Volume.21.No.2.Desember 2021

## KOMPARASI KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHAP

## Herman Sujarwo

## Abstrak:
Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki karakter yang khas dalam sejarah perjuangan  masyarakatnya  yang  mempunyai  budaya  Islam  yang  kuat.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Indonesia  memberikan  otonomi  khusus  bagi  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darusalam  untuk  mengatur  wilayahnya  sendiri,  termasuk diantaranya  adalah  untuk  mengatur  hukum.  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat merupakan salah satu hukum yang dibuat sebagai dasar dalam memproses pelaku pelanggaran  syari’ah  di  Aceh.  Dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  diatur mengenai praperadilan, dimana kewenangan untuk mengadili lebih luas lebih luas daripada  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Kata kunci : Praperadilan, Qanun Hukum Acara Jinayat, KUHAP

## Abstract :
The  province  of  Nanggroe  Aceh  Darussalam  has  a  distinctive  character  in  the history of the struggle of its people who have a strong Islamic culture. Therefore, the  Government  of  Indonesia  grants  special  autonomy  to  the  Province  of Nanggroe Aceh Darussalam to regulate its own territory, including to regulate the law. The Qanun on the Jinayat Procedural Law is one of the laws made as the basis for processing perpetrators of sharia violations in Aceh. In the Qanun on the Jinayat Law, it is regulated regarding pretrial, where the authority to adjudicate is broader than that contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP).
Keywords : Pretrial, Qanun on JInayat Procedural Law, KUHAP

## Pendahuluan
Penegakan  hukum  pidana  menggunakan  hukum  acara  pidana adalah  suatu  keharusan.  Penegakan  hukum  pidana  sudah  melalui  jalur konstitusional  yaitu  dengan  dituangkan  dalam  perturan  perundang- undangan  dimana  dalam  peraturan  tersebut  mengatur  kewenangan  para penegak hukum dalam tugasnya untuk dapat menegakkan hukum pidana sehingga tercapai kebenaran materiil.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana Negara melalui alat-alat kelengkapan  kekuasaanya  melaksanakan  hak  nya  untuk  dapat memidanakan dan menjatuhkan pidana 1 . Hukum acara pidana sangat erat hubungan  nya  dengan  hukum  pidana  yang  merupakan  suatu  rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana lembaga-lembaga kekuasaan dan kelengkapan  negara  yang  berkuasa  seperti  kepolisian,  kejaksaan  serta pengadilan  untuk  dapat  bertindak  untuk  mencapai  tujuan  negara  yaitu dengan mengadakan hukum pidana. 2
Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum acara pidana memuat kaidah- kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara seperti penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  pengabilan keputusan,  upaya  hukum  serta  pelaksanaan  keputusan  pengadilan  dalam upaya mencari kebenaran materiil. 3
Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari serta mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya  dari  suatu  tindak  pidana  dengan  menerapkan  suatu ketentuan-ketentuan  hukum  acara  pidana    dengan  tujuan  untuk  mencari siapakah pelaku yang sebenarnya dan dapat didakwakan melakukan suatu tindak  pidana  untuk  selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari pengadilan  untuk  menemukan  apakah  pelaku  tindak  pidana  tersebut terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. 4
Loeby Loqman mengungkapkan bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu  untuk  mencari  serta  mendapatkan  atau  setidaknya  mendekati
1 Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 1.
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : Sumur Bandung, 1967), hlm. 13.
3 Eddy O.S. Hieriej, Hukum Acara Pidana, (Tanggerang : Universitas Terbuka, 2017), hlm. 16-17.
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), Hal. 7-8.
Volume.21.No.2.Desember 2021
kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran  yang  selegkap-lengkapnya  dari  suatu tindak  pidana  dengan  menerapkan  suatu  ketentuan  hukum  acara  pidana dengan  jujur  dan  tepat.  Selanjutnya  hukum  acara  pidana  juga  bertujuan untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana dan menjatuhkan pidana, dan  juga  untuk  menjaga  agar  mereka  yang  tidak  bersalah  tidak  dijatuhi hukuman. 5
Fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai acuan bagi aparat penegak hukum  yaitu  polisi,  jaksa,  hakim  maupun  penasehat  hukum  untuk  dapat melaksanakan  kewenangannya  untuk  dapat  menegakkan  hukum  pidana selain  itu  juga  hukum  acara  pidana  berfungsi  untuk  memberikan perlindungan  bagi  tersangka,  terdakwa  maupun  korban  sehingga  hak-hak mereka dapat dilindungi.
Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 285 menyebutkan bahwa undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum KUHAP berlaku, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Reglemen Indonesia  yang  diperbaharui  atau  “Het  Herziene  Inlandsch  Reglement” atau  HIR  yang  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Drt.  Tahun 1951.
Dengan  adanya  otonomi  daerah  di  Provinsi  Nangroe  Aceh Darusalam, maka pemerintah daerah menetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hal ini menjadi sebuah kebijakan baru bagi  penegek  hukum  di  Provinsi  Nangroe  Aceh  Daeusalam    untuk menerapkan acara jinayat diluar KUHAP. Dalam KUHAP maupun Qanun Nomor 7 tahun 2013, diatur mengenai para peradilan.
5 Loeby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.
8.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
Praperadilan  merupakan  fungsi  pengadilan  dalam  mekanisme kontrol  horizontal  terhadap  kewenangan  pejabat  peradilan  dengan menggunakan  upaya  paksa.  Tidak  salah  apabila  ada  yang  mengatakan praperadilan mirip dengan Lembaga “Rechter Commisaris ’ di Bela nda, Judge d’Instruction ”  di  Perancis  yang  memiliki  kewenangan  melakukan pemeriksaan  pendahuluan  dalam  proses  peradilan  pidana  dalam  sistem hukum civil law . 6

## Pembahasan
1. Praperadilan dalam Qonun HukumAcara Jinayat
Dalam Pasal 82 M ahkamah Syari’ayah berh ak mengadili:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Terhadap  permintaan  pemeriksaan    sah  atau  tidaknya peangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak lain yang dirugikan kepada ketua Mahkamah Syari’yah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya. Permintaan pemeriksaan tersebut dapat diajukan langsung setelah penangkapan, penangkapan, penahanan, pengeledahan  penyitaan  dan/atau  pemeriksaan  surat  yang  dianggap keliru tersebut dilakukan oleh penyidik. 7
6 Andi Hamzah dalam Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 78.
7 Pasal 84 Qanun Hukum Acara Jinayat
Volume.21.No.2.Desember 2021
Dalam  hal  permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya suatu  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  dapat  diajukan  oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak lain yang dirugikan  kepada ketua  Mahkamah  Syari’yah  Kabupaten/Kota  dengan  menyebut alasannya. 8
Sedangkan  utuk  permintaan  ganti  kerugian  dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Mahkamah Syari’yah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya. 9
Pelaksanaan acara di sidang praperadilan, diatur dalam  Pasal 87 sebagai berikut :
a. Dalam  waktu  2  hari  kerja  setelah  diterimanya  permintaan,  hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
b. Hakim  mendengar  keterangan  baik  dari  tersangka  atau  pemohon maupun  dari  pejabat  yang  berwenang  dalam  memeriksa  dan memutus tentang :
1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
3. Permintaan  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  akibat  tidak sahnya penangkapan ata penahanan
4. Akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
5. Ada benda sitaan yang tidak termasuk alat pembuktian
c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksut huruf b diatas dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.
8 Pasal 85 Qanun Hukum Acara Jinayat
9 Pasal 86 Qanun Hukum Acara JInayat
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
d. Dalam  hal  pemeriksaan  perkara  praperadilan  sedang  berangsung atau diputuskan, maka Mahkamah Syari’yah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
e. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana  dimaksud  dalamPasal  82  sampai  dengan  Pasal  86 harus memuat dengan jelas dasar alasannya.
Putusan  hakim  disamping  memuat  ketentuan  sebagaimana disebutkan diatas, juga memuat hal-halsebagai berikut :
a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan  tidak  sah,  maka  penyidik  atau  jaksa  penuntut  umum pada  tingkat  pemeriksaan  masing-masing  harus  membebaskan tersangka.
b. Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  sesuatu  penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut tidak sah,  penyidikan  atau  penuntutan  terhadap  tersangka  wajib dilanjutkan.
c. Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  suatu  penangkapan  atau penahanan  tidak  sah,  maka  dalam  putusan  dicantumkan  jumlah besaran ganti kerugian dan rehabilitasi  yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam hal putusan dicantumkan rehabilitasi.
d. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada  yang tidak termasuk  alat  pembuktian,  maka  dalam  putusan  dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
e. Ganti  kerugian  dapat  diminta  yang  meliputi  hal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Qonun Hukum Acara Jinayat.
f. Ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  diatas  dialokasikan  pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubenur.
Volume.21.No.2.Desember 2021

## 2. Praperadilan dalam KUHAP
Menurut    KUHAP,  praperadilan  adalah  wewenang pengadilan negeri  untuk   memriksa dan  memutus menurut cara yang diatur diatur dalam KUHAP yaitu :
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan  atas  permintaan  demi kepentingan hukum dan keadilan.
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke pengadilan. 10
Tugas  praperadilan  diperinci  dalam  Pasal  79,  80,  dan  81 yang meliputi :
a. Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan  atau  penahanan  yang  diajukan  oleh  tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
b. Pemeriksaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu penghentian  penyidikan atau  penuntutan dapat diajukan oleh penyidik  atau  penuntut  umum,  pihak  ketiga  yang berkepentingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan menyebutkan alasannya.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
c. Permintaan  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  akibat  tidak sahnya  penangkapan  atau  penahanan  atau  akibat  sahnya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  diajukan  oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Hukum acara terhadap perkara praperadilan yang diajukan melalui pengadilan negeri diatur dalam Pasal 82 yang diatur sebagai berikut :
1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2) Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu  penangkapan  atau  penahanan  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  permintaan  gati kerugian  dan/atau  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya penangkapan  atau  penahanan  ,  akibat  sahnya  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  dan  ada  benda  yang  disita  yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3) Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  secara  cepat  dan  selambat- lambatnya  tujuh  hari  hakim  harus  sudah  menjatuhkan putusannya
4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,  sedangkan  pemeriksaan  mengenai  permintaan  kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5) Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan  untuk  mengadakan  pemeriksaan  praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
6) Putusan  hakim  dalam  acara  pemeriksaan  praperadilan  dalam hal  mengenai  permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau
Volume.21.No.2.Desember 2021
tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan,  pemeriksaan untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu  penghentian penyidikan  atau  penuntutan,  permintaan  ganti  kerugian dan/atau  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya  penangkapan  atau penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian  penyidikan  atau penuntutan harus memuat dengan jelas dasar dan aturannya.
7) Isi putusan praperadilan selain yang disebutkan dalam butir 6, juga memuat :
a. Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa  penuntut  umum  pada  tingkat  pemeriksaan  masing- masing harus segera membebaskan tersangka.
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan  atau  penuntutan  tidak  sah,  penyidikan  atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau  penahanan  tidak  sah  maka  dalam  putusan dicantumkan  jumah  besarnya  ganti  kerugian  dan rehabilitasi  yang  diberikan,  sedangkan  dalam  hal  suatu penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  adalah  sah  dan tersangkanya  tidak  ditahan  maka  dalam  putusan dicantumkan rehabilitasinya.
d. Dalam hal putusan menetapkan  bahwa  benda  yang  disita ada  yang  tidak  termasuk  alat  pembuktian  maka  dalam putusan  dicantumkan  bahwa  benda  tersebut  harus  segera dikembalikan  kepada  tersangka  atau  dari  siapa  benda  itu disita.
3. Komparasi Praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dengan KUHAP
Tujuan  dari  dibuatnya  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam  yaitu  untuk  mencari  kebenaran materiil  atau  kebenaran  yang  sebenarnya  dari  suatu  perkara  jinayat, selain itu juga untuk memberi jaminan kepada aparat penegak hukum, tersangka,  korban  maupun  masyarakat  secara  seimbang  berdasarkan ajaran  Islam.  Tujuan  lain  dari  pemberalukaun  Qanun  Hukum  Acara Jinayat  untuk  membuat  jera  pelaku  yang  pernah  dihukum  agar  tidak mengulangi kembali kejahatannya dan bertaubat. 11
Dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat,  praperadilan  diatur dalam  bab  X.  Dalam  Pasal  82,  Mahkamah  Syar’iyah  berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau  penghentian  penuntutan.  Selain  itu  juga  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.
Tersangka,  keluarga  atau  keluarganya  berhak  untuk mengajukan  permintaan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  dimana permintaan  tersebut  dapat  diajukan  langsung  setelah  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat  yang dianggap  keliru  tersebut  oleh  penyidik.  Sedangkan  penyidik  atau penuntut  umum  dapat  mengajukan  permintaan  untuk  memeriksa  sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. dalam hal permintaan  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi,  akibat  tidak  sahnya penangkapan  atau  penahanan,  atau  akibat  sahnya  penghentian penyidikan  atau  penuntutan,  maka,  tersangka  atau  pihak  ketiga  yang
11 Lanka Asmar. https://badilag.mahkamahagung.go.id

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
Volume.21.No.2.Desember 2021
berkepentingan  dapat  mengajukan  permintaan  untuk  diadakan pemeriksaan oleh Mahkamah Syari’yah Kabupaten/Kota.
Kewenangan  praperadilan  dalam  Qanun  Hukum  Acara Jinayat  lebih  luas  dibandingkan  dengan  kewenangan  praperadilan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  KUHAP.  Dalam  KUHAP,  sesuai dengan Pasal 77, kewenangan praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus  sah  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu juga praperadilan berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  ganti  kerugian  dan/atau rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Dengan  melihat  kewenangan  lembaga  praperadilan  dalam Qanun Hukum Acara Jinayat maupun dalam KUHP, maka bisa dilihat bahwa,  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  kewenangan  lebih  luas,  yaitu dengan adanya kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkaitan dengan  penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan  surat  yang dianggap keliru oleh penyidik.
Lembaga  praperadilan  sebagaimana  yang  diatur  dalam KUHAP salah satu tujuannya adalah untuk melindungi tersangka atas tindakan  maupun  kesewenang-wenangan  aparat  penegak  hukum terutama  penyidik  maupun  penuntut  umum.  Tindakan  penyidik acapkali merugikan tersangka maupun keluarganya, dalam hal penyitan misalnya, penyidik harus berhati-hati dalam menyita benda-benda yang berkaitan  dengan  alat  bukti.  Hal  ini  berkaitan  dengan  apakah  benda tersebut  termasuk  bagian  alat  bukti  atau  tidak  dan  juga  prosedur penyitaan benda tersebut. Apabila ada kekeliruan tersebut maka hal itu akan menjadi dasar bagi tersangka atau keluarganya untuk mengajukan gugatan melalui praperadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak datur dalam KUHAP.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
Dengan  adanya  Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014, ketentuan  Pasal  77  huruf  a  KUHAP  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  penetapan  tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan MK tersebut menambah obyek kewenangan  praperadilan  yaitu  untuk  penetapan  tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Putuasan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014  tersebut  hanya berlaku  terhadap  KUHAP.  Dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat, kewenangan  praperadilan  dalam  penggeledahan  dan penyitaan  sudah dicantumkan,  namun  dalam  hal  penetapan  tersangka  tidak  menjadi kewenangannya. Dalam hal lembaga praperadilan pada Qanun Hukum Acara Jinayat  tentang  pemeriksaan surat,  pada KUHAP tidak diatur. Dalam  Putusan  MK,  Adapun  mengenai  pemeriksaan  surat,  menurut pendapat MK, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan pengeledahan dan penyitaan. Sehingga MK memutuskan  bahwa  pemeriksaan  surat  bukan  menjadi  obyek kewenangan praperadilan dalam KUHAP.

## Kesimpulan
Kewenangan  untuk  mengadili  pada  lembaga  praperadilan  dalam Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu dalam hal memeriksa dan memutus sah atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu juga untuk ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang  perkara  jinayatnya  dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan. Kewenangan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat lebih luas daripada  di  KUHAP.  Dalam  hal  penggeledahan,  penyitaan,  dan pemeriksaan surat, KUHAP tidak mengaturnya. Namun demikian, dengan adanya  Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014,  kewenangan  untuk memeriksa  dan  mengadili  tentang  penggeledahan  dan  penyitaan  menjadi
Volume.21.No.2.Desember 2021
kewenangan praperadilan, bahkan putusan MK tersebut menambahkan satu kewenangan lagi yaitu untuk penetapan tersangka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Jakarta  :  Sinar Grafika, 2019.
Loqman,  Loeby, Pra-Peradilan  di  Indonesia, Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1987
O.S.  Hieriej,  Eddy, Hukum  Acara  Pidana, Tanggerang  :  Universitas Terbuka, 2017.
Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta : Sumur
Bandung, 1967.
Taufik Makarao, Moh dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan
Praktek , Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
Wisnubroto,  AL  dan  G.  Widiartana, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana,
Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
Lanka Asmar. https://badilag.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat