e-ISSN : 2615-109X

## Implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh
Implementation of Performance Based Capitation (KBK) at the Meuraxa Community Health Center, Banda Aceh City
Sri Rosita 1 , Rahmayani 2 , Raudhatun Nuzul ZA 3 , Asnimar 4
1,2,4 Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
3 Program Studi D-IV Bidan Pendidik, Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh, Indonesia
Corresponding Author: sri.rosita@serambimekkah.ac.id

## Abstrak
Latar  Belakang  Masalah:  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  (KBK)  mempunyai  tiga indikator  penting  yang  harus  diterapkan  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan  peserta  JKN  di  FKTP.  Adapun  ketiga  indikator  tersebut  adalah  angka kontak ≥ 150 per mil, rasio rujukan rawat jalan non spesialistik ≤2%,dan rasio peserta prolanis  terkendali  ≥  5%.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  Pelaksanaan Kapitasi  Berbasis  Kinerja    (KBK)  Di  Puskesmas  Meuraxa  Kota  Banda  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan indept  interview , observasi,  dan  telah  dokumen  sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  data.  Informan penelitian  ini  berjumlah  5  orang  dengan  teknik Purposive  Sampling. Analisis  data secara  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan,  dan  verifikasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  Angka  Kontak  mencapai  target  p ada   zona   a man   dengan kriteria rating 4 dengan capaian angka kontak ≥150% nilai capaian 1,6. Rasio Rujukan Rawat Jalan  Kasus  Non Spesialistik  mencapai  target  pada zona aman dengan kriteria rating 4 dengan capaian Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik ≤ 2%  nilai capaian 2 dan Rasio peserta prolanis tidak mencapai zona aman  dengan kriteria rating 1  dengan  capaian  Rasio  peserta  prolanis  terkendali  <3%  nilai  capaian  0.  Diharapkan Puskesmas  Meuraxa  melakukan  koordinasi  dengan  kepala  desa  dan  kader  puskesmas serta  optimalisasi    penjadwalan  konsultasi  dan  pemeriksaan  penunjang  secara  rutin dan kunjungan ke rumah.
Kata kunci: Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), Prolanis.

## Abstract
Background of the Problem: Performance Based Capitation (KBK) have three indicators that are applied as an effort to improve the quality of services for JKN participants at the FKTP.  The  three  indicators  are  contact  rate  ≥  150  per  mile,  non-specialist  outpatient referral  ratio  ≤2%,  and  Prolanis  participant  ratio  controlled  ≥  5%.  The  purpose  of  this study  was  to  analyze  the  implementation  of  performance-based  capitation  (KBK)  at  the Meuraxa  Public  Health  Center,  the  Banda  Aceh  City.  This  study  used  a  qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documents as a way to collect data. The number of informants in this study were 5 people with purposive sampling technique. Data  analysis  in  qualitative  research  consists  of  the  stages  of  data  reduction,  data presentation,  drawing  conclusions,  and  verification.  The  results  showed  that  the  contact number  reached  the  target  in  the  safe  zone  with  a  rating  criterion  of  4  with  a  contact
e-ISSN : 2615-109X
number achievement ≥150%,  an  achievement  value  of  1.6.  Outpatient Referral Ratio  for Non-Specialistic Cases reached the target in the safe zone with rating criteria 4 with the achievement of Outpatient Referral Ratio for Non-Specialistic Cases ≤ 2%, score of 2 and the ratio of prolanis participants not reaching the safe zone with rating criteria 1 with the achievement of controlled prolanist participant ratio 3% achievement value 0.1. It is hoped that  the  Meuraxa  Health  Center  will  coordinate  with  the  village  head  and  puskesmas cadres  as  well  as  optimize  the  scheduling  of  consultations  and  routine  supporting examinations and home visits.
Keywords : Performance Based Capitation (KBK), Prolanis

## PENDAHULUAN
Konsep Primary  Health  Care (PHC)  dalam  penguatan  fasilitas  pelayanan kesehatan  primer  dapat  mendorong  efisiensi  dalam  pelayanan  kesehatan.  Penguatan peran petugas upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di layanan primer  menjamin  keberlangsungan  program  JKN.  Kendali  mutu  dan  kendali  biaya pelayanan  primer  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan terjangkau  perlu  ditunjang  oleh    sumber  daya  kesehatan  yang  bekerja  di  pelayanan primer,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  lingkup  pelayanan,  dan  kinerja  pelayanan (Nofriyenti, 2019).
Peningkatkan  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  saat  ini  dapat  dinilai  dengan menggunakan indikator pembayaran Kapitasi Berbasis  Kinerja Pelayanan (KBK). Hal tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  sistem  kendali  mutu  pelayanan,  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan. Penerapan  pembayaran  KBK  ini  sudah  mulai  dilakukan  sesuai  dengan  Surat  Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016  dan  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pelaksanaan  dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja Pelayanan pada Puskesmas dan sejak bulan  Oktober  2019  telah  dikeluarkannya  Peraturan  BPJS  Nomor  7  Tahun  2019 tentang  petunjuk  pelaksanaan  Sistem  Pembayaran  Kapitasi  Berbasis  Kinerja.  Saat  ini 34  Provinsi  telah  bersepakat  untuk  menerapkan  KBK  di  Puskesmas  Provinsi  (BPJS Kesehatan, 2019).
Dalam  pelaksanaan  pembayaran  KBK  Tahun  2016  sampai  dengan  November 2019 penilaian terhadap pelayanan Puskesmas dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang  meliputi;  Angka  Kontak  ≥  150  per  mil,  Rasio  Rujukan  Rawat  Jalan  Non Spesialistik  <5%,  dan  Rasio  Peserta  Program  Pengeloaan  Penyakit  Kronis  (Prolanis) Rutin Berkunjung ke Puskesmas ≥ 50%. Namun mengalami perubahan indikator sejak dikeluarkannya Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2019 dimana Angka Kontak ≥ 150 per mil,  Rasio  Rujukan  Rawat  Jalan  Non  Spesialistik  ≤2%,dan  Rasio  Peserta  Prolanis terkendali  ≥  5%.  Apabila  Puskesmas  dapat  memenuhi  indikator  tersebut,  maka Puskesmas  termasuk  di  dalam  zona  aman  dan  jika  melebihi  terget  indikator  tersebut, maka Puskesmas termasuk di dalam zona prestasi.
Berdasarkan  data  survei  awal  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Banda  Aceh  mengenai pencapaian  pada  tahun  2019  periode  bulan  pelayanan  Juli  sampai  dengan  September 2019  dari  11  Puskesmas  terdapat  8  Puskesmas  dalam  kategori  tidak  aman  (capaian 92,5-95%)  salah  satunya  adalah  Puskesmas  Meuraxa.  Indikator  yang  paling  sulit
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 APRIL 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dicapai adalah angka kontak dan rasio rujukan non spesialistik. (Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2019). Pada Tahun 2020 periode bulan pelayanan Januari sampai dengan Maret  dari  target  100%  Puskesmas  Meuraxa  mampu  mencapai  KBK  pada  bulan Januari  95%,  Februari  95%  dan  Maret  90%  dan  memunyai  kendala  di  indikator diangka prolanis (Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2020).
Berdasarkan  data  BPJS  Kesehatan  Kota  Banda  Aceh  tahun  2019,  peserta  JKN yang  terdaftar  di  Puskesmas  Meuraxa  sebanyak  21.729  peserta  dari  total  seluruh peserta  yang  terdaftar  di  seluruh  Puskesmas  yaitu  184.518  peserta  (Puskesmas Meuraxa, 2020).
Berdasarkan  survei  awal  dan  wawancara  bahwa  pencapaian  KBK  tidak  aman untuk  angka  kontak  disebabkan  indikator  kunjungan  angka  sehat  tidak  tercapai. Kunjungan  angka  sehat  diperoleh  dari  kegiatan  luar  gedung  seperti  posyandu  balita, posyandu  lansia  dan  kegiatan  upaya  kesehatan  masyarakat  lainnya.  Indikator  rasio rujukan  non  spesialistik  belum  mampu  ditekan  sampai  dengan  2%  karena  tingginya angka  rujukan  untuk  kasus-kasus  mata  dan  permintaan  pasien.  Selain  itu  juga dipengaruhi  oleh  pandemic  Covid  19  yang  membuat  pasien  merasa  agak  takut berkunjung ke Puskesmas.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode indept interview ,  observasi,  dan  telah  dokumen  sebagai  cara  untuk  mengumpulkan  data .Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Puskesmas  Meuraxa  Kota  Banda  aceh.  Informan penelitian  ini  berjumlah  5  orang  dengan  teknik purposive  sampling .  Analisis  data secara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Angka Kontak
Pencapaian    target    indikator   angka    kontak    oleh  FKTP    terdiri    dari  tercapai jika  ≥  150%  dan  tidak  tercapai  jika  <  150%  .  Indikator    angka    kontak    Puskesmas Meuraxa    tidak    mencapai    target  pada  Tahun  2019  sedangkan  pada  tahun  2020  dari Januari  sampai  dengan  Juni  tercapai  dengan  kriteria  rating  4  dengan  capaian  angka kontak ≥150% nilai capaian 1,6.Tren  pencapaian  indikator  angka  kontak  tercapai disebabkan  oleh  tingginya  pemanfaatan  peserta  dalam  melakukan  kontak  dengan FKTP,  baik  di  dalam  gedung  maupun  di  luar  gedung.
Hal    ini    sesuai  dengan  hasil  penelitian  Laily  (2019)  bahwa  Rata-rata  capaian Aangka  kontak  pada  kategori  yang  aman,  pada  tahun  2019  mencapai  156,43  per  mil dan  157,08  per  mil  lebih  besar  dari  target  indikator.  Berdasarkan    Permenkes  Nomor 75 Tahun 2014,  rasio  dokter umum dengan peserta terdaftar yang ideal adalah 1:5000. Peserta  terdaftar  di  Puskesmas  Meuraxa  bulan  Oktober  2020  adalah  21.796  peserta. Jika  dilihat  dari  jumlah  peserta  yang  terdaftar  di  Puskesmas  Meuraxa,  maka  jumlah perbandingan  dokter  dengan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  sudah  sesuai  dengan  rasio dokter yang dipersyaratkan. Maka dari segi tenaga lain seperti perawat dan bidan juga telah  terpenuhi  sehingga  ini  menjadi  faktor  terpenuhinya  pelayanan  terhadap  angka kontak.
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 APRIL 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Selaian  itu  Puskesmas  juga  melakukan home  visit dengan  tujuan  untuk memenuhi  target  angka  kontak  baik  pasien  sakit  maupun  kunjungan  sehat.  Meskipun data  pemenuhan  target  indikator  angka  kontak  di  Puskesmas  Meuraxa  relatif  berada pada zona aman, namun tidak terlepas dari berbagai kendala seperti masyarakat tidak menerima petugas yang melakukan kunjungan rumah, tidak membawa kartu BPJS saat berkunjung baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung, gangguan dalam proses penginputan  data  di  aplikasi P-Care ,  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  faskes lain  dan  peserta  yang  tidak  membayar  premi  tidak  masuk  dalam  perhitungan pemenuhan  indikator  AK.  Kendala  lainnya  yang  dihadapi  yakni  ketersediaan  SDM dengan beban tugas ganda dimana tenaga kesehatan memegang beberapa program dan kegiatan  pelayanan  pasien  di  puskesmas  yang  menyita  waktu  untuk  melakukan kunjungan rumah meskipun disisi lain secara kuantitas jumlah SDM.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Widaty (2017) menyimpulkan bahwa AK dapat  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  baik  manusia  maupun  sarana  dan prasarana,  serta  aplikasi online BPJS  Kesehatan  yang  mengalami  gangguan. Berdasarkan  wawancara  selanjutnya  secara  mendalam  kepada  partisipan  kunci  (P1) didapatkan  hasil    bahwa  Adapun  kebijakan  strategis  yang  dibuat  yakni  pembagian petugas penanggungjawab daerah binaan (darbin) sesuai dengan jumlah lingkungan di wilayah  kerja  Puskesmas  Meuraxa.  Berdasarkan  observasi  peneliti  terkait  pendapat partisipan  mengenai  hambatan  petugas  yang  home  visit  tetapi  dominan  nya  pasien tidak berada di rumah. Selanjutnya peneliti mendatangi beberapa desa di wilayah kerja Puskesmas  Meuraxa  dan  menjumpai  Kepala  Desanya  dan  menanyakan  langsung terkait  hambatan  tersebut.  Temuannya  bahwa  pihak  petugas  yang  melakukan home visite tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu waktu kunjungan rumah misalnya di sore  hari,  berkoordinasi  dengan  pihak  kecamatan,  kelurahan,  kepala  lingkungan  serta kader  puskesmas,  koordinasi  dengan  tim  IT  jika  terjadi  masalah  jaringan  atau perubahan  sistem  pada  aplikasi P-Care ,  mencari  data  peserta  yang  tidak  membawa kartu  BPJS  Kesehatan  di  aplikasi P-Care dengan  menggunakan  NIK,  saling  mengisi kekosongan ketika yang lain sedang turun lapangan.

## Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik
Pencapaian target indikator rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik oleh FKTP terdiri dari Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik tercapai jika ≤ 2% dan tidak  tercapai  >  2%.  Rasio  rujukan  rawat  jalan  kasus  non  spesialistik  Puskesmas Meuraxa  pada  Tahun  2019  tidak  tercapai  sedangkan  pada  tahun  2020  dari  Januari sampai  dengan  Juni  tercapai  dengan  kriteria  rating  4  dengan  capaian  Rasio  Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik ≤ 2% nilai capaian 2.
Dalam  memenuhi  target  indikator  rasio  rujukan  rawat  jalan  kasus  non spesialistik di Puskesmas Meuraxa, dokter dituntut untuk lebih selektif dan memahami kompetensinya  dalam  memberikan  rujukan.  Hal  serupa  juga  dikemukakan    oleh Leksana  (2020)  bahwa  rasio rujukan  rawat jalan  kasus non spesialistik  dipengaruhi oleh    banyak    faktor,    salah    satunya    adalah    kemampuan  dokter.      Sejak      sistem kapitasi   berbasis   kinerja  Pelayanan   diterapkan, pemberian rujukan menjadi lebih diperhatikan. Hal ini bertujuan agar puskesmas tidak mengalami penurunan kapitasi.
Walaupun  berada  pada  zona  aman  tidak  terlepas  dari  kendala  yang  dihadapi diantaranya  adalah  tidak  semua  diagnosa  penyakit  yang  ditetapkan  oleh  BPJS Kesehatan  dapat  ditangani  secara  tuntas  di  Puskesmas  Meuraxa  dikarenakan
e-ISSN : 2615-109X
keterbatasan  sarana  dan  prasarana  seperti  kelengkapan  labolatorium.  Kendala  lainnya yang  dihadapi  adalah  pasien  yang  memaksa  meminta  rujukan  tanpa  indikasi  medis. hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faulina  (2021)  mengemukakan  bahwa  dalam pelaksanaan  rujukan,  masih  ditemukan  diagnosis  penyakit  yang  dirujuk  yang merupakan  kompetensi  FKTP.  Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Maramis  (2018) bahwa hambatan dalam pemenuhan indikator RRNS adalah Pasien yang memaksakan kehendak untuk meminta rujukan dengan alasan telah membayar iuran BPJS.
Hasil observasi peneliti dan hasil wawancara mendalam dengan partisipan kunci mengenai kebijakan strategis yang diterapkan di Puskesmas Meuraxa diterapkan yakni memberikan  edukasi  terkait  dengan  alur  sistem  rujukan  namun  apabila  setelah mendapatkan  penjelasan  pasien  bersikeras  meminta  rujukan  maka  dokter  akan memberikan  kode  APS  (atas  permintaan  sendiri)  pada  surat  rujukan  sehingga  pasien diharuskan menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan yang diterima di FKRTL.

## Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP
Pencapaian  target  indikator  Rasio  Peserta  Prolanis  Rutin  Berkunjung  ke  FKTP tercapai  jika  ≥  5%.  Rasio  peserta  prolanis  tidak  terkendali  Puskesmas  Meuraxa  dari Januari  sampai  dengan  Juni  tidak  tercapai  dengan  kriteria  rating  1  dengan  capaian Rasio  peserta  prolanis  terkendali  <3%  nilai  capaian  0,1.  Hasil  penelitian  tersebut menyebutkan bahwa puskesmas Meuraxa tidak mampu mecapai target untuk indikator rasio peserta prolanis terkendali.
Hal  ini  disebabkan  banyak  peserta  Hipertensi  dan  Diabetes  yang  tidak  secara rutin  melakukan  konsultasi  medis,  pemantauan  kesehatan  melalui  pemeriksaan penunjang sehingga tidak bisa terkontrol dan terkendali walaupun sudah masuk dalam klub  prolanis  puskesmas  namun  data  mereka  tidak  dapat  diinput  dalam  sistem  BPJS. Penurunan  pencapaian  indikator  rasio  peserta  prolanis  rutin  berkunjung  ke  FKTP disebabkan  oleh  tidak  teraturnya  jadwal  untuk  melakukan  konsultasi  medis, pemantauan kesehatan melalui pemeriksaan penunjang.
Penelitian    Munawarah    (2020)    juga    menyebutkan    bahwa  Prolanis  belum dilaksanakan, dari 29 puskesmas yang ada di Kabupaten, hanya empat puskesmas yang telah  membentuk  klub  prolanis  dengan  kegiatan  senam  prolanis  dan  edukasi  klub. Hasil  penelitian  Nurlinawati  (2019)  menunjukkan  pencapaian  target  kegiatan  prolanis d  FKTP  harus  memenuhi  aktivitas  edukasi  klub,  konsultasi  medis,  pemantauan kesehatan melalui pemeriksaan penunjang, senam prolanis, Home Visit dan Pelayanan Obat Rutin (PRB).  Hambatan  yang dialami dalam pencapaian  target indikator  rasio peserta  prolanis  rutin  berkunjung  ke  FKTP  adalah  kurangnya  motivasi  dari  peserta untuk  berkunjung  secara  rutin  dan  mengikuti  kegiatan  prolanis  disebabkan  jarak tempuh  dan  kesibukan  dari  peserta  yang  membuat  peserta  berhalangan  datang. Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  prolanis  rutin  berkunjungb  ke FKTP yaitu kesulitan dalam mengumpulkan peserta prolanis untuk mengikuti kegiatan yang  diselenggarakan,  hal  ini  disebabkan  karena  banyak  kesibukan  dari  peserta  yang membuat peserta berhalangan datang.
Hasil  observasi  di  lapangan  dan  wawancara  dengan  2  orang  peserta  prolanis rutin  didapatkan  bahwa  peserta  yang  bekerja  tidak  dapat  mengikuti  kegiatan  prolanis yang  dilaksakan  pada  hari  kerja,  peserta lansia,  peserta  yang  menderita  sakit maupun pasca perawatan di rumah sakit dan dalam masa penyembuhan. Adapun kenadala lain
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 APRIL 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
yang  di  hadapi  oleh  Puskesmas  Meuraxa  perihal  Rasio  Peserta  Prolanis  Rutin Berkunjung  ke  FKTP  yaitu  aturan  baru  yang  dibuat  oleh  BPJS  Kesehatan  dimana peserta  PRB  dapat  dimasukkan  menjadi  anggota  prolanis  dan  berhak  mendapatkan pelayanan pemeriksaan lab meskipun mereka tidak mengikuti kegiatan senam. Hal ini menyebabkan  munculnya  rasa  iri  dari  para  peserta  yang  secara  rutin  mengikuti kegiatan  senam  terhadap  peserta  lainnya  yang  tidak  rutin  sehingga  berpotensi mepengaruhi pemenuhan indikator RPPB.
Temuan  lain  adalah  keberhasilan  Puskesmas  Meuraxa  memenuhi  indikator RPPB  merupakan  hasil  dari  penerapan  kebijakan  strategis  diantaranya  adalah menelepon dan mengunjungi (home visit) peserta prolanis yang tidak rutin berkunjung serta  memberikan  edukasi  baik  saat  melakukan  kunjungan  di  rumah  maupun  saat peserta  mengambil  resep  obat  di  Puskesmas.  Sedangkan  strategi  mengatasi  adanya aturan  baru  adalah  dengan  tidak  memberitahukan  kepada  peserta  terkait  aturan  baru tersebut.  Disamping  itu,  strategi  terbaik  adalah  dengan  menciptakan  suasana  yang menyenangkan  antara  petugas  dengan  peserta  maupun  antar  peserta  sehingga menunjang terpenuhinya target indikator RPPB.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  angka  kontak mencapai target pada zona aman dengan kriteria rating 4 dengan capaian angka kontak ≥150%  nilai  capaian  1,6.  Rasio  rujukan  rawat  jalan  kasus  non  spesialistik  mencapai target pada zona aman dengan kriteria rating 4 dengan capaian Rasio Rujukan Rawat Jalan  Kasus  Non  Spesialistik  ≤  2%    nilai  capaian  2.  Rasio  peserta  prolanis  tidak mencapai  zona  aman  dengan  kriteria  rating  1  dengan  capaian  Rasio  peserta  prolanis terkendali <3% nilai capaian 0,1.

## SARAN
Diharapkan  bagi  Puskesmas  Meuraxa,  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu waktu home visite dengan pihak kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan serta kader puskesmas  serta  optimalisasi    penjadwalan  konsultasi  dan  pemeriksaan  penunjang secara  rutin  dan  petugas  prolanis  diharpakan  dapat  meningkatkan  koordinasi  antar pihak  anggota  dan  rutin  melakukan  upaya  preventif  dan  promotif  dengan  upaya penyuluhan rutin ke anggota prolanis untuk mendukung pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).

## DAFTAR PUSTAKA
Nofriyenti,  Syah,  N.A.,  Akbar,  A,  2019. Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Angka Kontak Komunikasi dan Rasio peserta Prolanis di Puskesmas Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal FK.Unand.ac.id.
Badan    Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Kantor  Wilayah  Aceh,  2019. Data Hasil Capaian KBK Puskesmas Kota Banda Aceh.
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2019. Data Jaminan kesehatan Kota Banda Aceh . Banda Aceh: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 APRIL 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Laily,  2019. Upaya  Pencapaian  Indikator  Angka  Kontak  da  Rasio  Peserta  Prolanis Pada  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  Pelayanan  di  Puskesmas  Kaliwates  dan Puskesmas Gladak Pakem Kabupaten Jember . Skripsi. Universitas Jember.
Widaty,  Delvia.  2017. Indikator  Pembayaran  Kapitasi  berbasis  Pemenuhan  kinerja pelayanan  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  di  Surabaya ,  5  (2),  hal 111-116.
Leksana,  2020. Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik Pasien  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas  Provinsi  DIY  dan  Jawa  Tengah . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Faulina,  2021. Kajian  Pelaksanaan  Sistem  Rujukan  Berjenjang  Dalam  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  UPT.  Pelayanan  Kesehatan  Universitas Jember . Jurnal Ikesma. 2016;12(2):91–102.
Maramis,  J.V.F.,  Mandagi,  K.F.,Wowor,  R  .2018. Analisis  Pencapaian  Indikator Berbasis Komitmen (KBK) Terhadap Pembayaran Dana Kapitasi Di Puskesmas Wawonasa Kota Manado, 7 (4).
BPJS  Kesehatan.  2019. Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi Berbasis Kinerja. BPJS Kesehatan. Jakarta.
Munawarah.  2020. Sumber  Daya  Terhadap  Pencapaian  Indikator  Kapitasi  Berbasis Pemenuhan  Komitmen  Pelayanan  (KBPKP)  di  Puskesmas  Kota  Palembang . Gaster. 2020;18(1):37-49.
Nurlinawati.  2019. Gambaran  Faktor  Penyebab  Rujukan  Di  Puskesmas  Kota  Depok . Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. ;22(3):176-183.
Dinkes Aceh. 2018. Profil Kesehatan Aceh. Banda Aceh .