Jurnal Penelitian Agama Hindu Terakreditasi Kepdirjen Risbang Kemenristekdikti Nomor 10/E/Kpt/2019

## Jayapangus Press
Volume 3 Nomor 1 (2019)
ISSN : 2579-9843 (Media Online) http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH

## PARADARA DALAM DELIK KESUSILAAN DI KOTA DENPASAR PERSEPEKTIF HUKUM HINDU
Oleh:
I Nyoman Alit Putrawan 1 , I Nyoman Sirta 2 , I Gusti Ngurah Sudiana 3
13 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
2 Universitas Udayana Email: 1 alitputrawan.80@gmail.com

## Abstract
Crimes against women (paradara) often occured in people's lives. Moral degradation and  decency  as  one  of  the  opposite  causes,  the  victims  were  Hindu  women,  such  as  rape, adultery, sexual  abuse and child copulation.  Hindu women used  the object  of  abuse for  the perpetrators  of  paradara.  Paradara  and  dispute  laws  were  laws  that  could  be  accepted according to  the provisions of  the Criminal Code and also  the provisions of  Law No. 23 of 2002 and Law No. I7 of 2016 concerning the protection of children with a maximum prison sentence of 20 years. Paradara and following the moral dispute, which took place in the city of Denpasar, carried out by individuals or groups of people in connection with Hindu women were seen as being weak and easily harassed by supporters. Women in Hinduism were very respected and also honored, because Hindu women who gave birth succeeded in winning the continuity  of  Hinduism.  Once  approved,  the  woman  would  receive  prosperity  and  where women  were  harassed  then  the  misery  and  destruction  would  be  obtained.  If  there  was  a crime,  Paradara  applied  Hindu  law  as  a  death  sentence,  the  purpose  of  the  application  of punishment is to provide peace and harmony
.
Keyword : Paradara, Protection Of Children

## PENDAHULUAN
Fenomena kejahatan terhadap wanita (paradara), terjadi dalam kehidupan masyarakat di kota Denpasar, karena pemenuhan kebutuhan seksual manusia yang kadang menyimpang. Degradasi  moral  dan  kurangnya  pemahaman  agama  serta  melemahnya  nilai  kesusilaan sebagai  salah  satu  penyebab paradara dan  yang  menjadi  korbannya  perempuan  Hindu, seperti  pemerkosaan,  perzinahan,  pencabulan  serta  persetubuhan  dengan  anak.  Perempuan Hindu dijadikan objek pelecehan bagi para pelaku paradara . Paradara dan tindak kejahatan kesusilaan  adalah  perbuatan  yang  dapat  dihukum  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  281-295 KUHP  dengan  hukuman  penjara  maksimal  12  tahun,  UU  No.17  Tahun  2016  juga menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun penjara ditambah dikebiri kimia, serta alat deteksi. Paradara dan tindak kejahatan kesusilaan, yang terjadi di wilayah Kota Denpasar, dilakukan oleh  individu  maupun  kelompok  masyarakat  dikarenakan  mereka  memandang  perempuan Hindu  mudah  dilecehkan.  Perempuan  dalam  agama  Hindu  sangatlah  dihormati  serta dimuliakan,  karena  wanita  Hindu  melahirkan  keturunan  yang  akan  meneruskan keberlangsungan  agama  Hindu.  Manawadharmasastra  III.  56  menyatakan  dimana  Wanita dihormati, disanalah para dewa  -dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihotmati
(dilecehkan),  tidak  ada  upacara  suci  apapun  yang  berpahala.  Yang  artinya  bahwa  jika seseorang melakukan paradara maka kesengsaraan akan diperoleh.
Pelaku paradara dan  kejahatan  kesusilaan,  berhak  mendapat  hukuman  yang  berat, karena para pelaku paradara dan kejahatan kesusilaan, telah melecehkan perempuan Hindu yang begitu dihormati serta dimuliakan yang merupakan simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu. Kantaka  Sodhana adalah  sebagai  kitab  hukum  pidana  Hindu,  yang  intisarinya  dari Manawadharmasastra yang dijawantahkan kedalam kitab turunannya seperti Sarasamusccaya,  Adi  Agama,  Kutara  Menawa, Manawa  Swarga dan  kitab-kitab  hukum lainnya yang memuat tentang hukum-hukum bagi manusia.

## PEMBAHASAN
Bentuk  kekerasan  seksual  adalah  sangatlah  beragam.  Mulai  dari  bentuknya  meraba hingga  pada  bentuk  memaksa  untuk  melakukan  hubungan  badan.  Murniati  (2004,  227-229) menyatakan,  salah  satu  penyebab  terjadinya  kekerasan  dan  lemahnya  perlindungan  hukum bagi  korban  perempuan  di  Indonesia,  Bentuk  paradara  meliputi:  1)  Perkosaan,  adalah  suatu tindakan  kriminal  di  saat  korban  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  seksual,  khususnya penetrasi  dengan  alat  kelamin  di  luar  kemauannya  sendiri.  2)  Pencabulan,  merupakan kecenderungan  untuk  melakukan  aktivitas  seksual  dengan  orang  yang  tidak  berdaya  seperti anak,  baik  pria  maupun  wanita,  dengan  kekerasan  maupun  tanpa  kekerasan.  3)  Perzinahan, Zina  menurut  adalah  Persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  bukan  suami  istri.  zanah  (bahasa Ibrani) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 4) Persetubuhan (Andi  Zainal Abidin Farid, 2007: 339) adalah  :  “  Tindakan  memasukkan  kemaluan  laki-laki  ke  dalam  kemaluan  perempuan  yang pada  umumnya  menimbulkan  kehamilan,  dengan  kata  lain  bilamana  kemaluan  itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan “.
Terjadinya  paradara  dan  kejahatan  Kesusilaan  di  Kota  Denpasar,  dikarenakan:  1) Akses  media  sosial  yang  kebablasan,  sehingga  setiap  orang  bebas  untuk  mengakses  konten pornogarafi  dan  porno  aksi,  sehingga  peluang  terjadinya  paradara  semakin  terbuka  dan meningkat; 2) Lemahnya moralitas dan karakter, menyebabkan tindak kejahatan muncul pada khususnya  paradara  dan  kejahatan  Kesusilaan  di  Kota  Denpasar,  yang  disebabkan  pelaku sangat  lemah  dari  segi  pendidikan  karakter,  moralitas  serta  pemahamannya  tentang  agama, (3)  tidak  meratanya  sumber-sumber  ekonomi  menyebabkan  muncul  kasus  paradara  di  kota Denpasar,  maka  penyediaan  lapangan  pekerjaan  harus  disediakan  sehingga  orang  akan bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak; (4) pengaruh lingkungan sosial, pengaruh lingkungan  sangat  mempengaruhi  terjadinya  tindak  kejahatan paradara  dan  kejahatan Kesusilaan,  lingkungan  individu  yang  tidak  mendidik  dan  kumuh  membuat  pelaku mempunyai  fantasi  dan  orientasi  yang  berbeda  terhadap  seks,  biasanya  pelaku  paradara muncul  karena  pengaruh  lingkungannya  yang  banyak  terdapat  perjudian,  banyak  peredaran narkotika  dan  minuman  keras,  merebaknya  adanya  prostitusi  serta  gaya  hidup  bebas/free seks, serta terjadinya Broken Home; (5) paradara dan kejahatan Kesusilaan di Kota Denpasar juga  dapat  disebabkan  karena  adanya  ketimpangan  sanksi  hukum  dan  lemahnya  kontrol sosial,  ini  dikarenakan  pelaku  paradara  sangat  ringan  dijatuhi  hukuman  dikarenakan  dari akibat  kontrol  masyarakat  terhadap  para  penegak  hukum  sangat  lemah,  penanganannya sangat  lambat  sehingga  menimbulkan  kecurigaan  di  masyarakat,  akibat  lemahnya  aparat penegak  hukum.  Akibat  lemahnya  kontrol  sosial  di  masyarakat  memicu  para  pelaku  tindak kejahatan  paradara  dan  kejahatan  Kesusilaan  dengan  mudah  melakukan  kejahatan,  seperti pemerkosaan,  perzinahan,  pencabulan  dan  persetubuhan  yang  menimpa  para  perempuan Hindu sebagai korbannya.
Berdasarkan  uraian  teori  kontrol  sosial,  terhadap  upaya  yang  dilakukan  untuk  dapat mengantisipasi  tindak  kejahatan paradara dan  kejahatan  Kesusilaan  dalam  persepektif
hukum  Hindu  di  Kota  Denpasar,  dapat  diuraikan  beberapa  penyelesaian  dan  upaya pencegahan  terhadap paradara ini,  yaitu:  Pertama,  Pemerintah  berupaya  dengan  tegas memberikan sanksi kepada para pelaku tindak kejahatan paradara dan kejahatan Kesusilaan di  Kota  Denpasar  berdasarkan  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, Sebagaimana  diketahui  bahwa  kejahatan  seksual  di  dalam  KUHP  tertuang  dalam  Bab  XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan  yang diatur pada pasal 285 sampai pasal 296 KUHP. Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perbuatan cabul, dan pemerkosaan  yang  secara  keseluruhan  adalah  perbuatan  kesusilaan,  UU  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 17 tahun 2016 yang mana hukuman maksimalnya 20 tahun penjara, kebiri kimia serta pemasangan detektor serta pengumuman pelaku. Tindak pidana  perkosaan  yang  di  atur  di  dalam  Pasal  285  KUHP  secara  lengkap  berbunyi  sebagai berikut :
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  perempuan  yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara  yang  tidak  sah, misalnya  memukul  dengan  tangan atau  dengan  segala  macam  senjata,  menyepak, menendang  dan  sebagainya.  Tindak  pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  padanya  perbuatan  dihukum  karena  salahnya melakukan  perbuatan  melanggar  kesopanan  dengan  hukum  penjara  selama-lamanya Sembilan tahun”.
Bentuk  pencabulan  cukup  beragam,  ada  beberapa  jenis  istilah  tentang  pencabulan meliputi :
1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. Fonding : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.
Perzinahan  diatur  dalam  Pasal  287  dan  Pasal  288  yang  berbunyi  :  Pasal  287,  (1) Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar  pernikahan,  padahal  diketahui  atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata,  bahwa  belum  mampu  dikawin,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  tahun.  (2)  Penuntutan  hanya  dilakukan  atas  aduan,  kecuali  jika  umurnya  wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294. Pasal 288, berbunyi :
1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa  sebelum  mampu  dikawin,  diancam,  apabila perbuatan  mengakibatkan  luka-luka,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
2. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  dijatuhkan  pidana  penjara  paling lama delapan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  lebih  khusus  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang- undang tersebut, pengaturan  tentang  persetubuhan  terhadap  anak  diatur  dalam  Pasal  81,  yang  menentukan bahwa :
1. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap orang  yang  dengan  segaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
Kedua,    Memberikan    sanksi    hukum    pidana    Hindu    berdasarkan    kitab Kantaka Sodhana seperti  yang  terdapat  pada Manavadharmasastra, sarasamuccaya,  Adi  Agama, Kutara  Manawa,  Manawa  swarga serta  turunannya,  penerapan  kitab kantaka sodhana /hokum pidana Hindu ini, dapat  lebih  memberatkan pelaku paradara dan kejahatan Kesusilaan.  Di  samping  hukuman  denda,  hukuman  maksimal  yang  diterima  pelaku  adalah hukuman potong jari sampai hukuman mati, seperti tertuang dalam MDS VIII. 367 dan 372 , Manawa  Dharmasastra  VIII.359,  Menyatakan  “Seorang  bukan  Brahmana  diancam  dengan hukuman  mati  karena  perbuatan  berzina,  karena  istri  dari  keempat  warna  itu  harus  dijaga benar-benar”  (Pudja  dan  Sudharta.  2002). Sarasamuccaya Sloka  153  dapat  memperpendek umur, Parasara  Dharmasastra X.30  sanksinya  diusir, Adi  Agama pasal  207  sanksinya dihukum  mati  oleh  raja, Kutara  Manawa pasal  159 amungpang adalah  sanksinya  hukuman mati, Manawa  Swarga pasal  28  dan  pasal 198 Sad  Atatayi sanksinya  hukuman  mati  dan denda;  Ketiga,  penerapan  sanksi  adat  telah  memberikan  sanksi  berupa harta  danda dan sangngaskara  danda ,  diberhentikan  sebagai Krama  (kanorayang) melaksanakan  ritual penyucian (prayascitta) yaitu pembersihan sekala dan niskala,  yang bertujuan secara niskala mengembalikan kesucian perempuan Hindu yang telah dinodai oleh pelaku. Penerapan sanksi adat telah dilakukan di Desa Tenganan Pegeringsingan (awig-awig pasal 15/perzinahan, pasal 32/perkosaan),  awig  –  awig  Desa  Pakraman  Sanur  Kauh  (persetubuhan)  sanksinya  berupa harta  danda dan sangngaskara  danda ,  Awig-awig  Desa  Pakraman  Renon  Palet  2  ,  Indik Pamidanda  dan  pararem  .  Pararem  Desa  pakraman  Renon.  No.001/Par-DPR/VI/2017. Tujuannya  adalah  sebagai  efek  jera  bagi  para  pelaku paradara dan  kejahatan  Kesusilaan lainnya.
Upaya  Pencegahan Paradara di  Kota  Denpasar  meliputi:  1)  Memperluas  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  sehingga  tidak  ada  masyarakat  yang  menjadi  pengangguran, karena  dalam  pandangan  hukum  Hindu,  sebagai  kepala  rumah  tangga  berkewajiban  untuk menafkahi  seluruh  anggota  keluarganya;  2)  Sweeping  Penduduk  (KTP)  yang  berkerjasama dengan Pecalang, Polmas, Babinsa serta masyarakat Adat dan Dinas, adalah sebagai bentuk upaya  untuk  dapat  menjaga  wilayahnya  dari  pelaku Paradara; 3)  melaksanakan  sosialisasi produk  hukum  dilakukkan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  sadar  dan  melek  hukum sehingga  masyarakat  tahu  hukum  baik  dengan  media dharma  wacana dengan  tema Kedudukan  Perempuan  Hindu  dan  cara  melindunginya  dan  tema  yang  berkaitan  dengan Paradara .  Dalam  konteks  ini,  masyarakat,  keluarga  serta  Individu  sebagai  motor  untuk mengendalikan  dan  mengontrol  serta  mengantisipasi  terjadinya  tindak  kejahatan Paradara dan Kejahatan Kesusilaan dengan menggandeng LBH, LSM dll; 4) Pendidikan sex pranikah sangat  penting  bagi  remaja  yang  akan  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  seorang  gadis dewasa;  5)  Penguatan  hubungan  sosial  sangat  diperlukan  untuk  mengendalikan  prilaku paradara ,  melalui pasidikaraan, menyama  braya,  salunglung  sebayantaka,  asah  asih  asuh ,
jika hubungan sosial dimasyarakat Kota denpasar kuat maka paradara akan dapat ditekan di Kota Denpasar.
Berdasarkan  uraian  teori culture  conflict  theory ,  terhadap  implikasi  terjadinya paradara dan  kejahatan  Kesusilaan  terhadap  perilaku  masyarakat,  dapat  diuraikan  beberapa temuan  diantaranya  adalah:  (1)  Terganggunya  stabilitas  Umat  Hindu  mengakibatkan melemahnya kerukunan intem dan antar umat beragama yang disebabkan adanya umat Hindu yang ikut serta dalam paradara dan kejahatan Kesusilaan tersebut. Karena pelaku paradara dan  kejahatan  Kesusilaan,  telah  melecehkan  serta  menodai  wanita  Hindu  yang  sangat dihormati dan dimuliakan yang merupakan simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu yaitu perempuan  Hindu  itu  sendiri.  (2)  Fobia  bagi  perempuan,  akibat  dari paradara ini menimbulkan  dampak  materiil  maupun  immateriil,  dampak sekala dan niskala ,  perempuan hindu  yang  menjadi  korban paradara akan  mengalami  trauma,  beban  mental,  serta  fobia terhadap  laki-laki.  (3)  Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum.  yang dikarenakan  masyarakat  merasa  tidak  nyaman  dan  terganggu  karena  berbagai  tindak kejahatan paradara dan  kejahatan  Kesusilaan  terjadi  dibeberapa  wilayah  di  Kota  Denpasar. (4)  Rendahnya  perlindungan  terhadap  perempuan  Hindu,  perempuan  Hindu  yang  sangat dihormati  dan  dimuliakan  yang  merupakan  simbol  kesucian  dalam  ajaran  agama  Hindu, dengan  mudah  dilecehkan  dan  dinodai  dengan  perilaku-perilaku  melanggar  Hukum,  hanya demi  kepentingan  kebutuhan  seksual  yang  menyimpang  dan  kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat merugikan orang lain. (5) Melemahnya nilai kesusilaan dalam Masyarakat mendorong terjadinya paradara di  kota Denpasar, nilai  kesusilaan dan keadaban masyarakat hindu  di  bali  sudah  mulai  memudar, sesanti yang  diejawantahkan  dengan  prilaku  seperti misalnya salunglung  sabayantaka,  penyamabrayan,  asah asih  asuh sangat  jarang  jumpai, cendrung  karakteristik  masyarakat  berubah  kearah individualistik,  pragmatisme,  hendoisme , gaya  hidup  sosialita  sehingga  lunturnya nilai  kesusilaan  di  masyarakat  dan  memudahkan terjadinya paradara .

## KESIMPULAN
Bentuk  dan  penyebab  terjadinya paradara dalam  delik  kesusilaan  di  kota  Denpasar, bentuk paradara meliputi  :  pemerkosaan,  Pencabulan,  perzinahan  serta  persetubuhan  yang korbannya adalah perempuan Hindu. Penyebab dari paradara meliputi : akses media sosial, tidak  meratanya  sumber-sumber  ekonomi, pengaruh  lingkungan  dan  ketimpangan  sanksi hukum  menjadi  faktor  yang  penting  sekali  timbulnya  kejahatan  paradara.  Upaya  yang dilakukan  untuk  dapat  menanggulangi  terjadinya Paradara dengan  memberikan  sanksi hukum pidana Nasional, hukum Hindu, hukum adat bagi para pelaku Paradara, Untuk dapat mengatisipasi  dengan  jalan  memperluas  lapangan  pekerjaan  melalui  pemerataan  ekonomi, Penertiban  penduduk,  sosialisasi  produk  hukum,  sosialisasi  Sex  pranikah,  penguatan hubungan  sosial.  Dampak paradara terganggunya  Stabilitas  Umat  Hindu,  Fobia, ketidakpercayaan  terhadap  aparat  penegak  hukum,  rendahnya  perlindungan  terhadap perempuan Hindu, melemah nilai Kesusilaan dalam masyarakat.
Paradara yang  menimpa  para  perempuan  Hindu  hendaknya  tidak menjadikan masyarakat  Hindu  menjadi  lemah  dan  menurunnya sradha dan bhakti kepada Ida  Sang Hyang Widhi Wasa , namun justru sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran baru betapa berharganya perempuan Hindu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti. 2002, Remaja dan Bahaya Narkoba .  Jakarta : Pranada Abu Huraerah. (2006). Kekerasan Terhadap Anak . Jakarta: Nuansa.
Agaid, N. 2002. “Penyerangan Seksual Terhadap Anak atau Perlakuan Salah Secara Seksual Terhadap  Anak”  dalam Training  Workshop  on  Protective Behavior  Against  Child
Sexual Abuse Among Street and Sexually Exploited Children , Jakarta, ICWF-Childhope Asia Philippines, 3-7 Maret 2002. Jakarta.
Anang  Sugeng  Cahyono,  2015. Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap  Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia . Yogyakarta : UGM Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan . Pressindo, Jakarta. Arikunto,  Suharsimi.  (2002). Prosedur  Penelitian  Suata  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Artadi, I Ketut. 2012. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya . Denpasar: Pustaka Bali Post.
Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia , www.hukumonline.com. Diakses tanggal 28 September 2018, jam 22.15 WIB.
Bushar Muhammad . 1983. Pokok-Pokok Hukum Adat , Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
DR. Juju Samsrudin Saputra. 2016. Perlindungan Anak terhadap Tindak Perkosaan. Cirebon : Universitas 17 Agustus press
DR. Soedjono D, SH. 1974. Pathologi Sosial . Bandung: Alumni Ekasana,  Suastika.  2013.  Dampak  Hukum  Perbuatan  Paradara  Pada  Masyarakat  Hindu  di Bali studi Kasus Kantaka Sodhana dan Ekayana. Penelitian : IHDN Denpasar
Endah  Triastuti  Ph.D.  2017. Kajian  Dampak  Penggunaan  Media  Sosial  Bagi  Anak dan Remaja . Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fakih, M. 1997. “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”, dalam Eko Prasetyo dan  Suparman  Marzuki  (ed). Perempuan  Dalam  Wacana Perkosaan ,  Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Garna,  Judistira  K.  1992.  Teori-Teori  Perubahan  Sosial,  Bandung:  Program  Pascasarjana Unpad.
Gosita, Arief. 1993. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademik presindo.
Kunarti.  2004.  Pengaruh  Interaksi  Keluarga  dan  Tekanan  Ekonomi  terhadap  Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta
Kartini  Kartono.  1997. Patologi  Sosial  3:Gangguan-gangguan Kejiwaan.  Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada.
Kartono Kartini. 1996. Pendidikan Politik. Bandung: Mandiri Maju. Krida setiani. 2014. Dampak Pergaulan Bebas . Jakarta : RJ
Lamintang.  1990. Delik-delik  Khusus:  Tindak  Pidana-Tindak  Pidana  yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma. Yogyakarta: Rifka Annisa. Lestawi, I Nengah. 1999. Hukum Adat . Paramitha : Surabaya Moeljatno, 2003. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Jakarta: Bumi Aksara Moeljatno.  2011.  Tt. Azaz-azaz  Hukum  Pidana. Yogyakarta  :  Seksi  Kepidanaan  Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Moeljono . 1987. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Bina Aksara Nurjaya. 2010. Vyawahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Hukum. Denpasar. Fakultas Dharma Duta. IHD Negeri Denpasar.
Parekh, Bhiku. 2008. Rethinking Multikulturalisme Keberagaman Budaya dan Teori Politik . Yogyakarta: Kanisius.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
Pudja (1979). Sarasamuccaya . Surabaya : Paramitha
Pudja  dan  Sudharta.  2002. Manawa  Dharmasastra  Manu  (Manu  Dharmasastra). Jakarta  : CV. Pelita Nursatama Lestari.
Purwani,  M.E,  Putri  Sagung.  2008. Victimisasi  Kriminal  Terhadap  Perempuan. Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari.
Purwanto, Ngalim. 1990. Psikologi Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional.
Rafael,  Raga  Maran.  2007. Manusia  &  Kebudayaan  dalam  Perspektif  Ilmu  Budaya Dasar. Jakarta : Rineka Cipta.
Santoso dan Zulfa. 2011. Kriminologi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Jakarta Santoso, Topo. 1997. Seksualitas Dan Hukum Pidana . Jakarta: IND.HILL-CO. Soekanto. 2011. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soetjiningsih.  2007.  Buku  Ajar:  Tumbuh  Kembang  Remaja  dan  Permasalahannya.Jakarta  :
CV. Sagung Seto.
Sudarsono. 2008. Kenakalan Remaja . Jakarta: Renika Cipta Suhendri Cahya Purnama. 2016. PHOBIA? No WAY?. Jakarta : ANDI Wastawa,  I  Wayan.  2018.  Kaidah  Sosial  Dan  Hukum  Dalam  Teks  Manawa  Swarga  Dan Konteksnya  Pada  Masyarakat  Bali  di  Kabupaten  Klungkung.  Penelitian  : IHDN Denpasar
Windriati,  D.  2013.  Hubungan  Antara  Tingkat  Pengetahuan  Remaja  Tentang  Seksualitas dengan  Sikap  Terhadap  Perilaku  Seksual  Pranikah  Pada  Siswa  Kelas  X  di  SMK Kasatrian  Solo  Kartasura  Sukoharjo.  Naskah  Publikasi.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Zamroni, DR. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta:Tiara Wacana.