ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I MALANG
-Enny Umronah-

## ABSTRAK
Pembimbingan merupakan rangkaian penegakan hukum melalui upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kehidupan bermasyarakat. WBP  yang  terdiri  dari  narapidana  dan  klien  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  menyadari  kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  serta  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat.  Pembimbingan  terhadap  klien  pemasyarakatan  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan  rohani  klien  pemasyarakatan.  Akan  tetapi  proses  pembimbingan  ini  ternyata  tidak  dilaksanakan  secara optimal,  sehingga  mengakibatkan  pelanggaran  hukum  kembali  yang  dilakukan  oleh  mantan  klien pemasyarakatan.  Hal  itulah  yang  mendorong  untuk  mengambil  tesis  dengan  judul  Analisis  Yuridis  Sistem Pembimbingan  Klien  Pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Penelitian  ini  memiliki  rumusan masalah  berupa:  bagaimanakah  sistem  pembimbingan  klien  pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)?,  serta  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  sistem  pembimbingan  klien pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)?.  Selanjutnya  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menjelaskan  sistem  pembimbingan  klien  pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS),  serta  menguraikan  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sistem  pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Kata Kunci: Bimbingan, Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas)

## ABSTRACT
Mentoring  is  a  series  of  law  enforcement  through  the  unity  of  life  relationship  efforts,  life  and  the livelihood  of  the  inmates  in a  social  life.  so    they  can  realize  their  mistake,  improve  theirselves  and  not  to repeat the criminal act and be accepted by the environment, by improving the inmates quality, devotion to God the Almighty, intellectual, attitude and behavior, professional, physical and spiritual health of However, the mentoring process was not carried out optimally, resulting the offense of law happen again that is why the  thesis  titled  judicial  analysis  of  the  mentoring  of  penitentiary  client  system  in  Balai  Pemasyarakatan Kelas I Malang. This study was intended to describe how does the inmate  mentoring penintetiary system in Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang ?, what factors that affect the implementation of the inmate in Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  ?.  Furthermore,  this  study  aims  to  describe  and  explain  the  inmates mentoring system also elaborates and analyzes the factors that influence the mentoring system of the inmate in Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Keywords: Guidance, Penitentiary, Penitentiary (Bapas)

## PENDAHULUAN
Sistem  Pemasyarakatan  menitikberatkan pada perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan, dimana pada dasarnya konsep Sistem Pemasyarakatan  itu  didominasi  atas  perlakuan yang bernuansa kemanusiaan dengan pembatasan  kemerdekaan  yang  wajar  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku      dan        norma-norma      yang      ada    di masyarakat.    Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif-nya yang mengkonstruksikan masyarakat merupakan ‘tatanan normatif’ yang tercipta dari
proses  interaksi  sosial  dan  menciptakan ‘kearifan  nilai  sosial’.  Kearifan  nilai  sosial  itu ada  yang  bersifat  rasional  dan  irasional  yang ‘ditransformasikan’ membentuk ‘tatanan masyarakat normatif’ melalui ‘proses normatifisasi. hukum’ sehingga  menjadi publik yang positif. 1
Melalui Sistem Pemasyarakatan ini diharapkan  proses  pembinaan  yang  terus menerus  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat
1 Satjipto  Rahardjo, Paradigma  Hukum  Indonesia Perpektif Sejarah , makalah disampaikan pada Simposium Nasional  Ilmu  Hukum  Program  Doktor,  (Semarang, 1998), hlm 1-2
terhadap  sistem  pembinaan  itu  sendiri,  karena masa  pidana  tidak  berakhir  di  LAPAS.  Akan tetapi  berakhir  di  tengah-tengah  masyarakat melalui  program  integrasi  WBP  dengan ditempatkannya  warga  binaan  pemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan.
Walaupun  pembimbingan  terhadap  klien telah  diatur  dalam  beberapa  aturan  akan  tetapi dalam pelaksanaannya kurang efektif dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  pengkajian terhadap  pelaksanaan  pembimbingan  klien pemasyarakatan sangat perlu dilakukan, karena pembimbingan  yang  tidak  dilaksanakan  secara baik  akan  menimbulkan  potensi  pelanggaran hukum  kembali  bagi  klien.  Berdasarkan  latar belakang  diatas  dalam  tesis  ini  penulis mengambil  judul  “Analisis  Yuridis  Sistem Pembimbingan  Klien  Pemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan (BAPAS)”.

## BAHAN DAN METODE
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  autoritatif.  Bahan-bahan  hukum autoritatif meliputi putusan hakim dan peraturan  perundang-undangan,  argument  atau pendapat-pendapat  penulis  dalam  buku  teks atau bentuk komentar lain tentang bahan hukum baik  yang  berbentuk  cetakan  maupun online atau elektronik.
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada  tipe  penelitian  hukum  yuridis  empiris (sociological  jurisprudence). Penelitian  hukum yuridis  empiris (sociological  jurisprudence) berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  (peraturan perundangan)  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai sistem  norma  dalam  aturan  perundangan, namun  mengamati  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu bekerja didalam masyarakat. Penelitian ini juga sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya hukum (law in action) yang  mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes. 2
2 Satjipto  Rahardjo, Paradigma  Hukum  Indonesia Perpektif Sejarah , makalah disampaikan pada Simposium Nasional  Ilmu  Hukum  Program  Doktor,  (Semarang, 1998), hlm 1-2

## PEMBAHASAN

## A. GAMBARAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pengertian Balai  Pemasyarakatan  adalah  pranata  untuk melaksanakan
bimbingan
Klien
Pemasyarakatan. 13 Sedangkan  didalam  ORTA BAPAS  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.02-PR.07.03 Tahun 1987  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja Balai Pemasyarakatan, bahwa
Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  langsung  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM. 3
Selanjutnya  dalam  Keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  tersebut  disebutkan  bahwa tugas  BAPAS  adalah  memberikan  bimbingan kemasyarakatan  dan  pengentasan  anak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 4

## B. ANALISIS YURIDIS
SISTEM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI

## PEMASYARAKATAN
Hasil  penelitian  Analisis  Yuridis  Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di BAPAS  Kelas  I  Malang  meliputi  variabel- variabel berikut ini, yaitu:
1. Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur tentang pembimbingan klien pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi BAPAS Kelas I Malang;
3. Lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan
Sistem Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan;
4. Pelaksanaan  Tahap  Pembimbingan  klien pemasyarakatan yang meliputi:
3 Lihat  Pasal  I  Bab  I  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4 Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.02- PR.07.03  Tahun  1987  beserta  perubahannya  Nomor  : M.01-PR.07.03  Tahun  1997  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pasal 2.
a. Penerimaan dan pendaftaran klien;
b. Proses bimbingan klien;
c. Wujud bimbingan;
d. Pendekatan bimbingan;
e. Tim pengamat pemasyarakatan;
f. Pengakhiran bimbingan;
g. Pembuatan  penelitian  kemasyarakatan (LITMAS);
h. Keikutsertaan dalam persidangan;
i. Pelaporan.
Selanjutnya  dari  hasil  penelitian,  dapat diketahui dan diuraikan pembahasannya sebagai berikut  :
1. Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur tentang Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Beberapa peraturan yang mengatur tentang sistem  pembimbingan  klien  pemasyarakatan adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
c. Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
e. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor
32  Tahun  1999,  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasayarakatan.
f. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  57  Tahun  1999 tentang  Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
g. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  :  41  Tahun  2017 Tentang  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
h. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  03  tahun  2018  dan  perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Assimilasi, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersayarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan Cuti Bersyarat.
i. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI No.  35  Tahun  2018  tentang  Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
j. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tanggal  14 Maret  2013 tentang  Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan.
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan,
l. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM
Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
m. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun  1997  tentang  perubahan  atas Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun  1987  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.
n. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM  Republik  Indonesia  Nomor  :  E.39- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September
1987 tentang Bimbingan Klien
Pemasyarakatan.
o. Petunjuk  Teknis  Menteri  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia  Nomor  :  E.40- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
p. Surat Edaran Direktur Bimbingan
Kemasyaraatan  dan  Pengentasan  Anak Nomor  :  PAS6-  1  PK.01.04.03  TAHUN 2019 tentang Penilaian Perubahan Perilaku Dan Pemenuhan Kebutuhan Bagi Klien.
q. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS),. r. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS6.PK.02.05.02-573 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). s. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Nomor  E.PK.04.07-48 tanggal  6  Mei  1998  tentang  Mekanisme
Pembuatan LITMAS Antar Daerah.
2. Pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi
BAPAS Kelas I Malang. Salah  satu  tujuan  sistem  pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) atau klien pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi  secara sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, 5 disatu sisi bahwa  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 6
Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  sebagai pranata  untuk  melaksanakan  bimbingan  Klien Pemasyarakatan 7 menjadi garda terdepan dalam upaya  reintegrasi  pelanggar  hukum,  karena  hal ini  sejalan  dengan  cita-cita  pemasyarakatan. Peran  Bapas  dalam  memberikan  analisis
5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, op. Cit., Pasal 3
6 Ibid., pasal 2 7 Ibid, pasal 1 ayat 4
terhadap para pelanggar hukum yang dilakukan oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  menjadi suatu informasi yang penting untuk menetapkan suatu  ketetapan  hukum  yang  mengikat, 8 termasuk memberikan analisa untuk menjadikan seorang terpidana menjalani intgrasi ataukah tidak.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tugas pokok,  fungsi  dan  peran  BAPAS  secara  umum dan Pembimbing Kemasyarakatan secara khusus  belum  maksimal  dalam  mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut.
Disatu  sisi  tugas  pemasyarakatan  yang melekat  pada  Bapas  berperan  pada  seluruh tahapan  proses  hukum,  “mulai  dari  tahap  pra- adjudikasi,  adjudikasi  dan  post  adjudikasi” 9 . Balai  Pemasyarakatan  mulai  berperan  dalam melakukan  pendampingan  terhadap  pelaku tindak  pidana  juga  melakukan  penelitian kemasyarakatan  sebagai  analisa  terhadap  latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga,  kondisi  lingkungan  masyarakat  dan lain sebagainya yang menjadi bahan pertimbangan  bagi  hakim  dalam  memberikan putusan hukum yang mengikat. Sebagai bagian dari
Sistem
Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan  juga  berperan  dalam  tahap adjudikasi, yaitu melalui laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Balai
Pemasyarakatan ikut didalam melakukan proses pembinaan  dalam  rangka  admisi  orientasi, asimilasi  dan  reintegrasi  serta  perlindungan anak. 10
3. Jaringan  Kerjasama  dalam  Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan;
a. Lembaga Penegak Hukum, yaitu :
1) Lembaga Penegak Hukum Satu Kementerian, terdiri dari LAPAS,
RUTAN, dan BAPAS lain
2) Lembaga  Penegak  Hukum  Lain  Instansi, terdiri  dari  Pengadilan  Negeri,  Kejaksaan Negeri dan Kepolisian.
8 DR.Mardjoeki,  Bc.IP.,  Msi,  Direktur  Bimbingan Kemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak,  dalam  makalah, 1 September 2012.
9 Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor  PA6.PK.01.05.02-573  Tahun  2014,  tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Litmas, Bab 1
10 DR.Mardjoeki, Bc.IP., op. Cit.
b. Instansi Pemerintah Terkait
Meliputi :
- Kementerian Sosial, Kementerian
- Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
- Kementerian Kesehatan, Kementerian
- Perindustrian dan Perdagangan,
- Kementerian Kementerian Agama,
- Kementerian Pendidikan Nasional,
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, BNN (Badan Nasional Narkotika), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris).
c. Masyarakat / Mitra Kerja Kerjasama dapat dilakukan bersama Perguruan  Tinggi,  Individu  /  Perseorangan, Keluarga  /  Kelompok,  dan  LSM  /  Organisasi Sosial.
d. Pelaksanaan Tahapan Sistem Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Jumlah klien pemasyarakatan yang menjalani  pembimbingan  di  BAPAS  Kelas  I Malang  sebanyak  1.874  klien,  dengan  status masing-masing sebagai berikut :
Tabel 1 JUMLAH KLIEN PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN STATUS PROGRAM YANG DIJALANI TAHUN 2020 NO PROGRAM INTEGRASI JUMLAH 1 Asimilasi - 2 Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) - 3 Pembebasan Bersyarat (PB) 1.867 4 Cuti Bersyarat (CB) 398 5 Cuti Menjelang Bebas (CMB) 3 6 Pidana Bersyarat (PiB) 1 7 Diversi 9 8 Pelatihan Kerja 2 JUMLAH 2.276

## Sumber  :  Data  Klien  BAPAS  Klas  I Malang bulan Januari 2020
Adapun  sebaran  jenis  kejahatan  masing- masing  klien  dapat  terlihat  pada  tabel  berikut ini :
Tabel 2 JUMLAH KLIEN PEMASYARAKATAN

## BERDASARKAN JENIS KEJAHATAN
TAHUN 2020
Sumber  :  Data  Klien  BAPAS  Klas  I Malang bulan Januari 2020
NO JENIS KEJAHATAN PASAL KUHP/UU JUMLAH 1 Terorisme UU. 01/2002 4 2 Kesusilaan 281 – 297 KUHP 135 3 Perjudian 303 KUHP 62 4 Penculikan 324 – 336 KUHP 1 5 Pembunuhan 338 – 350 KUHP 191 6 Penganiayaan 351 – 356 KUHP 49 7 Pencurian 362 – 363 KUHP 216 8 Perampokan 365 KUHP 83 9 Memeras / mengancam 368 – 369 KUHP 66 10 Penggelapan 372 – 375 KUHP 118 11 Penipuan 378 – 395 KUHP 99 13 Penadahan 480 – 481 KUHP 26 14 Narkotika UU. 35/2009 638 15 Korupsi UU. 20/2001 868 16 Traficking UU. 41/1999 5 17 Perikanan UU. 22/2009 6 18 KDRT UU. 23/2004 50 19 Perlindungan Anak UU. 23/2002 156 20 pelanggaran terhadap ketertiban 154 – 181 KUHP 41 21 Lain- lain - 29 JUMLAH 2.276
Tabel  1  dan  2 terlihat bahwa jumlah  klien yang  dibimbing  BAPAS  Kelas  I  Malang sejumlah  2.276  orang  dengan  jenis  tindak kejahatan  yang  sangat      beragam,      dengan kondisi   ini   menjadi     tidak   mudah  untuk melakukan pembimbingan secara perseorangan, apalagi  domisili  klien  tersebar  di  8  wilayah kerja BAPAS Kelas I Malang.
Data tersebut menjadi semakin terlihat kenyataannya pembimbingan dilapangan setelah  dikaitkan  dengan  tabel  berikut  yang menjelaskan  tingkat  kehadiran  Lapor  Diri (Kehadiran bimbingan klien setiap bulannya)

## C. FAKTOR – FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI  PELAKSANAAN

## SISTEM  PEMBIMBINGAN  KLIEN PEMASYARAKATAN
Dari  hasil  penelitian  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pembimbingan klien pemasyarakatan teridentifikasi sebagai berikut : 1. Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK);
2. Pengelolaan Administrasi;
3. Wilayah kerja dan Sarana yang mendukung;
4. Unsur-unsur pembimbingan yang
melingkupinya, meliputi :
a. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
b. Klien pemasyarakatan;
a. Keluarga klien;
b. Penjamin;
c. Masyarakat;
c. Pemerintah setempat;
d. Pihak lainnya.
Adapun pembahasan masing-masing faktor  yang  mempengaruhi  adalah  sebagai berikut : 1. Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Menurut  data  bulan  Januari  2020  bahwa jumlah pegawai BAPAS Kelas Malang sebanyak 50 orang, sedangkan jumlah Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  hanya  29 orang. Sementara jumlah klien pemasyarakatan sebanyak 2.276 orang, hal ini menjadikan daya
tampung SDM menangani klien pemasyarakatan menjadi kurang optimal.
Data  perbandingan  jumlah  PK  dan  klien pemasyarakatan bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3

## PERBANDINGAN JUMLAH KLIEN
PEMASYARAKATAN DAN JUMLAH PEGAWAI / PK TAHUN 2020 NO URAIAN JUMLAH  RASIO 1 Jumlah Pegawai 50 1 : 1,7 2 Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan 29 1 : 78 3 Jumlah Klien Pemasyarakatan 2.276

## Sumber  :  Data  Klien  BAPAS  Klas  I
Malang bulan Januari 2020
Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  rasio  jumlah pegawai dan jumlah pembimbing kemasyarakatan  tidak  seimbang.  Hal  inilah yang mengakibatkan
pelaksanaan pembimbingan tidak optimal.
2. Pengelolaan Administrasi
Dalam  pengelolaan  administrasi  masih terdapat  beberapa  kegiatan  yang  memerlukan pelaksanaan  yang  optimal,  diantaranya  adalah terkait  dengan  pengelolaan  Berkas  Klien Pemasyarakatan.
3. Wilayah  kerja  yang  terlalu  luas  tidak sebanding  dengan  jumlah  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Sarana  yang mendukung
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang meliputi  8  (delapan)  wilayah  kerja  yakni Kabupaten  Malang,  Kota  Malang,  Kota  Batu Kabupaten  Lumajang,  Kabupaten  Probolinggo, Kota  Probolinggo,  Kabupaten  Pasuruan,  dan Kota  Pasuruan.  Data  per  bulan  Januari  2020 dengan jumlah 2.276 Klien Pemasyarakatan. 4. Unsur-unsur pembimbingan yang
melingkupinya Unsur-unsur pembimbingan sangat menentukan keberhasilan pembimbingan,
meliputi :
a. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kapasitas SDM yang berbeda-beda diantara masing-masing PK, terbatasnya Diklat Teknis  yang  diikuti  PK  menjadikan  faktor penghambat pembimbingan klien.
b. Klien Pemasyarakatan
Klien pemasyarakatan turut mempengaruhi hambatan dalam proses pembimbingan, ketidakdisplinan dalam melapor karena berbagai  alasan  diantaranya  karena  alasan ekonomi  (ketiadaan  biaya  untuk  mendatangi kantor  BAPAS),  tidak  diketahui  keberadaan klien, alaat berubah, serta melakukan pelanggaran  lagi.  Disisi  lain  tidak  semua  klien mengikuti  semua  program  pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan karena keterbatasan  SDM  dan  dana,  disisi  lain keberadaan klien yang sulit dijangkau dan taraf ekonomi yang rendah dari klien
Dalam  teori  hukum    sebagai    kontrol sosial  merupakan  aspek  yuridis normatif dari kehidupan    sosial    masyarakat    atau    dapat disebut    sebagai    pemberi  definisi      dari tingkah      laku      yang      menyimpang      serta akibat-akibatnya  seperti  perintah-perintah    dan larangan-larangan.    Selain   itu   juga   berfungsi menetapkan  tingkah    laku    yang    baik    dan tidak    baik    atau    yang    menyimpang    dari hukum,    serta  menerapkan    sanksi    hukum terhadap  orang  yang  berperilaku  tidak  baik tersebut,  guna  tercapainya  ketentraman  dan kemakmuran di masyarakat. 11
Sehingga  perlu  ada  sanksi  yang  tegas terhadap  klien  yang  tidak  disiplin  dalam menjalani  pembimbingan,  akan  tetapi  aturan yang  berkaitan  dengan  sanksi  tegas  ini  belum dijalankan,  sebagaimana  didalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  18  Tahun 2019  perubahan  tentang  Syarat  dan  Tata  cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  bebas  dan  Cuti  Bersyarat, bahwa pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.
11 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta, 2007), hlm. 37

## c. Keluarga Klien
Keluarga  merupakan  faktor  terpenting yang  turut  juga  mempengaruhi  pembimbingan klien,  Tidak  semua  keluarga  klien  bersedia bekerja  sama  dan  dapat  berperan  yang baikdalam  proses  pembimbingan  klien  kearah perubahan  perilaku  yang  baik  klien,  walaupun keluarga  tersebut  ada  yang  berperan  sebagai penjamin  bagi  kebebasan  klien,  berikut  ini adalah  data  responden  berdasarkan  aktif tidaknya  keluarga  menjalin  kerjasama  dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
Menurut Edwin H. Sutherland menyajikan versi  kedua  dari  teori Differential  Association disebutkan bahwa Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan  hukum.  Dalam  suatu  masyarakat, kadang  seseorang  dikelilingi  orang-orang  yang secara  bersamaan  melihat  apa  yang  diatur dalam  peraturan  hukum  sebagai  sesuatu  yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia  dikelilingi  orang-orang  yang  melihat  aturan hukum  sebagai  sesuatu  yang  memberikan peluang dilakukannya kejahatan. 12

## d. Penjamin
Beberapa  pihak  yang  dijadikan  Penjamin tidak  memiliki  hubungan  keluarga  dengan klien. Selain itu apabila keluarga yang menjadi penjamin  kurang  bisa  memahami  peran  dan tanggung  jawabnya  secara  utuh,  mereka  hanya memahami  bahwa  proses  jaminan  hanya sampai pada narapidana keluar dari Lapas.
Penjamin terdiri atas :
1) Penjamin perseorangan, seharusnya seseorang  yang  dijadikan  penjamin  harus memiliki hubungan keluarga dengan klien.
2) Penjamin  dari  organisasi/lembaga,  pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan, dan lebih mengarah pada penyelewengan tugas dan wewenang maka melalui  surat  edaran  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa Timur  penjamin  dari  organisasi  /  lembaga ditiadakan.
12 Topo Santoso, SH., M.H., dan Eva Achjani Zulfa, SH, Op. Cit.

## e. Masyarakat
Masyarakat  yang  berada  di  lingkungan sekitar  tempat  klien  menjalani  pembimbingan terkadang apatis dengan persoalan yang dialami klien,  merasa  bukan  urusan  dan  tanggung jawabnya hal ini yang juga turut mempengaruhi keberhasilan  pembimbingan  klien,  disisi  lain masyarakat  memerlukan  penjelasan  yang  utuh atas  program  re-integrasi  yang  hendak  dijalani oleh klien.
Hal  ini  sangat  sejalan  dengan  teori  sistem hukum  bahwa  bahwa  naik  turunnya  kejahatan disuatu  negara  tidaklah  berhubungan  dengan perubahan-perubahan  didalam  hukumya  atau kecenderungan-kecenderungan  dalam  putusan- putusan  pengadilan,  akan  tetapi  berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. 13

## f. Pemerintah Setempat
Pemerintah  setempat,  khususnya  tingkatan terdekat  dengan  tempat  tinggal  klien,  seperti RT,  RW,  dan  lurah/kepala  desa.  Pemerintah setempat  memiliki  peran  penting,  terutama dalam  mengawasi  klien,  mengingat  klien  telah diintegraskan ke masyarakat.
Mengingat bahwa menurut menurut Donal R.  Taft  dan  Ralf  W.  Englan  bahwa  efektifitas hukum  pidana  tidak  dapat  diketahui  secara akurat.  Hukum  hanya  merupakan  salah  satu sarana  kontrol  sosial,  kebiasaan,  keyakinan agama,  dukungan  dan  pencelaan  kelompok, penekanan  dari  kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat  umum merupakan sarana  yang  lebih  efisien  dalam  mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. 14

## g. Pihak lainnya
Pihak  lain  yang  juga  ikut  memiliki  peran dalam pembimbingan adalah pihak ketiga yang berasal dari swasta dan/atau tenaga profesional, seperti  tenaga  pendidik,  psikolog,  pemuka agama,  dan  pihak  lainnya  yang  masing-masing memiliki  peran  sesuai  dengan  bidang  yang relevan dengan kebutuhan klien.
13 Yesmil Anwar dkk., Op. Cit., hlm. 335
14 Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, Op.Cit ,  hlm. 90-91.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan di atas, maka untuk mempermudah dalam  memahami  hasil  penelitian  ini  penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Analisis  Yuridis  Sistem  Pembimbingan
Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Dalam  sistem  pemasyarakatan,  proses menjadikan seorang
Warga Binaan Pemasyarakatan  dapat  diterima  kembali  dan berinteraksi  secara  sehat  dan  wajar  ditengah- tengah  masyarakat  disebut  sebagai  upaya  re- integrasi. Re-integrasi merupakan proses pemulihan  hidup  dan  penghidupan  Klien Pemasyarakatan di masyarakat.
Dalam  proses  pemulihan  hidup  dan penghidupan Klien Pemasyarakatan di masyarakat,  diperlukan  sebuah  alat  atau  cara yang  disebut  dengan  Pembimbingan.  Proses pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan  melalui  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan.  Pelaksanaan  pembimbingan yang  baik  akan  meningkatkan  kualitas  hidup dan  penghidupan  klien  pemasyarakatan  di tengah-tengah  masyarakat,  sehingga  tidak mengulang  tindak  pidana  kembali.  Proses pembimbingan  merupakan  unsur  penegakan hukum di masyarakat.
2. Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi Sistem Pembimbingan Klien

## Pemasyarakatan
Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  pembimbingan  adalah  Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masih kurang  dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah klien pemasyarakatan, pengelolaan Administrasi  belum  tertib,  wilayah  kerja  yang terlalu  luas  tidak  sebanding  dengan  jumlah Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Sarana  yang mendukung,  unsur-unsur  pembimbingan  yang melingkupinya belum secara optimal mendukung  proses  pembimbingan,  seperti kurang optimalnya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, klien
pemasyarakatan,  keluarga  klien,  penjamin, masyarakat,  pemerintah  setempat,  dan  pihak lainnya.

## A. SARAN
Saran yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian  ini,  untuk  sempurnanya  pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan adalah : 1. Berkaitan Dengan Analisis Yuridis Peraturan Perundang-undangan, maka saran  bagi  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia adalah :
a. Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995  tentang  Pemasyarakatan  belum mengatur tentang hak klien pemasyarakatan, didalamnya hanya
mengatur  tentang  hak-hak  narapidana, untuk  itu  perlu  dilakukan  revisi  atau perubahan atas undang-undang dimaksud;
b. Peraturan  dibawah  undang-undang  yang ada  belum  mengatur  tentang  mekanisme pelaksanaan hak-hak klien pemasyarakatan, sehingga diadakan peraturan  pemerintah  tentang  mekanisme pelaksanaan hak-hak klien pemasyarakatan; c. Belum terdapat Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur tentang langkah-langkah
pembimbingan dalam setiap  tahapan pembimbingan  yang  disusun,  oleh  karena itu  perlu  di  susun  petunjuk  pelaksanaan tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan; d. Prosedur
pembimbingan
klien
pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  tugas sehari-hari  belum  disusun,  mulai  dari pendaftaran,  penerimaan  sampai  pada pengakhiran  bimbingan,  termasuk  aturan tertulis  berupa  uraian  tentang  hak  dan kewajiban klien pemasyarakatan, sehingga perlu disusun standar operasional
pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  klien pemasyarakatan.
2. Berkaitan  dengan  Pelaksanaan  Sistem
Pembimbingan  yang  ada  saran  bagi  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang,  meliputi perlunya penambahan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan
dan peningkatan kapasitas SDM.

## REFRENSI
Buku : Ariman,  Rasyid,  dan  Fahmi  Raghib, Hukum Pidana , 2015, Setara Press Malang Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana ,
2014, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 2012.
Modul  Pembimbing  Kemasyarakatan . Jakarta
L. Tanya, Bernard, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , 2007, CV. Kita Surabaya. Mukti,  Fadjar, Kapita  Selekta,  Teori  Hukum ,
Universitas Widya Gama Malang, 2012
Otje, Salman, Soemadiningrat, Filsafat Hukum:  Perkembangan  dan  Dinamika Masalah , Penerbit Refika Aditama,
Bandung, 2009
Soerjono Soekanto. 1986. Mengenal Sosiologi Hukum. Alumni. Bandung.
-----.  1990. Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum . Grafindo Persada. Jakarta.
-----. 1979. Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian
Hukum, Pusat  Dokumentasi  Hukum  FH- UI. Jakarta.
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani,  2008,
Kriminologi , Grafindo Persada, Jakarta. W.J.S.  Poerwadarminta,  1984. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  PN  Balai  Pustaka.
Jakarta Wijaya, Andi Rivai, Buku Pintar Pemasyarakatan , Lembaga kajiaan Pemasyarakatan, 2014, Yesmil Anwar dan Adang, 2008. Pembaharuan hukum pidana : reformasi
hukum , Grasindo. Jakarta.
Zainuddin  Ali.  2007. Sosiologi  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan pertama  atas  Peraturan  Pemerintah  32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  57  Tahun  1999  tentang  Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan  Presiden  RI  Nomor  46  Tahun  2010 Tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan
Terorisme
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013  tanggal 14  Maret  2013  tentang  Assesment  Risiko dan Assesment Kebutuhan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Perubahan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia  Nomor  21
Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor
M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Departemen Agama
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor  :  M.02.PR.08.03  Tahun
1999 tentang Pembentukan
Balai
Pertimbangan  Pemasyarakatan  dan  Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor
M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas,  Kewajiban,  dan  Syarat-Syarat  bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  Nomor  M.01-PR.07.03  Tahun 1997  tentang  perubahan  atas  Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  Nomor  M.02-PR.07.03  Tahun 1987  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Balai Pemasyarakatan.
Surat  Keputusan  bersama  Menteri  Kehakiman dan  Menteri  Perindustrian  Nomor  M.01- PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 tentang Kerjasama Dalam  Penyelenggaraan  Program  Latihan Tenaga  Kerja  Industrial  dan  Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
Petunjuk  Pelaksanaan  Menteri  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia  Nomor  :  E.39- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September
1987 tentang Bimbingan Klien
Pemasyarakatan.
Petunjuk  Teknis  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  Nomor  :  E.40-
PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Surat  Edaran  Menteri  Kehakiman  Nomor  : M.01-PK.03.01  Tahun  1989  tentang  Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian kegiatan Bengkel Kerja. Surat  Kesepakatan  Bersama  Direktur  Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dengan  Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Nomor : 2775/DPB.5/HK.150.D5/VI/2006 dan E.UM.06.07-97 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan  Pembinaan  Kemandirian Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Melalui Kegiatan Budidaya Perikanan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor  Nomor  PAS6.PK.01.05.02-572
Tahun 2014 tentang Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS),.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor  :  PAS6.PK.02.05.02-573  Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor E.PK.04.07-48 tanggal 6 Mei 1998
tentang  Mekanisme  Pembuatan  LITMAS Antar Daerah.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E4.PK.04.10-162 tanggal 28 Februari 2005 tentang Syarat Untuk Dapat
Diangkat sebagai PK.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor  E.PK.04.10-23  tanggal  9  Maret 1998 tentang Usul Pengangkatan PK.
Surat  Edaran  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum
dan HAM Jawa Timur Nomor W.10.PK.04.07-165  tanggal  1  Maret  2001 tentang  Mekanis  Pembuatan  LITMAS Antar Daerah.
Surat  Edaran  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum
dan HAM Jawa Timur Nomor W10.PK.03.03-2658  tanggal  8  Oktober 2009 tentang Kerjasama. Surat  Edaran  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum dan HAM Jawa Timur, Nomor W10.PP.01.03-896  tanggal  11  Agustus 1992  tentang  Koordinasi  Kantor  Wilayah Kemenkumham, Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Perindustrian Propinsi Jawa Timur dalam hal Bimbingan dan Pelatihan Bekas Narapidana.

## Laporan Penelitian
Dwianto Bayu Susanto. 2013. “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama  Pembebasan  Bersyarat  untuk Tidak  Melakukan  Tindak  Pidana”  Jurnal Ilmiah. Malang. Universitas Brawijaya

## Makalah
Direktorat  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan
Pengentasan  Anak,  2011.  “Bimbingan Asesment Resiko
dan Asesment
Kebutuhan” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Laoly, H, Yasona, Pembinaan tanpa
Diskriminasi bagi WBP, Seminar Nasional Pemberian  Hak  Remisi  dan  Pembebasan bersyarat  bagi  pelaku  tindak  pidana khusus, 2015, Universitas Kristen Indonesia.
Priyadi. 2014. “Peran Strategis Pemasyarakatan Dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan Terorisme di Indonesia”. Jakarta. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan  Anak  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan. Rahardjo, Satjipto, Paradigma Hukum Indonesia,Perpektif  Sejarah,  disampaikan dalam  simposium  nasional  Ilmu  Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998
Subdit Bimbingan Pengawasan. 2014. “Standar Bimbingan Kemasyarakatan”. Dalam Forum  Group  Discussion  tanggal  15-17 April 2014. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Wordpress.  2012.  “Perilaku  Pidana  Dalam Kajian Sosiologi” Dalam Jurnal Ilmiah.