…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
MEWUJUDKAN  KEPASTIAN  HUKUM  YANG  BERKEADILAN  DALAM  PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Oleh Rachmat Sazali 1 , Achmad Fitrian 2 , Gatut Hendrotriwidodo 3 1,2,3 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 aboy.dizzy@gmail.com , 2 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 27-06-2024 Revised: 07-07-2024 Accepted: 30-07-2024
Abstract: Pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia menimbulkan permasalahan hukum bagi masyarakat di Indonesia,  terutama  penarikan  asset  jaminan  fidusia (baik  itu  roda  dua  maupun  roda  empat).  Pada hakikatnya,  permasalahan  ini  berawal  dari  penarikan asset  yang  dilakukan  secara  anarkis  oleh  pihak ketiga/debt  collector  yang  tidak  memiliki  sertifikat.  Di sisi lain, penarikan asset tidak akan terjadi jika masing- masing  pihak  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  sesuai dengan kesepakatan awal. Seiring dengan mencuatnya permasalahan  ini  sehingga  dilakukan  Uji  Materi  oleh Mahkamah Konstitusi perihal substansi Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  terutama  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3) dibenturkan dengan UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1). Dari  hasil  Uji  Materi  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  tidak memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  para pihak  yang  bersengketa.  Permasalahan  yang  dibahas dan  dianalisa  dalam  Disertasi  ini  adalah  bagaimana pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  oleh pemegang  jaminan  fidusia  berdampak  timbulnya permasalahan  hukum  di  Indonesia.  Permasalahan selanjutnya  adalah  bagaimana  konsep  pelaksanaan eksekusi  yang  ideal  oleh  pemegang  jaminan  fidusia dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  berkeadilan antara  pemegang  jaminan  fidusia  dan  debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  Yuridis  Normatif,  dengan  pendekatan  Studi kasus yaitu penarikan asset jaminan fidusia yang belum memberikan  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  bagi kedua  pihak  (kreditur  dan  debitur).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan eksekusi yang ideal  atau  ditawarkan  penulis,  diantaranya  adalah klausula perjanjian baku harus dihapuskan atau setidak- tidaknya  formatnya  dirubah  agar  mencerminkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua pihak;  saat  penarikan  unit  kendaraan  bermotor  pihak
Keywords: Kepastian Hukum, Berkeadilan, Pelaksanaan Eksekusi, Fidusia

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) ketiga wajib membacakan hak kreditur dan kewajiban debitur; pihak ketiga  wajib membawa dan memperlihatkan  beberapa  dokumen  terkait  penarikan asset  kendaraan  bermotor; perusahaan  leasing  wajib memenuhi  prosedur  penarikan  asset  kendaraan bermotor,  prosedur  dimaksud  yaitu  menunjukkan sertifikat  jaminan  fidusia,  tahapan prosedur  penarikan kendaraan, memberikan masa tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut, dan memberikan  berbagai  kemudahan  bagi  debitur wanprestasi  agar  dapat  menebus  kembali  asset  yang dijadikan objek jaminan fidusia.

## PENDAHULUAN
Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”. Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk  mewujudkan kebenaran dan  keadilan, yang di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
Seiring dengan prinsip Indonesia sebagai Negara hukum,  Jimly Asshiddiqie (dalam Mokhammad  Najih)  berpendapat  terdapat  12  (dua  belas)  prinsip  pokok  Negara  hukum (Rechsstaat) yang berlaku. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang  menyangga  berdiri  tegaknya  satu  negara  modern  sehingga  disebut  sebagai  Negara Hukum ( The Rule of Law ). Kedua belas prinsip pokok tersebut diantaranya adalah Supremasi Hukum ( Supremacy of Law ), Persamaan di hadapan Hukum ( Equality before the Law ), Asas Legalitas  ( Due  Process  of  Law ),  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia. 1 Berikut  ini  sedikit penjelasannya:
1. Supremasi  hukum,  merupakan  upaya  menegakkan  dan  menempatkan  hukum  pada posisi  tertinggi.  Dengan  menempatkan  hukum  sesuai  tempatnya,  hukum  dapat melindungi  seluruh  warga  masyarakat  tanpa  adanya  intervensi  oleh  dan  dari  pihak manapun,  termasuk  oleh  penyelenggara  negara.  Oleh  karena  itu,  supremasi  hukum tidak  hanya  ditandai  tersedianya  aturan  hukum  yang  ditetapkan,  melainkan  harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. 2
2. Persamaan di hadapan Hukum, adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan  yang  sama  (proses  hukum).  Hukum  juga  menimbulkan  persoalan  penting dan  kompleks  tentang  kesetaraan,  kewajaran,  dan  keadilan.  Dalam  Konstitusi Indonesia  dengan  tegas  memberikan  jaminan  adanya  persamaan  kedudukan.  Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”Segala warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ad a kecualinya”. 3
1 Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Cita  Negara Hukum , (Malang: Setara Press, 2018), hlm.7-13.
2 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923.
3 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
3. Asas Legalitas. Asas legalitas ini dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang (KUHP lama dan KUHP baru).
Menurut KUHP lama, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. 4
Menurut  KUHP  baru  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023)  asas  legalitas dalam  hukum  pidana  terkandung  asas  legalitas  formal  dan  asas  legalitas  materiel. Artinya,  KUHP  baru  menentukan  dasar  patut  dipidana  suatu  perbuatan  didasarkan pada  hukum  tertulis  yaitu  Undang-undang  (asas  legalitas  formal)  dan  hukum  yang hidup di masyarakat atau hukum tidak tertulis (asas legalitas materiel). 5
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam  penyelenggaraan  negaranya  menempatkan  gagasan  perlindungan  hak  asasi manusia  sebagai  salah  satu  unsur  penting  yang  harus  dijalankan.  Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan HAM tersebut, maka konstitusi negara harus  memuat  pengaturan  HAM  agar  ada  jaminan  negara  terhadap  hak-hak  warga negaranya,  harus  dilaksanakan  yakni  berkewajiban  dalam  hal  melindungi  hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional. 6
Prinsip  Negara  hukum  yang  dijamin  oleh  konstitusi  sebagaimana  disampaikan Jimly Asshiddiqie, terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah proses hukum yang  adil  atau  asas  legalitas  ( due  process  of  law ).  Artinya,  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum ( equality before the law ).
Berdasarkan  asas  legalitas  tersebut  tercermin  bahwa  melalui  hukum  manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa  kepastian  hukum  dan  kemudian  keadilan  yang  hendak  dicapai  melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai pelaksanaan  hukum  dalam  suatu  proses  hukum  yang  adil.  Dalam  implementasinya, hukum  itu  bisa  atau  tidak  bisa  memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat  akan memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  kepada  kehidupan  bersama. Konsekuensinya  adalah  hukum  itu  sendiri  harus  memiliki  suatu  kredibilitas,  dan kredibilitas itu hanya bisa dimiliki bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan  membuat  masyarakat  mau  mengandalkannya  sebagai  perangkat  norma  yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat potensial untuk meng-hasilkan kepastian hukum. 7
4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/.
5 Ibid .,
6 Rabi  Yati, Perlindungan  HAM  Dalam  Konsepsi  Negara  Hukum ,  Artikel  Ilmu  Pendidikan,  Universitas Lambung Mangkurat, 2018.
7 Abdul Latief, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil , Jurnal KONSTITUSI Sinta 2, Vol.7, No.1, Februari 2015, hlm.52.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kepastian  hukum  tidak  terlepas  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam tulisan ini lebih difokuskan pada kepastian hukum  dalam  suatu  perjanjian,  sesuai  dengan  asas-asas  yang  terdapat  pada  hukum perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum  ( pacta  sunt  servanda ),  asas  itikad  baik  ( good  faith ),  asas  kepribadian,  asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan lainnya, tidak dapat  dipisah-pisahkan,  diterapkan  secara  bersamaan,  berlangsung  secara proporsional dan adil, serta dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. 8 Perjanjian  menurut  Munir  Fuady,  merupakan  suatu  kesepakatan  yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau  menghilangkan  hubungan  hukum.  Di  samping  itu  kontrak  juga  sebagai  suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. 9
Perjanjian selalu melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Dengan  demikian  suatu  kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian, kreditur dapat menuntut  pemenuhan  prestasi  dari  debitur,  debitur  juga  berkewajiban  untuk melaksanakan  prestasinya.  Mengacu  pada  makna  perjanjian  menurut  Munir  Fuady, maka  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  isi  perjanjian  harus  memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik  bahkan  menimbulkan  konflik,  tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  para  pihak terutama  dalam  perjanjian  baku.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  tujuan  dari pembuatan perjanjian sehingga memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikan-nya. Karenanya eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.
Salah  satu  fakta  konkrit  terkait  hukum  perjanjian  yaitu  perjanjian  pada perusahaan  pembiayaan  ( leasing ),  diantaranya  adalah  pembiayaan  kendaraan bermotor (roda dua dan roda  empat).  Permasalahan ini menjadi topik utama dalam pembahasan tulisan penulis.
Dalam prakteknya pembiayaan terhadap kendaraan bermotor berlangsung atas dasar “kepercayaan”. Dalam kata lain, hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima  fidusia  (kreditur)  merupakan  hubungan  hukum  yang  didasarkan  atas kepercayaan. Pemberi fidusia  percaya  bahwa penerima  fidusia mau mengembalikan hak  milik  barang  yang  telah  diserahkan  setelah  dilunasi  hutangnya.  Sebaliknya
8 Niru  Anita  Sinaga, Peranan  Asas-asas  Hukum  Perjanjian  dalam  Mewujudkan  Tujuan  Perjanjian ,  Jurnal BINAMULIA HUKUM Sinta 2, Vol.7, No.2 Desember 2018, hlm.108.
9 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.9.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. 10
Praktek  tersebut  di  atas,  dalam  hukum  bisnis  dikenal  sebagai  pembiayaan konsumen,  merupakan  lembaga  pembiayaan  yang  kegiatannya  berupa  penyediaan dana  oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen  kepada  konsumen  untuk  pembelian suatu barang dari pemasok ( supplier ), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok ( supplier ). 11
Landasan  hukum  dalam  transaksi  pembiayaan  konsumen  ini  adalah  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang Jaminan Fidusia, pada ayat (1) dan (2), disebutkan: 12
Ayat (1): Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hakkepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Ayat  (2):  Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap kreditur lainnya.
Meskipun  telah  dilandasi  oleh  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), dalam pelaksanaannya sering terjadi perbuatan “wanprestasi”  yang  dilakukan  oleh  debitur.  Wanprestasi  adalah  “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak  dilaksanakan  sama  sekali”. 13 Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan  “Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  (berutang)  tidak  memenuhi  atau  melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu per janjian.”
Perihal wanprestasi, J Satrio menegaskan “wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan  kesemuanya  itu  dapat  dipersalahkan  kepadanya”. 14 Wanprestasi  diatur  dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: 15 “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap  Ialai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus
10 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia , (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.119. 11 Henry Donald Lbn. Toruan, Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia , Jurnal Penelitian Hukum “De Jure” Sinta 1, Vol.18 No.2, Juni 2018, hlm.187.
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) dan (2).
13 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.60 .
14 J Satrio, Hukum Perikatan , Perikatan pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.122.
15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1243.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ” . Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana  kreditur  maupun  debitur  tidak/lalai  melaksanakan  perjanjian  yang  telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa ( force mejeur ). Pasal wanprestasi juga tertuang dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 16
Akibat  hukum  wanprestasi,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan pemanggilan secara tertulis (Somasi) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut: 17
1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).
Meskipun  wanprestasi  telah  diatur  dalam  Pasal  1243  dan  Pasal  1238  KUHPerdata. Namun, fakta hukum yang terjadi adalah kreditur dengan kesewenangannya melalui pihak ketiga  (Mata  elang)  melakukan  penarikan  unit  secara  paksa,  baik  itu  dilakukan  di  jalan maupun di rumah. Dampak negatif dari penarikan unit secara paksa ini, menjatuhkan harga diri  debitur,  meskipun  keterlambatan  debitur  tidak  kurang  dari  1  minggu  dari  jatuh temponya.
Permasalahannya  adalah  pihak leasing tidak mau tahu alasan-alasan yang diberikan oleh  debitur,  bahkan  pihak  debitur  dan/atau  keluarganya  sering  dihubungi  oleh  pihak kreditur melalui bagian penagihan. Dari sinilah perlu diperhatikan kembali perjanjian antara kedua pihak yaitu kreditur/ leasing dan debitur.
Di  sisi  lain,  pihak  kreditur  sering  beranggapan  bahwa  debitur  telah  wanprestasi sehingga berlandas pada asumsi tersebut, maka dilakukan eksekusi secara paksa oleh pihak kreditur melalui pihak ketiga. Padahal jika debitur diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan  koordinator  lapangan,  maka  penarikan  secara  paksa  ini  tidak  akan  terjadi,  tetapi praktek di lapangan koordinator lapangan tidak diikutsertakan.
Melihat ke belakang, pada hakekatnya kesalahan atau kelalaian utama dilakukan oleh pihak leasing /kreditur karena kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan legalisasinya ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau  Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun untuk menutupi kesalahan dan/atau kelalaian tersebut dan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak leasing memerintahkan pihak ketiga  ( debt  collector dan/atau  Matel)  untuk  melakukan  penarikan  unit  secara  paksa
16 Ibid ., Pasal 1238 KUHPer.
17 https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dimanapun.  Maraknya  permasalahan  ini  mengganggu  keamanan  dan  kenyamanan masyarakat  terutama  dalam  dunia  hukum  bisnis  di  Indonesia,  sehingga  Mahkamah Konstitusi  melakukan  Uji  Materi  dengan  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), terutama pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 15 ayat (2).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan fidusia yang memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka  dapat  digunakan  lebih  dari  satu  pendekatan. 18 Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ). 19 Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang- undangan  yang  mengatur  berkenaan  dengan  persoalan  hukum  yang  timbul  dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada  Pengadilan  Negeri,  menimbulkan  persoalan  hukum  pada  f rasa  “Kekuatan Eksekutorial”  dan  frasa  “Sama  Dengan  Putusan  Pengadilan”  bertentangan  dengan  prinsip Kepastian Hukum yang berkeadilan.
Sedangkan  pendekatan  konsep  dilakukan  untuk  meneliti  doktrin  hukum  mengenai keberadaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menimbulkan  persoalan  hukum.  Hal  ini karena  keberadaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  bukan  berarti  menghilangkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia, namun putusan tersebut hanya  memberikan  definisi  atas  frasa  kekuatan  eksekutorial  dalam  jaminan  fidusia. Penerima jaminan fidusia tetap dapat memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Pembahasan  mengenai  Mewujudkan  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang Memenuhi Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Merujuk  pada  masalah  pelaksanaan  eksekusi  kendaraan  bermotor  oleh  kreditur ( leasing )  melalui debt  collector 20 dan/atau “Mata  Elang” 21 yang  hingga  kini  masih menimbulkan problematika hukum tersendiri yakni dengan melakukan eksekusi kendaraan bermotor  secara  paksa  dan  terkadang  arogan  dengan  mengabaikan  koridor  hukum  yang berlaku,  terutama  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019,  menurut  penulis  pada  hakikatnya  permasalahan  tersebut berawal  dari  adanya  5  (lima)  permasalahan  hukum  dalam  penerapan  Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kelima permasalahan hukum dimaksud, sebagaimana dikutip penulis dari sumber artikel yaitu: 22
18 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Banyumedia Publishing, 2017), hlm. 300.
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 57. 20 Debt collector adalah Penagih Utang. Dasar hukumnya debt collector dalam melaksanakan jasa penagihan utang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit.
21 Mata Elang adalah julukan bagi seseorang yang ditugaskan leasing untuk mengambil motor yang kreditnya macet.  Dalam  beberapa  kasus,  Mata  Elang  memang  memiliki  akses  ke  database leasing tentang  siapa  saja  yang menunggak cicilan.
22 HAG, “Ini Lima Permasalahan Hukum dalam Penerapan Jaminan Fidusia:,

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
1. Masih ada Penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran  Fidusia,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  agar  bisa  mendapatkan  sertifikat  Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan mungkin masih ada yang membuat Akta  Jaminan  Fidusia  tidak  dihadapan  Notaris.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi  dengan alasan  untuk  menghindari  biaya  yang  timbul,  yaitu  biaya  pembuatan  akta  yang besarnya  2,5%  untuk  nilai  penjaminan  sampai  dengan  Rp.100  juta  dan  biaya pendaftaran  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Ada  pula  yang  membuat  dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukan tanda- tanda macet pembayaran angsuran.
Akibat hukum bagi Penerima fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, berdampak kreditur tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri,  sehingga  prosesnya  panjang. Namun  untuk  nilai  sengketa  kurang  dari  Rp.200  juta,  Mahkamah  Agung  telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Akibat dari ketiadaan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia  tidak  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Adapun bunyi dari Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c adalah : 23
a.  Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
b.  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Masih  ada  penerima  fidusia  yang  melakukan  eksekusi  penarikan  benda  jaminan. Seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya  dengan  meminta  bantuan  aparat  kepolisian.  Namun  pada  prakteknya seringkali ketentuan tersebut tidak dipenuhi sehingga muncul permasalahan hukum yang baru. 24 3. Ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi fidusia yang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia- lt5729fa53ed660/.
23 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Pasal  29  ayat  (1) huruf b dan c.
24 Kongres  Advokat  Indonesia,  Ini  Lima  Permasalahan  Hukum  dalam  Penerapan  Jaminan  Fidusia, https://www.kai.or.id/berita/5196/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia.html.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Jaminan  Fidusia  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling  banyak  Rp.50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)”.  Unsur -unsur  pokok  dari tindak  pidana  tersebut  dapat  saja  dikaitkan  dengan  Pasal  372  KUHP  seperti  unsur- unsur  objektifnya  yaitu  perbuatan  memiliki,  sesuatu  benda,  yang  berada  dalam kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan,  dimana  benda  tersebut  sebagian  atau seluruhnya  milik  orang  lain  yang  dibuktikan  telah  beralihnya  hak  kepemilikan  atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum penyidik yang utama yaitu menggunakan Pasal 36 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  sehingga  berlaku  asas lex  spesialis  derogate  legi generalis yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan Penerima fidusia tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  lebih  ringan  dari  ketentuan  Pasal  372  KUHP  tentang Penggelapan, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan  benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena penggelapan,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  4  (empat)  tahun.”  Ini  juga mungkin  yang  menjadi  salah  satu  alasan  Penerima  fidusia  tidak  mendaftarkan  ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Adanya  titik  singgung  antara  cara  penyelesaian  melalui  BPSK  dengan  pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya  masih  dalam  bentuk  perjanjian  standar  yang  kemungkinan  besar  juga mengandung  klausula  baku.  Sehingga,  membuka  peluang  Pemberi  fidusia  untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 25
5. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan  sebagai  jaminan  fidusia.  Padahal  akses  masyarakat  umum  untuk mengetahui  apakah  suatu  barang  telah  terdaftar  sangat  penting.  Artinya,  mengingat masih adanya praktek di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini  penting  untuk  mengurangi  praktek illegal tersebut,  diharapkan  jika  seseorang mengetahui suatu barang telah  dibebani jaminan fidusia, maka orang tersebut tidak akan menerima gadai terhadap barang tersebut. 26
Kelima permasalahan mendasar tersebut berdampak dari tidak didaftarkannya objek jaminan  fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  sehingga  berakibat  kreditur  (Penerima fidusia) tidak memiliki sifat droit de suite 27 dan kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan (dikenal  dengan  kreditur  konkuren).  Selain  hilangnya  hak  preferen  dari  kreditur,  hak
25 Ibid ., 26 HAG, “Ini Lima Permasalahan Hukum dalam Penerapan Jaminan Fidusia:,
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia- lt5729fa53ed660/.
27 Sifat droit de suite adalah sifat yang selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu  berada.  Artinya  Hak  Tanggungan  melekat  selalu  mengikuti  obyek  Hak  Tanggungan  dimanapun  obyek  Hak Tanggungan tersebut berada.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
eksekusi title eksekutorialnya juga ikut hilang karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya  yang  ada  di  Sertifikat  Jaminan  Fidusia. 28 Sebaiknya  objek  dari  jaminan  fidusia  itu didaftarkan  dan  dibuatkan  akta  notariil  agar  kepastian  hukumnya  lebih  terjamin  dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh debitur wanprestasi.  Akibatnya  kreditur  tidak  memiliki  hak  preferen  dan  hak title eksekutorial, sehingga  kreditur  hanya  sebagai  kreditur  Konkuren  (kreditur  yang  tidak  memiliki  hak didahulukan dari kreditur lainnya).
Padahal  tujuan  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia melahirkan jaminan fidusia bagi Penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah  dibebani jaminan fidusia dan memiliki hak yang didahulukan (kreditur Preferen) terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor pendaftaran  terbuka  untuk  umum.  Padahal  secara  hukum  jaminan,  benda  yang  dibebani dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan  termasuk  juga  benda  yang  dibebani  dengan jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Di  sisi  lain,  debitur  juga  melakukan  beberapa  pelanggaran  terutama  dalam  hal perjanjian, sehingga terjadinya sengketa dalam jaminan fidusia. Sengketa dimaksud meliputi 1. Turunnya hasil pemasukan dari usaha bisnis yang debitur jalankan,
2. Adanya masalah keluarga yang debitur sedang hadapi,
3. Terjadi kejadian diluar kemampuan peminjam.
Pada prakteknya,  di dalam  lembaga pembiayaan lebih sering kesalahan terjadi pada pihak debitur yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian bagi kreditur atau pihak  lembaga  pembiayaan  yang  terjadi  diluar  kemampuan  si  debitur  itu  sendiri  yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dari si debitur, dan faktor ekternal si debitur.  Terkait  dengan  hal  ini,  jika  debitur  melakukan  kesalahan  dengan  sengaja  maka kreditur  dapat  menggugat  debitur  karena  kesalahannya.  Sebelum  menggugat  dilakukan upaya non litigasi, jika masalah tetap tidak terselesaikan barulah dilakukan upaya  litigasi melalui  proses  pengadilan.  Jika  debitur  tidak  sengaja  melakukan  kesalahan  tersebut  atau diluar  kemampuan  dari  si  debitur  misalnya  musibah  atau  bencana  alam  yang  terjadi terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur yang menyebabkan objek dari jaminan fidusia tersebut hilang maka secara otomatis perjanjian jaminan fidusia tersebut batal demi hukum.
Dengan  demikian,  pada  lembaga  perbankan  ataupun  lembaga  pembiayaan  jarang terjadi kreditur yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi kreditur itu sendiri dan pihak bank karena jika kreditur melakukan kesalahan maka nama baiknya  dan  lembaga  bank  tersebut  tercemar.  Jadi  dalam  hal  ini  sangat  jarang  dijumpai kreditur yang bermasalah, lebih sering dijumpai debitur yang bermasalah.
Berlandas pada pembahasan tersebut, penulis akan menganalisanya dengan meminjam Teori Kepastian  Hukum menurut Gustav  Redbruch .  Teori  kepastian  hukum  ini  lebih condong pada teori Kepastian hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana penulis kutip dari jurnalnya Iskandar Wibawa, disebutkan: 29
28 H.T.  Kamelo, Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan ,  (Bandung:  Alumni,  2016), hlm.47.
29 Iskandar  Wibawa, Implementasi  Asas  Kepastian Hukum  yang  Berkeadilan Berdasar  Cita  Hukum Bangsa Indonesia , Jurnal YUDISIA, Vol.8, No.1, Juni 2017, hlm.32.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
“Friedmann menyatakan ilmu hukum berfungsi untuk menyelesaikan problem konkrit dengan  tujuan  mencapai  keadilan,  kestabilan  dan  kesejahteraan.  Dari  pendapat Freidmann tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan institusi keadilan. Karena  itu  maka  membicarakan  hukum  sekaligus  membicarakan  keadilan. Menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan. Paul Scholten menyatakan, bahwa ilmu  hukum  adalah  ilmu  tentang  keadilan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kepastian hukum pada dasarnya untuk menegakkan keadilan. Pompe juga menyatakan bahwa  hukum  adalah  kepercayaan.  Dengan  demikian,  penegakkan  hukum dimaksudkan  untuk  meneguhkan  kepercayaan.  Sedangkan  Barda  Nawawi  Arief berpendapat bahwa pada Hukum terdapat asas keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara kepastian dan keadilan, keseimbangan antara yang formal dan materiel, keseimbangan antara hukum formal (Undang-undang) dengan hukum yang hidup di masyarakat ( das sein )”. 30
Hal itulah  cermin dari kepastian hukum yang berkeadilan menurut Friedmann, dkk. Selanjutnya  penulis  akan  menganalisa pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan fidusia , sebagai berikut:
1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia oleh Leasing / Kreditur Kewajiban  Kreditur  untuk  mendaftarkan  objek  jaminan  fidusia  kepada  pihak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia harus terpenuhinya dengan dibubuhi tandatangan Notaris  bersangkutan.  Artinya  sebelum  objek  jaminan  fidusia  (baik  kendaraan bermotor  roda  dua  maupun  roda  empat)  sebelum  diluncurkan  ataupun  ditawarkan kepada  masyarakat  khususnya  konsumen,  terlebih  dahulu  objek  jaminan  tersebut sudah dilengkapi dokumen berupa Akta / Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan kepanj4angan  tangan  dari  hasil  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  di  Kantor Pendaftaran Fidusia.
Perihal kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini dapat dianalisis dalam 2 (dua) perspektif,  yaitu  menggunakan  perspektif  penormaan  dan  perspektif  asas  hukum benda yang dianut dalam KUHPerdata. Untuk yang pertama akan diuraikan terlebih dahulu terkait dengan perspektif penormaan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
Pendaftaran ini merupakan hal yang penting dalam sebuah pendaftaran jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan harus didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari  asas publisitas. 31 Dalam melaksanakan pembebanan dengan  benda jaminan fidusia harus dibuat dengan akta Notaris dan dikenal  dengan Akta  Jaminan
30 Ibid .,
31 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan , (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm.213.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Fidusia,  yang  harus  memuat  sekurang-kurangnya  identitas  para  pihak  pemberi  dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  nilai  penjaminan  dan  nilai  benda  yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. 32
Jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan  sehingga  memiliki  suatu  kepastian  hukum serta memiliki kedudukan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui media elektronik  yang  terintegrasi  secara online . 33 Dengan  berlakunya  ketentuan  tersebut timbul  suatu  permasalahan  mengenai  perubahan  sistem  pendaftaran  fidusia  dari pendaftaran  yang  awalnya  manual  dengan  mendatangi  Kantor  Fidusia  beralih  ke sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Perubahan ini menimbulkan suatu hambatan  dalam  pelaksanaannya,  sekaligus  memberikan  manfaat  atau  keunggulan dari pada pendaftaran secara manual. 34 Ketidaktegasan pasal-pasal di dalam Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  mengakibatkan  pihak leasing tidak  melakukan  kewajiban Pendaftaran Fidusia segera setelah dilakukan penanda-tanganan Akta Jaminan Fidusia yang  mengikuti  perjanjian  kredit.  Tidak  jarang  pihak  bank  baru  melakukan Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  pada  saat  terjadi  indikasi  debitur  akan  melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat pada waktunya. 35 Untuk  memberikan  kepastian  hukum,  Pasal  11  Undang-Undang  Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Jaminan Fidusia dikatakan sah apabila akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Oleh karena itu pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia secara  Elektronik,  karena  dapat  dikatakan  bahwa  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia merupakan yang harus diperhatikan dalam rangka menciptaan kepastian hukum bagi kreditur dan menghindari debitur yang tidak beritikad baik. 36
Menurut J. Satrio Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam  Bahasa  Indonesia  dan  merupakan  Akta  Jaminan  Fidusia”.  Setiap  perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan Jaminan Fidusia dibuktikan dengan akta  notaris.  Dengan  demikian,  Akta  Notaris  disini  merupakan  syarat  materiil berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan Fidusia yang ditutup para pihak. 37
32 I  Dewa  Gede  Mega  Kresna  Vevakananda, Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara  Elektronik ( Online ), Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12, 2021, hlm.1278-1279 .
33 Laksana  Arum  Nugraheni, Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Dalam  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara Elektronik ( Online System ), (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), hlm.11.
34 Ni Wayan Erna Sari, AA dan Ketut Sukranatha, Pendaftaran Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi BalI , Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), hlm.2.
35 Ibid .,
36 Adnyaswari, N., & Putrawan, S. Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan . Journal Ilmu Hukum, Vol.6 No 16, 2018.
37 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Sistem  administrasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  berupa  prosedur  pendaftaran jaminan  fidusia  serta  penerbitan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  dapat  dilakukan secara online oleh  pemohon  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  melalui  sistem  elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU  No.AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik ( Online System ). 38
Menurut  Hans  Kelsen,  bahwa  makna  hukum  yang  khas  dari  tindakan  pada dasarnya  bersumber  dari  norma  yang  isinya  mengacu  pada  tindakan  itu,  sehingga dapat  ditafsirkan  sesuai  dengan  norma  tersebut.  Fungsi  norma  menurutnya  adalah sebagai skema daripada penafsiran. Berdasarkan pemahaman itu, maka pertimbangan- pertimbangan  sebuah  perbuatan  dari  perilaku  seseorang  yang  dilakukan  pada  satu waktu dan tempat tertentu, yakni perbuatan yang legal atau illegal merupakan satu penafsiran  dari  norma  yang  khusus.  Sehingga  sebuah  norma  ditafsirkan  sebagai sesuatu hal yang semestinya ada atau semestinya terjadi. 39
Suatu  kaidah  norma  termasuk  dalam  sistem  norma  tertentu  hanya  bisa  diuji dengan  cara  mengkonfirmasi  norma  tersebut  untuk  mendapatkan  validitasnya  dari norma  yang  bersifat  dasar,  dengan  membentuk  susunan  norma  tersebut.  Proses pencarian  terhadap  alasan  validitas  suatu  norma  tertentu,  seperti  halnya  dengan pencarian suatu sebab akibat, bukanlah merupakan suatu regressus ad infinitum (suatu proses yang tanpa akhir), namun proses tersebut berakhir dengan telah ditemukannya satu norma tertinggi yang dijadikan dasar dari validitas terakhir dalam suatu sistem norma. 40 Sama halnya dengan peraturan hukum sebenarnya terdiri dari beberapa norma yang mengatur tentang perilaku manusia didalam interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hart, setidaknya terdapat 3 (tiga) karakteristik suatu hukum atau sistem hukum, yakni validity 41 , efficacy 42 , acceptance . 43
Menurut Hart, aturan hukum terdiri dari aturan yang dinamakan sebagai primary rules dan aturan sebagai secondary rules. 44 Kelompok primary rules merupakan aturan- aturan yang memberikan suatu hak dan sekaligus membebankan kewajiban tertentu kepada  masyarakat.  Contoh  yang  dapat  dikemukakan  terkait primary  rules adalah aturan yang terdapat dalam hukum jaminan fidusia, yaitu aturan yang membebankan hak  dan  kewajiban  bagi  debitur  dan  kreditur  yang  keduanya  memiliki  hak  dan
38 I  Dewa  Gede  Mega  Kresna  Vevakanand, Pelaksanaan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik (Online ), Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12,  2021, hlm.1280.
39 Hans Kelsen, Hukum Fidusia , (Malang: Bayumedia, 2018), hlm.151.
40 Ibid ., hlm.151.
41 Validity adalah sebuah ketentuan hukum dinilai memiliki kelayakan , bila dapat dilacak dan ditelusuri secara formal sesuai prosedur sistem pembuatan maupun perubahan suatu peraturan hukum.
42 Efficacy adalah sebuah sistem hukum dapat dinyatakan mempunyai efficacy, jika sebuah ketentuan hukum itu ditaati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat pada umumnya.
43 Acceptance diartikan  sebagai  suatu  keadaan  dapat  diterimanya  aturan  hukum  tertentu  oleh  anggota masyarakat sebagai suatu aturan yang dinilai valid.
44 HLA. Hart, The Concept of Law , second edition, edited by Penelope A.Bulloch and Joseph Raz, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 56.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
kewajibannya. 45 Sedangkan aturan secondary rules merupakan aturan-aturan tertentu yang  bersifat  menetapkan  bagaimana  caranya  dan  oleh  siapa  aturan primary  rules tersebut  dibuat,  aturan  dinyatakan  berlaku  atau  diubah,  dan  juga  suatu  aturan dinyatakan  tidak  lagi  berlaku. 46 Contoh  lain  yang  tergolong  kedalam  kelompok secondary  rules adalah  aturan  yang  mengatur  pembentukan  kontrak  serta  berbagai aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur bagaimana terjadinya kewajiban hukum  tertentu,  seperti  halnya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dan  peraturan pendukungnya di dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai dampak wanprestasinya debitur.
Terkait primary rules ini, Bruggink menyatakan bahwa tampilan suatu norma itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk, antara lain: 47
a. Dalam bentuk Perintah ( gebod ), yaitu membebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
Dalam konteks disertasi ini adalah kewajiban kreditur untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia dan membuat akta otentik di kantor  Notaris.  Sedangkan  kewajiban  bagi  debitur  adalah  untuk  memenuhi prestasinya setiap bulannya dengan tanggal yang telah disepakati bersama.
b. Larangan ( verbod ), yang merupakan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam  konteks  ini  adalah  larangan  bagi  debitur  untuk  tidak  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  terutama  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia  ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing ataupun kreditur.
c. Pembebasan  ( vrijstelling/ dispensasi),  merupakan  pembolehan  ( verlof )  secara khusus  untuk  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  yang  secara  umum diwajibkan.
Terkait  dengan  pembahasan  permasalahan  ini  berupa  perjanjian,  yang merupakan  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi  tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hokum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.
d. Izin  ( toestemming ),  adalah  pembolehan  yang  diberikan  secara  khusus  untuk melakukan perbuatan yang secara umum tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dalam konteks disertasi ini adalah debitur mengajukan perpanjangan gadai BPKB (istilahnya top-up ) mengingat jatuh tempo pembayarannya hanya tinggal 3 angsuran lagi. Di sisi lain, bagian marketing dari leasing bersangkutan menyetujui keinginan top-up dari  debitur,  tanpa  menganalisa  bagaimana  kemampuan keuangan untuk kedepannya bagi debitur yang mengajukan top-up tersebut.
Gagasan mengenai aturan primer dianggap hanya mewakili salah satu bagian dari hukum  secara  keseluruhan.  Masyarakat  yang  hanya  memiliki  aturan  primer  dapat dikategorikan sebagai masyarakat sederhana ( simple society ) yang berada pada situasi
45 Hari Chand, Modern Jurisprudence , (Kuala Lumpur: Internaonal Law Book Services, 2015), hlm.82.
46 Ibid ., hlm.83.
47 Ian Mcleod, Legal Theory , (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 89.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pra-hukum ( pre-legal condition ), karena aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur  masyarakat  tersebut. 48 Meskipun  demikian,  masyarakat  mengakui  dan menerimanya sebagai hukum. Atas dasar ini Hart seringkali dianggap sebagai seorang “posivis  lunak”  ( so  posivism )  atau  “ posivis  inklusif ”  ( inclusive  legal  posivism ).  Karena lebih  menyerupai  pra-hukum,  aturan  primer  dianggap  memiliki  3  (tiga)  kelemahan utama yaitu: 49
a. Aturan  primer  itu  bersifat  statis,  karena  tidak  memiliki  metode  atau  prosedur untuk mengubah aturan tersebut. Aturan primer yang ada perlu mangadaptasi dan  mengakomodasi  perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  lewat  pembuatan aturan yang baru.
b.   Aturan primer mengandung kedakpastian ( uncertain ). Pengertian aturan primer yang  hanya  berisi  hak  dan  kewajiban  secara  umum  belum  sepenuhnya menjelaskan  pengertian  aturan  itu  sendiri,  mana  yang  merupakan  hukum  dan mana  yang  bukan  dan  juga  pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut.  Diperlukan lembaga yang dapat menilai bahwa suatu perilaku itu merupakan aturan dan juga untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadapnya.
c. Aturan primer juga dinilai kurang efisien, karena tidak memiliki lembaga yang memiliki kewenangan melakukan proses ajudikasi apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut Hart kemudian menyodorkan konsep mengenai aturan sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) tipe yaitu rules of change , rule of adjudicaon , dan rules of recognion . Dengan demikian, aturan sekunder tidak lain adalah aturan yang tidak bisa dipisahkan dari aturan primer. Fungsinya adalah sebagai alat  atau  metode  untuk  memastikan,  menyampaikan,  menghapuskan  aturan  primer, dan juga menentukan adanya pelanggaran terhadap aturan primer tersebut. 50
Sebuah  aturan  hukum  dilihat  dari  daya  kerjanya,  dapat  dibedakan  menjadi  2 (dua) kelompok, yakni hukum yang bersifat memaksa ( dwingend  recht ) dan bersifat mengatur  ( aanvullend  recht ).  Pengertian  kata  “memaksa”  ditujukan  bahwa  pembuat hukum tidak memberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan aturan hukum itu. Aturan hukum yang dibuat haruslah ditaati dengan apa adanya dan tidak diberi pilihan apalagi disimpangi oleh orang yang mempunyai suatu hubungan hukum. Sedangkan untuk aturan hukum yang mengatur ( aanvullend recht ) adalah suatu aturan hukum  akan  menjadi  acuan  apabila  pihak-pihak  tidak  merumuskan  sendiri  tentang aturan-aturan  yang  disepakati  berlaku  untuk  hubungan  hukum  diantara  mereka. Aturan hukum demikian ini dapat memberikan disposisi tertentu serta untuk mengisi kekosongan aturan untuk hal-hal yang tidak diatur oleh para pihak sendiri.
Sebuah aturan hukum dapat dikatakan bersifat memaksa apabila memiliki ciri- ciri  antara  lain pertama ,  digunakan  kata  “wajib”, kedua ,  menyangkut  kepentingan umum  atau  ketertiban  umum. 51 Ciri  lain  terkait  norma  yang  bersifat  memaksa  ini,
48 Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence an Introducon to Legal Theory , (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm.75.
49 Kennet  Einer  Himma,  “ Inclusive  Legal  Posivism ”,  dalam  The  Oxford  handbook  of  Jurisprudence  and Philosophy of Law, (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm.125.
50 Ibid ., 51 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Gramedia Press, 2015), hlm.240.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
menurut  C.  Asser, 52 terdapatnya  perintah  yang  rangkap,  yang  terdiri  satu  perintah ditujukan  untuk  individu  yang  tunduk  aturan  hukum,  satu  perintah  lagi  ditujukan kepada  perlengkapan  Negara  yang  dibebani  dengan  penegakan  Undang-undang tersebut.  Sedangkan  pada  hukum  yang  bersifat  pelengkap  hanya  terdapat  perintah yang  kedua  yaitu  perintah  kepada  perlengkapan  Negara  yang  dibebani  penegakan suatu Undang-undang, tetapi kepada individu tidak diberikan suatu perintah tertentu.
Norma  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  tertuang  dalam  Pasal  11  ayat  (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “pendaftaran fidusia adalah wajib dilakukan”.  Penggunaan  kata  “wajib”  dalam  pasal  ini  menunjukkan  bahwa  aturan tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan dan saat yang sama tidak boleh untuk ditinggalkan. Pihak-pihak yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tidak mempunyai  pilihan  lain,  selain  untuk  melakukan  apa  yang  diperintahkan  untuk dilaksanakannya.  Adanya  kewajiban  untuk  melaksanakan  norma  tertentu  yang diperintahkan adalah ciri dari norma yang memiliki sifat memaksa.
Sifat norma tentang pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia adalah suatu norma hukum yang bersifat memaksa ( dwingend recht ) dan bukan bersifat mengatur ( aanvullend recht ) ini dapat ditinjau dari hukum benda pada asasnya menganut sistem tertutup. Sesuai dengan sistematika dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  maka  hukum  jaminan  yang  dilekati dengan sifat kebendaan merupakan bagian dari hukum benda.
Berdasarkan  sifatnya,  hukum  benda  sebagaimana  diatur  dalam  Buku  II KUHPerdata adalah bersifat tertutup. Bersifat tertutup ini dimaksudkan bahwa aturan hukum  yang  berlaku  dalam  hukum  benda  hanyalah  hak-hak  kebendaan  yang  sudah ditetapkan secara tegas didalam aturan Undang-undang. 53 Masyarakat atau para pihak tunduk pada aturan Undang-undang tersebut dan tidak dimungkinkan untuk membuat aturan lain diluar dari apa-apa yang sudah dinyatakan dalam Undang-undang. Aturan yang mengatur mengenai hak-hak jaminan kebendaan merupakan bagian dari hukum benda, karenanya ketentuan-ketentuan yang ada didalam hukum jaminan kebendaan lebih banyak dipengaruhi oleh ketentuan yang ada dalam hukum benda tersebut.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  bahwa  hukum  benda  pada  asasnya  menganut sistem  tertutup  maka  aturan-aturan  yang  ada  dalam  hukum  jaminan  fidusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga bersifat tertutup, artinya bahwa norma yang berlaku adalah norma yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, norma yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah norma yang bersifat memaksa ( dwingend recht ). Namun demikian, didalam Undang- Undang Jaminan Fidusia juga tidak memuat ketentuan apapun yang mengatur tentang akibat  hukum  yang  akan  ditanggung  maupun  aturan  mengenai  sanksi  tertentu  bila jaminan fidusia itu tidak didaftarkan. Hal ini jika dikaitkan dengan aturan pendaftaran
52 Paul  Scholten, Penuntun  Dalam  Mempelajari  Hukum  Perdata  Belanda ,  diterjemahkan  oleh  Siti  Sumarti Hartono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm.28-29 .
53 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia , (Surabaya: CV. Dharma Muda, 2016), hlm.17. .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
yang bersifat dwingend recht 54 sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. 55 Dengan  tidak  adanya  aturan  tertentu  mengenai  sanksi  apapun  jika  jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka akan berakibat pada penggunaan kata “wajib” yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak-pihak  yang  diberi  kewajiban  untuk melaksanakan pendaftaran jaminan. Hal ini karena pihak-pihak yang diberi kewajiban untuk  melaksanakan  pendaftaran  jaminan  fidusia  masih  memiliki  pilihan  lain  untuk melakukan  pendaftaran  atau  untuk  tidak  melakukan  pendaftaran.  Namun  demikian, sebagai sebuah konsekuensi dari tidak dilakukannya pendaftaran, maka secara hukum hak-hak  serta  keuntungan-keuntungan  yang  akan  diberikan  Undang-undang  kepada pihak penerima fidusia menjadi tidak diperoleh.
Pada  dasarnya,  adanya  kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  itu bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  hak  dari  pihak-pihak  yang melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  kemungkinan-kemungkinan  terjadinya pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh pihak ketiga. Secara tegas dinyatakan bahwa  tujuan  dari  proses  pendaftaran  jaminan  fidusia  adalah  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum  untuk  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  dan preferen kepada penerima fidusia 56 sebagai pemenuhan asas publisitas. 57
Pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  diatur  Pasal  11  sampai  18  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  dibebankan  kepada  pihak  penerima  fidusia  (kreditur),  hal  ini dimaksudkan agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada penerima fidusia yang telah mengucurkan pinjaman kepada debitur untuk memastikan bahwa pinjaman yang sudah dikucurkan tersebut  dapat  dilunasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian jika penerima fidusia (kreditur) tidak melakukan pendaftaran, maka kreditur tersebut tidak menikmati perlindungan dan keuntungan yang pada awalnya akan diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Dalam jaminan fidusia, tahap pendaftaran adalah momentum yang penting sekali dan  sangat  krusial  terutama  dalam  hal  adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan untuk  pihak  kreditur.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  hak  kebendaan  atas  jaminan fidusia  tersebut  baru  lahir  saat  akta  jaminan  fidusia  dicatat  didalam  Buku  Daftar Fidusia  ketika  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Selain  untuk  memperoleh adanya  kepastian  hukum,  tujuan  pendaftaran  jaminan  juga  untuk  melahirkan  hak kebendaan.  Sebelum  dilakukan  pendaftaran  jaminan,  maka  hak  yang  dimiliki  oleh pihak kreditur merupakan hak perseorangan yang bersifat relatif.
Dengan demikian, apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka kreditur tidak memperoleh  hak-hak  serta  keuntungan-keuntungan  yang  sudah  ditentukan  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain hak kebendaan, hak yang didahulukan,
54 Dwingend recht artinya harus dipatuhi, tidak dapat disimpangi atau ditiadakan oleh seseorang atau para pihak, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.
55 Arida Mahmudyah, Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan  yang Mengikuti Pemiliknya), Jurnal WASAKA HUKUM,  Vol.7 No.2, Agustus 2019, hlm.336.
56 Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Fidusia angka 3.
57 Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
hak  eksekutorial,  dan  penerapan  ketentuan  pidana.  Hak  kebendaan  Jaminan  fidusia akan  lahir  apabila  jaminan  tersebut  didaftarkan,  sebaliknya  jaminan  yang  tidak didaftarkan  tidak  akan  melahirkan  kebendaan.  Hak-hak  yang  lahir  dari  perjanjian tersebut  adalah  hak  perseorangan  yang  bersifat  obligatoir.  Hak  perorangan  yang bersumber dari perjanjian obligatoir belum berubah menjadi hak kebendaan, selama perjanjian  tersebut  belum  didaftarkan,  sehingga  sifat-sifat  yang  melekat  dalam  hak tersebut  adalah  sifat-sifat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hak  perorangan,  yaitu bersifat  relatif  dalam  arti  hak  tersebut  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  orang tertentu saja.
Hak untuk didahulukan ( prefer ) seperti diatur dalam Pasal  27 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan hak yang dipunyai oleh kreditur penerima fidusia untuk mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia.  Kreditur  sebagai  pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia  memiliki  hak didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya karena kedudukannya sebagai kreditur preferen. Hak yang didahulukan sebagai pemegang sertifikat jaminan Fidusia tidak  menjadi  hapus  walaupun  adanya  kepailitan  atau  likuidasi  yang  dialami  pihak Pemberi  Fidusia.  Kedudukan  sebagai  kreditur  preferen  tidak  dapat  dimiliki  apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. 58
Demikian  pula  apabila  debitur  mengalami  cidera  janji,  berdasarkan  sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap,  maka  kreditur  pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia  tidak  perlu mengajukan gugatan ke pengadilan apabila debitur cidera janji. Jaminan fidusia yang tidak  didaftarkan,  tidak  dapat  memiliki  hak  eksekutorial,  sehingga  apabila  debitur cedera janji, maka untuk menuntut pengembalian piutangnya kepada debitur, kreditur harus melakukan gugatan kepada pengadilan negeri. 59
Ketentuan pidana seperti diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia  berlaku  ketika  tahapan-tahapan  jaminan  fidusia  mengikuti  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Salah  satunya  adalah bahwa  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  apabila  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan, maka ketika terjadi perbuatan pidana yang diatur Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia  berupa  perbuatan  sengaja  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  serta  Pasal  36 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dalam  hal  perbuatan  mengalihkan,  menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka tidak dapat diancam dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, tetapi diancam dengan  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). 60
58 Nanang Tri Budiman Supianto, Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas , Indonesian Journal Of Law And Islamic Law , Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember 2020, hlm.207-208.
59 Ibid .,
60 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Di sisi lain, bahwa jaminan fidusia ini merupakan implementasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur yang ada saat ini maupun yang ada di saat yang akan datang merupakan jaminan bagi pelunasan utang,  kecuali  ada  alasan-alasan  khusus  yang  didahulukan.  Fidusia  ini  merupakan bagian  dari  jaminan  kebendaan  atau  dikenal  sebagai security  right  in  rem ,  dan memberikan hak kebendaan mutlak kepada benda tertentu. Jadi, apabila debitur cedera janji,  maka  si kreditur  dapat  meng-eksekusi  hak  jaminannya kepada  benda  tertentu yang sifatnya kuat karena terlepas dari situasi kepailitan ataupun likuidasi, sehingga jaminan kebendaan ini tetap berlaku. Uniknya dari jaminan fidusia ini adalah bersifat tanpa  penguasaan,  yakni  jika  objek  jaminannya  benda  bergerak,  namun  tanpa penguasaan. Berbeda dengan gadai yang sifatnya dikuasai atau non-possessory dan juga harus  lihat  bahwa  fidusia  juga  merupakan  perjanjian accesoir ,  artinya  fidusia  tidak mungkin  berdiri  sendiri,  harus  ada  perjanjian underline  transaction -nya  apakah  itu perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya. 61
Berdasarkan perjanjian fidusia, maka akan menimbulkan beberapa hak kepada penerima jaminan fidusia, yaitu: 62
a. Titel  kepemilikan  benda,  berdasarkan  kepemilikan,  pengalihan  kepemilikan dengan  kepercayaan.  Artinya,  dengan  konsep  fidusia  ini,  si  penerima  jaminan fidusia dianggap sebagai pemilik secara kepercayaan.
b. Sertifikat jaminan fidusia terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.
c. Penerima jaminan fidusia memiliki hak mendahulu atau droit de preference yang tidak akan terpengaruh dalam hal kepailitan atau likuidasi (Pasal 27 UUJF), dan hak-hak yang melekat dalam hal cidera janji, yaitu hak title eksekutorial dan hak untuk melaksanakan parate eksekusi.
Menurut  penulis,  yang  perlu  diperhatikan  dari  fidusia  ini  adalah  jaminan dialihkan dalam bentuk pengalihan kepemilikan secara kepercayaan yang didaftarkan. Jadi sistem jaminan fidusia ini memungkinkan si kreditur untuk menerima pengalihan kepemilikan, tapi bendanya tetap dipegang oleh debitur. Konsep pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia ini agak berbeda dengan beberapa negara lain karena di beberapa negara lain sifatnya adalah gadai tanpa penguasaan.
Di  dunia  ini  ada  2  (dua)  konsep  terkait  dengan  jaminan  benda  bergerak  yang sifatnya  tanpa  kepemilikan  ( non-possessory ) , yaitu  pengalihan  hak  milik  seperti  di Indonesia,  Jerman,  dan  Perancis,  tapi  di  beberapa  negara  lain  sifatnya  adalah  gadai terhadap  benda  bergerak,  namun  tanpa  kepemilikan  ( non-possessory ),  dengan membawa konsekuensi yang berbeda juga. Dalam kata lain, yang satu pengalihan hak milik, satu lagi hanya sifatnya gadai, sebagian didaftar, dan sebagian lagi tidak didaftar. Bercermin pada jaminan benda bergerak kita harus mengacu pada beberapa hal, terutama adalah sifat dari jaminan benda bergerak itu sendiri, diantaranya pertama , mudah dipindah. Kedua , mudah dipisah. Ketiga , mudah rusak khususnya terkait dengan jaminan  fidusia  yang  dalam  bentuk  persediaan  atau  inventori.  Terakhir,  umumnya bernilai  rendah,  artinya  berbeda  dengan  jaminan  terhadap  hipotek  hak  tanggungan
61 R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda , (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm.241. 62 Ibid .,

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang nilainya tinggi, contohnya tanah. Biasanya jaminan benda bergerak itu nilainya kecil-kecil.
Berbicara mengenai  “hukum  benda  atau  hukum  kebendaan  itu  sendiri  adalah serangkaian  ketentuan  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  secara  langsung antara  seseorang  (subyek  hukum)  dengan  benda  (objek  dari  hak  milik),  yang melahirkan  berbagai  hak  kebendaan  ( zakelijk  recht )”. 63 Hak  kebendaan  dalam KUHPerdata / BW dapat dibedakan: 64 a.   Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau zakelijk zekenheid-srecht kepada pemegangnya  untuk  didahulukan  dalam  pemenuhan  utang  atas  jaminan (pembebanan)  benda  milik  orang,  yaitu  seperti  gadai  ( pand )  untuk  jaminan kebendaan  bergerak,  hipotek  untuk  jaminan  kebendaan  atas  kapal  laut  dan pesawat  terbang,  hak  tanggungan  untuk  jaminan  kebendaan  bagi  tanah,  atau fidusia untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
b.   Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau zakelijk genot-srecht kepada pemilik,  baik  terhadap  bendanya  sendiri  maupun  benda  milik  orang  lain  selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak bezit , hak milik ( eigendom ), hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami.
c.   Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak privelege , hak retensi, dan cessie .
Salah  satu  ciri  hak  kebendaan  itu  mempunyai zaakgevolg atau droit  de  suite , dimana hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan  akan  terkena  pula  untuk  wajib  menghormatinya. 65 Namun  bagaimana kalau  benda  tersebut  khususnya  benda  bergerak  berada  dalam  penguasaan  pihak ketiga, apakah droit de suite masih dapat dipertahankan, mengingat Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata / BW yang menyatakan bahwa “barang siapa menguasai benda bergerak dianggap  sebagai  pemiliknya”.  Dengan  demikian,  dalam  konteks  ini adanya perbenturan antara asas droit de suite dengan bunyi Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata .

## 2. Penarikan Objek Jaminan Fidusia yang Ideal
Di  Indonesia,  pengaturan  eksekusi  oleh  kreditur  tidak  diatur  spesifik  mengenai adanya kendala dengan parate eksekusi. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia memang disebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia.  Namun,  dalam penjelasannya ada kalimat “boleh minta bantuan pihak berwenang” . Memang ada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, namun Peraturan Kapolri tersebut hanya sifatnya berdiri di belakang dan penarikan tetap jadi urusan si krediturnya masing-masing.
Selain  itu,  OJK  sebagai  regulator  lembaga  pembiayaan  sudah  mencoba  mengatur supaya  penarikan  ini  berlangsung  tertib.  Namun,  masalahnya  adalah  aturannya  terlalu
63 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.40.
64 Ibid ., hlm.43.
65 Ibid ., hlm.67.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sumir, dan hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan, padahal yang memberikan pinjaman itu tidak hanya perusahaan pembiayaan, bisa perbankan dan individu pun juga memberikan pinjaman.  Jadi,  regulasi  ini  terbatas  sekali  aplikasinya,  padahal  secara  umum  sudah  ada fondasi untuk memberikan perlindungan yang adil ( equal ) terhadap para pihak. Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum dalam  Pasal  7  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  yang  menyatakan  permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau  kuasa  hukumnya  kepada  Kapolda  atau  Kapolres  tempat  eksekusi  dilaksanakan. Pertimbangan  utama  dikeluarkannya  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  tersebut antara  lain  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang bertugas  dan  berfungsi  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 66
Sebagai  alat  negara,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  memberikan bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  atau  eksekusi  jaminan  Fidusia, kegiatan  instansi  lain,  dan  kegiatan  masyarakat.  Eksekusi  jaminan  fidusia  mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  memerlukan  pengamanan  dari  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Jika  terjadi  kredit  macet  dan  eksekusi  atau  penarikan  barang  begerak  yang menjadi  jaminan  kredit,  maka  atas  dasar  Peraturan  Kapolri  tersebut  diharapkan  agar terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar,  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Dengan  adanya  peraturan  dan  Undang-undang  yang mengatur  fidusia,  maka  akan  lebih  menciptakan  proses  eksekusi  dengan  terlindunginya keselamatan  dan  keamanan  penerima  jaminan  fidusia,  pemberi  jaminan  fidusia,  atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa.
Prinsip-prinsip peraturan tersebut meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi  jaminan  fidusia  harus  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang  dihadapi.  Selain  itu,  dalam  pengamanan  eksekusi  juga  dilaksanakan  secara proporsionalitas,  dalam  arti  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  dilaksanakan  dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas  yakni  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  teknis  pelaksanaannya  eksekusi  oleh  Polri  harus  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia adalah: 67 a. Asas Accessoir (Perjanjian Tambahan),
Adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan  dari  pada  perjanjian  Pokok.  Contohnya  perjanjian  pembebanan  jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan perjanjian fidusia. 68
b. Asas Spesialitas,
66 https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25813.
67 Dikutip dari berbagai sumber bahan hukum sekunder.
68 https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/139/Rowina.pdf?sequence=1.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Adalah asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas  tanah  yang  ditentukan  secara  spesifik.  Dianutnya  asas  Spesialitas  oleh  Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan kewenangan tersebut harus ada pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. 69
c. Asas Fixed Loan , Fixed  Loan merupakan  fasilitas  pinjaman  yang  diberikan  kepada  debitur  untuk membiayai  investasi  (pembelian fixed  Asset )  debitur  atau  modal  kerja  yang penggunaannya  bersifat seasonal /hanya  sekali  penggunaan  saja.  Penarikan  dana dilakukan  sekaligus  (sejumlah  plafon  yang  telah  disepakati  antara  Bank  dengan debitur) dengan menggunakan Promes/Surat Sanggup dan pembayaran kembali dapat dilakukan secara berkala sampai masa kredit. Porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali. 70 d. Asas Publisitas,
Asas  publisitas  atau  asas  keterbukaan  ( openbaarheid ),  yaitu  asas  yang mengharuskan  bahwa  Hak  Tanggungan  harus  didaftarkan  di  dalam  register  umum, supaya  dapat  diketahui  oleh  pihak  ketiga  atau  umum.  Terhadap  Hak  Tanggungan berlakunya asas publisitas ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada Pasal 13 ayat (1). 71
Dalam  Pasal  13  ayat  (1)  menegaskan  “pemberian  Hak  Tanggungan  wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. 72 Selanjutnya pada ayat (3) “Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan”. 73
e. Asas Droit de Suite , Droit de suite atau zaaksgevolg merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (het recht volgt de eigendom van de zaak). 74 Hak kebendaan itu sendiri adalah  suatu  hak  absolut,  artinya  hak  yang  melekat  pada  suatu  benda,  memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut serta dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.
f. Asas Droit de Preference .
Droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda- benda tertentu yang dijaminkan pada  kreditur tersebut.  Atas hasil penjualan benda-
69 Rizki A.P., Naskah Publikasi tentang Pemenuhan Asas Spesialitas dan Publisitas Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, Tesis Pascasarjana hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012, hlm.3-4.
70 https://www.arthagraha.com/produk_pelepasan_dana/post/fixed-loan.
71 Rizki A.P., Op.cit ., hlm.5.
72 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 13 ayat (1).
73 Ibid ., Pasal 13 ayat (3).
74 https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-droit-de-suite-lt5460284e38e70/.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
benda  tersebut,  kreditur  berhak  mendapatkan  pelunasan  utang  debitur  terlebih dahulu . 75
Dari keenam prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan sebagai-mana dibahas di atas, di sisi lain terdapat standar pengamanan eksekusi benda jaminan  fidusia sebagai pendukung dari  keenam  prinsip  tersebut.  Standar  pengamanan  eksekusi  oleh  Polri  berlandas  pada Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia. Namun peraturan ini bertentangan dengan Pasal 1033 RV, Pasal 195, Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBG tentang tata cara eksekusi, karena bersifat menghakimi sendiri ( eigenrichting )  sehingga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  oleh  penguasa ( onrechtmatige daad overheids daad ). Sehingga mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat.
Namun demikian, eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tetap atas perintah dan dibawah pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri,  tanpa  mengurangi  hak  dan  wewenangnya  untuk melimpahkan  delegasi  eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri  lain  yang  bersangkutan  (Pasal 195  ayat  (2)  HIR/Pasal  206  ayat  (2)  RBG).  Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk memerintahkan dan melimpahkan eksekusi merupakan kewenangan yang bersifat ex officio , artinya hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan.
Kewenangan ex  officio tersebut  memberikan  perlindungan  yang  adil  dan  bersifat fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksanaan prinsip itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Tanpa adanya jaminan, maka kreditur akan sulit mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Sementara debitur telah mendapatkan haknya berupa pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil. 76
Untuk  menjamin  adanya  pertukaran  yang  adil  dalam  perjanjian  pinjam-meminjam, maka  kreditur  memerlukan  jaminan  terhadap  pelunasan  kewajiban  debitur.  Jaminan tersebut  menjadi  hanya  efektif  jika  kreditur  memiliki  kemudahan  dalam  melakukan eksekusi.  Oleh  karenanya,  ciri  umum  jaminan  khusus  kebendaan  yang  didasarkan  pada perjanjian adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal tersebut berlaku, baik terhadap jaminan gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.
Karenanya  eksekusi  diperlukan  untuk  menjamin  pelaksanaan  prestasi  debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam- meminjam. Hal ini dilatarbelakangi jaminan khusus kebendaan termasuk fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur secara sukarela melalui perjanjian, maka kemudahan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan itikad baik debitur dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. 77
Di sisi lain, pada prinsipnya lembaga jaminan memang diperlukan untuk menarik pihak pemberi dana atau kreditur memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. J. Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang
75 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege- lt547a9355c4b95/.
76 Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah:  Solusi  Hukum  (Legal  Action)  dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hlm.99.
77 Ibid .,

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
jaminan. Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadi Saputro adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. 78 Berdasarkan hal tersebut bahwa  lembaga  jaminan  diperlukan  guna  memberikan  keyakinan  atas  kepastian  hukum, utamanya  bagi  kreditur  atau  penerima  jaminan  bahwa  debitur  akan  memenuhi kewajibannya.  Tanpa  adanya  keyakinan  atau  kepastian  hukum  bahwa  debitur  akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, tentunya kreditur tidak akan memberikan dana atau pinjaman kepada debitur.
Frieda  Husni  Hasbullah  dalam  bukunya  “Hukum  Kebenaran  Perdata”,  menjelaskan permasalahan sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia, antara lain adalah : 79
a. Tidak  adanya  pendaftaran  terhadap  lembaga  jaminan  fidusia.  Kondisi  ini  dapat mengakibatkan  ketidakpastian  hukum,  khususnya  bagi  pihak ketiga  yang  jujur  yang bermaksud memiliki, namun tidak mengetahui dengan pasti, apakah benda yang ada dalam kekuasaan seorang bezitter atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. Perlindungan fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak jujur atau tidak berwenang.
b. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan, disebabkan benda yang dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur. Hal ini rentan terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain.
c. Kesulitan  dalam  pelaksanaan  eksekusinya.  Jika  debitur  wanprestasi,  maka  kreditur mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  eksekusi  disebabkan  tidak  terdapat  aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan parate eksekusi. Karena dengan  berlakunya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  maka  permasalahan- permasalahan tersebut telah terdapat pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
Namun,  menurut  Risalah  Sidang  Pembahasan  RUU  Fidusia  di  DPR  RI,  diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia telah  menyebabkan  banyaknya  kredit  macet.  Hal  ini  disebabkan  karena  sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, kesulitan tersebut tentunya dapat diatasi.
Selanjutnya  isu  terkait  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  perihal permasalahan eksekusi. Setelah diundangkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka perihal eksekusi  diatur  dalam  Bab  V,  mulai  Pasal  29  sampai  Pasal  34  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. Salah satu bentuk eksekusi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah  pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Oleh  karenanya  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang Jaminan Fidusia tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 80
78 J  Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
79 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan, Jilid II, (Jakarta: Ind Hill Co, 2015), hlm.164.
80 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen , (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm.110.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Hal tersebut disebabkan fidusia adalah jaminan khusus kebendaan, maka mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus ( lex specialis ) yang berbeda dengan eksekusi benda pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan  dananya  dalam  bentuk  pinjaman  karena  adanya  keyakinan  dan  kepastian hukum  bagi  kreditur  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajibannya  dalam  perjanjian  dan apabila  tidak,  maka  kreditur  akan  mendapatkan  pelunasan  kewajiban  debitur  melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tidak akan memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur.
Terlebih  lagi  objek  jaminan  fidusia  umumnya  adalah  benda  bergerak  yang  nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut, jangan sampai kreditur dirugikan karena biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.
Salah  satu  kemudahan  dalam  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia juncto Pasal 29 ayat (1A) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pencantuman titel  eksekutorial  di  luar  putusan  pengadilan  sebenarnya  bukan  hal  baru.  Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pencantuman tersebut telah diatur dalam Pasal 224 HIR dan/ atau Pasal 258 RBG. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, suatu putusan mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sebagaimana  halnya  dengan  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal. 81
Selain dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBG, pencantuman tentang titel eksekutorial di luar  putusan  pengadilan  juga  terdapat  pengaturannya  dalam  Pasal  14  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan. Terhadap kreditur untuk jaminan fidusia, pencantuman titel  eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak  berwujud,  umumnya  benda  bergerak  berwujud  yang  berada  dalam  penguasaan debitur.  Apabila  debitur  tidak  mau  menyerahkan  objek  jaminan  yang  berada  di  bawah penguasaannya  secara  sukarela  dalam  rangka  eksekusi,  maka  kreditur  dapat  melakukan upaya  paksa  melalui  mekanisme  pelaksanaan  titel  eksekutorial  dengan  melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Sebagai wujud terlaksananya kepastian hukum dalam penarikan  objek  jaminan  fidusia,  maka  diperlukan  adanya  prinsip  hukum  pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Polri.

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  mewujudkan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  memenuhi Kepastian Hukum yang Berkeadilan  menurut sistem hukum di Indonesia, meliputi pertama , klausula  perjanjian  baku  harus  dihapuskan; kedua ,  penghapusan  Aplikasi Debt  Collector untuk  penarikan  objek  sitaan; ketiga ,  kreditur  melalui  pihak  ketiga  ( debt  collector )  wajib membawa  dan  memperlihatkan  beberapa  dokumen; keempat, mengikuti  aturan  hukum

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penarikan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  130.PMK.010.2012;  dan  terakhir  adalah  perusahaan leasing wajib memenuhi  prosedur  penarikan  asset  kendaraan  bermotor,  prosedur  dimaksud  yaitu menunjukan sertifikat jaminan fidusia, tahapan prosedur penarikan kendaraan, memberikan masa tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut.
Untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang mencerminkan kepastian hukum dan berkeadilan, seyogyanya sebelum melakukan penarikan kendaraan pastikan pihak internal maupun  eksternal  yang  ditunjuk  didukung  dokumen  yang  lengkap  dan  petugas  yang melaksanakan  penarikan  memiliki  kualifikasi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Selanjutnya perusahaan  pembiayaan  juga  harus  menyusun  Standar  Operasi  dan  Prosedur  (SOP) penarikan jaminan sesuai perundang-undangan dan ketentuan otoritas yang berlaku. Jika konsumen bersikap tidak kooperatif dan berpotensi risiko keamanan dan ketertiban, maka perusahaan  pembiayaan  dapat  meminta  bantuan  pihak  Kepolisian  dengan  memenuhi persyaratan yang telah diatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal/Artikel:
[1] D.Y.  Witanto,  2017,  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
[2] Fuady, Munir, 2019, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
[3] Gunawan  Widjaja,  dan  Ahmad  Yani,  2020,  Jaminan  Fidusia,  Jakarta:    Raja  Grafindo Persada.
[4] Harun,  Badriyah,  2019,  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah:  Solusi  Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
[5] Henry  Donald  Lbn.  Toruan,  2018,  Problematika  Implementasi  Pembiayaan  dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Penelitian Hukum “De Jure” Sinta 1, Vol.18 No.2, Juni.
[6] H.T. Kamelo, 2016, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung: Alumni.
[7] I Dewa Gede Mega Kresna Vevakananda, 2021, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online), Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12.
[8] Ibrahim,  Jhonny,  2017,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang: Banyumedia Publishing.
[9] J Satrio, 2019, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Bandung: Alumni.
[10] Kelsen, Hans, 2018, Hukum Fidusia, Malang: Bayumedia.
[11] Laksana  Arum  Nugraheni,  2017.  Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Dalam  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  secara  Elektronik  (Online  System),  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
[12] Latief,  Abdul,  2015,  Jaminan  UUD  1945  Dalam  Proses  Hukum  yang  Adil,  Jurnal KONSTITUSI Sinta 2, Vol.7, No.1, Februari.
[13] M Yahya Harahap, 2016, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Bandung: Alumni.
[14] Muhammad,  Abdul  Kadir,  2017.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
[15] Najih, Mokhammad, 2018, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Malang: Setara Press.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
[16] Ni  Wayan  Erna  Sari,  AA  dan  Ketut  Sukranatha,  2018,  Pendaftaran  Fidusia  Online  pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi BalI, Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
[17] Niru Anita Sinaga, 2018, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal BINAMULIA HUKUM Sinta 2, Vol.7, No.2 Desember 2018/
[18] R. Wiryono Prodjodikoro, 2017, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, Jakarta: Rineka Cipta.
[19] Usman, Rachmadi, 2016, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika.
[20] Wibawa, Iskandar, 2017, Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia, Jurnal YUDISIA, Vol.8, No.1, Juni/
[21] Yati.  Rabi,  2018,  Perlindungan  HAM  Dalam  Konsepsi  Negara  Hukum,  Artikel  Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.