Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Vol 6 No 2 Juli-Desember 2023  77-82 ISSN 2477-7900 ( printed )  |  ISSN 2579-7328 ( online ) | terakreditasi Sinta-4 DOI: https://doi.org/10.24821/productum.v6i2.8862
Pemosisian Desain Produk sebagai pendukung industri kerajinan: Tinjauan sudut pandang Pemerintah Indonesia tahun 1970-1980
Azizah Syafira, 1* Achmad Syarief 2
1,2 Program Studi Magister Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

## Abstract
Product design education was officially established in 1973 by the Department of Art Education at ITB. In this era, product design is ideally conceived as a discipline directly connected to the manufacturing industry, with its graduates professing to be  industrial  designers.  The  designs  are  intended  to  be  manufactured  on  a  mass  scale.  However,  at  the  time,  the manufacturing  industry  in  Indonesia  was  still  dominated  by  small-to  medium-scale  craft-based  industries.  Therefore,  the conventional  comprehension  of  product  design  was  not  fully  concurrent  with  the  Indonesian  economic  situation  between 1970  and  1980  if  adopted  out  of  context.  On  other  hand,  some  phenomena  implied  the  intention  of  the  Indonesian government to posit product design discipline as a support for the development of the craft industry through the involvement of  several  activities,  such  as  training  and  exhibitions.  This  situation  depicts  the  gap  in  knowledge  between  what  was understood  as  the  basis  of  product  design  education  and  the  government's  agenda  for  establishing  product  design  in Indonesia. This research uses a historical approach to investigate documents and other resources regarding establishing a Product Design major in ITB. The resources studied to determine the  positioning of product  design in Indonesia from the perspective of the government's economic agenda at the time, that are discussed in this paper.
Keywords: product design, craft industry, economic policy

## Abstrak
Sebagai sebuah jurusan di perguruan tinggi di Indonesia, desain produk pertama kali diresmikan pada tahun 1973 di bawah Departemen  Seni  Rupa  ITB.  Pemahaman  ideal  tentang  desain  produk  pada  era  ini,  yaitu  suatu  bidang  keilmuan  yang terhubung dengan industri manufaktur, dengan lulusannya yang berprofesi sebagai desainer industri. Rancangan-rancangan yang  dibuat  diarahkan  untuk  tujuan  produksi  massal.  Namun,  ketika  itu  industri  manufaktur  di  Indonesia  sendiri  masih didominasi  oleh  industri  berbasis  kerajinan  dengan  skala  kecil  hingga  menengah.  Dengan  begitu,  pemahaman  tentang desain produk yang konvensional menjadi tidak sesuai dengan keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1970-1980 apabila hanya  dimaknai  secara  apa  adanya,  tanpa  melihat  konteks.  Di  sisi  lain,  terdapat  fenomena  yang  menyiratkan  intensi pemerintah  Indonesia  memosisikan  keilmuan  desain  produk  untuk  mendukung  perkembangan  industri  kerajinan  melalui pelibatannya  di  sejumlah  kegiatan,  seperti  pameran  dan  pelatihan.  Situasi  ini  menggambarkan  adanya  kesenjangan pemahaman  antara  apa  yang  diketahui  sebagai  dasar  pendirian  pendidikan  desain  produk,  dengan  agenda  pemerintah dalam  mewujudkan  keilmuan  desain  produk  di  Indonesia.  Menggunakan  pendekatan  sejarah,  penelitian  ini  menyelidiki berbagai  dokumen  dan  sumber  lain  terkait  masa  awal  berdirinya  jurusan  Desain  Produk  ITB.  Berbagai  sumber  yang ditemukan  dikaji  untuk  melihat  penyesuaian  posisi  ilmu  desain  produk  di  Indonesia  melalui  tinjauan  perspektif  agenda pembangunan pemerintah masa itu yang didiskusikan dalam tulisan ini.
Kata kunci: desain produk, industri kerajinan, kebijakan ekonomi
* Corresponding author e-mail : azizahsyafira27@gmail.com
1. Pendahuluan
Di negara-negara dunia ketiga, kemunculan desain produk  ( industrial  design )  diwujudkan  dalam  bentuk bidang  akademik  dibandingkan  praktik  profesional (Fathers,  2003;  Bonsiepe,  1991).   Hal  ini  berkenaan
dengan  situasi  ekonominya  yang  masih  dalam  tahap awal  perkembangan,  sehingga  kebutuhan  keahlian desain  belum  disadari  oleh  pihak  industri.  Namun demikian,  pihak  akademisi  telah  dapat  melihat  ke depan  bahwa  di  satu  titik  desainer  industri  akan
dibutuhkan  untuk  mengambil  peran  dalam  agenda pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.
Ketika diresmikan pada tahun 1973, Studio Desain Produk  Institut  Teknologi  Bandung  (Kartasubarna  & Muchtar,  1983)  menjadi  pionir  pendidikan  desain produk  di  Indonesia.  Kelahiran  studio  desain  produk ini  berada  dalam  bingkai  waktu  yang  sama  dengan masa  rehabilitasi  dan  stabilisasi  ekonomi  Indonesia. Dalam  periode  itu,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan industrialisasi untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  substitusi impor pada masa Repelita ke-2.
Kebijakan  ekonomi  yang  dikeluarkan  pemerintah saat itu membuat sektor industri di Indonesia tumbuh subur.  Jalan  bagi  penanaman  modal  asing  pada berbagai  sektor  industri  di  Indonesia  menjadi  lebih terbuka,  utamanya  bagi  industri  tambang  dan manufaktur.  Produk  otomotif  asing  mulai  masuk  ke Indonesia  pada  awal  periode  1970-an.  Mengikuti ketentuan yang  dibuat  oleh  pemerintah,  produk  yang masuk  harus  dalam  keadaan  terurai,  sehingga  perlu dirakit  terlebih  dahulu  sebelum  sampai  ke konsumen (Rinardi,  2021).  Kebijakan  ini  diterapkan–salah satunya–untuk  menyiasati  banyaknya  tenaga  kerja yang belum terserap. Meskipun industri manufakturnya tumbuh, tipe pekerjaan yang lahir dari sana  sifatnya  hanyalah  perakitan––yang  jelas  tidak membutuhkan keahlian desain produk.  Situasi inilah yang  memberi  dampak  bagi  studi  maupun  profesi desainer  industri.  Kondisi  demikian  akhirnya membuat desainer industri yang dibutuhkan Indonesia saat itu orientasinya berbeda dengan apa yang umum dipahami.
Merujuk  kepada  The  International  Council  of Societies  of  Industrial  Design  (ICSID)  pada  tahun 1959  dalam  WDO  (2022)  desain  industri  ( industrial design) dipahami  sebagai  sebuah  proses  desain  yang diaplikasikan  pada  produk  yang  akan  diproduksi secara  massal,  sehingga  berbeda  dengan  desain berbasis  kerajinan (craft  based-design) yang  hasil produksinya  ditentukan  oleh  kreatornya  tepat  pada saat  pembuatan.  Dalam  pengertian  ICSID  yang menjadi  organisasi  dunia  untuk  Desain  Produk  saat itu, terdapat pembatasan antara desain industri dengan desain  berbasis  kerajinan , yaitu  pada  teknik-teknik produksi  massal  yang  diterapkan  oleh  industrial design.  Teknik  produksi  massal  ini,  umumnya  hadir dalam  industri  manufaktur  berskala  besar  dengan teknologi mesin.
Apabila  pendidikan  desain  produk  ITB  disusun semata-mata merujuk kepada definisi yang digambarkan  ICSID,  tentu  saat  itu  para  lulusannya akan  menganggur.  Pasalnya,  pada  kenyataannya
industri  manufaktur  Indonesia  tahun  1970-an  masih didominasi  oleh  usaha  berskala  kecil  dan  menengah yang berbasis kerajinan.
Maka  dari  itu,  pemahaman  desainer  industri  yang bekerja  di  manufaktur  belum  sesuai  dengan  fase industri  manufaktur  besar  Indonesia  yang  baru membutuhkan tenaga perakitan. Sektor yang akhirnya menyediakan peluang bagi studi desain produk untuk mempraktikkan keilmuannya adalah industri berbasis kerajinan.  Dalam  dekade  pertama  pendidikan  tinggi desain  produk  di  Indonesia,  yaitu  1970-an  hingga 1980-an,  mayoritas  desainer  industrinya  bekerja  di industri  berskala  kecil  dan  menengah,  alih-alih industri manufaktur besar (Amir, 2002). Fenomena ini juga  menjadi  menarik  untuk  disoroti,  karena  pada tahun  1970-an  hingga  1980-an,  profesi  desainer industri  di  Inggris  mayoritas  bekerja  untuk  proyek- proyek  berbasis  teknik  ( engineering )  (Wormald  & Rodber,  2008).  Perbedaan  ini  menunjukkan  bahwa konteks  negara  dan  proses  industrialisasinya  dapat memberikan  pengaruh  pada  keilmuan  serta  profesi desain produk.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  tulisan  ini mencoba  untuk  melihat  pemosisian  keilmuan  desain produk  di  Indonesia  dari  kacamata  pemerintah  yang memiliki agenda pembangunan ekonomi.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  sejarah.  Penelitian  berbasis sejarah  merupakan  bentuk  penyelidikan  sistematis terhadap  dokumen  dan  berbagai  sumber  lain  yang mengandung  fakta  terkait  pertanyaan-pertanyaan sejarawan  di  masa  lampau  (Borg  dan  Gall,  dalam Djamal  2015).  Penelitian  sejarah  juga  merupakan proses  penyelidikan  kritis  terhadap  peristiwa  masa lalu  untuk  menghasilkan  deskripsi  dan  penafsiran yang  tepat  akan  peristiwa-peristiwa  tersebut (Wiersman,  dalam  Djamal,  2015).  Informasi  tentang perkembangan  program  studi  desain  produk  di Indonesia pada tahun 1970 sampai 1980 direkonstruksi  secara  sistematis  dan  objektif  dalam penelitian  ini.  Proses  rekonstruksi  dilakukan berdasarkan  sumber  data  kepustakaan  berupa  arsip dan literatur.

## 3. Hasil dan pembahasan
Nomenklatur  pemerintah  Indonesia  era  Orde  Baru mengategorikan kerajinan sebagai  golongan ekonomi lemah. Berdasarkan aset maupun omset yang didapat,
Pemosisian Desain Produk sebagai pendukung industri kerajinan: Tinjauan sudut pandang Pemerintah Indonesia tahun 1970-1980
skala  usaha  para  perajin  memiliki  predikat  kecil  dan menengah.  Dalam  berbagai  pernyataan  resmi pemerintah,  industri  berskala  kecil  dan  menengah dipandang memiliki kemampuan untuk sebagai sarana untuk  mencapai  kesetaraan  lewat  ragam  struktur kepemilikannya, mempromosikan pembangunan desa, dan  memberikan  dasar-dasar  kewirausahaan  (Hill, 2001). Dalam Bab Pengembangan Dunia Usaha Buku I  Repelita  II,  Kementerian  Penerangan  (1974) menjelaskan golongan ekonomi lemah ini kuantitasnya tinggi, tetapi perannya dalam pembangunan ekonomi nasional sangat kecil.
Dengan  andil  yang  sedikit  dalam  pembangunan ekonomi, bukan berarti pada tataran lain para perajin tidak memegang peran penting. Pemerintah mengakui bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh golongan ekonomi  lemah  mengisi  kebutuhan  masyarakat banyak.  Maka  itu,  sejatinya  golongan  ini  sangat penting  sebagai  keseluruhan.  Merespon  potensi tersebut,  pemerintah  bermaksud  meningkatkan  daya guna golongan ini di konteks yang lebih luas.
Guna menyukseskan agenda pembangunan ekonomi,  dalam  Repelita  (Rencana  Pembangunan Lima Tahun) kedua pemerintah membuka kesempatan bagi  para  pengusaha  berskala  kecil  dan  menengah untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah mendorong  perkembangan  golongan  ekonomi  lemah dengan  memperkuat  permodalan;  meningkatkan keahlian;  dan  memperbesar  skala  produksi.   Peran koperasi  yang  mewadahi  aktivitas  usaha  kecil  dan menengah  menjadi  salah  satu  perhatian,  khususnya koperasi produksi yang membawahi bidang pertanian, peternakan,  perikanan,  perkebunan  rakyat,  dan kerajinan tangan.
Usaha-usaha  kerajinan  lebih  banyak  beroperasi  di desa  yang  sebagian  besar  lapangan  pekerjaannya adalah  pertanian.  Pada  masa  Repelita  kedua, pemerintah  menyadari  bahwa  jika  jumlah  lapangan kerja dari bidang tani tidak mampu mengejar pesatnya pertumbuhan penduduk desa. Jumlah lahan cenderung statis, tetapi kebutuhan kerja terus naik. Kepemilikan lahan  juga  hanya  ada  di  tangan  segelintir  orang, sehingga  sisanya  hanya  mendapatkan  posisi  sebagai penggarap–yang tidak menjanjikan kesejahteraan.
Indonesia  sendiri  di  masa  ini  sedang  gencar- gencarnya  membangun  dan  berjalan  ke  arah industrialisasi.  Pergeseran  struktur  ekonomi  dari pertanian,  yang  berkaitan  dengan  industri  dapat menyebabkan  urbanisasi  lebih  besar  (Moomaw  & Shatter,  1996)  terutama  karena  adanya  bias  urban, yang  menyebabkan  terfokusnya  pembangunan  di pusat-pusat kota (Lipton, 1997).
Untuk  mencari  penghidupan  yang  lebih  baik, masyarakat  desa  berbondong-bondong  datang  ke sejumlah  kota  besar.  Namun,  hal  ini  menimbulkan masalah baru karena ternyata kota yang dituju belum siap  menghadapi  arus  deras  urbanisasi.  Menanggapi isu  ini,  dalam  Bab  Pembangunan  Daerah,  Pedesaan, dan  Kota  Buku  III  Repelita  II,  Kementerian Penerangan  1974)  menjabarkan  strategi  pemerintah dalam  membangun  desa,  salah  satunya  dengan memperluas  lapangan  pekerjaan.  Karena  pemerintah merasa  pengembangan  sektor  pertanian  terbatas, akhirnya mereka melirik bidang lainnya, yaitu industri ringan  dan  kerajinan  rakyat.  Diversifikasi  kerja  dari bidang industri ringan dan kerajinan akhirnya menjadi perhatian baru pemerintah di samping mengupayakan kemajuan sektor pertanian yang telah sejak lama jadi andalan.
Di  antara upaya-upaya  yang dilakukan pemerintah untuk  mengembangkan  golongan  ekonomi  lemah, dalam  aktivitas  peningkatan  keahlian  lah  desain produk bisa masuk, terkhusus bagi para perajin yang luaran usahanya adalah benda pakai.  Pemerintah pun melakukan  berbagai  kerja  sama  dengan  Seni  Rupa ITB  yang  saat  itu  memiliki  bidang  keahlian  dalam desain industri.
Salah  satu  momen  yang  memantik  keinginan pemerintah  Indonesia  untuk  mengembangkan  sektor kerajinan  adalah  penyelenggaraan  Expo  ‘70  yang  di Osaka.  Perhelatan  ini  dipandang  sebagai  momentum yang  tepat  untuk  mempromosikan  industri  negara yang menjadi partisipan (Hashizume, 2020).
Pada  tahun  1970,  Jepang  mendapat  kesempatan sebagai  tuan  rumah  pameran  dunia  pertama  yang diselenggarakan  di  Asia  (Gambar  1).  Pameran  ini berlangsung  selama  enam  bulan,  dimulai  pada  15 Maret  dan  berakhir  pada  13  September  1970. Indonesia  menjadi  salah  satu  peserta  yang  memiliki sebuah  paviliun  di  sana.  Arsitektur  dan  Seni  Rupa ITB  mendapat  tugas  dalam  mengelola  paviliun  yang termasuk ke dalam bagian dari agenda Repelita I ini. Apabila Arsitektur lebih mengurusi perihal pembangunan  paviliun,  Seni  Rupa  banyak  terlibat dalam proses kurasi pameran.
Keikutsertaan  dalam  Expo  ‘70  merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan industri negara.  Agenda  ini  dapat  menjadi  gerbang bagi produk-produk  lokal  untuk  masuk  ke  pasar ekspor.  Ketika  itu  Indonesia  mengusung  tema kebudayaan untuk Paviliunnya. Ketika  negara-negara maju     banyak      menonjolkan    produk    teknologi, mayoritas  produk  yang  dipamerkan  oleh  Indonesia adalah kerajinan.
Objek-objek  yang  dipamerkan  di  paviliun Indonesia  ternyata  mendapat  sambutan  baik.  Setelah Expo  ‘70  selesai,  ada  sejumlah  peminat  dari  luar negeri  yang  meminta  diadakannya  kembali  pameran produk paviliun Indonesia. Pemeran ini bukan hanya bertujuan untuk menampilkan produk, melainkan juga penjualan.  Sambutan  baik  pasar  global  terhadap produk  kerajinan  Indonesia  dilihat  sebagai  harapan bagi  industri  Indonesia  untuk  bisa  menembuskan karyanya  ke  pasar  ekspor.  Hal  ini  disampaikan  oleh Sekjen  Perindustrian  Ringan,  Soegiri  Soemodarsono (1972),  dalam  makalahnya  yang  berjudul  Memasuki tahun 1971.
Pemerintah  pun  melihat  adanya  kebutuhan  peran desainer industri dalam rangka pengembangan sektor kerajinan ini. Pada tahun 1972, di bawah Departemen Perindustrian,  Direktorat  Jenderal  Perindustrian Ringan   dan  Kerajinan  Rakyat  mengeluarkan   buku Petunjuk Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat. Buku ini memuat satu bab khusus yang berjudul  “Beberapa Masalah  Pentingnya  Design  Dalam  Industri”.  Dalam buku  ini,  dipaparkan  kemungkinan  pengembangan desain produk ke arah industri ringan dan kerajinan.
Lewat  buku  tersebut  pemerintah  menunjukkan pemahamannya  terhadap  desain  produk  atau  desain industri  yang  menurut  pengertian  konvensional  masa itu  tujuan  idealnya  adalah  produksi  benda  pakai secara massal. Namun, mereka pada akhirnya mampu melihat  keterbatasan  penerapan  pemahaman  yang demikian  dalam  konteks  Indonesia.  Di  tengah keberadaan  industri  besar  lokal  yang  didominasi produksi bahan mentah, industri ringan dan kerajinan menjadi sektor  yang  saat  itu  dianggap  membutuhkan peran desain produk.
Dengan adanya desain industri atau desain produk di  Indonesia,  pemerintah  berharap  produksi  barang dalam negeri bisa ditingkatkan. Peningkatan ini bukan hanya berbicara soal kuantitas tetapi juga kualitas dan kebaruan produk. Keberadaan produk yang berkualitas  di  dalam  negeri  akan  mampu  membawa keberhasilan  bagi  kebijakan  substitusi  impor  yang kala  itu  tengah  dijalankan  oleh  pemerintah.  Apabila barang hasil produksi dalam negeri memiliki kualitas yang baik dengan harga bersaing, tentu akan menjadi opsi  menarik  bagi  masyarakat  dibandingkan menggunakan  produk  impor.  Selain  itu,  berkaitan
Gambar 1. Expo ’70 Osaka, Jepang (Sumber: https://www.oldtokyo.com/expo-70-osaka-1970/)
Pemosisian Desain Produk sebagai pendukung industri kerajinan: Tinjauan sudut pandang Pemerintah Indonesia tahun 1970-1980
dengan  tanggapan  positif  pasar  global  akan  produk kerajinan  Indonesia,  para  desainer  juga  diharapkan bisa menghasilkan karya yang kualitasnya memenuhi standar  ekspor.  Selain  melakukan  perancangan, pemerintah  juga  mendorong  desainer  melakukan penelitian  agar  produk  yang  dihasilkan  bisa menonjolkan  nilai-nilai  lokal,  bukan  sekadar mengimitasi  produk  luar  negeri.  Aspek  kelokalan inilah yang dinilai sebagai keunikan produk Indonesia jika harus bersaing di pasar global.
Meskipun istilah desain industri atau desain produk sudah  ada  pada  pemerintah,  tetapi  pemahaman terhadap profesi desainer masih belum jelas. Desainer dilihat  sebagai  profesi  yang  bisa  didapatkan  bukan hanya lewat pendidikan. Seseorang dengan pengalaman sehingga menghasilkan keahlian merancang atau membuat produk juga bisa dikatakan sebagai  desainer.  Dengan  pengertian  yang  demikian, pengrajin  juga  sebenarnya  dapat  dikategorikan sebagai  desainer.  Namun,  pada  bahasa  pembagian tenaga  kerja  di  bidang  desain,  dibuat  tiga  golongan, yaitu  perajin,  tenaga  desain  yang  mendapatkan kemampuan  dari  pengalaman  dan  pendidikan,  serta tenaga ahli. Perajin digambarkan sebagai tenaga kerja dengan  jumlah  paling  banyak  dan  bekerja  secara tradisional, sementara tenaga ahli adalah orang-orang yang  berpendidikan  tinggi.  Tenaga  yang  dikatakan berpengalaman sendiri tidak digambarkan secara jelas kriterianya.
Pemerintah  memandang  ketiga  golongan  tenaga desain  tersebut  butuh  untuk  menemukan  bentuk komunikasi  yang  sesuai  agar  dapat  bekerja  sama. Harapannya, dengan begitu produksi dapat meningkat.  Dalam  benak  pemerintah,  komunikasi yang  dimaksud  dapat  dilakukan  dalam  bentuk pelatihan kerja dan penyuluhan. Selain itu, dapat pula dilakukan  lewat  penerbitan  media  komunikasi  yang memuat  promosi  serta  informasi  terbaru  perihal perkembangan  desain.  Melihat  pembagian  tenaga desain  yang  dijelaskan  sebelumnya,  pihak  yang diharapkan mampu memberi pelatihan tentulah tenaga ahli  yang  memiliki  pendidikan  tinggi.  Dari  sini, desainer  produk  tidak  hanya  diharapkan  untuk  bisa merancang barang berkualitas, tetapi juga dibutuhkan untuk  membagikan  ilmunya  lewat  program-program pembinaan.
Upaya  untuk  bisa  mempertemukan  desain  produk dengan  industri  ringan  dan  kerajinan  dalam perjalanannya menemui sejumlah hambatan. Masa itu, para  pemilik  usaha  belum  menyadari  pentingnya peran  tenaga  desain.  Dibandingkan  melakukan  riset pasar  untuk  mengembangkan  produk,  segi  produksi yang  ada  di  tataran  teknis  lebih  menjadi  perhatian.
Pengembangan  tenaga  desainnya  sendiri  pun seringkali  menghadapi  persoalan  teknis  seperti keberadaan  fasilitas  dan  bahan  untuk  bereksplorasi, juga  permodalan  yang  terbatas  karena  skala  industri yang  dimasuki  adalah  kecil  dan  menengah. Kombinasi  pemikiran  tidak  butuh  tenaga  desain  dan skala  usaha  menengah  hingga  kecil  akhirnya berimplikasi  pada  upah  rendah  yang  diterima desainer.

## 4. Penutup
Dalam konteks kebijakan ekonomi dan pembangunan,  industri  berskala  kecil  dan  menengah mengambil  peran  dalam  pembangunan  daerah  rural dan  berpotensi  menjadi  komoditas  ekspor  atas keunikan  unsur  budaya  yang  dimiliki.  Di  Indonesia, desain  produk  yang  dalam  pandangan  umum  identik dengan  hal-hal  modern  berlatar  perkotaan,  pada akhirnya dijadikan salah satu agen pembangunan desa lewat kerajinan.
Di  tengah situasi industri manufaktur di Indonesia yang  masih  didominasi  oleh  sektor  kerajinan  pada kurun  1970  hingga  1980,  pemerintah  Indonesia melihat  kebutuhan  tenaga  desainer  produk  di  bidang ini. Penilaian demikian berkaitan dengan kemampuan sektor  kerajinan  untuk  mengambil  peran  yang  lebih besar pada agenda pembangunan negara. Keberadaan desainer diharapkan dapat membawa kemajuan di sisi produksi bagi bidang ini.

## Daftar pustaka
Amir, Sulfikar. (2002) Industrial Design in Indonesia: Education, Industry, and Policy. Design Issues, 18 (1) (Winter, 2002). 36- 48. http://www.jstor.org/stable/1512028
Bonsiepe, G. (1991 ) Developing Countries: Awareness of Design and  the  Peripheral  Condition,  History  of  Industrial  Design: 1919-1990 The Dominion of Design , Milan: Electa. Departemen  Penerangan  R.I.  (1974). Buku  I  Repelita  II . Departemen Penerangan R.I.
Departemen  Penerangan  R.I.  (1974). Buku  III  Repelita  II. Departemen Penerangan R.I.
Djamal, M. (2015). Paradigma Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fathers, J., & Bonsiepe, G. (2003). Peripheral vision: an interview with  Gui  Bonsiepe  charting  a  lifetime  of  commitment  to design empowerment. Design Issues, 19 (4), 44-56. https://www.jstor.org/stable/1512091
Hill, H. (2001). Small and  medium enterprises in Indonesia: Old policy challenges for  a new administration. Asian survey , 41 (2), 248-270.
https://doi.org/10.1525/as.2001.41.2.248 Kartasubarna & Muchtar (1983). Pendidikan Tinggi Seni Rupa di Indonesia . Institut Teknologi Bandung.
Lipton,  M.  (1997). Why  poor  people  stay  poor:  Urban  bias  in world  development .  Cambridge,  MA:  Harvard  University Press.
Moomaw,  R.  L.,  &  Shatter,  A.  M.  (1996).  Urbanization  and economic development: a bias toward large cities?. Journal of Urban Economics , 40 (1), 13-37.
https://doi.org/10.1006/juec.1996.0021
Rinardi,  H.  (2021).  Industrialisasi  di  indonesia:  Perkembangan Industri  Substitusi  Impor  Indonesia  Selama  Masa  Orde Baru. Patra  Widya:  Seri  Penerbitan  Penelitian  Sejarah  dan Budaya. , 22 (1), 101-115. https://doi.org/10.52829/pw.300 Soemodarsono,  S.  (1972) Memasuki  Tahun  1971. Menjongsong Masa  Depan.  Departemen  Perindustrian  Ringan  dan Keradjinan Rakjat
World Design Organization. (2022). Industrial Design Definition History . Retrieved from https://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-
history/ [6 Agustus, 2022]. Wormald, P.W. & Rodber, M. (2008). Aligning industrial design education  to  emerging  trends  in  professional  practice  and industry , J. Design Research, Vol. 7, No. 3, pp.294–303. Wormald, P. W., & Rodber, M. (2008). Aligning industrial design education  to  emerging  trends  in  professional  practice  and industry. Journal  of  Design  Research , 7 (3),  294-303. https://doi.org/10.1504/JDR.2008.024196 Hashizume,  Shiniya.  (2020). Expo  1970  Osaka:  the  story  of Japan’s  first  World  Expo. Bureau  International  Des Exposition.  Retrieved  from  bie-paris.org/site/en/focus/entry/ expo-1970-osaka-the-story-of-japan-s-first-world-expo.
***