PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS
Iwan Kurniawan
Jalan Bariang, Anduring, Padang
Abstrak Abstract Pencucian   uang   adalah   proses yang mana seseorang menyembunyikan   keberadaan, sumber   ilegal,   atau   pemakaian ilegal   dari   pendapatan,   dan kemudian menyamarkan pendapatan   tersebut   untuk membuatnya   tampak   sah.
Pencucian uang telah dikenal sejak abad ke-18. Namun, perbuatan ini dikriminalisasi   pada   tahun   1980 dengan   penerapan   Undang- Undang   anti-pencucian   uang Pusat.   (1986),   yang   kemudian diikuti oleh The D'annunzio Wylie Act.   dan   Undang-Undang Pemberantasan   Pencucian   Uang (1994)   oleh   Pemerintah   Amerika Serikat.   Sedangkan   Pemerintah Republik Indonesia dikriminalkan tindakan   ini   pada   tahun   2002 dengan   mengeluarkan   Undang- Undang   Nomor   15   Tahun   2002 Pada   tindak   pidana   pencucian uang.   Tindak   pidana   pencucian uang   telah   memberikan   efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta   yang   sah,   merusak integritas   pasar   keuangan,   yang mengakibatkan   hilangnya   kontrol Pemerintah   terhadap   kebijakan
Money laundering is the process by   which   one   conceals   the existence, illegal source, or illegal application   of   income,   and   then disguises that income to make it appear   legitimate.   Money laundering has been known since the   18 th century.   However,   this action   was   criminalized   in   1980 with   the   adoption   of   the   anti- money   Laundering   Act   Central. (1986), which was later followed by The D'annunzio Wylie Act. and Money   Laundering   Suppression Act.   (1994)   by   the   United   States Government.   Whereas   the Government   of   the   Republic   of Indonesia criminalized this action in 2002 by issuing Law Number 15 of 2002 On criminal offence of money   laundering.   The   crime   of money   laundering   has   been giving   a   negative   effect   on   the economy  and   business  fields   i.e., undermines   legitimate   private business sector, undermining the integrity of the financial markets, resulting in loss of control of the Government against its economic policy, and the onset of distortion and economic instability.
ekonominya, dan awal distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
Kata Kunci : Money laundering, kriminalisasi, ekonomi dan bisnis.
A. Pendahuluan
Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,   telah   memberi   manfaat   yang   nyata   di   bidang   perekonomian, khususnya   di   dalam   mendukung   kegiatan   bisnis   dan   meningkatkan pelayanan   jasa   keuangan   kepada   masyarakat   luas.   Di   sektor   perbankan misalnya,  pemanfaatan  teknologi  telah  memungkinkan   ditawarkannya  jasa keuangan  yang   lebih  bervariatifdan  menarik  termasuk   melayani   transaksi- transaksi   keuangan   yang   melintasi   batas   negara.   Jasa   pemindahan   dana melalui wire transfer yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking   dan   electronic   fund   transfer   memungkinkan   nasabah   perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.
Namun   demikian,   perkembangan   teknologi   tersebut   ibarat   ”pisau bermata   dua”,   di   satu   sisi   memberikan   manfaat   yang   luar   biasa   terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain juga meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Hal ini   dimungkinkan   mengingat   semakin   beragamnya   aktifitas   bisnis   yang dilakukan   dengan   memanfaatkan   kemajuan   teknologi,   semakin   besar   pula daya   tarik   yang   ditimbulkannya   bagi   para   pelaku   kejahatan   untuk memanfaatkan   teknologi   tersebut   sebagai   sarana   melakukan   kejahatannya yang terkait dengan aktifitas perekonomian. Beberapa dari jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu penerbitan L/C   fiktif,   kejahatan   menyerang   keamanan   sistem   informasi   perbankan, pembajakan   kartu   kredit,   pembobolan   rekening   melalui   mesin   ATM,
kejahatan  melalui  pemalsuan  surat berharga (obligasi  dan  reksadana)  dan valuta asing, dan pencucian uang (money laundering).
Dari   berbagai   jenis   kejahatan   yang   disebutkan   di   atas,   pencucian uang  merupakan  jenis  kejahatan  atau  tindak  pidana yang  paling  dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam International Narcotics Control   Strategic   Report   (INCSR) tahun   2003   yang   dikeluarkan   oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein,   dijelaskan   bahwa   semakin   majunya   perekonomian   dan   sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (money laundering) . 1 Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang   perbankan,   pasar   modal   dan   lainnya   ke   dalam   bentuk   deposito, pembelian   traveler   cheque,   saham,   obligasi,   reksadana   dan   instrumen keuangan lainnya. 2
Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil   tindak   pidana   lebih   jauh   akan   menimbulkan   dampak   negatif   bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan   oleh   tindak   pidana   pencucian   uang   ini   luar   biasa,   bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian
1 Yunus  Husein, “Pembangunan   Rezim  Anti  Pencucian  Uang  Di  Indonesia   Dan Implikasinya   Terhadap   Profesi   Akuntan” ,   Makalah   disampaikan   pada   Forum   Ilmiah Ekonomi   Study   Akuntansi   (FIESTA   2006)   dan   Temu   Nasional   Jaringan   Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1
2 Ibid
uang   ini   dilakukan   dengan   menggunakan   jasa   suatu   perusahaan   (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya   adalah   meningkatnya   kejahatan-kejahatan   di   bidang   keuangan dan   menimbulkan   biaya   sosial   yang   tinggi   terutama   biaya   dalam meningkatkan   upaya   penanggulangan,   pencegahan,   dan   penegakan hukumnya.

## B. Rumusan Masalah
Dalam   tulisan   ini   penulis   mencoba   mengangkat   bahasan   tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering). Dan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimanakah perkembangan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dan bagaimana dampaknya terhadap sektor perekonomian dan bisnis?”

## C. Pembahasan
1. Perkembangan   Kejahatan   Pencucian   Uang   (Money

## Laundering)
Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih ( white collar crime ) sebenarnya sudah dikenal sejak   tahun   1867.   Pada   saat   itu,   seorang   perompak   di   laut,   Henry   Every, dalam   perompakannya   terakhir   merompak   kapal   Portugis   berupa   berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak
lain   di   darat. 3 Namun   istilah money   laundering baru   muncul   ketika   Al Capone,   salah   satu   mafia   besar   di   Amerika   Serikat,   pada   tahun   1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan   uang   tunai   yang   mempercepat   proses   pencucian   uang   agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan   minuman   keras   terlihat   sebagai   uang   yang   halal.   Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak.   Selain   Al   Capone,   terdapat   juga   Meyer   Lansky,   mafia   yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging.  Uang  hasil bisnis   illegal  ini   dikirimkan  ke   beberapa  bank-bank   di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasian nasabah, untuk didepositokan. Deposito   ini   kemudian   diagunkan   untuk   mendapatkan   pinjaman   yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. 4
Sebelum   tahun   1986,   tindakan   pencucian   uang   bukan   merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam  bisnis  legal dan   usaha-usaha  ekonomi  lain. Bahkan  praktek money laundering tidak   lagi   sesederhana   yang   dilakukan   Al   Capone   atau   Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador   yang   menceritakan   pemindahtanganan   uang   hasil   kejahatan   ke bisnis   legal   dilakukan   dalam   berbagai   transaksi   antara   lain   jual   beli   fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan
3 Billy   Steel,   Money   Laundering:   A   Brief   History,   Billy’s   Money   Laundering Information Website, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html
4 Ibid
transaksi   yang   lebih   rumit.   Bahkan   berkembangnya   transaksi money laundering juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan nomor   rekening   istimewa   atau nostro   account yang   diberikan   bank-bank Swiss   sejak   tahun   1930-an.   Layanan   ini   mengidentifikasi   nasabah   dengan nomor   sandi   yang   digunakan   untuk   transaksi   sehingga   bank   tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara,   manajemen   pengelolaan   dana   dan   perlindungan   asset   yang mempermudah kegiatan pencucian uang. 5
Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan Money Laundering Central Act. (1986), yang kemudian diikuti dengan The Annunzio Wylie Act. dan Money   Laundering   Suppression   Act. (1994).   Sedangkan   pemerintah Republik   Indonesia   baru   mengkriminalisasikan   pencucian   uang   (Money laundering)   ini   pada   tahun   2002   dengan   mngeluarkan   Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada   dasarnya   tidak   terlepas   dari   desakan   dan   ancaman   sanksi   yang dijatuhkan   oleh   masyarakat   internasional.   Berdasarkan   putusan   dari Financial Action Task Force (FATF) , suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara   yang   dikategorikan   sebagai Non-Cooperative   Countries   and Territories   (NCTTs) Adapun   ancaman sanksi   yang   diberikan   oleh   FATF diantaranya   adalah   Bank-bank   internasional   akan   memutuskan   hubungan dengan   bank-bank   Indonesia,   Negara-negara   lain   akan   menolak   Letter   of Credit   (L/C)   yang   dikeluarkan   oleh   Indonesia   dan   Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap
5 Ibid
setiap   transaksi   yang   dilakukan   dengan   lembaga-lembaga   keuangan   luar negeri.   Ancaman   sanksi   ini   merupakan   yang   kedua   kalinya   bagi   negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia   dimasukkan   ke   dalam   daftar   NCTTs.   Saat   itu   FATF   menyoroti beberapa   kelemahan   pada   negara   Indonesia   untuk   mencegah   dan memberantas   tindak   pidana   pencucian   uang,   yakni   tidak   adanya   undang- undang   yang   menetapkan   money   laundering   sebagai   tindak   pidana;   tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga keuangan  non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan   pencucian   uang,   dukungan   para   ahli   dan   kurangnya   kerjasama internasional. 6
Pada   saat   ini,   lebih   dari   sebelumnya,   pencucian   uang   (money laundering) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan   money   laundering   ini   telah   menjadi   transnational   crime   karena prosesnya   tidak   hanya   dilakukan   di   dalam   suatu   negara   melainkan   telah melewati batas-batas negara (crossborder). Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan.
Meskipun tindak pidana pencucian uang telah berkembang sedemikian rupa, namun sampai saat ini tidak ada atau belum ada suatu definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang  atau  money  laundering  ini. Pihak  penuntut dan  lembaga  penyidikan kejahatan,  kalangan  pengusaha  dan   perusahaan,  negara-negara  yang   telah maju   dan   negara-negara   dunia  ketiga,   dan   lembaga-lembaga  internasional
6 Frans   Hendra   Winarta, “Tindak   Pidana   Pencucian   Uang   Merupakan   Buah Simalakama” ,   Artikel   Dalam   Komisi   Hukum   Nasional,   1   Desember   2005.   Diakses   di: http://www.komisihukum.go.id
lainnya masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.
Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the process by which   one   conceals   the   existence,  illegal   source,   or   illegal   application   of income,   and   then   disguises   that   income   to   make   it   appear   legitimate.” Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa “Money laundering is quite simply the  process  through  which  “dirty”   money  (proceeds  of crime),  is  washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may   more   safely   enjoy   their   ill’gotten   gains” 7 .   Dalam   United   Nations Convention   Against   Illicit   Traffic   in   Narcotic,   Drugs   and   Psychotropic Substances   of   1988   yang   sudah   diratifikasi   dengan   Undang-undang   No.  7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam pasal 3  (1) sebagai berikut: ““the   conversion   or   transfer   of   property,   knowing   that   such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of cencealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences   of   his   action;   or   The   concealment   or   disguise   of   the   true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership   of   property;   knowing   that   such   property   is   derived   from   a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such   an   offence   or   offences”. 8 Money   laundering ,   yang   dalam   Undang- undang   No.   15   Tahun   2002   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang- undang   No.   25   Tahun   2003   (selanjutnya   disebut   UUML)   diterjemahkan dengan   pencucian   uang,   didefinisikan   sebagai   perbuatan   menempatkan,
7 Sutan   Remy   Sjahdeini, Seluk   Beluk   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang   Dan Pembiayaan Terorisme , 2007, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, hal. 2
8 Yunus   Husein,   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang   (Money   Laundering)   Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, hal. 344
mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan  atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 9
Perkembangan   Tindak   pidana   pencucian   uang   ini   menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh   organisasi-organisasi   kejahatan   atau   oleh   para   penjahat   sangat merugikan   masyarakat.   John   McDowell   dan   Gary   Novis   dari Bureau   of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State ,   mengemukakan: “Money   Laundering   has   potentially   devastating economic, security, and social consequences.” 10
Pembahasan tentang dampak atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang (money laundering) terhadap perekonomian, khususnya dunia bisnis akan diuraikan lebih lanjut dalam point dibawah ini.

## 2. Dampak tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis
Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti
9 Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003
10 John McDowell and Gary Novis dalam Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal. 16
halnya   dengan   perampokan,   pencurian,   atau   pembunuhan   yang   ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Pencucian uang, menurut Billy Steel, merupakan “it seem to be a victimless crime” . 11
Tetapi   betulkah   tindak   pidana   pencucian   uang (money   laundering) tidak   berdampak   sama   sekali   terhadap   perekonomian   atau   menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul   Money   Laundering   and   The   International   Financial   System   yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 mengemukakan sebagai berikut 12 : “The   international   laundering   of   money   has   the   potential   to   impose significant   cost   on   the   world   economy   by   (a)   harming   the   effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially  in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risk and the instability of that system; and (c) as a consequence (…reducing the rate of growth of the world economic)” . Dari uraian   yang   disampaikan   dalam   kertas   kerja   IMF   ini   terlihat   bahwa pencucian uang (money loundering) dapat membahayakan kinrja ekonomi nasional   dan   sistem   keuangan   internasional   serta   lebih   jauh   lagi   akan berdampak   terhadap   penurunan   angka   pertumbuhan   ekonomi   dunia.   Hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Husein. Manurut Yunus Husein, secara makro,   money   laundering   dapat   mempersulit   pengendalian   moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya country risk, sementara secara   mikro   akan   menimbulkan   high   cost   economy   dan   menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 13
11 Billy   Steel,   Money   Laundering-What   is   Money   Laundering,   Billy’s   Money Laundering Information  Website, http://www.laundryman.u-net.com
12 Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal. 17
13 Yunus   Husein,   “Pembangunan   Rezim   Anti   Pencucian   Uang   Di  Indonesia   Dan Implikasinya   Terhadap   Profesi   Akuntan”,   Makalah   disampaikan   pada   Forum   Ilmiah Ekonomi   Study   Akuntansi   (FIESTA   2006)   dan   Temu   Nasional   Jaringan   Mahasiswa

## JURNAL ILMU HUKUM
Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US   Department   of   State,   mengemukakan   berbagai   dampak   tindak   pidana pencucian   uang   terhadap   sector   perekonomian   dan   bisnis.   Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut : 14
a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (undermining the legitimate private bussines sector)
Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di   sektor   swasta.   Para   pencuci   uang   sering   menggunakan   perusahaan- perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang yang   sah,   dengan   maksud   untuk   menyembunyikan   uang   hasil   kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di AS, kejahatan terorganisasi (organized crime) menggunakan   took-toko   pizza   untuk   menyembunyikan   uang   hasil perdagangan   heroin.Perusahaan-perusahaan   front   companies   tersebut mempunyai   akses   kepada   dana-dana   haram   yang   besar   jumlahnya,   yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan   tersebut  sehingga  barang-barang   dan  jasa  itu   bisa dijual jauh dibawah harga pasar. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut   dan   pada   akhirnya   dapat   mengakibatkan   perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar.
b. Merongrong   integritas   pasar-pasar   keuangan   (undermining   the integrity of financial market)
Lembaga-lembaga   keuangan   yang   mengandalkan   kegiatannya   pada   dana yang   bersumber   dari   hasil   kejahatan   dapat   menghadapi   bahaya Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1-2
14 Ibid, hal. 18-20
likuiditas.Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada   sebuah   bank   dapat   tiba-tiba   menghilang   dari   bank   tersebut   tanpa pemberitahuan   terlebih   dahulu   karena   dengan   tiba-tiba   dipindahkan   oleh pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
c. Mengakibatkan   hilangnya   kendali   pemerintah   terhadap   kebijakan ekonominya (Loss of control of economic policy)
Tindak pidana pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci lebih suka menanamkan dana- dana   tersebut   di   negara-negara   dimana   kegiatan   mereka   itu   kecil   sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena preferensi para pencuci uang yang   demikian   itu,   maka   pencucian   uang   dapat   meningkatkan   ancaman ketidakstabilan   moneter.   Singkatnya,   tindak   pidana   pencucian   uang   dapat mengakibatkan   terjadinya   perubahan-perubahan   terhadap   jumlah permintaan  uang (money demand)  dan meningkatkan  volatilitas  dari  arus modal   internasional,   bunga   dan   nilai   tukar   mata   uang   yang   tidak   dapat dijelaskan   apa   penyebabnya.   Kejadian-kejadian   seperti   ini   berakibat   lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.
d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic distortion and instability)
Para   pencuci   uang   tidak   tertarik   untuk   memperoleh   keuntungan   dari investasi-investasi   mereka,   tetapi   mereka   lebih   tertarik   untuk   melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang   mereka   peroleh   dari   kegiatan   kriminal   sudah   luar   biasa   besarnya. Mereka   tidak   lagi   mengharapkan   keuntungan   tambahan   dengan menanamkan   hasil   kejahatan   itu   di   investasi-investasi   yang   memberikan return   yang   tinggi.   Mereka   lebih   tertarik   untuk   “menginvestasikan”   dana-
dana   mereka   di   kegiatan-kegiatan   yang   aman   bagi   mereka   dari   kejaran otoritas   penegak   hukum   sekalipun   secara   ekonomis   tidak   menghasilkan return  of investment yang   tinggi.  Akibat  sikap  mereka  yang  demikian   itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

## D. Kesimpulan
Pencucian uang (money laundering) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Namun istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah   satu   mafia   besar   di   Amerika   Serikat,   pada  tahun   1920-an,   memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Kegiatan pencucian uang (money laundering) ini baru dikriminalisasikan setelah pertengahan tahun delapan puluhan, Tindak pidana pencucian uang ini telah menimbulkan dampak atau pengaruh   yang   negatif   terhadap   bidang   perekonomian   dan   bisnis   yaitu, merongrong   sektor   bisnis   swasta   yang   sah, merongrong   integritas   pasar- pasar   keuangan,   mengakibatkan   hilangnya   kendali   pemerintah   terhadap kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

## E. Daftar Pustaka
Billy   Steel,   Money   Laundering-What   is   Money   Laundering,   Billy’s   Money Laundering Information  Website, http://www.laundryman.u-net.com Frans Hendra Winarta, “Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama” ,   Artikel   Dalam   Komisi   Hukum   Nasional,   1   Desember 2005. http://www.komisihukum.go.id Loebby   Loqman,   Kapita   Selekta   Tindak   Pidana   di   Bidang   Perekonomian, 2002,Jakarta, Datacom Sutan   Remy   Sjahdeini, Seluk   Beluk   Tindak   Pidana   Pencucian   Uang   Dan Pembiayaan Terorisme , 2007, Jakarta, PT Pustaka Utama Gravity Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif   Hukum   Internasional,   Januari   2004,   Jurnal   Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI
Yunus   Husein, “Pembangunan   Rezim   Anti   Pencucian   Uang   Di   Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan” , Makalah disampaikan pada   Forum   Ilmiah   Ekonomi   Study   Akuntansi   (FIESTA   2006)   dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan   oleh   Fakultas   Ekonomi   Universitas   Bung   H atta,   di Padang, 8 Mei 2006