p-ISSN: 0216-4396               Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019 307-313 e-ISSN: 2655-6057               https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
BALI DEMOCRACY STUDENT CONFERENCE ; PROMOSI DEMOKRASI INDONESIAMELALUI PEOPLE TO PEOPLE DIALOGUE DALAM FORUM ANTAR PEMERINTAH
Elnovani Lusiana 1 , Triono 2 ,Samson. CMS 3
1 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan InformasiFakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
2 Program StudiHubungan Internasional FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang
3 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan InformasiFakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran elnovani.lusiana@unpad.ac.id
Diterima: 29 Oktober 2019 Disetujui: 2 Maret 2020 Dipublikasikan : 6 Maret 2020

## ABSTRACT
This  paper  describes  twice  the  implementation  of  the  Bali  Democracy  Students  Conference (BDSC)  as  a  parallel  forum  in  the  Bali  Democracy  Forum  (BDF)  in  2017  and  2018.  The practice  of  people  to  people  (P2P)  in  intergovernmental  forums  (government  to government/G2G)  is  useful  soft  diplomacy  typical  of  the  Indonesian  title  through  the  Bali Democracy  Forum.  In  the  discussion  section,  the  author  discusses  to  study  and  understand the  appearance  of  BDSC  where  the  features  of  soft  diplomacy,  G2G  which  accommodates P2P,  are  practically  implemented  with  strategies  and  strategies.  An  attractive  and  renewed discussion in this paper brings conclusions about the two times the implementation of BDSC in  BDF  X  in  2017  and  BDF  XI  in  2018  has  become  a  powerful  promotional  media  in spreading Indonesia's climate change cooperation in the Asia Pacific Region.
Keywords: BDSC, BDF, Soft Diplomacy, Public Diplomacy, P2P, G2G, Promotion of Democracy.

## ABSTRAK
Soft  diplomacy adalah  bentuk  inisiatif    pemerintah  yang  memperhatikan  dan mengikutsertakan peran aktor non pemerintah  untuk kepentingan pengaruhnya dalam jangka panjang  terhadap  hubungan  diplomatic  di  masa  depan.    Tulisan  ini  memaparkan    dua  kali penyelenggaraan Bali Democracy Students Conference (BDSC) sebagai  forum pararel dalam Bali  Democracy  Forum  (BDF) tahun  2017  dan  2018.    Penerapan people  to  people  (P2P) dalam  forum  antar  pemerintah (government  to  government/G2G) sebagai  karakteristik  yang khas  dari  gelaran soft  diplomacy Indonesia  melalui Bali  Democracy  Forum .    Metode penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode fenomenology. Dalam  bagian  pembahasan, penulis    bertujuan  untuk  mengkaji  secara  tajam  dan  mendalam  tampilan  BDSC  dimana karakteristik soft diplomacy, G2G yang mengakomodir P2P ,secara praktis diimplementasikan taktis  dan  strategis.    Pembahasan  yang  atraktif  dan  mengusung  kebaruan  dalam  tulisan  ini membawa  kepada  kesimpulan  bahwa  dua  kali  penyelenggaraanBDSC  dalam  BDF  X  tahun 2017  dan  BDF  XI  tahun  2018  telah  menjadi  media  promosi  yang  ampuh  dalam menyebarluaskan  pengaruh keberhasilan transformasi demokrasi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.
Kata kunci: BDSC, BDF, Soft Diplomacy , Diplomasi Publik, P2P, G2G, Promosi Demokrasi.

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2017, soft  diplomacy Indonesia, Bali  Democracy  Forum  (BDF) 1 sampai kepada  tahun  kesepuluh  penyelenggaraan  di  bawah  naungan  Direktorat  Dilplomasi  Publik, (DITDIPLIK)  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (KEMLU  RI).    Berarti  genap satu  dasawarsa  BDF  membingkai  sejarah  transformasi  demokrasi  Indonesia  dalam  wacana global.    Goresan  tinta  insan  media  yang  memaparkan  perhelatan  BDF  di  tahun  2018  telah menarik penulis untuk memperhatikan kebaruan BDF X di tahun 2017 yang berlanjut di tahun 2018, yaitu hadirnya  forum pararel Bali Democracy Student Conference (BDSC) .
Dalam  sebuah  petikan  wawancara  penulis  dengan  Risa,  Devdy  (2017),  salah  satu pejabat  di  DITDIPLIK  KEMLU  RI  yang  bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  BDF  X mengatakanBDF X menawarkan suatu kebaruan dan perbaikan tentu saja.  Forum di kawasan yang diawali dengan opening (Kepala Negara Chair  & co  Chair ), general  debates (setingkat menteri  luar  negeri/delegasi)  yang  dipararelkan  dengan  kelas  diskusi  setingkat  non  menteri. BDF Chapter Tunis  yang  berlangsung  interaktif  juga  keterlibatan  BDSC (Bali  Democracy Students Conference) sebuah forum bagi para penstudi Hubungan Internasional yang berminat untuk hadir dalam BDF”.
Kehadiran  BDSC  sebagai  salah  satu  kebaruan  di  tahun  2017  lalu  telah  membawa antusiasme yang semakin meluas dalam penyelenggaraan BDSC kedua kalinya di tahun 2018. Jumlah peserta BDSC II dapat dilihat dari kemlu.go.id, tercatat sekitar 137 orang  mahasiswa asing  yang  berasal  dari  58  negara,  mereka  berbagi  pengalaman  demokrasi  yang  terjadi  di negaranya.    Para  delegasi  BDSC  diajak  untuk  mengikuti  3  sesi  konferensi,  dimana  hasil akhirnya  adalah  sebuah  dokumen (outcome) yang  memberikan  rekomendasi.Dokumen tersebut dipersentasikan di hadapan delegasi dari negara-negara yang merupakan peserta Bali Democracy Forum (BDF).
Mengutip  dari  laman  dokumentasi  kemlu.go.id,  di  dalam flyer BDSC  yang disebarluaskan  untuk  mahasiswa  internasional  di  tahun  2018  dikatakan  bahwa Bali Democracy Students Conference (BCSD) adalah a conference among students on the issues of democracy,  as  part  of  the  10 th Bali  Democracy  Forum  (BDF),  The  Second BDSC  is  held  in Nusa  Dua,  Bali,  Indonesia,  on  6-7  December  2018,  parallel  with  the  BDF  XI  and  the  Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).
Menurut KEMLU RI, tujuan utama diadakannya BDSC adalah antara lain:
a. To  provide  a  forum  for  young  generation  from  many  countries  to  discuss  issues concerning  democracy. (menyediakan  forum  bagi  generasi  muda  untuk  berdiskusi tentang demokrasi).
b. To transfer and share knowledge about the discourse on democracy at the BDF to young generation (wahana  transfer  dan  berbagi  pengetahuan  tentang  demokrasi  dalam  BDF kepada generasi muda)
c. To  get  inputs,  new  ideas,  and  absorb  aspirations  and  perspectives  of  the  students concerning  democracy (untuk  memperoleh  input  atau  masukan  berupa  gagasan  baru, aspirasi dan cara pandang generasi muda terkait demokrasi).
Peserta BDSC diperuntukkan bagi 150 orang.  Sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia  yang  sedang  melaksanakan  studi  di  universitas  dalam  dan  luar  negeri  dan,  atau
1 Topik kajian yang dibahas dalam disertasi Lusiana, E.  2018. Soft Diplomacy Indonesia Melalui Bali Democracy Forum dalam Mendukung Kerjasama Regional Asia Pasifik.  Program Studi Doktor Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
mahasiswa  International  dari  seluruh  negara  di  dunia.    Ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi untuk dapat menjadi peserta BDSC, diantaranya:
a. Mahasiswa  tingkat  sarjana  dan  magister  yang  memiliki  ketertarikan  di  bidang  politik, khususnya tema demokrasi
b. Berusia antara 21-28 tahun
c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik
d. Memiliki kemampuan atau pengalaman berorganisasi
e. Memiliki aktivitas di media sosial.
Untuk  berpartisipasi  dalam  BDSC,  para  peserta  mahasiswa  terseebut  diharuskan melengkapi  persyaratan  dengan  sejumlah  dokumen,  seperti  formulir  aplikasi, curriculum vitae ,  surat  rekomendasi  dari  universitas  tempat  mereka  studi, fotocopy identitas  atau passport ,  foto  diri,  Surat  pernyataan  kesediaan  berpartisipasi  dalam  program  BDSC,  esay dalam  bahasa Inggris dengan topik Democracy for Prosperity:  Youth  Perspectives dan tidak ketinggalan yang paling menarik adalah 30 detik profil diri dengan pandangan pribadi tentang demokrasi  yang  diunggah  di  akun  media  sosial  masing-masing.    KEMLU  RI bertanggungjawab atas keseluruhan biaya akomodasi seluruh peserta BDSC.
Outline  conference mengangkat  tema “Democracy  for  Prosperity,  Youth Perspectives ” dibuka dengan opening  session bersama-sama dengan BCSMF dalam BDF XI dilanjutkan  dengan  diskusi  panel  yang  digelar  di  hari  pertama.    Selanjutnya  di  hari  kedua peserta BDSC kembali bergabung dengan BCSMF dalam BDF XI untuk gelaran diskusi panel dan closing  session dimana  salah  satu  representasi  BDSC  akan  menyampaikan rekomendasinya.  Untuk kebutuhan data lapangan terkait penyelenggaraan BDSC ini, penulis sempat  meliput  beberapa  hasil  dokumentasi  dari  media  serta  wawancara  langsung  dengan peserta  BDSC.    Pada  bagian  pembahasan  akan  dianalisa  bagaimana  tujuan  serta  pencapaian BDSC di tahun kedua penyelenggaraannya.
BDSC  semakin  menarik  perhatian  dari  publik  mancanegara.    Untuk  mengetahui tentang  karakteristik soft  diplomacy Indonesia  melalui  BDSC  dalam  rangkaian  BDF,  maka melalui kajian beberapa literatur yang erat dengan topik penulisan, makapenulis menentukan konsep soft diplomacy dalam diplomasi publik akan digunakan dalam membahas karakteristik soft diplomacy BDSC sebagai P2P contact dalam G2G Forum (BDF).
Soft  diplomacy telah  terbukti  ada  dan  populer  dipraktikkan  oleh  beberapa  negara  di belahan  Eropa.    Akan  tetapi  Indonesia  juga  telah  mengimlementasikan  konsep  ini  dengan pendekatan  yag  khas  tentu  saja.    Di  dalam  Lusiana  (2018)  dijelaskan  pengertian soft diplomacy yang berbeda dari soft power , dikemukakan oleh Srivastava: 2
The soft diplomacy is different from the soft power concept.  Soft diplomacy depends upon the aid and mediation and is largely normative by nature, on the other hand soft power depends the application of  the cultural  and other related threads in  obtaining the goals.  In contrast the soft diplomacy is adopted by its practitioner in a voluntary manner as it is not a compulsion upon them they should even enter the complexities of the global politics as their existence is never under threat by any means.
Lebih  lanjut  Srivastava 3 memaparkan  definisi soft  diplomacy sebagai  praktek kebijakan  luar  negeri  dari  sebuah  negara  atau  organisasi  regional  yang  tidak  secara  ekslusif melayani  kepentingan  negaranya  saja,  akan  tetapi  sudah  menyentuh  kepada  kepedulian
2 Srivastava,  Vivek  Kumar.  2013. Soft  Power  And  Soft  Diplomacy:  Nature,ComparisonAndImpact. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg, Denmark.
3 Ibid
terhadap  kepentingan  global,  misalnya  membantu  permasalahan  ekonomi  maupun  politik yang sedang dihadapi oleh negara lain.
Sebagai  salah  satu  contoh,  Norwegia,  negara  dengan Human  Development  Index tertinggi di dunia dan Uni Eropa telah menjadi pemain soft diplomacy yang mengemuka.  Di Norwegia, prioritas kebijakan luar negeri pemerintahnya adalah promosi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.  Norwegia juga mendukung penyusunan draft hukum yang mengatur etika  bagi  insan  media  di  negara  yang  demokratis,  kebijakan  sensor,  promosi  kebebasan media  dan  aktif  berkontribusi  meningkatkan  kualitas  jurnalistik  yang  bekerja  di  berbagai belahan negara di dunia. Norwegia juga tercatat aktif berperan dalam arena perdamaian dunia terutama  dalam  resolusi  konflik  misalnya  yang  telah  dilakukan  di  Columbia,  Brazil  hingga Afrika  Selatan  dan  Sri  Lanka.  Ada  pula  paparan  artikel  lainnya  dari  Burnay  (2014)  yang menggambarkan  tentang soft  diplomacy melalui people-to  people  dialogue dalam  kerjasama Strategic Partnership Uni Eropa dan PRC (People’s Republic of China) . Menurut  Burnay 4 soft  diplomacy  is  one  particular  soft  part  of  the  new  public diplomacy,  namely  the  use  of  instruments  which  invest  in  mutual  exchanges  and  learning processes  rather  than  actions  that  tend to  influence  the  attraction  of  the  other  by  unilateral means (such as the set-up of cultural institutes in third countries). Lebih lengkap lagi Burnay mengemukakan  lima  komponen  yang  harus  muncul  sebagai  karakteristik  dari  praktik soft diplomacy : a. Penguatan soft power
b. Proses two  way  street (komunikasi  dua  arah)  dalam  pertukaran  ide  berdasarkan kesepahaman
c. Implementasi two  way street (komunikasi dua arah) dalam pertukaran  ide, proses  saling belajar satu sama lain dan proses self reflexive
d. Mengakomodir kehadiran non governmental actor atau aktor non pemerintah.
e. Bermuatan soft  issue (misalnya  isu-isu  terkait  hak  asasi  manusia,  demokrasi,  lingkungan hidup, dan lain sebagainya).
Soft  diplomacy erat  sekali  dengan  inisiatif  pemerintah  yang  memperhatikan  untuk mengikutsertakan  (tidak  mengesampingkan)  peran  aktor  non  pemerintah  jika  berbicara pengaruhnya dalam jangka panjang terhadap hubungan diplomatik di masa depan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode  kualitatif  khususnya  dengan tehnik  studi  kasus.Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  penulis  melakukan  wawancara, observasi langsung serta menggali dokumentasi terkait Bali Democracy Students Conference dalam Bali  Democracy  Forum yang  digawangi  oleh  DITDIPLIK  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bali  Democracy  Students  Conference  (BDSC) telah  mencapai  tahun  kedua pelaksanaan. From  Campus  to  democracy menjadi tagline  flyer  invitation bagi  para mahasiswa penstudi politik atau ilmu Hubungan Internasional di dunia.  Menurut A.M. Fachir dalam closing remarks BDF XI tahun 2018, The 2 nd BDSC as a forum to pass the torch of the spirit  of  democracy  to  the  youth  have  deliberated  that  youth  and  education  are  two
4 Burnay,  Matthieu;  Hivonnet,  Joelle  &  Raube,  Kolja.  2014. “Soft  Diplomacy”  andPeople  to  People Dialogue between the EU and the PRC .  European Foreign Affairs Review 19,   Special  Issue  (2014):  35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands
inseparable  variables  to  create  positive  changes  in  society  as  well  as  contribute  in  making inclusive democracy and prosperity.
Apa  yang  disampaikan  oleh  Fachir  dalam  pidato penutupannya  senada  dengan  kesan yang  disampaikan  Wakil  Presiden  Yusuf  Kalla  dalam Clossing  remarks di  BDF  X  tentang BDSC,  BDF  X    di  tahun  2017 telah  sukses  menghadirkan  sejumlah  perwakilan  dari  banyak negara,  peristiwa  ini  juga  menghadirkan  generasi  muda.  "Saya  berterima  kasih  untuk keterlibatan para pemuda, mahasiswa sebagai kader pimpinan di masa yang akan datang dari setiap negara  yang secara bersamaan  melaksanakan konferensi demokrasi di tingkat pemuda (mahasiswa).  Generasi  muda  dalam  rangkaian  sejarah,  sejak  awal  telah  menjadi  gambaran demokrasi.  Kemajemukan,  toleransi,  cinta  perdamaian  dan  sekaligus  berperan  sebagai  agen dalam  menciptakan  perdamaian.  Oleh  sebab  itu,  apabila  negara  tidak  mampu  melaksanakan demokrasi  seperti  yang  seharusnya,  maka  akan  mengundang  kemunculan  radikalisme. Dimana  hampir dapat dipastikan  bahwa semua praktik radikalisme  bermula dari kaum  muda yang hanya diajarkan untuk meraih tujuan tanpa melalui rangkaian proses yang benar.
Soft diplomacy terbukti telah dilaksanakan KEMLU RI. Indonesia mengimlementasikan  konsep  ini  dengan  pendekatan  khusus.Dalam  bagian  kajian  pustaka, Lusiana(2018)  menjelaskan  pengertian soft  diplomacy yang  berbeda  dari soft  power , dikemukakan  oleh  Srivastava: The  soft  diplomacy  is  different  from  the  soft  power  concept. Soft  diplomacy  depends  upon  the  aid  and  mediation  and  is  largely  normative  by  nature,  on the other hand soft power depends the application of the cultural and other related threads in obtaining  the  goals.    In  contrast  the  soft  diplomacy  is  adopted  by  its  practitioner  in  a voluntary manner as it is not a compulsion upon them they should even enter the complexities of the global politics as their existence is never under threat by any means. 5
Penajaman perbedaan antara praktik soft power dan soft diplomacy telah mengundang keingintahuan penulis untuk membandingkan terlebih dahulu dengan fenomena BDSC dalam BDF  yang  terjadi  di  Indonesia. Soft  power terbatas  pada  pengelolaaan  nilai-nilai  yang  dapat menarik  perhatian  dunia,  misalnya  budaya  guna  memenangkan  hati/pikiran  serta keberpihakan public global. 6 Apa  yang dilakukan Indonesia  melalui  BDSC dalam BDF  lebih kepada soft  diplomacy. Hal  tersebut  jelas  nampak  apabila  dianalisa  dari  tujuan  atau goals yang  hendak  dicapai,    yaitu  bukan  hanya  sebatas  menarik  perhatian  dunia  untuk memperjuangkan kepentingan nasional, akan tetapi lebih luas lagi dari itu.
Srivastava 7 mencoba  memaparkan  definisi soft  diplomacy sebagai  praktek  kebijakan luar  negeri  dari  sebuah  negara  atau  organisasi  regional  yang  tidak  secara  ekslusif  melayani kepentingan  negaranya  saja,  akan  tetapi  sudah  menyentuh  kepada  kepedulian  terhadap kepentingan global, misalnya membantu permasalahan ekonomi maupun politik yang sedang dihadapi  oleh  negara  lain.    Hal  inilah  yang  menjadi highlight BDSC  dalam  BDF.  Upaya KEMLU  RI  dalam  menanamkan  serta  menyebarluaskan  nilai-nilai soft  power demokrasi kepada  generasi  muda  (mahasiswa),  peserta  BDSC  akan  memiliki multiple  impact di  masa depan sebagai bagian dari pencapaian tujuan jangka panjang, turut berperan aktif menciptakan perdamaian  dunia  (Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945,  alinea  4).  Sebagai  salah satu contoh case study , apa yang dilakukan Norwegia dan Uni Eropa telah pula dilaksanakan dengan  fasih  oleh  Indonesia.    Dengan  percaya  diri,  dapat  dinyatakan  Indonesia  menjadi pelaku soft diplomacy yang mengemuka bersama-sama Norwegia maupun Uni Eropa.
5 Srivastava,  Vivek  Kumar.  2013. Soft  Power  And  Soft  Diplomacy:  Nature,ComparisonAndImpact. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg, Denmark.
6 Nye, Joseph S, Jr. 2008. Public Diplomacy and Soft Power .Annals, AAPSS, 616. The Annals   of the American Academy.
7 Op.Cit.
Burnay 8 mengemukakan  pemahaman  tentang soft  diplomacy sebagai  hasil  analisa melalui  praktik people-to  people dialogue dalam  kerjasama Strategic Partnership Uni Eropa dan China.  Apabila mengacu kepada Burnay, soft diplomacy is one particular soft part of the new  public  diplomacy,  namely  the  use  of  instruments  which  invest  in  mutual  exchanges  and learning  processes  rather  than  actions  that  tend  to  influence  the  attraction  of  the  other  by unilateral means (such as the set-up of cultural institutes in third countries).
Menurutnya,  sangat  jelas  bahwa soft  diplomacy adalah  bagian  dari  diplomasi  publik kontemporer (tne  new  public  diplomacy) .    Lebih  lengkap  lagi  Burnay  mengemukakan  lima komponen  yang  harus  muncul  sebagai  karakteristik  dari  praktik soft  diplomacy yang  sejalan dengan  apa  yang  disampaikan  Cull  tentang  ciri-ciri new  public  diplomacy yang  menjadi pembeda dari old public diplomacy : 9
a. Penguatan soft power
b. Proses two way street dalam pertukaran ide berdasarkan kesepahaman
c. Implementasi two way street dalam pertukaran ide, pembelajaran dan proses self reflexive
d. Mengakomodir kehadiran non governmental actor atau aktor non pemerintah.
e. Mengusung muatan soft issue
Kelima  karakteristik  diatas  akan  dapat  ditemukan  ketika  menganalisa  pelaksanaan BDSC dalam BDF. Pertama , penguatan soft power demokrasi jelas dilakukan dimana BDSC dan BDF dilaksanakan paralel. Kedua, Kementerian Luar Negeri dari berbagai negara peserta BDF,  menggunakan  G2G  forum  bersama-sama  menyadari  pentingnya  peran  generasi muda/mahasiswa.    Melalui  P2P contact ,  BDSC  melakukan  proses  penguatan,  penanaman serta meluaskan pengaruh demokrasi di  masa depan. Ketiga, implementasi komunikasi dua arah tercapai dalam BDSC.
Karakteristik  selanjutnya  dari soft  diplomacy dalam  BDSC  yang  k eempat, pengaruh soft  diplomacy erat  sekali  dengan  inisiatif  pemerintah  yang  memperhatikan  untuk mengikutsertakan  atau  tidak  mengesampingkan  peran  aktor  non  pemerintah  untuk pengaruhnya  secara  jangka  panjang  terhadap  hubungan  diplomatik  di  masa  depan. Mahasiswa  dari  seluruh  dunia  yang  merupakan  representasi  generasi  muda  mendapatkan kesenpatan  untuk  terlibat  aktif,  sejajar  dalam  berbagi  ide,  pengalaman  serta  proses pembelajaran demokrasi antar negara dalam BDF.
Karakteristik  yang  terpenting  adalahyang kelima ,  mengusung soft  issue demokrasi. Disini  mahasiswa  sejak  awal  telah  menyatakan  kesediaan  untuk  peduli  dan  memperhatikan pentingnya isu demokrasi sebagai bagian esensial dalam menciptakan perdamaian dunia.  Hal ini  membuat mahasiswa peserta BDSC  yang  hadir akan  berkontribusi aktif  sepanjang  forum berlangsung  dan  bertanggungjawab  untuk  memberikan  rekomendasi  terbaik  tentang demokrasi  untuk  kesejahteraan  dan  perdamaian  dunia.  BDSC  yang  dilaksanakan  pararel dengan  BDF  menjadi  bukti  otentik  terjadinya government  to  government(G2G) dalam Bali Democracy Forum (BDF) yang tidak mengesampingkan peran aktor non pemerintah, melalui akomodasi  forum people  to  people (P2P) dialogue ,  Bali  Democracy  Students  Conference (BDSC).

## KESIMPULAN
8 Burnay,  Matthieu;  Hivonnet,  Joelle  &  Raube,  Kolja.  2014. “Soft  Diplomacy”  andPeople  to  People Dialogue between the EU and the PRC .  European Foreign Affairs Review 19,   Special  Issue  (2014):  35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands
9 Cull, Nicholas J. 2009. CPD Perspectives On Public Diplomacy. PublicDiplomacy: Lesson from the Past. USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School.
Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, Pertama, yang hendak dikemukakan  melalui  kajian  pada  tulisan  ini  adalahadanya  fakta  tahun  kedua  gelaran Bali Democracy  Students  Conference, pararel  dengan Bali  Democracy  Forum XI  di  tahun  2018 telah  menguatkan indikasi praktik soft diplomacy yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri  Indonesia  terus  berkelanjutan  dengan  pencapaian  yang  signifikan. Kedua ,  dengan adanya BDSC maka terjadi penajaman salah satu karakteristik dari soft diplomacy yaitu G2G yang  menerima  atau  mengakomodir  peran  P2P.    Dalam  wacana  ini  maksud  dari  pernyataan tersebut  adalahlebih  dari  satu  dasawarsa  pelaksanaan  forum  antar  pemerintah, Bali Democracy Forum (BDF) telah mencapai sebuah langkah maju dengan telah terselenggaranya Bali  Democracy  Students  Conference (BDSC)  sebanyak  dua  kali  di  tahun  2017  dan  2018. Ketiga, adalah fakta terjaganya komitmen serta konsistensi untuk terus memperjuangkan nilai- nilai demokrasi dipegang teguh oleh Indonesia melalui representasi Kementerian Luar Negeri yang semakin aktif memberikan ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan aktor non pemerintah dalam mengusung soft issue democracy .

## DAFTAR PUSTAKA
Burnay, Matthieu; Hivonnet, Joelle  & Raube, Kolja. 2014. “Soft Diplomacy” andPeople to People Dialogue between the EU and the PRC .  European Foreign Affairs Review 19, Special Issue (2014): 35-56. Kluter Law International BV. The Netherlands Cull,  Nicholas  J.  2009. CPD  Perspectives  On  Public  Diplomacy.  PublicDiplomacy:  Lesson from the Past. USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School. Cristo,  Donna  A. “Soft  Power:  The  Means  to  Success  inWorld  Politics”  (Book  Review). American Economists 49.2 (2005): 99-100
Lusiana,  E.    2018. Soft  Diplomacy  Indonesia  Melalui  Bali  Democracy  Forum  dalam Mendukung Kerjasama Regional Asia Pasifik .  Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Padjadjaran.
Nye,  Joseph  S,  Jr.    2008. Public  Diplomacy  and  Soft  Power .Annals,  AAPSS,  616.  The Annals of the American Academy.
Srivastava,  Vivek  Kumar.  2013. Soft  Power  And  Soft  Diplomacy:  Nature,ComparisonAnd Impact. University of Southern Denmark, Campus Sonderborg,   Denmark