## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK SIMOKERTO SURABAYA

## Rian Septia Kurniawan
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya
Keywords: Discretion, Security And Public Order, Simokerto

## ABSTRACT
Guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat pelaksanaan PSBB anggota di lapangan harus bisa  bertindak  menggunakan  kewenangan  diskresi  yang  ia  miliki.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  membatasi permasalahan  pada  analisis  mengenai  pelaksanaan  diskresi  kepolisian  dalam  upaya  menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat di Polsek Simokerto Surabaya serta analisis mengenai pemahaman dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi Kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif. Analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data, mereduksi data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama, Implementasi diskresi anggota Polsek Simokerta dalam masa PSBB antara lain melakukan penilaian dalam pembatasan kerumunan warga, diskresi dalam penutupan sementara pasar Kapasan, diskresi dalam pelarangan mudik serta pembatasan kendaraan bermotor serta diskresi dalam pembatasan akses jalan.  Sedangkan  implementasi  diskresi  Kepolisian  di  luar  Pelaksanaan  PSBB  antara  lain  adalah  pelaksanaan  mediasi penal, pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta diskresi anggota dalam menilai untuk melakukan tindakan tembak di tempat pada  pelaku  kriminal.  Kesimpulan  kedua,  pada  indikator  penerjemahan  diketahui  bahwa  pendeskripsian  anggota mengenai diskresi masih kurang jelas dan terperinci. Pada indikator penafsiran juga diketahui bahwa pengetahuan diskresi anggota Polsek Simokerto didapatkan dari budaya organisasi. Selain ada 3 konsep dasar yang tidak dipahami oleh anggota Polsek  Simokerto,  yakni  konsep  negara  hukum,  konsep  kepentingan  umum  serta  batasan  perbuatan  melawan  hukum dalam  melaksanakan  tugas  dengan  kondisi  situasi  darurat  demi  kepentingan  umum.  Untuk  indikator  ekstrapolasi disimpulkan bahwa kendala anggota dilapangan dalam memahami suatu bentuk diskresi dalam praktiknyna pernah terjadi perbedaan persepsi dengan Pimpinan.
Kata kunci: Diskresi, Keamanan Ketertiban, Simokerto
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## ABSTRACT
In order to avoid the occurrence of security and order disturbances due to the implementation of PSBB members in the field must be able to act using the discretionary authority that they have. Based on this the authors limit the problem to the analysis of the implementation of police discretion in an effort to maintain security and public order in Simokerto Police Sector as  well as an analysis of the basic understanding of Simokerto Police Sector members regarding Police discretion.  This  study  uses  a  type  of  exploratory  research.  Analysis  is  done  by  analyzing  all  data,  reducing  data, categorizing, checking the validity of the data, interpreting the data and drawing conclusions and verification. The first conclusion,  the  implementation  of  the  discretion  of  Simokerto  Police  Sector  members  in  the  PSBB  period  included evaluating the crowd restrictions, discretion in the temporary closure of the Kapasan traditional market, discretion in the  prohibition  of  going  home  and  limiting  motor  vehicles  and  discretion  in  limiting  road  access.  Whereas  the implementation  of  Police  discretion  outside  the  implementation  of  the  PSBB  includes  the  implementation  of  penal mediation, the implementation of traffic engineering as well as the members' discretion in judging to take action on the spot  to  shoot  the  criminal.  The  second  conclusion,  the  translation  indicators  note  that  the  members'  description  of discretion is still unclear and detailed. In the interpretation indicator it is also known that the discretionary knowledge of  Simokerto  Sector  Police  members  is  obtained  from  the  culture  of  the  organization.  In  addition  there  are  3  basic concepts  that  are  not  understood  by  members  of Simokerto  Sector  Police,  namely  the  concept  of  the  rule  of  law,  the concept  of  public interest  and the limits of  acts against  the law in  carrying  out tasks with emergency situations in the public interest. For extrapolation indicators, it is concluded that the constraints of members in the field in understanding a form of discretion in practice have occurred in differences of perception with the leadership.

## A. Pendahuluan
Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini menjadi problem utama secara global. Per-tanggal 11 Juni, Pemerintah Indonesia mengumumkan 35 295 kasus konfirmasi Covid-19, 2000 kasus meninggal dan 12 636 kasus sembuh dari 424 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi. 1
Luasnya  cakupan  skala  wabah  dan  banyaknya  penduduk  dunia  yang  terjangkit  membuat Direktur  Jenderal  WHO  pada  30  Januari  2020  di  Jenewa  mendeklarasikan  situasi  saat  ini  sebagai Public  Health  Emergency  Of  International  Concern (PHEIC).  Kebijakan  tersebut  diambil berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulations-IHR 2005). Dalam deklarasi  tersebut,  Direktur  Jenderal  WHO  memperingatkan  semua  negara  untuk  mewaspadai penyebaran  Covid-19  di  wilayah  negara  manapun.  Oleh  karena  itu,  semua  negara  harus  siap menghadapi  program  karantina,  termasuk  pengawasan  aktif,  deteksi  dini,  isolasi  dan  manajemen kasus,  pelacakan  kontak  dan  pencegahan  penyebaran  infeksi  Covid-19,  serta  untuk  berbagi  data lengkap dengan WHO. 2
Bagi  Indonesia,  peringatan  PHEIC  terkait  penyebaran  Covid-19  ditanggapi  pemerintah dengan langkah berikut: penanganan terhadap pasien positif Covid-19; pencegahan berupa imbauan terhadap  masyarakat  berupa  pembatasan  sosial  ( social  distancing )  dan  menjaga  kebersihan; pembatasan  komoditas  impor  dari  China  berupa  hewan  hidup  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Larangan  Sementara  Impor  Binatang  Hidup  dari Republik Rakyat Tiongkok; dan menutup penerbangan dari dan ke negara lain. 3
Pemerintah  Indonesia  sendiri  dalam  upaya  mencegah  meluasnya  COVID-19  menetapkan bahwa  tidak  akan  melakukan lockdown ,  tetapi physical  distancing sejak  pertengahan  Maret  2020. Penggunaan istilah physical distancing dirasa lebih tepat dibandingkan social distancing karena pada dasarnya  yang  diperlukan  adalah  menjaga  jarak  fisik  bukan  jarak  sosial.  Interaksi  sosial  melalui perangkat gadget atau cara komunikasi non-fisik lainnya masih sangat diperlukan. Faktanya adalah, bermedia sosial dapat memperluas interaksi sosial di masa seperti sekarang ini, sehingga akan sangat membantu  bagi  kesehatan  mental  setiap  orang.  Mengkarantina  diri  merupakan  tindakan  tidak berhubungan secara fisik dengan orang lain, tapi tetap melakukan interaksi sosial dengan orang-orang seperti biasa. 4
Pemerintah  menghimbau  masyarakat  untuk  menghindari  dan tidak  mengadakan  pertemuan besar atau kerumunan orang. Jika harus berada di sekitar orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar
1 World Health Organization Indonesia, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Ikhtisar Kegiatan -2, 2020, hal. 1
2 Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19 , Info Singkat, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020, hal. 1
3 Ibid.
4 “Ini Alasan Physical Distancing Lebih Baik dari Social Distancing” https://www.halodoc.com/alasan-physical-distancing- lebih-baik-dari-social-distancing , diakses tanggal 29 Juni 2020.
6 kaki (2 meter). Dengan semakin meluasnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah kemudian menetapkan  aturan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk membatasi orang yang akan bekerja, bepergian, dan interaksi fisik. 5
Pasal  93  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  menegaskan  bahwa  “Setiap  orang  yang  tidak mematuhi  Penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  (termasuk  dalam  hal  ini  PSBB)  dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)”.  Ini  juga  berarti  bahwa  institusi Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  berkewajiban  melakukan  upaya  penanggulangan  tindak pidana terhadap perbuatan tersebut.
Namun  dalam  implementasi  di  lapangan,  Polri  tentu  diharapkan  tetap  mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan diskresional demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengenai pelaksanaan tugas  Kepolisian dalam melakukan diskresi, Undang-undang  yang menjadi dasar hukum antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rl, yang di dalamnya menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurutkewenangan  penilaiannya  sendiri (Pasal 18). Selain itu, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  angka  4  menyebutkan  bahwa  karena  kewajibannya  anggota  Polri mempunyai  wewenang  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) hurufa angka 4 KUHAP menyebutkan, yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum serta adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
Kewenangan  untuk  melakukan  "tindakan  berdasarkan  penilaian  sendiri"  sebagaimana dimaksud  di  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002,  atau  "kewenangan  mengadakan  tindakan  lain"  yang dimaksudkan di dalam KUHAP tersebut, merupakan tindakan diskresi. Mengingat luasnya cakupan tugas Polri, yang tidak hanya terbatas penegakan hukum, melainkan juga meliputi tugas-tugas dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaannya petugas Polri sering menghadapi  masalah  yang  menyangkut  hak-hak  asasi  (ketentraman  dan  ketenangan  privasi)  dan hukum negara yang tidak jarang bertentangan satu dengan yang lainnya. Keadaan seperti ini menuntut diterapkannya  suatu  kebijaksanaan  bertindak  atas  pertimbangan  pribadi  petugas  Polri  yang bersangkutan,  yang  dikenal  dengan  istilah  "diskresi".  Diskresi  merupakan  kebijakan  dari  pejabat negara  dari  pusat  sampai  daerah  yang  intinya  membolehkan  pejabat  publik  melakukan  sebuah
5 Renita Sariah  Damanik, Membangun Sinergitas Lintas Sektordalam Menghadapi Covid-19 , Volume 1 No.2/2020 April 2020 hal. 29
kebijakan  yang  melanggar  undang-undang  dengan  syarat  yakni  demi  kepentingan  umum,  masih dalam  wilayah  kewenangannya  dan  tidak  melanggar  Azas-Azas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AUPB).
Begitu  pula  dengan  anggota  kepolisian  di  Polsek  Simokerto  Surabaya.  Saat  masih diterapkannya PSBB beberapa unit di Polsek Simokerto dituntut kemampuannya untuk menjalankan diskresinya  guna  mencegah  penularan  lebih  lanjut  dari  virus  Covid-19  sekaligus  sebagai  wujud preventif dalam menjaga Kamtibmas. Misalnya saat berpatroli dalam pembubaran kerumunan massa, berperan  dalam  masalah  portalisasi  kampung,  serta  penyadaran  warga  dalam  menjaga  jarak  dan menggunakan masker.
Polsek Simokerto merupakan wilayah hukum dengan kondisi daerah pemukiman yang sangat padat serta multi etnis. Wilayah hukum yang dinaungi antara lain Kelurahan Simokerto, Kelurahan Kapasan,  Kelurahan  Simolawang,  Kelurahan  Tambakrejo,  serta  Kelurahan  Sidodadi.  Wilayah Simokerto  termasuk  dalam  wilayah  Surabaya  Pusat  yang  mana  termasuk  dalam  wilayah  tempat orang-orang  bermuara  untuk  bekerja.  Pada  saat  Pandemi  Covid-19  per  tanggal  7  Juni  2020  untuk wilayah hukum Polsek Simokerto yakni di kelurahan Simokerto terdapat 17 orang positif covid-19, di Kelurahan Kapasan terdapat 18 orang terkonfirmasi positif, Tambakrejo 21 orang, Simolawang 28 orang  serta  di  Kelurahan  Sidodadi  terdapat  4  orang.  Berbagai  upaya  pencegahan  dilakukan  oleh warga  diantaranya  melakukan  penutupan  akses  jalan  yang  dalam  pelaksanaannya  bekerja  sama dengan bhabinkamtibmas Polsek Simokerto. Selain itu terdapat pula kasus terkonfirmasi positifnya pedagang di Pasar  Kapasan  yang menyebabkan ditutupnya Pasar selama 2 pekan guna melakukan upaya penularan lebih lanjut. Tindakan-tindakan terseut tentunya adalah tindakan diskresional yang terjadi di masa pandemi Covid-19.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  diskresi  tidak  hanya  di  saat  penerapan  PSBB  saja  tetapi  saat sebelum  pandemi  atau  saat new  normal tetap  ada  dan  dilakukan,  hanya  bentuknya  dan  model pendekatannya  ke  masyarakat  yang  berbeda.  Padatnya  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polsek Simokerto,  tingginya  tingkat  angka  curanmor,  curat,  curas  serta  seringnya  terjadi  tawuran  antar kelompok  masyarakat  ataupun  pelajar  di  wilayah  hukum  Polsek  Simokerto  menuntut  anggota  di lapangan bisa bertindak terutama dalam ranah preventif guna mengantisipasi gangguan kamtibmas yang lebih besar.
Hal yang terus menjadi polemik saat anggota kepolisian melakukan tindakan diskresi adalah ketika  tindakan  tersebut  secara  hukum  positif  dianggap  melanggar,  tetapi  oleh  anggota  kepolisian tetap  dikerjakan.  Sehingga  terkadang  menimbulkan  anggapan  berupa  perilaku  polisi  yang diskriminatif, yang sering menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang ditangani. Selain itu jika merujuk pada akibat negatifnya, maka dari adanya penerapan diskresi yang salah atau kurang tepat,
maka proses penegakan hukum sering dinilai menjadi tidak pasti dan bahkan sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini dapat terjadi jika diskresi dilakukan melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh hukum ataupun institusi kepolisian. Sisi negatif diskresi juga dapat disebabkan oleh penggunaan diskresi yang bersifat rahasia, tidak teratur dan lemahnya kontrol.
Berdasarkan  penelitian  Kompolnas,  kesalahan  penerapan  diskresi  dikarenakan  pemahaman yang kurang baik dari anggota kepolisian mengenai apa dan bagaimana batasan diskresi tersebut. 6 Diketahui  bahwa  dari  68  orang  anggota  Polsek  Simokerto  tidak  satupun  yang  pernah  mengikuti pelatihan  diskresi.  Sehingga  masalah  pemahaman  inilah  yang  nantinya  juga  penulis  lakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai penyebab serta solusinya.
Jika  merujuk  pada  kata  dasarnya,  maka  “pemahaman”  berasal  dari  kata  paham  yang mempunyai  arti  mengerti  benar,  sedangkan  pemahaman  merupakan  proses  pembuatan  cara memahami. 7 Menurut  Poesprodjo  bahwa  pemahaman  bukan  kegiatan  berpikir  semata,  melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai  pribadi  lain  di  dalam erlebnis (sumber  pengetahuan  tentang  hidup,  kegiatan  melakukan pengalaman  pikiran),  pemahaman  yang  terhayati.  Pemahaman  merupakan  suatu  kegiatan  berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. 8 Dengan memiliki pemahaman pada tingkat yang  baik  maka  berarti  seseorang  yang  dalam  hal  ini  anggota  kepolisian  dalam  menjalankan diskresinya akan mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi mengenai bentuk- bentuk diskresi baik pada saat pelaksanaan PSBB maupun saat di luar PSBB serta memberikan solusi pemecahan  permasalahannya.  Penulis  juga  mengeksplorasi  pemahaman  dasar  anggota  Polsek Simokerto  sampai  pada  tingkat  mana  pemahamannya  mengenai  diskresi  dikaitkan  dengan  situasi Kamtibmas saat ini. Eksplorasi penelitian ini dituangkan penulis dalam Tesis dengan judul “ Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya ”.
6 Aryanto Sutadi, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Kompolnas, Jakarta , 2013, hal. 123.
7 Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Difa Publisher, Semarang. 2008, hal. 607
8 Poesprodjo, Pemahaman Belajar,Jakarta Rieneka Cipta, 1987, hal. 52.

## B. Metode
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  metode  penelitian  eksploratif.  Arikunto menjelaskan  ”penelitian  eskploratif  merupankan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggali  secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu” 9

## C. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Upaya  Menjaga  Keamanan  Dan  Ketertiban Masyarakat di Polsek Simokerto Surabaya

## 1.1 Implementasi Diskresi Polri Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial Skala Berskala Besar
Di  masa  pandemi  Covid-19,  peran  Polri  juga  lebih  ditekankan  pada  fungsi  penegakan hukum  yang  ditegaskan  melalui  Maklumat  Kapolri  No.  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Covid-19. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung aturan-aturan terkait PSBB. Terkait impelementasi diskresi kepolisian di masa  Pandemi  Covid-19  ini  berdasarkan  observasi  dan  wawancara  penulis,  didapatkan  hasil sebagai berikut:

## 1.1.1 Diskresi Terkait Pembatasan Kerumunan Warga
Maklumat  Kapolri  Nomor  MAK/2/III/2020  yang  berisi  tentang  kepatuhan  terhadap kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan  penyebaran  virus  Corona  (COVID-19)  pada  intinya menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah Covid-19 di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul antara lain dalam hal :
a. Pertemuan  sosial,  budaya,  keagamaan  dan  aliran  kepercayaan  dalam  bentuk  seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
b. Kegiatan  konser  musik,  pekan  raya,  festival,  bazaar,  pasar  malam,  pameran,  dan  resepsi keluarga;
c. Kegiatan olahraga, Kesenian, dan Jasa hiburan;
d. Unjuk rasa, Pawai, dan karnaval; serta
e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
Adapun  penindakan  terhadap  masyarakat  yang  masih  berkumpul  yang  paling  banyak dilakukan  oleh  unit  sabhara  pada  saat  melakukan  patroli  tetap  menggunakan  petunjuk  tekhnis mengenai  pedoman  Patroli  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  tahun  2017  tentang
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 7
Patroli. Disebutkan dalam petunjuk teknis tersebut yakni di Pasal 4 bahwa kegiatan patroli bisa dilakukan dengan melakukan kemitraan dan kerjasama dengan menekankan pada fungsi dialogis serta menggunakan data intel dasar untuk memetakan tempat-tempat hiburan, warung kopi atau tempat-tempat  yang  berpotensi  terjadi  pengumpulan  masyarakat.  Di  masa  pandemi  ini  para petugas  Polsek  Simokerto  kerap  bekerjasama  dengan  Satpol  PP  Kota  Surabaya  dalam menertibkan kumpulan masyarakat.

## 1.1.2 Diskresi Dalam Penutupan Pasar Tradisional
Pendirian  pasar  tradisional  didasari  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain Perpres  tersebut  yang  mengatur  mengenai  berbagai  administrasi  perizinan  tentang  pasar tradisional, secara lebih khusus untuk pengelolaan pasar tradisional Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Disebutkan di Pasal 24 Perda Kota Surabaya tersebut bahwa hak pedagang yang menyewa stand di Pasar adalah agar tetap bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya. Serta ada  pula  larangan  bagi  pengelola  Pasar  untuk  melakukan  hal-hal  yang  bersifat  merugikan kepentingan pedagang secara ekonomi di pasar tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perda Kota  Surabaya  nomor  1  Tahun  2015  tersebut.  Tetapi  pada  tanggal  4  April  2020  dalam  kurun waktu  14  hari  Pasar  Kapasan  di  Surabaya  terpaksa  ditutup  setelah  salah  satu  pedagang terkonfirmasi  terpapar  Covid-19.  Perusahaan  Daerah  (PD)  Pasar  Surya  selaku  pengelola mengeluarkan surat edaran tentang penutupan sementara Pasar Kapasan. Surat edaran tertanggal 3  April  2020  nomor  SU-789/01/IV/  2020  itu  ditujukan  kepada  para  pedagang  Pasar  Kapasan. Dalam surat itu, PD Pasar Surya menyebutkan akan menutup operasional Pasar Kapasan dalam 14 hari ke depan. Anggota Polsek Simokerto serta Satpol PP bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan  bersama  terkait  penutupan  sementara  Pasar  Kapasan  dalam  rangka  Karantina  / Isolasi  guna  Antisipasi  penyebaran  Covid-19.  Padahal  jika  merujuk  pada  Pasal  13  ayat  (3)  jo. Pasal 14 ayat (2) Pergub Jatim Nomor 18 Tahun 2020 serta Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (2) Perwali  Nomor  16  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa  Pasar  adalah  tempat  yang  dikecualikan dalam  pelaksanaan  PSBB.  Tetapi  dikarenakan  hal  yang  mendesak  demi  Kamtibmas,  maka anggota  Polsek  Simokerto  bekerja  sama  dengan  Pengelola  Pasar  bertindak  berdasarkan penilaiannya untuk melakukan penutupan sementara pasar tersebut.
1.1.3 Diskresi  Dalam  Pelarangan  Mudik  Serta  Pembatasan  Penumpang  Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan diskresi dalam pelarangan mudik serta pembatasan penumpang kendaraan bermotor dilakukan oleh unit lantas Polsek Simokerto. Disebutkan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2019  bahwa  fungsi  unit  Lalu  Lintas  berfungsi  melakukan  kegiatan  Dikmas  Lantas,  Rekayasa Lantas  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  patroli,  registrasi  identifikasi  kendaraan  bermotor dan  pengemudi,  melakukan  penindakan,  penyelidikan  serta  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas dan lain lain.

## 1.1.4 Diskresi dalam Pembatasan Akses Jalan
Saat pelaksanaan PSBB guna mengantisipasi pandemi Covid-19 diterapkan aturan jam malam  di  wilayah  Surabaya-Gresik  yakni  larangan  warga  keluar  di  Jam  21.00  WIB  sampai dengan 04.00 WIB yang mengacu pada arahan Kapolda Jawa Timur saat rapat di Mapolda Jatim pada tanggal 26 April 2020 dengan melibatkan jajaran Pemkot Surabaya, serta Pemkab Gresik, dan Sidoarjo yang juga menerapkan PSBB.

## 1.2 Implementasi Diskresi Polri di Luar Pelaksanaan PSBB
Adapun berdasarkan observasi dan wawancara penulis, dalam mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polsek Simokerto di luar masa PSBB didapatkan hasil sebagai berikut:

## 1.2.1 Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Masalah Pidana
Di  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  saat  ini  hakikatnya  perkara  pidana  tidak  dapat dilaksanakan  di  luar  pengadilan.  Walaupun  pada  kenyataannya  terjadi  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  diskresi  dari  aparat  penegak  hukum  khususnya  dari  pihak  kepolisian. 10 Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  ini  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu  penyelesaian perkara  dengan  cepat  dan  murah,  memfokuskan  pada  kepentingan  masing-masing  pihak,  dan memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. 11 Selain  itu  dengan  proses  mediasi  maka  adanya  gangguan  kamtibmas  lebih  besar  bisa ditanggulangi. Misalnya dalam kasus perkelahian antara 2 kelompok, maka proses mediasi akan mendamaikan kelompok tersebut untuk menekan gangguan kamtibmas susulan jika kasus yang melibatkan kelompok bertikai tetap dilanjutkan ke ranah pidana.

## 1.2.2 Diskresi Dalam Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas
Terkait  pelaksanaan  tugas  di  bidang  Lalu  Lintas,  maka  penerapan  diskresi  banyak dilakukan oleh anggota pada bidang traffic law enforcement , dimana petugas polisi Lalu-Lintas melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan Lalu-Lintas. Suatu hal yang sangat  memudahkan  mereka  dalam  melaksanakan  tugas  ialah  dilengkapinya  para  petugas  itu
10 Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 2015, hal. 3.
11 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 139.
dengan  blanko  tilang  atau  bukti  pelanggaran  Lalu  Lintas  tertentu  di  mana  para  petugas  cukup mengisi  pelanggaran  apa  yang  terjadi,  apa  yang  disita,  tanggal  berapa  si  pelanggar  harus menghadapi  sidang  pengadilan,  kemudian  menyerahkan  salinan  tilang  tersebut  kepada  si pelanggar

## 1.2.3  Diskresi  Anggota  Dalam  Menilai  Situasi  Membahayakan  Untuk  Kemudian Melakukan Tindakan Tegas dan Terukur
Semenjak masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah Polri dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi.

## 1.3 Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum
Ulasan  penulis  pada  sub  bab  ini  adalah  mengenai  peraturan-peraturan  atau  kebijakan- kebijakan  yang  lahir  bukan  dari  delegasi  perundangan  tetapi  merupakan  hasil  dari  penggunaan diskresi  dari  pejabat  pemerintah  yang  kemudian  dilaksanakan  secara  terikat  oleh  Polri  termasuk dalam menjalankan PSBB ataupun dalam hal penyelesaian masalah pidana. Produk-produk peraturan dan kebijakan yang akan penulis ulas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19  (PP  No.  21 Tahun 2020) , Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di daerah Surabaya Raya serta Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan Surat  Kapolri Nopol  B/3022/ XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Solution (ADR).

## 2. Pemahaman Dasar Anggota Polsek Simokerto Mengenai Diskresi Kepolisian

## 2.1 Eksplorasi Pemahaman Dasar Anggota Polsek Simokerto Mengenai Diskresi
Setiap  anggota  polisi,  terutama  yang  bertugas  di  lapangan  yang  hampir  setiap  harinya dihadapkan dengan permasalahan yang memerlukan tindakan diskresi. Dalam menjalankan diskresi perlu suatu pemahaman yang benar menge/nai diskresi itu sendiri. Suatu pemahaman akan masalah sangat terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan  diingat.  Dengan  kata  lain,  pemahaman  merupakan  pengetahuan  tentang  sesuatu  dan  dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan panjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 12
12 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 50
Untuk  lebih  jauh  mengeksplorasi  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  pemahaman  dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi, maka penulis melakukan wawancara secara personal pada  beberapa  anggota  sebagai  narasumber  dengan  menggunakan  indikator  pemahaman  konsep menurut Benyamin S. Bloom sebagai yakni : 13
1) Penerjemahan ( translation )
2) Penafsiran ( interpretation )
3) Ekstrapolasi ( extrapolation )

## 2.2 Faktor yang mempengaruhi pemahaman Anggota mengenai Diskresi
Dalam  sub  bab  ini  penulis  akan  melakukan  analisis  terhadap  pemahaman  anggota  Polsek Simokerto  mengenai  diskresi.  Sebagaimana  menurut  Ulber  Silalahi  dalam  proses  pengambilan simpulan data pada penelitian ekspolratif maka peneliti terlebih dahulu mencatat keteraturan, pola- pola,  penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  alur  serta  sebab  akibat.  Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci. 14
Teori yang penulis pakai dalam analisis ini untuk menghasilkan simpulan mengenai tingkat pemahaman  anggota  Kepolisian  Polsek  Simokerto  mengenai  masalah  dasar  diskresi  adalah berdasarkan  teori  pemahaman  konsep  dari  Benyamin  S.  Bloom  dengan  mendasarkan  pemahaman berdasarkan  indikator  Penerjemahan  ( translation ),  Penafsiran  ( interpretation ),  serta  Ekstrapolasi ( extrapolation ). 15 Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut :

## 2.2.1 Penerjemahan ( translation )
Indikator  ini  untuk  menilai  anggota  Polsek  Simokerto  dalam  proses  menterjemahkan, mendeskripsikan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi, dan  menjelaskan kembali mengenai pemahamannya terhadap masalah dasar diskresi.
Dalam  mendeskripsikan  mengenai  istilah  diskresi,  penulis  mengetahui  bahwa  rata-rata anggota  belum  memahami  mengenai  diskresi  walaupun  hanya  sebatas  menerjemahkannya. Beberapa  narasumber  lebih  lengkap  menjawabnya  dengan  menjelaskan  bahwa  diskresi  ini dilakukan tanpa koordinasi pimpinan dan bersifat spontan sebagaimana disampaikan narasumber 4,  5,  6  dan  10.  Bahkan  narasumber  6  bisa  menyebutkan  secara  detail  sebagaimana  pengertian diskresi  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  mana  diskresi  adalah  untuk  melancarkan kegiatan pemerintahan.

## 2.2.2 Penafsiran
13 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran , CV Alfabeta, Bandung, 2011, hal.157.
14 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 341.
15 Syaiful Sagala, Op.Cit , hal.157.
Indikator ini untuk menilai kemampuan anggota dalam mengenal dan memahami suatu ide utama dari suatu konsep melalui pengintepretasian, penjelasan serta penggambaran tentang diskresi.
Berdasarkan analisis penulis dari apa hasil wawancara, diketahui bahwa pengenalan dan pemahaman  anggota  Polsek  Simokerto  mengenai  diskresi  didapatkan  dari  apa  yang  menjadi norma  tidak  tertulis  dan  berlaku  terus  menerus  dan  menjadi  kebiasaan  dalam  penyelesaian masalah yang sama atau dalam istilahnya adalah budaya organisasi.

## 2.2.3 Ekstrapolasi
Hal  yang  ingin  diungkap  penulis  dari  wawancara  menggunakan  indikator  ekstrapolasi pada  pertanyaan  kuesioner  ini  adalah  mengenai  bagaimana  narasumber  bisa  menyimpulkan mengenai makna pada peran Kepemimpinan (Kapolsek) di Polsek Simokerto terkait benar atau salahnya tindakan diskresi yang mereka lakukan. Peran kepemimpinan disini yang akan penulis uraikan adalah mengenai peran Kepemimpinan terkait tanggungjawabnya pada tindakan diskresi serta peran Kepemimpinan dalam pembentukan budaya organisasi.

## 2.3 Solusi Permasalahan Pemahaman Diskresi Anggota
Diketahui  bahwa  pemahaman  dasar  anggota  Polsek  Simokerto  mengenai  diskresi  masih dikategorikan  rendah.  Hal  ini  diketahui  dari  pertanyaan-pertanyaan  wawancara  penulis  dengan menggunakan  indikator  Bloom  untuk  menyimpulkan  sejauh  mana  tingkat  pemahaman  mereka. Beberapa solusi dari permasalahan minimnya pemahaman anggota mengenai diskresi adalah sebagai berikut :

## 2.3.1 Penerapan Gaya Kepemimpinan yang Efektif
Gaya  kepemimpinan  yang  mana  yang  sebaiknya  dijalankan  oleh  seorang  pemimpin terhadap  organisasinya  sangat  tergantung  pada  kondisi  anggota  organisasi  itu  sendiri.  Pada dasarnya tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi atau seksi yang berbeda.

## 2.3.2 Fokus Pada Peningkatan Kualitas Pemahaman Diskresi

## Anggota
Mengenai  bagaimana  calon  anggota  Polri  maupun  anggota  Polri  mendapatkan pengetahuannya, maka mengenai diskresi hal ini akan penulis jabarkan berdasarkan Survey dari Kompolnas.
Dari survey Kompolnas, di Sekolah Polisi Negara (SPN), diskresi hanya diselipkan dalam pelajaran fungsi teknis. Adapun, di Akademi Kepolisian (Akpol) pelajaran khusus diskresi telah diberikan pada para siswa selama satu semester ditambah pengetahuan diskresi dari mata kuliah lain yang terkait materi fungsi teknis dan hukum. Sedangkan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK)  para  siswa  tidak  mendapat  mata  pelajaran  khusus,  namun  pemahaman  diskresi banyak  diperdalam  dalam  pengajaran  ilmu-ilmu  lainnya.  Di  Sekolah  Staf  dan  Pimpinan  Polri (Sespimmen)  para  siswanya  -  Perwira  Siswa  Sespimmen  (Pasis  Sespimmen)  -  juga  tidak memperoleh  pelajaran  khusus  tentang  diskresi,  namun  hanya  berbentuk  kajian-kajian  praktek pada tingkat managerial yang terkadang menyangkut masalah diskresi. 16

## D. Kesimpulan
1. Implementasi diskresi anggota Polsek Simokerto dalam masa PSBB antara lain :
a. Melakukan pembatasan kerumunan warga. Pada dasarnya kebebasan berkumpul adalah hak seseorang tetapi di masa PSBB unit Sabhara dan Satpol PP Kota Surabaya harus membatasi kegiatan ini. Wilayah diskresi dalam kegiatan ini adalah saat anggota melakukan penilaian kerumunan mana yang harus dibubarkan mana yang masih ditolelir.
b. Diskresi  dalam  penutupan  pasar  Kapasan.  Penutupan  pasar  sejatinya  adalah  wilayah  diluar penerapan  PSBB  dan  tidak  termasuk  yang  bisa  dilakukan  penutupan  karena  kerumunan sebagaimana tempat lain misalnya warkop. Tetapi karena ada cluster baru penularan Covid- 19 di wilayah tersebut maka secara diskresional Pengelola Pasar bekerja sama dengan Polsek Simokerto melakukan penutupan sementara.
c. Diskresi dalam pelarangan mudik serta pembatasan kendaraan bermotor. Mudik adalah hak setiap  orang  begitu  pula  mengangkut  penumpang  pada  kendaraan  dengan  kapasitas sebagaimana  peruntukannya.  Tetapi  di  masa  PSBB  anggota  Polsek  Simokerto  secara diskresional  menilai  mana  kendaraan  yang  dilarang  bepergian  mana  yang  diizinkan,  serta mana angkutan yang harus dibatasi dan mana yang secara terpaksa tidak bisa dibatasi jumlah penumpangnya (misal karena ada yang sakit).
d. Diskresi dalam Pembatasan Akses Jalan. Secara hukum dinas perhubunganlah yang berhak membatasi akses jalan. Serta secara aturan portalisasi bukan merupakan alat pembatasan akses jalan.  Tetapi  dikarenakan  situasi  yang  mendesak  (pandemi  covid-19)  serta  dikarenakan permintaan  warga  pula maka anggota  Bhabinkamtibmas  bekerja  sama  dengan  staf  RT  dan Babinsa melakukan pembatasan akses jalan dengan portal.
16 Aryanto Sutadi, Op.Cit., hal. 63
Implementasi diskresi Kepolisian di luar Pelaksanaan PSBB antara lain :
a. Pelaksanaan  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  masalah  pidana.  Untuk  perkara  kategori ringan, serta kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dengan persyaratan tertentu, diusahakan untuk dilakukan  penyelesaian  mediasi  penal.  Dalam  kasus  tawuran,  guna  menghindari  pertikaian lanjutan  yang  pada  akhirnya  mengganggu  kamtibmas  maka  diadakan  mediasi  penal. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal antara lain tidak kooperatifnya pihak-pihak yang berselisih serta lemahnya payung hukum dari mediasi penal.
b. Diskresi Dalam Pelaksanaan Rekayasa  Lalu Lintas. Pelaksanaan diskresi ini misalnya pada suatu perempatan yang menggunakan lampu Lalu Lintas ternyata terjadi keadaan yang tidak seimbang, dimana yang satu jurusan sangat padat sedangkan jurusan lain sangat sepi, maka petugas  Lalu-Lintas  menerapkan  suatu  diskresi  dengan  mematikan  lampu  Lalu  Lintas  atau menganggapnya tidak berlaku Diskresi juga sering dilakukan petugas lalu lintas pada iring- iringan  suporter  sepakbola.  Misalnya  saat  Persebaya  sedang  bertanding  maka  tidak  sedikit dari  iring-iringan  supporter  tersebut  kendaraannya  tidak  dilengkapi  dengan  spion  dan kelengkapan lain. Tapi petugas dengan diskresinya membiarkan demi kondusifitas keadaan dan agar tidak lebih mengganggu Kamtibmas.
c. Diskresi anggota dalam menilai situasi membahayakan untuk kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur. ranah diskresi dalam masalah penembakan ini adalah saat anggota menilai situasi  yang  dihadapinya  benar-benar  membahayakan  atau  tidak.  Anggota  juga  menilai apakah diperlukan mencabut senjata atau tidak atau dapat menggunakan cara lain tanpa perlu mencabut  senjata.  Disinilah  letak  diskresi  kepolisian  dalam  menghadapi  pelaku  kriminal. Tetapi hambatan pelaksanaan dari tindakan ini adalah berbenturannya dengan asas praduga tak bersalah. Tetapi anggapan tersebut dapat dipatahkan dikarenakan situasi darurat (tidak ada pilihan lain) yang dihadapi petugas dilapangan yang membahayakan kamtibmas.
Tindakan Kepolisian dalam melaksanakan PSBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2020  dan  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Jatim  Nomor  18  Tahun  2020  yang  merupakan aturan  diskresional  adalah  dibenarkan  dan  menjadi  tanggung  jawab  jabatan  dalam  melaksanakan penegakan aturan PSBB. Tetapi jika dikemudian dalam pelaksanaannya ia melakukan kesalahan atau melakukan  penyalahgunaan  wewenang  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  tanggung jawab dibebankan kepada pribadi ( in persoon ). Mengenai Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan Surat  Kapolri Nopol B/3022/ XII/2009/Sdeops tentang Penanganan  Kasus  melalui  Alternatif  Dispute  Solution  (ADR)  adalah  juga  merupakan  aturan
diskresional,  tetapi  kebijakan  tersebut  bukanlah  suatu aturan  perundangan  dan  secara  formal  tidak bisa disetarakan dengan aturan formal yang sudah berlaku dalam KUHAP
2. Eksplorasi  pemahaman  dasar  anggota  Polsek  Simokerto  mengenai  diskresi  menggunakan indikator berdasarkan teori Benyamin S. Bloom, maka didapatka simpulan bahwa pada indikator penerjemahan diketahui bahwa pendeskripsian anggota mengenai diskresi masih kurang jelas dan terperinci  sebagaimana  pula  saat  menjelaskan  tahapan  dalam  menjalankan  diskresi.  Padahal mendeskripsikan  dengan  benar  mengenai  diskresi  adalah  sangat  penting.  Hal  ini  sebagaimana menurut  Satjipto  Rahardjo  bahwa  peraturan  hukum  menggunakan  pengertian-pengertian  atau konsep-konsep  untuk  menyampaikan  kehendaknya.  Rata-rata  narasumber  tidak  akan  bisa memahami  mengenai  konsep  apa  yang  terkandung  dalam  diskresi  berikut  pengetahuan  serta informasi  apa  yang  terkandung  dalam  pemaknaan  diskresi  yang  ada  dalam  undang-undang. Kenyataan  ketidaktahuan  mengenai  konsep  yang  terkandung  dalam  diskresi  ini  ini  lebih “diperparah”  dengan  kenyataan  bahwa  hampir  keseluruhan  dari  narasumber  tidak  mengetahui sumber formal atau aturan terkait kebijakan diskresi. Eksplorasi kedua menggunakan indikator penafsiran menyimpulakn bahwa pengetahuan diskresi anggota Polsek Simokerto didapatkan dari budaya organisasi yang sudah terbentuk. Selain itu diketahui dari jawaban narasumber bahwa ada 3 konsep dasar yang tidak dipahami oleh anggota Polsek Simokerto, yakni konsep negara hukum, konsep kepentingan umum serta batasan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugas dengan  kondisi  situasi  darurat  demi  kepentingan  umum.  Artinya  mereka  hanya  tahu  diskresi dalam  praktik  tapi  secara  teori  mereka  tidak  memahaminya.  Selanjutnya  dari  indikator ekstrapolasi  disimpulkan  bahwa  kendala  anggota  dilapangan  dalam  memahami  suatu  bentuk diskresi  dalam  praktiknyna  pernah  terjadi  perbedaan  persepsi  dengan  Pimpinan  terutama Pimpinan  yang  baru  menjabat  sebagai  Kapolsek  di  Polsek  Simokerto.  Terjadinya  keraguan anggota dalam melakukan diskresi yang membuat mereka terkadang “sedikit-sedikit” bertanya pada  pimpinan  dan  bahkan  tidak  berani  bertindak  untuk  memutuskan  penilaiannya  sendiri walaupun  ada  kondisi mendesak  di lapangan.  Selain  itu  cepatnya  mutasi  pimpinan  (Kapolsek) membuat  berubah-ubahnya  pemaknaan  terhadap  benar  dan  salahnya  penafsiran  terhadap pelaksanaan diskresi. Hal inilah yang terkadang menyulitkan penafsiran mengenai benar-salahnya penerapan anggota di lapangan dalam menafsirkan mediasi. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini  antara  lain  adalah  dengan  penerapan  gaya  kepemimpinan  yang  efektif  yakni  gaya kepemimpinan situasional yang bisa mengakomodir budaya lama dan budaya bawaan pimpinan serta perlunya fokus pada peningkatan kualitas pemahaman diskresi anggota melalui pemantapan proses  pembelajaran  diskresi  secara  berlanjut  bagi  petugas  dari  tingkat  terendah,  menengah
hingga tingkat atas. Selain itu perlu pula adanya pengaturan mengenai misalnya alasan penerapan diskresi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  memberikan  contoh-contoh  pilihan  tindakan nyata yang boleh atau dilarang. Peningkatan kualitas pemahaman juga bisa didapatkan melalui penciptaan built-in control pada setiap diri insan Polri. Terakhir, diperlukan adanya pembangunan sistem pengembangan diskresi melalui pembentukan Pusat Pelatihan Diskresi Kepolisian.

## Bibliography

## Buku
Arikunto,  Suharsimi., Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2006, hal. 7
Damanik,  Renita  Sariah, Membangun  Sinergitas  Lintas  Sektordalam  Menghadapi  Covid-19 , Volume 1 No.2/2020 April 2020 hal. 29
Hairi,  Prianter Jaya, Implikasi  Hukum  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Terkait Pencegahan Covid-19 , Info Singkat, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020, hal. 1
Mulyad, Lilik i, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 2015, hal. 3.
Poesprodjo, Pemahaman Belajar,Jakarta Rieneka Cipta, 1987, hal. 52.
Sagala, Syaiful, Konsep dan Makna Pembelajaran , CV Alfabeta, Bandung, 2011, hal.157.
Senja, Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Difa Publisher, Semarang. 2008, hal. 607 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial , Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 341.
Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 139.
Sudijono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 50
Sutadi, Aryanto, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di
Lapangan, Kompolnas, Jakarta , 2013, hal. 63.
Sutadi,  Aryanto, Diskresi  Kepolisian,  Dalam  Tinjauan  Hukum  dan  Implementasinya  di Lapangan, Kompolnas, Jakarta , 2013, hal. 123.
World  Health  Organization  Indonesia, Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) – Ikhtisar Kegiatan -2, 2020, hal. 1
Internet “Ini Alasan Physical Distancing Lebih Baik dari Social Distancing” https://www.halodoc.com/alasan-physical-distancing-lebih-baik-dari-social-distancing  , diakses tangga l 29 Juni 2020.