ANALISIS SISTEM KERJA INTERNAL KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) RANTAUPRAPAT

## Novrihan Leily Nasution
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al Washliyah Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Sistem  Kerja  Internal  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif.  Sedangkan  variabel  penelitian adalah sistem kerja internal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Kerja  Internal Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Rantauprapat  yaitu  telah  menggunakan aplikasi  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  seperti  sistem  informasi  Gaji  Pegawai  Pusat (GPP) untuk mengelola gaji dan tunjangan yang secara berkala dilakukan pemutakhiran aplikasi  setiap  ada  informasi  pembaruan  di  KPPN  Rantauprapat.  Dalam  pencairan anggaran  belanja  negara  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN) melakukan  penelitian  dan  pengujian  atas  SPM  yang  disampaikan  oleh  PPSPM.  SPM yang  diajukan  ke  KPPN  digunakan  sebagai  dasara  penerbitan  SP2D,  antara  lain:  1). SPM  LS  Belanja  Pegawai,  2). SPM  UP/TUP,  3). Retur  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D),  4).  Pembukaan  Rekening  Pemerintah,  5).  Surat  Keterangan  Penghentian Pembayaran (SKPP).

## Kata  Kunci: Sistem Kerja Internal, Kantor KPPN Rantauprapat

## A. Latar Belakang
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat merupakan  kantor  vertikal  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Perbendaharaan  yang merupakan  Eselon  1  dari  Kementerian  Keuangan.  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi Sumatera Utara.
Peran  penting  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  adalah melaksanakan  kewenangan  perbendaharaan  dan  Bendahara  Umum  Negara (BUN),  penyaluran  pembiayaan  atas  beban  anggaran,  serta  penatausahaan penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  melalui  dan  dari  kas  negara  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004, Perbendaharaan Negara  dimengerti sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan  Negara,  termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang  dipisahkan,  yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Aspek pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  pada  prakteknya  memiliki  detail  yang  sangat  luas.  Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara diatur kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah,pengelolaan  uang  negara/daerah,  pengelolaan  piutang  dan  utang negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian  intern  pemerintah,  penyelesaian  kerugian  negara/daerah,  serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)    adalah  perpanjangan tangan  pemerintah  sebagai  kuasa  BUN  (Bendahara  Umum  Negara)  diseluruh pelosok  Indonesia  yang  bertugas  menyalurkan  APBN  untuk  satuan  kerja pemerintah  yang  ada  di  wilayahnya.  Ruang  lingkup  wilayah  kerja  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat  meliputi  Kabupaten Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.
Berperan  sebagai  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  di  daerah  tentu membuat  tugas  dan  fungsi  KPPN  Rantauprapat  sendiri  menjadi  sangat  strategis. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat terdapat 4 seksi yaitu Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), Seksi Bank, Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VERA & KI).
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  sebagai  instansi vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  juga  menjadi  pelaku  aktif  dalam perubahan  sistem  dan  prosedur  yang  dinamis.  Konsekuensi  perubahan  itu  akan bermuara  pada  kondisi  dimana  akan  adanya  kebijakan  dan  peraturan  beragam yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di  setiap  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  seksi-seksi  pada  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  “Sistem  Kerja  Internal  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat.

## A. Permasalahan
Sistem  kerja  internal  sangat  dibutuhkan  di  setiap  instansi/perusahaan karena  pada  dasarnya  pengendalian  sistem  kerja  internal  akan  mempengaruhi dalam  mencapai  tujuan  sebuah  instansi/perusahaan.  Dengan  sistem  kerja  yang baik  maka  instansi/perusahaan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Sebagai  salah  satu unit  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  yang  memiliki  fungsi  strategis dalam  proses  meyalurkan  APBN  maka  dalam  hal  ini  penulis  akan  menganalisis sistem  kerja  internal  di  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN) Rantauprapat.

## B. Kajian Teori
Istilah sistem  merupakan istilah dari bahasa yunani “system” yang artinya adalah himpunan bagian atau unsure yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut Irawan, 2009 melalui tulisannya, Sistem kerja adalah serangkaian dari  beberapa  pekerjaan  yang  berbeda  kemudian  dipadukan  untuk  menghasilkan suatu  benda  atau  jasa  yang  menghasilkan  pelanggan  atau  keuntungan perusahaan/organisasi.  Sistem  kerja  melibatkan  banyak  faktor  manusia  dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan  antara  manusia  dan  alat  tersebut  suatu  prosedur  atau  tahapan kerja yang sudah tetap dan didokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas. Contoh di dalam suatu motor, jadi ada bagian yang mengerjakan, masang mesin, masang roda, masang bodinya, masang lampu-lampu dll, terus disatukan dan jadilah suatu produk.
Sistem menurut para ahli :
L.  James  Harvey,Sistem  adalah  prosedur  logis  dan  rasional  untuk  merancang suatu  rangkaian  komponen  yang  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya  dengan maksud  untuk  berfungsi  sebagai  suatu  kesatuan  dalam  usaha  mencapai  suatu tujuan yang telah ditentukan.
John  Mc.  Manama,  Sistem  adalah  sebuah  struktur  konseptual  yang  tersusun  dari fungsi-fungsi  yang  saling  berhubungan  yang  bekerja  sebagai  suatu  kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. C.W. Churchman, Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
J.C. Higgins, Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.
Edgar  F  Huse  dan  James  L.  Bowdict,  Sistem  adalah  suatu  seri  atau rangkaian  bagian-bagian  yang  saling  berhubungan  dan  bergantung  sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan.
Syarat-syarat sistem :
1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy dan material) lebih penting dari elemen system
5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen
Menurut Wahyu, 2011 melalui tulisannya :
1. Pengertian Tata Kerja, Prosedur Kerja, Sistem Kerja dan Contohnya
a. Tata kerja
Tata kerja merupakan cara pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bias mencapai tingkat efisien yang maksimal.
b. Prosedur
Prosedur  merupakan  tahapan  dalam  tata kerja  yang  harus  dilalui  suatu  pekerjaan baik  mengenai  dari  mana  asalnya  dan  mau  menuju  mana,  kapan  pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.
c. Sistem
Sistem  merupakan  susunan  antara  tata  kerja  dengan  prosedur  yang  menjadi satu  sehingga  membentuk  suatu  pola  tertentu  dalam  menyelesaikan  suatu pekerjaan.  Contohnya  :  Stabilitas  :  maksudnya  bahwa  sistem,  tata,  dan  prosedur kerja  itu  harus  mengandung  unsur  tetap  sehingga  menjamin  kelancaran  dan kemantapan kerja.
Fleksibilitas  :  artinya  bahwa  dalam  pelaksanaanya  tidak  kaku  tetapi  harus luwes yaitu masih memungkinkan diadakannya saling pergantian tugas.
Contoh  :    Salah  seoerang  tidak  masuk  atau  kebetulan  salah  satu  mesin  macet, maka pekerjaan harus tetap dapat terlaksana dan diselesaikan.
2. Analisa Jabatan, Job Description dan Job Spesification
a. Analisa Jabatan
Analisa  jabatan  adalah  suatu  proses  pemahaman  yang  mendalam  tentang  isi dan  karakteristik  suatu  jabatan.  Uraian  jabatan  (  job  description)  pada prinsipnya merupakan produk utama dari studi analisa jabatan.
b. Job Description dan Job Requirement / Job Specification Persyaratan  jabatan  merupakan  hasil  sampingan  dari  studi  analisa  jabatan  dan terpisah  dari  uraian  jabatan  sebagai  produk  utama  analisa  jabatan. Isi  dari  jabatan  uraian  jabatan  merupakan  informasi  tentang  suatu  jabatan yang  membedakannya  dengan  jabatan  lainnya.  Ciri  khas  uraian  jabatan  adalah
menggambarkan  apa,  mengapa,  bagiamana,  dan  kapan  /  dimana  jabatan  tersebut ditempatkan  dan  dilaksanakan.    Sedangkan  Job  Requirment  /  Job  Specification merupakan persyaratan utama dari seseorang pemangku jabatan (job holder) untuk menduduki  jabatan  tersebut.  Sedangkan  isi  dari  persyaratan  jabatan  biasanya terdiri  dari  Pendidikan  Formal,Pengalaman  Kerja,  pelatihan,  Persyaratan  Fisik, Persyaratan Psikologis, kemampuan khusus.
Menurut Indra Rukmananda, 2014 melalui tulisannya :
Perancangan  Sistem  Kerja  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  prinsip- prinsip  dan  teknik-teknik  untuk  mendapatkan  suatu  rancangan  sistem  kerja  yang terbaik.  Ilmu  ini  merupakan  salah  satu  ilmu  didalam  disiplin  teknik  industri, bahkan dilihat dari sejarahnya, Perancangan Sistem Kerja merupakan cikal bakal disiplin ini.
Dalam penerapannya, Perancangan Sistem Kerja akan berinteraksi dengan berbagai  ilmu  lain  didalam  disiplin  teknik  industri  untuk  secara  bersamaan mencapai keadaan optimal dari suatu system produksi dalam arti kata yang luas, yaitu  sistem  yang  terdiri  dari  komponen-komponen  manusia,  bahan,  mesin, peralatan, dan uang.
Sebagai  suatu  ilmu,  Perancangan  Sistem  Kerja  mempunyai  kerangka sendiri  dengan  bagian-bagiannya  yang  secara  bersam-sama  terpadu  untuk mencapai tujuan diatas.
Perancangan  Sistem  Kerja  ini  dikembangkan  oleh  F.W.  Taylor  dan  F.B. Gilbreth.  Berdasarkan  penelitian  dari  F.W.  Taylor  dan  F.B.  Gilbreth,  walaupun penelitian  tersebut  tidak  dilakukan  secara  bersama-sama,    yang  dikemudian  hari dikenal  sebagai  suatu  kesatuan  dan  dikenal  sebagai  Perancangan  Kerja  atau Methods Engineering .  Perancangan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek- aspek  teknologi,  psikologis,  dan  sosiologis  kerja  sehingga  diperoleh  sistem  kerja yang lebih sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan manusia.
Pengembangan  teknik  tata  cara  kerja  berdasarkan  teori  F.W.  Taylor  dan F.B. Gilbreth.
1. F.W. Taylor (1981)
a. Memperhatikan  para  pekerja  dan  menilai  mereka  tidak  berprestasi maksimal.
b. Taylor menggunakan jam henti ( stopwatch ) untuk melakukan pengukuan waktunya.
c. Pengukuran  waktu  ini  dikembangkan  terus  sampai  dikenal  istilah  waktu baku/standar untuk suatu pekerjaan.
d. Penentuan aktu bagi suatu pekerjaan sangat penting bagi sistem produksi: upah  perangsang,  penjadwalan  kerja  dan  mesin,  pengaturan  tata  letak pabrik.
e.
2. Frank B. Gilbreth
a. Melakukan  penelitian  terhadap  gerakan-gerakan  kerja  dan  membaginya menjadi sejumlah elemen-elemen gerakan.
b. Misalnya gerakan tangan mengambil sebuah gelas diurai menjadi elemen-elemen menjangkau, memegang, dan mengangkat.
c. Bersama  istrinya,  Lilian  yang  juga  seorang  psikolog,  keduanya  mengembangkan serangkaian  prinsip  Perancangan  Sistem  Kerja  yang  dikenal  dengan  Ekonomi Gerakan.
d. Tujuannya untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang terancang  baik, sehingga memudahkan  dan  menyamankan  gerakan-gerakan  kerja  untuk  menghindari  atau melambatkan datangnya kelelahan (fatique).
Pada  proses  produksi,  perancangan  stasiun  kerja  dan  metode  kerja  bukan hal mudah. Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak buruk  pada  proses  secara  keseluruhan.  Evaluasi  perancangan  harus  dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan metode terbaik.
Oleh karena itu, perancangan sistem kerja merupakan bagian yang sangat penting  dan  harus  diperhatikan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  melaksanakan kegiatan perusahaan.

## Perancangan Sistem Kerja
Untuk mencari sistem kerja terbaik, kita harus menganalisa masalah-masalah yang mungkin muncul. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1.     Mendefinisikan masalah
2.     Menganalisa masalah
3.     Mencari alternative solusi
4.     Mengevaluasi alternative solusi
5.     Mengimplementasikan solusi
Penganalisaan Sistem Kerja
Komponen pembentuk sistem kerja antara lain :
1.     Manusia
2.     Bahan
3.     Mesin
4.     Lingkungan Kerja
5.     Ergonomi
Handoko,  2012  :  Pekerjaan-pekerjaan  dapat  diibaratkan  sebagai jembatan penghubung  antara  karyawan  dan  organisasi.  Lowongan-lowongan  pekerjaan merupakan penyebab timbulnya kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia.
Bila  departemen  personalia  hendak  membantu  organisasi  untuk  memperoleh  dan memelihara  satuan  kerja  yang  diinginkan,  maka  para  spesialis  personalia  harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan  kegiatan-kegiatan  kerja  seorang  individu  atau  kelompok  karyawan secara organisasional.
Husni,  2006  :  Aspek  hukum  ketenagakerjaan  dalam  hubungan  kerja  (During Employment) yaitu :
1. Perjanjian kerja sebagai dasar lahirnya hubungan kerja
2. Perlindungan norma kerja
3. Pengawasan perburuhan
4. Perselisihan perburuhan atau hubungan industrial
5. Keselamatan kesehatan kerja
6. Perlindungan upah
7. Jamsostek
8. Mogok kerja dan penutupan perusahaan

## C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  analisa  terhadap  sistem  kerja  internal  di Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat  yaitu  telah menggunakan  aplikasi  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  seperti  sistem  informasi  Gaji Pegawai  Pusat  (GPP)  untuk  mengelola  gaji  dan  tunjangan  yang  secara  berkala dilakukan  pemutakhiran  aplikasi  setiap  ada  informasi  pembaruan  di  KPPN Rantauprapat.
Dalam  pencairan  anggaran  belanja  negara  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan penelitian dan pengujian atas SPM  yang disampaikan oleh PPSPM. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

## 1. SPM LS Belanja Pegawai
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM  (Pejabat  Penandatanganan  Surat  Perintah  Membayar)  untuk  mencairkan  dana yang  bersumber  dari  DIPA  dalam  rangka  pembayaran  tagihan  kepada  penerima hak/Bendahara  Pengeluaran.  PPSPM  bertanggungjawab  atas  kebenaran,  kelengkapan,
dan  keabsahan  administrasi  terhadap  dokumen  hak  tagih  pembayaran  yang  menjadi dasar  penerbitan  SPM  dan  akibat  yang  timbul  dari  pengujian  yang  dilakukannya  serta ketetapan jangka waktu penerbita dan penyampaian SPM kepada KPPN.
Kelengkapan SPM
a. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua); Kode Jenis   SPM: 01, 02, 03
b. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
c. ADK Perubahan
d. ADK Gaji
e. Daftar Perubahan Gaji
f. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya.
Contoh  uraian  SPM  :  Pembayaran  (gaji  induk/gaji  bulan-  13/gaji  susulan/terusan)
kekurangan gaji/UDW/UDT/posekot gaji bulan untuk pegawai/ jiwa

## SPM LS Belanja Pegawai Gaji (Non Aplikasi GPP/BPP)
Kelengkapan SPM
a. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua); Kode Jenis SPM: 01, 02, 03
b. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
c. Daftar  Gaji  Induk  lengkap  (untuk  non  gaji  induk  berupa  Daftar  Kekurangan  Gaji,  Daftar Gaji Susulan, Posekot Gaji dsb);
d. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji (SK KP, SK KGB,KP4 dsb);
e. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya.

## Contoh uraian SPM
Pembayaran  (gaji  idnuk/gaji  susulan/kekurangan  gaji/posekot  gaji  dsb)  bulan  untuk pegawai/ jiwa

## 2. SPM UP/TUP
Batas Pemberian Uang Persediaan
1. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
2. Rp100.000.000  (seratus  juta  rupiah)  untuk  pagu  jenis  belanja  yang  bisa  dibayarkan melalui  UP  di  atas  Rp900.000.000  (sembilan  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
3. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui  UP  di  atas  Rp2.400.000.000  (dua  miliar  empat  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
4. Rp500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  untuk  pagu  jenis  belanja  yang  bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

## Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
1. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
2. UP  dapat  diberikan  untuk  pengeluaran-pengeluaran:Pengajuan  SPM  GUP  (Penggantian UP) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
a. Belanja Barang;
b. Belanja Modal; dan
c. Belanja Lain-lain.
3. Dalam  hal  2  (dua)  bulan  sejak  SP2D-UP  diterbitkan  belum  dilakukan  pengajuan penggantian UP, kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA,
4. Dalam  hal  setelah  1  (satu)  bulan  sejak  disampaikan  surat  pemberitahuan  sebagaimana dimaksud,  belum  dilakukan  pengajuan  penggantian  UP,  Kepala  KPPN  memotong  UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Kelengkapan SPM :
1. SPM UP / TUP dalam rangkap 2 (dua);
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
3. Surat  Pernyataan  dari  KPA  dengan  format  sesuai  lampiran  XIV  PMK 190/PMK.05/2012  (untuk  SPM  UP);  Surat  persetujuan  pemberian  TUP  dari Kepala KPPN (untuk SPM-TUP).

## Contoh uraian SPM
a. Penyediaan Uang Persediaan (RM/ PLN/ PNBP) Satker Tahun 2013
b. Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (RM/ PLN/ PNBP) Satker Tahun 2013

## 3. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Retur  SP2D  adalah  penolakan/pengembalian  atas  pemindahbukuan  dan/atau transfer  pencairan  APBN  dari  Bank/Kantor  Pos  Penerima  kepada  Bank/Kantor Pos Pengirim.
Dasar  Hukum:  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Alasan terjadi retur SP2D antara lain :
a. Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening SP2D
b. Kesalahan penulisan nama bank penerima
c. Rekening tidak aktif/tutup/pasif
Prinsip dasar penatausahaan dana retur :
a.  Retur  yang  diterima  selama  tahun  berjalan  (belum  disetor  ke  kas  negara)  dapat dibayarkan kembali dengan penerbitan surat ralat rekening SP2D.
b. Kesalahan retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali melalui penerbitan  SPM-PP/SP2D  oleh  KPPN  setelah  ada  pengajuan  surat  permohonan pembayaran kembali dari KPA/satuan kerja.
Surat  ralat/perbaikan  dan  permohonan  perbaikan  pembayaran  kembali  disampaikan kepada KPPN dilampiri :
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
b.  Fotocopy  buku  tabungan/rekening  giro  yang  telah  dilegalisir  bank/kantor  pos penerima.
c. Surat pernyataan dari bank/kantor pos penerima bahwa rekening berkenaan masih aktif minimal sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ralat dari KPA/satker.
d.  Perbaikan  resume  kontrak  dalam  hal  ralat  mengakibatkan  perubahan  data  rekening dalam kontrak/resume kontrak.
e.  ADK  SPM,  Copy  SPM  dan  SP2D  sebelum  koreksi  serta  SPM  setelah  koreksi  dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D

## 4. Pembukaan Rekening Pemerintah
1. Persetujuan  yang  dapat  diberikan  Kepala  KPPN  selaku  Kuasa  Bendahara  Umum Negara  di  daerah  adalah  pembukaan  rekening  bendahara  pengeluaran  kepada  Kuasa Pengguna  anggaran  dengan  Prinsip  :  1  (satu)  Satuan  Kerja,  1  (satu)  DIPA,  1  (satu) Bendahara,  dan  1  (satu)  rekening.  Sedangkan  untuk  rekening  bendahara  penerimaan, pemberian  izin  pembukaaan  rekening  menggunakan  prinsip  yang  sama  dengan rekening  bendahara  pengeluaran  dengan  memperhatikan  Tusi  Satuan  kerja  yang bersangkutan.
2. Kepala  Kantor  /  Satuan  Kerja  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  mengajukan  tujuan pembukaan rekening sesuai prinsip diatas, dengan dilampiri:
a. Foto copy dokumen pelaksanan anggaran;
b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
c. Rekening Penerimaan,
Rekening  Pengeluaran  yang  dibuka  sebelum  berlakunya  Peraturan  menteri  Keuagan No.  57/PMK.05/2007  harus  dimintakan  persetujuan  kepada  Kepala  KPPN  sebagai Kuasa BUN di daerah dengan menggunakan prinsip diatas:
d. Kepala Kantor / Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan lebih dari satu rekening untuk rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran agara menutup yang lebih dari satu tersebut.
e. KPPN sebagai Kuasa BUN berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening dalam hal:
1. Kepala Kantor / Satuan Kerja membuka rekening tanpa persetujuan Kuasa BUN.
2. Kepala  kantor/  Satuan  Kerja  tidak  melaporkan  pembukaan  rekening  yang  dilakukan kepada  Kuasa  BUN  paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja  sejak  tanggal  pembukaan rekening.
3. Kepala  Kantor  /  Satuan  Kerja  tidak  mengajukan  permohonan  persetujuan  kepada Kuasa BUN atas
4. Rekening  yang  dibuka  sebelum  berlakunya  PMK  No.  57/PMK.05/2007  tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara / lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
5. Rekening  yang  tidak  atau  tidak  lagi  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  pembukaannya harus  ditutup  oleh  Kepala  Kantor  /  Satuan  Kerja  dan  saldonya  dipindahkan  ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia.
6. KPPN  sebagai  Kuasa  BUN  di  Daerah  berwenang  menutup  Rekening  dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal :
a. Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja;
b. Kepala  Kantor  /  Satuan  Kerja  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerjsa  setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara tersebut.

## 5. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Surat  Keterangan  Penghentian  Pembayaran  (SKPP)  adalah  surat  keterangan  tentang terhitung  mulai  bulan  dihentikan  pembayaran  yang  dibuat/dikeluarkan  oleh  Pengguna Anggaran/KPA  berdasarkan  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
1. SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :
a. lembar  I  untuk  pegawai  yang  bersangkutan  untuk  dilampirkan  pada  saat  pengajuan  gaji pertama kali ditempat yang baru;
b. lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
c. lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal;
d. lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan.
SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah
2. SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:
a. lembar I & II kedua untuk kepada PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
b. lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
c. lembar IV untuk KPPN sebagai Pertinggal;
d. lembar V untuk satuan kerja bersangkutan.
SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Badan  Kepegawaian Negara (BKN)
SKPP  dikirim  oleh  Satuan  kerja  asal  sesuai  peruntukannya  sebagaimana  diatur pada  angka  1  dan  2  setelah  diberi  keterangan  oleh  Kepala  Seksi  Pencairan  Dana pada KPPN  asal  bahwa  data  pegawai  pindah/pensiun  telah  dinonaktifkan  dari  database pegawai satuan kerja tersebut pada KPPN asal.
Sistem kerja internal pegawai kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat  menunjukan  bahwa  setiappegawai  melakukan  pekerjaan  dengan kedisiplinan  yang  tinggi  dalam  melakukan  pekerjaan  untuk  memperoleh  hasil  yang optimal.Dengan  sistem  kerja  internal  yang  baik  pegawai  akan  mampu  bekerja  secara efektif dan efisien.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Sistem  kerja  internal  di  kantor  pelayanan  perbendaharaan  Negara  (KPPN) Rantauprapat  dalam  penyaluran  dana  APBN  di  Rantauprapat  dalam  kategori  cukup profesional  karena  pegawai  KPPN  Rantauprapat  bekerja  sesuai  dengan  SOP  yang berlaku serta profesionalisme dan etos kerja yang diterapkan oleh semua pegawai KPPN Rantauprapat.

## 2. Saran
Saran  untuk  Kantor  Pelayanan  Perbendaharan  Negara  (KPPN)  Rantauprapat adalah  agar  lebih  mensosialisasikan  KPPN  Rantauprapat  di  kalangan  masyarakat
khususnya para pelajar agar lebih mengerti dan memahami tentang fungsi dan tanggung jawab KPPN Rantauprapat.

## E. Daftar Bacaan
Handoko,  2012, Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia ,  Penerbit: BPFE-YOGYAKARTA, Edisi Kedua, Yogyakarta
Hendrayana, 2014, http://indrarukmanandahendrayana.blogspot.com/2014/05/perancangan-sistem- kerja.html
Husni, 2006, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Penerbit: PT RajagrafindoPersada, Edisi Revisi, Jakarta
Irawan, 2009, http://iwanirawanumc2009.blogspot.com/2010/10/definisi-sistem- kerja.html
Wahyu, 2011, https://wahyu410.wordpress.com/2011/05/15/pengertian-tata- kerjaprosedur-kerja-dan-sistem-kerja-juga-analisis-jabatan-job-description-and-job- specification/