Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga
M. Andrika Riyansyah.L andrikariyansyah@gmail.com
Johni Najwan johni.najwan@yahoo.co.id
Evalina Alissa evalina_alissa@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to find out and analyze how the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District and what are the obstacles that occur in the implementation  of  premarital  marriage  guidance  at  the  Office  of  Religious  Affairs,  Kota  Baru District. The method used in this study is an empirical juridical research method, namely a legal research method that looks at the law in the true sense and how the law is in the community. In this study, the effectiveness of legal norms in this case is the Director General's Decree Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. The result of this research is that premarital marriage guidance in Kota Baru District has been implemented. The marriage counseling was held at the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs in Kota Baru District. In the implementation of premarital marriage guidance, there are still many obstacles. Constraints experienced such as the lack of facilitators or resource persons who provide material, the lack of facilities and facilities due to the lack of budget in the implementation of the premarital marriage guidance. So that in the implementation of this guidance,  there  are  differences  in  the  guidance  of  premarital  marriage  that  is  conveyed  to  the prospective husband and wife.

## Keywords: Premarital Marriage Guidance, Harmony, Household

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimanakah  pelaksanaan  bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan apa yang menjadi kendala yang terjadi  dalam  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian  hukum  yang  melihat  hukum  dalam  artian  sebenar-benarnya  serta  bagaimana  hukum dilingkungan  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  melihat  efektivitas  norma  hukum  dalam  hal  ini  adalah Keputusan  Direktur  Jenderal  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin.  Hasil  dari  penelitian  ini    bahwa  bimbingan  perkawinan pranikah di  Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Bimbingan perkawinan tersebut diselenggarakan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut masih banyak terjadi kendala-kendala. Kendala yang dialami seperti masih minimnya fasilitator atau narasumber yang memberikan materi, masih kurangnya sarana dan fasilitas yang disebabkan  minimnya  anggaran  dalam  penyelenggaraan  bimbingan  perkawinan  pranikah  tersebut.
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 37 – 54
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Sehingga  dalam  pelaksanaan  bimbingan  tersebut  terdapat  perbedaan  bimbingan  perkawinan  pranikah yang disampaikan kepada pasangan calon suami istri.
Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah, Keharmonisan, Rumah Tangga

## A. Pendahuluan
Manusia  hakikatnya  hidup  berpasangan  dan  menemukan  makna  kehidupan  dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  memiliki  tujuan  untuk membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Kehidupan masa kini  banyak  dipertanyakan  mengenai  relevansi  kehidupan  berkeluarga  berdasarkan  sebuah pernikahan, hal ini menunjukkan ketidakpastian terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun berlandaskan  perkawinan,  dengan  kata  lain  kita  harus  memahami  dengan  baik  bagaimana sebenarnya hakikat dari perkawinan tersebut.
Pentingnya pemahaman tentang membangun sebuah keluarga berfungsi bagi calon suami istri yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, gambaran mengenai cara membentuk keluarga yang harmonis.  Perkawinan  tersebut  bukan  diartikan  hanya  memuaskan  kebutuhan  biologis  atau hanya  sebagai  unsur  pengikat  saja  antara  setiap  pria  dan  wanita  namun  terdapat  nilai  atau prinsip-prinsip lain didalamnya. Prinsip-prinsip atau nilai yang tertuang di dalam UU Perkawinan yaitu  tujuan  dari  perkawinan  tersebut  yakni  menciptakan  keluarga  kekal  dan  abadi,  prinsip sukarela pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan atas kemauannya sendiri, asas monogami, pasangan suami istri memiliki kematangan jiwa maupun rohani, mempersulit perceraian serta hak dan kedudukan suami dan istri seimbang. 1
Untuk mencapai prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut dan untuk meningkatkan  kualitas  dari  perkawinan  maka  penting  bagi  pasangan  calon  suami  istri  untuk mengetahui  bagaimana  kehidupan  berkeluarga  itu,  membimbing  anak,  menghadapi  masalah- masalah  yang  mungkin  akan  terjadi  baik  internal  maupun  eksternal.  Sebab  setiap  hubungan pribadi termasuk juga perkawinan didalamnya mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat  atau  perbedaan  kepentingan.    Dimana  Ketika  pasangan  suami  istri  yang  baru  saja memulai  membangun  keluarga  dan  tidak  bisa  atau  tidak  sanggup  menyatukan  perbedaan- perbedaan dan saling memahami dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.
Putusnya  perkawinan  salah  satunya  disebabkan  oleh  perceraian.  “Perceraian  adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan  untuk  mengakhiri  perkawinan  yakni  saling  meninggalkan  sehingga  mereka
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.
berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri”. 2 Oleh sebab itu pemerintah telah membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi tingginya angka perceraian tersebut. Pemerintah membuat sebuah  Peraturan  mengenai  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah.  Peraturan  ini  termuat  dalam Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam DJ No. II/379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
Bimbingan  perkawinan  adalah  kebijakan  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  yang dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  perkawinan  yang  gagal,  terkesan  terburu-buru,  dan  tidak harmonis yang disebabkan kurangnya pemahaman mengenai makna yang terkandung di dalam perkawinan tersebut, sehingga dapat menimbulkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Di sisi lain, keluarga yang kuat dan tangguh merupakan kebutuhan dasar suatu bangsa. Oleh karena itu  program  bimbingan  perkawinan  pranikah  ini  merupakan  bentuk  keseriusan  Kementerian Agama untuk menjamin pembangunan negara melalui keharmonisan perkawinan. “Bimbingan perkawinan  pranikah  merupakan  pemberian  bekal  secara  sistematis  berupa  petunjuk, penasihatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah  yang  dilakukan  oleh  pembimbinb/fasilitator”. 3 Tujuan  bimbingan  perkawinan  kepada calon  suami  istri  adalah  untuk  membangun  pemahaman  serta  wawasan  tentang  kehidupan berkeluarga/kehidupan  sehari-hari  dalam  memahami  keluarga  yang  harmonis  atau  sakinah mawaddah dan warahmah serta mengurangi konflik-konflik yang mungkin terjadinya didalam kehidupan  keluarga. 4 .  Adanya  bimbingan  perkawinan  pra  nikah  ini  diharapkan  memberikan dampak positif terhadap kualitas sebuah perkawinan.
Pelaksanaan bimbingan  perkawinan  pranikah itu  sendiri  di Kota  Jambi  dilakukan  oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan 8 Kantor Urusan Agama di Kota Jambi. Salah satu Kantor Urusan Agama yang melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut yakni Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Kota  Baru.  Jumlah  perkawinan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Kota  Baru  pada tahun 2019 yaitu 1187 pasangan 5 . Dari 1187 pasangan calon pengantin terdapat 25 pasangan yang  mengikuti  bimbingan  yang  diadakan  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi.  Peserta tersebut  dikirimkan  oleh  pihak  KUA  ketika  Kementerian  Agama  mengadakan  bimbingan perkawinan  pranikah.  Jumlah  peserta  yang  dikirimkan  tersebut  hanya  terbatas.  Sementara peserta bimbingan perkawinan selebihnya mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama Kota Baru.
2 Anwar  Rahman,  Prawitra  Thalib,  Saepudin  Muhtar, Hukum  perkawinan  Indonesia  Dalam Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  Dan  Hukum  Administrasi, (Jakarta:  Kencana,  2020), hlm.219.
3 Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”. Jurnal Al-Mizan , Vol. 16, No. 1, (2020), hlm.4. 4 Muhammad  Lutfi  et  al,  “Implementasi  Kendala  dan  Efektivitas  Kursus  Pra  Nikah  Di  Kua Kecamatan Pontianak Tenggara”. Jurnal Hukum Islam , Vol.5 No.2, (2020),hlm.313.
5 Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
Dalam  kenyataannya  bahwa  Kota  Jambi  merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  angka perceraian  yang  tinggi  dibandingkan  11  Kabupaten  lainnya.  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi mencatat pada tahun 2019 sebanyak 1087 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dari 4.123 pernikahan yang terjadi di Kota Jambi. 6 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru itu sendiri merupakan KUA dengan perceraian tertinggi terdapat 370 perkara perceraian pada tahun 2019.
Dari tingginya kasus perceraian tersebut mengandung arti terciptanya keluarga bahagia dan kekal tersebut yang merupakan tujuan perkawinan tidak tercipta secara sempurna. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mencegah tingginya angka perceraian dengan membuat sebuah peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah belum berjalan efektif. Peraturan yang  telah  dibuat  sejak  tahun  2009  yang  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dan  evaluasi sampai sekarang masih belum dapat berjalan efektif dalam mengurangi angka perceraian.
Berdasarkan  uraian    diatas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai hal tersebut untuk penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pra  Nikah  Bagi  Calon  Pengantin  Terhadap  Terciptanya  Keharmonisan  Rumah Tangga Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  bagaimana  pelaksanaan  bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru?, Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru. ?
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang  dianalisis  secara  deskriptif  dimana  penulis  menggambarkan  dan  memaparkan  tentang pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pranikah  di  Kecamatan  Kota  Baru,  serta  kendala  dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru, sehingga penelitian ini dapat  menjawab  peristiwa  dan  fenomena  apa  yang  terjadi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru.

## B. Pembahasan
a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

## Baru Kota Jambi
Pelaksanaan sebuah peraturan merupakan salah satu penyebab yang menentukan keberhasilan suatu  hukum  dalam  mencapai  tujuannya  dibentuknya  hukum  tersebut.  Menurut  Friedman, “keberhasilan  penegakan  hukum  akan  tercapai  ketika  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bersinergi dan bekerja
6 Badan Statistik Kota Jambi
saling  mendukung  dalam  pelaksanaannya” 7 .  Dengan  demikian  efektivitas  hukum  diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan, atau keseluruhan hasil dari  pelaksanaan hukum  yang  sebenarnya  Jadi  dapat  dikatakan  efektivitas  suatu  hukum  tergantung  dengan pelaksanaan dari hukum itu sendiri.
Pelaksanaan peraturan bimbingan perkawinan pranikah terdapat berbagai faktor yang berkontribusi  dalam  menjalankan  peraturan  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  dimulai  dari Undang-Undang  yaitu  peraturan  mengenai  bimbingan  perkawinan  pranikah,  penegak  hukum yaitu  penyelenggara  bimbingan  perkawinan  pranikah,  sarana  dan  fasilitas  dalam  bimbingan perkawinan pranikah, serta masyarakat yaitu peserta bimbingan perkawinan tersebut.

## 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  adalah  undang-undang.  Undang- undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang diterima secara umum dan ditetapkan oleh Penguasa Pusat dan maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materil terdiri atas:
a. “Peraturan Pusat
Peraturan pusat yaitu peraturan yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara,
b. Peraturan Daerah
Peraturan setempat yaitu peraturan yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.” 8
Peraturan mengenai bimbingan perkawinan termuat didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan  Masyarakat  Islam  No  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin.  Bimbingan  perkawinan  tersebut  merupakan peraturan pusat disebabkan peraturan tersebut berlaku untuk semua warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah terdiri dari atas  7 Bab yang mengatur mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah mulai dari yang  melatarbelakangi  peraturan  tersebut,  maksud  dan  tujuan,  penyelenggaraan,  sertifikat, pendanaan,  monitoring  evaluasi  dan  supervise,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  serta penutup.
Namun  di  dalam  peraturan  mengenai  bimbingan  perkawinan  tersebut  masih  terdapat kekurangan yaitu mengenai ketegasan peraturan tersebut. Kurangnya ketegasan peraturan disini
7 Lutfil Ansori, “Reformasi  Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No 2, (Desember 2017), hlm. 150.
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),  hlm. 8.
dapat  dilihat  ketika  bimbingan  tersebut  tidak  dijalankan  atau  terlaksana  maka  tidak  terdapat sanksi yang diterima oleh penegak hukum. Kemudian tidak adanya ketegasan untuk pasangan calon  pengantin  dalam  mengikuti  bimbingan  tersebut  terlihat  dari  tidak  adanya  konsekuensi berupa sanksi  yang  diterima  bagi  pasangan calon pengantin  yang  tidak  mengikuti  bimbingan. Meskipun  di  Kota  Jambi  bimbingan  tersebut  diwajibkan  oleh  Kementerian  Agama  dan  juga Kantor  Urusan  Agama  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  namun  seharusnya  didalam peraturan  bimbingan  perkawinan  hal  tesebut  diatur  lebih  lanjut  agar  nantinya  tujuan  dari ditetapkannya peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut dapat tercapai dan seluruh masyarakat di Indonesia dapat menerima bimbingan perkawinan pranikah sebelum melangsungkan perkawinan.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum mempunyai istilah luas, penegak hukum termasuk  yang terlibat langsung maupaun tidak langsung dalam penegakan hukum. Penegakan hukum secara sosiologis memiliki status dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyrakatan dan peranan  merupakan  hak  dan  kewajiban  tertentu.  Di  dalam  peraturan  mengenai  bimbingan perkawinan  pranikah  ini  penegak  hukum  yang  dimaksud  adalah  penyelenggara  bimbingan perkawinan pranikah itu sendiri. Penyelenggara bimbingan perkawinan itu diatur di dalam BAB II huruf A ayat 1 yang mengatakan “penyelenggara bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama  Kab/Kota,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  atau  Lembaga  lain  yang  telah  memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyenggaraan dari Kementerian Agama”.
Koordinator  dalam  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  tersebut  yaitu  kepala  seksi  yang membidangi  Urusan  Agama  Islam/Bimbingan  Masyarakat  Islam  pada  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  fungsi  dan  tugas  yaitu  di  bidang  urusan  agama  dan keluarga  sakinah  termasuk  untuk  memberikan  bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi  calon pengantin.  Bimbingan  perkawinan  pranikah  ini  di  Kota  Jambi    diwajibkan  bagi  setiap  calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Kewajiban untuk mengikuti bimbingan tersebut disampaikan  oleh  Kepala  Bagian  Seksi  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kota  Jambi  dan  KUA Kecamatan Kota Baru,
“Bimbingan  perkawinan  pranikah  merupakan  salah  satu  bentuk  layanan  yang  ada  di Kementerian Agama dimana bimbingan perkawinan tersebut memberikan bimbingan bagi calon pengantin dimana tujuannya adalah memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi  calon  pengantin  untuk  menghadapi  kehidupan/dinamika  berkeluarga  .  Bimbingan perkawinan pranikah ini bersifat wajib, setiap calon pengantin yang telah terdaftar di sistem
simkah, sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin wajib diberikan layanan yaitu berupa pengetahuan keluarga dan keterampilan keluarga oleh Kementerian Agama.” 9
Jika  berpedoman  kepada  peraturan  yang  termuat  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, proses bimbingan yang dilaksanakan kepada calon pasangan suami istri tersebut bukan merupakan syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan sebab tidak adanya konsekuensi bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan, meskipun bimbingan perkawinan tersebut bukan kewajiban, penegak hukum yaitu Kementerian Agama  Kota  Jambi  dan  seluruh  KUA  Kota  Jambi  mewajibkan  adanya  bimbingan  perkawinan pranikah tersebut. Diwajibkan bimbingan disini karena menurut penegak hukum bimbingan tersebut dianggap penting bagi kesiapan pasangan calon pengantin dalam membentuk atau membangun keluarga yang harmonis.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam sebuah penegakan  hukum.  Dalam  hal  ini  sarana  maupun  fasilitas  adalah    faktor  yang  dapat mempengaruhi  efektivitas  bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin  tersebut. Soerjono  Soekanto  megatakan  “sarana  dan  fasilitas  tersebut,  antara  lain,  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang cukup dan setereusnya”. 10
Sarana yang memadai tentu akan memaksimalkan proses dalam bimbingan tersebut namun sebaliknya sarana kurang memadai tentunya menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi  calon  pengantin.  Tanpa  didukung  sarana  serta  fasilitas  memadai  tidak  mungkin  suatu penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan sesungguhnya.
Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Kota Baru dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dan  KUA  Kecamatan  Kota  Baru.  Jumlah  peserta bimbingan pada tahun 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini:

## TABEL I
Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019 No Tempat Pelaksanaan Bimbingan Jumlah Peserta 1. Kantor Urusan Agama 25 2. Kantor Kementerian Agama 1162 Jumlah 1187
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
9 Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022
10 Soekanto, Faktor-faktor yang mempeengaruhi, hlm.37.
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan menggunakan 2 mode yaitu :
a. Bimbingan Tatap Muka
Bimbingan tatap muka dilakukan selama 16 jam pelajaran (JPL) disesuaikan pada modul  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Agama,  16  jam  pelajaran  tersebut dilaksanakan selama 2 hari.
b. Bimbingan Mandiri
Bimbingan mandiri terjadi apabila calon suami istri tidak dapat untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara tatap muka, maka calon suami istri  mengikuti  bimbingan  secara  mandiri.  Pasangan  suami  istri  mendapatkan buku bacaan mandiri dari Kementerian Agama, lalu saat mendaftarkan nikah di KUA  Kecamatan,  calon  pengantin  mendapatkan  materi  bimbingan.  Selanjutnya calon  pengantin  dapat  mendatangi  puskesmas  untuk  mendapatkan  bimbingan kesehatan  reproduksi,  kesehatan  keluarga  kemudian  calon  suami  istri mendapatkan  bimbingan  dari  2  orang  penasehat  dari  unsur  konselor  BP4, penyuluh agama islam, penghulu, ulama, ataupun psikolog.
Bimbingan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Jambi dilaksanakan dengan 2 metode yaitu bimbingan tatap muka dan mandiri. Namun fokus bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan secara  tatap muka. Metode tatap muka  tersebut dibiayai oleh APBN  dan  PNBP NR Namun  biaya  yang  diberikan  oleh  APBN  dan  PNBP  NR  tidak  dapat  mencukupi  seluruh pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kota Jambi.
Fasilitator  atau  narasumber  yang  memberikan  materi  dalam  bimbingan  perkawinan pranikah wajib diampu minimal 2 orang narasumber yang telah terbimtek. Fasilitator yang telah ter  bimtek  adalah  fasilitator  yang  memiliki  kualifikasi  pelatihan    yaitu  menerima  sertifikat bimbingan  sebagai  fasilitator  bimbingan  perkawinan  pranikah  atau  dapat  disampaikan  oleh narasumber yang memahami dengan muatan materi bimbingan perkawinan pranikah misalnya pihak puskesmas setempat. Fasilitator Bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kota  Jambi  terdiri  dari  3  narasumber seperti  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Bagian  Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Jambi, Bapak Zam zami. Berikut kutipan hasil wawancara penulis.
“Untuk  narasumber  dari  pihak  Kementerian  Agama  terdiri  dari  3  narasumber  yaitu fasilitator dari pihak Kementerian Agama Kota Jambi yang telah ter bimtek, kemudian dari
Dinas  Kesehatan/rumah  sakit untuk memberikan materi  mengenai Kesehata  reproduksi dan dari BKKBN mengenai masalah stunting” 11
Berikut fasilitator bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kota Jambi yang telah ter bimtek:
TABEL II Daftar Fasilitator Yang Telah Terbimtek No Nama Jabatan 1. Zam Zami Kepala Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kota Jambi 2. Muhammad Hafiz K Kepala KUA Kecamatan Telanaipura 3. Muhammad Soeb Kepala KUA Kecamatan Jambi Timur 4. Usman Moning Penyuluh Madya 5. Marjiun Kepala KUA Kecamatan Jambi Selatan 6. A Rasak Kepala KUA Kecamatan Pasar Jambi 7. Muhammad Jabir Kepala KUA Kecamatan Jelutung
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
Berdasarkan data diatas bahwa jumlah fasilitator atau  narasumber yang telah ter bimtek dalam  pemberian  materi  yang  diberikan  kepada  pasangan  calon  pengantin  masih  dapat dikatakan minim. Tidak seluruh Kantor Urusan Agama Di Kecamatan memiliki fasilitator yang telah  terbimtek  termasuk  di  dalamnya  Kecamatan  Kota  Baru.  Padahal  jika  melihat  dalam Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  disebutkan  bahwa  setiap  bimbingan perkawinan pranikah minimal dikoordinir oleh 2 fasilitator yang telah ter bimtek dari Kantor Kementerian  Agama,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  atapun  dari  pihak  puskesmas  untuk materi menyangkut Kesehatan reproduksi, sedangkan untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota  Baru  masih  belum  memiliki  fasilitator  atau  narasumber  yang  telah  terbimtek  sehingga dalam  melangsungkan  bimbingan  perkawinan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Baru diberikan  oleh  penyuluh  atau  penghulu  yang  belum  terbimtek.  Sehingga  dalam  penyampaian mengenai materi bimbingan perkawinan pranikah masih terbatas dan minim.
11 Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 11 April 2022.
Materi yang disampaikan fasilitator bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kota Baru berupa ibadah-ibadah, bacaan-bacaan doa, ijab qobul, hak kewajiban suami-istri,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hukum-hukum  perkawinan.  Hal  tersebut disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru:
“Untuk  materi  yang  diberikan  kepada  pasangan  calon  suami  istri  yaitu  berupa  hukum- hukum  tentang  perkawinan,  kekerasan  dalam rumah tangga ,  bacaan  ijab qobul,  hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga bacaan atau doa-doa didalam perkawinan ” 12
Materi tersebut juga hanya diberikan dalam waktu yang singkat selama kurang lebih 1-2 jam. Materi yang disampaikan oleh fasilitator atau pada Kantor Urusan Agama disebut penyuluh tidak sedetail yang disampaikan pada pelaksanaan bimbingan pada Kementerian Agama Kota Jambi. Sementara  bagi  pasangan  calon  pengantin  yang  dikirimkan  untuk  mengikuti  bimbingan  di Kementerian  Agama  Kota  Jambi  materi  bimbingan  yang  diberikan  disesuaikan  dengan  modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.Materi yang diberikan berupa mempersiapkan keluarga  sakinah,  memenuhi  kebutuhan  keluarga,  menjaga  Kesehatan  reproduksi, mempersiapkan  generasi  berkualitas  dan  membangun  hubungan  dalam  keluarga. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Zam zami:
“Materi  wajib  ada  5  yang  diberikan  pada  bimbingan  perkawinan  yaitu  mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, mengelola keuangan keluarga yang  diberikan  oleh  narasumber  dari  Kementerian  Agama,  Kesehatan  reproduksi mempersiapkan generasi  berkualitas yang diberikan BKKBN.” 13
Jadi, penyampaian materi oleh fasilitator yang mengikuti bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda. Dari kuantitas penyampaian materi tersebut sudah jauh berbeda yaitu penyampaian materi di Kementerian Agama lebih lama dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan secara  Kualitas  kemudian  muatan materi  yang  diberikan  di  Kantor  Kementerian  Agama  lebih detail  dan  menyeluruh  dalam  usaha  membentuk  keluarga  yang  harmonis  jika  dibandingkan dengan muatan materi di Kantor Urusan Agama.
Materi yang telah diberikan oleh fasilitator atau narasumber, maka diadakan pre test kepada calon pengantin. Pretest yang diberikan Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama terdapat perbedaan.  Pretest yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kota Baru dilakukan dengan lisan yaitu tanya jawab antara fasilitator atau penyuluh dengan pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan.  Sementara  peserta  bimbingan  yang  dikirimkan  untuk  mengikuti  bimbingan  di Kementerian Agama Kota Jambi, pretes diberikan berupa soal mengenai materi pernikahan yang
12 Wawancara dengan Sataria, Kepala KUA Kecamatan Kota Baru, tanggal 18 April 2022.
13 Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022.
telah  disampaikan.  Pretest  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pemahaman  terhadap materi  yang telah diberikan fasilitator. Berkaitan dengan  pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan dapat dilihat melalui table dibawah ini.

## TABEL III
Pemahaman Responden Mengenai Materi Yang Diberikan Pada Saat Bimbingan Perkawinan Tahun 2019 No Tanggapan Jumlah Pesentase 1. Paham 63 63% 2. Kurang Paham 37 37% 3. Tidak Paham 0 0 % Jumlah 100 100%

## Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner
Dari data di atas dengan 100 responden, 63 orang paham mengenai materi bimbingan perkawinan,  37 orang  kurang paham,  dan  tidak  ada yang  tidak  paham  mengenai materi  yang disampaikan. Pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah disini hanya sebatas ilmu dan materi yang diberikan oleh fasilitator sedangkan materi yang diberikan pihak KUA  Kecamatan  Kota  Baru  dapat  dikatakan  minim.  Peserta  bimbingan  perkawinan  kurang meresapi  materi  yang  diberikan  terlihat  dari masih tingginya angka  perceraain  di  Kota  Jambi padahal bimbingan perkawinan telah terlaksana.
Dalam bimbingan perkawinan pranikah terdapat beberapa komponen yang seharusnya diterima  bagi  calon  pengantin  berupa  modul  yang  berisikan  materi  bimbingan  perkawinan pranikah dan sertifikat sebagai tanda bukti mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.
TABEL IV
Responden Yang Menerima dan Tidak Menerima Sarana dan Fasilitas
Bimbingan Perkawinan Pranikah Tahun 2019 No Tanggapan Modul dan ATK Sertifikat Konsumsi 1 Menerima 9 Orang 9 Orang 9 Orang 2. Tidak Menerima 91 Orang 91 Orang 91 Orang
Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner
Dari  data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari  100 responden (peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan) didapatkan jawaban 9 orang menjawab memperoleh sarana dan prasarana berupa sertifikat, modul, atk dan konsumsi selama melaksanakan  bimbingan,  91  orang  menjawab  tidak  mendapatkan  sarana  dan  prasarana tersebut.  Responden  yang  memperoleh  fasilitas  tersebut  adalah  responden  yang  mengikuti
bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi sedangkan responden yang mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama tidak mendapatkan fasilitas serupa.
Sarana  dan  fasilitas  yang  diadakan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dapat  dikatakan seadanya  hanya  berupa  catatan-catatan  kecil  atau berupa  rangkuman-rangkuman  dari  materi yang  akan  disampaikan  penghulu  atau  penyuluh.  Kantor  Urusan  Agama  juga  untuk  sekarang tidak memberikan  bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah berupa sertifikat atau surat  keterangan  yang  diberikan  kepada  pasangan  calon  pengantin.  Hal  tersebut  disebabkan tidak  adanya  anggaran  untuk  mencetak  sertifikat  tersebut.  Sedangkan  sertifikat  atau  surat keterangan  tersebut  bukan  merupakan  syarat  wajib  untuk  melangsungkan  perkawinan . Hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Sataria  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kota  Baru menyampaikan,
“Untuk  sarana  yang  diberikan  hanya  berupa  tempat  untuk  mengadakan  bimbingan perkawinan  tersebut  sementara  fasilitas  yang  diberikan  hanya  fotocopy  untuk  dibaca yang berisikan berupa catatan-catatan kecil mengenai inti-inti dari bimbingan tersebut dan juga berupa bacaan atau doa-doa” 14
Sertifikat  dan  modul  mengenai  bimbingan  pranikah  tersebut  hanya  diberikan  pada bimbingan yang dilaksanakan di Kementerian Agama sedangkan bimbingan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama materi hanya berupa catatan kecil yang berisikan doa-doa yang hanya seadanya  dan  tidak  diberikannya  tanda  bukti  berupa  sertifikat  atau  surat  keterangan,  yang disebabkan tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.
Salah satu sarana atau fasilitas yang mendukung berjalannya suatu aturan yaitu mengenai pendanaan yang mencukupi. Di dalam peraturan bimbingan perkawinan pranikah. Alokasi untuk biaya  bimbingan  tatap  muka  maksimal  Rp  400.000  perpasang  atau  Rp.200.000  per  orang. Sedangkan biaya untuk bimbingan mandiri perpasang maksimal Rp 50.000. Pada pelaksanaanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru tidak mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut. Meskipun minimnya dana penegak hukum tetap melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru, meskipun bimbingan tersebut sangat minim.

## 4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di dalam  masyarakat.  Masyarakat  mempunyai  pendapat-pendapat  berbeda-bedea  mengenai hukum. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyrakat dapat mempengaruhi dalam  penegakan  hukum.  Kesadaran  dan  pengetahuan  akan  adanya  hukum  merupakan  salah satu faktor yang dapat menentukan kepatuhan di dalam masyarakat. Karena hal tersebut yang
14 Wawancara dengan Sataria, Kepala KUA Kecamatan Kota Baru tanggal 18 April 2022
menjadikan awal dimana suatu aturan dapat berjalan efektif atau tidak. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan apa yang telah diatur maka hukum tersebut sulit untuk berjalan. Didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat atau peserta pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.
Bimbingan  perkawinan  pranikah  lebih  memprioritaskan  melakukan  bimbingan  kepada calon  suami  istri  yang  sudah  mendaftarkan  dirinya  di  Kantor  Urusan  Agama.  Setelah  peserta mendaftarkan  diri  pada  Kantor  Urusan  Agama,  pasangan  calon  pengantin  akan  mendapatkan bimbingan  perkawinan  pranikah  1-2 minggu sebelum melakukan  perkawinan.  Peserta  sangat antusias dalam mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru.  Untuk  mengetahui  mengenai  antusias  peserta  dalam  mengikuti  bimbingan  perkawinan. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon pengantin yaitu apakah pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan? Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel V
Responden Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019 No Tanggapan Jumlah Pesentase 1. Mengikuti 100 Orang 100 % 2. Tidak Mengikuti - 0% Jumlah 100 100%
Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner
Dari  data  diatas  dengan  100  responden  diperoleh  jawaban  yaitu  100  orang  mengikuti bimbingan  dan  tidak  ada  yang  tidak  mengikuti  bimbingan.  Dari  hasil  tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa peserta antusias dalam mengikuti bimbingan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan tersebut. Selain kesadaran masyarakat terdapat kemudahan pihak Kantor Urusan  Agama  dalam  melaksankan  bimbingan.  Kementerian  Agama  melakukan  bimbingan selama 2 kali dalam seminggu, jika peserta tidak dapat mengikuti bimbingan pada hari yang telah ditetapkan, maka peserta dapat mengikuti bimbingan dihari berikutnya sehingga peserta yang hendak melangsungkan perkawinan tetap dapat melakukan bimbingan terlebih dahulu. Karena pada saat bimbingan tersebut selain proses bimbingan juga terdapat pengecekan mengenai data masing-masing pasangan calon pengantin.
5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyrakat, dalam hal ini dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau  non materil. Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia,
karena hukum adalah bagian dari kebudayaan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep- konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
Dari  pemaparan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  terdapat perbedaan  antara  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pranikah  di  Kementerian  Agama  dan Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Baru.  Perbedaan  tersebut  terdapat  pada  sarana  dan fasilitas  yang  diperoleh  peserta  bimbingan  perkawinan,  waktu  pelaksanaan,  dan  juga narasumber  yang memberikan materi bimbingan. Sesuai dengan table III diatas menunjukkan tingginya jumlah perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Baru. Jika dibandingkan jumlah perkawinan dengan jumlah bimbingan yang dilaksanakan dengan memenuhi peraturan bimbingan perkawinan pranikah terdapat selisih yang sangat jauh. Jika melihat dari pemaparan faktor  yang  dijadikan  tolak  ukur  daripada  efektivitas  penegakan  hukum  menurut  Soerjono Soekanto  masih  banyak  yang  belum  terpenuhi.  Faktor-faktor  yang  belum  terpenuhi  tersebut yaitu kurangnya ketegasan di dalam peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut, sarana dan fasilitas yang belum mencukupi termasuk di dalamnya anggaran yang diterima, dan tidak meratanya bimbingan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin.

## b. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
Pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin  di  Kota  Jambi sebenarnya telah terlaksana, akan tetapi di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut masih  menemukan  masalah-masalah  yang  menyebabkan  efektivitas  peraturan  Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  belum  dapat  terlaksana secara efektif sehingga tujuan dari peraturan tersebut belum dapat tercapai dengan maksimal. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kota  Jambi terdapat  beberapa  kendala sehingga mengakibatkan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin belum dapat terlaksana secara maksimal, yaitu :
1. Sarana dan Prasarana Yang Belum Memadai
Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 faktor yang menentukan efektivitas hukum, salah satu faktor tersebut yaitu faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai menyebabkan suatu hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Menurut  Keputusan  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379 Tahun  2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pasangan calon suami istri yang  mengikuti  bimbingan  perkawinan  akan  diberikan  modul  yang  berisikan  mengenai materi bimbingan perkawinan tersebut. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut
pengantin  diberikan  sertifikat  atau  surat  keterangan  sebagai  tanda  bukti  telah  mengikuti bimbingan perkawinan.
Sementara  bimbingan  perkawinan  di  Kota  Jambi  tidak  semua  pasangan  calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mendapatkan modul dan sertifikat sebagai tanda bukti  mengikuti  bimbingan.  Calon  pengantin  yang  mengikuti  bimbingan  di  Kementerian Agama Kota Jambi yang mendapatkan modul dan sertifikat tersebut, sedangkan bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama calon pengantin hanya mendapatkan foto copy mengenai inti-inti materi tentang pernikahan atau doa-doa.
2. Anggaran Yang Belum Mencukupi
Salah  satu  hal  yang  vital  dalam  mendukung  terlaksananya  bimbingan  perkawinan pranikah  adalah  mengenai  anggaran.  Menurut  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  BAB  IV  A  nomor  1  dikatakan  bahwa  “Biaya bersumber  dari  APBN  dan/atau  PNBP  NR”.  Namun  anggaran  tersebut  belum  dapat mengakomodir seluruh bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kota Jambi.

## TABEL VIII

## ANGGARAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KOTA
JAMBI No  Tahun Total Belanja Bahan Jasa Profesi Paket Meeting 1. 2019 57.348.000 5.708.000 17.440.000 34.200.000

## Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
Dari data diatas menunjukan anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama Kota Jambi untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah. Dari anggaran yang telah diterima  tersebut  diakomodasikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  melaksanakan bimbingan  perkawinan  pranikah  tersebut,  mulai  dari  ATK,  transportasi  fasilitator  atau narasumber, dan konsumsi peserta bimbingan selama 2 hari. Dana yang diberikan tersebut belum  dapat  mencukupi  semua  kegiatan  bimbingan  perkawinan  pranikah  di  Kota  Jambi termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zam zami selaku Ketua Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Jambi. Berikut kutipan wawancara penulis:
“Anggaran tersebut berasal dari setoran nikah, setoran nikah ini yaitu pasangan calon pengantin  yang  melaksanakan  ijab  qobul  diluar  KUA  dan  biaya  tersebut  tidak
mencukupi untuk melangsungkan semua bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kota Jambi” 15
Dari  penjelasan  diatas  bahwa  bimbingan  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2019 anggaran  tang  diterima  oleh  Kementerian  Agama  dialokasikan  untuk  bimbingan  yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Jambi, dan peserta bimbingan diambil dari masing- masing Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru  tidak  memperoleh  anggaran  untuk  melaksanakan  bimbingan  perkawinan,  sehingga penegak hukum hanya memberikan bimbingan seadanya kepada pasangan calon pengantin.
3. Waktu Pelaksanaan
Salah  satu  hambatan  penyelenggaraan  bimbingan  perkawinan  pranikah  yang diadakan di Kantor Urusan  Agama Kecamatan Kota Baru yaitu waktu  pelaksanaan. Masih minimnya  waktu  bimbingan  perkawinan  yang  diadakan  di  Kantor  Urusan  Agama  yaitu selama  1-2  jam.  Pemberian  materi  mengenai  bimbingan  perkawinan  pun  juga  hanya terbatas. Sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon  Pengantin. Minimnya waktu dan terbatasnya pemberian materi disebabkan oleh kurangnya dukungan dana yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru tersebut.
Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah diadakan pada waktu jam kerja. Hal  tersebut  memungkinkan  bagi  pasangan  calon  pengantin  yang  bekerja  kantor  sulit mendapatkan  izin  dari  pihak  atasan.  Karena  bimbingan  perkawinan  pranikah  di Kementerian  Agama  diadakan  selama  2  hari  berturut-turut  sehingga  terdapat  pasangan calon pengantin hanya salah satu yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.
4. Fasilitator/Narasumber Dalam Bimbingan Perkawinan
Fasilitator/narasumber adalah orang yang memberikan materi mengenai bimbingan perkawinan pranikah. Dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin Bab II B nomor 3 ayat 2 dikatakan bahwa :
“Seluruh proses bimbingan perkawinan pranikah wajib diampu oleh narasumber ter bimtek  (fasilitator)  yang  telah  mengikuti  dan  mendapatkan  sertifikat  Bimbingan Teknis  Fasilitator  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama  atau  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota"
15 Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022
Sedangkan fasilitator atau narasumber yang telah ter bimtek di Kantor Urusan Agama Kota Baru masih belum terrbimtek. Sehingga pemberian materi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dilakukan oleh penyuluh atau penghulu yang belum terbimtek sehingga materi yang diberikan juga terbatas.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Penyelenggaraan bimbingan tersebut dilakukan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Baru. Namun dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah  tidak  semua  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Masih banyak bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan dengan keterbatasan baik berkaitan dengan materi, narasumber, sarana maupun waktu.  yang  disebabkan  oleh  beberapa  kendala-kendala  yang  terjadi.  Keterbatasan  dalam penyelenggaraan bimbingan tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru.
Artikel ini juga menyimpulkan, Di dalam penyelenggaraan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dialami, seperti sarana dan fasilitas  yang  belum  merata,  masih  kurangnya  anggaran  dalam  mengakomodir  seluruh bimbingan yang ada di Kota Jambi, sehingga tidak semua pasangan calon pengantin mendapatkan proses bimbingan yang sama.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No 2, Desember 2017, hal. 150.
Jazil, Ahmad. ”Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah
Kota Makassar”. Jurnal Al-Mizan , Vol. 16, No. 1. 2020.
Lutfi,  Muhammad  et  al.  “Implementasi  Kendala  dan  Efektivitas  Kursus  Pra  Nikah  Di  Kua Kecamatan Pontianak Tenggara”. Jurnal Hukum Islam . Vol 5 No 2. 2020.
Rahman  Anwar,  Prawitra  Thalib,  dan  Saepudin  Muhtar. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan hukum Administrasi. Kencana, Jakarta, 2020.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
Soekanto,  Soerjono .  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang

## Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin