Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kt Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 2: 111-118
DOI: 10.15575/kt.v2i2.9207

## Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al- Qur’an
N. Noorchasanah *
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: noorchasanah3@gmail.com

## Abstract
The Qur'an teaches about balance relationship between men and women in the scope of social life. In reality,  there  are  a  lot  of  scholars  and  interpretator  have  the  point  of  view  that  women  should  limit themselves to be active in the public area’s. So there are the issues related to the protection of the income rights of women workers themselves. Wahbah Zuhaili and Quraish Shihab itself was a figure of nowadays interpretator who often discuss gender equality. The model used in this interpretation is a descriptive analysis, which revealed the interpretation Wahbah Zuhaili and Quraish Shihab is based on the issues related to interpretation books Al-Misbah and Al-Munir. The thematic interpretation methods used in assessing the verses associated with it, particularly on gender. Wahbah Zuhaili and Quraish Shihab explain that women  have equal  status  with  men because  women have  their own  rights. so it is fitting female workers have the  same rights as  male  workers, both in  terms  of income, protection, opportunities of employment and gain comfort within the scope of its work. And this was in accordance with the rules possessed by Islam itself, where men and women both are equal and equally rewarded in accordance with what  has  been  cultivated  by  the  individual.  Wahbah  Zuhaili  and  Quraish  Shihab  also  prohibit discrimination on the matter. So that the results of the analysis are expected to be implemented in the making of policies relating to the income rights of women workers themselves.
Keywords : Income rights; Female workers; Gender.

## Abstrak
Alquran mengajarkan hubungan yang seimbang antara  laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sosial. Pada kenyataannya masih banyak ulama atau mufasir yang memiliki pandangan bahwa perempuan harus membatasi dirinya untuk aktif di ranah publik. Sehingga muncullah berbagai persoalan yang berkaitan  dengan perlindungan untuk hak pekerja perempuan itu sendiri. Wahbah Zuhaili dan  Quraish  Shihab  sendiri  merupakan  tokoh  mufasir  era  kontemporer  yang  kerapkali  berbicara mengenai kesetaraan gender. Model yang dipakai dalam penafsiran ini adalah deskriptif analisis, yakni mengungkapkan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab terkait persoalan tersebut berdasarkan kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Munir. Adapun metode tafsir tematik digunakan dalam mengkaji ayat-ayat terkait dengan hal tersebut, khususnya tentang gender. Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki berikut dengan hak yang dimilikinya, sehingga sudah sepatutnya pekerja perempuan memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki, baik dalam aspek pendapatan, perlindungan, kesempatan memilih pekerjaan dan memperoleh kenyamanan dalam ruang lingkup kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang dimiliki oleh Islam itu sendiri, dimana laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan sama-sama memperoleh ganjaran sesuai dengan  apa  yang  telah  diusahakan  oleh  individu  tersebut.  Wahbah  Zuhaili  dan  Quraish  Shihab  juga melarang  diskriminasi  mengenai  hal  tersebut.  Sehingga  hasil  dari  analisis  tersebut  diharapkan  dapat implementasikan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan hak pekerja perempuan itu sendiri.
Keywords : Hak pendapatan; Pekerja Perempuan; Gender.

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya Alquran mengajarkan hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sosial (Mulyadi, 2014; Umar, 2019). Namun, realitanya masih terdapat ulama  atau   mufasir  yang memiliki pandangan bahwa perempuan harus  membatasi dirinya

## N. Noorchasanah
untuk aktif di ranah publik. Seyogyanya hal seperti itu sudah tidak perlu untuk dipersoalkan kembali, sebab dengan melihat pada fenomena sekarang semestinya dapat kita akui bahwasanya perempuan pada saat ini sudah menunjukan eksistensinya di dunia publik. Terutama selaku  pekerja perempuan, sehingga hal yang semestinya dibahas adalah mengenai aspek dari pemenuhan  hak  perempuan selaku pekerja perempuan  yang semestinya  memiliki  hak yang  sama  dengan  pekerja  laki-laki. Dan idealnya Alquran sebagai  pedoman  umat  Muslim,  tidak  hanya  berperan  sebagai  teks  yang  diam  melainkan  ia  mampu menjawab seluruh  problematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari terutama terkait hal tersebut.
Persamaan  hak  pekerja  laki-laki  dan  pekerja  perempuan  pada  dasarnya  telah  dijamin  dalam konstitusi UUD 1945, Tentang UU Ketenagakerjaan No. 13 Pasal 28 D ayat (2) menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam  hal ini negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan,  penempatan  jabatan  dalam  bekerja,  maupun  pemberian  upah.  Meskipun  secara  normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, tetapi kondisi perempuan di bidang  ketenagakerjaan  secara  umum  sampai  saat  ini  masih  jauh  dari  harapan,  baik  dilihat  secara kuantitas  maupun  kualitas.  Masih  terjadi  ketimpangan  gender  dalam  bidang  ketenagakerjaan  antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Sehingga dari hal tersebut, muncullah berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan untuk hak pekerja perempuan itu sendiri (Susiana, 2019).
Selama  ini  pembahasan  mengenai  hak  tenaga  kerja  perempuan  dirasa  kurang  menjadi  topik perbincangan yang hangat. Apalagi bila meninjau kembali persepsi pemikiran mengenai hak-hak pekerja perempuan,  hal  tersebut  dirasa  kurang  begitu  diperhatikan.  Penelitian  sebelumnya  Jaelani    (2018) menyimpulkan bahwa hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan, namun setidaknya pekerja wanita harus tahu posisi dan kedudukannya di rumah, masyarakat dan di lingkungan tempat kerja. Penelitian lainnya mengenai persoalan kaum wanita yang dilandasi dengan pedoman syariat seperti Wartini  (2016)  yang  berhubungan  dengan  pemikiran  Quraish  tentang  perempuan  melalui  tafsirnya. Tulisan  Ini  menyimpulkan  interpretasi  sensitive  jender  dapat  dipertimbangkan  dalam  penafsiran. Pembaharuan  ini  mengalami  kemajuan  perlahan  dan  pasti,  dapat  dibuktikan  dengan  tidak  adanya penolakan  dalam  penafsiran  ketika  ia  menafsirkan  ayat-ayat  tentang  wanita  dan  isu-isu  gender.  Hal serupa  juga  seperti  penelitian  Zulaiha  dan  Busro  (2020)  yang  menegaskan  bahwa  prinsip-prinsip liberalisme yang digunakan oleh Husein Muhammad selain menggunakan analisis keadilan gender yang dijadikan dasar saat ia melakukan penafsiran Alqur’an.  Hasilnya, tafsirnya  bukan hanya sarat dengan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari ekspresi identitas kiyai feminis dalam perkembangan tafsir di Indonesia.
Dari beberapa penelitian tersebut sudah sangat bagus dalam memberikan pesan agama mengenai perempuan  khususnya  agama  Islam  yang  juga  diberikan  oleh  tokoh  penafsir  Alquran.  Penelitian  ini melengkapi  kajian  tersebut  yaitu  mengenai  kajian  hak  pekerja  perempuan  dalam  Alquran.  Oleh karenanya, disini penulis mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai hak perempuan bukan hanya pada ranah domestik saja melainkan pada ranah publik dalam penelitian ini. Dengan cara menganalisa mengenai hak pendapatan pekerja perempuan dalam Alquran. Yang bukan hanya sekedar dibahas dari  aspek dasar hukum agama saja,  melainkan  juga hukum  secara umum dan melihat pada pandangan tokoh feminis. Adapun tokoh yang akan dikaji oleh penulis mengenai pandangannya terhadap permasalahan tersebut adalah Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab.
N. Noorchasanah

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan tafsir maudhu’i (tematik) (Makhfud, 2016; Sanaky, 2008; Yamani, 2015; Yusuf, 2014). Hasil  dari  penelitian tersebut diuraikan dengan kata-kata menurut tokoh, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan hal-hal apa yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu tidak seperti yang lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Usman & Akbar, 2009).
Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab merupakan tokoh mufasir era kontemporer yang penulis coba analisis  pemikirannya  terkait  dengan  problematika  tersebut.  Wahbah  Az-Zuhaili  merupakan  seorang tokoh  mufasir  kontemporer  yang  menafsirkan  ayat-ayat  Alquran  berdasarkan  prinsip-prinsip  akhlak, hukum, dan norma kemanusiaan yang tertinggi. Begitupun dengan M. Quraish Shihab yang merupakan seorang figur yang moderat, dengan pemikiran yang rasional, serta seorang penafsir yang kontekstualis, ia menekankan untuk memahami wahyu ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual.
Berdasarkan pada hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mencari ayat yang relevan terkait persoalan tersebut. Dan penelitian ini lebih diarahkan kepada pemikiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Syihab dalam menyikapi hak pendapatan bagi pekerja perempuan, berikut dengan aspek-aspek yang terkait didalamnya. Berikut dengan implikasi dari penafsiran tersebut terhadap kehidupan masyarakat saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak pekerja  secara umum dan hak pekerja dalam Islam
Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan  perorangan  maupun  harta  benda  (Ash-Shiddieqy,  1999).  Dalam  konstitusi  hak  pekerja perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dan sudah diatur. Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan  dijamin  dalam  konstitusi.  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (2) menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Dalam  hal  ini  negara  menjamin  adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah (Susiana, 2019). Hal yang sama sudah diatur juga dalam Agama Islam seperti beberapa hak yang dimiliki oleh pekerja dalam Islam yaitu:

## Mendapat upah yang sesuai
Upah adalah materi yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (Lajnah, 2014). Upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasa dalam produksi. Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijarah selain tiga unsur lainnya, yaitu orang yang berakad (aqid ), objek akad ( ma’qud alaih ), dan manfaat (Yana, 2010).
Penentuan upah kerja merupakan salah satu unsur yang harus disebutkan dalam perjanjian kerja. Para ulama fiqih menyebutnya sebagai salah satu syarat kontrak (Al-Zuhaili, 2006). Penentuan upah ini dapat dilakukan melalui isyarat, penentuan nominal dan penjelasan tertentu (Al-Zuhaili, 2006). Kelayakan upah disesuaikan dengan standar yang berlaku di daerah tersebut, sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja tanpa melihat dari sudut pandang gender (Komalasari & Saripudin, 2008). Islam memberikan

## N. Noorchasanah
perhatian tinggi terhadap upah pekerja terkait dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama, agar tidak ada pihak yang dirugikan,terutama pekerja (Hidayati, 2017).

## Memperoleh kenyamanan
Pemilik  usaha  hendaknya  dapat  mencipatakan  suasana  nyaman  dan  kondusif  dengan memperlakukan pekerja secara ramah dan manusiawi. Seperti halnya ketika dahulu dijaman Rasulullah memperlakukan  dengan  baik  para  pembantu  bahkan,  hamba  sahaya  sekalipun.  Alquran  juga menganjurkan untuk menciptakan kenyamanan. Salah satu cara memberikan kenyamanan, yakni dengan menjauhkan  dari  segala  hal  yang  dapat  membuat  pekerja  merasa  terganggu.  Dan  tidak  membebani pekerja diluar batas kemampuannya (Riyadi, 2015; Suripto, 2016).
Agar tercipta kenyamanan dan kerja yang proporsional perlu dilakukan pembatasan jam kerja. Kesehatan pekerja berhubungan erat dengan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja. Sebab jam kerja yang tidak sesuai akan berdampak buruk pada kesehatan pekerja, dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 77 dijelaskan:
1. Pertama setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Kedua, waktu kerja sebagaimana maksud ayat 1 meliputi:
a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
b. 8 jam satu hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
Pada pasal 78 disebutkan:
1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
a) Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan
b) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu
2) Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja  melebihi  waktu  kerja  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur.
Islam juga menetapkan hak istirahat bagi para pekerja. Mereka berhak menikmati istirahat harian, mingguan, bulanan (cuti) dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara mereka dan pemilik usaha.

## Memperoleh keamanan dan keselamatan/perlindungan
Pemilik  usaha  berkewajiban  menyiapkan  sarana-sarana  pengaman  ditempat  kerja  untuk melindungi para buruh atau pekerja dari kemungkinan mendapat bahaya dan terjangkit penyakit yang terkait resiko pekerjaannya. Peralatan yang digunakan harus dipastikan aman untuk digunakan. Bila tidak sama halnya dengan  menjerumuskan orang  lain kepada kerusakan yang sangat dilarang oleh agama. Peraturan dan perundangan dibuat untuk menjamin keselamatan kerja sejalan dengan perintah agama agar tidak menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kehancuran.
Dalam UU Ketenagakerjaan pasal 86 disebutkan: Pertama, setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,moral dan kesusilaan serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Kedua, untuk melindungi kesehatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan kerja. Ketiga perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## N. Noorchasanah
Di Indonesia, pengaturan pekerja khusus sebagai objek perlindungan tenaga kerja, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus bagi para pekerja / buruh perempuan, anak dan penyandang cacat sebagai berikut :
1. Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan
2. Perlindungan Anak
3. Perlindungan Penyandang Cacat
Lingkup  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
Adapun hak-hak tenaga kerja yang lain menurut Abdul Hamid Mursi (Abdul, 1997), diantaranya adalah :
1. Hak memilih pekerjaan yang sesuai
2. Persamaan pria dan wanita dalam bekerja
3. Hak memperoleh gaji yang sesuai dengan pekerjaan
4. Hak cuti dan keringanan pekerja
5. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan
Berdasarkan asas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan terhadap semua pekerja, disebutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya. Perlindungan tenaga kerja  bertujuan untuk  menjamin berlangsungnya sistem, hubungan kerja secara harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Untuk  ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosifany, 2020).
Hak-hak perempuan dalam Islam secara umumnya meliputi tentang hak untuk diperlakukan sama dengan laki-laki. Seperti halnya hak yang sama untuk berpartisipasi dibidang ritual keagamaan, sosial, politik, hak ekonomi, hak waris dan sebagainya. Tidak luput pula perempuan karena memiliki struktur biologis yang berbeda maka perempuan mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari sudut pandang keamanan secara lebih intensif dibandingkan dengan laki-laki (Ismail et al., 2020; Karim, 2014; Muslim, 2020).

## Konsep hak pekerja perempuan secara umum dalam Al- Qur’an
Islam sangat memperhatikan kedudukan dan hak perempuan berikut segala segala aspek yang terkait didalamnya. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah eksistensi perempuan di ruang publik, yakni perempuan yang berkarir. Sehingga pekerja perempuan sendiri memiliki berbagai aspek yang menjelaskan dengan tegas mengenai hak-hak dari pekerja perempuan itu sendiri yang secara lugas dijelaskan dalam teori umum, pasal, bahkan penafsiran ayat dan hadis pun menjelaskan hal tersebut. Pada kajian  ini dibahas  mengenai hak pendapatan pekerja perempuan telaah Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab yang merujuk pada rumusan masalah dengan kesimpulan sebagai berikut:
Hak pendapatan pekerja perempuan , term-termnya terbahas beberapa ayat yakni:
1. Hak dalam memilih pekerjaan ( Al-Baqarah : 228 dan An-Nahl : 97)

## N. Noorchasanah
Al-Baqarah:228  menjelaskan  bahwa  perempuan  berhak  mendapatkan  kesempatan  yang  sama dalam menjalani kehidupan, selama tetap berpegang teguh pada syariat.
An-Nahl:97  menjelaskan  bahwa  amalan  seseorang  tidak  akan  sia-sia  dan  diberi  ganjaran  yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Hak  mendapatkan  upah  yang  sesuai  dengan  pekerjaan  (  An-Nissa:32,  An-Nisa:124,  dan  Al- Imran:195 )
An-Nisa:32 menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan harkat dan derajat yang sama dalam setiap usahanya dan tidak ada perbedaan mengenai hal tersebut.
An-Nissa:124 menjabarkan bahwasanya Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan selama ia  beramal  shaleh  dan  mengerjakan  kebaikan  maka  akan  diberi  ganjaran  yang  setimpal  atas perbuatannya.
Al-Imran:195 menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya baik laki-laki maupun perempuan.
3. Hak cuti dan keringanan pekerjaan ( Al-Baqarah :286 )
Al-Baqarah:286  menjelaskan  bahwasanya  Allah  tidak  membebani  seseorang  kecuali  dengan kemampuannya,  maka  sudah  sepatutnya  perempuan  mendapatkan  hak  seperti  itu  terutama  dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
4. Hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan ( At-Taubah :71 dan An-Nissa:34 )
At-Taubah  71:  menjelaskan  bahwasanya  manusia  sudah  sepatutnya  saling  tolong  menolong, terutama bagi laki-laki untuk senantiasa melindungi dan menjaga keselamatan terhadap makhluk yang kerap kali dipandang lebih lemah (wanita).
An-Nissa  34:  menjelaskan  bahwasanya  Allah  laki-laki  sebagai  pemimpin  dan  pelindung perempuan. Dikarenakan aspek fungsional yang mereka miliki.

## Hasil analisis dari penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab mengenai ayat yang berkaitan dengan hak pendapatan pekerja perempuan
Berdasarkan  penafsiran  Wahbah  Zuhaili (Al-Munir) dan Quraish Shihab (Al-Misbah) mengenai ayat yang berkaitan dengan hak pendapatan pekerja perempuan tersebut dapat ditarik bahwa,
a. Pada Al-Baqarah 228 dan An-Nahl 97 menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki  hak sama dengan laki-laki untuk beraktivitas dan memilih pekerjaan apa yang ingin dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mendatangkan mudharat.
b. Pada An-Nissa 32, An-Nissa 124 dan Al-Imran 195 menjelaskan bahwasanya perempuan dan laki-laki mendapatkan ganjaran yang sesuai atas segala hal upaya yang telah mereka kerjakan dan tidak ada diskriminasi atas hal tersebut.
c. Pada At-Taubah 71 dan An-Nissa 34, menjelaskan bahwasanya terhadap sesama makhluk Allah sudah sepatutnya manusia saling tolong menolong dan melindungi satu sama lain, terutama  terhadap  yang  lama,  begitu  pula  dengan  anggapan  bahwa  laki-laki  lebih memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  segi  fungsional  fisiknya  terhadap  wanita, sehingga  perempuan  sudah  sepatutnya  mendapatkan  perlindungan  dan  kenyamanan atas  segala  hal  yang  sekiranya  mengganggu  kenyamanannya  dan  menghambat kinerjanya.
d. Pada Al-Baqarah 286 menjelaskan bahwasanya seseorang tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana halnya diketahui bahwa pekerja perempuan

## N. Noorchasanah
juga perlu diperhatikan dalam segi perlindungannya sehingga tidak diberikan pekerjaan yang  sekiranya  memberatkan  kodratnya,  melebihi  batas  kemampuannya.  Dan  dalam masa  tertentu  ada  pula  waktu  dimana  pekerja  perempuan  harus  diperhatikan  waktu keringanan bekerja dan berkaitan cuti-cuti yang berhubungan dengan fungsi biologisnya sebagai wanita.

## Implikasi penafsiran tersebut terhadap kehidupan  adalah :
Pertama, semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk memilih dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan passion , kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki tanpa melihat dari sudut pandang gender.
Kedua,  pemberian  upah  atau  gaji  yang  layak  terhadap  para  pekerja  termasuk  pekerja perempuan yang mendapatkan feedback sesuai dengan apa yang telah mereka kontribusikan dalam pekerjaannya dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
Ketiga, semakin diperhatikannya jam bekerja untuk pekerja perempuan yang berimplikasi terhadap keamanan pekerja perempuan tersebut dan perusahaan semakin giat dalam memberikan fasilitas  yang  menunjang  kenyamanan  dan  keselamatan  perempuan  , contoh terdapatnya  ruang istirahat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, juga ruang laksasi.
Keempat,  diperhatikannya  hak-hak  cuti  perempuan  untuk  saat-saat  yang  memang diperlukan mengingat urgensi dan kemashlahatannya sangat besar bagi pekerja itu sendiri. Berikut dengan penempatan posisi kerja yang sesuai dengan kondisi psikis maupun fisik dari perempuan itu sendiri supaya senantiasa terjaga keamanannya dan terhindar dari hal yang dapat merugikan pekerja maupun perusahaan.

## SIMPULAN
Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, UU dan beberapa peraturan pelaksananya. Dalam  Islam  pun  keseimbangan  antara  hak  perempuan  dan  laki-laki  menjadi  sangat  diperhatikan. Terutama  dalam  tafsir  kontemporer  yang  relatif  bersifat  kontekstual,  universal,  metode  tafsir kontemporer umumnya tematik dan bersumber pada rasio ( bi al- ra’yi ). Hal tersebut terlihat dari hasil penafsiran mufasir kontemporer  yakni Wahbah Az-Zuhaili (pada  kitab Al-Munir)  dan Quraish Shihab terhadap ayat yang relevan dengan persoalan tersebut. Pada akhirnya dapat dianalisis bahwa hasil dari penafsiran tersebut menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Seperti halnya hak dalam memilih pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sesuai (proporsional sesuai  dengan  kinerja  dan  kompentensi  yang  dimiliki),  hak  cuti  dan  keringanan  pekerjaan  dan  hak mendapatkan  kenyamanan  dan  perlindungan.  Dengan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berimplikasi terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan tersebut dari segala aspek bukan hanya dari perspektif hukum secara umum melainkan sudut pandang keagamaan sehingga dengan implementasi dari nilai-nilai yang  telah  disampaikan  tersebut  niscaya  dapat  menjadi  acuan  dan  pedoman  yang  tertanam  dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

## REFERENSI
Al-Zuhaili, W. (2006). Al-Fiqhal-Islami Wa Adillatuhu, Juz 9 . Dar al-Fikr. Ash-Shiddieqy, H. (1999). Fikih Mawaris . PT. Pustaka Rizki Putra.

## N. Noorchasanah
Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam , 9 (2).
Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. Sasi , 26 (2), 154 – 161.
Jaelani,  E.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Perempuan. AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) , 1 (1), 119 – 132.
Karim, A. (2014). KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). Fikrah , 2 (1).
Komalasari, K., & Saripudin, D. (2008). The Rights Protection of Domestic Servant: A Case Study in the City of Bandung, Indonesia. SOSIOHUMANIKA , 1 (2), 353 – 364. Makhfud,  M.  (2016).  Urgensi  Tafsir  Maudhui  (Kajian  Metodologis). Tribakti:  Jurnal  Pemikiran Keislaman , 27 (1), 13 – 24.
Mulyadi, A. (2014). Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas). Al- Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , 7 (2), 247 – 261.
Muslim, B. (2020). Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 26 – 36. Riyadi, F. (2015). Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam. Iqtishadia , 8 (1).
Rosifany,  O.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Menurut  Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. LEGALITAS , 4 (2), 36 – 53.
Sanaky, H. A. H. (2008). Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 18 , 58227.
Suripto, T. (2016). Manajemen Sdm Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen Sdm Dalam Industri Bisnis. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 2 (2), 239 – 250. Susiana,  S.  (2019).  Pelindungan  Hak  Pekerja  Perempuan  dalam  Perspektif  Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 8 (2), 207 – 221. Umar, M. (2019). Indahnya Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam. Journal Of Islamic an Law , 3 (1).
Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). Metodologi Penelitian Sosial . PT Bumi Aksara.
Wartini,  A.  (2016).  Tafsir  feminis  m.  Quraish  shihab:  Telaah  ayat-ayat  Gender  dalam  Tafsir  al- misbah. PALASTREN Jurnal Studi Gender , 6 (2), 473 – 494. Yamani, M. T. (2015). Memahami Al- Qur’an dengan metode tafsir maudhu’i. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 1 (2).
Yana, N. F. (2010). Konsep Upah Tenaga Kerja Menurut Perspektif Afzalur Rahman . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Yusuf, M. Y. (2014). Metode Penafsiran Al- Qur’an. SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) , 2 (1), 11.
Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora , 18 (1), 25. https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527