Muhammad Ridho Muttaqien, Anyelir Puspa Kemala (2023) Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan  dari  Pihak  yang  Dirugikan  Menurut  Pasal  284  Kuhp, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## SANKSI  PIDANA  PERZINAHAN  AKIBAT  ADANYA  DELIK  ADUAN  DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN MENURUT PASAL 284 KUHP
Muhammad Ridho Muttaqien, Anyelir Puspa Kemala Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: rocksaphire@gmail.com, anyelirpuspa@iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan Dari Pihak Yang Dirugikan  Menurut  Pasal  284  Ayat  (1)  KUHP.  Salah  satu  perilaku  yang  diatur terkait perzinahan dalam pernikahan adalah perzinahan dalam konteks hukum Islam dan  overspel  dalam  literatur  hukum  pidana.  Merajalelanya  perzinahan  dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan. “Dengan  adanya  sebuah  perkawinan  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan keluarga yang tera, oleh karena itu maka dibentuklah suatu peraturan perundang- undangan mengenai perkawinan. suami istri yang terbukti melakukan perzinahan, salah  satu  yang  dirugikan  dapat  melaporkan  pasangannya  tersebut  melalui kepolisian. Mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perzinahan, merujuk pada  ketentuan  Pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami maupun  istri  yang  menjadi  selingkuhannya  tersebut.  Jika  perzinahan  telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan  yang  diatur  dalam  Pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan  dan atau  yang  dimalukan.  Selain  itu,  laporan  pidana  gendak  (overspel) tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepolisian apabila yang melaporkan bukanlah pasangan resmi pihak yang dirugikan.
Kata Kunci: Perkawinan, Perzinahan, Delik Aduan

## Abstract
This study aims to obtain information and analyze the law regarding the criminal sanctions for adultery due to complaints from the injured party according to Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code. One of the regulated behaviors related to adultery in marriage is adultery in the context of Islamic law and overspel in criminal law literature. The rampant adultery in public life has tarnished the existence of a sacred bond in marriage. "With the existence of a marriage, it is hoped that it can create a tera family, therefore a law on marriage was formed. A husband and wife who are convicted of adultery, one of the aggrieved can report the spouse through
the police. Regarding the sanctions that can be received by adulterers, referring to the provisions of Article 284 of the Criminal Code, the perpetrators are threatened with imprisonment for a maximum of nine months. This applies to both husband and wife who are having an affair. If adultery has led to adultery, then the spouse of the spouse  who  committed  adultery  can  report  his  wife/husband  and  infidelity  to  the police  on  the  basis  of  adultery  as  stipulated  in  Article  284  of  the  Criminal  Code (KUHP). Article 284 of the Criminal Code is an absolute complaint offense, meaning that  it  cannot  be  prosecuted  if  there  is  no  complaint  from  the  aggrieved  and/or humiliated  husband  or  wife.  In  addition,  overspel  criminal  reports  cannot  be processed further by the Police if the reporting person is not the official spouse of the injured party.

## Keywords: Marriage, Adultery, Delik Complaint

## Pendahuluan
Hukum Pidana Indonesia dalam sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia (Hamzah, 2017). Dalam pembahasannya hukum pidana Indonesia  memuat  berbagai  jenis  tindak pidana  yang  diantaranya adalah tindak  pidana perzinahan. Ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya  atau  keduanya  terikat  dalam  perkawinan.  Hukum  pidana  Indonesia  tidak melarang  adanya  perzinahan  yang  terjadi  antara  orang  yang  berlainan  jenis  dan  tidak terikat dalam perkawinan (Amalia, 2018). Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.
Lain halnya dengan hukum pidana yang diadopsi dari barat, zina tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum  adalah  perbuatan  zina  yang  dilakukan  laki-laki  maupun  wanita  yang  telah menikah  sedangkan  zina  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun  wanita  yang  belum menikah tidak termasuk larangan tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur  bahwa:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Salah  satu  perilaku  yang  diatur  terkait  perzinahan  dalam  pernikahan  adalah perzinahan  dalam  konteks  hukum  Islam  dan  overspel  dalam  literatur  hukum  pidana (Kurniawan, Sihombing, & Berliane, 2023). Merajalelanya perzinahan dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan. “Dengan adanya sebuah perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang Sejahtera.
Oleh karena itu maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan (Munarki, 2006). Menurut Salim HS menyatakan bahwa, “pernikahan dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai  istrinya,  dan  seorang  perempuan  hanya  diperbolehkan  satu  orang  laki-laki
sebagai  suaminya.” (Hs,  2008).  Perzinahan  dalam  pandangan  R.  Soesilo,  merupakan “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.
Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1974). Dalam Pasal 284 ayat (2)  KUHP,  proses  penuntutan  atau  pelaporan  tindak  pidana  gendak  (overspel)  hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri. Perzinahan.
Suami  istri  yang  terbukti  melakukan  perzinahan,  salah  satu  hak  yang  merasa dirugikan  dapat  melaporkan  pasangannya  tersebut  dengan  membuat  laporan  melalui kepolisian.  Dasar  hukum  membuat  laporan  tersebut  ada  di  dalam  pasal  284  ayat  (1) KUHP  dengan  ancaman  pidana  selama  9  (sembilan)  bulan.  Pasal  tersebut  mengatur bahwa:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui  bahwa  pasal  27  BW  berlaku  baginya.  b)  Seorang  pria  yang  turut  serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; Seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahui  olehnya  bahwa  yang  turut  bersalah  telah  kawin  dan  pasal  27  BW  berlaku baginya.
(2)  Tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan  atas  pengaduan  suami/istri  yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan  belum  dimulai.  (5)  Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Mengenai  sanksi  yang  dapat  diterima  oleh  pelaku  perzinahan,  merujuk  pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelakunya diancam pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan.  Hal  ini  berlaku  untuk  suami  maupun  istri  yang melakukan  perzinahan.  Pihak  suami/istri  dari  pasangan  yang  melakukan  zina  dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam KUHP memang tidak diatur secara khusus mengenai istilah perzinahan. Namun kita bisa menggunakan istilah yang ada dalam KUHP terjemahan Prof. Oemar Seno Adji, S.H., et al yakni istilah mukah (overspel) dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan  terminologi  dalam  KUHP  terjemahan  lain,  sehingga  untuk  kasus  ini  dapat dikenakan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling  lama  sembilan  bulan,  seorang  pria  yang  telah  kawin  yang  melakukan  gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
Lebih lanjut R. Soesilo berpendapat “peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat, Oleh karena itu,  terlihat  dari  tindakan  kasus  perzinahan  yang  semakin  marak,  berani,  dan  tidak tercermin  rasa  bersalah” (Soesilo,  1995).  Tindak  pidana  perzinahan  dalam  KUHP termasuk  jenis  kejahatan  terhadap  kesusilaan,  hal  ini  dikemukakan  Muhammad  Abdul Kadir, bahwa:
“Kejahatan yang dimaksud telah dimuat dalam kurang lebih 5 (lima) Pasal yaitu 284 (perzinahan), Pasal 285, (pemerkosaan bersetubuh), Pasal 286, (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), Pasal 287, (bersetubuh dengan perempuan  yang  belum  berumur  lima  belas  tahun  yang  bukan  istrinya)  Pasal  288, (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawinkan dan menimbulkan luka-luka atau kematian)” (Abdulkadir, 2000).
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalahnya  di  dalam  penelitian  adalah:  1) Bagaimana  Sanksi  Pidana  Perzinahan  Akibat  Adanya  Delik  Aduan?  2)  Bagaimana Dampak Pasal 284 KUHP yang Mengatur tentang   Perzinahan?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan dari Pihak Yang Dirugikan Menurut Pasal 284 Ayat  (1)  KUHP.  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 1985).
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dengan mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan,  baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan sanksi perzinahan akibat adanya delik aduan dan penerapan Pasal 284 Ayat  (1)  KUHP  yang  Mengatur  tentang  Perzinahan,  yaitu  dengan  menyusun  secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan

## Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan
Kasus  Perzinahan  dalam  Kitab  Undang–undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi: Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan,  laki-laki  yang  beristri  berbuat  zina  sedang  diketahuinya  bahwa  pasal  27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.
Perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengatakan hal tersebut (pasal 284  ayat  2  KUHP)  (Bahiej,  2003).  Pengaduan-pun  oleh  hukum  dibatasi  dalam  jangka waktu  6  (enam)  bulan  sejak  peristiwa  tersebut  diketahui  atau  dalam  jangka  waktu  9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada di luar negeri (pasal 74 ayat 1 KUHP).
Pengaduan  terhadap  kasus  perzinahan  dapat  dilakukan  pencabutan  selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan  sejak  ia  memasukan  pengaduannya  tersebut  ke  Kepolisian  (pasal  75  KUHP). Overspel  dapat  diartikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  kesetiaan  dalam  hubungan perkawinan (Santoso, 1997).
Khusus kasus perzinahan, akan diproses oleh pihak kepolisian jika ada bukti yang cukup  bahwa  telah  terjadi  perzinahan  tersebut  dan  saat  itu  juga  harus  disertai  dengan adanya gugatan perceraian dari pihak suami atau istri yang dirugikan tersebut (vide pasal 284  ayat  5  KUHP).  Tanpa  adanya  gugatan  cerai,  maka  kasus  perzinahan  tidak  dapat dilanjutkan ke pengadilan, walaupun peristiwa perzinahan tersebut bisa dibuktikan benar- benar terjadi.
Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  cara  pandang  dan  nilai-nilai  yang melatarbelakanginya.  Sistem  hukum  yangberlaku  dalam  masyarakat  yang  masih menjunjung  tinggi  nilai  -  nilai  kesusilaan.  Perzinahan  akan  dipandang  sebagai  sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu.
Perzinahan  akan  dipandang  tercela  jika  hal  itu  dilakukan  dalam  bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum tuhan yang  harus  dibasmi.  Peranan  aparat  penegak  hukum  dalam  mengungkap  dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.
Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil- adilnya.  Perzinaan  tampak  sebagai  kegiatan  yang  bersifat  sangat  pribadi,  namun  pada dasarnya  perzinaan  adalah  kegiatan  pribadi  yang  memiliki  dimensi  sosial  luas.  Oleh karena  itu,  Upaya  penanggulan  kejahatan  perzinahan  senantiasa  menjadi  pembicaraan yang  menarik  bagi  banyak  kalangan,  khususnya  ahli  hukum  pidana  dan  kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan  norma, yakni larangan atau suruhan,  dan  ada  sanksi  atas  pelanggaran  nilai  dan  norma  itu  berupa  ancaman  pidana (Yuliansyah, Iskandar, & Umami, 2021).
Menurut  pasal  284  KUHP  perzinahan  adalah  seorang  pria  atau  wanita  yang melakukan  persetubuhan  dengan  yang  bukan  suami  atau  istri  sah  nya.    Dalam  KUHP sendiri terdapat unsur–unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan pria atau wanita yang salah satu diantara keduanya telah terikat tali perkawinan yang sah.
Dan  perzinahan  yang  dilakukan  dengan  dasar  sama-sama  mengetahui  bahwa pihak-pihak yang melakukan telah terikat perjanjian pernikahan tanpa ada unsur paksaan dari  salah  satu  pihak,  dan  pihak  yang  melakukan  tindak  pidana  perzinahan  diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara. Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan  suatu  masalah  sosial  yang  sangat  mencederai  etika  dan  moral  namun  pada prakteknya kasus perzinahan ini sangat jarang diproses secara hukum, dikarenakan kasus ini membutuhkan pembuktian yang sangat amat rumit.
Di  dalam  sebuah  kasus  hukum  pidana  diperlukan  alat  bukti  dan  saksi  untuk mendukung  jalannya  proses  penuntutan.  Kendala  alat  bukti  serta  saksi  inilah  yang membuat para aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus perzinahan.  Kebanyakan  kasus  perzinahan  juga  sangat  sulit  mendapatkan  saksi  yang perlu diambil keterangannya, mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang–orang enggan turut ikut campur dalam masalah ini. Masalah ini juga yang kerap menimbulkan spekulasi kepada para pelaku, dikarenakan korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas  kasus  perzinahan  sangat  sulit  dan  mengingat  hukuman  penjara  yang  dijatuhkan kepada pelaku perzinahan cukup ringan.
Tindak  pidana  perzinahan  dalam  lingkup  hukum  pidana  di  Indonesia  termasuk tindak pidana aduan, artinya “Tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana  harus  terlebih  dahulu  adanya  pengaduan  oleh  pihak  yang  berhak  mengajukan pengaduan (Chazawi, 2010).

## Analisis Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Mengatur tentang Perzinahan
Salah satu perbuatan yang dianggap dan disepakati sebagai perbuatan yang paling tabu  dan  keji  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  adalah  perbuatan  berzina  (adultery). Adalah  hal  yang  menarik  mengenai  perbedaan  pengertian  zina  sebagai  delik  yang dirumuskan  di  dalam  KUHP  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini,  dengan  zina  sebagai perbuatan  yang  oleh  masyarakat  adat  disepakati  sebagai  delik  adat  dan  karena  harus dikenai sanksi.
Di  dalam  KUHP  delik  zina  dirumuskan  di  dalam  Pasal  284  KUHP  Ayat  (1) dengan kriteria bahwa salah satu pihak atau kedua pelakunya (laki-laki dan wanita) dalam keadaan  terikat  pada  perkawinan  sah.  Sementara  itu  Ayat  (2)-nya  memberikan mekanisme penyelesaiannya dengan menjadikan zina sebagai delik aduan, yaitu hanya dapat  dituntut  hanya  berdasarkan  adanya  pengaduan  dari  suami  atau  istri  yang  merasa dirugikan atau tercemar.
Menurut Pasal 284 KUHP, perzinahan adalah hubungan seksual antara pasangan yang berbeda jenis kelamin diluar nikah. penuntutan hanya dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut (Soesilo,  1974).  Tindak  pidana  perzinaan  tergolong  sebagai  delik  aduan  yang hanya  bisa  diproses  apabila  ada  pihak  yang  mengadukan  tindak  pidana  tersebut (Marpaung,  1996).  Pandangan  publik  tentang  perzinaan  jauh  lebih  kompleks  daripada
yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah.
Perspektif  ini  muncul  dalam  masyarakat  karena  pengaruh  norma-norma  agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinahan yang  tertanam  dalam  nilai-nilai  masyarakat  cenderung  sifat  perzinahan  dalam  agama, yang menganggap bahwa perzinahan sebagai tindakan keji dan jalan yang buruk (Amri & Busthami, n.d.).
Bahwa  moral  dan  susila  yang  hidup  di  masyarakat  kita  lebih  cenderung  untuk mengklasifikasi  perzinahan  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Pencantuman  pasal  perzinaan dalam KUHP semestinya dipidanakan karena menurut agama telah melanggar kesucian dari  perkawinan  atau  merupakan  suatu  “extra-marital  sexual  intercourse”  yang  harus dicela (Adji, 1981).
Sebagaimana  pengaturan  tentang  zina  terdapat  dalam  pasal  284  KUHP  sangat jelas hanya mengatur tentang perzinahan, dimana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu  pelaku  atau  keduanya  masih  terikat oleh  perkawinan  yang  sah  dengan  orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan perbuatan zina merupakan pelanggaran pengaduan. yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan kepada pihak kepolisian.
Pasal  284  KUHP  memberikan  celah  bagi  masyarakat  yang  belum  kawin  untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak  menjadi  cakupan  dalam  Pasal  ini,  sehingga  efek  yang  timbul  adalah  terjadinya pergaulan  bebas  atau  hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  belum kawin.
Ditinjau  dari  faktor  masyarakat,  masyarakat  Indonesia  dalam  menyikapi perbuatan  zina  terkadang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  pasal  284 KUHP. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku perzinahan. Maka tanpa disadari, timbulnya main hakim sendiri  mengindikasikan  bahwa  perzinaan  semata-mata  tidak  lagi  bersifat  pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.
Terjadinya  main  hakim  sendiri  merupakan  dampak  sosial  terhadap  kelemahan pasal 284 KUHP. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan  hukum,  karena apabila  hal  itu  kurang  mendapat  perhatian maka  penegakan hukum tidak akan tercapai. Karena pada kenyataannya, substansi dalam pasal 284 KUHP tidak mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, contohnya nilai rukun yang ada di dalam masyarakat seperti tolong menolong dan saling menghargai.
Bahwa  Perluasan  terhadap  Pasal  284  bisa  juga  menyebabkan  perbuatan  zina menjadi delik umum, dan bukan lagi menjadi delik aduan. Hal ini karena norma agama dan sosial yang ada di dalam masyarakat ketika mendapati perempuan dan laki-laki yang
berduaan  dan  tidak  terikat  perkawinan  adalah  perbuatan  maksiat  sehingga  harus dilaporkan, dan akibatnya menjadi main hakim sendiri.
Perubahan ini juga bisa mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya. Maka, tidak jarang suami istri memutuskan untuk tidak  melaporkan  zina  yang  dilakukan  pasangannya  karena  tidak  ingin  perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui dampak dari perluasan Pasal 284 KUHP yakni untuk mengurangi jumlah perempuan hamil diluar nikah dan ditelantarkan, sebagaimana zina dalam konteks pemahaman agama dan dampak psikologis terhadap anak-anak dan kehormatan keluarga.

## Kesimpulan
Bahwa  Perbuatan  perzinahan  adalah  merupakan  delik  aduan  yang  hanya  dapat dituntut  jika  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  mempunyai  hak  untuk  mengatakan  hal tersebut (vide pasal 284 ayat 2 KUHP). Pengaduan-pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu  6  (enam)  bulan  sejak  peristiwa  tersebut  diketahui  atau  dalam  jangka  waktu  9 (sembilan)  bulan,  jika  pengadun  berada  di  luar  negeri  (vide  pasal  74  ayat  1  KUHP). Pengaduan terhadap kasus perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (vide pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka  waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian (pasal 75 KUHP).
Bahwa  Perluasan  terhadap  Pasal  284  bisa  juga  menyebabkan  perbuatan  zina menjadi  delik  umum,  dan  bukan  lagi  menjadi  delik  aduan.  Hal  ini  karena  paham masyarakat  yang  ketika  mendapati  perempuan  dan  laki-laki  yang  berduaan  dan  tidak terikat perkawinan adalah perbuatan maksiat sehingga harus dilaporkan, dan akibatnya menjadi main hakim sendiri.
Perubahan ini juga bisa mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya. Maka, tidak jarang suami istri memutuskan untuk tidak  melaporkan  zina  yang  dilakukan  pasangannya  karena  tidak  ingin  perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir,  Muhammad.  (2000).  Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti .
Adji, Oemar Seno. (1981). Hukum [acara] pidana dalam prospeksi . Penerbit Erlangga.
Amalia, Mia. (2018). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 1 (1).
Amri,  Indrawan  Fajar  Bin  Zaufi,  &  Busthami,  M.  Dachran  S.  (n.d.).  Adultery  in  the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume , 23 .
Bahiej, Ahmad. (2003). Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Sosio-Relegia , 2 (2), 2.
Chazawi, Adami. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta .
Hamzah, Andi. (2017). Hukum Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Hs, Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika .
Kurniawan, Teguh, Sihombing, Adelina Mariani, & Berliane, Aurelia. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Binamulia Hukum , 12 (1), 11–24.
Marpaung,  Leden.  (1996). Kejahatan  terhadap  kesusilaan  dan  masalah  prevensinya . Sinar Grafika.
Munarki, Abu. (2006). . Pekanbaru: Berlian Putih .
Santoso, Topo. (1997). Seksualitas dan hukum pidana . Ind-Hill.
Soekanto,  Soerjono.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Soesilo, Raden. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar- komentarnya  lengkap  pasal  demi  pasal:  untuk  para  pejabat  kepolisian  negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb. (No Title) .
Soesilo,  Raden.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Yuliansyah,  Dimas  Wahyu,  Iskandar,  Iskandar,  &  Umami,  Ariza.  (2021).  UPAYA KEPOLISIAN DALAM

## MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAPTINDAK PIDANA PERZINAHAN. JUSTICE LAW: Jurnal Hukum ,
1 (1), 26–37.
Copyright holder:
Muhammad Ridho Muttaqien, Anyelir Puspa Kemala (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: