## AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Nina Herlina *) ninaherlina68@unigal.ac.id
Ukilah Supriyatin *) ukilahsupriyatin@yahoo.com
(Diterima 13 Juli 2021, disetujui 25 Juli 2021)

## ABSTRACT
The  implementation  of  sustainable  development  and  the  controlled  use  of  natural resources  are the objectives  of  environmental  management. To  achieve  this  goal,  it is  necessary  to  predict  changes  in  environmental  conditions  as  a  result  of development  activities  from  the  beginning  of  planning  activities.  Both  beneficial (positive)  and  adverse  (negative)  consequences.  Thus,  early  management  steps must  be  prepared.  One  way  to  assess  environmental  changes  that  may  occur  is through the implementation of an AMDAL study.
. Keywords : AMDAL, environmental impact control, sustainable development

## ABSTRAK
Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan itu, maka sejak  awal  perencanaan  kegiatan  sudah  harus  diperkirakan  perubahan  kondisi lingkungan  sebagai  akibat  kegiatan  pembangunan.  Baik  akibat  menguntungkan (positif) maupun akibat yang merugikan (negatif). Dengan demikian sejak dini harus sudah  dipersiapkan  langkah-langkah  pengelolaanya.  Salah  cara  untuk  mengkaji perubahan  lingkungan  yang  mungkin  terjadi  adalah  melalui  pelaksanaan  studi AMDAL.
Kata kunci: AMDAL, pengendalian dampak lingkungan, pembangunan berkelanjutan
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuih
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuih

## I. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya  alam  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  hal  itu sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sehubungan  hal  tersebut  dalam  rangka  mendayagunakan  sumber  daya alam  dan  untuk  kesejerahteraan  umum  seperti  diamanatkan  dalam  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Pancasila  perlu dilaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan berdasarkan  kebijakan  nasional  yang  terpadu  dan  menyeluruh.Hal  ini  berarti bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan,    manusia  harus  memperhitungkan nilai-nilai  lain,  di  samping  nilai-nilai  teknis  dan  ekonomis.  Ancaman  terhadap alam  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  lain,  akan  tetapi  pada sikap  manusia  itu  sendiri,  baik  sebagai  diri  pribadi  secara  mandiri,  maupun sebagai anggota masyarakat.
Aktivitas  pembangunan  nasional  pada  satu  sisi  akan  memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup  masyarakat,  tetapi pada  sisi lain  juga  menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  merosotnya  lingkungan hidup  secara  permanen  dalam  jangka  panjang.  Dampak  negatif  dari pembangunan  dari  dilihat  dari  semakin  sempitnya  lahan  pertanian  akibat konsentrasi  pembangunan  pabrik-pabrik  dan  perumahan  tidak  terkendali, meningkatnya  jumlah  pengangguran  dan  semakin  rusaknya  lingkungan  hidup akibat  buangan-buangan  limbah  industri  tanpa  dilakukannya  pengelolaan  yang baik oleh pelaku usaha industri tersebut.
Menurut  Emil  Salim,  dampak  negatif  pembangunan  terhadap  kerusakan lingkungan  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  perkembangan  penduduk  dan masayrakat,  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  teknologi  dan  ruang  lingkup internasional  (Bethan,  2008  :  74).  Pembangunan  dan  lingkungan  hidup mempunyai  kaitan  erat,  misalnya  pembangunan  pemukiman  penduduk  akan menyebabkan  penyempitan  lahan-lahan  produktif,  pembangunan  industri membawa  konsekuensi  pencemaran,  eksploitasi  hutan  mengurangi  fungsi  daya
dukung hutan sebagai penyimpan sumber air sekaligus mendai paru-paru dunia serta kepadatan penduduk membawa akibat pada keterbatasan sumber daya air bersih  dan  masalah  sampah  rumah  tangga  yang  makin  menumpuk  (Eman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001 : 24). Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  daya  tahan  fungsi  lingkungan  hidup menghadapi  dampak  negatif  pembangunan,  seiring  dengan  upaya  bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam  pembangunan  sasaran  yang  ingin  dicapai  pemerintah  adalah membaiknya  sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  lingkungan  hidup  bagi terciptanya  keseimbangan  antara  aspek  pemanfaatan  sumber  daya  alam sebagai  modal  pertumbuhan  ekonomi  dengan  aspek  perlindungan  terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas.    Untuk  itu  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable developmen )  di  seluruh  sektor  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  menjadi  suatu keharusan  yang  harus  dilakukan,  dimana  seluruh  kegiatannya  harus  dilandasi oleh  tiga  pilar  pembangunan  secara  seimbang,  yaitu  menguntungkan  secara ekonomi  ( economically  viable ),  diterima  secara  sosial  ( socially  acceptable )  dan ramah  lingkungan  ( environmentally  sound ).  Salah  satu  program  pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yaitu  melalui  berbagai  instrumen pengelolaan  lingkungan  hidup  termasuk  tata  ruang,  kajian  dampak  lingkungan dan perizinan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah  harus  diperkirakan  perubahan  lingkungan  hidup  akibat  pembentukan suatu  kondisi  lingkungan  hidup  yang  baru  baik  yang  menguntungkan  maupun yang  merugikan  sebagai  akibat  diselenggarakannya  usaha  dan/atau  kegiatan pembangunan.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  pertimbangan-pertimbangan  yang seksama  tentang  resiko  atau  gangguan  lingkungan  terhadap  suatu  rencana kegiatan, sehingga dapat diambil keputusan yang paling baik terhadap kegiatan tersebut  sebelum  dilaksanakan  atau  dilanjutkan.  Pemikiran  ini  mendasari perlunya  studi  tentang  dampak  lingkungan  suatu  kegiatan  yang  kemudian dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai upaya  untuk  menelaah  aktivitas  yang  telah  dan  akan  dilakukan  untuk mengetahui dampak  apa  yang  mungkin  merugikan  kegiatan  tersebut,  kemudian dicari usaha untuk menghindari timbulnya dampak negatif.
Berdasarkan urian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah  fungsi  AMDAL  sebagai  intrumen  pengendalian  dampak lingkungan  hidup  dalam  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan.

## II.  Pembahasan
Secara  teoritis  atau  praktis  konsep  AMDAL  sebagai  salah  satu  instrumen penting  dalam  upaya  mewujudkan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dari ancaman  dan  pencemaran  mempunyai  nilai  esensial,  karena  diterima  sebagai instrumen nasional, sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan- perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya.
Dalam  pandangan  R.E.  Munn,  AMDAL  adalah  sebagai  alat  untuk memperkirakan,  menilai  dan  mengkomunikasikan  dampak  lingkungan  suatu proyek,  Arman  Hakim  memandang  AMDAL  sebagai  suatu  alat  penting  yang secara  aman  melindungi  lingkungan  hidup  (Bethan,  2008  :  276).  Sedangkan menurut  Muhammad  Zaidun,  dalam  konteks  mikro,  suatu  studi  AMDAL  pada aspek  praktis  operasional  akan  menghasilkan  suatu  Rencana  Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Suatu AMDAL sekaligus  memposisikan  suatu  hasil  analisis  untuk  melakukan  upaya  preventif bagi pencegahan timbulnya dampak lingkungan karena suatu kegiatan (termasuk masalah pencemaran lingkungan hidup).
Secara  substantif  AMDAL  memuat  beragam  upaya  yang  dikonstruksikan untuk  mencegah  berbagai  kemungkinan  buruk  yang  dapat  menurunkan  kualitas lingkungan  hidup.  Melalui  rencana  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan hidup  yang  sistematis,  diharapkan  upaya  pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  hidup  tataran  praktis  pragmatis  dapat  terwujud  dalam  kenyataan, (Bethan, 2008 : 276).
AMDAL    dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  20099  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup  (AMDAL),  dimana  dalam  pasal  1  Angka    bahwa  Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proeses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan  yang  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki AMDAL.  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  dampak  penting  ditentukan  berdasarkan criteria :
a.   besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.   luas wilayah penyebaran dampak;
c.   intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d.   banyaknya  komponen  lingkungan  hidup  lain  yang  akan  terkena dampak;
e.   sifat kumulatif dampak;
f.   berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
g.   kriteria  lain  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Berdasarkan konsep hukum AMDAL dalam perangkat perangkat peraturan tersebut,  perlu  disaadari  bahwa  AMDAL  ini  sebagai  instrumen  hukum  yang memiliki  makna  penting  untuk  melindungi  lingkungan  dari  berbagai  kegiatan, khususnya  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  yang  kegiatannya  dapat menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap  kelangsungan  lingkungan hidup. Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya  dipahami  sebagai  peraturan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  instrumen penjaga  keseimbangan  dalam  kehidupan  bernegara,  khusunya  pada  dimensi untuk  menjaga  kepentingan  masyarakat  akan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat dalam kehidupannya.
Menurut  Michael  Hager,  salah  satu  fungsi  hukum  sebagai  sarana pembangunan  adalah  hukum  sebagai  alat  penjaga  keseimbangan  ( balancing ). Fungsi  hukum  dapat  menjaga  keseimbangan  dan  keharmonisan  antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu), (Bethan, 2008 : 276)
Funsi  hukum  sebagai  penjaga  keseimbangan  ( balancing )  memberikan ruang  gerak  kepada  peraturan  hukum  yang  dibentuk  pemerintah,  khususnya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan  Hidup  (AMDAL)  menjadi  sarana  penjaga  keseimbangan  dan keharmonisan  antara  kepentingan  negara,  kepentingan  umum  dan  kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara.
Kepentingan  negara  terhadap  lingkungan  dapat  ditelaah  dari  penjelasan Umum UUPPLH yang menggarisbawahi, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat  merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar lingkungan  hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk  hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi  Iingkungan  hidup.  Sebagai konsekuensinya,  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  pembangunan  harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menyadari  potensi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sebagai  konsekuensi dari  pembangunan,  terus  dikembangkan  upaya  pengendalian  dampak  secara dini.  Analisis  Mengenai  dampak  Lingkungan  (AMDAL)  adalah  salah  satu perangkat  pre-emtif  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terus  diperkuat  melalui peningkatkan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  penyusunan  amdal  dengan mempersyaratkan  lisensi  bagi  penilai  amdal  dan  diterapkannya  sertifikasi  bagi penyusun  dokumen  amdal,  serta  dengan  memperjelas  sanksi  hukum  bagi pelanggar  di  bidang  amdal.  Amdal  juga  menjadi  salah  satu  persyaratan  utama dalam  memperoleh  izin  lingkungan  yang  mutlak  dimiliki  sebelum  diperoleh  izin usaha.
Pasal  70  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  20099 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH), menegaskan bahwa :
(1)  Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas- luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa :
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
a.  meningkatkan  kepedulian  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c.  menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d.  menumbuhkembangkan  ketanggapsegeraan  masyarakat  untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan  dan  menjaga  budaya  dan  kearifan  lokal  dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu dimaksudkan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  melalui  berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan yang menganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
Selain  itu,  kepentingan  umum  atau  masyarakat  terhdap  lingkungan  hidup dapat pula dari materi muatan UUPPLH lainnya, yaitu Pasal 91 Ayat (1), bahwa : Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan  dirinya  sendiri  dan/atau  untuk  kepentingan  masyarakat  apabila mengalami  kerugian  akibat  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. (2)  Gugatan  dapat  diajukan  apabila  terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa, dasar  hukum,  serta  jenis  tuntutan  di  antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompoknya.
Pengajuannya  dapat  dilakukan  oleh  kelompok  kecil  masyarakat  yang bertindak  mewakili  masyarakat  dalam  jumlah  besar  yang  dirugikan  akibat pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Sedangkan  mengenai kepentingan  perorangan  (individu)  terhdap  lingkungan  hidup  dapat  ditelaah  dari Pasal 65 UUPPLH yang menyatakan bahwa :
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,  akses  partisipasi,  dan  akses  keadilan  dalam  memenuhi  hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3)  Setiap  orang  berhak  mengajukan  usul  dan/atau  keberatan  terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4)  Setiap  orang  berhak  untuk  berperan  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
(5)  Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Berbagai  kepentingan  perorangan  (individu)  terhadap  lingkungan  hidup  ini adalah persoalan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, sehingga upaya menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup dari gangguan pencemaran limbah industri, misalnya menjadi idealisme yang semestinya tetap terwujudkan  untuk  memenuhi  kepentingan  perseorangan  (individu)  terhadap lingkungan  hidup  tersebut.  Menyadari  bahwa  salah  satu  fungsi  hukum  sebagai alat  penjaga  keseimbangan  ( balancing )  antar  kepentingan  negara,  kepentingan umum  (masyarakat)  dan  kepentingan  perseorangan,  secara  teoritis  idealistis atau praktis-pragmatis Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan    dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  AMDAL  dapat berfungsi  untuk  mengharmonisasikan  berbagai  kepentingan  tersebut,  karena secara  substantif  materi  muatan  kedua  peraturan  ini  cukup  objektif  dan kontekstual  merumuskan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  mencegah  atau mengeliminasi  dampak  besar  dan  penting  yang  timbul  dari  kegiatan  yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.
Penyusunan dokumen AMDAL bukan hanya untuk memperkirakan dampak besar  dan  penting  yang  akan  muncul  ke  permukaan  dan  merusak  eksistensi kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  tetapi  pada  tataran  filosofis  atau  praktis- pragmatis, AMDAL memiliki fungsi sebagai instrumen vital pengendalian dampak lingkungan  hidup  secara  berkesinambungan,  seiring  dengan  dinamika  dan aktivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Erri N. Megantara berpendapat bahwa  sesuai dengan ketentuan UUPPLH, bahwa karakter pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebuah upaya terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  meliputi  kebijaksanaan penataan, pemenfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, AMDAL itu berfungsi sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Beberapa  dokumen  seperti  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan (ANDAL),  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana  Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian fundamental dalam dokumen AMDAL memuat  langkah-langkah  nyata  untuk  mengendalikan  lingkungan  hidup  sesuai rencana-rencan  kegiatan  yang  diperkirakan  menimbulkan  dampak  besar  dan penting  terhadap  lingkungan  hidup,  Hal  ini  menunjukan  bahwa  fungsi  AMDAL cukup  bermakna  dalam  aktualisasi  pencegehan  pencemaran  lingkungan  hidup (Bethan, 2008 :183).
Muhammad  Zaidun  berpendapat  bahwa  hasil  studi  AMDAL  berfungsi sebagai ”early  warning  system”. Sistem  ini  seharusnya  ditonjolkan  untuk menghindari  kesan  bahwa  suatu  analisis  dampak  lingkungan  hanya  merupakan suatu  platform  untuk  melengkapi  proses  suatu  perizinan  dalam  suatu  kegiatan usaha  upaya  proaktif  untuk  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan perencanaan  secara  dini.  Pandangan  bahwa  AMDAL  dapat  berfungsi  sebagai sistem  peringatan    dini (early  warning  system) dalam  pengendalian  lingkungan hidup memiliki makna penting, karena transformasi informasi maslah lingkungan hidup  secara  komprehensif  lebih  awal  sudah  diketahui  berkenaan  dengan rencana-rencana  kegiatan  yang  diperkirakan  menimbulkan  dampak  besar terhadap  lingkungabn  hidup.  Seperti  halnya  di  bidang  industri,  fungsi  ini mendorong perusahaan-perusahaan industri mengimplementasikan isi dokumen AMDAL  dengan  konsisten  di  lapangan,  misalnya  upaya  intensif  melakukan operasionalisasi  rencana  pengelolaann  dan  pemantauan  untuk  mencegah timbulnya  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  limbah  industri  yang  dihasilkan. (Bethan, 2008;183).
Fungsi  AMDAL  baik  sebagai  fungsi  instrumen  pengendalian  lingkungan hidup  maupun  sebaga “early warning syste m”. Menjadikan  AMDAL  memiliki posisi  cukup  penting  dalam  manajemen  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  ini disebabkan karena : (N.H.T. Siahaan, 1987:252).
1.   AMDAL  sebagai  dasar  dalam  sistem  manajemen  lingkungan “environmental  management  system”. Untuk  kegiatan  pembangunan. Dengan  AMDAL  berperan  sebagai  masukan  bagi  penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2.  AMDAL  sebagai  instrumen  preventif,  yakni  melakukan  kebijakan- kebijakan  pencegahan  dini,  agar  setiap  kegiatan  tidak  menimbulkan (banyak) korban lingkungan.
3.  Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
4.  Sistem AMDAL juga sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting.
Demikian  pentingnya  keberadaan  AMDAL  dalam  manajemen  pengelolaan lingkungan  hidup,  sehingga  menurut  kajian  Muhammad  Zaidun,  peran  AMDAL adalah menempatkan diri pada posisi sentral, yaitu sebagai pusat pengendalian perencanaan  pembangunan  pada  berbagai  tingkatabn  kegiatan  pembangunan. Bila  dilihat  dari  perspektif    strategi  perencanaan  pembangunan,  posisi  AMDAL merupakan  suatu  fase  mekanisme  yang  berperan  sebagai  alat  penyaring  atas perencanaan  suatu  kegiatan  pembangunan  agar  selaras  dengan  strategi  dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu.
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  khususnya  dalam pengendalian  lingkungan  hidup  agar  tidak  tercemar  atau  rusak  adalah  sebuah persoalan  yang  kompleks.  Hal  ini  ditandai  dengan  keterlibatan  institusi,  baik institusi  pemerintah  di  pusat  dan  daerah,  perusahaan-perusahaan  industri, masyarakat  dan  elemen-elemen  lainnya,  seperti  peran  serta  para  ahli  dan individu  yang  peduli  dengan lingkungan hidup,  maupun  kesadaran hukum  pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Kompleksitas  persoalan  tersebut  tidak  berarti  menjadi  hambatan  dalam kebijakan pengendalian lingkungan hidup, tetapi dengan berfungsinya instrumen penuntun  dan  pendukung  seperti  AMDAL  dalam  aktivitas  pengendalian lingkungan  hidup,  diharapkan  dapat  mencegah  eksistensi  kelangsungan  dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, meski pengambilan keputusan (pemerintah)  mengizinkan  penyelenggaraan    suatu  usaha  dan  atau  kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional.
Pada  realitasnya,  AMDAL  selain  dipahami  sebagai  alat  pengelolaan lingkungan  hidup,  juga  berfungsi  memberikan  kedalam  informasi  bagi masyarakat  terutama  yang  berhubungan  dengan  dampak-dampak  lingkungan hidup  yang  akan  timbul,  sehingga  masyarakat  dapat  memahaminya.  Fungsi
AMDAL demikian fundamental dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Indikasinya  dalah  AMDAL  sebagai  instrumen  preventif  yang  berupaya meminimalisasi  kemungkinan-kemungkinan  terburuk  yang  akan  terjadi  dan berdampak  pada  kehidupan  manusia  dan  makhkluk  hidup  lainnya  serta lingkungan hidup itu sendiri, (Bethan, 2008:188).
AMDAL  dalam  perspektif  yuridis,  khususnya  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah    Nomor  27  Tahun  1999,  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  mendapatkan  izin  melakukan  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  berwenang.  Dalam  konteks  demikian,  AMDAL  juga  merupakan upaya  pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  RKL  dan  RPL  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  dalam  kaitannya  dengan  penegakan hukum di Indonesia.
Emil  Salim  berpendapat,  walaupun  AMDAL  memberikan  kelengkapan informasi  bagi  pengambilan  keputusan,  tetapi  baik  buruknya  suatu  rencana kegiatan  itu  setelah  AMDAL  diketahui,  adalah  terletak  ditangan  pengambil keputusan  (Emil  Salim  dalam  Bethan,  2008:188).  Instansi  pemerintah  yang ditugasi  mengendalikan  dampak  lingkungan  hidup  (di  pusat  dan  daerah) bertanggungjawab  menerbitkan  keputusan  layak  atau  tidaknya  AMDAL  yang diajukan  oleh  pemrakarsa  kegiatan.  Meskipun  karakter  AMDAL  secara  teoritis sangat  baik,  karena  memiliki  idelaisme  untuk  menjaga  lingkungan  hidup  dari dampak-dampak  yang  timbul  akibat  suatu  kegiatan,  namun  pada  prakteknya pelaksanaan  AMDAL  ini  kadang  tidak  maksimal,  karena  terkendala  oleh beragam  faktor,  terutama  kondisi  internal  perusahaan,  seperti  kurangnya komitmen  dan  dukungan  di  tingkat  manajemen  perusahaan  dankualita  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  cukup  untuk  merealisasikan  program-program perusahaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Menurut  Otto  Soemarwoto,  ada  beberapa  sebab  penting  tidak  efektifnya AMDAL yaitu : (Sumarwoto, 2001:72).
1.   Pelaksanaan  AMDAL  yang  terlambat,  sehingga  tidak  dapat  lagi mempengaruhi  proses  perencanaan,  tanpa  menyebabkan  penundaan peleksanaan program atau proyek dan menaikan biaya proyek.
2.  Kurangnya pengertian pada sementara pihak, tentang arti dan peranan AMDAL,  sehingga  AMDAL  dilaksanakan  sekedar  untuk  memenuhi
peraturan  undang-undang  atau  disalahgunakan  untuk  membenarkan suatu proyek.
3.  Belum  cukup  berkembangnya  teknik  AMDAL  untuk  dapat  dibuatnya yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas.
4.  Kurangnya keterampilan pada Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL.
5.  Belum  adanya  pemantauan  yang  baik  untuk  mengetahui  apakah rekomendasi  pengendalian  AMDAL  yang  tertera  dalam  RKL  benar- benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek.
AMDAL  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  timbulnya  dampak negatif  terhadap  lingkungan  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  yang  berdampak penting pada lingkungan, dapat dijadikan acuan apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak.
Dalam  pelaksanaannya  ternyata  masih  terjadi  berbagai  penyimpangan, antara  lain  tidak  tegasnya  keputusan  wajib  AMDAL  bagi  kegiatan  usaha  dan keberpihakan  pemerintah  pada  investor  yang  telah  menimbulkan  kerusakan lingkungan  hidup.  Beberapa  kasus  lingkungan  yang  merebak  belakangan  ini merupakan  indikator  lemahnya  pelaksanaan  AMDAL  dimasa  lalu.  Banyaknya kegiatan  usaha  yang  menimbulkan  dampak  penting  dan  wajib  melakukan AMDAL  diijinkan  beroperasi  sebelum  menyusun  AMDALnya.  Seperti  halnya  di beberapa  kota  besar  masih  banyak  perusahaan  yang  tidak  memperhatikan AMDAL. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL telah  menetapkan  AMDAL  sebagai  syarat  mutlak  pendirian  industri,  tetapi  tidak semua  perusahaan  mematuhi  aturan  tersebut.  Akibatnya,  industri  mengambil peran  yang  cukup  berarti  dalam  menambah  tumpukan  persoalan  akibat pencemaran  lingkungan,  Banyak  pabrik  yang  menjalankan  usahanya  tanpa memiliki sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), sehingga terjadi polusi dan kerusakan  alam  yang  menyengsarakan  manusia.  (Lembaga  Kajian  Ekologi  dan Konservasi Lahan Basah:http:// wwwterranet.or.id).
Pembangunan  harus  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  lapisan masyarakat,  bukan  hanya  segelintir  pemilik  modal.  Karena  itu,  bagi  kegiatan yang  telah  berjalan  dan  ternyata  melanggar  ketentuan  AMDAL  dengan  tidak
melaksanakan  RKL  dan  RPL  harus  diberikan  himbauan,  teguran  dan  sanksi kepada pelanggar dalam bentuk penyegelan, tidak boleh membuang limbah lagi dan  dikenakan  sanksi.  Selain  itu  industri  perlu  dilokalisir  dalam  satu  wilayah tersendiri  untuk  mempermudah  pengontrolan  dan  diketahui  daya  tampung lingkungannya. Lokalisasi industri juga dapat mempermudah pengelolaan limbah dengan  dibangunnya  Instalasi  Pengelolaan  Limbah  Bersama,  sehingga  biaya pembangunan  IPAL  yang  dikeluhkan  sangat  mahal  dapat  diperkecil, pengawasan  terhadap  limbah  yang  dibuang  ke  lingkungan  harus  dilakukan secara berkala.
Dalam  upaya  pelaksanaan  semua  peraturan  di  bidang  lingkungan khususnya,  yang  sangat  diperkukan  adalah  itikad  dan  tekad  yang  kuat  dari seluruh  komponen  bangsa  untuk  memelihara  lingkungan  dan  mewariskan lingkungan  yang  sehat  bagi  generasi  yang  akan  datang.  Etika  lingkungan dibutuhkan  dalam  seluruh  tindakan  yang  kita  lakukan.  Sebelum  bertindak  harus memperhatikan  dampak  yang  akan  timbul  dari  tindakan  tersebut  terhadap lingkungan.  Selain  itu  pemerintah  harus  memikirkan  dampak  yang  akan  timbul jika  tidak  melakukan  pengawasan  kualitas  lingkungan  dan  menindak  tegas pelaku pencemaran lingkungan.

## III.  Kesimpulan
Analisi  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  (AMDAL)  menurut  Pasal  1 Angka  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  adalah  kajian  mengenai dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proeses  pengambilan  keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan  yang  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki AMDAL. AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting utnk melindungi  lingkungan  dari  berbagai  kegiatan,  khususnya  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  usaha  yang  kegiatannya  dampak  menimbulkan  dampak  besar  dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungann hidup, karakteristik AMDAL idealnya  dipahami  sebagai  ruang  lingkup  peraturan  hukum  yang  berfungsi
sebagai  instrumen  penjaga  keseimbangan  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya  pada  dimensi  untuk  menjaga  kepentingan  masyarakat  akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.
AMDAL  memiliki  fingsi  sebagai  instrumen  vital  pengendalian  dampak lingkungan  hidup  secara  berkesinambungan.  Hasil  studi  AMDAL  berfungsi sebagai  “early  warning  system”.  Fungsi  AMDAL  baik  sebagai  instrumen pengendalian  lingkungan  hidup  maupun  sebagai  “early  warning  system”, menjadikan  AMDAL  memiliki  posisi  cukup  penting  dalam  manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena :
a.  AMDAL  sebagai  dasar  dalam  sistem  manajemen  lingkungan (envoronmental  management  system)  untuk  kegiatan  pembangunan. Dengan  AMDAL  dapat  berperan  sebagai  masukan  bagi  penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
b.  AMDAL  sebagai  instrumen  preventif,  yakni  melakukan  kebijakan- kebijakan  pencegahan  dini,  agar  setiap  kegiatan  tidak  menimbulkan (banyak korban lingkungan)
c.  Sistem AMDAL merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
d.  Sistem  AMDAL  juga  sebagai  dasar  untuk  mendapatan  izin  melakukan kegiatan yang berdampak besar dan penting.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Bethan, S. 2008. Penerapan Prinsip Hukm Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam  Aktivitas  Industri  Nasional  Sebuah  Upaya  Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi. Bandung: Alumni.
Rajagukguk E dan Khairandy R. (Editora). 2001. Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Program  Universitas Indonesia.
Siahaan,  N.H.T.  2008, Ekologi  Pembangunan  dan  Hukum  Tata  Lingkungan, Jakarta:  Erlangga.
Soemarwoto,  O.  2001. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  1999  Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

## C.  Sumber Lain
Lembaga Kajian  Ekologi  dan  Konservasi  Lahan  Basah,  “Penguatan  Bapedalda dan Revitalisasi Hukum Adat, Komponen Penting AMDAL di Era Otonomi Daerah”. Dalam http://www.terranet,or.id/tulisandetail ( 20 April 2008) .