Ketua Dewan Redaksi : Djihad Hisyam, M.Pd.
Sekretaris Redaksi : Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.
Anggota Redaksi : Joko Kumoro, M.Si.
Muslikhah Dwihartanti, M.Pd. Arwan Nur Ramadhan, M.Pd. Sekretariat : Isti Kistiananingsih, S.Pd. Alamat Redaksi : Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang Yogyakarta 555281 Telp. (0274) 586168 Ext. 583 Fax. (0274) 554902
Website : http://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi
Email: efisiensi@uny.ac.id
Redaksi  menerima  tulisan  masalah  ilmu  administrasi.  Redaksi  berhak  menyingkat  dan mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah substansi isinya. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)

## MODEL KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

## Rumsari Hadi Sumarto
hrumsari@yahoo.com

## ABSTRAK
Birokrasi  pemerintah  di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  sering diindetikkan  dengan  birokrasi  yang  korup  dan  lamban. Kemudian, birokrasi pada masa Orde Reformasi yang diharapkan dapat menampilkan wajah  baru  dari  birokasi Orde Baru,  pada  kenyataannya gagal  untuk merepresentasi birokrasi yang mampu memahami konteks pelayanan yang sesungguhnya. Bahkan korupsi meraja lela sampai birokrasi tingkat paling bawah. Ekspetasi publik pun tidak mampu terrpresentasi dengan baik pada Orde Reformasi.
Oleh  karena  itu,  untuk  meluruskan  kembali  birokrasi  yang  menjadi harapan publik dibutuhkan figur pemimpin birokrasi yang mampu menjadi pelayan  publik  dan  membawa  organisasi birokrasi  pemerintah  menjadi birokrasi  yang berpihak  pada  masyarakat.  Pemimpin  birokrasi  tersebut juga  inovatif  dan  kreatif  dalam  mengemban  fungsi  pelayanan  kepada publik  sehingga  dapat  menjadi  representasi  pemerintahan  milik masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
Kata kunci: Kepemimpinan, Birokrasi Pemerintah, Reformasi Birokrasi
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)

## Pendahuluan
Organisasi pada  dasarnya memiliki  roh  yang  bersemayam didalamnya  yang  dapat  memberi label  pencitraan  suatu  organisasi. Apabila  label  citra  negatif  me- lekat pada suatu organisasi, maka jangka  waktu  usia  organisasi  ter- sebut  akan  sulit  bertahan  lama, atau  apabila  organisasi  tersebut tetap bertahan,  keberadaannya layak  untuk  dipertanyakan. Hal tersebut dapat  terjadi  karena  roh kehidupan tidak bersemayam lagi di  dalam  organisasi  tersebut. Dengan  demikian,  roh  organisasi akan  berkembang  dengan  baik bila unsur-unsur didalamnya juga tinggal dan  menampilkan hal-hal yang  positif,  termasuk  dalam  hal ini pemimpin dalam suatu organisasi baik  organisasi  swasta maupun organisasi pemerintah.
Keberadaan organisasi  pe- merintah  akhir-akhir ini sering menjadi  sorotan  publik  akibat perilaku  beberapa  pemimpin  bi- rokrasi  pemerintah  yang  korup dan tidak mampu merepresentasi- kan  roh  kehidupan  yang  positif dalam  organisasinya. Roh  pe- mimpin  yang  diharapkan  sebagai pemimpin pelayan  publik  tidak mampu  terrepresentasi  dengan
baik karena  mental  para  pe- mimpin birokrasi pemerintah yang  tidak menjiwai  sepenuhnya jiwa pelayanan.
Seperti dilansir  pada  Tribun bahwa  sampai  akhir  2014,  ter- catat 325 kepala dan wakil kepala daerah,  76  anggota  DPR  dan DPRD,  serta  19  menteri  dan pejabat lembaga negara  yang ter- jerat  kasus korupsi.  Sejak  pe- nerapan  otonomi  daerah,  sekitar 70  persen  dari  total  kepala  dan wakil kepala  daerah diseret  ke meja hijau. Anehnya, data statistik  itu  tidak  menggentarkan pejabat-pejabat lain. http://www.tribunnews.com/nasio nal/2014/12/25.
Tidak dapat dipungkiri
bahwa  realita  tersebut  sangat memprihatinkan  karena  harapan masyarakat  tidak terakomodasi dengan  baik oleh para  pemimpin publik. Apa  yang  yang  menjadi ekspektasi publik  tidak  mampu dicerna dengan baik oleh para pe- mimpin birokrasi pemerintah yang sulit  merubah  mental  pe- jabat  menjadi seorang  yang  ber- jiwa  pelayanan dan  fokus  pada masyarakatnya. Bila  permasalah- an  dalam  kepemimpinan  biro- krasi tersebut dianggap  sebagai
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
suatu fenomena yang sudah biasa terjadi,  maka  akan  menjadi  pre- seden  buruk  bagi  citra  organisasi birokrasi  pemerintah. Dengan demikian,  sangat  dibutuhkan  fi- gur  pemimpin  publik  yang  ber- orientasi pada kesejahteraan rakyatnya  bukan  hanya  sekedar pencitraan  bahwa  mereka  ter- kesan peduli dengan rakyatnya.

## Kepemimpinan
Konteks kepemimpinan biasanya  memang  lekat  dan  sulit untuk  dilepaskan  dari  suatu organisasi. Organisasi akan men- jadi lebih baik jika  organisasi tersebut  memiliki  seorang  pe- mimpin  yang  memiliki  ciri-ciri kepemimpinan yang  positif se- hingga  mampu  membawa roh organisasi  berumur  panjang. Pe- mimpin  tersebut  diharapkan  be- bas  dari sikap  dan perilaku  yang tidak bermoral seperti tidak  me- lakukan korupsi yang  meng- untungkan diri sendiri, dan selalu menawarkan  hal  yang positif kepada bawahan serta situasi  di sekeliling organisasi termasuk di- dalamnya memiliki jiwa pelayan.
Menurut  Schein  (Ibrahim, 2008:  894)  pemimpin  yang  di- butuhkan agar  organisasi  dapat
mempertahankan  keberadaannya adalah:1) Pemimpin yang mampu menciptakan,  memelihara  dan mengubah organisasi sesuai dengan  tuntutan;  2) Pemimpin sebagai  animator;  3) Pemimpin sebagai pemelihara
budaya organisasi;  4) Pemimpin  sebagai agen  pembaharuan;  5) Pemimpin yang  memandang  ke  depan  (me- mpertajam  persepsi,  meningkat- kan  motivasi,  kemampuan meng- analisis,  dan  membagi  kekuasaan secara proporsional).
Pemimpin sebagai agen pem- baharuan  dan  selalu  memandang ke  depan  merupakan  pemimpin yang  penuh  dengan inisiatif,  kre- ativitas  dan  inovasi  sehingga organisasi  tidak  hanya  stagnan tetapi mampu menghadirkan sesuatu  yang  baru  yang  mampu memberi angin segar bagi organi- sasi  tersebut.  Dengan  banyaknya kreativitas  dan  inovasi  yang dimiliki, pemimpin tersebut tidak mudah cepat  puas  diri  atas prestasi  yang  telah  dicapai tetapi juga tidak arogan dengan kelebih- an  yang  dimiliki  sehingga tidak menganggap dirinya sebagai orang  yang paling berjasa  dan unggul dalam organisasi tersebut. Bahkan dengan  kreativitas  dan
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
inovasi yang  diciptakan  akan memberikan nilai  tambah  bagi organisasi yang dipimpinnya sehingga  nilai  tersebut  juga  akan dapat dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat.
Pemimpin yang  dibutuhkan sekarang  dan  ke  depan selayak- nya  berusaha  mengembangkan mutu, karakter, pola pikir, prinsip dan keberanian, mempertahankan visi  ke  depan,  sangat  peduli lingkungan,  memiliki  kekuatan yang  mengandung  energi  dan semangat  menatap  masa  depan (Hesselbein dalam Ibrahim, 2008: 95). Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin tersebut mampu menciptakan lingkungan  organi- sasi  yang  kreatif  melakui  pola pikir,  prinsip  dan  ke-beraniannya sehingga  bawahan  juga  menjadi kreatif,  selalu  mengembangkan budaya berpikir positif, menerap- kan  efisiensi  dalam  segala  hal, memberdayakan  bawahan,  berani melakukan  perubahan  dan  berani mengambil  sebuah  keputusan yang tidak popular sekalipun.
Peran pemimpin sangat vital, dalam  arti  tidak  hanya  menjadi sumber  inspirasi  dan  inovasi, tetapi  juga  memberikan  teladan dalam berperilaku bagi bawahan-
nya  dan  mampu membawa masa depan  organisasi  dengan me- nerapkan  strategi  yang  tepat untuk kemajuan organisasi.
Peran pemimpin dalam lingkungan  birokrasi  pemerintah juga  memegang  peranan  penting demi  kemajuan  dari  organisasi birokrasi  pemerintah  yang  di- pimpinnya.  Pemimpin  tersebut mampu  memberi  teladan  bagi bawahannya dan  memiliki  ke- beranian termasuk berani men- jauhkan  diri  dari  praktik  korupsi, kolusi  dan  nepotisme. Para  pe- mimpin  mampu  menggerakkan bawahannya untuk mengabdi kepada  kepentingan  masyarakat dalam  arti  selalu  mengutamakan kepentingan  masyarakat  di  atas kepentingannya sendiri. Jiwa
kreatif yang  dimiliki  seyogyanya dapat  menciptakan  suatu  model pelayanan yang diharapkan publik. Pemimpin  birokrasi  pe- merintah  harus  berani  meng- ambil  keputusan  baik  di  dalam organisasi  itu  sendiri  maupun yang berkaitan dengan ke- sejahteraan  masyarakat. Walau- pun  pada  awalnya  keputusan tersebut sulit diterima oleh bawahan bahkan masyarakat, namun bila  keputusan  tersebut
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara  umum,  pe- mimpin  tersebut akan tetap  ber- jalan  ke  arah  yang  dipandang sebagai  arah  yang  benar  dan membawa  manfaat  bagi  banyak orang.

## Birokrasi
Menurut  Wibawa  (2005: 327),  birokrasi  berasal  dari  kata biro  (kantor)  dan  krasi (pe- merintahan,
pengelolaan masyarakat).  Dengan  demikian, birokrasi  adalah  pemerintahan atau pengelolaan masyarakat yang  dilakukan  secara  tertulis, terencana,  terdokumentasi  secara rapi  dan dilakukan  orang-orang terdidik serta beradab.  Kon- sekuensi  dari  aktivitas  yang  ter- encana,  tertulis  dan  terdokumen- tasi tersebut adalah bahwa aktivitas  tersebut  dapat  diukur keberhasilan  atau  kegagalannya. Birokrasi dapat juga didefinisikan sebagai  implementator  kebijakan publik.
Wibawa  (2005:  328) juga menambahkan  bahwa ada  tiga masalah  yang  melekat  dalam birokrasi: 1) Birokrasi  berisi
manusia  sehingga  mereka  tidak dapat 100%  netral  dan  taat  asas.
Mereka  memiliki  kepentingan dan untuk memenuhi kepentingan tersebut, menjadikan birokrat bersikap  diskriminatif  dan  tidak taat asas. Mereka juga cenderung memp erbesar  ’kerajaan’  biro - krasinya; 2) Kinerja birokrasi dan birokrat tidak dapat diukur. Order yang  mereka  terima  seringkali abstrak  seperti  meningkatkan  ke- cerdasan anak, menciptakan manusia  seutuhnya,  dan  men- sejahterakan  seluruh  manusia. Karena  sulit  diukur,  birokrasi menjadi  tidak  terkontrol;  3) Kebijakan  yang  dibuat  seringkali sudah  kadaluwarsa.  Akibatnya jika  birokrasi  taat  asas  terhadap kebijakan  yang  dibuat  secara lambat  ini,  mungkin  dampak negatif  yang  dihasilkan.  Misal- nya,  penanggulangan  bencana yang  taat  prosedur akan meng- hambat proses penyelamatan
korban bencana. Banyak masalah publik
yang  dihadapi  akhir-akhir  ini, tetapi  yang  paling  utama  adalah perilaku  birokrasi pemerintah yang  terus menomorduakan  bah- kan mengorbankan  kepentingan publik.  Masyarakat  banyak  me- nilai kinerja birokrasi yang lamban,  tidak  transparan,  kurang
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
cekatan  dan cerdas  dalam  me- nangani  berbagai  masalah  yang dihadapi  masyarakat juga  kurang empati  akan  permasalahan  yang dialami masyarakat. Para birokrat yang  ada  dalam  birokrasi cen- derung berperilaku sebagai
’ majikan ’ dari  pada  sebagai ’pelayan’.
Warsito menambahkan bahwa  selama  ini,  banyak  keluh- an  masyarakat  mengenai  biro- krasi, diantaranya terlalu lamban, terlalu  kaku  dan  birokratis,  tidak profesional,  kurang  peka,  lebih sebagai  pangreh  praja  dari  pada pamong  praja,  dan  lebih  me- ngedepankan kekuasaan, ke- wenangan  dari  pada  pelayanan (2007: 188).
Walaupun  berbagai  upaya dilakukan  untuk  mematahkan stigma  tersebut,  namun  upaya yang  dilakukan  terkesan  tidak maksimal bahkan cenderung jauh dari harapan publik di mana para birokrat  terkesan lebih  banyak mengambil  ’ manfaat  untuk  diri sendiri ’. Bahkan  di  mata  rakyat miskin,  birokrasi sudah tidak mendapat kepercayaan dari rakyat  miskin dan  sering  mem- bangkitkan  emosi mereka karena merasa  terperdaya oleh trik-trik
para birokrat sekalipun sikap dan perilaku para birokrat tersebut seolah-olah menampakkan  sisi kemanusiaan dan  berpihak  pada rakyat  miskin. Rakyat  miskin sering  dijadikan  sasaran  untuk mencari keuntungan pribadi dengan kemasan mengangkat mereka  dari kemiskinan  dan keterpurukan.
Dengan  demikian,  semakin jelas  bahwa kemiskinan sering dijadikan  ajang  untuk menarik simpati  publik  dengan  mem- bungkusnya  sedemikian rupa  se- hingga  seolah-olah  masyarakat miskin  menjadi  tokoh  sentral yang  harus  diprioritaskan  dalam konsep  pembangunan  di  suatu daerah.  Namun  demikian,  hal tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan  realita  yang  ada  di  mana jumlah orang miskin tidak berkurang secara signifikan seperti  apa  yang  disuarakan  para pejabat birokrasi pemerintah.
Ramlan  Surbakti  (Santoso, 2008:  116)  mengatakan  bahwa pada  fenomena  birokrasi  di Indonesia, kewenangan besar yang  dimiliki  birokrat memberi dampak  di  mana hampir  semua aspek  kehidupan  masyarakat  di- tangani  birokrasi.  Kewenangan
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
yang terlalu besar tersebut meng- akibatkan lebih menonjolnya peran  birokrasi  sebagai  pem-buat kebijakan  dari  pada  pelaksana kebijakan,  dan  lebih  bersifat ’m enguasai ’ dari  pada  melayani masyarakat.
Pandangan  negatif  yang mengarah  pada  birokrasi  di Indonesia  yaitu  adanya penyakit birokrasi (bureaupathology) yang selama ini dikenal dengan birokratism. Hal  ini berkaitan dengan  pelayanan  pemerintah yang  menyangkut  sistem  dan prosedur yang berbeli-belit, memakan  waktu,  biaya  dan tenaga  (Warsito,  2007:  202). Fenomena  tersebut  terjadi  karena tradisi  birokrasi  yang  dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai  masyarakat  dengan segala  sumber  dayanya.  Oleh karena itu perlu adanya reformasi birokrasi. Pola  birokrasi  yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap  apa  yang  menjadi ekspetasi  publik,  harus  segera ditinggalkan,  dan  kemudian  di- fokuskan  menjadi birokrasi  yang terbuka,  transparan,  akuntabel, profesional  dan  mampu  mem- berikan  pelayanan  publik  dengan baik.  Untuk  mewujudkan  tata
kelola  pemerintahan  yang  baik, maka  reformasi  birokrasi me- rupakan suatu  keharusan yang tidak dapat ditawar.
Orde  reformasi  sebenarnya diharapkan mampu merubah wajah dan  citra birokrasi  pe- merintah. Namun demikian, fakta justru memperlihatkan bahwa reformasi  birokrasi tidak  mem- bawa  dampak  yang  berarti  bagi masyarakat  Indonesia. Akibatnya masyarakat  tidak  dapat  banyak memetik manfaat nyata dari Orde Reformasi. Kurangnya  komitmen pemerintah  terhadap  reformasi birokrasi  ini sejalan  dengan kurangnya  komitmen  pemerintah untuk  memberantas  KKN  dalam birokrasi  pemerintahan  Indonesia selama ini. Lantu, dkk (2007: 5) mengatakan  bahwa  paradigma dan  pola  pikir  yang  kolusi,
nepotis dan korup semakin menjadi-jadi.  Bahkan  tampaknya perilaku  tersebut  telah  melebihi tindak  penyimpangan  di  jaman Orde  Baru  yang  dikecam  dan dijadikan agenda reformasi untuk diberantas.  Jikalau  dahulu  hal  itu terjadi  lewat  satu  komando  dari atas,  sekarang  telah  menyebar  ke semua lapisan birokrasi dari yang
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
paling  atas  hingga  yang  ter- bawah.
Bahkan Agus
Dwianto (Santoso, 2008: 120) mengatakan bahwa  kinerja  pelayanan  biro- krasi  pemerintah  pada  masa reformasi  tidak  banyak  me- ngalami perubahan secara signifi- kan.  Para  birokrat  tetap  me- nunjukkan  derajad  rendah  pada akuntabilitas,  responsivitas  dan efisiensi  penyelenggaraan  pe- layanan  publik.  Kualitas  layanan publik juga diperparah oleh suatu kenyataan bahwa birokrasi sering mengedepankan  fungsi  lain  dari pada fungsi layanan publik.
Fungsi layanan publik men- jadi  bias dengan  sikap  pelayan publik  yang  belum  sepenuhnya responsif  terhadap  apa  yang diharapkan  publik  untuk  men- dapatkan  pelayanan  yang  me- muaskan. Bahkan  beberapa pe- layan publik lebih fokus pada diri sendiri  untuk  mendapatkan  man- faat  bagi  dirinya  sendiri  dan bukan pemanfaatan untuk masyarakat.
Situasi dan kondisi tersebut juga  berlaku  pada  pemerintah daerah  yang  belum  menampak- kan  hasil  yang  signifikan  saat otonomi dijalankan. Menurut
Thoha  (2008: 95), perilaku  pe- layanan kepada publik di- tengarahi  masih  belum  memberi kepuasan kepada masyarakat. Hal ini  bukan  karena  sumber  daya pegawainya  yang  kurang  ber- kualitas,  akan  tetapi  bentuk  ke- lembagaan  pemerintah  daerah banyak  dinilai  kurang  responsif dan  akuntabilitas. Bahkan  Thoha menambahkan bahwa akun- tabilitas publik  masih  belum menjadi prime perfomance kinerja  yang  menonjol  bagi instansi  atau  pejabat  di daerah. Kontrol yang
dilakukan masyarakat  kurang  memperoleh respon.  Lamanya  waktu  pelayan- an  yang  banyak  dikeluhkan masyarakat  tidak  segera  mem- peroleh perbaikan pelayanan
(2008: 95). Koordinator ICW Ade Irawan menjelaskan, selain mem- perkaya diri sendiri, motif korupsi politik  adalah  mem- perluas  dan  melanggengkan  ke- kuasaan.  Para  pejabat  politik berlomba  mengumpulkan  pundi- pundi  untuk  di-gunakan  sebagai money  politics dalam  ajang pemilu  dan  pilkada.  Mereka dengan culas memanfaatkan kemiskinan  rakyat  untuk  mem-
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
beli  suara.  Mereka  tak  mau  ber- susah-payah  melakukan  kerja politik  dan  sosial  untuk  merebut hati rakyat. http://www.tribunnews.com/nasio nal/2014/12/25.
Dengan demikian, re- formasi  birokrasi  harus  kembali pada koridor yang  benar.  Re- formasi  biroktrasi  harus mampu men-jawab keinginan publik bah- kan  mampu  mematahkan  ang- gapan  ’miring’  publik  terhadap kinerja birokrasi pemerintah.
Lebih  rinci  Sedarmayanti memaparkan  bahwa  reformasi birokrasi  berarti: 1) Perubahan cara  berpikir;  2) Perubahan penguasa  menjadi  pelayan;  3)
Mendahulukan peranan dari wewenang;  4) Tidak  berpikir
hasil  produksi  tetapi  hasil  akhir;
5) Perubahan manajemen kinerja;
6) Mewujudkan  pemerintahan yang baik, bersih dan stransparan dan  profesional,  bebas  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  melalui penataan kelembagaan, penata-an ketatalaksanaan, penataan sumber daya  manusia  aparatur,  akun- tabilitas,  dan  pelayanan  dan kualitas  pelayanan  (2009:  71 – 72).
Adapun  strategi  reformasi birokrasi  antara  lain: 1) Pem- baharuan mind  set (pola  pikir) dan culture set (budaya kerja); 2) Sistem manajemen pemerintahan, yaitu  penciptaan  pola  dasar organisasi pemerintah, perubahan dari manajemen ketatausahaan ke manajemen sumber daya manusia aparatur,  simplikasi  dan  oto- matisasi  tata  laksana,  sistem  dan prosedur  dan  mekanisme  pe- layanan  publik, perbaikan  sistem pengelolaan  aset  milik  negara, pembaharuan  sistem  manajemen keuangan  pelayanan  publik,  dan perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur (Sedarmayanti 2009: 76).
Dengan  demikian,  refor- masi birokrasi pada dasarnya me- rupakan suatu perubahan  secara mendasar, baik mind set, maupun culture  set penyelenggara  negara dari  mentalitas  yang  menguasai masyarakat menjadikan pe- nyelenggara negara  (birokrasi) yang melayani  masyarakat serta tata  kelola  pemerintahan  yang dapat  meminimalisir  terjadinya tindakan  KKN. Perubahan  cara berpikir  dan  budaya  penting untuk  segera  direformasi  me- ngingat selama ini pelayan publik
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
sudah  nyaman  pada  zona yang tercipta  pada  kurun  waktu sekian lama  sehingga  sulit  untuk  mer- ubah mind  set dan culture  set mereka yang harus berfokus pada pelayanan  yang sesuai ekspektasi publik.
Untuk  membenahi  biro- krasi, selayaknya perbaikan  biro- krasi  dimulai  dari  manusia  yang ada dalam birokrasi. Oleh karena itu,  memperbaiki  birokrasi  harus dimulai  dengan  merubah cara berpikir, budaya  dan  moral  para birokrat. Namun  demikian, per- baikan  birokrasi juga tergantung dari  pihak  yang  berkuasa yaitu pemimpin birokrasi pemerintah.
Keban  (2008:  261)  me- ngemukakan bahwa ada beberapa aspek untuk memperbaiki birokrasi, diantaranya: 1) Mem- bangun  visi  birokrasi: yaitu  di- lakukan  melalui  proses  inter- nalisasi  atau  institusionalisasi mulai dari tingkat nasional sampai  tingkat  kabupaten/kota, sehingga  para  elit  birokrat  me- miliki unity  purpose,  niat  dan komitmen  bersama  membangun negara Indonesia; 2) Membangun manusia  birokrasi:  hal  yang  di- benahi  terutama  pada  kualitas kepemimpinan  birokrasi.  Aspek
ini harus dibenahi melalui leardership development;
3)
Membangun  sistem  birokrasi: yaitu  dimulai  dari  pembenahan struktur, pe-nerapan strategi yang tepat  dan  pembenahan  budaya organisasi;  4) Membangun  ling- kungan  birokrasi.  Para  birokrat dianjurkan  untuk  memperhitung- kan  pengaruh  lingkungan  baik lingkungan politik, hukum,
ekonomi,  sosial  budaya  dan etnologi agar tidak terjadi ketimpangan  dalam  mencapai kesejahteraan masyarakat.
Adanya  kepedulian  dan  ke- terlibatan  masyarakat  dapat  men- dorong  percepatan  pembenahan birokrasi di Indonesia. Masyarakat harus disadarkan bahwa pembenahan birokrasi adalah  agenda  yang  menentukan nasib  mereka.  Pembenahan  dapat dilakukan  dengan  memotivasi para elit  birokrasi untuk  me- lakukan  perubahan  demi  ke- pentingan publik. Para elit
birokrasi juga harus diberi keleluasaan  untuk  melakukan perubahan tersebut.
Pada  era  saat  ini,  birokrat dan  birokrasi  dituntut  untuk customer’s orient ed atau customer approach pada
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
masyarakat yang memiliki differentiated. Birokrasi dan biro- krat  dituntut  dalam  konsep  dan perilaku  yang  mengarah  pada putting  th e  customer’s  in  the driver set (Warsito, 2007: 190).
Dengan demikian, birokrasi harus  merubah ’ frame ’nya men- jadi  birokrasi  yang  melayani publik  secara  nyata  dan  bukan hanya  slogan-slogan  semu  yang tidak  pernah  terealisir  dan  di- rasakan  publik.  Pemimpin  biro- krasi diharapkan mampu menjadi pionir  dan  pemrakarsa  serta teladan  bagi  bawahannya  untuk menjadi pelayan masyarakat.

## Model  Kepemimpinan  dalam Ranah Birokrasi di Indonesia
Kepemimpinan  tidak  bisa lepas  dari  birokrasi.  Ke  arah mana  birokrasi  berjalan  tidak lepas  dari  gaya  kepemimpinan yang  ada.  Keberadaan  pemimpin dalam  birokrasi  dapat  membawa birokrasi ke arah yang lebih baik, tetapi bisa sebaliknya menjadikan birokrasi  kehilangan  daya atau kekuatan.
Dengan sendirinya, masyarakat  juga  harus  tahu  me- ngenai  seberapa  besar  kekuatan dan  kemampuan  yang  dimiliki
oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan  pimpinan  yang  secara terbuka  mengasosiasikan  kedua komponen tersebut (Warsito, 2007: 210). Untuk  mewujudkan good governance, reformasi ke- pemimpinan dalam birokrasi
dapat  dilakukan  dengan  meng- adakan  pembaharuan,  diantara- nya adalah reformasi harus dilakukan  secara  sistematis  dan terpadu dalam memberikan pelayanan yang  dapat  memenuhi ekspetasi atau harapan masyarakat. Pada  era  reformasi ini, birokrat  terutama pemimpin birokrasi pemerintah dituntut untuk  akuntabel  (accountability), terbuka,  peka dan  tanggap  atas apa  yang  diinginkan  publik, bersikap profesional, integritas, dan netral tidak memihak.
Akuntabilitas  sangat  pen- ting  karena  pemimpin  birokrasi pemerintah harus dapat memper- tanggungjawabkan kinerjanya ke- pada masyarakat. Akuntabilitas di sini  mencakup  pada  efisiensi  dan penghematan dana, kekayaan dan sumber daya manusia, dan sumber-sumber  lainnya.  Akun- tabilitas  juga  mensyaratkan  agar pemimpin  tidak  hanya terpaku
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
pada per-aturan    yang  ada,  tetapi juga  menetapkan  suatu  proses yang  berkelanjutan  dalam  mem- berikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat.  Dengan  demikian, pemimpin diharapkan dapat men- jadi  representasi  pemerintahan milik  masyarakat  yang  ber- orientasi  pada  kesejahteraan  ber- sama dan  pemanfaatannya  dapat dirasakan bersama.
Robert  Muller  (Ibrahim, 2008: 99) merumuskan ke- pemimpinan dalam birokrasi pada  era  globalisasi  hendaknya memiliki karakter: 1) Ber- orientasi  kepada  manusia;  2) Memberi perhatian sungguh- sungguh  terhadap  implementasi; 3) Memperhitungkan  dan  me- manfaatkan  kondisi  lingkungan; 4) Berorientasi pada cara berpikir sistem;  5) Pragmatis,  fleksibel, dan  mampu  mengelola  ketidak- pastian  dan  keragaman;  6) Ber- orientasi pada masa depan.
Untuk menjadi seorang pemimpin  yang  baik  di dalam sebuah  birokrasi  pemerintahan perlu mengetahui bagaimana birokrasi  tersebut  dilaksanakan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa fokus  utama  adalah  masyarakat sebagai  manusia  yang  hidup  di
suatu tempat. Masyarakat sebagai sosok manusia adalah masyarakat yang  tidak  diam  tetapi  kritis  bila mendapat  perlakuan  yang  tidak layak  dalam  mengakses  pe- layanan  publik.  Masyarakat  saat ini  adalah  masyarakat  modern yang  menuntut  pelayanan  cepat dan  modern  serta  transparan. Oleh karena itu, pemimpin
birokrasi  pemerintah  seyogyanya peka  akan  kebutuhan  masyarakat saat ini.
Menurut Wise (Keban, 2008:  252),  birokrat  yang  di- hasilkan  selama  ini  lebih  ber- postur politico dan delegates dari pada trustee.  Postur  birokrat sebagai politico cenderung  me- manfaatkan jabatannya untuk
melayani  kepentingan  ideologi dan posisinya, dan sebagai
delegates,  cenderung  bertindak sebagai wakil partai atau kelompok. Hal ini harus dihindari karena akan menggangu
netralitas  birokrasi  dan  mem- bangkitkan distrust di  kalangan masyarakat.  Postur  yang  ideal adalah trustee yaitu  birokrat benar-benar  bekerja  untuk  me- menuhi kepentingan publik.
Oleh  karena  itu,  pemimpin birokrasi  harus  membangun  dan
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
memelihara trust dari masyarakat. Trust bukan  merupakan  ke- yakinan buta (unconditional belief)  masyarakat  terhadap  pe- mimpin  birokrasi,  tetapi  suatu reasoned expetation.  Masyarakat akan  percaya  pada  birokrasi jika birokrasi  bertindak  etis,  adil,  dan tidak  mengancam hak  dan  ke- pentingan  masyarakat,  serta  me- miliki  niat  baik  dan  selalu  peduli dengan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat (Keban, 2008: 253).
Selama  ini  masyarakat  ber- sikap apatis terhadap  program yang  didesain  oleh  birokrasi pemerintah  karena  setelah  di- realisasi  biasanya  tidak  selaras dengan  konteks  pelayanan  yang adil  dan  merata  bahkan  men- gancam  kepentingan  masyarakat. Begitu  banyak  kasus  korupsi pada  program  yang  sebenarnya dana tersebut menjadi hak rakyat.
Hector  Ruiz  (Sedarmayanti 2009:  202)  menekankan  bahwa inti  tugas  pemimpin  adalah  me- layani.  Model  baru  kepemimpin- an saat  ini  adalah model  ke- pemimpinan yang mencoba simultan meningkatkan per- tumbuhan  personal  pegawai  dan memperbaiki  kualitas  pelayanan organisasi melalui kombinasi
kerja  sama  tim  dan  pengem- bangan  komunitas,  keterlibatan personal dalam proses pembuatan keputusan  serta  perilaku  peduli dan etis.
Lebih rinci Sedarmayanti
(2009: 204) mengemukakan
fokus  utama  pemimpin  pelayan adalah: 1) Pengembangan  pe- gawai; 2) Penciptaan nilai tambah bagi  pelanggan;  3) Terciptanya kepuasan  pelanggan;  4) Keber- hasilan  organisasi  berkesinam- bungan.
Menurut
Larry Spears (Lantu,  dkk  2007:  40 – 43),
karakteristik pemimpin  pelayan adalah  mendengarkan,  empati, menyembuhkan,  kesadaran  diri, persuasif,  konseptualisasi,  ke- mampuan  melihat  masa  depan, kemampuan  melayani,  komitmen pada  pertumbuhan  individu,  dan membangun komunitas.
Sudah  saatnya  pemimpin birokrasi  pemerintah  berfokus pada  pelayanan  publik  yang  se- nyatanya dengan  menciptakan nilai  tambah  bagi  masyarakatnya sehingga  akan  tercapai  kepuasan publik. Point  penting  yang  harus ditekankan adalah pemimpin birokrasi harus mampu  melayani dengan sepenuh hati pada
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)
masyarakatnya dan  bukan me- rekasa pelayanan  tersebut  untuk kepentingan  pribadi  dan  mem- perkaya  diri. Pemimpin  birokrasi mampu mendengarkan dan empati akan  suara  publik, atas apa  yang  dikehendaki  publik. Dengan  komitmen  yang  tinggi untuk  menjadi  pelayan  bagi masyarakatnya,  maka  tujuan  ber- sama  membangun dan  men- sejahterakan  masyarakat  akan menjadi  fokus  utama  dan  benar- benar dapat direalisasi.

## Kesimpulan
Birokrasi  ideal  yang  di- harapkan  oleh  masyarakat  adalah birokrasi yang dapat memberikan pelayanan  seperti apa  yang  di- harapkan  oleh  masyarakat.  Biro- krasi  bukan  merupakan  ’sesuatu’ yang  menakutkan  bagi  mas- yarakat sehingga masyarakat enggan  ’bersinggungan’  dengan birokrasi  walaupun  pada  ke- nyataannya  mereka  harus  ’ber - singgungan’ dengan birokrasi.
Dengan demikian,  tuntutan kesadaran  dan  perubahan  makna birokrasi  akan  memberi  warna baru  bagi  pelaksanaan  demokrasi pemerintah.  Reformasi  birokrasi bukan dimulai dari tingkat
bawah,  tetapi  dari  atas.  Ke- sadaran dan komitmen  perlu-nya reformasi sangat diharapkan datangnya  dari  atas  atau  pimpin- an. Dengan  demikian,  pemimpin birokrasi  pada  dasarnya  me- rupakan key  person untuk  mem- bawa  perubahan  pada  reformasi birokrasi.
Oleh  karena  itu,  peran pemimpin  untuk  menciptakan wajah birokrasi yang lebih humanis, mampu  menjadi  pe- layan  yang  baik, mengedepankan profesionalitas sangat  besar  dan signifikan untuk terwujudnya pelayanan  yang  memuaskan  bagi publiknya. Pemimpin dalam biro- krasi  diharapkan  dapat  menjadi representasi  pemerintahan  milik masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Daftar Pustaka http://www.tribunnews.com/nasio nal/2014/12/25/sejak-otonomi- daerah-70-persen-kepala-dan- wakil-kepala-daerah-terjerat- korupsi Ibrahim,  H.  Amin,  2008, Pokok- pokok Administrasi Publik dan Implementasinya,    PT  Refika Aditama, Bandung
Model Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah (Rumsari Hadi Sumarto)

## Keban, Yeremias T., 2008, Enam
Dimensi Strategis Administrasi  Publik,  Konsep, Teori  dan  Isu,  Gava  Media, Yogyakarta Lantu, Donald, dkk, 2007, Servant  Leadership,  Gradiens Books, Yogyakarta Santoso, Panji, 2008, Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi  Good  Governance, PT Refika Aditama, Bandung Sedarmayanti,  2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi  Birokrasi  dan Kepemimpinan Masa Depan,  Refika  Aditama, Bandung Thoha,  Miftah,  2008, Birokrasi Pemerintah  Indonesia  di  Era
Reformasi,  Prenada Media Group, Jakarta Utomo, Warsito, 2007, Administrasi Publik Baru Indonesia,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta Wibawa, Samudra, 2005, Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik, Gava Media, Yogyakarta

## Biodata
Rumsari Hadi  Sumarto,  SIP, MPA, merupakan staf pengajar di ASMI  DESANTA,  Jl.  Wates  99, Kawasan Bayeman Permai, Yogyakarta. Menyelesaikan  studi
S1 dan  S2 di  Universitas Gajah Mada pada bidang  ilmu Ilmu Administrasi Negara.

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

## FAKULTAS EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN ADMINISTRASI
Alamat: Karangmalang Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 586168 Ext. 583 Fax. (0274) 554902 Website : http://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi | e-mail : efisiensi@uny.ac.id

## RAMBU-RAMBU TEKNIS PENULISAN UNTUK EFISIENSI

## 1. Tulisan  merupakan  suatu kajian  ilmiah  tentang  masalah  administrasi  dan  belum  pernah
dipublikasikan pada media lain.
2. Tulisan  disusun  dengan  sistematika  ilmiah  mencakup  unsur-unsur  :  (a)  judul,  (b)  abstrak  (c) pendahuluan  tentang  masalah  yang  dibahas,  (d)  tinjauan  secara  teoritis dan  pembahasan,  (e)
perspektif baru yang diajukan, (f) kesimpulan, (g) daftar pustaka dan, (h) biodata.
3. Judul tulisan dibuat secara singkat namun menggambarkan substansi isi, sebaiknya tidak lebih dari sepuluh kata.
4. Abstrak yang menggambarkan intisari keseluruhan isi tulisan, disusun secara naratif, kurang lebih
100 kata, diketik satu spasi.
5. Di bawah abstrak ditulis kata kunci.
6. Penunjukan sumber acuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Azhar Kasirn (1998) menyatakan bahwa
b. Senada dengan pendapat Azhar Kasim (1998) bahwa
c. ... dikemukakan pula oleh Kristiadi (Azhar Kasim, 1998) kebijakan swastanisasi merupakan
....
7. Penulisan daftar pustaka:
a. Azhar Kasim. (nama, tahun, halaman). Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta:
Lembaga Penerbit FEUI & PusatAntar Universitas Ilmu-ilmu Sosial.
b. March,  J.G.  dan  J.P.Olsen  (ed).  1990. Ambiguity  and  Choice  in  Organization.  Oslo Universitetsforlaget.
8. Biodata penulis dalam narasi, memuat nama lengkap, gelar, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, nama lembaga dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas.
9. Nama penulis dan alamat dicantumkan di bawah judul, tanpa gelar.
10. Panjang  tulisan 10  sampai 15 halaman  kuarto  ketik  spasi  ganda  (MS  Word,  Arial  10),  diterima redaksi dalam bentuk print-out dua eksemplar dan CD.