## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 63-68 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4133

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

## Cecep Supriatna, Susniwati, Indra Aldila Wiradiputra
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Correspondence: luckyibrahimaji@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mencari  tahu  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Cimahi  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  sifat  deskriptif.  Data dihimpun  dengan  teknik  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Berdasar  pada  penelitian  yang  dilakukan, didapatkan  simpulan  yaitu  (1)  penerapan  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Cimahi  DLH  telah dilaksanakan dengan baik sesuai Perda Kota Cimahi No. 6/2019. Akan tetapi belum seluruhnya dapat terlaksana secara  efektif  sebab  tidak  semua  sampah  di  TPS  dapat  terangkut  ke  TPA  setiap  hari,  ini  dikarenakan  faktor cuaca,  sarana  prasarana  dan  kurang  memadainya  infrastruktur.  (2)  Kurangnya  SDM  di  DLH  Kota  Cimahi dikarenakan  terbatasnya  rekrutmen  pegawai  sesuai  aturan  kepegawaian.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, dilakukan pembinaan pegawai; (3) Penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Kota Cimahi yaitu  program  Maggotisasi  yaitu  penguraian  sampah  organik  dengan  pemanfaatan  larva  maggot  dan  beberapa cara pengelolaan sampah yaitu melalui program Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah (Gerak Ompipah) dan juga  Bareng-bareng  Mengurangi  Sampah  (Barengas);  (4)  Strategi  penyebaran  informasi  penerapan  kebijakan pengelolaan  sampah  di  Kota  Cimahi  dilaksanakan  melalui  edukasi  dan  sosialisasi  dari  DLH  Cimahi  langsung kepada masyarakat.
Kata kunci : implementasi; kebijakan; lingkungan; pengelolaan; sampah
Abstract.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  implementation  of  waste  management  policies  at  the Cimahi  City  Environment  Agency  (DLH)  using  a  qualitative  method  with  a  descriptive  nature.  Data  was collected by observation, documentation and interview techniques. Based on the research conducted, it can be concluded that (1) the implementation of waste management policies in Cimahi DLH City has been carried out properly in accordance with Cimahi City Regional Regulation No. 6/2019. However, not all of it can be carried out effectively because not all waste at the TPS can be transported to the TPA every day, this is due to weather factors, infrastructure and inadequate infrastructure. (2) The lack of human resources at DLH Cimahi City is due  to  the  limited  recruitment  of  employees  according  to  staffing  regulations.  To  overcome  this,  employee training  is  carried  out;  (3)  Implementation  of  waste  management  policies  carried  out  by  DLH  Cimahi  City, namely the Maggotization program, namely the decomposition of organic waste by utilizing maggot larvae and several  ways  of  managing  waste,  namely  through  the  Cimahi  People's  Movement  to  Sort  Waste  (Gerak Ompipah)  and  also  Together  Reducing  Waste  (Barengas)  ;  (4)  The  strategy  for  disseminating  information  on the  application  of  waste  management  policies  in  Cimahi  City  is  carried  out  through  education  and  outreach from DLH Cimahi directly to the public.
Keywords : environment; implementation; management; policy; trash

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  pertumbuhan  penduduk di  Indonesia  yang  berakibat  pada  pertumbuhan produksi sampah menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.  Seperti  yang  tercantum  pada  UUD 1945  Pasal  28H  Ayat  1  dimana  pada  intinya setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  hidup dengan  sejahtera  baik  lahir  maupun  batin, tempat  tinggal  dan  memperoleh  lingkungan hidup  layak,  sehat,  dan  mendapat  pelayanan kesehatan.  Oleh  karena  itu  dalam  upaya memenuhi hak warga masyarakat yang juga hak tiap  warga  negara,  kewajiban  pemerintah  dalam
mewujudkan  lingkungan  yang  baik  serta  sehat untuk  setiap  warga  negara.  Satu  diantara  wujud kewajiban  pemerintah  tersebut  adalah  dengan merumuskan sebuah kebijakan.
Kebijakan  adalah  satu  diantara  tugas dari  pemerintah  yang  membuat  sebuah  aturan yang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat.  Tujuan dari  kebijakan  tersebut  adalah  demi  mengatur kepentingan masyarakat dengan harapan mampu memperbaiki  kondisi  yang  bersifat  mendorong kemajuan  kehidupan  masyarakat.  Maslaah sampah  tidak  hanya  masalah  lingkungan  saja akan  tetapi  menjadi  masalah  sosial.  Sampah menjadi  konsekuensi  akibat  dari  aktivitas
masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah  penduduk  maupun  ekonomi,  sampah tidak  saja  terjadi  pada  satu  daerah  saja  namun terjadi juga di berbagai daerah (Della, 2022).
Sistem  pengelolaan  sampah  selama  ini hanya  mengandalkan  konsep  pembuangan  akhir (Tempat Pembuangan Akhir/TPA) tanpa pengelolaan terintegrasi akan menghadapi masalah  berkelanjutan  seperti  terbatasnya  daya dukung  lahan,  terjadinya  epidemi  penyakit, penurunan  harga  lahan  terdekat,  menurunnya produksi panen, tercemarnya tanah air dan udara serta  dimungkinkan  adanya  bencana  longsor, seperti  longsor  yang  terjadi  di  TPA  Leuwigajah tanggal  21  Februari  2005  yang  menghancurkan 139  rumah  dan  lebih  dari  143  orang  tewas terkubur.  Bencana  tersebut  terjadi  karena pemerintah tidak melakukan prosedur operasional  TPA  yang  sesuai  dengan  metode sanitary  landfill  (tidak  adanya  underdrainage, saluran  gas,  tanah  penutup)  khususnya  untuk kestabilan  timbunan  sampah  dan  pengelolaan terpadu  lainnya  yang  melibatkan  aspek  sosial masyarakat.
Pemerintah  Kota  Cimahi  melahirkan sebuah Kebijakan yaitu Perda No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota  Cimahi.  Perda  tersebut  menjabarkan tentang  tata  laksana  berdasar  pada  kewenangan Walikota  dimana  urusan  pengelolaan  Sampah, Walikota boleh menunjuk Pejabat maupun Dinas yang  terkait.  Kaitannya  dengan  pengelolaan Sampah,  DLH  Kota  Cimahi  mempunyai  tugas serta  tanggung  jawab  di  bidang  pengelolaan sampah,  terus  berupaya  dalam  peningkatan kembali  pengetahuan  dan  kesadaran  terhadap semua  lapisan  masyarakat  Kota  Cimahi  tentang kebersihan  di  lingkungannya  yang  merupakan bagian  dari  komunikasi.  Hal  ini  harus  mejadi perhatian melihat masyarakat mempunyai keterlibatan  erat  atas  hadirnya  masalah  sampah di daerah Kota Cimahi. DLH Kota Cimahi harus merumuskan  sebuah  kebijakan  dari  pengelolaan sampah  pada  wilayah  kerjanya,  salah  satunya dengan  memberikan  sanksi  bagi  mereka  yang membuang sampah sembarangan dengan mekanisme  sosialisasi  secara  langsung  maupun tidak.  Sanksi  bagi  yang  membuang  sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana diatur  pada  BAB  XVIII  Pasal  54  Perda  No. 6/2019  mengenai  Penyelenggaraan  Pengelolaan Sampah,  yang  sekaligus  menjadi  kontrol masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan.
Peraturan  Daerah  tersebut  mengacu pada UU Nomor 18/2008 mengenai Pengelolaan Sampah  yang  merupakan  dasar  pengelolaan sampah  di  Kota  Cimahi.  Ada  sejumlah  yang tidak  sejalan  jika  dilihat  dari  aturan  induk  yaitu UU  Nomor  18/2008  mengenai  Pengelolaan Sampah  dan  PP  No.  81/2012  mengenai Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  serta Sampah Sejenis.
Tabel 1 Data Sampah Tahun 2022 No Bulan Jumlah Satuan 1 Januari 6.820 Ton 2 Februari 6.160 Ton 3 Maret 6.820 Ton 4 April 6.600 Ton 5 Mei 7.480 Ton 6 Juni 6.600 Ton 7 Juli 7.260 Ton 8 Agustus 6.820 Ton 9 September 6.000 Ton 10 Oktober 6.000 Ton 11 November 7.480 Ton 12 Desember 6.820 Ton Total 80.860 Ton
Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  rata-rata Kota  Cimahi  membuang  sampah  ke  TPA  220 ton/hari.  Tabel  2  menjelaskan  bahwa  semua sarana  untuk  mengangkut  sampah  yang  baik 71,4%  dan  rusak  ringan  28,6  %  untuk mengangkut  sampah.  Sedangkan  bahwa  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Cimahi  Di  bagian UPTD  Pelayanan  Persampahan  mempunyai SDM yang terdiri dari Supir 35 orang, kernet 41 orang,  penyapu  laki-laki  64  orang,  penyapu perempuan 38 orang, penjaga TPS 12 orang dan penjaga  garasi  3  orang.  Untuk  mengangkut sampah  di  lingkungan  Kota  Cimahi  SDM  yang dimiliki  dari  segi  jumlah  masih  kurang  untuk sampah  sebanyak  22  ton/hari.  Berdasar  pada berbagai  permasalahan  yang  diuraikan  diatas, peneliti  meyakini  bahwa  penegakkan  Perda nomor  6/2019  mengenai  Pengelolaan  Sampah Belum  secara  menyeluruh  optimal.  Penerapan Kebijakan  menjadi  tahap  yang  penting  pada proses  penerapan  kebijakan  publik.  Sebaiknya sebuah  kebijakan,  jika  tidak  dipersiapkan  serta direncanakan dengan baik, pada pelaksanaannya kebijakan  tersebut  tidak  mungkin  akan  dapat terwujud.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan mengangkat tema mengenai penerapan kebijakan  pengelolaan  Sampah  oleh  DLH  Kota Cimahi.
Tabel 2

## Data Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah 2022
No Uraian Jumlah Satuan Kondisi Baik Rusak Ringan 1 Kendaraan Roda 3 35 Unit 25 10 2 Kendaraan Roda 4 16 Unit 12 4 3 Arm Roll 24 Unit 10 14 4 Dump Truck 13 Unit 11 2 5 Excavator 1 Unit 1 0 Total 89 59 30
Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi
Tabel 3

## SDM Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Tahun 2022
No. Jabatan Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Supir 35 Orang - 2 Kernet 41 Orang - 3 Penyapu 64 Orang 38 Orang 4 Penjaga TPS 12 Orang - 5 Penjaga garasi 3 Orang - Total 155 Orang 38 Orang Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi

## Landasan Teori
Subarsono  (2013)  berpendapat  bahwa ada  4  (empat)  variabel  yang  mempengaruhi penerapan kebijakan diantaranya: (a) komunikasi.  Kesuksesan  penerapan  sebuah kebijakan  memiliki  syarat  dimana  implementor harus  mengetahui  tugasnya.  Tujuan  dan  sasaran kebijakan hendaknya diteruskan pada kelompok sasaran (target  group)  yang  akan  meminimalisir terjadinya distorsi pada penerapan kebijakan; (b) Sumber Daya. Walau komposisi suatu kebijakan telah  dikomunikasikan  dengan  jelas  secara konsisten,  namun  jika  implementor  minim sumber  daya  dalam  pelaksanaannya,  akan membuat  penerapannya  tidak  berjalan  secara efektif.  Sumber  daya  yang  dimaksud  bisa berwujud SDM seperti kemampuan implementor maupun  finansial;  (c)  Disposisi.  Merupakan karakteristik  yang  ada  pada  implementor, misalnya  kejujuran,  komitmen,  dan  sifat demokratis. Jika implementor mempunya disposisi  yang  baik,  membuat  implemetor mampu merumuskan kebijakan yang baik sesuai dengan  yang  diharapkan  pembuat  kebijakan. Saat  implementor  mempunyai  sikap  berbeda dengan  pembuat  kebijakan,  akan  membuat proses  penerapan  kebijakan  yang  tidak  efektif; dan  (d)  Struktur  Birokrasi  yang  bertugas  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  berpengaruh signifikan  pada  penerapan  kebijakan.  Misalnya struktur  organisasi  seperi  Standar  Operasional
Prosedur  (SOP)  serta  fragmentasi.  Strukturisasi organisasi  yang  teramat  panjang  membuat kontrol  menjadi  lemah  dan  menciptakan  pita merah  ( red-tape ),  yaitu  prosedur  birokrasi  yan rumit  atau  kompleks,  yang  akan  membuat aktivitas organisasi tidak luwes.
Kebijakan sendiri diambil dari asal kata policy,  yaitu  sebuah  prinsip  dalam  bertindak yang  ditentukan  dalam  memandu  pengambil keputusan.  Kebijakan  menjadi  acuan  dalam bertindak.  Sedangkan  kebijakan  publik  yaitu respon  dari  sebuauh  sistem  politik  dari kekuasaan  pemerintah  kepada  permasalahan masyarakat.  Sederhananya,  kebijakan  publik merupakan  keputusan  pemerintah  dalam  upaya mengatasi  permasalahan  publik.  Publik  sendiri artinya  masyarakat,  negara  perusahaan,  atau sistem politik, serta administrasi. Disamping itu, pemerintah merupakan manusia atau sekumpulan  manusia  yang  diberikan  amanat oleh  anggota  dalam  sebuah  sistem  perpolitikan yang  melaksanakan  pengaturan  seluruh  sistem dari  mulai  level  RT  dan  RW  sampai  hubungan luar nigari (Wajdi & Andryan, 2020).
Penerapan  kebijakan  pada  dasarnya merupakan teknik yang membuat suatu kebijakan  mampu  mencapai  tujuan.  Dalam menerapkan  kebijakan  publik,  terdapat  2  (dua) langkah,  yakni  secara  langsung  menerapkannya ke dalam program maupun melalui perumumsan kebijakan  turunan  kebijakan  tersebut.  Runtutan
penerapan kebijakan bisa dicermati secara lugas mulai dari program ke proyek dan dari program ke kegiatan. Model ini merupakan adaptasi cara yang  umum  ada  pada  manajemen,  terutama manajemen  bidang  publik.  Turunan  kebijakan berupa  program  kemudian  diturunkan  kembali menjadi  beberapa  proyek,  hingga  akhirnya diwujudkan  dalam  bentuk  berbagai  kegiatan yang  dilakukan  pemerintah,  masyarakat  atau kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah (Aji,  2014).  Berdasarkan  pada  UU  No.  18/2008 mengenai Pengolahan Sampah, dijelaskan dimana sampah adalah sisa dari kegiatan sehari- hari  manusia  dan  atau  dari  proses  alam  yang bersifat  padat.  Sampah  disebut  spesifik  sebab konsentrasi,  sifat,  dan/atas  volumenya  yang membutuhkan manajemen khusus. Sampah telah menjadi  satu  diantara  masalah  yang  ada  hampir di seluruh dunia. Bukan hanya negara berkembang  seperti  Indonesia,  namun  di berbagai  negara  maju  sampah  terus  menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Setiap kota metropolitan di Indonesia rata-rata memproduksi  sampah  sebanyak  puluhan  ton. Sampah  tersebut  dibawa  dengan  truk  khusus kemudian  ditumpuk  begitu  saja  tindak  lanjut maupun dibuang di tempat yang telah disediakan tanpa  dibuang  ke  lokasi  pembuangan  sampah. Setiap  harinya  sampah  terus  berambah  dan membukit  seperti  yang  sering  kita  saksikan  di berbagai  tempat.  Sampah  yang  membukit  itu jelasn akan mengganggu masyarakat sekitarnya. Disamping  baunya  yang  menyengat,  sampah juga  sering  dikerumuni  lalat  yang  dapat mendatangkan penyakit (Rachmawati, 2020).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Marasabessy  dan  Rumodar (2022)  yang  membahas  mengenai  penerapan kebijakan  pemerintah  khususnya  pengelolaan sampah  beserta  dampaknya  bagi  kehidupan sosial bermasyarakat di Kota Ambon khususnya di  Pasar  Mardika.  Penelitian  yang  bertujuan untuk  mencari  tahu  penerapan  kebijakan pemerintah  pada  pengelolaan  sampah  beserta dampaknya bagi kehidupan sosial bermasyarakat ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Data dihimpung  dengan  cara  melalui  wawancara secara mendalam, observasi, dan stufi dokumentasi.  Data  kemudian  diolah  dengan teknik analisis deskriptif, dimana data dihimpun dengan menggunakan instrumen sehingga mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menemukan  bahwa  aspek  sumber  daya  berupa sarana  seperti  kendaraan  pengangkut  belum
optimal  karena  tidak  sebanding  dengan  volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah sendiri  telah  berjalan  dengan  baik  jika  ditinjau dari  efektivitas  pelaksanaan.  Namun  dari  segi waktu belum sesuai harapan karena masih belum maksimal.
Penelitian  Della  dan  Zulfiani  (2022) yang membahas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kab. Kutai Kartanegara khususnya Desa  Kerta  Buana.  Penelitian  yang  bertujuan untuk  mendeskripsikan,  mencari  tahu,  dan menemukan  faktor  penghambat  dari  penerapan kebijakan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga dan sampah sejenis ini dilakukan dengan metode deskriptif  kualitatif  yang  menfokuskan  pada sumber  daya,  disposisi,  komunikasi,  dan strukturisasi  birokrasi  serta  berbagai  faktor penghambat  penerapan  kebijakan  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Pada penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga  ini  dari  segi  strukturisasi  birokrasi ditemukan  bahwa  sudah  ada  SOP  pada pengelolaan  sampah  namun  dari  segi  sumber daya  ditemukan  sarana  prasarana  yang  belum tersedia secara optimal diantaranya pembuangan sampah  yang  belum  terpenuhi  bahkan  tidak memiliki TPS, beberapa kendaraan sampah telah berusia diatas 10 tahun, serta hanya ada 3 (tiga) serta minimnya anggaran.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  oenelitian deskriptif  menggunakan  analisis  kualitatif. Deskriptif analisis kualitatif adalah metode yang berguna dalam mendeskripsikan maupun memberikan  gambaran  kepada  objek  yang  akan diteliti  menggunakan  data maupun  sampel  yang sudah  dihimpun  secara  alamiah  tanpa  membuat kesimpulan  dan  analisis  yang  berlaku  umum. Sehingga  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk memahami  dan  memperoleh  kebijakan  terkait dengan  pengelolaan  sampah,  menerima  secara actual  maupun  faktual,  mengamati,  serta mengkaji  perilaku  individu  maupun  kelompok beserta  pengalamannya  sehari-hari.  Selain  itu, juga  untuk  menerangkan,  mempelajari,  dan menginterpretasi  sebuah  kasus  pada  konteks yang alamiah tanpa ada gangguan dari pihak luar sesuai  dengan  permasalahan  yang  sedang dibahas. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Cimahi Gedung C Lt. 4 Komp. Perkantoran Pemerintah Kota
Cimahi, JL. Raden Demang
Hardjakusumah,  Cibabat,  Kec.  Cimahi  Utara, Kota Cimahi. Adapun informan yang terdiri dari Kepala  Dinas  (KD)  yang  diwakili  oleh Kasubbag  Umum  dan  Kepegawaian,  Kepala Bidang  (KB)  diwakilkan  kepada  Kepala  Seksi Sarana  dan  Prasana  Persampahan  (KS),  Kepala UPT  Pelayanan  Persampahan  (KU),  Pelaksana, Obs.  Penelitian  dilaksanakan  selama  1  (satu) bulan  yakni  pada  bulan  Januari  2023.  Teknik analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  analisis model  interaktif  yang  menjadikan  analisis  data kualitatif  yang  dilaksanakan  secara  interaktif selama berlangsungnya penelitian secara berkesinambungan  hingga  selesai  sehingga datanya jenuh.

## HASIL
Perangkat  daerah  menjadi  organisasi yang  bertugas  dalam  mengelola  TPA  dan persampahan  dan  dilakukan  Dinas  Lingkungan Hidup  (DLH)  Kota  Cimahi.  Ruang  lingkup pelayanannya  meliputi  seluruh  kelurahan  di Kota Cimahi yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan  15  (lima  belas)  kelurahan.  Pengelolaan sampah sendiri merupakan kegiatan menyeluruh, berkesinambungan,  dan  sistematis  meliputi penanganan  dan  pengurangan  sampah.  Alur pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  DLH Kota  Cimahi  adalah  penarikan  sampah  yang dilaksanakan  oleh  petugas  dari  setiap  RW  yang kemudian  dibawa  ke  tempat  pembuangan sampah  sementara  dengan  cara  ditampung  di dalam  kontainer,  setelah  kontainer  penuh sampah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir  yang  berada  di  Sarimukti  Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan  data  pada  tahun  2022  dari DLH  Kota  Cimahi,  timbunan  sampah  yang diproduksi  tiap  harinya  dapat  menyentuh  angka sekitar  220  ton/hari  dan  tidak  semua  timbulan sampah dapat terangkut setiap harinya. Beberapa hambatan  yang  menyebabkan  tidak  semua timbulan sampah di TPS dapat terangkut ke TPA yang  terjadi  karena  beberapa  faktor  seperti cuaca, sarana prasarana, dan kurangnya infrastruktur memadai. Hambatan lain diantaranya  masih  kurang  karena  terkendala pembatasan penambahan pegawai sesuai dengan aturan  kepegawaian.  Namun  hal  tersebut  diatasi dengan  cara  melakukan  pembinaan  pegawai diantaranya  1)  menfasilitasi  meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah; 2) edukasi dan sosialisasi  pengelolaan  sampah;  3)  membuka ruang konsultasi; 4) bimbingan teknis mengenai pengelolaan sampah.
Hambatan-hambatan  tersebut,  sudah seharusnya  dilaksanakan  sebuah  usaha  dalam penanganan  permasalahan  sampah  ini.  Oleh karena  itu  Pemkot  Cimahi  menciptakan  sebuah kebijakan demi menyelesaikan permasalahan ini yaitu  berupa  Perda  Kota  Cimahi  No.  6/2019 mengenai  Pengelolaan  Sampah  berdasarkan peraturan,  cara,  dan/atau  program  pengelolaan sampah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memastikan  terlaksananya  pengelolaan  sampah berkesinambunan  serta  berwawasan  lingkungan demi meningkatnya kualitas lingkungan, kesehatan  masyarakat,  dan  membuat  sampah menjadi  sumber  yang  bisa  dimanfaatkan  demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa satu  diantara  program  yang  dilaksanakan  DLH Kota  Cimahi  yaitu  maggotisasi.  Magotisasi sendiri  merupakan  pengolahan  sampah  organik memanfaatkan Maggot atau Larva Black Soldier Fly (BSF)  dengan  cara  memasukkan  larva maggot  ke  dalam  tumpukan  sampah  organik, seperti  sampah  dari  sayuran  maupun  buah. Maggot  berfungsi  untuk  menguraikan  berbagai bahan  organik  sebab  Maggot  mengkonsumsi sampah dari buah dan sayuran. Maggot memiliki kemampuan  yaitu  dapat  mengurai  sampah dengan  cepat  (Salman  dan  Nurfadhilah,  2019). Adapun  strategi  yang  dilakukan  DLH  Kota Cimahi  dalam  pengelolaan  sampah  adalah membuat  strategi  pengelolaan  sampah  melalui Gerak  Ompipah  atau  Gerakan  Orang  Cimahi Memilah  Sampah  dan  juga  Barengas  yaitu singkatan  dari  Bareng-bareng  Mengurangi Sampah. Strategi tersebut dilakukan dengan cara melakukan  pilah  sampah  organik  maupun anorganik  langsung  dari  rumah  tangga.  Pada penyampaian  penerapan  kebijakan  pengelolaan sampah,  DLH  Kota  Cimahi  menggunakan  cara sosialisasi dan edukasi sejak dini yang dilakukan di PAUD, TK serta Sekolah Dasar.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan beberapa  permasalahan  pada  Dinas  Lingkungan Hidup  (DLH) Kota  Cimahi,  diantaranya komunikasi  yang  dilakukan  diantaranya  melalui proses  dimana  pegawai  memakai  berbagai simbol demi menginterpretasikan dan menciptakan makna di lingkungannya; kurangnya  sumber  daya  yang  ada  perlu dilakukan penambahan personil tetapi terkendala oleh  aturan  kepegawaian  yang  tidak  boleh menambah pegawai baru sehingga langkah yang akan  dilakukan  oleh  DLH  Kota  Cimahi  yaitu dengan  cara  melaksanakan  pembinaan  pegawai disamping masih kurangnya sarana dan
prasarana  dikarenakan  sebagian  sudah  rusak ringan;  disposisi  dari  pelaksana  peraturan merupakan  faktor  penting  pada  pendekatan tentang  implementasi  sebuah  kebijakan;  status birokrasi tidak selamanya menentu namun dapat berubah  baik  kecil  maupun  besar;  dan  terdapat beberapa  hambatan  yang  menyebabkan  tidak semua timbulan sampah di TPS dapat terangkut ke  TPA,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  cuaca, sarana  prasarana  serta  kurang  memadainya infrastruktur.  Usaha  yang  telah  dilakukan  DLH Kota Cimahi adalah dengan program magotisasi yang dilaksanakan di TPST Melong, Leuwigajah,  Cigugur  Tengah  dan  pengelolaan daur ulang organik di Kelurahan Citeureup, serta melakukan sosialisasi ke setiap RW, perusahaan dan  dengan  edukasi  kepada  anak  usia  dini tentang  pengelolaan  sampah  baik  PAUD,  TK dan SD

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  dimana  yang  menjadi  pembahasan berdasar  pada  data  yang  didapatkan  lokasi penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan  kebijakan  pengelolaan  sampah Kota  Cimahi  melali  DLH  cukup  baik  dan sesuai  dengan  Perda  Kota  Cimahi  No. 6/2019.  Akan  tetapi  belum  seluruhnya berjalan  dengan  secara  efektif  sebab  tidak semua  timbunan  sampah  di  TPS  sementara dapat  terangkut  ke  TPA  setiap  harinya.  Hal ini dikarenakan cuaca, sarana prasarana serta kurang memadainya infrastruktur;
2. DLH  Kota  Cimahi  juga  kekurangan sumber daya manusia karena terkendala pembatasan penambahan  pegawai  sesuai  dengan  aturan kepegawaian.  Namun  hal  tersebut  diatasi dengan cara melakukan pembinaan pegawai;
3. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang  dilaksanakan  oleh  DLH  Kota  Cimahi diantaranya  dengan  melakukan  program Magotisasi  atau  penguraian  sampah  organik yang  memanfaatkan  larva  maggot  dan  juga beberapa  strategi  pengelolaan  sampah  yaitu melalui Gerak Ompipah atau Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah dan juga Barengas yaitu singkatan dari Bareng-bareng Mengurangi Sampah; 4. Cara penyampaian informasi pengimplementasian  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kota  Cimahi  dilakukan  dengan cara  sosialisasi  dan  edukasi  dari  DLH  Kota Cimahi pada masyarakat langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  D.S.  2014, Implementasi  Kebijakan Jampersal  di  Kota  Yogyakarta  Tahun 2013 . Universitas Negeri Yogyakarta. Della,  Z.D.  2022,  Implementasi  Kebijakan Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah  Tangga  Di  Kutai  Kartanegara, eJournal  Administrasi  Publik ,  9(3), 5521–5535.
Marasabessy,  M.D.  and  Rumodar,  I.  2022, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam  Pengelolaan  Sampah  Terhadap Dampak  Kehidupan  Sosial  Masyarakat Kota  Ambon  (Studi  Kasus  Pasar Mardika), Besterkunde , 1(2), 16–24. Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6
Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  81  Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis Sampah  Rumah  Tangga.  Pemerintah Republik Indonesia,
Rachmawati,  M.  2020,  Kontribusi  sektor UMKM pada upaya pengentasan kemiskinan Di Indonesia’,
INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora , 1(7), 1–13.
Salman,  N.,  Nofiyanti,  E.  and  Nurfadhilah,  T. 2019,  Pengaruh  dan  Efektivitas  Maggot Sebagai  Proses  Alternatif  Penguraian Sampah  Organik  Kota  di  Indonesia,
Jurnal Serambi Engineering , 5(1). Subarsono, A. 2013, Analisis Kebijakan Publik : Konsep,  Teori  Dan  Aplikasi .  5th  edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Wajdi,  F.  and  Andryan,  2020, Hukum  dan Kebijakan Publik . Bekasi: Sinar Grafika.