## PENDAHULUAN
Peran taman kota menjadi sangat penting dalam rangka memberikan  fungsi  edukasi  kepada  masyarakat, khususnya  anak-anak.  Dengan  potensi  luas  wilayah yang  sebagian  besar  masih  belum  terjamah  dan berpeluang  besar  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  area pertamanan, pemerintah kota palangkaraya diharapkan dapat  memanfaatkan  serta  menyediakan  hal  tersebut dengan  sebaik  mungkin.  Bukan  hanya  sebagai  wahana atau  tempat  bermain,  tempat  rekreasi,  serta  menjadi tempat  untuk  menghilangkan  kepenatan  oleh  rutinitas
sehari-hari,  taman  kota  juga  diharapkan  mampu memberikan dampak positif lainnya, seperti dimanfaatkan  sebagai  tempat  belajar,  edukasi, penanaman nilai-nilai cinta terhadap lingkungan, tempat diskusi public dan lain sebagainya.
Keberadaan  taman  kota  sangat  diharapkan  oleh sebagian  besar  warga  kota  Palangka  Raya  dan  segala bentuk  perbaikan  atas  beberapa  taman  kota  yang  ada di  Kota  Palangka  Raya,  seperti  pada  taman  Kota Palangka  Raya  yaitu  taman  bundaran,  taman  median, serta taman kota sangat disambut baik oleh warga kota

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Implementation of Park Management Policies in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province
Reza Pahlawan *
Edy Andrean
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: reza.pahlawan@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  pelaksanan kebijakan  pengelolaan  pertamanan  di  Kota  Palangka  Raya  melalui  Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 dalam rangka menciptakan kondisi pertamanan yang  bermanfaat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Dalam  hal  ini  peneliti  ingin  menggambarkan  dan  juga  menjelaskan  tentang fenomena  yang  terjadi  terkait  dengan  masalah  pertamanan  yang  masih  cukup kurang pengelolaanya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Palangka Raya dan Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan.
Hasil  penelitian  ini  menujukan  ini  menunjukan  masih  rendahnya  kesadaran  dan kemauan  masyarakat  untuk  mau  berpartisipasi  bersama-sama  menjaga  dan mengelola  pertamanan.  Selain  itu  factor  komunikasi,  pengawasan  serta  sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut kepada masyarakat dirasakan masih belum berjalan secara maksimal.
Kata Kunci: Impementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Keywords : Implementation Policy
Management Parks

## Accepted
June 2015

## Published
October 2015

## Abstract
This study aims to find out and describe the implementation of garden management policies in the City of Palangka Raya through Regional Regulation No. 03 of 2006 in order to create useful gardening conditions. The research method used is descriptive qualitative.  In  this  case,  the  researcher  wants  to  describe  and  also  explain  the phenomena  that  occur  related  to  gardening  problems  that  are  still  lacking  in management.  The  primary  data  source  of  this  research  is  the  people  of  the  City  of Palangka Raya and the Office of Cipta Karya, Spatial Planning and Housing.
The  results  of  this  study  address  this  shows  that  there  is  still  low  awareness  and willingness  of  the  community  to  participate  together  in  maintaining  and  managing parks. In addition, the communication, supervision and human resources factors that are owned by the related Office as the implementation of the policy to the public is felt to have not run optimally.
palangka  raya.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa keberadaan taman kota masih sangat  menjadi harapan yang ditunggu-tunggu oleh warga kota Palangka Raya.
Pada  dasarnya  keberadaan  taman  kota  yang  tertata rapi,  cantik,  nyaman,  sehat,  dan  aman  memberikan ketenangan  dan  nilai  estetika  bagi  masyarakat disekitarnya.  Ditengah  hiruk  pikuk  aktifitas  perkotaan yang  semakin  hari  semakin  padat  dengan  produksi polusi  baik  di  udara,  air,  maupun  tanahyang  semakin meningkat, disinilah fungsi keberadaan taman kota dan ruang terbuka hijau menjadi sangat diperlukan.
Saat  ini  kondisi  taman  kota  di  Palangka  Raya  dapat dikatakan  dalam  kondisi  yang  membaik  dari sebelumnya. Dimana pada beberapa bulan yang lalu kita masih menjumpai kondisi taman yang berantakan, tidak terawat,  terdapat  sampah-sampah,  tumbuhan  dan tanaman  yang  kering,  bangunan  atau  sarana  dan prasarana  yang  rusak  dan  terlibat  kusam,  berbeda dengan kondisi saat ini dan dimana kondisi pertamanan sudah  diperbaiki,  dan  dibenahi,  dan  ditanami  oleh tanaman-tanaman penghijau, lampu-lampu hias dan reif- relif yang berfungsi memperindah taman kota.
Namun hal itu dinilai masih belum memenuhi tuntutan dan  keinginan  masyarakat.  Berdasarkan  pengamatan dalam  pengelolaan  pertamanan  dan  juga  anturan ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun 2006 pemerintah daerah seharusnya wajib mengadakan sarana  dan  prasarana  kebersihan  pertamanan  seperti tempat  sampah  ditempat-tempat  umum  dan  jalan umum,  membuat  taman  peneduh  atau  pelindung, adanya  petugas  kebersihan  taman  kota  dan  peralatan kerjanya.  Namun  kenyataannya  masih  ada  sebagian taman  kota  yang  belum  terjamah  pengelolaanya, kurangnya  pepohonan  yang  rindang,  masih  kurangnya tersedianya  tempat  sampah  baik  di  taman,  tempat- tempat  umum,  dan  dijalan  umum,  masih  kurangnya keterbatasan petugas pengelolaan pertamanan terlebih bagi  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  merawat dan menjaga pertamanan masih minim.
Namun  hal  tersebut  tidak  diperhatikan  oleh  sebagian masyarakat  dan  seolah-olah  menjadi  hal  yang  tidak begitu penting, selain itu saluran-saluran irigasi air yang tidak  berfungsi  sehingga  menyebabkan  genangan  air  di badan  jalan  seperti  diperhatikan  dimedia  cetak  harian kalteng pos.
Implementasi  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan  terperinci.  Dalam  artian  sederhana  implementasi dapat  dipahami  sebagai  pelaksanaan  atau  kegiatan, Hinggis (Pasolong, 2011:57) mendefenisikan “implementasi  sebagai  rangkuman  dari  berbagai kegiatan  yang  didalamnya  sumber  daya  manusia menggunakan  sumber  daya  lain  untuk  mencapai sasaran  strategis.  Sedangkan  menurut  Pressman  dan Wildavsky  (Tangkilisan,  2013:17)  berpendapat  bahwa implementasi  dapat  diartikan  sebagai  interaksi  antara penyusunan  tujuan  dengan  sarana-sarana  tindakan dalam  mencapai  tujuan  tersebut  atau  kemampuan untuk  menghubungkan  dalam  hubungan  kausal  antara yang  diinginkan  dengan  cara  untuk  mencapainya. Pendapat  lainnya  seorang  ahli  Patton  dan  Sawicki (Tangkilisan, 2003:9) mengemukakan bahwa “Implementasi  berkaitan  dengan  kegiatan  yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan  dan  menerapkan  kebijakan  yang telah  diseleksi.  Sehingga  dengan  mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien  sumber  daya,  unit-unit  dan  teknik  yang  dapat mendukung  pelaksanaan  program,  serta  melakukan interprestasi  terhadap  perencanaan  yang  telah  dibuat, dan petunjuk
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Winarno, 2007:163)  mengetengahkan  beberapa  unsur  yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat  pengawasan  hierarki  terhadap  keputusan- keputusan  sub  unit  dan  proses-proses  dalam badan-badan pelaksanaan
3. Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi  (misalnya dukungan  diantara  anggota-anggota  legislative  dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat  komunikasi-komunikasi  terbuka  yang didefinisikan  sebagai  jaringan  kerja  komunikasi horizontal  dan  vertical  secara  bebas  serta  tingkat kebebasan  yang  secara  relatif  tinggi  dalam komunikasi  dengan  individu-individu diluar organisasi
6. Kaitan  formal  dan  informal  suatu  badan  dengan badan  pembuat  keputusan  atau  pelaksana keputusan.
Menurut  Ripplry  dan  Franklin  (Tangkilisan,
2003:21-22)  menyatakan  keberhasilan  implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga factor yaitu :
a. Perprktif  Kepatuha,  Yang  mengukur  implementasi dari  kepatuhan  strate  level  burcancrats  terhadap atas mereka.
b. Keberhasilan  implementasi  dapat  diukur  dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
c. Implementasi  yang  berhasil  mengarah  kepada kinerja  yang  memuaskan  semua  pihak  terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.
Faktor  yang  menyebabkan  implementasi kebijakan  yang  gagal  menurut  Peters  (Tangkilisan, 2003-22) disebabkan beberapa factor :
a. Informasi
Kekurangan informasi
dengan
mudah mengakibatkan  adanya  gambaran  yang  kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para  pelaksanan  dari  isi  kebijakan  yang  akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
b. Isi Kebijakan
Impelementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya  isi  atau  tujuan  kebijakan  atau ketidaktepatan  atau  ketidaktegasan  intern  atau
ekstern  atau  kebijakan  itu  sendiri,  menunjukan adanya kekurangan yang sangat bearti atau adanya kekurangan  yang  menyangkut  sumber  daya pembantu.
c. Dukungan Implementasi kebijakan public akan sangat sulit bila pada  pelaksanaanya  tidak  cukup  dukungan  untuk kebijakan tersebut.
d. Pembagian Potensi
Hal  ini  terkait  dengan  pembagian  potensi diantaranya  para  actor  implementasi  dan  juga mengenai  organisasi  pelaksana  dalam  kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

## Konsep Pengelolaan Pertamanan Kota
Mengenai konsep pengelolaan pertamanan  di  ambil  dari  sumber  profil Pertamanan  Kota  Palangka  Raya  Dinas  Tata  Kota Pembangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya tahun  2006.  Dalam  hal  ini  konsep  pengelolaan pertamanan dijelaskan sebagai berikut :
1. Taman Kota Bagian dari RTH
2. Konsep Terhadap Kondisi Tanah
3. Konsep Tata Hijau (pemilihan jenis tanaman)
4. Arsitektural
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tentang pengelolaan Pertamanan
Untuk  pengelolaan  pertamanan  di  Kota Palangka Raya, maka pemerintah kota mengeluarakan  kebijakan  untuk  menangani masalam  dalam  pengelolaan  pertamanan.  Adapun kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan pertamanan  dituangkan  melalui  peraturan  daerah (PERDA)  Kota  Palangka  Raya  Nomor  03  Tahun 2006  tentang  pengelolaan  kebersihan  lingkungan dan pertamanan wilayah Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  di  pahami  oleh  subjek  penelitian,
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya  (Herdiansyah,  2009).  Hal  ini  karena penelitian  ini  ingin  mengetahui  keseluruhan  tentang implementasi  kebijakan  pengelolaan  pertamanan  di Kota  Palangka  Raya  maka  dalam  penelitian  ini pendekatan yang dilakukan adalah memulai pendekatan kaulitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka,  melainkan  data  tersebut  berasal  dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan  memo  dan  dokumentasi  resmi  lainnya. Sehingga  menjadi  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini adalah  ingin  menggambarkan  realita  empiric  di  balik fenomena  secara  mendalam,  rinci  dan  tuntas.  Oleh karena  itu  penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam penelitian  ini  dengan  mencocokkan  antara  realita empiric  dengan  teori  yang  berlaku  dengan menggunakan metode diskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitianyang  telah  dilakukan  maka  penulis merasa  ada  beberapa  yang  perlu  diperhatikan  terkait implementasi  kebijakan  pengelolaan  pertamanan  di Kota Palangka Raya. Mengenai pengelolaan pertamanan di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2006 berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  di  katakana bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pertamanan masih  belum  optimal.  Walaupun  demikian  dinas  cipta karya  tata  ruang  dan  perumaha  melalu  bidang pertamanan  kota  palangka  raya  semaksimal  mungkin melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  telah  di berikan  pemerintah  kota  Palangka  Raya  dengan mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki.
Masih  belum  berjalannya  implementasi  dengan  baik dikarenakan  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi indicator  implementasi  kebijakan  yang  belum  berjalan dengan  maksimal.  Salah  satunya  adalah  indicator  dari tujuan-tujuan kebijakan. Dalam hal ini diketehaui bahwa hal  mendasar  yang  menjadi  tujuan-tujuan  dari  adanya Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2006  tersebut
masih belum tercapai. Tujuan kebijakan tersebut salah satunya  adalah  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  pertamanan  ini adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pertamanan  yang ada,  baik  dalam  hal  varietas  tanaman,  kualitas kebersihan  taman,  dan  juga  infrastruktur  taman. Sementara  dilapangan  menunjukan  bahwa  pengelolaan pertamanan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai.  Rusaknya  infrastruktur  taman seperti  bangku,  tempat  sampah,  lampu  penerangan pagar,  lantau  dan  lain  sebagainya  menunjukan  bahwa tujuan  dari  kebijakan  masih  belum  tercapai  dengan baik.
Kendala  lain  yang  dihadapi  Dinas  Cipta  Karya  Tata Ruang  dan  Perumahan  khususnya  pada  Bidang Pertamanan adalah pada indicator karakteristik badan- badan  pelaksanaan,  seperti  petugas  pengelolaan pertamanan  yang  masih  minim  baik  dari  segi  kualitas dan  juga  kuantitas.  Untuk  saat  ini  petugas  lapangan pengelolaan pertamanan berjumlah 21 orang termasuk 1  orang  pengawas.  Selain  itu  belum  adanya  tingkat pengawasan  dalam  bentuk  permanen  di  area  taman yang bertugas dalam mengawasi segala bentuk aktivitas di  taman  menyebabkan  taman-taman  di  salahgunakan oleh sebagaian masyarakat khususnya pada malam hari, seperti minuman-minuman keras, mengkonsumsi obat- obatan diluar resep dokter.
Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka mengelola pertamanan yang ada di kota Palangka Raya menjadi salah satu permasalahan dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang pengelolaan pertamanan di Kota Palangka Raya. Dalam hal ini indicator keberhasilan implementasi jika ditinjau dari  aspek  komunikasi  antar  lembaga  pelaksanaan kebijakan dinilai masih belum maksimal.
Hasil  peneltitian  juga  menyebutkan  bahwa  sosialisasi yang dibangun pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertamanan  Kota  Palangka  Raya  kepada  masyarakat masih  belum  dapat  diterima  masyarakat  dengan  baik,
selain  karena  media  informasi  dan  sosialisasi  yang digunakan  masih  belum  menarik  perhatian  masyarakat (papan perda dan baliho), jumlah media informasi yang terbatas,  serta  aktifitas  sosilisasi  mengenai  pengellaan pertamanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  terkait dilakukan kurang lebih setahun sekali.
Kerjasama yang baik tentunya juga harus dibangun oleh Dinas  Cipta  Karya  Tata  Ruang  dan  Perumahan  Kota Palangka  Raya  dengan  beberapa  instansi  pemerintah Kota Palangka Raya lainnya dalam rangka pengimplementasian kebijakan pengelolaan pertamanan,  seperti  satuan  polisi  Pamong  Praja  yang bertugas  dalam  hal  penertiban  pelanggaran,  Badan lingkungan  hidup  yang  juga  berwenang  dalam mengelola  kondisi  lingkungan  pertamanan,  Dinas Kehutanan  dan  juga  lembaga-lembaga  swasta  yang bergerak  dibidang  informasi  public  demi  tercpainya kondisi  pertamanan  di  Kota  Palangka  Raya  yang  lebih baik lagi

## KESIMPULAN
Ukuran  dasar-dasar  dan  tujuan  kebijakan  menunjukan bahwa  pengelolaan  pertamanan  belum  berjalan  sesuai dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Rusaknya  beberapa infrastruktur  taman  seperti  bangku,  tempat  sampah, lampu  penerangan  pagar,  lantai  dan  lain  sebagainya menunjukan  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  belum tercapai  dengan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan kesadaran  masyarakat  yang  sangat  kurang  untuk menjaga dan merawat area pertamanan.
Sumber-sumber  kebijakan  dalam  hal  ini  bahwa  Dinas Cipta  Karya  Tata  Ruang  dan  Perumaham  khususnya pada  bidang  pertamanan  yang  menangani  pengelolaan pertamanan  tidak  mengalami  kendala  dalam  anggaran rutin dan juga fasilitas sarana-sarana.
Komunikasi  antar  organisasi  dan  kegiatan-kegiatan pelaksana,  lemahnya  komunikasi  yang  dibangun  Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan melalui Bidang
Pertamanan dalam hal memberikan sosialiasasi kepada seluruh masyarakat mengenai pengelolaan pertamanan, penegakkan aturan dan sanksi sesuai peraturan daerah nomor 03 tahun 2006 tentang pengelolaan kebersihan lingkungan dan pertamanan.
Karaketristik badan-badan pelaksanan seperti minimnya  sumber  daya  manusia    dalam  hal  kualifikasi baik  dari  kualitas  dan  juga  kuantitas  di  bidang pertamanan  serta  belum  adanya  pengawasan  untuk tingkat keamanan dan ketertiban ditaman-taman kota.
Kondisi ekonomi, social, dan politik masyarakat sangat mendukung  dengan  peraturan  daerah  yang  mengatur pengelolaan  pertamanan.  Jika  dilihat  dari  kondisi dampak  kebijakan  pengelolaan  pertamanan  bahwa masyarakat  selalu  menginginkan  adanya  pertamanan dengan  aktifitas  peningkatan  keindahan  dan  keasrian tanam.
Kecenderungan implementor dalam setiap pelaksanaanya  tidak  lepas  dari  kendala  yang  dihadapi baik dalam ataupun dari luar. Dengan berbekal bentuk sumber  daya  yang  ada  Bidang  Pertamanan  Kota Palangka  Raya  selalu  menjalankan  tugas  dan kewajibannya.  Tanggung  jawab,  kerja  sama  serta  kerja keras dilaksanakan oleh para petugas pertamanan serta para  pegawai  di  bidang  pertamanan  Kota  Palangka Raya.

## REFERENSI
Agustino,Leo.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung : CV. Alfabeta. Herdiansyah,  Haris.  2010. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Jakarta : Salemba Humanika. Kencana Syafiie, Inu. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung : Alfabeta
Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy. Jakarta  :  PT  Elex Media Komputindo.
Pasolong,Harbani.  2011. Teori  Administrasi  Publik. Bandung : Alfabeta. Perda  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  03  Tahun 2006  Tentang  Kebersihan  Lingkungan  dan Pengelolaan Pertamanan.
Person,  Wayne.  2001. Publik  Policy-Pengantar  teori  dan Praktik  Analisis  Kebijakan. Jakarta.  Prenada Media. Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik-Konsep Teori  dan Aplikasi. Jakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S.  2003. Kebijakan  Publik  yang Membumi . Yogyakarta : Lukman Offset. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.