## Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam

## Moh Ulumuddin
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Email : mohulumuddin@gmail.com

## Abstrak
Pemahaman  terhadap  harta  sebelum  revolusi  industri  pertama  hanya  mencakup  sesuatu  yang visibel  dan  ekonomis.  Namun  paasca  fenomena  tersebut,  terjadi  pergeseran  paradigma  yang memperluas  pengertian  harta.  Pada  titik  ini,  hak  cipta  ( copy  rights) menjadi  objek  baru  dalam kajian hukum dan menjadikannya sebagai salah satu hak yang mendapat perlindungan. Penelitian ini  ingin  mengungkap  bagaimana  Islam  memandang  eksistensi  dari  hak  cipta.  Dengan menggunakan  pendekatan  historis-normatif,  dapat  diketahui  bahwasanya  konsep  harta  dalam islam sebenarnya telah mengakomodir hak cipta dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang dapat  dimiliki  sebagai  harta.  akan  tetapi  diskursus  mengenai  hal  ini  baru  terjadi  pada  masa kontemporer.  Sebelumnya,  eksistensi  Hak  cipta  kurang  mendapatkan  perhatian  karena  masih dianggap  kurang  bernilai  secara  ekonomis.  Pembahasan  mengenai  kekayaan  intelektual  juga sudah  diuraikan  secara  jelas  dan  rinci  dalam  karya-karya  ulama  kontemporer  muslim,  seperti wahbah zuhaili dan lain sebagainya.
Kata Kunci: Hak, Cipta, Ekonomi Islam.

## A. Latar Belakang
Globalisasi yang merambah seluruh pelosok daerah yang ada di dunia ini merupakan hal yang  tidak  dapat  dicegah.  Salah  satu  bagian  yang  mendapatkan  pengaruh  besar  dalam perkembangan  ini  adalah  dunia  teknologi.  Terjadinya  revolusi  industri  terus  berlanjut  dan melahirkan lompatan-lompatan teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang perlu menjadi  perhatian  dalam  perkembangan  teknologi  adalah  adanya  dampak  negartif  yang  juga semakin  besar.  Kemajuan  teknologi  yang  ada  mempermudah  lahirnya  kejahatan-kejahatan  baru yang sebelumnya tidak pernah ada, mulai dari peretasan, pencurian, penipuan, dan pembajakan.
Pelanggaran  hukum  yang  terkait  dengan  pembajakan  menjadi  salah  satu  permasalahan yang  sulit  untuk  diatasi.  Sebagai  tambahan,  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  negara  dengan
tingkat  pembajakan  hak  cipta  terbesar.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  BSA,  persentase penggunaan  perangkat  lunak  bajakan  di  Tanah  Air  pada  2017  tercatat  sebagai  yang  tertinggi kedua  untuk  kawasan  Asia  Pasifik,  yakni  83%  dengan  nilai  kerugian  mencapai  US$1,095  juta atau  setara  Rp  15  triliun. 1 Di  bidang  hak  cipta  buku,  tercatat  pada  2006  lalu  nilai  buku  yang dibajak mencapai Rp 2 milyar. Sementara dalam semester pertama 2007, nilai buku yang sudah dibajak mencapai Rp 2,85 milyar. 2 PT Salemba Empat mengaku dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar karena  buku-bukunya  dibajak.  Kerugian  sejumlah  itu  baru  dari  19  judul  buku  yang diterbitkannya. 3 Tidak  hanya  buku-buku  pelajaran,  kini  buku    agama  pun  sudah  mulai  dibajak. Berdasarkan  persentase,  lebih  dari  25  persen  buku  agama  yang  laris  telah  dibajak.  Penerbit  Al- Kautsar misalnya, mengalami kerugian sekitar Rp 650 juta. Di semester awal 2010  pembajakan buku  terus  meningkat  jumlahnya.  Hasil  dari  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  Tim Penanggulangan  Masalah  Buku  Ikatan  Penerbit  Indonesia  (IKAPI)  Cabang  DKI  Jakarta, memperlihatkan  penyebaran  buku-buku  bajakan  semakin  tidak  terkendali,  dengan  modus pembajakan  yang  semakin  canggih  jumlah  buku  yang  dibajak  mencapai  200%  dari  tahun  2009 lalu. 4
Keadaan  yang  begitu  parah  di  atas  menunjukkan  hak  cipta  yang  ada  di  Indonesia  tidak begitu  terlindungi,  sehingga  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  karya  orang  lain  pun  kurang mendapatkan  posisi  dalam  kegiatan  bermuamalah.  Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas penduduk  muslim,  harusnya  dapat  menghargai  hasil  karya  seseorang.  Dengan  mengetahui bagaimana  Islam  memandang  Hak  cipta  dan  bagaimana  penetapan  hukumnya,  tentunya  hal  ini dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadap hak cipta, khususnya yang ada di Indonesia.

## B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta
1. Pengertian Hak Cipta
1 Tempo.co: “Pemakaian Softwere Bajakan di Indonesia terbesar di asia-pasifik”. diakses pada senin 6 mei 2019.
2 http://www.tempointeraktif.com. Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila,
3 “Seriusi  Pembajakan  Buku,  Ikapi  Meminta  Pemerintah  Benar-benar  Memiliki  Komitmen  Politik,  2007” http://www.kompas.com.
4 http://www.republika.co.id. “Pembajakan Musik Merugikan Negara”
Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah
ﻖﺣ ا ﺎﻜﺘﺑﻹ ز ( Haq Al- Ibtikar ). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz " haq " dan " al-ibtikar ". Di antara pengertian dari " haq " adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas  sesuatu.  Dalam  ruang  lingkup haq  al-ibtikar (hak  cipta)  maka  lafadz  " haq "  adalah kewenangan  atau  kepemilikan  atas  suatu  karya  cipta  yang  baru  diciptakan  ( al-ibtikar ).  Kata إ ﺎﻜﺘﺑ ز ( ibtikar )  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Arab  dalam  bentuk  isim  mashdar.  Kata kerja  bentuk  lampau  (fi'il  madhi)  dari  kata  ini  adalah  سﻜﺘﺑإ  اyang  berarti  menciptakan.  Jika dikatakan ا سﻜﺘﺑ ا ﻲﺸﻟ ء ( ibtakara al-syai'a ) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu". 5
Sementara  dalam  Al-Qur'an,  akar  kata  dari ا ﺎﻜﺘﺑ ز ( ibtikar )  disebutkan  dalam  beberapa tempat, misalnya dalam QS Maryam ayat 62 :
ﺎيﺸعو ةسﻜﺑ ﺎهيف مهقشز مهﻟو
" Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang ."
Selain itu dalam  Qur‟an Surat Al-Qamar ayat 38 :
سقﺘسم بارع ةسﻜﺑ مهحبص دقﻟو
" Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal ".
Dan dalam Qur‟an Surat Al-Insan ayat 25:
لايصاو ةسﻜﺑ كﺑز مسا سكذاو
“ Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang ”.
Dari  semua  ayat  tersebut,  kata bukrah berarti  pagi  hari.  Memang  demikianlah,  pagi adalah awal atau permulaan dari hari  yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata إ ﺎﻜﺘﺑ ز bermakna  sesuatu  yang  awal  (pertama),  yang  mengawali  sesuatu  sebelumnya.  Selain  ayat  di atas  masih  ada  ayat  lainnya  yang  mengandung  lafadz  dari  kata  ini.    Dalam  Kitab  'Aun  Al- Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud  disebutkan sebuah bab berjudul ﺎﺑ ب ﻲف
ا ﺎﻜﺘﺑﻻ ز ﻲف ا سﻔسﻟ (Bab berpagi-pagi dalam bepergian ( safar ), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada  waktu  pagi  hari.  Kata-kata ا ﺎﻜﺘﺑﻻ ز dalam  bab  ini  menunjukan  arti  secara  bahasa  yaitu pagi-pagi  sekali  (bersegera)  atau  pertama  kali. 6 Dari  segi  bahasa  dapat  disimpulkan  bahwa kata ibtikar bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.
5 A.W. Munawwir, Kamus Munawwir hlm. 101 6 Muhammad Syamsu  Al-Haq Al-'Adzim  Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud )Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1984), juz vii hlm. 170
Selain  kata ibtikar ,  terdapat  istilah al-ibda’ yang  memiliki  arti  yang  sama,  yakni  hak cipta.  Wahbah  zuhaili  memberikan  pengertian  secara  terminologi  bahwasanya  hak  cipta adalah sebuah hak yang melekat pada suatu hal tidak bersifat konkrit yang lahir daripada buah pikir dan perenungan. Hak cipta disini bisa diartikan sebagai hak atas sebuah ide atau gagasan, yang  mana  ide  tersebut  bisa  dikonversikan  dengan  uang.  Dengan  kata  lain,  hak  cipta merupakan hak finansial atas sebuah penemuan yang memiliki nilai ekonomis. Selain sebagai hak finansial, hak cipta juga memberikan hak moral bagi penemunya sebagai hasil dari usaha yang telah ia lakukan. 7
Beberapa  cendekiawan  muslim  kontemporer  awal  memberikan  berbagai  pandangannya tentang hak cipta, namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta  atas  karya  tulis  ( haq  at-ta'lif ). Majelis  Majma`  Al-Fiqh  Al-Islamy menyebutkan  bahwa secara  umum,  hak  atas  suatu  karya  ilmiyah,  hak  atas  merek  dagang  dan  logo  dagang merupakan  hak  milik  yang  keabsahannya  dilindungi  oleh  syariat  Islam.  Dan  khususnya  di masa kini merupakan `urf  yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak  atas  semua  itu.  Boleh  diperjual-belikan  dan  merupakan  komoditi. 8 Dalam  fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundang  yang  berlaku.  Pengertian  hak  cipta  yang  disebutkan  dalam  fatwa  ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. 9

## 2. Historis lahirnya Hak Cipta
Konsep  perlindungan  terhadap  karya  cipta  atau  ciptaan  disebut  dengan  perlindungan Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  atau  HAKI.  Khusus  di  bidang  Hak  Cipta,  perkembangan terjadi  terutama  setelah  ditemukannya  mesin  cetak  oleh  Johanes  Guttenberg. 10 Sejak  itu pencetakan  buku  dalam  jumlah  tidak  terbatas  dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Kondisi  itu melahirkan  sudut  pandang  yang  baru  terhadap  percetakan  sebuah  buku  atau  karya  tulis
7 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah (Damaskus: Dar-Al-Fikr: 2002) hlm. 580.
8 Lihat  Qoror  Majma`  Al-Fiqh  Al-Islami    no.5  pada  Muktamar  kelima  10-15  Desember  1988  di  Kuwait Lihat pula Ffatwa MUI tentang Perlindungan HKI.
9 MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.
10 , Georg Scheder. Perihal Cetak Mencetak (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991) Hlm.
lainnya.  Lahirnya  mesin  percetakan  memicu  lahirnya  industri  percetakan  yang  mencari keuntungan  melalui  pencetakan  buku-buku  yang  dianggap  menarik,  terutama  setelah terjadinya  revolusi  industri  dimana  teknologi  percetakan  mengalami  modernisasi  secara signifikan.  Dalam  kondisi  demikian,  ide  atau  gagasan  dalam  sebuah  tulisan  akhirnya mendapatkan  penghargaan  secara  materil.  Dan  untuk  melindunginya,  maka  lahirlah  isrilah Intelectual  Property  Right yang  bertujuan  untuk  membatasi  percetakan  sebuah  karya  tulis sesuai dengan izin dari penulisnya.  Istilah  yang berkembang saat itu adalah Copy right , term itu  sendiri  memiliki  arti  hak  untuk  menyalin  atau  memperbanyak,  karena  istilah  ini  sendiri muncul akibat dari masifnya percetakan buku.
Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama, tercatat pada  1886  diadakan  sebuah  konvensi  yang  disebut Berne  Convention  for  the  Protection  of Literary  and  Artistic ,  konvensi  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  karya  seni  dan  sastra. Konvensi  ini  kemudian  direvisi  tahun  1928  di  Roma.  Selain  itu  tahun  1952  juga  dibentuk Universal  Copyright  Convention yang  melindungi  hak-hak  kepemilikan  atas  suatu  ciptaan. 11
Setelah  itu  dilaksanakan  pula  berbagai  konvensi  dan  persetujuan  mengenai  perlindungan  ini, baik yang bersifat regional, bilaterral ataupun internasional. 12 Namun tingkat pembajakan Hak Cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat. Adapun mengenai munculnya perlindungan hak  paten,  peraturan  pertama  muncul  di  perancis  pada  tahun  1791.  Kemudian  peraturan tersebut mengalami beberapa modifikasi. Modifikasi terakhir terjadi di stockholm pada tahun 1967dan menjadi perlindungan internasional. 13

## C. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam
Pembahasan  istilah  hak  cipta  dalam  islam  hanya  bisa  ditemukan  di  dalam  kajian-kajian fiqih kontemporer. Akan tetapi pembahasan mengenai hak cipta ini tetap mengacu kepada teori- teori  ulama  klasik  dalam  mendefinisikan  kepemilikan  dan  harta.  Dengan  menggunakan  definisi yang  diberikan  oleh  para  ulama  mengenai  harta,  maka  hak  cipta  pun  bisa  disebut  sebagai  harta
11 Tamotsu Hozumi, Asian : Copyright Handbook . (Jakarta: Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006)
12 Paul  Goldstein,  Copy  right's  Highway  from  Gutenberg  to  the  Celestial  Juxebox    edisi  terjemah  :  Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok Edisi I oleh Masri Maris,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  1997).
13 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah,... hlm 586.
yang bisa dimiliki. Dengan demikian memicu perluasan paradigma terhadap harta, dimana harta bukan  hanya  sesuatu  yang  bersifat  materil,  tapi  juga  yang  bersifat  tidak  materil.  Adapun uraiannya akan dijelaskan dibawah.

## 1. Hak Cipta Sebagai Harta Non-Fisik
Kata  لاىما    disebut  berulang  kali  dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadist,  akan  tetapi  definisi  dari kata  itu  sendiri  tidak  pernah  diuraikan  melalui  dua  sumber  hukum  islam  utama  tersebut. Secara etimologi, لاىما merupakan bentuk jamak dari kata لﺎم yang memiliki arti condong dan tunduk. Adapun secara terminologi, لﺎم memiliki arti segala sesuatu yang manusia sukai untuk mengumpulkan  dan  memilikinya. 14 Adapun  secara  terminlogis,  definisi  yang  diberikan  oleh ulama  Hanafiyah  bahwa  yang  termasuk  harta  adalah  sesuatu  yang  dapat  dikuasai,  dipelihara dan  dimanfaatkan.  Dengan  demikian  sesuatu  yang  tidak  disimpan  dan  tidak  dapat dimanfaatkan  tidak  masuk  kategori  harta.  Sedangkan  definisi  jumhur  ulama  lebih  terfokus bahwa harta  adalah segala sesuatu  yang bernilai,  yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya  (benda).  Definisi  kalangan  jumhur  ulama  tersebut,  lebih  luas  cakupannya,  sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan,  rumah,  perhiasan,  termasuk  juga  pakaian,  perabotan  rumah  tangga,  hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta. 15
Sekiranya, ulama-ulama  kontemporer lebih memilih pendapat  yang dianut oleh jumhur (selain  madzhab  hanafi)  dalam  mendefinisikan  harta,  sehingga  segala  sesuatu  yang  dapat memberikan  kemanfaatan  bisa  dikategorikan  sebagai  harta,  seperti  halnya  hak  karya,  hak paten  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian,  definisi  harta  yang  diberikan  oleh  ulama kontemporer  menjadi  lebih  luas  daripada  definisi  yang  diberikan  oleh  para  ulama  klasik. Dengan  demikian,  muncul  istilah  تيدﺎمﻟا  لﺎمﻟا  (harta  yang  materil)  dan  تيدﺎمﻟا  سيغ  لاىمﻻا  (harta yang  immaterial)  dalam  membagi  jenis  harta,  dan  menjadikan    hak  cipta  sebagai  salah  satu obyek kajian dari al-amwal ghoiru al-madiah . 16

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta
14 Majduddin Alfairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhith , (Libanon: Al-Muassasah Al-Risalah, tt) cet: VIII jilid:4. Hlm. 52
15 Yusuf Qaradhawi, Fiqh Az-Zakat , (Libanon: Al-muassasah Al-Risalah, 1973). Hlm. 125.
16 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah,... hlm 580-581
Para  cendekiawan  muslim  kontemporer  memberikan  pandangan  pandangannya mengenai  hal  ini, mereka berijtihad   mengenai  dasar  yang dijadikan  sandaran hukum  dalam penetapan  hak  cipta.  Di  antara  mereka  adalah  Fathi  Al-Duraini  yang  menyatakan  bahwa landasan  hukum dari hak cipta  adalah 'urf (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu  masyarakat)  serta  kaidah  maslahah  mursalah  (suatu  kemaslahatan  yang  tidak  ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya). 17
Abdullah  Al-Muslih  dan  Shalah  Al-Shawi,  merinci  mengenai  sandaran  hukum  bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:
a. Asas maslahah, Yaitu  ketika  hak  cipta  terpelihara  maka  akan  mendatangkan kemaslahatan  umum,  dalam  arti  diharapkan  akan  semakin  banyak  pengkajian  ilmiah dan  mendorong  para  cendekiawan  untuk  melakukan  berbagai  penelitian  dan  menulis buku-buku  yang  bermanfaat  sementara  tulisan  dan  hak  cipta  mereka  terjaga  dari berbagai  pelanggaran.  Islam  datang  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  dan menghindari kemafsadahan.
b. Dalil 'Urf (kebiasaan),  artinya  persoalan  ini  muncul  di  tengahtengah  ummat  dan kesepakatan  kaum  muslimin  untuk  melakukannya  merupakan  dalil  bahwa  mereka sudah  mengetahui  dibolehkannya  urusan  itu.  Jelas  bahwa  kebiasaan  itu  memiliki pengaruh dan hukum syariat.
c. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil  upah  dari  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama,  bahkan  saat  ini  ada  pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.
d. Qiyas, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan  dan  kesempatan  untuk  orang  lain  memanfaatkannya  atau  melarangnya. Maka  demikian  juga  seorang  pembuat  karya  termasuk  penulis  dengan  segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
e. Kaidah Sadd  Adz-Dzara'i (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta  diberikan  hak  untuk  mengeksploitasi  ciptaannya  maka  dia  akan  mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti
17 Fathi Ad-Durainy , Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib , (Damaskus: Al-Jami‟ah. 1992) hlm. 223.
mereka  tidak  mau  lagi  membuat  sebuah  karya  hal  ini  tentu  berakibat  kepada mandeknya ilmu pengetahuan. 18

## 3. Diskursus Hukum Hak Cipta
Ulama  kontemporer  sebenarnya  memiliki  dua  sikap  yang  berbeda  mengenai  hak  cipta. Tentunya  mereka  memiliki  pendapat  yang  berbeda  mengenai  paradigma  mereka  terhadap definisi  harta  dan  kepemilikan.  Perbedaan  paradigma  inilah  yang  membawa  pada  perbedaan kesimpulan hukum yang mereka ambil.
a. Kelompok Pertama
Ulama  golongan ini menafikan kemanfaatan sebagai  satu-satunya tolak ukur sebuah harta.  Kelompo  ini  terdiri  dari  sebagian  ulama  madzhab  hanafi.  Pendapat  mereka  masih terpengaruh  oleh  pendapat  ulama  klasik  madzhab  mereka.  Mereka  menganggap bahwasanya  hak  cipta,  seperti  halnya  karya,  harus  bisa  diakses  dan  dimanfaatkan  secara gratis.  Tidak  diperbolehkan  mengambil  keuntungan  finansial  daripadanya.  Para  pengikut golongan  ini  berpendapat  bahwasanya  sesuatu  bisa  disebut  sebagai  harta  jika  memiliki  2 unsur,  yakni:  bisa  dimiliki  dan  dijaga  (materil/visibel),  serta  bisa  diambil  manfaatnya. Dengan  demikian,  mereka  mengatakan  bahwasanya  segala  sesuatu  yang  ma‟nawi (nonmateriel)  seperti  halnya  ilmu,  kesehatan,  dan  kemuliaan  tidak  dapat  dikategorikan sebagai harta yang bisa dieksploitasi secara finansial dan menjadi hak pribadi. Sesuatu yang mengandung  nilai  manfaat  memang  bisa  dimiliki  seseorang,  akan  tetapi  ststus kepemilikannya tidak bisa menjadi privat sperti halnya harta. 19
Jika menggunakan kerangka pemikiran  yang digunakan kelompok ini, maka sesuatu yang  bisa  menjadi  hak  milik  pribadi  terbatas  pada  hal-hal  yang  bersifat  konkrit  saja. Kepemilikan  pribadi  terhadap  sesuatu  yang  tidak  konkrit  tidak  dapat  dibenarkan,  karena harta  jenis  ini  tidak  mungkin  dapat  dikuasai  dan  dipelihara,  meskipun  dapat  diambil manfaatnya.  Akan  tetapi, ulama’  muta’akhirin dari  madzhab  hanafi  memberikan  definisi
18 Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan  Islam , (Bekasi: Darul Haq, 2004) hlm. 323.
19 Ahmad Al-Hiji “Hukmu al-Islam fi Huquq Al-Ta‟lif, wa al-Nasr wa al-Tarjamah” Arden,majalah Hadi - al Islam jilid 25 tahun1981
yang  berbeda  dan  fleksibel  tentang  harta,  mereka  mengatakan  bahwasanya  segala  sesuatu yang memiliki nilai ekonomis adalah harta, baik itu bersifat materil ataupun nonmateril. 20
Adapun  illat  hukum  yang  menyebabkan  tidak  diperbolehkannya  seseorang menguasai  sebuah  karya  secara  pribadi  dan  melarang  pihak  lain  untuk  mencetak  dan memperbanyak karya tersebut antara lain:
1) Termasuk kategori menyembunyikan ilmu (ملعﻟا نﺎمﺘك) 21
2) Ilmu adalah sarana untuk mendekat kepada allah dan meningkatkan ketaatan, bukan untuk diperdagangkan dan di bisniskan
b. Kelompok kedua
Kelompok  kedua  ini  memiliki  definisi  yang  lebih  akomodatif  dalam  menyikapi lahirnya istilah hak cipta. Golongan ini terdiri dari jumhur madzhab syafii,  maliki, dan hambali.  Mereka  memandang  hak  cipta  sebagai  salah  satu  hak  yang  memiliki  nilai ekonomis  dan  keberadaannya  dilindungi  oleh  hukum  islam.  Mayoritas  ulama kontemporer pun mengadopsi definisi yang diberikan oleh ulama golongan ini.
Dengan  paradigma  yang  dibangun  oleh  ulama-ualam  tersebut,  dapat  diambil pengertian  bahwa  pada  hakikatnya  hak  cipta  adalah  hak  atas  karya  cipta  yang  telah dibuat oleh seseorang, sehingga bukan pada bahan apa yang menjadi sumbernya. Sebuah buku disusun dari berbagai sumber yang sebelumnya telah menjadi hak cipta orang lain, namun  ketika  telah  menjadi  sebuah  buku  tersendiri  maka  ia  adalah  hak  bagi penyusunnya.  Hal  ini  tentu  sama  dengan  buku-buku  agama,  sumber-sumbernya  yang berasal dari Allah ta'ala (Al-Qur'an dan Sunnah) maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awalnya, yaitu Allah ta'ala. Sedangkan ciptaan baru dalam bentuk buku  agama  menjadi  milik  penyusun  atau  pengarangnya,  yaitu  sebatas  penyusunannya saja.
Kelompok  ini  memperbolehkan  praktik  eksploitasi  secara  finansial  terhadap  karya mereka,  hal  ini bukanlah praktik  yang terlarang,  Karena mengambil  upah dari ketaatan seperti  halnya  adzan,  menjadi  ta‟mir  masjid, mengajar  Al-Qur‟an  merupakan  hal  yang diperbolehkan.  Selain  itu,  keberadaan  hak  cipta  tidaklah  masuk  dalam  kategori
20 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah,... hlm 591
21 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah,... hlm 592
menyimpan  ilmu.  Istilah  menyembunyikan  ilmu  lebih  tepat  digunakan  pada  kondisi dimana seseorang enggan menjawab pertanyaan, sedaangkan ia mengetahui jawabannya. Finansial  yang  mereka  peroleh  melalui  percetakan  merupakan  slaah  satu  bentuk pengakuan  dan  penghargaan  yang  diberikan  oleh  penerbit  akan  usaha  dan  kerja  keras mereka dalam melahirkan karya tersebut. 22

## D. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam
Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal  adanya  beberapa  bentuk  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  harta  yaitu  tindak  pidana hudud,  tindak  pidana  qhisas/diyat  dan  tindak  pidana  ta'zir.  Tindak  pidana  hudud  adalah  tindak pidana  yang  macam  perbuatan  dan  sanksinya  ditetapkan  oleh  nash  Al-Qur'an  dan  Al-Sunnah. Diantara tindakan pidana itu adalah :  1. Pencurian (sariqah). 2. Perampokan (hirabah). 3. Zina. 4.  Menuduh  wanita  baik-baik  berzina  (qadzaf),    5.  Minum  minuman  keras  (Syurb  AlKhamr). 23 Dari  beberapa  jenis  tindak  pidana  tersebut  yang  dapat  disamakan  dengan  tindak  pidana pelanggaran hak cipta adalah pada nomor 1, yaitu pencurian (sariqah). Dalam ruang lingkup Fiqh Jinayah tindak pidana pencurian terbagi menjadi  dua  yaitu pencurian  yang diancam dengan had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir. 24
Mencuri  atau  pencurian  adalah  mengambil  harta  orang  lain  dengan  cara  sembunyi- sembunyi,  hal  ini  seperti  disebutkan  oleh  Ibnu  Rusyd  yang  mendefinisikan  pencurian    sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya. 25 Tempat  menyimpan  harta  pada  dasarnya  termasuk  tempat  dimana  harta  tersebut  diletakkan dengan aman. Jadi dimana barang tersebut diletakkan dengan aman, hal itu bisa disebut sebagai tempat penyimpanannya.
22 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah,... hlm 593
23 Ikhwan,  Perlindungan  Hak  Cipta  Menurut  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Islam,  (Jakarta  :  PT.  Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 98-99.
24 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Tahun 1997, hlm. 71.
25 Ibnu Rusy memberikan definisi dengan  هيلع همتؤي نا سيغ هم اسﺘﺘسم سيغﻟا لﺎم رخا. Lihat:Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004) Juz II, hlm. 229.
Hak  cipta  adalah  hak  yang  mempunyai  nilai  materi,  sehingga  ia  disamakan  dengan  hak kebendaan lainnya. Lalu bagaimana pencurian hak cipta? Apakah hak cipta juga berada di tempat penyimpanannya?  Tempat  penyimpanan  harta  ( al-hirz )  adalah  sesuatau  yang  dijadikan  tempat bagi penyimpanan harta bergerak. Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masingmasing  daerah,  misalnya  lemari,  brankas,  dompet,  rumah  dan  lain-lain.  Jika  seorang pencuri  mengambil  dari  tempat  tersebut  berarti  ia  telah  melakukan  tindak  pencurian.  Hak  cipta adalah  hak  kebendaan  yang  berbentuk  abstrak  (maknawi)  sehingga  tempat  penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit.
Abdurrahman  Al-Jaziry  menyebutkan  bahwa al-hirz (tempat  penyimpanan  harta)  adalah setiap  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  tempat  simpanan  yang  dikenal  oleh  masyarakat,  dan  setiap sesuatu  yang  menjadi  pelindung  yang  melindungi  harta.  Maka  kemah,  rumah  dan  toko  adalah hirz (tempat  menyimpan)  demikian  pula  bait  almal  adalah hirz bagi  kaum  muslimin. 26 Ahmad Fathi  Al-Bahnasy  membagi  hirz  menjadi  dua  jenis,  pertama,  berupa  tempat  yang  digunakan untuk  menyimpan  harta,  seperti  rumah,  peti,  toko  dan  lain-lain.  Kedua  berbentuk  pengawasan atau  pemeliharaan,  seperti  seseorang  yang  duduk  dan  menjaga  hartanya  di  pinggir  jalan  atau  di masjid. 27 Berdasarkan konsep hirz tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undangundang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah  mengambil  hak  milik  kebendaan  tersebut  dari hirz "tempat  penyimpananya"  yaitu pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan oleh pemiliknya.
Setelah  jelas  makna  dari  "tempat  penyimpanan"  maka  bagaimana  sebuah  hak  cipta dibajak oleh orang lain? Dalam kasus  pembajakan  yang sering terjadi  adalah adanya pihak lain yang  mengambil  keuntungan  sebanyak-banyaknya  dengan  memperbanyak  (reproduksi)  hasil karya  cipta  orang  lain  tanpa  adanya  izin  dari  pemiliknya.  Dari  sini  jelas  bahwa  pembajakan adalah  mengambil  hak  milik  kebendaan  orang  lain  tanpa  adanya  izin.  Hak  milik  kebendaan tersebut  dalam  bentuk  hak  eksklusif  yang  dimiliki  pencipta.  Bahkan  seorang  pembajak  telah
26 Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al'Araby, 1993), Juz V, hlm. 67.
27 Ikhwan, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam..., hlm. 107.
memperoleh  keuntungan  yang  begitu  banyak  dari  kegiatan  pembajakannya  tersebut,  sedangkan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa.
Merujuk  kepada  pengertian  pencurian  tersebut  maka  membajak  adalah  mengambil  hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus,  tindakan  pembajakan  terdiri  dari  beberapa  macam:  1.  Mencetak  ulang  hasil  karya  cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. 2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan  nominal  yang  ada  dalam  akad  perjanjian  antara  pencipta  dengan  penerbit.  Tindakan  ini masuk  ke  dalam  bentuk  khianat  dalam  akad.  3.  Mereproduksi  beberapa  bagian  dari  sebuah  hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.
Dari  pemaparan  tersebut  menunjukan  bahwa  pelanggaran  hak  cipta  terdiri  atas  beberapa macam,  sehingga  tidak  bisa  dimutlakkan  sebagai  bentuk  pencurian  saja.  Ia  memerlukan  rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk sariqah jika  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.  Jika  dilakukan  secara  terang-terangan  maka itu  adalah  bentu hirabah (perampokan)  atau  pencopetan.  Sedangkan  perbuatan khianat dengan perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  pencipta  dan  pihak  lainnya,  maka  ini  adalah  termasuk tindak pidana khianat saja, sehingga ia dapat dikenakan hukuman ta'zir . Pada tindak pidana ta'zir ini  tidak  ada  hukuman  potong  tangan.  Adapun  orang-orang  yang  hanya  menjual  karya  cipta bajakan,  maka  ia  harus  dikenakan  hukuman ta'zir sesuai  dengan  keputusan  hakim  atau pemerintah yang berlaku.

## E. Kesimpulan
1. Hak cipta adalah hak finansial dan moral milik pencipta atau penerima hak sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang dilakukan didalam melahirkan karya ciptaannya. Dalam dunia fiqih,  istilah  hak  cipta  lebih  dikenal  dengan  term haq  al-ibtikar dan haq  al-ibda’ . Pembahasan  mengenai  hak  cipta  secara  jelas  hanya  ditemukan  didalam  literatur-literatur fiqih  kontemporer,  karena  hal  ini  merupakan  salah  satu  produk  yang  lahir  akibat  dari
lahirnya revolusi industri. Pembahasan mengenai hak cipta ini memperluas pengertian harta dan melahirkan istilah harta non-materil (يدﺎمﻟا سيغ لﺎمﻟا).
2. Keberadaan hak cipta dapat diakui, dibenarkan, serta dilindungi oleh Hukum Islam melalui berbagai  pendekatan  nalar  ushuli,  antara  lain  seperti mashlahah ,  „ urf,  sadzu  dzara’i,
pendapat  para  ulama  klasik  dalam  mendefinisikan  harta.  Keberadaan  hak  cipta  hanya ditolak oleh sebagian kecil ulama pengikut madzhab hanafi yang masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ulama khalaf madzhab hanafi dalam mendefinisakan harta. Madzhab ini  berpendapat  bahwasanya  harta  harus  berupa  sesuatu  yang  dapat  dimiliki,  dijaga,  dan diambil  manfaatnya.  Pengertian  ini  hanya  dapat  mengakomodir  harta  materiel,  sedangkan segala sesuatu yang non-materiel/ma‟nawi tidak dapat diseut sebagai harta.
3. Pelanggaran  hak  cipta  dalam  hukum  pidana  islam  dapat  dikategorikan  sebagai  pencurian jika  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi,  perampokan  ( hirabah )  jika  dilakukan  secara terang-terangan,  ataupun  bisa  disebut  khianat  jika  dilakukan  dengan  melanggar  perjanjian yang  telah  disepakati  antara  pencipta  dan  pihak  lainnya.  Adapun  orang-orang  yang  hanya menjual  karya  cipta  bajakan,  maka  ia  harus  dikenakan  hukuman  ta'zir  sesuai  dengan keputusan hakim atau pemerintah yang berlaku.

## Daftar Pustaka
1. Website
Tempo.co:  Pemakaian  Softwere  Bajakan  di  Indonesia  terbesar  di  asia-pasifik. Tempointeraktif.com.  Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila.
Kompas.com:  Seriusi  Pembajakan  Buku,  Ikapi  Meminta  Pemerintah  Benar-benar Memiliki Komitmen Politik
Republika.co.id: Pembajakan Musik Merugikan Negara
2. Perundang Undangan
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Lihat juga
Qoror Majma` Al-Fiqh  Al-Islami  no.5 pada Muktamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait
MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.
3. Buku & Jurnal
A.W. Munawwir, Kamus Munawwir
Abdullah  Muslih  dan  Shalah  Al-Shawi, Fikih  Ekonomi  keuangan    Islam ,  Bekasi:  Darul  Haq, 2004
Abdurrahman  Al-Jaziry,  Kitab  Al-Fiqh  'Ala  Madzahib  Al-Arba'ah,  Beirut  :  Dar  Ihya  At-Turats Al'Araby,  1993
Ahmad Al-Hiji “Hukmu al-Islam fi Huquq Al-Ta‟lif, wa al-Nasr wa al-Tarjamah” Arden,majalah Hadi -al Islam
David I. Bainbridge, Intellectual Property , Gosport, Ashford Colour Press Ltd, 2009 edisi ke VII Fathi  Ad-Durainy,  Al-Fiqh  Al-Islamy  AlMuqaran  Ma'a  Al-Madzahib,  Damaskus:  Al-Jami‟ah.
1992
Georg Scheder. Perihal Cetak Mencetak Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991
H.A.  Djazuli,  Fiqh  Jinayah,  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam,  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada, Tahun 1997
Ibnu Rusy  memberikan  definisi dengan  هيلع  همتؤي  نا  سيغ هم اسﺘﺘسم  سيغﻟا لﺎم رخا.  Lihat:Ibnu Rusyd,
Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Kairo: Dar Al-Hadits, 2004 Juz II Ikhwan,  Perlindungan  Hak  Cipta  Menurut  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Islam,  Jakarta  :  PT.
Logos Wacana Ilmu, 1999
Majduddin Alfairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhith ,  Libanon:  Al-Muassasah Al-Risalah, tt cet: VIII jilid:4.
Muhammad  Syamsu  Al-Haq  Al-'Adzim  Abadi,  'Aun  Al-Ma'bud  Syarah  Sunan  Abu  Dawud Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1984, juz vii
Paul Goldstein, Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox  edisi terjemah : Hak  Cipta  Dahulu,  Kini  dan  Esok  Edisi  I  oleh  Masri  Maris,    Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia,  1997
Sa'duddin  bin  Muhammad  Al-Kibi  , Muamalah  Al-M'ahirah  Fi  Dhau'  Al-Islam .,    Tamotsu Hozumi, Asian  :  Copyright  Handbook .  (Jakarta:  Asia-Pacific  Cultural  Centre  For UNESCO and IKAPI, 2006)
Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al-Mua’tsiroh Al-Maliyah Damaskus: Dar-Al-Fikr: 2002 Yusuf Qaradhawi, Fiqh Az-Zakat, Libanon: Al-muassasah Al-Risalah, 1973