## Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur

## ( Analysis Development of Disadvantaged Areas in East Java Province )
Satria Wiratama, Herman Cahyo Diartho * , Fajar Wahyu Prianto Program Studi  Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisni, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : hermancahyodiartho@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan daerah di wilayah tertinggal merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi sehingga mempunyai daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi serta kinerja sektor ekonomi setiap wilayah tertinggal di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data PDRB, dengan alat analisis Location Quotient dan Shift Share Esteban Marquillas, yang terdiri dari data times series selama periode 2009- 2013, dengan menggunakan PDRB 9 sektor dan data cross section 4 kabupaten tertinggal di Jawa Timur. Hasil analisis Location   Quotient   sektor   basis   di   Kabupaten   Bondowoso   (pertanian),   Situbondo   (pertanian   dan   perdagangan,   hotel   dan restoran), Sampang (pertanian, pertambangan dan penggalian), Bangkalan (pertanian, bangunan dan jasa-jasa). Hasil analisis Shift Share sektor kompetitif di Kabupaten Bondowoso (pertanian, pengolahan, listrik, gas dan air bersih dan bangunan), Situbondo (pertanian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih), Sampang (pertanian, industri pengolahan, perdagangan hotel   dan   restoran,   keuangan   persewaan   dan   jasa   perusahaan   dan   jasa-jasa),   Bangkalan   (pertanian,   industri   pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Dibutuhkan prioritas pembangunan, pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Sektor Basis, dan Keunggulan Kompetitif

## Abstract
Regional development in disadvantaged areas in an effort to develop the economic potential so as to have competitiveness and boost economic growth. This study aimed to analyze the economic potential and economic performance of the sector in each region lagging East Java Province that could affect GRDP growth and could be a priority in the implementation of regional development. This study uses secondary data in the form GRDP data, with analysis tools Location Quotient and Shift Share Esteban Marquillas, which consist of the data time series during the period from 2009 to 2013, using the GRDP 9 sectors and cross section 4 underdeveloped districts in East Java. The result of this study indicate that the tool Location Quotient, a sector basis contained in the district of Bondowoso is the agricultural sector, a sector basis in Situbondo district is agricultural sector, trade, hotels and restaurants sector, a sector basis in Sampang district is agricultural sector, mining and quarrying sector, a sector basis in Bangkalan district is agricultural sector, construction sector and services sector. From the analysis of the Shift Share   Esteban   Marquillas   sector   with   competitiveness   (competitive)   in   the   Bondowoso   district   is   agricultural   sector, manufacturing sector, electricity, gas and water supply sector, construction sector. A competitive sector in Situbondo district is agricultural sector, manufacturing sector, electricity, gas and water supply sector. A competitive sector in Sampang district is agricultural sector, manufacturing sector, trade, hotels and restaurants sector, finance, leasing and corporate services sector, services sector and a competitive sector in Bangkalan district is agricultural sector, manufacturing sector, trade, hotels and restaurants  sector, finance,  leasing and corporate  services sector and services sector. The overall  results of these studies demonstrate the implications that the development in disadvantaged areas still not evenly so that it takes the development priorities like as developing the local economy through the use of local resources and community empowerment through increased people's access to education and health services, job creation and the ability to utilize and manage the market.
Keywords: Gross Regional Domestic Product, Base Sector and Competitive Advantage

## Pendahuluan
Proses   pembangunan   pada   dasarnya   bukanlah   sekedar fenomena ekonomi semata. Selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan   dan   pemerataan,   juga   mempertimbangkan aspek ekonomi terhadap kehidupan sosial semata. Lebih dari itu,   dalam   proses   pembangunan   dilakukan   upaya   yang bertujuan   untuk   mengubah   struktur   perekonomian   ke   arah yang lebih baik (Kuncoro,2000). Dalam pembangunan suatu negara tidak terlepas dari pembangunan daerah secara merata sebagaimana pendapat menurut Lincoln Arsyad (2010) yang menyebutkan   bahwa   pembangunan   ekonomi   daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola   sumberdaya   yang   ada   dan   membentuk   pola kemitraan   antara   pemerintah   daerah   dengan   sektor   swasta untuk   menciptakan   suatu   lapangan   pekerjaan   baru   dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Namun dalam proses keberlangsungan pembangunan suatu daerah pastinya terdapat   permasalahan   pokok   yang   mengakibatkan   adanya kesenjangan   ekonomi   antar   daerah/wilayah   karena kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mendorong proses pembangunan tidaklah sama.
Kuncoro (2002) menyebutkan salah satu kriteria pembagian daerah   dalam   ketimpangan   wilayah   yaitu   daerah   relatif tertinggal   ( low   growth   and   low   income )   yang   merupakan daerah   dengan   tingkat   pertumbuhan   dan   pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten. Disebutkan   dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor   78   Tahun 2014   Pasal   1   Ayat   3   tentang   Percepatan   Pembangunan Daerah   Tertinggal   menyebutkan   bahwa   daerah/wilayah tertinggal  merupakan  daerah  kabupaten  yang wilayah serta
* Corresponding Author
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 16-20 ISSN : 2355-4665
masyarakatnya   kurang   berkembang   dibandingkan   dengan daerah   lain  dalam  skala   nasional.  Mengatasi  permasalahan kesenjangan   tersebut   pemerintah   mengeluarkan   kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 untuk mewujudkan   kemandirian   daerah   dalam   membiayai   dan melaksanakan pembangunannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun   2004   juga   menjelaskan   mengenai   kewenangan pemerintah   daerah   mencakup   kewenangan   dalam   hal pemerintahan, pengelolaan sumberdaya nasional wilayahnya dan   bertanggung   jawab   melaksanakan   serta   memelihara keselestarian lingkungannya.
Teori   basis   ekonomi   yang   dikemukakan   oleh   Harry   W. Richardson   menyatakan   bahwa   faktor   penentu   utama pertumbuhan   ekonomi   suatu   daerah   adalah   berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah   (Arsyad   1999:116).   Sehingga   dalam   memacu pertumbuhan   suatu   wilayah   atau   negara   sangat   tergantung dari   keunggulan   atau   daya   saing   sektor-sektor   ekonomi wilayahnya.   Rustiadi   dkk   (2011;179)   menyatakan   bahwa dalam suatu daerah, sektor ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) sektor   yaitu   sektor   basis   dan   sektor   non   basis   dimana perbedaannya terletak pada kelebihan dan kekurangan dalam proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah.
Sektor   basis   yang   menjadi   penentu   utama   dalam   memicu pertumbuhan perekonomian suatu wilayah atau negara, juga terdapat keunggulan kompetitif yang dimiliki setiap sektor. Hal ini dijelaskan dalam teori daya saing yang   merupakan salah   satu   kriteria   untuk   menentukan   keberhasilan   dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).  Pendekatan  yang sering  digunakan  untuk mengukur   daya   saing   salah   satu   indikatornya   yaitu keunggulan  kompetitif, yang  merupakan  kemampuan  suatu daerah   untuk   memasarkan   produknya   ke   luar   daerahnya. Sehingga pendapatan wilayah tersebut selain diperoleh dari wilayahnya   juga   diperoleh   dari   wilayah   lainnya   (Tarigan, 2002).
Dalam   mendorong   pertumbuhan   sektor-sektor   tersebut dibutuhkan   perencanaan   yang   baik   sebagaimana   dijelaskan oleh Tarigan (2007) yang menyebutkan dalam perencanaan wilayah   harus   memiliki   kemampuan   untuk   menganalisis potensi ekonomi suatu wilayah yang selanjutnya digunakan untuk   menentukan   sektor-sektor   riil   yang   memiliki keunggulan yang lebih baik untuk dikembangkan. Salah satu indikator   kesejahteraan   suatu   wilayah   dapat   dilihat   dari tingkat   PDRB   suatu   wilayah   tersebut.   Menurut   Tarigan (2007;46),   pendapatan   wilayah   menggambarkan   balas   jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.
Provinsi   Jawa   Timur   merupakan   salah   satu   penyumbang penerimaan pendapatan negara terbesar yang didukung oleh melimpahnya sumber daya alam yang ada serta sektor-sektor ekonomi   lainnya   yang   berpengaruh   terhadap   kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Namun hal tersebut masih belum didukung dengan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten Provinsi Jawa Timur. Sehingga Kementrian Pembangunan   Daerah   Tertinggal   tahun   2014     menetapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) kabupaten yang   dianggap   tertinggal   antara   lain   yaitu   kabupaten
Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Dari   latar   belakang   di   atas,   maka   dibutuhkan   perencanaan untuk menganalisis sektor apa saja yang mempunyai potensi untuk   menggerakkan   ekonomi   daerah   dan   juga   sektor   apa yang menjadi sektor kompetitif di setiap wilayah tertinggal sehingga   nantinya   sektor-sektor   tersebut   dapat   dijadikan sektor   prioritas   pembangunan   untuk   meningkatkan perekonomian   di   setiap   wilayah   tertinggal   yang   ada   di Provinsi Jawa Timur.

## Metode

## Rancangan atau Desain Penelitian
Penelitian   ini   menggunakan   metode   deskriptif   melalui pendekatan   kuantitatif,   di   mana   dalam   penelitian   ini bertujuan   memberikan   gambaran   untuk   memahami karakteristik   objek   dari   suatu   penelitian   dalam   beberapa aspek secara sistematis (Surakhmad, 2001).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang   bukan   diusahakan   sendiri   pengumpulannya   oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia,   Badan   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   dan data   publikasi   lainnya.   Data   variabel   yang   digunakan merupakan data tahunan pada rentang periode 2009-2013.

## Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini yaitu wilayah tertinggal di Jawa   Timur   yang   terdiri   dari   kabupaten   Bondowoso, kabupaten  Situbondo,  kabupaten  Bangkalan  dan  kabupaten Sampang.

## Metode Analisis Data

## Analisis Shift Share Esteban Marquillas
Analisis   shift   share   digunakan   untuk   menganalisis   dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah. Secara ringkas, analisis shift share dapat dijelaskan bahwa   perubahan   suatu   variabel   regional   suatu   sektor   di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan   nasional,   bauran   industri   dan   keunggulan kompetitif (Tarigan, 2004;86). Persamaan Shift Share yang direvisi ini mengandung suatu unsur baru yaitu homothetic production di   sektor   i   di   wilayah   j,   diberi   notasi   E'ij   dan dirumuskan sebagai :

## E'ij = Ej(Ein/En)
Dengan mengganti nilai output nyata E'ij dengan Homothetic Production E'ij maka persamaannya menjadi :

## C'ij = E'ij(rij-rn)
Notasi   C'ij   mengukur   keunggulan   atau   ketidakunggulan kompetitif   di   sektor   i   diperekonomian   suatu   wilayah   j. Pengaruh  efek  alokasi  ( Allocation Effect ) belum  dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (Aij), untuk   mengetahui   efek   alokasi   menggunakan   rumus (Soepono, 1993:41) :
Aij = (Eij – E'ij) (rij – rin)
Dimana : e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 16-20 ISSN : 2355-4665
C'ij : Pengukuran keunggulan kompetitif E'ij : PDRB disektor i daerah j rij : Laju pertumbuhan di sektor i di daerah j rin : Laju pertumbuhan di sektor i di tingkat wilayah
referensi (n)
Aij :   Pengaruh   alokasi,   tingkat   spesialisasi   dikalikan dengan keunggulan kompetitif
(Eij-E'ij): Spesialisasi sektor i pada wilayah j
(rij-rin) : Keunggulan kompetitif atau daya saing wilayah
Tabel 1  Kemungkinan-Kemungkinan dari Pengaruh Alokasi
No Komponen Spesialisasi Keunggulan Kompetitif (Eij - E'ij) (rij-rin) 1 Positif Negatif Ada Tidak Ada 2 Negatif Negatif Tidak Ada No 3 Negatif Positif Tidak Ada 4 Positif Positif Ada Ada

## Sumber : Sudarmono (2006)

## Analisis Location Quotient
Analisis   ini   digunakan   untuk   menentukan   apakah   sektor- sektor ekonomi termasuk kegiatan basis atau non basis. Pada metode   ini   penentu   sektor   basis   dan   non   basis   dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor   di   daerah   bawah   terhadap   pendapatan   total   semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah   atasnya   terhadap   pendapatan   total   semua   sektor   di daerah  atasnya.   Daerah  nawah   dalam   penelitian  ini  adalah wilayah   kabupaten   Bondowoso,   kabupaten   Situbondo, kabupaten   Sampang,   kabupaten   Bangkalan   dan   daerah atasnya adalah Provinsi Jawa Timur. Rumus dari Location Quotient adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999:317) :
Dimana :
Eij = Produksi sektor i daerah j (Kabupaten) Ej = Produksi sektor total di daerah j ( Kabupaten) Ein =   Produksi   sektor   i   di   daerah   n   (Provinsi   Jawa Timur) En = Produksi sektor total di daerah n (Provinsi Jawa
Timur)
Kriteria pengambilan keputusan :
a. Apabila LQ suatu sektor (i) < 1, artinya produksi sektor (i) merupakan   sektor   basis   dan   keberadaan   didukung   oleh endowment factor yang cukup.
b. Apabila  LQ suatu sektor (i) = 1, artinya produksi sektor (i) hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya saja.
c. Apabila LQ suatu sektor (i) > 1, artinya produksi sektor (i) merupakan sektor non basis.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Dari   keseluruhan   hasil   yang   dianalisis   menggunakan   alat analisis Location   Quotient dan Shift   Share   Esteban Marquillas ,   maka   akan   diperoleh   sektor-sektor   yang memiliki potensi basis dan juga memiliki daya saing di setiap wilayah  tertinggal  provinsi  Jawa  Timur.  Hal  tersebut  akan ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2  Kinerja Sektor (Kompetitif) dan Potensi Wilayah
Tertinggal Provinsi Jawa Timur Kabupaten Basis (LQ) Keunggulan Kompetitif (SS) Bondowoso 1. Pertanian 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Listrik, Gas dan Air Bersih 4. Bangunan Situbondo 1. Pertanian 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Listrik, Gas dan Air Bersih Bangkalan 1. Pertanian 2. Bangunan 3. Jasa-Jasa 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan,
Hotel dan Restoran
4. Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan 5. Jasa-Jasa Sampang 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Perdagangan,
Hotel dan Restoran
4. Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
5. Jasa-Jasa Sumber : Data olahan, 2013 e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 16-20 ISSN : 2355-4665
Hasil   pada   Tabel   2   menunjukkan   bahwa   Kabupaten Bondowoso memiliki  1 sektor basis yaitu sektor  pertanian dan juga 4 sektor kompetitif yaitu sektor pertanian,  sektor industri   pengolahan,   sektor   listrik,   gas   dan   air   bersih   dan sektor bangunan.
Kabupaten   Situbondo  memiliki   2  sektor  basis  yaitu  sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan juga 3   sektor   kompetitif   yaitu   sektor   pertanian,   sektor   industri pengolahan dan industri listrik, gas dan air bersih.
Kabupaten   bangkalan   memiliki  3  sektor   basis  yaitu  sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa dan juga 5 sektor   kompetitif   yaitu   sektor   pertanian,   sektor   industri pengolahan,  sektor perdagangan,  hotel  dan restoran, sektor keuangan,  persewaan  dan jasa perusahaan  dan sektor jasa- jasa.
Kabupaten   Sampang   memiliki   2   sektor   basis   yaitu   sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dan juga 5 sektor   kompetitif   yaitu   sektor   pertanian,   sektor   industri pengolahan,  sektor perdagangan,  hotel  dan restoran, sektor keuangan,  persewaan  dan jasa perusahaan  dan sektor jasa- jasa.

## Pembahasan
Pada   Tabel   2   menunjukkan   bahwa   Kabupaten   Bondowoso memiliki   sektor   yang   menjadi   sektor   basis   serta   memiliki daya   saing   terhadap   sektor   di   daerah   lainnya   yaitu   sektor pertanian  dengan  nilai Location Quotient sebesar  3,13 dan nilai Shift Share sebesar 0,015. Dibuktikan dengan lebih dari 60%   penduduk   di   Kabupaten   Bondowoso   mata pencahariannya  bergantung  pada  sektor pertanian  dan  juga sektor pertanian menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar dibanding sektor lainnya di Kabupaten Bondowoso.
Kabupaten  Situbondo memiliki sektor yang menjadi sektor basis   serta   memiliki   daya   saing   terhadap   sektor   di   daerah lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai Location Quotient sebesar   2,18   dan   nilai Shift   Share sebesar   0,013.   Hal   ini dikarenakan Kabupaten Situbondo memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan juga mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga sangat mendukung produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan daerah lokal bahkan dapat mengekspor ke luar daerah serta memiliki kekuatan   bersaing   dengan   hasil   pertanian   wilayah-wilayah lainnya.
Kabupaten Bangkalan memiliki sektor yang menjadi sektor basis   serta   memiliki   daya   saing   terhadap   sektor   di   daerah lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai Location Quotient sebesar 2,33 dan nilai Shift Share sebesar 0,007 dan sektor jasa-jasa   dengan   nilai Location   Quotient sebesar   1,59   dan nilai Shift   Share sebesar   0,003.   Hal   ini   dikarenakan Kabupaten Bangkalan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga mata pencaharian  masyarakatnya  bergantung pada sektor pertanian dan untuk sektor jasa-jasa dikarenakan wilayah   Kabupaten   Bangkalan   memiliki   lokasi   strategis dengan   jembatan   yang   menghubungkan   antara   Surabaya dengan   Madura   (Suramadu)   sehingga   perkembangan   dan pendistribusian barang khususnya pada sektor jasa-jasa dapat berkembang dengan pesat di Kabupaten Bangkalan.
Kabupaten   Sampang   memiliki   sektor   yang   menjadi   sektor basis serta memiliki daya saing terhadap sektor lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai Location Quotient sebesar 2,94
dan   nilai Shift   Share sebesar   0,019.   Hal   ini   dikarenakan Kabupaten   Sampang   memiliki   lahan  pertanian  yang   cukup luas dan juga produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh sektor   pertanian   di   Kabupaten   Sampang   cukup   besar sehingga sektor pertanian di Kabupaten Sampang mempunyai peranan yang penting dalam sumbangsihnya terhadap PDRB Kabupaten Sampang.
Hasil   keseluruhan   analisis   menunjukkan   bahwa   terdapat kesamaan   sektor   yang   memiliki   potensi(basis)   serta   sektor yang   memiliki   keunggulan   kompetitif   di   setiap   wilayah tertinggal  Provinsi  Jawa  Timur  yaitu sektor pertanian.  Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang   mendominasi   terhadap   pertumbuhan   PDRB   di   setiap wilayah tertinggal Provinsi Jawa Timur, sehingga dibutuhkan kebijakan   ekonomi   wilayah   yang   mendukung   dalam meningkatkan   kebutuhan   sektor   tersebut   seperti   kebijakan dalam   hal   distribusi   hasil   pertanian,   perluasan   lahan pertanian, perbaikan sarana prasarana yang menunjang sektor pertanian dan juga peningkatan kualitas SDM dari para petani melaui   kelompok   tani.   Namun,   dari   hasil   tersebut   juga menunjukkan bahwa implikasi dari ketertinggalan di setiap wilayah   tertinggal   karena   masih   banyaknya   sektor-sektor ekonomi  yang masih belum berkembang  di setiap wilayah tertinggal, sehingga dibutuhkan juga prioritas pembangunan terhadap instrumen-instrumen dalam menunjang sektor yang belum   berkembang   agar   nantinya   seluruh   sektor   mampu meningkat   dan   bersaing   dengan   sektor   lainnya   seperti mengembangkan   perekonomian   lokal   melalui   pemanfaatan sumber   daya   lokal   dan   pemberdayaan   masyarakat   melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan   kesehatan,   penciptaan   lapangan   kerja   dan   kemampuan memanfaatkan dan mengelola pasar.
Berdasarkan   penelitian   sebelumnya,   terdapat   perbedaan sektor kompetitif dan sektor basis di setiap wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, karena setiap wilayah mempunyai perbedaan karakteristik daerah.

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share   Esteban   Marquillas (SSEM)   wilayah   tertinggal   di Provinsi   Jawa   Timur   diperoleh   simpulan   sebagai   berikut: kabupaten Bondowoso memiliki 1 sektor basis yaitu sektor pertanian,   sedangkan   sektor   yang   memiliki   keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Situbondo memiliki 2 sektor basis yaitu   sektor   pertanian   dan   sektor   perdagangan,   hotel   dan restoran.   Sedangkan,   sektor   yang   memiliki   keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor   listrik,   gas   dan   air   bersih   dan   sektor   jasa-jasa. Kabupaten  Bangkalan memiliki 3 sektor basis yaitu sektor pertanian,   sektor   pertambangan   dan   penggalian   dan   sektor jasa-jasa,   sedangkan   sektor   yang   memiliki   keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor   perdagangan,   hotel   dan   restoran,   sektor   keuangan, persewaan   dan   jasa   perusahaan   dan   sektor   jasa-jasa. Kabupaten   Sampang   memiliki   2   sektor   basis   yaitu   sektor pertanian   dan   sektor   pertambangan   dan   penggalian, sedangkan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor   pertanian,   sektor   industri   pengolahan,   sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa .

## Ucapan Terima Kasih
Penulis   mengucapkan   terima   kasih   kepada   Artha Purdiansyah, yang telah membantu dalam penyediaan data.

## Referensi
Abdullah, Pitter. 2002. Daya Saing Wilayah : Konsep dan Pengukuran di Indonesia .  Pusat Pendidikan dan Studi  Kebanksentralan
Bank
Indonesia. Yogyakarta.
Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . BPFE. Yogyakarta.
Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan, EdisiKelima .   UPP   STIE YKPN. Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan, Teori   Masalah dan Kebijakan . UPP AMP YKPN. Jakarta.
Kuncoro,   Mudrajad.   2002. Analisis   Spasial   dan   Regional   :   Studi Aglomerasi   dan   Klister   Industri   Indonesia . UPP-AMP   YKPN. Jakarta.
Peraturan   Pemerintah   Nomor   78   Tahun   2014   Ayat   1   Pasal   3   tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal . 14  Oktober   2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 264). Rustiadi, dkk. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Soepono,   Prasetyo.   1993. Analisis   Shift   Share   Perkembangan   dan Penerapan . Jurnal Ekonomi  dan Bisnis   Indonesia.   Vol   VIII.
Nomor Halaman 43-54. Sudarmono,   M.   2006. Analisis   Transformasi   Struktural,   Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Daerah di Wilayah
Pembangunan 1. Jateng . Diponegoro  Journal of  Economic.   Nomor Halaman 30-37.
Surakhmad, W. 2001. Pengantar Penelitian Ilmiah :  Dasar,     Metode, dan Teknik . Penerbit Tarsito. Bandung.
Tarigan,   Robinson.   2002. Ekonomi   Regional   :   Teori   dan   Aplikasi . Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
Tarigan,  Robinson.  2004. Ekonomi Regional  :  Teori dan  Aplikasi .  PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Tarigan,   Robinson.   2007. Ekonomi   Regional,   Teori   dan   Aplikasi .   PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Undang-Undang   No.32   Tahun   2004   Tentang Pemerintahan     Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)