JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 2 Desember 2023
DOI:  10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2632

## ANALISIS  PENERAPAN  MODERNISASI  SISTEM  ADMINISTRASI  PERPAJAKAN DALAM  PERSPEKTIF  WAJIB  PAJAK  PADA  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
Putri Giovani Panggabean 1 , Ina Liswanty 2 1. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara 2. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara Email: putrigiovani127@gmail.com , inaliswanty24@gmail.com 2

## Abstract:
Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan  yang  di  tetapkan  dalam  reformasi  administrasi  perpajakan  jangka  menengah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  modernisasi  sistem  perpajakan  dapar  mempermudah wajib  pajak  pribadi  atau  badan  lebih  mudah  membayar  dan  melapor  pajak  di  KPP  Medan  Belawan setelah  diterapkannya  sistem  administrasi  perpajakan  modern.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif yaitu mengolah data untuk mendapatkan informasi tanpa mengubah apapun dari data tersebut. Penulis  mengumpulkan  data  dengan  meminta  data/informasi  yang  dibutuhkan  pada  KPP  Medan Belawan serta mewawancarai wajib pajak yang terdaftar pada KPP Medan Belawan untuk mendapatkan informasi  yang  dibutuhkan  penulis  untuk  penyusunan  Tugas  Akhir.  Dari  hasil  penelitian  ternyata  ada beberapa kendala yang dirasakan wajib pajak dalam pelaporan dan penerapan sistem modernisasi pajak, juga ketidakefisienan sistem yang berlaku pada penerapan modernisasi sistem perpajakan.
Kata Kunci : modernisasi, sistem, perpajakan, administrasi.
Modernization  of  the  tax  administration  system  is  a  form  of  implementation  of  various  programs  and activities  stipulated  in  the  medium-term  tax  administration  reform.  This  research  aims  to  find  out whether  the  implementation  of  modernization  of  the  tax  system  can  make  it  easier  for  individual  or corporate  taxpayers  to  pay  and  report  taxes  at  the  Medan  Belawan  KPP  after  the  implementation  of  a modern tax administration system. This research uses a descriptive method, namely processing data to obtain information without changing anything from the data. The author collected data by requesting the required data/information from the Medan Belawan KPP and interviewing taxpayers registered with the Medan  Belawan  KPP  to  obtain  the  information  the  author  needed  for  the  preparation  of  the  final assignment.  From  the  research  results,  it  turns  out  that  there  are  several  obstacles  felt  by  taxpayers  in reporting and implementing the tax modernization system, as well as system inefficiencies that apply to implementing the modernization of the tax system.
Keywords : modernization, system, tax, administration.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  dapat merealisasikan  tujuan  tersebut  pemerintah  perlu memperhatikan
masalah
pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau negara  dalam  pembiayaan  pembangunan  yaitu menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam negeri berupa pajak.
Reformasi  perpajakan  di  Indonesia  diawali dengan  perubahan  yang  mendasar  mengenai ketentuan
peraturan
perundangundangan perpajakannya. Selain itu juga dilakukan
pembaharuan dalam sistem perpajakannya, dengan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan  yang  baru.  Pembaharuan  sistem  ini yaitu  sistem  pemungutan  pajak  dimana  yang sebelumnya  dilakukan  secara  official  assessment system  berubah  menjadi  self  assessment  system. Salah satu cara yang ditempuh guna menghasilkan reformasi
adalah dengan modernisasi  administrasi  perpajakan  Tujuan modernisasi adalah terjadinya perubahan paradigm  perpajakan  antara  lain,  meningkatkan kepatuhan pajak,
kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Konsep dari  modernisasi  perpajakan  adalah  pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  (good governance).
Direktur  Jenderal  Pajak  Suryo  Utomo mengungkapkan  realisasi  kepatuhan  wajib  pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  di  tahun  2022  sebesar  83,2%. Kendati  tak  capai  90%,  tetapi  angka  ini  telah melampaui  target  yang  ditetapkan  di  tahun  2022 sebesar 80%. "Di tahun2022 kemarin yang sudah kami record sampai dengan hari ini bahwa secara keseluruhan  penyampaian  SPT  sudah  berada  di angka  83,2%  dari  target  80%wajib  pajak  yang menyampaikan  SPT  di  tahun  2022  kemarin," ungkapnya    dalam  konferensi  pers  APBN  2022, Selasa (3/1/2023).
Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak orang pribadi yang lapor SPTKPP Pratama Medan
Belawan Tahun pajak SPT tahunan PPh OP S SPT tahunan PPh OP S SPT tahunan PPh OP 2021 13.570 15.635 3.673 2022 12.961 7.974 3.290 2023 - - - Tabel 1.2 Persentase kepatuhan pelaporan SPT oleh

## WP OP
KPP Pratama Medan Belawan
Tahun Persentase kepatuhan pelaporan SPT oleh WP OP 2021 34.64 2022 45.09 Tabel 1.3 Data jumlah Wajib Pajak Badan dan OP KPP Pratama Medan Belawan Tahun pajak WP badan terdaftar WP OP terdaftar 2021 533 8.255 2022 601 9.735 2023 251 3.156
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat bahwa  ada  beberapa  peningkatan  dan penurunan  kepatuhan  wajib  pajak  pada pelaporan  SPT  baik  pada  wajib  pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
Pada KPP Pratama Medan belawan  tahun  2021  terdapat  34.64  % kepatuhan  wajib  pajak  yang  melaporkan SPT  tahunan  nya,  sedangkan  tahun  2022 ada  45.09  %  kepatuhan  wajib  pajak  yang melaporkan  SPT  tahunan  nya.  Terdapat kenaikan,  sedangkan  tahun  2021  jumlah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  lapor  SPT
ada  13.570  wajib  pajak  sedangkan  tahun tahun  2022  ada  12.961  wajib  pajak  yang melaporkan SPT nya, terdapat penurunan.
Karena  hal  itu,  peneliti  ingin  tahu apakah dengan sistem modernisasi administrasi  perpajakan  wajib  pajak  akan semakin  taat  melaporkan  SPT  Tahunanya atau  tidak.  Dimana  program  modernisasi ini  adalah  pelaksaan    good  governance yakni penerapan sistem administrasi perpajakan  yang  transparan  dan  akuntabel dengan  memanfaatkan  sistem  teknologi informasi yang handal dan terkini.
Bersumber  pada  penjelasan  di  atas,  sehingga pengarang  terpikat  buat  membiarkan  riset dalam  perpajakan  dengan  kepala  karangan “Analisis  penerapan  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  dalam  perspektif wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Defenisi Pajak
Pajak  ialah  salah  satu  pangkal  pendapatan negeri yang amat berarti, buat bisa menciptakan  serta  tingkatkan  pembangunan nasional  dalam  bagan  tingkatkan  kelimpahan serta  kesejahteraan  warga.  Tanpa  pajak, pembangunan  tidak  hendak  berjalan  mudah sebab  besarnya  pembiayaan  yang  dibutuhkan tidak  hendak  dapat  ditutupi  dengan  pinjaman serta  dorongan  luar  negara.  Oleh  sebab  itu, warga  diharapkan  berfungsi  aktif    dalam meningkatkan penerimaan negara, dan tergatung pada kapasitas negara.

## Fungsi Pajak
Tujuan  mendasar  dan  keuntungan  pajak seiring  perkembangannya  disebut  dengan fungsinya. (Official, 2014) menyatakan bahwa pajak  memiliki  dua  tujuan:  fungsi  anggaran (budgetair) dan fungsi regulasi (regularend).

## Asas Pemungutan Pajak
menurut Rimsky (1999: 17-20) perlu memperhatikan  asas-asas  pemungutan  pajak yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smithdalam bukunya  Wealth  of  Nation,  mengenai  “The Four Maxims” sebagai berikut:
1. Asas equality
2. Asas certainty
3. Asas Convenience of Payment
4. Asas Efficiency

## Modernisasi sistem perpajakan

## Pengertian modernisasi sistem perpajakan
Program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan  instansi  yang  bersangkutan  guna memaksimalkan  penerimaan  pajak  di  negara tersebut. Konsep modernisasi administrasi perpajakan  didasarkan  pada  penerapan  “layanan prima”,  “pemantauan  insentif”  dan  “tata  kelola yang baik”. Modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya meliputi:
1. Restrukturisasi organisasi
2. Meningkatkan  proses  bisnis  melalui pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi
3. Peningkatan  manajemen  sumber  daya manusia.
Sejak  dijalankannya  reformasi  perpajakan  tahun 1983  terdapat  beberapa  perubahan  mendasar dalam  wajah  perpajakan  Indonesia.  Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (Tax Policy Reform) melalui perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan (UU  PPh),  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  (UU PPN  dan  PPnBM),  Undang-Undang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (UU  PBB).  Perubahan  tersebut ditujukan  guna  memberikan  kepastian  hukum bagi  sistem  perpajakan  Indonesia  sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat
dioptimalkan. Reformasi pajak tersebut mencakup  3  pilar,  yaitu  Kebijakan  Pajak  (Tax Policy), Administrasi Pajak (Tax
Administration), dan Peraturan Pajak (Tax Law). Salah  satu  pembaruan  yang  berjalan  cukup signifikan  dan  menjadi  kunci  dalam  proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi  perpajakan  (Tax  Administrative Reform).
Secara  universal,  administrasi  pajak  merupakan kunci  keberhasilan  dalam  suatu  kebijakan  pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara
berkesinambungan  sehingga  fungsi  pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada
masyarakat. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk
meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  (trust), dan  meningkatkan  integritas  aparat  pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan  pemerintah  mampu  mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Ironisnya, kepatuhan  pajak  Indonesia  masih  terbilang rendah,  yang  tergambarkan  dalam  stagnasi  tax ratio  yang  masih  berada  di  bawah  negara  lain pada kisaran 12-13 persen.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Pendekatan riset ini merupakan memakai tata cara kualitatif( deskriptif). Bagi (Ramdhan,  2021),  riset  kualitatif  merupakan metode  riset  yang  menciptakan  informasi deskriptif  kualitatif  berbentuk  tutur–  tutur tercatat  ataupun  perkataan  dari  orang–  orang serta  sikap  yang  dicermati.  Tata  cara  riset deskriptif  bermaksud  buat  melukiskan  dan mendefinisikan  bermacam  kenyataan  serta kejadian yang ditemui setelah itu menghubungkannya  antara  satu  dengan  yang yang  lain.  Pangkal  informasi  pada  riset  ini merupakan informasi pokok. Informasi pokok merupakan  pangkal  informasi  yang  langsung membagikan  informasi  pada  periset  buat menampung  informasi,  Sebaliknya  informasi inferior  merupakan  pangkal  informasi  yang tidak  langsung  membagikan  informasi  pada pengumpul  informasi    (Sugiyono,  2017). Informasi  pokok  dalam  riset  ini  merupakan informasi tanya jawab, serta pemilihan.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  (Sugiyono,  2017)  mengatakan kalau  pengumpulan  informasi  dicoba  pada situasi  yang  alami,  pangkal  informasi  pokok, serta lebih banyak pada pemantauan berfungsi dan,  tanya  jawab  mendalam  serta  pemilihan. Metode  pengumpulan  informasi  yang  dicoba dalam riset ini merupakan:
a. Wawancara
b. Studi Perpustakaan
c. Searching di internet
d. Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Langkah  analisa  informasi  merupakan mempersiapkan serta menata analisa informasi  yang  berbentuk  informasi  bacaan, semacam  dalam  transkip,  ataupun  gambar. Setelah  itu  kurangi  informasi  kedalam  tema lewat cara kondensasi coding, serta kesimpulannya menyuguhkan informasi dalam  wujud  nilai,  table  ataupun  sesuatu dialog.  Analisa  informasi  ini  ialah  sesuatu pendekatan  yang  besar  serta  tidak  cuma menganalisa  bacaan  serta  lukisan,  namun mencakup  pula  pengorganisasian  informasi, melaksanakan  uraian  kata  pengantar  kepada database,  mengode  serta  mengerahkan  tema, menyuguhkan  informasi,  serta  membuat pemahaman informasi  (Bandur, 2016).
Dalam  metode  analisa  riset  ini  NVivo dikira  oleh  pengarang  sanggup  selaku  alat atau  alat  dalam  menghimpun,  membagi ataupun  menggambarkan  informasi,  cara pengerjaan informasi dalam riset ini mempunyai sebagian langkah ialah:
1. Coding Isyarat dalam analisa informasi kuantitatif merupakan tutur ataupun frasa pendek pendek yang sangat kerap timbul dengan cara simbolis membagikan ijmal, inti  yang  muncul,  kesimpulan  utama permasalahan ataupun ciri yang membangkitkan  ingatan  dari  suatu  yang didasarkan  bahasa  ataupun  informasi visual.  Informasi  bisa  terdiri  dari  tanya jawab transkip, memo lapangan pemantauan  partisipan,  jurnal,  akta, kepustakaan,  bagian  informasi  yang hendak dikodekan sepanjang cara pengkodean  daur  awal  bisa  berkisar  dari satu tutur ke satu perkataan penuh sampai totalitas  laman  bacaan  ke  arus  ilustrasi bergerak .
2. Analytical Maps Analytical Maps merupakan membuat coretan ataupun gagasan( Map) mengenai riset.  Pada  langkah  ini  merupakan metode  khusus  buat  menulis  apa  yang periset  pikirkan  serta  dituangkan  dalam wujud lukisan penggambaran dan mempuyai  faedah  untuk  periset  sendiri ataupun yang lain. Bagi pernyataan yang
diperkuat  oleh    Maxwell  (Fatoni  et  al., 2022) dengan“ membuat denah
rancangan dini buat menolong memperjelas  kerangka  kegiatan  abstrak ataupun  teoritis  yang  melandasi  riset”. Dalam aplikasi NVivo, denah rancangan, grafik alur ataupun bagan investigasi asli bisa  terbuat  memakai  perlengkapan pemodelan  serta  dengan  cara  biasa diucap selaku bentuk.
Analisa informasi yang periset maanfaatkan  dalam  riset  ini  merupakan analisa  informasi  NVivo  dengan  aplikasi NVivo  11  Plus.  Aplikasi  NVivo  11  Plus ini merupakan suatu fitur lunak Qualitative  Informasi  Analysis(  QDA) yang  dibuat  oleh  QSR  international.
Aplikasi  NVivo  11  Plus  ini  ialah  suatu fitur lunak Qualitative Informasi
Analysis(  QDA)  yang  dibuat  oleh  QSR international.  Aplikasi  NVivo  di  konsep dengan  bermacam  berbagai  set  fitur  inti serta  dipakai  buat  melakukan  suatu proyek-  proyek  riset  kualitatif  dengan pangkal berplatform bacaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembahasan implementasi modernisasi  sistem  perpajakan  pada kantor  pelayanan  Pajak  Pratama Medan Belawan
Peta implementasi modernisasi sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak

## Pratama Medan Belawan
Sumber : Data Diolah Menggunakan Aplikasi

## Nvivo 11
Dari  gambar  4.1  dapat  dilihat  bentuk dari implementasi penerapan modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  pada  kantor  pelayanan pajak pratama medan belawan : E-filling  pajak  merupakan  bentuk modernisasi  administrasi  dari  DJP sebagai  sarana  penyampaian  Surat Pemberitahuan (SPT) secara onlinemelalui melalui situs jejaring efiling  pajak  dari  DJP  atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk  DJP.  Hal  ini  bertujuan agar WP tidak perlu lagi melakukan  pengisian  SPT  secara manual  dan  datang  ke  KPP  untuk menyampaikan  SPT-nya  dengan antrean  panjang  yang  memakan banyak  waktu.  Dengan  demikian, compliance cost WP dapat berkurang.
Proses pelaporan SPT Online melalui sistem  ini  dimulai  dengan  dengan mengajukan permohonan pembuatan Electronic FilingIdentification Number (EFIN)  dengan  mendatangi  KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, WP dapat mendaftarkan diri dan  melakukan  efiling  di  sistem efiling  pajak.  Dengan  terdaftarnya
WP  di  sistem  efiling  pajak,  WP dapat  mengisi  SPT  secara  online maupun membuatnya secara offline  terlebih  dahulu  melalui aplikasi  e-SPT  lalu  mengunggah file  csv  sebagai  output-nya  ke sistem efiling   pajak. 2. Pembahasan Kendala yang dihadapi  oleh  wajib  pajak  dalam modernisasi perpajakan pada kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Belawan
Gambar 4.2
Peta Analisis Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam modernisasi perpajakan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

## Sumber : data menggunakan Aplikasi Nvivo 11
Dari  gambar  4.2  dapat  dilihat  kendala dari  penerapan modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  pada  kantor  pelayanan  pajak pratama Medan Belawan :

## 1. Pelaporan yang tidak efisien
Hasil  penelitian  ini,  wajib  pajak  merasa tidak efisien terhadap alur pelaporan SPT secara online  yang  dimana  pada  saat  pendaftaran  atau pelaporan  SPT  online  diminta  nomor  efin. Nomor efin tersebut didapat apabila wajib pajak datang  kekantor  pajak.  Sedangkan  pelaporan SPT  dilakukan  secara  online,  dan  tujuan dibuatnya  secara  online  agar  wajib  pajak  tidak lagi  perlu  datang  dan  mengisi  SPT  secara manual  ke  KPP  dengan  antrean  panjang  dan memakan  banyak  waktu.  Namun  masih adaproses yang harus dilakukan secara offline.
Laporan  pajak  atau  yang  disebut  juga Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  Surat  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak,  bukan  objek  pajak,dan  haka  tau kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang  undangan  perpajakan  (Pramitasari, 2022).
Maka  hasil  dari  penelitian  ini,  pelaporan yang  tidak  efisien  ini  membuat  wajib  pajak yang  bekerja  susah  untuk  mengatur  waktu  dan membuat  pekerja  malas  melaporkan SPT mereka. Para pekerja lebih memilih untuk  denda  daripada  ribet  untuk mengikuti  alur  pelaporan  yang  juga mengharuskan  untuk  melakukan  proses offline yaitu meminta nomorefin.
2. Wajib pajak kurang memahami  sistem  dan  bahasa  pada laman web yang kurang dapat dimengerti oleh wajib pajak. Kendala  yang  dihadapi  juga terjadi  karna  wajib  pajak  kurang memahami sistem pelaporannya. Dimana  wajib  pajak  harus  mengisi  form  yang disediakan oleh kantor pajak pada website atau laman yang telah disediakan. Pada pengisiannya, wajib pajak menemukan pertanyaan  yang  bahasanya  kurang  dapat dimengerti  untuk  orang  awam,  karna  banyak bahasa  akuntansi  pada  form  yang  tertera, sehingga  di  proses  pengisiannya  wajib  pajak perlu  mencari  tau  arti  arti  dari  bahasa  tersebut melalui internet.
Sejalan  dengan  hasil  wawancara  dari abdul  butar  butar  “  dalam  melaporkan  SPT tahunan di webnya ada bahsa yang kurang kami mengerti  seperti  aktiva tetap,aktiva  lancar. Jadi kami harus mencari tau dulu baru bisa mengisi webnya  “.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa memang  ketidakefisienan,  sistem  dan  bahasa yang  kurang  dapat  dimengerti  dapat  menjadi alasan untuk wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan mereka.
3. Pembahasan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi  kendala  modernisasi  sistem perpajakan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Medan Belawan

## Gambar 4.3
Peta Analisis Upaya Dilakukan Untuk Menanggulangi Kendala Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Belawan

## Sumber : data diolah menggunakan Aplikasi Nvivo 11
Dari gambar 4.3 dapat dilihat upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan :

## 1. Mengefisienkan pelaporan secara online
E – filling merupakan bagian dari sistem pemungutan pajak yaitu self- assessment system, dimana pelaporan SPT secara online dilakukan oleh wajib pajak. Namun ternyata wajib pajak merasa tidak efisien dalm pelaporannya dikarenakan ada step manual yaitu meminta nomor efin ke kantor pajak, sedangkan pelaporannya dilakukan secara online. Wajib pajak berharap keefisienan pelaporan, yaitu nomor efin bisa diminta melalui online juga sehingga tujuan sistem modernisasi self- assessment pun dapat berjalan dengan baik.
Karna tujuan dari sistem tersebut agar pemerintah ingin memberikan kepercayaan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiiban mereka kepada negara tanpa terbebani. Sejalan dengan hasil wawancara
abdul butar butar “alangkah baiknya nomor efin tersebut bisa diminta secara online.”
Dapat disimpulkan bahwa keefisienan proses pelaporan SPT pun dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunanmereka. Sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT mereka.
2. Kantor pajak membuat sosialisasi untuk wajib pajak
Sosialisasi kepada wajib pajak yang baru mendaftar atau kepada wajib pajak yang lama tentang prosedur pelaporan dan pendaftaran SPTtahunan. Sosialisasi yang dilakukan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan bisa dengan mudah melaporkan dan membayar pajaknya.
Wajib pajak kurang mengetahui adanya informasi terbaru tentang prosedur atau sistem yang digunakan, sehingga wajib pajak bingung dalam pengisian pelaporan SPT tahunan tersebut. Sosialisasi mengenai bahasa bahasa dalam laman web juga perlu di diinformasikan kepada setiap wajib pajak, sehingga ketika pelaporan wajib pajak tidak melakukan kesalahan ataupun menjadi bingung.
Sosialisasi wajib pajak merupakan program yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk membrikan pemahaman dan pengetahuantentang pajak. Wajib pajak sangat membuthkan sosialisasi perpajakan agar mengetahui dan memahami tatacara perpajakan yang berlaku saat ini (Wijaya & Yushita, 2019).
Ria angelina tobing mengatakan “ tidak banyak pemaparan tentang bgaimana hasil modernisasi pajak ini ke masyarakat, kalaupun ada tidak banyak campaign untuk proses pembayaran atau pelaporan pajak ini. Lalu tampilan web yang terlalu rumit “
Dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan  dengan  benar  dan  cukup  mudah dipahami  bisa  meningkatkan  kesadaran  wajib pajak,  maka  hasil  anlisis  kendala  pelaporan SPT  tahunan  pada  kantor  pajak  medan belawan, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada  wajib  pajak  oleh  kantor  pajak. Seharusnya hal ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  analisis  dan  melakukan penelitian,  maka  penulis  dapat  membuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaporan  SPT  yang  tidak  efisien membuat para wajib pajak bingung dan malas untuk  melaporkan  SPT  tahunan  mereka. Apalagi  pekerja  yang  tidak  memiliki  waktu untuk  datang  kekantor  pajak  untuk  meminta nomor efin. Pelaporannya online tapi ada step manual  yang  harus  dilakukan,  hal  itu membuat  para  wajib  pajak  lebih  memilih denda  dan  tidak  melaporkan  SPT  tahunan mereka ketimbang harus ribet datang kekantorpajak atau harus sampai cuti.
2. Pada  proses  pengisian  laporan  SPT tahunan  dengan  tampilan  web  yang  terlihat rumit  juga  bahasa  yang  kurang  dapat dimengerti  orang  awam  membuat  wajibpajak juga merasa malas dan tidak mau melaporkan SPT tahunan.
3. Kurangnya  informasi  yang  diperoleh
wajib  pajak  membuat  wajib  pajak  tidak melaporkan SPT tahunan, kurangnya sosialisasi oleh kantor pajak juga mempengaruhi  pelaporan  SPT  tahunan  oleh wajib pajak.

## Referensi
http://repository.potensiutama.ac.id/jspui/handle/123456789 /2102?mode=full
pernamasari,  r.  (2021).  analisis  penerapan  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak pratama kembangan jakarta. 1(1), 77–97.
rahmawati,  y.  a.  (2014).  analisis  modernisasi  sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  (studi empiris
pada  wajib  pajak  di  kantor  pelayanan  pajak  pratama surakarta).
Waluyo,  T.  (N.D.).  Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak
Yang  Tidak  Menyampaikan  SPT,  Ketentuan  Dan Pemilihannya.
[5] Mardiasmo.  (2016).  Perpajakan  Edisi  Revisi  Tahun 2016. CV.Andi.
[6] Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif.
Cv.Alfabeta.
[7] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian
Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D. Cv.Alfabeta.
[8] Kemala.P.Lubis,  &  E,  P.  (2009).  Analysis  Of  The Application  Of  E  SPT  In  The  Annual  Tax  Return Reporting Of Corporate Taxpayers At The Medan City Primay Tax Office.
[ Aris.  (N.D.).  Diskusi  Penggunaan  E  SPT.  2010. Http.//Www.Ortax.Org
[1 Ardiani,  d.  (2018).  i  analisis  kepa  tuhan  w  ajib  pajak sebelum  dan  sesudah  penerap  an  program  e-spt dalam  melaporkan  spt  masa  ppn  p  ada  kpp  pratama medan petisah.
[1 SISKA  MAYASARI.  (2019).  Analisis  Sistem  Penggunaan E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt)  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Wpop)  Pada  Kpp Pratama Tebing Tinggi.
[1 ANGGRAINI,  D.  P.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
[1 Hidayat,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Pelaporan  Surat
Pemberitahuan  Tahunan  Pada  KPP  Pratama  Medan Petisah.
[1 P,  B.,  &  K,  J.  (2013).  Qualitatif  Data  Analysis  With NVIVO (2nd ED).
Wasington DC.
[1 J.Moleong.L.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif,Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.
Alsyukroni,  Siti,  and  Ina  Liswanty.  "The  Influence  of Taxpayer  Awareness,  Fiscus  Services,  Tax Sanctions, Taxation System and Tax Socialization on  Individual  Taxpayer  Compliance  at  KPP Pratama  Medan  Polonia." Jurnal  Manajemen Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Manajemen 9.2 (2023): 248-267.