Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan
Berdasar Pendekatan Feminis

## Tali Tulab
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Email: talitulab@unissula.ac.id

## Abstract
Marriage  is  one  of  the  most  important  sunnah  of  the  apostle.  This  is evident  from  the  derivation  of  muhakamah  verses  that  explain  about marriage. The procession of marriage itself has several terms and rukun by Shari'a which is contained from the Qur'an and Hadith. Of the many conditions and marriages that matters the differences of opinion among scholars  is  about  the  matter  of  marriage  guardian.  This  study  uses descriptive qualitative methods in order to achieve the objectives of this study. The Hanafiyah clerics' opinion on marriage guardians is more in line with gender equality. Because according to them marriage guardian is not a legal requirement of a marriage, but only as a condition of kama l or  perfection  with  the  notes  of  the  husband  candidate  is  equal  to  the woman's  guardianship.  In  this  view,  the  prospective  husband  and  the future wife as the main pillar (the parties) that will bind themselves in a great  and  sacred  engagement  is  marriage  in  an  equal  state.  Both  as mature and intelligent (intelligent or rusyd ) people are possessed by the ahliyatul  wujub (the  recipient of  rights) and ahliyatul adda’ (capable of doing legal deeds) at once. Therefore, as long as there is no obstacle they are entitled to self-employment or direct the marriage contract without having  to  delegate  to  others,  including  parents  or  other  relatives, including parents or other relatives.
Keywords : Guardian, Marriage, Feminist.

## Abstrak
Perkawinan  adalah  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  sunah  rasul yang  sangat  penting.  Hal  ini  terbukti  dari  diturunkannya  ayat-ayat muhakamah yang  menjelaskan  mengenai  perkawinan  ataupun pernikahan.  Prosesi  perkawinan  sendiri  memiliki  beberapa  syarat  dan rukun secara syariat yang terdapat dari pada al-Qur’an dan Hadits. Dari
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164
sekian  banyak  syarat  dan  rukun  perkawinan  hal  yang  menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai hal wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai  dengan  kesetaraan  gender.  Sebab  menurut  mereka  wali  nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan  dengan  catatan  calon  suami  itu  sepadan  bagi  wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai  rukun  utama  (para  pihak)  yang  akan  mengikatkan  diri  dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara .  Keduanya  sebagai  orang-orang  yang  dewasa  dan  berakal (berkecerdasan  atau rusyd )  adalah  memiliki ahliyatul  wujub (penerima hak) dan ahliyatul ada’ (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk  orang  tua  atau  kerabat  yang  lain,  termasuk  orang  tua  atau kerabat yang lain.
Kata kunci : Wali, Perkawinan, Feminis.

## Pendahuluan
erkawinan  dalam  Islam  adalah  sangat  penting.  Hal  ini tampak  pada  banyaknya  ayat-ayat ahkam yang  terkait dengan  perihal  perkawinan  pada  khususnya  dan perihal kehidupan keluarga pada umumnya. Hampir sepertiga ayat ahkam muamalah berisi  ketentuan-ketentuan  tentang perkawinan,  perceraian  dan  waris.  Dan  ketika  diperhatikan hadits  nabi  yang  berfungsi  sebagai  penjelasan  lebih  detail terhadap  ayat-ayat  tersebut  akan  ditemukan  lebih  banyak  lagi hadits dimaksud.
Dari  ayat-ayat ahkam tentang  perkawinan  dan  keluarga tersebut  serta  hadits-hadits  yang  terkait  dengannya  dapat dipahami bahwa tujuan adanya tata aturan tentang perkawinan adalah  untuk  mewujudkan  hubungan  harmonis  antara  suami- isteri di satu pihak dan antara orang tua dan anak di pihak lain dan  selanjutnya  menjaga  kekekalan  hubungan  harmonis
P
tersebut.  Kekalnya  hubungan  harmonis  itulah  yang  akan menjadi  modal  utama  mewujudkan  keluarga  yang  baik  dan kuat. Kemudian dari keluarga yang kuat dan baik itulah dapat dibentuk  masyarakat  yang  baik  dan  kuat  pula. Di  sinilah jelas pentingnya soal perkawinan dalam Islam.
Dalam  pembahasan  tentang  perkawinan  dalam  Islam diantara  hal  yang  menarik  perhatian  para fuqaha sejak  zaman klasik  sampai  ulama  kontemporer  adalah  wali  nikah.  Hal  ini dikarenakan  adanya  beberapa  ayat  dan  hadits  yang  oleh sebagian  ulama  diinterpretasikan  sebagai  mengharuskan adanya wali nikah dan karenanya nikah tidak sah tanpa adanya wali nikah. Sementara itu ulama lain menginterpretasikan ayat dan  hadits  tersebut  sebagai  tidak  mengharuskan  adanya  wali nikah  sebab  keberadaannya  hanyalah  faktor  penyempurna. Selain status wali nikah yang perlu diperhatikan adalah syarat- syarat wali dan siapa yang perlu perwalian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  bermaksud  membahas perwalian dalam
perkawinan dengan pendekatan feminis 1 dengan  memperhatikan  pilihan-pilihan  teoritis  yang ditawarkan oleh ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqh.

## Wali Dalam Akad Nikah
Memulai  pembahasan  ini  penulis  perlu  menjelaskan kata kunci dalam makalah ini yaitu kata wali. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “ waliy ” yang merupakan isim fail atau  pelaku  dari  akar  kata waliya  yali  wilayah yang  secara etimologi  berarti:  dekat,  mencintai,  menolong,  mengurus, menguasai,  daerah  dan  pemerintahan.  Dalam  fiqih,  kata wilayah  digunakan  untuk  wewenang  seseorang  untuk mengelola  harta  dan  mengayomi  seseorang  yang  belum cakap
1 Pendekatan  feminis  dalam  studi  agama  tidak  lain  merupakan  suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Baca: Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama , Terj. Imam Khairi, (Yogyakarta: LKIS, Cet. 1, 2002), 65.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164
melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk  menyebut  pemegang wilayah ,  seperti  wali  bagi  anak yatim.  Istilah wilayah dalam  hal  perkawinan  berarti hak  untuk menikahkan  seorang  wanita.  Pemegang  hak  ini  disebut  wali nikah.
Pengertian wilayah secara  terminologis  didefinisikan ulama  fiqih  sebagai  “wewenang  seseorang  untuk  bertindak hukum  atas  orang  yang  tidak  cakap  bertindak  hukum  baik untuk  kemaslahatan  pribadinya  maupun  hartanya  yang diizinkan  oleh  sya rak”. 2 Keberadaan  wilayah  ini  penting  bagi mereka  yang  secara  nyata  belum  atau  tidak  memiliki kecakapan  bertindak  hukum  ( ahliyyatul  ada’ ),  tetapi  memiliki kecakapan menerima hak ( ahliyyatul wujub ) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalnya.
Ada  dua  macam wilayah yaitu wilayah asliyyah yaitu kemampuan  seseorang  untuk  bertindak  sendiri  karena  ia memiliki kecakapan bertindak hukum dan wilayah niyabah yaitu kewenangan  seseorang  untuk  bertindak  hukum  atas  nama orang yang diampunya. 3

## Dasar-Dasar Wali Nikah
Berikut  ini  penulis  sampaikan  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan Hadits Nabi yang menjadi dasar adanya wali nikah yaitu:
1. “ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu  dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- laki maupun perempuan … ” (QS. Annur : 32).
2 Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid
6, 1934.
3 Diantara  bentuk wilayah  niyabah adalah wilayah  ijbariyah yaitu perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syarak atau hakim  seperti  ayah,  kakek  dan  hakim.  Dalam  pengertian  inilah wali  mujbir perlu dipahami. Ibid , 134.
Untuk memahami ayat ini penting kiranya dicermati siapa  yang  padanya  ayat  ini  ditujukan.  As-Shabuni  dalam Rawailul  Bayan 4 menyebutkan  adanya  tiga  pendapat  ulama tanpa  menjelaskan  identitas  mufassir  yang  bersangkutan yaitu:
a. Ayat ini ditujukan pada seluruh umat secara umum. Jadi pesan  dari  ayat  itu  adalah  “wahai  orang  yang  beriman kawinkanlah  orang-orang  yang  tidak  atau  belum  kawin dari kamu”.
b. Ayat  ditujukan  pada  wali  dan  pemilik  budak.  Dari pemahaman yang kedua ini timbul konsep wali nikah.
c. Ayat  ditujukan  pada  para  (calon)  suami  karena merekalah yang diperintah nikah.
As-Shabuni  mendukung  pendapat  pertama  dengan
mengatakan  bahwa  seluruh  umat  harus  mendukung kemudahan  nikah  dan  membantu  mereka  yang  akan  nikah dengan menghilangkan rintangan dan halangan terlaksananya  nikah  sebab  nikah  adalah  media  penjagaan nama  baik  ( iffah ).  Dengan  kata  lain  perintah  untuk menikahkan  dalam  ayat  itu  bukan  perintah  mengakadkan nikah.  Hal ini  dipahami  dari  “ al-ayama ”  yang  mencakup semua  orang  yang  tidak  mempunyai  pasangan  istri  atau suami  baik  laki-laki  atau  perempuan,  anak-anak  maupun dewasa.  Dan  adalah  maklum  bahwa  laki-laki  dewasa  tidak dalam perwalian siapapun. Jadi maksud perintah menikahkan  adalah  perintah  untuk  membantu  proses  dan pelaksanaan nikah. 5
Ulama  Syaffiyyah  menggunakan  ayat  ini  untuk mendukung konsep wali mujbir dimana seorang bapak atau
4 Tafsir ini mengkhususkan diri pada ayat ahkam dengan pendekatan tematik, terdiri dari 2 jilid.
5 Muhammad Ali As-Shabuni, Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al- Qur’an , (Jakarta: Dinamika Berkat Utama), Juz 2, 187.
kakek sebagai wali dapat menikahkan anak gadisnya tanpa kerelaannya.
2. ….…,  maka  janganlah menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan (bahal)  suami  mereka,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  diantara mereka dengan cara yang makruf (QS. Al-Baqarah: 232).
3. ….…  Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang -orang  musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman (QS. Al- Baqarah: 221).
Sebagaimana  pada  ayat  pertama,  pemahaman  tentang siapa yang dituju oleh ayat di atas menentukan interpretasi terhadapnya.  Bila  ayat  itu  ditujukan  pada  wali,  maka menjadi  dalil  keharusan  adanya  wali,  tapi  bila  ditujukan pada  penguasa  ( waliyul  amri ),  maka  tidak  ada  kaitannya dengan wali nikah.
4. Hadits  Aisyah  yang  ditahrijkan  oleh  Tirmidzi,  Rasulullah bersabda,  “ siapapun  perempuan  yang  menikah  tanpa  izin walinya,  maka  nikahnya  batal,  tiga  kali  dan  bila  suami menggaulinya, maka baginya mahar dan bila mereka bersengketa, maka sultan adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali ”. 6
5. Hadits  Abi  Musa  yang  ditahrijkan  Ahmad  dan  4  imam penulis kitab sunan, Rasulullah bersabda, “tiada nikah tanpa
dengan wali”. 7
6. Hadits Aisyah, “sesungguhnya nikah tanpa wali itu batal”.
7. Hadits  Ab u  Hurairah,  “seorang  wanita  tidak  boleh menikahkan  wanita  lain,  tidak  boleh  pula  menikahkan dirinya sendiri”. 8

## Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah
6 Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid , (Singapura-Jeddah: Al-Haramain), Juz 2, 9. Baca juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Subulussalam , (Bandung: Dahlan), Juz 3, 118. 7 Ibid , 117. 8 Hadits-hadits  ini  dikutip  Al-Asqalani  ketika  menjelaskan  hadits dengan footnote nomor 7.
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  status  wali  nikah dalam  perkawinan.  Jumhur  ulama  menyatakan  bahwa  wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh  menikahkan  diri  sendiri.  Dalam  Kitab Subulussalam Al- Asqalani mengutip pernyataan Ibnul Mundzir yang menyatakan  “tak  seorangpun  dari  sahabat  nabi  yang mempunyai  pendapat  berbeda  (dengan  pendapat  Jum hur)”. Imam  Malik  juga  mensyaratkan  adanya  wali  khusus  dalam perkawinan  gadis  dari  keluarga  terhormat,  sedang  bagi  gadis dengan strata sosial rendah boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan  menurut  ulama  Dhahiriyah  wali  diperhitungkan  sebagai syarat nikah hanya dalam perkawinan seorang perawan bukan bagi lainnya. 9
Berbeda  dengan  mereka,  ulama  Hanafiyah  tidak mensyaratkan  wali  dalam  perkawinan.  Menurut  mereka seorang  wanita  yang  dewasa  dan  berakal  boleh  menikahkan dirinya  sendiri  atau  anak  perempuannya  ataupun  menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila lelaki yang dinikahi wanita  itu  tidak  sepadan  atau  sebanding  dengannya  ( kafaah ), maka  wali  berhak  menghalangi  pernikahan  tersebut.  Hal  ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna  dan  anjuran  bukan  salah  satu  syarat  sah perkawinan.
Untuk mendukung pendapat mereka, ulama Hanafiyah berargumentasi sebagai berikut:
1. Bahwa ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh jumhur ditujukan bukan  pada  wali,  tetapi  pada  calon  suami  atau  pemerintah ( waliyul amri ) atau seluruh umat;
2. QS.  Al- Baqarah  ayat  230  “ hatta  tankiha ”  dan  ayat  232  “ an yaukihna ” menisbatkan nikah pada wanita. Dengan kata lain dalam  kedua  ayat  itu  perbuatan  menikah  dilakukan  oleh wanita sendiri;
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164
3. Hadits-hadits tentang wali nikah menurut mereka semuanya ahad, padahal nikah adalah menyangkut kepentingan orang banyak  bahkan  menyangkut  permasalahan  setiap  orang tidak mungkin haditsnya hanya disampaikan atau didengar sebagian  kecil  sahabat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa hadits itu dipalsukan;
4. Hadits  riwayat  Muslim  dari  Ibnu  Abbas,  Rasulullah bersabda, “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan  wanita  perawan  (yang  belum  pernah  kawin)  diminta izinnya  dan  izinnya  adalah  diamnya”.  Hadits  in i  secara tegas  bahwa  wanita  janda  maupun  gadis  mempunyai  hak untuk  menentukan  kapan  dan  dengan  siapa  dia  mau menikah.  Karena  itu  wali  harus  minta  pendapat  dan  izin wanita yang bersangkutan ketika akan menikahkannya.
Abu  Tsaur  mengemukakan  pendapat  jalan  tengah. Menurutnya dalam perkawinan harus ada kerelaan dari wanita dan  walinya  sekaligus.  Karena  masing-masing  tidak  boleh mengambil keputusan sendiri dalam hal pernikahan tanpa izin dan kerelaan pihak lain. 10
Dari  uraian  pendapat  ulama  tentang wali  tersebut  jelas bahwa  mereka  semua  setuju  atas  pentingnya  keberadaan  wali dalam perkawinan. Namun mereka berbeda dalam memberikan  status  wali  nikah.  Jumhur  menjadikan  sebagai syarat  sah,  sedang  Ulama  Hanafiyah  menganggapnya  sebagai syarat kamal atau kesempurnaan.
Dan siapapun yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Cakap bertindak hukum (balig dan berakal);
2. Muslim bila wanita yang dinikahkannya adalah muslimah;
3. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi Ulama  Hanafiyah  membolehkan  wanita  dewasa  yang berakal boleh menjadi wali;
10 Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 4, 1336.
4. Adil  artinya  wali  itu  teguh  pendirian  dalam  menjalankan agamanya  dan  menghindarkan  diri  dari  melakukan  atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Syarat ini ditolak oleh Ulama Hanafiyah  dan  Malikiyah  sebab  tidak  ada  dalil  atau alasan  melarang  orang  fasik  menjadi  wali  nikah  atas  anak perempuannya;
5. Cerdas  ( rusyad )  menurut  Ulama  Syafiiyah  dan  Hanafiyah. Maksudnya  cermat  dalam  mempertimbangkan  calon  suami bagi  wanita  perwaliannya,  sehingga  benar-benar  sepadan. Cerdas  yang  demikian  ini  tidak  disyaratkan  oleh  Ulama Hanafiyah dan Malikiyah;
6. Tidak  dalam  keadaan  ihram  haji  atau  umrah  menurut jumhur ulama selain Hanafiyah;
7. Tidak  dalam  keadaan  terpaksa  ketika  menikahkan  anaknya atau wanita perwaliannya 11 .
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  sebab  adanya  hak perwalian bagi seseorang adalah:
1. Hubungan  kekerabatan dimulai  secara  berurutan  dari  yang terdekat  pada  wanita  yang  akan  dinikahkan.  Sehubungan dengan itu dikenal istilah wali aqrab dan wali ab’ad ;
2. Hubungan kepemilikan pada budak wanita (amat) tentu hal ini sekarang tidak berlaku lagi;
3. Hubungan  antara  penguasa  dan  warga  negara,  wakilnya atau  hakim.  Penguasa  menjadi  wali  bagi  orang  yang  tidak memiliki wali kerabat atau berhalangannya wali kerabat.

## Pembacaan Ulang Tentang Wali Nikah
Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan pendapat  ulama  tentang  wali  nikah  dengan  disertai  dalil masing-masing.  Bila  dilihat  dengan  kacamata  feminis  akan tampak bahwa pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah
11 Ibid , 137. Baca pula Bidayatul Mujtahid , Juz 2, 11-12.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164
lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali  nikah  bukanlah  syarat  sah  suatu  perkawinan,  tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya.
Dalam  pandangan  demikian  ini  calon  suami  dan  calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri  dalam  suatu  perikatan  yang  agung  dan  sakral  yaitu perkawinan  dalam  keadaan  setara.  Keduanya  sebagai  orang- orang  yang  dewasa  dan  berakal  (berkecerdasan  atau rusyd ) adalah  memiliki ahliyatul  wujub (penerima  hak)  dan ahliyatul ada’ (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama  tidak  ada  halangan  mereka  berhak  melakukan  sendiri atau  langsung  akad  nikah  tanpa  harus  mendelegasikan  pada orang  lain,  termasuk  orang  tua  atau  kerabat  yang  lain, termasuk  orang  tua  atau  kerabat  yang  lain.  Jadi  secara  formal wanita  mempunyai  hak  untuk  melakukan  semua  akad sebagaimana lelaki.
Adapun secara material pada tataran praktis boleh saja wanita  menyerahkan  wilayah  atas  dirinya  sendiri  itu  pada orang tuanya atas pertimbangan moralitas, seperti penghormatan  pada  mereka.  Selanjutnya  dengan  penyerahan tersebut orang tua memegang wilayah niyabah dari anaknya.
Perlu  ditegaskan  bahwa wilayah atas  diri  itu  dimiliki oleh  setiap  orang mukallaf (yang  dewasa  dan  berakal  atau berkecerdasan) karena itu mereka bebas melakukan perbuatan hukum  dan  untuk  itu  tidak  perlu  dibantu  oleh  wali.  Berbeda dengan  mereka  yang  tidak  memenuhi  kedua  syarat  tersebut, seperti  anak  di  bawah  umur  dan  orang  gila  atau  idiot.  Bagi mereka  perlu  adanya  wali  untuk  mengurus  kemaslahatan mereka,  kebutuhan  mereka  dan  perbuatan  hukum  atas  nama mereka.
Adapun  teks-teks  tentang  wali  nikah  baik  ayat  Al- Qur’an maupun Hadits sebagaimana diuraikan pada Bagian II sifatnya  adalah dloniyyuddilalah .  Hal  ini  tampa  pada  adanya
berbagai  interpretasi  ulama  sejak  jaman  dulu.  Dan  bila dikomparasikan  wilayah  nikah  itu  begitu  kecil  dibanding dengan  wilayah qadlaiyah atau  kekuasaan  peradilan  yang mempunyai  pengaruh  lebih  besar  dan  luas  bagi  kehidupan masyarakat bangsa.
Dalam  realitas  masyarakat  muslimin  Indonesia  telah menerima  keberadaan  wanita  menjabat  sebagai  hakim,  jaksa dan  polisi.  Demikian  juga  pada  dua  wilayah  yang  lain  yaitu wilayah dusturiyah dan wilayah tanfidziyyah . Dan peran wanita Indonesia  ini  tidak  terbayangkan  pada  masa  sekarang  ini  dan di beberapa negara Timur Tengah.
Penerimaan peran wanita pada wilayah publik ini tidak secara  otomatis  menerima  pula  peran  wanita  dalam  wilayah nikah.  Hal  ini  menurut  hemat  penulis  antara  disebabkan dominannya Fiqih Syafi’i apalagi Undang-undang Perkawinan No.  1  Tahun  1974  banyak  menyerap  dari  Fiqih  Syafi’i. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam.
Dari  realitas  yang  demikian  perlu  kiranya  diangkat wacana  wali  nikah  perspektif  Fiqih  Hanafi  yang  berwawasan kesetaraan  gender.  Apalagi  semua  manusia  pada  prinsipnya adalah sama, sederajat. Perbedaan jenis kelamin ( gender ), suku, kebangsaan, bahasa dan lain-lain tidak mempunyai kesederajatan  tersebut.  Dan  kesederajatan  umat  manusia  itu oleh  Ibnu  Asur  dinyatakan  sebagai  salah  satu  dari  tujuan syariat  Islam  disamping al-hurriyah (kebebasan)  dan al-adalah (keadilan). 12
Kesederajatan semua manusia termasuk juga kesetaraan gender itu memberikan kesempatan yang sama pada lelaki dan wanita  untuk  melakukan  amal  shalih  pada  bidang  profesi masing-masing.  Dalam  QS  Al-Mukmin:  40,  Allah  berfirman, “ dan  barangsiapa  mengerjakan  amal  yang  shalih  baik  laki-laki
12 Ibnu  Asur, Maqasid  Al-Syariah  Al-Islamiyyah ,  (Urdun:  Dar  Al-
Nafais), 329.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164
maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga yang mereka diberi rizki didalamnya tanpa hisab ”. Dan  masih  banyak  lagi  yang  semisal  ayat  tersebut  baik  ayat maupun hadits nabi.

## Penutup
Berangkat  dari  uraian  yang  telah  penulis  paparkan dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut:
1. Keberadaan  wali  nikah  dalam  perkawinan  seharusnya dipahami  secara  proporsional  dengan  tetap  menghargai wanita  calon  isteri  sebagai  manusia  yang  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum yaitu akad nikah;
2. Persyaratan  harus  lelaki  untuk  wali  nikah  itu debatable dan tidak  perlu  lagi  untuk  umat  Islam  Indonesia  dimana  sudah banyak wanita mengambil peran dalam wilayah publik.
Demikian  makalah  ini  penulis  buat  dengan  segala keterbatasan  yang  ada  pada  penulis  baik  yang  berkaitan dengan  metodologi  penguasaan  materi  maupun  logika pemikiran.  Guna  penyempurnaan  makalah  ini,  penulis  akan berterima kasih bila ada pihak-pihak yang berkenan mengkritik dan memberi sumbang saran. Wallahu a’lam bis -shawab .

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an dan Terjemahannya.
Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1986. Al- Mu’jamal Al -Mufahrasy Lialfadzil Ur’an . Beirut : Dar Al-Dikr.
Laboam,  Joal.  1955. Tafsil  Ayat  Al- Qur’an  Al -Karim .  Beirut:  Dar Ihya al-Kutub  al- ‘ Arabiyah. As-Syabuni,  Muhammad  Ali.  TT. Rawalul  Bayan .  Jakarta: Dinamika Berkat utama.
Ibnu Asur. TT. Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah . Urdun: Dar al- Nafais.
Ibnu  Rusyd.  TT. Bidayat  Al-Mujtahid .  Singapura-Jeddah:  al-
Haramain.
Al- San’ani . TT. Subulussalam . Bandung: Maktabah Dahlan. Shihab,  M.  Quraish.  1997. Membumikan  Al- Qur’an .  Bandung:
Mizan.
Ensiklopedi  Hukum  Islam .  1997.  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve. Vol. 3. Cet. 1. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  1997.  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van
Hoeve. Vol. 4. Cet. 1. Peter Connolly. 2002. Aneka Pendekatan Studi Agama . Terj. Imam
Khoiri. Yogyakarta: LKIS.