  M.,  &  Santoso,  B. (2017).  Effect  of  Regional  Financial Accounting  System,  Internal  Control Systems  and  Regional  Financial  Audit  on
Financial Accountability of Local
Government. International Conference and Call for Papers, Jember , 830–852.
Wijaya, Anim & Sutrisna, A. (2016). Determinan
Aksibilitas  dan  Penyajian  LKD  Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah. Seminar  Nasional  Dan  The  3rd Call for Syariah Paper , 1 , 313–32.

## LAMPIRAN: KUESIONER PENELITIAN

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
NO PERTANYAAN STS TS S SS 1 Bekerja  berdasarkan  pedoman  mengenai  proses  akuntansi yang  telah  ada  dan  penerapan  pengelolaan  keuangan berdasarkan hukum yang telah ada.
2 Dalam  penyusunan  anggaran,  pengelola  tidak  disertai dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  dilaporakan kepada camat untuk diserahkan ke walikota.
3 Proses  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  di  periksa oleh camat dan dipertanggungjawabkan oleh walikota
4 Penetapan batas atas penggunaan anggaran terhadap realisasi APBD.
5 Laporan  keuangan  yang  telah  disusun  dapat  dijadikan  tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan tahun selanjutnya.
6 Laporan  keuangan  kelurahan  disampaikan  kepada  walikota untuk dilakukan pelaporan.
7 Laporan keuangan pemerintah daerah tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
NO PERTANYAAN STS TS S SS 8 Basis  akuntansi  penyusunan  laporan  keuangan  daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 berbasis akrual.
9 Unsur  yang  terdapat  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran adalah  Pendapatan  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Belanja, Pembiayaan.
10 Laporan Realisasi Anggaran sudah mencerminkan perbandingan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satu  periode pelaporan.
11 Unsur- unsur yang terdapat dalam laporan operasional adalah pendapatan  laporan  operasional,  beban  dan  surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
12 Dalam  membuat  laporan  keuangan  daerah,  penyelenggara sistem  akuntansi  harus  mengacu  pada  petunjuk  teknis  dari atasan.
13 Klasifikasi belanja daerah disusun berdasarkan pada orientasi pencapaian ouput dan outcome yang diterima

## Aksesibilitas Laporan Keuangan

## Pengendalian Internal
NO PERTANYAAN STS TS S SS 14  Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan terbuka untuk umum. 15  Pemerintah  Daerah  mempunyai  sistem  informasi  keuangan daerah  yang  memungkinkan  laporan  keuangan  dapat  diakses (diketahui/  diperoleh)  dengan  mudah  oleh  pihak  yang berkepentingan misalnya melalui internet.
16  Laporan keuangan dan data lainnya dapat diakses dan mudah dipahami.
17  Laporan  keuangan  dan  data  pendukung  mencakup  semua informasi yang dibutuhkan.
NO PERTANYAAN STS TS S SS 18 Pejabat  pemerintahan  telah  menerapkan  sikap  perilaku netralitas dan independen dalam lingkungan pekerjaan. 19 Penerapan  batas  sikap  yang  dilakukan  saat  bekerja  dan adanya  sanksi  moral  terhadap  pihak  yang  melanggar  batas toleransi.
20 Melakukan  tindak  pengendalian  sesuai  dengan  prosedur  dan mengurangi tingkat risiko pelanggaran.
21 Kegiatan  transaksi  dan  aktivitas  pemerintahan  dipantau  oleh otorisasi pihak yang berwenang.
22 Penerapan  sistem  informasi  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya.
23 Komunikasi  antar  lembaga  dan  individu  telah  dilaksanakan secara terbuka dan efektif.
24 Dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan  pimpinan  melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.