Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 84-89| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.3.1.4659.84-89

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK PADA USAHA ASONGAN DI PASAR SENGGOL TABANAN
Ni Luh Putu Yosi Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yosipratiwi12345@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap anak  yang dilaksanakan di pasar sengol dilandasi karena terdapatnya anak  yang melakukan  pekerjaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  yang  cukup  sulit  ataupun  karena  faktor lainnya.  Suatu  perlindungan  hukum  adalah  hak  bagi  setiap  orang,  termasuk  anak  yang  telah  melakukan pekerjaan  karena  faktor  tertentu.  Namun  dewasa  ini  perlindungan  pekerja  anak  tidak  mendapatkan  perhatian secara  efektif.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  guna  mengungkap pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  pada  usaha  asongan  di  pasar  senggol  Tabanan  serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan  hukum pekerja anak  pada usaha asongan di pasar senggol Tabanan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan  kepustakaan.  Sumber  data  yang digunakan  berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian data-data tersebut disajikan secara deskriptif dan sistematis. Hasil temuan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum  yang  ditujukan  bagi  pekerja  anak  di  pasar  Senggol  Tabanan  dalam  pelaksanaannya  tidak  efektif dikarenakan  faktor  ekonomi  yang  menjadi  alasan  anak  tersebut  harus  bekerja,  serta  adanya  koordinasi  yang lemah  dan  kerja  sama  yang  kurang  baik  antara  pihak-pihak  terkait  seperti  pengusaha,  orang  tua,  masyarakat, pemerintah, serta faktor internal penghambat perlindungan hukum pekerja anak yang berasal dari pekerja anak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari faktor struktural, substansi, dan kultural.
Kata Kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Usaha Asongan

## Abstract
Legal protection for children carried out in the Sengol market is based on the presence of children who work to meet the economic needs of the family which is quite difficult or because of other factors. A legal protection is the right for everyone, including children  who have done work due to certain factors. However, at present  the protection of child labor does not receive effective attention. Based on these problems, the purposes of this study are  to  reveal  the  implementation  of  legal  protection  for  child  labor  in  the  hawker  business  in  the  Senggol Tabanan market and the inhibiting factors for the implementation of the legal protection for child labor in the hawker  business  in  the  Senggol  Tabanan  market.  This  research  method  is  an  empirical  legal  research  with  a case  and  legislation  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  observation  and  library techniques.  The  data  sources  used  are  primary  and  secondary  legal  sources  which  are  then  analyzed qualitatively and then the data is presented descriptively and systematically. The findings reveal  that  the legal protection intended for child labor in the Senggol Tabanan market is not effective in its implementation due to economic factors that are the reason the child has to work, as well as weak coordination and poor cooperation between related parties such as entrepreneurs, people parents, society, government, as well as internal factors that hinder the legal protection of child labor originating from child labor itself and external factors originating from structural, substance, and cultural factors.
Keywords: Child Labor, Legal Protection, Street Business

## I. PENDAHULUAN
Bidang  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  penunjang  perekonomian  di  Indonesia.  Pekerja  dapat diartikan  sebagai  orang  yang  melakukan  pekerjaan  untuk  diri  sendiri  maupun  dengan  pihak  pemberi kerja  dalam  suatu  hubungan  kerja  yang  disepakati  dengan  imbalan  berupa  upah  ataupun  bentuk lainnya. Tenaga kerja sangat berdampak dalam membantu prospek kerja sebuah perusahaan agar lebih maju dan lebih baik. Tenaga kerja berhak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum,  berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  telah  mengaturnya  dalam  Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pekerja  anak  dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  melakukan  pekerjaan  untuk  mendapatkan  upah sehingga  dikatakan  sebagai  anak  yang  kehilangan  masa  dimana  seharusnya  anak  tersebut  dapat beraktivitas  layaknya  anak  pada  umumnya.  Hal  tersebut  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap kesehatan  serta  perkembangan  fisik  maupun  mental  anak  tersebut  akibat  melakukan  pekerjaan dibawah  tekanan  serta  tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak (Depdiknas,  2001) .  Pada  dasarnya perlindungan  hukum  bagi  anak  telah  diatur  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Anak  sebagai  penerus  kemajuan  bangsa,  maka  harus  dijaga  dan  dilindungi (Mayasari, 2018) .
Di pedesaan, masalah  anak  yang bekerja  bukanlah  hal baru, karena anak-anak pada umumnya dilatih  untuk  bekerja  di  pedesaan.  Tidak  sedikit  orang  tua  di  pedesaan  percaya  bahwa  membiarkan anak bekerja sejak dini adalah bagian dari proses belajar agar anak hidup mandiri, seperti menghargai pekerjaan,  waktu,  dan  bertanggung  jawab (Suyanto,  2003) .  Perlindungan  anak  adalah  upaya  yang dapat menjamin, memperoleh, dan mewujudkan sejahtera lahir dan batin terhadap anak tersebut. Oleh karena  itu,  memberikan  perlindungan  kepada  anak  adalah  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bersama (Gosita,  1989) .  Hak  Asasi  Manusia  pada  hakikatnya  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Said, 2018) .
Di Kabupaten Tabanan, dengan mempertimbangkan dampak pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Tabanan terhadap permasalahan sosial salah satunya  kemiskinan, sehingga masih banyak anak  di  bawah  usia  bekerja.  Peran  pemerintah  sangatlah  penting  dan  diharapkan  oleh  masyarakat dalam  menangani  kejadian  seperti  ini  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Tabanan.  Undang-undang menetapkan  bahwa  usia  minimum  untuk  bekerja  adalah  18  tahun  atau  lebih.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  di  masyarakat  khususnya  di  kawasan  pasar  Senggol Tabanan.  di  sana,  kita  bisa  melihat  pedagang  kaki  lima,  pedagang  asongan  yang  mulai  dari  orang dewasa  hingga  anak-anak  menjajakan  dagangannya.  Rata-rata  usia  pekerja  anak  yang  menjual asongan tersebut adalah 8 sampai 16 tahun. pekerja anak oleh pedagang kaki lima di Senggol Tabanan harus dilindungi undang-undang.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Undang- undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang syarat mempekerjakan anak yaitu anak bekerja di tempat  kerja  yaitu  anak  harus  dipisahkan  dari  tempat  kerja  pekerja/buruh  dewasa  dan  bagi  pelaku yang  mempekerjakan  anak  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang (Tarmudzi, 2015) . Lebih lanjut, Ambara et al., (2013) pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan  yang  bertempat  di  Sayan  Delodan,  Mengwi,  Badung  belum  efektif  dikarenakan  faktor ekonomi  yang  menyebabkan  anak  harus  bekerja,  faktor  budaya,  faktor  peran  serta  masyarakat,  serta lemahnya  koordinasi  dan  kerja  sama  antara  pihak-pihak  terkait  seperti  pengusaha,  orangtua, masyarakat,  pemerintah  dan  lain-lain.  Sedangkan Putra  et  al.,  (2021) Sanksi  kepada  seorang  pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam bentuk pedagang asongan tidak hanya  termuat  didalam  UU.  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  mengatur  mengenai  sanksi  terhadap pedagang asongan yang berjualan tidak pada lokasi yang disediakan. Dampak dari penjatuhan sanksi bertujuan  untuk  meminimalisir  orang  tua/wali  atau  pihak  lain  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak. Dari  fenomena  tersebut  maka  ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak  pada  usaha  asongan  di  pasar  senggol Tabanan  serta  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  hukum  pekerja  anak  pada  usaha asongan di pasar senggol Tabanan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  kasus  dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu  sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat  otoritatif  yang  artinya  mempunyai  otoritas  seperti  UUD  NRI  Tahun  1945,  UU Ketenagakerjaan,  UU  Perlindungan  Anak,  UU  HAM  serta  data  yang  diperoleh  berdasarkan wawancara  pihak  terkait,  serta  observasi.  Sumber  data  sekunder,  yaitu  sumber  hukum  yang  bersifat pelengkap  bagi  sumber  data  primer  seperti  buku-buku  hukum,  literatur-literatur  hukum,  karya  tulis dan materi muatan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Lokasi pengumpulan
data  dalam  penelitian  ini  peneliti  menelitinya  di  Pasar  Senggol  Tabanan  yang  beralamat  di  Jalan Gajah  Mada,  Delod  Peken,  Kecamatan  Tabanan,  Bali.  Pemilihan  lokasi  tersebut  dikarenakan  Pasar Senggol  Tabanan  sudah  lumayan  terkenal  menjadi  pasar  malam  Kota  Tabanan  yang  banyak menyediakan  kuliner  dan  tempat  bermain  untuk  anak-anak  namun  terdapat  banyak  anak  kecil  yang belum  berumur  18  Tahun  bekerja  Asongan.  Dalam  mengumpulkan  data  untuk  penelitian  ini menggunakan  teknik  observasi  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  untuk  mendapatkan  data- data yang lebih lengkap terhadap anak-anak yang menjual asongan di Pasar Senggol Tabanan. Teknik analisis  data  dengan  menggunakan  teknik  kualitatif.  Setelah  peneliti  menganalisis  secara  kualitatif, selanjutnya  peneliti  menyajikan  data-data  tersebut  secara  deskriptif  dan  sistematis  dalam  bentuk kalimat  secara  teratur,  logis,  runtut  dan  tidak  saling  tumpang  tindih  yang  nantinya  akan mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Pada  Usaha  Asongan  di  Pasar Senggol Tabanan
Perlindungan  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  merasa  dirugikan oleh  orang  lain  dan  perlindungan  hukum  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  supaya  masyarakat dapat menikmati semua hak-hak hukumnya (Rahardjo, 2000) . Perlindungan Hukum memiliki bentuk- bentuk  yang  dimana  disampaikan  oleh  Philipus  M.Hadjon  bentuk-bentuk  tersebut  diantaranya: Pertama  Perlindungan  hukum  Preventif,  yang  dimana  kita  ketahui  perlindungan  hukum  preventif  ini memiliki  arti  yang  sangat  besar  untuk  Tindakan  pemerintah  yang  mendasarkan  kebebasan  untuk bertindak,  dimana  perlindungan  hukum  preventif  memiliki  sifat  untuk  mendorong  pemerintah  lebih berhati-hati  untuk  membuat  keputusan  ataupun  Tindakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  demi mengatasi permasalahan yang konkret ini,
Bapak  I  Gusti  Ngurah  Siwa  Genta  selaku  kepala  Pasar  Senggol  Tabanan,  Pada  Tanggal  22 November  2021  menjelaskan  bahwa  beliau  tidak  mengetahui  dengan  jelas  tentang  adanya perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak,  anak-anak  yang  menjual  asongan  di  Pasar  Senggol Tabanan tidak terdaftar dan terdata sebagai pedagang di Pasar Senggol Tabanan. Jika terjadi suatu dan lain  hal  tidak  menjadi  tanggung  jawab  dari  pihak  pengelola  Pasar  Senggol  Tabanan  dikarenakan pekerja anak tersebut tidak terdata sebagai pedagang di Pasar Senggol Tabanan. Dari pihak pengelola Pasar  Senggol  Tabanan  sudah  sering  menghimbau  agar  anak-anak  penjual  asongan  tersebut  tidak berjualan di area Pasar Senggol Tabanan.
Perlindungan preventif yang pemerintah lakukan sebelum permasalahan mengerjakan anak di bawah  umur  terjadi  telah  mengacu  pada  undang-undang  yang  telah  berlaku  diantaranya:  Memantau penerapan  UU  Ketenagakerjaan  uang  sehubungan  pada  pekerja  anak  dibawah  umur;  Mengawasi setiap  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pekerja;  Menjelaskan  kepada  pengusaha  dan  juga memberikan  nasihat  untuk  tetap  memperhatikan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan;  Menindaklanjuti pengusaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  melaksanakan  undang-undang  ketenagakerjaan, serta  melaporkan  ke  pihak  berwenang  untuk  diproses  ataupun  dilakukan  penyidikan  terhadap  pihak yang  berwenang.  Perlindungan  preventif  yang  didapat  pada  pekerja  anak  dibawah  umur  pada  usaha asongan  di  Pasar  Senggol  Tabanan  dilakukan  oleh  Bendesa  Adat  Kota  Tabanan  selaku  Pengelola Pasar  Senggol  Tabanan  bekerja  sama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Tabanan.  Dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  Bendesa  Adat  serta  Dinas  Tenaga  Kerja  melakukan  sosialisasi kepada  pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  dibawah  umur  di  Kawasan  Pasar  Senggol  Tabanan. Adapun  faktor  penyebab  pelanggaran  preventif  yang  terjadi  tersebut  diantaranya:  Minimnya pengetahuan  perusahaan  ataupun  orang  tua  terkait  undang-undang  ketenagakerjaan;  Masih  memiliki rasa  simpati  terhadap  anak-anak  dikarenakan  tidak  sekolah  dan  tidak  memiliki  uang,  maka  dari  itu perusahaan di Pasar Senggol Tabanan masih mengerjakan anak dibawah umur.
Adapun  perlindungan  hukum  represif  kepada  anak  dibawah  umur  yang  bekerja  sebagai pekerja asongan di Pasar  Senggol Tabanan yang dilakukan oleh Bendesa  Adat Kota  Tabanan  selaku pengelola  Pasar  Senggol  Tabanan  bekerja  sama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Tabanan masih  kurang  terlaksana  dengan  baik  dikarenakan  dalam  menangani  masalah  mengerjakan  anak  di bawah umur masih ini hanya wewenang dari Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bal, maka dari  itu pelaksanaan pengawasannya masih belum maksimal terjadi mengingat  juga kasus mengerjakan anak di bawah umur di Provinsi bai ini masih sering terjadi.

## 2. Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Anak  pada  Usaha Asongan di Pasar Senggol Tabanan
Faktor  internal  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  hukum  pekerja  anak  yaitu  kendala  ekonomi yang  dimana  pekerja  anak  tersebut  dengan  terpaksanya  bekerja  asongan  demi  memenuhi  kebutuhan sendiri  dan  keluarga.  Penjelasan  Komang  Partini  yang  sebagai  anak  yang  pekerja  asongan  tersebut, pada  tanggal  28  Oktober  2021,  mengatakan  sudah  bekerja  sejak  umur  6  tahun.  Komang  Partini bekerja  sebagai  penjual  asongan  bersama  adik  dan  kakak  saya  di  pasar  senggol  Tabanan.  Komang Partini  sudah  2  tahun  bekerja  di  Pasar  Senggol  Tabanan.  Komang  Partini  bekerja  untuk  menambah biaya agar Komang Partini bisa melanjutkan sekolahnya, sekaligus meringankan beban ibunya karena Ayah saya sudah lama meninggal dunia.
Berdasarkan wawancara di atas, Komang Partini sudah bekerja sejak berumur 6 tahun dan sampai saat  ini.  Komang  Partini  bekerja  mencari  uang  untuk  melanjutkan  pendidikannya  yang  sebelumnya tertunda dikarenakan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bersekolah. Adapun penjelasan Ketut Julianti adik dari Komang Partini sebagai pekerja anak dibawah umur, pada tanggal 28 OKtober 2021, menyatakan  bahwa  Ketut  Julianti  bekerja  sejak  umur  5  tahun,  saya  bekerja  sebagai  penjual  asongan bersama  kakak Ketut Julianti, Komang Partini di pasar senggol Tabanan. Ketut Julianti bekerja baru semenjak pandemi covid untuk membantu pemasukan keluarga untuk bersekolah nantinya.
Ditambahkan oleh Ketut Okta yang bekerja asongan di pasar  senggol Tabanan, pada tanggal 28 oktober 2021 mengatakan bahwa Ketut Okta sudah berhenti bersekolah sejak kelas 1 SD dikarena biaya sekolahnya yang dianggap mahal serta Ketut Okta lebih baik kerja  karena hasil pendapatannya yang  lebih  menjanjikan  untuknya,  penghasilan  tersebut  bisa  digunakan  untuk  membantu  orang  tua demi  memenuhi  kebutuhan  Ketut  Okta  maupun  kebutuhan  di  keluarganya.  Ketut  Okta  juga mengatakan  tidak  memiliki  banyak  waktu  untuk  bersekolah  dikarenakan  dia  Lelah  bekerja. Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  penyebab  Faktor  ekonomi  sangatlah  berpengaruh  terhadap pekerja asongan di pasar Senggol Tabanan tersebut.
1) Faktor ekonomi
Faktor  yang  menyebabkan  anak  dibawah  umur  bersedia  untuk  bekerja  secara  paksa  maupun sukarela.  Kemiskinan  secara  umum  juga  telah  banyak  menciptakan  terjadinya  pekerja  anak  yang seharusnya  masih  harus  menyelesaikan  pendidikannya.  Faktor  rendahnya  ekonomi  dalam  keluarga adalah  salah  satu  penyebab  anak-anak  ikut  terlibat  bekerja  karena  adanya  dorongan  untuk meringankan  beban  orang  tua.  Orangtua  anak  mau  tidak  mau  secara  terpaksa  menggunakan  anak- anaknya sebagai pekerja yang ditujukkan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dari sisi sebaliknya  pekerja  anak  dibawah  umur  sebenarnya  bukan  saja  disebabkan  oleh  kemiskinan  namun kegiatan  tersebut  malah  dapat  menyebabkan  terjadinya  kemiskinan.  Dalam  kasus  ini  anak  yang bekerja  dan  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  sebagaimana  mestinya  akan  terus  hidup  didalam kondisi tersebut dikemudian hari dengan kata lain mempekerjakan anak dibawah umur dapat merusak masa depan anak tersebut.
Hambatan  dalam  penegakan  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Anak  yang  masih  berada  dalam kategori  dibawah  umur  pada  Pasar  Sengol  Tabanan  sesuai  faktor  eksternal  yang  dilihat  dari  hasil pengamatan  yang  dilakukan  dimana  terdapat  kaitan  dengan  adanya  norma  hukum  yang  dibagi menjadi tiga faktor yang mempengaruhi adapun sebagai berikut: Pertama, Faktor Substansi. Terdapat banyak  norma  hukum  dalam  perlindungan  kesejahteraan  anak  oleh  penegak  hukum  maupun  pihak lain yang telah diatur, namun untuk melindungi pekerja anak dibawah umur di Pasar Sengol Tabanan hingga  sekarang  masih  belum  dapat  dicapai  perlindungan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  demi kesejahteraan  anak  khususnya  pekerja  anak  dibawah  umur.  Masih  belum  efektifnya  kegiatan perlindungan disebabkan oleh peraturan yang berlaku masih belum dilakukan dan dilaksanakan secara maksimal oleh pihak terkait.
2) Faktor struktural
Faktor  Struktural  dimana  adanya  sistem  struktural  yang  menjadi  faktor  bisa  atau  tidaknya hukum dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak dibawah  umur  yang  bekerja  yaitu  dari  subjek  hukum  yang  ada.  Subjek  hukum  yang  dimaksud  yaitu pemerintah yang dimana dari pengawas ketenagakerjaan, pengusaha, masyarakat, dan anak.
3) Faktor Kultural
Faktor kultural adalah terdiri dari sikap, harapan, ide serta pendapat  tentang  hukum. Hukum culture dalam hal dibagi kedalam yaitu internal legal culture dan eksternal legal culture. Internal legal culture adalah kultur penegak hukum dan eksternal legal culture adalah kultur hukum di masyarakat pada umumnya (Abdurrahman, 2009) . Hambatan yang terjadi sesuai dengan internal legal culture dan eksternal legal culture adalah sebagai berikut: Pertama, Internal legal culture yaitu dari sisi pengawas Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmisi  Kabupaten  Tabanan  bersifat  masih  pasif.  Dan  Eksternal legal culture yaitu dari sisi masyarakat yang dimana mereka memiliki anggapan bahwa anak bekerja karena anak  harus  membantu  orang  tua  sebagai  bentuk  norma  kesopanan  yaitu  taat  kepada  orang  tua  serta karena anak dianggap yang memilih untuk bekerja daripada bersekolah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  dilaksanakan kepada pekerja anak dibawah umur dalam usaha penjual  asongan yang ada di Pasar Sengol Tabanan dilakukan dua pelaksanaan yaitu pelakasanaan pada perlindungan hukum reprensif dan perlindungan hukum  preventif.  Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  preventif  terhadap  memperkerjakan  anak dibawah  umur  dalam  usaha  penjual  asongan  di  Pasar  Senggol  Tabanan  masih  belum  dilakukan penerapan  secara  baik  dan  efektif  karena  kurangnya  pengetahuan  orang  tua  sebagai  pemilik  usaha maupun  masyarakat  sekitar  tentang  persyaratan  memperkerjakan  anak  dibawah  umur.  Sedangkan pada perlindungan hukum represif pada pekerja anak dibawah umur dalam usaha penjual asongan di Pasar  Senggol  Tabanan  dimana  instansi  yang  terkait  dalam  hal  ini  yaitu  Dinas  Perindustrian  dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Tabanan  yang  bekerja  sama  dengan  Bendesa  Adat  Kota  Tabanan.  Dalam UU  No.  13  Tahun  2003  pasal  68  menjelaskan  bahwa  “pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak”, namun  dalam  kegiatan  di  lapangan  hal  tersebut  tidak  dijalankan  dengan  sebagaimana  mestinya  oleh Pengelola  Pasar  Senggol  di  Tabanan.  Adapun  hal-hal  yang  menghambat  pelaksanaan  perlindungan hukum  pada  pekerja  anak  dibawah  umur  di  Pasar  Senggol  Tabanan  dibagi  menjadi  dua  hal  yaitu faktor  internal  yaitu  berasal  dari  pekerja  anak  itu  sendiri,  mereka  terpaksa  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhannya  dan  keluarganya  selain  itu  mereka  bekerja  untuk  membayar  uang  sekolah.  Faktor eksternal  yaitu  faktor  substansi  serta  struktural,  berkaitan  dengan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah pada pekerja anak dibawah umur. Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya, yaitu kebiasaan tentang kurangnya kesadaran akan hukum yang berlaku.

## 2. Saran
Berkaitan  hasil  peneitian  di  atas,  peneliti  menyampaikan  saran  yaitu  diharapkan  kedepannya  dapat menjelaskan  atau  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  khususnya  di  lingkungan  Pasar  Senggol Tabanan  bahwa  adanya  Perlindungan  Hukum  terhadap  pekerja  anak  dibawah  umur  dimana  sudah tertuang  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan.  Bagi  Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Ketenagakerjaan  dan  pihak  lain  yang  terkait  diharapkan  untuk  melaksanakan  dan  menerapkan peraturan  yang  telah  ada  dan  diberlakukan  dengan  baik  tanpa  disertai  pelanggaran  serta  selalu memberikan sosialisasi maupun penyuluhan  kepada orang tua dan anak  terkait mempekerjakan  anak dibawah  umur.  Bagi  Masyarakat  Kepada  masyarakat  diharapkan    agar  lebih  mengutamakan Pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan lebih memperhatikan lingkungan yang terdapat anak- anak yang bekerja agar adanya jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. (2009). dan Metode Penelitian Hukum . UMM Press, Malang.
Ambara,  M.  A.,  Udiana,  I.  M.,  &  Mudana,  I.  N.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Anak  pada Usaha Asongan di Sayan Delodan Mengwi Badung. Kertha Semaya , 1 (10), 1–16. Depdiknas. (2001). Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal . Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak . Akademika Presindo, Jakarta.
Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 385–400.
Putra, K. W. C., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Eksploitasi  Anak Sebagai Pedagang Asongan ditinjau dari UU Perlindungan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 667–672.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1), 141–152. Suyanto,  B.  (2003). Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya .  Airlangga  University  Press, Surabaya.
Tarmudzi, M. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal. Al-Jinayah , 1 (2), 499–527.