## ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
Oleh: Womsiter Sinaga Universitas Darma Agung E-mail: womsiteredu@gmail.com

## ABSTRACT
Since  its  establishment,  Indonesia  has  run  a  government  with  a  decentralized  system  to accelerate  the  realization  of  social  welfare  and  improve  public  services.  The  Central Government  has  provided  a  lot  of  balancing  funds  to  Regional  Governments  in  the framework  of  fiscal  decentralization.  However,  public  welfare  has  not  been  realized  and public  services  have  experienced  many  improvements.  This  study  aims  to  analyze  the implementation  of  fiscal  decentralization  in  Indonesia,  as  seen  from  the  philosophical  and paradigm  aspects  used.  This  study  uses  a  descriptive  approach  which  aims  to  describe  the phenomena that occur in the implementation of fiscal decentralization. The conclusion of the research shows that the implementation of fiscal decentralization is carried out with a more equitable  design  of  regional  government  funding  sources  to  overcome  tensions,  political turmoil  between  the  Central  Government,  Regional  Governments  and  throughout  Regional Governments.  Regional  Government  funding  sources  consist  of  regional  original  revenues sourced  from  regional  taxes  and  regional  levies,  balancing  funds  from  the  Central Government and Regional Governments sourced from the APBN.
Keywords: Decentralization, Autonomy, Fiscal

## ABSTRAK
Sejak berdirinya, Indonesia memilih menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  dan perbaikan  pelayanan publik. Pemerintah Pusat sudah banyak memberikan dana  perimbangan  kepada Pemerintah Daerah, dalam  rangka  desentralisasi  fiskal,  namun  kesejahteraan  masyarakat  belum  terwujud  dan pelayanan  publik  banyak  mengalami  perbaikan.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dilihat dari aspek filosofi dan paradigma yang digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif . yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kesimpulan penelitian  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dilaksanakan  dengan desain  sumber-sumber  pendanaan  pemerintahan  daerah  yang  lebih  adil  untuk  mengatasi ketegangan,  gejolak  politik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Sumber  dana  operasional Pemda  terdiri  dari  pajak  dan  retribusi  daerah,  dana  perimbangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN
Kata kunci: Desentralisasi, Otonomi, Fiskal

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sejak  awal  berdirinya  sudah memilih sistem pemerintahan desentralisasi  sebagai  pilihan  strategis mencapai  tujuan  bernegara.  Berdasarkan faktor  sejarah,  budaya  dan  kondisi
geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau, penduduk  terdiri  dari  ribuan  suku  bangsa, budaya  dan  bahasa,  para  pendiri  bangsa sudah menyadari bahwa untuk mewujudkan  tujuan  bernegara  tersebut
lebih efektif menjalankan sistem pemerintahan yang desentralisasi.
Pengelolaan  negara  dilakukan  secara gotong royong melibatkan seluruh komponen  bangsa,  baik    oleh  Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa.
Pelaksanaan sistem desentralisasi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam  Konstitusi  UUD  1945  sebelum  dan sesudah Amandemen, Pasal 18, Pasal 18A, dan  Pasal  18B.    Pasal  18  ayat  (1)  UUD 1945  menyebutkan,  “Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah,  yang  diatur  dengan  undang- undang”.  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5) UUD  1945  menyatakan,  “Pemerintahan daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan”. Sistem pemerintahan  desentralisasi  yaitu  adanya penyerahan  sebagian  urusan  pemerintahan dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah disertai dengan penyerahan tanggung jawab dan wewenang.
Sebagai konsekuensi pemberian sebagian tugas pemerintahan dan wewenang  oleh  Pusat  kepada  Pemda, maka pemerintah pusat juga harus memberikan  dana  kepada  daerah  untuk
membiayai urusan pemerintahan, memberikan  pelayanan  umum  kepada masyarakat,  menjalankan  roda  ekonomi, serta  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  pemerintah  daerah,  dinamakan desentralisasi  fiskal.  Untuk  menjalankan pemerintahan  daerah  diperlukan  sumber- sumber pembiayaan yang memadai. Pemerintah  daerah  sudah  harus  diberikan otoritas  mengelola  dana  sendiri  seperti kewenangan untuk memungut pajak daerah,  keleluasaan  mengelola  anggaran dan  menggunakan  sumber  daya  yang dimiliki untuk mendanai pelayanan publik. Sumber pembiayaan yang memadai sebagaimana disebutkan di atas bentuknya dapat berupa self-financing dengan melakukan pungutan, pembiayaan bersama ( cofinancing ), memperluas atau menambah  sumber-sumber  dana  daerah melalui  pajak  dan  retribusi,  transfer  antar pemerintahan, serta dapat juga mengadakan pinjaman  atau  bantuan. pemerintahan daerah.
Pengaturan  sumber-sumber  pendanaan daerah  dalam  rangka  desentralisasi  fiskal di  Indonesia  sangat  dinamis.  Desain desentralisasi fiskal sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi berevolusi  seiring  dengan  perubahan konsepsi  otonomi  daerah  di  Indonesia. Desentralisasi fiskal dijalankan berdasarkan paradigma pemerintahan yang diselenggarakan  sejak  zaman  Orde  Lama
sampai  Orde  Reformasi.  Seluruh  model desentralisasi  fiskal  dan  dengan  otonomi daerah yang dijalankan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia dengan selalau berpedoman kepada prinsip demokrasi,  pemeliharaan  hubungan  yang serasi  antara  pusat  dan  daerah,  rasa keadilan,  pemerataan,  serta  hubungan antara  daerah  dalam  menjaga  keutuhan NKRI.
Dalam penelitian ini, kajian desentralisasi  fiskal  dibagi  dalam  2  (dua) fase,  yaitu  desentralisasi  fiskal  sebelum reformasi  tahun  2001  dan  setelah  tahun 2001  atau  setelah  reformasi.  Sebelum reformasi  akan  dikaji  desentralisasi  fiskal saat  masa  Orde  Lama    antara  tahun  1945 sampai  dengan  1965  dan  masa  Orde  Baru (1966-1998).    Masa  reformasi  juga  dibagi 2 (dua) dimulai dari awal reformasi (1999- 2019)  dan  masa  pasca  reformasi  (2020- sekarang). Masa reformasi, telaah desentralisasi  fiskal  dilakukan  terhadap UU  No.  22  Tahun  1999  yang  diganti dengan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  selanjutnya  diganti lagi  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  dan terakhir UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Keuangan  Daerah.  Pada  masa reformasi pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat  dinamis,  dimana  selama  dalam kurun  waktu  22  tahun  terdapat  4  kali
pergantian  UU  tentang  pemerintahan daerahSeluruh  kebijakan  desentralisasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pengaturan  sumber  pembiayaan  daerah menjadi  dasar  kajian  untuk  melihat  dan mengetahui bagaimana pelaksanaan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia.  Sorotan terhadap kajian desentralisasi fiskal terutama dilihat dari filosofi dan paradigma  yang  digunakan.  Bagaimana desentralisasi fiskal di desain dan diformulasikan  agar  efektif  mewujudkan tujuan bernegara.
Pengaturan  sumber  dana  bagi  daerah sejak  awal  kemerdekaan  sampai  dengan masa  reformasi  sudah  mengalami  masa sangat panjang. Namun demikian, seberapa  efektif  kebijakan  desentralisasi fiskal  tersebut  dapat  mewujudkan cita-cita bangsa.  Dana  transfer  selain  dimaksudkan bertujuan membantu daerah dalam membiayai  operasional  pemerintahannya, juga dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk  mengurangi  kesenjangan pendanaan pemerintahan  antar-daerah.  Transfer  dana ke daerah tersebut secara nominal besarannya meningkat setiap tahun.
Ditinjau dari aspek luas wilayah, urusan pemerintahan  dan  dana  yang  ditransfer pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah, Indonesia bisa jadi menjadi negara
yang  menjalankan  desentralisasi  terbesar di  dunia.  Sebagai  gambaran  jumlah  dana transfer  yang  ditransfer  ke  daerah  selama jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  terakhir dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2019 jumlah  Dana  Transfer  Dan  Dana  Desa (TKDD)  sebesar  Rp  882,9  triliun  atau 45,03%  dari  pendapatan  negara,  tahun 2020 sebesar Rp 833,7 triliun atau sebesar 49,04%  dari  pendapatan  negara,  tahun 2021 sebesar Rp 857,7 triliun atau 49,19% dari  pendapatan  negara,  tahun  2022 sebesar  Rp  867,1  triliun  atau  47,20%  dari pendapatan  negara  dan  tahun  2023 dianggarkan  sebesar  Rp  884,7  triliun  atau 35,93% dari pendapatan negara. Penelitian Takahata,  Dartanto  dan  Khoirunurrofik (2021:90) terhadap 398 Kabupaten menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2011- 2016  dana  transfer  berkontribusi  sebesar 66,65%  sampai  dengan  75,55%  terhadap total pendapatan daerah.
Namun  demikian,  kalau  dihitung  sejak masa  reformasi  yang  sudah  berjalan semala 22 tahun otonomi daerah (1 Januari 2001)  selama  ini  desentralisasi  fiskal belum berdampak signifikan untuk perbaikan  dan  pemerataan  pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat  yang ditunjukkan  dengan  masih  rendahnya besaran  indikator  ekonomi  dan  sosial kesejahteraan masyarakat. Manajemen keuangan  daerah  masih  memprihatinkan. Anggaran  daerah  khususnya  pengeluaran
daerah  belum  mampu  berperan  sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan  di  daerah.  Kualitas  belanja daerah tidak efektif dan efisien. Penyalahgunaan  dan  kebocoran  dana APBD  marak  terjadi,  penyebaran  korupsi di  berbagai  daerah,  pemanfaatan  dana APBD yang tidak efisien dan tidak efektif.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka rumusan masalah penelitian  yang berjudul Analisis Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal Di Indonesia  adalah sebagai berikut:
1) Apa  dasar  filosofi  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  desentralisasi fiskal untuk mencapai tujuan bernegara?
2) Bagaimana  desain  sumber-sumber pendapatan  daerah  dalam  rangka implementasi  desentralisasi  fiskal di Indonesia?
Penelitian ini bertujuan untuk:
1) Menganalisis  dasar  filosofi  yang digunakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.
2) Menganalisis  desain  pengaturan sumber-sumber pendanaan pemerintahan daerah dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi  fiskal  di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  desentralisasi  menurut  Litvack dan  Seddon  (1999:2)  bahwa  desentralisasi adalah,  “ The  transfer  ot  authority  and
responsibility  for  public  function  from central to subordinate or quasi- independent  government  organization  or the private sector ”. Definisi  desentralisasi yang  dikemukakan  Litvack  dan  Seddon menekankan kepada pembagian kewenangan  yang  jelas  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  termasuk dengan organisasi non-pemerintah.
Berdasarkan definisi tersebut, desentralisasi  dibagi  menjadi  4  (empat) tipe,  yaitu  (1)  desentralisasi  politik,  (2) desentralisasi  administrasi  (dekonsentrasi, delegasi  dan  devolusi),  (3)  desentralisasi fiskal,  dan  (4)  desentralisasi  ekonomi  dan pasar. Desentralisasi biasanya dilaksanakan di negara-negara yang menjalankan  pemerintahan  demokratis, oleh  karena  itu  desentralisasi  sering disebut sebagai anak kandung demokrasi.
Menurut  Smoke  dalam  Asiedu  dan Domfeh (2016:34) mendefinisikan desentralisasi  fiskal  dipandang  sebagai suatu sistem pemerintahan yang melibatkan  “pemberian  tanggung  jawab” yang  terdiri  dari  fungsi  dan  kegiatan  di berbagai sektor pemerintahan serta penugasan  pendapatan  asli  daerah  kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut Wasistiono dan Polyando (2020:24) mengatakan  bahwa desentralisasi  fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi.  Alasannya  adalah  untuk menjalankan  kewenangan  yang  telah
didelegasikan  diperlukan  sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
Konsep  desentralissi  yang  lebih  luas dan  rinci  diberikan  oleh  Rondinelli  dan Cheema  (1988:18)  yang  menyebutkan bahwa “ Decentralization  is  the transfer of planning, decision making, or administrative  authority  from  the  central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or non-governmental organizations ”.  Artinya,  desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan  keputusan,  atau  kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonom, pemerintah daerah,  atau  organisasi  non  pemerintah. Selanjutnya,  Kim  &  Samudro  dalam Lambelanova dkk (2022:133) menjelaskan bahwa  tujuan  desentralisasi  adalah  untuk memperluas  kapasitas  pemerintah  daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi daerah.
Di Negara berkembang seperti Indonesia menurut Rondinelli dan Cheema pada umumnya ditemukan tipe pemerintahan  wilayah  dalam  dua  bentuk yaitu integrated dan integrated . Integrated local administration adalah bentuk dekonsentrasi dengan pegawai dari departemen  pusat  atau  kementerian  pusat
yang  ditempatkan  di  daerah  berada langsung  di  bawah  perintah  dan  supervisi dari  kepala  daerah  (provinsi,  kabupaten, kota  dan  sebagainya)  namun  diangkat  dan bertanggung  jawab  kepada  pemerintah pusat.  Sedangkan Unintegrated  local administration adalah bentuk dekonsentrasi  di  mana  pegawai  pusat  atau pegawai dari kementerian/departemen pusat  yang  berada  di  daerah  dan  kepala eksekutif  wilayah  masing-masing  berdiri sendiri.
Tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan  oleh  seluruh  kementerian. Sesuai  konstitusi,  Indonesia  memilih sistem pemerintahan desentralisasi.
Sebagian tugas-tugas pemerintahan didelegasikan ke daerah. Menurut Supriatna (2016:23) bahwa: “Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat didelegasikan  secara  institusional  maupun manajerial  strata  atau  tingkatan  tertentu pada  strata  pemerintahan  bawahannya ( delegation  of  authority ).  Pendelegasian kewenangan  dapat  dilakukan  dari  aspek politik,  administrasi  publik,  hukum  dan lain sebagainya”. Manifestasi pendelegasian  kewenangan  aspek  politik dalam  sistem  pemerintahan  daerah  berupa desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan berdasarkan  tujuan,  prinsip,  asas  otonomi daerah. Namun demikian, adanya
pelaksanaan  pendelegasian  kewenangan dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah tidak berarti mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat dalam tugas pemerintahan  secara  nasional.  Demikian juga pemerintah daerah tidak bisa melakukan  tugas  pemerintahan  di  daerah tanpa  melakukan  koordinasi,  sinkronisasi dan penyelarasan kegiatan dengan pemerintah  pusat.  Otonomi  daerah  yang seluas-luasnya  harus  dalam  kerangka NKRI.
Dalam  rangka  desentralisasi  fiskal, pemerintah  daerah  memerlukan  dana untuk melaksanakan urusan pemerintahan, melaksanakan  pelayanan  umum  kepada masyarakat,  menjalankan  roda  ekonomi, serta  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga pemerintah daerah. Menurut Sinurat  dan  Simanjuntak  (2020:7)  bahwa pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan  asli  daerah  (PAD),  (b) pendapatan  transfer,  dan  (c)  lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer terdiri atas  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak  yang  bersumber  dari  APBN.  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah.  Adapun  sumber-sumber  PAD meliputi,  antara  lain;  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan
daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dan  lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Oktavia (2012:92) berpendapat,
“Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  bersumber  dan  dipungut sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Sumber PAD  terdiri  dari:  pajak  daerah,  retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD),  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya  yang  sah”.  Sedangkan  menurut Rahman  (2005:10)  menjelaskan  bahwa “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak daerah,  hasil  distribusi  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi”. Namun  demikian,  selama  ini  kontribusi PAD untuk APBD sangat kecil.
Pemerintah  Pusat  melakukan  transfer dana ke daerah dengan mengatur perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah yang  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DHB) Pajak  dan  sumber  daya  alam,  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan merupakan  dana  transfer  dari  pusat  ke daerah  yang  bersumber  dari  APBN  yang terdiri atas  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus  (DAK).  Dana  perimbangan  selain dimaksudkan  untuk  membantu  daerah
dalam  mendanai  kewenangannya,  juga bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintahan  antara pusat  dan  daerah  serta  untuk  mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.  Ketiga  komponen  dana perimbangan  tersebut  merupakan  sistem transfer  dana  dari  pemerintah  serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode penelitian  kebijakan  ( policy  Research ) yang bersifat deskriptif. Menurut Majchrzak  dalam  Sugiyono  (2004:8) bahwa  Penelitian  kebijakan  adalah    suatu proses  penelitian    yang  dilakukan  kepada, atau  analisis  terhadap  masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat  direkomendasikan  kepada  pembuat keputusan  untuk  bertindak  secara  praktis dalam  menyelesaikan  masalah.  Lebih lanjut  Solimun,  Armanu  dan  Fernandes (2020:6),  menjelaskan  bahwa  penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk  mendeskripsikan  (menggambarkan secara  jelas  dan  terinci)  mengenai  aspek- aspek  yang  relevan  dari  fenomena  yang menjadi ketertarikan peneliti. Penelitian ini bertujuan  menganalisis,  menjelaskan  dan memberikan menggambarkan secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  tentang suatu  fenomena,  situasi,  keadaan  atau kondisi suatu obyek penelitian
Fokus penelitian
menyoroti pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dilihat dari  aspek  filosofi  dan  paradigma  yang digunakan. Bagaimana desentralisasi fiskal di  desain  dan  diformulasikan  agar  efektif mewujudkan tujuan bernegara.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  tersebut dianalisis  dan  dideskripsikan    untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  terkait efektivitas  kebijakan  dimaksud  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  data  sekunder,  yaitu  berupa  data yaitu  informasi  dari  ketentuan  peraturan terkait  desentralisasi  fiskal  yang  sudah diterbitkan. Penelitian menggunakan analisis  data  yang  bersifat  deskriptif, dimana data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan  haruslah  diteliti  dan  diolah dengan menggunakan teknik tertentu, oleh sebab  itu  dalam  pengolahan  data  ini penulis  menggunakan  teknik  pengolah data non statistik yaitu reduksi
data,menganalisa  data  yang  satu  dengan data  yang  lain,  penyajian  data  kemudian menarik kesimpulan atas hasil analisis data tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pembagian kekuasaan, pelaksanaan  pemerintahan  suatu  negara pada umumnya dibagi 2 sistem pemerintahan yaitu sentralisasi atau desentralisasi.  Sistem  sentralisasi  atau
desentralisasi  merupakan  pilihan  strategis suatu  Negara,  yang  mana  lebih  efektif mencapai  kesejahteraan  warga  Negara. Kajian desentralisasi fiskal sangat menarik dilakukan  untuk  menyoroti  bagaimana desentralisasi tersebut didesain, paradigma dan  model  yang  digunakan  sesuai  dengan sistem  pemerintahan  yang  dilaksanakan. Kemudian, model mana yang lebih efektif untuk  mencapai  tujuan  bernegara  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pembahasan  desentralisasi  fiskal  dibagi dalam  2  (dua)  fase,  yaitu  desentralisasi fiskal  sebelum  reformasi  tahun  2001  dan setelah  tahun  2001  atau  setelah  reformasi. Sebelum  reformasi  dibagi    menjadi  Orde Lama  dan  Orde  Baru.  Sedangkan  setelah tahun  2001  dibagi  lagi  menjadi  masa reformasi  dan  pasca  reformasi.  Penjelasan pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  akan diuraikan  lebih  lanjut  dalam  pembahasan selanjutnya.

## A. Desentralisasi  Fiskal  Masa  Orde Lama
Pada  masa  Orde  Lama,  desentralisasi pemerintahan  daerah  diatur  dengan  UU Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan  Sendiri  di  Daerah-Daerah yang  Berhak  Mengatur  dan  Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Penyelenggaraan  desentralisasi  pada  saat ini  sebagai  perwujudan  asas  demokrasi
kerakyatan  yang  didasarkan  kepada  teori kedaulatan  rakyat  ( people  sovereignty ).
Kondisi  saat  itu  Indonesia  baru  merdeka, dimana  Indonesia  perlu  diperlihatkan kepada dunia Internasional sehingga seberapa jauh demokrasi dilaksanakan.
Pada  masa  Orde  Lama  dengan  UU Nomor  22  Tahun  1948  dijalankan  prinsip “ autonomy  means  auto-money ”  artinya pemberian  hak  otonom  kepada  daerah harus  diberi  sumber-sumber  keuangan yang memadai untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa UU  Nomor  22  Tahun  1948  pemerintah menghapus  sistem sluitpos ,  yaitu  suatu sistem  yang  dipakai  untuk  menutup kekurangan  anggaran  melalui  bantuan subsidi. Melalui system sluitpos pemerintah  daerah  dapat  mengajukan permohonan  dukungan  anggaran  kepada pemerintah manakala terjadi defisit anggaran  di  daerah.  Hal  ini  berdampak kepada keuangan daerah sangat tergantung pada Keuangan Negara.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan  UU  Nomor  22  tahun  1948 dirasakan  kurang  berjalan  dengan  baik. Sumber dana untuk membiayai Pemerintahan  Daerah  sangat  terbatas  dan membebani keuangan pemerintahan pusat. Oleh  karena  itu,  perlu  diterbitkan  undang- undang yang  mengatur  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Selanjutnya,
disahkanlah  UU  Nomor  32  Tahun  1956 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Negara  Dengan  Daerah-Daerah,  yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri.  UU  ini  merupakan  yang  pertama tentang  perimbangan  keuangan  yang dibuat  di  NKRI,  untuk  mendukung pelaksanaan  otonomi  daerah  serta  untuk menghindari  terjadinya  gejolak  politik  di daerah yang dapat mengarah pada pemberontakan.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  masa Orde  Lama  tidak  berjalan  dengan  baik disebabkan  antara  lain;  (1)  terbatasnya sumber-sumber  pendanaan  daerah,  (2) tidak  adanya  pengaturan  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah, (3) kurangnya kemampuan administrasi  pemerintah  daerah  untuk menjalankan  otonomi  daerah  dan  (4) adanya  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, pelaksanaan UU ini menimbulkan berbagai hambatan dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dari belum kokohnya tata pemerintahan daerah, dijadikannya  desa  sebagai  daerah  otonom dan corak pemerintahan kolegial ditegakkan  namun,  belum  memenuhi syarat kedewasaan berpolitik.
Pada  tahun  1957  diterbitkan  Dekrit Presiden,  tepatnya  pada  5  Juli  1959  untuk mengatasi situasi politik nasional. Sebagai tindak  lanjut  Dekrit  Presiden  tersebut,
pedoman  penyelenggaraan    pemerintahan daerah,  diterbitkan  Penetapan  Presiden  RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan  Daerah.  Saat  itu  belum  ada aturan baku mengenai tata urutan perundang-undangan, maka Penetapan Presiden  kedudukannya  setara  dengan undang-undang. Pada masa itu,
Paradigma  yang  dijalankan  pada  masa Penetapan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1959 antara  lain;  (1)  pemerintah  daerah  terdiri dari  Kepala  Daerah  dan  DPRD,  (2) intervensi pemerintah pusat pada pemerintah  daerah  semakin  kuat,  (3) Pemerintah  daerah  tidak  lagi  dijalankan secara kolektif-kolegial melainkan dijalankan  oleh  Kepala  Daerah  dibantu Badan  Pemerintah  Harian,  (4)  Kepala Daerah  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pejabat  yang  berwenang  (Presiden  dan Menteri  Dalam  Negeri),  dan  (5)  Masih menjalankan  otonomi  daerah  berjenjang yang  sifatnya  hirarkis,  hanya  terdiri  dari dua tingkatan, (DT I dan DT II).
Desentralisasi  Fiskal  pada  masa  ini tidak berubah dari sebelum Dekrit Presiden.  Dasar  hukum  yang  digunakan masih  UU  Nomor  32  tahun  1956  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Negara Dengan Daerah-Daerah. Pemerintah daerah  masih  tetap  berhak  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Hal  yang menarik  adalah  pada  tahun  1956  sampai dengan  tahun  1958  daerah  menuntut
pelaksanaan  pembagian  pajak  negara langsung  dibagikan  kepada  daerah  yang bersangkutan  berdasarkan  atas  daerah penghasil  pajaknya.  Merespon  tuntutan tersebut  Pemerintah  mengeluarkan  PP Nomor  5  Tahun  1958  yang  menetapkan persentase  secara  langsung  atas  beberapa pajak negara.
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  di atas,    desentralisasi  fiskal  pada  era  Orde Lama  sebagaimana  dikemukakan  oleh Wasistiono  dan  Poliyando  (2020:258) pada  intinya  adalah  desentralisasi  lebih banyak  didasarkan  pada  pertimbangan aspek  politik  dibandingkan  pertimbangan aspek lainnya seperti administrasi, ekonomi,  sosial.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  menghindari  terjadi  konflik  politik berkepanjangan  yang  dapat  mengganggu keutuhan  bangsa  dan  negara.  Partisipasi masyarakat  awalnya  baru  pada  tahap "manipulasi"  kemudian  bergerak  menuju tahap  "kekuasaan  yang  didelegasikan" dalam  bentuk  memilih  kepala  daerah  dan atau  wakilnya  pada  lembaga  perwakilan daerah.  Pilihan  model  desentralisasinya adalah  berjenjang  banyak  dan  hierarkhis ( level and hierarchical approach ) sehingga memerlukan dukungan pembiayaan  dan  jumlah  pegawai  yang banyak.  Akibat  kemampuan  negara  belum memadai  pendekatan  yang  digunakan praktis tidak dapat dijalankan dengan baik.

## B. Desentralisasi  Fiskal  Masa  Orde Baru
Pemerintahan  Orde  Baru  berlangsung selama  32  tahun  (1966-1998)  dengan model pemerintahan yang sentralistik serta menjalankan desentralisasi semu.  Kondisi politik  di  akhir  Orde  Lama  terjadi  krisis multidimensional ,  baik  politik,  ekonomi (inflasi  sampai  650%)  dan  sosial  lainnya. Puncaknya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memaksa turunnya Soekarno dari kekuasaan.  Muncul  kepemimpinan  Orde Baru  yang  dituntut  segera  memperbaiki kondisi  politik,  ekonomi  dan  sosial  secara bertahap  dengan  model  dan  gaya  yang berbeda.  Pelaksanaan  desentralisasi  masa Orde  Baru  dilandasi  dengan  terbitnya  UU Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  di  Daerah.  Filosofi dan  paradigma  yang  digunakan  dengan melihat  Pasal  18  UUD  1945  sebelum amandemen. Pemerintah Orde Baru menekankan  pentingnya  melaksanakan desentralisasi  dan  dekonsentrasi  di  bidang ketatanegaraan. Pemerintahan daerah dibentuk  berdasarkan  asas  desentralisasi disebut  Daerah  Otonom,  yang  dikenal dengan  Daerah  Tingkat  I  dan  Daerah Tingkat  II.    UU  ini  menggunakan pendekatan  tingkatan  dan  hirarki  ( level and hierarchical approach ) dalam membagi daerah otonom.
Pada  masa  Orde  Baru,  desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari paradigma  dan  semangat  yang  cenderung ke arah sentralistik. Kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  lebih ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan  pembangunan  di  daerah.
Kerangka konseptual dukungan pembiayaan bagi daerah terhadap penyelenggaraan  urusan  rumah  tangga daerah,  dalam  implementasinya  belum memberikan  kemandirian  bagi  daerah mengelola  dan  menggali  sumber  daya untuk pembiayaan pembangunan.
Pembagian  pengelolaan  sumber  daya keuangan  antara  pusat  dan  daerah  belum signifikan memberikan peningkatan kemampuan bagi daerah.
Pada  intinya desentralisasi  pada  masa Orde  Baru  adalah  desentralisasi  diarahkan pada  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi pemerintahan  daerah  untuk  menunjang pembangunan, sehingga aspek manajemen pemerintahan lebih dominan dibandingkan aspek  politiknya.  Model  pemerintahan daerahnya  bersifat  dominan  eksekutif ( executive  dominance ),  sejalan  dengan dominasi  presiden  pada  pemerintahan  di tingkat  nasional.  Mekanisme  pengisian jabatan  kepala  daerah  juga  lebih  dominan peran  pejabat  yang  berwenang  daripada peran  DPRD.  Partisipasi masyarakat berada  tahap  dimanipulasi  ole  penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
Masyarakat  lebih  banyak  dijadikan  objek pembangunan
daripada subyek pembangunan .

## C. Desentralisasi Fiskal Masa Reformasi
Setelah  masa  Orde  Baru  berakhir, lahirlah  Orde  Reformasi  yang  dipelopori Gerakan  mahasiswa.  Paradigma  yang digunakan dalam pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999, antara lain; (1) pemberian keleluasaan kepada Daerah untuk menjalankan otonomi daerah, (2) Menjalankan pemerintahan secara demokratis  dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat  yang  lebih  luas,  (3)  kesiapan menghadapi  kompetisi  global  dengan memberikan kewenangan yang luas kepada  daerah  dan  (4)  pengaturan  tentang Desa  terpisah  dari  pemerintah  daerah. Filosofi yang digunakan adalah keanekaragaman  dalam  kesatuan,  yang membedakannya  dari  filosofi  kesatuan dalam  keragaman  dalam  UU  Nomor  5 Tahun  1974.    Pola  otonomi  berubah  dari simetris  menjadi a-simetris yang  diatur secara  khusus  dan  istimewa  menyangkut bentuk dan isi otonomi yang dilaksanakan.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal sampai  pelaksanaan  UU  Nomor  22  Tahun 1999 kurang memperhatikan aspek efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Secara  sistemik adanya  pengurangan  peran  Pemerintah
Pusat di daerah dengan asas dekonsentrasi sehingga  berakibat  penghapusan  instansi vertikal  yang  ada  di  provinsi  maupun kabupaten/kota. Muncul konflik elit politik dan  meruncingnya  perseteruan  Pusat  dan Daerah,  defisit  APBN  semakin  melebar, makin  besarnya  utang  luar  negeri,  dan investasi asing dan domestik belum sesuai dengan  yang  diharapkan.  Oleh  sebab  itu  , adanya  kesepakatan  politik  mengenai perlunya perubahan dan perbaikan regulasi mengenai  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  sehingga  diterbitkan  UU  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Filosofi yang digunakan dalam penyusunan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 sebagaimana dikemukakan Wasistiono dan Polyando  (2020:404)  bahwa  paradigma yang  digunakan  adalah  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Penyusunan UU  Nomor 32 Tahun 2004 dipengaruhi aliran pemikiran mazhab The New Public Services yang dikembangkan  Denhardt  dan  Denhardt sebagai  kelanjutan  dari The  New  Public Management .  Pemikiran  ini  menekankan kepada  pemahaman  bahwa  tugas  pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan,
bukan hanya mengendalikan dalam bentuk pembuatan kebijakan publik.
Pada intinya desentralisasi fiskal berdasarkan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 menekankan  kepada  adanya  keinginan politik  untuk  menggunakan  desentralisasi berkesinambungan melalui cara memperluas  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan,  tanpa  mengurangi  prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tetap menjalankan  paradigma  efektivitas  dan efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, bukan hanya paradigma demokratisasi,  dengan  tujuan  agar  negara dan  daerah  menjadi  lebih  kompetitif dibandingkan dengan negara lain.
Menempatkan  Kepala  Daerah  dan  DPRD dalam satu kotak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Desentralisasi  fiskal  berdasarkan  UU Nomor  32  Tahun  2004  banyak  mendapat protes dari kepala daerah. Beberapa pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  pemindahan urusan pemerintahan dari daerah kabupaten/kota  saat  ini  sedang  dalam proses  gugatan  ke  Mahkama  Konstitusi. Pemindahan Sebagian urusan pemerintahan tersebut akan diikuti dengan pengaturan  ulang  perimbangan  keuangan yang  lebih  adil  melalui  revisi  UU  Nomor 32 Tahun 2004.
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan  UU  Nomor  23  Tahun  2014 antara  lain;  (1)  lemahnya  fungsi  gubernur
sebagai alat kontrol pemerintahan kabupaten/kota  sehingga  gagal  mencegah penyalahgunaan kekuasaan pada bupati/walikota  ( abuse  of  power )  di daerah, (2) pelaksanaan program pembangunan nasional yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat tidak sejalan  dengan  program  pemerintahan daerah  (3)  adanya overhead  cost akibat otonomi  daerah  yang  berimbas  pada naiknya anggaran, terutama belanja pegawai.  Faktor-faktor  di  atas  yang menjadi  latar  belakang  perlunya  UU Nomor  32  Tahun  2004  diganti  menjadi UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Paradigma  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya adalah  berupaya  melakukan  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peranserta masyarakat.  Meningkatkan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan kekhasan suatu daerah. Peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengupayakankeserasian  hubungan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antardaerah.
Model  perimbangan  keuangan  pada masa  UU  Nomor  23  Tahun  2014  masih sama  dengan  UU  sebelumnya.  Perubahan hanya pada prinsi “ money follow function ” diubah  menjadi  “ money  follow  program ”
yang  bertujuan  agar  penyusunan  anggaran setiap  tahunnya,  uraian  kegiatannya  sudah konkrit,  rinci  dan  terukur  agar  mudah dilaksanakan  dan  diaudit,  tidak  merujuk pada  fungsi  atau  urusan  pemerintahan yang  sangat  umum.  Pada  masa  UU  ini terjadi pergeseran pemberian dana perimbangan  kepada  daerah  yang  semula bertumpu  pada  dana  alokasi  umum  ( block grand )  menuju  pada  perluasan  jenis  dana alokasi khusus ( specific grant ).
Permasalah  dalam  pelaksanaan  UU Nomor  23  Tahun  2014,  salah  satunya adalah  komponen  terbesar  pengeluaran dalam  APBD  belanja  pegawai.  Selain belanja  pegawai  yang  sangat  besar  juga adanya  pemberian  tunjangan  kinerja  bagi ASN  di  daerah  yang  tidak  merata, tergantung  kemampuan  keuangan  daerah. Efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan daerah sulit dicapai.
Pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerah secara  umum  masih  memprihatinkan  dan kesejahteraan  masyarakat  daerah  masih jauh dari yang diharapkan.
Di samping timbulnya masalah-masalah dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah, diberlakukannya  UU  Nomor  23  Tahun 2014  juga  menimbulkan  persoalan  dalam pelaksanaan  desentralisasi  fiskal,  antara lain: (1) formula DAU yang belum optimal dalam  mengatasi  ketimpangan  fiskal  antar daerah,  (2)  pelaksanaan  kebijakan  DAK masih  belum  sepenuhnya  optimal  dalam
mendukung  pembangunan  infrastruktur  di daerah dan prioritas nasional, (3) pengalokasian  DBH belum  mencerminkan keadilan  bagi  daerah.  Oleh  sebab  itu,  UU Nomor 23 Tahun 2014 perlu disempurnakan  dan  diganti  dengan  UU Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintahan Daerah
Terbitnya  UU  No.1  Tahun  2022 merupakan  penyempurnaan  dan  mencabut peraturan yang berkaitan dengan hubungan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  yang  selama  ini dilaksanakan  dan  dirasakan  tumpang tindih,  yaitu  UU  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004) dan UU Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Lebih  jauh  implikasi  UU  ini  adalah mempengaruhi  dan  mencabut  beberapa pasal  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan  dengan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah.  UU  tentang  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung  alokasi  sumber  daya  nasional yang  efisien,  mengembangkan  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah
dalam meminimalkan  ketimpangan  vertikal  dan horizontal  melalui  kebijakan  TKD  dan Pembiayaan  Utang  Daerah,  mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan  layanan  publik  yang optimal  dan  menjaga  kesinambungan fiskal.
Pada  intinya  desentralisasi  fiskal  pada era  Orde  Reformasi  menurut  Wasistiono dan  Polyando  (2020:481),  yakni  bersifat sangat  dinamis,  ditandai  dengan  adanya empat  UU  tentang  Pemerintahan.  Secara implisit  ada  keinginan  untuk  memakai model desentralisasi berkeseimbangan baik  secara  vertikal  maupun  horizontal, sekaligus  meninggalkan  paradigma  titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota, yang  ditandai  penguatan  peran  gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
pemindahan sebagian urusan pemerintahan dari  kabupaten/kota  ke  provinsi,  serta penguatan  peran  DPRD  terutama  dalam pembuatan peraturan daerah dalam rangka menjalankan  fungsi  mengatur.    Ada indikasi  demokratisasi  yang  dijalankan  di daerah  dalam  rangka  desentralisasi  telah bergeser  ke  arah  plutokrasi  yang  ditandai dengan masuknya orang-orang yang memiliki  dana  untuk  menjadi  pejabat politik  –  baik  kepala  daerah  maupun anggota  DPRD  -  karena  besarnya  biaya
politik  yang  harus  disiapkan  untuk  terjun ke dunia politik.
Untuk mempercepat terwujudnya tujuan  bernegara  mencapai  masyarakat yang sejahtera maka prospek Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia  di  masa depan diharapkan perlu segera menemukan  titik  keseimbangan  baru dalam  politik  desentralisasi  agar  tidak terjadi  ketegangan  yang  tinggi  antar susunan pemerintahan yang dapat mengarah  pada  gejolak  politik.  Ketidak seimbangan  keuangan  antara  Pemerintaha Pusat  dan  Daerah  dan  antar  daerah  telah memberi pelajaran penting dalam perjalanan  desentralisasi  di  Indonesia. Lahirnya UU tentang perimbangan keuangan  yang  relatif  lebih  adil  ternyata mampu  menurunkan  ketegangan  antara pusat  dan  daerah,  meskipun  tidak  dapat memuaskan semua pihak.

## 5. SIMPULAN
Indonesia menjalakan sistem pemerintahan desentralisasi untuk mencapai  tujuan  bernegara  berdasarkan konstitusi.  Berdasarkan  faktor  sejarah, budaya  dan  kondisi  geografi  Indonesia yang  berbentuk  kepulauan  terdiri  dari beribu-ribu  pulau,  berbagai  suku  bangsa, budaya  dan  bahasa,  untuk  mewujudkan tujuan bernegara lebih efektif menjalankan sistem  pemerintahan  yang  desentralisasi. Dalam  rangka  desentralisasi  tersebut
pemerintah  daerah  diberikan  hak  otonom yang  seluas-luasnya  untuk  menjalankan pemerintahannya,  mengelola  keuangannya sendiri  dan  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan  mendesain  pengaturan  sumber- sumber  pendanaan  pemerintahan  daerah yang lebih adil untuk mengatasi ketegangan, gejolak politik antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dan  antar  Pemerintah  Daerah.  Sumber pendanaan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, dana  perimbangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  yang  bersumber  dari APBN.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ermaya
Suradinata. (2018). Etika Pemerintahan Dan Geopolitik Indonesia. Alqaprint. Jatinangor.
Herlina, Rahman. (2005). Pendapatan Asli Daerah. Arif Gosita. Jakarta.
Litvack,  Jennie  and  Jessica  Seddon, editors.  (1999). Desentralization-
Briefing Notes. World Bank Institute .
Marja  Sinurat,  Royadi  dan  Tumpak Haposan  Simanjuntak.  (2020).  Cara Cerdas  dan  Mahir  456  Tanya  Jawab
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pustaka Rahmat. Bandung.
Rondinelli,  Dennis  A;  and  Cheema,  G Shabbir.  (1988). Deszentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries .  SAGE  Publications  inc.
Beverly Hills. California.
Sadu  Wasistiono  dan  Peturs  Polyando. (2020).  Politik  Desentralisasi  di Indonesia, Edisi Revisi Yang Diperluas.  Cetakan  Kedua.  IPDN Press. Jatinangor, Bandung
Smith,  Brian  C.  (2012). Desentralilization The  Territorial  Dimension  Of  The Sate .  Diterjemahkan  dan  diterbitkan oleh MIPI (Masyarakat Ilmu
Pemerintahan, Jakarta.
Solimun,  Armanu  dan  Adji  Achmad
Rinaldo
Fernandes. (2020).
Metodologi  Penelitian  Kuantitatif Perspektif  Sistem. (Mengungkap Novelty  dan  Memenuhi  Validitas Penelitian).  Cetakan  Ketiga.  UB Press. Malang.
Sugiyono.  (2004).  Metode  Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam. CV. Alfabeta, Bandung.
Tjahya  Supriatna.  (2016).  Epistemologi
Pemerintahan. Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik. IPDN. Jatinangor,
Artikel Jurnal:
Dewi Oktavina. (2012). Analisis
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah: Pendekatan  Error  Correction  Model. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Vo.
10  No.  2  Desember  2012.  Hlm  89- 101.  Diakses  14  Maret  2023. https://ejournal.umm.ac.id/index.php /jep/article/view/3720
Emelia  Amoako_Assiedu  and  Kwame
Ameyaw Domfeh. 2016. The Challenges  of  Central  Government Fiscal  and  Financial  Policies  on Local  Government  Programmes  in Ghana.  International  Journal  of African  and  Asian  Studies.  An International
Peer-reviewed
Journal. Vo.  26.  2016.  pp.  32-40.
Acces  on  14 rd March,  2023. https://www.researchgate.net/profile/ Emelia-Amoako-Asiedu- 2/publication/324039916.pdf
Junichiro  Takahata,  Teguh  Dartanto  and Khoirunurrofik Khoirunurrofik.
(2021). Intergovernmental  Transfer
in  Indonesia.  The  Risk  Sharing
Effect  of  Dana  Alokasi  Umum. Journal of Southeast Asian Economies ,  April  2021,  Vol.  38, No. 1, pp. 81-99. 14 rd March, 2023. https://www.jstor.org/stable/270355 07
Rossy Lambelanova,  Hadi  Prabowo, Obsatar  Sinaga,  and  Agus  Toyib. 2022. Transfer  of  Management Authority  for  Marine  Affairs  from Banyuwangi Regency Government to East  Java  Provincial  Government (Study  of  Existing  Conditions  in 2019). Croatian International
Relations Review . XXVIII (90) 2022 pp.  132-155.  Acces  on  14 rd March, 2023.
http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/77 6/1/final-rossy-published-2022-1.pdf