Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana

## Problematika dan Prospek Hubungan Antarumat Beragama  di Indonesia Masa Orde Baru

## Agus Permana
Pascasarjana  UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi S3 Studi Agama-Agama Konsentrasi Agama dan Budaua aguspermana978@ gmail.com, aguspermana@uinsgd.ac.id

## Abstract
The objective of this article is to reconstruct the political policies of the New Order government regarding  inter-religious  relations  in  Indonesia,  particularly  in  chiming  with  the  relationship between religious communities and the government during 1966-1998. The method applied in this research is the historical method with research steps, namely, source collection (heuristic), source analysis  (criticism),  interpretation  and  historiograph).  The  results  of  the  study  reveal  that  in general the  New  Order  government in  the  period 1966-1998 took a two-way policy towards the religious community, namely on the one hand developing religious life in rituals and avoiding the religious  community  from  political  discourse.  From  this  policy,  the  term  “Tri  Kerukunan”  (Tri Harmony) emerges. which indicates a tripartite relationship between religious adherents, internal religious communities, people and the government which is more dominated by discourse on the relationship between Muslims and the government or the state. At the level of ideological-political policies  related  to  inter-religious  relations,  the  government  develops  exclusive  and  centralistic policies.  Meanwhile,  at  the  socio-religious  level,  since  the  beginning  the  government  has developed  quite  pluralist  policies.  This  pluralist  tendency  can  be  seen  from  the  participation  of extra state elements in policy formulation. Thus the format of government policies regarding inter- religious  relations  is  not  merely  religious,  but  is  framed  with  macro  policies,  especially  in  the fields of politics and ideology.
Kata Kunci : Interfaith relation, Public Policy, Religious Problem, New Order

## Pendahuluan
Secara teoritis, agama bisa menjadi perekat sosial dan bisa juga menjadi sumber konflik  sosial.  Agama  bisa  mempersatukan  kelompok  penganutnya  begitu  kuat, akan tetapi di sisi lain agama juga bisa menjadi katalisator bagi disintegrasi sosial. Agar agama bisa diarahkan sebagai motivasi sosial menuju integrasi, maka perlu diciptakan  kondisi  yang  mendukung  ke  arah  itu.  Pada  dataran  inilah  diperlukan campur  tangan  pemerintah  agar  pola  hubungan  antar  umat  beragama  berjalan secara harmonis. Apalagi bila dibingkai dalam konsep nation state di mana semua elemen  harus  dikondisikan  untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Berangkat  dari kenyataan  inilah  akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  tersendiri  dalam menangani fenomena hubungan antar umat beragama.
Kalau  melihat  pada  perjalanan  historis  bangsa  bisa  diketahui  bahwa kejatuhan  pemerintahan  Orde  Lama  menyisakan  berbagai  masalah  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ideology kejatuhan rezim ini menyisakan konfliks ideology yang cukup dalam antara kelompok yang berhaluan kiri  yang  diwakili  oleh  komunis  yang  berhadapan  dengan  kaum  nasionalis  dan kaum  agama.  Dalam  bidang  ekonomi  jatuhnya  Orde  Lama  menyisakan
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
kehancuran  ekonomi  yang  cukup  dalam.  Terjadinya  inflasi,  jatuhnya  nilai  tukar rupiah  serta  mahalnya  komoditas  keperluan  sehari-hari  masyarakat  menjadi pekerjaan  rumah  yang  tidak  mudah  diselesaikan  oleh  rezim  selanjutnya.  Dalam bidang  politik,  instabilitas  dan  ketidakpastian  politis  menjadi  isu  utama  yang muncul  ke permukaan. Sementara dalam bidang social muncul kemiskinan yang memicu instabilitas politik dan menciptakan konfliks yang berkepanjangan.
Dalam bidang kehidupan beragama pemerintah yang baru juga dihadapkan dengan  potensi  perpecahan  dan  konfliks  baik  di  antara  pemeluk  beragama  yang berbeda, maupun dalam sesama pemeluk agama yang sama. Potensi konfliks juga masih  menghantui  pemerintah  yang  baru  berkuasa  sebagai  akibat  dari perbincangan  ideogi  dan  relasi  antara  agama  dan  negara  yang  secara  konseptual dan praktikal terkesan belum selesai.
Di  tengah  kondisi  semacam  itu  pemerintahan  yang  baru  kemudian mengambil  kebijakan  ekonomi  pembangunan  atau developmentalisme sebagai panglima  dalam  menyelesaikan  persoalan  bangsa.  Pembangunan  sangat membutuhkan  stabilitas  sebagai  kata  kunci  dalam  menyukseskan  keseluruhan program  yang  telah  dirancang.  Stabilitas  ini  bukan  hanya  dibidang  social  dan politik semata, akan tetapi termasuk juga stabilitas di antara pemeluk agama baik intra maupun inter-religius.
Dengan  dasar  inilah  kemudian  pemerintah  Orde  Baru  merang  kebijakan politik  hubungan  antar  umat  beragama  yang  kemudian  lebih  terkenal  dengan sebutan trilogi kerukunan yaitu kerukunan Kerukunan intern masing-masing umat dalam  satu  agama,  yaitu  1)kerukunan  di  antara  aliran-aliran/paham- paham/mazhab-mazhab  yang  ada  dalam  suatu  umat  atau  komunitas  agama.  2) Kerukunan di antara  umat/komunitas agama yang berbeda-beda Ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk islam  dengan  pemeluk  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu,  dan  Budha.  3) Kerukunan  antar  umat/komunitas  agama  dengan  pemerintah  Ialah  supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. 1

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada metode sejarah. Tahapan kerja dalam penelitian sejarah 2 dimulai dari penentuan pengumpulan data
1 Depag  RI, Bingkai  Teologi  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama  Di  Indonesia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1998), 8–10.
2 Lihat  Kuntowijyo, Pengantar  Ilmu  Sejarah (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1995). Bandingkan dengan Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007). Sartono
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
( heuristik ),  kritik  sumber  ( verifikasi ),  penafsiran (interpretasi )  dan  penulisan ( historiografi) .  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai dokumentasi  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar  umat beragama.  Sebagai  bahan  komparatif  digunakan  pula  referensi  sekunder  yang berupa  hasil  penelitian  sebelumnya.  Bahan  yang  telah  terkumpul  tersebut kemudian  dianalisis  secara  kritis  sesuai  dengan  konteks  sosial  historis  yang melingkupinya.  Pada  proses  analisis  digunakan  persfektif  teoritis  dengan bertumpu pada teori-teori dalam religious studies dan sosiologi politik.

## Urgensi Pengaturan Hubungan Antaragama
Agama merupakan sumber motivasi sosial yang menempati posisi penting dalam proses  pembangunan.  Ini  berarti  bahwa  agama  tidak  hanya  memahami  tentang sesuatu dari segi baik dan buruk saja, namun lebih jauh dari itu agama merupakan sebuah sistem total yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan.
Bagi  bangsa  Indonesia  totalitas  agama  sebagai  suatu  sistem  bisa  menjadi faktor  pendorong  proses  pembangunan  dan  integrasi.  Akan  tetapi  di  sisi  lain agama berpotensi menciptakan koonflik sosial. Menurut Elizabeth K Notingham (1993)  agama  mempunyai  kekuatan  untuk  mempersatukan,  mengikat  dan melestarikan, namun ia pun mempunyai fungsi lain yang dapat mengarah kepada sesuatu yang bersifat destruktif. Agama bisa berfungsi mempersatukan kelompok penganutnya begitu kuat,sehingga apabila tidak dianut oleh seluruh atau sebagian anggota  masyarakat,  agama  dapat  menjadi  sesuatu  kekuatan  yang  mencerai- beraikan,  memecah  belah  dan  bahkan  menghancurkan.  Pada  kaitan  ini,  agama tidak senantiasa memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Pada saat terjadinya perubahan besar di bidang ekonomi,politik dan sosial,agama sering  memainkan  peranan  yang  bersifat  kreatif,inovatif  dan  bahkan revolusioner. 3
Secara  antropologis  bisa  dilihat  bahwa  agama  terintegrasi  sangat  kuat  dan berakar  dalam  struktur  budaya  dan  sosial  bangsa  Indonesia.  Agama  mempunyai relasi  timbal  balik  dengan  dinamika  sosial  serta  perkembangan  ekonomi,politik, baik  secara  internal  maupun  eskternal.  Realitas  inilah  yang  menjadi  kausalitas bagi  perubahan  orientasi  kebijakan  politik  pemerintah  kolonial  belanda  di  masa lalu  dari  politik  netral  agama  ke  arah  politik  campur  tangan. 4 Paling  tidak peristiwa  sejarah  ini  bisa  menjadi  pelajaran  berharga  bagi  bangsa  Indoonesia,
Kartodirjo, Pendekatan  Ilmu  Sosial  Dalam  Metodologi  Sejarah (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1992). dan Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI-Press, 2015).
3 Elizabeth  K.  Notingham, Agama  Dan  Masyarakat,  (Terj.)  Abdul  Muis  Naharong (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 42. Lihat pula Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (Glencoe Illonis: The Free Press, 1949), 30–31.
4 Untuk lebih jelas lihat penelitian Aqib Suminto, “Kebijakan Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor Voor Indlansche Zacken” (IAIN Syarif Hidaytullah, 1984).
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
bahwa  persoalan  intern  dan  ekstern  umat  beragama  sangat  mempengaruhi  pola pikir  dan  perilaku,  sehingga  pada  dataran  makro  peranan  pemerintah  dalam menangani kehidupan umat beragama sangat diperlukan.
Pentingnya  campur-tangan  pemerintah  dalam  menangani  kehidupan  antar umat  beragama  akan  semakin  terasa  dalam  sebuah  komunitas  yang  heterogen seperti di Indonesia. Heteroginitas bangsa, inklusif didalamnya agama, bila tidak ditangani  secara  bijaksana  akan  berakibat  fatal  bagi  kelangsungan  hidup berbangsa dan bernegara. Urgensi inilah yang mendorong pemerintah Orde Baru menyusun  sebuah  kompilasi  perundang-undangan  kerukunan  hidup  umat beragama sebagai solusi untuk mencegah terjadinya proses disintegrasi.
Pada  bab  II  bagian  2  kompliasi  perundang-undangan  kerukunan  hidup beragama  yang  memuat  kebijaksanan  pemeriintah  tentang  agama  di  Indonesia disebutkan  bahwa  negara  Indonesia  bukan  negara  teokrasi  dan  bukan  negara sekuler.  Kemudian  sebagai  lanjutan  dari  pola  kebijkaan  tersebut  kompilssi  juga menyatakan  tentang  kebebasan  agama  yang  bertanggung  jawab. 5 Ini  merupakan penjabaran atas pesan yang termuat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.
Timbulnya kebijakan politik seperti ini dilandasi oleh kondisi sosial historis masa itu. Adanya ketegangan antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristen, telah mendorong Soeharto yang pada waktu itu,menjabat sebagai pejabat presiden untuk mengadakan musyawarah antar agama yang  diselenggarakan pada tanggal 30 September 1967. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan;
Secara  jujur  dengan  hati  terbuka  kita  harus  berani  mengajui  bahwa, musyawarah  antar  agama  ini  justru  diadakan  karena  timbul  gejala  di  berbagai daerah  yang  mengarah  pada  pertentangan  agama.  Pemerintah  memang  sangat berhati-hati  dalam  memberikan  penilaian  terhadap  gejala-gejala  itu,  yang  secara lahiriah bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin telah pula  sengaja  ditimbulkan  oleh  kegiatan  gerpol  sisa-sisa  Gerakan  30 September/PKI. Alat-alat negara kemudian cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa Gerakan 30 September/PKI merencanakan memecah belah persatuan bangsa kita dengan mengadu dombakan antar suku dan antar golongan, antar  agama  dan  lain-lain.  Pemerintah  sungguh-sungguh  merasa  prihatin  yang sangat  mendalam;  sebab  jika  masalah  tersebut  tidak  segera  dipecahkan  dapat menjalar ke mana-mana yang dapat menjadi  masalah nasional. Bahkan mungkin bukan  sekedar  masalah  nasional  melainkan  dapat  mengakibatkan  bencana nasional. 6
5 Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Perundang-Undangan  Kerukunan  Hidup  Umat Beragama (Jakarta: Balitbang Depag, 1996), 11.
6 Departemen Agama RI, 2–3.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Olaf  Schuman  mengidentifikasi  ketegangan  yang  timbul  masa  awal  Orde Baru ini sebagai akibat persoalan misi dan dakwah. 7 Karena itu sangat logis jika Soeharto  kemudian  memberikan  pokok-pokok  yang  mendasar  tentang  perlunya tata cara  atau  kode  etik  dalam  penyiaran agama yang  disertai  dengan  keharusan mematuhi ketentuan hukum dan segala perundang-undangan yang berlaku. Dalam pidatonya,  Soeharto  menegaskan  bahwa  pemerintah  tidak  akan  menghalangi penyiaran  dan  penyebaran  agama  hendaknya  tidak  semata-mata  ditujukan  untuk memperoleh pengikut apalagi terkesan sebagai proses konversi. 8
Meski  Musyawarah  agama  yang  diselenggarakan  pada awal  Orde  Baru  ini belum  menghasilkan  kesepakatan  yang  memuaskan,  tapi  keberanian  untuk mengumpulkan  tokoh-tokoh  agama  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  suatu langkah maju dalam mengupayakan kerukunan hidup antar umat beragama. 9
Dari  sudut  pandang  historis  sebenarnya  inilah  awal  dari  kebijakan  politik pemerintah  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  melalui  elemen-elemen  yuridis. Tindak lanjut kebijakan politik ini, serta implikasinya terhadap kehidupan secara umum, merupakan fenomena yang menarik diteliti.hal ini bukan saja disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan secara mendasar dalam perkembangan sejarah bangsa,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  berkaitan  pula  dengan  tekad  Orde  Baru  untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Untuk  mewujudkan  tekad  itu,  pemerintah  Orde  Baru  memilih  modernisasi sebagai  satu-satunya  alternatif  dalam  memajukan  kehidupan  bangsa  pasca tumbangnya  rezim  lama  yang  dianggap  gagal  memenuhi  tuntutan  dan  harapan rakyat.  Pada  bagian  lain,  pemilihan  modernisasi  sebagai  alternatif  membawa konsekuensi  terjadinya  pengadopsian  terhadap  pola  kehidupan,  budaya,  serta peradaban  Barat,  terutama  yang  berhubungan  dengan  sains  dan  teknologi. 10 Implikasi lebih jauh, modernisasi akan berpengaruh besar terhadap cara pandang dalam  menangani  suatu persoalan. Perubahan cara pandang ini sudah tentu akan diikuti  oleh  perubahan  perilaku  dan  budaya.  Idealnya  setiap  kebijakan  public politik harus selaras dengan pola perubahan tersebut.
Di samping memilih modernisasi sebagai landasan pembangunan, fenomena politik Orde Baru juga ditandai dengan terciptanya sebuah sistem birokrasi yang berporos  pada  eratnya  hubungan  militer  dan  teknokrat.  Strategi  ini  memang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, akan tetapi pola seperti ini telah menajdikan birokrasi memperlebar fungsinya hingga menajdi mesin politik ( political  machine) .  Dalam  dataran  praktis,  birokrasi  semecam  ini  bukan  saja
7 Olaf Schuman, Christian Muslim Encounter (Florida: University Press of Florida, 1995).
8 Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Perundang-Undangan  Kerukunan  Hidup  Umat Beragama , 3.
9 Schuman, Christian Muslim Encounter , 289.
10 M.  Syafe’I  Anwar, Pemikiran  Dan  Aksi  Islam  Indonesia:Sebuah  Kajian  Tentang Pemikiran Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), 4.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
sebagai  alat  administrasi  pemerintahan,  tetapi  berkembang  menajdi  suatu  wadah kekuatan  politik  dan  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  menjalankan  roda kekuasaan  maupun  rekayasa  politik  demi  tercapainya  strategi  atau  kebijakan politik  yang  telah  ditetapkan.  Karena  itu  dalam  mencermati  pola  kebijakan pemerintah,  termasuk  mengenai  hubungan  antara  umat  beragama,  tidak  bisa terlepas dari masalah tersebut. kehidupan beragama sangat erat kaitannya dengan konstruksi politis dan ideologis.
Akhirnya akan  didapati satu spektrum  bahwa  kebijakan  politik  pemerintah Orde4 Baru tentang hubungan antar umat beragama ternyata mempunyai dua sisi. Sisi pertama terletak pada pengaturan komunitas umat beragama dalam kehidupan sosial keagamaan, dan sisi yang lain adalah startegi untuk menciptakan hubungan yang  harmonis  antara  umat  beragma  dan  pemerintahan.  Pada  sisi  kedua  inilah pemerintah mengembangkan kebijakan dalam lapangan politik dan ideologis.
Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelebihan, ternyata kebijakan politik pemerintah  orde  baru  (1966-1998)  telah  berhasil  menciptakan  stabilitas  yang cukup  menakjubkan.  Selama  hampir  32  tahun  Indonesia  menjadi  contoh masyarakat  dunia  dalam  kehidupan  antar  umat  beragama.  Akan  tetapi  seiring dengan  terjadinya  reformasi  di  Indonesia,  integrasi  bangsa  ini  mulai  sedikit terkoyak.  Isu  SARA  selalu  mewarnai  berbagai  proses  kekerasan  yang  muncul dewasa ini.  Pondasi kerukunan  hidup  beragama yang  dibangun  selama 32  tahun seakan  tidak  berbekas  sama  sekali.  Mengapa  semua  ini  bisa  terjadi?.  Jangan- jangan,  seperti  yang  disinyalir  oleh  Nurcholis  Madjid,  kerukunan  hidup  antar umat  beragama  selama  ini  hanyalah  sebatas  prosedural  belaka  dan  tidak menyentuh pada persoalan substansialnya. Atau mungkin, seiring dengan lajunya modernisasi  sebagai  landasan  politik  orde  baru,  ada  sesuatu  yang  terlupakan dalam pola pembinaan dan kebijakan pemerintah sehingga pola ideal yang selama ini tertanam akhirnya mengalami kehancuran.

## Problematika Hubungan Internal dan Antarumat Beragama
Konsep  ideal  yang  ingin  dicapai  dalam  hubungan  antarumat  beragama  adalah mencipatakan  suatu  tatanan  kehidupan  yang  harmonis  atau  dengan  istilah  lain menciptakan  kerukunan  hidup  antarumat  beragama.  Untuk  mewujudkan  tatanan ideal  itu  memang  tidak  mudah  sebab  sampai  saat  ini  fenomena  hubungan antarumat  beragama  masih  dilingkupi  dengan  berbagai  problem  mendasar  yang sulit untuk dipecahkan.
Sepanjang  sejarah  umat  manusia,  hubungan  antarumat  beragama  biasanya bersifat  ambivalen,  bisa  konstruktif  bisa  juga  destruktif,bisa  harmonis  bisa  juga penuh ketegangan. Sebagai contoh hubungan antara Islam dan Kristen. Penyebab utama  ketegangan  hubungan  hubungan  antara  kedua  komunitas  beragama  ini berakar dari sikap interaksi superior-inferior. Penganut kedua agama (Muslim dan
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Kristen)  mengklaim  dirinya  sebagai  pengikut  agama  yang  lebih  unggul,  dan dengan    demikian  masing-masing  menyatakan  bahwa  agama mereka merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan. 11 Hal serupa berlaku pula bagi komunitas agama lain termasuk Hindu dan Buddha.
Di  samping  dimensi  teologis  seperti  terungkap  di  atas  masih  ada  problem lain yang cukup mendesak untuk dicari solusinya yaitu:pertama, adanya tendensi untuk  membuka  peluang  agama  dimanipulasi  oleh  pemimpin-pemimpin  agama dengan  memberikan  pemahaman  yang  sempit  terhadap  umatnya.  Kedua,  lebih sering terjadi teori-teori dan pemikiran yang baik masih diabaikan dan tetap tidak efektif  di  tingkat  praktis.  Sebagai  contoh  Konsili  Vatikan  II  memulai pernyataanya  tentang  Islam  dengan  mengatakan  Bahwa”  Orang  Kristen  sudah semestinya  menaruh  hormat  terhadap  Muslim,”  Tetapi  gereja  Katolik  justru menyusun  program  ambisius  mengenai  misi  Kristen  yang  bertentangan  dengan pesan Konsili. Ketiga hampir Sebagian kasus, kedua komunitas itu tidak bersedia melakukan  kritik  diri  dengan  keberadaan  satu  sama  lain,  tapi  lebih  bersifat defensif  dalam  menghadapi  konflik  dan  realitas.  Keempat  proses  dialog  apapun harus  mengandaikan  hubungan  yang  sederajat.  Akan  tetapi  dalam  realitasnya jurang  posisi  kesetaraan  ini  sangat  sulit  untuk  dijembatani,  apalagi  dewasa  ini banyak  aktivis  misonaris  Kristen  lebih  banyak  didominasi  oleh  para  pendakwah evangelicals yang  tidak  bisa  menerima  kenyatan  pluralisme  agama.  Begitu  pula dengan  mubaligh  muslim  yang  aktif  adalah  mereka  yang  merasa  bahwa  satu- satunya  agama  yang  diterima  di  sisi  Tuhan  adalah  Islam.  Kelima,  tak  dapat diingkari  bahwa  salah  satu  hambatan  terbesar  dalam  membangun  hubungan Kristen-Muslim adalah ide tentang dakwah atau penyiaran agama. 12
Problematika  di  kalangan  umat  Buddha  setelah  melalui  fase  kebangkitan pada  tahun  1950  adalah  adanya  masalah  intern  yang  berkaitan  dengan  doktrin teologis. Jinarakhita ingin  mempromosikan agama Buddha secara umum dengan menggabungkan Mahayana dan  Threraveda yang disebut  dengan Buddhadharma atau  Buddhayana,  sementara  beberapa  bikhu  tidak  menginginkan  kembali  pada Kmahayanikan Jawa Kuno. Namun mereka juga tidak mau sepenuhnya lepas dari tradisi China. 13
11 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama (Bandung: Mizan,
1997), 92.
12 Shihab, 112–14.
13 Menurut  catatan  sejarah,  ketika  umat  islam  berhasil  menguasai  kepulauan  Nusantara abad ke 15 agama Buddha semakin lama semakin terdesak, bahkan akhirnya hilang dari panggung sejarah  hampir  selama  lima  abad.  Baru  pada  tahun  1950-an  agama  Buddha  kembali  mengalami kebangkitan  dengan  datangnya  para  imigran  yang  berasal  dari  China.  Kebanyakan  imigran  itu beragama  Buddha,  hingga  tidak  mengherankan  apabila  dalam  perjalanan  selanjutnya  ada perpecahan teologis dengan merujuk pada unsur tradisi China. Lihat Suyatno Suyatno, “Budhisme Di  Indonesia,”  in Buddhisme  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Abad  Modern ,  ed.  Mudji  Sutrisno (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 105.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Masalah lain yang dihadapi umat Buddha adalah tentang kepercayaan pada Tuhan.  Masyarakat  Indonesia  menerima  dan  percaya  pada  Tuhan,  sedangkan dalam  buku suci agama Buddha dengan jelas tak meyisakan tempat bagi Tuhan. Akhirnya  para  penganut  Buddha  menyatakan  bahwa  tentang  Tuhannya  dengan kata-kata:”  Kalau  orang  lain  (penganut  agama  selain  Buddha)  memanggil  nya dengan  Tuhan,  Kami  memanggil  dengan Kahyang  Buddha (Tuhan  Buddha)”. Penganut  Buddha  juga  menolak  kalau  dikelompokkan  sebagai  ateis.  Akibat  dari ketidakjelasan  konsepsi  ketuhanan  ini,  maka  orang-orang  muslim  di  Indonesia menyebut  Buddha  sebagai  ateis.  Sementara  itu  dalam  hubungan  dengan pemerintah,  ada  keraguan  di  kalangan  pemerintah  terhadap  partisifasi  umat Buddha dalam pembangunan sebagai akibat dari adanya keyakinan tentang moksa dan doktrin yang tidak mementingkan masalah duniawi. Fenomena tersebut jelas sangat menganggu keharmonisan huabungan antar umat beragama. 14
Secara umum dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi dalam hubungan antar umat beragama adalah:
1. Di dalam agama-agama masih terdapat sekelompok orang yang berpandangan sempit, eksklusif dan menganggap pihak  lain sebagai  ancaman. Di sana-sini terdengar  adanya  keresahan  masyarakat  terhadap  praktek-praktek pelaksanaan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah.
2. Masih adanya  kesenjangan  sosial  di  antara  kelompok-kelompok  agama  atau golongan  masyarakat,  karena  salah  paham  dapat  menimbulkan  keresahan sosial  yang  dipicu  oleh’’isu”  agama.  Yang  sangat penting adalah akumulasi kebencian  tersembunyi  dalam  masyarakat  karena  kesenjangan  sosial  dan ekonomi  yang  tidak  kunjung  ada  jalan  keluarnya.  Akumulasi  kebencian tersebut  dapat  meledak-ledak  sewaktu-waktu  (yang  paling  gampang)  dipicu oleh ”isu” agama.
3. Di  antara  kelompok-kelompok  agama  ada  yang  menganggap  bahwa kerukunan itu hanya semu dan,basa-basi saja.
4. Akibat  negatif  dari  dampak  globalisasi  informasi  dan  ekonomi  yang  sangat cepat  adalah  kegelisahan  bagi  kelompok-kelompok  agama  yang  belum  siap untuk  menerima  perubahan  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  reaksi balik  terhadap  perubahan,  sehingga  kelompok-kelompok  agama  tersebut menjadi  reaktrif  dan  agresid.  Akibatnya  akan  timbul  keberingasan  dalam masyarakat. 15

## Dialog Sebagai Solusi
Untuk  menjembatani  problematika  tersebut  diperlukan  suatu  mekanisme  yang bisa  diterima  oleh  semua  pihak.  Mekanisme  yang  dikembangkan  saat  itu  adalah
14 Suyatno, 109.
15 Suyatno, 12.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
melalui dialog antar agama. Akan tetapi dalam dialog biasanya timbul hambatan- hambatan yang bersifat manusiawi antara lain:
1. Tidak  cukup  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  agama-agama lain  secara  benar  dan  seimbang  akan  menyebabkan  kurangnya  penghargaan dan sekaligus akan mudah memunculkan sikap curiga yang berlebihan. 16
2. Perbedaan  kebudayaan  karena  tingkat  pendidikan  yang  tidak  sama;juga masalah bahasa yang sangat peka dalam kelompok-kelompok tertentu.
3. Faktor-faktor sosial politik dann beban ingatan traumatis akan konflik-konflik sejarah sebagai contoh beban traumatis ekonomi umat Kristen di OIndonesia yang  dipandang  sebagai  kepanjangan  tangan  penjajah  di  masa  kolonial Belanda. 17
4. Pemahaman yang salah mengenai beberapa istilah yang ada dalam tiap agama seperti pertobatan, pembaptisan, dan lain sebagainya.
5. Merasa  diri  cukup  atau  paling  sempurna  sehingga  memunculkam  sikap defensive dan agresif.
6. Kurang yakin terhadap nilai-nilai dialog antar agama. 18
7. Kecenderungan  untuk  berpolemik  bila  mengungkapkan  keyakinan gagasannya.
8. Adanya  sikap  intoleran  yang  kerapkali  diperparah oleh faktor-faktor  politik, ekonomi, ras, etnis, aneka kesenjangan lainnya.
Pada  saat  itu  pemerintah  begitu  gencar  mengenalkan  paradigma  dialog sebagai salah satu instrument untuk menjembatani ekslusivitas. Akan tetapi dalam realitanya, dialog hanya sanggup mencairkan ekslusifitas pada tingkat elit agama. Tanpa  mengurangi  arti  penting  dari  dialog  tersebut,  layak  kiranya  untuk memikirkan bahwa fenomena hubungan antar umat bergama sangat erat kaitannya dengan  formulasi  ideologis,  konstelasi  politik  serta  perkembangan  ekonomi.
16 Sikap curiga itu berkembang dari prasangka negatif terhadap komunitas lain. Ada banyak pendapat  yang  menyatakan  bahwa  satu-satunya  resep  yang  paling  manjur  untuk  menenang prasangka  adalah  agama  itu  sendiri.  Akan  tetapi  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  resep untuk  menghilangkan  prasangka  adalah  dengan  melenyapkan  peran  agama.  J.  Garang,  “Sekitar Prasangka  Suatu  Pengamatan  Awal,”  in Konteks  Berteologi  Di  Indonesia,  Buku  Penghormatan Untuk, HUT Ke70 Prof.DR.PD. Laluihamallo , ed. Eka Darmaputera (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 276.
17 Sebenarnya  sudah  ada  usaha  untuk  menetralisir  trauma  historis  diantaranya  dengan memberikan rekonstruksi dan reinterpretasi historis seperti yang ditempuh oleh Zakaria Z. Ngelow dengan menyatakan bahwa di masa VOC, umat Kristiani sama sekali tidak ada hubungan penjajah. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat Zakaria Z.Ngelow,” Gereja di Tengah Bangsa dan Masyarakat Indonesia dalam Garang, 14.
18 Keraguan atas dialog  bisa   juga  disebabkan  oleh adanya fakta  bahwa dialog  oleh  umat Kristen  dijadikan  sebagai  bagian  integral  dari  misi  rekonsiliasi  gereja  dengan  kelompok  agama lain.  Implememntasinya  melalui  dialog  antar  umat  beriman,dialog  teologis  antariman  dan  dialog aksi bersama. Selanjutnya lihat Widi Artanto, Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 68–72.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Karena  sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  secara  makro,  maka  ganjalan yang muncul adalah formulasi kebijakan makro baik pada dataran politik, ideologi maupun  kebijakan  pembangunan  ekonomi.  Untuk  bidang  ideologi,  pemerintah terlalu  mendominasi  penafsiran  Pancasila,  padahal  Pancasaila  dikatakan  sebagai ideologi  terbuka  yang  bisa  dikaji  dan  ditafsirkan  secara  sesuai  dengan  tuntutan jaman  yang  selalu  berubah.  Dalam  lingkup  politik,  depolitisasi  umat  beragama juga  menjadi  kendala  bagi  pengembangan  hubungan  yang  dialogis  dan pluralalistis,  sedangkan  pada  dataran  ekonomi,  pembangunan  selama  ini dipandang hanya menguntungkan Sebagian kecil komunitas rakyat. Kesenjangan ekonomi yang terllau dalam akibatnya akan sangat fatal bagi fenomena hubungan antar umat beragama.
Akan  tetapi  dibalik  problem  yang  menghantui  keharmonisan  hubungan antar  umat  beragama  masih  ada  beberapa  peluang  yang  bisa  mendukung terwujudnya  kehidupan  yang  lebih  dialogis  dan  pluralistis.  Di  antara  peluang- peluang tersebut adalah:
1. Pada prinsipnya semua agama ingin mensejaterakan para pemeluknya. Secara universal  agama  ingin  menolong-orang-orang  miskin  dan  teraniaya. Persamaan  pandangan  tersebut  memungkinkan  berbagai  agama  dapat bekerjasama  untuk  melakukan  kegiatan  dalam  rangka  penanggulangan kemiskinan, yang di masyarakat cukup banyak.
2. Agama-agama  di  Indonesia  bersedia  mengembangksn  wawasan  keagamaan yang inklusif, mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama lain di luar dirinya.
3. Hubungan  kekerabatan  dalam  masyarakat  Indonesia  dapat  meredam pertentangan agama yang berbeda.
4. Dalam  masyarakat  secara  tradisonal  ada  kebiasaan-kebiasaan/  adat-istiadat yang sudah melembaga   untuk memelihara ketertiban masyarakat walaupun berbeda  agama  seperti  adat  Pela  di  Maluku,  Mapalus  di  Minahasa,  Rumah Bentang di kalangan suku Dayak di Kalimantan Tengah.
5. Berbagai  upaya  pemerintah  yang  telah  dilakukan  untuk  mendekatkan perbedaan-perbedaan    di  antara  masyarakat  didukung  oleh  semua  pemuka agama.  Indikasinya  terlihat  dari  adanya  musyawarah  baik  intern  maupun bersgama yang bisa berjaan dengan baik.
6. Akibat  positif  dari  dampak  globalisasi  informasi  dan  ekonomi,  wawasan keberagaman  beberapa  masyarakat  makin  meningkat  dan  luas,  juga  adanya kemudahan bagi pemeluk agama untuk mendapatkan pengetahuan agama dari media informasi yang beragam. 19
19 Sudjangi Sudjangi, “Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama” (Yogyakarta: Seminar Nasional Cendekiawan Agama , 1996), 11.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Sebagai  tambahan  atas  pandangan  di  atas,  berdasarkan  pada  penelitian  ini cukup  realistis  kiranya  untuk  mengemukakan  kondisi  objektif  umat  beragama yang berkaitan dengan aksesnya untuk berpatisipasi dalam bidang politik praktis. Adanya  tendensi  akomodatif  yang  berjalan  sejak  1990  merupakan  peluang  yang bisa  dimanfaatkan  untuk    menyalurkan  aspirasi  dari  berbagai  komunitas  umat beragama.  Lebih  jauh  lagi  dengan  terbukannya  akses  di  bidang  politik  berarti komunitas  umat  beragama  bisa  mewarnai  kebijakan  makro,  yang  akhirnya  akan berimbas pula pada peran agama dalam konstelasi politik bangsa.

## Tendensi  Pluralis  dan  Akomodatif  dalam  Hubungan  Umat  Beragama  dan Pemerintah
Ada  beberapa  kebijakan  politik  yang  membuat  hubungan  tidak  harmonis  antara umat  beragama  (Islam)  dengan  negara.  Menurut  Bachriar  Effendy,  puncak  dari hubungan  yang  kurang  harmonis  ini  tercapai  ketika  akses  para  politisi  Islam  ke koridor  kekuasaan  menyusut  drastis  dan  posisi  politik  mereka  merosot  terutama seapnajang 25 tahun pemerintahan Orde Baru.
Beberapa ilustrasi yang menggambarkan kekalahan Islam politik itu adalah pembubaran  Partai  Masyumi  dan  ditolaknya  rehabilitasi  partai  tersebut  (1960); tidak  diperkenankannya  tokoh-tokoh  penting  bekas  Masyumi  untuk  memimpim Parmusi (1968); dibatasinya jumlah partai politik Islam dari empat (NU, MI, PSII, dan  PERTI)  menjadi  satu  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  tahun  1973; berkurangnya  jumlah  wakil  Islam  dalam  parlemen  dan  cabinet;  dan  lewat pengasastungglan  pancasila,  serta  tidak  dibolehkannya  Islam  sebagai  asas organisasi social politik telah menajdi sasaran kecurigaan ideologis. 20
Kondisi  politik  seperti  inilah  yang  mendorong  para  aktivis  dan  pemikir Islam  mencari  format  baru  yang  lebih  realistis  dan  akomodatif.  Upaya  yang ditempuh  adalah  mentransformasikan  idealisme  dan  aktivisme    dari  corak legalistic  ke  arah  integrative.  Dengan  staregi  seperti  ini  diharapkan  akan  terjadi sintesis  politik  yang  sesuai  antara  Islam  dan  negara.  Hal  itulah  yang  akan memungkinkan Islam berfungsi sebagai rahmat tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan. 21 Dari  asumsi  dasar  ini kemudian  lahir  para  pemikir  dan  politisi  Islam  yang  menggunakan  pendekatan kultural. Oleh banyak pihak perubahan pendekatan ini disinyalir sebagai era baru menuju startegi yang lebih akomodatif.
Pada  konteks  hubungan  antara  agama  dan  pemerintah,  landasan  untuk menuju  demokratisasi  politik  dalam  mewujudkan  masyarakat  majemuk  sudah cukup  jelas.  Pertama,  adanya  ideologi  jalan  tengah  yakni  Pancasila  meskipun
20 Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara : Tansformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 270.
21 Effendy, 271.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
dalam  bentuk sosialisasnya belum benar-benar final. 22 Kedua , munculnya kaum substansialis modernis sebagai penyeimbang atas kaum skripturalis.
Paling tidak dari kemunculan kaum substansialis yang bertumpu pada empat gagasan yakni: Pertama, bahwa pemahaman akan substansi atau kandungan iman dan  amal  lebih  penting  adalah  kandungan  moral  dan  etiknya;  kedua  ,  pesan  al- Qur’an dan Haditsh yang tidak mengalami perubahan karena zaman dan esensinya bersifat  universal  harus  ditafsirkan  kembali  oleh  generasi  selanjutnya  sesuai dengan  kondisi  yang  ada  pada  waktu  itu.  Ketiga  ,  karena  ada  manusia  yang lainnya, maka kaum muslimin harus toleran terhadap sesamanya, bahkan terhadap kaum  nasionalis  seklaipun;  dan  keempat,  kaum  substansialis  menerima  struktur pemerinttah sekarang sebagai bentuk final dari negara Indonesia. 23
Dari pihak Islam muncul arus pemikiran terbuka dan bisa dikatakan modern dengan  tampilnya  tokoh-tokoh  muda  seperti  Nurcholish  Madjid,  Abdurrahman Wahid, Djohan Effendy, disusul Mohammad Sobary, Emha Ainun Najib dan lain- lain. Arus Islam ini lebih siap berdialog dengan golongan agama yang lain dalam menghadapi  perubahan  sosial-politik-ekonomi  di  Indonesia.  Nama–nama  dari golongan Kristen dan Katolik yang bisa disebutkan antara lain YB Mangunjiwa, J.B.  Banawiratma,  E.G.  Singgih,  Eka  Darmaputera,  Mudji  Sutrisno,  Th. Sumartana dan dari Budjha Sri Pangyavaro Thera. 24
Sikap  akomodatif  dari  unsur  extra-state  ini  diimbangi  oleh  kemauan politik  pemerintah  untuk  mengakomodasi  gagasan  aspirasi  umat  Islam.  Harapan akan  melunaknya  sikap  pemerintah  menjadi  kenyataan  pada  deakade  1980-an. Sikap  akomodatif  ini  terlihat  ketika  pemerinttah  mensahkan  undang-undang pendidikan  yang  mewajibkan  pengajaran  agama  pada  tahun  1988.  Setahun kemudian,  tepatnya  tahun  1989,  pemerinttah  juga  mensahkan  undag-undang peradilan agama yang memperkuat kedudukan peradilan Islam untuk memutuskan maslaah-masalah  perkawinan,  perceraian  dan  pewarisan.  Pada  ttahun  1990 dibentuk  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  ICMI  sebagai  wadah  para cendekiawan muslim.
Di  era  1990-an  kebijakan  akomodatif  pemerintah  terhadap  umat  islam ditandai dengan disahkannya kompilasi hukum islam (1991); keputusan bersama tingkat menteri  mengenai lembaga  lembaga  pengumpulan  dan  pembagian zakat- bazis  (1991);  diubahnya  kebijakan  yang  melarang  siswa  muslim  di  SMA  untuk mennakan  jilbab  (1991),  penyelenggaraan  Festival  Kebudayaan  Islam  (1991- 1995),  pendirian  Bank  Muamalat    Indonesia  BMI  (1992)  serta  penghapusan
22 Yang  dimaksud  dengan  ideologi  jalan  tengah  yaitu  ideologi  yang  menyiratkan  pesan- pesan  toleran  berbagai  heterogenitas  bangsa.  Selanjutnya  lihat  Douglass  K.  Ramage, Politic  in Indonesia, Democracy, Islam and Ideology of Tolerance (Canada-USA: Routledge, 1995), 1.
23 R.William  Liddle, Islam  Politik  Dan  Modernisasi (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1997), 102–3.
24 Artanto, Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia , 189.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada tahun 1993. Kebijakan tersebut diikuti  dengan  perkembangan  infrastruktur  keagamaaan  seperti  masjid-masjid, lembaga-lembaga  pendiidikan  keaga  maan  serta  serta  pemnafaatan  media komunikasi baik cetak maupun elektronik untuk kegiatan keagamaan. 25
Pada tahun 1973 pemerinttah memperkenalkan raancangan Undang-undang Perkawinan  yang  bersifat  nasional.    Sudah  terlihat  dari  awal  kendati  rancangan undang-undang  itu  tidak  secara  jelas  melayani  maksud  Kristen,  rancangan tersebut  sangat  didukung  oleh  umat  Kristen  dan  nasionalis  sekuler.  Tetapi rancangan  undang-undang  tersebut  dianggap  oleh  umat  Islam  sebagiannya  tidak sesuai dengan ajaran Islam. Titik penting pada rancangan undang-undang tersebut adalah  pasar  10  ayat  2  yang  mengatakan  bahwa  “perbedaan  kebangsaan,  suku, negara  asal.  Tempat  asal,  agama,  keyakinan  dan  leluhur  bukan  merupakan halangan  untuk  menikah”.  Rancangan  ini  ditolak  oleh  umatt  Islam  dan  setelah mengadapi  kecaman  keras  akhirnya  pemerintah  menyetujui  untuk  mengubah rancangan tersebut. Undang-undang Perkawinan ini disetujui pada tahun 1974. 26
Kalau  pada  tahun1  1974  umat  Islam  yang  menolak  rancangan-rancangan undang-undang  perkawinan,  maka  pada  tahun  1989  terjadi  sebaliknya.  Umat Kristen  menolak  peraturan  No  7  tahun  1989  mengani  Peradilan  Agama  dan peraturan No.2 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama  dan Peraturan No. 2 tahun 1989  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kedua  RUU  tersebut  dittentang keras oleh umat Krsiten dan kaum sekuler dengan dan alasan bertentangan dengan Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Umat  Kristen  beragumen  bahwa  semua  uaha yang  menerapkan  satu  kriteria  agama  terentu  yang  mereka  maksudkan  adalah Islam  berarti  mendiskrimininasikan  orang-orang  yang  tidak  memeluk  agama tersebut.  Kelompok  Islam  yang  bergabung  dengan  pemerintah  melawan  asumsi umat Kristen dan kaum sekuler ini dengan menyatakan bahwa” karena mayoritas penduduk  adalah  muslim,  mengapa  tidak  mempunyai  RUU  yang  mengandung tradisi dan ajaran muslim?” 27
Penolakan  umat  Kristen  terhadap  Peraturan  No  2  tahun  1989  tentang Sistem  Pendidikan  nasional,  karena  menurut  ketentuan  ini  sekolah-sekolah Kristen harus menyediakan guru-guru muslim untuk mengajari siswa-siswa yang beragama Islam yang belajar pada lembaga tersebut. yang lebih penting peraturan tersebut  merusak  sifat  khhas  sekolah  swasta  terutama  sekolah  Kristen  yang menganjurkan nilai-nilai dan doktrin-doktrin Kristiani kepada murid-muridnya. 28 Akan  tetapi  berdasarkan  pada suara  mayoritas  akhirnya  peraturan  tersebut  dapat disetujui.
25 Artanto, 236.
26 Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama , 30.
27 Shihab, 31. 28 Shihab, 32.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Untuk mengurangi perselisihan selanjutnya yang bisa menyebabkan ketidak harmonisan  antar  agama,  pemerintah  mendukung  pola  hubungan  tidak  langsung antara  agama-agama  tersebut,  khususnya  mengenai  permasalahan  teologis  yang sensitive,  akibatnya  ada  keenganan  pada  kelompok-kelompok  agama  untuk menyelenggarakan pembahasan bersama mengenai masalah keimanan.
Fenomena lain dari  kecenderungan akomodatif ini misalnya tercatat makin lama makin banyak pemikir dan aktivis politik muslim yang mampu berpartispasi dalam  proses  pembuatan kebijakan  baik di lembaga  legislatif maupun eksekutif. Pada  ttahun-tahun  belakangan  ini,  terjadi  peningkatan  jumalah  wakil  Islam  di parlemen, meskipun tidak harus melalui partai semacam PPP. Pada masa ini, para aktivis  muslim  yang  tergabung  dalam  Himpunan  Mahasiswa  Islam  HMI memegang peranan penting dan sangat staregis.
Sebagai  contoh,  bisa  dilihat  dari  komposisi  cabinet  1987-1992.  Aktivis muslim  yang  duduk  di  kabinet  di  antaranya  Saleh  Afif,  Azwar  Anas,  Hasrul Harahap,  Akbar  Tanjung,  Arifin  Siregar,  Syamsudin  Sumintapura,  Saadilah Mursyid  dan  Syamsudin  Baharsyah.  Demikian pula, kabinet periode 1993-1998, masih  mengindikasikan  watak  akomodatif  pemerintah  terhadap  para  aktivis muslim.  Susunan  kabinet  periode  ini  mencakup  nama-nama  Saleh  Afif,  Azwar Anas,  Akbar  Tanjung,  Saadilah  Mursyid,  Mar’ie  Muhammad,  Abdul  Latief  dan Tarmizi Taher.
Bukti  akomodatif  pemerintah  tersebut  jika  dikategorikan  secara  luas  dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu: akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi  infrastruktural  dan  akomodasi  kultural. 29 Bentuk  konkret  dari akomodasi  structural  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  adalah  dengan  lebih banyaknya para aktivis Islam terutama yang tergabung dalam HMI, yang direkrut di  lembaga-lembaga  eksekutif  (birokrasi)  dan  legislatif  negara.  Sedangkan  bukti untuk menyatakan sikap akomodatif pemerintah dalam bentuk legislasi tercermin dengan  disahkannya  Undang-undang  Pendidikan  Nasional  tahun  1989  yang memuat  keputusan tentang  urgensi  Pendidikan Agama  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional.  Sejalan dengan  itu,  sikap  akomodatif pemerintah  terhadap  umat  Islam ditandai  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Peradilan  Agama  d 30 an kompilasi  hukum  Islam  pada  tahun  1991,  diubahnya  kebijakan  tentang  jilbab, pembentukan  Bazis  dan  penghapusan  Sumbangan  Dana  Sosial  Berhadiah (SDSB).
Jenis akomodasi infrastrutural dirancang dengan menyediakan infrastruktur yang  diperlukan  guna  pengembangan  sarana  keagamaan  termasuk  di  dalamnya
29 Kategori pembagian bukti akomodatif ini didasarkan atas pandangan Effendy, Islam Dan Negara : Tansformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia , 273–310.
30 Laporan  tentang  alokasi  dana  tersebut  lihat  “Sujud  Syukur  Semoga  Mabrur,” Tempo , July 6, 1991, 28.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
pengembangan dakwah. Indikasi penting pendekatan akomodatif dimanifestasikan dalam  bentuk  penyediaan  anggaran  belanja  negara  untuk  membiayai  “proyek keagamaaan”.  Pada  Repelita  pembangunan  pertama  1969-1974,  negara  telah mengalokasikan  dana  sebesar  475  juta  rupiah  untuk  pembangunan  masjid.  Pada saat  negara  memasuki  Repelita  keempat  jumlah  anggaran  tersebut  meningkat mencapai  29  milyar  rupiah.  Sementara  itu  pada  tahun  1982,  Presiden  Suharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, sebuah Yayasan semi-negara yang  didirikan  terutama  untuk  mengembangkan  infrastruktur  sosial-keagamaan umat  Islam.  Pada  tahun  1991  yayasan  ini  telah  berhasil  mengumpulkan  dana sebesar  83  milyar  rupiah,  dan  dari  jumlah  tersebut  telah  digunakan  untuk membangun 449 masjid dengan total baiaya 49 milyar rupiah. 31 Bentuk fenomenal dari akomodasi infrastruktural yang lainnya adalah kesediaan negara untuk tidak hanya  mengijinkan  juga  mmebantu  pendirian  sebuah  bank  Islam  yakni  Bank Muamalat Indonesia (BMI). 32
Bagi  umat  beragama  di  luar  Islam,  pemerintah  juga  membrikan  bantuan baik  dalam  bidang  pendidikan,  maupun  prasarana  sosial  keagamaan.  Sebagai contoh untuk umat Buddha disediakan dana untuk pembangunan kembali vihara- vihara,  menderikan  Universitas  Buddha  di  Bandung  dengan  nama  Universitas Budhakirty,  memberikan  bantuan  untuk  penerjemahan  buku-buku  yang berbahasaJawa  Kuno  dan  megupayalkan  dana  untuk  pembangunan  kembali Borobudur dengan bantuan dari UNESCO. 33
Bentuk  akomodasi  kultural  dalam  konteks  lebih  luas  sebenarnya  bukanlah merupakan  fenomena  baru.  Sejak  awal  bentuk  akomodasi  sudah  berlangsung sejak  pertemuan  berbagai  agama  yang  ada  dengan  sistem  budaya  asli  bangsa Indonesia.  Hasil-hasil  yang  muncul  dari  perjumpaan  kultural  itu  amat  beragam, Sebagian  besar  tergantung  pada  tingkat  kemampuan  kelompok-kelompok  yang terlibat  dalam  melakukan  rekonsiliasi  atas  keduanya.  Tetapi  pada  umumnya akomodasi itu mencakup dari yang parsial (sinkretis) sampai total (murni).
Berkaitan  dengan  fenomena  hubungan  antar  agama,  proses  akulturasi  ini telah  terakomodasi  secara  berakar  dalam  struktur  soial  dan  struktur  budaya. Sebagai  contoh  banyak  idiom  sansekerta  yang  bernuansan  Hindu  masuk  istilah Islam. Menurut Nurcholis Madjid, banyak idiom Islam yang masih actual dan dan sangat kentara hadir dalam wacana politik bangsa baik dalam lapangan ideologi, konstitusi  negara,  maupun  peraturan-perauran  pemerintah  dan  lembaga-lembaga
31 Laporan  lebih  lanjut  mengenai  Yayasan  Amal  Bakti  Muslim  Pancasila  serta kontribusinya dalam pengembangan infrastruktur keagamaan bisa dilihat dalam “Ratusan Mesjid, Seribu Dai,” Tempo , July 6, 1991.
32 Menurut  informasi,  bertempat  di  Istana  Bogor,  Presiden  Suharto  telah  mensponsori mobilisasi dana besar-besaran sebagai modal awal bagi bank Muamalat. Saat itu telah terkumpul dana  hampir  110  milyar  rupiah.  Untuk  paparan  lebih  lengakap  silahkan  baca  “Bank  Dengan Agunan Amanah,” Tempo , November 9, 1991.
33 Suyatno, “Budhisme Di Indonesia,” 106.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
politik. 34 Akomodasi  kultural  yang  paling  terlihat  adalah  dengan  penggunaan istilah-istilah sanskekerta yang bernuansa Hinduisme. Istilah-istilah Snsekertta ini digunakan terutama untuk nama- nama gedung dan istilah di kemiliteran.
Simbolisme  akomodasi  kultural  ini  semakin  diperkuat  dengan  peristiwa- peritiwa yang memungkinkan berbagai ekspresi kebudayaan teraktualisasi secara konkret  baik  melalui  pameran,  festifal,  maupun  visualisasi  karya-karya  seni. Peritiwa historis ini bisa menjadi pertanda baik lagi bagi mencairnya esklusifitas, dan  pada  akhirnya  akan  menyimbolkan  apreasiasi  negara  terhadap  dimensi- dimensi kultural hingga proses inegrasi antara berbagai macam unsur budaya akan tercipata  secara  alamiah.  Akomodasi  ini  tidak  hanya  berlaku  untuk  umat  Islam saja,  tapi  bagi  seluruh  komponen  umat  beragama  baik  Kristen  Hindu  maupun Buddha.
Dari telaah di atas, akhirnya bisa ditarik satu kesimpulan bahwa fenomena hubungan  antara  umat  beragama,  khususnya  Islam,  dan  negara.  Salama  kurun waktu  pemerintahan  Orde  Baru  dapat  dibagi  menjadi  dua  periode.  Periode pertama,  yang  dimulai  pada  tahun  1966-1990,  ditandai  dengan  penerapan kebijakan  dan  startegi  yang  sangat  eksklusif  dan  bersifat  sentralistis.  Periode kedua dimulai sejak tahun 1990-an yang ditandai dengan adanya kecenderungan akomodatif pada pihak pemerintah dan umat beragama (Islam). Bukti akomodatif dari  pihak  umat  beragama  diatandai  dengan  munculnya  substansialis,  sedang  di pihak pemerintah ditandai  dengan keluarnya seperangkat kebijakan sebagaimana tersebut di atas. Pada periode terakhir inilah, hubungan antar umat beragama dan pemerintah memasuki fase baru yang relatif bersifat lebih pluralis.
Tendensi  pluralis  yang  diambil  oleh  pemerinttah  dan  komunitas  umat beragama  pada  dekade  1990-an  bisa  dipandang  sebagai  satu  keharusan  sejarah, sebab proses modernisasi dengan berbagai konsekuensinya telah merubah struktur sosial secara nyata. Dengan berubahnya struktur sosial berarti akan ada perubahan orientasi  dan  cara  pandang,  termasuk  dalam  fenomena  hubungan  antara  umat beragama.  Apalagi  berdasarkan  kajian  yang  serius  bisa  diidentifikas  bahwa tendensi  pluralis  ini  sebenarnya  merupakan  kelanjutan  dari  pola  kebijakan pemerintah pada dataran sosial keagamaan.
Sifat  ekslusif  dan  sentralitiss  kebijakan  pemerintah  tersebut  hanya  pada lingkup  politik  dan  ideologis,  sedangkan  pada  lingkup  sosial  keagamaan pemerintah telah mengembangkan kebijakan yang lebih pluralis. Hal ini terbukti dengan  adanya  partispasi  unsur extra-state terutama  para  pemuka  agama  dan majelis-majelis  agama.  Beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  dalam  lingkup  ini, biasanya  didasarkan  atas  masukan  dari  majelis  agama  seperti  kebijakan  tentang penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, penodaan agama, dan hubungan antara
34 Untuk penjelasan lebih lanjut,baca Nurcholish Madjid, “Islam Dan Birokrasi,” Tempo , December 28, 1991.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
pemeluk  agama  yang  berbeda  dalam  hal  perkawinan,  penguburan  jenzah  serta peringatan hari-hari besar keagamaan.
Sikap  pluralis  di  antara  pemeluk  agama  yang  berbeda  tercermin  dengan adanya  apresiasi  positif  terhadap  komunitas  di  luar  agamanya.  Di  lingkungan Kristen sikap tersebut dimanifestasikan dengan adanya perubahan doktrin teologis yang bersifat ekslusif kea rah yang lebih pluralis, dan adanya peninjauan atas misi gereja dari evangelis ke ekumeunis. 35
Perkembangan  yang  lebih  menggembirakan  adalah  terjadinya  perubahan orientasi dan titik tekan dalam hubungan antar umat beragama baik Kristen, Islam Hindu  maupun  Buddha.  Setiap  komunitas  umat  beragama  merasa  mempunyai kesamaan  visi  untuk  sama-sama  menuntaskan  masalah-masalah  sosial  dan ekonomi  yang  dewasa  ini  melanda  bangsa  Indonesia.  Kemiskinan, keterbelakangan,ketidakadilan,  pelanggaran  HAM  dan  isu  lainnya  mulai mendapat  perhatian.  Dari  persfektif  ini  akhirnya  seluruh  komponen  umat beragama  mensepakati  akan  perlunya  kerjasama  yang  lebih  intensif  dengan semaksimal mungkin berusaha untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan.

## Beberapa  Kebijakan  Pemerintah  Orde  Baru  Berkaitan  dengan  Hubungan Antarumat Beragama dan Pemerintah.
Suatu tesa yang dikedepankan dari seputar perbincangan masalah ideologis adalah bahwa  penetapan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  sebenarnya  mempunyai signifikansi  positif  bagi  terciptanya  harmonisasi  dalam  hubungan  antar  umat beragama. Upaya revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara bisa dikategorikan sebagai langkah startegis yang cukup bermakna dalam membina kerukunan antar umat  beragama  dan  pemerintah.  Yang  menjadi  problem  adalah  ketika kepentingan-kepentingan  politis  ternyata  lebih  dominan  ketimbang  upaya menciptakan saling pengertian dan saling memahami.
Harus  disadari  bahwa  dalam  perjalanan  sejarahnya  Pancasila  merupakan produk  hasil  konsensus  dari  masyarakat  yang  sangat  pluralistis.  Pancasila  tak mungkin  lahir  jika  tidak  ada  antagonisme  politik. 36 Oleh  sebab  itu  sangat  wajar apabila  dalam  perjalanan  waktu  timbul  kembali  letupan-letupan  yang  berusaha merongrong  hasil  consensus  tersebut.  Ketika  letupan-letupan  itu  muncul  ke permukaan,  idealnya  setiap  komponen  bangsa,  khususnya  para  pembuat
35 Mengenai  perubahan  orrientasi  misi  baca  Komisi  kataketik  KWI, Katakese  Umat  Dan Evangelisasi Baru (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
36 Menurut  Alamsyah  Ratu  Perwiranegara,  Pancasila  merupakan  hasil  kompromi  antara kaum nasionalis dan kaum agama. Sebenarnya jika umat islam mengatakan harus tetap mendirikan negara Islam, maka tidak ada kekuatan yang bisa menerobos. Tetapi berkatt kebesaran jiwa umat islam  akhirnya  muncul  hasil  consensus  yang  bisa  diterima  oleh  semua  pihak.  Almsyah  Ratu Perwiranegara,” Antara Islam Kultural  dan Islam Struktural”, dalam Gatot Indroyono, ed., Islam Di Mata Para Jenderal (Bandung: Mizan, 1997), 117. bandingkan dengan Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia:Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Cendekiawan Muslim Orde Baru , 146.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
kebijakan, harus mengembalikan kepada substansi permasalahannya, yaitu esensi daro  konsensus  tersebut  yang  tampaknya  bagi  Sebagian  golongan  dianggap kurang memuaskan.
Contoh  nyata  dari  ketidak  puasan  teersebut  adalah  bangkitnya  kembali fenomena politik aliran di pentas politik nasional. Di tambah lagi dengan format kebijakan politik pemerintah yang mengambil kebijakan politik dua jurusan yakni memajukan  kehidupan  beragama  dalam  realitas  sosial  keagamaan  dan menjauhkan  komunitas  agama  dari  diskursus  politik.  Kebijakan  dalam  lingkup politik  yang  terkenal  dengan  dengan  istilah  deidologisasi  dan  depolitisasi  umat beragama  ini  sangat  memukul  sebagian  aktivitas  politik  terutama  dari  kalangan muslim.
Dari  format  kebijakan  seperti  ini  sebenarnya  ada  beberapa  catatan  penting yang bisa dikemukakan yakni:
1. Pancasila  sebagai  ideologi  sebenarnya  telah  diterima  oleh  seluruh  bangsa sejak tahun-tahun permulaan Indonesia merdeka. Kalaupun pada perjalannaya mengalami  pasang  surut  itu  tidak  berarti  bangsa  Indonesia  tidak  apresiatif terhadap  ideologi  yang  sudah  disepakati  tersebut.  Permasalahannya  lebih banyak  pada  masalah  interpretasi.  Bahkan  PKI  sendiri  yang  dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila diisnyalir telah memginterpretasikan  Pancasila  dari  sudut  pandangnya  sendiri.  Ini membuktikan bahwa Pancasila bisa multi interpretatif. Untuk menginterpretasikan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  idealnya  menjadi tugas  segenap  komponen  bangsa,  tetapi  pada  kenyatannya  pemerintah mengeksploitasi  tugas  itu  dengan  dalih  yang  dibungkus  perangkat konstitusi. 37 Dengan  dibekali  Tap  MPR  NO.  11  tahun  1978  Presiden membentuk  lembaga  BP  7  yang  menjadikan  Pancasila  sebagai  ideologi tertutup.  Kebijakan  ini  jelas  sangat  sentralistis  dan  monolitik.  Secara  tidak langsung  pemerintah  telah  menanamkan  benih-benih  konflik  dan ketidakpuasan yang bisa mengancam integritas bangsa.
2. Depolitisasi umat beragama dengan perangkat kebijakannya yaitu proses fusi partai,  yang  diikuti  dengan  penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas, pada  dataran  abstraksi  filosofis  sangat  kontradiktif  dengan  prinsip-prinsip pluralitas  yang  pada  awalnya  sangat  dijunjung  tinggi  oleh  para  pendiri Republik  ini.  Pada  konteks  lebih  luas  kebijakan  ini  telah  memasung kreatifitas  dan  buadaya  politik  bangsa,  bahkan  tidak  berlebihan  bila  ada
37 Tentang  perlunya  interpretasi  baru  terhadap  Pnacasila  sebagai  ideologi  terbuka  baca Komaruddin Hidayat, “Tiga Model Hubungan Agama Dan Demokrasi,” in Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi: Pengalaman Masa Orde Baru , ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994).
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
pandangan  depolitisasi  ini  sangat  bertentangan  dengan  semangat  dan  nilai- nilai demokrasi. 38
3. Kebijakan  politik  pemerintah  yang  paralel  dengan  kebijakan  pemeintah Hindia  Belanda  sebagaimana  yang  digariskan  oleh  Snouck  ini  sebenarnya hanya  cocok  untuk  masa  transisi.  Dari  penelitian  Benda  dan  dan  Aqib Suminto  sesungguhnya  bisa  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  kebijakan seperti  ini  sangat  rentan  terhadap  perubahan.  Dengan  kata  lain  arus modernisasi nakin kuat, akan diikuti oleh perubahan struktur sosial. Harusnya ketika  struktur  sosial  mulai  berubah  pemerintah  harus  merubah  orientasi kebijakannya, kalau tidak potensi konfliklah yang muncul ke permukaan.
4. Developmenalism yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dengan stabilitas  sebagai  kata  kunci  sering  mengalami  distorsi  dan  lebih  ditujukan sebagai back up untuk kepentingan politik penguasa. Implikasinya sudah jelas yakni  terjadinya  “otorianisme  birokrasi”.  Peran  birokrasi  sebagai  pelayan rakyat bergeser ke arah mesin politik yang menjadi kepanjangan tangan pihak penguasa. Dari persfektif ini, kekuatan birokrasi kehilangan otoroitasnya dan secara  tidak  langsung  telah  menyebar  benih  ketidakpuasan.  Implikasi  kebih jauh wibawa birokrasi semakin lemah. Hancurnya wibawa pemerintah berarti pula  tidak  adanya  legitimasi.  Krisis  inilah  yang  menimpa  bangsa  Indonesia saat  itu.  Sejauh  tidak  menimbulkan  konflik  terbuka  mungkin  tidak bermasalah, tetapi ketika konflik menjadi terbuka mungkin tidak bermasalah, tetapi  ketika  konflik  menjadi  terbuka  permasalahannya  menjadi  lain.  Setiap konflik  perlu  justifikasi  dan  kalau  agama  dijadikan  sebagai  justifikasi  jelas efeknya sangat destruktif.
5. Konsep  Tri  kerukunan  yang  dikembangkan  pemerintah  merupakan  upaya yang  patut  mendapat  penghargaan.  Ini  merupakan  prestasi  dalam mengusahakan terciptanya kerukunan hidup anttar umat beragama. Tidak ada yang  harus  dikritisi  dari  sosialisasi  konsep  tersebut  terutama  yang menyangkut  hubungan  antara  pemerintah  dan  umat  beragama.  Sejauh  ini masih  ada  diskusi  panjang  mengenai  hubungan  antar  agama  dan  negara. Konsepsi  negara  Pancasila  bukan  negara  agama  dan  bukan  pula  negara sekuler masih perlu penerjemahan lebih lanjut. Hal yang paling krusial untuk dipikirkan  adalah  bagaimana  merumuskan  batasan  yang    jelas  mengenai konsep ini agar dalam dataran operasionalnya tidak bersifat ambigu. Apapun alasannya  ambiguitas  sering  didistorsikan  unttuk  menjustifikasi  kepentingan kleompok  terttentu.  Dengan  kejelasan  paradigmanya  diharapkanbisa
38 Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  sejak  awal  Orde  Baru  telah  terjadi  upaya marginalisasi  politisi  Islam,  hingga  menjelang  kehncuran  Soeharto  9era  1990-an)  peran  politisi Islam sangat kecil kalua tidak disebut hilang sama sekali . Padahal sepertti disinyalir Ali Sadikin, Orde Barau ssebenarnya dibangun di atas partispasi politik umat islam. Lihat rangkuman pendapat dalam Indroyono, Islam Di Mata Para Jenderal , 5.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
menjembatani  kesimpang  siuran  asumsi  yang  selama  ini  berkembang  di masyarakat.
Untuk  menyusun  konsep  yang  diterima  oleh  semua  pihak  memang  tidak mudah.  Konsep  negara  Pancasila  sebagai  jalan  tengah  yang  menjembatani  dua konsep  yang  selama  ini  berkembang  mapan  yaitu  teokrasi  dan  sekuler  ternyata belum  mendapat  kejelasan.  Ketika  menyatakan  negara  Indonesia  bukan  negara teokrasi  pihak  pemerintah  hanya  merujuk  pada  kenyataan  bahwa  negara  tidak pernah memilih agama-agama yang resmi atau tidak resmi, bahkan menurut versi peemrintah,  Indonesia  tidak  akan  pernah  memilih  salah  satu  agama  sebagai negara. 39 Sedangkan  ketika  menerangkan  bahwa  negara  Pancasila  bukan  negara sekuler, pihak pemerintah memberikan argumen: ketika sebuah negara menganut paham  sekuler,  maka  pemerintah  tidak  ikut  campur  tangan  terhadap  masalah agama  warga  para  warganya.  Indonesia  tidak  demikian,  pemerintah  justru  ikut campur  tangan  secara  langsung  dalam  pemupukan  rohani  serta  kehidupan Bergama rakyatnya. 40
Pada  dataran  praktis,  apa  yang  dikemukakan  oleh  pemerinah  itu  memang riil.  Artinya  secara  aksiologis  konsepsi  jalan  tengah  di  antara  dua  konsep  itu, memang  telah  lama  berjalan  dan  secara  tidak  langsung  telah  diikuti  oleh masyarakat  serta  teruji  dalam  perjalanan  sejarah  mampu  memberikan  solusi terbaik.  Akan  tetapi  seiring  dengan  pesatnya  laju  modernisasi,  komposisi masyarakat  juga  telah  bergeser.  Timbulah  kalangan  menengah  baru  yang  tidak berpikir  tentang  aspek-aspek  yang  praktis  saja.  Mereka  mulai  menanyakan kejelasan landasan filosofis serta kerangka konseptualnya.
Bertolak dari kenyataan di atas, tampaknya semua komponen bangsa harus mulai berpikir realistis. Konsepsi versi pemerintah yang selama ini dikembangkan terlalu sederhana untuk menjawab problematika bangsa. Sudah waktunya berpikir secara  dewasa  dengan  menarik  diksursus  ini  ke  arah  pemikiran  yang  lebih konseptual,  sehingga  konsepsi  negara  Pancasila  mempunyai  batas  yang  jelas. Impikasi  lebih  jauh  tentu  saja  menyangkut  status  dan  peran  agama  dalam kehidupan bangsa dan pada sprektrum akhir akan berimbas terhadap peran umat beragama dalam kejidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk memberikan kejelasan arah terhadap fenomena ini, pihak pemerintah mulai  membuka  diri  dengan  melihat  signifikasi  unsur extra  state ,  terutama kalangan  perguruan  tinggi  dan  professional.  Kebijakan  saat  itu  terlampau sentralistis  dan  kurang  memperhatikan  masukan  dari  luar.  Akibatnya  setiap
39 Lihat  sambutan  “Sambutan  Presiden  Soeharto  Upacara  Rapat  Kerja  Depag  ”  (Jakarta., March 28, 1989).
40 “Pidato Menteri Agama Pada Pembukaan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Indonesia” (October 21, 1984).
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
kebijakan  yang  diluncurkan  cenderung  lebih  berorientasi  dari  atas  ke  bawah. Sudah waktunya dikembangkan prinsip “bottom up” dan bukan sebaliknya.
Demikian  pula  dengan  pemberlakuan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas melalui UU NO.8/1985. Dalam konteks kehidupan masyarakat seakan menafikan realitas kemajemukan. Jauh sebelum tahun 1985 banyak organissi kemasyarakatan yang  menggunakan  asas  beragam.  Variasi  asas  ini  ternyata  secara  historis  tidak pernah  menganggu  jalannya  pembangunan  dan  integritas  bangsa.  Kecurigaan pemerintah terhadap golongan muuslim terutama yang menjadikan Islam sebagai asas  dalam  kehidupan  organisasi  sama  sekali  tidak  beralasan.  Dari  sini  terkesan kebijakan  tersebut  sangat  sentarlistis  apalagi  dengan  bingkai  oleh  isu  Suku, Agama  dan  Ras  (SARA)sebagai  elemen  politis  untuk  membungkam  kekuatan lain,  termasuk  kekuatan  Islam  yang  sebenarnya  rill  adanya  dan  mmeebrikan kontribusi luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 41
Ketika  konflik muncul  ke permukaaan, terutama yang bersentuhan  dengan agama,  idealnya  pemerintah  harus  sanggup  mencari  akar  permasalahan  dari konflik  tersebut.  sejauh  ini  pemerintah  menjadikan  ruang  sensitif  sosial  politis bernama  SARA  sebagai  kotak  peredam  dan  pengkambinghitaman.  SARA  telah “merepresi”  ke alam bawah  sadar  hidup  bersama.  Permasalahannya  adalah akan tahankah  redaman-redaman  ini  bila  akar  konflik  tidak  diangkat  lalu  dibicarakan dengan  sadar  dan  terbuka?  Gambarannya  sangat  jelas,  SARA  sesungguhnya tampil  sebagai  mekanisme  psikologis  sosial  yang  tidak  berani  menghadapi  dan mencairkan atau menyelesaikan konflik secara terbuka. 42
Proses  pengkambinghitaman  unsur  SARA  terutama  agama  harus  segera direvisi sebab pada kenyatannya agama justru bisa menjadi perekat sosial. Dalam perspektif Islam umpamanya, jelas sekali bahwa dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius sejak semula telah dibangun di atas landasan  normatifb  dan  historis  sekaligus.  Jika ada  hambatan atau anomali- anomali  di  sana,  sini  penyebab  utamanya  bukan  karena  inti  ajaran  agama  Islam (yang  menyangkut  hubungan  antar  agama)  sendiri  yang  bersifat  intoleran  dan ekslusif,  tetapi  lebih  banyak  ditentukan  dan  dikondisikan  oleh  situasi  historis- ekonomi-politis  yang  melingkari  komunitas  umat  islam  di  berbagai  tempat. Kompetisi  untuk  menguasai  sumber  ekonomi,  hegemoni  kekuasaan,  jauh  lebih mewarnai  ketikmesraan  hubungan  antara  pemeluk  agama  dan  bukannya  oleh
41 Ketika menanggapi usulan Gus Dur tentang keterbukaan yang Bersifat Mendasar seperti yang dimuat dalam “Kampus 13 Maret 1993” Liddle sangat apresiatif. Ia berpandangan usul Gus Dur ini sangat menarik untuk menguji kemampuan politik di Indonesia. Serta sejauh peta politik di Indonesia  telah  nerubah,  apakah  anasir-anasir  sara  itu  masih  mengancam  kestabilan  politik  dan pembangunan, ataukah bahaya itu suah mereda? Liddle, Islam Politik Dan Modernisasi , 196.
42 Mudji Sutrisno SJ, “Dialog Antar Agama Dalam Pigura Humnisasi,” Ulumul Qur’an IV (1993): 31.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
kandungan  etika  agama  itu  sendiri. 43 Pada  konteks  ini  layak  kiranya  bertanya apakah  elemen  SARA  yang  selama  ini  dijadikan  kambing  hitam  itu  merupakan ancaman  bagi  disintegrasibangsa  atau  jangan-jangan  ada  elemen  lain  yang  lebih dominan, baik dalam lapangan, politik, sosial maupun ekonomi.
Dengan  demkian  dalam  dataran  teoritis  dan  abstraktif  filosofis,  untuk kepentingan  ketajaman  analisa,  memang  perlu  membedakan  antara  dimensi “ajaran”  agama  dan  “perilaku“  umat  beragama.  Perilaku  umat  beragama  selain ditentukan  oleh  nilai  juga  dipengaruhi  oleh  kekuatan  sosio-historis  dan  politis yang  melingkarinya.  Ajaran  agama  yang  fundamental  hanya  bersifat  pemberi peringatan terhadap adanya berbagai macam sekat-sekat historis-politis-ekonomis yang  seringkali  berlindung  pada  naungan  payung  emosional  aliran  teologis tertentu. 44
Berangkat dari kenyataan tersebut tampaknya cukup realistis apabila mulai memikirkan  bagaimana  membuat  formula  baru  kebijakan  politik  yang bersentuahn  langsung  dengan  umat  beragama.  Meskipun  secara  historis  sebagai akibat dari lajunya modernisasi telah lahir komunitas baru yang lebih menekankan pada  pendekatan  kultural,  tetapi  dalam  realitas  empiris  masih  banyak  kalangan umat  beragama  yang  masih  menggunakan  pendekatan  struktural. 45 Yang  perlu diupayakan  adalah  membangun  jalan  tengah  agar  kedua  kelompok  ini  bisa terakomodasi hingga tidak menimbulkan instabilitas baik sosial dan politik.
Kalau  dilihat  secara  ideologis  upaya  untuk  membangun  jalan  tengah  ini telah  disepakati  oleh  seluruh  komponen  bangsa  yaitu  dengan  menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia  sehubungan  dengan  diskursus  ideologi  ini  menurut  Alamsyah Prawiranegara adalah berpangkal pada bagaimana pemahaman tentang agama dan Pancasila. Sudah terlalu lama soal Pancasila tidak dimasyarakatkan dan dijelaskan kepada umat, sehingga umat yang ada di desa-desa itu tahunya hanya agama saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya analogi yang dibuat oleh orang-orang anti Islam anti Pancasila. Pada masa itu boleh dikeroyok, hingga agama, khususnya Islam, di Indonesia pernah mengalami dua tragedi. Pertama pada zaman penjajahan ketika orang  malu  mengakui  Islam  dan  kedua  pada  zaman  DI  ketika  orang  takut mengakui Islam. 46
Dengan  melihat  fakta  tersebut  di  atas  maka  sangat  wajar  apabila  selama menjabat  sebagai  Menteri  agama  Alamsyah  sangat  menekankan  sosialisasi
43 M.  Amin  Abdullah,  “Etika  Dan  Dialog  Agama:  Persfektif  Islam,” Ulumul  Qur’an IV (1993): 82.
44 Abdullah, “Etika Dan Dialog Agama: Persfektif Islam.”
45 Mengenai  pendekatan  struktural  dan  kultural  serta  relasinya  dengan  fenomena  antara hubungan agama dan pemerintah, baca Alamsyah Ratu Perwiranegara, “Antara Islam Kultural Dan Islam  Politik,”  in Islam  Di  Mata  Para  Jenderal ,  ed.  Gatot  Indroyono  (Bandung:  Mizan,  1997), 175–79.
46 Perwiranegara, 176.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Kebijakan  ini  dilanjutkan  oleh  para penerusnya, hingga berdasarkan hasil musyawarah intern beragama, demkian pula sebaliknya.  Sukses  besar  dari  upaya  sosialisasi  Pancasila  terlihat  dengan diterimanya  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dalam  Musyawarah  Intern  Umat Beragam.
Penerimaan  umat  beragama  terhadap  Pancasila  megisyaratkan  bahwa sosialisasi  ideologi  negara  melalui  forum  musyawarah  ternyata  cukup  efektif. Akan tetapi masih ada hal mendasar yang harus dipikirkan lebih lanjut. Sosialisasi melalui forum tersebut hanya berlaku pada kalangan atas, sedangkan pada tingkat grass root sosialisasi Pancasila tidak bisa hanya menggunakan pendekatan politis saja,  apalagi  dengan  sisitem  indoktrinasi  semacam  penataran  P4  seperti  yang berlaku  di  dunia  pendidikan  dan  lembaga-lembaga  formal  pemerintahan. Kebijakan seperti ini terkesan sangatt sentralistis dan menafikan  aspek pluralitas bangsa. Alangkah baiknya apabila sosialisasi pada level grass root menggunakan saluran-saluran  budaya.  Disinilah  pentingnya  pemerintah  mempertimbangkan pendekatan  antropologis,  yaitu  dengan  memanfaatkan  pola-pola  budaya  yang akrab dan sangat dikenal dalam sebuah komunitas sosial.
Berbeda  dengan  diskursus  ideologis,  diskursus  dalam  bidang  politik  justru lebih  rumit.  Kebijakan  politik  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru dengan  depolitisasi  umat  beragama,  khususnya  Islam  telah  mengakibatkan terlemparnya Sebagian politisi islam hingga mereka tidak bisa mengartikulasikan gagasan politisnya. Akibatnya, saluran-saluran untuk mengekspresikan diri dalam panggung  politik  menjadi tersumbat.  Proses  penyumbatan  ini secara  politis jelas sangat  berbahaya.  Menurut  Nurcholish  Madjid  apapun  alasannya  dalam  setiap negara  diperlukan  kelompok-kelompok  penekan  yang  berjalan  secara  terbuka legal dan formal. Kelompok ini berfungsi sebagai chek and balance atas kekuatan pemerintah. 47 Kalau Orde Baru, sebagaimana yang dilansir oleh peneliti semacam Liddle,  menganggap  Islam  sebagai  kekuatan  yang  membahayakan  dan  dalam terminologi Nurcholisch bisa jadi sebagai kelompok penekan. Idealnya kelompok tersebut  dikepinggirkan  apalagi  tidak  bisa  diberi  peran  sama  sekali.  Tetapi kenyataanya tidak demkian, di masa Orde Baru kekuatan lain yang dipandang bisa membahayakan  kelangsungan  pemerintahan  yang  sedang  berkuasa  diberangus habis-habisan, termasuk kekuatan Islam. Inilah kebijakan yang patut dikritisi dan tentu saja sangat disesalkan.
Kalau mekanisme seperti yang dikemukakan oleh Nurcholish bisa berjalan, maka akan memberi dampak positif bagi percaturan politik bangsa. Sebab aspirasi para  politisi  yang  menjadikan  agama  sebagai  landasan  politiknya,  secara  eoritis akan  menempatkan  agama  sebagai  fungsi  kolektif  terhadap  realitas  politik  di
47 Nurcholish  Madjid, Dialog  Keterbukaan:  Artikulasi  Nilai  Islam  Dalam  Wacana  Sosial Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 1988), 67.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
samping  perangsang  ( elective  affinity )  terhadap  kekuasaan  itu  sendiri.  Ini  bisa terjadi  ketika  para  penguasa  politik  secara  tidak  sengaja  menjadikan  agama marginal  dan  domestik  secara  profan.  Namun  sulit  dibayangkan  bila  penguasa telah  larut  dalam  kegelisahan  dan  keresahan  duniawi.  Mereka  akan  tidak  segan melakukan  intimidasi  terhadap  kebijakan  kekuasannya,  agama  pun  akhirnya dipolitisasi  demi  kepentingan  sesaat  atas  nama  kepentingan  bersama  dan stabilitas. 48
Pemerintah  seakan  menafikan  raealitas  historis  agama  sebagaimana diungkapkan  oleh  Collin  (1986),  yang  menyatakan  bahwa  ”agama  dalam kenyatannya  adalah  ekonomi  politik.”  Dalam  persfektif  Webberian  itu,  agama berwujud  dalam  bentuk  nilai  aktual  yang  terkait  dengan  struktur  kelas,  status sosial,  partai  politik  yang  memberi  warna  makana  subjektif  dalam  kehidupan kolektif  masyarakat. 49 Inilah  sesungguhnya  yang  niscaya  dalam  system  sosial bangsa Indonesia.
Realitas  empiris  dari  keniscayaan  tersebut  sebenarnya  telah  diisyaratkan oleh  beberapa  ahli,  Liddle  umpamanya,  menyebut  bahwa  agama  memegang peranan  dominan  dalam  struktur  sosial  bangsa  Indonesia.  Berkaitan  dengan fenomena politik Liddle mengisyaratkan bahwa urgensi agama itu sesungguhnya ada pada tiap  golongan masyarakat,  dan  yang  membedakan adalah  pada dataran artikulasi  politiknya  saja.  Menurut  Liddle,  kalangan  skripturalis  yang menonjolkan  peran  agama  dengan  pendekatan  struktural  lebih  mengorientasikan diri pada struktur politik, sedangkan kalangan substansial yang menekankan pada pendekattan kultural lebih mengorientasikan diri kepada sub sistem, dengan kata lain struktur sosial yang lebih dominan. 50 Tetapi dua golongan ini pada umumnya sepakat bahwa agama memainkan peranan penting dalam struktur masyarakat.
Selaras dengan analisis yang dikemukakan oleh Liddle, maka untuk format baru yang lebih dialogis dan pluaralis, pemerintah harus mengembangkan budaya keterbukaan  attau  demokratisasi.  Sudah  tentu  pengertian  demokratisasi  ini  tidak seperti yang berkembang di dunia Barat, apalagi identik dengan demokrasi yang berkembang  di  Amerika.  Dalam  beberapa  hal  perlu  adanya  modifikasi  sesuai
48 Zully  Qadir,  “Agama  Dan  Legitimasi  Politik,”  in  . .  Atas  Nama  Agama:  Wacana Dialog’Bebas Konflik , ed. Andito Andito (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 19.
49 Haedar Nashir, “Agama Dan Mobilisasi Politik Massa,” in Atas Nama Agama , ed. Andito Andito (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 174.
50 Munculnya kalangansubstansialis ditenggarai sebagai akibat dari keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menangani dan meredam gagasan kaum skripturalis terutama ide tentang negara Islam.  Terhadap  kebijakan seperti ini respon  kaum substansialis  lewat  jargoin”  Islam Yes  Partai islam No” sangat selaras dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Hal ini didasari bukan saja oleh adanya titik temu untuk mennetang dijadikannya syari’ah sebagai hukum positif, namun juga berkaitan  dengan  komitmen  mereka  terhadap  versi  nasionalisme  Indonesia  yang  mengakui  hak- hak  yang  sama  bagi  kaum  Muslim,  Kristen  dan  pemeluk  agama  lainnya  sebagai  warga  negara. Liddle, Islam Politik Dan Modernisasi , 57–58.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
dengan struktur sosial dan budaya yang ada. 51 Tentu saja ini tidak mudah, sebab seperti  disinyalir  oleh  Nurcholish, “orang  tidak bisa  mengembangkan  demokrasi kalau  tidak  berpikir  alternatif,  karena  itu  berkaitan  dengan  kesediaan  untuk berbeda pendapat orang lain dan menyatakan pikiran.” 52
Sedangkan  dalam  membentuk  masyarakat  plural  ( plural  society )  menurut Nurcholis  diperlukan  adanya  kematangan  politik,  bernegara  dan  bermasyarakat. Orang  harus  yakin  tetapi  cukup  dewasa,  sehingga  terjadi  dua  hal  dalam  waktu bersamaan, yakni yakin betul atas nilai masing-masing dan bersamaan dengan itu yakin pula bahwa orang lain berhak untuk menikmati dan meyakini sistem-sistem nilai  mereka. 53 Dengan  prinsip  seperti  ini  maka  bahaya  pluralisme  yang  bisa memunculkan  faksionalisme  sedikit  banyak  bisa  diatasi.  Orang  boleh  berbeda, tapi  dalam  konsep nation  state  building, perbedaan  itu  justru  diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.
Untuk  mengeliminir  gagasan  tentang  “negara  Islam”  pemerintah  idealnya harus bisa mengembangkan gagasan kaum substansialis. Akan tetapi dalam proses pengembangannya  tidak berarti  bahwa  kaum  skripsturalis  harus  diredam  dengan pendekatan refresif. Kekerasan politik yang selama ini dijalankan berakibat sangat desktruktif  bagi  fenomena  hubungan  antar  umat  beragama  dan  pemerintah. Biarkanlah  salura-saluran  politis  tetap  berjalan  sebagaimana  adanya  dan  sebagai penyeimbangannya  pemerintah  bisa  menggunakan  media  komunikasi  baik  yang berupa  cetak  maupun  elektronik  untuk  mengenalkan  gagasan  baru,  di  samping melalui  pendewasaan  politik  rakyat.  Harus  disadari  bahwa  demokratisasi  adalah merupakan  proses  yang  bersifat  evolutive  dan  bukan  revolutif.  Karena  itu  perlu waktu dan kondisi yang kondusif untuk merealisasikan.

## Simpulan
Untuk  membina  hubungan  baik  dengan  komunitas  beragama  yang  sangat beragama  yang  sangat  majemuk,  pemerintah  meluncurkan  paket  kebijakan  yang
51 Pentingnya  modifikasi  ini  berkaitan  erat  dengan  struktur  sosial  dan  struktur  budaya. Seperti  dikemukakan  oleh  Alexis  Toqeville,  demokrasi  ala  Amerika  Serikat  pada  hakikatnya sebuah  siistem  yang  memberi  peluang  kepada  mayoritas  untuk  bertindak  semaunya.  Demokrasi adalah  semacam  dictator  mayoritas.  Jika  kita  masuk  ke  dalam  golongan  minoritas  maka  kata Toqeville  tidak  akan  mendapt  apa-apa  karena  semuanya  telah  ditentukan  oleh  mayoritas  yang memenangkan  pemilu.  Tentu  saja  efek  negatif  ini  harus  menjadi  bahan  renungan  mendalam agarbangsa  Indonesia  tidak  terjerumus  dalam  apa  yang  disebut  sebagai  diktator  mayoritas. Nurcholish  Madjid,  “  Kebebasan  Nurani( Freedom  of  conscience) dan  kemanusiaan  Universal sebagai  pangkal  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Keadilan”  dalam  Nurcholish  Madjid, “Kebebasan  Nurani(Freedom  of  Conscience)  Dan  Kemanusiaan  Universal  Sebagai  Pangkal Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan,” in Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi:
Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru , ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1998), 132.
52 Madjid, Dialog  Keterbukaan:  Artikulasi  Nilai  Islam  Dalam  Wacana  Sosial  Politik Kontemporer , 76.
53 Madjid, 84–85.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
disebut  Tri  Kerukunan  yaitu  kerukunan  intern  umat  beragama,  antar  pemeluk agama  dan  kerukunan  antara  umat  beragama  dengan  pemerintah.  Konsep  Tri Kerukunan  ini  mengindikasikan  pola  hubungan  tripartit  antara  pemerintah  dan umat  beragama,  umat  beragama  yang  berbeda  dan  internal  umat  beragama. Kebijakan tersebut ternyata tidak an-sich berurusan dengan fenomena keagamaan semata, tetapi dibingkai dalam bentuk kebijakan politik makro yang bersentuhan dengan  kebijakan  politik  dan  ideologis.  Ketika  bersinggungan  dengan  lapangan ideologis  dan  politis,  pemerintah  menerapkan  kebijkaan  deideologisasi  dan depolitisasi  umat  beragama.  Paket  kebijakan  yang  diluncurkan  terkesan  sangat ekslusif dan sentralistis, dalam arti setiap kebijakan politik dirumuskan oleh para pemegang  kekuasaan  di  pusat  dan  kurang  memperhatikan  aspirasi  dan  masukan dari unsur extra-state .
Dalam  penanganan  kehidupan  sosial  keagamaan  pemerintah  mengambil kebijakan  dalam  penyiaran  agama,  pendidikan,  pembinaan  lembaga  keagamaan, pendiri  rumah  ibadah  dan  yang  lainnya  dirumuskan  setelah  terlebih  dahulu dibicarakan  dengan  unsur exstra-state yakni  para  pemimpin  agama  dan  majelis- majelis  agama.  Pemerintah  juga  sangat  memberikan  perhatian  terhadap pengembangan  infrastruktur  keagamaan,  selama  tidak  menyentuh  perbincangan politis  dan  ideologis.  Pola  kebijakan  ini  secara  historis  pernah  dierapkan  oleh penjajah Belanda. Karena itu cukup absah untuk mengatakan adanya paralelisme antara kebijakan pemerintah Orde Baru 1966-1998 tentang penanganan hubungan antar umat beragama dengan kebijakan yang dikembangkan kolonial Belanda.
Kebijakan seperti ini membawa implikasi yang sangat luas. Implikasi pada dataran ideologi dan politis yakni terjadinya reorientasi dan rekonstruksi doktrin teologi  termasuk  strategi  dalam  mengekspresikan  gagasan  politik.  Format kebijakan yang ekslusif dan sentralistis ini telah melahirkan kelompok baru yang menggunakan pendekatan kultural dalam menanggapi hubungan antara agama dan negara.  Kelompok  baru  ini  disebut  kaum  substansialis.  Implikasi  lainnya  adalah semakin pudarnya fenomena politik aliran di tenagh percaturan polituik nasional. Akan  tetapi  adanya  depolitisasi  yang  terlalu  ketat  menimbulkan  terlemparnya Sebagian  politisi  yang  beraliran  agama.  Kelompok  yang  disebut  skripturalis  ini sama  sekali  tidak  mendapatkan  akses  dalam  bidang  politik.  Akibatnya  cukup jelas,  yakni  tersumbatnya  saluran  untuk  mengekspresikan  aspirasi  politik.  Jadi meskipun pemerintah telah berhasil  mengeliminir fenomena politik aliran, aliran tidaklah berarti politik aliran  sama  sekali hilang dari pentas politik. Bahkan satu saat jika  kran  demokratisasi  kembali  terbuka,  mereka  yang beraliran  skripturalis ini  akan  kembali  muncul  dan  mengekspresikan  gagasannya  secara  terbuka.  Ini terbukti  ketika  pemerintah  Soeharto  mengalami  kehancuran  pada  tahun  1998 politik aliran kembali berkibar di pentas politik nasional.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Di  balik  ekslusivitas  kebijakan  pemerintah  tersebut,  masih  ada  secercah harapan  ketika  pada  dekade  1990-an  pemerintah  mengambilpola  kebijakan  yang lebih akomodatif. Meskipun secara general ini tidak merubah orientasi kebijakan politik  makronya,  terutama  berkaitan  dengan  konstruksi  ideologis  dan  politis, tetapi dalam fenomena hubungan antar umat beragama, khususnya umat Islam dan pemerintah,  peristiwa  historis  ini  membawa  implikasi  yang  cukup  signifikan. Setidaknya  pemerintah  telah mulai  membuka diri  terhadap aspirasi  di  luar  pusat kekuasaan ( centre power )
Berbeda dengan fenomena antara hubungan umat beragama dan pemerintah, fenomena hubungan antar dan intern beragama lebih pluralis. Implikasinya secara ideologis  adalah adanya penerimaan terhadap  Pancasila sebagai  ideologi negara. Proses  penerimaan  ini  tercermin  dari  hasil  musyawarah  intern  antar  umat beragama.  Dalam  kehidupan  sosial  keagamaan,  beberapa  masalah  yang  sering menganggu  hubungan  antar  umat  beragama  juga  berhasil  dieliminir,  seperti masalah penyiaran agama, perkawinan antar agama, pendirian rumah ibadah serta pelecehan dan penodaan agama sedikit demi sedikit komunitas beragama berhasil mencipatakan mutual  understanding dengan  semakin  meredanya  konflik  yang disebabkan oleh isu agama.
Dari  penelaahan  terhadap  kebijakan  pemerintah  akhirnya  dapat  diketahui kondisi objektif untuk menuju hubungan antar umat beragama yang dialogis dan pluarlis yaitui: pertama , adanya ideologi jalan tengah yang bisa menjembatani dan mengakomodir  semua  kepentingan  umat  beragama  yakni  beragama  yakni Pancasila; kedua adanya  Indikasi  tendensi  pluarlis  tersebut  terlihat  dari perubahan.  Doktrin  teologis  yang  mengarah  pada  inklusvfitas  dan  pluralitas religius.  Di  Pihak  pemerintah  tendensi  pluralis  ini  ditandai  dengan  adanya pendekatan  yanag  lebih  akomodatif  terhadap  umat  beragama.  Pendekatan akomodatif  ini  meliputi  akomodasi  struktural,  legislatif,  infrastruktural  dan kultural.  Sedangkan  di  kalangan  umat  beragama  tendensi  pluralis  ditandai  oleh adanya  kesediaan  untuk  duduk  dalam  satu  meja  guna  membicarakan  berbagai macam problematika yang dihadapi umat beragama.

## Daftar Sumber
Abdullah, M. Amin. “Etika Dan Dialog Agama: Persfektif Islam.” Ulumul Qur’an IV (1993).
Anwar, M. Syafe’I. Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia:Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Cendekiawan Muslim Orde Baru . Jakarta: Paramadina, 1995.
Artanto, Widi. Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia . Yogyakarta: Kanisius, 1997.
“Bank Dengan Agunan Amanah.” Tempo , November 9, 1991.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
Depag  RI. Bingkai  Teologi  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama  Di  Indonesia . Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama  Proyek  Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1998.
Departemen Agama RI. Kompilasi Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama . Jakarta: Balitbang Depag, 1996.
Effendy, Bahtiar. Islam Dan Negara : Tansformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1998.
Garang, J. “Sekitar Prasangka Suatu Pengamatan Awal.” In Konteks Berteologi Di Indonesia,  Buku  Penghormatan  Untuk,  HUT  Ke70  Prof.DR.PD. Laluihamallo ,  edited  by  Eka  Darmaputera.  Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia, 1997.
Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah . Jakarta: UI-Press, 2015.
Hidayat,  Komaruddin.  “Tiga  Model  Hubungan  Agama  Dan  Demokrasi.”  In Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi: Pengalaman Masa Orde Baru , edited by Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina, 1994.
Indroyono, Gatot, ed. Islam Di Mata Para Jenderal . Bandung: Mizan, 1997.
Kartodirjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Komisi  kataketik  KWI. Katakese  Umat  Dan  Evangelisasi  Baru .  Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Kuntowijyo. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
Liddle,  R.William. Islam  Politik  Dan  Modernisasi .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1997.
Madjid, Nurcholish. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer . Jakarta: Paramadina, 1988.
———. “Islam Dan Birokrasi.” Tempo , December 28, 1991.
———.  “Kebebasan  Nurani(Freedom  of  Conscience)  Dan  Kemanusiaan Universal  Sebagai  Pangkal  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Keadilan.” In Demokratisasi  Politik,  Budaya  Dan  Ekonomi:  Pengalaman  Indonesia Masa Orde Baru , edited by Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina, 1998.
Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure . Glencoe Illonis: The Free Press, 1949.
Nashir,  Haedar.  “Agama  Dan  Mobilisasi  Politik  Massa.”  In Atas  Nama  Agama , edited by Andito Andito. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Notingham, Elizabeth K. Agama Dan Masyarakat, (Terj.) Abdul Muis Naharong . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Perwiranegara,  Alamsyah  Ratu.  “Antara  Islam  Kultural  Dan  Islam  Politik.”  In Islam Di Mata Para Jenderal , edited by Gatot Indroyono. Bandung: Mizan, 1997.
Problematika  dan  Prospek  Hubungan  Antarumat  Beragama  di  Indonesia  Masa Orde Baru | Agus Permana
“Pidato  Menteri  Agama  Pada  Pembukaan  Sidang  Raya  Dewan  Gereja-Gereja Indonesia.” October 21, 1984.
Qadir, Zully. “Agama Dan Legitimasi Politik.” In . . Atas Nama Agama: Wacana Dialog’Bebas Konflik , edited by Andito Andito. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Ramage,  Douglass  K. Politic  in  Indonesia,  Democracy,  Islam  and  Ideology  of Tolerance . Canada-USA: Routledge, 1995.
“Ratusan Mesjid, Seribu Dai.” Tempo , July 6, 1991.
“Sambutan Presiden Soeharto Upacara Rapat Kerja Depag .” Jakarta., March 28, 1989.
Schuman, Olaf. Christian Muslim Encounter . Florida: University Press of Florida, 1995.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama . Bandung: Mizan, 1997.
SJ,  Mudji  Sutrisno.  “Dialog  Antar  Agama  Dalam  Pigura  Humnisasi.” Ulumul Qur’an IV (1993).
Sjamsudin, Helius. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak, 2007.
Sudjangi,  Sudjangi.  “Kebijakan  Pemerintahan  Dalam  Pembinaan  Kerukunan Hidup  Umat  Beragama.”  Yogyakarta:  Seminar  Nasional  Cendekiawan Agama , 1996.
“Sujud Syukur Semoga Mabrur.” Tempo , July 6, 1991.
Suminto,  Aqib.  “Kebijakan  Politik  Islam  Hindia  Belanda;  Het  Kantoor  Voor Indlansche Zacken.” IAIN Syarif Hidaytullah, 1984.
Suyatno,  Suyatno.  “Budhisme  Di  Indonesia.”  In Buddhisme  Dan  Pengaruhnya Dalam Abad Modern , edited by Mudji Sutrisno. Yogyakarta: Kanisius, 1993.