## MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
p-ISSN: 1412-4920 e-ISSN: 2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.20.3.150-158______________________

## Pelaksanaan  Keselamatan  Pasien  di  Puskesmas  X  Ditinjau  dari  Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien
Sri Astriyani 1 , Antono Suryoputro 1 , Rani Tiyas Budiyanti 1
1 Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author : astriyani449@gmail.com
Info Artikel : Diterima 19 Februari 2021 ; Disetujui 28 April 2021 ; Publikasi 1 Juni 2021

## ABSTRAK
Latar belakang: Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Pelaksanaan program keselamatan pasien juga merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Puskesmas X adalah salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung dengan status akreditasi madya. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan program keselamatan pasien di Puskesmas X Kabupaten Temanggung.
Metode: Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus di Puskesmas X. Teknik pengumpulan data yaitu indepth  interview dengan purposive  sampling .  Subyek  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Puskesmas, Penanggungjawab Keselamatan Pasien, Penanggungjawab Ruangan serta pasien.
Hasil: Pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X  belum  dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini dikarenakan komitmen akan pelaksanaannya yang masih kurang terutama pada sisem pelaporan insiden. Adapun Puskesmas  X  juga  belum  menerapkan  Tujuh  Langkah  Menuju  Keselamatan  Pasien  sehingga  dalam pelaksanaannya  masih  belum  sesuai  dengan  Permenkes  yang  mengatur  tentang  keselamatan  pasien.  Selain  itu juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan keselamatan pasien belum optimal yaitu, jumlah SDM  yang  kurang  dan  kurangnya  pelatihan  terkait  keselamatan  pasien,  tidak  adanya  anggaran  dana  untuk program keselamatan pasien, serta belum adaya kebijakan/SOP yang mengatur tentang penerapan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien.
Simpulan : Oleh karena itu, Puskesmas perlu membuat kebijakan/SOP yang mengatur tentang penerapan Tujuh Langkah  Menuju  Keselamatan  Pasien  sehingga  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  dapat  lebih tersistem dan terukur agar dapat lebih optimal.
Kata kunci: Keselamatan Pasien, Program, Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien

## ABSTRACT
Title: Analysis of the implementation of patient safety program at  X  Public Health Center, Temanggung Regency
Background: Publis  Health  Center  as  a  health  service  facility  is  obliged  to  provide  safe  and  quality  health services.  Implementation  of  a  patient  safety  program  is  also  something  that  must  be  carried  out  by  all  health service  facilities  in  providing  health  services.  X  Public  Health  Center  is  one  of  the  Public  health  center  in Temanggung  Regency  with  intermediate  accreditation  status.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the implementation of the patient safety program at the X Public Health Center, Temanggung Regency.
Methods: Qualitative  research  using  a  case  study    approach  at  X  Public  Health  Center.  The  data  collection technique was in-depth interview with purposive sampling. The subjects of this study were the head of the Public health center, the person in charge of patient safety, the person in charge of the room and the patient.
Result: The implementation of the patient safety program at the X Public Health Center has not been implemented optimally. This is due to the lack of commitment to implementation, especially in the incident reporting system. The X Public Health Center also has not implemented the Seven Steps to Patient Safety so that its implementation is still not in accordance with the Permenkes which regulates patient safety. In addition, there are several factors that cause the implementation of patient safety is not optimal include, the lack of human resources and lack of
training related to patient safety, the absence of a budget for patient safety programs, and no policies / SOPs that regulat about implementing the Seven Steps to Patient Safety.
Conclusion: Therefore, the Puskesmas needs to make a policy / SOP that regulates the implementation of the Seven Steps to Patient Safety so that the implementation of patient safety programs can be more systematic and measured in order to be more optimal.
Keywords: Patient Safety, Program, Seven Steps to Patient Safety

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Permenkes  No.  46  tahun  2015 tentang  Akreditasi  Puskesmas,  Klinik  Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri  Dokter  Gigi  menyatakan  bahwa  agar puskesmas  dapat  menjalankan  fungsinya  secara optimal maka perlu dikelola dengan baik, mulai dari kinerja pelayanan, proses pelayanan, sampai dengan sumber  daya  yang  dipergunakan. 1 Maka  dari  itu, perlu  adanya  upaya  dalam  peningkatan  mutu, manajemen  risiko,  dan  keselamatan  pasien  yang diterapkan  pada  pengelolaan  Puskesmas  sehingga dapat  memberikan  pelayanan  yang  komprehensif kepada masyarakat. Adapun juga keselamatan pasien tersebut  merupakan  salah  satu  penilaian  dalam akreditasi  puskesmas  sehingga  dalam  pemberian pelayanan puskesmas dituntut untuk selalu menjaga mutu dan keselamatan pasien.
Keselamatan pasien sendiri merupakan hak dari setiap  pasien  yang  mana  sudah  tertuang  dalam Permenkes  No.  11  tahun  2017.  Adapun  pengertian keselamatan  pasien  adalah  suatu  sistem  yang membuat  asuhan  pasien  menjadi  lebih  aman,  mulai dari  proses  asesmen  risiko  sampai  dengan implementasi solusi untuk meminimalkan munculnya  risiko  dan  mencegah  terjadinya  cedera. 2 Perkembangan isu keselamatan pasien pada Puskesmas  tidaklah  sedinamis  seperti  pada  tingkat Rumah  Sakit.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  laporan terkait insiden yang terjadi yang mana untuk Rumah Sakit sendiri sudah ada Komite yang menjadi pusat untuk  melakukan  laporan  yaitu  KKPRS  (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit). Sedangkan untuk Puskesmas sendiri tidak ada proses laporan ke komite tertentu.  Mayoritas  pelaporan  insiden  di  Puskesmas digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  internal.  Adapun laporan terkait insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit  dalam  kurun  waktu  2006-2010  KKRS melaporkan  sebanyak  877  kejadian  keselamatan pasien. 3 Selain itu berdasarkan laporan dari KKPRS, di  Indonesia  terdapat  103  laporan  terkait  insiden keselamatan pasien pada tahun 2010 dan 34 laporan pada tahun 2011 tri wulan pertama. 4 Tingginya angka mengenai  insiden  keselamatan  pasien  tersebut menjadi dasar pentingnya upaya keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Mengacu  pada  Standar  Akreditasi  Puskesmas dan  Permenkes  No.  11  tahun  2017,  maka  sudah seharusnya  Puskesmas  melakukan  pelaksanaan keselamatan pasien dengan proses perancangan yang baik. Proses perancangan yang baik dapat dilakukan
dengan  mengacu  visi,  misi  dan  tujuan  dari  fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas), kebutuhan pasien, petugas  pelayanan  kesehatan,  kaidah  klinis  terkini, dan faktor lain yang dapat memberikan potensi risiko kepada  pasien  sesuai  dengan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien.  Dengan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  dapat  membantu  puskesmas dalam  memastikan  asuhan  yang  diberikan  sudah aman,  dan  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dapat  segera  diberikan  tindakan  yang sesuai.  Tujuh  langkah  menuju  keselamatan  pasien juga  dapat  membantu  Puskemas  dalam  mencapai sasarannya  terkait  tata  kelola  klinik,  manajemen risiko, dan pengendalian mutu.
Adapun  elemen  dari  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  yaitu  meliputi  membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, pimpin dan dukung staf, mengintegrasikan kegiatan manajemen risiko,  pengembangan  sistem  pelaporan,  melibatkan dan  berkomunikasi  dengan  masyarakat  dan  pasien, belajar dan berbagi tentang pembelajaran keselamatan, pengimplementasian solusi-solusi untuk  mencegah  cedera. 2 Melalui  penerapan  tujuh langkah  menuju  keselamatan  pasien  ini  maka Puskesmas diharapkan dapat menerapkan penyelenggaraan  keselamatan  pasien  sesuai  dengan Permenkes No. 11 tahun 2017. Dalam Permenkes No 11  tahun  2017  menyatakan  bahwa  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien  dapat  memperbaiki keselamatan  pasien  yaitu  melalui  perancangan kegiatan  dan  pengukuran  kinerja,  membantu  dalam memastikan  bahwa  asuhan  yang  diberikan  seaman mungkin,  dan  ketika  terjadi  suatu  hal  yang  tidak benar  dapat  segera  dilakukan  tindak  lanjut  yang sesuai. 2
Berdasarkan  informasi  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Temanggung  diketahui  bahwa  terdapat beberapa Puskesmas yang status akreditasinya tidak mengalami  kenaikan  dengan  kata  lain  tetap,  salah satunya yaitu Puskesmas X yang berstatus akreditasi madya. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan  di  Puskesmas  X,  pihak  Puskesmas membenarkan akan terkait status akreditasi tersebut. Adapun  dari  hasil  survey  pendahuluan  peneliti mendapatkan  data  insiden  keselamatan  pasien  di Puskesmas X pada tahun 2019 dalam rentang bulan Januari - Agustus sebanyak 1 kejadian yang termasuk dalam  kategori  KPC  (kondisi  Potensi  Cedera). Laporan  kejadian  tersebut  terjadi  di  Unit  MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) yang diakibatkan
karena  kesalahan  dari  petugas  di  unit  MTBS  yang kurang  jelas  dalam  menuliskan  resep  sehingga petugas di unit farmasi bingung dalam memberikan obat.
Adapun  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan tim  mutu  Puskesmas  X,  peneliti  mendapatkan informasi bahwa di Puskesmas X sudah membentuk Tim  Peningkatan  Mutu  Klinis  dan  Keselamatan Pasien  (PMKP)  dimana  dibagi  lagi  menjadi  2  yaitu tim  mutu  dan  tim  keselamatan  pasien  sendiri.  Hal tersebut  baru  berjalan  pada  tahun  2019  dari  tahun sebelumnya  yang  masih  menjadi  satu  tim.  Namun begitu, berdasarkan informasi dari penanggungjawab keselamatan pasien Puskesmas X, keberjalanan dari program keselamatan pasien masih kurang jelas yang dapat dilihat dari pelaporan tahun 2019 hanya sampai dengan  bulan  Agustus  selanjutnya  belum  dilakukan pelaporan  lagi  bahkan  dari  awal  tahun  2020  hingga bulan  maret  juga  keberjalananya  masih  berhenti belum  ada  arahan  dari  Ketua  tim  mutu  maupun Kepala Puskesmas.
Berdasarkan  situasi  tersebut  apabila  dianalisis menggunakan  teori  sistem,  keselamatan  pasien merupakan  hasil  atau  output  dari  proses  tertentu dengan menggunakan masukan atau input yang telah ditetapkan  dalam  pelaksanaan  keselamatan  pasien. Dari input dan process yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  pelaksanaan program  keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X  yang dilihat  dari  penerapan  terhadap  Tujuh  Langkah Menuju Keselamatan Pasien.

## MATERI DAN METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  di Puskesmas  X.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan September hingga Oktober 2020. Subjek penelitian  ditentukan  dengan purposive  sampling dengan metode observasi dan wawancara mendalam  ( in-dept  interview )  kepada  informan utama yaitu Penanggungjawab keselamatan pasien dan  penanggungjawab  unit/ruangan.  Sedangkan untuk  informan  triangulasi  terdiri  dari  Kepala Puskesmas  dan  Pasien.  Teknik  pengolahan  dan analisis data berupa validitas dan reliabilitas dengan triangulasi  sumber  kepada  3  orang  yaitu  Kepala Puskesmas dan 2 pasien. Penelitian yang dilakukan sudah mendapatkan ethical clearance dari Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Diponegoro dengan nomor 262/EA/KEPK-FKM/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Informan
Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  5 orang  informan  utama  dan  3  orang  informan triangulasi.  Adapun  berikut  karakteristik  dari informan :
Kode  Pendidikan Status Masa Kerja IU 1 D3 Penanggungjawab Keselamatan Pasien 2 tahun IU 2 D3 Penanggungjawab Loket Pendaftaran 1 tahun IU 3 D3 Penanggungjawab R. Pemeriksaan Umum 3 tahun IU 4 D3 Penanggungjawab R. Farmasi 2 tahun IU 5 D3 Penanggungjawab Laboraturium 1 tahun IT 1 S1 Kepala Puskesmas 3 tahun IT 2 SMA Pasien - IT 3 SD Pasien -

## Analisis  Pelaksanaan  Program  Keselamatan Pasien Di Puskesmas X
Pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  di Puskesmas  X  masih  belum  dilaksanakan  secara optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  pelaporan  insiden dimana masih ditemukan laporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas X yaitu 1 insiden yang termasuk pada kategori KPC (Kondisi Potensi Cedera) pada tahun 2019. Selain itu jika dilihat dari proses pelaksanaannya Puskesmas X belum menerapkan  Tujuh  Langkah  Menuju  Keselamatan Pasien.  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan program  keselamatan  pasien  di  Puskesnas  X  masih kurang  tersistem.  Adapun  pada  proses  keberjalanan program keselamatan pasien di Puskesmas X dimulai dengan  proses  perencanaan  yang  terdiri  atas pembuatan SOP, penentuan target dan capaian serta penentuan  indikator  keberhasilan.  Kemudian  pada proses  pelaksanaan  meliputi  pemberian  pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan sesuai dengan sasaran  keselamatan  pasien,  penyediaan  fasilitas yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan  dan kebutuhan pasien serta pembuatan pelaporan insiden ketika  terjadi  kecelakaan  atau  kondisi  yang  tidak diinginkan.  Proses  yang  terakhir  yaitu  proses penilaian  yang  terdiri  atas  monitoring  dan  evaluasi yang dilaksanakan setiap setahun 2 kali. Akan tetapi pada  proses  pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan yang  tertuang  pada  Permenkes  No.  11  tahun  2017 tentang  keselamatan  pasien  yang  menyebutkan bahwa penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan  melalui  pembentukan  sistem  pelayanan yang  menerapkan  standar  keselamatan  pasien, sasaran  keselamatan  pasien  dan  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien. 2 Hal  ini  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  informan  yang  menyatakan untuk  pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  di Puskesmas  X  memang  belum  dilaksanakan  dengan maksimal dan akan mengusahakan untuk
memberikan pelayanan yang aman dan mengutamakan keselamatan pasien serta memperbaiki beberapa hal yang masih kurang seperti pelaporan insiden.
Adapun  dalam  pelaporan  insiden  juga  masih belum  dilakukan  secara  rutin,  hal  ini  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  informan  yang  menyatakan bahwa  untuk  pelaporan  insiden  terakhir  dilakukan pada bulan Agustus 2019 setelah itu belum dilakukan pelaporan  insiden  lagi  terutama  pada  tahun  2020 dengan munculnya pandemi covid-19 menyebabkan pihak puskesmas lebih terfokus pada hal tersebut.
Jika  dilihat  dari  keterkaitan  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien  dengan  pelaksanaan program  keselamatan  pasien  di  suatu  fasilitas pelayanan  kesehatan  memiliki  keterkaitan  yang sangat  berpengaruh  akan output dari  program keselamatan  pasien.  Berdasarkan  Permenkes  No  11 tahun  2017  telah  disebutkan  bahwa  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien  dapat  memperbaiki keselamatan  pasien,  melalui  perencanaan  kegiatan dan  pengukuran  kinerja,  membantu  memastikan bahwa asuhan yang diberikan seaman mungkin, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak benar bisa segera diambil tindakan yang tepat. Selain itu tujuh langkah menuju  keselamatan  juga  bisa  membantu  fasilitas pelayanan  kesehatan  dalam  mencapai  sasaran- sasarannya  untuk  Tata  Kelola  Klinik,  Manajemen Risiko,  dan  Pengendalian  Mutu. 2 Akan  tetapi Puskesmas  X  belum  menerapkan  tujuh  langkah menuju keselamatan pasien yang dibuktikan dengan beberapa  informan  yang  kurang  mengetahui  akan tujuh langkah menuju keselamatan pasien. Selain itu juga Puskesmas X belum ada pengukuran kinerja dari pelaksanaan  keselamatan  pasien  karena  dari  output yang  dihasilkan  berupa  pelaporan  dari  insiden  yang terjadi  baik  insiden  yang  sudah  dilakukan  tindak lanjut  ataupun  belum  dilakukan  tindak  lanjut. Sehingga penerapan tujuh langkah menuju keselamatan  pasien  berpengaruh  terhadap  program keselamatan pasien karena dapat membantu Puskesmas  dalam  proses  pelaksanaan  keselamatan pasien  mulai  dari  perencanaan  kegiatan  sampai dengan pengukuran kinerja.
Berikut  pelaksanaan  keselamatan  pasien  di Puskesmas X jika dilihat dari tujuh langkah menuju keselamatan pasien :
a) Langkah  1  :  Bangun  kesadaran  akan  nilai keselamatan pasien Berdasarkan  Permenkes  No.  11  tahun  2017 tentang  Keselamatan  Pasien  menyebutkan  pada langkah bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan harus menciptakan yang terbuka tidak menyalahkan  sehingga  aman  untuk  melakukan pelaporan.  Dalam  arti  lain  menciptakan  budaya adil dan terbuka di fasilitas pelayanan kesehatan. 2
Pada  langkah  ini  Puskesmas  X  sudah  termasuk menciptakan  budaya  adil  dan  terbuka  terkait pelaporan  insiden  yang  mana  dibuktikan  dari
hasil wawancara dengan informan yang menyatakan  terkait  pelaporan  insiden  sudah terbuka  akan  tetapi  pada  proses  dokumentasi secara  tertulis  belum  semua  insiden  yang terlaporkan tercatat secara tertulis. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Octaviani (2020) tentang Evaluasi  Pelaksanan  Tujuh  Langkah  Menuju Keselamatan Pasien di Puskesmas Loa Kulu yang menyebutkan bahwa budaya keselamatan pasien di  Puskesmas  Loa  Kulu  cukup  baik  antara koordinator  unit  dan  staf  dapat  melakukan investigasi  dan  membuat  laporan  jika  terjadi insiden. 5
Puskesmas  X  harus  lebih  memperhatikan terkait  komitmen  dan  kesadaran  petugas  yang mana  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  terutama dalam melaporkan insiden. Dalam hal peningkatan  kesadaran  serta  komitmen  pada pelaksanaan pelaporan insiden seharusnya sudah ditanamkan  pada  setiap  petugas  untuk  selalu melaksanakan  budaya  keselamatan  pasien.  Hal ini  dibutuhkan  adanya  peran  dari  jajaran pimpinan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan (Puskesmas  X)  karena  dalam  Permenkes  No  11 tahun 2017 disebutkan bahwa harus ada anggota eksekutif  yang  bertanggung  jawab  terkait keselamatan  pasien  yang  mana  pada  fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu jajaran pimpinan  organisasi. 2 Sehingga  dari  jajaran pimpinan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja di Puskesmas yang membangun budaya  keselamatan  pasien  terutama  budaya terbuka  dalam  melaporkan  insiden  meskipun insiden kecil yang terjadi.
Selain itu menurut Rachmawati (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa apabila kesadaran  dalam  melakukan  pengembangan  ke arah perbaikan masih kurang dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kesadaran maka berdampak pada pelaksanaan keselamatan pasien yang hanya sekedar  pelaporan  insiden  saja,  dan  akan  terus berulang  untuk  insiden  yang  sama  karena  tidak ada  upaya  pembelajaran,  inisiatif,  kepedulian, serta keterpanggilan untuk melaksanakan pelayanan  yang  lebih  baik  dan  mengutamakan keselamatan  pasien. 6 Berdasarkan  pernyataan tersebut  diketahui  bahwa  kuragnya  kesadaran yang tidak diimbangi dengan upaya meignkatkan kesadaran  maka  akan  berdampak  ke  proses pelaksanaan program keselamatan pasien kedepan.
b) Langkah 2 : Pimpin dan dukung staf anda Pada  Permenkes  No.11  tahun  2017  tentang keselamatan  pasien  dijelaskan  bahwa  pada langkah  kedua  dalam  tujuh  langkah  menuju keselamatan pasien ini untuk membangun budaya keselamatan pasien bergantung kepada kepemimpinan  yang  kuat  dan  kemampuan organisasi yaitu mendengarkan pendapat seluruh anggota. 2 Peran pemimpin  dalam  hal  ini  Kepala
Puskesmas dalam pelaksanaan program keselamatan  pasien  sangatlah  penting.  Pada Puskesmas  X  sendiri  peran  Kepala  Puskesmas masih  dirasa  kurang  karena  berdasarkan  hasil wawancara  diketahui  bahwa  Kepala  Puskesmas jarang  melakukan  monitoring  secara  langsung terkhusus  untuk  program  keselamatan  pasien. Adapun  monitoring  hanya  dilakukan  oleh Penanggungjawab  Keselamatan  Pasien  yang kemudian  disampaikan  ke  Kepala  Puskesmas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Islami (2018)  yang  menyatakan  bahwa  di  Puskesmas Mangkang  peran  Kepala  Puskesmas  terhadap pelaksanaan  keselamatan  pasien  sudah  sedikit melakukan  upaya  dalam  memberikan  dukungan yaitu  dengan  melakukan  monitoring  dan pengecekan kinerja staf ke setiap unitnya. 7
Selain  itu  di  Puskesmas  X  belum  diadakan pertemuan/pembahasan  khusus  terkait  program keselamatan pasien. berdasarkan hasil wawancara diketahui  bahwa  ketika  terjadi  insiden  biasanya tidak selalu dibawa dalam rapat puskesmas akan tetapi langsung dicari akar masalahnya kemudian segera dilakukan tindal lanjut tanpa harus dibawa dalam  rapat.  Hal  tersebut  menunjukkan  masih terdapat  hal  yang  harus  diperbaiki  dalam komitmen  dan  dukungan  dari  pemimpin  itu sendiri untuk meningkatkan budaya keselamatan pasien di Puskesmas X. Pelaksanaan keselamatan pasien  tidak  hanya  melakukan  pelaporan  dan pencatatan  insiden  saja,  adapun  juga  seharusnya pemimpin  ikut  serta  dalam  mendukung  dan memiliki  komitmen  untuk  membangun  sistem yang lebih baik lagi.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2016)  menjelaskan  bahwa  unsur  pemimpin mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dalam menciptakan budaya keselamatan pasien. Pemimpin memiliki kewenangan dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam organisasi,  maka  dari  itu  gaya  kepemimpinan, teknik  komunikasi  serta  kemampuan  manajerial sangat perlu untuk diperhatikan dalam menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif seabgai  upaya  terciptanya  budaya  keselamatan pasien. 8
c) Langkah  3  :  Integrasikan  kegiatan  manajemen risiko anda Sesuai  Permenkes  No.  11  tahun  2017 dijelaskan  bahwa  sistem  manajemen  risiko  akan membantu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam mengelola  insiden  secara  efektif  dan  mencegah kejadian  berulang  kembali.  Sistem  manajemen risiko  juga  harus  didukung  oleh  strategi manajemen  risiko  fasilitas  pelayanan  kesehatan, yang mencakup program-program asesmen risiko secara  pro-aktif  dan  risk  register. 2 Terkait manajemen risiko Puskesmas X pernah melaksanakan manajemen risiko walaupun hanya dilakukan  oleh  penanggungjawab  keselamatan
pasien dan beberapa dari tim keselamatan pasien. Akan  tetapi  ketika  dilakukan  wawancara beberapa  dari  mereka  kurang  mengetahui  akan apa  itu  manajemen  risiko.  Selain  itu  juga Puskesmas  X  belum  memiliki  kebijakan/SOP terkait  manajemen  risiko  karena  beranggapan bahwa  jarang  terjadi  insiden  dan  insiden  yang terjadi  bukanlah  insiden  yang  fatal  sehingga manajemen  risiko  tidak  perlu  untuk  dilakukan. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan  oleh  Rachmawati  (2017)  yang menyebutkan bahwa di Rumah Sakit Islam Sultan Agung  belum  semua  staf  terlibat  dalam manajemen  risiko  dan  belum  semua  unit melakukan  monitoring  terhadap  risiko  di  unit kerja  masing-masing  dikarenakan  kurangnya pemahaman  akan  manajemen  risiko.  Selain  itu juga  didukung  belum  adanya  kebijakan/SOP terkait manajemen risiko. 6
Pada  langkah  ini  diperlukan  peran  dan koordinasi  yang  baik  setiap  staf  karena  pada proses  manajemen  risiko  diperlukan  diskusi terkait isu-isu manajemen risiko sehingga melalui diskusi  manajemen  risiko  juga  dapat  sebagai wadah  pembelajaran  terkait  risiko  yang  terjadi. Pengelolaan risiko yang terintegrasi yaitu ketika ada pembelajaran yang diambil dari unit lain pada saat  melakukan  manajemen  risiko  dan  tindak lanjut. 6 Sehingga  dalam  hal  ini  Puskesmas  X perlu menggiatkan forum diskusi terkait manajemen  risiko  terutama  tim  keselamatan pasien  sehingga  setiap  anggota  dari  tim keselamatan  pasien  paham  terkait  manajemen risiko dan prosesnya.
d) Langkah 4 : Bangun sistem pelaporan Dalam  Permenkes  No.  11  tahun  2017 disebutkan  terkait  sistem  pelaporan  merupakan sangat  vital  di  dalam  pengumpulan  informasi sebagai dasar analisa dan penyampaian rekomendasi.  Untuk  itu  pastikan  setiap  staf mudah untuk melakukan pelaporan insiden secara internal  (lokal)  maupun  eksternal  (nasional). 2
Sistem  pelaporan  insiden  yang  dikembangkan oleh Puskesmas X masih belum dilakukan dengan maksimal terlihat dari pelaporan yan masih belum rutin dan terakhir dilakukan pada Agustus 2019. Adapu  untuk  saat  ini  proses  pelaporan  insiden termasuk  dikesampingkan  oleh  para  petugas karena  adanya  pandemi  covid-19  yang  mana menjadi  lebih  fokus  ke  pencegahan  penularan covid-19.  Dalam  pelaksanaannya  pelaporan dilakukan  dengan  menggunakan form  checklist yang  telah  dibuat  oleh  penanggungjawab keselamatan  pasien  yang  mengacu  pada  sasaran keselamatan  pasien.  Namun  begitu, form checklist tersebut  belum  sesuai  dengan  form pelaporan insiden yang tercantum pada Permenkes  No.11  tahun  2017.  Selain  itu kesadaran  dan  kemauan  dari  petugas  dalam membuat pelaporan juga masih kurang. Sehingga
dalam  hal  ini  Puskesmas  X  perlu  mengadakan sosialisasi  terkait  manfaat  dan  pentingnya pelaporan insiden.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2020) yaitu tidak optimalnya sistem pelaporan insiden keselamatan pasien  disebabkan  karena  masih  rendahnya motivasi  terkait  pentingnya  pelaporan  sehingga diperlukan staf yang memahami konsep keselamatan pasien dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien. 5
e) Langkah 5 : Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien dan masyarakat Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini yaitu  komunikasi  terbuka  dari  petugas  kepada pasien  dan  keluarga  terkait  keselamatan  pasien. Seperti  yang  disebutkan  di  Permenkes  No.  11 taun 2017 tentang keselamatan pasien yaitu peran aktif  dari  pasien  dalam  proses  asuhannya  harus diperkenalkan  dan  didorong.  Pasien  memiliki peranan  kunci  dalam  membantu  penegakan diagnosa  yang  akurat,  dalam  memutuskan tindakan  pengobatan  yang  tepat,  dalam  memilih fasilitas  yang  aman  dan  berpengalaman  ,  dan dalam mengidentifikasi Kejadian Tidak Diharapkan  (KTD)  serta  mengambil  tindakan yang  tepat.  Maka  dari  itu  perlu  adanya pengembangan  cara-cara  berkomunikasi  secara terbuka dan mendengarkan pasien. 2 Pada langkah ini  Puskesmas  X  belum  memiliki  kebijakan maupun  panduan  terkait  mengkomunikasikan insiden kepada pasien. Hal ini akan menyebabkan tidak  semua  insiden  dikomunikasikan  secara terbuka  kepada  pasien  maupun  keluarga  pasien. berdasarkan wawancara diketahui bahwa apabila terjadi kesalahan baik dalam pelayanan kesehatan atau yang berhubungan dengan pasien maka tidak secara  terbuka  disampaikan  ke  pasien  karena petugas  tidak  ingin  terlihat  salah  dan  nantinya akan  menimbulkan  kecurigaan  dari  pasien.  Hal ini  sejalan  dalam  penelitian  oleh  Islami  (2018) yaitu di Puskesmas Mangkang jika terjadi insiden maka  tidak  disampaikan  kepada  pasien  dan keluarganya  karena  dianggap  dapat  menjadi masalah dan lebih fokus ke ausit internal. 7
Adapun  komunikasi  yang  dilakukan  di Puskesmas  X  merupakan  komunikasi  yang memang  seharusnya  dilakukan  ketika  akan melakukan  tindakan  ke  pasien  yaitu  sesuai dengan  SOP  melakukan  tindakan.  Sehingga belum  ada  pelaksanaan  komunikasi  secara terbuka  terkait  insiden  keselamatan  pasien. pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  dengan penelitian  oleh  Kusumapradja  (2017)  yang menyebutkan bahwa pola komunikasi berpengaruh terhadap budaya keselamatan pasien.  Pola  komunikasi  menggambarkan  saling percaya dan terbuka ( communication founded on mutual  trust  and  openness ),  alur  dan  proses informasi yang baik ( good information flow and
processing ) sehingga akan meningkatkan budaya keselamatan pasien. 9
f) Langkah  6  :  Belajar  dan  berbagi  tentang pembelajaran keselamatan
Mengacu pada Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang  keselamatan  pasien  menjelaskan  bahwa apabila terjadi insiden keselamatan pasien, maka isu  yang  penting  bukan  siapa  yang  harus disalahkan  akan  tetapi  bagaimana  dan  mengapa insiden  itu  terjadi.  Dalam  belajar  dan  berbagi tentang pembelajaran keselamatan dapat menggunakan  analisa  akar  masalah/RCA  (Root Cause  Analysis)  guna  pembelajaran  tentang bagaimana  dan  mengapa  insiden  bisa  terjadi. Dalam  melakukan  belajar  dan  berbagi  terkait keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X  dilakukan ketika  rapat  ysng  berupa  sosialisasi  dari  hasil pelatihan  dari  petugas  yang  telah  mengikuti pelatihan.  Selain  itu  untuk  penggunaan  RCA dalam mencari akar masalah Puskesmas X pernah menggunakannya yang mana dilakukan oleh tim keselamatan pasien yang dibantu oleh tim mutu. Akan  tetapi  tidak  semua  di  tim  keselamatan pasien juga paham akan metode RCA ini karena berdasarkan  dari  wawancara  dengan  informan ada beberapa informan yang menyatakan bahwa tidak paham akan RCA tersebut. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa RCA ini belum disosialisasikan  ke  seluruh  petugas  ataupun  ke unit-unit di Puskesmas X. Hasil yang sama juga didapat  oleh  Octaviani  (2020)  dalam  penelitian yang  menyebutkan  pada  Puskesmas  Loa  Kulu untuk  pelaksana  analisis  akar  masalah  di Puskesmas  tersebut  adalah  tim  keselamatan pasien bukan staf atau koordinator unit. Hasil dari analisis pun belum pernah diinformasikan kepada unit-unit terkait. 5
g) Langkah  7  :  Implementasi  solusi-solusi  untuk mencegah cedera Pada  Permenkes  No.  11  tahun  2017 menjelaskan  bahwa  dalam  setiap  insiden keselamatan  pasien  yang  terjadi  di  fasilitas pelayanan  kesehatan diharapkan  dapat  dijadikan untuk  pembelajaran  bagi  para  petugas.  Adapun salah  satu  kekurangan  dari  fasilitas  pelayanan kesehatan  di  masa  lalu  yaitu  ketidakmampuan dalam  mengenali  bahwa  penyebab  kegagalan yang terjadi di satu fasilitas pelayanan kesehatan bisa  menjadi  cara  untuk  mencegah  risiko terjadinya  kegagalan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  lain. 2 Pembelajaran  terkait insiden keselamatan pasien yang pernah terjadi di Puskesmas X biasanya disampaikan ketika rapat walaupun di Puskesmas X sendiri belum ada rapat khusus  yang  membahas  tentang  keselamatan pasien.
Pengembangan  cara-cara  agar  asuhan  pasien lebih baik dan lebih aman perlu dilakukan supaya pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  dapat diimplementasikan  secara  optimal  dan  dapat
mencegah  cedera. 2 Dalam  hal  ini  Puskesmas  X telah menggunakan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) akan tetapi belum maksimal pelaksanaannya  karena  sebagian  dari  informan menyatakan  bahwa  mereka  tidak  paham  akan pelaksanaan metode FMEA seperti apa. Adapun juga terkait kebijakan/panduan tentang pelaksanaan FMEA belum ada di Puskesmas  X. Kurangnya  pemahaman  dari  para  petugas  akan metode  FMEA  juga  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan FMEA di Puskesmas X.
Berdasarkan  dari  analisis  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  tersebut  diketahui  bahwa  pada setiap  langkah  masih  terdapat  beberapa  kendala seperti komitmen petugas yang masih kurang, peran pemimpin yang masih kurang, kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  dari  petugas  akan pentingnya  melakukan  pelaporan  insiden  belum adanya  kebijakan/SOP  yang  mengatur  terkait komunikasi  terbuka  kepada  pasien  terkait  insiden yang terjadi.

## Analisis  Variable  Input  dalam  Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien di Puskesmas X
Dari  varibel  proses  dalam  pelaksanaan  program keselamatan  pasien  tidak  terlepas  dengan  kendala yang  berasal  dari  variabel  input  yang  berpengaruh terhadap pelaksanaan program tidak berjalan dengan maksimal.  Dalam  variabel  input  pada  penelitian  ini ada aspek yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan program  keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X diantaranya  sumber  daya  manusia,  ketersediaan dana, serta kebijakan/SOP.
a. Sumber Daya Manusia Pada aspek sumber daya manusia merupakan aspek  yang  mempunyai  peran  penting  dalam keberjalanan suatu program 10 karena sumber daya manusia menjadi peran utama yang menjalankan program  sehingga  dapat  menciptakan  dan merealisasikan program yang sedang dijalankan. Terkait  sumber  daya  manusia  pada  proses pelaksanaan  tujuh  langkah  menuju  keselamatan pasien, kurangnya pemahaman akan hal tersebut menyebabkan  proses  pelaksanaan  program keselamatan  pasien  belum  sesuai  dengan  tujuh langkah menuju keselamatan pasien. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  informan  didapatkan bahwa  beberapa  dari  informan  menyatakan kurang  paham  akan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien.  Sehingga  jika  dari  hasil analisis  pada  proses  pelaksanaan  tujuh  langkah menuju keselamatan pasien terdapat kendala pada setiap langkahnya.
Pemahaman  yang  kurang  akan  hal  tersebut disebabkan  karena  belum  ada  pelatihan  yang mana  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh informan  dimana  pada  Puskesmas  X  belum pernah  diadakan  pelatihan  terkait  keselamatan pasien. Adapun di Puskesmas X pernah dilakukan
sosialisasi  terkait  keselamatan  pasien  yang dilakukan  oleh  petugas  yang  pernah  mengikuti pelatihan  dari  Dinkes  akan  tetapi  belum  ada follow up dan tindak lanjut terkait sosialisasi yang telah  dilakukan.  Pentingnya  pelatihan  dan sosialisasi  disini  berpengaruh  terhadap  proses pelaporan dimana dapat meningkatkan pemahaman  dari  petugas  sehingga  dapat meningkatkan  kesadaran  untuk  melakukan pelaporan.  Karena  dalam  hal  ini  pelaporan insiden  merupakan  output  yang  dihasilkan  dari program  kesalamatan  pasien  di  Puskesmas  X sehingga  perlu  adanya  peningkatan  kesadaran akan pelaporan insiden agar dapat dijadikan tolak ukur  dari  keberhasilan  program  keselamatan pasien.
Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kinerja  petugas  dalam  melakukan  pelaporan insiden. 11 Menurut  Hwang,  dkk  (2019)  dalam penelitian  Jenita  (2019)  menjelaskan  bahwa pelatihan  yang  diberikan  kepada  perawat mengenai  sistem  pelaporan  insiden  seperti maksud, tujuan dan manfaat laporan, alur laporan, bagaimana cara mengisi formulis laporan insiden, kapan  harus  melaporkan,  pengertian-pengertian yang digunakan dalam sistem pelaporan dan cara menganalisa laporan dapat meningkatkan kinerja perawat dalam melakukan pelaporan insiden. 11
b. Ketersediaan Dana Dana  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat menunjang  keberlangsungan  kegiatan  dalam mencapai tujuan. Pengadaan dana khusus terkait program  keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X belum  diadakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dinyatakan oleh informan bahwa di Puskesmas X belum  ada  anggaran  khusus  untuk  program keselamatan pasien. Adapun anggaran dana yang diadakan  diperuntukkan  pada  penyediaan  dan pemeliharaan  fasilitas  pendukung  keselamatan pasien.  Pada  proses  pelaksanaan  tujuh  langkah menuju keselamatan pasien yang telah dianalisis ditemukan kendala masih kurang komitmen dari petugas  akan  penerapan  budaya  keselamatan pasien.  Dalam  hal  ini  penganggaran  dana memiliki pengaruh terdapat penignkatan komitmen  yang  mana  penganggaran  dana  tidak hanya  diperuntukkan  untuk  penyediaan  dan pemeliharaan fasilitas saja namun dapat digunakan untuk upaya peningkatan pengetahuan petugas  dengan  pengadaan  pelatihan  serta peningkatan  motivasi  dan  komitmen  petugas dengan pemberian reward . Sehingga ketersediaan dana juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan  tujuh  langkah  menuju  keselamatan pasien pada program keselamatan pasien.
Hal  yang  sama  juga  ditemukan  pada penelitian  oleh  Neri  (2018)  dimana  ditemukan pada  RSUD  padang  Pariaman  belum  terdapat dana khusus untuk program keselamatan pasien. Hal  ini  didapatkan  dari  telaah  dokumen  yang
ditemukan  belum  ada  dana  untuk  pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program keselamatan  pasien.  Selain  itu  juga  belum  ada pemberian reward untuk  pemberian  jasa pelayanan  kepada  Tim  Keselamatan  Pasien Rumah Sakit (TKPRS) sehingga berdampak pada kurangnya motivasi tim dalam bekerja. 10
c. Kebijakan/SOP
Puskesmas  X  belum  menerapkan  tujuh langkah  menuju  keselamatan  pasien  hal  ini dikarenakan karena belum adanya kebijakan yang mengatur terkait penerapan tujuh langkah menuju keselamatan  pasien  di  Puskesmas  X.  Sehingga pada  proses  pelaksanaan  program  keselamatan pasien  jika  ditinjau  dari  pelaksanaan  tujuh langkah menuju keselamatan pasien belum sesuai dengan  yang  seharusnya  dilakukan  pada  setiap langkahnya.  Dengan  adanya  kebijakan  /  SOP yang  mengatur  tentang penerapan  tujuh  langkah menuju keselamatan pasien dapat menjadi acuan bagi puskesmas untuk melaksanakan proses dari program  keselamatan  pasien  menjadi  lebih tersistem  dan  terukur  sehinga  pada  proses  tidak hanya  dilakukan  pemberian  pelayanan  sesuai dengan  SOP  dan  sasaran  keselamatan  pasien, penyediaan  dan  pemeliharaan  fasilitas  serta pelaporan insiden saja. Adapun dengan penerapan  tujuh  langkah  menuju  keselamatan pasien  juga  dapat  mengukur  kinerja  petugas sehingga  dapat  dijadikan  evaluasi  dan  dapat dilakukan  perencanaan  serta  perbaikan  untuk kedepannya.
Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Islami (2018)  yang  menyatakan  bahwa  di  Puskesmas Mangkang  juga  belum  terdapat  dokumen  yang menjabarkan  terkait  tujuh  langkah  menuju keselamatan pasien sehingga staf yang ada belum memahami akan tujuh langkah menuju keselamatan pasien. 7

## Keterkaitan Variabel Input dan Proses Terhadap
Output  Dalam  Program  Keselamatan  Pasien  di Puskesmas X
Berdasarkan hasil temuan yang mana didapatkan adanya  kejadian/insiden  terkait  keselamatan  pasien di  Puskesmas  X  dimana  ditemukannya  data  terkait adanya insiden keselamatan pasien tersebut merupakan output  dari  program  keselamatan pasien di Puskesmas X sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut  terkait  pelaksanaan  program  keselamatan pasien  di  puskesmas  tersebut.  Dari  hasil  penelitian diketahui bahwa terdapat kendala yang menyebabkan masih terdapat insiden terkait keselamatan pasien di Puskesmas  X  yaitu  pada  proses  pelaksanaannya. Dimana  pada  proses  pelaksanaannya  masih  belum sesuai  dengan  Permenkes  No.  11  tahun  2017  yaitu belum  menyelenggarakan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  pada  pelaksanaannya.  Apabila ditinjau  dari  tujuh  langkah  menuju  keselamatan pasien tersebut ternyata belum dilaksanakan dengan
baik yang dapat dilihat pada setiap langkahnya masih belum  dilaksanakan  dengan  baik  dan  terdapat kekurangan. Adapun beberapa kendala dan kekurangan  jika  ditinjau  dengan  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien  yaitu  komitmen  dari petugas  yang  masih  kurang  terkait  budaya  dan pelaporan  insiden  keselamatan  pasien,  peranan  dari pemimpin  yang  masih  kurang  dalam  memonitor program,  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran petugas  akan  pentingnya  melakukan  pelaporan insiden belum adanya kebijakan/SOP yang mengatur terkait  komunikasi  terbuka  kepada  pasien  terkait insiden yang terjadi.
Proses  pelaksanaan  keselamatan  pasien  di Puskesmas  X  belum  sesuai  dengan  tujuh  langkah menuju keselamatan pasien disebabkan karena tidak ada  pedoman/kebijakan  di  Puskesmas  X  yang mengatur  terkait  penyelenggaraan  tujuh  langkah menuju  keselamatan  pasien.  Dalam  hal  ini  penting adanya  kebijakan/pedoman  terkait  pelaksanaan program  dapat  dijadikan  acuan  puskesmas  untuk menjalankan  proses  pelaksanaan  suatu  program. Selain  itu  tidak  adanya  pedoman  yang  mengatur terkait  penyelenggaraan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  tersebut  berpengaruh  terhadap pemahaman  dari  petugas  pukesmas.  Adapun kurangnya  pemahaman  dari  para  staf  terkait  tujuh langkah  menuju  keselamatan  pasien  juga  menjadi salah  satu  penyebab  dalam  proses  pelaksanaan program keselamatan pasien. Sehingga dalam proses pelaksanaannya belum mengacu pada tujuh langkah menuju  keselamatan  pasien  yang  mengakibatkan proses  pelaksanaan  program  tidak  terstruktur  dan tersistem. Hal ini dapat dilihat pada pelaporan insiden yang  tidak  setiap  insiden  dilaporkan  secara  tertulis. Selain  itu  pelaporan  insiden  secara  tertulis  hanya untuk keperluan akreditasi puskesmas saja. Sehingga tidak  semua  insiden  terdokumentasi  secara  teratur dalam suatu dokumen.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  didapatkan kesimpulan pelaksanaan program keselamatan pasien di  Puskesmas  X  belum  optimal  dikarenakan  pada proses  pelaksanaannya  belum  menerapkan  tujuh langkah  menuju  keselamatan  pasien  sesuai  yang tercantum pada Permenkes No. 11 tahun 2017. Selain itu  jika  ditinjau  dari  tujuh  langkah  menuju keselamatan pasien belum dilaksanakan dengan baik karena  pada  setiap  langkahnya  masih  terdapat kekurangan.  Adapun  faktor  yang  menyebabkan pelaksanaan  program  keselamatan  pasien  belum maksimal  yaitu  belum  adanya  kebijakan  yang mengatur  terkait  penerapan  tujuh  langkah  menuju keselamatan pasien, kurangnya pemahaman para staf akan tujuh langkah menuju keselamatan pasien, serta tidak  adanya  anggaran  dana  khusus  program keselamatan  pasien.  Oleh  karena  itu  diperlukan adanya pembuatan kebijakan untuk penerapan tujuh langkah menuju keselamatan pasien di Puskesmas X
sehingga dapat dilakukan perencanaan baik dari segi sumber  daya  manusianya  sampai  dengan  proses evaluasi  dan  monitoring  program  keselamatan pasien.  Pengadaan  pelatihan  terkait  keselamatan pasien  untuk  seluruh  staf  di  Puskesmas  X  dalam upaya  peningkatan  pemahaman  petugas  terkait keselamatan  pasien  dan  tujuh  langkah  menuju keselamatan  pasien  terutama  pentingnya  pelaporan insiden.  Pengadaan  anggaran  dana  yang  dapat mendukung  program  keselamatan  pasien.  Serta diadakannya  pertemuan  khusus  yang  membahas tentang keselamatan pasien sebagai wujud dukungan dari  pimpinan  dalam  program  keselamatan  pasien. Selain  itu  juga  diharapkan  Puskesmas  X  dapat melakukan  pelaporan  insiden  secara  eksternal minimal  kepada  Dinas  Kesehatan  setempat  agar dapat  dilakukan  monitoring  terkait  pelaksanaan program  keselamatan  pasien  agar  program  lebih terukur keberjalanannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter,  dan  Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
2.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  11  tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
3.   Ulumiyah NH. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan  Pasien  Di  Puskesmas.  J  Adm Kesehat Indones. 2018;6(2):149.
4.   Brahmana RP, Wahyudi K, Hilfi L. Perspektif Tenaga Kesehatan: Budaya Keselamatan Pasien Pada Puskesmas Poned Di Kota Bandung. J Sist Kesehat. 2018;3(3):116–21.
5.   Octaviani N, Nulhakim L. Evaluasi
Pelaksanaan Tujuh Langkah Menuju
Keselamatan  Pasien  Di  Puskesmas  Loa  Kulu Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  J  Kedokt Mulawarman. 2020;7(September):30–42.
6.   Rachmawati  AR,  Wigati  PA,  Sriatmi  A. Analisis  Pelaksanaan  Tujuh  Langkah  Menuju Keselamatan  Pasien  Di  Rumah  Sakit  Islam Sultan  Agung  Semarang.  J  Kesehat  Masy. 2017;5.
7.   Islami  K,  Arso  SP,  Lestantyo  D.  Analisis Pelaksanaan  Program  Keselamatan  Pasien Puskesmas  Mangkang,  Kota  Semarang.  J Kesehat Masy. 2018;6(4):27–41.
8.   Mulyati L, Rachman D, Herdiana Y, Kuningan S, Barat J. Fakor Determinan yang Memengaruhi  Budaya  Keselamatan  Pasien  di RS Pemerintah Kabupaten Kuningan
Determinant factors that are Influencing Patient Safety  Culture  in  a  Government-owned Hospitals in Kuningan Regency. J Keperawatan Padjadjaran. 2016;4:179–90.
9.   Kusumapradja R. Analisis Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Wilayah DKI Jakarta. J Bunga Rampai. 2016;14.
10.   Neri  RA,  Lestari  Y,  Yetti  H.  Analisis Pelaksanaan  Sasaran  Keselamatan  Pasien  Di Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. J Kesehat Andalas. 2018;7:48.
11.   Jenita  A,  Arief  YS,  Misbahatul  E.  Analisis Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pelaporan Insiden  Keselamatan  Pasien  pada  Perawat  ( Factor  Analysis  retaled  to  the  Incident Reporting of Patient Safety Incident ). Fundam Manag Nurs J. 2019;2(1):7–15.
12.   Mandriani  E,  Hardisman  H,  Yetti  H.  Analisis Dimensi  Budaya  Keselamatan  Pasien  Oleh Petugas Kesehatan di RSUD dr Rasidin Padang Tahun 2018. J Kesehat Andalas. 2019;8(1):131.