## MEMAKNAI DANA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PENGANGGARAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR)

## BARBARA YESSI TARUK ALLO
FRANSISKUS RANDA 1

## YAKOBUS K. BANGUN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This study aims to understand the face of poverty and the use of poverty alleviation  funds  in  regional  budgeting.  The  study  was  conducted  in  Makassar City, South Sulawesi by using case study approach. Data collection was done by interview  and  observation.  In-depth  interviews  were  conducted  for  poverty- stricken  actors  and  budget  managers  of  poverty  funds.  This  research  uses qualitative approach with case study analysis method which according to Creswel can be done through categorization stage, interpretation of pattern formation and naturalistic generaliation. The results show that there are three categories of poor people in the city of Maksassar namely vagrants and beggars, unemployed and poor fishermen. In the potency of policy and government budgeting behavior has been to eradicate the program of alleviation through increasing poverty alleviation budget  allocation,  but  the  fulfillment  is  not  necessarily  to  alleviate  poverty  in Makassar City. This is because poverty is often used as a tool of exploitation by society and also as a political tool by the government.

## Keywords:  Poverty, Budgeting,  Local Government

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  potret  kemiskinan  dan penggunaan  dana  pengentasan  kemiskinan  dalam  penganggaran  Daerah. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan observasi.  Wawancara  yang  mendalam  dilakukan  kepada  aktor-aktor  yang menjalani  kemiskinan  dan  pengelola  anggaran  dana  kemiskinan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  studi  kasus  yang menurut  Creswel  dapat  dilakukan  melalui  tahapan  kategorisasi,  interpretasi pembentukan  pola  dan  generaliasi  naturalistik.  Hasil  pemaknaan  menunjukkan adanya  tiga  kategori  masyarakat  miskin  di  Kota  Maksassar  yakni  gelandangan dan  pengemis,  pengangguran  dan  nelayan  miskin.  Pada  potret    kebijakan  dan perilaku  penganggaran  pemerintah  telah  melakukan  program    pengentasan melalui  peningkatan    alokasi  anggaran  pengentasan  kemiskinan,  tetapi pemenuhan  tersebut  tidak  serta-merta  dapat  mengentaskan kemiskinan  di  Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena kemiskinan seringkali dijadikan sebagai alat eksploitasi oleh masyarakat dan juga sebagai alat politik oleh pemerintah.

## Kata Kunci: Kemiskinan, Penganggaran, Pemerintah Daerah
1 e-mail : tatoranda@yahoo.com

## 1.PENDAHULUAN
Indikasi  keberhasilan  Otonomi  Daerah  dan  desentralisasi  adalah terjadinya  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  ( social welfare ),  kehidupan  demokrasi  yang  semakin  maju,  keadilan  pemerataan,  serta adanya  hubungan  yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah  serta  antar daerah.Keadaan  tersebut  dapat  tercapai,  salah  satunya  apabila  manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004).
Salah  satu  instrumen  dari  kebijakan  pemerintah  daerah  yaitu  dengan pengaturan  distribusi  dari  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), yang  didalamnya  selain  mencakup  sumber-sumber  pendapatan  daerah  tetapi juga  berbagai  pengeluaran  pemerintah  yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu bentuk  investasi.Peran  strategis  pemerintah  daerah  melalui  APBD  sebagai implementasi  dari  kebijaksanaan  keuangan  daerah  diharapkan  berperan  efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Kusreni  dan  Suhab,  2009).    Dengan  kata  lain,  peran  pemerintah  melalui anggaran daerah diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah  telah  berupaya  dalam  melaksanakan  berbagai  kebijakan dalam  program  penanggulangan  kemiskinan,  salah  satunya  adalah  program- program  penanggulangan  kemiskinan  selama  ini  cenderung  berfokus  pada upaya  penyaluran  bantuan  sosial  untuk  orang miskin.Hal  itu  antara  lain,  berupa beras  untuk  rakyat  miskin  dan  program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  untuk orang  miskin.  Upaya  seperti  ini  akan  sulit  menyelesaikan  persoalan  kemiskinan yang  ada  karena  sifat  bantuan  tidaklah  untuk  pemberdayaan,  bahkan  dapat menimbulkan  ketergantungan.  Kebijakan  dan  program  yang  dilaksanakan pemerintah  daerah  belum  menampakkan  hasil  yang  optimal.Masih  terjadi kesenjangan  antara  rencana  dengan  pencapaian  tujuan  karena  kebijakan  dan program  penanggulangan  kemiskinan  lebih  berorientasi  pada  program sektoral.Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  strategi  penanggulangan  kemiskinan yang  terpadu,  terintegrasi  dan  sinergis  sehingga  dapat  menyelesaikan  masalah secara tuntas.
Tabel 1.1 Anggaran dan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar Tahun Anggaran Kemiskinan (miliar) Jumlah Penduduk Miskin (KK) 2011 105 71.700 2012 117 69.900 2013 156 66.400 2014 164 64.230 2015 379 71.429
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan
Pengeluaran  atau  belanja  daerah  yang  sehubungan  dengan  kebijakan pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pengentasan  kemiskinan,  pada  tabel  1.1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  anggaran kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tidak mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2012, jumlah  belanja  daerah  untuk  pengentasan  kemiskinan  naik  sebesar  12  miliar sedangkan jumlah penduduk miskin hanya berkurang sebanyak 1800 orang atau sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga pada tahun 2013 dan 2014,  yakni  jumlah  belanja  daerah  untuk  pengentasan  kemiskinan  tahun  2013 naik  sebesar  39  miliar  dari  tahun  sebelumnya,  sedangkan  jumlah  penduduk
miskin  hanya  berkurang  sebanyak  2170  orang  atau  sebesar  3,26  persen. Bahkan pada tahun 2015, jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik sebesar 215 miliar sedangkan jumlah penduduk miskin malah naik sebesar 7019  orang  atau  sebesar  10,9  persen.  Kenaikan  jumlah  penduduk  miskin  pada tahun  2015  menunjukkan  bahwa  tujuan  dari  penyusunan  anggaran  pemerintah daerah tidak tercapai dengan baik.
Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  mengenai  pengalokasian  dana anggaran daerah terhadap penduduk miskin di Kota Makassar. Hal itu perlu dikaji mengingat alokasi anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah  daerah  cukup  tinggi,  namun  persentase  penduduk  miskin  tetap tinggi.Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  suatu  penelitian  ilmiah  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tesis  dengan judul “Memaknai Dana Pengentasan Kemiskinan dalam Penganggaran Daerah”.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  maka  dapat  dirumuskan permasalahan    penelitian  sebagai  berikut:  Bagaimana  pemaknaan  dana pengentasan kemiskinan dalam penganggaran daerah di Kota
Makassar?Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memaknai dana pengentasan  kemiskinan dalam penganggaran daerah oleh pemerintah di Kota Makassar.
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan  pemikiran  bagi  dunia  pendidikan,    memperluas  pengetahuan  serta wawasan  peneliti  tentang  pemaknaan  dana  pengentasan  kemiskinan  dalam penganggaran daerah, dan juga bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis  yaitu  sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  atau  pihak  terkait  untuk dipertimbangkan  dalam  pengambil  keputusan  dan  perencanaan  pembangunan daerah.

## 2. LANDASAN TEORI

## Konsep Anggaran
Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai  sejauh  mana  hasil  yang  dicapai  dengan  rencana  yang  telah dicapai.Disamping  itu  anggaran  merupakan  hal  penting  bagi  pemerintahan karena  menjadi  dasar  pelaksanaan  kegiatan.  Adapun  pengertian  anggaran menurut  Tanjung  (2009;81)  menyatakan  bahwa :  “Anggaran  merupakan pedoman  tindakan  yang  akan  dilakasanakan  perusahaan  atau  organisasi mengikuti  rencana  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan  yang  diukur dalam  satuan  uang  yang  disusun  menurut  klasifikasi  tertentu  secara  sistematis untuk suatu  priode”.  Sedangkan  Nordiawan  dkk  (2009:48)  menyatakan  bahwa: “Anggaran  adalah  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik untuk  mengalokasikan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  pada  kebutuhan- kebutuhan yang tidak terbatas “( The process of allocating resources to unlimitied demand ) ”.

## Anggaran Sektor Publik
Menurut  Mardiasmo  (2009:12),  Anggaran  sektor  publik  merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan uang publik. Sedangkan menurut Freeman (2009) yang  di  kutip  oleh  Nordiawan  (2010:9)  yaitu  sebagai  berikut:  “Anggaran  sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimilikinya  ke  dalam  kebutuhan-kebutuhan yang  tidak  terbatas  ( the  process  of  allocating  resources  to  unlimited demands ) ”.Anggaran  sektor  publik  harus  bisa  memenuhi  kriteria  yaitu merefleksikan  perubahan  priotitas  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, baik pemerintah provinsi atau daerah.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : aspek  perencanaan,  aspek  pengendalian,  dan  aspek  akuntabilitas  publik.  Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan  dan  pelaporan.  Mardiasmo  (2010:  14)  menguraikan  fungsi  utama anggaran  sektor  publik  yaitu  sebagai;  alat  Perencanaan  ( planning  tool ),  alat Pengendalian ( control tool ), kebijakan Fiskal ( fiscal tool ), alat Politik ( politcal tool ), alat  koordinasi  dan  komunikasi  ( coordinating  and  communication  tool ),  alat Penilaian  Kinerja  ( performance  measurement  tool ),  alat  motivasi  ( motivation tool ), serta alat menciptakan ruang publik ( public sphere )
Menurut  Mardiasmo  (2009:  71)  jenis-jenis  anggaran  sektor  publik meliputiAnggaran  Operasional  ( Operational  Budget ),  yaitu  digunakan  untuk merencanakan  kebutuhan  sehari-hari  dalam  menjalankan  pemerintahan. Pengeluaran  pemerintahan  yang  dapat  dikategorikan  dalam  anggaran operasional  adalah  belanja  rutin;  Anggaran  Modal/Investasi  ( Capital/Investment Budget ),  yaitu  menunjukkan  rencana  jangka  panjang  dan  pembelanjaan  atas aktiva  tetap  seperti  gedung,  peralatan,  kendaraan,  perabot,  dan  sebagainya. Pengeluaran  modal  yang  besar  biasanya  dilakukan  dengan  menggunakan pinjaman.
Adapun  tujuan  penyusunan  anggaran  sektor  publik  menurut  Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut: (a) membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan  meningkatkan  koordinasi  antar  bagian  dalam  lingkungan  pemerintah;  (b) membantu  menciptakan  efisiensi  dan  keadilan  dalam  menyediakan  barang  dan jasa  publik  melalui  proses  pemrioritasan;  (c)  memungkinkan  bagi  pemerintah untuk  memenuhi  prioritas  belanja;  dan  (d)  meningkatkan  transparansi  dan pertanggung-jawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.
Sedangkan  manfaat  anggaran  sektor  publik  menurut  Nafarin  (2007;19) yaitu: (1) semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama; (2) dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan karyawan; (3) dapat  memotivasi  karyawan;  (4)  menimbulkan  tanggung-jawab  tertentu  pada karyawan; (5) menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu; (6) sumber  daya  seperti  tenaga  kerja,  peralatan,  dan  dana  dapat  dimanfaatkan seefisien mungkin; dan (7) sebagai alat pendidikan bagi para manajer.

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.APBD  merupakan  rencana  pelaksanaan  semua  pendapatan  daerah dan  semua  belanja  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dalam tahun anggaran tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Fungsi  APBD  adalah  (1)Fungsi Otorisasi  ,anggaran  daerah  merupakan  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan dan  belanja  pada  tahun  yang  bersangkutan.(2)  Fungsi  Perencanaan,  anggaran daerah  merupakan  pedoman  bagi  manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan pada  tahun  yang  bersangkutan.  (3)  Fungsi  Pengawasan,anggaran  daerah menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.(4)  Fungsi  Alokasi, anggaran  daerah  diarahkan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  perekonomian.  (5) Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan  dan  kepatutan.(6)  Fungsi  Stabilisasi,  anggaran  daerah  harus mengandung  arti/harus  menjadi  alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

## Konsep Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional.Secara  konseptual,  kemiskinan  sering  kali  dipandang  dari berbagai  sisi  dan  diklasifikasi  berdasarkan  beragam  aspek.Secara  umum, kemiskinan  dapat  diliat  dari  dua  dimensi.  Pertama,  kemiskinan  dapat  dilihat sebagai  proses  yang  dinamis,  kompleks  dan  beragam.  Kemiskinan  dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan, dan konsumsi serta  keterbatasan  akses  terhadap  faktor  produksi  ( asset )  dan  tingkat pengembalian  ( return )  terhadap  faktor-faktor  produksi  tersebut  (tenaga  kerja, modal,  kualitas  modal  manusia,  tanah  dan  teknologi).  Kedua,  kemiskinan  juga merupakan  akibat  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  keterselisihan  atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar).

## Indikator Kemiskinan
Indikator  kemiskinan  bisa  ditinjau  dari  lima  sudut,  yaitu  persentase penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi. Adapun indikator-indikator  kemiskinan  menurut  BPS  yaitu:  ketidakmampuan  memenuhi kebutuhan konsumsi dasar; tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya;  tidak  adanya  jaminan  masa  depan;  kerentanan  terhadap  goncangan yang  bersifat  individual  maupun  massa;  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  dan  terbatasnya  sumber  daya  alam;  kurangnya  apresiasi  dalam kegiatan sosial masyarakat; tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian  yang  berkesinambungan;  ketidakmampuan  untuk  berusaha  karena
cacat  fisik  maupun  mental;  dan  ketidakmampuan  sosial  (anak-anak  terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

## Penyebab Kemiskinan
Pada  umumnya  di  Negara  Indonesia,  penyebab-penyebab  kemiskinan adalah  kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  di  Indonesia;  tidak meratanya  pendapatan  penduduk  Indonesia;  tingkat  pendidikan  masyarakat yang rendah; merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global;  menurunnya  etos  kerja  dan  produktivitas  masyarakat;  biaya  kehidupan yang  tinggi;  pembagian  subsidi in-come pemerintah  yang  kurang  merata;  dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan metode  atau  pendekatan  studi  kasus  ( Case  Study ),  yakni  menggunakan  seting alamiah  yang  bertujuan  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.Moleong  (2005;  5) memaparkan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan  menemukan  pengertian  atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.Penelitian  ini  memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek  tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua  pihak  yang  bersangkutan,  dengan  kata  lain  data  dalam  studi  ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi; 2003).
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan  tempat  ini  karena  daerah  tersebut  termasuk  salah  satu  kota  yang memiliki  presentase  tingkat  kemiskinan  yang  masih  tinggi.  Dengan  membawa surat  izin  penelitian,  peneliti  melakukan  pengambilan  data  di  kantor  Bappeda Kota  Makassar.  Periode  waktu  dimulai  dari  bulan  Juni  sampai  dengan  tesis diseminarkan.
Paradigma  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma interpretif,  yakni  lebih  menekankan  pada  makna  atau  interpretasi  seseorang terhadap sebuah simbol.Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai ( to  interpret atau to  understand ,  bukan to  explain dan to  predict )  sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  adalah  wawancara  dan observasi.  Wawancara  mer  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  secara mendalam  guna  menemukan  tema-tema  inti.    Sedang  Pengamatan  (observasi) dilakukan  suatu    aktivitas  atau  proses  pada  objek  dengan  maksud  merasakan dan  kemudian  memahami  pengetahuan  dari  sebuah  fenomena  berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

## Metode Analisis Data
Menurut Creswell (1998) ada 4 bentuk analisis data dalam penelitian studi kasus yaitu: Pengumpulan  kategori,  peneliti  mencari  suatu  kumpulan  dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang  akan  muncul.  Setelah  pengumpulan  kategori  dilanjutkan  dengan interpretasi  langsung  atas  maknanya  yang  ditemukan  dan  dilanjutkan  dengan pembentukan    pola  dan  mencari  kesepadanan  antara  dua  atau  lebih kategori.Langkah  keempat  adalah    mengembangkan  generalisasi  naturalistik melalui  analisa  data.  Generalisasi  ini  diambil  melalui  orang-orang  yang  dapat belajar  dari  suatu  kasus,  apakah  kasus  mereka  sendiri  atau  menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

## 4.PEMBAHASAN

## Memahami Potret Masyrakat Miskin di Kota Makassar Gelandangan dan Pengemis
Kota  Makassar  merupakan  kota  yang  jumlah  gelandangan  dan pengemisnya  masih  tergolong  banyak.  Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti menemukan  banyak  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Makassar,  yakni  di pinggir-pinggir  jalan  dan  hampir  di  setiap  perempatan  lampu  merah.Mereka meminta  uang  pada  pengendara  maupun  pejalan  kaki.  Orang-orang  yang menjadi gelandangan dan pengemis ini mulai dari anak kecil hingga yang lanjut usia.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengemis, Pak Ridwan mengaku  uang  yang  ia  dapatkan  dari  meminta-minta  hanyalah  sedikit.  Ia mengatakan bahwa;
“Saya jadi pengemis sudah lama.Sejak kecil saya sudah jadi pengemis yang minta-minta di pinggir jalan, mengharapkan ada orang-orang yang memberi uang kecil untuk saya beli makanan.Biasanya saya dapatnya dua puluh ribu, ya kadang kurang, kadang juga lebih tapi jarang sekali dapat lebih.Di rumah, saya  tinggal  bersama  teman-teman  yang  lain,  yakni  teman-teman  sesama pengemis.  Di  sana  rumahnya  saya  kontrak  bersama  teman-teman,  dimana kami  patungan  untuk  membayarnya.  Yang  tinggal  di  rumah kontrakan  saya banyak  orang.Kami  tinggal  serumah  dengan  jumlah  yang  banyak  karena kami  tidak  mampu  jika  membayarnya  sendiri-sendiri.Oleh  sebab  itu  kami tinggal beramai-ramai dalam satu r umah”.
Berbagai  variabel  fundamental  yang  mempengaruhi  peningkatan  jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena  ketimpangan  pembangunan  kota  dengan  desa,  kualitas  sumber  daya manusia  yang  rendah,  angkatan  kerja  yang  tidak  terampil,  keterbatasan  daya serap  angkatan  kerja  di  sektor  formal,  tingginya  angka  putus  sekolah  pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah, belum berhasil diatasi. Oleh sebab  itu,  gelandangan  dan  pengemis  terus  meningkat  dan  merupakan fenomena kemiskinan kota.

## Pengangguran di Kota Makassar
Pengangguran  merupakan  suatu  masalah  yang  dihadapi  oleh  kota-kota besar.  Kota  Makassar  merupakan  kota  yang  jumlah  penganggurannya  masih tergolong  banyak.  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kota  Makassar,  Pak Irwan mengatakan bahwa: “Jumlah pengangguran di Makassar sebanyak 71.306 orang atau 6,64 persen dari jumlah penduduk Makassar”. Angka pengangguran tersebut  berdasarkan  data  yang  dirilis  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2016  dari jumlah penduduk Makassar sebanyak 1,8 juta jiwa.
Menurut hasil wawancara dengan saudara Wandy, yakni seorang lulusan SMA  yang  berusia  25  tahun,  ia  mengaku  kesulitan  dalam  mencari  pekerjaan karena hanya lulusan SMA. Ia mengatakan bahwa ;
“Saya sudah mencoba melamar beberapa pekerjaan di beberapa hotel dan di  beberapa  perusahaan,  di  beberapa  bank  bahkan  di  beberapa  toko.  Dulu saya  pernah  mendapat  panggilan  untuk  kerja  sebagai  SPB  atau  penjaga toko,  tetapi  upah  yang  didapatkan  tidak  sebanding  dengan    keringat  saya. Sampai  saat  ini  saya  belum  mendapatkan  pekerjaan  lagi.  Kebanyakan perusahaan  mencari  karyawan  dari  kaum  wanita  ,  karena  wanita  dianggap lebih teliti dan ulet dalam melakukan tugasnya. Saya tidak mempunyai bakat atau  ketrampilan  yang  menonjol,  di  sekolah  saja  saya  tidak  mendapat ranking.Saya  hanya  sekedar  tamat  dan  saya  tidak  memiliki  nilai  yang bagus.”
Terbukti untuk era modern tidak hanya cukup lulusan SMA/SMK sebagai bekal  mencari  pekerjaan,  terlebih  sekarang  yang  dibutuhkan  tidak  hanya  ilmu pengetahuan  yang  tinggi  tetapi skill yang  mampu  untuk  berkerja  keras  mencari pekerjaan  dikota  kota  besar. Dan  untuk  instansi,  mereka  memasang  syarat begitu  tinggi  untuk  sebagian  lulusan  SMA/SMK.Tidak  hanya  lulusan  SMA  yang sulit mendapat pekerjaan, tetapi juga sarjana. Contohnya adalah saudara Hamry yang  merupakan  sarjana  manajemen  lulusan  Universitas  Indonesia  Timur,  ia mengatakan bahwa ;
“Mencari  pekerjaan  sangatlah  sulit.  Saya  sudah  mencoba  melamar  di berbagai    bank,  hotel  maupun  perusahaan  industri,  tapi  hingga  sekarang saya  tidak  juga  mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  bidang  saya. Untuk mengisi kekosongan dan untuk mendapat penghasilan, saya mencoba menjadi  juru  parkir  dan  kadang  ikut  bersama  teman  menjadi  buruh  harian. Menjadi  juru  parkir  juga  dapat  menghasilkan  uang,  sehari  saya  biasa memperoleh  sekitar  dua  ratus  ribuan  setelah  dibagi  rata  kepada  teman- teman  yang  juga  menjadi  juru  parkir  di  tempat  yang  sama.  Kami  biasa menjadi juru parkir di daerah sekitar pantai losari bila ada event, selebihnya saya  biasa  juga  ikut  bersama  teman  menjadi  buruh  harian  bila  ada  rumah yang diborong oleh teman.”
Kota  Makassar  merupakan  kota  yang  padat  penduduknya  hampir  di setiap  wilayah.  Namun,  berdasarkan  data  pada  Badan  Pusat  Statistik  tahun 2016,  konsentrasi  wilayah  yang  paling  padat  penduduknya  terdapat  di  lima kecamatan  yaitu  Tallo  dengan  jumlah  penduduk  252.132  jiwa,  Biringkanaya
dengan 241.385 jiwa, Tamalate dengan 227.949 jiwa, Rappocini dengan 183.965 jiwa,  dan  Panakukang  dengan  181.684  jiwa.  Menanggapi  hal  ini,  Pak  Hamri Haiya selaku Pak Camat dari Kecamatan Rappocini yang merupakan  salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya, mengatakan bahwa;
“Jumlah  penduduk  di  Kota  Makassar  yang  begitu  banyak  dengan  tingkat lapangan kerja  yang  sedikit  atau tidak  sebanding  membuat  sejumlah  orang menganggur.  Tingkat  pengangguran  di  Kota  Makassar  sejauh  ini  berada pada level 11% dari total penduduk berklasifikasi usia produktif dan tersebar pada  beberapa  wilayah  kecamatan.    Selain  jumlah  penduduk,  tingkat pengangguran  terbuka  yang relatif tinggi  di  Kota  Makassar juga  dipicu  oleh minimnya  kemampuan  tenaga  kerja  usia  produktif  terkhusus  dari  sisi ketrampilan  kerja.  Pendataan,  identifikasi  tenaga  kerja  di  Kecamatan Rappocini  Makassar  sedang  kami  lakukan,  di  mana  selanjutnya  mereka yang  terdata  akan  mengikuti  pelatihan.  Adapun  pelatihan  bagi  penganggur tersebut merupakan bagian dari program Lorong Bebas pengangguran yang mana  bakal  diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang  berdomisili  di  pemukiman padat serta memiliki kualifikasi pendidikan formal yang rendah maupun putus sekolah.”
Selain  jumlah  penduduk,  inflasi  menjadi  salah  satu  penentu  dari  tingkat pengangguran.Inflasi  suatu  gejala  yang  menunjukkan  kenaikan  tingkat  harga umum  yang  berlangsung  terus-menerus.Semua  negara  didunia  selalu menghadapi  permasalahan  inflasi  ini.Oleh  karena  itu,  tingkat  inflasi  yang  terjadi dalam  suatu  negara  merupakan  salah  satu  ukuran  untuk  mengukur  baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.

## Kemiskinan Nelayan di Kota Makassar
Nelayan  merupakan  salah  satu  dari  sekian  yang  teridentifikasi  di  Kota Makassar  sebagai  golongan  miskin.Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti,  masih banyak penduduk miskin yang tinggal di kawasan pesisir, dan penduduk miskin terbanyak  yang  tinggal  di  pesisir  yaitu  di  kecamatan  Ujung  Tanah  dan  Mariso. Menurut salah seorang nelayan yang tinggal di pesisir pantai Ujung Tanah, yakni Bapak Haji Kasmuddin, beliau mengatakan;
“Saat  ini,  untuk  mendapatkan  ikan,  kami  harus  melaut  lebih  jauh.Kami membutuhkan  waktu  berhari-hari  dan  modal  lebih  untuk  bahan  bakar  serta bekal  makanan  selama  melaut.  Rata-rata  pengeluaran  saya  adalah  sekitar Rp 560.000 per bulan, sedangkan yang saya dapatkan hanya sekitar Rp 1,1 juta  perbulan.  Jadi  dalam  sebulan,  keuntungan  yang  saya  peroleh  hanya kurang  lebih  Rp  540.000.Saya  mempunyai  seorang  istri  dan  empat  orang anak.Dengan  penghasilan  yang  segitu  tentu  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya.Saya pernah bersekolah sampai ke jenjang Sekolah  Dasar  tapi  saya  tidak  tamat.Saya  pikir  lebih  baik  saya  bekerja menghasilkan  uang.Oleh  sebab  itu  saya  menjadi  nelayan,  karena  untuk menjadi nelayan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.”
Ironisnya,  walaupun  seafood  menjadi  salah  satu  makanan  favorit  yang mahal,  tingkat  kesejahteraan  nelayan  umumnya  lebih  rendah  dibandingkan dengan  mereka  yang  berprofesi  bukan  sebagai  nelayan.Hal  tersebut  juga diungkapkan  oleh  Pak  Mujaidin,  yang  juga  bekerja  sebagai  nelayan  di  pantai Ujung Tanah. Beliau mengatakan:
“Saya bekerja sebagai nelayan sudah sejak lama.Sebagai nelayan tentunya banyak kendala yang kami hadapi, misalnya cuaca yang kurang mendukung, seperti  hujan,  angin,  dan  gelombang  besar.Bila  cuaca  baik,  untuk mendapatkan  ikan,  kami  melaut  3-4  hari,  tetapi  apabila  cuaca  buruk biasanya  kami  melaut  malah  sampai  seminggu.Saya  melaut  sore,  kalau tidak,  pagi.Biasanya  menginap  di  laut,  tapi  pernah  kena  badai  juga,  jadi harus  menginap  di  pulau.  Dari  hasil  menangkap  ikan,  yang  saya  dapatkan dalam  sebulan  sekitar  Rp  1,2  juta.  Tetapi  pengeluaran  saya  dalam  melaut juga  banyak,  sebulan  kira-kira  Rp  600ribuan,  dan  keuntungan  yang  saya terima hanyalah sekitar Rp 600ribuan.
Namun,  ada  sedikit  kabar  menggembirakan,  seperti  yang  dikemukakan oleh  Pak  Ha ji  Kasmuddin,  ia  mengaku  bahwa  “Rumah  yang  saya  tinggali  ini adalah  rumah  milik  saya  sendiri.  Walaupun  rumah  kami  jauh  dari  kata  mewah, namun sebagian besar dari kami memiliki rumah sendiri”.Hal ini juga dibenarkan dengan  data  yang  diperoleh  dari  BPS  Sulawesi  Selatan,  yaitu  lebih  dari  84 persen  rumah  tangga  nelayan  memiliki  rumah  sendiri.  Kenyataan  lain, komunikasi bukan menjadi hambatan bagi para nelayan karena sekitar 83 persen nelayan  memiliki  telepon  seluler.  Para  nelayan  juga  kurang  beruntung  ditinjau dari  aspek  pendidikan,  dengan  hampir  70  persen  nelayan  berpendidikan SD  ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.

## Potret Program dan Penganggaran Kemiskinan oleh Masing-masing SKPD
Peran  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  pengentasan  kemiskinan  yaitu dengan menetapkan berbagai kebijakan yang terdiri dari beberapa program oleh masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Menurut  Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Makassar, Pak Amri mengatakan bahwa:
“Pemerintah  telah  berperan  aktif  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kota Makassar,  yaitu  dengan  mendorong  kebijakan  kemiskinan  dalam  dokumen anggaran  daerah  yang  merupakan  hasil  koordinasi  dan  kemudian dialokasikan kepada masing-masing SubBidang, dan juga membuat rencana aksi  daerah  yang  berasal  dari  beberapa  rencana  SKPD  yang  dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah untuk mendapat perhatian dalam penanggulangan  kemiskinan.    Penyebab  terjadinya  kenaikan  jumlah penduduk  miskin  yaitu  oleh  karena  adanya  urbanisasi  yang  dapat meningkatkan jumlah pengangguran serta kemiskinan di Kota Makassar.”
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  SubBidang  Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kota Makassar, Pak Jamal mengatakan bahwa:
“Pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  kebijakan  untuk  pengentasan kemiskinan  dalam  rapat  koordinasi.Rencana  Anggaran  kemiskinan  dibuat oleh  masing-masing  SubBidang  yang  kemudian  dibahas  dan  ditetapkan dalam  rapat  koordinasi  Bappeda  Makassar.Selain  urbanisasi,  yang
menyebabkan  jumlah  penduduk  miskin  bertambah  yaitu  karena  banyak penduduk miskin yang tidak terdaftar namanya, maka tidak dapat menerima bantuan  dari  pemerintah.Selain  itu,  banyak  penduduk  yang  sebenarnya sudah  tidak  tergolong  miskin  namun  tetap  ingin  menjadi  penduduk  miskin karena  ingin  terus  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.Hal  ini  dapat membuat  mereka  menjadi  tidak  mandiri  dan  tidak  berkembang  sehingga terus bergantung kepada pemerintah.”
Tabel 4.1 Program dan Anggaran Kemiskinan Tahun 2016-2017
No. SKPD Tahun 2016 Tahun 2017 Program Anggaran (Rp) Program Anggaran (Rp) 1  Disnaker 3 3.532.027.700 2 3.446.492.200 2  DKP3 2 394.543.000 2 4.142.047.400 3  Dinsos 5 11.425.593.000 3 2.796.865.400 4 Dinas Koperasi dan UKM 3 7.805.186.000 2 750.000.000 5  Dinas PU 7 32.986.166.569 3 50.892.428.800 6 Dinas Pariwisata 2 875.234.800 2 450.000.000 7 Dinas Kesehatan 8 55.295.060.640 4 178.809.532.326 8 Dinas Pendidikan 5 96.457.864.000 2 829.817.000 9  DPPPA 3 5.348.891.200 4 9.733.278.268 10  Disperindag 4 7.254.707.136 2 1.727.324.800 11 Dinas PP dan KB 2 595.000.000 3 3.936.850.000 12  Dukcapil 3 2.435.723.000 3 1.181.211.090 13  Bappeda 4 4.094.438.600 2 2.362.787.200 14 Bagian Hukum 2 435.499.500 2 447.852.450
(RAD Kemiskinan, Bappeda Kota Makassar)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  anggaran  oleh masing-masing SKPD untuk pengentasan kemiskinan cenderung meningkat dari tahun  2016-2017.Besarnya  jumlah  anggaran  yang  diprogramkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  pengentasan  kemiskinan  ini  diharapkan  dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

## Alokasi Anggaran Kemiskinan di Kota Makassar
Apabila  melihat  dari  tindakan  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam menanggulangi  masalah  pengemis  menurut  peneliti  sudah  cukup  efektif,  tetapi hanya  terkendala  faktor-faktor  kecil  saja  yang  membuat  penerapanya tertunda.Menurut  hasil  wawancara  dengan  penduduk  miskin  yang  tinggal  di  Jl. Rappocini Lorong 5F, Ani mengatakan bahwa;
“Saya tidak mengetahui bantuan apa saja yang pemerintah berikan kepada penduduk  miskin.  Saya  hanya  pernah  mendapatkan  bantuan  beras  pada lima  tahun  yang  lalu,  serta  bantuan kesehatan gratis.  Anak  saya  berjumlah lima  orang,  dan  semuanya  tidak  mendapatkan  pendidikan  gratis.  Kiranya pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  secara  lancar  kepada  penduduk miskin di Kota Makassar.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Daeng  Asri,  yang  juga  bertempat tinggal di daerah tersebut.Ia mengatakan bahwa;
“Saya tidak tahu bantuan apa saja yang pemrintah berikan kepada penduduk miskin.Saya  hanya  pernah  menerima  bantuan  beras  dan  kesehatan gratis.Anak saya berjumlah tiga orang, dan semuanya tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan gratis.Kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan secara merata.”
Selain  itu,  hal  yang  serupa  juga  dikemukakan  oleh  saudari  Ayu,  yang bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Gang 1.Ia mengatakan bahwa:
“Saya  tidak  tahu  bantuan  apa  saja  yang  pemerintah  berikan  kepada penduduk  miskin.Saya  hanya  pernah  mendapatkan  bantuan  beras  dan kesehatan  gratis.Anak  saya  berjumlah  dua  orang,  dan  semuanya  tidak mendapatkan pendidikan gratis.Kiranya pemerintah memperhatikan penduduk miskin di sekitar kanal dan di dalam lorong- lorong terpencil.”
Menanggapi  hal  ini,  Haji  Saebani  selaku  Ketua  RT  004  Kecamatan Rappocini Makassar, mengatakan bahwa:
“Warga RT.004 memang masih sangat banyak yang tergolong miskin.Di sini rata-rata  warga  berprofesi  sebagai  tukang  becak,  tukang  bentor  dan  buruh harian.Bantuan  pemerintah  untuk  warga  miskin  yang  melalui  saya  adalah bantuan sembako atau beras.Yang lainnya saya tidak tahu, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis mungkin langsung diberikan kepada warga miskin  yang  memerlukan.Bagi  warga  miskin  yang  tidak  terdaftar  namanya tidak  dapat  menerima  subsidi  sembako  atau  beras  tersebut.Hal  ini  dapat disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  ialah  karena  warga  miskin tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  warga  miskin,  selain  itu  karena warga miskin tersebut telah terhapus namanya dikarenakan telah berpulang kampung dalam waktu yang lama dan belum terdata kembali.”
Bantuan  dari  pemerintah  daerah  Kota  Makassar  boleh  dikatakan  tidak merata.Masih  banyak  penduduk  miskin  di  Kota  Makassar  yang  belum mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.Dari  berbagai  jenis  bantuan  yang dianggarkan  oleh  pemerintah  tiap  tahunnya,  masih  banyak  bantuan  yang  tidak diterima oleh sebagian besar penduduk miskin, bahkan tidak sedikit dari mereka yang  bahkan  tidak  mengetahui  berbagai  jenis  bantuan  tersebut.Hal  ini  dapat
disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  ialah  banyak  penduduk  miskin yang tidak terdaftar namanya, atau ada penduduk yang telah terhapus namanya karena  bepergian  ke  kampung  halaman  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Faktor lain  ialah  karena  adanya  urbanisasi,  yaitu  adanya  pemindahan  penduduk  dari desa  ke  kota.  Sebagian  dari  mereka  adalah  penduduk  miskin  yang  bukan  atau belum  terdaftar  sebagai  penduduk  miskin  di  Kota  Makassar,  oleh  sebab  itu mereka  tidak  dapat  menerima  bantuan  dari  pemerintah,  namun  hanya  akan menambah jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Makassar.

## Makna  Kemiskinan dalam Penganggaran Daerah

## Kemiskinan Menjadi Alat Eksploitasi
Pemerintah  daerah  Kota  Makassar  menduga  banyak  warga  yang mengaku miskin.hal ini terjadi karena mereka terlena dengan bantuan, baik dari Pemda Kota Makassar maupun bantuan dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga  Harapan.  Banyak  warga  yang  mengaku  miskin  untuk  mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
Menurut  Seksi  Pemberdayaan  Fakir  Miskin  Dinsos  Kota  Makassar,  Ibu Siti mengatakan bahwa:
“Banyak  warga  yang  mengaku  miskin,  lantaran  merasa  cukup  enak  untuk mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  termasuk  bantuan  dari  pemerintah yang  terbungkus  dalam  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Saya  melihat ada  warga  kita  yang  suka  mengaku  miskin,  sehingga  penurunan  angka kemiskinan  tidak  bisa  maksimal,  meskipun  program  yang  dilaksanakan sudah sangat luar biasa.”
Untuk  memastikan  bahwa  warga  yang  akan  diberikan  bantuan  benar- benar  miskin  dan  memenuhi  kriteria,  termasuk  dalam  mengantisipasi  adanya kebiasaan  mengaku  miskin,  Ibu  Siti  menyarankan  agar  di  depan  rumah  warga tersebut  dipajang  foto  dan  identitas  sebagai  tanda  akan  mendapatkan  bantuan dari pemerintah, lantaran masuk kategori miskin. Beliau menambahkan
“Kalau dia benar-benar miskin pasti tidak ada masalah dengan pemasangan alat  peraga tersebut,  namun  yang  mengaku miskin  tetapi  tidak miskin  pasti akan  merasa  malu.Seharusnya  tidak  ada  lagi  orang  miskin  di  Kota Makassar.Pasalnya, banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari keamanan.Kedua,  soal  lapangan  pekerjaan,  banyak  pekerjaan  di  Kota Makassar.Namun,  mental  malaslah  yang  membuat  warga  enggan bekerja.Ketiga, soal kesehatan, Pemda telah menanggung iuran BPJS bagi warga miskin bahkan yang mampu dan banyak aspek lainnya.”

## Kemiskinan Sebagai Alat Politik oleh Pemerintah
Kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai kedok oleh masyarakat, tetapi juga  oleh  pemerintah.Anggaran  untuk  pengentasan  kemiskinan  hanyalah dijadikan sebagai kedok oleh pemerintah untuk keperluan pribadi atau politiknya. Politik  anggaran  dapat  dimaknai  sebagai  proses  pengalokasian  anggaran berdasarkan  kemauan  dan  proses  politik,  baik  dilakukan  oleh  perorangan maupun  kelompok.  Tidak  dapat  dihindari  bahwa  penggunaan  dana  publik  akan
ditentukan  kepentingan  politik.  Rubin  dalam The  Politics  of  Public  Budgeting (2000)  mengatakan,  dalam  penentuan  besaran  maupun  alokasi  dana  untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi  anggaran  seringkali  mencerminkan  kepentingan  perumus  kebijakan terkait dengan konstituennya.
Fakta  menunjukan  bahwa  alokasi  belanja  pemerintah  dalam  APBD ternyata  lebih  banyak  untuk  menggerakkan  mesin  birokrasi  dari  pada  untuk kepentingan  rakyat.Ini  menunjukan  politik  anggaran  belum  berada  dalam  arah yang  benar.Sedangkan porsi  belanja  untuk kepentingan rakyat  seringkali  rawan dikorup,  tidak  efektif  memecahkan  masalah-masalah  seperti  kemiskinan, infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Kurang  optimalnya  peran  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi  serta  sektor anggaran  publik  yang  menyangkut  APBD  dan  APBN  membuat  para  pelaku korupsi semakin merebak dimana-mana, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah sampai ke kepala RT sekalipun. Anggaran mempunyai peran yang cukup penting  dalam  melaksanakan  tujuan  negara  yang  berbentuk  program-program kerja  yang  dipegang  oleh  wakil  rakyat  baik  di  pusat  (DPR)  maupun  di  daerah (DPRD).Memang benar jika dikatakan penyebab utama dari rendahnya kontribusi APBN  dan  APBD  terhadap  peningkatan  kemakmuran  rakyat  adalah  korupsi anggaran,  karena  tahukah  anda  bahwa  penggunaan  anggaran  yang  digunakan untuk membiayai fasilitas negara juga sering disalahgunakan.

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa    potretmasyrakat miskin  yang  ada  di  Kota  Makassar,  meliputi    gelandangan  dan  pengemis (Gepeng), pengangguran, serta kemiskinan nelayan di pesisir pantai.  Kehadiran masyarakat  miskin  ini  terus  meningkat  meskipun  dana  anggaran  pengentasan kemiskinan  terus  meningkat.  Pelaksanaan  program  pementasan  kemiskinan belum  merata,  sehingga  masih  banyak  penduduk  miskin  yang  tidak mendapatkan  bantuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  data  yang  kurang  akurat, banyak  penduduk  miskin  yang  tidak  terdaftar  namanya  sehingga  banyak  dari mereka  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.Peningkatan  jumlah masyarakat miskin juga disebabkan oleh adanya urbanisasi yang datang ke kota untuk  mengadu  nasib  sehingga  mengakibatkan  meningkatnya  jumlah pengangguran  dan  kemiskinan  di  kota.  Faktor  lain  yaitu  jumlah  penduduk  yang sangat  banyak.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  dari  mereka  mempunyai anak lebih dari dua dengan penghasilan orang tua yang tidak mencukupi.Realitas  kemiskinan  demikian  juga  tidak  luput  dari  aspek    sosial bahwa  kemiskinan  dalam  penganggaran  daerah  menjadi  alat  eksploitasi  bagi masyarakat,  banyak  warga  yang  mengaku  miskin  agar  terus  mendapatkan bantuan  dari  pemerintah;  dan  aspek  politik  bagi  pemerintah    yang  menjadikan kemiskinan  sebagai  sarana  penggaran  yang  besar  demi  kepentingan-
kepentingan  pemerintah  seperti  belanja  pegawai,  perjalanan  dinas  dan  biaya rapat.  Hal  ini  menyebabkan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Makassar  tetap  tinggi, walaupun anggarannya banyak.

## Saran
Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yang adalah: (1) Pemerintah Kota Makassar perlu lebih akurat dalam pengambilan data penduduk miskin agar dana  pengentasan  kemiskinan  dalam  anggaran  daerah  dapat  teralokasikan dengan  tepat  sasaran  dan  merata  kepada  seluruh  penduduk  miskin  di  Kota Makassar.  (2)  Dalam  menyusun  anggaran  dalam  program  pengentasan kemiskinan,  pemerintah    daerah  perlu  mempertimbangkan  kepentingan masyarakat  dan  perlu  meningkatkan  keterbukaan  atau  mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah. Pemerintah juga perlu bekerja maksimal dalam pelaksanaan program-program tersebut agar dapat terealisasikan  dengan  cepat  dan  bertanggung-jawab.  (3)  perlu  kajian  aspek sosial dalam memahami realitas penduduk miskin dan  menghindari kepentingan politik dalam praktek pengangaran bagi penduduk miskin

## DAFTAR PUSTAKA
Alkostar, A. (1984). Advokasi Anak Jalanan. Jakarta: Rajawali.
Badan  Pusat  Statistik.  (2012).  Kabupaten/Kota  Makassar  dalam  angka 2011.Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Badan  Pusat  Statistik.  (2013).  Kabupaten/Kota  Makassar  dalam  angka 2012.Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Badan  Pusat  Statistik.  (2014).  Kabupaten/Kota  Makassar  dalam  angka 2013.Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Badan  Pusat  Statistik.  (2015).  Kabupaten/Kota  Makassar  dalam  angka 2014.Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Badan  Pusat  Statistik.  (2016).  Kabupaten/Kota  Makassar  dalam  angka 2015.Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Badan Pusat Statistik. (2016). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar tahun 2015-2016.Makassar.
Bastian, I. (2007). Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Creswell,  J.  (1998). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing Among. Five Tradition. London: SAGE Publications.
Crotty,  M.  (1998). The  Foundation  of  Social  Research  Meaning  and Perspective in the Research Process. London: Sage.
Freeman.  (2009).  Anggaran  Sektor  Publik  Pengantar.  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat.
Heredia,  C.  dan  Pueblo,  E.  (1996).Bank  Dunia  dan  Kemiskinan.  Jakarta: INFID.
Kartiwa.(2004). Birokrasi Pemerintah Daerah. Medan: Pustaka Bangsa.
Kusreni,  S.  Suhab,  S.  (2009).  Kebijaksanaan  APBD  dan  Kesejahteraan Masyarakat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  DIE  Ekonomi  dan Manajemen Vol.5 No.3 hal 1-8.
Mahsun, M. (2006).Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo.(2009).  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta: Andi.  Jurnal  Pengaruh  Belanja  Modal,  Dana  Perimbangan,  dan Kemandirian  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (studi empiris  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  pulau  jawa  periode  2006- 2010).
Mardiasmo.(2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Meleong.(2005).  Metodologi  Kualitatif.  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Munandar,  H.,  Kurniawan,  F.  Dan  Santoso,  P.  (2007).  Mencari  Hubungan antara  Kebijakan  Moneter  dengan  Kemiskinan  dan  Ketimpangan Pendapatan.Kajian  Menggunakan  Data  Regional  Indonesia.  Jakarta: Bank Indonesia.
Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Nawawi, H. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press. Nordiawan,  D.  Iswahyudi.  dan  Rahmawati,  M.  (2009).  Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Direktorat  Jendral  Bina  Administrasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Riskawati  dan  Abdul.(2013).  Faktor  Terjadinya  Gelandangan  dan  Pengemis (Studi  pada  Gelandangan  dan  Pengemis  Di  Kecamatan  Tanjung Karang  Pusat  Kota  Bandar  Lampung). http://www.academia.edu/ diakses dan diunduh pada 15 September 2017.
Suparlan, P. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: PT. Obor Indonesia.
Suryawati,  C.  (2005).  Memahami  kemiskinan  secara  multidimensional.JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.
Tanjung, A. (2009). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Alfabeta.
Todaro,  M.  dan  Smith,  S.  (2006).  Pembangunan  Ekonomi  Edisi  ke –  9. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  pasal  1  butir  8  tentang  Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 dan 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
World  Bank .  (2000). The  Quality  of  Growth .  Kualitas  Pertumbuhan.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
World  Bank .(2006).  Era  Baru  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. Laporan Bank Dunia : Jakarta.
Yin,.R.  (2013).Studi  Kasus  Desain  dan  Metode.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.