## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2011-2015
Mutiara Madelia 1) , Sri Rahayu 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Tahun 2017
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  local  government  characteristics,  number  of  legislative  members, and  BPK  audit  opinion  on  the  level  of  disclosure  of  Local  Government  Financial  Report  (LKPD)  in  Jambi Province.  Characteristic  variables  of  local  government  are  proxied  with  local  revenue,  level  of  dependence  on central government, total assets, and administrative age of local government. A total of 55  financial statement of Local Governments District/City in Jambi province for 2011-2015 were selected to be sample with average of Local Governments  financial  statement  disclosure  level  is  50,45%.  The  analysis  method  used  is  panel  data  regression using E-views 8 software . Results of this research shows that the total assets and BPK audit opinion have positive effect  on  the  local  government  financial  statement  disclosure,  while  the  size  of  the  legislative  and  administrative age  of  the  local  government  have  a  negative  effect.  Local  revenues  and  the  level  of  dependence  on  the  central government proved to have no effect on the local government financial statement disclosure.
Keywords:   Local  Government  Financial  Report,  Disclosure,  Characteristics  of  Local  Government,  Number  of Legislative Members, Audit Opinion of BPK.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan  opini  audit  BPK  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  di  Provinsi Jambi. Variabel karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset,  dan  umur  administratif  pemerintah  daerah.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  55  LKPD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2011-2015  dengan  rata-rata  tingkat pengungkapan  LKPD  sebesar  50,45%.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  data  panel  dengan menggunakan  perangkat  lunak  E-views  8.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  total  aset  dan  opini  audit  BPK berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD,  sedangkan  jumlah  anggota  legislatif  dan  umur administratif  pemerintah  daerah  berpengaruh  negatif.  Pendapatan  asli  daerah  dan  tingkat  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Kata Kunci:   Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pengungkapan,  Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Jumlah Anggota Legislatif, Opini Audit BPK.
1.   PENDAHULUAN 1.1.   Latar Belakang Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  publik  menjadi  isu  penting  setelah reformasi.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah memiliki  peran  strategis  untuk  menampilkan  informasi yang berguna bagi pengguna untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Mardiasmo, 2009). Tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan akuntabilitas  pemerintah  dari  sumber  daya  yang dipercayakan  kepada  pemerintah    dan  memberikan informasi  yang berguna  untuk pengambilan  keputusan. Pengungkapan  laporan  keuangan  dalam  pemerintah daerah  Indonesia  diatur  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintah Indonesia (Susbiyani, 2014).
Setiap  tahunnya  pemerintah  kabupaten/kota yang  ada  di  Provinsi  Jambi  cenderung  mendapat  opini WDP bahkan pada  LKPD tahun 2015 dua dari sebelas kabupaten/  kota  di  Provinsi  Jambi  mendapat  opini Tidak  Memberikan  Pendapat  ( disclaimer )  dari  BPK. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  belum memenuhi  kriteria  yang  telah  disebutkan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  belum  memenuhi  keempat  aspek  yang  harus dipenuhi  dalam  pemberian  opini  atas  LKPD,  yaitu sebagai berikut:
1. Kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah (SAP)  dan  atau  prinsip-prinsip  akuntansi  yang ditetapkan  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.
2. Kecukupan pengungkapan ( adequate disclosure ).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Beberapa  penelitian  menemukan  bahwa  tingkat pengungkapan  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  di  Indonesia  masih  rendah  yaitu  penelitian Lesmana  (2010)  mengungkapkan  bahwa  rata-rata pengungkapan  pada  CaLK  Pemerintah  daerah  tahun 2007  adalah  sebesar  22%.    Hilmi  (2012)  menemukan rata-rata pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  selama  tahun  2006 hingga  2009  sebesar  44,56%.  Khasanah  (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik, kompleksitas,  dan  temuan  audit  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012 dengan tingkat pengungkapan  rata-rata    yang  lebih  besar  sebesar 59,99%.  Susbiyani  (2014)  melakukan  penelitian kepatuhan  terhadap  pengungkapan  pernyataan  wajib pada  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  tahun  2011  dan menemukan  pengungkapan  rata-rata  sebesar  55,66%. Sedangkan  untuk  pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sendiri dari tahun 2011-2013 rata-rata adalah 49,7%. Rata-rata pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
di  Provinsi  Jambi  yang  sebesar  49,7%  ini  masih dibawah  rata-rata  pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun tersebut  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih kurangnya pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  peneliti merumuskan  masalah  yang  menjadi  dasar  penyusunan tesis  adalah  “Bagaimanakah  pengaruh  karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit  BPK  secara  bersama-sama  dan  parsial  terhadap tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi?”
2.   TINJAUAN

## PUSTAKA,
KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1  Teori Agensi dalam Pemerintahan
Dalam agency  theory terdapat  dua  pihak  yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan  kewenangan  yang  disebut principal dan pihak  yang  menerima  kewenangan  yang  disebut agent (Halim  dan  Abdullah  2006). Agency  problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan  keputusan  kepada agent (Zimmerman, 1977). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan,  yaitu  adanya  informasi  asimetris, dimana  salah  satu  pihak  mempunyai  informasi  yang lebih banyak daripada pihak lainnya.
Hubungan keagenan yang terjadi di pemerintahan  adalah  rakyat  sebagai agent dan pemerintah  sebagai principal .  Pemerintah  dapat melakukan  kebijakan  yang  hanya  mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi  konflik  maka  diperlukan  monitoring  oleh prinsipal  atas  apa  yang  dilakukan  oleh agent .  Laporan keuangan  dan  pengungkapan  informasi  kepada  publik adalah  salah  satu  bentuk  alat  monitoring  untuk mengurangi agency problem .

## 2.1.2   Teori  Sinyal  (Signalling  Theory)  dalam Pemerintahan
Dalam  konteks  teori signalling ,  pemerintah berusaha  untuk  memberikan  sinyal  yang  baik  kepada rakyat  (Evans  dan  Patton,  1987  dalam  Suryani,  2016). Tujuannya  agar  rakyat  dapat  terus  mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Laporan keuangan  dapat  dijadikan  sarana  untuk  memberikan sinyal  kepada  rakyat.  Kinerja  pemerintahan  yang  baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban  maupun  sebagai  bentuk  promosi untuk  tujuan  politik.  Pemerintah  dapat  juga  mengemas informasi  prestasi  dan  kinerja  keuangan  dengan  lebih
lengkap  untuk  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.

## 2.2.  Kerangka Pemikiran
Penyusunan  laporan  keuangan  ditujukan  untuk menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan untuk  kepentingan  transparansi  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumberdaya  yang dipercayakan  kepadanya.  Pengungkapan  wajib  laporan keuangan  pemerintah  daerah  diatur  dalam  Peraturan Pemeritah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Satandar Akuntansi  Pemerintahan.  Penelitian  ini  akan  meneliti sejauh  mana  pemerintah  daerah  mengungkapkan informasi keuangannya dalam laporan keuangan seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemeritah Nomor 24  Tahun  2005  dan  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencoba mencari hubungan  antara  karakteristik  pemerintah  daerah, jumlah  legislatif,  dan  opini  auidt  BPK  dengan  tingkat pengungkapan laporan keuangan.

## 2.2.1  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  yang  seusuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  (Halim,  2004).  Menurut Undang-Undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  PAD  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lasward, et.al (2005) dalam  Puspita  (2011)  berpendapat  bahwa  kekayaan daerah  yang  merupakan  proksi  dari  pendapatan  asli daerah (PAD) berhubungan positif dengan meningkatnya  pengungkapan  karena  memberikan sinyal  dari  kualitas  kepala  daerah,  dimana  kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan  mereka  dipilih  kembali  dan  mengurangi biaya  kepentingan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ingram  (1984)  menemukan  bahwa  tingkat  kekayaan daerah  (PAD)  mempunyai  hubungan  yang  positif  dan signifikan  terhadap  pengungkapan  negara  bagian Amerika  Serikat.  Hasil  Hilmi  (2012)  menemukan bahwa  kekayaan  daerah  (PAD)  berhubungan  positif dan  signifikan  dengan  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian,  semakin  besar  pendapatan  asli  daerah  akan mendorong  pemerintah  daerah    untuk  melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya.  Semakin  besar  kekayaan  daerah  (PAD), maka  semakin  besar  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk melakukan  pengungkapan  sehingga  kekayaan  daerah meningkat  dapat  meningkatkan  tingkat  pengungkapan laporan keuangan.
2.2.2  Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  terhadap
Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Tingkat  ketergantungan  terhadap  dana  transfer dari  pemerintah  pusat  di  Indonesia  tercermin  dari besarnya  dana  perimbangan  yang  diberikan.  Definisi dana  perimbangan  menurut  Undang-  Undang  Nomor 33  tahun  2004  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Robbins dan  Austin (1986)  menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat  berhubungan  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Adanya  ketergantungan  yang  besar  maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi  pemerintah  daerah  (kota)  dan  meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah  daerah  (kota)  dengan  pembatasan  operasi tersebut.  Hal  ini  berarti  semakin  besar  tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2.2.3  Pengaruh  Total  Aset  terhadap  Tingkat Pengungkapan LKPD
Aset  merupakan  jumlah  sumber  daya  yang dimliki  suatu  entitas  untuk  melakukan  kegiatan operasional  entitas  tersebut.  Aset  yang  dimiliki  juga dapat  digunakan  untuk  pembuatan  laporan  keuangan entitas  tersebut.  Semakin  besar  jumlah  aset  maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan  pengungkapan  yang  lebih  besar.  Tetapi, jumlah  aset  yang  besar  sering  menjadi  kendala  dalam melaporkan  laporan  keuangan  bagi  pemerintah  di Indonesia  karena  belum  semua  aset  yang  dimiliki pemerintah  dicatat  dengan  baik.  Sehingga  semakin besar aset semakin sulit dalam melakukan pengungkapan  laporan  keuangan  (Hilmi,  2012). Penelitian yang dilakukan Heriningsih (2013) menunjukkan  bahwa  jumlah  aktiva  berkorelasi  negatif tetapi  dengan  kualitas  laporan  keuangan  secara keseluruhan.  Total  aset  memiliki  pengaruh  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  dalam penelitian  Puspita  (2011).  Perbedaan    hasil  ini  dirasa peneliti  perlu  diambil  sebagai  variabel.  Untuk membuktikan  apakah  total  aset  berpengaruh  atau  tidak terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

## 2.2.4  Pengaruh  Umur  Administratif  Pemerintah Daerah  terhadap  Tingkat  Pengungkapan LKPD
Umur  suatu  organisasi  dapat  diartikan  sebagai seberapa  lama  organisasi  tersebut  berlangsung  sejak didirikannya.  Umur  administratif  pemda  adalah  tahun dibentuknya  suatu  pemerintahan  daerah  berdasarkan Undang-  Undang  pembentukan  daerah  tersebut. Pemerintah  daerah  yang  memiliki  umur  administratif yang  lebih  lama  akan  semakin  berpengalaman  dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
menyajikan  laporan  keuangannya  secara  wajar  sesuai dengan  SAP  (Setyaningrum,  2012).  Hammami  (2009) dalam  Setyaningrum  (2012)  menyatakan  bahwa organisasi  yang  sudah  lama  berdiri  dianggap  memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi  dalam  laporan  keuangan  sesuai  dengan standar  yang  berlaku  dibandingkan  dengan  organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki ” track record” sehingga hanya sedikit  informasi  yang  diungkapkan.  Penelitiannya menemukan bahwa umur berpengaruh secara signifikan dalam  pengungkapan  sukarela  laporan  keuangan. Lesmana  (2010)  juga  menyatakan  bahwa  umur pemerintah daerah  merupakan salah satu variabel  yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Semakin lama pemerintah daerah  dibentuk,  maka  semakin  berpengalaman  dalam menjalankan  sistem  administrasinya  termasuk  proses pencatatan dan pelaporan keuangan.
2.2.5  Pengaruh Jumlah Legislatif terhadap
Tingkat Pengungkapan LKPD
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) adalah  bentuk  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD bertugas mengawasi Pemerintah Daerah agar  dapat  mengelola  anggaran  yang  ada  untuk  dapat didayagunakan  dengan  baik.  Secara  umum,  peran DPRD  diwujudkan  dalam  tiga  fungsi,  yaitu:  (a) regulator,  mengatur  seluruh  kepentingan  daerah,  baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah pusat, (b) policy making , merumuskan  kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program di daerahnya, (c) budgeting , perencanaan anggaran daerah (APBD).
Yulianingtyas  (2011)  menemukan  bahwa  ada pengaruh  positif  ukuran  legislatif  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Oleh  karena  itu,  semakin  banyaknya  jumlah  anggota DPRD  diharapkan  semakin  dapat  meningkatkan pengawasan  terhadap  Pemerintah  Daerah  sehingga adanya  peningkatan  pada  pengungkapan  laporan keuangan Pemerintah Daerah. Variabel jumlah legislatif  ditambahkan  dalam  penelitian  ini  karena sebagai  perwakilan  rakyat,  DPRD  memiliki  fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah agar pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan  anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik.

## 2.2.6  Pengaruh Opini audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk  menilai  akuntabilitas  sebuah  entitas  pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan  pemangku  kepentingan  atas  pelaporan yang  disajikan  oleh  pihak  yang  diaudit,  dalam  hal  ini entitas  pemerintah  daerah  (Marfiana  dan  Kurniasih, 2013). Opini diberikan oleh BPK sebagai penilaian atas kewajaran  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah
Daerah  yang  bebas  dari  salah  saji.  Adanya  opini  WTP berarti bahwa pemerintah daerah memiliki transparansi dan  akuntabilitas  yang  baik  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  opini tersebut  maka  Pemerintah  daerah  akan  berusaha memberikan  penyajian  LKPD  yang  lebih  luas  untuk memberikan  kesan  yang  baik  mengenai  kinerja pemerintah  daerah  tersebut.  Pengungkapan  yang  lebih dilakukan  sebagai  upaya  perbaikan  dan  koreksi  atas temuan  audit  yang  ditemukan  BPK  dan  menunjukkan pada  publik  adanya  perbaikan  kualitas  yang  dilakukan pemerintah  daerah  atas  saran  dari  BPK  (Khasanah, 2014).  Dengan  demikian,  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendapatan  asli daerah,  tingkat  ketergantungan,  total  aset,  jumlah legislatif,  umur  administratif  pemerintah  daerah,  dan opini audit BPK.

## Gambar. 1 Model Penelitian

## 2.3.  Hipotesis
Berdasarkan  model  penelitian  maka  hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
H 1 : Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
H 2 : Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
H 3 : Total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
H 4 : Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
H 5 : Jumlah  legislatif  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
H 6 : Opini  audit  BPK  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah
H 7 : Pendapatan  asli  daerah,  tingkat  ketergantungan, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah  legislatif,  dan  opini  audit  BPK  secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  menguji  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan    pemerintah  daerah  yang  ada  di Provinsi
Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini auidt BPK. Karakteristik  pemerintah  daerah  di  proksikan  dalam bentuk  pendapatan  asli  daerah,  tingkat  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset,  dan  umur administratif  pemerintah  daerah.  Sumber  data  yang diperoleh  berupa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  telah diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) perwakilan  Provinsi  Jambi.  Periode  data  yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2011-2015.

## 3.2  Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (LKPD).  Tigkat  pengungkapan  LKPD  yang dimaksud  adalah  perbandingan  antara  pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan  yang  seharusnya  disajikan  dalam Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Sedangkan  variabel independen  pada  penelitian  ini  adalah  karakteristik pemerintah  daerah  (pendapatan  asli  daerah,  tingkat ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset, umur administratif pemerintah daerah), jumlah legislatif, dan opini audit BPK.
Penelitian  ini  diuji  dalam  sebuah  model  regresi berikut ini:
DISC it =β 0 +β 1 WEALTH it +β 2 DEPENEND it +β 3 ASSET it +β 4 AGE it + β 5 SIZE it + β 6 OPIN it + e
Keterangan:
DISC WEALTH DEPEND ASSET =  Tingkat pengungkapan LKPD =  Pendapatan asli daerah =  Tingkat  ketergantungan      terhadap pemerintah pusat
=  Total aset
AGE OPIN β 0 β 1,2,3,4,5,6 e t i
=  Umur administratif pemerintah daerah
=  Opini audit BPK
=  Konstanta
=  Koefesien regresi
=  Standar eror
=  Urutan waktu ( time series )
=  Urutan kabupaten/kota yang diteliti
Dalam  pengujian  data  panel,  terdapat  tiga metode  regresi  yaitu pooled  least  square , fixed  effect , dan andom effect . Berdasarkan Chow test, metode yang dipilih  antara common  effect dan fixed  effect adalah common  effect. Berdasarkan  hasil  pengujian Hausman test , metode yang dipilih antara fixed effect dan random effect adalah random  effect  method ,  sehingga  harus dilakukan  uji  ketiga  yaitu  pengujain LM  test ,  metode yang  dipilih  antara common  effect dan random  effect . Hasil  dari  ketiga  pengujian  diatas,  maka  metode  yang digunakan  dalam  model  penelitian  ini  adalah common effect.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Statistik Deskriptif

## Tabel. 1 Statistik Deskriptif
Jumlah  sampel  atau  N  data  valid  yang  diteliti adalah  55  sampel.    Tingkat  pengungkapan  (DISC) memiliki nilai rata-rata sebesar 50.45%, standar deviasi sebesar 5.15%, nilai minimum sebesar 34.88% terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015, dan nilai  maksimum  sebesar  62.79%  terdapat  pada  Kota Sungai  Penuh  tahun  2015.  Pendapatan  asli  daerah (WEALTH)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  10.692, standar  deviasi  sebesar  0.254,  nilai  minimum  sebesar 10.157  terdapat  pada  Kotamadya  Sungai  Penuh  tahun 2011,  dan  nilai  maksimum  sebesar  11.421  terdapat pada  Kota  Jambi  tahun  2015  nilai  ini  didapatkan  dari nilai  log  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Tingkat
ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  (DEPEND) memiliki nilai rata-rata sebesar 92.60%, standar deviasi sebesar 3.60%, nilai minimum sebesar 80.39% terdapat pada  Kota  Jambi  tahun  2015,  dan  nilai  maksimum sebesar 96.76% terdapat pada Kota Sungai Penuh tahun 2011.  Total  aset  (ASSET)  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  12.278,  standar  deviasi  sebesar  0.171,  nilai minimum  sebesar  11.629  terdapat  pada  Kota  Sungai Penuh tahun 2011, dan nilai maksimum 12.562 terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 nilai ini  didapatkan  dari  nilai  log  total  aset  pemerintah daerah.  Umur  administratif  pemerintah  daerah  (AGE) memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  1.430,  standar  deviasi sebesar  0.377,  nilai  minimum  sebesar  0.477,  dan  nilai maksimum sebesar 1.845 nilai ini didapatkan dari nilai log  umur  administratif  pemerintah  daerah.  Jumlah legislatif (SIZE)  memiliki nilai rata-rata sebesar 1.498, standar  deviasi  sebesar  0.074,  nilai  minimum  sebesar 1.301  terdapat  pada  Kotamadya  Sungai  Penuh,  dan nilai  maksimum  sebesar  1.653  terdapat  pada  Kota Jambi nilai ini didapatkan dari nilai log jumlah anggota legislatif. Opini audit BPK (OPIN) memiliki nilai rata- rata sebesar 4.1090, standar deviasi sebesar 0.737, nilai minimum  sebesar  1.00  dan  nilai  maksimum  sebesar 5.00.

## 4.2.   Hasil Uji Statistik F

## Tabel. 2 Hasil Uji Statistik F
Nilai  probabilitas  F  ( Statistic )  sebesar  0.000556 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang  diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah (WEALTH), tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DEPEND), total  aset  (ASSET),  umur  administratif  pemerintah daerah (AGE), jumlah legisltaif (SIZE), dan opini audit BPK  (OPIN)  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (DISCLOSURE)  dan  ini juga berarti bahwa H 7 dapat diterima.

## 4.3.  Hasil Uji Statistik t
Tabel. 3 Hasil Uji Statistik t
Dari enam variabel independen yang dimasukkan  ke  dalam  model  regresi,  terdapat  empat variabel  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  LKPD.  Total  aset  (ASSET),  umur administratif  pemerintah    daerah  (AGE),  jumlah legislatif (SIZE), dan opini audit BPK (OPIN) memiliki nilai  signifikan  kurang  dari  5%  (0,05)  yaitu  0.0124, 0.0461,  0.0063,  dan  0.0002.  Sedangkan  variabel- variabel  lainnya  yaitu  pendapatan  asli  daerah (WEALTH),  dan  tingkat  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat (DEPEND) dengan nilai signifikan di atas  5%  (0,05)  tidak  memiliki  pegaruh  pada  tingkat pengungkapan LKPD.

## 4.3.1  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel  pendapatan  asli  daerah  (WEALTH)  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD. Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya jumlah  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi sendiri  masing-masing  masih tergolong rendah  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  daerah nasional  yang  ditemukan  dalam  penelitian  Hilmi (2012). Pendapatan asli daerah rata-rata Kabupaten/Kota  di  provinsi  Jambi  dari  tahun  2011- 2015  adalah  sebesar  Rp192.334/jiwa,  masih  jauh  di bawah  pendapatan  asli  daerah  rata-rata  nasional  yang ditemukan Hilmi (2012) yaitu sebesar Rp. 643.647,1/jiwa.  Selain  itu  terjadi  kesenjangan  yang cukup  jauh  pendapatan  asli  daerah  Kotamadya  Sungai Penuh  dengan  Kota  Jambi.  Selain  itu  juga  tahun  2011 sampai  dengan  2015,  laju  pertumbuhan  target penerimaan  PAD  Provinsi  Jambi  bervariasi  seperti yang diungkapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Jambi tahun 2016. Dapat    disimpulkan  pendapatan  asli  daerah  yang bersumber  dari  pajak  dan  retribusi  yang  dibayarkan oleh  masyarakat  belum  bisa  memotivasi  pemerintah untuk  dapat  melakukan  pengungkapan  yang  sesuai dengan  SAP.  Hal  ini  diperkuat  dengan  kondisi  yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah
dijelaskan sebelumnya dimana jumlah PAD yang kecil, tingkat  kesenjangan  yang  cukup  tinggi,  dan  laju pertumbuhan yang kurang baik mengakibatkan kurangnya  motivasi  terhadap  pemerintah  dalam melakukan  pengungkapan  laporan  keuangan  karena tidak memberi tekanan terhadap pemerintah.
4.3.2  Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  terhadap
Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD. bahwa  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat  tahun  2011-2015  tergolong  sangat  tinggi  yaitu sebesar 92,65% dibandingkan dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah rata-rata di Indonesia  yang  ditemukan  Hilmi  (2012)  yaitu  sebesar 59,07%.  Tetapi  tiap  tahunnya  terjadi  tren  penurunan rata-rata  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  di provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat.
Dalam  era  desentralisasi  hubungan  pemerintah pusat  dan  daerah  tidak  terlalu  erat  sehingga  tidak  ada ada monitoring khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah  oleh  pemerintah  pusat,  jika  ada  monitoring tersebut  tidak  digunakan  dalam  menentukan  anggaran dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas laporan keuangannya. Insentif pelaporan keuangan baru diberikan  mulai  tahun  2010,  namun  lebih  diarahkan pada  pencapaian  opini  bukan  kualitas  pengungkapan laporan  keuangan  selain  itu  terjadi  tren  penurunan angka  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  dari  tahun  2011- 2015 juga menyebabkan tidak berpengaruhnya variabel tingkat  ketergantungan  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4.3.3  Pengaruh  Total  Aset  terhadap  Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel total  aset  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Menurut  Khasanah  (2014)  total  aset  yang  besar  dan kompleks  akan  membutuhkan  pengelolaan  aset  yang baik  sehingga  pengungkapan  lebih  besar  diperlukan terkait  pemeliharaan  dan  pengelolaan  aset.  Kondisi  ini juga  berlaku  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, ditunjukkan  dengan  seringnya  permasalahan  aset menjadi  temuan  audit  BPK  seperti  pada  tahun  2015 terdapat  dua  Kabupaten/Kota  yang  mendapat  opini disclaimer dari BPK yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat  dan  Kota  Jambi.  Permasalahan  aset  menjadi perhatian publik, dengan adanya jumlah aset yang besar semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menyajikan  laporan  keuangan  secara  lengkap  sehingga dapat disimpulkan variabel total aset sangat
mempengaruhi  pengungkapan  pada  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## 4.3.4  Pengaruh  Umur  Administratif  Pemerintah Daerah  terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel umur  administratif  pemerintah  daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  yang menunjukkan  umur  administratif  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah dengan arah koefisien negatif sesuai dengan    teori signalling ,  dimana    pemerintah  berusaha untuk  memberikan  sinyal  yang  baik  kepada  rakyat. Tujuannya  agar  rakyat  dapat  terus  mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Kinerja pemerintahan  yang  baik  perlu  diinformasikan  kepada rakyat  baik  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban maupun  sebagai  bentuk  promosi  untuk  tujuan  politik. Pemerintah  dapat  juga  mengemas  informasi  prestasi dan  kinerja  keuangan  dengan  lebih  lengkap  untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan  amanat  yang  diberikan  oleh  rakyat.  Hal ini  juga  berlaku  untuk  umur  administratif  pemerintah daerah  yang  baru    seperti  pada  Kotamadya  Sungai Penuh  dimana  diantara  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Provinsi  Jambi  tahun  2011-2015,  pemerintah  Kota Sungai Penuh selalu mendapatkan opini BPK yang baik terbukti  dari  lima  periode  tersebut  sebanyak  tiga  kali Kota  Sungai  Penuh  mendapatkan  opini  WTP  dan  dua kali opini WDP hal ini berarti pemerintah dengan umur administratif  yang  beru  tetap  berusaha  memberikan sinyal  kinerja  yang  baik  kepada  masyarakat  salah satunya  dengan  cara  meningkatkan  pengungkapan laporan keuangan peemerintah daerah.
4.3.5  Pengaruh Jumlah Anggota Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel jumlah  anggota  legislatif  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah. . Hasil penelitian yang menunjukkan  adanya  pengaruh  jumlah  anggota legislatif  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  dengan  tanda  koefisien  yang  negatif  ini menandakan bahwa jumlah anggota legislatif Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  yang banyak  tidak  diikuti  adanya  fungsi  dan  peran  yang semakin  baik  pula.  Sehingga  fungsi  pengawasan  yang seharusnya  dimiliki  anggota  DPRD  tidak  bisa dimaksimalkan.  Banyaknya  isu  tentang  korupsi  yang dilakukan  anggota  DPRD  juga  turut  menyumbang alasan  atas  penurunan  kinerja  pemerintah  yang kemudian berdampak pula pada penurunan kinerja atas tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  dari  anggota
legislatif  lebih  diutamakan  daripada  kuantitas  anggota legislatif agar tercapainya fungsi pengawasan yang baik dalam pemerintahan.
4.3.6   Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel opini  audit  BPK  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) merupakan impian  seluruh institusi baik pusat  maupun daerah,  sebab  dengan  opini  tersebut  intitusi  yang bersangkutan  dapat  mengekspresikan  akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholder nya (publik/masyarakat).  Dengan  memperoleh  opini  WTP, tingkat  kepercayaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  akan  semakin  meningkat  dan  bermanfaat  untuk membuat  keputusan.  Untuk  memperoleh  opini  WTP Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  harus disusun  dengan  memenuhi  kriteria  yaitu  sesuai  dengan akuntansi  pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan, kepatuhan  terhadap  perundang-undangan  yang  berlaku dan  efektifitas  sistem  pengendalian  intern  (Utama, 2013).  Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  semakin baik  opini  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  akan meningkatkan  tingkat  pengungkapan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  pada  laporan  keuangannya,  hal  ini terlihat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi  yang  memperoleh  opini disclaimer pada  tahun 2015  adalah  dua  pemerintah  daerah  yang  melakukan pengungkapan  pada  laporan  keuangan  paling  rendah yaitu sebesar 34,88% dan 41%.
4.3.7   Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Tingkat Ketergantungan  terhadap  Pemerintah  Pusat, Total  Aset,  Jumlah  Anggota  Legislatif,  dan
Umur  Administratif  Pemerintah  Daerah secara Simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  variabel pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif  pemerintah  daerah,  jumlah  anggota legislatif,  dan  opini  audit  BPK  secara  bersama-sama atau  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  signifikansi  sebesar 0.0005 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian H 7 yang  menyatakan  pendapatan  asli  daerah,  tingkat ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset, umur  administratif  pemerintah  daerah,  jumlah  anggota legislatif,  dan  opini  audit  BPK  secara  bersama-sama atau  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah diterima (H 7 diterima) .  Keenam  variabel  independen dalam  penelitian  ini  secara  bersama-sama  dapat menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  38.003%,
sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 4.4.  Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai R-Square besarnya 0,380032 menunjukkan bahwa  proporsi  pengaruh  variabel  pendapatan  asli daerah  (WEALTH),  tingkat  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat (DEPEND), total aset (ASSET), umur administratif  pemerintah  daerah  (AGE),  jumlah anggota legislatif (SIZE), dan opini audit BPK (OPIN) terhadap  variabel  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (DISC)  sebesar  38,003%. Sedangkan  sisanya  61,997%  dijelaskan  oleh  variabel lain yang tidak dipergunakan dalam model regresi ini.

## 5.      SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset, umur  administratif  pemerintah  daerah,  jumlah  anggota legislatif,  dan  opini  audit  BPK  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pendapatan  asli  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah,  yang  berarti  pendapatan  asli  daerah  tidak menyebabkan  peningkatan  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi Jambi.
2.  Tingkat  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  yang  berarti tingkat  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat tidak menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
3.  Total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti jumlah aset yang dimiliki suatu daerah menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
4.  Umur  administratif  pemerintah  daerah  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  yang  berarti  umur  administratif pemerintah  daerah menyebabkan  peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
5.  Jumlah  anggota  legislatif  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah,  yang  berarti  jumlah  anggota  legislatif menyebabkan  peningkatan  tingkat  pengungkapan
laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi Jambi.
6.  Opini  audit  BPK  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti opini audit BPK menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
7.  Pendapatan  asli  daerah,  tingkat  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat,  total  aset,  umur administratif  pemerintah  daerah,  jumlah  anggota legislatif dan opini audit BPK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di  Provinsi  Jambi.  Keenam  variabel  independen dalam  penelitian  ini  secara  bersama-sama  dapat menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  38,003%, sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi..

## 5.2.  Saran
Dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa beberapa  karakteristik  pemerintah  daerah,  jumlah anggota  legislatif  dan  opini  audit  BPK  terbukti mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  LKPD,  yaitu total aset, jumlah anggota legislatif, umur administratif pemerintah  daerah,  dan  opini  audit  BPK  untuk  lebih jelasnya sebagai berikut:
•  Aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  harus bisa  memotivasi  pemerintah  untuk  melakukan pengungkapan  lebih,  semakin  besar  aset  yang dimiliki  oleh  suatu  daerah  harus  dibarengi  dengan peningkatan pengungkapan pada LKPD.
•  Kualitas  dari  anggota  legislatif  harus  lebih diperhatikan  agar  fungsi  pengawasan  legislatif dapat  berjalan  maksimal  sehingga  nantinya  akan berdampak  pada  tingkat  pengungkapan  yang meningkat.
•  Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif  baik  yang  sudah  lama  terbentuk maupun yang baru terbentuk tetap harus memberikan  sinyal  yang  baik  kepada  masyarakat salah  satu  sarana  pemerintah  utuk  menunjukkan kinerjanya  adalah  dengan  penyajian  laporan keuangan  yang  memenuhi  empat  kriteria  laporan keuangan  yang  baik,  salah  satunya  adalah melakukan pengungkapan penuh.
•  Opini  audit  dari  BPK  yang  diperoleh  pemerintah daerah  bisa  menjadi  motivasi  dan  masukan  bagi pemerintah  untuk  memperbaiki  kinerja  maupun penyajian laporan keuangannya.
Variabel tersebut diharapkan menjadi pertimbangan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan pengungkapan  laporan  keuangan  secara  lengkap.  Bagi peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  menggunakan  data laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  paling  baru dengan waktu pengamatan yang lebih panjang sehingga
lebih  terlihat  perkembangan  tingkat  pengungkapannya sekaligus  bisa  mengurangi  masalah-masalah  saat pengolahan data.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Chariri,  Anis  dan  Imam  Ghozali.  2003. Teori Akuntansi . Semarang: BP UNDIP.
Fatimah,  Desi,,  Ria  Nelly  Sari.,  dan  M.  Rasuli.  2014.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perundang- Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1.
Fadzil,  Hanim  Faudziah.,  dan  Nyoto  Harryanto.  2011. Fiscal Decentralization After Implementation of Local  Government  Autonomy  in  Indonesia . World  Review  of  Bussines  Research  (Vol.  1, No. 2; 51-70)
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi Kelima) . Universitas Diponegoro: Semarang.
Halim,  A.  dan  Abdullah,  S.  2006. Hubungan  dan Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan  Daerah .
Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1
Hermawan,  Asep.  2005. Penelitian  Bisnis  Paradigma Kuantitatif. PT. Grasindo: Jakarta.
Heriningsih,  Sucahyo  dan  Rusherlistyani.  2013. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13.
Hendriksen,  Eldon  S.  dan  Vanbreda  Michael  F.  2002. Teori  Akunting.  Edisi  Kelima,  Buku  2. Terjemahan dari Herman Wibowo dari Accounting Theory . Jakarta: Penerbit Interaksara.
Hilmi,  Amirudin  Zul  dan  Dwi  Martani.  2012. Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi.
Ingram,  R.  W.  1984. Economic  Incentives  and  The Choice  of  State  Government  Accounting Practices .  Journal  of  Accounting  Research.  Vol 22.
Istijanto . 2009. Aplikasi  Praktis  Riset  Pemasaran .  PT.
Gramedia Pustaka: Jakarta.
Kawedar,  Warsito.  2009. Opini  Audit  dan  Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit).
Jurnal Akuntansi dan Auditing.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issu e/view/25.Vol 6 , No 1
Laswad,  et.al  .  2005. Determinants  of  Voluntary Internet Financial Reporting by Local
Government  Authorities .  Journal  of  Accounting and Public Policy. Vol 24, pp 101-121.
Lesmana,  Sigit  I.  2011. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan  Wajib  di  Indonesia. Tesis Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Mandasari,  Putriesti.  2009. Practices  of  Mandatory Disclosure  Compliance  in  Indonesian  Local Government . Tesis Universitas Sebelas Maret.
Marfiana,  Nandhya.,  dan  Lulus  Kurniasih.  2013.
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Universitas Sebelas Maret.
Mustikarini,  Widya  Astuti.,  Fitriasari,  Debby.  2012.
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia  Tahun  Anggaran  2007. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin
Na’im,  Ainun  dan  Fuad  Rakhman.  2000. Analisis Hubungan  antara  Kelengkapan  Pengungkapan Laporan  Keuangan  dengan  Struktur  Modal dan Tipe  Kepemilikan  Perusahaan .  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15 No. 1. pp 70-82
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  2013.
Metodologi  Penelitian  Bisnis  (Edisi  Pertama) . BPFE: Yogyakarta.
Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . Balai Pustaka: Jakarta.
Puspita,  Rora  dan  Dwi  Martani.  2011. Analisi Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  dan Kualitas  Informasi  dalam  Website  Pemda . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi.
Republik  Indonesia.  1999.  Undang-Undang  RI  No.  22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
. (2003). Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
. (2004). Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
. (2005). Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI No.  13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Keuangan Pemerintah.
.  (2007).  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  3  Tahun 2007  tentang  Laporan    Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
. (2010). Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
.  (2014).  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Robbins,  Walter  A.,  dan  Austin,  Kenneth  R.  1986.
Disclosure  Quality  in  Governmental  Financial Reports:  An  Assessment  of  the  Appropriateness of a Compound Measure . Journal of Accounting Research, Vol. 24. No. 2 pp. 412-421
Rochmatullah,  Mahameru  Rosy  dan  Agung  Nur Probohudono.  2014. Praktik  Belanja  Bantuan Sosial  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Universitas Mataram, Lombok.
Scott,  William  R.  2003. Financial  Accounting  Theory, Third Edition. Prentice Hall, Toronto, Canada.
Sekaran,  Uma  dan  Bougi,  R.  2010. Research  Methods for  Business  a  Skill  Building  Approach  5th Edition. John  Willey  &  Sons  ltd:  United Kingdom.
Setyaningrum,  Dyah  dan  Febriyani  Syafitri.  2012.
Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan  Keuangan .  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Indonesia  Volume  9  Nomor  2, Desember 2012
Suhardjanto,  Djoko  dan  Laras  Miranti.  2009.
Indonesian  Environmental  Reporting  Index  dan Karakteristik  Perusahaan. Jurnal  Akuntansi  &
Auditing Indonesia. Vol. 13, No. 1.
Sumodiningrat, Gunawan. 2007. Pemberdayaan Sosial. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
Suryani, Lilis. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif, dan Temuan  Audit  terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Provinsi,  Kabupaten,  Kota Tahun 2014 . Tesis Universitas Lampung.
Susbiyani, Arik. Bambang Subroto, Sutrisno, Bambang Purnomosidhi.  2014. The  Compliance  with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study  from  Local  Government  in  Indonesia. Research  Journal  of  Finance  and  Accounting ISSN  2222-1697  (Paper)  ISSN  2222-2847 (Online) Vol.5, No.10, 2014.
Utama,  Muhammad  Fuat  W.  2013. Upaya  Pemerintah Daerah  Memperoleh  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Jurnal Pusdiklatwas.
Winarno,  Wing  Wahyu.  2011. Analisis  Ekonometrika dan  Statistika  dengan  Eviews .  Edisi  ketiga. STIM YKPN Yogyakarta.
Yulianingtyas,  Rena  Rukmita.,  Suhardjanto,  Djoko. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah  terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan Wajib  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di
Indonesia) .
Jurnal Akuntansi&Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194 www.junaidichaniago.wordpress.com