Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Akbar Faris Rama Hunafa 1  , Padmono Wibowo 2
Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail: akbarfaris81@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  sebagai  Negara  yang  telah  mengakomodir International Convenant  on  Economic  Social  Culture  Rights  (ICESCR) dan  juga International  Convenant  on  Civil  Politic  Rights  (ICCPR) dituntut untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Termasuk lapas  sebagai  bagian  dari  pemerintah  harus  mengakomodir  nilai-nilai
HAM  dalam  pelaksanaan  kegiatannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk  mengetahui pelaksanaan program kemandiran narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dalam  perspektif  hak  asasi manusia  dan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  saat melaksanakan  program  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  lokasi  penelitian  pada  Lapas Kelas  IIA  Cibinong.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa wujud  implementasi  program  pembinaan  kemandirian  narapidana dalam  perspektif  HAM  adalah  dengan  memperhatikan  hak-hak narapidana  sebagai  pekerja  dan  juga  sebagai  warga  binaan pemasyarakatan,  kemudian  didapatkan  kendala  dalam  pelaksanaanya yaitu,  berkaitan  dengan  sumber  daya  petugas  dan  keterbatasan anggaran.  Saran  dari  penelitian  ini  ialah  para  petugas  pembimbing harus  diberikan  pelatihan  juga,  berkaitan  dengan  kegiatan  kerja  yang diawasinya  serta  diberikan  pemahaman  terkait  HAM  yang  harus dijunjung  tinggi  oleh  petugas  dalam  pelaksanaan  tugas.  Selain  itu terus  berusaha  dengan  inovasi  dan  juga  kreatif  agar  kegiatan  bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya.

## Kata kunci: HAM,  Narapidana, Pembinaan Kemandirian

## ABSTRACT
Indonesia  as  which  country  has  accommodate  International Convenant  on  Economic  Social  Culture  Rights  (ICESCR)  and  also International  Convenant  on  Civil  Politic  Rights  (ICCPR)  sued  for could  doing  implementation  values  right  basic  man  in  life  socialize, nationality  and  patriotic.  Including  prison  as  part  from  government must  accommodate  values  HAM  in  activities  implementation. Destination  from  study  this  is  for  knowing  implementation  program independence  prisoners  ini  institution  correctional  ini  perspective right basic man and for knowing obstacles which faced moment doing the  program.  Study  this  use  approach  qualitative  descriptive  with
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
location  study  on  prison  Class  IIA  Cibinong.  Results  from  study  this show  that  from  implementation  program  self-reliance  development prisoners  in  perspective  HAM  is  with  notice  rights  prisoners  as worker  and  also  as  prison  inmates,  then  obtained  obstacles  in implementation  that  is,  related  with  source  power  officer  and limitations  budget.  Suggestionfrom  study  this  is  officers  mentor  must given  training  also,  related  with  activity  work  which  supervised  as well  as  given  understanding  related  human  rights  that  must  upheld tall  by  officer  in  implementation.  Besides  that  keep  going  attempted with  innovation  and  also  creative  so  that  activity  can  walk,  can produce and there is the premi.

## Keywords: inmates, self-reliance development; human rights

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  seseorang  yang  berbuat  kesalahan yang  dapat  merugikan  orang  lain  dapat  ditindak  dalam  hukum  pidana. Selanjutnya  jika  orang  tersebut  telah  divonis  dan  dijatuhi  hukuman kurungan  penjara  oleh  hakim  di  pengadilan,  maka  orang  tersebut  naik statusnya  menjadi  terpidana  dan  akan  menjadi  narapidana  ketika  ia  telah memasuki lembaga pemasyarakatan (lapas) (Yantho, 2019).
Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya ntuk mewujudkan pemidanaan  yang  integratif,  yaitu  membina  dan  mengembalikan  kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.
Dilansir  dalam  pasal  2  Undang-Undang  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,
“Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga Negara yang bertanggung jawa b” .
Hal itu mengungkapkan bahwa pemasyarakatan dalam hal ini lembaga pemasyarakatan  tidak  dipandang  sebagai  tempat  pelaksanaan  pidana  saja,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
tetapi  sebagai  tempat  pembinaan  agar  narapidan  menjadi  lebih  baik.  Dan pembinaan sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses pemasyarakatan.
Lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 1,
“Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap dan  perilaku,  professional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani narapidana dan anak didi pemasyarakata n”
Dilanjutkan pada pasal 2 ayat 1,
“Program  pembinaan  dan  pembimbingan  meliputi  kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian”
Pasal  15  Undang-Undang  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa narapidana  wajib  mengikuti  secara  tertib  program  pembinaan  dan  kegiatan tertentu.  Lebih  lanjut  menurut  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  disebutkan  bahwa  tahapan  pembinaan  terdiri  dari  tiga tahapan yakni, tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.
Dilanjutkan  pada  pasal  9,  pembinaan  tahap  awal  bagi  narapidana dimulai  sejak  yang  bersangkutan  berstatus  sebagai  narapidana  sampai dengan  1/3  (satu  per  tiga)  dari  masa  pidana.  Pembinaan  tahap  lanjutan terbagi  menjadi  dua;  tahap  lanjutan  pertama,  dan  tahap  lanjutan  kedua. Tahap  lanjutan  yang  pertama,  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa  pidana.  Serta  pembinaan  tahap  akhir  dilaksanakan  sejak  berakhirnya tahap  lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya  masa  pidana  dari  narapidana yang bersangkutan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Tabel 1
Penghuni Lapas dan Rutan Penghuni Jumlah Narapidana 226.459 Tahanan 44.980 Laki-laki 258.077 Perempuan 13.365 Lansia 4.322

## Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id
Saat ini jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia per tanggal 20 Februari  2022  berjumlah  271.439  dengan  rincian    jumlah  narapidana sebanyak  226.459,  tahanan  44.980,  narapidan  dan  tahanan  laki-laki sebanyak  258.077,  dan  perempuan  sebanyak  13.365  serta  lansia  sejumlah 4.322 (PAS). Saat ini kapasitas sebanyak 132.107 orang, itu berarti terdapat over capacity sebesar 181 persen.
Untuk  memberikan  pembinaan  dengan  baik  kepada  narapidana dengan kondisi over crowded, serta sarana prasarana yang terbatas tentunya akan dapat mengakibatkan terhambatnya pemberian hak pembinaan kepada narapidana.  Pemberian  program  pembinaan  kepada  narapidana  juga  harus didasari  oleh  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dengan  dilandaskan  pada  aturan hukum  yang  berlaku  agar  pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  narapidana dapat direalisasikan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  terhadap narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  Indonesia  sebagai  Negara  yang telah  mengakomodir International  Convenant  on  Economic  Social  Culture Rights  (ICESCR) dan  juga International  Convenant  on  Civil Politic  Rights (ICCPR) dituntut  untuk  dapat  melaksanakan  implementasi  nilai-nilai  hak asasi  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangasa  dan  bernegara. Lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam  pelaksanaan  kegiatannya  (Michael,  2017).  Dengan  begitu  perspektif
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
HAM  menjadi  suatu  yang  sejalan  untuk  melihat  penerapan  program pembinaan di lapas.
Beranjak dari HAM, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frischa Mentari  Safrin  tentang  “Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru” yang di latar belakangi kondisi pandemic Covid-19 yang membuat semua tatanan organisasi mengalami perubahan signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  dimana  hasil penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  hambatan  pada  bimbingan  kerja  yaitu, yang  pertama  over  crowding,  kedua,  minimnya  sarana  dan  prasarana,  dan yang  terakhir  anggaran  yang  terbatas.  Yang  tentunya  dapat  menghambat pemenuhan hak-hak narapidana .
Penelitian tentang program kemandirian juga dilakukan oleh Ardyan, Maria  dan  Chintia  yang  membahas  mengenai  program  pembinaan kemandirian  yaitu  dengan  judul  “Efeektivitas  Program  Pembinaan Kemandirian  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Berbasis  Industri”.
Berdasarkan  penelitiannya  didapatkan  kesimpulan  bahwa  implementasi program  pembinaan  narapidana  berjalan  dengan  baik.  Lapas  kelas  IIA Cikarang  dan  Lapas  Kelas  IIA  Karawang  memiliki  keunikan  dalam implementasi program pembinaan kemandirian narapidana. Kedua lapas ini berhasil  memenuhi  target  PNBP  dan  pembinaan  narapidana  bersertifikat. Peneliti  juga  memberikan  sarannya  bahwa  perlu  diperhatikan  pasar  yang ditargetkan  dan  banyak  yang  dibutuhkan  atau  digunakan  oleh  masyarakat sebagai  program  prioritas  kemandirian  narapidana.  Selain  itu,  perlu  juga pengamatan  oleh  balai  pemasyarakatan  atau  pembimbing  kemasyarakatan untuk  mengetahui  apakah  pembinaan  keterampilan  yang  telah  diberikan  di lapas bermanfaat dan berkelanjutan (Ramadhan, Ginting, & Octenta, 2021).
Muhammad  Ali  Equatora  dengan  judul  penelitian  “Efektiv itas Pembinaan  Kemandirian  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Wirogunan  Yogyakarta”  didapatkan  bahwa  berdasarkan  riset  yang dilakukan,  diketahui  bahwa  efektivitas  pembinaan  narapidana  jauh  dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
kondisi  optimal  terkait  beberapa  faktor  yang  meliputi  factor  kemanusiaan, seperti dukungan, sumber daya manusia, pembinaan, ketersediaan anggaran dan birokrasi (Equatora, 2018).
Dari  lapas  cibinong  dengan  narapidana  yang  terdiri  dari  beragam suku,  ras,  agama  dan  latar  belakang  pendidikan  dapat  memaksimalkan program  pembinaan  kemandirian,  hal  itu  dibuktikan  dengan  tercapainya taget PNBP pada tahun 2021. Hasil yang baik ini memberikan kesan bahwa dengan memberikan hak yang sama tidak membeda-bedakan latar belakang narapidana  dapat  meningkatkan  produktivitas  pembinaan  kemandiri  lapas cibinong itu sendiri.
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut  diatas,  maka  tulisan  ini  akan membahas    mengenai  seberapa  jauh  implementasi  program  kemandirian narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan jika  dilihat  dari  perpektif  hak  asasi manusia  dan  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  saat  menerapkan  kebijakan tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan program  kemandiran  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dalam perspektif  hak  asasi  manusia  dan  untuk mengetahui  kendala  yang  dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  manfaat,  pertama  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi pemasyarakatan dalam hal ini program pembinaan kemandirian dalam perspektif hak asasi manusia, kedua diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi unit pelaksana  teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  dalam  hal  ini  lembaga pemasyarakatan.  Pembahasan  dalam  penelitian  ini  berfokus  kepada  bentuk pelaksanaan  program  kemandirian  narapidana  di  lapas  dengan  pendekatan hak asasi manusia yang dilakukan petugas pemasyarakatan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut  diperlukan  suatu  metode  yang  relevan  dengan  tujuan  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
ingin  dicapai.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif. Penelitian ini ingin mengetahui kondisi alamiah pada implementasi program kemandirian  dalam  perspektif  HAM  dan  kendala  apa  saja  yang  dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sumber data yaitu cara pengumpulan data  dan  informasi  melalui  pemeriksaan  dan  analisis  data  dan  informasi yang  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Narasumber  dari penelitian ini ialah tiga petugas pemasyarakatan, dalam hal ini Kepala Seksi kegiatan  kerja,  staf  bimbingan  kerja  dan  pengelolaan  hasil  kerja,  dan  staf sarana kerja. Serta sebanyak tiga belas narapidana yang mewakili setiap unit kerja  yang  ada  di  Lapas  Cibinong.  Juga  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model  interaktif  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman dalam  buku  Sugiyono  (2016:133)  berjudul  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2016), yaitu meliputi kegiatan reduksi data, penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  dan  sajian  data  disusun pada  waktu  peneliti  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian. Setelah  pengumpulan  data  berakhir,  peneliti  berusaha  menarik  kesimpulan berdasarkan verifikasi data tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan
Berdasarkan  pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945 menegaskan bahwa,
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
Mengandung  pengertian  bahwa  segala  tatanan  kehidupan berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara  adalah  didasarkan  atas hukum. Maka dari itu Indonesia harus memenuhi unsur-unsur Negara hukum  seperti  yang  disampaikan  oleh  Julius  Stahl.  Unsur-unsur Negara  hukum  terdiri  dari  :  a)  perlindungan  hak  asasi  manusia;  b) pembagian  kekuasaan;  c)  pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
d)  peradilan  tata  usaha  Negara  (Stahl,  1950).Sebagai  Negara  hukum, sudah  seharusnya  Indonesia  berkomitmen  penuh  dengan  menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia  kepada  seluruh  warga  Negara  tanpa terkecuali.
Secara  yuridis  jaminan  HAM  warga  Negara  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Contohnya  dalam  pembukaan  UUD 1945  telah  memuat  pernyataan-pernyataan  dan  pengakuan  yang menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  serta  nilai-nilai  kemanusiaan yang luhur dan asasi (Pujileksono, 2017). Lebih jelas pada UUD 1945 Bab X A secara khusus membahas mengenai hak asasi manusia yang disebutkan dalam pasal 28 E hinga pasal 28 J.
Menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia  yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia  tanpa  membedakan  bangsa,  ras,  agama,  golongan,  jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi  adalah  bahwa  semua  orang  harus  memperoleh  kesempatan berkembang  sesuai  dengan  bakat  dan  cita-citanya  (Budiardjo,  1985). Lebih lanjut pengertian HAM didasarkan pada Universal Declaration of  Human  Right adalah  hak  kodrati  yang  diperoleh  oleh  setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  hakekat  manusia.  Oleh  karena  itu  setiap manusia  berhak  memperoleh  kehidupan  yang  layak,  kebebasan, keselamatan  dan  kebahagiaan  pribadi  (Wilujeng,  2013).  Hampir senada  dengan  DUHAM,  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999,  bahwa  hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng, oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
HAM merupakan hak esensial yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi sebagaimana yang tertuang dakam Magna Charta
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
atau  Deklarsi  Universal  HAM.  Dalam  perjalanan  sejarah  untuk mencegah  terus  berlangsugnya  pelanggaran-pelanggaran  HAM, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menetapkan  sejumlah  kovenan yang  berkaitan  dengan  HAM  seperti  :  (1)  Kovenan  Hak  Sipil  dan Politik  atau  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) .  (2)  Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  atau International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR). (3)  Konvensi  Hak  Anak  atau United  Nations  Convention on  the  Rights  of  the  Child  (UN-CRC) .  (4)  Konvensi  Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuaan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,
Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia  atau Conventuin against Torture anda Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment  or  Punishment .  (5)  Standar  Perlakuan  Minimum  terhadap Narapidana maupun  bagi  Tahanan atau Standard  Minimum  Rules  for the  Treatment  of  Prisoners .  (6)  Konvensi  Internasional  Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasioal atau International Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Dicrimination  (ICERD). (7) Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita atau Convention  on  the  Elimination  of  all  Forms  of  Discrimination Against Women (CEDA W) (Pujileksono, 2017).
Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  or  Punishment, bermula  dari  diadakanna  kongres  oleh  The  International  Penal  and Penintentiary  Congres  atau  IPPC  yaitu  pada  tahun  1872  sampai dengan  1950  dengan  melalui  12  sidang  yang  berupaya  merumuskan mengenai  perlindungan  hak-hak  unutk  orang  yang  direnggut kebebasannya  berdasarkan  putusan  pengadilan.  SMR  memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasarann pembinaan narapidana melalui  lembaga  yang  mengedepankan  kemanusiaan.  SMR  dapat dipandang  sebagai  suatu  perumusan  dari  hal-hal  yang  berkaitan dengan  rehabilitasi  narapidana  (Cahyaningsih,  2010).  Indonesia mengimplementasikan  perubahan  perlakuan  terhadap  tahanan  dan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
narapidana  melalui  konsep  pemasyarakatanyang  dicetuskan  oleh  Dr. Saharjo  dalam  penganugrahan  gelar  Doktor  Honoris  Causa.  Dalam konsep ini disepakati bahwa kehilangan kemerdekan merupakan satu- satunya  penderitaan  dan  juga  mengendepankan  hak-hak  mereka sebagai manusia.
Setelah  kurang  lebih  30 tahun,  usaha merancang  suatu  undang- undang  mengenai  pemasyarakatan  akhirnya  dapat  diwujudkan  yaitu dengan  diundangkannnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan.  Lahirnya  undang-undang  ini  dibuat  dengan memperhatikan  Standar  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of Prisoners.
Dalam  UU  Nomor  12  Tahun  1995  pemasyarakatan  adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalan  tata  peradilan pidana.  Nilai-nilai  hak  asasi  manusia  tercerminkan  dalam  sistem pembinaan  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  6  (enam) asas, yaitu : (Pemasyarakatan.com, 2019)
a. Asas Pengayoman
“Adalah  perlakuan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga  memberikan  bekal  hidup  kepada  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  warga  yang  berguna  di  dalam masyarakat”.
b. Asas persamaan perlakuan dan Pelayanan
“Adalah  pemberian  perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan
orang”.
c. Asas Pendidikan dan Pembimbingan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
“Adalah  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  dan  bimbingan dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  penanaman jiwa  kekeluargaan,  ketrampilan,  pendidikan,  kerohanian,  dan kesempatan untuk menunaikan iba dah”.
d. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
“Adalah  bahwa  sebagai  orang  tersesat,  warga  binaan pemasyarakatan harus tetap diberlakukan sebagai manusia”.
e. Asas Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
“Adalah  warga  binaan  pemasyaraka tan  harus  berada  dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan  untuk  dapat  memperbaikinya.  Selama  di  dalam Lapas,  warga  binaan  pemasyarakatan  tetap  memperoleh  hak- haknya  yang  lain  seperti  layaknya  manusia,  dengan  kata  lain hak  perdatanya  tetap  dilindungi  seperti  hak  memperoleh perawatan  kesehatan,  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi”.
f. Asas  Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan keluarga dan orang-orang tertentu
“Adalah  wal aupun  warga  binaan  pemasyarakatan  berada  di dalam  Lapas,  tetapi  harus  tetap  didekatkan  dan  dikenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat,  antara  lain  berhubungan  dengan  masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat  yang  bebas,  dan  kesempatan  berkumpul  bersama sahabat  dan  keluarga  seperti  program  cuti  mengunjungi keluarga”.
Sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan  tidak  memiliki  hak  apapun.  Berdasarkan Standard  Minimum Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners yang  disepakati  oleh  kongres
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
PBB menyatakan bahwa hak yang hilang dari narapidana dan tahanan hanyalah  hak  atas  kebebebasan.  Hak-hak  lain  yang  melekat  pada dirinya  sebagai  manusia  harus  tetap  diberikan.  Hak-hak  tersebut sebagai berikut (UNODC, 2015) :
a. akomodasi b. kebersihan pribadi c. pakaian dan tempat tidur d. makanan e. latihan dan olah raga f. pelayanan kesehatan g. disiplin dan hukuman h. alat-alat penahanan i. informasi kepada dan keluhan oleh narapidana j. hubungan dengan dunia luar k. buku/informasi (Koran/TV) l. agama
m. penyimpanan harta kekayaan narapidana
n. pemberitahuan  mengenai  kematian,  sakit,  pemindahan, dan sebagainya
o. personal lembaga
p. pengawasan
Konsep  pemasyarakatan  yang  secara  yuridis  formal  tertuang dalam  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang dibuat  dengan  memperhatikan Standard  Minimum  Rules  for  the Treatment  of  Prisoners, menyebutkan  hak-hak  narapidana  yang disebutkan dalam pasal 14, meliputi :
a. beribadah sesuai kepercayaanya;
b. perawatan rohani maupun jasmani;
c. pendidikan dan pengajaran;
d. pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. keluhan;
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
f. bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya yang tidak dilarang;
g. upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang terntentu lainnya;
i. pengurangan masa pidana (remisi);
j. berasimilasi;
k. pembebasan bersyarat;
l. cuti menjelang bebas; dan
m. hak-hak lain.
Hak  asasi  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan dimiliki  setiap  insan  manusia  di  dunia  tanpa  terkecuali,  dimulai  dari dalam  kandungan  hingga  nanti  manusia  tersebut  mati.  Prinsip  HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa sedikitpun memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual,  bahasa,  kemampuan  atau  kelas  sosial  sekalipun.  Setiap manusia,  oleh  karenanya,  harus  dihormati  dan  dihargai  hak  asasinya, walaupun manusia tersebut adalah seorang narapidana.
Konsekuensinya,  semua  orang  memiliki  status  hak  yang  sama  dan sederajat  dan  tidak  bisa  digolong-golongkan  berdasarkan  tingkatan hirarkis, dan juga perbuatan-perbuatan yang menghinakan.
Kemudian kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus  dimiliki  setiap  umat manusia di  dunia  yang  dapat  melindungi dan  memperlakukan manusia sesuai  dengan  hakikat manusia yang bersifat  manusiawi.  Pemasyarakatan  hadir  untuk  dapat  memberikan perubahan  dengan  pendekatan  kemanusiaan,  melakukan  penahanan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan karena pada  dasarnya  narapidana  walaupun  mereka  telah  melakukan kesalahan,  bukan  berarti  hakikat  mereka  sebagai  manusia  hilang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
namun hanya ditangguhkan, dan itupun tidak semuanya, mereka tetap dapat menikmati hak-haknya.
2. Implementasi  Program  Pembinaan    Kemandirian  Narapidana dalam Perspektif HAM
Pembinaan kemandirian narapidana merupakan pembinaan yang meliputi  latihan  keterampilan  dan  kegiatan  kerja. Latihan keterampilan  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  pembinaan narapidana  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  lapas  ataupun  kerjasama dengan  pihak-pihak  lapas  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  potensi narapidana  untuk  bekerja.  Sedangkan  kegiatan  kerja  merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksankan oleh narapidana didalam dan di luar  lapas  diberbagai  bidang  yang  telah  dikuasai  oleh  narapidana melalui proses pelatihan.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  nomor  M.02.PK.04.10  tahun  1990  tentang  Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan :
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri;
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
c. Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakatnya masing-masing;
d. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.
Lapas  kelas  IIA  Cibinong  sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  yang  melaksanakan  program pembinaan  kemandirian  narapidana  di  dalam  lapas  (Balai  Latihan Kerja)  dan  di  luar  lapas  (Sarana  Asimilasi  dan  Edukasi).  Sepanjang 2021  Seksi  kegiatan  kerja  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  telah melaksanakan  sebanyak  8  (delapan)  pelatihan  kemandirian,  dengan tincian sebagai berikut :
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Tabel 2. Pelatihan Kemandirian Narapidana Lapas
Kelas IIA Cibinong 2021 No Nama Pelatihan Jumlah Narapidana Peserta 1 Pelatihan pengolahan sampah terpadu 60 2  Pelatihan tata boga 20 3  Pelatihan konveksi 20 4  Pelatihan las 20 5  Pelatihan hidroponik 20 6  Pelatihan peternakan ayam 20 7  Pelatihan barbershop 20 8  Pelatihan mebel 20 Total 200
Sumber : Laporan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA

## Cibinong 2021
Kepala  seksi  kegiatan  kerja  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong menuturkan  bahwa,  Seksi  kegiatan  kerja  mengikuti  pedoman  yang telah  ditetapkan,  yaitu  dengan  melakukan  rekrutmen  terlebih  dahulu melalui  assesmen,  kemudian  bagi  yang  memenuhi  syarat  diikutkan pelatihan,  setelah  mengikuti  pelatihan,  maka  mereka  akan melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan keahlian yang didapatkan melalui pelatihan, namun tidak semua dari mereka dapat terakomodir untuk  dapat  mengikuti  kegiatan  kerja.  Unit  kerja  yang  ada  di  Lapas Kelas IIA Cibinong, terdiri dari :
1) Kegiatan Kerja di Bengkel Latihan Kerja
a. Konveksi
b. Furniture kayu
c. Kerajinan bambu
d. Produk kesehatan rumah tangga (PKRT)
e. Laundry
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
f. Pangkas rambut (Barbershop)
g. Tata boga
h. Pengelasan
i. Sablon digital
2) Kegiatan Kerja di Sarana Asimilasi dan Edukasi
a. Pertanian organic
b. Hidroponik
c. Budidaya lele bioflok
d. Peternakan ayam petelur arab
e. Peternakan domba/kambing
f. Pengelolaan sampah
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  kemandirian  narapidana,  dalam hal ini narapidana yang melaksanakan kegiatan kerja di unit-unit kerja yang  ada  di  lapas  maupun  di  luar  lapas,  mereka  tetap  memiliki  hak yang  harus  dipenuhi  dan  diperhatikan  serta  kewajiban  yang  harus dilaksanakan, yaitu :
a. Hak dan kewajiban sebagai pekerja
1) Hak narapidana sebagai pekerja meliputi :
- Diberikan pelatihan sebagai sesuai kebutuhan;
- Mendapatkan  upah  mendapatkan  salinan  kontrak kerja
- Mendapatkan  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku;
- Mendapatkan reward atau penghargaan
2) Kewajiban narapidana sebagai pekerja, meliputi :
- Bekerja  dengan  sungguh-sungguh  dan  bertanggung jawab  dalam  mencapai  target  dan  performa  yang disepakati dalam kontrak kerja;
- Tidak  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merugikan
Lapas dan mitra kerja
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
- Mengikuti  seluruh  tata  tertib  yang  ada  dalam lingkungan kerja di dalam atau diluar lapas
b. Hak  dan  Kewajiban  sebagai  Narapidana sebagai  Warga  Binaan
Pemasyarakatan 1) Hak narapidana meliputi:
- Memperoleh hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Mengikuti  program  pembinaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
2) Kewajiban  narapidana  mengacu  pada  ketentuan  dan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di lapas.
Wujud implementasi program pembinaan kemandirian narapidana  dalam  perspektif  HAM  adalah  dengan  memperhatikan hak-hak  narapidana  sebagai  pekerja  dan  juga  sebagai  warga  binaan pemasyarakatan  diatas.  Dan  yang  paling  penting  mengenai  HAM narapidana  dalam  melaksanakan  kegiatan  kerja  dan  sesuai  dengan amanat  UU  Pemasyarakatan  ialah  narapidana  berhak  mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam ICESCR hak  setiap  orang  atas  kondisi  kerja  yang  adil  dan  baik  salah  satunya ialah  upah  yang  adil  dan  bayaran  sertara  untuk  kerja  bernilai  setara tanpa  pebedaan  dalam  bentuk  apapun,  untuk  kehidupan  yang  layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kemudian amanat dari UUD 1945 juga menyatakan pada pasal 28D ayat (2),
“setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubung an kerja”,
Lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia nomor M.HH-01.PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tata  Cara  Narapidana  Bekerja  di  Lembaga Pemasyarakatan,  mengatur  khusus  mengenai  upah  dan  premi  yang diberikan kepada narapidana. Pada lapas cibinong dalam pelaksanaan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
program  pembinaan  kemandirian  narapidana  dilaksanakan  dengan berpegang  teguh  pada  aturan-aturan  yang  berlaku  dan  dengan memperhatikan HAM dari narapidana. Contohnya: Dengan memberikan  upah  dan  premi  yang  sesuai  dengan  kesepakatan; memperhatikan  waktu  dan  jam  kerja  dalam  hal  ini  waktu  istirahat, rekreasi dan pembatasan jam kerja yang wajar; serta melaksanakannya secara adil tanpa diskriminasi.
3. Kendala yang dihadapi dalam Melaksanakan Program

## Pembinaan Kemandirian Narapidana
Untuk  mencapai  tujuan  dari  pembinaan  yaitu  agar  pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan mereka. Salah satu  upaya  memulihkan  penghidupan  narapidana  ialah  dengan memberi  mereka  bekal  melalui  program  kemandirian.  Dalam melaksanakan  program  tersebut  masih  banyak  ditemukan  kendala dilapangan.  Pertama,  berkaitan  dengan  sumber  daya  petugas.  Hal  itu diungkapkan  oleh  salah  satu  Staf  Seksi  Kegiatan  Kerja  Lapas Cibinong:
“Kurangnya  SDM  yang  berkopeten  dibidangnya, sekarang  ini  petugas  yang  secara  khusus  menjadi coordinator  di  masing-masing  unit  kerja  lapas,  tidak memiliki  keahlian  dan  pemahaman  yang  utuh  terhadap unit  yang  dikoordinatorinya,  nah  itu    menjadi  kendala tidak maksimalnya kegiatan kerja yang dijalankan”
(Informan, Staf Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong, 2022)
Disebabkan oleh kendala diatas, berdasarkan hasil diskusi lebih lanjut  mengungkapkan  bahwa,  hal  ini  tidak  lain  karena  rata-rata petugas berlatar belakang SMA dan Sarjana yang tidak ada kaitannya dengan  kegiatan  kerja.  Selain  itu  jumlah  petugas  dengan  narapidana yang  mengikuti  kegiatan  kerja,  masih  terdapat  beberapa  unit  kerja yang  harusnya  di  koordinatori  oleh  dua  orang  atau  lebih,  ini  hanya dilaksanakan  oleh  satu  orang,  dan  juga  masih  terdapat  petugas  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
mengkordinatori  lebih  dari  1  unit  kerja,  tentunya  hal  itu  dapat berakibat  tidak  efektifnya  program  pembinaan  yang  dijalankan. Berikut  data  jumlah  petugas  pembimbing  dan  narapidana  pada  unit kerja pada tahun 2021 :
Tabel 3
Jumlah Petugas Pembimbing dan Narapidana
pada Unit Kerja 2021
Unit Kerja di Bengkel Latihan Kerja
No Unit Kerja Jumlah Petugas Pembimbing Jumlah Narapidana pada Unit Kerja 1  Konveksi 1 9 2  Furniture Kayu 1 5 3  Kerajinan Bambu 1 3 4  Perangkat Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1 4 5  Laundry 1 11 6  Pangkas Rambut (Barbershop) 1 6 7  Tata Boga 1 3 8  Pengelasan 1 2 9  Sablon Digital 1 2 Unit Kerja di Sarana Asimilasi & Edukasi No Unit Kerja Jumlah Petugas Pembimbing Jumlah Narapidana pada Unit Kerja 1  Pertanian Organik 1 6 2  Hidroponik 1 2 3  Budidaya Lele Bioflok 1 2 4  Peternakan Ayam Petelur Arab 1 2 5  Peternakan Domba/Kambing 1 2 6  Pengelolaan Sampah 1 10
Sumber : Laporan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Cibinong 2021
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Dari  data  tersebut  disebutkan  bahwa  jumlah  narapidana  pada unit kerja berjumlah 69 narapidana dengan jumlah yang bekerja pada BLK sebanyak 45 narapidana dan pada SAE sebanyak 24 narapidana. Jumlah petugas pendamping tidak dapat ditotalkan dikarenakan, masih terdapat  petugas  yang  merangkap  membimbing  lebih  dari  satu  unit kerja.
Kedua,  berkaitan  dengan  anggaran  yang  terbatas.  Pada  awal tahun 2021, Covid-19 masih merebak di Indonesia yang menyebabkan adanya kebijakan refocusing, anggaran mengalami refocusing sebesar 40 persen. Anggaran menjadi penting dalam melaksanakan pelatihan, dikarenakan  tidak  semua  narapidana  mempunyai  kemampuan menangkap  materi  dengan  cepat,  apalagi  materi  yang  diberikan banyak  dan  sulit  tingkatannya.  Dan  juga  berkaitan  dengan  postur anggaran yang tidak ada secara khusus berbicara untuk kegiatan usaha berupaya  pembiayaan  modal.  Ungkapan  tersebut  diperoleh  dari  hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Kegitan Kerja Lapas Cibinong :
“ Agar  setelah  pelatihan  ini  ilmu  yang  mereka  dapatkan dapat diimplementasikan maka diiutkan atau dipekerjakan pada  kegiatan  kerja  melalui  unit-unit  kerja,  namun  yang menjadi  kendala  yaitu  agar  terus  berjalan  tentunya membutuhkan modal. Kalo kita berbicara anggaran tidak ada  khusus  berbicara  tentang  untuk  usaha  kegiatan  ini dikasih  modal  ini  kita  tidak.  Jadi  memang  banyak  sekali kendala yang ada di lapas”
(Informan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong, 2022)
Kedua  hal  tersebut  diatas  merupakan  kendala  yang  dihadapi dalam  melaksanakan  program  pembinaan  kemandirian  narapidana pada lapas cibinong.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa HAM  merupakan  hak  yang  melekat  pada  manusia  tidak  terkecuali  mereka para  narapidana.  Hak  yang  hilang  hanyalah  kemerdekaan,  selebihnya mereka  masih  berhak  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  manusia.  Oleh karena itu hak mereka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak diabaikan,  ataupun  dikurangi  bahkan  dirampas  oleh  siapa  pun.  Apabila menentang  mengenai  universalitas  dari  hak-hak  narapidana  itu  berarti menentang hak asasi manusia.
Narapidana  yang  sedang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di lembaga pemasyarakatan mendapatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.  Program  pembinaan  kemandirian  meliputi  pelatihan  dan kegiatan  kerja,  pada  hal  Implementasi  perspektif  HAM  pada  program pembinaan  kemandirian  di  Lapas  Kelas  IIA  Cibinong  disesuaikan  pada aturan  dan  tanpa  dikurangi  sedikitpun,  contohnya  dalam  hal  pelatihan mereka berhak mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan ketika mereka melaksanakan kegiatan kerja mereka berhak mendapatkan upah atau premi  dari  hasil  kerja  yang  dilakukan.  Pelatihan  yang  dilaksanakan  pada Lapas  Cibinong  sepanjang  2021  berjumlah  8  pelatihan  dengan  jumlah peserta  sebanyak  200  peserta.  Dan  juga  unit  kerja  yang  ada  pada  Lapas Cibinong sebanyak 15 unit kerja, dengan rincian 9 unit kerja di BLK dan 6 unit kerja di SAE, dengan narapidana yang bekerja sebanyak 69 orang.
Dalam  proses  pelaksanaan  program  pembinaan  kemandirian ditemukan  beberapa  kendala.  Misalnya,berkaitan  dengan  sumber  daya petugas, dalam hal ini kurangnya kompetensi petugas dan kurangnya jumlah petugas koordinator sehingga pelaksanaan tidak efektif. Kemudian berkaitan dengan anggaran yang terbatas, karena terdapat refocusing anggaran sebesar 40  persen,  sehingga  pelatihan  yang  dilakukan  tidak  banyak  dan  tidak berkelanjutan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (2) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.7407
Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, M. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Cahyaningsih,  S.  D.  (2010).  Pelaksanaan  Standard  Minimum  Rules  For  The Treatment  Of  Prisoners  Menurut  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  di  Lapas  Kelas  II  A  Sragen. Skripsi,  Universitas Sebelas Maret , 20.
Equatora,  M.  A.  (2018).  Efektivitas  Pembinaan  Kemandirian  Narapidana  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Wirogunan  Yogyakarta. EMPATI:  Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial , 19-26.
Michael, D. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. urnal Penelitian Hukum De Jure , 249-263.
PAS, D. (n.d.). Ditjen PAS-SDP Publik . Retrieved February 20, 2022, from SDP Publik: https://sdppublik.ditjenpas.go.id.
Pemasyarakatan.com.  (2019). Asas- Asas  Pembinaan  dan  Pembimbingan,” Pemasyarakatan.com,  last  modified  2019,  accessed  February  20,  2022 .
Retrieved February 20, 2022, from pemasyarakatan.com: https://www.pemasyarakatan.com/asas-asas-pembinaan-dan-pembimbingan Pujileksono, S. (2017). Sosiologi Penjara. Malang: Intrans Publishing.
Ramadhan,  A.  G.,  Ginting,  M.  L.,  &  Octenta,  C.  (2021).  Efektivitas  Program Pembinaan  Kemandirian  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Berbasis  Industri. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 181-197.
Stahl,  F.  J.  (1950). Constitutional  Govermennt  and  Democracy:Theory  and Practice in Europe and America. London: Ginn and Company. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
UNODC.  (2015). United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment. UNODC.
Wilujeng,  S.  R.  (2013).  Hak  Asasi  Manusia:  Tinjauan  Dari  Aspek  Historis  dan Yuridis. Humanika , 1-10.
Yantho,  G.  I.  (2019,  February  20). Mengenal  Lembaga  Pemasyarakatan. Retrieved May 20, 2022, from Pemasyarakatan.com:
https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan