Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 553-560

## Social Function of BMT in The Cash Waqf Management
Irfan Salim
Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Email korespondensi: irfansalim16@gmail.com

## Abstract
Poverty  alleviation  can  be  done  through  the  social  function  of  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  such  as  the management and development of cash waqf. In this case, the government has issued several regulations to support the  management  and  development  of  cash  waqf.  This  study  aims to  analyze the social function  of  BMT  Artha Amanah  Bantul  based  on  the  management  and  development  aspects  of  cash  waqf  in  accordance  with  the Indonesian laws and regulations. This research is descriptive qualitative research with interview data collection methods  conducted  on  the  administrator  of  BMT  and  wakif.  The  results  showed  that  the  management  and development  of  cash  waqf  in  BMT  Artha  Amanah  Bantul  has  included  planning,  organizing,  leadership,  and controlling,  while  the  development  of  cash  waqf  covered  management  patterns,  the  welfare  of  nazir,  and transparency  and  accountability.  But  some  efforts  to  manage  and  develop  the  cash  waqf  undertaken  by  BMT Artha Amanah Bantul were still not in accordance with the applied laws and regulations. These incompatibilities have  implications  for  the  management  and  development  of  cash  waqf.  However,  it  can  be  concluded  that  the management and development of cash waqf in BMT Artha Amanah Bantul based upon the laws and regulations in Indonesia has reflected the social function of BMT.

## Keywords: Social function, BMT, Cash waqf management
Saran sitasi: Salim, I. (2022). Social Function of BMT in The Cash Waqf Management. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 553-560. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4239
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4239

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menangani  masalah  kemiskinan  adalah  dengan mengoptimalkan  peran  lembaga  keuangan  mikro syariah (Sriyana & Raya, 2013), termasuk Baitul Maal wat  Tamwil  (BMT).  BMT  merupakan  organisasi bisnis yang  mempunyai peran sosial (Ridwan, 2004) sehingga  ada  dua  fungsi  utama  yang  dimiliki  BMT, yaitu  fungsi  intermediasi  keuangan  dan  intermediasi sosial  (Gustani  &  Ernawan,  2016,  p.  39).  Fungsi intermediasi keuangan dilakukan dengan menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat untuk  mendapatkan  keuntungan  ( profit  oriented ). Sedangkan  fungsi  intermediasi  sosial  dilakukan dengan menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah,  wakaf,  dan  dana  sosial  lainnya,  serta menyalurkannya kepada golongan yang paling berhak menurut  ketentuan  asnabiah  (Sofhian,  2017,  p.  175) untuk memberikan manfaat sosial.
Beberapa  dana  sosial  yang  dihimpun  BMT memiliki  karakteristik  dan  ketentuan  yang  berbeda.
Hal  tersebut  berimplikasi  pada  pengelolaan  masing- masing  dana  sosial.  Dana  zakat,  infak,  dan  sedekah merupakan  dana  habis  pakai,  artinya  dana  tersebut dapat  disalurkan  seluruhnya  kepada  pihak  yang berhak menerimanya. Adapun dana wakaf uang tidak dapat  disalurkan  secara langsung.  Wakaf  uang  harus dikelola  dan  dikembangkan  terlebih  dahulu  melalui investasi dan hasil investasilah yang dapat disalurkan kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tingkat kemanfaatan wakaf baru dapat dirasakan jika mampu diproduktifkan (Gustani & Ernawan, 2016, p. 40).
Indonesia  memiliki  potensi  wakaf  uang  yang sangat besar yaitu sebesar Rp 180 triliun (Republika, 2019).  Jumlah  tersebut  tentu  dapat  memberikan kemashlahatan  yang  lebih  besar  bagi  pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat (Arif, 2012). Oleh karena  itu,  sebagai  bentuk  implementasi  fungsi intermediasi  sosial,  BMT  dapat  mengelola  dan mengembangkan  wakaf  uang  secara  produktif sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Melalui  pengelolaan
wakaf uang secara produktif, maka BMT diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  dalam  pengentasan kemiskinan  di  Indonesia.  Meskipun  demikian  dalam realitanya  masih  terdapat  beberapa  BMT  yang cenderung melalaikan fungsi sosial (Saifuddin, 2016). Fakta tersebut menunjukkan bahwa BMT masih fokus terhadap fungsi bisnisnya untuk mencari keuntungan (profit).
Untuk dapat mengelola wakaf uang, BMT harus terdaftar  sebagai  naẓir  di  Badan  Wakaf  Indoneisa (BWI)  Pusat.  Adapun  BMT  pengelola  wakaf  uang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. BMT Pengelola Wakaf Uang di DI.
Yogyakarta No  Kabupaten/Kota BMT 1  Kota Yogyakarta 1. BMT Al-Ikhlas 2. BMT Bringharjo
3. BMT Gemi
2  Kabupaten Sleman  1. BMT Bina Ummah
2. BMT Mitra Usaha
Mulya 3. BMT Agawe Makmur 4. BMT Al Ikhwan 3  Kabupaten Bantul 1. BMT Artha Barokah 2. BMT Artha Amanah 4  Kabupaten Gunung Kidul 1. BMT Dana Insani 2. BMT Mubarak
Sumber: Perwakilan BWI Provinsi Yogyakarta, 2018
Berdasarkan pengamatan pihak Perwakilan BWI Provinsi Yogyakarta, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT-BMT tersebut memiliki  perbedaan.  Padahal  pengelolaan  dan pengembangan  wakaf  uang  yang  dilakukan  sangat mempengaruhi fungsi intermediasi sosial BMT yang akan  berdampak  bagi  masyarakat.  Pengelolaan  dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT tersebut selayaknya perlu untuk diteliti kesesuaiannya dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di Indonesia.
Beberapa  penelitian  terkait  fungsi  sosial  BMT telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Saifuddin (2016)  yang  meneliti  tentang  integrasi  fungsi  sosial dan  fungsi  bisnis  baitul  maal  wat  tamwil  (BMT)  di Lampung.  Adapun  penelitian  terkait  wakaf  uang, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yaitu Setyadi (2017) yang meneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Pasal 48 pada Bank BPD DIY Syariah. Berdasarkan kedua  penelitian  tersebut,  maka  perlu  adanya penelitian  yang  berfokus  pada  fungsi  sosial  BMT berdasarkan  aspek  pengelolaan  dan  pengembangan wakaf uang.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif dengan metode analisis data menggunakan model interaktif ( interactive model ) (Miles, Huberman,  &  Saldana,  2014)  meliputi  beberapa tahapan  yaitu data  condensation,  data  display, dan drawing and verifying conclusions. Pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  terhadap  pengurus BMT,  wakif,  dan  penerima  manfaat  wakaf.  Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu BMT pengelola  wakaf  uang  di  DI.  Yogyakarta.  Pemilihan BMT tersebut ditentukan berdasarkan 2 kriteria, yaitu 1) BMT yang memiliki manajemen baitul maal yang terpisah dengan baitut tamwil; dan 2) BMT yang tidak ada rangkap jabatan oleh Manajer dan staf baitul maal dalam struktur pengurus BMT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Pengelolaan Wakaf Uang Di BMT
Manajemen  menempati  posisi  paling  sentral dalam  mengelola  wakaf  uang.  Oleh  karenanya, pengelolaan  harta  wakaf  harus  dilandasi  oleh  asas profesionalitas  manajemen  agar  kemanfaatan  wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan lebih nyata oleh masyarakat  (Wadjdy  &  Mursyidi,  2007,  p.  174). Selain itu, pengelolaan wakaf uang secara profesional oleh  naẓir  yang  kompeten  dan  handal  dalam  bidang manajemen  investasi  dapat  menjadikan  wakaf  uang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat (Anshori,  2006,  p.  105).  Pengelolaan  wakaf  uang mengacu  pada  bentuk  wakaf  produktif  dengan mengetengahkan  prinsip-prinsip  manajemen  modern agar  pengelolaan  wakaf  uang  dapat  berjalan  dengan efektif  dan  efisien  (Rozalinda,  2015,  pp.  71–74). Pengelolaan  wakaf  uang  di  BMT  meliputi  4  aspek, antara lain perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.
a. Perencanaan
Dalam  mengelola  wakaf  uang,  BMT membuat rencana terkait penghimpunan, pemroduktifan, dan penyaluran hasil wakaf uang. Perencanaan tersebut dilakukan dengan menyusun  tujuan  dan  langkah  pencapaiannya
(Tunggal,  1993,  p.  141).  Berdasarkan  Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42,  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 45 ayat (1), dan Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  pasal  2  ayat (1)  yang  mewajibkan  pengelolaan  wakaf  uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, maka  BMT  mengarahkan  wakif  agar  berwakaf sesuai dengan tujuan  pengelolaan  wakaf uang  di BMT. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan sosisalisasi  dan  edukasi  terlebih  dahulu  kepada calon  wakif  terkait  pengelolaan  wakaf  uang  di BMT, sehingga ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dapat terarah.
Wakaf uang yang telah terhimpun diproduktifkan  melalui  investasi  pada  produk Simpanan  Berjangka  Baitut  Tamwil  di  BMT dengan  jangka  waktu  satu  tahun.  Investasi  pada produk Simpanan Berjangka tersebut diperpanjang setiap tahun saat jatuh tempo dengan menambahkan  hasil  penghimpunan  wakaf  uang pada  tahun  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  pasal  43  ayat  (1)  dan  (2),  Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 48 ayat (2), Peraturan Badan Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta Benda Wakaf pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 aya (1), serta  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  1 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (5), yang mengarahkan pengelolaan  wakaf  uang  dilakukan  secara produktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Namun demikian, investasi wakaf uang yang dilakukan  oleh  BMT  belum  disertai  dengan lembaga  penjamin  syariah.  Berdasarkan  hasil penelitian,  penjaminan  investasi  wakaf  uang dilandaskan pada  tingkat  kepercayaan  wakif  dan anggota  kepada  BMT.  Artinya  bahwa  dengan bermodalkan  kepercayaan  yang  diberikan,  maka BMT  senantiasa  berupaya  menjaga  amanah tersebut  dengan  melakukan  pengelolaan  wakaf uang sebaik-baiknya.
Hal  tersebut  justru  bertentangan  dengan Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  pasal  43  ayat  (3),  Peraturan  Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 48 ayat (5), Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak Berupa  Uang  pasal  9  ayat  (4),  serta  Peraturan Badan  Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun  2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 3 ayat (3) dan  pasal 7 ayat  (3).  Dalam  peraturan  tersebut  menegaskan bahwa dalam investasi wakaf uang harus dijamin melalui lembaga penjamin syariah.
Selain  itu,  BMT  tidak  melakukan  sebaran (diversifikasi) atas investasi wakaf uang sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Badan Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta Benda Wakaf pasal 7 ayat (7) yang menekankan bahwa  investasi  wakaf  uang  harus  dilakukan dengan ketentuan 60% investasi dalam instrumen LKS dan 40% di luar LKS. Wakaf uang yang telah dihimpun oleh BMT diinvestasikan seluruhnya di produk  Simpanan  Berjangka  Baitut  Tamwil  di BMT  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  produk tersebut memiliki nisbah bagi hasil dan proyeksi keuntungan  lebih  tinggi  dibandingkan  produk keuangan lainnya.
Hasil dari investasi wakaf uang berupa bagi hasil yang dibagikan setiap bulan. Bagi hasil yang diperoleh  tersebut  kemudian  disalurkan  kepada masyarakat  melalui  berbagai  program  yang mencakup  bidang  pendidikan,  ekonomi,  sosial, dan lingkungan. Penyaluran hasil wakaf uang ini bertujuan untuk memberikan manfaat wakaf uang demi  kemashlahatan  masyarakat  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (5) dan (6). Hal tersebut juga mencerminkan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah oleh Koperasi pasal 22 ayat (1) dan (2) oleh BMT.
Program-program  yang  telah  dijalankan BMT telah mampu membantu dan
memberdayakan  masyarakat.  Akan  tetapi  di
antara  program-program  yang  dilaksanakan terdapat beberapa program yang hanya ditujukan khusus bagi anggota BMT, seperti program bedah rumah  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Artinya  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan program  tersebut  diharuskan  untuk  menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Hal ini secara tidak langsung  membatasi  BMT  untuk  memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
b. Pengorganisasian
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pengelolaan wakaf  uang,  BMT  membentuk  pengurus  dan struktur  organisasi  beserta  pembagian  tugas  dan wewenangnya,  melakukan  kegiatan  perekrutan dan  penyeleksian  naẓir,  serta  memberikan pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia (Rozalinda, 2015, p. 78). Dalam hal ini BMT  bekerjasama  dengan  pemerintah  setempat dan  beberapa  lembaga  lain  seperti  Pusat  BMT Indonesia  Yogyakarta  (PBMTI  DIY),  Dompet Dhuafa dan Lazis MU. Hal tersebut menunjukkan bahwa  BMT  telah  menerapkan  Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf  pasal  45  ayat  (2)  dan  Peraturan Badan  Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun  2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta  Benda  Wakaf  pasal  2  ayat  (2)  yang memberikan  kesempatan  bagi  BMT  untuk melakukan  kerja  sama  dengan  berbaga  pihak dalam mengelola wakaf.
c. Kepemimpinan
Untuk  melihat  kinerja  dalam  pengelolaan wakaf  uang,  BMT  rutin  mengadakan  pertemuan yang  dilaksanakan  pada  tanggal  15  setiap  bulan. Pertemuan  ini  bertujuan  untuk  memberikan pembimbingan  dan  motivasi  kepada  naẓir  agar dapat  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  dalam mencapai tujuan wakaf (Rozalinda, 2015, p. 81). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh manajer dan  staf  BMT.  Adapun  metode  yang  digunakan dalam  proses  pembimbingan  dan  pemberian motivasi  pada  umumnya  dilaksanakan  dengan metode pengajian.
Selain melalui pertemuan rutin, pembimbingan  juga  diberikan  kepada  staf  baitul maal  oleh  manajer  secara  secara  khusus  dan bersifat insindental. Bimbingan secara khusus ini diberikan kepada para staf yang memiliki kinerja
kurang  optimal  baik  dalam  penghimpunan maupun penyaluran wakaf uang.
d. Pengawasan
Penilaian  kerja  di  BMT  dilakukan  dengan menetapkan  standar  dan  ukuran  prestasi  kerja, melakukan pengukuran dan penilaian ( evaluate ), serta melakukan tindak lanjut ( corrective action ) atas hasil pengukuran dan penilaian kerja tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan  yang  dilakukan  BMT  terhadap pengelolaan  wakaf  uang  (Rozalinda,  2015,  pp. 87–89). Pengukuran dan penilaian kerja didasarkan  pada  standar  kerja  yaitu  target-target yang telah ditentukan baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran wakaf uang.

## 3.1.2. Pengembangan Wakaf Uang Di BMT
Pengembangan  wakaf  tersebut  bertujuan  untuk menambah  jumlah  harta  wakaf  yang  diinvestasikan atau  modal  wakaf  ataupun  untuk  keperluan  jangka panjang  yang  membutuhkan  penambahan  harta  pada harta pokok guna meningkatkan realisasi tujuan wakaf yang  telah  direncanakan  ataupun  untuk  memperluas tujuan  wakaf  (Qahaf,  2004,  pp.  223–224).  Menurut Rozalinda  (2015)  untuk  mengembangkan  wakaf produktif,  kualitas  pengelolaan  harus  didukung  oleh naẓir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, prinsip ekonomi, dan keuangan syariah (p. 55). Isbir (2007) menambahkan bahwa dalam pengembangan  wakaf  uang  setidaknya  ada  tiga  hal penting yang harus ditekankan oleh naẓir (Rozalinda, 2015,  p.  54)  yaitu  pola  manajemen,  kesejahteraan naẓir, serta transparansi dan akuntabilitas.
a. Pola Manajemen
Pola manajemen di BMT dalam mengembangkan  wakaf  uang  dilakukan  secara terintegrasi (Rozalinda, 2015). Hal tersebut dapat dilihat  dari  adanya  pemisahan  pos  biaya  baik untuk  penghimpunan  maupun  penyaluran.  Biaya operasional  penghimpunan  wakaf  uang  diambil dari bagian amil sebesar 12,5% yang berasal dari dana  zakat.  Sedangkan  biaya  operasional penyaluran  wakaf  uang  bergantung  pada  jenis program,  seperti  pos  anak  yatim  untuk  program anak  yatim,  pos  fisabilillah  untuk  program pendidikan, pos sosial untuk program masjid, dan pos  dhuafa  untuk  program  dhuafa.  Dengan demikian  memungkinkan  satu  program  dapat dibiayai dari beberapa sumber dana selain wakaf uang, seperti zakat, infak, dan sedekah. Skema pos biaya operasional dapat dilihat pada gambar 1.

## Sumber: data diolah
Gambar 1. Skema Penyaluran Dana Maal Program-program  wakaf  uang  BMT  juga didesain  secara  terintegrasi  dengan  program- program lainnya. Artinya setiap penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) hanya akan mendapat satu program wakaf uang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan  bahwa  penerima  manfaat  tersebut tidak  hanya  mendapat  bantuan  (pemberdayaan) dari  wakaf  uang,  namun  juga  dari  dana  zakat, infak,  sedekah,  ataupun  dana  sosial  lain.  Skema pola  penyaluran  wakaf  uang  BMT  dapat  dilihat pada gambar 2.

## Sumber: data diolah
Gambar 2. Pola Penyaluran Wakaf Uang
b. Kesejahteraan Nazir
Selain  menerapkan  pola  manajemen  yang terintegrasi,  BMT  juga  memberikan  perhatian kepada  para  naẓir  (staf  baitul  maal)  baik  dari status  naẓir  maupun  kesejahteraannya.  Hal tersebut  bertujuan  agar  naẓir  dapat  menjalankan perannya dengan maskimal. Sebab naẓir memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
Adapun  status  naẓir  dibuktikan  dengan adanya  surat  keterangan  sebagai  staf  baitul  maal dari BMT tidak sedang bekerja atau bukan staf di lembaga  lain.  Sehingga  naẓir  tidak  lagi diposisikan sebagai kerja sambilan yang dilakukan  pada  sisa-sisa  waktu,  sehingga mengakibatkan kinerja naẓir asal-asalan (Rozalinda, 2015). Dalam hal kesejahteraan naẓir, BMT  memberikan  gaji  sesuai  dengan  Upah Minimum  Regional  (UMR)  yang  berlaku  di daerah Bantul, memberikan bonus ( rewards ), dan fasilitas  jaminan  kesehatan  melalui  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Dengan demikian, naẓir dapat dipandang sebagai profesi yang  mampu  memberikan  harapan  masa  depan
dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (Rozalinda, 2015).
Berkaitan dengan gaji yang diberikan kepada naẓir,  BMT  menerapkan  kebijakan  bahwa  gaji naẓir  tidak  diambil  dari  bagian  (imbalan)  naẓir dari  pengelolaan  wakaf  sebagaimana  dalam Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  1  Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (7) dan (9) serta dalam Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  4  Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  pasal  2  ayat (3).  Gaji  yang  diberikan  naẓir  (staf  baitul  maal) diambil dari operasional BMT sehingga tidak ada perbedaan  antara  gaji  staf  baitul  maal  dan  staf baitut  tamwil.  Adapun  hasil  investasi  wakaf disalurkan  seluruhnya  untuk  pemberdayaan masyarakat.
c. Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai  lembaga  yang  transparan  dan akuntabel,  BMT  melakukan  audit  baik  secara internal  maupun  audit  dari  eksternal  yang dilaksanakan setiap tahun sebagai pertanggungjelasan  pengelolaan  wakaf  uang (Yulianti,  2016,  p.  43).  BMT  juga  melaporkan hasil pengelolaan wakaf uang secara terpisah dari laporan  baitu  tamwil  baik  setiap  bulan,  per  tiga bulan maupun laporan tahunan. Laporan tersebut disampaikan para stakeholder baik melalui media online  maupun  media  cetak  (Yulianti,  2016,  p. 42).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BMT  telah menjalankan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  No.  11  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi pasal  22  ayat  (3)  yang  mewajibkan  BMT  untk melaporkan  sumber  dan  penggunaan  dana  maal secara terpisah dari laporan tamwil.

## 3.2. Pembahasan
Kesesuaian  pengelolaan  dan  pengembangan wakaf uang di BMT dengan peraturan perundangan- undangan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel  3.  Pada  kolom  peraturan  yang  kosong menggambarkan  pengelolaan  dan  pengembangan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan. Dengan kata  lain,  peraturan  yang  berlaku  tidak  mengatur secara eksplisit terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut.

## Tabel 2. Kesesuaian Pengelolaan Wakaf Uang di BMT dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
No Pengelolaan Wakaf Uang Peraturan Sesuai/ Tidak Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 PP No. 42 Tahun 2006 Permen KUKM No. 11 Tahun 2017 P-BWI No. 1 Tahun 2009 P-BWI No. 4 Tahun 2010 1  Perencanaan BMT mengarahkan wakif agar berwakaf sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf uang di BMT Pasal 42  Pasal 45 ayat (1) - - Pasal 2 ayat (1) Sesuai Melakukan investasi wakaf uang pada produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT Pasal 43 ayat (1) dan (2) Pasal 48 ayat (2) - Pasal 9 ayat (5) Pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1) Sesuai Tidak ada penjamin dalam investasi wakaf uang Pasal 43 ayat (3) Pasal 48 ayat (5) - Pasal 9 ayat (4) Pasal 3 ayat (3), pasal 7 ayat (3) Tidak sesuai Menginvestasikan seluruh wakaf uang di produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT - - - - Pasal 7 ayat (7) Tidak sesuai Menyalurkan hasil wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat - - Pasal 22 ayat (1) dan (2) Pasal 9 ayat (5) dan (6) - Sesuai 2  Pengorganisasian Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam perekrutan dan pelatihan naẓir - Pasal 45 ayat (2) - - Pasal 2 ayat (2) Sesuai 3  Kepemimpinan Melaksanakan pertemuan rutin - - - - - - Memberikan pembimbingan dan motivasi - - - - - - 4  Pengawasan Menetapkan target penghimpunan dan penyaluran - - - - - - Melakukan pengukuran dan penilaian kerja - - - - - - Melaksanakan perbaikan - - - - - - Sumber: data diolah Tabel 3. Kesesuaian Pengembangan Wakaf Uang di BMT dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia No Pengembangan Wakaf Uang
Peraturan
Sesuai/ Tidak Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 PP No. 42 Tahun 2006 Permen KUKM No. 11 Tahun 2017 P-BWI No. 1 Tahun 2009 P-BWI No. 4 Tahun 2010 1  Pola manajemen Pola manajemen secara terintegrasi - - - - - - 2  Kesejahteraan naẓir Gaji naẓir tidak diambil dari imbalan wakaf uang, melainkan dari operasional BMT - - - Pasal 9 ayat (7) dan ayat (9) Pasal 2 ayat (3) Tidak sesuai
No Pengembangan Wakaf Uang Peraturan Sesuai/ Tidak Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 PP No. 42 Tahun 2006 Permen KUKM No. 11 Tahun 2017 P-BWI No. 1 Tahun 2009 P-BWI No. 4 Tahun 2010 3  Transparansi dan Akuntabilitas Melakukan audit dan melaporkan pengelolaan wakaf uang - - Pasal 22 ayat (3) - - Sesuai
Sumber: data diolah
Tabel  2  dan  tabel  3  menunjukkan  bahwa  BMT telah  melaksanakan  pengelolaan  dan  pengembangan wakaf  uang  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  yakni  Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  No.  11  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  oleh  Koperasi,  Peraturan  Badan  Wakaf Indonesia  No.  1  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia  No.  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dengan  demikian,  pengelolaan  dan  pengembangan wakaf uang tersebut telah mencerminkan fungsi sosial BMT yang mengedepankan pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  sosial  dan ekonomi,  pemberdayaan  dana  ziswaf,  dan  dana kebajikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan sumber dan penggunaan dana ziswaf dan dana  kebajikan  lainnya  secara  terpisah  dari  laporan baitut tamwil.
Berdasarkan hasil penelitian, fungsi sosial BMT telah tercapai, namun masih terdapat beberapa upaya pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  belum sesuai  dengan  aturan.  Beberapa  ketidaksesuaian tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel  2  dan  3,  antara  lain tidak ada penjamin investasi wakaf uang, menginvestasikan  seluruh  wakaf  uang  di  produk Simpanan  Berjangka  Baitut  Tamwil  BMT,  dan pemberian gaji naẓir tidak diambil dari imbalan wakaf uang  melainkan  dari  operasional  BMT.  Ketiga  hal tersebut  menimbulkan  beberapa  implikasi  terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
Pertama, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan  terkait  wakaf,  bahwa  lembaga penjamin  syariah  diperlukan  dalam  investasi  wakaf uang.  Investasi  wakaf  uang  pada  dasarnya  bertujuan
untuk  menjaga  dan  memelihara  harta  wakaf (Rozalinda,  2015).  Adapun  keuntungan  yang diperoleh  merupakan  konsekuensi  dari  aktivitas investasi  tersebut.  Namun  demikian,  dalam  aktivitas investasi  dimungkinkan  akan  menghadapi  risiko kerugian.
Risiko  kerugian  investasi  dapat  disebabkan karena bencana alam ( force mejeur ), kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), ataupun karena kegagalan  investasi.  Risiko  kerugian  tersebut dikhawatirkan  dapat  mengurangi  harta  pokok  wakaf uang  (Rozalinda,  2012).  Oleh  karenanya  lembaga penjamin syariah diperlukan dalam aktivitas investasi sebagai antisipasi sekaligus mitigasi risiko (Kontan.co.id, 2019).
Kedua, investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil ( return ) di masa yang akan datang. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  ada  berbagai  jenis instrumen  investasi  yang  dapat  digunakan.  Namun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  instrumen investasi  mengandung  risiko  masing-masing.  Oleh karenanya  perlu  ada  diversifikasi  dalam  melakukan investasi  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2019),  terlebih dalam melakukan investasi wakaf uang. Artinya naẓir yang dalam hal ini berperan sebagai manajer investasi wakaf  uang,  hendaknya  tidak  menginvestasikan seluruh  dana  wakaf  uang  yang  terhimpun  pada  satu jenis  instrumen  investasi.  Hal  ini  dikhawatirkan apabila terjadi kegagalan investasi maka harta wakaf uang  berpotensi  berkurang  atau  bahkan  hilang.  Oleh sebab  itu  peraturan  perundang-undangan  mengatur terkait sebaran investasi wakaf uang.
Ketiga,  naẓir  sebagai  pengelola  wakaf  uang berhak  mendapatkan  bagi  hasil  atas  investasi  wakaf uang. Hak tersebut harus ditunaikan agar kesejahteraan  naẓir  terwujud,  sehingga  naẓir  dapat melaksanakan  tugas  dan  kewajiabannya  secara profesional (Tiswarni, 2014). Adapun besar bagi hasil yang  diberikan  kepada  naẓir  dapat  berbeda,  sesuai dengan  tanggung  jawab  dan  tugas  yang  diemban (Badan  Wakaf  Indonesia,  2014).  Namun  demikian,
dalam  peraturan  perundang-undangan  ditetapkan bahwa  bagi  hasil  untuk  naẓir  paling  banyak  sebesar 10%.  Oleh  karenanya,  apabila  hak  yang  diberikan kepada  naẓir  tidak  sesuai  dengan  aturan  tersebut dikhawatirkan  terjadi  keẓaliman  terhadap  naẓir.  Hal tersebut  tentu  akan  berdampak  pada  kesejahteraan naẓir yang akan  mempengaruhi profesionalitas naẓir dalam mengelola wakaf uang.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  membahas  tentang  fungsi  sosial BMT  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf uang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT  telah  berjalan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  telah mencerminkan fungsi sosial BMT melalui pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  sosial  dan ekonomi,  pemberdayaan  dana  ziswaf  dan  dana kebajikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan sumber dan penggunaan dana ziswaf dan dana  kebajikan  lainnya  secara  terpisah  dari  laporan baitut  tamwil.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  fungsi  sosial  BMT  telah  tercapai  dilihat  dari upaya  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 5. REFERENSI
Anshori,  A.  G.  (2006). Hukum  dan  Praktik Perwakafan Di Indonesia . Pilar Media.
Arif,  M.  N.  R.  Al.  (2012).  Wakaf  Uang  dan
Pengaruhnya  terhadap  Program  Pengentasan Kemiskinan  di  Indonesia. Indo-Islamika , 2 (1), 17–29. https://doi.org/https://doi.org/10.1548/idi.v2i1.1 649
Badan Wakaf Indonesia. (2014). Hak dan Kewajiban
Nadzir .
Bwikotamalang.Com.
http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban- nadzir
Gustani,  &  Ernawan,  D.  A.  (2016).  Wakaf  Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Journal of Islamic Economics Lariba , 2 (1), 39–48. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2 Kontan.co.id.  (2019). Punya  potensi  hingga  Rp  77 triliun,  BWI  kaji  penjaminan  investasi  wakaf uang . https://keuangan.kontan.co.id/news/punya- potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji- penjaminan-investasi-wakaf-uang?page=all
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014).
Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook
(3rd ed.). SAGE Publications Inc. Otoritas Jasa Keuangan. (2019). INGIN BERINVESTASI? PAHAMI RISIKONYA, DAPATKAN KEUNTUNGANNYA .
Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/
Article/10419 Qahaf,  M.  (2004). Manajemen  Wakaf  Produktif . Khalifa.
Republika.  (2019). BWI  Fokus  Optimalkan  Potensi Wakaf . Republika.Co.Id. https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia- islam/wakaf/pnmqi0313/bwi-fokus-optimalkan- potensi-wakaf
Ridwan,  M.  (2004). Manajemen  Baitul  Maal  wa Tawil . UII Press.
Rozalinda.  (2012).  Manajemen  Risiko  Investasi
Wakaf Uang. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman , 6 (2), 300–315. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.300-
315
Rozalinda. (2015). Manajemen  Wakaf  Produktif (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
Saifuddin,  R.  (2016).  Integerasi  Fungsi  Sosial  dan Fungsi Bisnis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Di Lampung. Inovasi  Dan  Pembangunan  -  Jurnal Kelitbangan , 04 (03), 208–222. http://balitbangda.lampungprov.go.id/e-
jurnal/jurnalviewdet.php?kode=109
Setyadi,  H.  (2017).  Pengelolaan  Pengembangan Wakaf  Uang  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah No.  42  Tahun  2006  Pasal  48  Pada  Bank  BPD
DIY Syariah. Iqtishodia , 2 (1), 51–62. http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodi a/article/download/72/77/
Sofhian.  (2017).  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)
Berbasis  Kearifan  Lokal  Gorontalo. Al-Ulum , 17 (1), 166–182. https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v17i1.
112
Sriyana,  J.,  &  Raya,  F.  (2013).  Peran  BMT  Dalam
Mengatasi  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Bantul.
Inferensi , 7 (1), 29–50. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50 Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi
Pemberdayaan  Wakaf  Badan  Wakaf  Alquran Dan Wakaf Center). Al-´Adalah , 12 (2), 409–426. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.195
Tunggal,  A.  W.  (1993). MANAJEMEN,  Suatu Pengantar . PT. Rineka Cipta.
Wadjdy,  F.,  &  Mursyidi.  (2007). Wakaf  &
Kesejahteraan  Umat  (Filantropi  Islam  yang Hampir Terlupakan) . Pustaka Pelajar.
Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat . Kaukaba Dipantara.