## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439

## Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya

## Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Dola Riza 1* , Meita Lefi Kurnia 2 , Boiziardi 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: dolarizash21@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 10/12/2023 Pengaturan  pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya  administratif  berupa banding  menurut  undang-undang  peradilan  tata  usaha  negara  dan  undang- undang  administrasi  pemerintahan  telah  diatur  dalam  UU  PTUN.  Setelah diundangkannya  UU  Administrasi  Pemerintahanan,  hal  ini  juga  turut  diatur dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan,  namun  terdapat  perbedaan  dalam pengaturan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan  pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya  administratif  berupa banding  menurut  undang-undang  peradilan  tata  usaha  negara  dan  undang- undang  administrasi  pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  meskipun  terdapat  perbedaan,  pengaturan  untuk  hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN.
Diterima, 04/01/2024 Dipublikasi, 08/01/2024

## Kata Kunci:
Upaya Administratif; Banding; Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan

## Abstract
Keywords: Administrative Efforts; Appeals; State Administrative Court Law; Government Administration Law Arrangements for filing lawsuits through  administrative measures in the form of  appeals  according  to  the  state  administrative  justice  law  and  government administration law has been regulated in  the state administrative justice law. After  the  enactment  of  the  Government  Administration  Law,  this  matter  was also  regulated  in  the  Government  Administration  Law,  but  there  were differences  in  these  regulations.  The  formulation  of  the  problem  in  this research is how to regulate the filing of lawsuits through administrative efforts in  the  form  of  appeals  according  to  the  state  administrative  justice  law  and government  administration  law.  Based  on  the  research  results,  it  can  be concluded that although there are differences, the regulations for material law are  guided  by  the  Government  Administration  Law  and  formal  law  is  still guided by the State Administrative Court Law.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  sumber  hukum  materil  dari hukum tata usaha negara dan sumber hukum formil dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 sampai Pasal 52 merupakan hukum materil yang mengatur mengenai hukum tata  usaha  negara  dan  Pasal  53  sampai  Pasal  145  merupakan  hukum  formil  yang  mengatur mengenai  hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  sedangkan  Undang-undang Administrasi  Pemerintahan  mengatur  hubungan  hukum  antara  badan  atau  pejabat administrasi  pemerintahan  dengan  masyarakat  dalam  wilayah  hukum  publik.  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintah  ini  merupakan  regulasi  penting  dari  proses  reformasi birokrasi,  karena  menegaskan  manajemen  pemerintahan  agar  bisa  berjalan  dengan  benar
dalam  menjalankan  fungsi  pokok. 1 Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  mengatur tertib  administrasi  pemerintahan  dalam  menjalankan  pemerintahan,  termasuk  mengatur mengenai pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif.
Berkaitan  dengan  substansi  hukumnya,  yang  menjadi  permasalahan  ialah  mengenai pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya  administratif.  hal  ini  diatur  secara  bersamaan  dalam Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan, namun terdapat ketidakselarasan dalam pengaturan tersebut.
Pengaturan  mengenai  pengajuan  gugatan  bagi  sengketa  yang  melalui  upaya administratif.  Pasal  76  Ayat  (1),  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan, menetapkan  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan  atas  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  yang diajukan  oleh  Warga  Masyarakat.  Dalam  hal  Warga  Masyarakat  tidak  menerima  hasil penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan  banding  kepada  Atasan  Pejabat.  Dalam  hal  Warga  Masyarakat  tidak  menerima hasil  penyelesaian  banding  oleh  Atasan  Pejabat,  Warga  Masyarakat  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Prosedur  upaya  administratif  dimaksud  berbeda dengan  prosedur  administratif  menurut  Pasal  48  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  sebagaimana  ketentuan  Pasal  48  Undang-undnag  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, dalam  hal  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  diberi  wewenang  oleh  atau berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  secara  administratif sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu,  maka  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tersebut  harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
Pengadilan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan sengketa  Tata Usaha Negara  dimaksud  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan  telah  digunakan. Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara mensyaratkan  penyelesaian  upaya administratif  secara  menyeluruh  dan  tuntas  ( uitputten ).  Pasal  76.  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan  penyelesaian  upaya administratif terbatas kepada Atasan Pejabat melalui banding administratif. Dalam hal Warga Masyarakat tidak  menerima  hasil  penyelesaian      banding  oleh  Atasan  Pejabat,  Warga  Masyarakat  dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Undang-undnag  Peradilan  Tata Usaha  Negara  menetapkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  melalui  upaya administratif  diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan selanjutnya dapat diajukan  permohonan  kasasi.  Seluruh  tahapan  upaya  administratif  merupakan  bagian penyelesaian  peradilan,  sehingga  tahapan  selanjutnya  pada  acara  pemeriksaan  peradilan berada pada kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  pemaparan  dalam  latar  belakang  dan  mengacu  dari  judul  penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini adalah Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa  banding  menurut  undang-undang  peradilan  tata  usaha  negara  dan  undang-undang administrasi pemerintahan ?
1 Dika  Yudanto,  Nourma  Dewi, Sinkronisasi  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  Dengan  Undang- undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia, 2016, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, hlm 35.
Suatu  tujuan  penelitian  harus  dinyatakan  dengan  jelas  dan  ringkas,  karena  hal  yang demikian  akan  dapat  memberikan  arah  pada  penelitiannya. 2 Adapun  tujuan  dari  penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  pengajuan  gugatan  yang melalui  upaya  administratif  berupa  banding  menurut  undang-undang  peradilan  tata  usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. penelitian hukum yang penulis susun ini termasuk  sebagai penelitian hukum  normatif  terhadap  perbandingan hukum.  Sifat  penelitian ini  yaitu  preskriptif.  Penelitian  menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu  Pendekatan perundang-undangan  dan  Pendekatan  Konseptual.  Bahan  hukum  yang  digunakan  penulis dalam  menyusun  penulisan  hukum  ini  adalah  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
Menurut  Sjachran  Basah  tujuan  peradilan  administrasi  itu  adalah  memberikan pengayoman  hukum  dan  kepastian  hukum,  baik  bagi  rakyat  maupun  administrasi  negara dalam  arti  terjaganya  keseimbangan  kepentingan  masyarakat  dengan  kepentingan  individu. Untuk  administrasi  negara  akan  terjaga  ketertiban,  ketentraman  dan  keamanan  dalam pelaksanaan  tugas-tugasnya,  demi  terwujudnya  pemerintahan  bersih  dan  berwibawa  dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila. 3
Pemerintah  sebagai  pejabat  administrasi  di  dalam  mengeluarkan  kebijakan  ( beleid ) biasanya  hanya  berdasarkan  interpretasi  yang  dipahami  olehnya.  Namun  dengan  adanya kebebasan  bertindak  pada  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  administrasi  dapat  saja terjadi  perbuatan  atau  tindakan  yang  menyimpang  dari  peraturan  hukum  yang  berlaku sehingga tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak administrabele . 4 Oleh karena itu warga negara diberi kesempatan untuk mengajujan gugatan ke pengadilan.
Berkaitan  dengan  pengajuan  gugatan  terhadap  pengadilan  ini,  Pasal  51  ayat  (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;
Pengadilan Tinggi Tata   Usaha   Negara   bertugas dan   berwenang   memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  di  tingkat  pertama  sengketa  Tata  Usaha  Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
Adapun  pernyataan  ketentuan  dalam  Pasal  48  Undang-undang  Peradilan  Tata  usaha Negara tersebut yaitu:
Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 109.
3 Sjahran  Basah,  1985, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia ,  Bandung, Alumni, hlm 154.
4 Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negar Indonesia, Yogyaarta, Liberty, hlm 74.
Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Dalam  hal  Warga  Masyarakat  tidak  menerima  atas  penyelesaian  banding  oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  menurut  Undang-undang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  upaya  administratif  hanya  diberlakukan  dan  diwajibkan terhadap  sengketa-sengketa  tata  usaha  negara  tertentu  yang  memang  oleh  peraturan perundang-undangannya disediakan upaya administratifnya.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara hanya mengambil sikap untuk mengakui dan menghormati lembaga administratif yang telah ada.  Sebaliknya,  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  mewajibkan  upaya administratif  bagi  sengketa  tata  usaha  negara  yang  oleh  undang-undangnya  memang  tidak disediakan upaya administratifnya. 5
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, upaya administratif itu terdiri atas:
a. Keberatan (administratief bezwaar) ; dan/atau
b. Banding administratif (administratief beroep) .
Berdasarkan penjelasan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebut upaya  keberatan  apabila  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  itu  diselesaikan  oleh badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud. Sedang yang dimaksud dengan banding administratif adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang  diajukan  kepada  instansi  atasan  atau  instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan  keputusan tersebut.
Dalam  prakteknya,  upaya  administratif  yang  disediakan  oleh  peraturan  perundang- undangan untuk sengketa tata usaha negara tertentu itu dapat berupa: 6
a. Upaya keberatan saja;
b. Upaya banding administratif saja; atau
c. Upaya keberatan dan banding administratif (kumulatif).
Terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara yang tersedia upaya administratifnya itu maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu menggunakan upaya administratif yang tersedia.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila semua upaya administratif telah ditempuh namun hasilnya tetap tidak memuaskan  maka  sengketa  tata  usaha  negara  tersebut  dapat  diajukan  kepada  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  untuk  diperiksa  dan  diputus.  Sehubungan      dengan      kerancuan penggunaan    istilah   "keberatan"    dalam    beberapa peraturan dasar dan instansi  lembaga Yang  bersangkutan  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  1991  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Ketentuan  Dalam  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:
1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:
a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat  Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/ beschiking )  semula.
5 Zairin Harahap, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, hlm. 83-84.
6 R. Wiyono, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Garfika, Jakarta. , hlm 112.
b. Pengajuan  surat  banding  administratif  ( administratif  bereop )  yang  ditujukan  kepada atasan  pejabat  atau  instansi  lain  dari  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  Yang mengeluarkan  keputusan  yang  berwenang  memeriksa  ulang  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan.
2. Apabila  peraturan  dasarnya  hanya  menentukan  adanya  upaya  administratif  berupa pengajuan  surat  keberatan,  maka  gugatan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan diajukan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
3. Apabila  peraturan  dasarnya  menentukan  adanya  upaya  administatif  berupa  pengajuan surat  keberatan  dan/atau  mewajibkan  pengajuan  surat  banding  administratif,  maka gugatan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  diputus  dalam  tingkat banding  administratif  diajukan  langsung  kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.
Meskipun  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  yang  telah  melalui  upaya  administratif  harus diajukan  kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  akan  tetapi  dengan  adanya  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1991,  dilakukan  pembagian  kompetensi  antara Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara.  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  mengadili  sengketa  tata  usaha  negara  yang  upaya  administratifnya  hanya terdiri  dari  keberatan  saja.  Sedangkan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  mengadili sengketa  tata  usaha  negara  yang  upaya  administratifnya  terdiri  dari  keberatan  dan/atau banding administratif. 7 Berdasarkan  ketentuan-ketentuan tersebut  maka  dapat  dibuat skema “Proses  Penyelesaian  Upaya  Administrasi”  menurut  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  sebagai berikut: 8
Skema 1
“Proses Penyelesaian  Upaya Administrasi” menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam rangka  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada setiap Warga Masyarakat, maka  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  memberikan  kesempatan  Warga Masyarakat  mengajukan  keberatan  dan  banding  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atas Pejabat yang bersangkutan.
7 Zairin Harahap, Op Cit, hlm 84.
8 Ujang Abdullah, Upaya Administrasi dalam peradilan Tata Usaha Negara, http://ptun- palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf , diakses  pada 25 Maret 2018.
Sengketa Tata Usaha
Negara
Upaya
administrasi Banding
Administratif ( Administratief Berop) Keberatan Administratif ( Administatief Bezwaar) PT. TUN PTUN MA RI
Ketentuan  umum  UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan  Upaya Administratif  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dalam  lingkungan Administrasi  Pemerintahan  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  dan/atau Tindakan yang  merugikan.  Lembaga  upaya  administratif  menurut  Indroharto  adalah  prosedur penyelesaian sengketa administrasi/tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (bukan  oleh  badan  peradilan).  Lembaga  upaya  administrasi  ini  biasanya  diadakan  sebelum suatu  sengketa  TUN  dibawa  ke  pengadilan  agar  dapat  diselesaikan  terlebih  dahulu  di lingkungan pemerintahan itu sendiri. 9
Apabila  dibandingkan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  Warga  Masyarakat  tidak  menerima  atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa undang-undang ini mengatur bahwa  yang  berwenang  untuk  memeriksa,  serta  menyelesaikan  perkara  yang  telah  melalui upaya  administrasi  berupa  banding  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  atau  pengadilan pada tingkat pertama.
Pasal 75 Undang-undang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang  merasa  dirugikan  oleh  suatu  keputusan/tindakan  badan  atau  pejabat  TUN  untuk mengajukan upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari:
a. Keberatan (administratief bezwaar) ; dan
b. Banding (administratief beroep).
Berdasarkan  Pasal  77  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan,  Secara  garis  besar upaya  keberatan  menurut  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  dilakukan  dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Keberatan  diajukan  secara  tertulis  kepada  badan/pejabat  yang  telah  mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN yang dimaksud;
b. Keberatan  diajukan  paling  lama  21  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  keputusan  atau dilakukannya tindakan tersebut;
c. Badan/pejabat  TUN  menyelesaikan  upaya  keberatan  paling  lama  10  hari  kerja  sejak diterimanya keberatan;
d. Badan/pejabat  TUN  berwenang  mengabulkan  atau  menolak  keberatan.  Dalam  hal keberatan dikabulkan maka badan/pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan keberatan. Akan tetapi jika keberatan ditolak maka badan/pejabat TUN harus menuangkan  keputusan  penolakan  tersebut  secara  tertulis  dan  menyampaikannya  kepada pemohon keberatan.
Berdasarkan  Pasal  77  Undang-undang  Adminitrasi  Pemerintahan  ini,  alur  proses pengajuan keberatan adalah sebagai berikut: 10
9 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , hlm 194.
10 Muhammad  Yasim,  Laode  Ruditan  dkk,  2017, Anotasi  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan, Universitas  Indonesia- Center  for  Study  of  Governance  and  Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta. , hlm 251.

## Skema 2

## Alur proses pengajuan keberatan menurut UU Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan  Pasal  78  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan,  upaya  banding administratif  menurut  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  dilakukan  dengan mekanisme berikut ini:
a. banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
b. banding  administratif  diajukan  kepada  atasan  dari  pejabat  yang  telah  menetapkan keputusan yang dimaksud;
c. tenggang  waktu  pengajuan  banding  administratif  adalah  10  hari  kerja  sejak  diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
d. Badan/pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
e. Badan/pejabat  TUN  berwenang  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  banding administratif.  Dalam  hal  banding  administratif  dikabulkan,  maka  badan/pejabat  TUN wajib  menetapkan  keputusan  baru  sesuai  permohonan  banding.  Akan  tetapi  jika permohonan  banding  administratif  ditolak  maka  badan/pejabat  TUN  harus  menuangkan keputusan  penolakan  tersebut  secara  tertulis  dan  menyampaikannya  kepada  pemohon banding.
Setelah  seluruh  upaya  administratif  sebagaimana  disebut  diatas  telah  ditempuh  akan tetapi warga masyarakat masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang ia terima, maka warga masyarakat dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa sengketa tata usaha negara  yang  dimaksud  ke  pengadilan.  pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa tata usaha negara pasca upaya banding administratif ialah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu  dapat  disimpulkan  dari  ketentuan  Pasal  1  Angka  18  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini
Pengajuan keberatan (maksimal 21 hari kerja sejak
diumumkan keputusan) Proses penyelesaian keberatan ( maksimal 10 hari kerja) Diterima Penetapan keputusan sesuai permohonan Penetapan permonhonan keberatan tidak diproses (dianggap dikabulkan) Ditolak Pemohon  menerima atau mengajukan banding
adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  berdasarkan  Pasal  78  ini,  alur  proses  pengajuan banding adalah sebagai berikut: 11

## Skema 3

## Alur Proses Pengajuan Banding Administratif
Berdasarkan uraian di atas, perbandingan pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diajukan ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  sengketa  tata  usaha  negara  yang  telah  selesai  melalui upaya  administratif  berupa  keberatan.  Untuk  pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya administratif  berupa  keberatan  dan/atau  banding  diajukan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara.  Apabila  dibandingkan  dengan  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan, pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding tetap diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama).
Dengan  demikian  terdapat  dua  norma  hukum  yang  mengatur  upaya  administratif banding.  Kaitannya  dengan  setelah  selesainya  upaya  aministratif banding warga masyarakat masih hendak mengajukan ke pengadilan, terdapat dua pengadilan  yaitu  Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha  Negara  (Pasal  48  Undnag-undnag  Peradilan  Tata  Usaha  Negara)  dan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Pasal  76  ayat  (3)  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan).
Menurut  Yodi  Martono,  setelah  upaya  administrasi  selesai  dilaksanakan,  warga masyarakat  yang  masih  belum  menerima  keputusan  upaya  administratif  mengajukan gugatannya  tetap  ke  Pengadilan  Tinggi    Tata  Usaha  Negara  karena  Undang-undang Administrasi  bukan  merupakan  hukum  acara.  Upaya  administratif  dalam  Pasal  48  Undang- undang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  masih tetap  berlaku karena belum  dicabut.  Kerancuan timbul  karena  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  memberi  kewenangan  kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha  Negara  masih  berlaku  yang  mengatur  hukum  acara.  Untuk  itulah,  perlu  adanya
11 Ibid , hlm 258.
Pengajuan Banding (maksimal 10 hari kerja sejak diumumkan Keputusan
Upaya Keberatan diterima) Proses Penyelesaian Banding (maksimal 10 hari kerja) Diterima
Penetapan Keputusan sesuai permohonan banding tidak diproses (dianggap dikabulkan) penetapan keputusan sesuai permohonan (maksimal 5 hari kerja) Ditolak Pemohon
menerima atau mengajukan gugatan ke PTUN
sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  pasca  lahirnya  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan. 12
Berdasarkan  pembahasan  perbandingan  pengaturan  terhadap  pengajuan  gugatan  yang melalui upaya administratif yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut:
Mengingat  bahwa  UU  Administrasi  Pemerintahan  merupakan  seperangkat  aturan materil yang berlaku di lingkup bestuur (pemerintahan), sehingga untuk pengaturan beracara di  lembaga  peradilan  masih  tetap  berpedoman  kepada  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagai hukum formil. Tata cara pengajuan gugatan termasuk ke dalam ranah hukum formil. Menurut  penulis,  proses  penyelesaian  upaya  admistratif  masih  berpedoman  kepada  UU Administrasi  Pemerintahan  karena  upaya  administratif  merupakan  upaya  penyelesaian sengketa  tata  usaha  negara  diranah  interen  pemerintahan.  Selain  itu,  setiap  tata  laksana pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pasca  lahirnya  UU  Administrasi Pemerintahan haruslah berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam hal ini menurut penulis prosedur dan tata cara upaya administratif harus berpedoman kepada UU  Administrasi  Pemerintahan.  Sedangkan  Pengajuan  gugatan  terhadap  upaya  yang  telah menempuh upaya administratif harus berpedoman kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagai  hukum  formil,  karena  tata  cara  pengajuan  gugatan  sudah  merupakan  ranah  hukum formil yang tunduk kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu, meskipun UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan tingkat pertama), menurut penulis pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara  ini  tetap  masih  berpedoman  kepada  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1991  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Ketentuan  Dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Dengan demikian, menurut penulis gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang menempuh upaya administratif berupa keberatan saja, sedangkan  gugatan  diajukan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  untuk  sengketa  tata usaha negara yang menempuh upaya administratif berupa:
1. Keberatan dan banding;
2. Hanya banding saja.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  perbandingan  pengaturan  pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya administratif  menurut  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  diajukan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  sengketa  tata  usaha  negara  yang  telah  selesai  melalui upaya  administratif  berupa  keberatan.  Untuk  pengajuan  gugatan  yang  melalui  upaya administratif  berupa  keberatan  dan/atau  banding  diajukan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara.  Apabila  dibandingkan  dengan  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan,
12 Yodi  Martono  Wahyunadi,  2016 ,  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tatta  Usaha  Negara  Dalam  Konteks Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintaha, Disertasi,  Program  Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm 145.
pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding tetap diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama). Dikarenakan tata  cara  pengajuan  gugatan  ini  merupakan  ranah  hukum  formil  maka  menurut  penulis pengajuan gugatan ini masih berpedoman kepada UU PTUN dan SEMA No.2/19991.

## Saran
Masukan  bagi  revisi  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  maupun  Undang- undang  Administrasi  Pemerintahan  agar  mampu  menciptakan  keseimbangan  antara  kedua peraturan  perundang-undangan  terkait  sehingga  kewenangan  dan  kompetensi  PTUN  dapat dinyatakan  secara  jelas  dan  implisit  dalam  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara, memberikan  jaminan  dan  kepastian  bagi  masyarakat  yang  permohonannya  didiamkan  oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Dika  Yudanto,  Nourma  Dewi, Sinkronisasi  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan Dengan  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Penyelesaian  Kasus Penyalahgunaan  wewenang  Pejabat  Pemerintah  Di  Indonesia, 2016,  Jurnal  Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017.
Indroharto,  1993, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta . Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negar Indonesia, Yogyaarta, Liberty.
Muhammad Yasim,  Laode Ruditan dkk,  2017, Anotasi Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan, Universitas  Indonesia- Center  for  Study  of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.
R. Wiyono, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Garfika, Jakarta. Sjahran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia , Bandung, Alumni.
Ujang  Abdullah, Upaya  Administrasi  dalam  peradilan  Tata  Usaha  Negara, http://ptun- palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERAT UN.pdf , diakses pada 25 Maret 2018. Yodi  Martono  Wahyunadi,  2016 ,  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tatta  Usaha  Negara Dalam  Konteks  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintaha, Disertasi,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti, Jakarta, 2016.
Zairin Harahap, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.