INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8052-8066 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian
Lailli Khoirun Nisa 1 ✉ , Fatma Nur Himatul Aliyah 2
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Indonesia Email: lailikhoirunisa7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan artikel ini merupakan kajian mengenai hubungan tugas kepolisian dalam melindungi hak asasi manusia  dan  menegakkan  hukum  dengan  alur  mediasi  penal  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan. Banyaknya kejahatan disekitar yang jelas dirasakan oleh masyarakat menjadikan tingkat kekhawatiran  meningkat  dan  hak  asasi  mereka  terancam.  Dalam  penyelesaian  perkara  pidana masyarakat  diberi pilihan  untuk  melakukan  mediasi  penal  dimulai  pada tahap  kepolisian.  Kepolisian dalam menjalankan tugas mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  hanya  sebatas  dalam  lingkup  perdata.  Padahal  kepolisian  sebagai    penyidik diperbolehkan bertindak dengan penilaiannya sendiri sesuai dengan otoritasnya berdasarkan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dengan  demikian, Kepolisian mengeluarkan peraturan dan surat kapolri sebagai dasar dalam melaksanakan mediasi penal. Akan tetapi jika pelaksanaanya  hanya dengan dasar tersebut akan menimbulkan persoalan kembali. Diharapkan dengan adanya artikel ini menjadi pertimbangan untuk lahir undang-undang terkait mediasi penal di luar pengadilan. Agar hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain dengan tindak  pidana penganiayaan  dapat  terlindungi  dan  nilai-nilai  Pancasila  yang  hidup  di  masyarakat  untuk  saling memaafkan dan berdamai dapat dilakukan dengan optimal dan adanya dasar hukum yang jelas dan tegas. Metode yang digunakan dalma artikel ini adalah metode normative dengan pendekatan yuridis dan konseptual.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Mediasi Penal, Tindak Pidana, Penganiayaan, Kepolisian

## Abstract
The purpose of this article is to study of the relationship between police’s duties in protecting human rights and enforcing the law with the path of penal mediation is a resolving criminal acts. The large number of crimes around them that are clearly felt by the community have increased the level of anxiety and threatened their human rights. In resolving criminal cases, the public is given the option to carry out penal mediation starting at the police stage. The police in carrying out their mediation duties based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights are only limited to the civil scope. Even though the police as investigators are allowed to act with their own judgment in accordance with their authority based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Thus, the police issued regulations and a letter from the National Police Chief as a basis for carrying out penal mediation. However, if it is implemented only on this basis, it will cause problems again. It is hoped that this article will be a consideration for the birth of legislation regarding penal mediation outside of court. So that human rights which are damaged by other people through criminal acts of persecution can be protected and the Pancasila values that live in society to forgive each other and make peace can be carried out optimally and there is a clear and firm legal basis. The method used in this article is a normative method with a juridical and conceptual approach.
Keywords: Human Rights, Penal Mediation, Crime, Persecution, Police

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  bentuk  negara  dengan  konsep  hukum  ( reechtstaat) sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 (MKRI 1945). Dalam menjalani aktivitas hidup tidak  bisa  lepas  dari  suatu  tindak  pidana  ( strafbaar  feit).  Sehingga  sangat  diperlukan eksistensi  hukum  dalam  kehidupan.  Ketika  praktik  berbangsa,  bernegara,  dan bermasyarakat  harus  dapat  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  yang  berlaku.  Proses berlakunya  norma  hukum  oleh  masyarakat  sebagai  pedoman  perilaku  berhubungan dengan  hukum  itulah  yang  disebut  dengan  penengakan  hukum  (Putri  Sembodo  2023). Salah  satu  cara  menegakkan  hukum  melalui  perlindungan  terhadap  korban  dari  suatu tindak  pidana  yang  terjadi.  Masyarakat  kerap  menganggap  bahwa  penegakan  hukum sebagai solusi utama dalam penyelesaian masalah (Renaldy et al. 2019). Hal ini dilakukan supaya  hak  asasi  manusia  terjunjung  tinggi  dan  setiap  warga  negaranya  terjamin mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  setara  dihadapan  hukum  tanpa  terkecuali (Wasianto and Tesis 2018).
Dalam  kehidupan  manusia  tidak  lepas  dari  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan. Kausanya dalam tindak pidana bermula dari seluruh kegiatan manusia baik dari segi politik, sosial  dan  ekonomi.  Semakin  banyaknya  kejahatan  disekitar  yang  jelas  dirasakan  oleh masyarakat menjadikan tingkat kekhawatiran meningkat dan hak asasi mereka terancam.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  dengan  serius  memperhatikan  penegakan  hukum  yang diterapkan di peradilan. Peradilan tidak sebatas persidangan, putusan pengadilan, keadilan dan ketidakpastian hukum, tetapi cakupannya lebih luas termasuk upaya penanggulangan tindak pidana.
Jika aparat penegak hukum mampu menemukan dan mendatangkan pelaku kejahatan ke pengadilan agar diberi sanksi yang setimpal dianggap menjadi suatu keberhasilan bagi peradilan  pidana. Namun,  justru masyarakat  sering mempersoalkan  dan tidak puas atas keputusan  pengadilan.  Alasan  masyarakat  melakukan  penuntutan  semacam  itu  malah menimbulkan ketidakadilan, ketentraman dan menggoyahkan kedamaian para pihak dalam kehidupan masyarakat dikemudian hari.
Buruknya  reputasi  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  atas  keputusan pengadilan ini masyarakat diberi dua pilihan dalam penyelesaian masalah yaitu alur litigasi dan alur non-litigasi. Alur litigasi dilakukan didalam pengadilan. Sedangkan alur non-litigasi dilakukan  diluar  pengadilan.  alur  non-litigasi  biasanya  dilakukan  dengan  mediasi  penal (Waluyo 2020). Mediasi menjadi salah satu mekanisme dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan  yang  biasa  dijalankan  oleh  kepolisian  untuk  penyelesaian  perkara  perdata sebagaimana  didalam  penjelasan  Pasal  89  Ayat  4  Huruf  B  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah Republik Indonesia 1999). Sementara kepolisian sebagai penyidik perkara pidana sering melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan.  (Dewi,  Hartono,  and  Dantes  2022)  Hal  ini  dilakukan  supaya  akses  menuju keadilan  ( acces  to  justice)  lebih  cepat  (Yasmin  and  Ramdhani,  n.d.),  para  pihak  kembali hidup rukun tanpa ada yang merasa menang maupun kalah ( win-win solution) (P. Santoso 2020b), dan tetap memberi perlindungan HAM antarpihak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengatur tentang korelasi hak asasi  manusia  dalam  mediasi  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  di kepolisian (Efendi and Rijadi 2022). Pendekatan dilakukan melalui pendekatan yuridis dan konseptual  (Pasek  Diantha  2016).  Data  penelitiannya  menggunakan  data  sekunder  yang berisi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  metode  pengumpulan  data melalui studi kepustakaan (Suratman and Dilah 2015). Pengumpulan data dianalisis dengan teknik  deskriptif  dan  evaluatif,  hingga  dapat  menjawab  sesuai  substansi  permasalahan penelitian dalam kesimpulan (Pasek Diantha 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Tingkat Kepolisian
1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak  fundamental  yang  dipegang  masing-masing orang  yang  melekat  kepadanya  sebagai  seorang  manusia.  Menurut  John  Locke,  HAM sebagai natural rights yaitu hak alamiah manusia sebagaimana hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. HAM sebagai norma legal mendorong untuk melindungi setiap manusia dari segi  eksosbudpolhankam  dimanapun  keberadaannya.  HAM  sebagai  sebuah  hak memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dari pelanggaran HAM. Setiap manusia harus memahami HAM supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap diri sendiri.
Semua  pihak  baik  dari  negara  maupun  warga  negara  memiliki  kewajiban  dalam perlindungan  dan  penegakan  HAM.  Membahas  HAM  bukan  semata-mata  mengenai haknya  saja,  namun  juga  harus  menyertakan  terkait  kewajiban  dalam  bahasannya. Kewajiban yang dimaksud agar sama-sama memuliakan dan menghargai HAM orang lain. Hal ini supaya timbul hubungan timbal balik dalam pelaksanaan HAM (Nurliah Nurdin 2016). Ada pembatasan untuk melaksanakan hak dan kebebasan sebagaimana dalam Pasal 73 UU HAM  demi penjaminan pengakuan dan penjunjungan terhadap hak dan kebebasan dasar orang lain (Pemerintah Republik Indonesia 1999).

## 2. Tinjauan Umum Mediasi Penal
Mediasi adalah cara negosiasi penyelesaian masalah diluar pengadilan bersama pihak penengah  untuk  mencapai  kesepakatan  sesuai  kepuasan  (Yusuf  2017).  Mediator  harus bersifat  netral  memandu  proses  perundingan  supaya  menemukan  solusi  sukarela  tanpa adanya paksaan. Menurut Toni Whatling, mediasi ialah suatu mekanisme dimana ada pihak ketiga yang  tidak  berpihak  pada  siapapun untuk menolong mereka yang terbelit  dalam permasalahan  agar  secara  efektif  satu  sama  lain  dapat  sama-sama  berkomunikasi  dan supaya  mencapai  persetujuan  keputusan  dan  terlaksana  baik  mengenai  beberapa,  atau semua, dari masalah yang tidak dapat dipermasalahkan. Secara lugas, mediasi penal ialah alur dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perundingan dibantu oleh mediator yang tidak  berpihak,  didatangi  oleh  korban  dan  pelaku  beserta  keluarga  dan  perwakilan masyarakat (Esther, Naibaho, and Christine 2020).
Secara  teoritis,  Barda  Nawawi  menguraikan  prinsip-prinsip  kerja  mediasi    yaitu (Pratama 2020):
a) Penanganan Konflik ( Conflict Handing/Konflik:bearbeitung)
b) Berorientasi pada Proses ( Proses Orientation:Prozessorientierung)
c) Proses Informal ( Informal Mediation-Informalitat)
d) Ada  Partisipasi  Aktif  dan  Otonom  Para  Pihak  ( Active  and  Autonomous  Participan-

## Parteiautonomie/Subjektivierung)
Menurut  Mudzakkir,  tolok  ukur  perkara  yang  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan dibagi menjadi beberapa jenis dan ruang lingkup antara lain (Natakharisma and Suantra, n.d.):
a) Tergolong dalam jenis delik aduan, baik aduan absolut maupun relatif
b) Pidana denda sebagai ancaman pidana dan telah dipenuhi.
c) Tidak  tergolong  kejahatan  melainkan  hanya  jenis  pelanggaran,  yang  ancamanya dengan pidana denda.
d) Tindak  pidana  termasuk  dibidang  hukum  administratif  yang  hukuman  pidananya sebagai ultimum remedium
e) Jenis  perkara  ringan  dan  aparatur  penegak  hukum  berdasarkan  otoritasnya  dapat melakukan diskresi
f) Jaksa  Agung  dengan  otoritas  hukum  yang  dimiliki  tidak  melanjutkan  pada  proses pengadilan (Deponir).
g) Jenis pelanggaran hukum pidana adat yang lembaga adatnya mampu menyelesaikan Mediasi penal sebagai jalur alternatif menuju perdamaian dalam penyelesaian perkara diluar  pengadilan  membawa  tujuan  dan  manfaat,  baik  dari  segi  proses  maupun  subjek hukum. Tujuan mediasi penal supaya dapat menyelesaikan konflik  bersama pihak ketiga yang netral dengan para pihak. Mediasi penal mewujudkan kesepakatan kedamaian yang permanen karena tidak ada yang merasa menang maupun merasa kalah ( win-win solution). Sehingga mencapai keadilan dan tercipta kembali kedamaian dalam kehidupan (Susianti 2020).
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan
Tindak pidana atau strafbaar  feit berawal dari istilah hukum pidana Belanda. Dalam KUHP  tidak  menjelaskan  terkait  apa  hakikat  kata strafbaar  feit.  Akan  tetapi,  mencoba menerjemahkan  bahwa feit  berarti  sebagian  dari  suatu  kenyataan,  sedangkan  strafbaar berarti  dapat  dihukum.  Jadi  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  melawan  ketetapan pidana yang berlaku.
Penganiayaan  adalah  suatu  aktivitas  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas kesengajaan ( opzet alsa ogmerk). Jika terdapat maksud dan niat untuk memunculkan akibat berupa  rasa  sakit  atau  luka  pada  tubuh  baru  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana penganiayaan (Yasmin and Ramdhani, n.d.).
Menurut M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah menyebabkan sakit atau luka pada orang  lain  dengan  sengaja.  Namun,  tindakan  tersebut  tidak  dianggap  sebagai penganiayaan jika dilakukan demi menjaga keselamatan badan (Pratama 2020).
Berdasarkan definisi diatas, maka tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur yaitu (Yasmin and Ramdhani, n.d.):
a) Adanya unsur kesengajaan
Bahwa seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebab adanya niat supaya timbul rasa sakit pada orang lain.
b) Adanya unsur perbuatan
Bahwa  perbuatan  tersebut  menjadi  aktivitas  manusia  memakai  (sebagian)  anggota tubuh sebagai alatnya walaupun perbuatan yang dilakukan kecil.
c) Adanya unsur akibat perbuatan
Bahwa  perbuatan  tindak  pidan  aitu  harus  dibuktikan.  Adanya  akibat  langsung  dari perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  seperti  rasa  sakit  atau  luka.  Terdapat hubungan sebab antara sebab perbuatan dengan akibat, maka dapat ditemukan bukti bahwa adanya tindak pidana penganiayaan.
d) Adanya akibat yang semata-mata dituju
Bahwa  adanya  rasa  sakit  atau  luka  menjadi  maksud  satu-satunya.  Dengan  artian, memang menghendaki perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Tindak pidana penganiayaan merupakan melakukan perbuatan melawan hukum, baik dari  perbuatan  tersebut  hanya  timbul  luka  rasa  maupun  fisik  atau  bahkan  sampai menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini diatur dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan berawal dari Pasal 466-471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 351-358 KUHP dengan kategori biasa, ringan, sedang dan berat.
4. Tinjauan Umum Kepolisian
Polisi yang dimaksud menjadi badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang diperintahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum masyarakat (Pulungan 2015).  Menurut  Sadjijono,  istilah  polisi  menjadi  organ  atau  lembaga  pemerintah  yang terdapat  dalam  suatu  negara,  sedangkan  istilah  kepolisian  menjadi  organ  dan  fungsi. Sebagai  organ  berarti  suatu  lembaga  pemerintahan  yang  terorganisasi  dan  terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi berarti kewajiban dan otoritas  serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menjadi penyelenggara atas fungsinya,  antara  lain  pemelihara  keamanan,  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat (Sitepu 2018).
Menurut  Satjipto  Raharjo,  polisi  adalah  alat  negara  yang  diperintahkan  dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengawasan terhadap pengayoman, dan penjaminan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian Satjipto Raharjo mencuplik gagasan  Bitner  bahwa  jika  hukum  ada  bermaksud  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat  sebagaimana  tindakan  untuk  melawan  kejahatan.  Lalu  secara  faktual  polisi memastikan apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Pulungan 2015).
Tugas utama kepolisian Negara RI sesuai Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  bahwa  dalam  penjaminan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian (Kemenkumham RI 2002). Eksistensi POLRI akan menyatu dengan  masyarakat  jika  peran  kepolisian  sebagai  alat  dan  pelaksana  tugas  dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dilakukan dengan baik (Martini 2019).
Korelasi  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Mediasi  Penal  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Tingkat Kepolisian
Para filsuf moral dan politik sepakat dengan adanya HAM. Namun, belum disepakati apakah  hak  asasi  manusia  itu,  apa  yang  menjadi  alasan  pembenarnya,  dan  apa  yang diprioritaskan  antarhak  tersebut.  Ada  perbedaan  pendapat  dari  para  teoritisi  hak  asasi, Sebagian teoritisi mengungkapkan gagasannya bahwa hak asasi semata-mata khusus pada hak  sipil  dan  politik,  dan  tidak  termasuk  hak  ekonomi  atau  kesejahteraan.  Sedangkan sebagian lainnya  memiliki gagasan yang  sebaliknya  bahwa hak untuk Sejahtera sebagai manusia termasuk hak asasi, memperhatikan kesejahteraan dengan meliputi pertimbangan ekonomi  atau  kesejahteraan.  Kedudukan  hak  ekonomi  dan  sosial  dengan  hak  sipil  dan politik itu sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu dari hak tersebut tidak dijamin eksistensinya, maka hal tersebut berpotensi akan menghilangkan hak yang lainnya.
Hubungan antara individualitas dan sosialitas saling berkaitan erat. Akan tetapi, ada kontroversi  mengenai  teori  hak  asasi  itu  dirumuskan  secara  individualistik  atau  holistik. Secara individualistik, hak asasi manusia tidak  didasarkan pada sifat sosial kemasyarakatan atau struktural melainkan hak asasi itu lahir dari individu itu sendiri. Secara holistik, hak asasi didasarkan  pada  struktur  masyarakat  yang  universal.  Indonesia  termasuk  negara  yang peduli terhadap perlindungan HAM (Kandati 2013).
Upaya preventif dan penghormatan terhadap HAM berdasarkan instrumen hukum, baik instrumen nasional maupun internasional. Instrumen hukum nasional tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J (MKRI 1945). Penghormatan terhadap HAM juga dipertegas dalam
Ketetapan  MPR  Nomor  17  tahun  1998  tentang  HAM  (Indonesia  1998).  Secara  teknis operasional  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (Pemerintah  Republik  Indonesia  1999)  dilanjutkan  dengan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (R. Indonesia 2000).
Polisi  dalam  UU  Kepolisian  sebagai  penyidik  diperbolehkan  bertindak  menurut penilaiannnya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Dalam UU HAM Pasal 89 Ayat 4 Huruf B  polisi  memiliki  hak  untuk  melakukan  mediasi  penal.  Akan  tetapi,hanya  sebatas  dalam lingkup perkara perdata. Lalu bagaimana polisi dapat menyelesaikan kasus pidana lewat mediasi penal. Terkait hal ini yang dimaksud ialah tindak pidana penganiayaan.
Polisi  dengan  kewenangan  menurut  penilaiannya  sendiri  agar  dapat  terlaksana didukung  dengan  beberapa  peraturan  internal  POLRI  yaitu  (Dewi,  Hartono,  and  Dantes 2022):
a) Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
b) Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
c) Surat  Telegram  Rahasia  Kabareskrim  POLRI  kepada  Direktur  Reskrimum,  Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice.
d) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
e) Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018,  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
f) Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Banyaknya jalur untuk menyelesaikan kasus tindak pidana  jenis  penganiayaan yang diperbolehkan menggunakan mediasi penal hanya yang tergolong kategori ringan yang diatur  dalam  pasal  471  UU  KUHP  (KUHP  baru)  jo.  Pasal  352  KUHP  (Presiden  Republik Indonesia  2023).  Penyelesaiannya  dilaksanakan  melalui  acara  pemeriksaan  cepat  yang diberlakukan bagi semua tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 KUHAP. Tindak pidana  penganiayaan  (ringan)  tergolong  dalam  jenis  delik  yang  tuntutannya  atas  dasar jabatan dan petugas penindaknya yaitu kepolisian.
Polisi  menjadi  petugas  yang  berdasarkan  otoritasnya  tetap  dapat  melakukan pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  (ringan)  meskipun  korban  tidak
mengadukan, biasanya disebut dengan delik laporan (T. Santoso 2021). Proses pemeriksaan perkara  dalam  delik  laporan  hanya  dapat  dilakukan  penghentian  dengan  dasar pertimbangan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu : (a) Tidak terdapat cukup bukti, (b) Peristiwa yang terjadi tersebut ternyata tidak termasuk tindak pidana, atau (c) Penyidikan dihentikan demi  hukum.  Dengan  ini,  penyidik  diperkenankan  melaporkan  kepada  penuntut  umum, pihak yang diduga sebagai pelaku atau keluarganya (P. Indonesia 1981).
Apabila polisi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana diluar pengadilan melalui mediasi  penal  dengan  konsep Alternative  Dispute  Resolution/ADR  harus  menerapkan prisip-prinsip sebagai berikut:
a) Mengedepankan perundingan dan kesepakatan.
b) Menjunjung pelestarian budaya, serta tradisi sosial masyarakat setempat.
c) Memasukkan unsur tradisi sosial kemasyarakatan
d) Memprioritaskan pelaksanaan rencana Polisi Masyarakat ( Community Policing).
e) Keputusan penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang bersangkutan (pelaku dan korban) dalam sanksi sosial/adat.
f) Mempertanggungjawabkan  dan  memperbaiki  serta  mengganti  rugi  atas kerusakan/luka yang timbul akibat perbuatannya oleh pelaku tindak pidana.
g) Tidak  diperkenankan  adanya  kepentingan  ( interest)  dari  pihak  lain  seperti  POLRI, tokoh masyarakat, dan sebagainya dalam suatu penyelesaian.
h) Memperhatikan asas ultimum remedium.
Kondisi sosiologis masyarakat pada saat terjadi suatu tindak pidana perlu diperhatikan. Ada hak  masyarakat yang dilanggar  atau dirusak oleh orang lain. Karena pada dasarnya, dalam  masyarakat  ada  nilai-nilai  yang  hidup  dengan  mengedepankan  prinsip  saling memaafkan,  berdamai  dan  mengutamakan  reparasi  melalui  restitusi,  kompensasi  dan rehabilitasi. Maka dari itu, pada proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan perlu  dilakukan  sejak  tahap  masuknya  laporan  polisi  melalui  mediasi  penal  dengan mengakomodir  konsep restorative  justice.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  supaya tercapainya keadilan dan reparasi melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang terjadi, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip perdamaian yang mengaitkan peran  serta  secara  langsung  dari  pelaku  tindak  pidana,  korban  yang  dirugikan,  aparat penegak hukum dan masyarakat (T. Santoso 2021). Dengan demikian, HAM yang dirusak oleh orang lain dapat terlindungi dan hubungan antarpihak tetap rukun kembali dengan tercapainya win-win solution yang adil dan profitabel bagi semua pihak.
Upaya  Optimalisasi  Implementasi  Mediasi  Penal  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Tingkat Kepolisian
Dalam  implementasi  mediasi  penal  di  Sistem  Peradian  Pidana  Indonesia  dengan konsep restorative  justice  belum  terlaksana  secara  efektif,  disebabkan  adanya  kendala. Beberapa hal yang menghambat penyelesaian tindak pidana di Kepolisian yaitu (Waluyo 2020):

## 1. Sarana dan Prasarana
Dasar kinerja kepolisian adalah unsur manusia. Akan tetapi, jika tidak disertai sarana dan prasarana tentu  semakin sulit berhasil  dalam penegakan hukum. Karena banyaknya sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  diluar  pengadilan  sehingga berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum.

## 2. Dukungan Masyarakat
Kinerja kepolisian tidak lepas dari dukungan dari masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam mediasi penal baik konsep Restorative Justice, Diskresi, maupun Alternative Dispute Resolution/ADR memiliki pengaruh besar dari masyarakat. Asumsi masyarakat yang kurang tepat dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam penyelesaian diluar pengadilan berpengaruh kepada para pihak khususnya korban. Ketika kepolisian meminta penyelesaian diluar pengadilan, pihak yang bersangkutan akan lebih lama dalam mempertimbangkan. Sehingga  polisi  harus  memberi  pertimbangan  yang  logis  dan  meyakinkan  para  pihak terlebih dahulu.
3. Budaya
Banyak masyarakat yang keras kepala dan egois pada saat penyelesaian perkara tindak pidana sehingga nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk saling memaafkan dan berdamai sulit  tercipta.  Hal  ini  dilandasi  dengan  hati  nurani  dan  moral  untuk  mengakomodir kepentingan umum, keadilan dan kemanusiaan.
4. Struktur Institusi Kepolisian
Keterbatasan  anggaran  dalam  struktural  kepolisian  menjadi  salah  satu  kendala penyelesaian perkara diluar pengadilan. Karena anggaran dinas yang disediakan  kepada penyidik untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan tidak menyakup seluruh pengeluaran kegiatan tersebut. Sehingga kekurangan biaya tersebut ditutup menggunakan dana swadaya dari para penyidik (P. Santoso 2020a).
Dengan  demikian,  perlu  adanya  reorientasi  dan  reformasi  terhadap  mediasi  penal dalam  penyelesaian  kasus pidana  di  tingkat kepolisian.  Dinamika kehidupan masyarakat berjalan dengan pesat. Maka bentuk penyelesaian perkara sosial harus cepat, tepat, efektif, dan  mampu  mengakomodir  berbagai  aspek  sosial  kemasyarakatan.  Tidak  hanya
mengakomodir kepentingan pelaku dan korban, tetapi juga mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika implementasi mediasi penal dapat berjalan optimal akan menghasilkan dampak positif seperti diantaranya (DWI SETIYANI 2021):
a) Menghilangkan rasa belas dendam dan adaptif tanpa perlu meniru mekanisme dalam sistem peradilan pidana. Proses yang dilakukan lebih gesit dan hemat dari pada jalur litigasi.
b) Penumpukan kasus akan cepat berkurang. Tanpa mediasi penal beban dalam sistem peradilan  pidana  sedikit  lebih  ringan,  baik  dari  aparat  penegak  hukum  maupun subjeknya.
c) Menciptakan hubungan yang harmoni, damai, aman, dan tentram.
d) Tercapainya keadilan yang memuaskan antarpihak yang bersangkutan.
Mediasi penal sebagai cerminan nilai keseimbangan dari Pancasila yang dilandasi nilai religious, kekeuargaan dan keselaran agar tercapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang diharapkan. Bersumber pada implementasi refleksi nilai-nilai Pancasila ini, sungguh kejam  jika  setiap  tindak  pidana  diselesaikan  dengan  pidana.  Pada  hakikatnya  justru menambah masalah untuk para pihak. Optimalisasi untuk penyelesaian di luar pengadilan ini perlu dilakukan dengan lahirnya undang-undang terkait mediasi di luar pengadilan. Agar pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dapat sesuai dengan aturan tertulis yang eksplisit dan tegas. Karena aturan mediasi penal di luar pengadilan masih eksklusif dan parsial dalam peraturan dan surat Kapolri. Jika undang-undang terkait hal ini dapat diwujudkan, secara ekonomi  pengeluaran  keuangan  negara  akan  selalu  menurun  (Septiyo,  Setiyono,  and Samara 2020).

## SIMPULAN
Maraknya tindak pidana penganiayaan merupapkan salah satu pelanggaran HAM sehingga  polisi  berdasarkan  tugasnya  untuk  menjaga  dan  melindungi  masyarakat berperan sebagai penyelidik dan penyidik untuk menyelesaikan perkara. Banyaknya jalur penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diperbolehkan  menggunakan mediasi penal hanya  yang tergolong  kategori ringan yang  diatur  dalam pasal 471 UU KUHP (KUHP baru) jo. Pasal 352 KUHP. Secara legal penyelesaiannya dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan bagi semua tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 KUHAP. Tindak pidana penganiayaan (ringan) tergolong dalam jenis delik yang  tuntutannya  atas  dasar  jabatan  dengan  petugas  penindaknya  yaitu  kepolisian. Proses  pemeriksaan  perkara  dalam  delik  laporan  hanya  dapat  dilakukan  penghentian
dengan dasar pertimbangan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu : (a) Tidak terdapat cukup bukti, (b)  Peristiwa  yang  terjadi  tersebut  ternyata  tidak  termasuk  tindak  pidana,  atau  (c) Penyidikan  dihentikan  demi  hukum.  Dengan  ini,  petugas  penyidik  dapat  melaporkan kepada penuntut umum, pihak yang diduga sebagai pelaku atau keluarganya.
Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  perlu  dilakukan  sejak tahap  masuknya  laporan  polisi  melalui  mediasi  penal  dengan  mengakomodir  konsep restorative  justice.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  supaya  tercapainya  keadilan  dan reparasi  melalui  restitusi,  kompensasi  dan  rehabilitasi  atas  tindak  pidana  yang  terjadi, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip perdamaian yang mengaitkan peran serta secara langsung dari pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, HAM yang dirusak oleh orang lain dapat terlindungi dan hubungan antarpihak tetap rukun kembali dengan tercapainya win-win solution yang adil dan profitabel bagi semua pihak.
Beberapa  hal  yang  menghambat  penyelesaian  tindak  pidana  di  Kepolisian  yaitu: sarana  dan prasarana tidak memadai,  kurangnya dukungan masyarakat,  budaya egois masyarakat yang sulit diluluhkan, dan keterbatasan struktur institusi kepolisian. Maka agar penyelesaian  perkara  pidana  bisa  terlaksana  secara  optimal  perlu  dilakukan  dengan lahirnya  undang-undang terkait mediasi di luar pengadilan. Agar  pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dapat sesuai dengan aturan tertulis yang eksplisit dan tegas. Karena aturan mediasi penal di luar pengadilan masih eksklusif dan parsial dalam peraturan dan surat Kapolri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes.
2022.  “Implementasi  Prinsip  Restorative  Justice  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan  Biasa  Di  Polres  Buleleng.”  Jurnal  Komunitas  Yustisia  5  (1):  242– 53. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948.

## DWI SETIYANI. 2021. “MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN  PERKARA  (Studi  Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  Di
Polrestabes Kota Makassar)” 3 (2): 6.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7920/2/B012181074_tesis 1-2.pdf.
Efendi,  Jonaedi,  and  Prasetijo  Rijadi.  2022.  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Esther,  July,  Bintang  ME  Naibaho,  and  Bintang  Christine.  2020.  “Mediasi  Penal  Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian
Di Lembaga Pemasyarakatan.” Nommensen Journal of Legal Opinion 1 (01): 27– 37. https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36.
Indonesia.  1998.  “KETETAPAN  MAJELIS  PERMUSYAWARATAN  RAKYAT  REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” 43 (March):
1 – 9.
Indonesia, Pemerintah. 1981. “Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8
Tahun 1981.” Kuhap, 871.
Indonesia, Republik. 2000. “Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.”  Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Thn  2000  Tentang  Hak Pengadilan HAM.
Kandati,  Herry.  2013.  “PENERAPAN  MEDIASI  OLEH  LEMBAGA  KEPOLISIAN  REPUBLIK INDONESIA  DALAM  PENANGGANAN  TINDAK  PIDANA  SEBAGAI  PERWUJUDAN RESTORASI JUSTITIA.” Jurnal Hukum Unsrat, no. 5: 103– 19.
Kemenkumham  RI.  2002.  “Uu  No  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia.” Kepolisian Negara Republik Indonesia 1999.
https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf.
Martini.  2019.  “PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  PENGANIAYAAN  MELALUI  ADR  ( ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ) Martini Fakultas Hukum UM Palembang A . Latar Belakang Tugas Utama Kepolisian Negara Menurut Republik Pasal 13 Indonesia Huruf Amat Berpengaruh Terhadap Citra Pada Pri.” Fakultas Hukum UM Palembang,
127 – 42.
MKRI. 1945. “UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”
105 (3): 129 – 33.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf.
Natakharisma,  Keyzha,  and  I  Nengah  Suantra.  n.d.  “MEDIASI  DALAM  PENYELESAIAN

## PERKARA PIDANA DI INDONESIA.”
Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. 2016. HAM, Gender, Dan Demokrasi. Hak Asasi Manusia  Gander  Dan  Demokrasi  (Sebuah  Tinjauan  Teoritis  Dan  Praktis). eprints2.ipdn.ac.id.
Pasek Diantha, I Made. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Edited by Witnasari. Jakarta: Prenada Media Group.
Pemerintah Republik Indonesia. 1999. “Undang -Undang Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, no. 39: 2.
Pratama,  Yudi  Hari.  2020.  “IMPLEMENTASI  MEDIASI  PENAL  DALAM  TINDAK  PIDANA
PENGANIAYAAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI POLRES
PATI)” 21 (1): 1– 9. http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian -palm-oil-industry/.
Presiden Republik Indonesia. 2023. “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” Direktorat Utama Pembinaan Dan  Pengembangan  Hukum  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Badan  Pemeriksa Keuangan, no. 16100.
Pulungan, MSHT. 2015. “Tinjauan Pustaka Kepolisian,” 23– 49. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file 5.pdf.
Putri  Sembodo,  Yulyanita.  2023.  “PENERAPAN  KEADILAN  RESTORATIF  DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN).” Aleph 87 (1,2): 149– 200. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?s equence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/L OEBLEIN%2C
LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/p roees.
Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl Pupuk Raya,
Gn Bahagia, Kec Balikapapan Selatan, Kota Balikpapan, and Kalimantan Timur. 2019. “Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polse k Balikpapan Selatan.” Lex Suprema 1 (II): 7– 8.
Santoso, Priyo. 2020a. “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur,  Kulonprogo).”  Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan  1  (2):  95– 118. https://doi.org/10.18196/jphk.1206.
———.  2020b.  “PELAKSANAAN  MEDIASI  PENAL  OLEH  PERPOLISIAN  MASYARAKAT (POLMAS)  DI  KEPOLISIAN  SEKTOR  GALUR  KABUPATEN  KULON  PROGO.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35729. Santoso,  Topo.  2021.  “Laporan  Penganiayaan  Dicabut,  Bolehkah  Polisi  Menghentikan Pemeriksaan?” Hukum
Online. 2021.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/laporan-penganiayaan-dicabut-bolehkah- polisi-menghentikan-pemeriksaan-lt6139e53612e4f/.
Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. 2020. “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” Jurnal Yuridis
7 (2): 209. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2122.
Sitepu,  YTA.  2018.  “Tinjauan  Umum  Kepolisian,”  no.  July:  1– 23.  https://e- journal.uajy.ac.id/17069/4/HK116402.pdf.
Suratman,  and  Philips  Dilah.  2015.  Metode  Penelitian  Hukum.  Ketiga.  Bandung:  CV
Alfabeta.
Susianti. 2020. “MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Polsek Manggala),” no. July:
1 – 23.
Waluyo,  Bambang.  2020.  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  PENERAPAN  KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika. Wasianto,  Pandit,  and  Hasil  Penelitian  Tesis.  2018.  “IMPLEMENTASI  MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT.” Yasmin, Jilan, and Maurilla Ramdhani. n.d. “Penerapan Mediais Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” 791– 93.
Yusuf, Muhammad. 2017. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA  PENGANIAYAAN  MELALUI  MEDIASI  DI  DESA  MENGANTI  KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA.”