## PRAKTIK PERJANJIAN LISAN PRA NIKAH DI KELURAHAN HINAI KIRI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

## Muhammad Muhazzir, Heri Firmansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: Muhammadmuhazzir97@gmail.com herifirmansyah@uinsu.ac.id

## Abstrak:
Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan  pihak  lainnya  atas  persetujuan  bersama  sebelum  mengadakan  sebuah  akad pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian  empiris  (lapangan).  Dalam  penelitian  ini  ada  dua  rumusan  masalah  yang  coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri  Kecamatan  Secanggang  Kabupaten  Langkat.  Kedua,  bagaimana  praktik  perjanjian  lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum  Islam  dan  Hukum  Keluarga  di  Indonesia.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah praktik  perjanjian  pra  nikah  yang  terjadi  dilakukan  hanya  dengan  lisan  dan  komitmen bersama  pasutri,  yang  di  saksikan  oleh  masing-masing  keluarga,  namun  tidak  dicatat.  Isi perjanjian  pra  nikah  setidaknya  ada  enam  diantaranya  adalah  mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun dan mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Isi perjanjian perkawian tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk  dibatalkan  jika  melanggar  hukum  Islam  dan  pendapat Ibnu  Qudamah  jika perjanjian tersebut  tidak  di  penuhi  oleh  suami,  meskipun  terkesan  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam seperti  melarang  poligami  dan  istri  boleh  untuk  minta  cerai,  karena  menolak  perjanjian tersebut. Dalam prespektif hukum keluarga, menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  di  sahkkan  bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2 Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  di  sahkkan  bila  mana melanggar hukum Islam.
Kata Kunci: Praktik, Perjanjian Perkawinan, Pra Nikah, Hukum Islam, Keluarga

## Abstract:
A  marriage  agreement  is  a  form  of  agreement  made  between  one  party  and  another  by mutual consent before entering into a marriage contract. The purpose of this study is to try to explain the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency in the Perspective of Islamic Law and Family Law in Indonesia. This type of research is empirical research (field). In this research, there are two problem formulations that are trying to be solved. First, how is the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency. Second, how is the practice of pre-marital
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
oral  agreements  that  occurred  in  Hinai  Kiri  Village,  Secanggang  District  studied  in  the perspective of Islamic law and family law in Indonesia. The findings in this study are that the practice of prenuptial agreements that occur is carried out  only by word of mouth and the joint  commitment  of  the  couple,  which  is  witnessed  by  each  family,  but  not  recorded.  The contents  of  the  prenuptial  agreement  are  at  least  six  of  which  prohibit  adultery,  refuse polygamy  for  any  reason  and  prohibit  domestic  violence.  The  contents  of  the  marriage agreement in the perspective of Islamic Law and Family Law in the opinion of Imam Syafi'i that the agreement may be canceled if it violates Islamic law and Ibn Qudamah's opinion if the agreement is not fulfilled by the husband, even though it seems inconsistent with Islamic law such as prohibiting polygamy and the wife is allowed to ask for a divorce, because she refuses the agreement. In the perspective of family law, according to article 29 paragraph 2 of Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  that  the  agreement  cannot  be  ratified  if  it violates  the  boundaries  of  law,  religion  and  decency. Then  in  article  45  paragraph  2  of  the Compilation of Islamic Law that the agreement cannot be ratified if it violates Islamic law.
Keywords : Practice, Marriage Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Family

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  ikatan  antara  seorang  laki  –  laki  dan  seorang perempuan yang dilaksanakan dengan suatu proses ucapan dan di saksikan oleh para saksi atau yang sering kita pahami dengan ijab qabul. Sehingga hubungan tersebut menjadi sah dimata  agama  khususnya  islam,  Allah  menetapkan  perkawinan  sebagai  salah  satu  cara untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan agar memiliki keteraturan dalam menjalani kehidupan. 1
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa perjanjian  perkawinan  adalah  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  yang  dibuat  antara  satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan yang memiliki tujuan untuk mengesahkan  keduanya sebagai  pasangan suami istri.  Perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bila  mana  melanggar  batas- batas  hukum,  agama,  dan  kesusilaan. 2 Namun  pada  praktiknya,  perjanjian  perkawinan tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat umum. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua  belah  pihak  membuat  perjanjian  perkawinan  yang  menjadi  pegangan  pasca perkawinan berjalan.
Beberapa  tulisan  mengenai  perjanjian  pra  nikah  adalah  tulisan  Ach  Redy  Bachtiar Efendi  “ Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah di Kabupaten Pamekasan ”. 3 Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat kalangan atas mengenai perjanjian pra nikah, bagaimana pandangan masyarakat kalangan menengah mengenai perjanjian pra nikah dan bagaimana pandangan masyarakat kalangan bawah dalam mengenai pra nikah.
Kemudian  tulisan  yang  memberikan  perhatian  terhadap  pandangan  tentang perjanjian  pra  nikah  lainnya  adalah    tulisan  Siti  Hanna  Zahro  “ Urgensi  Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun
1 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Tintamas, 1981), h. 3.
2 Team, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2019  Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 18.
3 Ach Redy, Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah .
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)”. 4 Tulisan ini membahas tentang konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Tulisan lainnya memiliki  keterkaitan dengan  kajian yang dibahas ini adalah  Tulisan Roos Nelly dengan judul “ Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia ”. 5 Dalam  kesimpulannya  bahwa  penulis  memfokuskan  masalahnya  pada  tata  aturan  dalam perjanjian  perkawinan  untuk  mengurus  pengendalian  harta  kekayaan  suami  istri  secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat.
Ketiga  tulisan  diatas  meskipun  memiliki  ketersinggungan  dan  keterkaitan  dengan yang di bahas namun jika di tinjau lebih mendalam tidak ada yang memiliki kemiripan dari sisi  fokus  pembahasannya.  Tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  tentang  praktik  perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan) .

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  (lapangan).  Dalam  penelitian  ini  ada dua  rumusan  masalah  yang  coba  untuk  di  pecahkan.  Pertama,  bagaimana  praktik perjanjian  lisan  pra  nikah  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan  Secanggang  Kabupaten Langkat.  Kedua,  bagaimana  praktik  perjanjian  lisan  pra  nikah  yang  terjadi  di  Kelurahan Hinai  Kiri  Kecamatan  Secanggang  dikaji  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  Hukum Keluarga di Indonesia.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Konsep Perjanjian Perkawinan
1. Definisi Perjanjian
Perjanjian  secara  etimologi  perjanjian  adalah  ikatan.  Sedangkan  menurut terminology  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  seseorang  mengikatkan  dirinya kepada  orang  lain  atau  lebih  dari  satu  orang.  Dalam  KBBI  atau  Kamus  Besar    Bahasa Indonesia  perjanjian  adalah  persetujuan  baik  tertulis  atau  dengan  lisan  yang  dibuat  oleh dua  atau  lebih,  masing-masing  bersepakat  akan  menaati  apa  yang  tersebut  dalam persetujuan itu. 6 Menurut Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu  persetujuan  dengan  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 7 Sedangakan menurut Prof. R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu  peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 8
Sedangkan  menurut  Hukum  Islam  perjanjian  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu  kata aqad yang  secara  bahasa  berarti  menyimpulkan.  Sedangkan  menurut  istilah  sesuatu
4 Siti Hanna Zahro, Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)
5 Ross Nelly, Ketentunan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), hal. 469.
7 Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad  dalam Fikih Muamalat (Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 92.
8 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hal. 2.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
dengan adanya perbuatan itu akan menjadi sempurna diantara 2 (dua) kemauan tersebut, baik  dengan  kata  atau  yang  lain,  dan  kemudian  akan  muncul  ketentuan  atau  kepastian diantara  keduanya. 9 Dari  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  diatas  dapat  kita  pahami bahwa,  perjanjian  adalah  suatu  kesepakatan  yang  atau  di  buat  atau  dilakukan  diantara seseorang  atau  beberapa  orang  dengan  seseorang  atau  beberapa  orang  lainnya  dengan maksud  tertentu  dalam  melakukannya.  Jika  di  telusuri  lebih  dalam,  bahwa  kesepakatan yang  dibuat  atau  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  bahwa  dalam  hal  tersebut  dilakukan dalam keadaan sadar dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu perbuatan berupa hak dan  kewajiaban  diantara  keduanya.  Dalam  hal  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek hukum yang ada, sehingga didalam hukum, jika suatu perbuatan yang memiliki pengaruh atau  konsekuensi  atau  dalam  kata  lain  yaitu  akibat  yang  terkait  dengan  hukum  disebut dengan perbuatan hukum termasuk dengan perjanjian. 10
Maka  dari  itu,  kaitannya  dengan  apa  yang  telah  menjadi  kesepakatan  dalam perjanjian tersebut, hendaknya masing-masing pihak mematuhi atau menghormati hak dan kewajiaban  diantara  kedua  belah  pihak,  sebagaimana  ketentuan  hukum  diatur  dalam  Al- Qur’an, antara lai surat Al-Maidah [5] : 1 :
َآَي ِد ْوُقُعْل اِب ا ْوُف  ْوَا آ ْوُنَما َنْي ِذَّلا اَهُّي 11 Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah [5] : 1) 2. Rukun Perjanjian
Rukun  Perjanjian,  yang  secara  umum  rukun  perjanjian  merupakan  suatu sighat aqad yang  ada  didalamnya  menunjukkan  cara  merealisasikan  kehendak  diantara  kedua belah  pihak  dalam  artian  kesepakatan  diantaranya  untuk  saling  kesepahaman  dengan menyatakan sikap berupa ijab dan qabul. 12 Adapun syarat -  syarat sighat akad ini adalah sebagai berikut. 13
Pertama, harus jelas atau terang pengertiannya dalam penyampaian ijab dan qabul, penyampain makna tersebut harus jelas maksud dan tujuan menurut kebiasaan (‘urf) yang berlaku.  Dengan  demikian  pada  saat  pelaksanaan  atau  penerapan  perjanjian  masing- masing  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  atau  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.
Kedua, harus ada  kesesuaian  antara ijab dan qabul, untuk menghindari  terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. Harus memperlihatkan  kesungguhan  dan  keridhaan  tanpa  ada  unsur  paksaan  dari  para  pihak yang  terkait  untuk  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat,  sehingga  mempunyai kekuatan  hukum  yang  penuh.  Dengan  sendirinya  perjanjian  yang  diadakan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  tidak  didasarkan  kepada  kehendak  diantara  pihak- pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara bentuk-bentuk sighat akad itu sendiri dapat dilakukan secara  lisan (dengan  kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus  bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya. Apapun bentuk sighat akad
9 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 2.
10 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 35.
11 Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1 (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 106.
12 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 2.
13 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 3.
itu  tidak  menjadi  masalah,  namun  yang  terpenting  adalah  dapat  menyatakan  kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
3. Defenisi Pernikahan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kawin yang artinya membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan  kelamin  atau bersetubuh. 14 Perkawinan  disebut  juga  “Pernikahan”,  pernikahan  adalah  berasal  dari bahasa  Arab حاكنلا ,  yaitu  berarti  al-damm  (bertemu),  al-jam’u  (berkumpul),  al-wat'u (persetubuhan), al-aqd (akad atau perjanjian). Maka nikah dalam artian hukum ialah aqad atau  perjanjian  yang  menjadikan  halal  hubungan  seksual  sebagai  suami  istri  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 15
Lebih lanjut, pernikahan adalah perjanjian (ijab qabul) serius antara mempelai laki- laki  dan  mempelai  perempuan  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  sakinah mawaddah  wa  rahmah.  Pernikahan  merupakan  ikatan  lahir  batin  atau  dalam  al-  Qur'an disebut اظيلغ اقاثيم (perjanjian yang kuat) dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama  dengan  direstui  agama,  kerabat  dan  masyarakat. 16 Dalam  kitab  lanah  al-Talibin (Syarh  Fath  al-Mu’in),  nikah  adalah  akad  yang  memberi  kebolehan  melakukan  al-wat'u (persetubuhan)  dengan  menggunakan  lafadz  "inkaḥ  (menikahkan)"  atau  "tazwij"  dalam akadnya. 17
Makna pernikahan sama dengan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, perkawinan adalah akad yang sangat kuat ( اظيلغ اقاثيم ) untuk mentaati perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 18 Sementara  dalam  Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974,  perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha  Esa (Pasal 1. UU No. 1/1974). Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: 19 a. Untuk mendapatkan keturunan;
b. Untuk menjaga kehormatan kemaluan;
c. Bekerjasama dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak jika dikaruniai anak;
d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang sah dan saling menghormati dan mengasihi;
e. Membangun rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.
Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: 20
1) Pasal  2  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau  mitsaqan  ghalizhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.
2) Pasal  3  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hal. 800.
15 Armia, Fikih Munakahat (Medan : CV. Manhaji, 2018), hal. 1.
16 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 38.
17 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 39.
18 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 39.
19 Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 10.
20 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 319.

## 4. Landasan Hukum
ْمُكِن ا َوْل َا َو ْمُكِتَنِسْلَا  ُف  َلَِتْخ ا َو  ِض ْر َ ْلْ ا َو ِت ٰو ٰمَّسلا ُقْلَخ  ٖهِتٰيٰا  ْنِم َو
ۗ ِلٰذ ْيِف َّنِا َنْي ِمِلٰعْلِ ل ٍتٰي ٰ َلْ  َك 21 Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu,  dan  warna  kulitmu.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."(QS. Ar-Rum [30]: Ayat 22)
Untuk menumbuhkan cinta, kasih dan sayang antar suami istri, Islam menyarankan supaya  seorang  perempuan  membuat  dirinya  menarik  di  hadapan  suaminya  dan menggunakan  kecakapannya  atau  kepintarannya  dalam  cara-cara  yang  baru  demi suaminya,  supaya  ia  dapat  memenuhi  kebutuhan  gairah  suaminya.  Sejalan  dengan  itu, Islam  memerintahkan  suami  untuk  berlaku  ramah,  cinta,  dan  kasih  sayang  kepada isterinya. Hal ini agar berimbang. Suami juga harus memberi perhatian yang tinggi kepada isterinya,  termasuk  tingkat  kebutuhan  rumah  tangga  dan  anak-anaknya.  Sehingga kehidupan  yang  terjalin  sungguh  indah  tdan  romantis.  Rencana  Islam  dengan  anjuran- anjuran  seperti  ini  ialah  supaya  kenikmatan  seksual  bisa  terbatas  pada  lingkungan keluarga saja dan agar rumah tangga hidup  damai sejahtera. Semua ini bertujuan supaya unit-unit keluarga di masyarakat terjaga dan terlindungi dari perpecahan dan kehancuran rumah  tangga  akibat  dari  pasangan  yang  tidak  saling  memperhatikan  dan  tiada  kasih sayang.
Prinsip dan tujuan pernikahan berdasarkan ayat di atas adalah sebagai berikut : 22 a. Membina keluarga yang tenang dan bahagia;
b. Hidup saling mencintai;
c. Bertakwa  Kepada  Allah dan membentengi  diri  dariperbuatan  maksiat danpenyelewengan seksual;
d. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antarkeluarga.
5. Rukun Nikah
Islam  memberi  perhatian  yang  sungguh-sungguh  terhadap  perkawinan,  yaitu adanya jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut.
Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang rukun nikah. Antaranya menurut al-Syafi'iyah: 23 a. Calon suami dan calon isteri.
Dalam  Islam  hanya  mengakui  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  lelaki  dengan seorang perempuan.
b. Wali;
Menurut  al-Malikiyah,  al-Syafi'iyah  dan  Hanabilah  bahwasetiap  pernikahan  yang tanpa wali adalah bathil.
c. Mahar
d. Dua saksi
Kesepakatan tiga mazhab bahwa saksi harus laki-lak Sementara menurut Hanafiyah tidak harus laki-laki semua, boleh seorang lelaki dan dua perempuan.
21 Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim Surah Ar - Rum Ayat 21 (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 406.
22 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 45.
23 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 46.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
e. Sighat (ijab-kabul)
Menurut  Al-Jaziry, substansi dari akad nikah  tidak lain ialah "pernyataan dari ijab dan qabul." Dan itu pula sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqh Islam dalam pernyataanya:  "inna  arkan  al-zawaj  al-ijab  wa  al-  gabül"  (bahwasanya  rukun  pernikahan itu  ialah  job  dan  qobul).  Dengan  demikian,  di  luar  ijab  qabul  pada  umumnya  dapat dikategorikan ke dalam syarat sah nikah, bukan lagi ke dalam rukun nikah.
f. Perjanjian Nikah
Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua mempelai sebelum dilangsungkannya  pernikahan.  Perjanjian  pernikahan  yangtelah  memenuhi  syarat  dan disahkan  oleh  Pegawai  Percatat  Perkawinan  atau  Pernikahan  berlaku  mengikat  kepada kedua  calon  mempelai  dan  berlaku  sejak  perkawinan  di  langsungkan.  Perjanjian  yang diperbolehkan,  adalah  perjanjian  yang  isinya  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  agama dan  kesusilaan.  Perjanjian  pra  nikah  yang  melahirkan  banyak  manfaat  dan  menolak kemudharatan,  menjaga  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  yang  mengantarkan  dan mendekatkan  kepada  tujuan  pernikahan  yaitu  mewujudkan  pernikahan  sakinah, mawaddah  wa  rahmah. 24 Perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  menyangkut  atas  harta namun  juga  beberapa  hal  lain,  seperti  penganutan  pernikahan  monogami,  merawat  dan memberikan waktu yang seimbang untuk anak dan tidak adanya kekerasaan dalam rumah tangga. Yang demikian masih dalam wajar dalam isi perjanjian nikah yang diperbolehkan.
Perjanjian  yang  akan  melahirkan  manfaat  dan  maslahat  bagi  kedua  belah  pihak. Maksud maslahah menurut ulama syariah islaminyah adalah manfaat yang ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Manfaat adalah kenikmatan  atau  segala  sesuatu  untuk  meraihnya,  dan  mencegah  kesakitan  dan  segala sesuatu yang menuju kepadanya.

## Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Hinai Kiri
Perkawinan  merupakan  sebuah  rangkaian  ibadah  yang  di  lakukan  oleh  pasangan suami  dan  istri,  hal  ini  merupakan  sebuah  bahtera  rumah  tangga  yang  harus  dinikamati baik dalam  keadaan apapun kondisinya guna mencapai sebuah tujuan dalam perkawinan yaitu  sakinah  mawaddah  dan  warahmah.  Namun  tatkala  sebuah  perkawinan  didasari dengan  situasi  dan  kondisi  sosial  maka  akan    mempengaruhi  sikap  diantara  kedua pasangan.  Dengan  ini  adanya  perjanjian  perkawinan  akan  memberikan  batasan  sebagai upaya membatasi sikap yang akan merugikan diantara kedua pasangan tersebut.
Maka dari itu perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri sebagai berikut. Pertama, hasil wawancara yang dilakukan dengan Parlagut dan Ama 25 ,  dalam  wawancara  tersebut  ditemukan  bahwa  perjanjian  perkawinan  yang dilakukan hanya sebatas ucapan saja atau secara lisan  tidaktertulis. Namun pada dasarnya perlakuan  terhadap  perjanjian  perkawinan  ini  didasari  oleh  perlindungan  diri  terhadap perempuan  atau  dari  pihak  perempuannya,  guna  menjamin  keamanan  terhadap  diri seorang perempuan dalam menjalani rumah tangga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di  inginkan  didalamnya.  Dan  keberlangsungan  perjanjian  tersebut  dilakukan  tanpa  ada rasa keberatan dari pihak laki-laki.
24 Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 37.
25 Wawancara  dengan  Parlagut  dan  Ama  masyarakat  Kelurahan  Hinai  Kiri. 20  Mei  2023  di  Kelurahan  Hinai Kiri.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
….Awalnya, ada rasa keraguan di hati saya untuk mengatakannya..bismiillah.. saya beranikan.. karena saya nantinya yang menjalaninya.. maka saya berucap kepada calon saya jika abang mau menikahi saya.. saya bolehkan mengajukan permintaan untuk  tidak  melakukan  kekerasan  atau  main  fisik  terhadap  saya..  abang  tidak menikah lagi cukup dengan saya saja dan abang dan saya harus sama-sama tahu soal penghasilan.. (Ama, istri Parlagut, 35 tahun)
….Jadi.. abang yang tau soal calon abang, dan abang juga memang sudah dari awal pertama jumpa menyukai istri abang ini.. jadi abang tidak merasa keberatan soal itu… ya sama-sama rasa sayang ya bismillah aja…. (Parlagut, suami Ama, 39 tahun) Kedua,  Hasil  wawancara  yang  di  lakukan  dengan  Umi  Salamah  beliau  merupakan seorang  singel  parent  yang  menghidupi  keluarganya  seorang  diri  beliau  mendapatkan status singel parent dari sebuah prahara rumah tangga yang mengakibatkan beliau harus menjadi seorang singel parent. 26
…Iya  beginila  keadaan  ibuk  sudah  lama  menikah  anak  pertama  juga  sudah menikah  apa  lah  daya..nasibbadan  ibuk  yang  begini  hanya  bisa  meratapi  nasib sambil terus berjalan menyekolahkan anak…. (Umi, singel parent, 49 tahun)
Lebih  lanjut  beliau  menceritakan  bahwa  sebelum  mereka  melangsungkan pernikahan. Kedua calon pasangan ini melakukan perjanjian tanpasuratdiatas materai atau tanpa surat perjanjian, melainkan dengan lisan saja berupa komitmen diantara keduanya tentang tidak ada diantara keduanya yang saling tutup menutupi atau selalu saling terbuka dan transparan, hal ini untuk menghindari hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
….Memang.. Ibuk sama apakmu dulu awalnya udah sama-sama percayalah..nggak mikir  aneh-aneh  untuk  hal  yang  tak  baik..  tapi..  ibuktetap  mintak  tidak  mau  di poligami.. gaji masing-masing harus tau.. terutama keuangan keluargalah.. apalagi selihgkuh itu yang ibuk paling takut kali…. (Umi, singel parent, 49 tahun)
Namun  seiring  berjalannya  waktu  terjadilah  prahara  rumah  tangga,  hal  yang  di takuti pun terjadi. Seorang suami yang begitu lama telah menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangannya, akhirnya cerai. Hal ini disebabkan oleh suaminya yang telah menikah secara  sirri,  tanpa  diketahui  oleh  istrinya.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
…Mau gimana pun dah lama ibuk menikah pun... anak juga dah besar nomor 1..dah menikah  juga..ya  tetap  aja  kalo  mau  nikah  lagi  apakmu..ya  ibuk  mana  tau…  ya begini lah jadinya.. malah nikah lagi tanpa sepengetahuan ibu.. diam-diam diluar sana..  tiba-tiba  datang  mintak  cerai..  sakit  kali  rasanya..  makanya  status  ibuk  ni jadi singel parent… (Umi, singel parent, 49 tahun)
Ketiga, Hasil wawancara yang dilakukan dengan Zuraida seorang istri dari seorang pengusaha.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil  wawancara  sebelumnya.  Sebelum  menikah mereka berdua tidak saling kenal, karena pernikahan yang dijalani awalnya adalah karena perjodohan. 27
26 Wawancara dengan Umi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
27 Wawancara dengan Zuraida masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 21 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
…wahh..jadi  cerita  awal  jumpa  kami  la  ya..  kakak  dengan  suami  kakak  pernah jumpa  cuma  tak  saling  kenal..  komunikasi  aja  tak  pernah..  itu  mau  jumpa..jadi kakak ni di jumpakan la di kenal-kenalkan keluarga be keluarga.. ya sapa sangka hanya jumpa tak pernah kenal tau-tau di kenalkan.. lama-lama ada kecocokan pas berumah  tangga..  ya..  begini  lah  dah  4  anak  kami  hahaha… (Zuraida,  istri pengusaha, 40 tahun)
Dengan  latar  belakang  pernikahan  mereka  yang  berdasarkan  perjodohan,  karena tidak saling mengenal, maka mereka membuat perjanjian sebelum menikah, perjanjian ini dilakukan  secara  lisan  dan  disaksikan  oleh  masing-masing  keluarga.  Dalam  hal  ini alasannya di karenakan adanya rasa ragu, gelisah dan kekhawatiran yang ada pada dirinya. Dengan  sebab  prosesnya  melalui  perjodohan,  belum  kenal  dan  belum  ada  rasa  suka diantara keduanya. Hal tersebut direspon baik oleh pihak keluarga laki-laki maka terjadilah proses perjanjian pernikahan.
…Memang  kakak  dulu  kan  takut  juga  tiba-tiba  di  kenalkan  yakan..gelisah  lah pokoky.. takut kali kakak pas dah nikah nanti kakak ntah di apain lah cam artis- artis  tu.  makanya  kakak  mau  tapi  kakak  mintak  syarat  sama  calon  kakak.. calonkarena  dulu  yakan..  haha..  kakak  mintak  nanti  dah  nikah  gadak  cerita poligami.. jauhkan dari kdrt.. soal uang mau pengahsilan hutang harus terrbuka.. apapun  itu  ya  musyawarah..  itulah  kakak  sampaikan..  ya  sampai  sekarang alhamdulillah semua baik-baik saja.. (Zuraida, istri pengusaha, 40tahun)
Dengan hasil beberapa wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden, maka ditemukan beberapa perjanjian pernikahan yang terjadi yaitu :
a. Mengharamkan perselingkuhan,
b. Menolak adanya poligami dengan alasan apapun,
c. Mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga,
d. Penghasilan suami dan istri harus transparan,
e. Segala sesuatu yang akan di lakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus di musyawarahkan.
f. Berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan.

## Perjanjian Perkawinan Di Kelurahan Hinai Kiri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia
Pada literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud  yang sama  adalah “persyaratan  dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan  dengan  perjanjian  dalam  perkawinan  adalah  karena  perjanjian  itu  berisi syarat yang harus  dipenuhi oleh  pihak yang melakukan  perjanjian dalam  arti pihak  yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. 28
Pada  dasarnya,  segala  sesuatu  itu  baik  yang  kaitannya  dengan  ibadah  ataupun diluar  itu  adalah  mubah  (boleh)  hukumnya,  termasuk  membuat  perjanjian  dalam perkawinan.  Derajatnya  akan  naik  dari  mubah  ke  wajib  atau  haram  manakala  ada ‘illat
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2019), hal.145.
yang mendukungnya berupa dalil  Al-Qur’an, Hadits ataupun lainnya.  Hal ini  berdasarkan Qaidah Al-Fiqhiyyah yang berbunyi:
هكرت وا هرما ىلع ليلد لد ام لْا ةحابلْا ءايشلْا يف لصلْا
Artinya:
“Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh), kecuali (jika)  ada dalil yang memerintah (sesuatu itu) atau meninggalkan (sesuatu itu)."
Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat juga  dilakukan  baik  saat  atau  sebelum  perkawinan.    Hal  ini  seperti  yang  tertuang  dalam pasal 29 ayat  1: “Pada  waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,  kedua pihak atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak  ketiga  tersangkut“. 29 Dari  pasal  ini  dipahami  bahwa  perjanjian  perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan perjanjian tertulis yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Pada  praktik  yang  dilakukan  masyarakat  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan Secanggang  Kabupaten  Langkat,  juga  ditemukan  tentang  praktik  perjanjian  perkawinan. Namun  mereka  melakukannnya  tanpa  tertulis.  Hanya  berupa  komitmen  bersama  secara lisan saja antara masing-masing pasangan, yang disaksikan dengan kehadiran kedua orang tua  pasangan  yang  akan  menikah.  Hal  mana  bila  perjanjian  ini  dilanggar  maka  akan mengakibatkan terjadinya perceraian atau masing-masing pihak berhak untuk mengajukan perceraian  atas  perjanjian  yang  dilanggar.  Perjanjian  pernikahan  dengan  komitmen  lisan ini,  tanpa  adanya  surat  yang  ditandatangani  atau  dicatat,  seperti  yang  dipraktikkan  oleh masyarakat  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan  Secanggang  Kabupaten  Langkat,  terlihat memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V  Pasal 29 Ayat 1, seperti  yang tertuang  di atas. Sebaiknya memang jika melakukan perjanjian  perkawinan  maka  hendaknya  dicatat,  agar  sesuai  dengan  undang-undang  dan memiliki kekuatan hukum.
Berkenaan  dengan  pencatatan  perjanjian  perkawinan  ini  tidak  ada  dalil  yang spesifik yang menjelaskan tentang hal itu. Akan tetapi ada ayat alquran yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan jika kita melakukan hubungan muamalah seperti misalnya hutang piutang. Hal ini seperti ayat Alquran pada surah Al-Baqarah[2] : 282. ُه ْوُبُتْك اَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ى ٰٰۤلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰۤوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَاـٰٰۤي ۗ اِ ب  ٌبِت اَك ْمُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو ِلْدَعْل ۗ َبُتْكَّي ْنَا  ٌبِت اَك  َبْأَي  َلْ َو ْبُتْكَيْلَف ُ هاللّٰ ُهَمَّلَع اَمَك
30
Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  penulis  menolak  untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya…..”. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)
Pada  ayat  tersebut  di  atas,  makna  kata هوبتك اف ( hendaklah kamu menuliskannya) ini dijelaskan  dalam  tafsir  Sya’rawi  bahwa  untuk  melakukan  perjanjian  tersebut  haruslah dicatat dan bagi Syaikh Sya’rawi pencatatan ini wajib hukumnya. Beliau juga menganjurkan bahwa  pencatatan  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  berkaitan  dengan  orang  melakukan
29 Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat 1(Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 18.
30 Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1 (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), hal. 48.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
perjanjian  tersebut,  dalam  konteks  ayat  adalah  perjanjian  dalam  membayar  hutang 31 . Dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian yang dituliskan ini, untuk menghindari ketidakpastian  dalam  perjanjian,  agar  menjadi  pengingat  apabila  terjadi  perselisihan dikemudian  hari.  Berbeda  dengan  penafsiran  dari  Syaikh  Sya’rawi,  Syaikh  Abdul  Halim Hasan  dalam  bukunya  tafsir  ahkam  menyatakan  bahwa  perintah  mencatat  dalam  ayat tersebut menurut jumhur ulama hanya perintah sunnah, bukan perintah wajib 32 .  Dari dua pendapat  ulama  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa,  ketika  kita  melakukan  perjanjian, pencatatan  itu  adalah  sesuatu  yang  sangat  dianjurkan,  meskipun  ada  yang  berpendapat tidak sampai jatuh kepada hukum wajib.
Meskipun tidak dicatat, sebagai seorang Muslim, hendaknya senantiasa memenuhi perjanjian  yang  dibuat  meskipun  tidak  tercatat.  Terutama  sebuah  perjanjian  yang dilakukan  kepada  pasangan,  meskipun  disampaikan  secara  lisan  dan  hanya  komitmen bersama saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., di dalam Alquran surah al-Maidah [5] : 1 :
َآَي ِد ْوُقُعْل اِب ا ْوُف  ْوَا آ ْوُنَما َنْي ِذَّلا اَهُّي
33 Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)
Selanjutnya  adalah  bekenaan  dengan  isi  dari  perjanjian  perkawinan.  Pada penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa ”perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.  Dari pasal ini dapat dipahami bahwa perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat yang mana isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan  hukum Islam.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa 34 : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan”.  Dari  pasal  ini  dapat  dipahami bahwa isi perjanjian perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan tidak melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan.
Pada isi perjanjian perkawinan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan  Secanggang  Kabupaten  Langkat,  ditemukan  bahwa  isi  perjanjian  tersebut diantaranya,  mengharamkan  perselingkuhan,  menolak  adanya  poligami  dengan  alasan apapun,  mengharamkan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penghasilan  suami  dan istri harus transparan, segala sesuatu yang akan di lakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga  harus  di  musyawarahkan,  dan  berkaitan  dengan  utang  piutang  harus  saling keterbukaan.  Berkenaan  dengan  isi  perjanjian  perkawinan  ini  maka  untuk  menilai  isi perjanjian  perkawinan  melanggar  batasan  agama  atau  tidak,  maka  dapat  dilihat  dari pemikiran imam mazhab.
Pendapat  Imam  Syafi’i  yang  dikutip  dalam Ringkasan  Kitab  Al  Umm bahwa  jika seorang  wanita  dengan  permintaannya  dia  tidak  ingin  dipoligami,  boleh  keluar  rumah kapan saja, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika  akad  nikah,  baik  itu  untuk  dikerjakan  dan  ditinggalkan,  maka  hukum  untuk melakukan akad nikah di sini adalah boleh, dalam artian tetap saja boleh terus dilanjutkan
31 Syekh Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Tafsir Sya’rawi Jilid 2 (Medan : Duta Azhar, 2005), hal. 138.
32 Syaikh Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam (Jakarta : Kencana, 2006), hal, 168.
33 Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1 (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 106.
34 Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat 2 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 19.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
pernikahannya, dan syarat yang diajukan tersebut batal. Artinya perjanjian itu tidak dapat diberlakukan. Hal ini dikarenakan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau bertentangan  dengan  sunnah  Rasulullah  SAW  maka  tidak  boleh  dilaksanakan  atau disetujui.  Seperti  misalnya  seorang  laki-laki  boleh  menikahi  sampai  empat  orang  istri, maka istri tidak boleh melarang hal tersebut untuk dilakukan, karena hal ini adalah suatu kebolehan  atau  keluasan  yang  diberikan  untuk  laki-laki  tersebut  dalam  syariat berdasarkan pada Alquran dan Sunah Rasulullah saw. 35
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., di dalam Alquran surah an-Nisa [4] 3 :
َو ىٰنْثَم  ِءٓاَسِ نلا  َنِ م ْمُكـَل  َب اَط اَم ا ْوُحِكْن اَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  َّلْ َا ْمُتْف ِخ  ْن ِا َو َعٰب ُر َو  َثٰلُث ۗ اَم  ْوَا ًةَد ِح ا َوَف ا ْوُلِدْعَت  َّلْ َا ْمُتْف ِخ  ْن ِاَف
ْمُكُن اَمْيَا  ْتَكـَلَم ۗ ا ْوُل ْوُعَت  َّلَْا ىٰٰۤنْدَا  َكِلٰذ
36 Artinya : "Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yatim (bilamana  kamu menikahinya), maka  nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa [4] : 3)
Dalam  mazhab  Syafi’iyah,  sebagaimana  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Abi  al- Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Mawardi  dalam  kitabnya Hawi  al-Kabir tentang persoalan ini, dia menyatakan :
اف طورش هذهف اهبرف اسي لْ نأو ءاملإ اب ىرستي لْ نأ وأ اهيلع جوزتي لْ نأ هيلع طرتشت نأ لثمف ةجوزلا ةهج نم ن اكام امأو جو نود قادصلا ىلإ تهج وتو هلعف هل امم هتعنم اهنلأ ةدس اهعم حاكنا دوصقم دو 37 Artinya:
“Syarat yang datangnya dari pihak perempuan yaitu misalnya mensyaratkan kepada laki-laki  untuk  tidak  berpoligami,  atau  tidak  keluar  (bepergian)  kecuali  membawa  si perempuan, maka syarat seperti ini di anggap rusak, karena syarat tersebut mencegah hal- hal yang boleh di lakukan oleh laki-laki”.
Ungkapan  di  atas  berdasarkan  pada  hadis  Rasulullah  SAW  yang  berbunyi  sebagai berikut:
ْيَل  ٍط ْرَش  ْنِم  َناَك اَم ِ َّاللّٰ ِباَتِك يِف  ْتَسْيَل اًطو ُرُش َنوُط ِرَتْشَي ٍلاَج ِر ُلاَب اَم
ِ َّاللّٰ ُءاَضَق  ٍط ْرَش َةَئاِم  َناَك  ْنِإ َو ٌلِطاَب  َوُهَف ِ َّاللّٰ ِباَتِك يِف  َس )هجام نبا هاور(  ُّقَحَأ 38 Artinya:
“Apa  urusan  beberapa  laki-laki  membuat  persyaratan  yang  tidak  terdapat  dalam kitab Allah Swt? Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt, maka ia adalah bathil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syaratnya lebih kokoh”. (HR. Ibnu Majah)
Namun  berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  dalam kitab  al-Mughni Ibnu  Qadamah menjelaskan bahwa calon istri mempunyai hak mengajukan syarat-syarat atau perjanjian kepada calon suami untuk tidak dipoligami, dan mengajak keluar dari tempat asal, dalam akad  nikah.  Jika  syarat  tersebut  tidak  di  penuhi  calon  suami,  maka  calon  istri  dapat memfasakh perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
35 Imam  Syafi’i  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris,  Terj;  Imron  Rosadi, Ringkasan  Kitab  Al  Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 497.
36 Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim Surah An-Nisa Ayat 3 (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), hal. 77.
37 Abi  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Mawardi, Hawi  al-Kabir, Juz  9  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, t.th), h. 506.
38 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No. 2521.
Kabilah : Journal of Social Community                                    Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                              Vol. 8 No.1 Juni 2023
اهيلع جوزت اذا هقارف اهلف اهيلع جوزتيلْ نا اهل طرشواهجوزت ناو
39
Artinya:
“Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut dan suami menikah, maka terjadi fasakh ”. Selanjutnya, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab al-Mughni pada Juz IX sebagai berikut:
قحا :لاق هنا ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نع يور امل اهطرش اهلف اهدلبو اهراد نم اهجرخيلْ نا اهل طرشو اهجوزت ذاو :لاق نأ كلذ ةلمجو جورفلا هب متللحتساام طورشلا نم هب متيفوام
وهو هب ءافولا زليام )اهدحأ( ةثلَث اماسقأ مسقنت حاكنلا يف طورشلا اذهف اهيلع ىرستيلْو اهيلع جوزتي لْوأ اهب رف اسيلْوأ اهدلبوأ اهراد نم اهجرخيلْ اهل طرتشي مأ لثم هت دئفو هعفم اهيلا دوعي ام حاكنا خسف اهلف لعفي مل ناف هب اهل إفلا همزلي 40 Artinya:
“Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah  suami  tidak  membawa  keluar  dari  rumah  ataupun  negaranya,  maka  syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadis Nabi Saw syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  menghalalkan  kemaluan  (farji).  Syarat  dalam pernikahan  dibagi  menjadi  tiga, pertama; syarat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  syarat  yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti wali mensyaratkan tidak boleh membawa  keluar  dari  rumahnya  atau  negaranya,  atau  tidak  boleh  poligami  dan  tidak memperbudak. Semua itu harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah”.
Senada dengan pendapat di atas,  Imam Ahmad dan  dikuatkan oleh  Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Fikih Sunnah bahwa jika syarat atau janji yang diberikan  oleh  calon  istri  ini  dilakukan  ketika  ijab  qabulnya  agar  istri  tidak  dipoligami, tidak keluar dari tempat  asal dan transparansi dalam keuangan  keluarga,maka syaratnya ini  sah  dan  mengikat  serta  istri  berhak  membatalkan  perkawinan  jika  syarat  ini  tidak dipenuhi  oleh  suaminya,  dan  hak  membatalkan  perkawinan  ini  tidak  hilang  selagi  tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya 41 . Pendapat di atas didasari oleh hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:
َّنِا  َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص ِ َّاللّٰ  ُل  ْوُس َر  َلَاق :  َلَاق ُهْنَع ُ َّاللّٰ  َي ِض َر  ِرِمَاع  ِنْب َةَبْقُع  ُثْيِدَح ِهِب  ْمُتْلَلْحَتْسا َام ِهِب  َىف وُي  ْنَأ  ِط ْر شلا  َّقَحَأ )هيلع قف تم(  َجو ُرُفْلا 42 Artinya:
Dari  ‘Uqbah  bin  Umar  Rasulullah  Saw  berkata:  syarat  yang  paling  berhak  untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan istrimu.
Berdasarkan kepada uraian tentang pendapat imam mazhab di atas, maka dapatlah dipahami  bahwa  dari  enam  isi  perjanjian  yang  ditemukan  dalam  praktik  perjanjian  lisan perkawinan  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan  Secanggang  tersebut  yaitu  :  Menolak adanya  poligami  dengan  alasan  apapun,  mengharamkan  perselingkuhan,  mengharamkan adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penghasilan  suami  dan  istri  harus  transparan, segala  sesuatu  yang  akan  di  lakukan  berkaitan  dengan  pribadi  dan  keluarga  harus  di musyawarahkan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan.
Dari  lima  isi  perjanjian  diatas  diantaranya  mengharamkan  perselingkuhan, mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, penghasilan suami dan istri harus
39 Ibnuu Qadamah, al-Mughni , Juz VII (Beirut: Darul al-Fikri, t.th), h. 446.
40 Ibnu Qudamah, al - Mughni , Juz IX, h. 484.
41 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid VI (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1997), h. 156.
42 Imam Muslim, Shahih Muslim , Juz II (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah), h. 1019.
transparan,  segala  sesuatu  yang  akan  di  lakukan  berkaitan  dengan  pribadi  dan  keluarga harus di musyawarahkan, dan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan. Berdasarkan  isi  dari  perjanjian  tersebut  bahwa  lima  isi  perjanjian  perkawinan  dapat diterima dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga.
Kemudian terdapat satu isi perjanjian perkawinan, yaitu  menolak adanya poligami dengan  alasan  apapun,  memiliki  perbedaan  pandangan  untuk  diterima  atau  ditolaknya, dalam  perspektif  imam  mazhab.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  dapat  dipahami bahwa  perbedaan  ini  dapat  di  praktikkan  dengan  mengkuti  salah  satu  diantara  dua pendapat  pemikiran  mazhab  di  atas.  Untuk  konteks  lokasi  penelitian,  karena  mayoritas umat  Islam di  daerah tersebut  adalah  penganut mazhab syafi’i, maka perjanjian tersebut cenderung  tidak  dapat  diterima  dengan  mengikuti  pendapat  mazhab  syafi’i.  Dengan demikian  bahwa  praktik  perjanjian  lisan  pra  nikah  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan Secanggang  Kabupaten  Langkat  terlihat  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45  Ayat  2  yang  seperti  tertuang  di  atas,  sebaiknya  memang  jika  melakukan  perjanjian perkawinan  maka  hendaknya  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang.

## Penutup
Dari uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  pertama,  praktik  perjanjian  lisan  pra  nikah  di  Kelurahan  Hinai  Kiri  Kecamatan Secanggang  Kabupaten  Langkat,  bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut  dilakukan  tanpa tertulis,  hanya  berupa  komitmen  bersama  secara  lisan  antara  masing-masing  pasangan, yang  disaksikan  dengan  kehadiran  kedua  orang  tua  pasangan  yang  akan  menikah.  Hal mana  bila  perjanjian  ini  dilanggar  maka  akan  mengakibatkan  terjadinya  perceraian  atau masing-masing pihak berhak untuk mengajukan perceraian atas perjanjian yang dilanggar.
Kedua, isi perjanjian dalam praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ada enam poin, yaitu Menolak adanya poligami dengan alasan apapun mengharamkan perselingkuhan, mengharamkan adanya kekerasan dalam  rumah  tangga,  penghasilan  suami  dan  istri  harus  transparan,  segala  sesuatu  yang akan  di  lakukan  berkaitan  dengan  pribadi  dan  keluarga  harus  di    musyawarahkan,  dan berkaitan  dengan  utang  piutang  harus  saling  keterbukaan.  Isi  perjanjian  perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa perjanjian tersebut  boleh  untuk  dibatalkan  jika  melanggar  hukum  Islam  seperti  menolak  poligami dalam  pernikahan.  Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  Ibnu  Qudamah  menyampaikan bahwa jika  perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan  hukum  Islam  seperti  melarang  poligami  maka  perjanjian  ini  sah  dan  dapat diberlakukan.  Apabila  dilanggar  maka  istri  dapat  minta  cerai  atau  diakhirinya  hubungan perkawinan.  Kemudian  menurut  pasal  29  ayat  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  di  sahkkan  bila  mana melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan,  dan  menurut  pasal  45  ayat  2 Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  di  sahkkan  bila  mana melanggar  hukum  Islam.  Maka  untuk  mengukur  melanggar  atau  tidaknya  isi  perjanjian yang  ada di masyarakat Kelurahan  Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah  dengan  mempertimbangkan  pendapat  ulama  mazhab  sebagaimana  yang  telah diuraikan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali, Benang Tipis antara Halal & Haram . Surabaya: Putra Pelajar, 2002. Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syari’ah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Armia, Fikih Munakahat , Medan : CV. Manhaji, 2018. Daud,  Fathonah  K., Tafsir  Ayat-ayat  Hukum  Keluarga  I ,  Serang  :  Desanta  Muliavisitama, 2020.
Habib al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin, Hawi al-Kabir , Juz 9. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.
Hasan, Syaikh Abdul Halim, Tafsir Ahkam, Jakarta : Kencana, 2006. Hasnunidah, Neni, Metodologi Penelitian Pendidikan ,  Media Akademi, 2017.
Idris,  Imam  Syafi’I  Abu  Abdullah  Muhammad  bin,  Terj;  Imron  Rosadi, Ringkasan Kitab Al Umm . Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014. Kementrian Agama RI, Alqur’anul Karim , Jakarta : PT. Suara Agung, 2018. Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2020. Muslim, Imam, Shahih Muslim , Juz II. Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah. Nelly, Ross, Ketentunan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia . Pasaribu, Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta : Sinar Grafika, 2004. Pratowo, Andi, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011. Qadamah, Ibnu, al-Mughni , Juz VII. Beirut: Darul al-Fikri, t.th. Qadamah, Ibnu, al-Mughni , Juz IX. Beirut: Darul al-Fikri, t.th. Redy, Ach., Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah . Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , Jilid VI. Bandung: PT. al-Ma’arif, 1997. Sya’rawi, Syekh Muhammad Mutawalli, Tafsir Sya’rawi Jilid 2 ,Medan : Duta Azhar, 2005. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2019. Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta : PT. Intermasa, 1985.
Team, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Bandung  :  Citra Umbara, 2020.
Wawancara  dengan  Parlagut  dan  Ama  masyarakat  Kelurahan  Hinai  Kiri.  20  Mei  2023  di Kelurahan Hinai Kiri.
Wawancara dengan Umi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
Wawancara  dengan  Zuraida masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 21 Mei 2023  di Kelurahan Hinai Kiri.
Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Islam . Jakarta : Tintamas, 1981. Zahro,  Siti    Hanna ,  Urgensi  Perjanjian  Perkawinan  dalam  penggunaan  harta  suami  istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang).