## PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA RUMAHAN
Rizky Putra Edry 1* , Aisyah Ayu Musyafah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro rizkyputraedry07@gmail.com

## ABSTRACT
The protection of the rights of home-based workers is still not common as a discourse in labor law, although there  have  been  constitutional  guarantees  regarding  the  right  to  fair  treatment  in  employment  relations. Partnership is one of the ways done by companies to be able to employ home-based workers for efficiency reasons. This  research  is  intended  to  examine  how  the  guarantees  of  home-based workers  'rights, the partnership to the home-based workers and their impact.The method used is empirical judicial. The results of the research are that the partnership cannot be applied between the companies and home-based workers because it’s not having a legal basis and it will also have an impact on the non-fulfillment of the rights of home- based workers.
Keywords: Home Based Worker; Labor Law; Workers Right; Partnership.

## ABSTRAK
Perlindungan hak-hak pekerja rumahan masih belum jamak menjadi diskursus dalam hukum ketenagakerjaan meskipun  UUD  1945  telah  menjamin  hak  atas  perlakuan  yang  adil  dalam  hubungan  kerja. Pola  usaha kemitraan  adalah  salah  satu  cara yang  dilakukan oleh  perusahaan  agar  dapat  mempekerjakan  pekerja rumahan dengan alasan efisiensi. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji jaminan hak-hak pekerja rumahan, penerapan pola usaha kemitraan pada pekerja rumahan dan dampaknya. Adapun metode yang digunakan adalah  yudiris-empiris. Hasil  penelitian  adalah  pola  usaha  kemitraan  tidak  dapat  diterapkan  dalam  relasi perusahaan dengan pekerja rumahan karena selain tidak memiliki dasar hukum juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja rumahan.
Kata Kunci: Pekerja Rumahan; Hukum Ketenagakerjaan; Hak-hak Pekerja; Kemitraan.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Diskursus mengenai  perlindungan hak-hak pekerja rumahan (home-based worker) masih belum terlalu menjadi perhatian dalam pembahasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini pada akhirnya juga  berdampak  pada  minimnya,  bahkan  hampir tidak  ada,  perlindungan  hukum  berkaitan  dengan hak-hak pekerja rumahan. Padahal, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  yang menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seharusnya dimaknai sebagai initial push yang  dapat  digunakan  untuk  membentuk kebijakan  serta  praktik  berhukum  yang  melindungi pekerja rumahan.
Pekerja  rumahan  secara  sederhana  dapat didefinisikan sebagai pekerja dari suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di luar lingkungan perusahaan  (di  rumah  sendiri  ataupun  di  tempat perkumpulan  komunitas).  Meskipun  sebenarnya pekerjaan  tersebut  dapat  dilakukan  di  lingkungan perusahaan  (oleh  pekerja  formal),  namun  beberapa perusahaan  lebih  memilih  untuk  mengalihkan pekerjaan  tersebut  ke  pekerja  rumahan sehingga tidak  perlu  merekrut  terlalu  banyak  pekerja  formal karena dipandang akan meningkatkan cost produksi. Beberapa  contoh pekerjaan  yang  kerap  dikerjakan pekerja  rumahan  antara lain: pengolahan  makanan; finishing produk  garmen;  atau proses  pengepakan (packaging).
Dalam ideologi kapitalisme yang mengandalkan  supremasi  pasar  dan  maksimalisasi laba, tentu prkatik mempekerjakan pekerja rumahan
bukan  tanpa  alasan  atau  bukan  untuk  menciptakan the  trickle  down  effect sebagaimana  yang  dicita- ciatakan pada awalnya. Eksploitatif adalah watak dari kapitalsime.  Oleh  karenanya,  pilihan untuk mempekerjakan pekerja  rumahan  tentu  juga  akan berdampak  pada hak-hak  pekerja  rumahan. Secara lebih komprehensif, International Labour Organization (ILO)  menyatakan  terdapat  setidaknya 12 permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan  di  Indonesia,  antara  lain:  (1)  Tak ada perjanjian  kerja  tertulis/kontrak;  (2)  Tak  ada  posisi tawar; (3) Upah di bawah UMK; (4) Jam kerja yang seringkali panjang; (5) Tidak ada jaminan pekerjaan atau  pendapatan  yang  tak  tentu;  (6)  Tidak  ada jaminan sosial; (7) Tidak ada perlindungan kesehatan dan  keselamatan  kerja;  (8)  Tidak  ada  perlindungan maternal;  (9)  Tidak  ada  mekanisme  untuk penyelesaian  perselisihan;  (10)  Hambatan  untuk membentuk  atau  menjalankan  aktivitas  serikat pekerja; (11) Keterlibatan pekerja anak; dan (12) Ikut menanggung  sebagian  biaya  produksi  dan  resiko yang umumnya merupakan tanggung jawab pemberi kerja.
Berdasarkan hasil penelitian pemetaan pekerja rumahan  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh ILO- MAMPU pada tahun 2015, dalam konteks upah dan jam  kerja  pekerja  rumahan  di  Jawa  Tengah, didapatkan data sebagai berikut:
Tabel 1. Upah dan Jam Kerja Rata-rata Pekerja Rumahan di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Pekerjaan
Sektor Pekerjaan Upah rata- rata (per bulan) Jam kerja rata-rata (per minggu) Pengolahan makanan Rp. 267.121 30,7 jam Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan) Rp. 449.015 39,4 jam Pakaian jadi (menjahit baju) Rp. 480.163 38,5 jam Kulit, barang kulit dan alas kaki Rp. 430.728 57,6 jam Pengolahan kayu, bambu dan rotan Rp. 342.538 37,3 jam Furnitur Rp. 445.888 31,2 jam Manufaktur lain Rp. 294.749 33,6 jam
Berdasarkan  tabel  diatas,  terlihat  bahwa  jam kerja  rata-rata  per  minggu  dari  pekerja  rumahan hampir  menyamai  jam  kerja  pekerja formal sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, yaitu  40 jam/minggu.  Bahkan,  di  sektor  kulit  dan  alas  kaki, jam  kerja  rata-rata  pekerja  rumahan  hampir  satu setengah  kali  lipat  jam  kerja  yang  ditentukan  oleh undang-undang ketenagakerjaan.  Namun demikian, upah yang diperoleh pekerja rumahan masih begitu rendah.
Keberadaan  pekerja  rumahan  dalam  rantai pasok  global  (global  supply  chain)  merupakan dampak dari fleksibilitas pasar tenaga kerja. Indrasari Tajandraningsih  menyatakan  bahwa  pasar  tenaga kerja  fleksibel  merupakan a  strategy  adopted  by capital to minimize the negative impact of economic
shocks  basically  by  hiring  and  firing  workers (Tjandraningsih,  2012). Sementara  itu,  Benny  Hari Juliawan  dengan  mengutip Economist menyatakan bahwa kriteria pasar tenaga kerja fleksibel adalah in which it is easy and inexpensive for firms to vary the amount of labor they use (Juliawan, 2010).
Dengan  adanya  praktik  pasar  tenaga  kerja fleksibel, maka hubungan kerja antara pemberi kerja dengan  pekerja  didesain  selentur  mungkin  dengan konsekuensi mengorbankan hak atas pekerjaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahkan, dalam  konteks  pekerja  rumahan,  hubungan  kerja dibuat selentur mungkin, sehingga tak jarang pekerja rumahan  tidak  mengetahui  pekerjaan  yang dikerjakannya untuk perusahaan yang mana.
Triana Sofiani menyatakan terdapat dua jenis pekerjaan rumahan, yaitu Putting Out System (POS) dan Self  Employed (SE).  Model  POS  adalah pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengambil pekerjaan  dari  pemberi  kerja  dan  langsung  dibawa kerumah untuk dikerjakan sendiri. Sedangkan model SE dilakukan dengan cara mendapatkan order yang dibawa  dari  pemberi  kerja, atau  yang  biasa diitilahkan  dengan  pengepul, untuk  dibagi-bagikan kepada POS (Sofiani, 2010).
Sementara  itu,  dalam  hasil  penelitian  yang dilakukan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), terdapat beberapa pola rantai produksi yang pekerja rumahan menjadi bagian didalamnya sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:
Gambar 1. Ragam Alur Rantai Produksi dari Perusahaan ke Pekerja Rumahan dengan Satu Perusahaan Induk

## Gambar 2. Ragam Alur Rantai Produksi dari Perusahaan ke Pekerja Rumahan dengan Lebih dari Satu Perusahaan Induk
Melalui  gambar  diatas,  tampak  lebih  jelas bagaimana  posisi  pekerja  rumahan  dalam  rantai produksi,  baik  yang  menggunakan  model  POS maupun  SE. Bahkan  dalam  Gambar  2,  terlihat pekerja rumahan dapat bekerja untuk lebih dari satu perusahaan  induk. Meskipun  dalam  model  POS, rantai  produksi  cenderung  tampak  jelas,  namun
pekerja  rumahan  tetap  saja  diposisikan  bukan sebagai  pekerja. Salah  satunya  adalah melalui penerapan pola usaha kemitraan antara Perusahaan dengan Pekerja Rumahan.
Salah  satu perusahaan  yang  menggunakan pola  kemitraan  kepada pekerja  rumahan  adalah  PT Ara  Shoes  Indonesia  yang  berlokasi  di  Jalan  PTP XVIII  Ngobo,  Karangjati,  Bergas,  Kabupaten Semarang.  PT  Ara  Shoes  Indonesia  merupakan perusahaan  yang  berpusat  di  Jerman  dengan core business memproduksi  alas  kaki.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019 kepada Rima Astuti sebagai staf Yasanti kantor Ungaran , Yasanti  mencatat  bahwa PT  Ara  Shoes Indonesia mempekerjakan  530  orang  pekerja rumahan. Terlihat,  bahwa  PT  Ara  Shoes  Indonesia sebagai multi national coporation dan industri besar, mempekerjakan pekerja  rumahan  sebagai  bagian dari  rantai  produksi. Jumlah  pekerja  rumahan  yang dipekerjakan pun  ternyata  sangat  besar. Untuk  itu, perlu  mengkaji  bagaimana  pemenuhan  ha-hak pekerja  rumahan yang  direkrut  melalui  pola  usahan kemitraan oleh PT Ara Shoes Indonesia.
Dalam  pembahasan,  akan  digunakan teori justice  as  fairness sebagaimana  diutarakan  oleh John Rawls. Teori ini sangat relevan dengan konteks Indonesia.  Sejak  peletakan  dasar negara  Indonesia yang  merdeka, Pancasila  merupakan sebuah konsepsi  keadilan  yang  bersifat  ‘netral’  terhadap pelbagai keyakinan dan pandangan hidup. Konsepsi justice as fairness yang termuat di dalam Pancasila merupakan sebuah  konsepsi  yang  memperoleh dukungan  melalui  konsensus  tumpangsusun
(overlapping  concensus)  dari  doktrin-doktrin  filsafat, agama, dan moral yang reasonable (Alwino, 2016).
Dalam  teori  ini, sebagaimana  dikutip  oleh Damanhuri Fattah, terdapat dua prinsip utama, yaitu: (1),  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama atas kebebasan-kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan (2), ketimpangan sosial  dan ekonomi mesti diatur sedemikian  rupa, sehingga:  (a)  diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi  anggota  masyarakat  yang paling tidak beruntung dan (b) jabatan harus dibuka bagi  semua  orang  dalam keadaan  dimana  adanya persamaan kesempatan yang adil (Fattah, 2013).
John Rawls menjelaskan mengenai justice as fairness terbagi pada dua prinsip, yaitu :
“First  Principle, Each  person  has  the  same indefeasible claim to a fully adequate scheme of  equal  basic  liberties,  which  scheme  is compatible  with the  same  scheme  of  liberties for  all; and Second  Principle:  Social  and economic  inequalities are  to  satisfy  two conditions:  a) They  are  to  be  attached  to offices  and  positions  open  to  all  under conditions  of  fair  equality  of opportunity;  b) They  are  to  be to  the  greatest  benefit  of  the least-advantaged  members  of  society  (the difference principle)” (Dutta, 2017).
Perlindungan  pekerja  rumahan  masih  belum mendapat banyak perhatian dari UU Ketenagakerjaan meskipun hak mendapat perlakuan adil  dalam  bekerja manjadi jaminan  dari  konstitusi negara  kepada  seluruh  rakyatnya.  Pola  usaha kemitraan  adalah  salah  satu  cara yang  dilakukan oleh perusahaan agar dapat mempekerjakan pekerja rumahan dengan alasan efisiensi, namun pada pola
seperti ini pekerja rumahan seolah diposisikan bukan sebagai pekerja. Hal ini karena lenturnya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja nya.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dijawab  beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana  jaminan  hukum  terhadap  hak-hak pekerja rumahan?
b. Bagaimana praktik  penerapan  pola  usaha kemitraan  antara  perusahaan  dan  pekerja rumahan  dan  dampaknya  bagi  pemenuhan  hak pekerja rumahan?
c. Apa  langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam menjamin pemenuhan hak-hak pekerja rumahan? Sebagaimana  tulisan  ini sampaikan  diawal,
diskursus  mengenai  pekerja  rumahan  masih  minim dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun penelitian  terdahulu  mengenai  tema  ini  pernah dilakukan  oleh  Triana  Sofiani. Meskipun  secara singkat  membahas  posisi  hukum  pekerja  rumahan dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, namun dilakukan dengan sangat singkat dan menggunakan beberapa  aturan  hukum  yang  sudah  tidak  berlaku lagi, bahkan pada saat penelitian tersebut dibuat. Hal ini dikarenakan fokus utama dari penelitian tersebut adalah  mengenai  tinjauan  feminisme  terhadap keberadaan pekerja rumahan (Sofiani, 2010)
Alwino  dalam  jurnalnya  membahas  keadilan seperti  yang  dibahas  dalam  Penelitian  ini  namun lebih  luas  mengenai  teori-teori  keadilan  yang mendasar  dan  tidak  mengerucut  mengenai  pekerja rumahan (Alwino, 2016).
Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Benny Hari  Juliawan,  sama-sama  membahas  mengenai
hak-hak pekerja sebagai upaya perlindungan, namun tidak  mengerucut  pada  pembahasan  pekerja rumahan seperti pada penelitian ini (Juliawan, 2010)
Penelitian  yang dilakukan oleh  Arnold  dan rekannya Bonglovy juga membahas hal yang hampir sama  namun  lebih  melebar kearah  politik  dan kebijakan, berbeda dengan Penelitian ini yang lebih kearah  hukum  ketenagakerjaannya (Arnold, & Bonglovy, 2013).
Penelitian  Sampurnaa  Dutta juga  membahas mengenai  keadilan  yang  menjadi  tujuan  Penelitian ini, namun ia membahas keadilan secara luas tidak mengarah  kepada  hukum  ketegakerjaan (Dutta, 2017)

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis-empiris  dengan melihat  bagaimana pola  usaha  kemitraan  dijalankan  pada  relasi  antara pekerja  rumahan  dengan  perusahaan.  Selain  itu, juga  akan  diteliti  mengenai  bagaimana  kedudukan hukum pekerja rumahan dalam hukum positif.
Adapun  data  yang  digunakan  adalah  data primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung dari  penelitian  lapangan  (field  research)  melalui interview  atau  wawancara,  dengan  responden  yang merupakan  pekerja  rumahan  dengan  pola  usaha kemitraan.  Kemudian,  juga  akan  digunakan  data sekunder  untuk  menunjang  data  primer  terdiri  atas bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder dan  tersier.  Setelah  dilakukan  pengumpulan  data baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun  data  yang  diperoleh  dari  penelitian
lapangan,  data  tersebut akan  diedit  terlebih dahulu. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan  jalan  menafsirkan  guna  mendapatkan kejelasan  mengenai  penerapan  pola  usaha kemitraan  dalam  relasi  perusahaan  dan  pekerja rumahan serta bagaimana jaminan terhadap hak-hak pekerja rumahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jaminan Hak-hak Pekerja Rumahan
Eksistensi  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28D ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan penegas bahwa posisi  pekerja  menjadi  perhatian  penting  secara konstitusional. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa karena  keberadaan  pasal-pasal  ini,  UUD  NRI  1945 dapat  disebut  sebagai the  Workers  Constitution. Adapun  isi  dari  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 adalah,  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”,  sementara  Pasal  28  ayat (2)  UUD NRI  1945  meyatakan  bahwa, “Setiap  orang  berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Namun demikian, permasalahan ketenagakerjaan  masih  kerap  terjadi,  utamanya dikarenakan oleh  penerapan  pasar tenaga  kerja fleksibel  atas  prakarsa  lembaga-lembaga finansial global  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh pinjaman utang untuk pembangunan.
Dalam  kaitannya  dengan  pekerja  rumahan, Pemerintah  tampak  membiarkan  terjadinya  praktik- praktik mempekerjakan pekerja  rumahan  untuk industri besar tanpa  payung  hukum  yang  jelas.
Undang-Undang
Ketenagakerjaan dalam operasionalisasinya seringkali  diidentikkan  dengan pekerja  formal.  Sementara,  pekerja  rumahan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seringkali diposisikan sebagai  pekerja  informal  yang  berada pada sektor formal.
Meskipun demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan,  secara  normatif,  tampak  telah cukup  kuat  untuk  melindungi  pekerja  rumahan.  Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang
Ketenagakerjaan.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Jimly Asshiddiqie dengan mengutip beberapa pakar lain,  penafsiran  sistematis  didefinisikan  sebagai, “penafsiran  undang-undang  sebagai  bagian  dari keseluruhan sistem perundang-undangan” (Asshiddiqie,  2009).  Oleh  karena  itu,  ketentuan dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  haruslah dimaknai sebagai regulasi yang hendak mewujudkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi.
Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan, Pasal 1 angka 3 undang-undang a quo menyatakan  bahwa,  “Pekerja/buruh  adalah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain”.  Kemudian, pasal  1  angka  15  menyatakan,  “Hubungan  kerja adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”
Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, dapat terlihat  bahwa  pekerja  rumahan  adalah  pekerja karena pekerja rumahan menerima upah untuk setiap
pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian, berkenaan dengan  hubungan  kerja,  maka  dapat  dilihat  bahwa unsur-unsur  hubungan  kerja  terpenuhi  dalam  relasi antara  pekerja  rumahan  dengan  perusahaan,  yaitu: (1)  unsur  pekerjaan,  mutlak  ada  karena  tidak mungkin pekerja rumahan tidak melakukan pekerjaan apa  untuk  perusahaan,  (2)  unsur  upah,  meskipun nominalnya  kerap  sangat  rendah  dan  tidak  sesuai UMK, namun pekerja rumahan menerima upah untuk setiap  pekerjaan  yang  dilakukan,  dan  (3)  unsur perintah, pada dasarnya apa yang dikerjakan pekerja rumahan  adalah  berdasarkan  perintah  dari perusahaan agar dapat mendapatkan upah.
Kemudian,  berkenaan  dengan  syarat  adanya perjanjian  kerja  untuk  membuktikan  ada  atau tidaknya  hubungan kerja,  dapat  merujuk  pada Penejelasan  Pasal 51  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja dimungkinan untuk dibuat secara lisan. Artinya, kesepakatan  antara  pekerja rumahan  dan perusahaan tetap dianggap sebagai perjanjian kerja meskipun tidak dalam bentuk tertulis.
Penjelasan  diatas diperkuat  dengan pandangan Guus Heerma van Voss, bahwa:
“Bila kita bandingkan pengertian kontrak kerja Eropa  dengan  versi  Indonesia […],  maka dapat  dikatakan  keduanya  identik  berkenaan dengan dua elemen esensial, yaitu ‘kerja’ dan ‘upah/imbalan’.  Tetapi  elemen  ketiga,  otoritas tidak  secara  eksplisit  merupakan  bagian  dari definisi  kontrak  kerja  versi  Indonesia.  Hal  ini dapat  dijelaskan  dengan  menyatakan  bahwa pembuat  undang-undang  Indonesia  kiranya hendak  memberikan  definisi  dengan  cakupan yang  luas,  sedemikian  sehingga  dapat mencakup  segala  bentuk  kerja  paruh  waktu atau  sementara  sekalipun  otoritas  pemberi
kerja  tidak  tampak  sertamerta  di  dalamnya” (Voss, 2012).
Dengan  diperkuat  oleh  pandangan  Voss bahwa  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dapat mencakup  segala  bentuk  kerja  termasuk  paruh waktu, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka  15  Undang-undang  Ketenagakerjaan  telah terpenuhi  dalam  relasi  antara  pekerja  rumahan dengan  perusahaan,  maka  pekerja  rumahan merupakan subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Oleh  karenanya,  ketentuan di dalam Undang-undang  Ketenagakerjaan  dapat berlaku  kepada  pekerja  rumahan  maupun perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan.
Adapun hak-hak pekerja rumahan yang daitur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan antara lain: a. Non-diskriminasi (Pasal 5 dan Pasal 6) b. Upah yang layak (Pasal 88 – Pasal 98) c. Jaminan sosial (Pasal 99)
d. Waktu kerja layak (Pasal 77 – Pasal 85) e. Jaminan K3 (Pasal 86 dan Pasal 87)
f. Cuti Haid (Pasal 81)
g. Hak Maternitas (Pasal 82 dan Pasal 83)
Selain  hak-hak  tersebut,  karena  pekerja rumahan adalah pekerja dan menjadi subjek hukum ketenagakerjaan,  maka  hak-hak  pekerja  yang  ada dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  juga  merupakan hak  pekerja  rumahan.  Hal  ini  penting  untuk:  (1) memberikan  hak  berserikat  dan  berunding  bagi pekerja  rumahan  kepada  perusahaan,  dan  (2)
memberikan  kepastian  mengenai  mekanisme perselisihan perburuhan yang potensial terjadi antara pekerja rumahan dengan perusahaan.
2. Praktik  Penerapan  Pola  Usaha  Kemitraan antara  Perusahaan  dan  Pekerja  Rumahan dan Dampaknya  bagi  Pemenuhan  Hak  Pekerja Rumahan
Pasar  tenaga  kerja  yang  fleksibel  telah mendorong informalisasi pasar kerja. Hubungan kerja yang formal dan cenderung kaku tidak begitu diminati karena kuatnya jaminan hak-hak buruh didalamnya, utamanya buruh perempuan. The era of flexibility is also  an  era  of  more  generalized  insecurity  and precariousness, in which many more men as well as women  have  been  pushed  into  precarious  forms  of labor (Arnold,  & Bonglovi,  2013).  Hal  ini  juga berdampak kepada pekerja rumahan,
Dengan  adanya  kondisi  dualisme  pada  pasar kerja  di  Indonesia,  yaitu  segmentasi  formal  dan informal,  posisi  pekerja  rumahan  berada  diantara sektor formal dan informal. Dikatakan sebagai bagian dari sektor formal karena pekerja rumahan umumnya bekerja pada perusahaan-perusahaan besar, bahkan MNC/TNC, yang masuk ke dalam spesifikasi sektor ekonomi  formal.  Sementara,  dikatakan  informal dikarenakan  dalam  praktiknya,  pekerja  rumahan belum  memiliki  kerangka  hukum  yang  tegas  dalam rangka jaminan hak-hak normatif. Dengan meminjam istilah  yang  digunakan  Lourdes  Benería  dan  Maria Floro, pekerja rumahan merupakan pekerja informal yang terhubung pada sektor formal (Benería & Floro, 2005).
Salah  satu  bentuk  konret  dari  hal  tersebut adalah  adanya  penerapan  pola  usaha  kemitraan dalam  relasi  antara  perusahaan  dengan  pekerja rumahan. Penggunaan  pola  usaha  kemitraan  ini terlihat  berbeda  dari  aturan  hukum  yang  telah  ada, yaitu  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Namun demikian,  perlu  dilihat  kiranya  bagaimana  realitas pemenuhan  hak-hak  pekerja  rumahan  dalam  pola usaha kemitraan antara perusahaan dengan pekerja rumahan  serta  pandangan  hukum  mengenai legalitasnya.
Berdasarkan  wawancara tanggal  15  Oktober 2018 yang  dilakukan  kepada  Giyati pada sebagai mantan  pekerja  rumahan  PT  Ara  Shoes  Indonesia nomor induk HW 801194 yang di PHK pada Agustus 2016  tanpa  alasan  yang  jelas  dari  perusahaan, selama ia bekerja pada perusahaan yang berada di Kabupaten  Semarang tersebut, diterapkan  pola usaha  kemitraan  antara  pekerja  rumahan  dengan perusahaan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya perjanjian yang pada bagian kepala perjanjian tertulis “Perjanjian  Kemitraan”.  Namun,  perjanjian  ini  baru ditandatangani  oleh  Giyati pada  tahun  2014,  atau lima  tahun  setelah  ia  menjadi  pekerja  rumahan  di perusahaan  tersebut.  Pada  saat  penandatangan perjanjian,  Giyati  mengaku  tidak  paham  untuk  apa perjanjian  tersebut  karena  ia  hanya  diminta menandatangani  saat  mengambil orderan sepatu yang akan ia jahit.
Secara  garis  besar,  Perjanjian  Kemitraan antara  PT  Ara  Shoes  Indonesia  dengan  pekerja rumahan  mencoba  membuat  konstruksi  bahwa pekerja rumahan dengan perusahaan berada dalam
posisi  setara,  dan  oleh  karenanya  dapat  disebut sebagai  mitra. Namun  demikian,  bentuk  perjanjian tersebut  merupakan  perjanjian  baku  sehingga pekerja  rumahan  tidak  berada  dalam  posisi  setara dengan  perusahaan  dalam  menentukan  isi perjanjian.
Dalam  perjanjian  tersebut  juga  dinyatakan bahwa  pekerja  rumahan  diharuskan  tunduk  dan melaksanakan  seluruh  ketentuan  yang  telah  diatur dalam  tata  tertib  maupun  ketentuan  lain  yang menjadi  keputusan  Direksi  atau  Manajemen perusahaan. Selain  itu,  Perjanjian  Kemitraan  tidak mengatur  mengenai  jaminan  sosial  yang diperuntukkan  bagi  pekerja  rumahan.  Kecelakan kerja  hanya  ditanggung  jika  terjadi  saat  di  dalam perusahaan.
Berkenaan dengan upah, dilakukan berdasarkan  satuan  hasil.  Kemudian,  pekerja rumahan  juga  dinyatakan  tidak  terikat  dengan  jam kerja,  namun  diharuskan  untuk  menyelesaikan pekerjaannya maksimal selama dua hari.
Dalam  praktiknya, berkaitan  dengan  beban kerja  yang  diberikan  oleh  PT  Ara  Shoes  Indonesia kepada  pekerja  rumahan,  Giyati  menyatakan diharuskan menjahit bagian sole dan upper sepatu sebanyak satu parti (10 pasang) dalam jangka waktu dua  hari.  Jika  telah  selesai,  sepatu-sepatu  tersebut dikembalikan  kepada  petugas  yang  ditempatkan perusahaan  pada  pos-pos  tertentu  sembari  kembali mengambil  stok  sepatu  yang  akan  dijahit  dengan jumlah yang sama. Untuk menjahit satu parti sepatu, rata-rata  waktu  yang  dibutuhkan  adalah  20  jam. Dengan  demikian,  pekerja  rumahan  pada  PT  Ara
Shoes  Indonesia  rata-rata  bekerja  10  jam  setiap harinya. Bahkan,  jika  permintaan  sedang  banyak, para  pekerja  rumahan  bisa  dibebankan  untuk menjahit  tiga  parti  sepatu.  Jika  keadaannya demikian,  para  pekerja  rumahan  harus  meminta bantuan  anggota  keluarga  atau  tetangga  untuk menyelesaikan  penjahitan  sepatu  tersebut.  Adapun upah  yang  diterima oleh  pekerja  rumahan  PT  Ara Shoes  Indonesia,  fluktuatif.  Hal  ini  karena  upah diberikan  berdasarkan  satuan  hasil. Selain  itu,  juga tidak  ada  kompensasi  dari  perusahaan berkaitan dengan  biaya  produksi  ataupun  transportasi  yang harus  dikeluarkan  Giyati  selama  mengerjakan sepatu, semisal air dan listrik.
Pada  Februari  2016  misalnya,  berdasarkan slip  gaji  yang  diterima  Giyati,  ia  berhasil menyelesaikan 80 pasang dalam satu bulan. Artinya, dibutuhkan 160 jam untuk menyelesaikan penjahitan sepatu  tersebut.  Artinya,  jika  diarat-ratakan,  40  jam waktu  Giyati  terpakai  untuk  melakukan  pekerjaan selama  seminggu.  Meskipun  waktu  kerja  yang dibutuhkan  sebanding  dengan  ketentuan  Pasal  77 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  ditulis Undang-undang  Ketenagakerjaan),  namun  upah yang diteima Giyati selama satu bulan hanya sebesar Rp.  339.000.  Padahal,  upah  minimun  kabupaten (UMK) Semarang  pada  saat  itu  mencapai Rp. 1.610.000,-. dan  oleh  karenanya,  bertentangan dengan  Pasal  157  ayat  (3)  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa, “Dalam hal upah  pekerja/buruh  dibayarkan  atas  dasar perhitungan  satuan  hasil,  potongan/borongan  atau
komisi,  maka  penghasilan  sehari  adalah  sama dengan  pendapatan  rata-rata  per  hari  selama  12 (dua  belas)  bulan  terakhir,  dengan  ketentuan  tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota”.
Jika memperhatikan jam kerja dan upah yang diterima oleh  Giyati,  hal  ini  tampak  sebanding dengan data pada Tabel 1.
Berkaitan  dengan  pemberlakuan pola  usaha kemitraan  oleh  PT  Ara  Shoes  Indonesia  kepada pekerja  rumahan,  perlu  diperhatikan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang a quo dinyatakan bahwa, “Kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan usaha,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atas dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai, memperkuat,  dan  menguntungkan  yang  melibatkan pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan Usaha  Besar”.  Kemudian, pertama-tama, penting untuk  melihat  apakah  Giyati  memenuhi  kriteria sehingga  dapat  digolongkan  sebagai usaha  mikro, kecil,  atau  menengah.  Didefinisikan  dalam  Pasal  1 angka  1  sebagai,  “usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi  kriteria  Usaha Mikro  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
Lebih  lanjut,  kriteria  mengenai  usaha  mikro diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  ini. Selengkapnya dinyatakan:
“Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a.memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak
termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
Dinyatakan oleh Giyati, ia tidak memiliki usaha mikro karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Selain itu,  ia  juga  tidak  memiliki  izin  usaha  mikro  kecil (IUMK) sebagaimana diatur oleh Perpres Nomor 98 Tahun  2014  tentang  Perizinan  Usaha  Mikro  dan Kecil. Karena  kriteria  sebagai  usaha  mikro  tidak terpenuhi  secara yuridis  maupun kriteria  ekonomi, tidak  perlu  lagi  kiranya untuk  melihat apakah  Giyati memenuhi  kriteria  sebagai  usaha  kecil  ataupun menengah, karena standarnya lebih tinggi dibanding usaha mikro. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pola usaha kemitraan yang diterapkan oleh  PT  Ara  Shoes  Indonesia  kepada  para  pekerja rumahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan setidaknya empat dampak yang dialami oleh pekerja rumahan  dalam  pola  usaha  kemitraan,  yaitu:  (1) Terjadinya  diskriminasi  kepada  pekerja  rumahan dalam  hubungan  kerja;  (2)  Tidak  disediakannya jaminan sosial oleh perusahaan, (3) Rendahnya upah bahkan kurang dari setengah jumlah UMK sementara jam kerja relatif sama, dan (4) Tidak adanya jaminan K3.
Selain  itu,  sebagaimana  yang  dituturkan  oleh Giyati,  bahwa  ia  diminta  begitu  saja  untuk menandatangani perjanjian kemitraan tersebut pada 2014  pada  saat  mengambil  orderan  sepatu  dan tanpa  dijelaskan  kepadanya  isi  perjanjian  tersebut,
tindakan PT Ara Shoes Indonesia dalam hal ini dapat dikategorikan  sebagai  penyalahgunaan  keadaan (misbruik van omstandigheden).
Penyalahgunaan keadaan merupakan perkembangan  dari  hukum  kontrak  yang  berkaitan dengan  kebabasan  berkontrak.  Penyalahagunaan keadaan  dapat  terjadi  karena adanya  dua  faktor, antara  lain:  (1)  penyalahgunaan  keunggulan ekonomi,  dan  (2) penyalahgunaan  keunggulan kejiwaan (Paparang, 2016).
Sebenarnya, misbruik  van  omstandigheden berawal dari pembaharuan Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW). Namun  dalam praktik di  Indonesia, Mahkamah  Agung  menggunakan  dalil misbruik  van omstandigheden untuk  memutus  perkara.  Misal, dalam Putusan Nomor 1843 K/PDT/2012.
Secara yuridis, terlihat bahwa penerapan pola usaha kemitraan antara perusahaan dengan pekerja rumahan  tidak memiliki  dasar  hukum  serta  telah bertentangan  dengan  asas misbruik  van omstandigheden. Kemitraan  hanya  dimungkinkan dilakukan  antara usaha  besar  dengan  usaha  mikro, kecil,  maupun  menengah  yang  harus  memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dengan demikian, terlihat bahwa poisi pekerja rumahan,  khususnya  yang  bekerja  pada  PT  Ara Shoes  Indonesia  berada  dalam  posisi  yang  kurang beruntung, sebagaimana  diadalilkan  oleh  John Rawls.  Penerapan  pola  usaha  kemitraan  yang mencoba  menyimpang  dari  ketentuan Undang- undang  Ketenagakerjaan,  telah  melenceng  dari tujuan  kemitraan  yang  erat  kaitannya  dengan kesetaraan  dalam  berusahan  dan  pemberdayaan
yang  dilakukan  oleh  usaha  besar  kepada  usaha- usaha yang lebih kecil. Keadaan ini, alih-alih disebut kemitraan,  merupakan  bentuk  dari  perbudakan modern  (modern  slavery)  yang  menciptakan ketimpangan  ekonomi.  Untuk  itu,  diperlukan pengaturan ataupun  tindakan untuk  mengatasi kondisi  ketidak-beruntungan  yang  dialami  oleh pekerja  rumahan  sebagaimana  dikonsepkan oleh John Rawls dalam justice as fairness.

## 3. Pemenuhan Hak-hak Pekerja Rumahan melalui Mobilisasi Undang-undang Ketenagakerjaan
Sampai  saat  ini,  belum ada  data  pasti mengenai  jumlah  pekerja  rumahan  di  Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pernah melakukan pendataan secara khusus kepada pekerja rumahan. Terbukti  dari  tidak  adanya  kolom  pekerja  rumahan dalam  data  statistik  yang  kerap  dipublikasikan  oleh BPS.  Besar kemungkinan, hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman bahwa pekerja rumahan adalah pekerja. Hal ini menjadi salah satu faktor rentannya posisi pekerja rumahan.
Empat non-government  organization (NGO) yang selama ini aktif mendampingi pekerja rumahan, yaitu Mitra  Wanita  Pekerja  Rumahan  Indonesia (MWPRI)  di  Malang,  Yayasan  Bitra  Indonesia  di Medan, Trade Union Right Centre (TURC) di Jakarta dan  Yayasan  Annisa  Swasti  (YASANTI)  di Yogyakarta dan Jawa Tengah saat ini mendampingi sebanyak  4.778  orang  pekerja rumahan  (MAMPU, 2018).  Jumlah  ini  merupakan  jumlah  yang  cukup besar mengingat hanya dilakukan oleh empat NGO,
yang  bekerja  tidak  hanya  untuk  melakukan pendataan, namun juga pendidikan dan advokasi.
Lemahnya  perlindungan  terhadap  hak-hak pekerja  rumahan juga  diafirmasi  dengan minimnya aplikasi  hukum  ketenagakerjaan  untuk  melindungi pekerja rumahan. Sebagai contoh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencatat, kasus PHK oleh PT Ara Shoes Indonesia yang dialami Giyati sempat dinyatakan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Semarang  bukan  sebagai  kasus  perselisihan hubungan industrial dengan alasan pekerja rumahan bukan  merupakan  pekerja dan  tidak  ada  hubungan kerja  antara  pekerja  rumahan  dengan  perusahaan (LBH Semarang, 2018).
Sementara,  dalam  penelitian  yang  telah lakukan,  terlihat  adanya  upaya  dari  PT  Ara  Shoes Indonesia untuk mensiasati hukum ketenagakerjaan, yaitu  dengan  membuat  Perjanjian Kemitraan  antara perusahaan  dan  pekerja  rumahan  Padahal, perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  baku  dan terdapat  klausul  yang  menyatakan  bahwa  pekerja rumahan diharuskan  tunduk dan  melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib maupun  ketentuan  lain  yang  menjadi  keputusan Direksi  atau  Manajemen  perusahaan.  Oleh karenanya,  alih-alih  berposisi  sebagai  mitra  yang seharusnya  setara,  pekerja  rumahan  ditempatkan pada posisi subordinat dari perusahaan.
Posisi  rentan  atau  tidak  beruntung  yang dialami  oleh  pekerja  rumahan  perlu  disoroti  dalam perspektif justice  as  fairness. Pada  prinsip  (2)a justice  as  fairness,  dinyatakan  bahwa  ketimpangan sosial  dan ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa,
sehingga diperoleh manfaat  sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
Hal  ini  sejalan  dengan  cita  keadilan  sosial sebagaimana  diamanatkan  oleh  sila  kelima Pancasila.  Pengaturan  ini  dimaksudkan  untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang  ada  dalam  struktur  masyarakat dan  untuk menciptakan  persamaan outcome yang  dapat menanggulangi  ketidakmerataan  yang  terjadi (Asshiddiqie, 2011).
Meskipun  hak-hak  pekerja  rumahan  telah dijamin  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan, namun dalam kenyataannya pekerja rumahan masih belum  terpenuhi  hak-haknya.  Oleh  karena  itu diperlukan  mobilisasi  hukum,  karena  sebagaimana disampaikan oleh Black, “Without mobilization of the law,  legal  control  system  lies  out  of  touch  with  the human problems it is designed to oversee”.
Mobilisasi  hukum  ini  diperkuat  dengan imperatif  konstitusi melalui  Pasal  27  ayat  (2)  dan Pasal  28D  ayat  (2)  yang  pada  intinya menegaskan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan  serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan  kemudian,  dilakukan  penafsiran  sistematis terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Mobilisasi  hukum,  dinyatakan  oleh  Black memiliki  struktur  sebagai  berikut:  (1) legal inteligence; (2)  the  availabilty  of  law; (3) the organization  of  discretion;  dan (4) legal  change. (Black,  1973).  Mengingat  telah adanya  Undang- Undang  Ketenagakerjaan,  maka  yang  perlu dilakukan cukup melalui struktur pertama.
Berkenaan  dengan legal  intelegence atau penyelidikan  hukum,  dilakukan  melalui,  “How  the mobilization  of  law  is  organized  has  profound consequences  for  the  discovery  of  illegality”.  Untuk menemukan  pelanggaran  tersebut,  telah terdapa dasar  hukum  yang  cukup  kuat  dalam  hukum ketenagakerjaan,  yaitu pada  Pasal  102  ayat  (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Dalam  melaksanakan  hubungan  industrial, pemerintah  mempunyai  fungsi  menetapkan kebijakan,  memberikan  pelayanan,  melaksanakan pengawasan,  dan  melakukan  penindakan  terhadap pelanggaran  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan”.  Artinya,  pemerintah  diharuskan proaktif dalam menemukan pelanggaran- pelanggaran  hak-hak  pekerja  rumahan  melalui Pengawas  Ketenagakerjaan.  Adapun  pengaturan tata  cara  pengawasan  ketenagakerjaan  terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  33 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, pemenuhan mengenai hak- hak pekerja rumahan dapat dilakukan sebagaimana teori justice as fairness.

## D. SIMPULAN
Pekerja  rumahan  merupakan  subjek  dalam hukum  ketenagakerjaan  karena  telah  memenuhi definisi  sebagai  pekerja.  Selain  itu,  juga  terdapat hubungan  kerja  antara  pekerja  rumahan  dengan perusahaan  meskipun  diklaim  oleh  perusahaan sebagai hubungan kemitraan. Dengan demikian, hak- hak  normatif  pekerja  sebagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi hak- hak dari pekerja rumahan.
Praktik pola usaha kemitraan yang digunakan oleh  PT  Ara  Shoes  Indonesia  kepada  pekerja rumahan tidak  memiliki  dasar  hukum  karena  tidak memenuhi kriteria kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Kemudian,  upaya  PT  Ara Shoes  Indonesia  untuk membuat  perjanjian  kemitraan  dengan  pekerja rumahan  dapat  dikategorikan  sebagai misbruik  van omstandigheden karena menyalahgunakan keadaan, dalam  hal  ini  keunggulan  ekonomi. Selain  itu,  tidak terdapat  substansi  kemitraan  sebagaimana  diatur dala  Perjanjian  Kemitraan  antara  PT  Ara  Shoes Indonesia  dengan  pekerja  rumahan  karena  pekerja rumahan  berada  dalam  posisi  subordinat  terhadap perusahaan.
Penerapan pola usaha kemitraan tersebut juga berdampak  pada  terlanggarnya  hak-hak  pekerja rumahan,  yaitu:  (1)  Terjadinya  diskriminasi  kepada pekerja  rumahan  dalam  hubungan  kerja;  (2)  Tidak disediakannya  jaminan  sosial  oleh  perusahaan,  (3) Rendahnya  upah  bahkan  kurang  dari  setengah jumlah  UMK  sementara  jam  kerja  relatif  sama,  dan (4) Tidak  adanya  jaminan  K3.  Artinya,  telah  terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga pengabaian mandat UUD NRI 1945.
Untuk  itu,  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak pekerja rumahan dengan didasari justice as fairness dan  penfsiran  sistsematis  atas  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  diperlukan  mobilisasi  hukum
ketenagakerjaan. Dengan merujuk kepada Pasal 102 ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  33  Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, instansi  yang  bertanggungjawab dalam  urusan  ketenagakerjaan  harus  melakukan legal  inteligence sebagaimana  dimaksud  Donald  J. Black.  Dengan  demikian,  diskriminasi pemenuhan hak-hak  pekerja  rumahan yang  selama  ini terjadi kepada pekerja rumahan dapat diatasi

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2009). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Benería,  Lourdes., &  Floro,  Maria.  (2005).
Distribution,  gender,  and  labor  market informalization: A conceptual framework with a focus on homeworkers. In Kudva, Neema & Beneria, Lourdes (eds), Rethinking
Informalization: Proverty, Precarious Jobs and Social  Protection.  Cornell  University  Open Acces Repository.
LBH  Semarang.  (2018). Catatan  Akhir  Tahun  LBH Semarang  2018:  Ruang  Gelap  Demokrasi. Semarang: LBH Semarang.
Voss, Guus H. (2012). Kesepakatan/Perjanjian Kerja. In  Voss,  G.H.  &  Tjandra,  S.  (Eds.), Bab-bab Tentang  Hukum  Perburuhan  di  Indonesia (p.
14). Bali: Pustaka Larasan.

## JURNAL
Alwino,  A.  (2016).  Diskursus  Mengenai  Keadilan Sosial:  Kajian  Teori  Keadilan  dalam Liberalisme  Locke,  Persamaan  Marx,  dan Justice  as  Fairness Rawls. Melintas, Vol.32, (No.3), pp. 323-324.
Asshiddiqie, J. (2011). Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. Jurnal Keadilan Sosial, (Edisi II/ 2011),
p. 37.
Arnold, Dennis.,  & Bonglovi,  Joseph. (2013).
Precarious,  Informalizing,  and  Flexible  Work Transforming  Concepts  and  Understandings.
American Behavioral Scientist, (Vol. 57, No. 3,
Maret 2013), p. 301.
Dutta,  S.  (2017).  Rawl’s  Theory  of  Justice:  An
Analysis. Journal  of  Humanities  and  Social Science, Vol. 22 (Issued 4, Ver. 1, April 2017),
p. 40-43.
Fattah,  D.  (2013)  Teori  Keadilan  Menurut  John Rawls. Jurnal  TAPIs, Vol.9, (No.2,Juli-
Desember 2013), p. 35.
Juliawan, Benny H. (2010). Extracting Labor From Its Owner. Critical Asian  Studies, Vol.42,  (No.1),
p. 28.
Paparang, F. (2016). Misbruik van Omstandigheden
dalam Perkembangan Hukum Kontrak. Jurnal
Hukum  Unsrat, Vol.22 (No.6,  Juli  2016),  pp.
57-58.
Sofiani,  T.  (2010). Eksistensi  Perempuan  Pekerja
Rumahan  dalam  Konstelasi  Relasi  Gender.
Muwazah, Vol. 2 (No. 1, Juli 2010), p.198.
Tjandraningsih,  I. (2012). State-Sponsored Precarious  Work  in  Indonesia. American Behavioral Scientist, Vol.XX, (No.X), p. 2.

## SUMBER ONLINE
MAMPU: Kemitraan  Australian - Indonesia  untuk Kesetaraan  Gender  dan  Pemberdayaan Perempuan, (2018). Mitra  MAMPU  Adakan Konsolidasi  untuk  Tingkatkan  Perlindungan Pekerja Rumahan Perempuan. Diperoleh dari http://mampu.or.id/cerita- perubahan/cerita/pentingnya-pengakuan-dan- perlindungan-bagi-pekerja-rumahan-di- indonesia/, diakses pada 28 Februari 2019.

## WAWANCARA
Giyati,  Mantan  Pekerja  Rumahan  PT  Ara  Shoes Indonesia Nomor Induk 801194, pada tanggal 15 Oktober 2018.
Rima  Astuti,  Staf  Yasanti – Kantor  Ungaran,  pada tanggal 14 Februari 2019.