## J-MAS
Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print) DOI 10.33087/jmas.v5i1.156
Reinventing Hubungan Birokrasi dan Politik dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
Wandi 1* , Ahmad Rifa’i 2
1,2 Dosen Tetap Universitas Islam Indragiri – Tembilahan Propinsi Riau
* Correspondence email: wandi_sh68@yahoo.com & 2 rifaisulasin@gmail.com
Abstract.  Reinventing  bureaucracy  and  politics  must  accommodate  the  tendency  of  bureaucratic  political  behavior.  In  short, public bureaucracy must be declared a political actor. As political actors, bureaucracy must not be neutral. He must increase the intensity  of  his  involvement  in  the  political  process.  However,  the  involvement  of  the  public  bureaucracy  is  not  only  oriented towards pursuing group profits solely. The involvement of bureaucracy in the political process and the bureaucracy's neutrality is the bureaucratic alignment of public interests such as economic progress, social justice, human rights, gender equality, and so on. Pancasila  Industrial  Relations  as  stated  above  can  not  be  separated  from  the  bureaucratic  and  political  relations  in  a  nation, therefore,  it  is  important  to  do  Reinventing  Bureaucratic  and  Political  Relations  in  realizing  the  democratization  of  industrial relations with justice in accordance with the values of Pancasila itself, namely by carrying out the Order Good governance.
Keywoords: Reinventing, Bureaucratic, Political, Relations, Industrial Relations

## Pendahuluan
Maraknya demontrasi buruh di Indonesia dapat menimbulkan pemikiran tentang perlunya suatu sistem hukum perburuhan  Indonesia  yang  berkeadilan.  Penggunaan  istilah  hukum  perburuhan  dalam  judul  itu  bukanlah  suatu kesalahan  atau  kelalaian.  Ada  dua  alasan  pemilihan  judul  itu.  Pertama,  Departemen  ruang  lingkup  hukum ketenagakerjaan  adalah  lebih  luas  daripada  hukum  perburuhan.  Hukum  perburuhan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  adanya  hubungan  kerja  antara  buruh/pekerja  dengan  majikan/pemberi  kerja. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya  disingkat  UUK,  mempersempit pengertian  pemberi  kerja  hanya  terbatas  pada  pengusaha  saja.  Antara  aturan  dan  substansi  UUK  mengandung perbedaan.  Seharusnya,  apabila  UUK  dimaknai  Ketenagakerjaan  maka  substansinya  mengatur  juga  hubungan  kerja yang  dilakukan  dalam  lingkup  informal,  hubungan  hukum  antara  negara  dengan  pegawainya  dan  militer.(Wijayanti, 2012)
Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  negara  berkewajiban  melaksanakan  pembangunan hukum  nasional  yang  dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang menjamin  pelindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  UU  No.  12  Tahun  2011  menyatakan  bahwa  pembentukan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  dapat terwujud  apabila  didukung  oleh  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang berwenang,  tentunya  tidak  lepas  dari  keterkaitan  antara  birokrasi  dan  politik  suatu  negara.  Birokrasi  dan  politik sebagai  dua  institusi  yang  berbeda  namun  sulit  untuk  dipisahkan.  Keduannya  saling  memberikan  kontribusi  bagi pelaksanaan pemerintahan baik pada level pemerintah pusat maupun daerah yang baik. Institusi politik dan birokrasi melakukan  proses chek  and  balance agar  senantiasa  berada  dalam  koridor  esensi  otonomi  dalam  melaksanakan kebijakan. Interaksi antara kedua institusi tersebut melahirkan pola relasi yang dinamis konstruktif, namun disisi lain menampakan fenomena sebaliknya, yaitu adanya perselingkuhan yang meminggirkan kepentingan publik.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas  bahwa  institusi  politik  dan  birokrasi  merupakan  institusi  yang  berbeda karakternya. Birokrasi  sebagai  suatu  sistem  organisasi  formal  dimunculkan  pertama  sekali  oleh  Max  Weber  (1947), menurutnya, birokrasi  merupakan  tipe  ideal  bagi  semua  organisasi  formal.  Ciri  organisasi  yang  mengikuti  sistem birokrasi adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang  panjang,  dan  efisiensi. Sedangkan  institusi  politik  berkarakter  demokrasi yang  ditandai  oleh adanya  kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, menulis, berkumpul dan berorganisasi, dan perdebatan- perdebatan politik. Sebagai individu manusia tidak akan bisa hidup dan berkembang berdasarkan kemampuan dirinya semata. Manusia membutuhkan lembaga  sosial, memerlukan masyarakat dan Negara. Manusia membutuhkan  sistem nilai, ideology, yang menjadi tujuan dan pedoman hidupnya sebagai warga Negara dari suatu masyarakat. Sebaliknya proses hidupnya sebagai pribadi ikut memberikan bentuk lembaga sosial, sistem nilai dan ideology masyarakat yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  manusia  sebagai  mahluk  sosial  juga  menghadapi  kehidupan  politik.  (Hermawan, 2011).
Dalam  konteks  ini,  manusia  mau  tidak  mau  harus  berinteraksi  dengan  kekuasaan  yang  menentukan  gerak hidup  masyarakat  sebagai  kesatuan.  Dalam  rangka  itu  kekuasaan  merupakan  sarana  untuk  membereskan  berbagai
Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
persoalan yang terjadi dalam hubungan antar pribadi, antar kelompok atau warga Negara berdasarkan peraturan yang adil  dan  pasti  (Manan,  2001).  Oleh  karena  itu,  meski  kadang  dunia  politik  dipandang  sinis  atau  kotor  tetapi  secara filosofis dan factual, politik merupakan hal yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan manusia. Aristoteles pada Tahun  384-322  SM  pernah  menyatakan  bahwa man  is  by  nature  an political  animal. Hukum  adalah  produk  politik. Hukum tidak steril dan netral dari politik. Ada beberapa pendapat yang mengatakan esensi politik adalah konflik. Hal ini  karena  politik  adalah  hal  mencari,  mempertahankan  dan  memanfaatkan  kekuasaan.  (Hermawan,  2002).  Politik yang identik dengan konflik dalam pemerintahan suatu Negara. Salah satu kenyataan dasar dari kehidupan manusia ini bahwa  orang  hidup  bersama-sama  tidak  dalam  isolasi  satu  sama  lainnya.  Para  sosiolog  pada  umumnya  mengatakan bahwa  kelompok  manusia  yang  hidup  bersama-sama  tersebut  dalam  bentuk  yang  besar  disebut  masyarakat (  a society ).  Secara  teoritis,  dinamika  konflik  termasuk  konflik  ketenagakerjaan  dapat  dipaparkan,  bahwa  jika  wujud konflik  masih  dalam  kadar  relatif  rendah  dan  masih  dapat  ditolelir,  penyelesaiannya  tidak  sulit.  Namun  jika  konflik sudah mencapai tingkat yang relative gawat sehingga sulit dikendalikan, maka konflik dapat menimbulkan kekerasan bahkan dapat terjadi disintegrasi.  (Yanto, 1991). Di dalam fenomena konflik terdapat  aktaulisasi  isu sentral masalah yang dipertentangkan. Konflik mempunyai akar persoalan yang bersumber dari factor internal dan eksternal, sehingga konflik  dapat  terjadi  secara  cepat.  Berdasarkan  konsep  analisis  siklus  konflik  Kreisberg  konflik  terjadi  mulai  dari tahap  awal,  selanjutnya  meningkat  hingga  mencapai  tingkat  tinggi  hingga  mengalami  penurunan  dan  berakhir. Berakhirnya konflik dapat membuahkan konflik berhenti sama sekali atau hasilnya justru berupa sesuatu yang menjadi penyebab munculnya konflik baru. (Kreiberg, 1982)
Manusia  berkepentingan  merasa  aman  dan  mengharapkan  kepentingannya  di  lindungi  terhadap  konflik. Gangguan  kepentingan  atau  konflik  harus  dicegah  dan  diselesaikan  karena  akan  menggangu  keseimbangan  tatanan masyarakat.  Hukum  berusaha  menampung  ketegangan  atau  konflik  sebaik-baiknya,  hanya  saja  dalam  masyarakat kapitalis  yang  dikuasai  oleh  kaum  borjuis,  hukum  itu  adalah  ideologi  kaum  borjuis  tersebut.  Dalam  masyarakat kapitalis  maka  hukum  itu  suatu  tata  tertib  tertentu  yang  member  kemungkinan  melanjutkan  pertentangan  antara golongan  yang  menguasai  alat-alat  produksi  (borjuis)  dengan  golongan  yang  tidak  menguasai  alat-alat  produksi (proletar).  (Utreecht,  1966).  Hukum  menjadi  ideologi  karena  pembuat  hukum  sudah  apriori  dalam  arti  sebelum membuat  peraturan  hukum  yang  bersangkuta,  sudah  memiliki  konsepsi  apriori  tentang  bagaimana  seharusnya peraturan hukum tersebut. Pembuat peraturan berusaha merealisasikan konsepsi tersebut bahkan juga dalam konsepsi tidak sesuai dengan  hubungan-hubungan ekonomis yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat. Hukum tidak lain daripa kehendak suatu “ ruling class ” yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomis yang di perintahnya. Sejarah dunia  penuh  dengan  kisah  pengorbanan  manusia  tertindas  yang  ingin  meraih  kemerdekaan  dan  kebebasan  baik  dari kekuatan represif asing maupun domestik. Tetapi pengalaman di berbagai negara menunjukan, bahwa kebebasan dan demokrasi  bersifat  fragil,  rawan  terhadap  kemungkinan  penyelewengan.  Disamping  selalu  ada  arus  tuntutan  kepada demokrasidan  kebebasan,  selalu  ada  pula  arus  balik  yang  cenderung  membatasinya.  Demokrasi  biasanya  disuarakan secara  lantang  oleh  mereka  yang  berada  di  luar  kekuasaan,  dan  pembatasan  terhadap  pelaksanaan  demokrasi umumnya  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan.  Banyak  orang  menggunakan  demokrasi  dan  kebebasan  sebagai instrumen  untuk  tujuan  lain  diluar  demokrasi,  atau  untuk  mencapai  kekuasaan,  bukan  untuk  nilai  politik  yang  harus dijunjung  tinggi  atau  sebagai  aturan  main  yang  harus  diikuti  secara  konsisten  dalam  situasi  apapun.  Banyak  pula penguasa  otoriter  yang  mengesyahkan  kekuasaan  dengan  simbol-simbol  demokrasi  yang  semu,  karena  mereka  tahu bahwa otoritarianisme bukanlah ideologi politik yang populer dimata  rakyat dan dunia  Internasional. Banyak contoh pergolakan  rakyat  untuk  membebaskan  diri  dari  belenggu  penjajah  yang  justru  melahirkan  pemerintahan  negara merdeka  yang  jauh  lebih  kejam  dari  pada  penjajah  itu  sendiri.  Banyak  pula  contoh  revolusi  untuk  menumbangkan pemerintah yang represif justru melahirkan bentuk pemerintahan yang lebih diktaktor dan kejam dari rezim lama yang telah ditumbangkan.
Salah satu faktor penting yang ikut andil dalam pengembangan demokrasi adalah birokrasi artinya, birokrasi dapat  memainkan  peranan  penting  baik  yang  sifatnya  positip  maupun  negatif.  Demokrasi  agar  efektif,  memerlukan dukungan birokrasi, antara lain dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik secara efektif, dan sebagai instrumen  untuk  menjaga  tertip  sosial.  Birokrasi  yang  lemah,  dapat  membawa  demokrasi  kedalam  chaos,  yang  pada gilirannya akan merusak masa depan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya birokrasi yang terlalu kuat dapat melumpuhkan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga politik lain, sehingga proses check and balance tidak dapat berlangsung dengan baik.  Birokrasi  yang  terlau  kuat,  juga  membuat  rakyat  terlalu  tergantung  kepadanya,  sehingga  inisiatif  rakyat  tidak dapat  berkembang.  Ringkasanya  birokrasi  yang  terlalu  kuat  bisa  mengancam  sendi-sendi  demokrasi.  Secara  harfiah demokrasi  berasal  dari  bahasa  latin  demokratia.  (Dari  akar  kata  “demos”  yang  berarti  rakyat  dan  “kratia”  berarti pemerintahan ). Demokrasi dengan demikian berarti pemerintahan kerakyatan, dalam sistem ini pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atasnamanya. Kekuasaanpun diperoleh melalui kompetisi atau sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. Karena itu pula setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh  kekuasaan  secara  demokratis.  Penguasa  yang  demokratis  akan  memandang  kritik  sosial  sebagai  bagian
Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
dari mekanisme politik, dan tidak akan menggunakan kekuasaanya untuk menekan kritik sosial karena sebagai bagian dari  sistem  politik,  dan  tidak  akan  menggunakan  kekuasaannya  untuk  menekan  kritik  sosial.  Pergantian  kekuasaan umumnya  didiskusikan  secara  terbuka  menjadi  bagian  dari  diskusi  publik  dan  berlangsung  secara  normal  mengikuti aturan yang diterima.
Oleh  karena  adanya  konflik  kepentingan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  penulis  dalam melakukan  penulisan    makalah  ini  bermaksud  untuk  memberikan  sumbangsih  pemikiran  atas  kepentingan  masing- masing  entitas  tersebut  dengan  mengkaitkan  peran  birokrasi  yang  baik  ( Good  Governance )  dalam  membangun demokratisasi  Hubungan  Industrial  yang  berkeadilan  di  Indonesia,  tentunya  untuk  membangun  birokrasi  yang  baik tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang pada saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimanakah  reiventing  birokrasi  dan  politik  dalam  mewujudkan  demokratisasi  hubungan  industrial  yang berkeadilan di Indonesia”

## Konsep Teori
Konsep  teori  yang  digunakan  dalam  menganalisis  Konsep  Reiventing  Birokrasi  dan  Politik  yang  baik  guna mewujudkan demokratisasi Hubungan Industrial yang berkeadilan di Indonesia adalah Teori Reinventing government , hal  ini  penulis  lakukan  dengan  alasan  bahwa Reinventing  government merupakan  cara  birokrasi  mengubah  sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemeritahan dapat berjalan secara akuntabilitas, resposif, inovatif, professional, dan entrepreneur.  Entrepreneur  dimaksudkan  agar  pemerintah  yang  telah  diberikan  mandate  oleh  rakyat  memiliki semangat  untuk  lebih  inovatif  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat    khususnya  pekerja  dan  dapat menjawab  tuntutan  masyarakat  pencari  kerja    di  era  globalisasi.  Sehingga  mewirausahakan  birokrasi  bukan  berarti birokrasi  melakukan  wirausaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  melainkan  memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan.

## Pembahasan

## Konsep Reinventing Hubungan Birokrasi dan Politik Di Indonesia
Hubungan  antara  birokrasi  dan  politik  telah  menjadi  tema  klasik  dalam  studi  administrasi  publik.  Dimana muncul  konsep  Dikotomi  antara  Politik  dengan  Administrasi  oleh  Woodrow  Wilson.  Ia  menjelaskan  bahwa  politik dan  administrasi  berada  di  dua  posisi  yang  berbeda.  Politik  menyangkut  bagaimana  membuat  kebijakan  publik sedangkan administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Perjalanan administrasi publik tidak terlepas dengan  perkembangan  ilmu  politik.  Dalam  Paradigma  Ilmu  administrasi  antara  tahun  1900-1926  terjadi  dikotomi Politik  dan  Administrasi,  namun  pada  tahun  1950-1970  Administrasi  Negara  masuk  sebagai  ilmu  politik.  Namun setelah  era  tersebut  sekitar  tahun  1970-an  sampai  sekarang  administrasi  negara  berdiri  sendiri  sebagai  ilmu pengetahuan.  Oleh  karena  itu  ilmu  politik  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  ilmu  administrasi  Negara.  Kajian birokrasi dan politik, mengingatkan kembali  antar hubungan masa lalu antara  ilmu administrasi Negara dengan ilmu politik. Kedua disiplin ilmu tersebut memilki ranah yang berbeda, namun dalam prakteknya kedua ilmu tersebut sulit untuk dibedakan. Terkadang keduanya saling mendukumg bahkan saling  menghambat satu sama lain. Melihat kondisi saat  ini  dinamika  antara  birokrasi  dan  politik  sangatlah  pelik.  Namun  kombinasi  keduanya  jika  ditempatkan  dalam posisi yang tepat masih memiliki kesempatan untuk menuju good governance .
Birokrasi  pemerintah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  dan  kegiatan  politik  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  di  atas,  hal  ini  menunjukkan  pada  setiap  gugusan  masyarakat  yang  membentuk  suatu  tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang- orang yang berperilaku dan bertindak politik ( consists of people acting politically ) yang diorganisasikan secara politik oleh  kelompok-kelompok  kepentingan  dan  berusaha  mencoba  mempengaruhi  pemerintah  untuk  mengambil  dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan menyampingkan kepentingan kelompok-kelompok lainnya. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung atau tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan  dalam  masyarakat  (Toha,  2014).  Penguasa  pemerintah  di  hampir  setiap  Negara  percaya  bahwa  tugas utama dari setiap pemerintahan apakah demokratis atau otoritarian adalah untuk menjamin agar Negara dan bangsanya tetap  hidup  dan  Berjaya.  Kejayaan  dan  kehidupan  suatu  Negara  mencakup  dua  tugas  fundamental  yang  harus  tetap dijalankan. Dua tugas fundamental itu antara lain; mempertahankan  kemerdekaannya dari ancaman musuh dari luar, dan kedua mengendalikan dan mengelola konflik internal agar tidak berlarut-larut menjadi perang saudara.
Untuk mencapai tugas fundamental kedua tersebut pemerintah harus bisa memuaskan kebutuhan rakyat yang nantinya  bisa  menerima  dan  mendukung  kebijakan  dan  program-program  pemerintah.  Pemerintah  mendengar, mengamati, dan menyaring melalui tuntutan-tuntutan politik yang secara ajeg dituntut oleh berbagai macam kelompok kepentingan. Tuntutan-tuntutan itu bisa berupa selalu melihat salah dan kekurangan pemerintah, mulai dari kesalahan kebijakan yang diambil sampai kepada realisasi kegiatan dan pengawasan. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut
Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
menuntut  dan  bahkan  memaksa  agar  pemerintah  mengambil  langkah-langkah  kebijakan  sesuai  dengan  tuntutannya. Jika  tuntutan-tuntutan  itu  tidak  di  penuhi,  mereka  tidak  puas  dan  dari  sinilah  bibit  konflik  internal  di  mulai.  Dalam konteks  hubungan  industrial  akhir-akhir  ini  pemerintah  tengah  mendapat  soroton  dari  rakyat  terutama  dari  kalangan pekerja dan akademisi berkaitan dengan isu omnibus law di bidang cipta kerja. Sistem Omnibus Law sendiri biasanya lazim  dipakai  di  negara-negara  dengan  sistem  hukumnya common  law ,  sementara  Indonesia  menganut  sistem hukum civil law . Padahal, sistem yang terus didorong pemerintah ini justru mulai dijauhi oleh banyak negara. Banyak negara  justru  kapok dengan  proses  pembuatan Omnibus  Law karena  jauh  dari  proses  demokrasi  yang  deliberatif atau deliberative democracy . Bahkan mereka menyebut model omnibus ini undemocratic atau tidak demokratis. Dalam khazanah pemikiran klasik, seperti terungkap dalam pemikiran Woodrow Wilson (1887) yang tertuang dalam  paper The  Study  of  Administration ,  politik  dan  birokrasi  (sebagai  institusi  yang  mewakili  dunia  administrasi) adalah  dua  hal  yang  berbeda,  terpisah,  dan  dominatif.  Bagi  Woodrow  Wilson,  politik  adalah  urusan  formulasi kebijakan  yang  menjadi  hak  para  politisi  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Sementara  itu,  administrasi  adalah persoalan  bagaimana  mengimplementasikan  kebijakan  yang  dibuat  para  politisi  secara  efektif  dan  efisien  (Wilson, 1887).  Sejarah  mencatat  bahwa  pemikiran  ini  sangat  mempengaruhi  perkembangan  pemikiran  generasi  ilmuwan administrasi publik pasca Wilson. White (1926), misalnya, dengan sangat berani mengungkapkan bahwa administrasi terkait  dengan  masalah  bagaimana  memanajem  orang-orang  dan  barang-barang  material  untuk  mencapai  tujuan tertentu  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  Strategi  Reposisi-Reposisi  birokrasi  publik  merupakan  satu  keniscayaan politik.  Masalahnya,  bagaimana  menjalankan  reposisi  yang  bertolak  dari  asumsi  bahwa  politik  merupakan  bagian terpenting  dalam  kegiatan  birokrasi  publik  sehari-hari.  Secara  teoritik  tidak  ada  kata  sepakat  di  antara  ilmuwan administrasi  publik  tentang  teori  reformasi  birokrasi  yang  komprehensif  dan  holistik.  Mosher  (1975)  misalnya, mengajukan  argumen  bahwa  reformasi  birokrasi  publik  harus  ditekankan  kepada  4  (empat)  dimensi:  (1)  reformasi pada level program dan kebijakan publik; (2) perbaikan kualitas efektivitas roda administrasi yang meliputi perluasan kontrol  atasan  terhadap  bawahan  dalam  rangka  perbaikan  koordinasi,  desentralisasi  proses  pengambilan  keputusan, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, dan pendalaman penggunaan prinsip-prinsip administrasi modern; (3) reformasi kepegawaian birokrasi publik  yang meliputi analisa  tentang  kualifikasi,  kesejahteraan, kepuasaan  kerja pegawai  birokrasi  publik;  (4)  dimensi  yang  menjadi  fokus  kritik  aktor-aktor  di  luar  birokrasi  publik.  Sementara  itu, Paul  Appleby  membedakan  strategi  reformasi  birokrasi  publik  menjadi  dua  jenis,  yakni:  reformasi  incremental  dan episodic.  Reformasi  inkremental  dimaknai  sebagai  modifikasi  terus  menerus  terhadap  aktivitas  keseharian  birokrasi publik.  Termasuk  dalam  kategori  ini  penyusunan  sistem  karir  birokrasi,  perbaikan  anggaran  birokrasi,  penilaian kinerja,  dan  sebagainya.  Sedang  reformasi  episodic  merujuk  pada  upaya  perubahan  struktur  dan  proses  birokrasi publik  yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  meliputi  keseluruhan  aspek  birokrasi  publik.  Dibandingkan dengan  reformasi  inkremental,  tipe  strategi  reformasi  ini  lebih  terencana,  holistik,  dan  memiliki  orientasi  jangka panjang.  Strategi  incremental  lebih  merupakan  proses  penyesuaian  ( adjustment )  sementara  strategi  episodic merupakan reorganisasi/reformasi birokrasi publik yang sesungguhnya.
Bertolak dari asumsi bahwa politik dan administrasi merupakan dua dunia yang dapat dibedakan tetapi tetapi tak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya,  maka  dalam  peneulisan  makalah  ini  penulis    mengajukan grand scenario dengan  melakukan  Reinventing  Birokrasi  dan  politik    dalam  dua  bentuk,  yaitu: Pertama, Reinventing Birokrasi dan Politik dalam ranah politik  ( political sphere ); Sistem politik lokal dibangun atas dasar keterkaitan dan ketergantungan  antar  lembaga  di  ranah government dan non-  government. Konsekuensinya,  sistem  politik  di  tingkat lokal  harus  memberikan  peluang  seluas-luasnya  kepada  aktor  non-  state  untuk  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan  politik.  Harus  ada  mekanisme  politik  di  tingkat  lokal  yang  jelas,  absah,  dan  mengakui  kehadiran  aktor politik non-state. Agar tidak terjebak dalam permainan politik elitis, setiap proses politik harus bersifat terbuka untuk umum  sehingga  transparansi  proses  pengambilan  keputusan  politik  bisa  tercapai.  Masalah-masalah  publik,  seperti kemiskinan,  pengangguran,  dan  ketimpangan,  harus  dijadikan  prioritas  kebijakan  politik  di  tingkat  lokal  dan dituangkan  melalui  keputusan  politik  tersendiri  yang  berbeda  dengan  prioritas  kebijakan  sekunder.  Dalam  banyak kasus,  isu  kebijakan  yang  menyentuh  kepentingan  rakyat  banyak  seringkali  terabaikan  akibat  rancangan  prioritas kebijakan elit politik yang  lebih menyukai program-program pembangunan yang memungkinkan mereka menumpuk keuntungan  ekonomi  dari  program-program  pembangunan.    Pada  tataran  praktis,  Reinventing  birokrasi  dan  politik dapat  dimulai  dari  penerapan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  secara  langsung,  Jika  `bos'  eksekutif  dipilih  secara langsung,  maka  kecenderungan  birokrasi  untuk  melayani  kepentingan  politik  eksekutif  dan  legislatif  menjadi berkurang. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan semakin mendekatkan jarak politik antara pihak eksekutif, legislatif,  birokrasi  dengan  konstituen  mereka.  Kondisi  ini  diharapkan  dapat  memicu  lahirnya  keputusan-keputusan politik yang lebih berpihak  kepada kepentingan rakyat banyak. Sebab, secara teoritik, jika sosok kepala daerah tidak familiar  dengan  kepentingan  politik  mayoritas  massa  pemilih  maka  karir  politik  mereka  bisa  terancam. Kecenderungan  para  politisi  untuk  mempertahankan  kekuasaan  politik  mereka  menjadi  sah-sah  saja  ketika  ia  selalu berorientasi kepada kepentingan politik rakyat di tingkat grass root . Dan hal ini hanya bisa terjadi jika massa rakyat
Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
terlibat  langsung  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah. Kedua, Reinventing  birokrasi  dan  politik  harus mengakomodir kecenderungan perilaku politik birokrasi. Singkat kata, birokrasi publik harus dinyatakan sebagai aktor politik.  Sebagai  aktor  politik,  birokrasi  tidak  boleh  netral.  la  harus  meningkatkan  intensitas  keterlibatannya  dalam proses  politik.  Tetapi,  keterlibatan  birokrasi  publik  itu  tidak  hanya  diorientasikan  untuk  mengejar  keuntungan kelompok semata-mata. Keterlibatan birokrasi dalam proses politik dan ketidaknetralan birokrasi adalah keberpihakan birokrasi  terhadap  kepentingan  publik  seperti  kemajuan  ekonomi,  keadilan  sosial,  hak  asasi  manusia,  kesetaraan gender,  dan  sebagainya.  Dalam  konteks  ini  birokrasi  publik  merupakan  salah  satu  instrumen  efektif  dalam  proses redemokratisasi proses politik di tingkat  lokal. Meskipun, karakteristik birokrasi publik  seringkali dianggap bertolak belakang dengan demokrasi, baik dilihat secara prosedural maupun substantif. Tetapi, kita tidak boleh menutup mata bahwa birokrasi memiliki potensi sebagai kekuatan pro- demokrasi.

## Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  Dalam  Mewujudkan    Demokratisasi    Hubungan  Industrial    yang berkeadilan di Indonesia
Istilah birokrasi, kekuasaan, dan politik dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan ketiganya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial  hingga  setelah  kemerdekaan.  Tarik-menarik  politik  dan  kekuasaan  berpengaruh  kuat  terhadap  pergeseran fungsi  dan  peran  birokrasi  selama  ini.  Birokrasi  yang  seharusnya  bekerja  melayani  dan  berpihak  kepada  rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Sampai saat ini, pengaruh kuat  pemerintah  terhadap  birokrasi  membuat  sulitnya  mesin  birokrasi  memberi  pelayanan  publik  yang  profesional, rentan  terhadap  tarik-menarik  kepentingan  politik,  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  inefisiensi,  dan  berbagai  penyakit birokrasi  lainnya  (Wakhid,  2012).  Sementara  itu,  masyarakat  selama  ini  masih  berpandangan  bahwa  birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah. Padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Untuk konteks Indonesia, pembedaan birokrasi (administrasi negara) dengan pemerintah, memang kurang lazim didengar. Kekeliruan itu  membuat  peran  eksekutif  tetap  dominan  dan  berkuasa  penuh  atas  birokrasi  beserta  sayap-sayapnya  yang menjangkau seluruh lembaga-lembaga negara.
Dalam  demokratisasi  Hubungan  Industrial  di  Indonesia,  pemerintah  bertugas  untuk  menjaga  agar  tujuan negara  berjalan  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  Konstitusi  negara  Indonesia.  Peran  pemerintah  diperlukan  untuk menjaga keseimbangan antara para pemangku kepentingan terkait informasi, yaitu masyarakat, pemerintah, pengusaha dan  pekerja.  Pihak  Pengusaha  meliputi  pengusaha  sektor  informal  maupun  sektor  informal.  Kewenangan  Negara dijalankan  oleh  pejabat  pemerintah  (eksekutif).  Mandat  yang  diberikan  rakyat  kepada  negara  meliputi  perbuatan:  1) pembuatan kebijakan; 2) tindakan pengurusan; 3) Pengaturan; 4) Pengelolaan; 5) Pengawasan.
Sesuai dengan perkembangan konsep menjalankan pemerintahan, maka berkaitan dengan fungsi negara untuk menjaga  ketertiban,  memberikan  kemakmuran  dan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  khususnya  pelaku hubungan industrial (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh), maka ketersediaan regulasi dan aturan hukum dalam bidang  Hukum  Ketenagakerjaan  beserta  bagaimana  pemerintah  bertindak  sebagai  pelaksana  pengendalian  hubungan industrial  itu  sendiri,  pada  akhirnya  memerlukan  suatu  cara  pandang  baru  agar  masyarakat  turut  dilibatkan  dalam penciptaan  hubungan  industrial  yang  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak.  Pada  masa  Orde  Baru,  pemerintah bertindak  sebagai  pihak  yang  paling  tahu  tentang    hubungan  industrial,  yang  selanjutnya  diimplementasikan  dalam tindakan-tindakan pemerintah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan dalih menjaga hubungan  industrial  pancasila.  Pada  perkembangannya,  masyarakat  tidak  lagi  dapat  diperlakukan  lagi  sebagai  pihak yang dianggap tidak tahu. Pemerintah sendiri tidak lagi dapat bertindak sebagai pemerintahan yang otoritarian. Sebuah sistem sosial bagaimanapun harus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, demikian juga Pemerintahan Indonesia.  Paradigma  baru  kemudian  disosialisasikan  bahwa  pemerintah  harus  berubah  dalam  mencapai  tujuan Negara.  Dalam  kondisi  politik,  menekankan  tingkat  kebebasan  yang  ada  untuk  pembentuk  kelompok  dan  tindakan kelompok.  Sementara  itu,  kondisi  sosial  terutama  meliputi  tingkat  komunikasi  antar  anggota  dari  suatu  kelompok. Kelompok-kelompok  konflik  pasti  akan  muncul  diantara  orang-orang  terpencil  satu  sama  lain  yang  secara  ekologis sangat terpencar-pencar  atau tidak mampu  atau tidak bersedia karena  alasan apapun untuk membentuk ikatan sosial. Kondisi-kondisi tersebut merupakan prasyarat dasar untuk pembentukan kelompok-kelompok konflik. Disamping itu perlu  disadari  bahwa  kekuasaan  keberadaannya  adalah  terbatas  dan  dapat  dikatakan  merupakan  sesuatu  yang  langka dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Hal  ini  digambarkan  oleh  Mac  Iver  bahwa  kekuasaan  dalam masyarakat selalu berbentuk piramida (Budiardjo, 2000)
Di satu  sisi bagi pemegang kekuasaan, kekuasaan biasanya mempunyai kecendrungan bersifat monopoli dan berusaha  melanggengkannya.  Masalah  ini  identik  dengan  hukum  besi  oligarki  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Robert  Michels,  yang  menyatakan  bahwa  ada  kencendrungan  umum  bagi  kekuasaan  untuk  menjadi  terkonsentrasi pada  tangan  satu  elit  yang  keputusan  dan  tindakannya  secara  bertahap  diarahkan  untuk  mempertahankan  kekuasaan dari pada meningkatkan kepentingan rakyatnya (Johnson, 1994). Indonesia sebagai Negara yang demokratis tentunya

## Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang
Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
tidak  lepas  dari  nilai-nilai  pancasila  yang  hidup  ditengah  masyarakat  yang  telah  diakui  kebenarannya  dan  dijadikan pedoman  dalam  aktifitas  masyarakatnya  sehari-hari.  Nilai-nilai  bangsa  tersebut  tercantum  dalam  falsafah  pancasila sehingga  diharapkan  dapat  berkembang  disetiap  aspek  kehidupan  rakyat,  begitupula  dengan  hubungan  industrial  di Indonesia diharapkan dapat berkembang dalam tiap-tiap perusahaan sesuai kepribadian bangsa berdasarkan pancasila. Hubungan  industrial  pancasila  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  suatu  hubungan  industry  menjadi  ciri  khas  yang menjadi pembeda dengan Negara lain.
Rumimpunu (2014) menjelaskan hubungan industrial berlandaskan nilai-nilai pencasila yaitu; 1. Sila Pertama, sebagai  landasan  spiritual  hubungan  industrial,  dalam  bekerja  manusia  tidak  hanya  mencari  nafkah  tetapi  mengabdi kepada  tuhan  dan  sesame  manusia,  2.  Sila  kedua,  sebagai  landasan  kemanusian  dengan  menganggap  pekerja  bukan sekedar  factor  produksi  tetapi  sebagai  mitra  perusahaan,  3.  Sila  ketiga  sebagai  dasar  kesatuan  yang  diterapkan berpedoman  kepada  tridharma  yang  mengandung  asas  partnership  dan  tanggung  jawab  bersama  antara  pekerja, manajemen, dan serika pekerja sehingga tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara, mempertahankan, dan terus menerus mawas diri, 4. Sila keempat, sebagai landasan demokrasi, semua pihak dalam proses produksi memiliki hak mengeluarkan  pendapat  yang  sama  sehingga  selalu  mengutamakan  musyawarah  mufakat  dalam  setiap  pengambilan keputusan,  5.  Sila  kelima,  sebagai  landasan  perwujudan  keadilan  sosial  dengan  menerapkan  prinsip  keadilan  dalam lingkungan  kerja  di  segala  aspeknya  dengan  menghindari  kesewenangan  manajamen  terhadap  pekerja  sebagai  pihak yang  lemah.  Dalam  mewujudkan  Hubungan  Industrial  Pancasila  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  atas  tidak terlepas  dari  hubungan  birokrasi  dan  politik  dalam  suatu  bangsa    oleh  karena  itu  penting  dilakukan  Reinventing Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  mewujudkan  demokratisasi  hubungan  industrial  yang  berkeadilan    sesuai dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri yaitu  dengan melakukan Tata Kepemerintahan yang baik ( Good Governance ) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep  ini  lahir  sejalan  dengan  konsep-konsep  dan  terminologi  demokrasi,  masyarakat  sipil,  partisipasi  rakyat,  hak asasi  manusia,  dan  pembangunan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Pada  akhir  dasa  warsa  yang  lalu  konsep good governance ini  lebih  dekat  dipergunakan  dalam  reformasi  sektor  publik.  Di  dalam  disiplin  atau  profesi  manajemen publik konsep ini dipandang sebagai  suatu aspek dalam paradigm baru ilmu administrasi  publik.  paradigma baru ini menekan pada peranan manajer publik  agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan  otonomi  manajerial  terutama  sekali  mengurangi  campur  tangan  kontrol  yang  dilakukan  oleh pemerintah, tansparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi.
Tata  kepemerintahan  yang  baik  merupakan  suatu  kondisi  yang  menjamin  adanya  proses  kesejajaran, kesamaan,  kohesi  dan  keseimbangan  peran  serta  adanya  saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  pemerintah ( government ), rakyat ( citizen ) atau civil society , dan usahawan ( business )/ pengusaha yang berada pada sektor swasta. Ketiga  komponen  ini  mempunyai  hubungan  yang  sama  dan  sederajat.  Kesamaan  derajat  ini  akan  berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik dalam mendorong demokratisasi hubungan industrial itu sendiri. Upaya untuk menyeimbangkan ketiga komponen tersebut merupakan peranan yang harus dimainkan oleh para elit  pemangku  kekuasaan  itu  sendiri  (politik)  dalam  mengorganisir  dan  melaksanakan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan.  Hal  mana  di  karenakan  Politik  berurusan  dengan  pengambilan  kebijakan,  sementara  administrasi berurusan  dengan  implementasi  kebijakan.  Sebagai  lembaga  implementasi,  sistem  dan  prosedur  birokrasi  harus dikembangkan secara  efisien, antara lain dengan  struktur birokrasi  yang  hirarkhis, aturan-aturan  yang berlaku  secara impersonal,  juga  sistem  pengembangan  karier  yang  dapat  menjamin  perkembangan  profesional  aparaturnya.  Tujuan dari  pengembangan  konsep  ini  adalah  untuk  menjamin  efektivitas  pemerintahan  yang  telah  berkembang  secara demokratis.  Artinya  mekanisme  politik  yang  demokratis  harus  ditopang  oleh  birokrasi  yang  profesional  agar  semua kebijakan  politik  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  hubungan  industrial  yang  akan  diputusakan  dapat diimplementasikan  secara  lebih  efisien.  Pengembangan  birokrasi  yang  rasional  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan proses birokratisasi, yaitu menguatnya peranan politik birokrasi dalam sistem pemerintahan yang pada gilirannya telah mengurangi  kadar  demokrasi  dan  sistem  politik.  Meskipun  birokrasi  resminya  merupakan  lembaga  implementasi, tetapi sesungguhnya para aparaturnya memiliki diskresi yang tinggi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik.
Birokrasi  menjadi  salah  satu  dari   segitiga  di  samping  politisi  dan  kelompok  kepentingan  yang  mempunyai peranan  kunci dalam mekanisme politik  (long, 1986). Oleh karena itu, negara-negara modern saat ini  sering disindir dengan  julukan  yang  bersifat  derogatif  seperti adminstrative  state  (Waldo,  1948)   bureaucratic  state  (Gerald, 1982) atau government of the bureaucrats, by the bureaucrats, for the bureaucrats. Hal demikian dimungkinkan karena birokrasi  dilengkapi  dengan  sumberdaya  yang  tidak  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  politik  lainnya.  Ia  menguasai informasi,  yang  diperlukan,  dalam  pengambilan  kebijakan  publik,  ia  bisa  berkolaborasi  dengan  intelektual  untuk merumuskan  kebijakan  secara  tehnokratis,  sumber  dana,  dan  lain-lain.  Dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  dan dikuasai  birokrasi  dapat  melakukan  mobilisasi  dukungan  politik  secara  efektif  terhadap  langkah-langkah  strategis yang diambil dalam membangun hubungan industrial yang berkeadilan. Kehadiran Reinventing Hubungan Birokrasi dan  Politik  sangat  diperlukan  bagi  tegaknya  sebuah  negara  yang  berdaulat.  Pengembangan  demokrasi  tidak  boleh

## Wandi  dan  Ahmad  Rifa’I,  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  Mewujudkan  Hubungan  Industrial  yang
Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian
tidak  memerlukan  keterlibatan  birokrasi,  karena  birokrat  dapat  melakukan  hal-hal  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh politisi.  Kadang-kadang  birokrasi  modern  cenderung  berkembang  mengikuti  wataknya  sendiri  yang  secara fundamental  berlawanan  dengan  karakter  demokrasi.  Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  demokrasi  bercirikan populis,  sementara  birokrasi  mempunyai  ciri-ciri  hirarkis.  Nilai  yang  dominan  dalam  demokrasi  adalah  keadilan, sementara  untuk  birokrasi  nilai  yang  dominan  adalah  efektif  dan  efisien.  Demokrasi  ditegakan  atas  dasar  nilai kesamaan ( equity ) dan  persamaan  hak,  dan  pengambilan  keputusan  bersifat partisipatory keputusan  atau  kebijakan yang diambil politisi merupakan melaksanakan kehendak rakyat, dan politisi harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil kepada rakyat dari mana kekuasaan mereka berasal. Sebaliknya birokrasi ditegakan atas dasar perbedaan status dan peranan (spesialisasi dan hirarkis).

## Simpulan
Reinventing birokrasi dan politik harus mengakomodir kecenderungan perilaku politik birokrasi.  Singkat kata, birokrasi  publik  harus  dinyatakan  sebagai  aktor  politik.  Sebagai  aktor  politik,  birokrasi  tidak  boleh  netral.  la  harus meningkatkan  intensitas  keterlibatannya  dalam  proses  politik.  Tetapi,  keterlibatan  birokrasi  publik  itu  tidak  hanya diorientasikan  untuk  mengejar  keuntungan  kelompok  semata-mata.  Keterlibatan  birokrasi  dalam  proses  politik  dan ketidaknetralan  birokrasi  adalah  keberpihakan  birokrasi  terhadap  kepentingan  publik  seperti  kemajuan  ekonomi, keadilan  sosial,  hak  asasi  manusia,  kesetaraan  gender,  dan  sebagainya.  Dalam  mewujudkan  Hubungan  Industrial Pancasila sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tidak terlepas dari hubungan birokrasi dan politik dalam suatu bangsa,    oleh  karena  itu,  penting  dilakukan  Reinventing  Hubungan  Birokrasi  dan  Politik  dalam  mewujudkan demokratisasi  hubungan  industrial  yang  berkeadilan  sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila  itu  sendiri  yaitu  dengan melakukan Tata Kepemerintahan yang baik ( Good Governance ). Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi  demokrasi,  masyarakat  sipil,  partisipasi  rakyat,  hak  asasi  manusia,  dan  pembangunan  masyarakat  secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Ali Abdul Wakhid, 2012, Hubungan Pemerintah Dan Birokrasi, Jurnal TAPIs Vol.8 No.2 Ari Hernawan, 2011, Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial, Mimbar Hukum Edisi Khusus Doyle Paul Johnson, 1994, Teori Sosiologi Klasik dan Modern , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1994 Dwight Waldo, 1948, The Administrative State : A. Study Of The Political Theory Of American Public Administration ; New York; The Ronald Press Eman Hermawan, 2002, Politik Membela yang Benar Teori Kritik dan Nalar , KLIK-DKN Garda Bangsa, Yogyakarta. E. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta.
E.  Norton  Long,  1966, Power  Administration  Dalam  Francis  E.  Rourke;  Bureaucratic;  power  In  National  Policy Making ; Boston Company.
Fritje  Rumimpunu,  2014,  Sistem  Hubungan  Industrial  Pancasila  di  Indonesia  dengan  Tenaga  Kerja,  Perusahaan  di Lihat  dari  Aspek  Undang-Undang  Tenaga  Kerja  Nomor  13  Tahun  2003. Jurnal  Hukum Unsrat  Vol. II/No.02/Januari-Maret/2014. Edisi Khusus repo,unsrat.ac.id. Frederick,S. Long, 1984, Current Issues In Public Administration ; New York; Martin Pres. Frederick C. Mosher, 1975, Some Notes on Reorganization in Public Agencies . Hari Yanto, 1991, Elit, Massa dan Konflik , PAU Studi Sosial dan Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Leonard D White, 1926, Introduction to the Study of Public Administration. Louis Kreisberg, 1982, Social Conflicts, Prentice Hall. Englewood Cliffs. Miftah Toha, 2014, Birokrasi dan Politik di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta. Martin, Roscoe C., 2002, (eds.), Public Administration and Democracy : Essays in honor of Paul Appleby. New York, St. Martin Press. Asian Development Bank,
Max  Weber,  1947, Theory  Of  Sosial  and  Economic  Organization ,  Trans.  By.  A.M.  Henderson  And  Talcott  Parson,
Oxford University Press, New York. NY.
Rafael Raga Manan, 2001, Pengantar Sosiologi Politik , Rineka Cipta, Jakarta. Woodrow, Wilson, 1887, The Study of Administration , dalam Shafritz, Jay M., dan Hyde.