Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT DAERAH: STUDI KABUPATEN GOWA

## Imran Rosyadi Amin*, Marilang, Abd. Rais Asmar Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar
Imranra509@gmail.com

## Abstract
The main problem in this study asked about the effectiveness of regulation No.5 of 2016 on regional customary institutions in Gowa regency and the factors that support and inhibit the implementation of this Perda LAD. In this  study  using  the  type  of  research  that  is  descriptive.  where  in  this  case  the  researchers  focused  on  the conditions  and  situations  of  existing  communities,  especially  in  Gowa  regency.  The  process  of  design, discussion, and determination in making Perda LAD in Gowa regency has followed the procedure of making Perda. But through a long process before this regulation is valid, there are several articles that are changed including the title of this regulation itself after an evaluation by several parties including the number 3 Regent is the Regent of Gowa as chairman of the regional customary institution that carries out the functions and roles of sombayya furthermore, in the process of travel this.
Keywords: Effectiveness, local regulations LAD, local customary institutions.

## Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi  Perda  LAD  ini.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa.  Proses  perancangan,  pembahasan,  dan  penetapan  dalam  pembuatan  Perda  LAD  di  Kabupaten  Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan  penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.
Kata Kunci: Efektifitas, Perda LAD, Lembaga Adat Daerah .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Dalam melindungi  dan  memberdayakan  serta  mensejahterakan  masyarakat  maka dilakukan pembagian tata pemerintahan oleh Presiden kepada perangkat pemerintahan daerah sesuai konsep dan asas otonomi  daerah. Otonomi  daerah  kemudian menjalankan dan memberikan hak, wewenang,  dan kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  di  daerah.Otonomi  daerah  kemudian  berjalan  dan  memberikan  hak,  kekuasaan,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengelola  urusan  pemerintahannya  sendiri  dan kepentingan rakyat di wilayah tersebut.
Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu konsekuensi logis    diterapkannya    otonomi    yang    seluas-  luasnya  adalah  kewenangan  yang dimiliki  oleh  daerah untuk menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain. Hal ini dapat ditelusuri dalam”Pasal 18 ayat (6) UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah telah diubah beberapakali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan”Daerah, serta perundang-undangan lainnya. 1
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  keberadaan  perda  pada  prinsipnya  berperan  mendorong desentralisasi secara maksimal. Namun demikian tidak berarti daerah dapat membentuk perda dengan semaunya.Sebab  menurut  peraturan  perundang-  undangan  materi  muatan  perda  provinsi  dan  perda kabupaten/kota  berisi  materi  muatan  dalam  rangkapenyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan  kemudian  menampung  kondisi  khusus  daerah  atau  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Oleh  karena  itu,  peraturan  daerah  penting  dan  strategis,  karena  fokusnya  adalah  pada pengembangan  daerah  dan  rancangan  undang-undang  yang  akan  dilaksanakan.  Beberapa  undang- undang hanya memuat masalah-masalah umum yang perlu diselesaikan sesuai dengan kondisi regional, termasuk yang terkait dengan perempuan, anak-anak, suku / ras, budaya dan masyarakat adat terpencil, komunitas dan kepercayaan lokal, kelompok minoritas, orang-orang cacat dan masalah hal-hal spesifik dan spesifik di wilayah tersebut. 2
Menurut  hukum  pemerintah  daerah,  urusan  pemerintahan  dibagi  menjadi  tiga  fungsi,  yaitu urusan  pemerintahan  absolut,  simultan  dan  umum.  Urusan  pemerintahan  simultan  adalah  urusan pemerintah  yang  terbagi  antara  pemerintah  yang  terbagi  antara  pemerintah  pusat  dan  provinsi  dan daerah kabupaten / kota. Urusan pemerintah simultan dibagi menjadi hal-hal wajib dan opsional yang selanjutnya dapat diterapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.
3 Setelah tahu apa saja yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, selanjutnya para tim pembuat kebijakan (policy makers) dan pembuat peraturan daerah (law makers) baik di eksekutif maupun di legislatif wajib mengetahui dasar perda  yang  akan  dibentuk.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  undang- undang dan tata cara telah memberikan pedoman untuk penjabaran hukum dan tata cara, karena materi
1 Reny Rawasita, et.al., Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009), hlm 60
2 Lihat lebih lanjut Pasal 13 UU 12/2011.Lihat juga Psl 236 ayat (2), ayat (3) UU 23/2014, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMDN 80/2015.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
utama, yang disusun secara sistematis, pada dasarnya prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dan tata cara, jenis, hierarki dan isi undang-undang dan tata cara, rancangan undang-undang dan tata cara adalah.  Penyusunan  undang-undang  dan  peraturan,  teknik  untuk  menyusun  undang-undang  dan peraturan,  membahas  dan  meratifikasi  rancangan  undang-undang,  membahas  dan  menetapkan peraturan  daerah  di  provinsi  /  resimen  /  kota,  memberlakukan  undang-undang  dan  peraturan, diseminasi,  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  undang-undang  dan  Peraturan,  serta  peraturan lainnya, yang meliputi pembentukan keputusan presiden dan Lembaga Negara dan negara lainnya. 8
Berdasarkan  ketentuan  butir  39  Lampiran  II  UU  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar pembentukan perda 9 Yang memberikan dasar kewenangan, yaitu Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang  memerintahkan,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  memerintahkan  secara  tegas pembentukan Peraturan Daerah.
Untuk  meningkatkan  integritas  dan  melacak  kemajuan  sumber  daya  manusia,  pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan pengembangan yang didasarkan pada pengembangan dan promosi masyarakat  (struktur  dan  budaya)  dan  tentunya  dapat  mengatasi  konflik  internal  di  masyarakat setempat.tidak terlepas jika kita secara rutin mengevaluasi bupati Kabupaten Gowa mengingat berbagai kebutuhan  dan  tantangan  pembangunan,  baik  internal  maupun  eksternal,  yang  perlu  ditangani  dan diantisipasi, serta ujian integritas dan kompetensi bupati kepala daerah Kabupaten Gowa.
Dasar normatif dan sosiologis untuk pelaksanaan pemerintah daerah, yang terus mengorganisir dirinya  selama  periode  waktu  karena  pengaruh  perubahan  dalam  kebijakan  pemerintah,  telah memberikan pola kegiatan, pola kekuasaan dan perilaku kepemimpinan para pemimpin daerah di Gowa dengan warna mereka sendiri. Posisi, tugas, fungsi, tugas, dan persyaratan para pemimpin daerah telah ditentukan sejak 4 lahirnya UU No. 1 dari 1945 hingga UU No. 12 tahun 2008 sebagai penentu sistem pemerintahan di daerah.
Berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah, peraturan daerah tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) dibentuk di Kabupaten Gowa, atau banyak yang menyebutnya peraturan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, yang kemudian disahkan dengan peraturan daerah No. 5 tahun 2016 adalah. Peraturan  daerah  ini  memicu  banyak  kontroversi  dalam  proses  tersebut,  memicu  berbagai  jenis penolakan di  kalangan  masyarakat  adat.  dan  Aborigin  Gowa dan  sekutunya  menyerukan peninjauan kembali  atas  peraturan  daerah  Lembaga  adat  daerah  ini,  kelompok  kerajaan  Gowa,  dalam  semua tuntutannya  untuk  mencabut  peraturan  daerah  Lembaga  adat  daerah  atau  Gowa, menyerukan perang besar untuk memprotes rakyat Gowa di depan kantor DPRD Kabupaten Gowa, demonstrasi anarkis di kantor  DPRD  Kabupaten  Gowa  dihancurkan  dan  dibakar.  Tentu  saja,  masalah  yang  timbul  terkait dengan isi peraturan daerah, yang diatur dalam Pasal 1 (3) Bab I bahwa Bupati adalah Bupati Gowa sebagai  kepala  lembaga  kebiasaan  daerah  yang  melakukan  peran  dan  fungsi  masyarakat.  Jika  kita membaca sejarah Sombayya dalam sistem kerajaan, Gowa adalah pemimpin tertinggi di kerajaan
4 8penjelasan Undang-Undang 12/2011.
5 Nuryanti Widyastuti, Pembentukan Perda (Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jurnal, disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Raperda tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  Tahun  Anggaran 2016.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## METODE
Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Yang  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  efektifitas  dan  implementasi  PERDA  LAD  di  Kabupaten Gowa  serta  faktor-faktor  yang  berpengaruh.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif  dengan  mengurai  data  secara  deskriktif.  Jenis  penelitian  ini  tentunnya  dilaksanakan  di Kabupaten Gowa dengan fokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gowa Eksekutif dan Legislatif dan Keluarga lembaga adat kerajaan Kabupaten Gowa. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Perancangan, Pembahasan, Dan Penetapan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah Di Kabupaten Gowa
Peraturan  daerah  secara  eksplisit  dijelaskan  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  membagi  dua  jenis  peraturan  daerah,  yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, 22 dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 6
Rumusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintahan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  juga  harus didasarkan  pada  prinsip  Negara  hukum.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  unsur  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin disebut execure yang dapat diartikan “melakukan atau melaksanakan”, dan legislatif sebagai badan yangmembentuk hukum yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman 7 diatas menunjukkan bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  di  level  daerah  juga  harus  dilakukan  dalam  konteks rechtsstaats  maupun  rule  of  law  yang  segala  bentuk  kegiatan  penyelenggaraan  kekuasaanya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka.
Ditegakkannya  prinsip  Negara  hukum  di  level  pemerintahan  daerah  tersebut,  maka pemerintahan daerah diberikan hak untuk membentuk produk hukum atau peraturan didaerah. Hal ini  merupakan  dasar  hukum  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di daerah,  agar  tidak  terjadi  kesan  adanya  kesewenang-wenangan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.Hak tersebut merupakan hak atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi.UUD NRI  tahun  1945  pasal  18  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  membentuk  peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pembuatan  Peraturan  DaerahLembaga  Adat  Daerah  melibatkan  eksekutif  dan  legislative yang  bersama-sama  dalammembahas  dan  menetapkan  peraturan  daerah  (Perda)  serta  bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang Lembaga Adat Daerah.Hal ini  merupakan  hubungan  kerjasama  antara  dua  lembaga  Negara  tersebut  yang  mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah.Itulah sebabnya dalam
5 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2003), h.22-23.
6 Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 8 `
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bplersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan  kebijakan.  Ini  berarti  keduanya  memiliki  hubungan  yang  saling  mendukung,  bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya.
Fungsi peraturan daerah kabupaten/kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daer ah sepenuhnya di tingkat kabupaten/kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25 Tahun 2000. 8
Dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  peningkatan  kualitas  produk  hukum  daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini  disebabkan  dalam  pembentukan  Perda  perlu  adanya  persiapan  yang  matang  dan  mendalam, antara  lain  pengetahuan  mengenai  materi  muatan  yang  akan  diatur  dalam  Perda,  pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.
Secara eksplisit, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan Perda LAD juga menjelaskan tentang  tugas  dan  fungsi  masing-masing  pihakpenyelenggara  pemerintahan  yakni  eksekutif  dan legilaitif.Masing-masing  pihak  mempunyai  fungsi  masing-masing  yang  saling  terkait  dalam pembentukan Perda LAD dalam setiap tahapannya mulai dari tahap perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD. Berikut akan dijelaskan tentang proses pembentukan Perda LAD.

## Proses Perancangan Perda LAD
Perancangan pembuatan Peraturan daerah tentang Lembaga Adat Daerah merupakan tahap awal  dalam  pembuatan  kebijakan  Peraturan  Daerah  tentang  Lembaga  Adat  Daerah.  Penyusunan rancangan  perda  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  penyusunannya,  sebelum diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat  Daerah.Tahapan  penyusunan  rancangan  Perda  LAD  yang  dilakukan  pemerintah  daerah memiliki  tahapan  yang  panjang  sampai  akhirnya  didapatkan  kesepakatan  untuk  menetapkan Rancangan  peraturan  daerah  mengenai  LAD  yang  akan  diserahkan  ke  DPRD  untuk  masuk  pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan daerah LAD.
Perda ini merupakan peraturan daerah yang diajukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Gowa.Dalam tahap perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai LembagaAdat Daerah mengikuti mekanisme pembuatan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam  proses  penyiapan  Perda  yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  bisa  dilihat  dalam Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor  23 Tahun  2001  tentang Prosedur Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah  yang  telah  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang  Prosedur  Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah  yang  dimaksud  dengan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  yaitu  Kepala  Badan,  Kepala  Dinas,  Kepala  Kantor,  Kepala  Biro/Bagian  di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat
8 Hakikat hukum dalam perspektif perbandingan hukum  A. Safriani – jurnal Jurisprudentie 5,  2018
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
urgensi,  argumentasi,  maksud  dan  tujuan  pengaturan,  materi  yang  akan  diatur  serta  keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.
Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok  materi  serta  pertimbangan  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  dari  masalah  yang  akan dituangkan  ke  dalam  Raperda  tersebut  maka  Sekretariat  Daerah  akan  mengambil  keputusan  dan menugaskan  Kepala  Biro/Bagian  Hukum  untuk  melakukan  harmonisasi  materi  dan  sinkronisasi pengaturan. Apabila
Sekretariat  Daerah  menyetujui,pimpinan  satuan  kerja  menyiapkan  draft  awal  dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.
Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan  pembahasan  yang  melibatkan  Biro/Bagian  Hukum,  unit  kerja  terkait  dan masyarakat.Setelah  itu  satuan  kerja  perangkat  daerah  dapat  mendelegasikan  kepada  Biro/  Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah.

## Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.
Guna  mendapatkan  persetujuan  DPRD  dilakukan  kegiatan  pembahasan  bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus  DPRD  bersama-sama  dengan  Tim  Penyusun  Produk  Hukum  Daerah.  Setelah  tercapai kesepakatan  bersama  maka  akan  diusulkan  dalam  rapat  paripurna  DPRD  guna  mendapatkan persetujuan dari DPRD.

## Proses Pembahasan Raperda LAD
Pada tahap pembahasan, Raperda Lembaga Adat Daerah dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.Sebagaimana  diketahui  Ranperda  dapat  berasal  dari DPRDdan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah.Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih  dikenal  dengan  tahap  pembicaraan  rancangan  peraturan  daerah  merupakan  salah  satu  tahap pembuatan  peraturan  daerah.Pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  dilakukan  setelah  tahap rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembentukan Perda LAD
Hubungan  Eksekutif  dan  legislatif  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  tentunya  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  yang  berpengaruh,  baik  faktor  pendukung  maupun  faktor penghambat.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan peraturan daerah tidak terlepas dari peran lembaga eksekutif dan legislatif serta pendapat masyarakat daerah dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah.
Adapun faktor pendukung dalam proses pembentukan peraturan daerah mengenai lembaga adat  daerah  Kabupaten  gowa  adalah  dukungan  lebih  dari  lembaga  legislatif  dal  am  proses pembentukan  Perda  LAD  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  faktor  penghambat dalam  proses  pembentukanPerda  LAD  ini  adalah  adanya  pihak  yang  tidak  menginginkan  perda tersebut di tetapkan dalam hal ini salah satu keluarga kerajaan.
a. Faktor Peraturan Perundangan-undangan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Sebagai Negara Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  dan mengikat  secara  umum.Untuk  mewujudkan Negara  hukum  tersebut  diperlukan  tatanan  yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Muh.  Arifin  selaku  kabag  perundangundangan  DPRD Kabupaten Gowa bahwa:
semua  peraturan  yang  dibentuk  oleh  lembaga  legislatif  maupun  lembaga  eksekutif harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, Tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Semua peraturan sudah ditetapkan alurnya dan mempunyai pedoman dalam proses pembentukannya”.
Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah, aturan sangatlah penting  untuk  menjadi  pedoman  pembuatannya.Dalam  hal  ini,  peraturan  mengatur  tentang pelaku,  proses,  dan  jadwal  pembuatan  Peraturan  Daaerah  tersebut.  Selanjutnya,  tertib Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dirintis  sejak  saat  perencanaan,  proses pembuatan, dan pengundangannya.
Berdasarkan  peraturan  menteri  dalam  negeri  No  52  Tahun  2007  tentang  pedoman pelestarian  dan  pengembangan  adat  istiadat  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  masyarakat  pasal  9 ayat  3  berbunyi:  ”‘Bupati/Walikota  mengkoordinasikan  pembinaan  dan  pengawasan  lintas desa/kelurahan  atas  pelestarian  dan  pengembangan  adat  istiadat  dan  nilai  sosial  budaya masyarakat”.
b. Faktor Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan
Komunikasi  merupakan  jembatan  pengertian  diantara  orang-orang  sehingga  mereka dapat  membagi  pemikiran  dan  pengetahuan. Untuk  itu komunikasi  sangat  diperlukan,  sebab tanpa  adanya  komunikasi,  pelaku  tidak  bisa  memberi  atau  menerima  suatu  informasi  dalam kerjasama.  Sehingga  dapat  dikatakan  komunikasi  dapat  mempengaruhi  suatu  proses  dan interaksi antar manusia.
Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada kehendak mewujudkan kebijakan  persebaran  pusat-pusat  kewenangan.  Karena  itu  menjadi  penting  untuk  membuka ruang public  seluas-luasnya  bagi  peningkatan  akses  masyarakat  berpartisipasi  dalam  seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata ditengan masyarakat adalah eksistensi adat. Menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis.
Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Gowa. Pemerintah dan adat tidak  saling  bekerjasama  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  mengenai  peraturan  daerah tentang lembaga adat daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik antar  pemerintah  dan  komunitas  adat  ,  dimana  salah  satu  pihak  kerajaan  yang  menentang tentang  pembentukan  perda  tersebut  yang  menganggap  bahwa  perda  ini  dibuat  tidak
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
mendengarkan  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  salah  satu  pihak  adat  Bapak Maddusila yang merupakan putra dari raja Gowa bahwa:
“Perda  ini  dibuat,  mereka  buat  sendiri  sementara  keluarga  kerajaan  tidak  pernah dilibatkan  didalamnya.  Partai  saya  sendiri  juga  tidak,  jadi  begitu  mereka  rapatkan  langsung ketuk  palu  .dan  tidak  pernah  bersosialisasi  .Oleh  karena  itu  sampai  ke  tingkat  pusat  setelah dipelajari  bahwa  ini  banyak  sekali  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam rangka pembuatan Perda Lembaga Adat Daerah ini sehingga sudah tiga kali surat Kemendagri turun untuk segera di evaluasi, dikaji ulang tetapi gubernur tidak pernah melakukan itu”.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  kurangnya  komunikasi  antar  pemerintah  daerah  dan komunitas adat menimbulkan gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam proses terbentuknya perda  tersebut.  Hal  hasil  setelah  disahkan  perda  lad  ini  mengalami  konflik  horizontal  yang mengakibatkan salah satunya kantor DPRD kabupaten gowa dibakar oleh massa. Dan dari hasil wawancara terakhir perda lad ini tidak dijalankan atau dibekukan.

## KESIMPULAN
Proses  perancangan,  pembahasan,  dan  penetapan  dalam  pembuatan  Perda  LAD  di  Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda yang ada. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di  sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah  diadakan  evalusi  oleh  beberapa  pihak  diantaranya  adalah  mengenai  angka  3  Bupati  adalah Bupati  Gowa  sebagai  ketua  lembaga  adat  daerah  yang  menjalankan  fungsi  dan  peran sombayya ; selanjutnya, dalam roses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat.
Proses  perancangan,  pembahasan  dan  penetapan  Perda  LAD  di  Kabupaten  Gowa  dipengaruhi berbagai  faktor,  baik  faktor  pendukung  maupun  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  meliputi peraturan perundang-undangan dan dukungan dari lembaga legislatif. Sedangkan Faktor penghambat meliputi  Komunikasi  yang  kurang  baik  antara  pemerintah  daerah  dengan  keluarga  kerajaan.  Yang akhirnya perda lad ini tidak efektif berjalan.

## DAFTAR REFERENSI
A. Safriani , Hakikat hukum dalam perspektif perbandingan hukum  – jurnal Jurisprudentie 5,  2018
Nuryanti Widyastuti , Pembentukan Perda (Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan),  jurnal,  disampaikan  pada  Rapat  Koordinasi  Pendampingan Penyusunan  Raperda  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016.
Reny Rawasita, et.al., Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, (Jakarta: Pusat) Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009.
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2003.
Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2001.