## LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

## Annurdi
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
email korespondensi: nurdi.recht@gmail.com

## Abstrak
Dalam  sebuah  perjanjian  baku,  isi  dari  perjanjian  tersebut  hanya  ditentukan  oleh satu  pihak  saja,  sehingga  dimungkinkan  adanya  pencantuman  klausula  ekonerasi yang  merugikan  pihak  yang  lain  dalam  hal  ini  adalah  konsumen.  Sehingga diperlukan  adanya  regulasi  dan  pengawasan  terhadap  hal  tersebut  dalam  rangka terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif,  dimana  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  antara  lain peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mengupayakan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. .

## A. Pendahuluan
Salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara adalah kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh perusahaan beupa pelaksanaan transaksi bisnis. Semakin  pesatnya  perkembangan dunia  bisnis  juga  melahirkan beberapa  perubahan  terhadap  para pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya.  Salah  satu perubahan  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  usaha  terutama  pada korporasi-korporasi  besar  yakni dengan adanya pemberlakuan kontrak  baku  saat  melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan  untuk
kepentingan  mereka,  ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya ( wederpartij ) pada umumnya  mempunyai  kedudukan (ekonomi)  lemah  baik  karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima  apa  yang  disodorkan. 83 Dengan  digunakannya  kontrak baku  ini,  maka  pelaku  usaha (perusahaan) tersebut dapat
melakukan  efisiensi  biaya,  tenaga dan  waktu  dalam  pelaksanaan kegiatan usahanya, karena kontrak baku ini digunakan secara massal.
Sehubungan  dengan  sifat massal  dan  kolektif,  perjanjian baku “Vera Bolger”, menamakannya sebagai “ take it or leave it contract ”. 84 Sebutan take
83 Mariam  Darus  Badrulzaman, 2005, Aneka  Hukum  Bisnis ,  PT.  Alumni, Bandung, hal. 46.
84 Ibid , hal. 46.
it  or  leave  it  contract ini  sebagai ilustrasi  dapat  ditemukan  ketika seseorang  yang  ingin  membeli kendaraan  motor  secara  kredit, maka  ia  akan  disodorkan  sebuah kontrak yang mana isi dari kontrak tersebut  telah  ditentukan  secara sepihak dari pihak lembaga pembiayaan, sehingga calon konsumen tersebut hanya memiliki pilihan menerima perjanjian tersebut  atau  menolaknya  dan kemungkinan diadakannya perubahan terhadap isi dari kontrak  tersebut  sama  sekali  tidak ada.
Oleh  karena  penyusunan atau  pembuatan  kontrak  baku ditetapkan  hanya  oleh  satu  pihak, terdapat kemungkinan adanya klausul  eksonerasi  didalamnya. Adapun pendapat Rijken, mengakatan bahwa klausul eksonerasi adalah 85 : “ Klausul  yang  dicantumkan di  dalam  suatu  perjanjian dengan  mana  satu  pihak menghindarkan  diri  untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya  atau  terbatas, yang  terjadi  karena  ingkar janji atau perbuatan melawan hukum ”.
Sebagaimana telah diuraikan di  atas  mengenai  pencantuman klausul  eksonerasi  dalam  sebuah kontrak  akan  sangat  merugikan salah  satu  pihak  dalam  sebuah kontrak  atau  perjanjian  tersebut.
Selanjutnya, sebagai ilustrasi apabila  hal  ini  terjadi  dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen di dalam sebuah
konsumen akan berada pada pihka yang akan merasa sangat dirugikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  penulis  merasa    tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan  judul  :  “Larangan  Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen”.

## B. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaiamana penerapan larangan klausul eksonerasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan larangan klausul eksonerasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan  data  sekunder  atau sering juga disebut dengan penelitian  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma. Sistem norma yang dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin  (ajaran). 86 Data  sekunder yang digunakan pada penelitian ini perjanjian jual-beli ataupun perjanjian lainnya, maka 85 Ibid , hal. 47.
86 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34.
antara  lain  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, dokumen-dokumen  dan  tulisan- tulisan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis  akan  memaparkan  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan,  yang dituangkan  dalam  bentuk  uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan  berhasil  dikumpulkan, tahap  selanjutnya  dibuatlah  suatu analisis untuk memperoleh kejelasan  penyelesaian  masalah, kemudian ditarik
kesimpulan secara  deduktif,  yaitu  dari    hal yang  bersifat  umum  menuju  hal yang  bersifat  khusus.  Pada  tahap ini  bahan  hukum  dikerjakan  dan dimanfaatkan  sedemikian  rupa sampai  berhasil  menyimpulkan kebenaran  yang  dapat  dipakai untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## D. Pembahasan
Penggunaan Kontrak Baku dalam Kegiatan Bisnis Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian  mengenai  perjanjian atau  kontrak  dalam  Pasal  1313
KUH  Perdata,  yang  menyatakan bahwa  perjanjian  atau  kontrak adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Adapun  pengertian  mengenai perjanjian  menurut  para  ahli,  antara lain :
a. Subekti menyatakan bahwa perjanjian  adalah  suatu  peristiwa di  mana  seorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. 87 b. Abdulkadir Muhammad meyatakan bahwa perjanjian adalah  suatu  persetujuan  dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. 88 c. Van  Dunne  menyatakan  bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum  antara  dua  pihak  atau lebih  berdasarkan  kata  sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 89 d. Charless L. Knapp dan  Nathan M. Chrystal, mengatakan “ contract is an aggrement betwen  two  or  more  persons  not merely  a  shared  bealife,  but common  understanding  as  to something  that  is  to  be  done  in the  future  by  one  or  both  of them ”. 90
Dalam  hukum  kontrak  terdapat beberapa  asas  yang  berlaku,  antara lain 91 : a. Asas Kebebasan Berkontrak ( freedom of contract )
87 Subekti,  1987, Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 1.
88 Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Hlm. 225.
89 Salim HS., 2010, Hukum Kontrak : Teori dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 26.
90 Charless  L. Knapp dan  Nathan M. Chrystal, 1993, Problems in Contract Law Case and Material , Little,  Brown and  Company, Boston Toronto London, Hlm. 2.
91 http://www.legalakses.com/asas-asas- perjanjian/ diakses pada tanggal 14 November 2016.
Setiap  orang  dapat  secara  bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian  dan  tidak  melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban  umum.  Menurut  Pasal 1338  ayat  (1)  KUH  Perdata,
“ Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .”  “ Semua perjanjian… ”  berarti  perjanjian apapun,  diantara  siapapun.  Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu  selama  kebebasan  itu  tetap berada  di  dalam  batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang- undang),  kesusilaan  (pornografi, pornoaksi)  dan  ketertiban  umum (misalnya  perjanjian  membuat provokasi kerusuhan).
b. Asas Kepastian Hukum ( Pacta
Sunt Servanda ) Jika  terjadi  sengketa  dalam pelaksanaan  perjanjian,  misalnya salah  satu  pihak  ingkar  janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar  itu  melaksanakan  hak dan kewajibannya sesuai perjanjian  –  bahkan  hakim  dapat memerintahkan  pihak  yang  lain membayar  ganti  rugi.  Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian  memiliki  kepastian hukum  –  secara  pasti  memiliki perlindungan hukum. c. Asas
Konsensualisme ( concensualism )
Asas konsensualisme berarti
kesepakatan  ( consensus ),  yaitu pada dasarnya perjanjian sudah
sehingga  sebenarnya  tidak  perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan  syarat  formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian,  misalkan  syarat  harus tertulis  –  contoh,  jual  beli  tanah merupakan  kesepakatan  yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris. d. Asas Itikad Baik ( good faith/tegoeder trouw )
Itikad  baik  berarti  keadaan  batin para  pihak  dalam  membuat  dan melaksanakan  perjanjian  harus jujur, terbuka, dan saling percaya.  Keadaan  batin  para pihak  itu  tidak  boleh  dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. e. Asas Kepribadian ( personality )
Asas  kepribadian   berarti   isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal – tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang    lain   dalam     membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku     bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumya, dengan maksud mengupayakan  efisiensi  biaya,  tenaga dan  waktu  pelaku  usaha  (perusahaan) menggunakan  kontrak  baku  dalam pelaksanaan  kegiatan  bisnisnya.  Ada pun  pengertian  dari  para  ahli,  antara lain sebagai berikut 92 :
lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat  begitu  kata  sepakat dinyatakan dan  diucapkan, 92 http://aprian- wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/02/perjanjian- baku-standar/ diakses pada tanggal 14 November 2016.
a. Treitel  :  “  the  term  of  many contract  are  set  out  in  printed standard form which are used for all contract of the some kind, and are  only  varied  so  for  as  the circumstance  of  each  contact required”.
b. Hondius  :  “perjanjian  tertulis yang  disusun  tanpa  pembicaraan isinya  dan  lazimnya  di  tuangkan ke  dalam  sejumah  perjanjian tidak  terbatas  yang  sifatnya tertentu”.
c. Mariam Darius Badruzaman
: “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan  dituangkan  dalam  bentuk formulir”.
Berdasarkan beberapa pengertian dari  kontrak  baku  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kontrak  baku adalah  sebuah  kontrak  dalam  bentuk formulir (tertulis) yang telah
dipersiapkan oleh salah satu pihak saja dan  isi  dari  kontrak  tersebut  telah ditentukan  pula  oleh  secara  sepihak, tanpa  adanya  kemungkinan  untuk dilakukannya  perubahan  terhadap  isi dari kontrak tersebut.
Adapun satu satu contoh penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis yakni pada badan usaha (perusahaan)  yang  bergerak  pada bidang  jasa  pengiriman  barang,  yang mana  perusahaan  jasa  pengiriman barang  tersebut  terlebih  dahulu  telah mempersiapkan  kontrak  yang  isinya telah ditentukan olehnya, dan
perjanjian atau kontrak tersebut berlaku secara massal terhadap seluruh konsumen  pengguna  jasa  perusahaan jasa pengiriman barang tersebut.
Larangan Pemberlakuan Klasul Eksonerasi
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya  bahwa  di  dalam  hukum kontrak  terdapat  beberapa  asas  hukum kontrak  yang  berlaku,  salah  satunya ialah  asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,  yang  menyatakan  bahwa “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagai  mereka  yang  membuatnya. Dalam  asas  kebebasan  berkontrak  ini memberikan  keebasan  kepada  para pihak untuk 93 :
a. Membuat  atau  tidak  membuat perjanjian;
b. Mengadakan  perjanjian  dengan siapa pun;
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syaratnya; dan d. Menentukan bentuknya
perjanjian,  yaitu  tertulis  atau lisan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  dalam  penyusunan sebuah  kontrak  ditentukan  secara sepihak sehingga menimbulkan pertanyaan  mengenai  pemenuhan  asas kebebasan  berkontrak  dalam  sebuah kontrak baku. Untuk menjawab pertanyaan  ini  terdapat  dua  paham yang  memberikan  jawaban,  antara
lain 94 : a. Sluijter  mengatakan,  perjanjian baku  ini  bukan  perjanjian,  sebab kedudukan  pengusaha  di  dalam perjanjian  itu  adalah  seperti pembentuk undang-undang swasta ( legio particular wetgever ).  Syarat-syarat  yang ditentukan  pengusaha  di  dalam perjanjian  itu  adalah  undang- undang bukan perjanjian.
b. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa ( dwang contract ), walaupun secara
teoritis yuridis, perjanjian  baku
93 Salim HS., Op.cit , Hlm. 9.
94 Mariam  Darus  Badrulzaman, Op.  cit , Hlm. 52-53.
ini  tidak  memenuhi  ketentuan undnag-undang dan oleh beberapa  ahli  hukum  ditolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat  berjalan  dalam  arah yang berlawanan dengan keinginan hukum c. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan  pendapat  bahwa perjanjian  baku  dapat  diterima sebagai  perjanjian,  berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan  ( fictie  van  wil  en vertouwen ) yang membangkitkan kepercayaan  bahwa  para  pihak mengikatkan  diri  pada  perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara  sukarela  setuju  pada  isi perjanjian tersebut.
d. Asser  Rutten  mengatakan  pula bahwa  “Setiap  orang  yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab  pada  isi  dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada  orang  yang  membubuhkan tanda  tangan  pada  formulir perjanjian  baku,  tanda  tangan  itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan  mengetahui  dan menghendaki  isi  formulir  yang ditandatangani.  Tidak  mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”.
e. Hondius  di  dalam  disertasinya mempertahankan
bahwa, perjanjian baku mempunyai kekuatan  mengikat,  berdasarkan kebiasaaan ( gebruik ) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.
Penulis  dalam  penelitian  ini sependapat  terhadap  pndangan  yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum  kontrak  tidaklah  bertentangan dengan asas kebebasan  berkontrak
dengan  dasar  pemikiran  bahwa  pada dasarnya calon konsumen dapat memilih  apakh  ia  bersedia  tunduk terhadap kontrak tersebut atau memilih mengadakan  pejanjian  dengan  pihak lain  dengan  perjanjian  yang  dirasa lebih sesuai dengan keinginannya.
Terlebih lagi penggunaan kontrak  baku  ini  merupakan  suatu kewajaran  dalam  dunia  perniagaan mengingat hal ini menyesuaikan kebutuhan bisnis yang menuntut adanya  efisiensi  biaya,  tenaga  dan waktu,  dengan  alasan  bahwa  apabila pelaku  usaha  (perusahaan)  dituntut untuk  membentuk  perjanjian  dengan melakukan  negoisasi  terlebih  dahulu mengenai isi kontrak akan membutuhkan penggunaan biaya, tenaga  dan  waktu  yang  relatif  lebih banyak  daripada  yang  dibutuhkan dengan penggunaan kontrak baku.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam
penggunaan  kontak  baku isi  perjanjian telah  ditetapkan  oleh  satu  pihak.  Oleh karena  itu  terdapat  kemungkinan bahwa  dalam  kontrak  baku  tersebut dicantumkan  pula  klausul  eksonerasi. Adapun pengertian dari klausul eksonerasi, antara lain :
a. Menurut  Henri  P.  Panggabean, klausula eksonerasi adalah perjanjian  yang  disertai  syarat- syarat  mengenai  kewenangan salah  satu  pihak  dalam  hal  ini produsen tentang pengalihan kewajiban atau tanggung jawabnya  terhadap  produk  yang akibatnya dapat merugikan konsumen. 95 b. Eksonerasi atau exoneration (Bahasa Inggris)   diartikan   oleh  I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam 95 Amad  Mirudan  dan  Sutarman  Yodo,
Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 117.
bukunya “Terminologi Hukum
Inggris-Indonesia” yaitu
“Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab”. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini  diartikan  sebagai  klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. 96
Selanjutnya  pembatasan  dalam perjanjian baku di atur dalam Pasal 18 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  yang  menyatakan  bahwa  : Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila :
a. Menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali  barang  yang  dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali  uang  yang  dibayarkan atas  barang  dan/atau  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan  pemberian  kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk melakukan segala tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;
e. Mengatur  perihal  pembuktian atas  hilangnya  kegunaan  barang atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli ileh konsumen;
96
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4 d0894211ad0e/klausula-eksonerasi diakses pada tanggal 15 November 2016
f. Memberi  hak  kepada  pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjdi obyek jual beli jasa; g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen  memanfaatkan  jasa yang dibelinya; h. Menyatakan  bahwa  konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
Selanjutnya dalam Pasal 18  ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut secara tegas
menyatakan  terhadap  sebuah  kontrak yang  melanggar  ketentuan  tersebut adalah  batal  demi  hukum,  sehingga secara  jelas  dapat  disimpulkan  bahwa terhadap  sebuah  kontrak  yang  di dalamnya  memuat  klausul  eksonerasi adalah batal demi hukum.
Penerapan larangan klausul eksonerasi  tersebut  dapat  dilihat  pada Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG., dimana dalam  perkara  tersebut  pihak  PT. Indonesia  Air  Asia  sebagai  pihak
Tergugat  dengan  Hastjarjo  Boedi Wibowo  sebagai  pihat  Penggugat. Adapun yang menjadi alasan penggugat  saat  mengajukan  gugatan tersebut adalah sebagai berikut : a.      Bahwa      Penggugat      adalah seorang Dosen Desain Komunikasi  Visual  di  Binus University  Jakarta  dan  sering menjadi  dosen  tamu/pembicara di Jakarta;
b. Bahwa sehubungan dengan profesi Penggugat sebagai seorang Dosen, Penggugat diundang untuk menjadi pembicara  tunggal  Workshop Program Studi Desain Komunikasi  Visual  di  Institut Seni Indonesia Yogayakarta yang bertajuk “Tantangan Globalisasi  Terhadap  Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual” pada tanggal 12 Desember  2008  Pukul  09.00 WIB; c. Bahwa  untuk  menghadiri  acara tersebut  maka  pada  tanggal  5 Desember 2008 Penggugat membeli  2  (dua)  tiket  pesawat AirAsia  secara  online  melalui website  yaitu  untuk  penerbangan dari  Jakarta  ke  Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 Pukul 06.00WIB dengan pesawat AirAsia  QZ7340  dan  untuk penerbangan  dari  Yogyakarta  ke Jakarta  tanggal  14  Desember 2008  Pukul  16.30  WIB  dengan pesawat  AirAsia  QZ7345  yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat  dengan  menggunakan kartu  kredit  visa  dari  Bank Citibank; d. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembelian tiket pesawat  AirAsia  secara  online tersebut  Penggugat  kemudian mendapatkan  status  konfirmasi yang menyatakan bahwa Peggugat adalah penumpang Tergugat untuk jadwal penerbangan tersebut; e. Bahwa pada tanggal 11 Desember  2008  Pukul  14.00 WIB tiba-tiba Tergugat melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui  Short  Message  Service
(SMS)  kepada  Penggugat  tanpa ada  alasan  dan  pemberitahuan terlebih dahulu dari  Tergugat
kepada  Penggugat;  Isi  SMS Tergugat sebagai berikut: “AirAsia: Your Fligt QZ7340 CGK-JOG 12DEC08 At 06.00 Moved   To   QZ7344   At  15.05. Info  Call  021-50505088,  Sorry for  the  Inconvenience  Causes, Thank  you.  Sender:  AirAsia”;
(Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia: “AirAsia: Penerbangan Anda QZ7340 CGK-JOG 12DES08 pada  pukul 06.00  WIB  dipindahkan  ke QZ7344  pada  pukul  15.05  WIB. Intuk  informasi  hubungi  ke  021- 50505088, Maaf atas ketidaknyamanan  yang  terjadi. Termikasih. Pengirim: AirAsia”); f. Bahwa setelah Penggugat mendapat  informasi    melalui SMS  yang  menyatakan  bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan,  Penggugat  segera menghubungi call center Tergugat untuk menanyakan perihal  pembatalan  penerbangan tersebut,  dan  pegawai  Tergugat hanya  dapat  menjelaskan  bahwa pesawat  AirAsia  QZ7340  yang akan  ditumpangi  oleh  Penggugat rusak  tanpa  ada  penjelasan  yang jelas; g. Bahwa setelah     Penggugat menghubungi      call        center Tergugat tanpa        adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan
tersebut,  Penggugat   kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang  sama,   namun   Tergugat menyatakan tidak     bersedia memberikan
pertanggungjawaban        kepada
Penggugat; Berdasarkan hak tersebut penggugat dalam hal ini mengalami
kerugian baik materiil maupun immateriil, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanggerang  terhadap  PT.  Indonesia Air Asia. Selanjutnya hakim dalam perkara ini dalam Putusannya menyatakan bahwa pihak PT.
Indonesia  Air  Asia  terbukti  telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan bahwa klausula baku pengalihan  tanggung  jawab  pada  tiket pesawat yang berisi :
a. Indonesia AirAsia akan mengangkut  penumpang  dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya,  Indonesia  AirAsia dapat  melakukan  perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya; b. Apabila  terjadi  keadaan  di  luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan  ataupun  pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan  berusaha  memindahkan penumpang  ke  penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan  yang  timbul  menjadi tanggung  jawab  penumpang sepenuhnya; dan
c. Setiap  tarif,  jadwal  dan  rute penerbangan adalah yang berlaku  pada  saat  diumumkan Indonesia AirAsia berhak untuk tarif  dan  jadwal  penerbangan tanpa pemberitahuan
sebelumnya;  adalah  Batal  demi hukum  dan  tidak  mempunyai kekuatan mengikat.
Berdasarkan  uraian  kasus  di atas
dapat diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pihak PT. Indonesia Air Asia dengan menerapkan pengalihan
tanggung  jawab  sangat  merugikan pihak  konsumen  dan  tentunya  hal  ini bertentangan  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  khususnya  di  dalam  Pasal 18 undang-undang tersebut. Ketentuan  ini  mencerminkan adanya  upaya  dari  pemerintah  untuk melindungi konsumen dari isi perjanjian  baku  yang  merugikan  pihak konsumen  yang  dianggap  berada  pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan  dengan  posisi  yang dimiliki  oleh  pihak  perusahaan  selaku pihak yang membuat kontrak baku.

## E. Kesimpulan
Penggunaan perjanjian baku
dalam  pelaksanaan  kegiatan  bisnis dilatarbelakangi  oleh  kebiasaan  dalam dunia perniagaan dan diharapkan dapat tercapai  efisiensi  biaya,  tenaga  dan waktu.  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  tidak  melarang  pelaku usaha  untuk  menggunakan  perjanjian baku  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  namun  dalam  Pasal  18
Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut secara tegas melarang dituangkannya klausula eksonerasi  dalam  perjanjian  baku tersebut  dalam  rangka  terwujudnya perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Mariam  Darus  Badrulzaman,  2005,
Aneka Hukum Bisnis , PT. Alumni, Bandung. Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Subekti,  1987, Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermasa, Jakarta. Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum
Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Salim  HS.,  2010,  Hukum  Kontrak  :
Teori  dan  Teknik  Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
Charless  L.  Knapp  dan  Nathan  M.
Chrystal,  1993, Problems  in Contract Law Case and Material ,  Little,  Brown  and Company, Boston Toronto
London.
Amad  Mirudan  dan  Sutarman  Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada., Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor : 305/ Pdt.G/2009/PN.TNG., Sumber Internet :
http://aprian- wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/ 02/perjanjian-baku-standar/ diakses pada tanggal 14 November 2016. http://www.hukumonline.com/klinik/d etail/lt4d0894211ad0e/klausula-
eksonerasi diakses pada tanggal 15 November 2016 http://www.legalakses.com/asas-asas- perjanjian/ diakses pada tanggal 14 November 2016.