## ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI WILAYAH DKI JAKARTA

## Mutiara Cendana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala priscillamutiarac@gmail.com

## Bayu Laksma Pradana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala bayu@wym.ac.id

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  analyzing  the  effect  of  taxpayer awareness and taxpayer knowledge of taxpayer compliance in paying vehicle tax in  DKI  Jakarta,  the  independent  variables  in  this  research  were  taxpayer awareness and taxpayer knowledge, while the dependent variable was compliance taxpayer. This research was conducted using the Survey Research method using a questionnaire as a data collection. Sampling was done using the Simple Random Sampling  method  and  then  the  data  collected  was  analyzed  by  multiple  linear regression.  Regression  test  results  in  this  research  indicate  that  the  independent variable  partially  has  a  positive  effect  but  not  significantly  to  the  dependent variable while simultaneously the independent variable has a significant effect on the dependent variable, namely taxpayer compliance in paying vehicle tax in DKI Jakarta.
Keywords: Vehicle  Taxpayer  Compliance,  Tax  payer  Awareness,  Tax Knowledge.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  analisis  pengaruh kesadaran  wajib  pajak  dan  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  wilayah  DKI  Jakarta, variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah  kesadaran  wajib  pajak  dan pengetahuan  wajib  pajak,  sedangkan  variabel  dependennya  adalah  kepatuhan wajib  pajak.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode survey  research dengan menggunakan kuesioner sebagai media pengumupulan data. Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode simple  random  sampling dan  selanjutnya  data yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  dengan  regresi  linear  berganda.  Hasil  uji regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen sedangkan secara  simultan  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen,  yakni  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.
Kata  Kunci: Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Kesadaran  Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan.

## PENDAHULUAN
Negara  mempunyai  kewajiban  untuk memenuhi  kepentingan  rakyatnya dengan  melaksanakan  pemerintahan dan  pembangunan  Negara.  Untuk memenuhi kepentingan rakyat pemerintah membutuhkan dana, dana tersebut  dikumpulkan  dari  berbagai potensi  sumber  daya  yang  dimiliki negara,  baik  berupa  kekayaan  alam maupun  dari  penerimaan  negera. Penerimaan  negara  sendiri  terbagi menjadi  penerimaan  dalam  negeri dan  penerimaan  luar  negeri,  dan pajak  menjadi  salah  satu  sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar. Berdasarkan  badan  yang  di lihat  pemungutnya,  pajak  dibedakan menjadi  pajak  pusat  dan  pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang  dikelola  pemerintah  pusat melalui  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP) yang menjadi sumber penerimaan  negara  di  dalam  APBN, sedangkan  pajak  daerah  merupakan pajak  yang  dikelola  pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan  daerah  melalui  Badan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPRD)
di  dalam  APBD.  Menurut  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor
32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan  Daerah,  2004)  tentang pemerintahan  daerah  bahwa  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah  daerah  yang  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah  diharapkan  dapat  mengatur keuangan  daerah,  salah  satunya melalui  penerimaan  daerah,  yakni pemungutan pajak daerah.
Pemungutan  pajak  daerah  diperoleh dari  penerimaan  pajak  suatu  daerah yang mana bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat, maka  akan    dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah  tersebut.  Pajak  daerah  yang merupakan  hak  bagi  pemerintah daerah,  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan kemajuan daerah adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  merupakan  komponen  pajak yang memiliki kontribusi yang cukup
tinggi  dalam  pendapatan  daerah seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan  bermotor  di  tiap  daerah dari  waktu  ke  waktu.  Walaupun memiliki  kontribusi  yang  cukup tinggi,  pajak  kendaraan  bermotor belum  memberikan  nilai  kontribusi
yang  diharapkan  oleh  pemerintah daerah.
Tabel 1 Realisasi dan Anggaran PKB di DKI Jakarta Tahun Jumlah Kendaraan Terdaftar APBD-P Realisasi % 2015 8.697.064 6.050.000.000.000  6.090.200.500.774 100,7% 2016 9.105.377 7.050.000.000.000  7.143.530.355.999 101,3% 2017 9.464.077 7.900.000.000.000  8.005.898.498.574 101,3% 2018 9.876.546 8.000.000.000.000  8.552.500.495.393 106,9%
Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah – DKI Jakarta
Dari  tabel  di  atas  digambarkan bahwa  setiap  tahunnya  realisasi penerimaan  PKB  di  Wilayah  DKI Jakarta  selalu  melebihi  anggaran
yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan persentase  yang  meningkat  pada
tahun  2018,  yaitu  sebesar  5,6%.
Namun nilai tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan  karena  masih  banyak wajib pajak yang belum melaksanakan  kewajibannya  dalam membayar pajak kendaraan
bermotor.  Sampai  September  2019, jumlah  wajib  pajak  yang  masih belum  membayarkan  kewajibannya sebanyak 4.990.171 yang di
dominasi kendaraan roda dua dengan potensi  penerimaan  sebesar  2,1 triliun  rupiah  (Hayatina,  2019).  Hal ini diyakini terjadi karena kurangnya kepatuhan  masyarakat  (wajib  pajak) dalam membayar kewajiban pajaknya,  yang  dilihat  dari  tingkat tax  ratio pada  tahun  2019  hanya sebesar 10,3% dari seluruh kewajiban  perpajakan  yang  ada (Dewi, 2019). Faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  dalam  membayar  pajak,  yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan  pajak.  Semakin  tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan  kewajibannya  dalam membayar  pajak,  tentunya  akan
mendorong  para  wajib  pajak  itu sendiri untuk secara sadar melakukan pembayaran  pajak  tepat  waktu  serta melakukan  pelaporan  pajak  dengan benar. Kesadaran tersebut juga harus disertai  dengan  adanya  pengetahuan perpajakan  yang berlaku. Kurangnya pengetahuan  pajak  yang  ada  di masyarakat menyebabkan munculnya  ketidakpatuhan  yang  ada dalam membayar pajak. Berdasarkan
uraian  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  oleh  karena  itu  peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak dengan  judul  “analisis  pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor (PKB) di
wilayah DKI jakarta”.

## TELAAH LITERATUR
Definisi Pajak Pajak  adalah  pungutan  wajib  yang dibayar  rakyat  kepada  negara  dan akan  digunakan  untuk  kepentingan pemerintah  dan  masyarakat  umum. Rakyat  yang  membayar  pajak  tidak akan  merasakan  manfaat  dari  pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan  untuk  kepentingan  pribadi.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber dana  pemerintah  untuk  melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan
karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  28,  2007)  pasal  1
ayat  1,  pengertian  pajak  adalah
kontribusi wajib kepada negara  yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung     dan     digunakan    untuk keperluan negara bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi Pajak
1. Fungsi  Anggaran (Budget  air) Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Untuk  menjalankan  tugas-tugas rutin negara
dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pemerintah bisa  mengatur pertumbuhan  ekonomi  melalui kebijaksanaan    pajak  untuk mencapai tujuan. Contohnya melindungi produksi dalam
negeri,  pemerintah  menetapkan bea  masuk  yang  tinggi  untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas
Pemerintah  memiliki  dana  untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan  dengan  stabilitas harga  sehingga  inflasi  dapat dikendalikan,
4. Fungsi  Redistribusi  Pendapatan Pajak  yang  dipungut  oleh  negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai
pembangunan  sehingga  dapat membuka kesempatan kerja, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelompokan Pajak 1. Sifat Pajak Pajak Subjektif dalam pengenaannya  yang  mana memperhatikan  keadaan  atau
kondisi  pribadi  wajib  pajak (berstatus  kawin  atau  tidak kawin, dan sebagainya).
Sedangkan pajak objektif dalam  pengenaannya  hanya memperhatikan  sifat  obyek pajak   tanpa dengan memperhatikan keadaan
maupun  kondisi  wajib  pajak bersangkutan.  Contoh  pajak objektif adalah pajak
pertambahan nilai (PPN), Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  dan  Pajak  Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).
2.  Pihak  Penanggung  Pajak Pembayaran  pajak langsung tidak  dapat  dialihkan  kepada orang lain. Contohnya,
seorang  suami  tidak  dapat mengalihkan pajak yang menjadi  tanggung  jawabnya terhadap istri. Sedangkan pembayaran pajak tidak langsung dalam pelunasannya tidak  harus  dilunasi  oleh wajib  pajak,  karena  pajak tidak  langsung  diberlakukan pada  objek  pajak  tertentu, bukan pada wajib pajak.
3.   Pihak Pemungut Pajak
Pajak  Negara  (Pajak  pusat) merupakan pajak yang dipungut  oleh  pemerintah
pusat  dan  digunakan  untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Dengan tujuan untuk pemerataan  penghasilan  bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pajak Daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan  daerah  (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
2015) tentang perubahan
Peraturan    Daerah  Nomor  8 Tahun  2010 tentang   Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan  bermotor  adalah semua kendaraan beroda berserta  gandengannya  yang digunakan  di  semua  jenis jalan  darat,  yang  digerakkan oleh  peralatan  teknik  berupa motor  atau  peralatan  lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga bergerak kendaraan
bermotor  yang  bersangkutan, termasuk  alat  berat  dan  alat besar  yang  dalam  operasinya mengunakan  roda  dan  motor yang  tidak  melekat  secara permanen serta kendaran
bermotor yang dioperasikan  di  air.  Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan suatu  tindakan  wajib  pajak  yang patuh  dan  taat  terhadap  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  dengan keadaan semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dibagi dua, yaitu :
1. Kepatuhan formal adalah keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  dan  patuh terhadap perpajakan sesuai dengan  aturan  formal  perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan Material adalah
keadaan  dimana  wajib  pajak
memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, mengerti dan menaati  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  serta  memiliki  kesungguhan dan  keinginan  untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Pengetahuan wajib pajak pengetahuan wajib pajak merupakan  pemahaman  wajib  pajak
tentang  perpajakan  dan  peraturan perundang-udangan yang berlaku,
yang menimbulkan adanya kesadaran wajib  pajak  dan  meningkatkan  nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Berdasarkan  teori-teori  yang  telah dijabarkan, maka diperlukan kerangka  pemikiran  yang  bertujuan mendeskripsikan alur hubungan variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran
Hipotesis  yang  dapat  ditarik  dari kerangka pemikiran di atas:
H 1 :  Kesadaran  Wajib  Pajak
berpengaruh terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak  di  Wilayah
DKI Jakarta.
H 2 :  Pengetahuan  Wajib  Pajak
berpengaruh
terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak  di  Wilayah DKI Jakarta.
H 3 :  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak secara  simultan  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak di Wilayah DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
penelitian yang bersifat survey research .  Menurut  (Sugiyono,  2013)
mengatakan  bawha  metode survey
merupakan penelitian
yang dilakukan    dengan    menggunakan angket  sebagai  alat penelitian  yang dilakukan    pada    populasi    besar maupun    kecil,    tetapi    data  yang dipelajari      adalah      data      dari sampel      yang      diambil      dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi,    dan    hubungan  antar variabel, sosiologis
maupun
psikologis. Dalam penelitian tersebut
sampel yang diambil dengan menggunakan metode simple random sampling .  Menurut (Sarjono  & Julianita,  2011) simple  random sampling adalah  cara  pengambilan sampel  secara  acak  dari  anggota populasi tanpa mempedulikan tingkatan,  dengan  demikian  penulis
mengambil sampel penelitian dengan cara  membagikan  kuisioner  yang dibuat  menggunakan google  forms kemudian  disebarkan  secara online melalui  media online dan  media sosial.  Kuisioner  tersebut  disebarkan pada wajib pajak kendaraan bermotor  yang  memiliki  kendaraan bermotor  yang  terdaftar  pada  kantor Samsat  di  wilayah  DKI  Jakarta dengan  rentang  usia  wajib  pajak yang  diteliti,  yaitu  usia  18-45  tahun. Dalam  penelitian  ini,  data-data  yang berkaitan dalam penelitian ini diperoleh  menggunakan  data  primer yang  dibuat  dan  dirangkum  oleh peneliti  dari  kuisioner  yang  telah disebarkan,  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  peneliti  sebelumnya yang  melakukan  penelitian  terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis regresi  berganda.  Tujuan  penelitian dari penggunakan metode analisis ini adalah  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh variabel bebas (X)
terhadap varibel terikat (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik Berdasarkan hasil uji validitas terhadap setiap variabel, dapat
dijelaskan  bahwa  setiap  variabel
yang  terlibat  dalam  penelitian  ini dapat  dikatakan  valid,  karena  nilai dari pearson  correlation (r  hitung) berada  di  atas  nilai r  table .
Berdasarkan  hasil  uji  realiabilitas dengan menggunakan alpha cronbach sebagai  alat  uji,  maka  dari variabel yang terlibat dalam penelitian  dapat  dikatakan  reliabel karena  memenuhi  syarat,  yakni  nilai dari cronbach’s  alpha >  0,6  atau 60%.  Uji  Asumsi  Klasik  Pada
penelitian  ini  berdasarkan  hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan  data  dalam  penelitian  ini sudah  lolos  dalam  pengujian  asumsi klasik  yang  diantaranya,  yaitu  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Tabel 2 Hasil Uji F
Berdasarkan  hasil  uji  F,  nilai  Sig. pada  penelitian  ini  menunjukkan nilai  0,000  dimana  nilai  ini  <  0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini variabel X dan  variabel  Y  memiliki  pengaruh yang  signifikan  dan  menjadikan model  penelitian  ini  fit.  Yang
menjelaskan  bahwa  pada  penelitian ini H 0 ditolak dan Ha diterima, yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan  wajib  pajak  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.
Tabel 3 Hasil Uji T
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka dihasilkan  persamaan  regresi  linear berganda sebagai berikut : Y = 6,793 + 0.231 X 1 + 0,336 X 2 + e Berdasarkan  uji  T,  nilai  Sig.  pada penelitian  ini  untuk  variabel  X 1 menunjukkan  nilai  0,146  dan  untuk variabel X 2 menunjukkan nilai 0,051. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  X 1 sebesar  0,146  >  0,05  dan X 2 sebesar  0,051  >  0,05,  kedua variabel independen memiliki
pengaruh  positif  terhadap  variabel
dependen  pada  penelitian  ini,  yakni variabel  kesadaran  wajib  pajak  dan
pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel
kepatuhan  wajib  pajak.  Namun kedua  variabel  X  tidak  berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga penelitian ini tidak mempunyai  daya  generalisasi  karena tidak  dapat  diimplementasikan  ke kasus lain yang sejenis.
H 1 :  kesadaran  wajib  pajak  secara partial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  uji  T  atau  partial terhadap  variabel  kesadaran  wajib
pajak  menampilkan  hasil  nilai  Sig. pada  variabel  ini  adalah  0,146.  Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian  ini  variabel  yang  diteliti menghasilkan  H 0 ditolak  dan  Ha diterima. Dari data ini, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak secara partial berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
H 2 :  pengetahuan  wajib  pajak  secara partial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  uji  t  atau  partial terhadap variabel pengetahuan wajib  pajak  menampilkan  hasil  nilai Sig.  pada  variabel  ini  adalah  0,051. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada penelitian  ini  variabel  yang  diteliti menghasilkan  H 0 ditolak  dan  Ha diterima. Dari data ini, maka variabel pengetahuan  wajib  pajak  secara partial  berpengaruh  positif  namun tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Tabel 4 Hasil Uji R Square
Berdasarkan  hasil  uji R square ,  nilai dari Adjusted R Square pada
penelitian,  yaitu  0,215.  Dari  nilai tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  kesadaran  wajib  pajak  dan pengetahuan  wajib  pajak  hanya
berpengaruh  sebesar  21,5%  terhadap variabel  kepatuhan  wajib  pajak.
Sedangkan sebesar 78,5% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesadaran Wajib Pajak
secara  partial  berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak dalam membayar
kewajiban  pajak  kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan wajib pajak secara  partial  berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak dalam membayar
kewajiban  pajak  kendaraan bermotor.
3. Kesadaran  wajib  pajak  dan pengetahuan wajib pajak
secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar kewajiban
perpajakan  bermotor.  Serta saran  yang  dapat  diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil  penelitian  dan  terkait variabel yang diteliti ialah:
4. Bagi  Instansi  pajak  terutama Badan Pajak dan Retribusi Daerah  (BPRD)  Jakarta  dan kantor bersama Samsat
5. Jakarta  dapat  menggunakan penelitian  ini  sebagai  bahan evaluasi bahwa instansi pajak dapat  melakukan  pendekatan atas  kesadaran  wajib  pajak dan  pengetahuan  wajib  pajak secara  bersamaan  dalam  hal melakukan
penyuluhan
kepada  wajib  pajak  agar dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan  kewajiban  atas pajak  kendaraan  bermotor dan  bagi  peneliti  selanjutnya agar menambah variabel
independen maupun pernyataan-pernyataan
dalam  pembuatan  kuesioner
yang memiliki keterkaitannya dengan  variabel  penelitian serta menambah jumlah sampel penelitian agar memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, N. (2019). Pentingnya
Kesadaran dalam Membayar Pajak. Pentingnya Kesadaran Dalam Membayar Pajak . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pub. L. No. 2 (2015). Hayatina. (2019, September). Waduh! 4,9 Juta Kendaraan di DKI Nunggak Pajak Rp 2,1 T. Detik Finance .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004). Sarjono & Julianita. (2011). SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset . Salemba Empat.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28, Pub. L. No. 28 (2007).