## SISTEM PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN IMPLIKASINYA PADA MEREK YANG BELUM TERDAFTAR
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Menurut  Undang- Undag  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  merek  ialah  tanda  yang    dapat    ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang  diproduksi oleh  orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Pokok persoalan  dari  riset  ini  adalah  bagaimana  UU  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek mengatur tentang pendaftaran merek, bagaimana sitem pendaftaran yang dianut UU No. 15  Tahaun  2001,  bagaimana  impikasi  bagi  merek-merek  yang  belum  terdaftar  menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan bagaimana bila terjadi pelanggaran terhadap Merek  menurut  UU  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  metode  yuridis  normatif.  Sedangkan  untuk  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif  kualitatif,  dimana  paparan  analisis  bersifat  preskriptif.    Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  pemilik  merek  yang  belum  terdaftar  menurut  undang-undang  No.  15 tahun  2001  tentang  Merek,  pemilik  merek  tidak terdaftar  dapat  mengajukan  pembatalan merek  dengan  alasan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  yang  berisi  merek  tidak  dapat didaftar  atas  dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  beritikad  tidak  baik, memberikan  perlindungan  hukum  semua  berdasarkan  pendaftaran  dengan  tujuan mencapai  kepastian  hukum.  Dari  hal  tersebut  kepastian  hukum  baru  tercapai  setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama  dan  biaya  yang    besar,  sehingga  hal  ini justru menjadi  penghambat  iklim  usaha  di Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik. Dan Akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pemakai merek tersebut belum mendapatkan kepastian  hukum  bahwa  pemakai  merek  tersebut  adalah  pemegang  hak  atas  merek,  dan orang  lain  ataupun  badan  hukum  lain  tidak  boleh  menggunakan  merek  tersebut  untuk barang-barang sejenis.
Kata Kunci: S ystem Pendaftaran Merek, Belum Terdaftar

## ABSTRACT
Trademark  rights  are  exclusive  rights  granted  by  the  state  to  Mark  owners  who  are registered  for  a  certain  period  of  time  by  using  the  Mark  themselves  or  by  giving permission  to  other  parties  to  use  it.  According  to  the  Law  No.  15  of  2001  concerning Brand, a brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3  (three)  dimensions,  sound,  holograms,  or  a  combination  of  2  (two)  or  more  of  these elements to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the activities of trading in goods and/or services. The problem in this thesis is how is the form
of legal protection for trademark owners who have not been registered according to Law No.  15  of  2001  concerning  Brand.  And  what  are  the  legal  consequences  for  trademark owners who have not been registered according to Law No. 15 of 2001 concerning Brand. The method used in the writing of this thesis is a normative juridical method. As for the data  used  is  secondary  data  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  data  analysis  method  used  is  normative qualitative  method.  Forms  of  legal  protection  for  trademark  owners  who  have  not  been registered  according  to  Law  No.  15  of  2001  concerning  Brand,  owners  of  unregistered marks can apply for trademark cancellation with the reasons referred to in Article 4 which states  that  a  mark  cannot  be  registered  on  the  basis  of  an  application  submitted  by  an applicant with bad intentions, providing all legal protection based on registration with the aim  of  achieving  legal  certainty.  From  this,  legal  certainty  is  only  achieved  after  going through a registration period and expiration period for cancellation lawsuits which take a long time and cost a lot, so that this actually becomes an obstacle to the business climate in  Indonesia  for  the  Indonesian  people  themselves  who  incidentally  do  not  yet  have knowledge  about  law  and  legal  awareness.  Good.  And  the  legal  consequences  of  legal protection for trademark owners who have not been registered according to law no. 15 of 2001 concerning Brand, namely the user of the mark has not received legal certainty that the user of the mark is the owner of the rights to the mark, and other people or other legal entities may not use the mark for similar goods.
Keywords: registration system, not registered

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  bentuk  penghargaan  khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia  agar  dapat  menghasilkan  suatu  produk  yang  berguna  bagi  masyarakat. Hak  yang  mampu  menciptakan  suatu  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  mampu menciptakan suatu seni yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual, yakni hak privat untuk dapat melindungi kekayaan intelektual mereka, yang  intinya  merupakan  suatu  hak  untuk  dapat  menikmati  kekayaan  intelektual secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Hak kekayaan intelektual diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen,  undang-undang  nomor  15 tahun  2001  tentang  Merek,  undang-undang  nomor  13  tahun  2017  tentang  paten, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Permasalahan mengenai hak    kekayaan  intelektual  akan    menyentuh  berbagai  aspek  teknologi,  industri, sosial,  budaya,  dan  berbagai  aspek  lainnya.  Akan  tetapi,  aspek  terpenting  jika dihubungkan  dengan  perlindungan  bagi  karya  intelektual  adalah  aspek  hukum. Hukum  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  timbul berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Hukum  harus  dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan  daya  kreasi  masyarakat  yang  akhirnya  bermuara  pada  tujuan berhasilnya  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  (Riswandi  dan  Syamsudin, 2005 : 187).
Hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  2  hak  bagi  setiap  hak kekayaan intelektual, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan,  sedangkan  hak  moral  adalah hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan dengan  alasan  apapun.  Dengan  kata  lain  moral  adalah  sebagai  hak  kepemilikan abadi  bagi  penulis.  Konsep  hak  moral  sangat  tergantung  pada  hubungan  antara
penulis  dan  hasil  karya  ciptaannya.  Hak  moral  melindungi  nilai  pribadi  dan reputasi,  bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai  dari sebuah karya penciptanya (Linsey dkk, 2006 : 71).
Salah  satu  hasil  oleh  pikir  manusia  adalah  Merek  Hak  merek  merupakan bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual,  sama  halnya  dengan  hak  cipta,  dan  paten serta  hak  kekayaan  intelektual  lainnya.  Merek  yang  didaftarkan  haruslah  merek yang  telah  memenuhi  syarat  dan  prosedur  menurut  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  Merek  yang  memperoleh  perlindungan  hukum.  Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  (Dirjen HKI). Hak  atas merek diperoleh sejak  tanggal penerbitan  sertifikat  merek  oleh  Dirjen  HKI.  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang  atau jasa, setiap  merek terdaftar dilindungi  undang-undang. Perlindungan tersebut  berlangsung  selama  10  (sepuluh)  tahun.  Karena  pada  merek  melekat keuntungan  ekonomi,  maka  selalu  ada  kecenderungan  untuk  memanfaatkan Merek  Terkenal  milik  orang  lain  secara  tidak  sah  ( illegal ).  Apabila  terjadi pelanggaran Merek, pemilik  merek terdaftar dapat  mengajukan  gugatan terhadap orang atau badan ukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau  jasa  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokok  atau  keseluruhannya dengan Mereknya (OK, Saidin, 2000 : 144).
Merek yaitu sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi  ia  bukan  produk  itu  sendiri.  Sering  kali  setelah  jarang  dibeli,  mereknya tidak  dapat  dinikmati  oleh  pembeli  melainkan  benda  materillnya  lah  yang  dapat dinikmati.  Merek  itu  sendiri  ternyata  hanya  benda  immateril  yang  tidak  dapat memberikan apapun secara fisik. Dari hal ini lah yang membuktikan bahwa merek merupakan  hak  kekayaan  immateril  (OK,  Saidin,  2000  :  144).  Di  Indonesia perlindungan  hukum  terhadap  merek  terdaftar  termuat  di  dalam  ketentuan  pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001, dimana disebutkan bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10  tahun  sejak  tanggal  penerimaan”. Jangka  waktu  perlindungan  merek  tersebut  secara  elektronik  dalam  bahasa indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut  dengan dikenakan  biaya.  Terkait  penyelesaian  sengketa  merek,  sanksinya  di  pertegas selain sanksi pembayaran ganti rugi juga ada sanksi pidana (Gautama dan Winata, 2012 : 41).
Pemeriksaan  substantif  dilakukan  setelah  permohonan  dinyatakan memenuhi  syarat  secara  administratif.  Semula  pemeriksaan  substantif  dilakukan setelah  selesai  masa  pengumuman  tentang  adanya  permohonan.  Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat  lebih cepat  diketahui  apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan  keberatan  terhadap  permohonan  yang  telah  disetujui  untuk  didaftar. Sekarang  jangka  waktu  pengumuman  dilaksanakan  selama  tiga  bulan,  lebih singkat daripada jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek 1992  Jo.  Undang-Undang  Merek  1997.  “Dengan  dipersingkatnya  jangka  waktu pengumuman,  secara  keseluruhan,  akan  dipersingkat  pula  jangka  waktu
penyelesaian  permohonan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat (Ramli, 2003 : 30).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  yang  akan  penulis angkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis mengatur tentang pendaftaran merek ?
2. Bagaimana  system  pendaftaran  yang  digunakan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bagaimana  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi geografis  mengatur    merek  yang  belum  didaftar  setelah  diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
4. Bagaimana akibat hukum bila terjadi penaggaran terhadap Merek ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisisnya.  Metode penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  Yuridis  Normatif.    Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepsikan  sebagai  kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amirudin dan Asikin, 2004 : 118).
Adapun  Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum preskriptif,  yaitu suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendapatkan saran-saran mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tertentu (Soekanto, 1986: 15).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  melalui  studi  kepustakaan (library  research) yaitu  meneliti  sumber  bacaan  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang disebutkan diatas.
Seluruh  data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  dianalisis  secara  kualitatif dengan  mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  tela`ah yang  berarti  menantang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  dan  memberi komentar  dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dan  dibantu  dengan  teori  yang  dikuasai.  Setelah  itu keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  baik  pula.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan komprehensif (Soekanto, 1986 : 15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan Merek di Indonesia
Selama  beberapa  dekade  terakhir  merek    telah  menjadi  bagian  yang    tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Di  manapun  kita  berada,  kita  akan  selalu melihat  merek    yang    melekat  pada    suatu    produk  baik  yang    berbentuk  barang maupun  dalam  bentuk  pelayanan  /  jasa.  Mulai  dari  pakaian  yang    kita  pakai, peralatan  yang    kita  gunakan,  makanan  yang    kita  makan,  hingga  metode
transportasi yang  kita pilih. Hampir semua ada tanda yang  melekat berupa merek yang    membedakan  produk  tersebut  dari  yang    lain.  Dengan  kata  lain,  merek berperan  penting  dalam  perilaku  masyarakat  saat  ini  (Indriyanto  dan  Yusnita, 2017 : 1).
Mengingat  merek  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam perdagangan  barang  atau  jasa,  pengaturan  merek    menurut  dalam  sistem  hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibanding dengan jenis-jenis HKI, berlakunya Auterswet  1912,  Staatsblad  Nomor  600  Tahun  1912  dan  kemudian  dinyatakan tidak  berlaku  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961. UndangUndang  ini  terdapat  pula  dua  Peraturan  Pemerintah  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1992  yang    mulai  berlaku  efektif  tanggal  1  April 1993.  Selanjutnya  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1997 Tentang Merek.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  merek adalah  tanda  yang    berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf,  angka-angka,  susunan warna,  atau  kombinasi    dari  unsur-unsur    tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda dan digunakan dalam kegiatan  perdagangan barang atau jasa.  Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor  15 tahun 2001 antara lain mengatur tentang:
a. Proses permohonan  pendaftaran
b. Jangka waktu pengumuman
c. Hak prioritas
d. Merek dagang dan merek  jasa
e. Indikasi-geografis
f. Penyelesaian sengketa merek
g. Penetapan sementara pengadilan Merek  menurut  jenisnnya  terdapat  bermacam-macam  merek,  yakni  antara lain  :  (1)    Merek  Dagang  adalah    Merek  yang    digunakan  pada    barang  yang diperdagangkan  oleh    seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  barang  sejenis  lainnya.  Selanjutnya didalam  Pasal  1  angka  (3)  Terdapat  Penjelasan  Merek  Jasa  adalah    merek    yang digunakan pada  jasa yang  diperdagangkan oleh  seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan Jasa lainnya. Pada    Pasal  1  angka  (4)  Terdapat  Merek  Kolektif  adalah    merek    yang dipergunakan  pada    barang  /  jasa  dengan  karakteristik  yang    sama  mengenai sifat,ciri  umum,dan  mutu  barang  dan  jasa  serta  pengawasannya  yang    akan diperdagangakan  oleh    beberapa  orang  atau  badan  hukum  secara  bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau Jasa sejenisnya.
Hak atas  merek  adalah  hak eksklusif yang  diberikan oleh  negara kepada pemilik  merek    yang    terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek    tersebut  atau  memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Miru, 2016 : 12).
3.2. Sistem Pendaftaran Merek
Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  merek  dengan  sistem  konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek, tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal  ini  berarti  tanpa  mendaftarkan  merek,  seseorang  tidak  akan  diberikan perlindungan.
Hak  atas  merek  baru  lahir  jika  telah  didaftarkan  oleh  pemilikknya  ke kantor  merek.  Dengan  demikian  sifat  pendaftaran  hak  atas  merek  merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran.  Ini  berarti  pendaftaran  hak  tersebut  sifatnya  wajib  dan  bukan sukarela.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001    menganut  sistem  pendaftaran sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftrkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas  merek  merupakan  suatu  keharusan.  Berikut  ini  adalah  prosedur  pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001:
Permohonan  pendaftaran  merek  diatur  dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal 17  UU  No.  15  Tahun  2001.  Syarat  dan  tata  cara  permohonan  pendaftran  merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:
1. Permohonan  wajib  dilampiri  dengan  surat  pernyataan  kepemilikan  Merek yang  dimohonkan  pendaftrannya  dan  dilampiri  dengan  label  Merek  dan bukti.
2. Permohonan  pendaftaran  merek  diajukan  oleh  pemohon  atau  kuasanya kepada  Menteri  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4) Warna-warna  apabila  merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
6) Kelas  barang/atau  kelas  jasa  serta  uraian  jenis  barang  dan/atau  jenis jasa.
3. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.  Dalam  hal  merek  berupa  3  (tiga)  dimensi,  label  merek  yang dilampirkan  dalam  bentuk  karakteristik  dari  merek  tersebut  dan  dalam  hal merek  berupa  suara,  label  merek  yang  dilampirkan  berupa  notasi  dan rekaman suara.
4. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang  terdiri  atas  satu  orang  atau  beberapa  orang  secara  bersama,  maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama pemohon  dicantumkan  dengan  memilih  salah  satu  alamat  sebagai  alamat mereka dari permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak  atas  merek  tersebut  melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para pemohon yang mewakilkan.
Merek harus didaftarkan dengan  itikad baik.  Itikad baik  ini sangat  penting dalam  hukum  merek  karena  berhubungan  dengan  persaingan  bisnis  dan  reputas pemilik  merek  (Purwaningsih,  2005  :  8).  Menurut  pasal  4  Undang-Undang  No. 15  tahun  2001  bahwa  merek  tidak  dapat  didaftarakan  oleh  pemohon  yang beritikad  tidak  baik.  Sedangkan  Pasal  5  menyebutkan  bahwa  Merek  tidak  dapat didaftarkan apabila merek tersebut emngandung  salah satu  unsur dibawah ini :
a. bertentangan'  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Tidak memeiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum, atau
d. Merupakan    keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang    atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya.
Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur berkaitan dengan pengajuan merek yang ditolak antara lain :
(1) Permohonan  harus ditolak  oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut jika Merek tersebut :
a. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu  oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan indikasi geografis.
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1  huruf  b  dapat  pula diberlakukan    terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sejenis    sepanjang memenuhi  persyaratan    tertenu  yang  akan  ditetapkan  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.
d. Permohonan  juha  harus  ditolak  oleh    Direktorat  Jenderal  apabila    Merek tersebut :
a. merupakan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama  orang terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain, kecuali a_as persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama, bendera,  lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara,  atau lembaga  nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  Pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## 3.3. Pendaftaran Bagi  Merek Yang Belum Terdaftar
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang sejenis lainnya. Dari pengertian  tersebut  maka  ada  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  merek, yaitu (Tropika, 2012: 5) :
a. Merupakan suatu tanda,
b. Mempunyai daya pembeda,
c. Digunakan dalam pendagangan, dan
d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis. Merek  harus  mempunyai  daya  pembeda  dan  sebuah  merek  yang  tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata  menggambarkan  produknya/merely  descriptive)  dapat  didaftarkan sebagai  merek  jika  merek  tersebut  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  lama
sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Merek merupakan suatu simbol yang menjelaskan 6 tingkatan, yaitu:
a. Atribut  produk,  merek  memberikan  ingatan  pada  atribut-atribut  tertentu suatu  produk,  misalnya  jika  mendengar  merek  Guess  maka  akan  teringat pada jam.
b. Manfaat,  atribut-atribut  produk  yang  dapat  diingat  melalui  merek  harus dapat  diterjemahkan  dalam  bentuk  manfaat  baik  secara  fungsional  dan manfaat  secara  emosional,  misalnya  atribut  kekuatan  kemasan  produk menerjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status.
c. Nilai,  merek  mencerminkan  nilai  yang  dimiliki  oleh  produsen  sebuah produk,  misalnya  merek  Sony  mencerminkan  produsen  elektronik  yang mempunyai teknologi yang canggih dan modern.
d. Budaya,  merek  mempresentasikan  suatu  budaya  tertentu,  misalnya Mercedes mempresentasikan  budaya  Jerman  yang  teratur,  efisien  dan berkualitas tinggi.
e. Kepribadian,  merek  dapat  diproyeksikan  pada  suatu  kepribadian  tertentu, misalnya Isuzu  Panther yang  diasosiasikan  dengan  kepribadian  binatang panther yang kuat dan tahan lama.
Suatu pemilik merek dagang dan/atau jasa sekalipun sudah lama digunakan sebagai merek dagang dan/atau jasa namun belum didaftarkan, menurut perspektif hukum  belum  dianggap  pemilik  merek.  Artinya  hukum  tidak  memberikan perlindungan terhadap merek-merek dagang dan/atau jasa yang telah beredar lama apabila  tidak  didaftrakan.  Hal  ini  mengingat  sistem  pendaftaran  merek  menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah Stelsel Aktif atau Konstitutif. Artinya suatu  merek  dagang  dan/atau  jasa  baru  diakui  atau  dianggap  sebagai  merek dagang dan/atau jasanya suatu perusahaan apabila sudah didaftarakan.
Pendaftaran  menurut  UU  merek  memberikan  hak  eksklusif  kepada perusahaan  pemilik  merek  guna  mencegah  pihak-pihak  lain  untuk  memasarkan produk-produk  yang  identik  atau  mirip  dengan  merek  yang  dimilik  oleh perusahaan  bersangkutan  dengan  menggunakan  merek  yang  sama  atau  merek yang  dapat  membingungkan  konsumen.  Menurut  Sudargo  (2004),  bahwa  wajib pendaftaran lebih memberikan kepastian hukum. Sistem ini diambil dan Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada 20 Desember 1979. Tujuan penggunaan  sistem  ini  adalah  untuk  memperkecil  timbulnya  perselisihan  atas merek antara pemakai merek  yang tidak terdaftar dan pemilik merek  yang sudah terdaftar.  Pendaftaran  sejak  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992  adalah  sistem konstitutif.  Sistem  ini  memberikan  perlindungan  hanya  pada  pendaftar  pertama yang  beritikad  baik.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  4  UU  No.  15  Tahun  2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak  baik.  Permohonan  Pendaftaran  Merek  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemilik merek  yaitu,  merek  yang  akan  didaftarkan  harus  memberikan  contoh  disertai dengan warna yang akan dipakai dalam merek disertai penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  system  pendafaran  yang  dianut  didalam  UU No.  21  Tahun  1961,  yaitu  Sistem  pendaftaran  deklaratif,  adalah  suatu  sistem  di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dan merek yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang  menciptakan
suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertamalah di  Indonesia  yang menciptakan  atau  menimbulkan  hak  itu.  Sistem  pendaftaran  deklaratif, menyebutkan:  “Hak  khusus  untuk  memakai  suatu  merek  guna  membedakan barang-barang  hasil  perusahaan  atau  barang-barang  perniagaan  seseorang  atau suatu  badan  dan  barang-barang  orang  lain  atau  badan  lain  kepada  barang  siapa yang  untuk  pertama  kali  memakai  merek  itu  untuk  keperluan  tersebut  di  atas  di Indonesia.”  Dengan  demikian  maka  sekalipun  merek  dagang  dan/atau  jasa tersebut  tidak  daftarakan,  asalkan  dideklasikan  yang  pertama,  semisal  hal  yang sama  ada,  maka  perusahaan  dagang  dan/atau  jasa  yang  pertama  deklarasi  itulah yang berhak mendaftar.
Lingkup  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pemilik  merek, meliputi:
a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
1) Mempergunakan  tanda  merek  sebagai  logo,  label  atau  gambar  dalam surat  menyurat,  pada  barang  atau  jasa,  pada  kemasan  ( packaging ) dalam advertensi atau promosi.
2) Menikmati  secara  eksklusif  manifestasi  yang  lahir  dan  merek, meliputi goodwill atau well-known ,  reputasi  tinggi,  sumber  asal, sentuhan kulturan dan sentuhan keakraban.
b. Melindungi  hak  eksklusif  mempergunakan  merek  sebagai  alat  eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
1) Memasarkan  barang  atau  jasa  dalam  perdagangan  nasional,  regional, dan global; dan,
2) Menyimpan  barang  yang  dilindungi  hak  merek,  asal  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  monopoli  dan  spekulasi  untuk menaikkan harga.
Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berisi merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 yang berisi merek tidak dapat terdaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
1. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memilik daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum, atau
4. Merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya.
Serta  Pasal  6  yang  berisi  permohonan  harus  ditolak  oleh  Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
a. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek pihak lain  yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/jasa  yang sejenis.
b. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek pihak  lain  untuk  barang  dan  jasa  sejenis  Mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  indikasi  geografis  yang  sudah dikenal.
Dengan  demikian  system  pendaftaran  Merek  Indonesia  memberikan perlindungan  hukum  semua  berdasarkan  pendaftaran  dengan  tujuan  mencapai
kepastian hukum. Dan hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama  dan  biaya  yang    besar,  sehingga  hal  ini  justru  menjadi  penghambat  iklim usaha  di  Indonesia  bagi  masyarakat  Indonesia  sendiri  yang  notabene  belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik.
Menurut Yahya Harahap (2004: 64), penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 di atas mengandung konsepsi dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau first to file principle , siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dan pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas prior  in  filing ,  tetapi  berbarengan  dengan  itu  ditegakkan  doktrin  pemakai pertama  atau first to  use system ,  apabila dapat  membuktikan bahwa dia pemakai pertama  yang  sesungguhnya  dianggap  pemilik  paling  unggul  haknya  jika seseorang dapat membuktikan kedudukan yang utama pada asas prior user has a better right atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dan pendaftar pertama.
3.4. Akibat Hukum Pelanggaran Merek
Pada saat belum didaftarkan dapat saja dua perusahaan dagang dan/atau jasa memiliki  merek  yang  sama,  seperti  pada  kasus  RM  Laksana,  diamana  ada  dua perusahaan jasa makanan yang mengklaim  merek yang sama. Tentu dalam kasus ini  maka  perusahaan  yang  telah  lebih  dahulu  melakukan  mendaftaran  yang  akan diakui,  bukan  yang  pertama  mendeklarsikan  mereknya,  mengingat  sejak diundangkannya  UU  No.  19  Tahun  1992  tentang  Merek,  system  pendaftaran merek mengatut system konstitutif.
Hal tersebut mengandung konsekusensi, apabila terdapat perusahaan dagang dan/atau jasa menggunakan merek  yang sama atau dimirip-miripkan sama, maka perusahaan  dagang  dan  /atau  jasa  tersebut  dianggap  melakukan  pelanggaran. Menurut    Tropika  (2012  :  28)    Standar  untuk  memenuhi  kriteria  pelanggaran merek adalah (Tropika, 28) :
a. The strength of the mark ;
b. The proximity of the goods;
c. The similarity of the marks;
d. Evidence of actual confusion;
e. Marketing channels used;
f. The  type  of  goods  and  the  degree  of  care  likely  to  be  excercised  by  the purchaser;
g. Likelihood of expansion of the product lines .
Pemilik  merek  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan Niaga  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk  barang  atau jasa yang sejenis berupa (Miru, 2005: 93):
a. Gugatan ganti rugi; dan / atau
b. Penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek tersebut.
Gugatan  ganti  rugi  kerugian  dan  /  atau  penghentian  perbuatan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  merek  secara  tanpa  hak  tersebut  memang  sudah sewajarnya,  karena  tindakan  tersebut  sangat  merugikan  pemilik  merek  yang  sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi  juga dapat merusak citra merek  tersebut  apabila  barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek  secara  tanpa
hak  tersebut  kualitasnya  lebih  rendah  daripada  barang  atau  jasa  yang menggunakan merek secara sah.
Gugatan  atas  pelanggaran  merek  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat diajukan  oleh  penerima  lisensi  merek  terdaftar  baik  secara  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  pemilik  merek  yang  bersangkutan.  Hak  penerima  lisensi untuk  mengajukan  gugatan  sebagaimana  hak  pemilik  merek  terdaftar  sebab pemegang  lisensi  memang  sangat  berkepentingan  karena  dia  ikut  mengalami kerugian  atas  adanya  pelanggaran  atas  merek  tersebut.  Selama  masih  dalam pemeriksaan  dan  untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar,  atas  permohonan pemilik  merek  atau  penerima  lisensi  selaku  penggugat,  hakim  dapat memerintahkan  tergugat  untuk  menghentikan  produksi,  peredaran  dan  /  atau perdagangan  barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek  tersebut  secara  tanpa hak.
Dalam  hal  tergugat  dituntut  juga  untuk  menyerahkan  barang  yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa secara tanpa  hak,  hakim  dapat  memerintahkan  bahwa  penyerahan  barang  atau  nilai barang  tersebut  dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda” penyerahan barang atau nilai barang  tersebut,  dapat  disamakan  dengan  penolakan  atas  gugatan  yang  meminta agar  suatu  gugatan  dapat  dilaksanakan  lebih  dahulu.  Penundaan  penyerahan barang  atau  nilai  barang  yang  menggunakan  merek  secara  tanpa  hak  tersebut merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara hukum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga  yang  memeriksa  gugatan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  merek tersebut.  Kasasi  merupakan  upaya  hukum  biasa  satu-satunya  karena  terhadap putusan  Pengadilan  Niaga  hanya  dapat  diajukan  kasasi.  Tata  cara  pengajuan gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  dapat  diuraikan  sebagai  berikut  (Miru, 2005: 102):
a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada  Ketua Pengadilan Niaga  dalam  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili  tergugat. Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  Ketua  Pengadilan  Niaga  adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
b. Sebagai  pengecualian  atas  gugatan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  di tempat  tinggal  atau  domisili  tergugat  adalah  dalam  hal  tergugat  bertempat tinggal  di  luar  wilayah  Indonesia  karena  gugatan  tersebut  diajukan  kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
c. Panitera  mendaftarkan  gugatan  pembatalan  pada  tanggal  gugatan  yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang  ditandatangani  panitera  dengan  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal pendaftaran  gugatan.  Kecuali  dinyatakan  lain,  yang  dimaksud  dengan panitera  dalam  Undang-Undang  Merek  adalah  panitera  pada  Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga.
d. Panitera  menyampaikan  gugatan  pembatalan  kepada  Ketua  Pengadilan Niaga  dalam  jangka  waktu  paling  lama  dua  hari  terhitung  sejak  gugatan didaftarkan.
e. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  tiga  hari  terhitung  sejak  tanggal  gugatan pembatalan  didaftarkan,  Pengadilan  Niaga  mempelajari  gugatan  dan menetapkan hari sidang.
f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
g. Pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh  juru  sita  paling  lama  tujuh  hari setelah  gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan  yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.
h. Putusan  atas  gugatan  pembatalan  harus  diucapkan  paling  lama  sembilan puluh  hari  setelah  gugatan  didaftarkan  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
i. Putusan  atas  gugatan  pembatalan  yang  memuat  secara  lengkap pertimbangan  hukum  yang  mendasari  putusan  tersebut  harus  diucapkan dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
j. Isi Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh juru  sita  kepada  para  pihak  paling  lama  empat  belas  hari  setelah  putusan atas gugatan pembatalan diucapkan
Tata  cara  gugatan  sebagaimana  diatur  di  atas  berlaku  secara  mutatis mutandis  terhadap  gugatan-gugatan  ganti  rugi,  dan/atau  penghentian  semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain  yang secara tanpa hak menggunakan merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk barang  atau  jasa  yang  sejenis.  Terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  tentang gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  hanya  dapat  diajukan  kasasi.  Ini  berarti ada  satu  tahapan  pemeriksaan,  yaitu  banding  ke  Pengadilan  Tinggi,  yang  tidak dilalui,  sehingga  memperpendek  tahap  penyelesaian  sengketa,  selanjutnya  dapat mengajukan kasasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka dapat diambil beberapa kesimpilan yang diantaranya:
1. Sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  19  tahun  1992  tentang  Merek, kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  system pendaftaran   beralih dari system Deklaratif  ke system Konstiturif. Dengan demikian hanya merek-merek dagang dan/atau jasa yang telah didaftarakan yang diakui sebagai pemilik merek, dan merek tidak didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
2. Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  tetang  merek  telah  mengatur  dengan jelas berkaitan dengan persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, waktu pendaftaran, lamanya pendaftaran.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menganut system konstitutif, sehingga merek-merek  yang  belum  didaftar  tidak  memperoleh  perlindungan. Akibatnya  merek-merek  yang  belum  terdaftar  sangat  mudah  dijiplak  atau diambil mereknya oleh perusahaan dagang barang dan/atau jasa.
4. Pendaftaran  yang  bersifat  konstitutif  telah  memberikan  kepastian  hukum bagi  para pemilik merek dan pemegang lisensi  merek.  Implikasinya bahwa
upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran penggunaan merek yang telah terdaftar dapat dilakukan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes  Vira  Ardian,  ‘’Prospek  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual Dalam  Kesenian  Tradisisonal  Indonesia’’.  Tesis,  Fakultas  Hukum Diponegoro Semarang, 2008.
Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum , ed 1, cet 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Ahmad    M,  Ramli, Perlindungan  Rahasia  Dagang  dalam  UU  No.  30/2000  & Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Mandar Maju, Jakarta, 2003. Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 736. 2005. Dumali  Agusman,  Damos, Hukum  Perjanjian  Internasional  Kajian  Teori  dan Praktik di Indonesia . Refika Aditama. 2010.
Ermansya Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, 2010.
Gautama, Sudargo dan Rizawantu Winata. Undang-Undang Merek
Baru. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Harahap,  M.  Yahya. Tinjauan  Merek    Secara  Umum  Dan  Hukum  Merek    Di Indonesia  Berdasarkan  Undang-undang  No.  19  Tahun  1992 .  PT  Citra Aditya Bakti . Bandung, 1996. Indonesia, Ketentuan  Tentang  HKI ,  Lampiran  Persetujuan  Pembentukan  WTO terdiri atas : Annex 1: 1A, IB, IC Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.
Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Tentang  PendaftaranMerek , Nomor 67 Tahun 2016.
Indonesia, Ratifikasi  Perjanjian  Internasional ,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1994  Nomor  57  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Merek ,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001.
Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. Aspek Hukum Jened, Rahmi. Hukum Hak Atas  Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . PT Alumni, Bandung, 2003. Miru, Ahmadi, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi  Rakyat  di  Indonesia, Bina  Ilmu. Surabaya, 1987.
Philipus  M.  Hudjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  penerbit Bina Ilmu Surabaya, 1989.
Purwaningsih,  Endang, Perkembangan  Hukum  Intellectual  Property    Rights , Ghalia Indonesia. Bogor, 2005 . Saidin,  OK, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), Raja Grafindo. Depok, 2009.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Offest Alumni. Bandung, 1982.
ISSN 1693-7945
Sulasi  Rongiyati,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  Produk Ekonomi Kreatif”. Negara Hukum . 2018. Supramono,  Gatot, Pendaftaran  Merek  Menurut  Undang-Undang  No  19  Tahun 1992 , Djambatan. Jakarta, 1996. Tim  Lindsey,  dkk, Hak  Kekayaan  Intelektual  (  Suatu  Pengantar), PT.  Alumni, Bandung, 2006.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html http://www.hki.co.id/merek.html. https://dgip.go.id/memahami-merek