Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |

## WASIAT & HUTANG DALAM WARISAN

## Oleh: N U Z H A

## Abstrak
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil  dari  hukum  kekeluargaan.    Hukum  waris  sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia, sebab setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum yang  dinamakan  kematian. Wasiat  adalah  pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi  maupun  non  materi, yang  berlaku  setelah  pewaris meninggal  dunia. Sedangkan wasiat  wajibah  merupakan kebijakan  penguasa  yang  bersifat  memaksa  untuk memberikan  wasiat  kepada  orang  tertentu,  pada  waktu tertentu.    Wasiat  wajibah  adalah  suatu  wasiat  yang diperuntukkan  kepada  ahli  waris  kepada  ahli  waris  atau kerabat  yang  tidak  memperoleh bagian  harta  warisan, karena adanya halangan syara.

## Kata kunci: wasiat, dalam warisan.

## I. PENDAHULUAN
anusia  dalam  perjalanan  hidupnya  mengalami  tiga  peristiwa  yang penting;  waktu  dilahirkan,  waktu  kawin,  waktu  dia  meninggal dunia.  Pada  saat  orang  dilahirkan  tumbuhlah  tugas  baru  dalam kehidupan (keluarganya). Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia menjadi pengembangan  hak  dan  kewajiban.  Kemudian  setelah  dewasa  setelah dewasa,  ia  akan  melangsungkan  perkawinan  yang  bertemu  dengan  lawan jenisnnya  untuk  membangun  dan  menunaikan  dharma  bhaktinya  yaitu kelangsungan  keturunan.  Selanjutnya,  manusia  pada  akhirnya  akan mengalami  kematian  meninggalkan  dunia  fana  ini. Timbulah  persoalan setelah orang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ditinggalkan.
Hukum  waris  merupakan  salah satu bagian  dari  hukum  perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  hidup  manusia, sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang

## M
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
dinamakan  kematian.    Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul  dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit misalnya saja wasiat dan hutang dari si mayit yang harus ditunaikan terlebih dahulu. 1

## II. PEMBAHASAN

## A. Wasiat 1. Pengertian
Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia.  Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia,  wasiat  diartikan  dengan  pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya. 2
Sedangkan  menurut    bahasa  Arab,  wasiat  yang  akar  katanya  terdiri huruf waw, shad, dan huruf mu’tal (ي) yang  berarti  menyambung  sesuatu dengan  sesuatu  yang  lain.    Ibn  Faris  menambahkan  bahwa washiyah terbentuk dari akar kata tersebut sehingga maknanya adalah perkataan yang disambung atau disampaikan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditujukan pesan.
Maka muushii orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan  diwaktu  dia  hidup  untuk  dilaksanakan  sesudah  dia  mati. Menurut istilah  syara  wasiat  adalah  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  baik berupa barang, pembebasan hutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang yang  diberi  wasiat  itu,  sesudah  orang  yang  berwasiat  itu  meninggal. Sebagian  ahli  hukum  Islam  memberikan  definisi  wasiat  adalah  pemberian hak milik secara sukarela, yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. 3 Menurut  Hukum  Islam  pasal  171  huruf  f  wasiat  adalah  pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 4
Wasiat  adalah  amanah  yang  diberikan  seseorang  menjelang  ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan  ketika  menjelang  ajal.  Wasiat  dapat  dipandang  sebagai  bentuk keinginan  pemberi  wasiat  yang  ditumpahkan  kepada  orang  yang  diberi
1 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT. Rineka Aditama, 2005), h.
1.
2 Departemen  Pendidikan  RI, Kamus  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1618.
3 Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 249.
4 Elimartati, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Batusangkar:  STAIN  Batusangkar Press, 2010), h. 61.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat  itu  berbentuk  nasihat,  petunjuk  perihal  tertentu,  rahasia  orang  yang memberi wasiat, dan sebagainya. 5
Dari berbagai definisi tersebut dapat di jelaskan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi maupun non materi, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Dasar Hukum Wasiat a. QS. Al-Baqarah ayat 180-181:
َﻦﻴِﺑَﺮْـﻗﻷاَو  ِﻦْﻳَﺪِﻟاَﻮْﻠِﻟ  ُﺔﱠﻴِﺻَﻮْﻟا  ًاﺮْﻴَﺧ  َكَﺮَـﺗ  نِإ  ُتْﻮَﻤْﻟا  ُﻢُﻛَﺪَﺣَأ  َﺮَﻀَﺣ  اَذِإ  ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ  َﺐِﺘُﻛ ُﻪَﻌِﻤَﺳ ﺎَﻣ َﺪْﻌَـﺑ ُﻪَﻟﱠﺪَﺑ ﻦَﻤَﻓ ,َﻦﻴِﻘﱠﺘُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ًﺎّﻘَﺣ  ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ ﱠنِإ ُﻪَﻧﻮُﻟﱢﺪَﺒُـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﻪُﻤْﺛِإ ﺎَﻤﱠﻧِﺈَﻓ
َﻪّﻠﻟا
َﻪّﻠﻟا ﱠنِإ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢْﺛِإ َﻼَﻓ ْﻢُﻬَـﻨْـﻴَـﺑ َﺢَﻠْﺻَﺄَﻓ ًﺎﻤْﺛِإ  ْوَأ ًﺎﻔَﻨَﺟ  ٍصﻮﱡﻣ ﻦِﻣ  َفﺎَﺧ ْﻦَﻤَﻓ ,ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴِﻤَﺳ ٌﻢﻴِﺣﱠر ٌرﻮُﻔَﻏ
Terjemahnya:
“Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk  ibu-bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma'ruf, (ini  adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. “Maka barangsiapa yang mengubah  wasiat  itu,  setelah  ia  mendengarnya,  maka  sesungguhnya dosanya  adalah  bagi  orang-orang  yang  mengubahnya.  Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

## b. Hadits
ﱠنِإ : ُلﻮُﻘَـﻳ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟَا  َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﱢﻲِﻠِﻫﺎَﺒْﻟَا َﺔَﻣﺎَﻣُأ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋَو (  ٍثِراَﻮِﻟ َﺔﱠﻴِﺻَو  َﻼَﻓ , ُﻪﱠﻘَﺣ ﱟﻖَﺣ يِذ ﱠﻞُﻛ ﻰَﻄْﻋَأ ْﺪَﻗ َﻪﱠﻠﻟَا ﱠﻲِﺋﺎَﺴﱠﻨﻟا  ﱠﻻِإ ُﺔَﻌَـﺑْرَْﻷاَو , ُﺪَﻤْﺣَأ ُﻩاَوَر
َﻨﱠﺴَﺣَو ,
ِدوُرﺎَﺠْﻟَا ُﻦْﺑاَو , َﺔَﻤْﻳَﺰُﺧ ُﻦْﺑِا ُﻩاﱠﻮَـﻗَو , ﱡيِﺬِﻣْﺮﱢـﺘﻟَاَو ُﺪَﻤْﺣَأ ُﻪ Artinya: Abu  Umamah  al-Bahily ra berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali  Nasa'i.  Hadits  hasah  menurut  Ahmad  dan  Tirmidzi,  dan  dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud)

## c. Ijma
5 Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 343.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Ijma kaum  muslimin  sepakat  bahwa  tindakan  wasiat  merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma’ didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits.
3. Hukum Wasiat Helmi  Karim  mengatakan  hukum  melakukan  wasiat  bervariasi,  ada yang wajib, sunnah, makruh bahkan ada yang haram, sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu:
a. Wasiat  yang  hukumnya  wajib,  yakni  seseorang  yang  diwajibkan melakukan  wasiat  sebelum  ia  meninggal  dunia.    Wasiat  ini  bertujuan, untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.  Contohnya, wajib berwasiat untuk mengembalikan pinjaman atau untuk membayar hutang.
b. Wasiat  yang  hukumnya  dianjurkan (mustahabbah) supaya  dilakukan  oleh seseorang  sebelum  ia  meninggal  dunia.    Contohnya,  berwasiat  untuk karib  kerabat  yang  bukan  termasuk  ahli  waris,  sehingga  mereka  ikut terbantu.
Mewasiatkan  sesuatu  kepada  orang  yang  bukan  ahli  waris  adalah sangat disukai (mustahab). Demikian ijma para imam mazhab.  Az-Zuhri dan ulama ahlu Zahir mengatakan bahwa berwasiat untuk kerabat yang tidak  mendapat  warisan  dari  si  mayit  hukumnya  adalah  wajib,  baik mereka itu dari ashabah maupun dari dzawil arham , yaitu jika terdapat ahli waris lain selain mereka.
c. Wasiat  yang  sifat  dan  hukumnya  boleh  dilakukan  oleh  seseorang sebelum ia  meninggal dunia, seperti berwasiat  untuk orang-orang kaya, baik termasuk keluarga yang tidak menerima orang.
d. Wasiat yang sifatnya karahah tahrim , sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi.  Contoh berwasiat untuk ahli fasik dan ahli maksiat.
e. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat.  Contoh berwasiat supaya  uangnya  dipergunakan  untuk mencetak  buku-buku  yang menyesatkan dan lain-lain. 6
4. Rukun dan Syarat Wasiat a. Rukun wasiat
1. Orang yang berwasiat
2. Orang yang menerima wasiat
3. Barang yang diwasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu
4. Ijab kabul, secara lisan maupun tulisan. 7
b. Syarat wasiat
6 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 90-91.
7 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
122.
1. Orang  yang  memberi  wasiat  telah  baligh,  berakal,  benar-benar pemilik atas harta benda yang diwasiatkan.  Disamping itu pewasiat tidak dalam pengaruh atau tekanan.
2. Orang yang menerima wasiat masih hidup.
3. Jika yang diwasiatkan harta, jumlahnya tidak melebihi sepertiga.
4. Wasiat diberikan jika pemberi wasiat telah meninggal.
5. Pernyataan yang jelas. 8
Wasiat  tidak  menjadi  hak  orang  yang  diberinya,  kecuali  setelah pemberinya  meninggal  dunia  dan hutang-hutangnya  diselesaikan.    Apabila hutang-hutangnya  menghabisi  semua  peninggalan,  maka  orang  yang  diberi tidak mendapat apa-apa. 9
5. Batalnya Wasiat Menurut  Abu  Yusuf,  apabila  orang  yang  diberi  wasiat  membunuh orang  yang  memberinya  wasiat  dengan  pembunuhan  yang  diharamkan secara  langsung,  maka  wasiat  itu  batal.    Sebab,  orang  yang  menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal dan ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris. 10
Menurut  Sayyid  Sabiq  wasiat  itu  batal  dengan  hilangnya  salah  satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut :
a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
b. Bila  orang  yang  diberi  wasiat  mati  sebelum  orang  yang  memberi wasiat itu mati.
c. Bila  yang  diwasiatkan  itu  barang  tertentu  yang  rusak  sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.
Menurut KHI pada Pasal 197 :
1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat pada pewasiat.
b. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  bahwa  pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
c. Dipersalahkan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  mencegah  pewasiat untuk  membuat  atau  mencabut  atau  mengubah  wasiat  untuk kepentingan calon penerima wasiat.
8 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 345. 9 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 253.
10 M. Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam, (Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), h. 253.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
d. Dipersalahkan  telah  menggelapkan  atau  merusak  atau  memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat itu  menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
b. Mengetahui  adanya  wasiat  tersebut,  tetapi  ia  menolak  untuk menerimanya.
c. Mengetahui  adanya  wasiat  itu  tetapi  tidak  pernah  mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi : a. Pewasiat  dapat  mencabut  wasiatnya  selama  calon  penerima  wasiat belum  mengatakan  persetujuannya  atau  mengatakan  persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
b. Pencabutan  wasiat  dapat  dilakukan  secara  lisan  dengan  disaksikan oleh dua  orang  saksi  atau  berdasarkan  akte  notaris  bila  wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
c. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
d. Bila  wasiat  dibuat  berdasarkan  akte  notaris,  maka  hanya  dapat dicabut berdasarkan akte notaris.
e. Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI. 11

## 6. Permasalahan Dalam Wasiat
Beberapa contoh permasalahan dalam wasiat:
a. Para  imam  mazhab  sepakat  bahwa  berwasiat  untuk  selain  ahli  waris sebanyak  sepertiga  bagian  adalah  dibolehkan  dan  tidak  memerlukan persetujuan ahli waris.  Sedangkan berwasiat untuk ahli waris dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain. 12
Menurut  pendapat  mazhab  Maliki,  apabila  telah  diwasiatkan  lebih  dari sepertiga  bagian  dari  harta  pusaka,  dan  ahli  waris  pun  menyetujuinya, maka  jika  persetujuan  dibuat  dalam  keadaan  sakit, tidak  boleh  dicabut persetujuannya,  sesudah  orang  yang  mati  itu  memberikan  wasiat.    Jika persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sehat,
11 Elimartati, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), h. 69-70.
12 Syaikh  al-Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Fiqh  Empat Mazhab, (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h.  330.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
maka  ahli  waris  boleh  mencabut  kembali  persetujuannya,  sesudah pemberi  wasiat  meninggal  dunia. Sedangkan,  Hanafi  dan  Syafi’i mengatakan bahwa mereka berhak menarik kembali persetujuannya, baik persetujuan  tersebut  dibuat  ketika  pemberi  wasiat  dalam  keadaan  sakit maupun dalam keadaan sehat.
Menurut  pasal  195  bahwa  wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan  dihadapan  dua  orang  saksi  atau  tertulis  dihadapan  dua  orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga  dari  harta  warisan,  sedangkan  ahli  waris  ada  yang  tidak menyetujuinya  maka  wasiat  hanya  dilaksanakan  sampai  batas  sepertiga harta warisan. 13
b. Apabila  orang  yang  sedang  sakit  tidak  dapat  berbicara,  apakah  sah wasiatnya dengan menggunakan isyarat? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali  tidak  sah.    Menurut  pendapat  Syafi’i  sah  sedangkan  menurut pendapat Maliki dibolehkan.
c. Apabila  orang  yang  menerima  wasiat untuk  mengurus  harta  telah menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup maka ia tidak boleh menolak  sesudah  pemberi  wasiat  itu  meninggal.    Demikian  menurut Hanafi dan Maliki.  Hanafi berpendapat ia tidak boleh menolak semasa hidupnya  pemberi  wasiat,  kecuali  pemberi  wasiat  itu  datang menyaksikannya.    Syafi’i  dan  Hambali mengatakan  ia  boleh  menolak kapan saja dan membebaskan diri dari urusan itu.
An-Nawawi  berpendapat  tidak  boleh  ia  menolak  jika  ternyata  dialah yang seharusnya menjalankan tugas menyelesaikan wasiat atau menurut dugaannya, jika ia tidak menyelesaikannya, mungkin harta tersebut akan musnah lantaran perbuatan orang zalim. 14
B. Wasiat Wajibah Wasiat  wajibah merupakan kebijakan  penguasa  yang  bersifat memaksa  untuk  memberikan  wasiat  kepada  orang  tertentu,  pada  waktu tertentu. 15 Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli  waris  kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian harta  warisan,  karena  adanya  halangan  syara. 16 Menurut  Suparman  wasiat
13 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 356.
14 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h.  336. 15 Fathur  Rahman, Ilmu Waris, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979), h. 63.
16 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum Islam, (Jakarta:  PT.  Ikhtiar  Baru  Van Houve, 2000), h. 1930.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kemauan si mayit. 17 Orang-orang yang mendapat wasiat wajibah adalah cucu-cucu, yang orang  tuanya  telah  mati  mendahului  atau  berbarengan  dengan  pewaris. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak  melebihi  dari  1/3  peninggalan.  Oleh  karena  besar  kecilnya  bagian orang  tuanya  itu  tergantung  dengan  sedikit  atau  banyaknya  saudara  orang tuanya,  maka  ada  kemungkinan  bahwa  bagian  orang  tuanya  1/5,  1/4,  1/3 atau  1/2  peninggalan,  kelebihannya  itu  harus  dikembalikan  kepada  ahli waris.  Walaupun  cucu  tersebut  dapat  menduduki  kedudukan  orang  tuanya dalam memperoleh harta warisan, namun jumlah yang diterimanya itu bukan semata-mata  berdasarkan  mempusakai,  tetapi  berdasarkan  wasiat  wajibah. Oleh  karena  itu,  memberikan  bagiannya  harus  didahulukan  dari pada memberikan bagian kepada ahli waris. 18
Dasar  hukum  penentuan  wasiat  wajibah  adalah  kompromi  dari pendapat-pendapat  ulama  salaf  dan  khalaf  yang  menurut  Fathur  Rahman adalah tergantung  kewajiban  berwasiat  kepada  kerabat,  kerabat  yang  tidak dapat  menerima  pusaka  ialah  diambil  dari  pendapat-pendapat  fuqaha’  dan tabi’in besar ahli fiqih dan ahli hadits antara lain Sain bin Musayyad, Hasan Al-Basyri, Thawus, Ahmad Ishak bin Rahawib dan Ibnu Hazm. Pemberian sebagian harta si mayit kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat  menerima  pusaka  yang  berfungsi  wasiat  wajibah,  bila si mayit tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha’, tabi’in dan pendapat Ahmad.
Pengkhususan  kerabat-kerabat  yang  tidak  menerima  pusaka  kepada cucu  dan  pembatasan  penerimaan  sebesar  1/3  peninggalan  adalah didasarkan  kepada  Ibnu Hazm,  dan  kaedah  yang  berbunyi  “ pemegang kekuasaan mempunyai wewenang perkara mubah karena ia berpendapat bahwa hal itu membawa  kemaslahatan  umum.  Bila  penguasa  memerintahkan  demikian  wajiblah ditaati”.

## Perbedaan Wasiat dengan Wasiat Wajibah
No Perbedaan Wasiat biasa Wasiat wajibah 1 Dari segi yang orang menerima wasiat. Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris. Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa.
Cucu laki-laki maupun cucu
17 Suparman, Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.
18 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 365.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat). 2 Dari segi hukum Sunnah

## Wajib

## C. Hutang Dalam Warisan
Kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu  hutang  yang  mempunyai  arti  uang  yang  dipinjamkan  dari  orang  lain. Sedangkan  kata  piutang  mempunyai  arti  uang  yang  dipinjamkan  (dapat ditagih dari orang lain).
Pengertian hutang piutang  adalah  memberikan  sesuatu  yang  menjadi hak  milik  pemberi  pinjaman  kepada  peminjam  dengan  pengembalian  di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi  pinjaman  Rp.  1.000.000  maka  di  masa  depan  si  peminjam  akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.
Hukum hutang piutang  bersifat  fleksibel  tergantung  situasi  kondisi dan  toleransi.  Pada  umumnya  pinjam-meminjam  hukumnya  sunah  bila dalam  keadaan  normal.    Hukumnya  haram  jika meminjamkan  uang  untuk membeli narkoba, berbuat kejahatan, menyewa pelacur, dan lain sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti  tetangga  yang  anaknya  sedang  sakit  keras  dan  membutuhkan  uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. 19
Adapun  yang  menjadi  dasar hutang piutang  dapat  dilihat  pada ketentuan al- Qur’an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi : ىﻮْﻘﱠـﺘﻟا َو ﱢﺮِﺒْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎﻌَﺗ َو ِبﺎﻘِﻌْﻟا ُﺪﻳﺪَﺷ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠـﺗا َو ِناوْﺪُﻌْﻟا َو ِﻢْﺛِْﻹا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎﻌَﺗ ﻻ َو Terjemahnya:
“…Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.
Sedangkan dalam sunnah Rasululllah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: ﺎَﻬِﺘَﻗَﺪَﺼَﻛ َنﺎَﻛ ﱠﻻِإ ِﻦْﻴَـﺗﱠﺮَﻣ ﺎًﺿْﺮَـﻗ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ُضِﺮْﻘُـﻳ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ (ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ًةﱠﺮَﻣ Artinya: “Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah- olah telah bersedekah kepadanya satu kali”.
19 Abu  Humaid  Arif  Syarifuddin, Al-Manhaj, (Surakarta:  Yayasan  Lajnah  Istiqamah, 2005), h. 2.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Di  dalam  kehidupan  sehari-harinya  seseorang  tidak  terlepas  dari beban  dan  tanggungan.  Di  antara  tanggungan  yang mungkin  menimpanya ialah  hutang.  Terutama  ketika  kondisi  yang  mendesak  dan  amat membutuhkan,  atau  kondisi-kondisi  lainnya. Baik  hutang  tersebut  terkait dengan hak manusia atau pun yang terkait dengan hak Allah. Islam sebagai agama  yang  sempurna  telah  mengatur  masalah  ini,  sebagaimana  telah tertuang dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang terkait  hak  manusia,  Rasulullah  SAW  sendiri  pernah  berhutang.  Seperti pernah  diceritakan  oleh  Aisyah: “Bahwa  Nabi  SAW  pernah  membeli makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan  harga  pembayaran  dibelakang (hutang) dan memberi jaminan dengan baju besi milik beliau”. Hadits  tersebut  menunjukkan  adanya  dalil  bolehnya  bermuamalah dengan  ahli  dzimmah  (kafir  dzimmi),  dan  boleh  memberi  suatu  jaminan untuk hutang di saat mukim.
Meski  Nabi  SAW  berhutang,  beliau  adalah  orang  yang  senantiasa ingin  bersegera  dalam  membayar  hutangnya  dan  melebihkan pembayarannya. Jabir ra mengisahkan. “Aku mendatangi Nabi SAW ketika beliau di Masjid Mis’ar berkata: Saya kira ia menyebut waktu Dhuha. Lalu Nabi  SAW  memiliki  hutang  kepadaku.  Maka  beliau  melunasinya  dan memberiku tambahan.”
Demikianlah seharusnya setiap muslim mencontoh Rasulullah SAW. Sehingga, hutang yang menjadi tanggungan diri seorang muslim, hendaknya segera  ditunaikan  bila telah  memiliki  harta  yang  dapat  untuk  melunasinya, tidak  mengulur-ulurnya,  karena  hal  itu  termasuk  bentuk  kezhaliman. Hutang  ini  tetap  akan  menjadi  tanggungannya,  sampai  ia  mati  sekalipun. Jika  belum  dilunasi,  maka  ruhnya  akan  tergantung  sampai  terlunasi hutangnya tersebut. Nabi SAW bersabda ُﻞْﻄَﻣ  ٌﻢْﻠُﻇ ﱢﻲِﻨَﻐْﻟا (Penguluran (hutang) oleh orang yang mampu (membayar) adalah kezhaliman). Beliau juga bersabda ُﺲْﻔَـﻧ ُﻪْﻨَﻋ  ﻰَﻀْﻘُـﻳ  ﻰﱠﺘَﺣ  ِﻪِﻨْﻳَﺪِﺑ  ٌﺔَﻘﱠﻠَﻌُﻣ  ِﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا (Jiwa  (ruh)  seorang  mukmin  tergantung  karena hutangnya, sampai terlunasi). 20
Nabi SAW pernah tidak mau menyalati jenazah seseorang, karena si mayit tersebut masih memiliki tanggungan hutang. Salamah bin Al-Akwa ra menuturkan.
َـﻓ ،ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َﻲﱢﻠَﺼُﻴِﻟ ٍةَزﺎَﻨَﺠِﺑ َﻲِﺗُأ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأ
ٍةَزﺎَﻨَﺠِﺑ َﻲِﺗُأ ﱠﻢُﺛ .ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ ،َﻻ :اْﻮُﻟﺎَﻗ ؟ٍﻦْﻳَد  ْﻦِﻣ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﻞَﻫ : َلﺎَﻘ َﻠَﻋ :َةَدﺎَﺘَـﻗ ﻮُﺑَأ  َلﺎَﻗ . ْﻢُﻜِﺒ ِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ اﻮﱡﻠَﺻ : َلﺎَﻗ .ْﻢَﻌَـﻧ :اْﻮُﻟﺎَﻗ ؟ٍﻦْﻳَد  ْﻦِﻣ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﻞَﻫ : َلﺎَﻘَـﻓ ،ىَﺮْﺧُأ
َلﻮُﺳَر ﺎَﻳ ُﻪُﻨْـﻳَد ﱠﻲ ﱠﻠَﺼَﻓ ،ِﷲا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰ .
Artinya:
20 Abu Humaid Arif Syarifuddin, Al-Manhaj, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 5.
Bahwasanya,  pernah  dihadapkan  kepada  Nabi  SAW  seorang  jenazah  untuk beliau  shalati.  Lalu  beliau  bertanya,  “Apakah  dia  punya  hutang?”  Mereka menjawab,  “Tidak”,  maka  beliau  pun  menyalatinya. Kemudian  didatangkan kepada  beliau  jenazah yang  lain,  lalu  beliau  bertanya,  “Apakah  dia  punya hutang?”,  Mereka  menjawab,  “Ya”  maka  beliau  berkata,  “Shalatilah  teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan  melunasi  hutangnya”,  maka  beliau  pun  mau  menyalatinya".  (HR.

## Bukhari)
Jadi,  jika  seseorang  meninggal,  di  antara  hak  yang  harus  ditunaikan sebelum  dilakukan  pembagian  warisan  dari  harta  yang  ditinggalkan  untuk para  ahli  warisnya  ialah  melunasi  hutang-hutang  si  mayit  bila  ia meninggalkan  hutang,  baik  hutang  yang  terkait  dengan  hak  Allah  maupun hak manusia. Meskipun ketika melunasi hutang-hutangnya tersebut sampai menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkannya.
Akan  tetapi,  jika  harta  si  mayit  tersebut  tidak  mencukupi  untuk melunasi hutang-hutangnya, maka apa yang harus dilakukan ?
1. Jika hutang-hutangnya berkaitan dengan hak manusia, maka dibolehkan bagi  wali  mayit  untuk  meminta  pengampunan  dari  para  pemilik  harta hutang  atas  hutang-hutang  si  mayit  kepada  mereka,  baik  sebagian maupun keseluruhan. Hal ini terisyaratkan dalam kisah yang dialami oleh Jabir  ra  ketika  ayahnya  terbunuh  di  medan  perang  Uhud,  sementara  ia menanggung  hutang. Dia  meminta  kepada  para  pemilik  harta  hutang untuk  membebaskan  sebagian  hutang  ayahnya,  tetapi  mereka  menolak dan tetap berkeinginan untuk mengambil hak mereka. Akhirnya Jabir ra mendatangi  Nabi SAW (dan  memintanya  menyelesaikan  masalah tersebut),  maka  Nabi  meminta  kepada  mereka  agar  mau  menerima kurma-kurma  yang  ada  di  kebun  Jabir  sebagai  pembayarannya  dan menghalalkan (membebaskan) sebagian  hutang  ayahnya,  tetapi  mereka menolak.  Dari  kisah  diatas  terdapat  dalil,  bahwa  wali  mayit  boleh meminta kepada para pemilik harta hutang untuk membebaskan hutang- hutang si mayit. Dan pemilik harta, boleh membebaskan sebagian atau seluruh hutang si mayit.
Dan  dari  kisah  diatas,  juga dipahami  bahwa  bila  si  mayit  tidak memiliki  harta  yang  cukup  untuk  melunasi  hutang-hutangnya,  maka dilunasi  oleh  walinya,  atau  kerabatnya. Sebagaimana  juga  disebutkan dalam  hadits  yang  dituturkan  Sa’ad  bin  Athwal ra, ketika  Nabi SAW mengatakan  kepadanya. "Sesungguhnya  saudaramu  tertahan  (ruhnya) karena hutangnya, maka lunasilah hutangnya”. Kemudian Sa’ad berkata, “Wahai Rasulullah. Aku telah melunasi semuanya, kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita, sementara dia tidak punya bukti”. Maka Nabi SAW berkata, “Berilah dia, karena dia berhak".
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Namun, jika tidak ada seorang pun dari keluarga atau kerabat mayit yang  bisa  melunasi  hutang-hutangnya,  maka  negara  atau  pemerintah yang menanggung pelunasan hutangnya, diambilkan dari Baitul Mal. Dikatakan  oleh  Nabi SAW, sebagai  pemimpin  kaum  muslimin. "Aku lebih berhak menolong kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Jika  ada  seseorang  dari  kaum mukminin  yang  meninggal,  dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya…"
Maksud  Nabi SAW ialah,  akan  melunasinya  dari  harta  Baitul  Mal, yang  terdiri  dari  ghanimah  (harta  rampasan  perang),  jizyah  (dari  orang kafir yang berada dalam naungan kaum Muslimin), infak atau shadaqah serta zakat. Sebagaimana yang dipahami dari pekataan Nabi kepada Jabir (di  saat  ia  tidak  mampu  melunasi  hutang-hutang  ayahnya  yang  wafat dalam  keadaan  meninggalkan  hutang): "Kalaulah  telah  datang  harta (jizyah) dari Bahrain, niscaya aku memberimu sekian dan sekian"
Dan  jika  negara  atau  pemerintah  tidak menanggungnya,  kemudian ada  diantara  kaum  Muslimin  yang  siap  menanggungnya,  maka  hal  itu dibolehkan  sebagaimana  kandungan  hadits  Salamah  bin  Al-Akwa ra di atas. Hal itu memberi pelajaran bahwa mayit dapat memperoleh dengan dilunasinya  hutang-hutangnya,  meskipun  oleh  selain  anaknya. Dengan demikian berarti akan membebaskannya dari azab. 21
2. Jika hutang si mayit berkaitan dengan hak Allah seperti nadzar haji, maka wajib  ditunaikan  oleh  si  mayit  dengan  harta  si  mayit  bila  mencukupi. Sedangkan  bila  harta  si  mayit  tidak  mencukupi  ketika  wafatnya,  maka ditanggung  oleh  walinya  yang  akan  menghajikan  untuk  si  mayit, sebagaimana  kandungan  dari  hadits  Ibnu  Abbas ra,  bahwa  pernah  ada seorang wanita dari bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata : "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar haji, tetapi belum berhaji sampai meninggalnya,  apakah  aku  harus  menghajikan  untuknya?”  Nabi SAW menjawab, “Ya, hajikanlah untuknya. Bukankah jika ibumu menanggung hutang  maka  kamu  yang  akan  melunasinya?  Tunaikanlah  hak  Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan"
3. Jika  ia  memiliki  hutang  yang  berkaitan  dengan  hak  Allah  dan  hak manusia, manakah yang lebih dahulu ditunaikan? Dalam permasalahan ini, para ulama berbebda pendapat dalam tiga kelompok, yaitu:
Pertama:  Harta  si  mayit yang  ada  dibagikan  untuk  hutang-hutang tersebut  dengan  masing-masing  mendapat  jatah  bagian  berdasarkan nisbah  (presentase),  seperti  pada  kejadian  seorang  yang  mengalami kebangkrutan, pailit (muflis), yaitu ketika dia menanggung hutang-hutang
21 Abu Humaid Arif Syarifuddin, Al-Manhaj, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 6.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
yang  melampaui harta  miliknya.  Ini  adalah  pendapat  ulama  madzhab Hambali.
Kedua:  Diutamakan  hutang-hutang  yang  berkait  dengan  hak manusia, dengan mempertimbangkan oleh sifat asal manusia yang bakhil (tidak  memaafkan).  Adapun  hak  Allah  dibangun  atas  dasar  sifat  Allah yang suka memaafkan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi dan Maliki.
Ketiga: Menurut  mazhab  Syafi’i  yang  benar  adalah  diutamakan  hak Allah dari pada hak manusia, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas ra di atas, yaitu ketika Nabi SAW bersabda.
ِءﺎَﻓَﻮْﻟﺎِﺑ ﱡﻖَﺣَأ ُﷲﺎَﻓ ،َﷲا اﻮُﻀْﻗُا
"Tunaikan hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan (HR. Bukhari) Menurut Kompilasi hukum Islam pasal 175 berbunyi: (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai 2. Menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa  pengobatan,  perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
(2) Tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  hutang  atau  kewajiban  pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 22

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan Wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli  waris baik  materi  maupun  non  materi, yang  berlaku  setelah  pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang  bersifat  memaksa  untuk  memberikan  wasiat  kepada  orang  tertentu, pada  waktu  tertentu. Wasiat  wajibah  adalah  suatu  wasiat  yang diperuntukkan kepada  ahli waris kepada ahli  waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya halangan syara.
Ijma kaum  muslimin  sepakat  bahwa  tindakan  wasiat  merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma’ didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits. Terkait hukum wasiat Helmi Karim mengatakan hukum melakukan wasiat bervariasi, ada yang wajib, sunnah, makruh bahkan ada yang haram, sesuai dengan situasi dan kondisi.
22 Abu Humaid Arif Syarifuddin, Al-Manhaj, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 7-8.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Menurut  pasal  195  bahwa  wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak- banyaknya  sepertiga  dari  harta  warisan  kecuali apabila  semua  ahli  waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan  dua  orang  saksi  atau  tertulis  dihadapan  dua  orang  saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta  warisan,  sedangkan  ahli  waris  ada  yang  tidak  menyetujuinya  maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.
Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Menurut Kompilasi hukum Islam  pasal  175  ayat  2  “Tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  hutang  atau kewajiban  pewaris  hanya  terbatas  pada  jumlah  atau  nilai  harta peninggalannya”.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, Fiqh Empat Mazhab, Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.
Elimartati, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Batusangkar:  STAIN Batusangkar Press, 2010.
Hasan,  M.  Ali, Hukum  Waris  Dalam  Islam, Cet.  VI;  Jakarta:  PT.  Bulan Bintang, 1996.
Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002.
Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
1994.
Rahman, Fathur, Ilmu Waris, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979.
RI,  Departemen  Pendidikan, Kamus  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Shomad, Abdul, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Suparman, Fiqh  Mawaris  (Hukum  Kewarisan  Islam), Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1997.
Suparman,  Eman, Hukum  Waris  Indonesia, Bandung:  PT.  Rineka  Aditama,
2005.
Syarifuddin,  Abu  Humaid  Arif, Al-Manhaj, Surakarta:  Yayasan  Lajnah Istiqamah, 2005.