## Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)

## Trimulato
UIN Alauddin Makassar trimsiuii@yahoo.co.id

## Rahmatia
IAIN Sultan Amai Gorontalo Rahmatia89@yahoo.com

## Abstract
The  development  of  Islamic  economics  in  Indonesia  continues  to  grow  and  is  much  in demand by the wider community. Islamic economics is expected to contribute to the economy in this country, including the realization of Sustainable Development Goals (SDGs). Islamic economics  has  many  financial  instruments  including  Sharia  Banking,  Sharia  industries financial  of  non-bank  (IKNB  Syariah)  and  social  fund  raising  institutions.  This  financial institution  continues  to  grow  and  develop,  the  sharia  banking  market  share  reaches  5.8 percent, the IKNB Syariah products are increasing, and the collection of social funds through the  Funding  of  Zakat  institution  makes  social  funds  well  organized  both  in  their  collection and  distribution.  People can  access  all  instruments  of  Islamic economic  institutions  to  help their  economy.  This  research  is  a  literature  study  and  uses  uses  qualitative  descriptive analysis techniques. This study describes the growth of Islamic economic institutions and the economic  role  of  Islam  for  the  realization  of  the  SDGs.  The  results  of  this  study  show  that sharia banking continue to experience asset growth in the period of 2017. Sharia banking has assets  reached  477,327,000,000,000  or  grew  by  12.53%.  The  growth  of  Sharia  IKNB increased in 2018 by 35 institutions or grew by 64.81%. In the collection of funds there was a growth of 17.48 for infaq and shadaqah, while other social funds grew by 120.86%. Islamic economics  and  all  its  instruments,  including  Islamic  economic  institutions  consisting  of sharia banking, sharia IKNB and social fund collection institutions  have the same purpose as the SGDs concept that the government wants to achieve. So that the existence of Islamic economic  institutions  has  an  important  role  to  reach  the  SDGs  especially  to  achieve e conomic prosperity and equality of better livelihoods and poverty alleviation.
Keywords: Islamic Economy, Sustainable Development Goals (SDGs)

## A. PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  yang  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia, baik  yang  bersifat  ibadah  mahdah,  hubungan  manusia  dengan  sang  pencipta  Allah  swt, maupun  yang  bersifat  ibadah  muamalah,  yang  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan manusia.  Salah  satu  yang  menjadi  yang  diatur  dalam  islam  saat  ini  tentang  ekonomi,  yang

## Volume 16 Nomor 1, Juni  2020
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
beberapa ini makin sering terdengar, makin sering didiskusikan, dan makin banyak diminati saat-saat ini.
Pada  dasarnya  setiap  manusia  selalu  menginginkan  kehidupannya  di  dunia  ini  dalam keadaan  bahagia,  baik  secara  material  maupun  spiritual,  individual  maupun  sosial.  Namu dalam  praktiknya  kebahagiaan  multi  dimensi  ini  sangat  sulit  diraih  karena  keterbatasan kemampuan  manusia  dalam  memahami  dan  menerjemahkan  keinginannya  secara komprehensif,  keterbatasan  dalam  menyeimbangkan  antara  aspek  kehidupan  maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi  hanyalah  merupakan  satu  bagian  dari  aspek  kehidupan  yang  diharapkan  akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya . (P3EI UII. 2008)
Syariat Islam memberikan acuan kepada pengikutnya tentang prinsip-prinsip dasar dalam perilaku ekonomi individu  yang  mengarah  pada  tujuan-tujuan  umum  (maqashid  al-syariah), yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, Islam memberikan ruang cukup luas bagi  para  ilmuan  untuk  melakukan  kajian  mendalam  dan  serius  dalam  banyak  bidang, termasuk  studi  tentang  ekonomi  Islam,  untuk  memilih  strategi  yang  sesuai  dengan  tahap- tahap  perkembangan  ekonomi  dan  sosial  yang  ada.  Syariat  Islam  memberikan  ruang  untuk dilakukan  kontekstualitas  (ijtihad)  dengan  tidak  melakukan  pelanggaran  secara  esensial. Kajian itu, agar Islam menjadi produktif (Islam Empiris). Khasanah Islam yang memberikan ruang  kepada  ilmuan  muslim  untuk  melakukan  kajian  mendalam  sehingga  mampu mengembangkan keilmuan Islami yang maslahah.(Minarni. 2015)
Untuk  mengetahui  apakah  suatu  ucapan  atau  perbuatan  dicintai  dan  diridhai  Allah    atau tidak, kita harus merujuk kepada alqur’an dan as-sunnah, berdasarkan bimbingan ulama ahlus sunnah  waljama’ah,bukan  berdasarkan  pendapat  atau  kemauan  sendiri.  Serta  harus  diingat bahwa  ucapan  dan  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  ikhlas, mengharapkan  semata  ridha dari Allah. Termasuk dalam hal mu’amalah telah diatur agar terhidar dari hal yang dilarang. Muamalah  dengan  pengertian  pergaulanhidup  tempat  setiap  orang  melakukan  perbuatan dalam  hubungan  dengan  orang  lain  yang  menimbulkan  hubungan  hak  dan  kewajiban merupakan  bagian terbesar  dalam  aspek kehidupan manusia.  Aktivitas  muamalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pemahaman yang lebih sempit mengenai muamalah adalah  aktivitas  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  manajemen  dan  bisnis.  Perkembangan ekonomi syariah harus terus diperjuangkan, tidak hanya dari segi isi dan objeknya, tetapi juga sisi subjek pelakunya. Para pelaku ekonomi syariah haruslah setiap muslim yang memahami
hakikat  sistem  ekonomi  Islam,  adalah  pribadi  yang  secara  lahir  batin  berjuang  menegakkan hukum-hukum  Allah  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Diantara  kiat  untuk  semakin mendekatkan  diri  kepada  Allah  bagi  para  pelaku  ekonomi  syariah  adalah  dengan  senatiasa meningkatkan nilai-nilai keyakinan dan akidah . (Fahmi. 2014)
Dalam  pandangan  Islam,  eksistensi  kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dari  naluri kehidupan manusia yang dibawa sejak lahir terdiri dari 3 hal yaitu: (Gita. 2006)
1. Naluri mempertahankan diri ( ghorizatul baqa)
Naluri memperetahankan diri untuk kelangsungan hidup diberikan Allah kepada semua makhluk hidup termasuk manusia.
2. Naluri melangsungkan keturunan ( ghorizatun nau’ )
Naluri untuk melangsungkan keturunan diberikan Allah kepada semua makhluk hidup sama dengan naluri mempertahankan diri.
3. Naluri beragama ( ghorizatun taddayun )
Naluri  beragama  hanya  diberikan  kepada  ciptaan  Allah  makhluk  terbaik  di  muka bumi  yang diberi nama manusia. Bukti bahwa manusia memiliki naluri beragama adalah ketika  terjadi  kondisi  yang  sangat  menakutkan  maka  dalam  hati  terjadi  kondisi  yang sangat menakutkan maka dalam hati mengatakan adanya yang maha kuasa di muka bumi ini dan meminta perlindungan dari-Nya.
Ekonomi  Islam  dibangun  atas  dasar  agama  Islam,  karenanya  ia  merupakan  bagian  tak terpisahkan  integral  dari  agama  islam.  Sebagai  derivasi  dari  agama  Islam,  ekonomi  Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of live) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi  Islam  dibangun  untuk  tujuan  suci,  dituntun  oleh  ajaran  Islam  dan  dicapai  dengan cara-cara  yang  ditentukan  pula  oleh  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu,  kesemua  hal  tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari  tujuannya,  dan  ditopang  oleh  pilarnya.  Tujuan  untuk  mencapai  falah  hanya  bisa diwujudkan  dengan  pilar  ekonomi  islam,  yaitu  nilai-nilai  dasar  ( islamic  values ),  dan  pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari sinilah akan tampak suatu  bangunan  ekonomi  Islam  dalam  suatu  paradigma,  baik  paradigma  dalam  berfikir  dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.(P3EI UII. 2008)
Ekonomi  Islam  mengalami  kebangkitan  setelah  tenggelam  dalam  sejarah  beberapa  abad yang silam. Ekonomi Islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomiaan yang ada
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan  berkosentrasi  pada  aspek  alokasi  dan  distribusi  sumber-sumber  daya,  dengan  tujuan utamanya merealisasikan maqasid. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa  yang  diproduksi  dapat  didistribusikan  dalam  suatu  cara  dimana  kebutuhan  individu (tanpa  memandang  apapun),  dapat  dipenuhi  secara  memadai  dan  juga  terdapat  distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.(Chapra. 2001)
Pemenuhan dasar masyarakat merupakan dasar karakteristik ekonomi Islam, ia merupakan fondasi  kebijakan  ekonomi  sebuah  negara.  Berbeda  dengan  ekonomi  kapitalis  yang mementingkan  kekayaan  sektor  swasta,  ketika  sistem  ini  mulai  nampak  keburukannya, didirikanlah lembaga-lembaga asuransi, charity, (amal) untuk menyantuni kaum fakir miskin. Hal ini dilakukan untuk meringakan kezaliman yang telah diakibatkan oleh sistem ini. Karena jaminan sosial, asuransi, dan lainnya bukanlah fondasi dari sistem ekonomi kapitalis, namun hanya  kebijakan  temporal,  untuk  meringankan  kezaliman  yang  telah  dilakukannya. Begitupun  dengan  ekonomi  sosialis,yang  muncul  sebagai  lawan  dari  sistem  kapitalis,  yang memiliki  sistem  penyamarataan  semua  golongan  masyarakat  secara  berlebihan,  sehingga menghilangkan  kepemilikan  pribadi.  Jikapun  ada  jaminan  sosial  yang  diberikan,  ia  hanya merupakan  implementasi  penyamarataan  tersebut,  tanpa  peduli  apakah  jaminan  itu  dapat memenuhi kebutuhan dasar atau tidak. Dalam ekonomi Islam disamping benda fisiki, barang publik  juga  mencakup  kebutuhan  nonfisik,  seperti  kebutuhan  akan  kedaulatan  dan  hukum, pendidikan,  pertahanan  dan  keamanan,  dan  pemerintahan.  Yang  membedakan  masyarakat Islam dari yang lainya adalah pengakuan terhadap kebutuhan religius secara publik salah satu contoh  adalah  lingkungan  yang  aman  dan  nyaman  untuk  pendidikan  moral  religius  anak- anak, maka pemberantasan pornografi dan membersihkan area publik dari mengekspos dosa yang berlawanan dengan religiusitas menjadi tugas negara.(Huda dan Muti. 2011)
Tujuan  dari  SDGs  juga  dapat  dicapai  dengan  melibatkan  banyak  lembaga,  termasuk diantaranya yaitu lembaga keuangan syariah. Hal ini karena pencapain SDGs sejalan dengan tujuan  yang  dicapai  dalam  konsep  ekonomi  Islam.  Ada  kesamaan  dalam  tujuan  dan  sejalan dengan  apa  yang  ingin  dicapai  keduanya. United  Nations  Development  Program  (UNDP) Indonesia  mengadakan  Roundtable  Discussion  dengan  Tema:  “Leveraging  Innovative Financing  for  Development:  Islamic  Banking  &  Finance  for  SDGs”  mengundang  Tazkia untuk  berbagi  pengalaman  penerapan  ekonomi  dan  keuangan  Syariah  di  Indonesia  pada  25 September  2018.  Murniati  Mukhlisin,  Ketua  STEI  Tazkia,  hadir  menyampaikan  betapa
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Maqashid Syariah memilki tujuan yang sama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang  dituju  oleh  UNDP.  Murniati  juga  menjelaskan  besarnya  potensi  keuangan  syariah  di dunia.  “Berbagai  negara  di  Eropa  seperti  Perancis,  Jerman,  Luxembourg,  UK  terlebih  lagi negara  Muslim  seperti  Iran,  Malaysia,  UAE,  Arab  Saudi  dan  Indonesia  memiliki  perhatian besar  terhadap  perkembangan  keuangan  syariah  yang  tampak  dari  pertumbuhan aset”, “Dengan  dukungan  dari  UNDP,  regulator,  perbankan  syariah,  FinTech,  dunia pendidikan, dan lembaga sosial, diharapkan tujuan mulia ekonomi syariah yang juga senada dengan SDGs dapat tercapai dengan sebaik mungkin”, kata Murniati menegaskan.( http://mysharing.co.id)
Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  membuka  The  2nd  Annual  Islamic Finance Conference yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 Agustus 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Konferensi ini mengangkat tema “The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality”. Di acara tersebut Menkeu menjelaskan saat ini dunia  memiliki  tujuan  baru,  yaitu  menciptakan  pembangunan  yang  berkelanjutan (Sustainable Develoment Goals-SDG). Dalam hal ini peran keuangan syariah sangat penting, sesuai  dengan  tujuan  dari  negara-negara  Islam  untuk  memberantas  kemiskinan  dan penyetaraan  pendapatan.  "Nilai-nilai  dalam  Islam  sejalan  dengan  tujuan  untuk  mencapai SDG,  namun  diperlukan  pemikiran-pemikiran  yang  inovatif  dan  kreatif  untuk mengembangkan  instrumen  keuangan  syariah.  Lebih  jauh  Menkeu  menyampaikan  bahwa dalam  Islam  terdapat  dua  instrumen  keuangan  yang  dapat  dimanfaatkan  fungsinya  untuk mendukung  tercapainya  SDG,  yaitu  zakat  dan  wakaf.  “Saat  ini  yang  lebih  banyak  dikenal oleh  masyarakat  adalah  zakat  fitrah,  namun  untuk  zakat  mal  atau  zakat  harta  belum  terlalu banyak  yang  membayar.  Seperti  halnya  pajak,  masih  terdapat  hambatan  untuk mengumpulkan  zakat  fitrah,”  Untuk  itu,  Menkeu  berpesan  agar  Badan  Zakat  Nasional ataupun  lembaga  pengelola  zakat  lainnya  dapat  lebih  mensosialisasikan  definisi  'mal'  serta menerapkan  pengelolaan  zakat  yang  transparan.  Selain  itu,  terdapat  kelompok  masyarakat yang  memiliki  kelebihan  dan  mewakafkan  harta  dalam  bentuk  tanah  atau  bangunan  untuk dipergunakan  sebagai  masjid,  sekolah,  dan  pemakaman.  Bangunan-bangunan  tersebut  dapat dimanfaatkan dengan lebih luas dan dikembangkan agar dapat mendukung tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.( https://www.kemenkeu.go.id)
Penyelesaian  permasalahan  ketimpangan  atau  inequality  dapat  ditempuh  melalui berberapa cara antara lain: program peningkatan perlindungan sosial, memperbanyak peluang pelatihan keterampilan tenaga kerja dan perbaikan layanan umum seperti fasilitas kesehatan,
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
pendidikan, dan Lain – lain. Peningkatan program perlindungan sosial dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai ataupun dalam bentuk  subsidi  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Sedangkan, memperbanyak  peluang  pelatihan  keterampilan  tenaga  kerja  dapat  dilakukan  dengan membuka  dan  mengintensifkan  balai-balai  latihan  kerja  serta  memberdayakan  masyarakat terpelajar  seperti  akademisi  atau  praktisi  di  berbagai  bidang  untuk  berbagi  pengalaman kepada masyarakat. Dengan demikian tingkat literasi masyarakat mengenai hal-hal baru akan cepat  tersampaikan.  Tidak  kalah  penting  peningkatan  kualitas  pendidikan  juga  sangat diperlukan  untuk  membantu  menurunkan  ketimpangan.  Menurut  studi  yang  dilakukan  oleh HAAS institute, University of California Berkeley menyebutkan bahwa peningkatan kualitas sekolah merupakan hal terpenting untuk menurunkan ketimpangan antar generasi yang akan datang.  Meningkatkan  kualitas  pendidikan  dapan  meningkatkan  mobilitas  ekonomi  yang berdampak  pada  meningkatnya  produktivitas  dan  mengurangkan  ketimpangan.  Tentunya untuk  melakukan  solusi  tersebut  dibutuhkan  dukungan  dari  berbagai  sisi  termasuk  sisi material.  Untuk  itu  diperlukan  sumber  pendanaan  yang  dapat  mengakomodasi  hal  tersebut. ( https://sef.feb.ugm.ac.id )
Islam  sebagai  agama  yang  paripurna  dan  bersifat  Universal,  telah  mengatur  segala  sisi kehidupan mulai dariyang terkecil hingga suatu yang diaggap hal besar. Semua bagian yang menyangkut  hajat  hidup  manusia  telah  diatur  secara  gamblang  dalam  islam  baik  itu  ibadah yang merupakan perwujudan hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Pencipta. Atau pun dalam sisi syariah dan Muamalah yang merupakan perwujudan hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pada sisi Muamalah, islam mengatur dalam segala sisi  baik  ekonomi,  sosial,  politik  dan  lain  –  lain.  Salah  satu  hal  penting  yang  diatur  adalah dalam  sisi  sosial  ekonomi.  Pada  sisi  sosial  ekonomi  islam  memili  keuggulan  yaitu  adanya instrumen  islamic  funding  yang  memiliki  potensi  yang  besaruntuk  dapat  berperan  dalam pembangunan ekonomi yang  salah satunya  yaitu ikut berperan dalam langkah menyuksesan tercapainya  sustainable  development  Goals  (SDGs).  Yang  dimaksud  instrumen  Islamic Funding disini yaitu sektor Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf (ZISWAF). Adanya sektor Zakat, Infaq,  Shadaqah,  Waqaf  (ZISWAF)  ini  sesuai  perintah  dalam  Alquran  berperan  untuk mewujudkan  keadilan  ekonomi  dan  sosial  dalam  bermasyarakat.  Sedangkan,  waqaf  sendiri memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan Inferastrutur di masyarakat.( https://sef.feb.ugm.ac.id)
Dari  uraian  diatas  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan  pendelaman  terkait  konsep ekonomi  Islam  yang  memiliki  arah  dan  tujuan  yang  sama  dengan  konsep  pembangunan berkelanjutan  sustainaible  Development  Goals  (SDGs).  Penulis  akan  melalukan  penelitian mendalam tentang peran dari ekonomi Islam dan perangkatperangkatnya dalam berkontribusi membangun SGDs.

## Rumusan Masalah
a. Bagaiamana perkembangan Instrumen Ekonomi Islam ?
b. Bagaimana  peran  ekonomi  Islam  bagi  pencapaian  Sustanaible  Development  Goals (SDGs) ?

## Tujuan Masalah
a. Untuk mengetahui perkembangan instrumen-instrumen ekonomi Islam
b. Untuk  mengetahui  peran  ekonomi  Islam  dalam    mencapai  sustainaible  development Goals (SDGs)

## Tinjauan Pustaka
Sebelum  melakukan  penelitian,  peneliti  berusaha  menelaah  literatur  karya  ilmiah sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  diteliti.  Hasil  penelitian-penelitian  yang pernah  dilakukan  sebelumnya  perlu  dikemukakan  sebagai  bahan  perbandingan  dengan penelitian  yang  dilakukan  penulis.  Adapun  karya-karya  ilmiah  yang  relevan  dengan  topik yang peneliti angkat antara lain:
Muhammad  Fardan  Ngoyo  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Mengawal  Sustainable Development  Goals  (SDGs);  Meluruskan  Orientasi  Pembangunan  yang  Berkeadilan menyimpulkan  bahwa  Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  bukanlah  sesuatu yang  taken  for granted  yang  serta  merta  harus  diikuti  tanpa  pernah  memikirkan  bagaimana  dampak  dan kontribusinya  bagi  rakyat  banyak.  Pada  intinya  proses  pembangunan  berkelanjutan  yang berdasarkan  pada  tiga  komponen  yakni  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi  yang  saling terhubung.  Tercapainya  tujuan  dan  target  SDGs  yang  akan  berlaku  mulai  tahun  2015  dan akan  ditargetkan  akan  tercapai  pada  2030  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  mudah  dan membutuhkan  upaya  yang  serius  dari  pemerintah.  Selain  itu,  upaya  serius  dari  pemerintah belumlah cukup bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang menyokong terlaksananya tujuan  tersebut.  Partisipasi  berbagai  pihak  dibutuhkan  dalam  upaya  memberikan  kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi  masyarakat  sipil  (NGO),  masyarakat,  pelaku  usaha,  hingga  kaum  muda  dalam berpatisipasi  dan  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan  kapabilitas  masing-masing.  Karena,
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan  kesejahteraan  dapat  dipertahankan  untuk  masa  depan  atau  generasi mendatang.(Fardan. 2015)
Sekar  Panuluh  dan  Meila  Riskia  Fitri  dalam  papernya  yang  berjudul  Perkembangan Pelaksanaan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  Indonesia  September  2015- September 2016, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang lebih baik dalam hal  ketepatan  waktu  maupun  proses  yang  partisipatif.    tantangan  yang  dihadapi  oleh pelaksanaan  SDGs  tidak  hanya  seputar  dua  hal  itu  saja.  Dari  segi  substansi,  ambisi  SDGs untuk  menghilangkan  komponen  negasi  pembangunan  secara  tuntas  merupakan  suatu pekerjaan yang hampir mendekati utopia. Dari segi proses pun, pelaksanaan SDGs di tingkat nasional masih meninggalkan pekerjaan rumah seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data  dari  pihak  non-pemerintah,  dan  juga  proses  partisipasi  itu  sendiri.  Hal  ini  seharusnya tidak  perlu  dipandang  sebagai  beban  melainkan  tantangan  yang  harus  dihadapi  untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Peranan aktif  pemerintah  tentu  menjadi  modal  utama  bagi  pelaksanaan  dan  pencapaian  SDGs  di Indonesia.(Panuluh dan Riskia. 2016)
Pekerjaan  Sosial  mempunyai  relevansi  yang  sangat  kuat  dengan  masalah  kemiskinan. Sudah  berabad-abad  profesi  ini  bergelut  dan  terlibat  dalam  penanganan  kemiskinan.  Secara historis  profesi  Pekerjaan  Sosial  boleh  dikatakan  lahir  dari  masalah  kemiskinan.  Profesi  ini bahkan  menempatkan  masalah  kemiskinan  sebagai  bidang  utama  yang  ditangani  Pekerjaan Sosial.  Jika  sangat  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  Hak-Hak  Azasi  Manusia,  Pekerjaan Sosial  harus  berada  di  garis  depan  dalam  upaya  mengatasi  kemiskinan.  MDGs  yang kemudian  bergeser  ke  SDGs  merupakan  tujuan  bersama  yang  memerlukan  pengalawan bersama baik vertical maupun horizontal.(Ishartono dan Tri. 2016)
Wahyuningsih  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Millenium  Development  Goals (MDGS)  dan  Sustainable  Development  Goals  (SDGS)  dalam  Kesejahteraan  Sosial. Menyimpulkan  Suistainable develoopment goal’s(SDG’S) merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembanggunan dan perundingan negara-negara di dunia. Dimana konsep SDG’S ini melanjutkan konsep dari MDG’S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG’S dan SDG’s punya persaamaan dan kesamaan tujuan yang sama.  Yaitu  SDG’S  melanjutkan  cita-cita  mulia  dari  MDG’S  yang  ingin  menanggulangi kelaparan  dan  kemiskinan  di  dunia.SDGs    ini    tidak    terpisah    dari    MDGs,    SDGs
merupakan    bentuk    penyempurnaan  MDGs.  SDGs  merupakan  kelanjutan  dari  apa  yang sudah  dibangun  pada  MDGs  (Millenium  Development    Goals).  SDG’s  memiliki  5  pondasi yaitu  manusia,  planet,  kesejahteraan,  perdamaian,  dan  kemitraan  yang  ingin  mencapai  tiga tujuan  mulia  di  tahun  2030  berupa  mengakhiri  kemiskinan,  mencapai  kesetaraan  dan mengatasi perubahan iklim.(Wahyuningsih. 2017)
Abdul  Hamid  dan  Aris  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Peran  Perbankan  Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan menyebutkan bahwa Rasionalisasi keberadaan lembaga bank syariah  harus  berfokus  pada  pemerataan  kekayaan  kepada  seluruh  masyarakat  khususnya kaum  miskin  yang  diharapkan  akan  memberikan  kemampuan  daya  beli  sejalan  dengan konsep  alquran  yaitu  zakat.  Pemberdayaan  dana  zakat  dalam  hal  ini  sebagai  instrumen paradigma,  konsepsi  dan  filisofis  sementara  bank  syariah sebagi  instrumen  implementatif, operasional  empirik  yang  akan  diharapkan  berjalan  searah  menuju  masyarakat  yang berkesadaran ekonomi ilahiyah dalam rangka mengurai kesenjangan yang  semakin melebar. Kesadaran oleh semua unsur dalam menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah serta perannnya  dalam  pembangunan  khususnya  mengurai  kesenjangan  tersebut  diperlukan  kerja keras serta pemikiran yang kritis dengan meriview kembali keberadaaannya.(Hamid. 2017)
Adapun  perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yaitu penelitian  berfokus  kepada  lembaga  ekonomi  Islam  tentang  pencapaian  sustanaible Development  Goals  (SDGs).  Jika  penelitian  sebelumnya  banyak  berfokus  pada  penerapan SGDs,  penelitian  ini  menguraikan  bagaimana  pencapaian  SDGs  melalui  lembaga  ekonomi Islam.

## B. LANDASAN TEORI

## Ekonomi islam
Ekonomi  Islam  didefenisikan  sebagai  cabang  ilmu  yang  membantu  merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan  ajaran  Islam,  tanpa  membatasi  kebebasan  individu  ataupun  menciptakan ketidakseimbangan  makro  dan  ekologis.  Disamping  itu  ekonomi  islam  sebagai  aplikasi petunjuk  dan  aturan  syariah  yang  mencegah  ketidakadilan  dalam  memperoleh  dan menggunakan  sumber  daya  material  agar  memenuhi  kebutuhan  manusia  dan  agar menjalankan  kewajibannya  kepada  Allah  dan  masyarakat.(Sholahuddin.2007)  Semua  orang diperlakukan  sama  dalam memperoleh  kesempatan,  tidak   ada  perbedaan  antarindividu  atau
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama  untuk  hidup  secara  layak,  belajar,  bekerja,  bekerja,  jaminan  keamanan,  jaminan kesehatan,  dan  kesempatan  pemenuhan  hak-hak  kemanusiaan  lainnya.  Kesejahteraan  dan hasil  pembangunan  didistribusikan    harus  kepada  setiap  orang  dan  tidak  mengumpul  pada kelompok tertentu.(P3EI UII. 2008)
Ekonomi  islam  muncul  dari  sebagai  refleksi  atas kekaaffahan keislaman  seorang muslim.  Ekonomi  islam  merupakan  bentuk  evolusi  atas  teori  ekonomi  noeklasik.  Ekonomi islam  muncul  di  saat  perekonomian  modern  lambat  dalam  menghadirkan  solusi  atas problematika  ekonomi  kontemporer,  kalau  tidak  boleh  dikakatakan  tidak  mampu  untuk menghadirkan alternatif solusi. (Sami’. 2006)
Ilmu  ekonomi  islam  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  menjelaskan  segala fenomena  tentang  perilaku  pilihan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  setiap  unit  ekonomi dengan  memasukkan  tata  aturan  syariah  sebagai  variabel  indevenden  (ikut  mempengaruhi segala  pengambilan  keputusan  ekonomi). Dari  sudut  pandang  ilmu  fiqih,  kegiatan  ekonomi bukanlah  termasuk  ibadah  mahdah,  melainkan  bab  mu’amalah.  Oleh  karena  itu,  berlaku kaidah  fiqih  yang  menyatakan  bahwa Al-ashl  fi  al-mu’amalah  al-ibahah,  illa  idza  ma  dalla al-dalil ala khilafihi , yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur’an dan sunnah). Oleh karena  itu  tidak  dibenarkan  melarang  sesuatu  yang  dibolehkan  Allah,  sebagaimana  tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.(Karim. 2006)
Ekonomi  Islam  bukan  hanya  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  dalam sebuah  negara  semata,  tanpa  memperhatikan  terjamin  tidaknya  tiap  orang  untuk  menikmati kehidupan  tersebut.  Ekonomi  Islam  juga  bukan  hanya  bertujuan  untuk  mengupayakan kemakmuran  individu  dengan  membiarkan  mereka  sebebas-bebasnya  untuk  memperolah kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup tiap  orang.  Ekonomi  Islam  adalah  semata-mata  merupakan  pemecahan masalah  utama  yang dihadapi  tiap  orang,  sebagai  manusia  yang  hidup  sesuai  dengan  interaksi-interaksi  tertentu, serta  memungkinkan  orang  yang  bersangkutan  untuk  meningkatkan  taraf  hidupnya,  dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup Islami. Hukum-hukum syara’ telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja tiap lakilaki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri,
beserta  orang-orang  yang  nafkahnya  menjadi  tanggungannya.  Kalau  orang  tersebut  tidak mampu  bekerja,  maka  Islam  mewajibkan  kapada  anak-anaknya  serta  ahli  warisnya  untuk memenuhi  kebutuhan  primernya.  Atau,  bila  yang  wajib  menanggung  nafkahnya  tidak  ada, maka baitul maal yang wajib memenuhinya. ( An-Nabhani. 2009).
Ekonimi  Syariah/Islam  memilki  pandangan  bahwa  seluruh  harta  kekayaan  yang  ada dialam ini harus dialokasikan secara adil menurut aturan syariah Islam. Dalam ekonomi Islam ternyata harta kekayaan tidak langsung mengalokasikan seluruh harta kekayaan itu ke dalam mekanisme  pasar,  sebagaimana  yang  ada  dalam  tubuh  ekonomi  kapitalisme.  Didalam ekonomi  pasar  syariah,  seluruh  harta  kekayaan  yang  ada  harus  menjalani  tiga  tahan penyaringan,  yaitu  Pra  pasar,  Mekanisme  pasar,  dan  Pasca  pasar.  Sebelum  harta  kekayaan masuk  dalam  mekanisme  pasar,  seluruh  harta  kekayaan  tersebut  terlebih  dahulu  harus disaring  dalam  tahapan  penyaringan  pra  pasar.  Pandangan  ekonomi  Islam  harta  itu  harus dipilah  atau  dibagi  terlebih  dahulu  menurut  jenis  kepemilikannya.  Pembagian  kepemilikan harta dalam pandanga ekonomi Islam, yaitu dibagi menjadi tiga yaitu; kepemilikan individu, kepemilikan  umum,  dan  kepemilikan  negara.  Manfaat  tentu  akan  dapat  terlihat  secara langsung yaitu limpahan sumber daya alam akan langsung dikelolah negara, selanjutnya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Condro.2017)
Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat dharuri (primer), ada yang  bersifat  (sekunder),  dan  ada  juga  yang  bersifat  tahsini  (pelengkap).  Begitu  pula  hajat dan  kebutuhan  lainnya  itu  berbeda-beda  tingkat  kepentingannya.  Tingkat  urgensi  dan kepentingan tersebut yaitu; (Sahroni dan Karim. 2017)
1. Dharuriyat ,  yaitu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi;  yang  jika  tidak  dipenuhi  akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. Hajiyat ,  yaitu  kebutuhan  yang  seyogianya  dipenuh;  yang  jika  tidak  dipenuhi  akan mengakibatkan kesulitan.
3. Tahsinat ,  yaitu  kebutuhan  pelengkap;  yang  jika  tidak  dipenuhi  akan  membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut harus dilengkapi dengan adanya tujuan yang mulia,  yang  disebut  dengan  maqhasid  syariah  atau  yang  biasa  disebut  kulliyat  alkhamsah (lima  prinsip  umum)  yaitu; Hifdzu  din (melindungi  agama), Hifdzu  nafs (melindungi  jiwa), Hifdzu  aql (melindungi  pikiran), Hifdzu  mal (melindungi  harta), Hifdzu  nasab (melindungi keturunan).
Prinsip  merupakan  suatu  mekanisme  atau  elemen  pokok  yang  menjadi  struktur  atau kelengkapan  suatu  kegiatan  atau  keadaan.  Dalam  contoh  shalat,  prinsip  dicerminkan  dari rukun  dan  syarat  sahnya  shalat  yang  membuat  suatu  kegiatan  bisa  disebut  sebagai shalat.(P3EI  UII.  2008) Begitupun  dalam  ekonomi  islam  juga  memiliki  berbagai  prinsip- prinsip  yang  membangunnya.  Bangunan  ekonomi  islam  didasarkan  atas  lima  universal, yakni: Tauhid (Keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil).  Kelima  nilai  ini  menjadi  dasar  inspirasi  untuk  menyusun  proporsi- proporsi  dan  teori-teori  ekonomi  islam.  Teori  yang  kuat  dan  baik  tanpa  diterapkan  menjadi sistem,  akan  menjadikan  ekonomi  islam  hanya  sebagai  kajian  ilmu  saja  tanpa  memberi dampak  pada  kehidupan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  dari  kelima  nilai-nilai  universal  ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multitype ownership , freedom to act dan sosial justice . (Karim. 2006)
Diatas  prinsip-prinsip  ekonomi  islam  tersebut  dibangunlah  konsep  yang  memayungi kesemuanya,  yakni  konsep  akhlak.  Akhlak  menempati  posisi  puncak,  karena  inilah  yang menjadi tujuan islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ahlak  inilah  yang  menjadi  panduan  para  pelaku  ekonomi  dan  bisnis  dalam  melakukan aktifitasnya.
Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  sistem  ekonomi  islam  tidak  lain  adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari islam, yaitu al-qur’an dan as-sunnah terhadap  alokasi  berbagai  sumber  daya  ekonomi  yang  ada  di  bumi  ini.  Segenap  pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.(Condro. 2012)

## Sustanaible Development Goals (SDGs)
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara- negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi  pembangunan  bersama  hingga  tahun  2030.    Tujuan  ini  merupakan  kelanjutan  atau pengganti  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium  yang  ditandatangani  oleh  pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini: Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan, Pengentasan segala bentuk kemiskinan di
semua  tempat.  Tujuan  2  -  Tanpa  kelaparan  Mengakhiri  kelaparan,  mencapai  ketahanan pangan  dan  perbaikan  nutrisi,  serta  menggalakkan  pertanian  yang  berkelanjutan. Tujuan  3  - Kehidupan  sehat  dan  sejahtera,  Menggalakkan  hidup  sehat  dan  mendukung  kesejahteraan untuk  semua  usia.  Tujuan  4  -  Pendidikan  berkualitas,  Memastikan  pendidikan  berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan  5  -  Kesetaraan  gender,  Mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  semua perempuan.  Tujuan  6  -  Air  bersih  dan  sanitasi  layak,  Menjamin  akses  atas  air  dan  sanitasi untuk semua. Tujuan 7  - Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses pada energi  yang terjangkau,  bisa  diandalkan,  berkelanjutan  dan  modern  untuk  semua.  Tujuan  8  -  Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,  lapangan  pekerjaan  dan  pekerjaan  yang  layak  untuk  semua.  Tujuan  9  -  Industri, inovasi  dan  infrastruktur,  Membangun  infrastruktur  kuat,  mempromosikan  industrialisasi berkelanjutan  dan mendorong  inovasi.  Tujuan  10  -  Berkurangnya  kesenjangan,  Mengurangi kesenjangan  di  dalam  dan  di  antara  negara-negara.  Tujuan  11  -  Kota  dan  komunitas berkelanjutan,  Membuat  perkotaan  menjadi  inklusif,  aman,  kuat,  dan  berkelanjutan.  Tujuan 12  -  Konsumsi  dan  produksi  yang  bertanggung  jawab,  Memastikan  pola  konsumsi  dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah penting  untuk  melawan  perubahan  iklim  dan  dampaknya.  Tujuan  14  -  Ekosistem  laut, Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan  15  -  Ekosistem  daratan,  Mengelola  hutan  secara  berkelanjutan,  melawan  perubahan lahan  menjadi  gurun,  menghentikan  dan  merehabilitasi  kerusakan  lahan,  menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh,  Mendorong  masyarakat  adil,  damai,  dan  inklusif.  Tujuan  17  -  Kemitraan  untuk mencapai  tujuan,  Menghidupkan  kembali  kemitraan  global  demi  pembangunan berkelanjutan. ( https://id.wikipedia.org )
Berakhirnya  MDGs  pada  2015  masih  menyisakan  sejumlah  pekerjaan  rumah  yang harus  diselesaikan  pada  periode  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development  Goals/SDGs)  yang  akan  dilaksanakan  sampai  dengan  2030.  Tujuan Pembangunan  Milenium  (Millennium  Development  Goals/MDGs)  yang    telah  dilaksanakan selama  periode  2000-2015  memang  telah  membawa  berbagai  kemajuan.  Sekitar  70  persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator  yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian  dan  harus  mendapatkan  perhatian  khusus.  Target  yang  belum  tercapai  di  antaranya
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
adalah tingkat kemiskinan nasional. angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk,  prevalensi  HIV  dan  AIDS  serta  beberapa  indikator  terkait  lingkungan.  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  telah  menyepakati  penerapan  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (SDGs)  berkomitmen  untuk  menyukseskan  pelaksanaan  SDGs  melalui berbagai  kegiatan  dan  telah  mengambil  langkah-langkah  strategis.  Sejumlah  langkah  yang telah  ditempuh  Indonesia  sampai  dengan  akhir  2016  antara  lain  (i)  melakukan  pemetaan antara  tujuan  dan  target  SDGs  dengan  prioritas  pembangunan  nasional,  (ii)  melakukan pemetaan  ketersediaan  data  dan  indikator  SDGs  pada  setiap  target  dan  tujuan  termasuk indikator  proksi,  (iii)  melakukan  penyusunan  definisi  operasional  untuk  setiap  indikator SDGs,  (iv)  menyusun  peraturan  presiden  terkait  dengan  pelaksanaan  tujuan  pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.(BPS.2016)
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/Sustainable  Development  Goals  (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya  United  Nation  General  Assembly  (UNGA)  di  kantor  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  -  New  York  (Amerika  Serikat.  TPB/  SDGs  yang  cakupan  dan  substansinya  selaras dengan  Nawacita,  terdiri  atas  17  Tujuan  dan  169  Target.  Tujuan  dan  target  tersebut menggambarkan  visi  dan  ruang  lingkup  agenda  pembangunan  global  yang  inklusif  dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  global.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui Divisi  Statistik  UN-DESA  telah  mengeluarkan  metadata  241  indikator  (versi  Maret  2016) untuk  mengukur  pencapaian  target  TPB/  SDGs.  Berdasarkan  Metadata  Indikator  SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 320 Indikator.(Bappenas.2017)
25  September  2015  bertempat  di  Markas  Besar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), para  pemimpin  dunia  secara  resmi  mengesahkan  Agenda  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals)  sebagai  kesepakatan  pembangunan  global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana  aksi  global  untuk  15  tahun  ke  depan  (berlaku  sejak  2016  hingga  2030),  guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
kewajiban  moral  untuk  mencapai  Tujuan  dan  Target  SDGs.  SDGs  Dirancang  Secara Partisipatif  Berbeda  dari  pendahulunya  Millenium  Development  Goals  (MDGs),  SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization  (CSO),  sektor  swasta,  akademisi,  dan  sebagainya.  Kurang  lebih  8,5  juta  suara warga  di  seluruh  dunia  juga  berkontribusi  terhadap  Tujuan  dan  Target  SDGs.  Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (Leave No One Behind) Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut  setidaknya  SDGs  harus  bisa  menjawab  dua  hal  yaitu,  Keadilan  Prosedural  yaitu sejauh  mana  seluruh  pihak  terutama  yang  selama  ini  tertinggal  dapat  terlibat  dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program  pembangunan  dapat  atau  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  warga  terutama kelompok tertinggal. ( https://www.sdg2030indonesia.org)
Setelah  mengusulkan  10  tujuan  ini,  SDSN  pada  tanggal  25  Juli  2014  mengeluarkan publikasi  yang  berjudul  Indicators  and  A  Monitoring  Framework  For  Sustainable Development  Goals,  Launching  A  Data  Revolution  For  The  SDGs.  Dalam  publikasi  ini SDSN  memadukan  SDGs  usulan  OWG  dan  SDSN.  Oleh  karena  itu,  dari  publikasi  ini diusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. Dalam kajian  ini,  indikator-indikator  yang  diusulkan  dalam  publikasi  ini  yang  dijadikan  dasar rujukan.(BPS.2014)

## C. METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya  menggambarkan  suatu  subyek  penelitian.  Dalam  hal  ini  adalah  pertumbuhan  dari lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, Kemudian desain peran dari lembaga-lembaga ekonomi  Islam  tersebut  dalam  pencapaian  sustanaible  development  Goals  (SDGs).  Konsep keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs.

## Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data  kepada  peneliti  atau  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  (objek  penelitian), sedangkan  data  sekunder adalah  sumber data  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara  ilmiah  yaitu  dengan  melakukan  studi  pustaka  (penelusuran  melalui  buku,  artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).(Farizal.2010)
Data-data yang digunakan penulis antara lain:
1. Teori-teori  yang  peneliti  ambil  dari  berbagai  literatur.  Berupa  teori  yang  berkaitan dengan  SDGs  dan  ekonomi  Islam  khususnya  tentang  lembaga-lembaga  ekonomi Islam.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga. Diantaranya data yang diperoleh dari Otoritas Jasa keuangan dan sumber data lainnya.

## Batasan Penelitian
Batasan  dalam  tulisan  ini  difokuskan  pada  perkembangan  dari  lembaga-lembaga ekonomi  Islam  di  Indonesia,  serta  pola  SDGs.  Keduanya  sejalan  dalam  mencapai  tujuan untuk kesejahteraan. Dengan menyesuaikan pola dari lembaga-lembaga ekonomi Islam dalam kegiatannya mendukung dan sejalan dengan SDGs yang terus dicanangkan

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  tulisan  ini  adalah  dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

## 1. Studi Kepustakaan
Metode  ini  digunakan  untuk  menggali  dasar-dasar  teori  yang  terkait  dengan Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  serta  terkait  dengan  ekonomi  Islam,  terkait lembaga  keuangan  Islam,  serta  peran  lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  untuk  mencapai SDGs.
2. Pengamatan
Setiap  data  yang  didapatkan  dari  berbagai  sumber  diamati  dan  dianalisa  terkait dengan  kondisi  pertumbuhan  dari  lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  serta  terkait  data tentang peran dan tujuan dari SDGs yang sejalan dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang telah ada sebelumnya.

## Analisis data
Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yaitu  dengan  cara  memaparkan  perkembangan  dari  lembaga-lembaga  ekonomi Islam  dan  melakukan  analisis  dari  hasil  tersebut,  serta  menguraikan  konsep  Sustanaible Development  Goals  (SDGs)  yang  saat  ini  terus  diupayakan  oleh  pemerintah.  Kemudian tujuan  dari  SDGs  yang  sejalan  dengan  tujuan  dari  ekonomi  Islam.  Keberadaan  lembaga
keuangan  syariah  memiliki  peran  yang  kuat  dalam  pencapaian  SDGs.  Lembaga-lembaga ekonomi Islam sejalan dengan tujuan SDGs.
Penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  keadaan  yang  diamati.  Penelitian kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksprimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan),  analisa  data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Lembaga-lembaga  Ekonomi Islam di Indonesia
a. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

## Perkembangan Bank Syariah Desember 2018
No  Komponen Tahun 2017 Tahun 2018 Pertumbuhan 1 Aset 424.181 477.327 12,53 % 2 Jumlah Kantor 2.169 2.229 2,77 % 3 Jumlah Rekening Nasabah 25.836.223 29.068.132 12,51 % 4 Dana Pihak Ketiga 334.888 371.828 11,03 % 5 Pembiayaan 285.695 320.193 12,07 % Sumber : Otoritas Jasa Keuangan ( Statistik Perbankan Syariah Desember 2018 ) ( Data Diolah )
Dari  data  menunjukkan  adanya  perkembangan  dari  bank  syariah  yang  merupakan bagian dari lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Pada beberapa indikator yang ada di  Bank  Syariah  mengalami  pertumbuhan  pada  periode  desember  2017  sampai  dengan desember  2018.  Pertumbuhan  terbesar  pada  komponen  aset  yang  tumbuh  sebesar  12,53 persen.  Kemudian  pertumbuhan  terbesar  selanjutna  yaitu  pada  komponen  jumlah  rekening nasabah  yang  tumbuh  sebesar  12,51  persen  ada  sekitar  29.068.132  orang  yang  memiliki rekening di bank syariah. Adapun pertumbuhan terkecil pada komponen jumlah kantor bank syariah yang hanya tumbuh 2,77 persen, kantor bank syariah yang tersebar belum mencapai 3.000 unit.
Meskipun bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam perjalannya, tetap  membutuhkan  dukungan  dan  usaha  agar  bisa  tumbuh  lebih  besar  lagi.  Dengan
pertumbuhan  bank  syariah  akan  meningkatkan  peran  dan  kontribusi  bank  syariah  bagi perekonomian serta keberadaannya akan dinikmati semua kalangan. Apalagi saat ini market share  bank  syariah  masih  dikisaran  5,8  %  jika  dibandingkan  dengan  bank  konvensional. Sehingga  sangat  membutuhkan  dukungan  dan  dorongan  dari  semua  pihak  agar  bisa  lebih tumbuh dan berkontribusi lebih besar.
b. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia (IKNB Syariah)
Perkembangan IKNB Syariah Desember 2018 No  Komponen Tahun 2017 Tahun 2018 Pertumbuhan 1 Jumlah Lembaga IKNB 54 89 64,81 % 2 Aset 99.133 96.905 -5,22 % 3 Ekuitas 42.721 43.541 1,92 % 4 Aset Produktif 66.755 65.174 -2,37 % 5 Liabilitas 51.065 51.654 1,15 %
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Statistik IKNB Syariah Desember 2018) (Data Olah)
Data  diatas  menunjukkan  adanya  pertumbuhan  dari  Industri  Keuangan  Non  Bank Syariah (IKNB Syariah)  yang juga merupakan lembaga Ekonomi Islam di Indonesia. IKNB Syariah terdiri dari beberapa lembaga yaitu Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga  Dana  Pensiun  Syariah,  Lembaga  Jasa  Khusus  Syariah,  dan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah. Dari data menunjukkan pertumbuhan IKNB Syariah pada periode Desember sampai dengan desember 2018. Beberapa komponen mengalami pertumbuhan positif namun ada  komponen  yang  mengalami  penurunan.  Komponen  yang  mengalami  pertumbuhan terbesar  yaitu  jumlah  lembaga  IKNB  Syariah  yang  tumbuh  sebesar  64,81  persen  atau bertembah 35 lembaga di tahun 2018. Kemudiat pertumbuhan ekuitas  yaitu tumbuh sebesar 1,92  persen.  Adapun  komponen  aset  IKNB  Syariah  mengalami  penurunan  sebesar  5,22 persen.
IKNB  Syariah  menjadi  pelengkap  dari  perbankan  syariah  yang  memberi  akses layanan  kepada  masyarakat.  Keberdaan  IKNB  Syariah  belum  begitu  besar  dikenal  ditengah masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan IKNB Syariah. Dibutuhkan upaya  dorongan  dari  semua  pihak  untuk  menumbuhkan  IKNB  Syariah  agar  dapat  lebih berkontribusi  bagi  perekonomian  dan  masyarakat.  Variasi  produk  dari  IKNB  Syariah menjadikannya  memberi  penawaran  kepada  masyarakat  yang  menghendaki  jasa  layanan keuangan  syariah  selain  perbankan  syariah.  Produk-produk  dari  IKNB  syariah  bisa  menjadi
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
pilihan  dalam  kegiatan  berekonomi  masyarakat.  Hanya  saja  membutuhkan  upaya memperkenalkannya  ditengah  masyarakat  agar  dapat  terus  tumbuh  dan  ikut  mendorong perkembangan ekonomi.
c. Pertumbuhan produk lembaga sosial syariah di Indonesia
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)
No Lembaga Zakat Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2016 Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2017 Pertum buhan % 1 BAZNAS 111.690.914.428 92.568.574.079 -17,12 2 BAZNAS Provinsi 192.609.000.494 644.859.329.420 234,80 3 BAZNAS  Kabupaten/ Kota 3.311.745.042.02 4 876.626.483.800 -73,53 4 LAZ Lainnya 1.401.248.170.00 5 2.039.218.862.993 45,53 5 Total 5.017.293.126.95 0 3.653.273.250.292 -21,19

## Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS 2016 dan 2017 (Data Diolah)
Dari  data  diatas  menunjukkan  adanya  pertumbuhan  dana  sosial  yang  berhasil dihimpun  oleh  lembaga  zakat  dalam  hal  ini  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZNAS)  baik  pusat maupun  dan  lembaga  amil  zakat  lainnya  yang  ada  dan  resmi.  Zakat  dan  dana  sosial/ kebajikan  lainnya  merupan  bagian  dari  instrumen  yang  dimiliki  oleh  ekonomi  Islam, instrumen  menjadi  pendistribusi  kekayaan  (harta)  bagi  semua  manusia,  agar  harta  tidak menumpuk  dan  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang.  Data  diatas  menunjukkan  adanya pertumbuhan  penghimpunan  dana  sosial  melalui  lembaga  Amil  Zakat  pada  tahun  2016  dan Tahun 2017. Pertumbuhan terbesar pada penghimpinan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi  yang  tumbuh  sangat  besar  mencapai  234,80  persen,  pertumbuhan  selanjutnya  juga terlihat  pada  LAZ  lainnya  yang  tumbuh  sebesar  45,53  persen.  Adapun  penghimpunan  dana pada  BAZNAS  pusat  mengalami  penurunan  sebesar  17,12.  Begitupun  secara  total penghimpunan dana sosial yang mengalami penurunan sebesar 21,19 persen.

## Pertumbuhan Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana

## Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS 2016 (Data diolah)
Data  diatas  menunjukkan  pertumbuhan  penghimpunan  dana  sosial  berdasarkan  jenis dana  yang  berhasilm  dihimpun  oleh  lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Pertumbuhan penghimpunan  dana  sosial  pada  periode  tahun  2015  dan  tahun  2016  pada  jenis  zakat mengalami penurunan sebesar 38,15 persen, sedangkan pada jenis  infaq/sedekah mengalami pertumubah  17,48  pesen.  Adapun  dana-dana  sosial  lain  yang  berhasil  dihimpun  tumbuh mencapai 120,86 persen.
Hadirnya lembaga amil zakat untuk menghimpun dana sosial sangat baik, dan sosial dapat  teroganisir  secara  baik,  begitupun  dengan  penyalurannya.  Data  penghimpunan  dana sosial dapat diketahui, penyalurannya juga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan jenis dana  sosialnya.  Lembaga  Amil  Zakat  menjadi  wadah  bagi  perorangan  atau  lembaga  yang hendak  mengeluarkan  dana  sosialnya  baik  itu  zakat  maupun  infaq  dan  sedekah.  Peran  dan keberadaan  zakat  perlu  didorong  dan  didukung  dari  semua  pihak  mengingat  saat  ini  pola hidup Islami semakin marak ditengah masyarakat. Banyak masyarakat  yang hendak berbagi dengan  sesama  yang  sedang  membutuhkan.  Khususnya  ketika  terjadi  bencana  kesadaran masyarakat untuk berbagi dan peduli semakin nampak terlihat.
No Jenis Dana Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2015 Penghimpunan Dana Sosial Tahun 2016 Pertumbuh an % 1 Zakat 3.738.216.792.496 2.312.195.596.498 -38,15 2 Infak/Sedekah 1.001.498.305.006 1.176.558.166.696 17,48 3 Dana  Sosial  Keagamaan Lainnya 277.336.514.452 163.986.086.154 -40,87 4 Dana Sosial Lainnya 241,514,997 533.400.945 120,86 5 Jumlah 5.017.293.126.950 3.653.273.250.292 -21,19

## Peran Ekonomi Islam dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyatakan  keuangan  syariah  bisa  menjadi  salah  satu solusi  dunia  dalam  mencapai  target  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  yang dicanangkan  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB).  "Prinsip-prinsip  khas  keuangan  syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan menjadikan  pengembangan  sistem  keuangan  syariah  sangat  relevan  dengan  pencapaian target-target  SDGs,"  Keuangan  syariah  tidak  hanya  menjangkau  aspek  pemberantasan kemiskinan. Juga mencakup peningkatan kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan  gender,  pembangunan  infrastruktur,  pertumbuhan  ekonomi,  antisipasi  perubahan iklim  dan  penurunan  ketimpangan  tingkat  pendapatan.  "OJK  sebagai  otoritas  sektor  jasa keuangan  di  Indonesia  terus  mendorong  perkembangan  sektor  keuangan  syariah,  mulai  dari sektor perbankan syariah IKNB syariah dan pasar modal syariah,"( https://ekbis.rmol.co)
Bank Indonesia, bersama Islamic Development Bank (IDB), mengangkat peran ekonomi dan  keuangan  syariah  untuk  mencapai  pertumbuhan  yang  berkesinambungan.  Fokus  isu  ini diusung  dalam  forum  internasional  keuangan  syariah  (Global  Forum  Islamic  Finance)  yang diselenggarakan tanggal 16 Mei 2016, di Jakarta. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah “Role  of  Islamic  Finance  in  Achieving  Sustainable  Development  Goals”  dengan  harapan bahwa  industri  keuangan  syariah  dapat  berkontribusi  terhadap  Sustainable  Development Goals  (SDGs)  yang  berfokus  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkesinambungan,  penurunan  pengangguran,  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  SDGs merupakan  inisiatif  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  dimulai  pada  2012.  PBB merekomendasikan  kepada  seluruh  negara  untuk  mengadopsi  SDGs  yang  terdiri  dari  17 (tujuh  belas)  pencapaian,  yang  antara  lain  mencakup  pemberantasan  kelaparan,  kesehatan yang  baik,  pendidikan  yang  berkualitas,  pekerjaan  yang  baik  dan  pertumbuhan  ekonomi. Terkait  SDGs,  Gubernur  Bank  Indonesia  menyampaikan  pandangan  bahwa  SDGs  sejalan dengan  semangat  keuangan  syariah  yang  berdasarkan  nilai  –  nilai  etika  Islam  yang diturunkan  dari  tujuan  syariah  (maqasid  al-Shariah).  Oleh  karena  itu,  forum  ini  menjadi penting untuk mendiskusikan pengembangan keuangan syariah untuk berkontribusi terhadap pencapaian  SDGs.  pandangan  Bank  Indonesia  mengenai tantangan  yang  dihadapi Indonesia untuk  mencapai  SDGs  dan  peran  BI  dalam  mendukung  sektor  sosial  yaitu  zakat  dan  wakaf
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkesinambungan  dan  inklusif.( https://www.bi.go.id)
Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Bambang  Brodjonegoro  hadir  sebagai  pembicara  pada 2nd Annual Islamic Finance Conference yang digelar Kementerian Keuangan di Yogyakarta, 26-27  Agustus  2017.  Dalam  sambutannya,  Menteri  Bambang  berharap  konferensi internasional  yang  dihadiri  para  pemangku  kepentingan  keuangan  syariah  tersebut  menjadi ajang  berdiskusi  dan  berbagi  pengalaman  tentang  bagaimana  keuangan  syariah  dapat berperan  mengentaskan  kemiskinan  dan  ketimpangan,  serta  berfungsi  sebagai  jembatan kolaborasi  antara  pemerintah  dan  publik  dalam  mencapai  target  pembangunan  dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan meminimalkan jurang pendapatan. “Patut diingat, meski mayoritas  negara  di  dunia  tengah  mengalami  perbaikan  ekonomi,  kemiskinan  dan ketimpangan masih menjadi isu penting, termasuk bagi Indonesia. Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar dunia, juga memiliki potensi tersembunyi yang harus dimanfaatkan dengan baik, hati-hati, dan penuh amanah, yakni dana sosial keagamaan, termasuk zakat dan wakaf.  Jika  dikelola  dengan  baik,  dana  tersebut  dapat  berkontribusi  secara  signifikan  pada berbagai  upaya  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  mengurangi  ketimpangan pendapatan  sehingga  target  RPJMN  2015-2019,  TPB/SDGs,  serta  Agenda  2030  dapat tercapai.  Sejumlah  pemerintah  daerah,  seperti  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten Bantaeng,  dan  Kabupaten  Sragen  sudah  menjadikan  zakat  dan  wakaf  sebagai  penyokong utama  program  pengentasan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  Unit  Pelayanan  Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).( Bappenas )
Indonesia  memiliki  tanah  wakaf  sekitar  4,3  miliar  meter  persegi  dengan  mayoritas penggunaan sebagai masjid dan pemakaman umum, sedangkan wakaf tunai baru mencapai 22 miliar  rupiah.  Wakaf  harus  diatur  agar  dapat  bermanfaat  dengan  baik  seperti  untuk pembangunan  rumah  sakit  dan  kebutuhan  wirausaha  syariah.  Sementara  itu,  data  terakhir menunjukkan  bahwa  pengumpulan  zakat  pada  2016  mencapai  2,3  triliun  rupiah.  Angka tersebut diprediksi hanya sebesar tiga persen dari potensi seharusnya. Maka, sejumlah pihak berwenang  harus  berusaha  secara  maksimal  agar  dapat  mengumpulkan  zakat  yang  dapat menjadi sumber dana program pengentasan kemiskinan seperti penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, terutama bagi masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Menteri Bambang  mengapresiasi  langkah  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  telah  menerbitkan  Fatwa MUI  tentang  pendayagunaan  dana  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  untuk  pembangunan sarana  air  bersih  dan  sanitasi  pada  2015  serta  kolaborasi  Bank  Indonesia,  Kementerian
Agama,  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas),  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  yang meluncurkan rencana aksi komprehensif yang fokus untuk menjalankan sistem pelaporan dan tata  kelola  obyek  zakat  dan  wakaf  serta  perbaikan  akuntabilitas  laporan  zakat  dan  wakaf. “Diperlukan  peran  menyeluruh  dari  semua  pihak  untuk  bersama  mengatasi  tantangan implementasi  Masterplan  Arsitektur  Keuangan  Syariah  terkait  penggunaan  zakat  dan  wakaf adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola, pendaftaran obyek zakat dan wakaf, sistem penggunaan zakat dan wakaf, serta tata kelola zakat dan wakaf tersebut. ( Bappenas )
Ekonomi  Islam  di  Indonesia  terus  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  baik,  minat masyarakat  menggunakan  produk-produk  ekonomi  Islam  semakin  meningkat  disemua kalangan. Kini saatnya ekonomi Islam untuk mengabil peran yang lebih besar bagi kontribusi bagi  negara.  Salah  satunya  dengan  mendukung  dan  ikut  serta  mencapai  pembangunan berkelanjutan  (Sustanaible  Development  Goals/SDGs).  Meskipun  secara  prinsip  dan operasional  sistem  ekonomi  Islam  berbeda  dengan  ekonomi  konvensional,  namun  tujuan utama  ekonomi  Islam  yaitu  mencapai  falah,  diantaranya  menciptakan  kesejahteraan  untuk ekonomi  semua  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  SDGs  diantaranya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengatsi  kemiskinan,  dan  penciptaan  kesetaraan.  Melalui lembaga  ekonomi  Islam  pencapaian  SDGs  dapat  terwujud.  Bank  syariah  sebagai  lembaga intermediari  penghimpun  dan  penyaluran  dana,  dapat  berkontribusi  untuk  SDGs.  Melalui pembiayaan  produktif  yang  dimiliki  bank  syariah  dapat  membantu  nasabah  untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat berkontribusi  untuk  SDGs.  Dari  berbagai  produk  IKNB  Syariah  masyarakat  dapat memperoleh  akses  keuangan  yang  berbasis  syariah  dengan  mudah,  msyarakat  dapat memperoleh  penambahan  modal  dan  menggunakan  akses  investasi.    Peran  lembaga  sosial dalam menghipun dan sosial zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat  mendukung  untuk  terwujudnya  SDGs.  Melalui  lembaga  sosial  pendistribusian kekayaan  dapat  tercapai,  bagian  upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan,  serta  pemerataan pedapatan. Wujud adanya kepedulian kepada sesama ummat manusia. Ekonomi Islam dengan seperangkatnya  khususnya  lembaga  keuangan  ekonomi  Islam  memiliki  kesamaan  dengan SDGs untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## E. KESIMPULAN
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Perkembangan lembaga Ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan secara positif.  Bank  Syariah  mengalami  pertumbuhan  pada  periode  desember  2017  sampai  dengan desember  2018.  Pertumbuhan  terbesar  pada  komponen  aset  yang  tumbuh  sebesar  12,53 persen.  Kemudian  pertumbuhan  terbesar  selanjutna  yaitu  pada  komponen  jumlah  rekening nasabah  yang  tumbuh  sebesar  12,51  persen  ada  sekitar  29.068.132  orang  yang  memiliki rekening  di  bank  syariah.  IKNB  Syariah  terdiri  dari  beberapa  lembaga  yaitu  Asuransi Syariah,  Lembaga  Pembiayaan  Syariah,  Lembaga  Dana  Pensiun  Syariah,  Lembaga  Jasa Khusus  Syariah,  dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah.  Pertumbuhan  IKNB  Syariah  pada periode  Desember  sampai  dengan  desember  2018.  Pertumbuhan  terbesar  yaitu  jumlah lembaga  IKNB  Syariah  yang  tumbuh  sebesar  64,81  persen  atau  bertembah  35  lembaga  di tahun  2018.  Pertumbuhan  penghimpunan  dana  sosial  pada  periode  tahun  2015  dan  tahun 2016 pada infaq/sedekah mengalami pertumubah 17,48 pesen dan dana-dana sosial lain yang berhasil dihimpun tumbuh mencapai 120,86 persen.
Keberadaan  Ekonomi  Islam  dan  komponenannya  memiliki  peranan  penting  dalam pencapaian  Sustanaible  Development  Goals  (SDGs),  dalam  pencapai  kesejahteraan  dan pengentasan  kemiskinan.  Bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediari  penghimpun  dan penyaluran  dana,  dapat  berkontribusi  untuk  SDGs.  Melalui  pembiayaan  produktif  yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat berkontribusi untuk SDGs. Dari berbagai produk  IKNB  Syariah  masyarakat  dapat memperoleh akses  keuangan  yang  berbasis  syariah dengan  mudah,  msyarakat  dapat  memperoleh  penambahan  modal  dan  menggunakan  akses investasi.    Peran  lembaga  sosial  dalam  menghipun  dan  sosial  zakat, infaq,  shadaqah,  wakaf dan  instrumen  dan  sosial  lainnya  sangat  mendukung  untuk  terwujudnya  SDGs.  Melalui lembaga  sosial  pendistribusian  kekayaan  dapat  tercapai,  bagian  upaya  untuk  mengatasi kemiskinan,  serta  pemerataan  pedapatan.  Wujud  adanya  kepedulian  kepada  sesama  ummat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Sami’ Al-Mishri. 2006. Pilar-pilar Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perpektif Islam. (terj) . 2009.  Surabaya: Risalah Gusti.
Badan  Pusat  Statistik.  2014. Kajian  Indikator  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Potret  Awal  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS)  di  INDONESIA. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
Baznas. 2016. Statistik Zakat Indonesia 2016.
Baznas. 2017. Outlook Zakat Indonesia 2017.
Chapra,  M.  Umar.  2001. Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi  Sebuah  Tinjauan  Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
Condro,  Dwi Triono. 2012. Ekonomi Mazhab Hamfara . 2012. Yogyakarta: Irtikaz.
Condro,  Dwi  Triono.  2017 .  Ekonomi  Pasar  Syariah  Ekonomi  Islam  Madzhab  Hamfara Jilid 2 . Yogyakarta: Irtikaz.
Danupranata, Gita. 2006. Seri Ekonomi Islam 3 . Yogyakarta : (UPFE UMY).
Daulay,  Raihanah.  2016. Pengembangan  Usaha  Mikro  Untuk  Perbedayaan  Ekonomi Ummat Islam di Kota Medan . Jurnal MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016. Medan: UIN Sumatra Utara.
Fahmi,  Abu.  dkk.  2014. HRD  Syariah  Teori  dan  Implemtasi. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Fardan,  Ngoyo.  2015. Mengawal  Sustainable  Development  Goals  (SDGs);  Meluruskan Orientasi  Pembangunan  yang  Berkeadilan. Jurnal  Sosioreligius  Volume  I  No.  1  Juni  2015. Makassar:  Prodi  Sosiologi  Agama,  Jurusan  Perbandingan  Agama  Fakultas  Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
Farizal.  2010. Pengembangan  Kompetensi  SDM  Perbankan  Syariah  Melalui  Corporate University. 2010. Forum Riset Perbankan Syariah II. Yogyakarta: UMY.
Hamid, Abdul dan Aris. 2017. Peran Perbnkan Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan. Jurnal  Syari’ah  dan  Hukum  Diktum,  Volume  15,  Nomor  1,  Juni  2017.  Parepare:  Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
Huda,  Nurul  dan  Ahmad  Muti . 2011. Keuangan  Publik  Islami  Pendekatan  Al-Kharaj Imam Abu Yusuf. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ishartono  dan  Santoso  Tri  Raharjo.  2016. Sustainable  Develompent  Goals  (SDGs)  dan Pengentasan  Kemiskinan. Volume  2,  Nomor  6.  Jurnal  Share  Social  Work  Journal.  2016. Bandung: Universitas Padjajaran.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2017. Metadata Indikator Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan(TPB)/  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Indonesia  Pilar  Pembangunan  Ekonomi. Jakarta:  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/ Bappenas.
Karim,  Adiwarman.  2006. Ekonomi  Mikro  Islam  Edisi  3. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Minarni. 2015. Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam; Menemukan Relevansi  Pemikiaran  Ibnu  Taimiyah  Tentang  Keuangan  Publik  Sebagai  Potret  Khasanah Kebijakan Fiskal Priode Klasik Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Munrokhim, Misanan. dkk (P3EI UII). 2008. Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Perbankan Syariah Tahun 2018 .
Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik IKNB Syariah Tahun 2018 .
Sahroni,  Oni  dan  Adiwarman  A  Karim.  2017. Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
Sholahuddin. 2007. Asas-Asas Ekonomi Islam . Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
Panuluh,  Sekar  dan  Meila  Riskia  Fitri.  2015. Perkembangan  Pelaksanaan  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  di  Indonesia  September  2015-September  2016. Breafing  Paper 02. International NGO Forum Indonesian Development.
Wahyuningsih.  2017. Millenium  Development  Goals  (MDGS)  dan  Sustainable Development  Goals  (SDGS)  dalam  Kesejahteraan  Sosial. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen Volume  11  Nomor  3  September  2017.  Jember:  Jurusan  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Jember.
http://mysharing.co/sdgs-sesuai-dengan-keuangan-syariah/, tanggal 9 Maret 2019. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-nilai-islam-sejalan-dengan- sdg/, tanggal 11 Maret 2019.
https://sef.feb.ugm.ac.id/potensi-islamic-funding-dalam-mendukung-terpainya- sustainable-development-goals-poin-ke-10-reduced- inequality/?fbclid=IwAR1Z3vLzpBm6EVf5N3VR1zp392nzLXzCSf94S96PxQaiovZwfCKP7qp lLnI tanggal 5 April 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan ,    pada  10  Maret 2019.
https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu, tanggal 9 Maret 2019.
https://ekbis.rmol.co/read/2016/10/10/263781/Perbankan-Syariah-Bantu-Pencapaian- Target-SDGs- tanggal 5 April 2019.
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-IDB-Angkat-Peran- Ekonomi-Syariah-untuk-Mencapai-Pertumbuhan-Berkesinambungan.aspx pada  tanggal  5 April 2019.