## JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 11 Nomor 2 November 2019 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/EKPT/2018 Terakreditasi Peringkat 2 berlaku selama 5 (Lima) Tahun (Periode Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016-Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020)
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia adalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.
Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan:
MEI dan NOVEMBER.

## Ketua Penyunting:
Prof. Dr. Ali Suman (Sumberdaya dan Lingkungan-Balai Riset Perikanan Laut)
Dewan Penyunting:
Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan) Prof. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, M. Si. (Analisis Sistem pada bidang Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan- Institut Pertanian Bogor)
Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc. (Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan-Universitas Brawijaya) Dr. Ir. Andin Taryoto, M.Si. (Sosiologi Perikanan-Sekolah Tinggi Perikanan)
Dr. Anang Hari Kristanto (Pemuliaan Ikan-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan)
Editing Bahasa: Dr. Wijopriono
Penyunting Pelaksana: Dra. Endang Sriyati Arief Gunawan, S. Kom.
Administrasi: Darwanto, S.Sos. Amalia Setiasari, A.Md.

## Alamat Redaksi/Penerbit:
Pusat Riset Perikanan Gedung Balitbang KP II, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara-4430 Telp. (021) 64700928, Fax. (021) 64700929 Website: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia diterbitkan oleh Pusat Riset Perikanan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## LEMBAR INDEKSASI

## FOKUS DAN RUANG LINGKUP JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi) memiliki p-ISSN 1979- 6366; e-ISSN 2502-6550 dengan Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/EKPT/2018, Terakreditasi Peringkat 2 berlaku selama 5 (Lima) Tahun, (Periode Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016-Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020). Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November.
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.
Naskah yang masuk ke Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia akan dicek mengenai pedoman penulisannya oleh Administrasi, apabila sudah sesuai akan direview oleh 2 (dua) orang Dewan Penyunting dan 1 (satu) orang Bebestari (Peer-Reviewer) berdasarkan penunjukan dari Ketua Dewan Penyunting. Keputusan diterima atau tidaknya suatu naskah menjadi hak dari Ketua Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penyunting dan Bebestari.

## INFORMASI INDEKSASI JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi) memiliki p-ISSN 1979- 6366; e-ISSN 2502-6550 yang sudah terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain: Cross Ref, Indonesian Scientific Journal Database (ISJD), SCILIT, Sherpa/Romeo, Google Scholar, Directory Open Access Journals (DOAJ), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), British Library One Search, Lancaster University, Science and Technology Index (Sinta), Garda Rujukan Digital (Garuda), Mendeley dan Dimensions.

## BEBESTARI PADA
JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

## (JKPI)
1. Prof. Dr. Ir. M.F. Rahardjo (Ikhtiologi, Ekologi Ikan, Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan-Institut Pertanian Bogor)
2. Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M. Si. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
3. Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani (Limnologi-Pusat Penelitian Limnologi, LIPI)
4. Prof. Dr. Ir. Ngurah N Wiadnyana, DEA. (Ekologi Perairan-Pusat Riset Perikanan)
5. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, M.S. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Institut Pertanian Bogor)
6. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Si. (Metode Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
8. Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
9. Prof. Dr. Ir. Husnah, M. Phil. (Toksikologi dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
10. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. (Hidro Akustik Perikanan-Institut Pertanian Bogor)
11. Prof. Dr. Haryanti (Genetika dan Bioteknologi-Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan)
12. Prof. Dr. Sri Juwana (Genetika dan Bioteknologi-Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI)
13. Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
14. Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, MSc. (Biologi Kelautan-Universitas Sam Ratulangi)
15. Projo Danoedoro M.Sc., Ph.D. (Remote Sensing and GIS for Land-Universitas Gajah Mada)
16. Prof. Dr. Ir. Rachman Syah, M.S. (Akuakultur-Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau)
17. Prof. Dr. Agus Djoko Utomo, M.Si. (Biologi Perikanan-Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyulihan Perikanan)
18. Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA. (Matematika dan Statistika Terapan-Institut Pertanian Bogor)
19. Dr. Ir. Augy Syahailatua, M.Sc. (Pusat Penelitian Oseanologi-LIPI)
20. Prof. Dr.Krismono, M.S. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
21. Dr. Ir. Purwito Martosubroto (Pengelolaan Perikanan-KAJISKAN)
22. Ir. Badrudin, M.Sc. (Biologi Perikanan Demersal-Balai Riset Perikanan Laut)
23. Dr. I. Gede Sedana Merta, M.Sc. (Biologi Perikanan)
24. Dr. Ir. Duto Nugroho, M.Si. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
25. Dr. Estu Nugroho (Sumber Daya Genetik Ikan-Pusat Riset Perikanan)
26. Drs. Bambang Sumiono, M.Si. (Biologi Perikanan-Pusat Riset Perikanan)
27. Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Sc. (Biologi Perikanan-Limnologi LIPI)
28. Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M. Sc. (Iktiologi, Rekruitmen Ikan, Fisiologi Respirasi, Iktioplankton, Rekruitmen Ikan dan Biologi Konservasi Perairan-Institut Pertanian Bogor)
29. Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, M.Si. (Oseanografi-Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir)
30. Dr. Nimmi Zulbainarni (Ekonomi Sumber Daya Perairan-Institut Pertanian Bogor)
31. Dra. Sri Turni Hartati, M.Si. (Lingkungan Sumberdaya Perairan-Pusat Riset Perikanan)
32. Dr. Hawis H. Maduppa, S.Pi., M.Si. (Biologi Laut-Institut Pertanian Bogor)
33. Dr. Lilis Sadiyah, S. Si (Sumber Daya dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
34. Dr. Andi Parenrengi. (Perbenihan, Genetika, Bioteknologi-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros)
35. Dr. Ir. Achmad Poernomo, M.App.Sc. (Dosen Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta)
36. Dr. Ir. Deni Efizon, M.Sc. (Konservasi Sumber Daya Perairan-Universitas Riau)
37. Ir. Isa Nagib Edrus, M.Sc. (Sumber Daya Ikan Karang)
Lembar Bebestari

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ketua Penyunting Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) mengucapkan terima kasih kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal kebijakan ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 11 Nomor 2 November 2019 adalah:
1. Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, MSc. (Biologi Kelautan-Universitas Sam Ratulangi)
2. Dr. Ir. Deni Efizon, M.Sc (Konservasi Sumber Daya Perairan-Universitas Riau)
3. Dr. Ir. Achmad Poernomo, M.App.Sc. (Dosen Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta)
4. Ir. Isa Nagib Edrus, M.Sc. (Sumber Daya Ikan Karang)

## KATA PENGANTAR
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) di tahun 2019 memasuki Volume ke-11. Proses penerbitan jurnal ini dibiayai oleh Pusat Riset Perikanan tahun anggaran 2019. Semua naskah yang terbit telah melalui proses evaluasi oleh Dewan Penyunting dan Bebestari serta editing oleh Penyunting Pelaksana.
Pada terbitan nomor dua di Tahun 2019, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menampilkan lima artikel hasil penelitian perikanan perairan umum daratan dan perairan laut. Lima artikel mengulas tentang: Pengelolaan Sumber Daya Ikan Napoleon ( Cheilinus undulatus ) di Perairan Kepulauan Anambas; Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Teritorial Kabupaten Kotabaru; Pemanfaatan Ikan Napoleon ( Cheilinus undulatus Ruppell 1835) Melalui Sistem Perikanan Budidaya di Kabupaten Natuna; Analisis Tindakan Sosial dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sabang; Status Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Zonasi di Wilayah Perairan Kabupaten Bangka.
Diharapkan tulisan ini dapat memberikanan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan pengelola sumberdaya perikanan di Indonesia. Ketua Penyunting mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif para peneliti dari lingkup dan luar Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN).
Ketua Penyunting

## JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA Volume 11 Nomor 2 November 2019

## DAFTAR ISI
Halaman i iii iv v vi-vii 75-87 89-99 101-111 113-123 125-137 App.138 App. 139 App. 140 DAFTAR BEBESTARI........................................................................................................... UCAPAN TERIMA KASIH...................................................................................................... KATA PENGANTAR ……………………………………………………………................................... DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..……………………..
KUMPULAN ABSTRAK .......................................................................................................
Pengelolaan Sumber Daya Ikan Napoleon ( Cheilinus undulatus ) di Perairan Kepulauan Anambas
Oleh: Amran Ronny Syam, Fayakun Satria, Didik Wahju Hendro Tjahjo dan Masayu Rahmia Anwar Putri

## Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Teritorial Kabupaten Kotabaru
Oleh: Rusmilyansari dan Emmy Sri Mahreda........................................................................................................
Pemanfaatan Ikan Napoleon ( Cheilinus undulatus Ruppell 1835) Melalui Sistem Perikanan Budidaya di Kabupaten Natuna
Oleh: Eko Prianto, Reny Puspasari, Dian Oktaviani, Priyo Suharsono Sulaiman dan Regi Fiji
Anggawangsa................................................................................................................................................

## Analisis Tindakan Sosial dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sabang
Oleh: Armen Zulham, Rani Hafsaridewi, Freshty Yulia Arthatani dan Mira..........................................................

## Status Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Zonasi di Wilayah Perairan Kabupaten Bangka
Oleh: Yeyen Mardyani, Rahmat Kurnia dan Luky Adrianto............................................................................... PEDOMAN PENULISAN....................................................................................................... SERTIFIKAT AKREDITASI..................................................................................................... INDEKS PENULIS................................................................................................................

## JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 11 No.2 November 2019

## KUMPULAN ABSTRAK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN NAPOLEON ( Cheilinus undulatus ) DI PERAIRAN KEPULAUAN

## ANAMBAS

## Amran Ronny Syam
JKPI November 2019, Vol. 11 No 2, Hal: 75-87 e-mail: amransyam62@gmail.com

## ABSTRAK
Saat ini perdagangan ikan napoleon masih dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. Agar memenuhi legalitas maka perlu dirumuskan opsi pemanfaatan terbatas yang merubah kode status menjadi Ranching (R), sesuai dengan Management Authority dan ketentuan CITES. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji opsi pengelolaan ikan napoleon di Perairan Kepulauan Anambas dalam upaya memenuhi ketentuan Management Authority dan CITES sehingga terjamin kelestarian biota tersebut. Metode yang digunakan adalah tinjauan hasil penelitian/informasi tentang ikan napoleon di sekitar Anambas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ciri khas perairan kepulauan Anambas adalah kemunculan post larvae dan juvenile ikan napoleon secara periodik dan berkesinambungan di perairan dangkal ( daerah nursery ground ). Kemunculan benih tersebut dimanfaatkan oleh sebagian nelayan dalam kegiatan pembesaran ikan napoleon (Sistem KJA). Kegiatan perikanan tersebut menguntungkan dengan adanya pasar lokal maupun pasar luar negeri. Oleh karena ikan napoleon masuk dalam daftar biota yang dilindungi, maka diperlukan opsi pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan terbatas sumberdaya ikan napoleon melalui Sea Ranching dengan CBA ( Capture Based of Aquaculture ) yang memenuhi konsep sustainability (keberlanjutan), tracebility (keterlacakan) dan legality (legalitas). Kebijakan pengelolaan dan konservasi diarahkan dalam bentuk pemanfaatan terbatas, perlindungan sumberdaya ikan napoleon dan habitatnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan standarisasi prosedur kegiatan (SOP), penetapan aplikasi pengembangan sea ranching ikan napoleon dan pakan alamiahnya, serta penentuan daya dukung pengembangan sea ranching di perairan Kepulauan Anambas.
Kata Kunci: Ikan napoleon; Anambas; pemanfaatan terbatas; konservasi

## RESOLUSI KONFLIK NELAYAN DI PERAIRAN TERITORIAL KABUPATEN KOTABARU

## Rusmilyansari
JKPI November 2019, Vol. 11 No 2, Hal: 89-99 e-mail: r_melyan@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: Mengetahui Tipologi konflik, Mengembangkan resolusi konflik dan memetakan kelembagaan resolusi konflik. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Data bersumber pada data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan metode snowballing melalui key informan. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen di masa lalu serta klipping surat kabar. Data dianalisis secara deskriptif, spot mapping, times line . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konflik nelayan pada kasus pembagian daerah penangkapan ikan merupakan tipologi yuridiksi perikanan, nelayan masih menganut pola pembagian zona daerah penangkapan tradisional. Konflik nelayan pada kasus perbedaan alat tangkap tradisional dan modifikasi termasuk tipologi alokasi internal dan mekanisme pengelolaan. Masalah lainnya adalah adanya perbedaan posisi, kebutuhan, kepentingan, pandangan dan konteks dikalangan nelayan dalam posisi yang sama. (2) Resolusi konflik lampara dasar diselesaikan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan, tidak ada kesepakatan tertulis. Resolusi konflik dapat juga terjadi secara avoidance yang berhenti dengan sendirinya berdasarkan kesadaran masing- masing. (3) Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu DKP Kalsel, DKP Kotabaru, INSAN, TNI AL, Polair, Polres/Polsek, WALHI, DPRD, POKMASWAS. Diperlukan teknologi komunikasi informasi yang dapat diterima dengan cepat agar konflik dapat terdeteksi sedini mungkin
Kata Kunci: Resolusi; Konflik; nelayan; perairan; teritorial; Kotabaru
PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) MELALUI SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN NATUNA

## Eko Prianto
JKPI November 2019, Vol. 11 No 2, Hal: 101-111 e-mail: ekobpppu@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu daerah penyebaran dan pengekspor ikan napoleon ( Cheilinus undulatus Rüppell 1835) di dunia. Pemanfatan jenis ikan ini telah
diatur baik ditingkat nasional yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran dan ditingkat internasional masuk di dalam daftar Appendiks II CITES. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya ikan napoleon melimpah adalah Kabupaten Natuna. Pemanfaatan sumber daya ikan napoleon dengan cara membesarkan anakan yang ditangkap dari alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan dan opsi pengelolaan sumber daya ikan napoleon di Kabupaten Natuna. Metodologi pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil sintesis menunjukkan, kegiatan pemanfaatan ikan napoleon di Kabupaten Natuna terdiri atas penangkapan benih di alam dan pembesaran di karamba. Kedua kegiatan tersebut merupakan sebagai rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sistem perikanan budidaya. Hasil identifikasi terhadap kode sumber produksi hasil kegiatan budidaya ikan napoleon di Kabupaten Natuna sebagai penangkaran ( ranching /”R”). Oleh karena itu, volume kuota ekspor ikan napoleon dari Kabupaten Natuna diberikan di luar volume kuota yang selama ini berlaku. Pengembangan sistem budidaya tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian di dalam penangkapan anakan dari alam. Keadaan ini perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat melalui: i) pembatasan ukuran anakan ikan yang ditangkap; ii) membentuk kawasan suaka perikanan; iii) restoking hasil budidaya ke alam; iv) pengendalian penangkapan dan v) pengembangan kelembagaan pemanfaat.
Kata Kunci: Cheilinus undulates; Kabupaten Natuna; kode sumber produksi; ranching
ANALISIS TINDAKAN SOSIAL DALAM
PEM BANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI SABANG

## Armen Zulham
JKPI November 2019, Vol. 11 No 2, Hal: 113-123 e-mail: keude_bing@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tindakan sosial adalah perilaku pelaku usaha perikanan terhadap pelaku lain dengan tujuan dan motivasi tertentu. Permasalahannya, tindakan sosial pelaku usaha pada kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang tidak responsif mendukung beroperasinya SKPT Sabang. Tujuan tulisan ini mempelajari karakteristik aspek sosial budaya masyarakat perikanan Sabang serta tindakan sosial yang terkait dengan hal itu agar SKPT Sabang dapat berfungsi. Data dan informasi diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) . Observasi langsung ( aktuelles verstehen ), dan pemahaman motif tindakan ( eklarendes verstehen ) digunakan sebagai teknik untuk mendalami infomasi hasil FGD tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan: tindakan sosial tradisional mendominasi keputusan pelaku usaha dalam penangkapan ikan.
Pelaku usaha perikanan tersebut harus taat hukum adat laot yang dipantau Panglima Laot ; tindakan sosial rasional instrumental mendominasi tindakan pelaku usaha pada kegiatan penanganan hasil tangkapan serta distribusi dan pemasaran ikan. Motif tindakan sosial yang terakhir ini mempengaruhi pelaku usaha lain, agar pasokan ikan dapat diperoleh atau mengoptimalkan manfaat karena tindakan pelaku usaha lain. Tulisan ini merekomendasikan agar di SKPT Sabang dilakukan perubahan sosial melalui transformasi 30% - 40% dari 684 unit armada perikanan <3 GT ( Gross Ton ) menjadi armada >10 GT. Transformasi ini akan mendorong tindakan sosial pada trip penangkapan ikan, peningkatan permintaan tenaga kerja trampil ( pawang ) dan penggunaan teknologi dalam penanganan serta pemasaran/distribusi ikan.
Kata Kunci: Perikanan laut; perairan Sabang; tindakan sosial; aspek sosial budaya

## STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL BERBASIS ZONASI DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKA

## Yeyen Mardyani
JKPI November 2019, Vol. 11 No 2, Hal: 125-137 e-mail: yeyenmardyani@gmail.com

## ABSTRAK
Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Pulau Bangka oleh sektor perikanan khususnya perikanan skala kecil semakin terdesak akibat daerah penangkapan ikan (DPI) yang semakin berkurang dikarenakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut semakin bertambah. Hal ini menyebabkan ruang gerak nelayan semakin sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status keragaan pengelolaan perikanan skala kecil berdasarkan Zona DPI yang dibagi menjadi 3, yaitu Zona A (DPI dengan IUP aktif), Zona A1 (DPI dengan IUP non aktif), dan Zona B (DPI tanpa IUP). Status keragaan dinilai melalui pendekatan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) dengan menggunakan indikator pada domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa status pengelolaan perikanan pada masing-masing zona DPI yaitu Zona A dengan nilai total agregat sebesar 1.179,50 termasuk dalam kategori status sedang; Zona A1 dengan nilai total agregat 1.404,5 termasuk dalam kategori status baik, dan Zona B dengan nilai total agregat sebesar 1.377 yang termasuk kategori status sedang. Pengelolaan perikanan dengan keputusan taktis diprioritaskan pada indikator range collapse , kapasitas penangkapan, ekosistem terumbu karang, konflik perikanan, pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan.
Kata Kunci: EAFM; daerah penangkapan ikan; perikanan tangkap skala kecil; perairan Bangka