Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2496-2503
Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami
Nur Diana Khalida 1*) ,  Muhammad Latoif Ghozali 2)
1,2 Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: nurdianakhalida54@gmail.com

## Abstract
This article is about zakat and its function in the concept of fiscal policy in Islam. This article also examines zakat as a solution to improve people's welfare. Islam has taught early on the importance of giving both through zakat and other almsgiving. Helping each other is a concept shared by Islam in social building wrapped in the form of the rich giving a little of their wealth to the underprivileged. In Islamic fiscal policy, the revenue side of the state budget  during the  time  of the  Prophet  consisted of:  Kharaj,  Jizyah, zakat  and  other receipts  such  as  kaffarah (fines). This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research based on library research. The technique in collecting data in this study with documentation techniques is to collect various kinds of information, both the information is science, facts and data, with the next stage being to categorize the data that has been collected related to research.  The data collected is sourced from scientific documents such as journals, scientific books or searches through the internet or websites. Zakat plays an important role in economic welfare  and  community  development.  Government  Regulation  Number  23  of  2011  sets  the  goal  of  zakat management.  First,  improve  the  effectiveness  and  efficiency  of  services  that  manage  zakat.  Good  zakat management facilitates OPZ procedures to achieve the central goal of zakat itself. Number two, increasing zakat profits to achieve community welfare and poverty alleviation

## Keywords : Zakat, Fiscal Policy in Islam
Saran sitasi: Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023).  Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam  Konsep  Kebijakan  Fiskal  Islami. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (02),  2496-2503.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  perpajakan  atau  yang  disebut  dengan kebijakan  fiskal  dipandang  sebagai  alat  untuk mengatur dan memantau perilaku manusia dan tunduk pada  insentif  yang  diciptakan  oleh  peningkatan pendapatan  pemerintah  (melalui  perpajakan,  kredit, atau  penjaminan  pengeluaran  pemerintah).  Karena tujuan  utama  Islam  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan  seluruh  umat  manusia,  kebijakan keuangan  negara  tentu  diharapkan  sesuai  dengan prinsip dan nilai Islam.
Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  semua  warga negara  di  berbagai  bidang,  terutama  di  bidang ekonomi yang merupakan landasan kehidupan. Dalam Islam, intervensi negara dalam masalah ekonomi yang diperdebatkan  antara  kaum  kapitalis  dan  sosialis merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  yang
ditujukan  untuk  menjamin  kesejahteraan  rakyat. Intervensi  pemerintah  yang  lebih  konkret,  yang disebut  apa  yang  disebut,  tidak  dapat  dihindari  oleh negara  mana  pun,  termasuk  yang  termasuk  dalam sistem kapitalis atau pasar bebas.
Jurnal yang ditulis Oleh Lilik Rahmawati dengan judul  “Sistem  Kebijakan  Fiskal  Modern  dan  Islam” membahas bagaimana permasalahan yang ada dalam sistem  kebijakan  fiskal  modern  dan  Islam.  Penulis dalam  jurnal  tersebut  mengatakan  bahwa  yang menjadi  catatan  dalam  dalam  kebijakan  fiskal konvensional  yaitu    tidak  diterapkannya  etika,  baik dalam  sitem  maupun  dalam  prakteknya.  Sehingga adanya prefrensi nilai itu, sedikitnya dapat dilakukan usaha  preventif  dalam  mencegah  krisis  moral  yang menimpa  berbagai  lembaga  ekonomi  pemerintah sehingga  selnjutnya  terdapat  pengurangan  secara signifikan  hasil  dari  fiskal  ekonomi  modern  dalam
merekayasa perekonomian.(Rahmawati, 2016)
Artikel yang ditulis oleh Ihda Aini dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam” menjelaskan  bahwa  Kebijakan  fiskal  mengacu  pada langkah-langkah  yang  mengatur  pendapatan  dan pengeluaran pemerintah untuk menyeimbangkan dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Instrumen kebijakan  fiskal  adalah  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah.  Faktanya,  dengan  pengecualian  teori distribusi,  tidak  ada  literatur  keuangan  modern  yang membahas  masalah  etika.  Itulah  tepatnya  teori distribusi.  Di  satu  sisi,  tidak  tepat  jika  dikatakan bahwa  konsep  ekonomi  Islam  yang  telah  ada  sejak pemerintahan  Islam  Madinah  adalah  konsep  siap pakai  yang hanya  dapat  digunakan  sebagai  alternatif dari  sistem  pajak  modern.  Menerima  begitu  saja konsep klasik kebijakan fiskal Islam tanpa memparafrasakannya  dalam  konteks  modern  hanya membawa  kita  kembali  ke  masa  primitif.  Menolak perpajakan  dengan  hanya  menerima  Zakat  sebagai tulang  punggung  perpajakan  Islam  hanya  akan menimbulkan  gagasan  utopis  tentang  perpajakan Islam.  Yang  harus  dilakukan  dalam  setiap  sistem pajak adalah memanfaatkan setiap sistem dengan baik dan  menggabungkannya.  Dalam  arti  tertentu, kebijakan  fiskal  modern  menganut  ide-ide  etis  dan kebijakan  fiskal  Islam  mengadopsi  teori-teori  fiskal modern  dan  ide-ide  yang  dapat  diterapkan.(Aini, 2019)
Sugeng  Priyono  dengan  judul  “Zakat  sebagai Instrumen  dalam  Kebijakan  Islam”  artikel  ini menjelaskan  kebijakan  pajak  adalah  peraturan  yang berpengaruh  kepada  anggaran  pendapatan  dan pengeluaran suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja  negara  adalah  rencana  pendapatan  dan pengeluaran  yang  diperoleh  negara  dan  dibayar selama  tahun  berjalan.  Komponen  penerimaan pemerintah  dalam  perekonomian  modern  saat  ini terbagi  menjadi  pajak  dan  bukan  pajak.  Penerimaan pajak terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Di  sisi  lain,  PNBP,  misalnya,  adalah  subsidi,  atau lebih  tepatnya  utang  luar  negeri.  Islam  telah mempelajari jenis-jenis penerimaan Baitul ma'al yang terdiri  dari  Zakat,  Infak,  Sadhaka,  Wakaf,  Fai, Ghanima,  Kums,  Haraj,  dll.  Kebijakan  perpajakan Islam memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan  pendapatan  dari  jenis  pendapatan tersebut. Penghasilan ini hanya disebut "pajak" dalam bahasa  modern.  Selain  itu,  misi  pemerintahan  Islam adalah  mengendalikan  pengeluaran  dan  pengeluaran
pemerintah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh  Allah  dan  Rasul-Nya  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan oleh Syariah.(Priyono, 2016)

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif berdasarkan  studi  kepustakaan  ( library  research ) dengan  penelitian  kualitatif  sebagai  pendekatan penelitian ini.  Penelitian dekriptif merupakan langkah yang  biasa  digunakan  untuk  menganalisis  dan menjabarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  hingga dapat  dibuat  kesimpulan.    Dokumentasi  merupakan cara  dalam  mengumpulkan  data  pada  penelitian  ini yaitu mengumpulkan berbagai macam informasi baik informasi tersebut merupakan ilmu pengetahuan, fakta maupun  data,  dengan  tahapan  selanjutnya  yaitu mengkategorikan  data  yang  telah  dikumpulkan  yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen ilmiah seperti jurnal,  buku  ilmiah  ataupun  penelusuran  melalui internet  atau  website.  Tahap  selanjutnya  melakukan penelaah  terhadap  zakat  sebagai  solusi  kesejateraan ekonomi ummat dalam konsep kebijakan fiskal Islam.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
3.1. Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ummat 3.1.1. Definisi Zakat
Pada  dasarnya  zajat  merupakan  media  untuk memperat jalinan kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam memperat ikatan persaudaraan dan menumbuhkan  jiwa  solidaritas,  Islam  mewajibkan penunaian zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan haulnya.
Bahasa Arab adalah tempat asal kata zakat, yang berarti murni, suci, subur, berkah, dan tumbuh. Zakat, seperti  yang  digunakan  dalam  konteks  ini,  mengacu pada berbagai sumber daya yang harus didistribusikan oleh  komunitas  Muslim  dan  diberikan  kepada organisasi  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan kriteria yang telah ditentukan. Definisi lain dari zakat adalah  sebagian  dari  harta  tertentu  yang  telah dimasukkan ke dalam nisab untuk kepentingan orang- orang yang berhak.(Jalili et al., 2022)
Dalam  pengertian  yang  lain  zakat  diartikan sebagai  kewajiban  atas  harta  benda  atau  sebagai kewajiban  aset  tertentu  kepada  kelompok  tertentu untuk jangka waktu yang disepakati. Tidak dianjurkan untuk  melakukan  zakat  pada  aset  yang  seseorang bertanggung  jawab  atasnya  secara  hukum.  Ketika batas  nishab  seseorang  muslim  tercapai  ia  harus
memenuhi  kewajiban  seperti  balig,  pintar  dan  tidak gila.  Dalam  mengeluarkan  zakat  perlu  menunggu waktu masa satu tahun hal ini merupakan pengertian dari  haul.  Setelah  masa  satu  tahun  tersebut  zakat dunaikan.(Plt, 2012)
Dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan harta  benda  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang muslim  apabila  harta  tersebut  telah  mencapai  pada nishab dan haulnya. Harta itu diberikan kepada orang yang  berhak  menerima  zakat  yakni  terdapat  8 golongan yang telah ditentukan di dalam Al Quran.
Umat Islam yang mampu wajib mengikuti hukum zakat. Pasal 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat,  yang  menyatakan  bahwa  zakat  adalah  harta wajib  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam, lebih lanjut menjelaskan hukumnya zakat.(Jalili et al., 2022)
Allah berfirman dalam surah At Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk membayaar zakat kepada orang-orang  muslim  yang  hartanya  sudah  mencapai nishab dan haulnya :
ْم َ ا  ْن ِم ْ ذ ُخ َّ ن ِا ْْۗم ِهْي َ لَع  ِ ل َص َو ا َهِب ْم ِهْي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلاَو
ٌم ْيِلَع  ٌعْي ِم َس ُ ه للّٰا َو ْْۗم ُه َّ ل  ٌن َ ك َس  َكَتو ٰ ل َص
Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna membersihkan  dan  menyucikan  mereka,  dan berdoalah  untuk  mereka  sesungguhnya  doamu itu  (menumbuhkan)  ketentraman  jiwa  bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha
Mengetahui. (K. RI, 2010) Perintah dari Allah kepada Rasul-Nya, memerintahkan  dia  untuk  mengambil  sebagian  dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Hal ini untuk menunjukkan  keikhlasan  pertobatan  mereka  karena sedekah  atau  zakat  akan  membebaskan  mereka  dari dosa-dosa  akibat  keputusan  mereka  untuk  tidak berperang  dengan  membersihkan  mereka  dari  sifat "cinta kekayaan" yang memaksa mereka untuk tidak berperang.  Pembayaran  zakat  akan  memberikan keberkahan kepada harta yang tersisa, menyebabkannya  bertambah  dan  berkembang.  Jika zakat  tidak  dibayarkan,  maka  harta  seseorang  tidak akan diberkati, maka lebih baik jika tidak.Zakat akan membantu  orang  membersihkan  diri  dari  sifat  dan perilaku  negatif  seperti  kikir,  rakus,  sombong,  dan lain-lain akibat memiliki harta. Maka Nabi mengutus para  pengikutnya  untuk  meminta  zakat  kepada  umat
Islam. Membayar zakat juga dapat dipandang sebagai membersihkan harta yang masih ada karena hak orang lain ada pada harta seseorang. Secara khusus, mereka yang  telah  diidentifikasi  oleh  Islam  sebagai  orang yang berhak menerima zakat. Jika pemilik harta tidak membayar  zakat,  maka  selama  itu  hartanya  masih bercampur  dengan  hak  orang  lain  dan  karenanya terlarang  untuk  dikonsumsi.  Tetapi  jika  dia mengeluarkan  zakat  dari  hartanya,  maka  harta  itu bebas  dari  tuntutan  pihak  ketiga.  Pembayar  zakat bebas dari sifat tamak dan kikir.(Anshori, 2018)
Selain ayat yang telah disebutkan di atas tentang perintah  Allah  untuk  menunaikan  zakat  kepada mereka  yang  mampu,  terdapat  pula  ayat  yang menjelaskan  kepada  siapa  zakat  tersebut  harus diberikan  atau  orang  yang  berhak  menerima  zakat (Muzakki).  Allah  berfirman  dalam  surah  At  Taubah ayat 60 sebagai berikut :
ِة َ ف َّ ل َؤ ُم ْ لا َو ا َهْي َ لَع  َنْيِل ِما َع ْ لا َو  ِنْي ِك ٰس َم ْ لا َو  ِءۤا َر َ ق ُ ف ْ لِل  ُت ٰ ق َد َّ صلا اَمَّنِا ِْۗلْيِب َّسلا  ِنْباَو ِ ه للّٰا  ِلْيِب َس  ْيِفَو َنْيِم ِرا َغ ْ لا َو  ِبا َ ق ِ رلا ىِفَو ْم ُهُبْوُلُق ا  َن  ِم ًة َضْي ِر َ ف ْۗ ِ ه للّٰ م ْي ِك َح ٌمْيِلَع ُ ه للّٰا َو
Sesungguhnya  zakat  hanyalah  untuk  orang- orang  fakir,  orang  miskin,  amil  zakat,  yang dilnakkan hatinya (Muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)  orang  yang  berhutang,  untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana. (K. RI, 2010)
Istilah  “sedekah”  dalam  ayat  ini  mengacu  pada zakat  wajib  yang  dikenal  sebagai  zakat,  yang  Allah berhutang  kepada  umat  Islam  yang  telah  memenuhi persyaratan  untuk  menerima  tanggung  jawab  zakat dalam rangka menegakkan kesejahteraan umat.(Irwanuddin, 2019)
Dengan  demikian  sangat  jelas  bahwa  Tujuan zakat  adalah  untuk  membebaskan  diri  dari  hati yang cenderung terbentuk dengan cara yang sulit dipahami, dan  untuk  memberdayakan  individu  agar  mereka dapat berdamai dengan Allah dan realitas yang telah Dia turunkan kepada mereka. Selain itu, ada delapan golongan yang berhak atas zakat dalam ayat ini. yakni: a. Orang-orang  Fakir  (melarat),  khususnya  orang- orang  yang  tidak  memiliki  kekayaan  dan kekurangan pekerjaan dan tidak meminta
b. Perorangan  fakir,  yaitu  orang  tertentu  yang memiliki  harta  dan  uang  tetapi  tidak  mencukupi
sehingga meminta merendahkan harga diri c. Amil zakat, adalah orang tertentu yang ditugaskan untuk  menghimpun,  mengawasi  dan  menyimpan zakat.  Baik  yang  bertugas  menghimpun  atau menyimpan  sumber  zakat  sebagai  bendahara maupun sebagai pengurus pembukuan, baik yang menangani  penerimaan  dan  pengangkutan  zakat sebagai suatu imbalan bagi mereka d. Mu'alaf, yaitu  orang  yang membutuhkan penghiburan  untuk  masuk  Islam  secara  mantap, atau orang yang takut menentang dan
mengganggu umat Islam
e. Upaya untuk membebaskan budak.
Sederhananya,  Islam  menghapus  perbudakan. Budak  yang  telah  mendapat  janji  dari  tuannya untuk  membebaskan  diri  dengan  membayar sejumlah  harta  yang  ditentukan  diberikan cadangan yang diambil dari zakat dan digunakan untuk membeli dan membebaskan mereka. Budak seperti  itu  disebut  sebagai  "mukatab".  Spesialis yang  dituduh  melakukan  pembunuhan  dapat dibebaskan  dengan  imbalan  uang,  sama  seperti orang yang ditahan.
f. Gharim atau orang yang terlilit hutang. Golongan ini terdiri dari dua tingkatannya: Pertama, mereka yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  dengan  cara  yang  tidak  maksiat. Mereka berhak atas zakat jika mereka tidak dapat membayar  hutang  yang  mereka  miliki.  Kedua, debitur  kepentingan  umum.  Berhak  atas  zakat meskipun mampu
g. Sabililla.  Kata  "Sabililla"  memiliki  dua  arti. Pertama-tama,  makna  khusus  adalah  bahwa mereka  yang  secara  sukarela  bergabung  dengan angkatan bersenjatadengan melakukan pembelaan kepada  agama  Allah  yang  disebut  dengan  jihad atau  berperang  dengan  orang  kafir  yang mengganggu  kemanan  umma  Islam.  Secara umum  memilki  pengertian  segala  perilaku  yang bersifat kemasyarakatan yang bertujuan mendaatkan  ridla  Allah,  contohnya :  Penyediaan Sarana  Umum,  Pendidikan  dan  Beasiswa Keagamaan. Hal ini merupakan pengertian kedua dari makna ‘Sabilillah’
h. Ibnu Sabil. Seorang turis kaya di negaranya yang membutuhkan  bantuan.  Para  musafir  tersebut dapat  memperoleh  bantuan  dari  saldo  zakat, meskipun  perjalanan  tersebut  sebagai  turis, selama  perjalanan  tersebut  tidak  dimaksudkan untuk melakukan maksiat..(K. A. RI, 2010)
Menurut hukum Islam, zakat dibagi menjadi dua bagian. Zakat Jiwa (Nafs), sering disebut Zakat Fitrah, adalah  Zakat  untuk mensucikan diri.  Zakat ini  dapat berupa  sembako  atau  uang  dengan  nilai  yang sebanding  dengan  kebutuhan  pokok.  Jumlah  yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah adalah sha' (gantang) berupa jagung, kismis, kurma, gandum dan makanan pokok  lainnya.  Nomor  dua.  Zakat  Mal  (kekayaan) adalah  bagian  dari  kekayaan  pribadi  yang  harus dibagikan  kepada  sekelompok  orang  tertentu  setelah memilikinya untuk jangka waktu minimum tertentu.(Jalili et al., 2022)
Selain ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar  zakat  dan  kelompok  yang  berhak menerimanya,  ada  juga  hadits  yang  menjelaskan tentang  jumlah  harta  yang  harus  dizakat  atau  telah mencapai nishab. yaitu.:
ىلص يبنلا نا هنع يضرا هنع للّٰا يضر لبج نبا ذاعم نعو نيثالث لك نم ذخأي نا هرماف ,ناميلا ىلا هثعب ملسو هيلع للّٰا
نم و , ةعيبت وا اعيبت ةرقب ر . ارفاعم هلدع وا ارانيد ملح لك هاو
فالتخا ىلا راشاو يذمرتلا هنسحو , دمحال  ظفللاو , ةسمخلا

## ميكحلاو نابح هححصو , هلصو يف
Dari  Mu’adz  bin  Jabal  ra,  “Bahwasanya  Nabi Muhammad SAW telah mengutusnya (Mu’adz) ke Yaman,  lalu  beliau  memerintahkan  untuk mengambil  zakat  dari  setiap  30  ekor  sapi, zakatnya  adalah  seekor  anak  sapi  jantan  atau betina  usia  satu  tahun.  Dan  setiap  40  ekor, zakatnya  adalah  anak  sapi  musinah  (umur  2 tahun)  dari  setiap  orang  yang  sudah  balig, zakatnya  diambil  satu  dinar  atau  yang  nilainya seharga secarik kain mu’afir (buatan suatu suku di Yaman). (Nuruddin, 2014)
هيلع للّٰا ىلص للّٰا لوسر لاق : لاق هنع للّٰا يضر يلع نعو
لسو ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لحو مهرد اتءم كل تناك اذا م
ارانيد نورشع كل نوكي ىتح ئش كيلع , سيلو مهارد لاحو ,
, كلذ باسحبف داز امف , رانيد فصن اهيفف , لوحلا هيلع
وهو , دواد وبا هاور . لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيلو
هعف يف فلتخادقو , نسح
Dari  Ali  ra,  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda “apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati masa 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak  wajib  atasmu  zakat,  kecuali  engkau memiliki 20 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu zakatnya  menurun  perhitungannya.  Harta  tidak wajib  dikeluarkan  zakatnya  kecuali  telah melewati satu tahun. (Nuruddin, 2014)
Pada  awal  Islam,  harta  yang  dijadikan  sebagai suatu  hal  yang  dibangga-banggakan  dan  kekayaan hanya  terbatas  pada  hewan  ternak,  pertanian, perdagangan,  buah-buahan,  perhiasan,  emas  dan perak.  Namun  semakin  berkembangnya  zaman  harta kekayaan  tidak  lagi  terbatas  pada  harta  tersebut, melainkan  sudah  mencakup  berbagai  sektor  seperti jasa, penghasilan, gaji, profesi dan badan-badan usaha lainnya.(Irwanuddin, 2019)
Ibadah zakat dapat menciptakan dampak hikmah dan manfaat yang cukup tinggi, Pelajaran dan manfaat tersebut adalah:
a. Sebagai  bentuk  rasa  syukur  atas  nikmat  Allah, menciptakan akhlak mulia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi, memberantas materialisme,  keserakahan,  dan  kikir,  memupuk keharmonisan  hidup,  serta  mensucikan  dan mengembangkan kekayaan adalah contoh beriman kepada Allah.
b. Zakat  memiliki  fungsi  membantu,  mendampingi dan  memajukan  mustahik,  khususnya  fakir miskin,  menuju  kehidupan  yang  lebih  baik  dan sejahtera.  Semoga  mereka  mencapai  tujuan mereka dan nyaman beribadah kepada Allah SWT
c. Sebagai  tumpuan  saling  beramal  antara  orang kaya  yang  muak  dengan  nyawanya  dan  para pejuang  yang  menghabiskan  seluruh  waktunya untuk berjuang karena Allah SWT. Dalam hal ini, dalam kesibukannya berjuang di jalan Allah SWT, ia  tidak  sempat  mencari  keuntungan  untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
d. Sumber  pendanaan  untuk  pembangunan  sarana dan  prasarana.  Sarana  peningkatan  kualitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan  sosial  ekonomi,  dan  sumber  daya manusia
e. Menyadarkan  masyarakat  bahwa  zakat  tidak membersihkan harta yang najis, tetapi menghilangkan  sebagian  hak  orang  lain  dari setiap  harta  dengan  baik  dan  benar  diusahakan
menurut ketentuan Allah SWT.
f. Antara  metode  distribusi  uang  yang  digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat.

## 3.1.2. Zakat dan Kesejahteraan Ekonomi
Zakat  memainkan  peran  penting  dalam  Islam dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  ekonomi umat,  yang  bertindak  sebagai  mekanisme  untuk mendistribusikan  harta  kekayaan  dan  penghasilan ekonomi yang dimiliki ummat manusia. Zakat apabila dialokasikan  dengan  sempurna  akan  dapat  berguna sebagai  cara  dalam  menciptalan  laju  perkembangan perekonomian  dan  pendapatan  yang  seimbang  serta memiliki tujuan yang sangat sakral yaitu menciptakan kemakmuran ekonomi bagi umat.
Zakat  berperan  penting  dalam  kesejahteraan ekonomi  dan  pembangunan  masyarakat.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuan pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien layanan yang mengelola zakat. Pengelolaan  zakat  yang  baik  memudahkan  prosedur OPZ untuk mencapai tujuan sentral zakat itu sendiri. Nomor  dua,  meningkatkan  keuntungan  zakat  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.(Jalili et al., 2022)
Kesejahteraan adalah keadaan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, dan  pekerjaan  sesuai  dengan  yang  diperlukan  untuk memenuhi  kebutuhan  seseorang.  Dengan  kata  lain, kesejahteraan  berarti  seseorang  yang  bebas  dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran, serta  hidup  aman  dan  damai  dalam  tubuh  dan pikiran.(Fahrudin, 2014)
Zakat adalah salah satu solusi untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Agama Islam  mengedepankan  kesejahteraan  ummatnya  dan memiliki  perhatian  yang  sangat  tinggi  dalam melepaskan  orang  miskin  dan  kaum  dhuafa  dari keiskinan. Sehingga dalam Islam diajarkan sejak dini mengenai urgensi berbagi, baik melalui zakat maupun sedekah lainnya. Islam memiliki konsep matang untuk membangun keteraturan sodial berbasis saling tolong menolong dan gotong royong yang dibungkus dalam bentuk  orang  kaya  menyisihkan  sebagian  hartanya untuk orang yang yang tidak mampu.(Rohman et al., 2017)
Secara  teoretis  dan  empiris,  zakat  memiliki dampak terhadap kesejahteraan yakni:
a. Zakat dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  dan  mendanai
proyek peningkatan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  sesuai dengan  amanat  Islam  “Berkah  Alam”.  Ini  juga membantu  membangun  infrastruktur  ekonomi untuk semua yang ada di dalamnya.
b. Meningkatkan kesejahteraan  dan kekayaan individu  untuk  mengurangi  kemiskinan  absolut. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah  tangga  dan memperkecil kesenjangan  (gap)  antar  individu,  kelompok, wilayah dan negara.
c. Meminimalisir  sifat  keserakahan,  keserakahan, keegoisan dan mengutamakan keuntungan pribadi.
d. Menjadikan aset yang beredar di masyarakat aset bersih.  Sebagaimana  Zakat  berperan  sebagai pembersih harta, maka harta yang tercecer harus mendapatkan  jaminan  dari  Allah  SWT  untuk kelestarian dan pertumbuhannya, serta dilindungi dari  kehilangan,  pencurian,  perusakan,  dan kerusakan serta musibah lainnya.
3.2. Zakat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islam
3.2.1. Kebijakan Fiskal dalam Islam
Dalam  perekonomian  yang  mengikuti  sistem pasar  bebas,  kebijakan  fiskal  telah  lama  dipandang sebagai  senjata  teknis  pemerintah  yang  dapat mempengaruhi  arah  kegiatan  perekonomian  suatu negara.(Murtadho, 2013)
Kebijakan  pengumpulan  dan  penerbitan  pajak pemerintah  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan ekonomi. Bergantian, kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah  yang  mengontrol  semua  perpajakan  dan pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi.(Rozalinda, 2017)
Dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan fiskal adalah  Kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan penggunaan  pajak,  kredit  publik,  dan  pengeluaran publik  oleh  pemerintah  untuk  tujuan  stabilisasi  atau pembangunan  guna  mengakumulasi  modal  dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Kebijakan  fiskal  umumnya  didasarkan  pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Kebijakan fiskal Islam berbeda. Sistem perpajakan dalam Islam tidak  hanya  ditujukan  untuk  keadilan  dan  stabilitas ekonomi, tetapi kesejahteraan yang dimaksud dengan sistem  perpajakan  dalam  Islam  adalah  kesejahteraan material  dan  spiritual.  Karena  tujuan  utama  Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan semua orang, perpajakan  dianggap  sebagai  alat  untuk  mengontrol
dan  memantau  perilaku  manusia,  yang  dipengaruhi oleh  insentif  yang  dihasilkan  dengan  meningkatkan pendapatan pemerintah (melalui pajak, pinjaman, atau jaminan  terhadap  pengeluaran  pemerintah).  ). Kebijakan  keuangan  negara  tentunya  diharapkan sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  Islam.  Prinsip- prinsip  kebijakan  pajak  dan  anggaran  Islam menempatkan  nilai-nilai material  dan  spiritual  untuk menciptakan  masyarakat  yang  didasarkan  pada distribusi  kekayaan  yang  adil  pada  pijakan  yang setara.(Aini,  2019)  Faktanya,  kebijakan  fiskal  Islam dan kebijakan fiskal konvensional memiliki kesamaan dalam  hal  tujuan  umumnya:  analisis  dan  desain kebijakan  ekonomi.  Memaksimalkan  kesejahteraan manusia  adalah  tujuan  akhir  dari  semua  aktivitas ekonomi,  dan  kebijakan  publik  adalah  sarana  untuk mencapainya.
Meskipun  terdapat  kesamaan  antara  Islam  dan kebijakan  fiskal  konvensional,  namun  terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Jika  dalam  sistem  tradisional  konsep  kebahagiaan yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  memperoleh kemaslahatan  hidup  yang  sebesar-besarnya  bagi individu,  terlepas  dari  kebutuhan  spiritual  individu, maka dalam sistem Islam konsep kebahagiaan sangat luas.  Ada  dan  merangkul  kehidupan  di  dunia. Penekanan  ditempatkan  pada  dunia  dan  akhirat  dan peningkatan  spiritual  daripada  harta  benda.  Secara alami,  kebijakan  fiskal  Islam  bertujuan  untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan  dengan  menempatkan  nilai-nilai  material dan  spiritual  pada  pijakan  yang  setara.(Murtadho, 2013)
Menurut  ekonomi  Islam,  pemerintah  yang menunjukkan sifat spesifik dari orientasi nilai, etika, dan  aspek  sosial  dalam  pendapatan  dan  pengeluaran mereka  harus  mampu  menstabilkan  kebijakan  fiskal mereka melalui alokasi, distribusi, dan stabilitas. Saya disini. Hanya mereka yang kaya dan mendapat untung yang  harus  dikenakan  pajak,  menurut  sistem  pajak. Menurut Rozalinda, kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam  dicirikan  oleh  fakta  bahwa  pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pendapatan, yang hampir tidak pernah menghasilkan defisit anggaran.
a. Perpajakan proporsional, Ekonomi Islam mendasarkan  pajak  pada  tingkat  produksi seseorang.  Misalnya,  di  Kharaj,  jumlah  pajak ditentukan oleh jenis tanaman, strategi pengairan, dan kesuburan tanah
b. Perhitungan zakat berdasarkan keuntungan, bukan
jumlah barang. Misalnya, zakat adalah keuntungan  dari  perdagangan,  jadi  tidak  ada beban produksi.(Rozalinda, 2017)
Perbedaan  antara  kebijakan  fiskal  konvensional dengan kebijakan fiskal Islam menuerut Eko Prayitno dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, terletak pada:
a. Sistem  pajak  tradisional  dalam  struktur  APBN memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dana guna  menjalankan  pemerintahan.  Ini  termasuk penggunaan  korporasi,  yaitu  pendirian  BUMN, berbagai bentuk pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak bentuk usaha dan pinjaman uang tanpa perbedaan. Dalam kebijakan perpajakan Islam, sisi penerimaan  APBN-nya  pada  masa  Nabi  terdiri dari Karaji, Jizya, Zakat, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarat (denda).(Dwiyanti et al., n.d.)
b. Tujuan  kebijakan  pajak  konvensional  adalah kesejahteraan, untuk memaksimalkan keuntungan individu  dunia.  Masyarakat  tidak  diberikan apapun  untuk  memuaskan  tuntutan  spiritual masyarakat.  Di  sisi  lain,  tujuan  kebijakan  fiskal dalam  Islam  sangat  kontras  dengan  tujuan kebijakan fiskal tradisional. Artinya, ketika tujuan kebijakan  Seiring  dengan  tujuan  lain  yang digariskan dalam hukum Islam, perpajakan dalam Islam  bertujuan  untuk  mencapai  stabilitas ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat,  dan pemerataan pendapatan. maka Islam memandang pemerataan.  Penekanan  besar  ditempatkan  pada realisasi  demokrasi.  Dalam  Islam,  konsep kesejahteraan sangat luas, mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, dan menekankan kesejahteraan spiritual  daripada  harta  benda.(Dwiyanti  et  al., n.d.)

## 3.2.2. Peranan Zakat sebagai Instrumen kebijakan Fiskal Islam dalam Mencapai Kesejahteraan
Zakat,  selain  pajak,  adalah  salah  satu  prinsip utama  hukum  fiskal  Islam.  Islam  memerintahkan infak  dan  mewajibkan  orang  kaya  untuk  membayar zakat.  Karena  zakat  merupakan  sarana  pembersihan diri dan harta, dan pada dasarnya harta manusia harus diberikan hak orang lain. Negara berhak mengumpulkan  dan  mendistribusikan  zakat  kepada mereka  yang  berhak  menerimanya,  dan  memaksa mereka  yang  tidak  mau  membayar  untuk  diingatkan bahwa itu wajib. Melakukan.
Untuk memaksimalkan kontribusi zakat terhadap
perekonomian bangsa, khususnya dalam menghadapi masalah seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan,  dan  kemiskinan,  perlu  dikembangkan potensi zakat. Perekonomian bangsa akan direvitalisasi  dengan  menghimpun  potensi  zakat  dan menyalurkannya  secara  produktif.  Negara  dapat membuat  undang-undang  dan  membentuk  lembaga untuk  menangani  masalah  ini,  tetapi  juga  memiliki tanggung  jawab  untuk  memegang  amanat  zakat, mendistribusikannya kepada mereka yang berhak, dan menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan praktik yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  seperti penimbunan, manipulasi harga, dan perilaku boros.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  Islam  negara  berhak  memungut  dan mendistribusikan  kembali  pajak  berupa  keringanan kelebihan  pajak  hanya  dalam  rangka  tugas  negara. Demikian  pula,  karena  negara  dapat  mengontrol  dan mendistribusikan zakat, maka negara dapat bertindak sebagai agen  yang efektif yang mampu menegakkan pendapat para ulama tentang aturan Al-Quran dan Al- Hadits  dan  prinsip-prinsip  distribusi  pendapatan. dapat bertindak.

## 4. KESIMPULAN
Zakat  berperan  penting  dalam  kesejahteraan ekonomi  dan  pembangunan  masyarakat.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuan pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien layanan yang mengelola zakat. Pengelolaan  zakat  yang  baik  memudahkan  prosedur OPZ untuk mencapai tujuan sentral zakat itu sendiri. Nomor  dua,  meningkatkan  keuntungan  zakat  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Zakat  merupakan  solusi  untuk  meningkatkan kesejahteraan umat. Islam mengutamakan kesejahteraan  umat  dan  menitikberatkan  pada mengangkat  orang  miskin  dan  kurang  beruntung keluar  dari  kemiskinan  melalui  zakat  dan  sedekah lainnya,  urgensi  berbagi  diajarkan  sejak  dini.  Islam memiliki  konsep  yang  matang  dalam  membangun tatanan sosial berdasarkan gotong royong dan tolong menolong, di mana orang kaya menyisihkan sebagian hartanya  untuk  mereka  yang  tidak  mampu.  Itu dikemas dengan zakat, sedekah dan lainnya.
Kebijakan  Fiskal  Islam  mempunyai  beberapa penerimaan  negara  biasanya  dikenal  dengan  sebutan APBN.  Salah  satu  penyumbang  dana terbesar  dalam pendapatan negara Islam baik pada zaman Rasulullah
maupun  para  sahabat  adalah  zakat.  Zakat  adalah subsidi  dana  terbesar  untuk  negara  dalam  rangka memenuhi  kesejahteraan  ummat  bagi  negara  yang menganut  sistem  kebijakan  fiskal  Islam  dan menerapkan aturan sesuai dengan syariat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  orang  tua  yang sangat penulis cintai karena telah memberikan doa dan dukungan yang tentunya  sangat penting bagi penulis dalam  proses  menyelesaikan  penelitian  ini.  Kepada dosen pembimbing bapak Muhammad Latoif Ghozali yang  telah  membantu  penulis  dalam  menyelesaikan penelitian ini. semoga ilmu dan motivasi yang beliau berikan  menjadi  ladang  amal  jariyah  dan  tercatat sebagai  pahala  yang  mengalir  hingga  akhir  nanti. Selanjutya  ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan kepada  tim  jurnal  yang  telah  berkenan  menerbitkan penelitian  ini  sehingga  penelitian  ini  menjadi  salah satu sarana perantara ilmu bagi yang memebacanya.

## 6. REFERENSI
Aini,  I.  (2019).  Kebijakan  Fiskal  dalam  Ekonomi Islam. Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu
Hukum , 17 (2), 19–38. https://doi.org/10.32694/010760
Anshori,  A.  (2018).  Studi  Ayat-Ayat  Zakat  sebagai Instrumen  Ekonomi  Islam  dalam  Tafsir  Al Misbah. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam
Dan Masyarakat , 1 (1), 55–68.
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article /view/3848
Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi,  P.,  &  Ekonomi,  M.  (n.d.). DALAM PERSPEKTIF ISLAM . 109–118.
Fahrudin, A. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial . Rafika Aditama.
Irwanuddin,  I.  (2019).  Dinamika  Zakat  Dan Urgensinya  Dalam  Alquran  Dan  Hadits. Jurnal
Al-Qardh , 3 (1), 45–54. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1184 Jalili,  A.,  Umar,  H.,  &  Harun,  H.  (2022).  Zakat  dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme,  dan  Sosialisme. Istidlal:  Jurnal
Ekonomi  Dan  Hukum  Islam , 6 (1),  1–10. https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388 Murtadho,  A.  (2013).  Konsep  Fiskal  Islam  Dalam Perspektif Historis. Economica: Jurnal Ekonomi
Islam , 4 (1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.75
9
Nuruddin,  M.  (2014). TRANSFORMASI  HADIS- HADIS ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETANGGUHAN  EKONOMI  PADA  ERA MODERN . Plt,  T.  (2012). Laporan  Kajian  Islamic  Public Financing,  Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia Pada Kebijakan Fiskal Pusat
Kebijakan Ekonomi Makro .
Priyono,  S.  (2016).  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam Kebijakan  Fiskal. Al  Mashlahah  Jurnal  Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat , April , 5–24. Rahmawati,  L.  (2016).  Sistem  Kebijakan  Fiskal Modern dan Islam. OECONOMICUS Journal of Economics , 1 (1), 21–48. Lilik Rahmawati
RI,  K.  (2010). Mushaf  Aisyah  Al  Qur’an  dan Terjemahan untuk Wanita . Jabal. RI, K. A. (2010). Al Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)  Jilid  V  Juz  13-14-15 .  Lentera Abadi.
Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017).
Analisa  Potensi  Zakat  UMKM  Mebel  Melalui BAZNAS  untuk  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  Jepara. Perisai :  Islamic  Banking and Finance Journal , 1 (3), 200–214.
https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068 Rozalinda.  (2017). EKONOMI  ISLAM (4th  ed.).  PT RAJAGROFINDO PERSADA.