Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5018/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang
Aryadi Almau Dudy 1 , Suheflihusnaini Ashady 2
Universitas Mataram Article Info Abstract Article history Received : 27 March2023 Publish : 30 March 2023 Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APIP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power. The purpose of this research is to find out the role of the APIP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APIP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.
Keywords: Audit APIP Penyalahgunaan wewenang Tindak Pidana Korupsi
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 27 Maret 2023 Publis : 30 Maret 2023 Perbuatan korupsi marak terjadi dalam intansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, salah satu usaha  pencegahan  terhadap  terjadinya  korupsi  didalam  tubuh  internal  pemerintah  yaitu didirikannya  lembaga  APIP  sebagai  pengawas  terhadap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian negara. Terdapatnya dua aturan terkait tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yaitu ranah preventif dalam administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU. No 30 tahun 2004 dan ranah kriminalisasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU. 31 tahun 1999. Penelitian ini berangkat dari titik singgung kedua undang-undang tersebut yang memandang adanya keterkaitan dari kedua aturan  dan  saling  mendukung  antara  undang-undang  yang  satu  dengan  undang-undang  yang lainnya. dengan penyalahgunaan kewenangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran audit APIP  terhadap  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  yang  menimbulkan  kerugian  negara  dalam perspektif  korupsi  dan  bagaimana  peran  hasil  Audit  APIP  dalam  mendukung  penegakan  tindak pidana korupsi dan sebagai alat bukti yang sah dalam penyalahgunaan wewenang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons tribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Aryadi Almau Dudy Universitas Mataram Email : aryadialmaududy@unram.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi  dalam  suatu  instansi  pemerintah  dalam  perkembangannya  semakin  meningkat, setiap pejabat instansi baik di pusat maupun daerah berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi,  hal  ini  dimungkinkan  karna  terdapatnya  kewenangan  dari  jabatan  yang  telah diamanahkan,
Setiap  Pejabat  pemerintah  harus  memperhatikan  setiap  tindakannya  terkait kewenangannya,  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  diatur  dalam  UU  Nomor  30  Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e. Asas ini mewajibkan kepada setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan  untuk  tidak  menggunakan  kewenangannya  dengan  tujuan  untuk  kepentingan pribadi  atau  kepentingan  yang  lain  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian kewenangan.(Amiruddin,2021:1) Larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 17 UU Nomor  30  tahun  2004  meliputi  larangan  melampaui  wewenang,  larangan  mencampuradukkan kewenangan dan tidak sewenang-wenang.
Kriminalisasi Perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan diatur dalam UU. Nomor 31 tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  3  dalam  penerapannya  pasal  tersebut mengalami perkembangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan  bahwa  kata  “dapat”  dalam  rumusan  pasal  tersebut  dihapuskan.  Akibat  putusan tersebut rumusan Pasal 2 yang semula delik formil berubah menjadi delik materil artinya untuk menjerat seseorang ditekankan pada akibat dari suatu perbuatan sehingga unsur kerugian negara yang  timbul  menjadi  unsur  penting  untuk  menjerat  seseorang  menggunakan  pasal  tersebut, sehingga diperlukan upaya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.
Persimpangan  antara  pasal  21  UU.  Administrasi  Pemerintahan  (AP)  dan  Pasal  3  UU. Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  Jo  Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009 tentang Pengadilan Pidana Korupsi (UU Pengadilan Korupsi),  persimpangan antara pasal 21 UU. Administrasi  Pemerintahan dan Pasal 3 UU. TIPIKOR dalam beberapa literatur sering disebut sebagai norma konflik yang berakhir dengan dilema antara norma-norma kedua UU. (UU. TIPIKOR dan UU. Administrasi Pemerintahan). Seringkali aparat penegak hukum juga menilai suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (AUPB) hanya dengan mengacu pada parameter perbuatan ilegal menurut hukum pidana”.
Titik  Singgung  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  antara  kompetensi  pengadilan TIPIKOR  dan  PTUN  di  dasarkan  pada  niat  (mensrea)  dari  seorang  pejabat  tersebut,  artinya apabila  tindakan  pejabat  tersebut  didasarkan  oleh  niat  jahat  maka  pengadilan  yang  memiliki kompetensi  adalah  pengadilan  TIPIKOR.  Tulisan  ini  membahas  tentang  penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga  fokus utamanya adalah menghitung kerugian negara yang ditimbulkan.
Kewenangan audit dibagi melalui audit eksternal dan internal, Badan Pengawas keuangan (BPK)  merupakan  satu  lembaga  yang  bebas  dan  mandiri  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan diatur dalam UU. Nomor 15 tahun 2006  sebagai audit ekternal yang diberikan Mandat oleh UUD. disamping itu terdapat  APIP yang diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 sebagai Aparat pengawasan intern pemerintah.
Berdasarkan paparan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Peran  Hasil  Audit  Apip  Terhadap  Tindakan    Penyalahgunaan  Wewenang  Yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perpektif Korupsi” .

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  peneltian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Yaitu mengkaji semua peraturan yang terkait dengan penyalahgunaan  kewenangan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statue approach), yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yaitu undang-undang TIPIKOR dan undang- undang Administrasi Pemerintahan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  peran  audit  APIP  terhadap  tindakan penyalahgunaan  wewenang  yang  menimbulkan  kerugian  Negara  dalam  perspektif korupsi  dan bagaimana peran hasil Audit APIP sebagai alat bukti yang sah dalam penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Negara dalam perspektif korupsi.

## 3. PEMBAHASAN
A. Peran Apip Sebagai Alat Audit Investigatif dan Audit PKKN
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal dalam UU.  Nomor  30  tahun  2004  adalah  sebagai  penunjang  untuk  mewujudkan  tujuan  undang- undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  tujuan  tersebut  antara  lain;  menciptakan  tertib penyelenggaraan  Administrasi  Pemerintahan,    menciptakan  kepastian  hukum,  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  wewenang,  menjamin  akuntabilitas  badan  dan/atau  pejabat, memberikan  pelindungan  hukum  kepada  warga,  Masyarakat  dan  aparatur    pemerintahan  ;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  menerapkan  AUPB;  dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
Kontrol  APIP  yang  bersifat  internal  ini  meliputi  tahapan  memeriksa,  meninjau, menilai, pengamatan, pada kewajiban dan peran dari institusi pemerintah dengan tujuan untuk menyampaikan setiap tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, peraturan, pedoman dan prinsip yang telah ditentukan  yang  tepat  sasaran  dan  berdaya  guna,  sehingga  tercapai  penata  kelolaan pemerintahan secara baik ( good governance ). (Dwi Alfianto, 2019:7) UU. Nomor 30 tahun 2004 Pasal 49 ayat (1) menyatakan pengawas internal (APIP) terdiri atas:
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara
c. fungsional melaksanakan pengawasan intern;
d. Inspektorat Provinsi; dan
e. Inspektorat Kabupaten/Kota.
Sebagai  pengawas  internal  selain  memiliki  peran  untuk  mencegah  juga  berperan dalam  menyelesaikan  sengketa  kewenangan  yang  diatur  dalam  UU.  Nomor  30  tahun  2004 Pasal 16 ayat (6) yang berbunyi : Dalam hal  sengketa kewenangan  menimbulkan kerugian keuangan  negara,  aset  negara,  dan/atau  lingkungan  hidup,  sengketa  tersebut  diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyalahgunaan  wewenang  yang  dimaksud  dalam  perspektif  tindak  pidana  korupsi adalah  penyalahgunaan  jabatan  yang  menimbulkan  kerugian  negara.  Pengertian  kerugian negara  terdapat  dalam  UU.  Nomor  1  tahun  2004  pasal  1  ayat  (22)  yang  mendefinisikan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. BPKP merumuskan bahwa kerugian keuangan negara dalam implementasinya dapat dirinci sebagai hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  akibat  perbuatan  sengaja  melawan  hukum  dalam  bentuk  : (Rochxy dkk, 2020: 408)
1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara;
2. Hilang atau berkurangnya keuangan negara dari kegiatan pelayanan pemerintah;
3. Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara;
4. Hilang atau berkurangnya aset negara yang dikelola sendiri atau pihak lain;
5. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola negara.
Dalam pasal 20  ayat (2) UU. Nomor 30 tahun 2004 mengatakan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c berupa : “Terdapat kesalahan administratif yang  menimbulkan kerugian keuangan Negara”.
Posisi APIP terkait sengketa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan uang negara tetap dalam koridor adminitrasif, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (4) : Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa, terdapat kesalahan administratif yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  c,  dilakukan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  paling  lama  10  (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  maka  APIP  sebagai  pengawas  intern  dalam menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  sengketa  wewenang  seharusnya  telah  memiliki hasil  pemeriksaan  berupa  detail  kerugian  negara  berdasarkan  audit  yang  dilakukannya. Kewenangan audit  APIP  diatur  dalam  PP.  Nomor  60  Tahun  2008  Pasal  50  yang membagi Audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 50 adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,
dan efektivitas.  Sedangkan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja diatas.
Dalam  kaitannya  dengan  penegakan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah menetapkan 6 (enam) jenis pelanggaran bersifat opsinal yang dimasukkan kedalam hukum nasional  ke  6  (enam)  pelanggaran  tersebut  adalah:  penyuapan  pasif  pejabat  publik  asing, memeprdagangkan pengaruh, menyalahgunakan fungsi/wewenang, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan disektor swasta dan penggelapan kekayaan di sector swasta. (Chairuddin Ismail, 2009;101)   kriminalisasi perbuatan  penyalahgunaan wewenang jabatan yang diatur dalam Pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan pasal tersebut unsur-unsur seseorang dapat dikatakan korupsi apabila memenuhi :
a. Setiap orang
b. dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
c. dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan dan
d. menimbulkan kerugian negara.
Dalam menerapkan pasal tersebut maka penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK harus  mempunyai  bukti  penunjang  khususnya  terkait  tentang  kerugian  keuangan  negara. Melalui PERMENPAN Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit APIP menambahkan jenis Audit APIP yaitu Audit investigatif.  Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan  mengumpulkan  bukti    secara  sistematis  yang  bertujuan  mengungkapkan  terjadi  atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.   Peran Audit investigatif inilah yang kemudian dikembangkan menjadi Audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).
Sehingga peran APIP sebagai pengawas internal pemerintahan menjadi relasi dalam hal  mengungkap  pelaku  dan  mencari  bukti  adanya  penyalahgunaan  kewenangan  yang menimbulkan  kerugian  negara  melalui  Audit  investigatif  dan  Audit  penghitungan  kerugian keuangan negara (PKKN). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU. No 31 Tahun 1999 Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  berbunyi  : Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan berpendapat bahwa satu atau  lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan . Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan  negara"  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya  berdasarkan  hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian pasal 6 angka a  UU.  KPK  yang  berbunyi  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas  koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”, dan pasal 7 UU. KPK yang mengatakan dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d) Melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  dan  meminta  laporan  instansi  terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## B. Peran Hasil Audit Apip Sebagai Alat Bukti
Dalam menerapkan  Pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur pasal yaitu  :
a. Setiap orang
b. dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
c. dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan dan
d. menimbulkan kerugian negara.
Poin penting dalam kriminalisasi perbuatan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi adalah  niat  dalam  teorinya  kata  niat  mewakili  istilah  sengaja  (dolus),  menurut  pompe kesengajaan  dapat  diartikan  sebagai  menghendaki  (willens)  dan  mengetahui  (wettens). Mneghendaki yaitu sesuatu yang lebih dari sekedar menginginkan dan berharap sedangkan mengetahui artinya, memahami, menyadari atau menisnyafi sesuatu. ( Topo Santoso, 2023: 270)  Selain  harus  dipenuhinya  legalitas  materil  diatas  terdapat  juga  legalitas  formil  yang diatur dalam KUHAP, salah satu aspek formil yang penting adalah pembuktian. Pentingnya pembuktian adalah cerminan dari asas  praduga tidak bersalah dan menghindari adanya eror in persona atau dwaling yaitu suatu salah paham atau kekeliruan terhadap orang yang dituju. (Moeljatno,  2008:209)  Sehingga  diperlukan  petunjuk  berdasarkan  pasal  188  (1)  KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persusuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) petunjuk yang dimaksud adalah :
a. Keterangan saksi
b. Surat
c. Keterangan terdakwa
Dalam  pasal  26  A  UU  no.  20  tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menyatakan Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Berdasarkan  pasal  1  butir  14    KUHAP  seseorang  dapat  dijadikan  tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam pasal 17 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir 14. Menurut HMA Kuffal bukti permulaan adalah sama dengan alat bukti sah. (HMA Kuffal, 2008:28)
Berdasarkan  ketentuan  perubahan  tersebut  maka  hasil  audit  investigatif  dan  audit PKKN  dari  APIP  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  permulaan  atau  petunjuk  dalam  bentuk dokumen selain hal tersebut dalam hal penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK  harus mempunyai  bukti  penunjang  khususnya  terkait  tentang  kerugian  keuangan  negara  dapat diakomodir melalui hasil audit APIP.
Melalui PERMENPAN Nomor 5 tahun 2008 dalam mengenakan suatu tindak pidana Kewenangan APIP dalam kompetensinya melakukan audit PKKN dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 dimana dalam pertimbangannya menyatakan KPK tidak hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian suatu tindak  pidana  korupsi,  melainkan  dapat  juga  berkordinasi  dengan  instansi  lain.  Misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan pemerintah
yang menpunyai fungsi yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut terhadap hasil audit APIP sebagai pengawas internal yang diberi kewenangan dalam melakukan audit  dapat dijadikan bukti    telah  terjadinya  kerugian  keuangan  negara  yang  mengarah  tindak  pidana  korupsi berkaitan dengan jabatan dalam kewenangannya.
Terkait  pasal  184  KUHAP  mencakup  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk, dan  keterangan terdakwa.  Setelah dilakukan pengolahan lebih lanjut  maka dalam audit  investigasi  dan  PKKN  dihasilkan  alat  bukti  menurut  pasal  184  KUHAP    antara  lain sebagai berikut : (Narendra Aryo Bramastyo, 2014:13)
1) Inventarisasi  fisik  dapat  diolah  menjadi  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa
2) Konfirmasi kepada pihak ketiga independen dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi
3) Dokumen  dapat  diolah  untuk  dijadikan  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa.
4) Dokumen otentik dapat langsung menjadi alat bukti surat
5) Hasil  wawancara  dapat  diproses  menjadi  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa
6) Observasi  dapat  diolah  menjadi  alat  bukti  petunjuk.  Untuk  memproses  bukti  audit menjadi  alat  bukti,  auditor  investigasi  dapat  dilibatkan,  meskipun  keputusan  tetap  di tangan penyidik
Sehinga  peran  APIP  terhadap  penyalahgunaan  wewenang    adalah  alat  investigatif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum  dalam mencari dan menemukan pelaku serta kerugian negara yang ditimbulkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa keterkaitan antara UU. 30 tahun 2004 tentang Admistrasi pemerintahan dan UU. 31 tahun 1999 tentang  Tipikor  terkait  penyalahgunaan  wewenang  dalam  hal  penegakan  dan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  adalah  saling  mendukung  antar  peraturan.  Peran  APIP  sebagai  upaya pendukung  dalam  penegakan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  terhadap  hasil  audit penyalahgunaan wewenang antara lain :
1. Sebagai  Alat  audit  investigatif  dalam  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  melalui  hasil  Audit investigatif dapat digunakan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti  secara sistematis  yang  bertujuan  mengungkapkan  terjadi  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
2. Sebagai alat Audit PKKN dalam tindak pidana korupsi, yaitu melalui hasil Audit PKKN dapat diketahui  secara  pasti  jumlah  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  negara  sebagai  pemenuhan unsur pasal dalam tindak pidana korupsi.
3. Sebagai alat bukti tindak pidana korupsi yaitu hasil audit yang berupa dokumen laporan hasil pemeriksaan dapat dijadikan bukti petunjuk berdasarkan pasal 26A UU. No 20 tahun 2001 dan  penulusuran  investigatif  serta  dokumen  tersebut  dapat  diolah  menjadi  alat  bukti  sah berdasarkan pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan  keterangan terdakwa

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Chairuddin  ismail,  Pidana  Harta  Kekayaan  Suatu  Alternatif  Kebijakan  Hukum  Pidana Pemberantasan Korupsi, Merlyn Lestari. Jakarta, 2009
HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,
Malang, 2008
Moeljatno, Asas -Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023 JURNAL
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Amiruddin,  Lalu  Parman,  Rina  Khaerani  Pancaningrum  “Titik  Singgung  Antara  Kompetensi Pengadilan  Tipikor  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Penyalahgunaan Wewenang” Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 2 ,No. 1, Juni 2021 Dwi  Alfianto, “ Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  Untuk  Mewujudkan  Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi Di Bidang Penyediaan Barang Dan Jasa” jurnal hukum pidana dan pengembangan hukum, Volume, November 2019
Narendra  Aryo  Bramastyo, “ Laporan  Audit  Investigasi  Sebagai  Bukti  Permulaan  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” kumpulan jurnal mahasiswa, Volume oktober 2014
Rochxy,  Lintje  Kalangi,  Hendrik  Gamaliel  “Pengembalian  Kerugian  Negara  Dalam  Audit Investigatif  dan  Audit  Penghitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  Kajian  Dari  Sudut Pandang  Auditor  Pada  Perwakilan  Badan  Pengawasan    Keuangan  Dan  Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara” jurnal riset akuntansi dan auditing “goodwill”, 12 (2), 2021
Wicaksono,  Muhammad  Bagus  Adi; Saputra,  Rian.  Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues, suppl. Special Issue 1; Arden Vol. 24,  (2021): 1-17