## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PERLINDUNGAN DATA DIRI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE: KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

## Utari Afnesia, Rahmi Ayunda
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1851098.utari@uib.edu

## Abstrak
Peminjaman  online  merupakan  suatu  hal  yang  kerap  dilakukan  oleh  masyarakat  pada  saat  ini,  sehingga peminjaman online begitu berkembang pesat dalam teknologi finansial. Akan  tetapi seiring perkembangan zaman, peminjaman online disalah gunakan terpaut evidensi pribadi peminjaman online. Kesalahan tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  evidensi  informasi  pribadi  nasabah  dan  menyebarluaskan  tanpa  seizin konsumen.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  oknum  oknum  tertentu  mengakibatkan  gangguan  hak    privasi peminajaman terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk megkaji dari perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Dimana dalam peraturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan POJK  No.  1/POJK.07/2013 tentang keamanan  data  dan/atau  informasi  konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Hak Privasi, Pinjaman Online

## Abstract
Online  lending is something that is often done by people today, so online lending is growing rapidly in financial technology. However, along with the times, online lending is misused regarding personal data for online borrowing. The violation is carried out by accessing the consumer's personal data and distributing it without the consumer's permission. Actions taken by certain individuals result in interference with the privacy rights of borrowing from consumers. The purpose of this study is to examine from the perspective of  consumer  protection  in  Indonesia.  Where  in  the  regulations  of  Law  Number  8  of  1999  it  has  been explained that consumers are entitled to legal protection and POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning the security of consumer data and/or information
Keywords: Consumer Protection, Privacy Rights, Online Loans

## PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di Indonesia, semua warga negara Indonesia dituntut  untuk  sedemikian  rupa  dalam  pemanfaan  teknologi  dan  informasi  tak  dikecualikan  dalam aspek  ekonomi.  Penggunaan  teknologi  dan  laporan  dalam  segala  perspektif  ekonomi  biasa  disebut dengan financial technology yang ditujukan agar memudahkan pengguna dalam bidang financial untuk melakukan  transaksi. 1 Financial  technology merupakan  struktur  keuangan  yang  didukung  oleh
1 Stevani, Winnie, and Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." Journal of Judicial Review 23.2 (2021): 197-216.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
artificial  intelligence dan  internet  dalam  melakukan  pelunasan  digital  maupun  pembiayaan  online 2 . Hanya  dengan  menggunakan smartphone ,  konsumen  dapat  merasakan  layanan  sistem  keuangan digital.  Peminjaman  online  sangat  berbeda  dengan  peminjaman  yang  dilakukan  di  pegadaian,  bank ataupun lembaga keuangan secara non online dengan persyaratan ataupun prosedur yang kompleks. Telah dijelaskan tentang Pelayanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi  Informasi, didalam pasal 1 ayat 6 Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 sedangkan Kredit online yang dioperasikan oleh Institut  Badan  Keuangan  seperti  suatu  Firma  Start-up  selaku  pengelola  yang  mengajukan, penyelenggaraan, dan operasionalisasi fasilitas pinjaman online.
Namun  peminjaman  yang  dilakukan  secara  online  tidak  terlepas  dari  masalah  yang  kita hadapi,  terutama  banyaknya  konsumen  yang  mengeluh  akan  adanya  gangguan  privasi  semenjak melakukan  pinjaman  online. 3 Seperti  adanya  no  yang  tidak  di  kenal  melakukan  panggilan,  adanya pemberian  bunga  pinjaman  yang  sangat  tinggi,  menagih  menggunakan  kekerasan  seperti  ancaman, fitnah,  bahkan  adanya  pelecehan  seksual  baik  dari  pelcehan  online  maupun  ofline,  melakukan pengaksesan  data  pribadi  konsumen  dalam  gawai  tanpa  izin  terlebih  dahulu  kepada  korban  dan menyebarluaskan. 4 Maraknya terjadinya dua puluh lima pemangku pinjaman online sebagian telah melakukan pendaftaran dan memiliki  premis  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) 5 .
Pada  umumnya  konsumen  menjadi  korban  pinjaman  online  dikarenakan  banyaknya  sebab permasalahan  seperti,  pembelian  secara  online  yang  pada  dasarnya  mudah  dilakukan  hanya memerlukan  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  mengakibatkan  adanya  pinjaman  pada  suatu  instansi  – instansi tertentu, baik berupa uang maupun berupa barang. 6 Oleh sebab itu ketika jatuh tempo terhadap pinjaman  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  konsumen,  maka  pihak  pinjaman  online  melakukan penagihan  terhadap  konsumen  baik  secara  baik  baik,  kekerasan,  maupun  pelecehan  seksual  baik berupa  verbal  maupun  non  verbal.  Selain  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  tersebut  dilakukan, korban  mendapatkan  bunga  yang  cukup  besar  dengan  presentase  yang  tidak  jelas,  sehingga mengakibatkan hutang makin membengkak. Terjadinya ancaman tersebut dikarenakan dari pihak yang menyelenggarakan  dapat  mengakses  dta  pribadi  dari  konsumensecara  independen  dan mempergunakannya tanpa adanya persetujuan dari pemilik evidensi tersebut.
Dalam  Pasal  1  Nomor  1  RUU  Berdasarkan  Konservasi  Evidensi  Informasi  Pribadi.  Data pribadi merupakan keseluruhan evidensi yang dimiliki oleh individu yang dapat terrekognisi atau bisa dibaca secara pribadi ataupun dapat digabungkan beserta data yang lain secara terus menerus maupun tidak secara langsung dengan melalui koordinasi  elektronik ataupun formal. Pada saat ini evidensi dari individu milik privasi merupakan data  yang memiliki nilai yang ekonomis yang dapat digabungkan menjadi  suatu  basis  evidensi  yang  dapat  dijadikan  asset  industri.  Evidensi  tersebut  dapat disalahgunakan oleh instansi  -    instansi  tertentu secara tidak konsekuen.  Hal  tersebut  menimbulkan akibat  negative  bagi  nasabah  yang  mempunyai  evidensi  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  untuk  dapat memberikan rasa keamanan antar produsen dan konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum.
2 Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah,(Jakarta: Aftech, 2019), 4
3 Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia." Tadulako Law Review 5.2 (2020): 206-221.
4 Wibowo,  Suseno  Adi,  and  Yeti  Sumiyati.  "TANGGUNG  JAWAB  KORPORASI  FINTECH  LENDING  ILEGAL DALAM  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  [Corporate  Liability  of  Illegal  Fintech  Lending  in  the Perspective of Consumer Protection Law]." Law Review (2021): 117-144.
5 CNN Indonesia,”LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam- pinjaman-online
6 Negara,  Kurniawan  Suya,  Tami  Rusli,  and  Recca  Ayu  Hapsari.  "Perlindungan  Data  Konsumen  Pengguna  Fintech Terhadap  Penyalahgunaan  Data  Baik  Sengaja  Maupun  Tidak  Sengaja  Terhadap  Serangan  Hacker  dan Malware." Binamulia Hukum 10.1 (2021): 61-68.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dikarenakan  kedudukan  dari  peminjam  yang  tidak  diuntungkan  ini  membutuhkan  perlindungan hukum supaya keadilan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu dengan adanya konservasi terhadap nasabah, tidak mengesampingkan juga perlindungan terhadap produsen 7 . Dari penjabaran permasalahan diatas, dapat kita ketahui bahwasanya masih banyak permasalahan mengenai Financial Technology sehingga menjadi permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Didalam penelitian ini  tercantum  kedalam bagian pengkajian yang bersifat dogmatis  yuridis menggunakan  rancangan  terhadap  Perundang  -  Undangan    dan    startegi    transedental.    Undang  – Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.  21  Tahun  2011 tentang    Otoritas    Jasa    keuangan,    Perlindungan    Konsumen    Sektor    Jasa    Keuangan,    RUU Perlindungan    Data    Pribadi  dalam  POJK    No.    1/POJK.07/2013  merupakan  bahan    hukum    yang digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri dari bahan hukum primer. Didalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum  sekunder  seperti  jurnal, buku,  skripsi. Dalam sistem dokumentasi informasi yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka atau Library research menggunakan kaidah mendeklamasi dan mengantisipasi objek aturan. Selain itu pula melaksanakan pencarian objek aturan pada Internet menjadi cara lain  lain pada akumulasi informasi.

## Hasil dan Pembahasan
Financial Techology adalah  pemanfaatan  teknologi  komputer  pada  bidang  jasa keuangan. Akan tetapi lembaga financial technology tidak selalu berwujud start-up . 8 Baru pada akhir – akhir ini mulai bermunculan perusahan financial technology yang berbentuk start-up . Contoh dari perusahaan yang  memanfaatkan financial  technology untuk  bisnis  mereka  seperti  penggunaan  layanan  online dalam bentuk  mobile 9 . Adapun beberapa financial  technology yang digunakan di  Indonesia, seperti peminjaman secara online atau biasa disebut peer to peer lending. Peer to peer lending merupakan peminjaman  yang dilakukan antara orang ke orang  yang dimana dalam proses pelaksanaanya tanpa perantara 10 .  Akan  tetapi  kebanyakan  para  konsumen  mengaplikasikan  situs  website  atau  aplikasi eksklusif  yang  digunakan  untuk  peer  to  peer  lending.  Peer  to  peer  lending  ini  adalah  solusi  bagi konsumen  contoh  dari  peer  to  peer  lending  ialah  Aplikasi  Modal  Rakyat,  Akseleran,  Kredit  Pintar, ataupun Tunai kita 11 .
Perkembangan  teknologi  semakin  berkembang  dengan  pesat  beberapa  tahun  terakhir  ini. Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  besar  tersebut  telah  mengakibatkan  terpengaruhnya segala hal dalam beberapa sektor, salah satunya yang terkena dampak ini ialah sektor ekonomi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya peran internet yang mempengaruhi khalayak masyarakt. Pengaruh yang  diberikan  oleh  internet  tersebut  merupakan  salah  satu  bagian  dari  privasi  nasabah  yang  perlu dijaga    karna  evidensi  infromasi  dari  konsumen  dapat  disalah  gunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab untuk melancarkan perbuatan kejahatan terhadap pemilik evidensi.  Perlindungan hukum  tersebut  merupana  pemberian  terkait  dengan  peran  suatu  hukum  sebagai  suatu  instrument konservasi  terhadap  subjek  hukum,  hal  tersebut  memfokuskan  kepada  instensi  dalam  membentuk
7 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Konservasi Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2011), hal. 4.
8 Silalahi,  Adi  Kristian.  "Urgensi  Undang-Undang  Fintech:  Peer  To  Peer  Lending  (P2p)  Terkait  Pandemi  Covid- 19." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8.1 (2021): 283-304.
9 Bernardo  Nicolleti,  TheFuture  of  Fintech:  Integrating  Finance  and  Technology  in  Financial  Services,  (Switzerland: Springer Nature, 2017), 12
10 Ekaterina Kulmikova,dkk, “Fintech Market Development Perspectives,” SHS Web of Conferences, 28 (2016), 2-3
11 Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook untuk Keuangan Pribadi, (Jakarta: Aftech, 2019), 5.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
ikatan hukum antara materi hukum terlaksana dan melaksanakan tanggung jawab berlandaskan aturan hukum  yang  berlaku.  Ketika    salah  satu  dari  nasabah  menganggap  haknya  tidak  dapat  di komprehensifkan,  maka  pada  waktu  tersebut  peran  dari  hukum  dalam  mempersembahkan  ekstensif hukum  terhadap  masyarakat  perlu  dilaksanakan 12 .  Selain  itu,  konservasi  nasabah  bertujuan  agar menumbuhkan rasa kepercayaan dari penanam modal maupun nasabah dalam melakukan transaksi di sektor  jasa  keuangan  dan  dan  pemberian  ruanga  pelaksanaan  untuk  pengembangan  diri  secara  adil, efesiensi, gamblang. Selain berdasarkan  itu, nasabah bisa tahu hak dan komitmen tercantum dengan sifat, pelayanan, dan barang pada pengadaan transaksi menggunakan penyelenggara. Sektor keuangan akan memperoleh laba pada jangka panjang dan bisa meningkatkan kecepatan peningkatan efisiensi terhadap dampak menurut reaksi menurut friksi  pelayanan yang lebih aporisma  terhadap konsumen. 13 Berkaitan  menggunakan  permasalahn  diatas  maka  perlu  dijabarkan  arti  menurut  proteksi  aturan. Perlindungan aturan merupakan semua bisnis pada mengklaim kepastian aturan, agar bisa melindungi hak – hak konsumen. Perlindungan aturan sendiri wajib  mengandung beberapa unsur kepastian aturan, proteksi menurut pemerintah terhadap masyarakat dan haknya dan hukuman penalti bagi pelanggar. 14 Perlindungan aturan pada artian sempit merupakan aturan yang bersifat mencegah dan represif baik berupa tertulis juga tidak tertulis. Preservasi terhadap aturan adalah suatu perwujudan terhadap fungsi aturan  pada  membangun  keamanan  bagi  semua  kepentingan  insan  didalam  masyarakat.  Sedangkan proteksi aturan pada artian luas merupakan proteksi yg ditunjukan pada semua mahluk tuhan dan bisa digunakan berkelompok demi terwujudnya suatu suasana yang adil dan damai 15 .
Terdapat dua sarana dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam upaya hukum. Menurut Philipus M. Hadjon yaitu :
1. Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada subjek hukum apabila mendapatkan suatu tindakan yang memberatkan dikarenakan adanya suatu keputusan  pemerintah  yang  bersifat  definitif.  Perlindungan  hukum  preventif  sendiri  bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan. Dengan adanya sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan  kepada  rakyat  untuk  dapat  menyampaikan  pedapatnya  atau  keberatan  sebelum adanya keputusan secara definitif 16 . Dengan adanya perlindungan hukum seperti ini, pemerintah dalam  hal  ini  terpengaruh  agar  terus  waspada  dalam  mengambil  keputusan  berdasarkan diskresi 17 .
2. Perservasi  hukum  represif  adalah  konservasi  terhadap  hukum  seperti  penalti  yang  diberikan setelah munculnya sengketa seperti hukuman penjara, ganti rugi dan penalti lainnya 18 . Preservasi hukum yang bersifat represif bermaksud untuk dapat memutuskan masalah 19 .
3. Perlindungan  hukum  atas  hak  pribadi  dirasa  sangat  bernilai  sekali  pada  saat  ini,  terutama dilakukan secara online. Selain rentan dilakukan pemanfaatan oleh suatu kelompok yang tidak bertanggung jawab sepeti kebanyakan sengketa yang telah dijabarkan diatas.
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266.
13 Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Regent  Regent.  "Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang  Fintech  Berbasis Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia." Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 7.2  (2021): 605-618.
14 Noor, Afif, and Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (2021): 99-110.
15 Widya Justitia dan Zil Aidi, “Konservasi Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit  pemilikan  rumah  secara  Top  Up”,Jurnal  Yuridis,  Vol.4,  Nomor  2  (Desember,  2017),  119-120. https://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.246.26
16 Philippus M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.
17 Kif Aminanto, Human Right: Civil and Political Right in Law Country, (Jember: Jember Katamedia, 2017), 71
18 Panggabean, Konservasi Hukum Praktik Klinik Kebidanan,65
19 M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,2

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Perlindungan aturan terhadap hak eksklusif dirasa sangat krusial sekali dalam era ketika ini, terutama  dilakukan  secara  online.  Selain  rentan  dilakukan  pemanfaatan  sang  pihak  yang  tidak bertanggungjawab misalnya kebanyakan perkara yang sudah dijabarkan diatas data eksklusif sendiri bisa  sebagai  objek  yang  mempunyai  nilai  efesiensi.  Informasi  eksklusif  nasabah  yang  sudah digabungkan menjadi basis data. Basis data tadi lalu bisa digunakan menjadi aset industri yang dapat di jualbelikan pada pihak tertentu menggunakan kuantitas yang sangat tinggi. Jika tidak adanya izin dari  nasabah  telah  melakukan  jual  beli,  hal  ini  berakibatkan  terjadinya  kesalahan  hak  privasi  atas informasi  eksklusif  nasabah.  Sehingga  perlindunga  aturan  dapat  digunakan  secara  aporisma mengingat  data  eksklusif  adalah  suatu  informais  yang  inheren  terhadap  seiap  eksklusif  yg  dipakai menjadi indera rekognisi pemilik informasi 20 .
Informasi  eksklusif  individu  penting  untuk  dilindungi  dikarenakan  informasi  tadi  bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggungjawab dan yang ingin melakukan kejahatan. Oleh seba itu dibutuhkan adanya kemanan dan kerahasian informasi. Keamanan informasi adalah suatu bentuk upaya dalam mengklaim dan menjaga 3 hal terpenting pada global maya antara lain:
1. Terjaganya informasi pribadi dari pemilik selama berada di internet menjamin kerahasiaan data pribadi
2. Adanya kelengkapan informasi konsumen melindungi penggunaan internet untuk memperoleh informasi yang absah tanpa adanya pergantian, akumulasi maupun pembatasan oleh pihak lain
3. Adanya kelengkapan informasi menjamin nasabah untuk mendaptkan informasi saat dibutuhkan tanpa adanya hal yang ditutupi dan tanpa adanya provokasi dari pihak lain.
Dalam sengketa atas penyelewengan informasi pribadi setiap individu masuk ke dalam ruang lingkup ketertutupan informasi yang betugas untuk mengamankan terjaganya informasi dari nasabah. Adapun beberapa bagian – bagian yang perlu dijelaskan dalam kemanan informasi, sebagai berikut:
1. Personalitas,  seperti  yang  kita  ketahui  semakin  meningkatnya  pengguaan  internet  dikalayak masyarakt,  timbul  adanya  beberapa  keuntngan  dan  keunggulan.  Seiring  merabaknya  internet yang menggabungkan data – data pribadi setiap individu melalui persetujan pemilik data (subjek data) seperti  saat  melakukan transaksi  jual beli, atau kemungkinan didapati tanpa adanya izin dan persetujua subjek informasi, contohnya ialah penggunaan cookies . Dimana tujuan dari situs internet tersebut menggabungkan informasi pribadi  dan dapat digarap menjadi basis infromasi perkara  pengguna  untuk  digunakan  sebagai  konvensi  atau  contoh  ketika  akan  menwarkan produksi baru. Bahkan basic informasi tersebut bisa dianggap sebagai suatu substansi perusahaan yang  bias  dijual  belikan  sebagai  objek  jual  beli  kepada  pihak  ketiga  dan  menghasilakn  profit darinya yang sangat besar. Sehingga informasi pribadi itu sendiri sebagai sebuah objek kesalahan hak  privasi  atas  evidensi  infromasi.  Oleh  sebab  itu  evidensi  pribadi  juga  layak  memiliki kewenangan  privasi  dikarenakna  evidensi  tersebut  merupakan  suatu  informasi  yang  melekat pada setiap individu sebagai suatu alat identifikasi pemilik data
2. Konsisten  evidensi  sangat  diperlukan  dalam  mengetahui  keaslian  evidensi  yang  akan  dikirim oleh  pengguna  atau  user  dan  pengguna  tersebut  benar  –  benar  yang  mengirimnya.  Selain  itu konsisten evidensi juga harus bisa mengamankan setiap evidensi  yang akan dikirim dan tidak akan mendapat perubahan saat evidensi tersebut dikirim hingga evidensi dibuka. Metode dalam penggunaan untuk menjaga evidensi tersebut dalam keadaan yanga asli adalah metode enkripsi.
3. Keaslian  merupakan  hal  yang  paling  kursial  dalam  kerahasian  dan  kemana  evidensi  yaitu autentik  data.  Bagian  ini  sangatlah  penting  wewenangnya  dalam  keamanan  dan  kerahasiaan evidensi  sebab  dapat  digunakan  untuk  pembuktian  atas  keaslian  dokumen  yang  digunakan seseorang  dalam  bertransaski.  Terdapat  tiga  pendekatan  dalam  validasi  suatu  evidensi  asli.
20 Indra Gunawan, Keamanan Data: Teori dan Implementasi,(Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019),7.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pertama pengguna memiliki evidensi yang hanya dia sendiri yang mengetahui seperti kata sandi ataupun identitas lain. Kedua pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, seperti printer dan lainya. Ketiga memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau hal lainnya. Keaslian memiliki dua kegunaan. Pertama, pemeriksaan keaslian suatu pesan data dan menjamin  bahwasanya  data  tersebut  asli.  Kedua  ialah  pengecekan  identitas  seseorang  ketika akan melakukan pengecekan  suatu sistem 21 .
4. Ketersediaan suatu data yang diperoleh dari sistem computer dan bisa diakses oleh siapapun yang menguasai hak tersebut 22 .
Oleh sebab itu, apabila informasi gampang didapatkan kemudian berkenaan mengakibatkan kemanan informasi dapat sedemikian rupa diakses dengan mudah oleh sembarangan orang yang tidak berhak. Hal ini sering dilakukan karena penyelewengan informasi 23 . Ketersedian informasi diharuskan adanya ketersediaan ketika akan digunakan disaat keinginan dilakukan agar aktivitas penggunaan tidak terhambat. Seperti ketika suatu individu yang akan menggunakan struktur tertentu akan tetapi struktur tersebut tidak bisa melakukan penyediaan informasi yang diperlukan pemakai, maka struktur tersebut tidak bisa digunakan atau server down.
Penggunaan  jumlah  internet  semakin    hari  semakin  banyak  digunakan  oleh  masyarakat indoensia, hal tersebut tentu saja mempengaruhi keamanan data pribadi konsumen. Diperlukan adanya perlindungan terhadap data pribadi demi keamanan data konsumen. 24 Dalam pasal UUD 1945 Pasal 28G termasuk dalam amanat perlindungan data pribadi yang mengungkapkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak pada menerima proteksi diri eksklusif dan mempunyai hak rasa keamanan. Terdapat didalam  pasal  yang  sudah  dijabarkan  tersebut,  proteksi  terhadap  informasi  eksklusif  seorang berkedudukan  dalam  ruang  lingkup  proteksi  diri  eksklusif.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  peraturan pendukung yang lebih kuat pada proteksi terhadap keamanan informasi eksklusif demi terwujudnya keamanan  dan  keadilan.  Sampai  saat  ini,  regulasi  spesifik  yang  memanipulasi  mengenai  proteksi aturan infromasi eksklusif masih pada tingkatan Rancangan Undang – Undang Konservasi Evidensi Informasi Pribadi dan masih ada jua pada beberapa peraturan lainnya.
Dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  Pasal  29  ayat  1  konsep perlindungan data pribadi bahwasanya setiap individu mempunyai hak atas konservasi diri dan seluruh kewenangannya. Berlandaskan pasal tersebut, maka setiap orang berkuasa memperoleh privasinya 25 . Terdapat  tiga  bagian  atas  privasi  yaitu  privasi  tentang  komunikasi,  dan  informasi  pribadi  seorang konsumen. terkandung dalam UU ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi :
1. Penggunaan informasi pribadi setiap individu diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan.
2. Apabila  adanya  informasi  yang  bocor  dikarenakan  orang  lain,  maka  nasabah  tersebut  dapat mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap pihak yang bersangkutan.
Dalam  penjelasan  pasal  diatas  telah  dijabarkan  bahwa  membagikan  hak  kepada  seseorang untuk konvensi privasi mereka dengan memberikan permis terlebih dahulu. Dengan demikian apabila terjadinya penyalahgunaan data pribadi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat
21 Andri Kristanto, Keamanan Evidensi Pada Jaringan Komputer, (Yogyakarta: Gava media, 2003), 12-13
22 Harun Muchtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.
23 Sinta Dewi, 2016, “Konsep Konservasi Hukum Atas Privasi dan Evidensi Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”,
Yustisia, Volume 5, Nomor 1, (Januari-April 2016), 25.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712
24 Sugiarto,  I.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Consumers  Spiritual  Rights  In  Indonesia:  A  Legal  Study  Of  Sharia  Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 437-452.
25 Mukhtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi, 7-8.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
secara  perdata  di  pengadilan.  Penjelasan  pasal  diatas  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum kepada setiap individu yang telah disediakan pengguna transaski elektronik dengan cara memberikan hak  untuk  melindungi  kerahasiaan  data  pribadi  mereka.  Ketika  salah  satu  data  dapat  diberikan persetujuan, maka pihak yang mendapatkan izin tersebut tidak diperbolehkan atas penyalahgunaan dan terjaganya kerahasiaan. 26
Bank  diharuskan  untuk  sanggup  menjaga  kerahasiaan  informasi  nasabah  dokumentasi  dan simpananya, terkecuali dalam hal yang telah didapatkan izinnya didalam Pasal 40 Undang – Undang Perbankan.  Dalam  penjabaran  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwasanya  bank  diharuskan sedemikian rupa dalam penjagaan data informasi nasabah, tidak hanya data yang berkaitan memakai simpananya,  akan  tetapi  terhadap  keseluruhan  data  meliputi  identitas  dan  data  eksklusif  lain. Transparasi produk bank dan penggunaan informasi eksklusif Pasal 9 bahwasanya dalam penggunaan informasi  eksklusif  para  nasabah,  pihak  bank  harus    mendapat  izin  terlebih  dahulu  secara  tertulis berdasarkan pihak yang nasabah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Dalam Pasal 11 telah dijabarkan jika pihak bank harus memiliki perjanjian tersurat pihak ketiga yang didapat berdasarkan pihak yang bersangkutan.
Undang – Undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 telah menyampaikan bahwa pelaku jasa telekomunikasi untuk sanggup melindungi seluruh data eksklusif nasabah pemakai jasa telekomunikasi berbentuk infromasi yg terkirim atau masuk oleh pemakai, hal tersebut  dikesampingkan pada waktu tertentu dengan adanya kepentingan prosedur peradilan pidana atas amanat pihak kepolisian atau jaksa agung.  Dalam  Undang  –  Undang  Otorita  Jasa  Keuangan  atau  biasa  disebut  OJK  pada  pasal  33 dijelaskan  bahwasanya  seluruh  orang  yang  bekerja  dalam  OJK  atau  berperan  atas  nama  OJK  tidak diperbolehkan  menggunakan  atau  menyebarluaskan  data  langsung  pengguna  ke  pihak  lain dikecualikan  pada  penggunaan  sinkron  menggunakan  kegunaan  dan  intensi  pada  dekrit  OJK  atau Perundang  –  Undangan.  Dalam  peraturan  POJK  No.  77/POJK.01/2016  mengenai  Fasilitas  Kredit Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah diatur tentang proteksi data langsung konsumen penggna fasilitas kredit online. Pada Pasal 26 huruf a bahwasanya pihak pengkreditan online diwajibkan agar melindungi  ketertutupan,  integritas  dan  evidensi  informasi  pribadi,  evidensi  transaksi,  dan  evidensi keuangan  yang  sudah  dioperasikan  pengurus  semenjak  adanya  evidensi  yang  dihasilkan  sebagai akibatnya data tadi dihilangkan. Lebih jelasnya lagi dijelaskan pada Pasal 26 c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara wajib menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi,  data  transaksi  dan  data  keuangan  yang  didapatkan  oleh  penyelenggara  dengan  peretujuan pemilik konsumen, data transaksi, dan data keuangan, kecuali adanya kententuan aturan Perundang – Uundangan. 27 Dalam  penjabaran  diatas  disimpulkan  bahwa  konsumen  berhak  untuk  emndapatkan perlindungan  data  pribadinya.  Kemudian  pihak  dari  penyelenggaea  diberikan  batasan  dalam penggunaan infromasi pribadi nasabah dengan tidak boleh dilakukan pemanfaatan infromasi pribadi, data transaksi,  dan informasi  keuangan  nasabah  tanpa adanya persetujuan  yang berkaitan langsung. Hal  tersebut  dilakukan  agar  dapat  memberikan  ketetapan  hukum  dalam  perlindungan  informasi nasabah pinjaman online.
Dalam  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dalam  peraturan  POJK No.1/POJK.07/2013. Peraturan tersebut memberikan upaya konservasi terhadap masyarakat 28 . Dalam memberikan perlindungan terhadap nasbah, OJK mengaplikasikan diktum sebagai berikut:
26 Disemadi, Hari Sutra. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." Pandecta Research Law Journal 16.1 (2021): 55-67.
27 Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, and Wizna Gania Balqis. "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia." Sociological Jurisprudence Journal 3.2 (2020): 91-97.
28 Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, 65

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1. Transparasi merupakan suatu informasi tentang barang dan/atau fasilitas secara nyata, integral dan mudah dipakai kepada nasabah
2. Jasa  yang adil dan tanpa adanya intoleran
3. Kecakapan dalam kontribusi layanan sesuai dengan peraturan sumber daya manusia yang handal
4. Melindungi dan menjaga data nasabah merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi demi menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah. Dan dapat dipergunakan dengan izin atau sesuai dengan prosedur.
Kerahasiaan  dan  keamanan  beberapa  prinsip  diatas  terhadap  data  konsumen  merupakan prioritas OJK. Hal tersebut dijelaskan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal  2  POJK  No.  1/POJK.07/2013.    Pemenuhan  hak  pribadi  setiap  orang  berkaitan  dengan perlindungan terhadap privasi seseorang dalam  menggunakan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan  privasi  berkaitan  erat  menggunakan  Kenyamanan,  kehormatan  dan  prestise  bagi konsumen. Diperjelas pada Pasal 21 ayat 1 dan 2 tentang ketertutupan atau kemanan evidensi nasabah, OJK sendiri mencegah terjadinya penyebaran informasi diri atau keterangan nasabah  pada khalayak ramai atau pihak ketiga kecuali menerima izin tertulis menurut nasabah dan diizinkan oleh peraturan perundang – undangan. Berbeda masalah saat penyelenggara menerima fakta eksklusif seorang grup menurut pihak lain, maka diharuskan menciptakan surat pernyataan bahwasanya pihak lain yg sudah menaruh evidensi ke pelaku bisnis dan mendapatkan konvensi secara tertulis menurut nasabah evidensi mengenai  anugerah  agar   buat mengembangkan data eksklusif tadi ke pihak manapun tercatat  ke pelaku  bisnis  yg  sudah  dijabarkan  pada  Pasal  31  ayat  3.  Dalam  penerangan  pasal  tadi  meliputi terjadinya preventif penyelewengan evidensi eksklusif seorang menggunakan penggunaan persetujuan tertulis pada penggunaan data eksklusif. OJK mewajibkan seluruh pelaku bisnis dalam memakai sistem supervise  dalam  pasal  48  ayat  1.  OJK    diharuskan  mempunyai  sistem  pengendalian  internal  pada prinsip kepatuhan pada aplikasi yang berkaitan menggunakan proteksi nasabah dan aplikasi struktur pelapor  dan  monitoring  atas  tindaklanjut  dakwaan  nasabah  berdasarkan  Pasal  50.  Selain  daripada pelaku bisnis yang melakukan supervisi, sudah dijelaskan pada Pasal 51 bahwa OJK diwajibkan buat melakukan  supervisi  secara  eksklusif  juga  tidak  eksklusif  terhadap  kinerja  para  pelaku  bisnis  pada penerapan perlindunan konsumen. Pasal tadi digolongkan pada proteksi secara preventif yang dimana bertujuan buat bisa mencegah adanya sengketa.
Sektor jasa keuangan pada POJK menaruh sanski administratif misalnya peringatan tertulis, hukuman , restriksi atau pembekuan aktivitas bisnis, & pencabutan izin aktivitas bisnis. Sanski tadi termasuk pada proteksi aturan secara represif. Represif adalah proteksi aturan yang dilakukan sehabis adanya  konflik  misalnya  sanksi  penjara,  hukuman    &  hukuman  lainnya.  Perlindungan  represif bertujuan  buat  menyelesaiakn  konflik  yang  terjadi,  akan  namun  menurut  beberapa  sanski  tadi,  nir ditemukan adanya sanksai yang ditunjukan bagi penyalahgunaan data eksklusif. Telah dijelaskan pada Pasal 41 huruf a hukuman tadi ditunjukan buat pelanggar yang merugikan konsumen yang mengalami kerugian finansial sebanyak Rp. 500.000.000 bagi konsumen perbankan, pasar modal, dana pension, iuran pertanggungan jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan dan kerugian sebanyak Rp. 750.000.000 terhadap konsumen dibidang iuran pertanggungan umum. Kompensasi yang dijelaskan diatas  ialah  kompensasi  pada  bentuk  materil,  yaitu  kompensasi  yang  dapat  dihitung  kerugiannya. Sedangkan  pada  sengketa  penyelewengan  informasi  pribadi  yang  dijabarkan  diatas,  nasabah mengalami kompensasi terhadap immaterial berbentuk kompensasi pribadi yang mengakibatkan harga diri dan derajat nasabah terganggu. Oleh sebab itu, sanksi yang tercatat dalam peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan data pribadi.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## Kesimpulan
Sampai ketika ini peraturan mengenai proteksi data langsung konsumen beredar pada beberapa peraturan, sedangkan peraturan spesifik  yg mengatur mengenai proteksi data langsung masih dalam hierarki Perancangan Perundang – Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Merujuk dalam peraturan yg  bisa  menaruh  proteksi  pada  penggunaan  pinjaman  onine  masih  ada  pada  peraturan  POJK  No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada aturan yang berisikan proteksi  pencegahan  yaitu  mewajibakan  pelaksana  bisnis  mengunakan  informasi  langsung  nasabah dilengkapi  dengan  adanya  persetujuan  tertulis  dari  pihak  yg  bersangkutan  dan  mengharuskan penanggulangan internal terhadap kapasitas pembuat divisi  keuangan itu  sendiri. Selain itu, Otorita Jasa Keuangan atau yg biasa dianggap OJK harus  melakukan supervisi secara pribadi atau nir pribadi. Setelah itu proteksi represif yaitu pada peraturan hanya memuat hukuman administrative yg ditunjukan bagi  pertarungan  yg  disebabkan  kerugian  secraa  substansial.  Meskipun  penyelewengan  informasi langsung  tercantum  kedalam  agresi  privasi  yang  bersangkutan  erat  menggunakan  martabat  juga kehormatan masing – masing individu, dimana hal tadi sulit dihitung kerugiannya.

## Daftar Pustaka
Ahmadi  Miru,  Prinsip-prinsip  Konservasi  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia,(Jakarta:  PT  Raja Grafndo Persada, 2011).
Andri Kristanto, Keamanan Evidensi Pada Jaringan Komputer, (Yogyakarta: Gava media, 2003). Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah,(Jakarta: Aftech, 2019).
Bernardo Nicolleti, TheFuture of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, (Switzerland: Springer Nature, 2017).
Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Regent  Regent.  "Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.2 (2021): 605-618.
Disemadi,  Hari  Sutra,  Mochammad  Abizar  Yusro,  and  Wizna  Gania  Balqis.  "The  Problems  of Consumer  Protection  in  Fintech  Peer  To  Peer  Lending  Business  Activities  in Indonesia." Sociological Jurisprudence Journal 3.2 (2020): 91-97.
Disemadi, Hari Sutra. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." Pandecta Research Law Journal 16.1 (2021): 55-67.
Ekaterina Kulmikova,dkk, “Fintech Market Development Perspectives,” SHS Web of Conferences, 28 (2016).
Harun Muchtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
Indra  Gunawan,  Keamanan  Data:  Teori  dan  Implementasi,(Surabaya:  CV.  Garuda  Mas  Sejahtera,
2019).
Kif Aminanto, Human Right: Civil and Political Right in Law Country, (Jember: Jember Katamedia,
2017).
M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Mukhtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi.
Negara,  Kurniawan  Suya,  Tami  Rusli,  and  Recca  Ayu  Hapsari.  "Perlindungan  Data  Konsumen Pengguna  Fintech  Terhadap  Penyalahgunaan  Data  Baik  Sengaja  Maupun  Tidak  Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware." Binamulia Hukum 10.1 (2021): 61-68.
Noor, Afif, and Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (2021): 99-110.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Panggabean, Konservasi Hukum Praktik Klinik Kebidanan. Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. Philippus M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266.
Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2p) Terkait Pandemi Covid-19." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8.1 (2021): 283-304. Sinta Dewi, 2016.
Stevani,  Winnie,  and  Lu  Sudirman.  "Urgensi  Perlindungan  Data  Pengguna  Financial  Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." Journal of Judicial Review 23.2 (2021): 197-216. Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia  Fintech  Implementation  In  The  Consumers  Protection  Perspective. Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 437-452.
Tim  Penyusun  Asosiasi  Fintech  Indonesia,  Handbook  untuk  Keuangan  Pribadi,  (Jakarta:  Aftech, 2019).
Wibowo,  Suseno  Adi,  and  Yeti  Sumiyati.  "TANGGUNG  JAWAB  KORPORASI  FINTECH LENDING  ILEGAL  DALAM  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  [Corporate Liability  of  Illegal  Fintech  Lending  in  the  Perspective  of  Consumer  Protection  Law]." Law Review (2021): 117-144.
Widya  Justitia  dan  Zil  Aidi,  “Konservasi  Hukum  Terhadap  Bank  sebagai  kreditur  baru  dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up”,Jurnal Yuridis, Vol.4, Nomor 2 (Desember, 2017), 119-120. https://dx.doi.org/10.35586/.v4i2.246.26
Winarso,  Teguh,  Hari  Sutra  Disemadi,  and  Paramita  Prananingtyas.  "Protection  Of  Private  Data Consumers  P2P  Lending  As  Part  Of  E-Commerce  Business  In  Indonesia." Tadulako  Law Review 5.2 (2020): 206-221.
Internet:
“Konsep Konservasi Hukum Atas Privasi dan Evidensi Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”. (Januari-April 2016). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1 CNN Indonesia,”LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak- pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online