Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong
Gustini 1) ; Azuwandri 2) ; Salehan 3) ) ; M Bima Eka Putra 4)
1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi , Bengkulu Email: 1) stia_gustini@yahoo.com ; 2) azuwandri24@gmail.com ; 4) bimabengkulu16@gmail.com
How to Cite :
Gustini,  G.,  Azuwandri,  A.,  Salehan,  S.  Putra,  M.B.E.,  (2023).  Pengaruh  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan (Imb)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Kabupaten  Rejang  Lebong. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [17 Juni 2023] Revised [20  Juli 2023] Accepted [30 Juli 2023]

## ABSTRAK
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  bagian  dari  sumber  pendapatan daerah  yang  secara  bebas  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah dari pembayaran atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  diberikan  oleh  pemerintah daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  terhadap  pendapatan asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Dalam  penulisan  ini,  jenis penelitian  yang  digunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dan  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi.  Metode  analisis yang  digunakan  regresi  linier  sederhana,  korelasi  sederhana,  dan diterminasi.    Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Pengaruh  Retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Rejang  Lebong  cukup  baik.  Dengan  kecenderungan  realisasi penerimaan  mengalami  kenaikkan  tiap  tahunya,  dengan  tingkat  rata-rata 1,16  %.  Dari  hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Retribusi  IMB terhadap pencapaian target PAD adalah positif. Nilai korelasi menunjukkan keeratan  hubungan  retribusi  IMB  terhadap  pencapaian  target  PAD  adalah sedang.  Hasil  pengujian  diterminasi  adalah  retribusi  IMB    berpengaruh terhadap  pencapaian  target  PAD  sebesar  35%.  Hasil  uji  hipotesis  didapat bahwa retribusi IMB tidak signifikan mempengaruhi pencapaian target PAD, hal ini disebabkan karena target dan realisasi retribusi IMB memang masih kecil dan secara statistik belum menunjukkan adanya pengaruh yang jelas.

## ABSTRACT
Regional  Own  Revenue  is  part  of  regional  revenue  sources  which  can  be  freely used by each region to organize regional government and development. Regional levies  are  local  revenues  from  payments  for  services  or  the  granting  of  certain special permits granted by the local government.  Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of building permit fees (IMB) on local revenue (PAD)  in  Rejang  Lebong  Regency.  In  this  writing,  the  type  of  research  used  is descriptive research and the data collection method used is documentation. The analytical  method  used  is  simple  linear  regression,  simple  correlation,  and termination.  The  results  of  this  study  are that the  effect  of  building  permit  fees (IMB)  on  local  revenue  (PAD)  in  Rejang  Lebong  Regency  is  quite  good.  With  the tendency  of  revenue  realization  to  increase  every  year,  with  an  average  rate  of 1.16%. The regression results show that the effect of IMB levies on achieving the PAD  target  is  positive.  The  correlation  value  indicates  the  close  relationship

## KEYWORDS
Local  Government,  IMB Retribution, Regional
Original Revenue
This is an open access article under the CC – BY-SA license
between  the  IMB  levy  and  the  achievement  of  the  PAD  target  is  moderate.  The result of the termination test is that the IMB levy affects the achievement of the PAD target of 35%. The results of the hypothesis test show that the IMB levy does not  significantly  affect  the  achievement  of  the  PAD  target,  this  is  because  the target  and  realization  of  the  IMB  levy  are  still  small  and  statistically  have  not shown a clear influence.

## PENDAHULUAN
Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab  selalu  sesuai  dengan  kondisi  kerangka  sistem  sosial  yang  menyertainya.  Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan selalu menunjang suatu bidang dengan bidang yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara semua bidang.
Sejak diberlakukannya tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan daerah-daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menunggu subsidi  dari  Pemerintah  Pusat,  karena  adanya  peralihan  sistem  dari  sentralisasi  menjadi desentralisasi.  Pembangunan  di  daerah  terutama  ditunjukan  untuk  meningkatkan  taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Pemerintah  bertekad  untuk  melaksanakan  kebijakan  otonomi  daerah  baik  dalam  aspek administrasi  pemerintahan  maupun  dalam  aspek  pengelolaan  program  pembangunan  lembaga- lembaga  pemerintahan  dan  pelaku-pelaku  pembangunan  daerah.  Sesuai  dengan  prinsip  otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Mengenai  Pemerintah  Daerah  diatur  dalam  UUD  1945  yaitu  dalan  BAB  VI  yang  terdiri  dari Pasal  18A  dan  Pasal  18B  dimana  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  menyebutkan  :  “Pemerintah  Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonom i dan tugas pembantu”.
Dengan  demikian  pemerintah  daerah  dapat  menjalankan  pemerintahannya  sendiri  dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan  partisipasi  dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan disetiap daerah  dengan  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  yang  tersedia  dimasing-masing  daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  otonomi  nyata  dan  bertanggung  jawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Peran otonomi daerah yang nyata dan bertanggung  jawab  ini  diharapkan  mampu  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara aktif dan efisien.
Salah satu kriteria paling penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan  self-supporting  dalam  bidang keuangan.  Dengan  perkataan  lain  faktor  keuangan  merupakan  faktor  Essensial  dalam  mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.
Berbagai  sumber  penerimaan  pemerintah  terus  digali  dan  diupayakan  guna  menunjang pembangunan.  Dengan  adanya  sumber  penerimaan,  pemerintah  daerah  dapat  menyusun
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  melaksanakan  pembangunan  berdasarkan prioritas sesuai tujuan yang akan dicapai.
Kemandirian  keuangan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kemampuan daerah  untuk  membiayai  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Kemampuan  tersebut  merupakan penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah.
Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  di  dalamnya  menyebutkan  bahwa  sumber-sumber  pendapatan  daerah terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
a.Pajak Daerah
b.Retribusi Daerah
c.Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yaitu terdiri dari :
a.Dana bagi hasil
b.Dana alokasi umum
c.Dana alokasi khusus
3.Pinjaman daerah
4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sebagai  salah satu bentuk  dari  sumber  penerimaan daerah  adalah  berupa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang  secara  bebas  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Pembangunan  di  daerah  terutama  ditunjukkan  untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom.
Melihat  lebih  jauh  tentang  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yaitu    Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  tidak  hanya  itu  dapat  kita  ketahui  bahwa  ada  beberapa  komponen  dalam  unsur penerimaan  daerah.  Khususnya  dalam  hal  ini  seperti  yang  terdapat  pada  tabel  berikut,  yaitu Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  Anggran  2012 – 2021 adalah sebagai berikut :

## Tabel 1
NO TAHUN IMB PAD 1 2012 235,000,000 Rp 9,135,143,564 Rp 2 2013 200,000,000 Rp 16,299,718,060 Rp 3 2014 100,000,000 Rp 12,479,867,100 Rp 4 2015 100,000,000 Rp 12,818,927,202 Rp 5 2016 151,675,486 Rp 16,672,954,550 Rp 6 2017 300,000,000 Rp 18,181,328,512 Rp 7 2018 250,000,000 Rp 27,129,370,797 Rp 8 2019 340,000,000 Rp 30,126,525,431 Rp 9 2020 200,000,000 Rp 33,578,120,471 Rp 10 2021 500,000,000 Rp 50,217,203,425 Rp
Dapat  dilihat  dari  table  1  di  atas,  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Semula pada tahun 2012 target pencapaian  sebesar Rp. 235.000.000,-  semakin  meningkat  tiap  Tahunnya  hingga  Tahun  2021  menjadi  sebesar  Rp.
500.000.000,-  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  juga  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2012 sebesar Rp. 9.135.143.564,- menjadi sebesar Rp. 50.217.203.425, pada tahun anggaran 2021.
Izin  Mendirikan  Bangunan  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi    atau badan  untuk  mendirikan  suatu  bangunan  sehingga  yang  dimaksud  agar  didisain,  pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sehingga  setiap  orang  pribadi  atau  badan  yang  akan  mendirikan  bangunan  dan  menuntut peraturan  perundang-undangan  atas  bangunannya  tersebut  diwajibkan  untuk  melakukan pembayaran  retribusi.  Izin  Mendirikan  Bangunan  sebagai  sumber  daya  yang  berpotensi memberikan  pemasukan  keuangan  daerah  mempunyai  arti  strategis  khususnya  bagi  Kabupaten Rejang  Lebong.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  penerimaan  retribusi  izin  mendirikan  bangunan seharusnya  terus  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  pembangunan  fisik  baik  yang  dilakukan oleh  pemerintah  maupun  oleh  pihak  swasta.  Selain  itu  peningkatan  jumlah  bangunan  tempat tinggal  dan  usaha  yang  belum  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  di  kabupaten  Rejang  Lebong masih banyak. Berdasarkan data pada Dinas Pendapatan  Daerah Kabupaten Rejang Lebong masih ada  50  ribu  bangunan  yang  masih  belum  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  dan  belum maksimalnya  kesadaran  dalam  membayar  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),    berarti retribusi  izin  mendirikan  bangunan  masih  sangat  potensial  dalam  penyumbang  penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

## LANDASAN TEORI

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  merupakan  iuran  yang  sangat  penting  untuk  menentukan  kelangsungan  hidup dan  kemajuan  suatu  perusahaan.  Pencapaian  pendapatan  yang  optimal  tidak  berjalan  dengan sendirinya, melainkan dari aktivitas atau kegiatan perusahan dalam mengelola usahanya.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAP No. 71 tahun 2010 mengemukakan bahwa pendapata n  adalah  :  ”Semua  penerimaan  rekening  kas  umum  Negara/  Daerah  yang  menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang berasal dari kontribusi pemasaran modal”.
Selanjutnya  pendapatan  merupakan  :  Arus  masuk  dan  peningkatan  nilai  aktiva  suatu perusahaan  atau  pengurangan  kewajiban  yang  berasal  dari  aktivitas  utama  atau  inti  perusahaan yang masih berlangsung (Harahap, 2004:87).
Sedangkan menurut Baridwan (2001:65), Pendapatan ialah : Aliran masuk harta-harta (aktiva) yang  timbul  dari  penyerahan  barang  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  suatu  usaha  selama  suatu periode  tertentu.  Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  tentang  pengertian  pendapatan  adalah  : Pertambahan aktiva  atau  pegurangan  kewajiban dalam  suatu  periode,  tetapi  bukan karena  aktiva yang  disebabkan  penambahan  atau hutang  maupun  koreksi  rugi  laba  tahun  lalu.  Pada  umumnya pendapatan  dikaitkan  dengan  prosedur  akuntansi  tertentu,  jenis  perubahan  nilai  tertentu  dan kaidah implisit atau diasumsikan untuk menetapkan kapan pendapatan harus dilaporkan.
Bagi  suatu  pemerintahan  daerah  pendapatan  merupakan  penerimaan  harta-harta  (aktiva) yang  diperoleh  dari  Pemerintah  Pusat  dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  wilayah  administratif  masing – masing  selama periode satu tahun. Sumber – sumber keuangan daerah, adalah sebagai berikut :
1.Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2.Bagi hasil pajak dan non pajak
3.Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkt II
4.Pinjaman daerah
5.Sisa lebih anggaran tahun lalu
6.Lain-lain penerimaan daerah yang sah.
Setelah  adanya  otonomi  daerah,  sumber-sumber  pendapatan  daerah  ditetapkan  dalam  UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana  didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :
1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
a.Pajak Daerah
b.Retribusi Daerah, antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
c.Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
d.Hasil pengelolaan kekyaan daerah yang dipisahkan.
2.  Dana perimbangan, yaitu terdiri dari :
a.Dana bagi hasil
b.Dana alokasi umum
c.Dana alokasi khusus
3.Pinjaman daerah
4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Salah  satu  perbedaan  yang  sangat  signifikan  diantara  UU  Nomor  33  Tahun  2004  mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat  kepada daerah  baik  Propinsi  dan  daerah  Kabupaten  maupun  Kotamadya  melalui  kebijakan dana  Instruksi  Presiden  (Inpres)  dan  subsidi  daerah  otonom  serta  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT). Sedangkan  ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  otonomi  daerah  yang  baru,  bantuan  pusat dihapus  dan  digantikan  dengan  dana  perimbangan  yang  intinya  bahwa  daerah  otonom    yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakanya. Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah “ Penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku “.

## a.  Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang – undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
b.  Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau badan.
c.  Perusahaan Milik Daerah
Perusahaan  milik  daerah  adalah  adalah  badan  usaha  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah dimana  pembentukan,  penggabungan,  pelepasan  kepemilikan,  dan  atau  pembubarannya ditetapkan dengan PERDA yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Penerimaan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain hasil penjualan asset tetap daerah jasa dan giro.

## Retribusi Daerah
Lebih lanjut membicarakan retribusi dalam hal ini dikarenakan topic yag terkait dalam kajian ini  adalah  mengenai  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  sebagaimana  halnya  pajak  daerah merupakan  salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan  kesejahteraan  masyarakat.  Daerah  kabupaten/kota  diberi  peluang  dalam  menggali potensi  sumber-sumber  keuanganya  dengan  menetapkan  jenis  retribusi  selain  yang  telah
ditetapkan  dan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Retribusi  daerah  adalah  pemungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah.
Tujuan  Retribusi  Daerah  pada  dasarnya  memiliki  persamaan  pokok  dengan  tujuan pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  negara  atau  pemerintah  daerah.  Adapun  tujuan pemungutan tersebut adalah :
a.  Tujuan  utama  adalah  untuk  mengisi  kas  negara  atau  kas  daerah  guna  memenuhi  kebutuhan rutinnya.
b.  Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa dan diberikan secara langsung kepada masyarakat.
Retribusi daerah dalam pelaksanaanya memiliki dua sifat, sifat tersebut yaitu :
a.  Retribusi yang sifatnya umum, yaitu pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi  mereka  yang  ingin  menikmati  kegunaan  dari  suatu  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah.  Misalnya  bagi  mereka  yang  masuk  kedalam  pasar  untuk  berjualan,  walaupun  hanya sehari tetap dikenakan punggutan retribusi.
b.  Retribusi  yang  pungutanya  betujuan,  yaitu  retribusi  yang  dilihat  dari  segi  pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah.  Misalnya  kewajiban  retribusi  yang  dilakukan  seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.
Objek  Retribisi  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah.  Tidak  semua  yang  diberikan  pemerintah  dapat  dipungut  retribusinya,  tetapi  hanya  jenis- jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (Prakoso, 2005 : 417). Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. (Prakoso, 2003 :129).
a.  Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau badan.
1.  Subjek Retribusi Jasa Umum Subek Retribusi Jasa Umum adal orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
2.  Objek Retribusi Jasa Umum Objek  retribusi  jasa  umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diikmati oleh pribadi atau badan.
3.  Jenis Retribusi Jasa Umum Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain :
a.Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
b.Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
c.Retribusi pelayanan pasar.
d.Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
e.Retribusi pelayanan kesehatan.
b.  Retribusi Jasa Usaha Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
1.  Subjek Retribusi Jasa Usaha
Subjek  retribusi  jasa  usaha  adalah  orang  pribadi  atau  badan  usaha  yang  menggunakan  atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
2.  Objek Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut  prinsip  komersial.  Pelayanan  yang  disediakan  pemerintah  daerah  yang  menganut prinsip komersial meliputi :
a.  Pelayanan  dengan  menggunakan  atau  memenfaatkan  kekayaan  daerah  yang belumdimanfaatkan secara optimal.
b.  Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.
3.  Jenis Retribusi Jasa Usaha
Adapun jenis retribusi jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut :
a.Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b.Retribusi pasar grosir / pertokoan
c.Retribusi tempat pelelangan
d.Retribusi terminal
e.Retribusi khusus tempat parkir
f.Retribusi tempat penginapan / Villa
g.Retribusi rumah pemotongan hewan
h.Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
i.Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dll.
c. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya  alam  barang,  prasarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dn menjaga kelestarian lingkungan.
1.  Subjek Retribusi Perizinan Tertentu
Subjek  retribusi  perizinan  tertentu  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  izin tertentu  dari  pemerintah  daerah.  Subjek  ini  dapat  merupakan  wajib  retribusi  jasa  perizinan tertentu.
2.  Objek Retribusi Perizinan Tertentu
Objek  retribusi  perizinan  tertentu  adalah  kegiatan  tertentu  pemerintah  daerah  dalam  rangka pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  prasarana  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3.  Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut :
a.Retribusi Izin Mendirikan Bagunan
b.Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c.Retribusi Izin Gangguan d.Retribusi Izin Trayaek
Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  retribusi  jasa  umum  didasarkan  pada kebijaksanaan  daerah  dengan  memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa  yang  bersangkuta, kemampuan  masyarakat  dan  aspek  keadilan,  dan  didasarkan  juga  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  pantas  diterima  oleh  pengusaha  swasta  sejenis  yang  beroprasi secara  efisien  dan  berorientasi  pada  harga  pasar.  Dimana  prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan tariff diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  retribusi  perizinan  tertentu  didasarkan  pada
tujuan  untuk  menutup  sebagian  atau  seluruh  biaya  pemberian  izin  yang  bersangkutan.  Biaya peyelenggaraan  izin  ini  meliputi  penerbitan  dokomen  izin,  pengawasan  dilapangan,  penegahan hukum, piñata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Tarif  retribusi  ditinjau  kembali  secara  berkala  dengan  memperhatikan  prinsip  dan  sasran penataan  tarif  secara  berkala  dan  berjangka  waktu,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi perkembanga  perekonomian  daerah  dari  objek  retribusi  yang  brsangkutan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Kebijakan  memungut  bayaran  untuk  barang  dan  layanan  yang  disediakan  pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peran penting dalam  menjatah  permintaan,  mengurangi  penghamburan  dalam  memberikan  isyarat  yang  pelu sumber daya untuk pemasok mengenai dasar produksi pelayanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan  sehingga  penawaran  dapat  selaras.  Tetapi,  memunggut  bayaran  hanya  tepat  untuk barang dan layanan ya ng bersifat “pribadi” dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar.
Sebaliknya  barang  “masyarakat”  bermanfaat  untuk  semua  orang  terlepas  dari  beberapa mereka  membayar.  Dalam  kenyataan,  perbedaan  antara  barang  pribadi  dan  barang  masyarakat tidak terlalu jelas. Terutama kerena ada ‘dampak atas pihak luar” (eksternalitas), artinya konsumsi seseorang  dapat  menimbulkan  manfaat  (  atau  kerugian  )  orang  lain  atau  masyarakat.  Contohnya adalah layanan kesehatan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan data hasil observasi yang dipaparkan secara sistematis dan fluktual sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan  unit  yang  diteliti  secara  sistematis  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan (Sukmadinata,  2006  :  72).  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan,  maka  digunakan  beberapa metode pengumpulan data dengan maksud agar data yang diperlukan dalam

## Analisis Regresi Liniear Sederhana
Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan analisa regresi liniear sederhana. Analisa regresi  linier  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  realisasi  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB) disebut (X) terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut (Y) dengan rumus :
Dimana :
Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
a = Harga Y ketika X=0 (konstanta)
b  =  Variabel  dependen  yang  didasarkan  pada  perubahan  variabel independen
X= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
Keterangan :
= Variabel Independen (yaitu Retribusi IMB)
= Variabel Dipenden (yaitu PAD)
= Konstanta
= Koefisien arah regresi liniear
(Sugiyono, 2015 : 261)

## Analisis Korelasi Sederhana
Penganalisa  data  selanjutnya  dengan  analisa  korelasi,  yaitu  untuk  melihat  tingkat  keeratan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan menggunakan koofisien korelasi sederhana (r),dengan rumus sebagai berikut :
Keterangan : r  = Koefisien korelasi = Jumlah Data = IMB Y = PAD ( Sugiyono, 2015 : 261)

## Analisis Determinasi
Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dipenden (Y), dengan rumus :
Nilai  d  dinyatakan  dalam  prosentase  dengan  batas-batas  dari  koefisien    determinasi dinyatakan ( Sugiyono, 2015 : 261)

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  menggunakan  uji  t,  untuk  menentukan  bahwa  variabel  X  dan  Y  mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, dengan rumus:
t hitung =
( Sugiyono, 2015 : 261)
Pada tingkat kepercayaan 95%, /2 = 0,025 dengan kriteria sebagai berikut :
• Jika  t hitung  t table ,  maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  artinya  Retribusi  IMB  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
• Jika  t hitung >  t table, maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  Retribusi  IMB  memiliki  pengaruh signifikan terhadap PAD di Pemda Rejang Lebong.
Gambar 1 Kurva Pengujian Dua Sisi dengan Tingkat Kepercayaan 95%
0, 025 ; n-2       0 0,025 ; n-2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  regresi  linier  sederhana  merupakan  suatu  metode  dengan  cara  mendeskripsikan faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dimaksud  yaitu  untuk mendeskripsikan  analisis  kontribusi  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  terhadap  kontribusi pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Pemda  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Hal  ini sebagai  pendukung  analisis  kuantitatif.  Penelitian  ini  menganalisis  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan terhadap Kontribusi Pencapaian Target PAD di Pemda Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 20121 yang diolah dengan tabel penolong.
Dari hasil Regresi Linier , parameter Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Y adalah positif, yaitu Y= 27,156 + 101,734 X yang akan menunjukan bahwa apabila penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) naik atau bertambah 1 rupiah, maka akan mengakibatkan naiknya penerimaan PAD sebesar 128,89 Rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lainya tetap (Ceteris Paribus)
Analisis koreasi sederhana yaitu untuk melihat tingkat keberatan hubungan antara variabel- variabel  yang  diteliti,  dengan  menggunakan  koefisien  korelasi  (r).  Nilai  tingkat  keeratan  harus mendekati  angka  1,  dengan  artian  bahwa  semakin  mendekati  angka  1  maka  semakin  erat hubungannya.  Variabel – variabel  yang  diteliti  adalah  variabel  bebas  (  X  )  yaitu  prestasi  IMB,  dan variabel terikat ( Y ) yaitu PAD.
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  ada  korelasi  sebesar  0,59  antara  retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Nilai  korelasi  menunjukkan keeratan hubungan retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD. Berdasarkan interval koefisien, maka tingkat hubungannya sedang yaitu 0,40 – 0,599. Hal ini berarti bahwa semakin besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Daerah Penolakan Ho Daerah Penerimaa n Ho
Daerah Penolakan Ho
Analisis Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas  (X)  yaitu  pengurusan  IMB  dengan  variabel  terikat  (Y)  yaitu  PAD,  Nilai  (d)  dinyatakan  dalam presentase dengan batas- batas dari koefisien determinasi dinyatakan 0 ≤  r2 ≤ 1.
Hasil  perhitungan  determinasi  menunjukan  bahwa  pengurusan  IMB  hanya  mempengaruhi pencapaian  target  PAD  sebesar  35  %.  Artinya  penerimaan  retribusi  daerah  dari  IMB  belum maksimal.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  pengaruh  IMB  terhadap  PAD  adalah  dengan menaikkan target retribusi IMB.
Uji  hipotesis  digunakan  thitung  untuk  menentukan  bahwa  variabel  X  dan  Y  mempunyai hubungan  yang  signifikan  atau  tidak,  hasil  dari  hipotesis menunjukkan  bahwa  nilai  Thitung    lebih kecil  Ttabel  yaitu  t  Hitung  (2,070)    t Tabel  (2,306),  hal ini menunjukan  bahwa  retribusi  IMB  tidak memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pencapaian  target  PAD.  Kondisi  ini  memungkinkan  terjadi karena  jumlah  pos  penerimaan  retribusi  yang  terdiri  dari  beberapa  jenis.  Artinya  menurut  uji hipotesis retribusi IMB mempengaruhi pencapaian target PAD.
Jika kita lihat dari jumlah pos retribusi daerah pada laporan pencapaian target PAD Kebupaten Rejang Lebong, mencakup beberapa jenis retribusi dan salah satu didalamnya adalah retribusi IMB. Setiap  tahunnya penerimaan  IMB  ditargetkan  sebanyak  100  juta  (pada  tahun  2014 sampai  2015). Jika diperbandingkan antara persentase target penerimaan pengurusan IMB terhadap pencapaian target PAD, maka IMB hanya menyumbangkan rata-rata 1,2 % selama periode tahun 2015 sampai 2018 (dengan asumsi penerimaan pos PAD tercapai 100 %).
Berdasarkan kenyataan yang ada dan dapat kita lihat dari data laporan penerimaan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong prestasi pengurusan IMB terus meningkat mulai dari tahun 2015 hingga 2018  dengan  presentasi  realisasi  penerimaan  berkisar  antara  82,78  %  hingga  144,8  %.  Dari  data tersebut  jelas  dapat  dikatakan  bahwa  retribusi  IMB  mempunyai  kontribusi  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong.
Ada  dua  faktor  yang  menyebabkan  hasil  uji  hipotesis  tidak  menunjukan  adanya  pengaruh yang signifikan antara retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD di Kabupaten Rejang  Lebong dari tahun 2012 smpai 2021 yaitu :
1.Jumlah pos penerimaan retribusi yang terdiri dari beberapa jenis.
2.Target  penerimaan  retribusi  IMB  masih kecil  yaitu  berkisar  100 juta  pertahun jika dibandingkan dengan pencapaian  target PAD sebesar 15 milyar pertahunnya.
Dari uraian pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  dalam  kurun  waktu  tahun  2012  hingga  tahun  2021  memiliki pengaruh  yang  kecil  terhadap  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pengaruh  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Rejang  Lebong  tahun  anggaran  2012 – 2021  cukup  baik.  Dengan  kecenderungan realisasi penerimaan mengalami kenaikkan tiap tahunya, dengan tingkat rata-rata 1,16 %.
2. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh Retribusi IMB terhadap pencapaian target PAD adalah  positif  yaitu  Y  =  27,156  +  101,734  X.  Artinya  jika  terjadi  naik  1  rupiah,  maka  akan mengakibatkan pertambahan realisasi PAD sebesar 128,89 rupiah. Hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (cateris paribus).
3. Nilai  korelasi  menunjukkan  keeratan  hubungan  retribusi  IMB  terhadap  pencapaian  target  PAD sebesar  0,59.  Berdasarkan  interval  koefisien,  maka  tingkat  hubungannya  sedang  yaitu  0,40 – 0,599.
4. Sedangkan hasil pengujian determinasi untuk mengetahui keeratan hubungan pengurusan IMB terhadap pencapaian target PAD yaitu 0 ≤ 0.35 ≤ 1 Artinya retribusi IMB berpengaruh terhadap pencapaian target PAD sebesar 35%.
5. Hasil uji hipotesis didapat bahwa retribusi IMB tidak signifikan mempengaruhi pencapaian target PAD, hal ini disebabkan karena target dan realisasi retribusi IMB memang masih kecil dan secara statistik belum menunjukkan adanya pengaruh yang jelas.

## Saran
1. Realisasi  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sudah  cukup  baik  sehingga  harus dipertahankan. Untuk itu dibutuhkan Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar retribusi IMB dan apa pula kerugiannya jika tidak memiliki IMB.
2. Agar  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dapat  memiliki  kontribusi  lebih  besar  dalam perubahan PAD sebaliknya Pemerintah lebih meningkatkan target pencapaian retribusi IMB.

## DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 2001. Intermediate accounting. Edisi Satu Jilid II. Yogyakarta. Salemba Empat. Eti  Jupita,  2015.  Analisis  Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerinrah  (Lakip)  Pada Dinas PPKAD Kabupaten Lebong. UNIVED Press. Bengkulu
Harahap, Syofyan syafri. 2004. Akuntansi Aktiva Tetap. Jakarta. PT. Raja Grafindo.Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Jakarta. PT.Grafindo Persada. Keputusan Bupati Rejang Lebong. 2004. Keputusan Bupati Nomor 192 Tahun 2004        Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Kabupaten Rejang Lebong.
Kurniawan, P. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang.  Bayu Media.
Mardiasmo,  2002.  Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis  Perekonomian  Daerah.
Jurnal Ekonomi Rakyat, Th I-NO.4-Juni 2002.
Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Nawawi H Hadari, 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press. Yogyakarta Nazir, Moh. 2002. Pengertian Hipotesis. Jakarta. Gramedia Nazir, Moh, 2006 Metodologi Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia
Pemda Rejang Lebong (Berbagai Tahun). Laporan Realisasi Pendapatan daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
Perbup Rejang lebong. 2008. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong.
Perda  Nomor  32.  2011.  Tentang  Struktur  dan  Besaran  Tarif  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan. Pemerintah Daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
Perda  Nomor  3.  2008.  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah.  Pemerintah  Daerah. Kabupaten Rejang Lebong.
Prakoso Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah.UII Press. Yogyakarta. Riduwan, 2005. Metode dan teknik Penyusunan Tesis. Alfabeta. Bandung
Shandika, P. 2009. Analisa Program Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pencapaian Target PAD di Kabupaten Rejang Lebong. STIA Press. Bengkulu
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2015. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. Sukmadinata. 2006. Penelitian Deskriptif. Mandar Maju. Bandung Sutopo. HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta Undang Undang No. 34. 2001. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah. Jakarta.