## REINTERPRETATION OF UNDERSTANDING PANCASILA AND THE VALUE OF DIVERSITY POST-REFORM ERA

## REINTERPRETASI PEMAHAMAN PANCASILA DAN NILAI-NILAI KEBHINEKAAN PASCA REFORMASI
Rizal Al Hamid 
*Rizal.alhamid@uin-suka.ac.id
Abstarct
The  presence  of  Pancasila  in  the  midst  of  the  diversity  of  Indonesians  is  a  gift  in  itself  for  every individual  in  this  archipelago  country.  Besides  it  has  a  very  high,  comprehensive  and  general philosophical value, indirectly, Pancasila is always and is currently dealing with global ideologies, which according  to  some  people  are  still  controversial,  such  as  capitalism,  communism  and  liberalism. Because in this case, we feel greatly benefited by the founding fathers of this nation, where every point of  the  five  precepts,  which  include  divinity,  humanity,  unity,  populism,  and  social  justice,  has represented  a  very  heterogeneous  and  heterogeneous  population  entity  of  the  State.  As  if  it  is  an inseparable unity, Pancasila is often combined with multicultural values because of the diversity of its inhabitants, both culturally, in customs, in lifestyle, to belief in their God. So in this case it can be said that multiculturalism is a real form and a portrait of our country, and Pancasila is the device or tool. As a pillar and portrait of the reality of our country, Pancasila and the plurality of its citizens have, are, and will  always  experience  various  perspectives  of  studies,  interpretations,  and  the  accompanying polemics, especially in post-reformation. In this simple article, we will explore how the twists and turns of Pancasila in this multicultural nation, especially after the fall of the new order.
Keywords: Pancasila, Multiculturalism, Bhineka Tunggal Ika, Reform

## Abstrak
Kehadiran  Pancasila  di  tengah  keragaman  bangsa  Indonesia  merupakan  anugerah  tersendiri  bagi setiap individu di negara kepulauan ini. Selain memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi, komprehensif dan umum, secara tidak langsung Pancasila selalu dan saat ini berhadapan dengan ideologi-ideologi global  yang menurut  sebagian  kalangan  masih  kontroversial,  seperti  kapitalisme,  komunisme,  dan liberalisme. Karena dalam hal ini kita merasa sangat diuntungkan oleh para founding fathers bangsa ini, dimana setiap butir dari lima sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, telah mewakili entitas penduduk yang sangat heterogen dari bangsa ini. Negara. Seolah-olah  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  Pancasila  sering  dipadukan dengan nilai-nilai multikultural karena keragaman penduduknya, baik secara budaya, adat istiadat, gaya  hidup,  hingga  kepercayaan  kepada  Tuhannya.  Maka  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa multikulturalisme adalah wujud nyata dan potret negara Indonesia, dan Pancasila adalah perangkat atau alatnya. Sebagai pilar dan potret realitas negara  Indonesia, Pancasila dan pluralitas warganya telah, sedang, dan akan selalu mengalami berbagai perspektif kajian, interpretasi, dan polemik yang
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menyertainya,  terutama  pasca  reformasi.  Dalam  artikel  sederhana  ini,  akan  mengupas  bagaimana lika-liku Pancasila di negara multikultural ini, terutama pasca tumbangnya orde baru.
Kata Kunci: Pancasila, Multikulturalisme, Bhineka Tunggal Ika, Reformasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  yang  terdiri  dari  beribu  pulau, ratusan  suku  dan bahasa,  serta  enam agama  yang resmi  dianutnya,  merupakan  bentuk real  Negara Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman. Hal ini sama  persis  dengan  realita  17angs  aini,  dimana  ia menjadi keberkahan tersendiri bagi yang mengerti rumus  dan  cara  memainkannya,  namun  pada  sisi yang  bersamaan  juga  dapat  menjadi  bom  waktu, lantaran tidak terakomodasi dengan baik sehingga menimbulkan  disintegrasi  antar  golongan.    Ada juga  anggapan  bahwa  perbedaan  adalah  musuh sekaligus  ancaman,  yang  keberadaannya  harus ibumi-hanguskan. 1
Pendapat tersebut tentu sangat berlebihan,  melihat  bahwa  keragaman  budaya, adat istiadat, ras, agama, hingga pandangan politik, bukan  merupakan  sumber  substantif  dari  sebuah konflik  hingga  menimbulkan  disintegrasi  bangsa. 2
Justru  ragam  perbedaan  itulah  yang  menjadi jembatan menuju upaya integrasi bagi Negara ini, atau dalam arti lain, realita mayarakat yang begitu majemuk  dan  plual  ini,  dapat  memotivasi penduduknya  agar  lebih  optimis  dalam  upaya proses integrasi secara holistik dan komperhensif.
Terjadinya sebuah ancaman, permusuhan, perpecahan,  hingga  disintegrasi  bangsa,  bermula saat masyarakatnya tidak mampu lagi memadukan
1 . Husein Muslimin, Tantangan terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, (2016),   31.
2 . Mukthie, Konstitusionalisme Demokrasi, Malang: In-Trans Publising, (2016).    321
3 .  M.  Nurkhoiron, Minoritisasi  dan  Agenda  Multikulturalisme  di  Indonesia:  Sebuah  Catatan  Awal,  dalam  Hak  Minoritas Multikulturalisme  dan  Dilema  Negara  Bangsa,  diedit  oleh  Marsudi  Noorsalim,  Jakarta:  Yayasan  Interseksi/The  Interseksi Foundation, (2007).   201
komponen peranti musik hingga terbentuk sebuah aransemen  yang  indah.  Di  samping  juga  adanya golongan-golongan  tertentu  yang  menganggap dirinya mayoritas dan superior, yang pada akhirnya tentu  terjadi  dikotomi  dan  diskriminasi  terhadap mereka  yang  merasa  dirinya  minoritas  dan inferior. 3 Oleh  karenanya  dibutuhkan  perangkat pemahaman dan tekat yang kuat di tengah-tengah masyarakat  dalam  rangka  mengapresiasi  ragam perbedaan  tersebut,  seperti  dikotomi  kaum mayoritas-superior  terhadap  kaum  minoritas- inferior, yang antar dari mereka, tidak akan mampu mempertahankan  eksistensinya  selama  tidak  ada upaya  gandeng  tangan  antar  mereka.  Jangan sampai  apa  yang  pernah  dituliskan  oleh Kusumohamidjojo  dalam  bukunya  menjadi  hal yang nyata, bahwa Dikotomi mayoritas-minoritas, superior-inferior  pada  aspek  multikulturalisme bisa menjadi tragedi besar, bila ditumpangi dengan muatan  politik-ideologis  ataupun  ketimpangan dalam kesempatan kinerja ekonomi.
Sejak  sebelum  berdirinya  sebagai  Negara merdeka,  Indonesia  sudah  menghadapi  persoalan besar  yang  berkaitan  dengan  keanekaragaman kebudayaan  dan  agama,  salah  satunya  adalah pertentangan pada penetapan sila pertama dalam
Pancasila,  yaitu  antara  kelompok  nasionalis  dan kelompok agama. 4
Bangsa Indonesia yang majemuk dan plural ini, harus dilihat dari sudut pandang multikulturalisme, dan bukan dari sudut pandang satu  kelompok  atau  golongan  saja.  hal  ini  juga sejalan  apa  yang  dikatakan  Suseno,  bahwa
Indonesia hanya dapat bersatu, bila keanekaragaman  menjadi  kenyataan  sosial  yang dihormati. 5 Artinya,  tegaknya  NKRI  tidak  hendak menghapuskan  identitas  setiap  elemen  bangsa, namun justru guna membentuk suatu bangsa yang tidak saling menyaingi atau merasa tersaingi antar sesama dari mereka.
Rasa  dan  sikap  saling  menghormati  lintas golongan,  dengan  tanpa  memaksakan  pandangan dan  pendapat  sendiri,  merupakan  kunci  mutlak keberhasilan  bagi  Negeri  ini,  baik  dahulu,  kini, hingga di masa depan. Oleh karenanya, dibutuhkan seperangkat transformasi kesadaran jiwa multikulturalisme  menjadi  identitas  dan  integrasi nasional,  dengan  meletakkan  pondasi  agama sebagai nilai kesatuan bangsa.

## PEMBAHASAN
Degradasi Semangat Juang
Merdekanya  bangsa  Indonesia  tidak  lain adalah  ingin  membentuk  suatu  Negeri  yang mandiri,  dan  berdiri  dengan  pondasi  semangat juang persatuan dan kesatuan, hingga tercapaianya tujuan  bangsa  yang,  berdaulat,  bersatu,  adil  dan makmur bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini tentu berangkat dari sila ketiga pancasila yaitu persatuan Indonesia,  di  mana  fakta  historis  Negeri  ini  yang begitu multikultural, memiliki cita-cita mulia yaitu “bersama  untuk  hidup  dalam  satu  atap  sebuah bangunan, yang bernamakan NKRI, tanpa melihat
4 . Franz Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa, Jakarta: Kompas,
(2006).   312.
5 . Suseno,   312.
6 .  H.A.R.  Tilaar, Multikulturalisme  Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, (2004).   142.
latar  belakang  budaya,  ras,  agama,  hingga pandangan  politik” 6 .  Walaupun  memang  tidak dapat dipungkiri, betapa kompleknya polemik dan permasalahan yang dihadapi oleh Negeri ini terkait dengan sisi plualitas dan multikultural, yang tidak jarang  menimbulkan  gesekan  antar  golongan tertentu.
Di  era  orde  lama  misalnya,  para  pemimpin mengobarkan  transformasi  semangat  juang bhineka tunggal ika dengan wacana populis, guna melawan  faham  kapitalisme  dan  iperialisme, karena  menurutnya,  hanya  dengan  cara  itulah, harkat-martabat persatuan dan kesatuan Negeri ini dapat  memperoleh  kemenagan.  Sejarah  telah menjadi  saksi,  bahwa  upaya  orde  lama  dalam menghimpun  semangat  persatuan  dan  kesatuan dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis dan Komunis),  justru  melahirkan  segmentasi  baru  di kalangan  publik,  yaitu  politik  yang  berbasis ideologi. 7
Hal  ini  karena  di  dalamnya  terdapat  tiga partai  yang  saming-masing  memilik  basis  dan karakteristik  berbeda,  di  mana  PNI  berbasis nasional, Masyumi dan PSI berbasis agama, dan PKI berbasis  komunis. 8 Inilah  yang  pernah  dikatakan oleh Nur Khoiron, bahwa Sistem politik multipartai yang  telah  diterapkan  pemerintahan  Orde  Lama, sudah  membawa  warga  Indonesia  pada  polemik dan  gejolak  politik  yang  teramat  melelahkan, hingga pada akhirnya mencapai puncak ketegangannya  saat  tragedi  berdarah  yang  kita ketahui yaitu pada 30 September 1965. 9
Beda orde, tentu beda pula gaya dan sistem kepemimpinannya,  pada  era  orde  baru,  penguasa lebih  mengoptimalkan  kekuasaan  dan  dominasi masa dengan melalui demobilisasi dan deideologisasi.  Berbagai  kebijakan  kebudayaan  di
7 . Samuel P Hutington., Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: Qalam, (2003).   218.
8 Hutington.   219.
9 . M. Nurkhoiron, Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di  Indonesia:  Sebuah  Catatan  Awal,  dalam  Hak  Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, ….   221.
masa  orde  baru,  mengarah  pada  kematangan stabilitas  nasional  dengan  mengarahkan  berbagai macam budaya daerah pada setiap wilayah denjadi pondasi dan identitas kebudayaan nasional. 10
Hasilnya  dapat  terlihat  yaitu  berupa  proses pembakuan,  sehingga  hal  ini  melahirkan  dampak pada  tumbangnya  perbedaan  budaya  sekaligus hilangnya  beberapa  kebudayaan  lokal.  Etnisitas dan agama tidak dikelola sesuai jalan multikulturalisme, sehingga hal tersebut acap kali menjadi sentrum konflik hingga perpecahan. Pada masa  tersebut  pula  pemerintah  telah  mengambil langkah dominan dalam hal kebijakan multikulturalisme,  yaitu  melalui  interpretasi tunggal  terhadap  pancasila  sebagai  ideologi bangsa. 11
Seakan menjadi peluang emas, tumbangnya orde  baru  yang  ditandai  dengan  lengsernya presiden  Soeharto  di  tangan  para  barisan mahasiswa  sebagai agent  of  change, 12 menjadi lembaran  baru  akan  berseminya  kembali  bunga pluralitas  dan  kemajemukan  bangsa  yang  telah lama  terkubur  lebih  dari  30  tahun  lamanya. Kebebasan  berpendapan  dan  berekspresi,  sangat diapresiasi  dan  diberikan  ruang  tak  terbatas,  oleh para  kelompok  yang  pada  masa  orde  baru  tidak memiliki  peluang  untuk  berkembang.  Kelompok- kelompok  tersebut  mulai  membangun  pondasi eksistensi  dengan  memainkan  isu  ideologi  yang berkembang.  Kelompok  Islam  misalnya,  mereka berbondong-bondong membangun laskar paramiliter  guna  membela  Tuhannya.  Lebih  dari itu, di sebagian wilayah bahkan terjadi pemaksaan
10 .  Dahliani, Local  Wisdom  In  Built  Environment  In Globalization  Era,  Jurnal  Internasional  Education  and Research Vol. 3 No. 6, Juni (2015).   159.
11 .  Mahammad  bakhsh,  B.,  Fathiazar,  E.,  Hobbi,  A., Ghodratpour, M. Globalization and local and global identities among  Iranian  students,  Jurnal  Internasional  Intercultural Relations 36, (2012).   70.
kehendak  untuk  ditegakkannya  syariat  Islam sebagai bagian dari kebijakan publik daerah. 13
Tidak  hanya  Islam,  kaum  nasrani  di  papua juga memaksakan diri untuk ditegakkannya perda berbasiskan  injil.  Bali  dengan  mayoritas  pemeluk agama hindu yang taat pun demikian, melalui gema wacana ajeg bali, mereka telah banyak menyerukan pertahanan identitas kultural tersebut, di samping juga dengan semakin berkembangnya zaman, yang dengan  dua  faktor  itu  (kebebasan  berpendapat pasca  lengsernya  Soeharto  dan  berkembangnya zaman),  dapat  menimbulkan  proses  modernisasi dan globalisasi di kemudian hari. 14
Isu  multikulturalisme  sebagai  gejala  politik, dengan  isu  multikulturalisme  sebagai  gejala epistemologis.  Ketika  keduanya  tidak  dapat ditanggapi  dan  dihadapi  dengan  kejernihan  hati, maka  tentu  terasa  sukar  untuk  berangan  banyak akan  terciptanya  persatuan  dan  kesatuan  dalam diri  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  proponen teori  multikulturalisme  terkenal  yaitu  Parekh bahkan  pernah  menuangkan  gagasannya  akan entitas  pendudukan  Indonesia  yang  begitu heterogen  ini,  bahwa  multikulturalisme  bukanlah sebuah doktrin politik dengan muatan programatik,  tidak  pula  sebagai  sebuah  aliran filsafat  dengan  teori  yang  khas  tentang  tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia. 15

## Nilai-nilai Kebhinekaan
Sumber dari bentuk nasionalisme dari sejak berdirinya  Negeri  ini  adalah  dengan  menekankan pentingnya  cita-cita  bersama,  seperti  pengakuan
12 .  Rizal  Al-Hamid, Moral  Politik  Gerakan  Mahasiswa  dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam, Jurnal al-‘Adalah. Vol. 4, No. 2, Desember 2019.   179.
13 .  Dahliani, Local  Wisdom  In  Built  Environment  In Globalization Era, …   160.
14 . Dahliani,  161-162.
15 .  Bhiku  Parekh, Rethinking  Multikulturalism  Keberagaman Budaya dan Teori Politik, Yogyakarta: Kanisius, (2007).   89.
akan  berbagai  macam  perbedaan,  peghargaan terhadap  ragam  budaya,  hingga  rasa  saling memiliki  satu  sama  lain  akan  Negeri  ini,  yang kesemuanya  itu  merupakan  upaya  pengikat kebangsaan dalam bersosial dan bermasyarakat.
Upaya  semacam  itulah  yang  tampak  begitu jelas  pada  semboyan  bangsa  ini,  yaitu  Bhinneka Tunggal Ika, di mana ia menekankan akan betapa pentingnya  cita-cita  mulia  bangsa  ini  dalam  hal kemajemukan, sebagai upaya perekat keberagaman dan kebangsaan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sparingga, bahwa pada prinsipnya, etika ini meneguhkan pada pentingnya komitmen negara  untuk  memberi  ruang  bagi  kemajemukan pada  satu  pihak,  dan  pada  pihak  lain  tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia. 16
Sekurang-kurangnya  terdapat  dua  peristiwa besar bersejarah, di mana mereka merelakan posisi dominannya  demi  persatuan  dan  kesatuan  NKRI. Pertama  adalah  dalam  peristiwa  sumpah pemuda 1928,  di  mana  mereka  para  pemuda jong  java merelakan  bahasa  melayu  sebagai  bahasa Indonesia. 17 Jika dahulu bahasa jawa yang dijadikan bahasa resmi Negeri ini, maka NKRI akan sebatas dipahami  sebagai  republik  jawa  raya,  sehingga konsekwensinya,  bahwa  suku  minang,  batak, dayak,  bali,  sunda  dsb,  besar  kemungkinan  tidak akan dapat terintegrasi secara holistik.
Kedua  adalah  saat  sidang  penetapan  sila pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Kesepakatan tersebut memastikan bahwa Indonesia  adalah  miliki  seluruh  penduduk  dari sabang  hingga  merauke,  dengan  tanpa  adanya perbedaan berdasarkan suku yang dimiliki, agama yang  diyakini,  hingga  pandangan  politik  yang
16 .  Daniel Sparringa, Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru  untuk  Indonesia  Baru  (sebuah  Jawaban  terhadap Kemajemukan).  Makalah  disampaikan  dalam  seminar tentang  “Pendidikan  Nilai-nilai  Kehidupan  Ditinjau  dari Berbagai  Perspektif  Ilmu”  yang  diselenggarakan  oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 November, (2006).   11.
17 . Sparringa.   11.
digenggamnya,  juga  tanpa  adanya  dikotomi mayoritas-minoritas,  atau  superior-inferior. 18 Hal ini  tercermin  dari  kesukarelaan  para  wakil  umat Islam  untuk  tidak  mengharuskan  dan  menuntut posisi  ekslusif  dalam  UUD,  walaupun  secara kuantitas,  Islam  merupakan  agama  terbesar  di Negeri ini.  Dapat dibayangkan betapa jika saat itu sila  pertama  mencantumkan  esensi  dari  suatu agama  tertentu,  maka  dapat  dipastikan  bahwa masyarakat Indonesia di wilayah timur, tidak akan masuk  ke  dalam  wilayah  NKRI,  atau  bahkan  titik pahitnya,  bersatu  namun  tidak  terjadi  kesatuan. Sejak  dulu  Indonesia  dikenal  luas  oleh  dunia sebagai  Negara  kepulauan  yang  memilik  tingkat pluralitas,  heterogenitas,  dan  kemajemukan  yang paling  tinggi  dari  Negara-negara  lain  di  dunia. Didalam  penelitian  etnologi  diketahui  bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan  perbedaan  identitasnya  masing-masing dan dengan kebudayaan yang berbeda. 19
Bhineka Tunggal Ika yang sebenarnya masih memiliki  sambungan  kalimat  setelahnya,  yaitu Bhineka  Tunggal  Ika,  Tan  Hana  Dharma Mangrwa, 20 merupakan  sesanti  agung  yang mengingatkan  kita  dalam  menjaga  persatuan  dan kesatuan Negeri ini. Di dalamnya bermakna ragam perbedaan,  namun  tetap  satu,  karena  tidak  ada suatu kebenaran yang mendua.
Sejarah  menyebutkan  bahwa  di  dalam kakawin  sutasoma  mpu  tantular,  secara  eksplisti disebutkan,  bahwa  bhineka  tunggal  ika  pada mulanya merupakan langkah jitu dalam menyesaikan  sebuah  konflik  perbedaan  antara agama  hindu  (siwa)  dengan  agama  budha. 21 Dibentuknya  rumusan  upaya  tersebut  tidak  lain ditujukan  guna  menghindari  konflik  yang
18 . Sparringa,   12.
19 . Abd Mu’id Aris Shofa, Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli (2016),   38.
20 . Shofa,   40.
21 .  D.N.  Wijaya. Jean-Jacques  Rousseau  dalam  Demokrasi,
Jurnal Politik Indonesia. Vol.1, No.1, (2016).   20.
berkepanjangan  antara  kedua  agama  besar tersebut  kala  itu.  Seiring  berlalunya  zaman, dipilihlah  kata  Bhineka  Tunggal  Ika  pada  pita lambing  burung  garuda,  karena  menurut  para founding  father  dan  historian  Negeri  ini,  kata tersebut memiliki makna yang begitu menyentuh, dalam  menjaga  dan  melestarikan  persatuan  dan kesatuan Negeri ini.
Sejarah dan Ancaman Pancasila
Pancasila memiliki pesan, nilai, dan cita-cita begitu dalam, betapa bahwa secara substantif, pola dari  proses  panjang  terbentuknya  pancasila  tidak lain adalah hasil yang didapat dari bumi pertiwi ini sendiri, bukan komparasi atau nukilan dari Negara lain.  Dalam  arti  lain,  bahwa  ia  diambil  dari  hasil kekayaan  Negeri  ini  yang  mencakup  kekayaan bahasa,  alam,  budaya,  etnis,  hingga  agama. Bermulai  dari  hal  inilah  pancasila  mulai  dikenal sebagai opened  ideology  atau  ideologi  terbuka, karena  kehadirannya  mampu  menampung  dan menerima  semua  golongan. 22 Lebih  dari  itu, keterbukaan  ideologi  yang  dimiliki  pancasila, terbukti  mampu  mengikuti  arlur  bergulirnya zaman, fleksibel, dan dinamis, karena sejak awal, ia merupakan  hasil  konsensus  dari  masyarakat  itu sendiri.
Ideologi Pancasila yang merupakan konsensus  politik  ini  tidak  hanya  menjadi representasi  bagi  setiap  ragam  golongan  di Indonesia saja, lebih dari itu, ia juga memiliki peran dalam menampung semua aspirasi dan kepentingan  masyarakatnya.  Sehingga  secara historis,  kita  telah  dibuat  kagum  oleh  nilai-nilai yang  terkandang  di  dalam  pancasila,  di  mana  ia mempu  menentukan  jalan  tengah  antara  ideologi ekstim  yaitu  sekuler,  dengan  idelogi  berbasis
22 .  Susetiawan., Pluralitas  dan  Integrasi  Sosial  Dalam Masyarakat  Multikultural,  dalam  Spiritualitas  Multikultur Sebagai Landasan Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta: kanisius, (2006).   198.
agama,  yang  bahkan  tanpa  adanya  sebuah pertikaian  dan  perpecahan  di  dalamnya.  Hal  ini tentu  menjadi  sebuah  prestasi  yang  luar  biasa,  di mana  jalan  tengah  tersebut,  merupakan  sebuah perwujudan dari karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri, yang majemuk, plural, heterogen.
Bisa  kita  bayangkan  betapa  jika  saat  itu Negeri  ini  mengambil  salah  satu  dari  dua  pilihan ideologi  tersebut,  dengan  tanpa  melihat  jalan tengah  yang  menjadi  masa  depan  cerahnya.  Bisa jadi hingga detik ini, konflik dengan konflik masih saja  terjadi  antara  dua  ideologi  tersebut.  Padalah selamanya Negeri ini tidak bisa dipaksakan untuk perpegang  pada  satu  ideologi,  di  mana  ideologi tersebut  bukan  cerminan  dari  masyarakat Indonesia  itu  sendiri,  yang  nota  bene  multi  etnis, budaya,  bahasa,  hingga  agama. 23 Betapa  begitu hebatnya para founding father Negeri ini, di mana mereka  telah  membangun  sebuah  pondasi  yang begitu kokoh bagi satu bangsa yang multi bahasa, etnik,  budaya,  hingga  multi  religi,  bahkan  di dalamnya  memiliki  beribu  pulau,  dan  dengan sumber daya alam yang begitu melimpah.
Dalam  salah  satu  karyanya,  As’ad  Said  Ali pernah  meuangkan  pujiannya  tentang  kebesaran Negeri  ini,  bahwa  menurutnya,  Pancasila  adalah titik pertemuan atau nukthatul liqo yang lahir dari suatu  kesadaran  bersama  pada  saat  krisis. 24 Kesadaran  tersebut  muncul  dari  kesediaan  untuk berkorban  demi  kepentingan  yang  lebih  besar membentuk  bangsa  yang  besar.  Pancasila  adalah suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. 25
Bait-bait  yang  terkandung  di  dalam  setiap sila pancasila tentu tidak lahir begitu saja, namun ia lahir dari hasil pemikiran yang begitu mendalam. Hal  tersebut  juga  tidak  lepas  dari  beberapa
23 . Susetiawan   200.
24 .  As’ad  Said  Ali, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, (2009).   22.
25 . Said Ali,   23.
persiapan  dan  pembentukan  kepanitiaan  dalam hal  persiapan  kemerdekaan  Indonesia,  atau  yang dikenal  dengan  BPUPKI  (Badang  penyelidik Usuaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), di  mana  sidang  pertamanya  dimulai  pada  tanggal 29  Meil  hingga  1  Juni  1945. 26 Pada  sidang  pertama tersebut,  BPUPKI  fokus  pada  pembahasan  hingga penentuan  dasar  Negara.  Hingga  pada  akhirnya, ditetapkanlah pancasila sebagai pondasi yang akan menjadi  ideologi  dan  pedoman  masyarakat Indonesia hingga detik ini. 27
Hal  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  dari beberapa literatur sejarah Indonesia, bahwa saat Dr Kanjeng  Raden  Tumenggung  Radjiman  Wedyo diningrat  menyampaikan  pidato  pembukaan sidang  BPUPKI,  beliau  mengajukan  beberapa pertanyaan  kepada  para  anggota,  salah  satunya adalah “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk  ini  ?”. 28 Dari  berkat  pertanyaan  beliaulah, beberapa  tokoh  dalam  forum  tersebut  kemudian mengutarakan  gagasannya,  di  antaranya  adalah Mohammad  Yamin  pada  pidatonya  di  tanggal  29 Mei 1945, di mana beliau menyampaikan lima pilar Negera  Indonesia,  yaitu  Peri  Kebangsaan,  Peri Kemanusiaan,  Peri  Ke-Tuhanan,  Peri  Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. 29
Di  akhir  pidatonya,  sacara  tertulis  beliau menyampaikan  akan  gagasannya  tersebut,  yang secara eksplisit dapat dimaknai sebagai cikal bakal lahirnya  pancasila,  yaitu  Ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa,  Kebangsaan  Persatuan  Indonesia,  Rasa Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 30
26 . Yudi Latif, Negara Paripurna:  Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas  Pancasila,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, (2012).   9.
27 .  Meinarno,  E,A.,  Suwartono,  C. The  Measurement  of Pancasila: An Effort to make Psychological Measurement from Pancasila  Values.  Jurnal  Ilmiah  Mind  Set.  Vol.  2  No.  2.  Juni (2011).   109.
28 . Yudi Latif, Negara Paripurna:  Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, .   12.
Lebih  lanjut,  dua  hari  pasca  Mohammad Yamin menyampaikan usulannya, yaitu di tanggal 31  Mei  1945,  Prof.  Dr.  Supomo  menyampaikan usulan  yang  hampir  senada,  yaitu  Persatuan, Kekeluargaan,  Keseimbangan  lahir  dan  batin, Musyawarah,  dan  Keadilan  rakyat.  Di  hari berikutnya,  yaitu  tanggal  1  Juni  1945,  Ir.  Soekarno menyampaikan  lima  pilar  bangsa,  yang  kurang lebih  juga  tidak  jauh  berbeda  dari  dua  tokoh sebelumnya, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau kemanusiaan, Mufakat atu demokrasi,  Kesejahyeraan  sosial,  dan  Ketuhanan yang berkebudayaan. 31
Ketiga  gagasan  dari  Mohammad  Yamin,  Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno kemudian dibahas oleh panitia  sembilan,  tepatnya  yaitu  pada  tanggal  22 Juni 1945. 32 Pada akhirnya, lahirlah sebuah rumusan yang  memberikan  titik  terang  akan  maksud  dan tujuan  dari  dibentuknya  Negara  Indonesia Merdeka,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Piagam Jakarta  atau Jakarta  Charter. 33 Di  akhir  tanggal persidangan,  yaitu  pada  10  hingga  17  Juli,  BPUPKI menerima  isi  laporan  dari  panitia  Sembilan tersebut tentang piagam Jakarta, yang di dalamnya juga terdapat rancangan pembukaan UUD 1945. 34
Setelah  usainya  BPUPKI,  tugas  persiapan kemerdekaan  diambil  alih  oleh  PPKI  atau  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 35 Hingga pada tanggal 18  Agustus,  terjadi  sedikit  perbedaan  pendapat tentang  piagam  Jakarta,  yang  pada  akhirnya dicapailah  kesepakatan  bersama,  yaitu  dengan merubah Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945, sekaligus titik final dari perumusan pancasila, yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan
29 . Latif,   13.
30 . Latif,   14.
31 . Latif,  29.
32 .  Latif,   30.
33 .  Yudi  Latif, Wawasan  pancasila:  Bintang  penuntun  untuk Kebudayaan, Jakarta: Mizan, (2018).   47
34 . Latif,   48.
35 .  Robert  W  Hefner, Politik  Multukulturalisme:  Menggugat Realitas Kebangsaan, Yogyakarta: Kanisius, (2007).   90.
yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 36
Dalam  salah  satu  pidatonya,  mantan  Ketua Mahkanah  Konstitusi  Arief  Hidayat  (peiode  2015- 2017)  pernah  menyampakan  aspirasinya  tentang pancaila,  bahwa  ia  tidak  dapat  diubah,  karena merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia yang  memiliki  sifat  religius,  kekeluargaan,  gotong royong, dan toleran. 37
Selama  bertahun-tahun  sejak  berdirinya Negera Indonesia, beserta ideologi yang mengiringinya, masyarkat Indonesia hampir tidak memiliki  permasalah  berarti  dengan  pancasila. Namun  pasca  reformasi,  entitas  pancasila  mulai dipersoalkan  oleh  sejumlah  rakyatnya  sendiri. keterpurukan  di  berbagai  sektor,  menjadikan pancasila  dijadikan  sebagai  kambing  hitam,  dan bukan  justru  sebagai  jalan  solusi  dalam menuntaskan berbagai masalah kala itu. Menurut mereka  hanya  liberalisme  dan  kapitalisme  yang telah terbukti memenangkan pertarungan ideologi dunia,  dan  hanya  keduanyalah  yang  bisa menyelamatkan  Indonesia. 38 Bahkan,  ada  salah seorang  tokoh  yang  terang-terangan  menyatakan diri  bahwa“Aku  adalah  seorang  neoliberalis“. Sementera  yang  lain  berani  mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutlah neolib”. 39
Semakin  bertambahkan  usia  Negeri  ini, pancasila  justru  semakin  mendapat  banyak ancaman.  Pada  tahun  2017  misalnya,  berdasarkan surat  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  AHU  30.AH.0108  Tahun  2017, bahwa  Hizbut  Tahrir  Indonesia  atau  HTI  harus
36 . Latif,   91.
37 .  Husein  Muslimin, Tantangan  terhadap  Pancasila  Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, …   32.
38 . Abd Mu’id Aris Shofa, Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila, Jurnal
Pancasila dan Kewarganegaraan, …   39.
dibubarkan lantaran sebagai organisasi masyarakat, aktivitasnya justu banyak bertentangan  dengan  ideologi  pancasila  dan NKRI. 40 Belum  lagi  faham-faham  radikalisme  dan ekstimisme, yang telah banyak terbukti berusahan ingin menjadikan Negeri ini hanya berpihak pada satu  budaya  dan  agama  tertentu  saja.  yang  hal demikian sudah barang tentu sangat jauh dari nilai- nilai pluralitas dan kemajemukan warga Indonesia dengan sekian banyak keragaman yang dimilikinya.
Aplikasi Pancasila Pasca Reformasi Secara  primordial,  fungsi  pancasila  tidak akan  barubah  dan  siapapun  tidak  boleh merubahnya, Karena ia merupakan titik final dari hasil  musyawarah  mufakat  oleh  para founding father  negeri  ini,  baik  itu  sebagai  dasar  negara, maupun  ideologi  negara  Indonesia.  Walau demikian,  jika  kita  melihat  pancasila  sebagai ideologi  terbuka,  ia  harus  mampu  menyesuaikan dinamika  masyarakat  yang  sedang  berkembang dan melaju begitu pesat. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat  yang  bijak,  sudah  menjadi  hal  yang niscahya  bahwa  peran  dan  kedudukan  pancasila yang  begitu  luruh,  harus  selalu  mendapat  porsi kajian  ilmiah,  sebagai  upaya upgrading  dan aktualisasi ilmiah, agar dalam perjalannya, ia tidak disalah artikan lantara zaman yang telah berubah.
Peran pancasila yang memiliki fungsi ganda, baik  sebagai  dasar  maupun  idelogi  Negara, kedudukannya  tidak  dapat  diganggu  gugat  atau ditawar lagi. Sejalan dengan hal ini, mantan ketua mahkamah konstitusi yaitu M. Mahfud MD pernah menegaskan  bahwa  Pancasila  yang  telah diumumkan  di  dalam  Pembukaan  Undang  Dasar
39 .  As’ad  Said  Ali, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa, ....   38.
40 .  E.A.  Meinarno, Pancasila  dan  merah  putih  di  serambi Mekah. Jurnal Pancasila Vol. 1. No. 1. 2014.   53.
1945  adalah  modus  vivendi  (kesepakatan  luhur) bangsa indonesia. 41 Pancasila sangat cocok dengan realitas  bangsa  Indonesia  dengan  berbagai kepentingan  yang  semula  mungkin  saling bertentangan secara diametral.
1. Sebagai ideologi Negara
Ideologi  Negara  merupkan  cita-cita  bangsa, atau  cita-cita  yang  menjadi  basis  suatu  sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa, yang secara substantif merupakan asas kerohanian, dan di dalamnya terkandung sebuah ketinggian derajat sebagai nilai hidup  berbangsa  dan  bernegara. 42 Di dalam  ideologi  Negara  juga  terdapat  pandangan dunia,  pandangan  hidup,  pedoman  hidup, pegangan  hidup  yang  dipelihara,  dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya,  diperjuangkan  dan  dipertahankan dengan kesediaan berkorban. 43
Soekarno  mengatakan  bahwa  “Pancasila digali  dari  bumi  pertiwi,  dan  bumi  Indonesia sendiri”.  itu artinya, ia  memiliki  nilai -nilai  ruhani, moral,  dan  budaya  masyarakat  Indonesia,  yang memang  telah  ada  sejak  Negara  ini  ada.  Sehingga dapat  kita  katakana  bahwa  pancasila  sebagai ideologi  Negera,  bukan  merupakan  ideologi  yang diperoleh  dari  hasil  komparasi  berbagai  Negara, hingga menghasilkan lima sila tersebut, melainkan murni  berkat  kemajemukan  masyarakatnya,  baik dari  sisi  budaya,  bahasa,  agama,  hingga  kekayaan alamanya yang begitu melimpah.
Sebagai ideologi yang terbuka, pancasila juga tidak  sekedar  didukung,  atau  hanya  sebatas mendapatkan  pembenaran  dari  berbagai  individu maupun  golongan,  melainkan  ia  juga  sepatutnya dibutuhkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia milik  bersama,  milik  masyarakat  Indonesia,  dan siapa  dan  apapun  golongannya,  ia  akan
41 . Achmadudin Rajab, Tinjauan Hukum Eksistensi dari UU No. 8 TAHUN  2015 setelah 25  kali Pengujian  Undang-Undang di Mahkamah  Konstitusi  Pada  Tahun  2015,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3, Juli-September (2016).   360.
menemukan  jati  diri  dan  kepribadiannya  pada karakteristik pancasila sebagai ideologi bernegara. Ideologi pancasila yang bersifat progresif, fleksibel, aktual, dinamis, terbuka, hingga mampu menyesuaikan  zaman,  sedikitnya  memiliki  tiga dimensi di dalamnya, yaitu:
a. Dimensi  realistis:  pada  dimensi  ini,  pancasila sebagai  ideologi  harus  mampu  mencerminkan realitas  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Selain  memiliki  dimensi  nilai-nilai ideal  normatif,  ia  juga  harus  dijabarkan  dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dalam bermasyarakat, maupun dalam segala aspek penyelenggaraan  Negara.  Pancasila  sebagai ideologi  yang  terbuka,  tidak  bersifat  utopis  atau imajinasi  semata,  yang  di  dalamnya  hanya berisikan ide-ide yang abstrak. Setiap sila pancasila memiliki bersifat realistis, dan mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata pada berbagai bidang. 44 b. Dimensi idealis: merupakan dimensi pancasila yang  merepresentasikan  nilai-nilai  dasar  yang terkandung  dalam  Pancasila  itu  sendiri,  dan bersifat  sistematis  serta  rasional.  Nilai-nilai  dari dimensi idealis tersebut tercermin dalam lima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis dan transenden, yaitu  filsafat  Pancasila.  Dengan  demikian,  setiap ideologi  bersumber  dari  pandangan  hidup  nilai- nilai filosofis dan transenden itu sendiri.
c. Dimensi normatif: di akhir dimensi ini, setiap nilai  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila,  perlu mendapat klarifikasi pada suatu sistem norma. Hal ini sebagaimana termaktub dan terkandung dalam Pembukaan  UUD  1945  yang  memiliki  kedudukan tertinggi  dalam  graduasi  hukum  Indonesia.  Pada pengertian  ini,  pembukaan  yang  di  dalamnya
42 .  Husein  Muslimin, Tantangan  terhadap  Pancasila  Sebagai Ideologi  dan  Dasar  Negara  Pasca  Reformasi,  mengutip  dari buku karya Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer,   50.
43 . Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta:    113.
44 . Kaelan,117.
memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai  ‘ staats  fundamental  norm’ ,  agar  ideologi mampu dijabarkan ke dalam langkah operasioanal, dan sekaligus memiliki norma yang konkret. 45
2. Sebagai dasar Negara
Sebagai  dasar  Negara  kesatuan  republik Indonesia,  pancasila  tercantum  pada  alinea keempat  pembukaan  UUD  1945,  yaitu:  “maka disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang  Undang  Dasar  Negara Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat,  dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksaan,  dalam Permusyawaratan  Perwakilan,  serta  dengan mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia”. 46
Walaupun  sampai  pada  anak  kalimat  di alinea  keempat  UUD  1945  tidak  tersurat  secara eksplisit kata pancasila, namun secara substantif ia telah terwakili oleh interpretasi historis yang telah terjadi,  yaitu  saat  BPUPKI  melangsungkan  sidang perdananya, di mana ketua BPUPKI yaitu Kanjeng Raden  Tumenggung  Radjiman  Wedyodiningrat, bertanya  dan  bersama-sama  mengajak  para anggotanya dalam menentukan dasar Negara yang akan  dibangun  ini.  Beliau  bertanya  “apa dasar negara  Indonesia  yang akan  kita bentuk  ini?”  tiga dari  sekian  anggota  BPUPKI  mengutarakan gagasannya  tentang  akan  berdirinya  Negeri  ini. Walaupun  di  awal  forum  terdapat  beberapa berbedaan  pendapat,  namun  pada  akhirnya disepakatilah  bahwa  dasar  Negara  ini  adalah Pancasila, yang isinya terkandung pada UUD 1945 alinea keempat seperti di atas.
45 . Kaelan,   117.
46 .  Budiono  Kusumohamidjojo, Kebhinnekaan  Masyarakat Indonesia:  Suatu  Problematik  Filsafat  Kebudayaan,  Jakarta: PT. Grasindo, (2000).   39.
Sebagai  sumber  tertib  hukum,  pancasila mengandung  konsekuensi  yuridis,  itu  artinya bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan Negara ini, harus selaras dan sejalan dengan nilai- nilai yang terkandung di dalamnya. hal ini sekaligus bahwa  segala  bentuk  penyimpangan  yang mengotori  nama  baik  pancasila,  maka  ia  akan berhadapan  langsung  dengan  hukum  Indonesia yang  berlaku.  Pokok-pokok  fikiran  yang  terdapat dalam Pembukaan UUDNRI 1945, yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila yang sudah barang tentu menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, terdapat  sembilan  prinsip  pokok  yang  mendasari penyusunan  sistem  penyelenggaraan  Negara Indonesia dalam rumusan undang-undang di masa depan, 47 di  antaranya  adalah;  Prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Sistem  republic,  Paham Kedaulatan  Rakyat  dan  Demokrasi,  Demokrasi langsung  dan  perwakilan,  Pemisahan  Kekuasaan dan  Prinsip Checks  and  Balance,  Sistem
Pemerintahan
Presidensil, Persatuan dan
Keragaman,  Paham  Demokrasi  Ekonomi  dan Ekonomi Pasar Sosial, Cita Masyarakat Madani
Dimanika  Pancasila  dan  Nilai-nilai  Kebhinekaan Pasca Reformasi
Sedikitnya terdapat dua lembagai servei yang melakukan  penelitian  akan  respon  masyarakat terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, pertama  adalah  Pusat  Pengkajian  Islam  dan Masyarakat (PPIM), yang langsung berada di bawah naungan  Universitas  Islam  Negeri  Jakarta,  yang mejelaskan bahwa pada tahun 2007 sebanya 84,7% responden  masih  mendukung  pancasila  sebagai ideologi dan dasar Negara. 48
Kedua  adalah  survei  yang  dilakukan  oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2006. Hasil
47 .  Jimly  Asshidiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, (2005).   201.
48 .  As’ad  Said  Ali, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa,    23. Mengutip dari E.A. Meinarno, Representasi Sosial  dari  Pancasila:  Konteks  Remaja  Indonesia.
survei  tersebut  adalah  bahwa  69,6%  responden masih setuju akan sistem ideologi dan dasar Negeri ini  berdasarkan  pancasila.  Dua  sisanya  adalah bahwa  11,5%  menginginkan  Indonesia  sebagai Negara  Islam,  dan  3,5%  menghendaki  Indonesia menganut  demokrasi  barat. 49 Dari  kedua  survei yang  dilakukan  oleh  dua  lembagai  yang  berbeda dapat kita  simpulkan bahwa  para  responden, dan masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  masih mengidealkan pancasila sebagai sistem kenegaraan,  sehingga  tidak  dapat  diragukan  lagi bahwa  jiwa-jiwa  setiap  insan  Negeri  ini,  masih tertancap kuat akan ideologi yang mempersatukan kemajemukan masyarakatnya, yaitu pancasila.
Walau  demikian,  kita  tidak  boleh  berbesar hati  dengan  dua  hasil  survei  di  atas,  karena faktanya, bahwa pengetahuan masyarakat tentang pancasila itu sendiri justu mengalami kemunduran. Dilansir  oleh  Harian  Kompas  pada  1  Juni  2008, bahwa  dalam  surveinya  memberikan  hasil  akan kemerosotan pengetahuan tentang kepancasilaan. Survei  tersebut  melibatkan  tiga  golongan responden  berdasarkan  usia,  yaitu  antara  rentang usia  17  sampai  46  tahun  keatas,  yang  pada kesimpulannya adalah: 48,4% responden usia 17-29 tahun  tidak  bisa  menyebutkan  graduasi  sila-sila dalam  pancasila  secara  tepat  dan  benar.  42,7% responden  usia  30-45  tahun  selalu  keliru  dalam menyebutkan sila-sila pancasila.
Seadangkan terdapat 60,6% responden usia 46  keatas  selalu  salah  dalam  menyebutkan,  dan megurutkan  graduasi  sila-sila  pancasila.  Hal  ini tentu  sangat  memprihatinkan,  di  mana  tingginya dukungan masyarakat Indonesia terhadap pancasila seperti yang terdapat pada dua survei di atas,  ternyata  tidak  selaras  dengan  pengetahuan yang dimiliki mereka tentang pencasila itu sendiri.
Disampaikan pada seminar nasional psikologi multikulturalisme, Kudus, 9 Mei 2011.
49 . Meinarno,   23.
50 . Meinarno,   143.
Pasca  tumbangnya  orde  baru,  seakan menjadi  phobia  tersendiri  bagi  masyarakat Indonesia  terhadap  pancasila.  Asas  sekaligus ideologi Negara yang sedari awal sangat dikagumi, seketika sirna begitu saja lantaran terkesan identik dengan  orde  baru.  Phobia  tersebut  justru  tidak kunjung  reda,  bahkan  dalam  lini  sosial kemasyarakatan,  bangsa  Indonesia  seakan  hilang kendali atas diri mereka sendiri. akibatnya, banyak terjadi  konflik  horisontal  maupun  vertikal  secara masif,  dan  hingga  pada  akhirnya  hal  tersebut melemahkan setiap sendi persatuan dan kesatuan bangsa  Indonesia.  Dalam  hal  budaya,  kesadaran setiap  individu  masyarakat  atas  luhurnya  budaya bangsa Indonesia  kian hari  justru  kian  luntur,  hal tersebut pada akhirnya menimbulkan disorientasi individu  dan  kepribadian  bangsa  yang  disertai dengan bobroknya moral generasi muda. 50
Keadaan-keadaan  semacam  ini  menjadi perhatian  khusus,  terutama  bagi  kalangan cendekiawan,  akademisi,  hingga  pejabat  Negara. Azyumardi Azra misalnya, pada tahun 2004, beliau menggagas  sebuh  rejuvenasi  atau  peremajaan terhadap  Pancasila  sebagai  faktor  integratif,  dan salah  satu  fundamen  identitas  nasional. 51 Gema tersebut  terlihat  begitu  signifikan  lantaran  proses amandemen UUD 1945 saat itu sempat melahirkan piagam Jakarta.
Di lain sisi, Negeri kita saat itu sedang banyak dilanda terorisme  yang mengatas namakan agama, bahkan hanya selang beberapa bulan saja, muculah wacana  Perda  Syariah  disejumlah  daerah  di Indonesia. 52 Semua  polemik  tersebut,  seakan menjadi  puncak  kegelisahan  masyarakat  pasca reformasi hingga menimbulkan banyak tanya, akan di bawah ke mana reformasi dan demokasi Negeri ini?.  Pada  akhirnya,  seruan  yang  dilakukan  oleh
51 . Jimmy Oentoro, Indon esia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa:  Membangun  Bhineka  Tunggal  Ika  di  Bumi  Nusantara, Jakarta: Kompas Gramedia, (2010).   78.
52 .  Hikmat  Budiman  (ed), Hak  Minoritas  Dilema Multikulturisme di Indonesia, Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, (2005).   113.
Azra  mulai  mendapat  respon  dari  sejumlah kalangan,  salah  satunya  adalah  dalam  sebuah simposium  peringatan  hari  lahir  pancasila,  yang diselenggarakan oleh FISIP UI pada 31 Mei 2006. 53
Sebagai  dasar  negara,  perekat  bangsa,  dan ideologi negara, Pancasila harus selalu dipertahankan  dan  ditanamkan  kepada  seluruh rakyat  Indonesia.  Disampaikan  oleh  Jimly Asshiddiqie,  bahwa  memang  sejak  reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka  mengenai  relevansi  Pancasila  dimasa  kini, apalagi  mendatang.  Anggapan  demikian  jelas keliru,  hal  yang  banyak  dikeluhkan  orang-orang dari  masa  lalu  adalah  tindakan  penyalahgunaan Pancasila  untuk  kepentingan  kekuasaan,  dan bukan  eksistensi  Pancasila  itu  sendiri  yang dijadikan  sebagai  falsafah  hidup  dan  cermin impian  bersama  seluruh  anak  bangsa  tentang hidup berbangsa dan bernegara yang kita idealkan bersama. 54
Dalam kongres pancasila kesembilan, rektor UGM yaitu Panut Mulyono mengutarakan, bahwa “Pancasila  adalah living  ideologi  yang  hidup  dan dipraktikkan dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.  Kami  sadar  dan  faham,  bahwa dalam  dinamika  global  memberikan  tantangan kepada  Pancasila,  oleh  karena  itu  kami  berusaha memahami  tantangan  itu  dan  mengatasi  dengan baik dan efektif”. 55

## KESIMPULAN
Kesimpulnya  bahwa  dalam  mewujudkan NKRI  ini,  sekurang-kurangnya  dapat  ditempuh dengan  tiga  hal; pertama,  upaya  merubah kesadaran  multikulturalisme  menjadi  sebuah identitas  nasional  dengan  selalu  menghargai  dan menjunjung tinggi ragam kemajemukan Negeri ini.
53 .  As’ad  Said  Ali, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa,    52.
54 .  Jimly  Asshidiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia,    203.
Kedua  adalah,  upaya  dalam  membangun  pondasi integrasi nasional yang memiliki asas multikulturalisme, dengan tujuan memperjuangkan  hak-hak  keadilan,  yaitu  dengan memotivasi  kesadaran  masyarakat  dalam  hal menggunakan  hak  konstitusinya,  baik  dalam  hal berserikat  maupun  berpendapat.  Hal  ini  juga sebagai upaya kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
Dan  ketiga  adalah,  upaya  dalam  memaknai makna Multikulturalisme, di mana ia bukan hanya sekedar tuntutan hidup berdasarkan asas bhineka tunggal  ika  yang  penuh  toleransi,  melainkan  juga aplikasi  progresi,  visioner,  dan  membangun, sekaligus  penghargaan  terhadap  keberagaman berbagai  macam  golongan.  Sehingga  hal  tersebut dapat  menghasilkan  output  masyarakat  yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, cinta, dan kasih sayang antar golongan. Pancasila merupakan pondasi  bangunan  yang bernama Indonesia,  yang menentukan  format  ideal  dan  representasi  dari bangunan  itu  sendiri.  Dua  peran  ganda  pancasila juga  tidak  boleh  kita  lupakan,  bahwa  selain  ia sebagai  asas  Negara,  pancasila  juga  perperan penting  dalam  hal  ideologi  bangsa  ini.  Dua  peran ganda ini selamanya tidak boleh kita ubah, apalagi mengotorinya.
Asas dan ideologi Negara ini secara langsung diperoleh dari bumi pertiwi, itu artinya, pancasila berasal  dari  nilai  moral  dan  budaya  Bangsa Indonesia itu sendiri, yang sudah ada sejak Bangsa Inonesia  ada,  dan  bukan  ideologi  komparasi  atau ideologi yang dipaksakan dari luar Negeri ini. Selain itu, pancasila juga memiliki sifat terbuka, sehingga secara  otomatis  ia  selalu  dibutuhkan  dan  tidak hanya  sebatas  membutuhkan  pembenaran.  Siapa dan apapun golongannya, ia akan menemukan jati
55 .  Husein  Muslimin, Tantangan  terhadap  Pancasila  Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi,    30.
dirinya  pada  nilai-nilai  yang  terkandang  di  dalam pancasila,  karena  secara  primordial,  ia  bersifat aktual,  fleksibel,  dinamis  dan  senantiasa  mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
Pancasila  sebagai  dasar  Negara,  secara substantif  merupakan  sumber  tertib  hukum  dari segala sumber yang ada, di mana sebagai dasar dan ideologi bangsa, ia harus senantiasa tertanam pada diri  seluruh rakyat  Indonesia. Ia berperan  sebagai pedoman,  benteng,  dan  pegangan  hidup  bangsa, baik dulu, kini, hingga di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hamid, Rizal, Moral Politik Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Tinjauan Filosofis Hukum Islam,  Jurnal  al-‘Adalah.  Vol.  4,  No.  2, Desember 2019. hlm. 177-193.
Ali,  As’ad  Said, Negara  Pancasila:  Jalan Kemaslahatan  Berbangsa,  Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
Aris  Shofa,  Abd  Mu’id, Memaknai  Kembali Multikulturalisme  Indonesia  dalam  Bingkai Pancasila, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016, hlm. 34-41. Asshidiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Budiman,  Hikmat  (ed), Hak  Minoritas  Dilema Multikulturisme  di  Indonesia,  Jakarta: Yayasan Interseksi/ The Interseksi Foundation, 2005. Budiyono,  Kabul, Pendidikan  Pancasila  untuk
Perguruan Tinggi, Bandung: Alfabeta, 2010.
Dahliani, Local  Wisdom  In  Built  Environment  In Globalization  Era,  Jurnal  Internasional Education  and  Research  Vol.  3  No.  6,  Juni 2015. hlm. 157-166.
Hutington,  Samuel  P., Benturan  Antarperadaban dan  Masa  Depan  Politik  Dunia,  Yogyakarta: Qalam, 2003
Hefner,  Robert  W., Politik  Multukulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan, Yogyakarta:
Kanisius, 2007 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2016 Kusumohamidjojo, Budiono, Kebhinnekaan
Masyarakat  Indonesia:  Suatu  Problematik
Filsafat  Kebudayaan,  Jakarta:  PT.  Grasindo,
2000
Latif,  Yudi, Negara  Paripurna:    Historisitas,
Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
--------------, Wawasan pancasila: Bintang penuntun untuk Kebudayaan, Jakarta: Mizan, 2018
Mahammad  bakhsh,  B.,  Fathiazar,  E.,  Hobbi,  A.,
Ghodratpour, M. Globalization and local and global  identities  among  Iranian  students,
Jurnal  Internasional Intercultural Relations 36, 2012. hlm. 63-71.
Meinarno, E.A., Representasi Sosial dari Pancasila: Konteks  Remaja  Indonesia.  Disampaikan pada seminar nasional psikologi multikulturalisme,  Kudus,  9  Mei …………… 2011.
-------------,  E.A., Pancasila  dan  merah  putih  di serambi Mekah. Jurnal Pancasila Vol. 1. No.1. 2014. hlm. 52-59.
-------------, E,A., Suwartono, C. The Measurement of Pancasila:  An  Effort  to  make …………… Psychological  Measurement  from  Pancasila Values.  Jurnal  Ilmiah Mind  Set. Vol. 2 No.  2. Juni 2011, hlm. 104-110.
Mukthie, Konstitusionalisme  Demokrasi,  Malang:
In-Trans Publising, 2016
Mungmachon  ,Roikhwanphut, Knowledge  and
Local Wisdom:  Community Treasure,  Jurnal Internasional Humanities and Social Science,
Vol. 2 No. 13, Juli 2012. hlm.174-181.
Muslimin,  Husein, Tantangan  terhadap  Pancasila
Sebagai  Ideologi  dan  Dasar  Negara Pasca Reformasi,  Jurnal  Cakrawala  Hukum, Vol.  7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 30-38.
Multikulturalisme  di  Indonesia:  Sebuah Catatan  Awal,  dalam  Hak  Minoritas Multikulturalisme  dan  Dilema  Negara Bangsa,  diedit  oleh  Marsudi  Noorsalim, Jakarta:  Yayasan  Interseksi/ The  Interseksi Foundation, 2007.
Oentoro,  Jimmy.,  Indon esia  Satu,  Indonesia  Beda,
Indonesia  Bisa:  Membangun  Bhineka Tunggal  Ika  di  Bumi  Nusantara,  Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
Parekh,  Bhiku., Rethinking  Multikulturalism Keberagaman  Budaya  dan  Teori  Politik, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Rajab,  Achmadudin, Tinjauan  Hukum  Eksistensi dari  UU  No.  8  TAHUN  2015  setelah  25  kali Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah Konstitusi  Pada  Tahun  2015,  Jurnal  Hukum dan  Pembangunan  Tahun  ke-47  No.3,  Juli- September 2016. hlm. 346-365.
Sodikin, Pemilu Serentak: Pemilu Legislatif dengan Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan Penguatan Sistem Presidensial, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 1, April 2014. hlm.
19-31.
Soewoto, Metode  Interpretasi  Hukum  Terhadap Konstitusi,  Jurnal  Yuridika  Fakultas  Hukum
Universitas Airlangga No. 1 Tahun V, Januari-
Februari, 1990. hlm. 76-87.
Sparringa,  Daniel, Multikulturalisme  Indonesia: Nilai-nilai  Baru  untuk  Indonesia  Baru (sebuah  Jawaban  terhadap  Kemajemukan). Makalah  disampaikan  dalam  seminar tentang  “Pendidikan  Nilai-nilai  Kehidupan Ditinjau dari Berbagai Perspektif Ilmu” yang diselenggarakan  oleh  Universitas  Atmajaya, Jakarta, 18 November 2006.
Susetiawan., Pluralitas  dan  Integrasi  Sosial  Dalam Masyarakat Multikultural, dalam Spiritualitas  Multikultur  Sebagai  Landasan Gerakan  Sosial  Baru,  Yogyakarta: kanisius,
2006.
Suseno,  Franz  Magnis., Berebut  Jiwa  Bangsa, Jakarta: Kompas, 2006.
Syarbani,  Syahrial, Pendidikan  Pancasila  di Perguruan  Tinggi:  Implementasi  Nilai-Nilai Karakter  Bangsa,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2006.
Tilaar,  H.A.R., Multikulturalisme  Tantangan- tantangan  Global  Masa  Depan  dalam Transformasi  Pendidikan  Nasional,  Jakarta: Grasindo, 2004.
Wijaya,  D.N. Jean-Jacques  Rousseau  dalam Demokrasi,  Jurnal  Politik  Indonesia.  Vol.1, No.1, 2016. hlm. 14-29.