## FEMINSME, KEAMANAN DAN ISU PERDAGANGAN MANUSIA
1 Yusnarida Eka Nizmi, 2 Adianto
1,2 Hubungan Internasional, Universitas Riau, Administrasi Publik Universitas Riau eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id,
Diterima: 13 September 2020  Disetujui: 29 Desember 2020  Dipublikasi: 30 Desember 2020

## Abstract
Human Trafficking grows rapidly as a threat for security. Some questions need to answer such as human trafficking  by organized crimes  are insecure  for what dan who? Traditional security approach to human trafficking needs analyzes that human trafficking is a threat for state and borders. Feminism approach has priority  in  security  issue  from  trafficked  people  and  traffickers  that  victims  got intimidation  both  from  organized  crimes  and  states.  This  research  assumes  that feminism approach to human trafficking  is important to understand and against this  horrible  crime.  It  is  not  simply  says  that  security  approach  to  human trafficking  will  be  classified  into  feminism  approach,  but  this  research  try  to describe  feminism  approach  to  human  trafficking  in  constructing  idea  about  the necessity  gender  as  an  analysis  category.  As  noted  that  feminisme  not  only making women exist in security perspectif and gender focus that correlated with abuse  of  human  rights  but  also  significantly  study  behaviour  gender  stereotype that used to be existed in gender practices dan created women as victim.
Keywords:  Security , Feminism  Approach,  Human  Trafficking,  Organized Crimes.
Perdagangan  manusia  semakin  berkembang  dilihat  sebagai  sebuah ancaman  keamanan.    Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  perdagangan manusia  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir  mengancam keamanan  apa  dan  siapa.  Pendekatan  keamanan  tradisional  terhadap perdagangan  manusia  membutuhkan  analisis  bahwa  perdagangan  manusia merupakan  sebuah  ancaman  terhadap  negara  dan  kontrol  negara  atas perbatasan.  Analisa  feminis  mengenai  perdagangan  manusia  memprioritaskan keamanan  dari  orang-orang  yang  diperdagangkan  dan  dikenal  sebagai  pelaku dimana  korban  diancam  baik  oleh  pelaku  kejahatan  terorganisir  maupun  oleh negara.  Penelitian  ini    berpendapat  bahwa  pendekatan  feminis  terhadap perdagangan  manusia  penting  untuk  memahami  dan  melawan  kejahatan  ini. Tidak  untuk  mengatakan,  bahwa  pendekatan  keamanan  manusia  terhadap perdagangan manusia akan digolongkan pada pendekatan feminis; namun tulisan ini mencoba untuk memaparkan analisa feminis mengenai  perdagangan manusia membangun  perlunya  jender  sebagai  sebuah  kategori  analisis  Sebagaimana dicatat,  feminis  tidak  hanya  menjadikan  perempuan  masuk  dalam  kerangka keamanan dan fokus jender berhubungan dengan  pelanggaran hak asasi manusia namun  juga  secara  signifikan  mempelajari  prilaku  dimana  stereotype  jender
dulunya hadir dalam praktek-praktek jender dan menjadikan perempuan sebagai korban.
Kata Kunci: Keamanan, Perspektif Feminis, Perdagangan Manusia, Kejahatan Terorganisir.

## Pendahuluan
Teori-teori  feminis  masuk  dalam  disiplin  hubungan  internasional  pada akhir  1980an  dan  awal  1990an.  Awal  kemunculan  dari  feminisme  hubungan internasional  berhubungan  dengan  adanya  gejolak  dalam  disiplin  ilmu  ini-sering diasumsikan  sebagai  ―debat  ketiga‘  (atau  kadang-kadang  sebagai  ―debat keempat‖).  Para  pemikir  feminis  awalnya  menantang  disiplin  ilmu  HI  untuk berpikir  mengenai  bagaimana  teori  harus  direformulasi  dan  bagaimana pemahamannya  mengenai  politik  global  harus  dikembangkan  jika  membahas mengenai pengalaman perempuan. Kaum feminis mengklain bahwa hanya dengan menggunakan  analisa  jender  perbedaan  dampak  dari  sistem  negara  ekonomi global  terhadap  kehidupan  kaum  perempuan  dan  laki-laki  dapat  sepenuhnya dipahami. Kaum feminis hubungan internasional mengkritik beberapa konsep inti dari hubungan internasional seperti kedaulatan, negara dan keamanan.
Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa feminis melakukan dua konstribusi  essensial  untuk  analisasi  perdagangan  manusia  internasional,  yakni memperluas  fokus  analisa  perdagangan  manusia  yang  ditujukan  pada  eksploitasi orang-orang  yang  diperdagangkan  dan  memberi  perhatian  bagaimana  konsep perdagangan  manusia  secara  sosial  dibangun.  Penulis  berpendapat  bahwa kontribusi-kontribusi  feminis  ini  dapat  dijadikan  dasar  bagi  reformulasi pendekatan terhadap perdagangan manusia bagi studi-studi keamanan.
Tulisan ini mendiskusikan bagaimana pendekatan Feminis memandang isu keamanan dan kejahatan terhadap kemanusiaan  yaitu perdagangan manusia  yang umumnya  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir  .  Feminis  melihat perdagangan  manusia  dan  status  dari  prostitusi  secara  lebih  mendalam.  Dua  sisi dari  perdebatan  feminis    memberi  petunjuk  penting  bagi  masa  depan  studi perdagangan manusia, menarik perhatian yang lebih besar pada orang-orang yang diperdagangkan  sementara  jender  digunakan  sebagai  sebuah  analisis  kategori untuk merefleksikan gambaran sebenarnya dari orang-orang tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  Teknik kepustakaan  ( library  research ).  Teknik  kepustakaan  digunakan  karena  banyak informasi  dan  data  tentang  kejahatan  teroganisir,  pemikiran  feminis,  dapat ditelusuri  dalam  buku-buku,  jurnal-jurnal  ilmiah,  surat-surat  kabar,  majalah- majalah,  dan  sumber-sumber  dari website yang  dapat  diakses  melalui  internet. Teknik  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  mengenai  fenomena perdagangan  orang  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir.
Creswell  memberikan  pedoman  dalam  melakukan review  literature sebagai berikut: 1
1. Begin with journal
2. Next review related topic
3. Follow their research by reading recent conference paper on a topic
4. If  time  permits,  look  at  the  abstract  of  the  dissertation  in  dissertation abstracts later national.
Penulis  melakukan  review  yang  komprehensif  terhadap  artikel-artikel  dan buku-buku  yang  sudah  diterbitkan  mengenai  perdagangan  orang,  feminisme,  dan kejahatan terorgansir.  Untuk  memulai literatur  review  ini, tulisan  ini  menetapkan beberapa parameter apa yang dimaksud dengan ―kelompok kejahatan terorganisir merujuk  pada  pemikiran  Hagan  .  Penelitian  literatur  ini  juga  memfokuskan  pada publikasi-publikasi yang berbahasa Inggris,

## Kerangka Pemikiran
Premis  dasar  bahwa  para  penstudi  perdagangan  manusia  perlu  untuk mengganti  fokus  mereka  dari  keamanan  negara  menjadi  keamanan  orang, pendekatan  feminis  pada  perdagangan  orang  dimulai  dengan  menganalisis pengalaman-pengalaman orang yang diperdagangkan, ditekankan pada perempuan korban  perdagangan  untuk  eksploitasi  seksual.  Dari  sebuah  titik  terang  ini, kelompok  feminis  berpendapat  bahwa  pendekatan-pendekatan  keamanan tradisional  sangat  terbatas  apalagi  dalam  menyelesaikan  persoalan  perdagangan manusia.
Pertama,  kebijakan-kebijakan  dalam  mengontrol  perbatasan  yang repressif, membuat migrasi menjadi lebih sulit dan berbahaya serta meningkatkan status  rawan  para  migran  bagi  para  pelaku  perdagangan  orang  yang  dilakukan oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir.  Kedua,  orang-orang  yang  diperdagangkan yang  mendeportasi  diri  mereka  sendiri  dalam  re-trafficking.  Singkatnya, kelompok  feminis  tetap  berasumsi  bahwa  pendekatan-pendekatan  keamanan tradisional terhadap perdagangan orang baik secara moral maupun praktek masih sangat kurang.
Analisa  feminis  mengenai  perdagangan  manusia  lebih  mendalam dibanding  merujuk  pada  keamanan  dari  negara  terhadap  masyarakat.  Kelompok feminis  menekankan  perlunya  memberi  perhatian  terhadap  para  korban  agar mendapatkan  pemahaman  bagaimana  para  aktor  tersebut  menjadi  ancaman. Pendekatan feminis terhadap perdagangan orang secara jelas berbagi pemahaman dengan kerangka studi alternatif yang muncul dalam dua dekade  terakhir. Dalam tulisan  J.  Ann  Tickner,  ―Feminists‖  berkomitmen  terhadap  tujuan  emansipatori untuk  mengakhiri  subordinasi  perempuan  konsisten  dengan  defenisi  keamanan yang mengacu pada individu, posisi dalam struktur sosial yang lebih luas, sebagai awal poinnya‖ 2
1 Jhon  W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitave, Quantitative and Mixed Methods Approaches, (London: Sage Publication, 1994), p. 27-28.
2 Tickner,  J.  Ann, Gendering  World  Politics (New  York:  Columbia  University Press 2001).

## Hasil dan Pembahasan Perdagangan Manusia Dalam Konteks Terminologi
Pergerakan  perempuan  dan  anak  dari  satu  kota  ke  kota  lain  dan  dari  satu negara  ke  negara  lain  untuk  tujuan  mempekerjakan  mereka  dalam  aktivitas- aktivitas kriminal, menahan mereka di rumah-rumah bordil legal maupun illegal, atau memanfaatkan mereka sebagai  budak adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan  pelanggaran  terhadap  hak  sipil.  Tidak  dapat  dibantah,  perdagangan  manusia perempuan dan anak untuk tujuan perbudakan, tenaga kerja anak, pronografi, dan prostitusi  menjadi  persoalan  sosial  yang  harus  diwaspadai.  Sebuah  persoalan sosial adalah sebuah kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap sejumlah orang  dan  sesuatu  yang  dapat  di  cegah 3 .  penderitaan,  dan  rasa  sakit  yang  luar biasa  sengaja  diciptakan  untuk  perempuan  dan  anak  yang  secara  illegal dipindahkan  dan  dipekerjakan  bertentangan  dengan  keinginan  mereka  yang sebenarnya.
Sementara  Keluarga  mereka,  orang-orang  yang  mereka  cintai,  berasumsi bahwa para korban pergi untuk bekerja mencari nafkah dan akan segera kembali. Kemudian pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang yang mereka sayangi hidup dalam siksaan dan bahkan berakhir pada kematian. Beberapa pihak keluarga harus hidup tanpa menerima kabar apapun dari orang-orang yang mereka sayang. Banyak  sekali  laporan  bahwa  perempuan  dan  anak-anak  yang  secara  illegal dipindahkan  dari  daerah  mereka  untuk  dijadikan  budak,  pronografi,  tenaga  kerja anak,  atau  bahkan  prostitusi.  Beberapa  dari  para  korban  ini  diperdagangkan  dan bahkan menjadi korban pembunuhan beerencana untuk organ tubuh mereka 4 .
Protokol PBB pasal 3 (a) mendefenisikan perdagangan orang
. “the    recruitment,  transportation,  transfer,  harbouring  or  receipt  of  persons, by  means of the threat of use of force or other forms of coercion, of abduction, of  fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of  the  giving  or  receiving  of  payments  or  benefits  to  achieve  the  consent  of  a person  having  control  over  another  person,  for  the  purpose  of  exploitation.” Exploitation is defined as “the exploitation of the prostitution of others or  other
3 Clinard, M. The Sociology of Deviant Behavior , Holt, Rinehart, and Winston,
New York, 1958. Lihat juga Campbell, C Social Problems , Free Press, New York, 1981.
4 Ebbe,  O.N.I.  Political-criminal  nexus  ―Slicing  Nigeria‘s  national  cake:  The Nigerian case,‖ Trends in Organized Crime , 1999, 4(3): 29–59.  Lihat juga Ebbe, Slicing  Nigeria‘s  ―national  cake.‖  In:  Roy  Godson,  ed. Menace  to  Soci  ety: Political–Criminal  Collaberations  around  the  World .  New  Brunswick: Transaction Publishers, 2003, 137-174.
forms  of  sexual  exploitation,  forced  labor  or  services,  slavery  or  practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.” 5
Protokol  ini  tidak  mendefenisikan  ―eksploitasi  prostitusi  dan  bentuk-bentuk lain  dari  eksploitasi  seksual‖,  karena  tidak  ada  konsensus  antar  delegasi pemerintah  untuk  merundingkan  makna  yang  disepakati  mengenai  frase tersebut.Para delegasi pemerintah yang hadir di Konvensi Palermo sepakat bahwa kehadiran  yang  terpaksa  dalam  sebuah  prostitusi  dapat  dianggap  sebagai trafficking  yang  terencana,  namun  hampir  semua  delegasi  menolak  ide  bahwa partispasi  tanpa  paksaan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dimasukkan  dalam kategori  trafficking  yang  terstruktur.  Oleh  karena  itu,  negara  dipersilahkan mendefenisikan  prostitusi  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tanpak  paksaan berdasarkan  hukum  dan  kebiasaan  di  negara  masing-masing.  Protokol perdagangan  orang  hanya  fokus  pada  protitusi  yang  dilakukan  dengan  paksaan dan melibatkan tindak kejahatan  seperti kekerasan, dan lain-lain, dan negara tidak seharusnya  beranggapan  bahawa  keterlibatan  orang  dewasa  dalam  prostitusi menjadi bagian dari trafficking.
Ada  studi  yang  sistemik  mengenai  eksploitasi  kriminal  terhadap  perempuan dan  anak  melalui  trafficking  yang  dilakukan  oleh  kejahatan  terorganisir  yang dapat  ditemui  dalam  berbagi  penelitian  dan  laporan.  Kita  sering  mendengar mengenai  berita  hilangnya  anak  atau  hilangnya  orangdewasa.  Pertanyan  yang kemudian muncul adalah, dimanakah mereka?  Apa  yang terjadi dengan mereka? Jawabannya  adalah,  mereka  seringkali  menjadi  korban  pembunuhan  untuk mengambil organ tubuh mereka, dijual untuk tujuan perbudakan, dipaksa bekerja dalam  aktivitas  pornografi,  prostitusi,  atau  bahkan  dijadikan  budak  seks  bagi kaum kaya. Tidak diragukan lagi, perpindahan perempuan dan anak secara illegal seringkali  berakhir  pada  mereka  yang  ―dinyatakan  hilang‖,    sulit  sekali  untuk memperkirakan  jumlah  perempuan  dan  anak  yang  diperdagangkan  setiap tahunnya oleh jaringan pelaku kejahatan terorganisir ini.
Krisis nasional maupun internasional dapat berimbas pada  kemudahan dalam penyebaran perpindahan perempuan dan anak secara illegal sejak tahun 1960-an . Dari  Krisis  Kongo  pada  tahun  1960-an  sampai  Perang  Nigeria-Biafra  (1967- 1970),  Perang  Eritrea-Ethiopia  1970an,  perang  Kemerdekaan  Mozambik  dan kriris  Rezim  Marxist  di  tahun  1970an  dan  1980an  ,  perang  Angola  di  tahun 1970an,  1980an,  dan  1990an,  Afrika  Selatan  dan  Krisis  Regim  Apartheid  dari tahun  1960an  sampai  tahun  1994,  Perang  Sipil  Liberia  1980an  dan  1990an, Perang  Sipil  Sierra  Leone  tahun  1990an,  Genosida  Randa  1970an  dan  1980an, Permbersihan  Etnis  di  Uganda  pada  tahun  1970an  dan  1980an,  Serta  krisis Nicaragua  1980an  dan  1990an,  Krisis  Argentia  1970an  dan  1980an,  Perang Afghanistan-Uni  Soviet  1970an  dan  1980an,  Al  Qaida  di  Afghanistan,  pernag Iraq-Amerika  Serikat  yang  bermula  di  tahun  2001,  Palestina-Israel  dari  tahun
5 General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000 dalam United Nations Office  on  Drugs  and  Crime,  United  Nations  Convention  against  Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004.
1948  sampai  dengan  sekarang,  lebih  dari  3  juta  perempuan  dan  anak  berpindah secara illegal. Namun, dampak global dari perpindahan illegal para pengungsi ini belum dikaji secara mendalam. Perang  sipil  dan  Krisis  Politik  memberi  ruang imperialisme di negara-negara berkembang. Perang menempatkan perempuan dan anak  menjadi  target  bagi  individu-indivdiu  tamak  untuk  menjadikan  mereka sumber  pendapatan  dengan  cara  yang  cepat.  Saat  ini,  Hampir  semua  perang  dan krisis  terjadi  di  negara-negara  berkembang  seperti  Afrika,  Asia,  Amerika  Latin, dan  Timur  Tengah.  Konsekwensi  yang  muncul  adalah,  perdagangan  perempuan dan  anak  terjadi  dari  negara-negara  berkembang  dengan  tujuan  negara  sekutu yang  sudah  maju  industrialisasinya.  Hampir  semua  peremuan  dan  anak  yang dipindahkan  secara  illegal  berasal  dari  Afrika,  Amerika  Selatan,  Tmur  Tengah, dan Asia berakhir di Eropa Barat, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejak runtuhnya Uni  Soviet,  potret  wilayah-wilayah  Asal  Perdagangan  kian  bertambah  luas  dari sebelumnya. Meskipun para perempuan yang menjadi korban perdagangan orang memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  namun  faktor-faktor  penggeraknya  pada dasarnya sama saja di semua wilayah.
Ada beragam kajian mengenai karakteristik perempuan yang menjadi korban perdagangan  orang  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir. Beberapa  studi  menggambarkan  mereka  sebagai  korban 6 .  Namun,  tidak  semua perempuan  yang  diperdagangkan  adalah  korban 7 .  Meskipun  studi  mengenai
6 Bertone,  A.M Sexual trafficking in women: International political economy and the    politics  of  sex, Geneva  Issues, 2000,  18(1):  4–18.  Lihat  juga,  Doezema,  J. Loose women or lost women? The re-emergence of white slavery in contemporary discourse of trafficking in women. Gender Issues, 2000, 18 (1): 23-55. Gushulak, B.D.  dan    W.W.  MacPherson,  Health  issues  associated  with  the  smuggling    and trafficking of migrants, Journal of Immigrant Health , 2000, 2(2): 67–78. Bales K. dan P.T. Robbins, No one shall be held in slavery or servitude: A critical analysis of  international  slavery  agreements  and  concepts  of  slavery, Journal  of International Affairs, 2001. 2 (2): 18-37.Adepoju, A. Review of research and data on  human  trafficking  in  sub-Saharan  Africa.  In  : Data  and  Research  on  Human Trafficking:  A  Global  Survey, ed.  Frank  Laczko  and  Elzvieta  Gozdziak.  IOM,
Geneva, 2005, pp. 75-80. Hyland, K.F . International Organization for Migration, Paths of Exploitation: Studies on the Trafficking of Women and Children Between Cambodia, Thailand, and Vietnam , IOM,  Geneva.  International Organization for Migration,  New  IOM  figures  on  the  global  scale  of  trafficking, Traἀ  cking  in Migrant Quarterly Bulletin (April), 2001. Laczko  F. dan E. Gozdziak, eds., Data and Research on Human Trafficking: A Global  Survey , IOM, Geneva, 2005.
7 Tyldum  G.  dan  A.  Brunovskis,  Describing  the  unobserved:  Methodological challenges  in  empirical  studies  on  human  trafficking.  In Data  and  Research  on Human  Trafficking:  A  Global  Survey, ed.  Frank  Laczko  and  Elzbieta  Gozdziak,
IOM, Geneva, 2005.
perdagangan perempuan dan anak masih terpecah-pecah, perlu bagi para peneliti untuk  terus  menggambarkan  beragam  sudut  pandang  dari  para  korban  yang diperdagangkan,  agensi-agensi  penegak  hukum,  NGO,  para  penggerak  HAM, mewawancarai  mereka  untuk  mendapatkan  informasi  secara  lengkap  mengenai perdagangan orang.

## Memahami Terminologi Kejahatan Terorganisir
Tidak  seperti  kelompok  teroris  yang  menjadikan  politik,  agama  atau ideologi  sebagai  tujuan  kegiatan,  kelompok  kejahatan transnasional  menjadikan ekonomi sebagai tujuan utamanya (Makarenko, 2004; Madesn, 2009) 8 . Ancaman yang  disebabkan  oleh  kejahatan  ini  tidak  dapat  diabaikan,  karena  riset  yang banyak dilakukan menunjukkan bahwa kejahatan transnasional yang terorganisir ini mengancam kestabilan baik ekonomi global maupun keamanan global 9 . Phil  Williams  mengungkapkan  bahwa  aktivitas  dan  jaringan  kelompok kejahatan transnasional merupakan ancaman non militer yang paling serius  yang dapat mengancam bidang ekonomi yang lebih besar-termasuk ekonomi Amerika, Cina dan Uni Eropa- dan bahkan negara- negara berkembang yang menjadi pasar bagi barang-barang illegal. 10
Melihat  pada  volume  liputan    media,  Moran  menemukan  bahwa kejahatan  terorganisir  transnasional  secara  signifikan  meningkat  pada  sepuluh tahun  terakhir  antara  tahun  1991  dan  2001 11 .  Globalisasi  dianggap  sebagai kotributor  utama.  Kelompok-kelompok  kriminal  dari  struktur  organisasi  yang
8 Madesn,  Frank Transnational  Organized  Crime  ( Abingdon:  Routledge,  2009). Lihat  juga  Makarenko,  Tamara  ―  The  Crime-Terror  Continuum:  Tracing  the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism‘, Global Crime ( Vol. 6, No. 1, Spring 2004), pp. 129-45.
9 Lupsha,  Peter.  ―  Transnational  Organized  Crime  versus  the  Nation  State‘, Transnational  Organized  Crime (Vol.2,  No.  1,  Spring  1996),  pp.  21-48.  LIhat Juga Eavis, Paul. ‗The Hidden Security Threat: Transnational Organised Criminal Activity‘, RUSI Journal ( Vol. 146, No. 6, December 2001). Pp. 45-50
10 Bergeron, James. ‗ Transnational Organised Crime and International Security: A Primer‘, RUSI  Journal (Vol,  158,  No,  2,  April/May  2013),  pp.  6-9.  Lihat  juga Williams,  Paul.  ‗Transnational  Criminal  Organisations  and  International Security‘, Survival ( Vol. 36, No. 1, Spring 1994).
11 Moran,  N.  R.,    The  Globalization  of  Russian,  Colombian,  and  Chinese Organized  Crime  2001:  A  Time  Series  analysis.  Dissertation  Abstracts,  63  (7), 2703 A, 2003.
p-ISSN: 0216-4396       Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 93-106 e-ISSN: 2655-6057       https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
berbeda terikat dalam semua tipe kejahatan termasuk perdagangan manusia dan beragam  komoditasnya,  kejahatan  di  bidang  keuangan,  penyiksaan,  perjudian, prostitusi, dan kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur kekerasan.
Analisis  dari  seorang  kriminolog Analisis  dari  seorang  kriminolog  Frank Hagan bisa dipakai untuk konsensus mengenai makna dari kejahatan terorganisir.
Hagan  berusaha  untuk  menjelaskan  elemen-elemen  yang  umum  terdapat  pada kejahatan  terorganisir.  Setelah  membaca  banyak  buku  dalam  mendefenisikan kejahatan  terorganisir  secara  eksplisit,  Hagan  mengungkapkan  bahwa  defenisi tersebut  berasal  dari  13  pengarang  buku  dan  laporan-laporan  pemerintah mengenai  kejahatan  terorganisir  selama  kurun  waktu  15  tahun.  Penelitian  meng- update  analisa  Hagan  dengan  para  pengarang  yang  mencoba  mendefenisikan kejahatan terorganisir. 12
Berita  baiknya  bahwa  ada  konsensus  yang  muncul  mengenai  apa  yang mendasari terbentuknya kejahatan terorganisir. Hagan memaparkan ada 11 atribut yang  melekat  pada  kejahatan  terorganisir  antara  lain,  struktur  hirarki,  berbasis pada  marjin  keuntungan,  menggunakan  paksaan  maupun  ancaman,  korupsi dengan  imunitas,  monopoli  pasar,  adanya  permintaan  pasar,  keanggotaan  yang terbatas,  tidak  berbasis  pada  ideologi,  pasar  khusus,  jejaring  yang  rahasia,  dan perencanaan yang sangat terstruktur. Dari sebelas atribut tersebut, ada konsensus bahwa  fungsi  kejahatan  terorganisir  adalah  sebagai  perpanjangan  bisnis  yang aktivitasnya menghasilkan keuntungan dengan cara melakukan aktivitas terlarang, keberlangsungannya  dilakukan  dengan  menggunakan  ancaman  dan  tekanan melalui  korupsi  di  tubuh  pemerintahan  demi  menjamin  imunitas  dari  penegakan hukum.    Ada  juga  konsensus  yang  mengatakan  bahwa  kejahatan  terorganisir cenderung  melakukan  penjualan-pembelian-pelayanan  barang  dan  jasa  yang illegal  karena  tingginya  permintaan  publik  melalui  kontrol  monopoli  dan  pasar terlarang.
Atribut  kejahatan  terorganisir  Hagan  mengilustrasikan  konsensus  bahwa kejahatan  terorganisir  memiliki  keanggotaan  yang  eksklusif,  memiliki  alasan ideologi  atau  politik  dibalik  aktivitasnya,  mensyaratkan  spesialisasi  dalam perencaan  atau  pelaksaan  aktivitas  tertentu,  atau  melakukan  aktivitas  secara rahasia.  Oleh  karena  itu,  didapat  defenisi  kejahatan  terorganisir,  berdasarkan konsensus  para  penulis  selama  35  tahun  terakhir  yaitu:  kejahatan  terorganisir adalah perpanjangan bisnis kriminal yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan melalui  aktivitas  terlarang  karena  tingginya  permintaan  publik.  Keberlanjutan aktivitas  dipertahankan  dengan  menggunakan  kekuatan,  ancaman,  kontrol monopoli, dan/atau korupsi instansi pemerintah.

## Feminisme dan Isu Keamanan
12 Hagan, Frank E. ‗The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model,‘ Criminal Justice Review, ( Spring, 1983), vo. 8, pp. 52-57.
p-ISSN: 0216-4396       Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 93-106 e-ISSN: 2655-6057       https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Para  sarjana  konvensional  Hubungan  internasional,  terutama  realis, mendefenisikan  keamanan  terutama  dalam  terminologi  keamanan  negara. Keamanan  negara  adalah  sesuatu  yang  dapat  melindungi  fisiknya  dan  batasan- batasan  moral  melawan  ―anarki  sistem  internasional.  Neorealis  fokus  pada struktur  anarki  dari  sistem  internasional  dimana  tidak  ada  kedaulatan  untuk mengatur prilaku negara. Mereka memaparkan negara sebagai aktor tunggal yang memiliki  struktur  dan  kebijakan  internal yang  tidak  begitu  penting  dibandingkan kondisi  anarki  ini  dalam  menjelaskan  keamanan  dan  ketidakamanan  mereka. Peningkatan  power  dengan  kemampuan  militer  negara  adalah  cara  untuk meningkatkan  keamanan  mereka;  banyak  pakar  keamanan  percaya  bahwa  power merupakan cara untuk mempromosikan keamanan sehingga mampu menjelaskan prilaku dari negara-negara dalam konteks internasional.
Pada tahun 1980an, para ilmuwan HI mulai menantang penjelasan ini dan mencoba  untuk  mengartikulasikan  defenisi  yang  lebih  luas  mengenai  keamanan. Sejak  perang  tahun  1945  kajian  HI  sudah  dipenuhi  oleh  pertentangan  etnik  dan nasionalis  dan  pertarungan  tidak  melewati  batas-batas  internasional,  mereka mencoba  untuk  menganalisa  hubungan  antara  ancaman  milter  dengan  ekonomi dan lingkungan.
Hampir semua negara-negara miskin dunia memiliki konflik milter dengan perbatasan mereka. Konflik ini berkontribusi terhadap tingginya jumlah sipil yang terlibat  menjadi  kekerasan  struktural-  kekerasan  dilakukan  kepada  orang-orang ketika  kebutuhan  dasar  mereka  tidak  terpenuhi-  dan  ketika  terjadi  kerusakan lingkungan. Para sarjana keamanan kritikal, sebagaimana yang mereka sebutkan, dimulai  dengan  mendefenisikan  terminologi  mengenai  ancaman  terhadap kehidupan  manusia  dan  survival-  keamanan  individu  dan  lingkungan  mereka, demikian juga dengan keamanan negara.
Seperti  halnya  dengan  para  pemikir critical  security ,  banyak  kelompok pemikir  realis  mendefenisiskan  keamanan  secara  luas  dalam  multidimensi  dan multilevel-  seperti  halnya  pengurangan  segala  bentuk  kekerasan,  termasuk  fisik, struktural, dan ekologi. Menurut kelompok feminis, ancaman keamanan termasuk kekerasan domestik, pemerkosaan, kemiskinan, subordinasi jender, dan kerusakan lingkungan  sebagaimana  halnya  ancaman  perang.  Feminis  tidak  hanya memperluas makna keamanan namun juga mempertanyakan siapa yang menjamin keamanan. Hampir semua analisis mereka mengenai kemanan dimulai dari bawah, yakni  individu  atau  komunitas,  dibandingkan  dimulai  dengan  negara  atau  sistem internasional.

## Isu Perdagangan Orang dan Feminisme
Makna  keamanan  mendapat  porsi  yang  lebih  besar  setelah  akhir  Perang Dingin,  dimana  para  penstudi  keamanan  mencoba  untuk  memperluas  konsep keamanan  diluar  dari  militer  untuk  memasukkan  isu-isu  seperti  ekonomi,
p-ISSN: 0216-4396       Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 93-106 e-ISSN: 2655-6057       https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
lingkungan,  dan  kesehatan  dan  untuk  memperdalam  pendekatan  terhadap keamanan dengan menambahkan level-level analisis. 13
Pemikir  feminis  menantang  pendekatan  keamanan  tradisional  terhadap perdagangan  manusia  internasional  pada  dua  level:  etikal  dan  pragmatik. Kelompok  feminis  mengungkapkan  bahwa  sebagai  sebuah  isu  dari  etika, perdagangan  manusia  pertama  dan  utama  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia 14 . fokus pada persoalan perdagangan sebagai sebuah ancaman keamanan mulai didengungkan pada akhir Perang Dingin.
Kelompok  feminis  mengidentifikasi  etika  dan  pragmatik  untuk memperluas  fokus  analisa  dari  negara  sampai  masyarakat.  Kelompok  feminis paling  berkontribusi  terhadap  penjelasan  terhadap  perdagangan  orang,  yang memaparkan  peran  destruktif  bahwa  stereotype  rasis  dan  jenis  kelamin memainkan  peran  penting  dalam  mengkonstruksi  kategori  dari  para  korban perdagangan manusia.
Pendekatan  feminis  terhadap  perdagangan  manusia  sangat  essensial  bagi para  penstudi  keamanan  yang  ingin  menempatkan  aktivitas  sebagai  sebuah ancaman terhadap negara dan orang. Feminis menggambarkan bahwa pendekatan keamanan  tradisional  terhadap  perdagangan  manusia  adalah  tidak  tepat,  tidak hanya  pada  tataran  moral,  namun  juga  pada  tataran  pragmatik.  Isu  feminis  yang paling signifikan memunculkan pertanyaan siapa dan apa yang harus diamankan. Jika objek keamanan adalah negara, maka counter traffiking akan difokuskan pada kebijakan  mengontrol  perbatasan  dan  oleh  karena  itu  orang-orang  yang diperdagangkan lebih dianggap sebagai kriminal dibanding korban.
Keadaan  ini  tidak  hanya  mengancam  hak  asasi  manusia  dari  korban perdagangan manusia, namun juga menggiring korban pada peluang re-trafficking jika mendapatkan deportasi. Jika rujukan keamanan diperluas termasuk keamanan individu  yang  diperdagangkan,  maka countertrafficking akan  layanan  sosial  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  akan  dapat  diusahakan,  sehingga  membuat korban berkurang tingkat kerawanannya di masa depan.
Pendekatan  Feminis  secara  khusus  menempatkan  prostitusi,  perdagangan manusia  dan  pedagangan  seks  harus  dihentikan  dan  berasumsi  bahwa  eliminasi prostitusi  akan  mengakhiri  kebutuhan  akan  perdagangan  seks  dan  promosi  akan kesetaraan  jender  dapat  lebih  berjalan  secara  umum.  Pendekatan  Feminis  fokus
13 Krause Keith  dan  Williams, C. MIchael ―Broadening the Agenda of Security Studies:  Politics  and  Methods,‖ Mershon  International  Studies  Review 40,  no.  2 (1996)  ;  Lihat  juga  Mathews,  Tuchman  Jessica,  ―Redefining  Security,‖ Foreign Affairs 68, no. 2 (1989) .Ullman, H. Richard, ―Redefining Security,‖ International Security 8,  no.  1  (1983).  Wolfers,  Arnold,    ―‗National  Security‖‘  As  an Ambiguous Symbol,‖ Political Science Quarterly 67, no. 4 (1952);
14 Barry,  Kathleen, Female  Sexual  Slavery (New  York:  New  York  University Press, 1979).
p-ISSN: 0216-4396       Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 93-106 e-ISSN: 2655-6057       https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pada  sejumlah  elemen  yang  penting  dalam  perdagangan  manusia.  Para  korban perdagangan  manusia  seringkali  mendapatkan  penipuan  di  awal  dan  terperdaya oleh  strategi-strategi  rekrutmen,  hak  asasi  manusia  dilanggar  oleh  mereka  yang memperdagangkan  korban  dan  para  korban  juga  tidak  mendapat  haknya  oleh negara  dimana  ia  ditempatkan.  Krusial  bagi  para  penstudi,  aktivis,  dan  pembuat kebijakan  tidak  hanya  melindungi  dan  menguatkan  orang-orang  korban perdagangan  orang  namun  juga  mempertimbangkan  implikasi-implikasi  dari bagaimana  mereka  (korban  perdagangan)  dipaksa  untuk  menjadi  subjek  yang menghasilkan.
Perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  konstruksi  sosial  dari  perdagangan manusia,  ditambah  perhatian  terhadap  korban,  sangat  diperlukan  karena  dampak sterorype jender membahayakan mereka yang menjadi korban dan termarjinalisasi.  Harus  dianalisa  mengenai  dampak  terhadap  kehidupan  mereka dengan  beragam  cara  selain  hanya  dipandang  sebagai  pelaku  dan  kemudian mengeksploitasi mereka. Tickner mengingatkan bahwa‖ perhatian keamanan yang hanya  didasarkan  pada  perlindungan  dan  penguatan  hirarki  jender,  hanya  akan menghancurkan keamanan yang sesungguhnya dari kehidupan perempuan 15 .‖  Isu analisis  terkait  dengan  perdagangan  orang,  secara  eksplisit  feminis  akan mengeksplorasi bagaimana negara menghapus lingkaran ini.
Sebagai  perintis  dari  pendekatan  HAM  terhadap  perdagangan  manusia, kelompok feminis memprotes masih sangat umumnya perlakukan yang diberikan terhadap  individu-individu  yang  diperdagangkan  –khususnya  perempuan-  justru dianggap  sebagai  kriminal  dibandingkan  korban 16 .  Para  pelaku  perdagangan manusia  (penjual)  mendapat  sedikit  sekali  hukuman,  sementara  individu  korban perdagangan  justru  menjadi  korban  sebanyak  dua  kali:  pertama  oleh  para  pelaku perdagangan orang dan kedua oleh pemerintah yang mereka datangi.

## Kesimpulan
Proses perdagangan manusia dapat dipahami dengan menggunakan perspektif feminis.  Perspektif  ini  mendukung  argumen  penulis  bahwa  proses  perdagangan manusia  terjadi  karena  didukung  oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  ini menghadirkan  dinamika-dinamika  tersendiri  dalam  aspek  pelaksanaannya  di lapangan  yang  memberi  celah  besar  terhadap  perempuan  untuk  menjadi  pihak yang sangat potensial  menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan kelompok kejahatan terorganir..

## Daftar Pustaka
15 Tickner, Opcit 2001
16 Raymond, G. Janice,  dan Donna M. Hughes, Sex Trafficking of Women in the United States: International and Domestic Trends (New York: Coalition Against Trafficking in Women, 2001).
Adepoju,  A.  Review  of  research  and  data  on  human  trafficking  in  sub-Saharan Africa. In : Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey, ed. Frank Laczko and Elzvieta Gozdziak. IOM, Geneva, 2005, pp. 75-80
Bales K. dan P.T. Robbins, No one shall be held in slavery or servitude: A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, Journal of International Affairs, 2001. 2 (2): 18-37.
Barry, Kathleen, Female Sexual Slavery (New York: New York University Press, 1979).
Bergeron,  James.  ‗ Transnational  Organised  Crime and  International  Security:  A Primer‘, RUSI Journal (Vol, 158, No, 2, April/May 2013), pp. 6-9.
Bertone,  A.M Sexual trafficking in women: International political economy and the  politics of sex, Geneva Issues, 2000, 18(1): 4–18.
Campbell, C Social Problems , Free Press, New York, 1981.
Clinard,  M. The  Sociology  of  Deviant  Behavior ,  Holt,  Rinehart,  and  Winston, New York, 1958.
Creswell,  Jhon  W. Research  Design:  Qualitative,  Quantitave,  Quantitative  and Mixed Methods Approaches, (London: Sage Publication, 1994), p. 27-28.
Doezema, J. Loose women or lost women? The re-emergence of white slavery in contemporary discourse of trafficking in women. Gender Issues, 2000, 18 (1): 23- 55.
Eavis,  Paul.  ‗The  Hidden  Security  Threat:  Transnational  Organised  Criminal Activity‘, RUSI Journal ( Vol. 146, No. 6, December 2001). Pp. 45-50
Ebbe,  O.N.I.  Political-criminal  nexus  ―Slicing  Nigeria‘s  national  cake:  The Nigerian case,‖ Trends in Organized Crime , 1999, 4(3): 29–59.
….……….,  Slicing  Nigeria‘s  ―national  cake.‖  In:  Roy  Godson,  ed. Menace  to Soci  ety:  Political–Criminal  Collaberations  around  the  World .  New  Brunswick: Transaction Publishers, 2003, 137-174.
p-ISSN: 0216-4396       Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 93-106 e-ISSN: 2655-6057       https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000 dalam United Nations Office  on  Drugs  and  Crime,  United  Nations  Convention  against  Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004.
Gushulak,  B.D.  dan    W.W.  MacPherson,  Health  issues  associated  with  the smuggling  and trafficking of migrants, Journal of Immigrant Health , 2000, 2(2): 67–78.
Hagan,  Frank  E.  ‗The  Organized  Crime  Continuum:  A  Further  Specification  of  a  New Conceptual Model,‘ Criminal Justice Review, ( Spring, 1983), vo. 8, pp. 52-57.
Hyland,  K.F  .  International  Organization  for  Migration, Paths  of  Exploitation: Studies on the Trafficking of Women and Children Between Cambodia, Thailand, and Vietnam , IOM, Geneva. International Organization for Migration, New IOM figures  on  the  global  scale  of  trafficking, Traἀ  cking  in  Migrant  Quarterly Bulletin (April), 2001.
Krause  Keith    dan    Williams,  C.  MIchael  ―Broadening  the  Agenda  of  Security Studies:  Politics  and  Methods,‖ Mershon  International  Studies  Review 40,  no.  2 (1996) ;
Laczko  F.  dan  E.  Gozdziak,  eds., Data  and  Research  on  Human  Trafficking:  A Global  Survey , IOM, Geneva, 2005.
Lupsha,  Peter.  ―  Transnational  Organized  Crime  versus  the  Nation  State‘, Transnational Organized Crime (Vol.2, No. 1, Spring 1996), pp. 21-48. Juga
Madesn, Frank Transnational Organized Crime ( Abingdon: Routledge, 2009).
Makarenko,  Tamara  ―  The  Crime-Terror  Continuum:  Tracing  the  Interplay between  Transnational  Organised  Crime  and  Terrorism‘, Global  Crime  ( Vol.  6, No. 1, Spring 2004), pp. 129-45. Juga Lihat
Mathews,  Tuchman  Jessica,  ―Redefining  Security,‖ Foreign  Affairs 68,  no.  2 (1989) .
Moran, N. R.,  The Globalization of Russian, Colombian, and Chinese Organized Crime 2001: A Time Series analysis. Dissertation Abstracts, 63 (7), 2703 A, 2003.
Raymond,  G.  Janice,    dan  Donna  M.  Hughes, Sex  Trafficking  of  Women  in  the United States: International and Domestic Trends (New York: Coalition Against Trafficking in Women, 2001).
Tickner,  J.  Ann, Gendering  World  Politics (New  York:  Columbia  University Press 2001).
Tyldum  G.  dan  A.  Brunovskis,  Describing  the  unobserved:  Methodological challenges  in  empirical  studies  on  human  trafficking.  In Data  and  Research  on Human  Trafficking:  A  Global  Survey, ed.  Frank  Laczko  and  Elzbieta  Gozdziak, IOM, Geneva, 2005.
Ullman, H. Richard, ―Redefining Security,‖ International Security 8, no. 1 (1983).
Williams,  Paul.  ‗Transnational  Criminal  Organisations  and  International Security‘, Survival ( Vol. 36, No. 1, Spring 1994).
Wolfers,  Arnold,    ―‗National  Security‖‘  As  an  Ambiguous  Symbol,‖ Political Science Quarterly 67, no. 4 (1952);