Pembebasan  Narapidana  Ditinjau  dari  Permenkumham  RI  Nomor  10  Tahun  2020

## Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia

## Fitria Ramadhani Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, Email:Fitriaramadhanisiregar09@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 24-08-2020
Revised     : 30-09-2020 Accepted : 04-10-2020 Published  : 08-11-2020
Keywords: Release of Prisoners Prevention of Covid-19 Correctional Institutions The  solution  to  preventing  the  spread  of  Covid-19  is  not  to  gather  in crowded and crowded places. This solution can  work  with  people who are free, but not with prisoners and prisoners. Prisoners who are serving sentences  in  the  correctional  institutions  can  be  said  that  their  space  is very  limited  because  prisons  in  Indonesia  can  be  said  to  be overcapacity.  To  overcome  this  problem,  a  policy  was  issued  in  the form  of  a  regulation,  namely  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights Regulation  Number  10  of  2020,  but  this  regulation  is  considered ineffective  if  implemented  in  Indonesia  because  prisoners  who  were released  in  the  Covid-19  pandemic  situation  made  the  situation  even more  tense,  because  the  inmates  confess  with  new  crimes  for  his survival.  This  research  uses  normative  legal  research  methods. Normative legal research is literature-based research, the focus of which is to analyze primary and secondary legal materials. This research uses the  method  of  collecting  data  by  means  of  library  research  (Library Research). The policy of releasing prisoners in the midst of a pandemic as it is today is one of giving prisoners rights in the form of humanity. The  policy  of  providing  assimilation  and  integration  to  inmates  in prisons and remand centers is also carried out on the recommendation of the  United  Nations  for  the  whole  world.However,  carrying  out assimilation in the conditions of the Covid-19 pandemic is not the right policy,  this  is  based  on  unstable  social  and  economic  conditions  to support  the  implementation  of  this,  and  resulted  in  the  inmates committing new crimes for their survival as humans. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 24-08-2020
Direvisi      : 03-09-2020
Disetujui :04-10-2020
Diterbitkan : 08-11-2020 Kata Kunci: Pembebasan Narapidana Pencegahan Covid-19
Lembaga Pemasyarakatan
Solusi  menangkal  penyebaran  Covid-19  adalah  tidak  berkumpul  di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan  ruang gerak  mereka  sangat  terbatas  dikarenakan  Lapas  di  Indonesia  dapat dikatakan  over  kapasitas.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di  Indonesia  dikarenakan  narapidana  yang  dibebaskan  dalam    situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan  hidupnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum  normatif,  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
dan  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan  ( Library  Research ). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini  merupakan  salah  satu  pemberian  hak  narapidana  dalam  bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh  dunia  Namun  melaksanakan  asimilasi  dalam  kondisi  pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang  tidak  stabil  untuk mendukung  akan  pelaksanaan  hal  tersebut,  dan  mengakibatkan  para narapidana  melakukan  kejahatan-kejahatan  baru  demi  kelangsungan hidup nya sebagai manusia.

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona    menjadi  sebuah  polemik  yang  sangat  mengkhawatirkan seluruh  dunia,  dampak  dari  virus  tersebut  menimbulkan  suatu  keresahan  dari  berbagai kalangan  masyarakat  dan  mengganggu  perkembangan  dunia  dari  berbagai  aspek.  Virus corona awalnya muncul di Negara China, yaitu di Kota Wuhan, penyebaran Virus Corona di Negara China menyebabkan korban warga China yang positif terkena virus corona sebanyak 82.697  orang  dan  korban  yang  meninggal  dunia  sebanyak  3.335  orang. 1 Virus  corona  yang awalnya  menjadi  sebuah  wabah  dikarenakan  penyebarannya  hanya  di  Negara  China,  tetapi melesat menjadi sebuah pandemi setelah ditetapkan oleh WHO pada tanggal 10 Maret 2020, dikarenakan  penyebaran  virus  tersebut  mencapai  114  negara  di  seluruh  dunia  salah  satunya adalah Negara Indonesia. 2
Pandemi  Covid-19  ( Corona  Viruse  Disease )  di  Indonesia  diawali  dengan  temuan kasus  pertama  yaitu  seorang  WNI  berusia  31  tahun  yang  tertular  virus  corona  (Covid-19) setelah  kontak  langsung  dengan  warga  negara  Jepang  dalam  acara  di  klub  dansa  Paloma  & Amigos di kawasan Jakarta yang di nyatakan positif Covid-19 melalui pemeriksaan dan hasil data  laboratorium  pada  2  Maret  2020. 3 Penyebaran  Covid-19  per  tanggal  07  April  2020  di
1 Artikel  "Update  Corona  7  April  2020  Indonesia  &  Dunia:  Data  Terbaru  Covid-19",  https://tirto.id/eLzn,  Di Akses Pada Tanggal 07 April 2020
2 Rahmad mardani
, “Covid-19
dari
Wabah
Menjadi Pandemi”, https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/covid-19-dari-wabah-jadi-pandemi,  Diakses  Pada  Tanggal  07  April 2020.
3 Rina Triwahyuni, Update Korban Covid-19”, https://web.archive.org/web/20200319132521/https://tirto.id/kronologi-pasien-positif-corona-di-indonesia- bertambah-jadi-enam-eDEn, Diakses Pada Tanggal 07 April 2020.
Indonesia dinyatakan Positif sebanyak 2.738 orang dan korban yang meninggal sebanyak 221 orang. 4
Negara  Indonesia  melakukan  berbagai  macam  upaya  dalam  pencegahan  dan penanggulangan penyebaran Covid- 19, Jokowi sebagai Presiden Indonesia telah memberikan himbauan  kepada  seluruh  warga  Negara  Indonesia  melalui  berbagai  Peraturan-peraturan, Surat  Edaran,  dan  Kebijakan-kebijakan  lainnya  agar  Warga  Negara  Indonesia  tetap  disiplin mematuhi seluruh anjuran pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 salah satunya adalah menerapkan Social Distancing kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Solusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan  narapidana.  Narapidana  yang  menjalani  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat dikatakan  ruang gerak mereka sangat terbatas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat, total tahanan dan narapidana di Indonesia jumlahnya mencapai 271.209 orang, atau setara 106 persen  dari  kapasitas  ruang  tahanan,  dapat  dikatakan  bahwa  keadaan  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  over  kapasitas.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut diterbitkanlah  sebuah  kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Tanggal  30  Maret  2020  yaitu  Peraturan Menteri  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 10 Tahun 2020)  tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan Hak Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Lahirnya Permenkumhan No. 10 Tahun 2020 yang di sahkan oleh Yasonna H Laoly dengan pertimbangan bahwa  Lembaga Pemasyarakatan,  Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan  Rumah  Tahanan  Negara  merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki  tingkat hunian  tinggi,  sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  Covid-19,  hal  tersebut tertuang  di  dalam  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  pada  Konsiderans  huruf  (a)  ,  yang menujukkan bahwa Program Asimilasi tersebut adalah hal paling urgent yang harus dilakukan dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulan  Covid-19.  Asimilasi  adalah  proses  pembinaan
4 Gugus Tugas Covid-19,  https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/, Diakses Pada Tanggal 07 April 2020.
narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. 5
Program  pemberian  asimilasi  kepada  Narapidana  telah  digolongkan  hanya  kepada Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  selain  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi,  warga negara  asing.  Permenkumhkam  No.  10  Tahun  2020  menetapkan  beberapa  prasyarat  yang harus  dilalui  oleh  setiap  narapidana  yang  akan  mendapatkan  program  pemberian  asimilasi tersebut.
Pada tanggal 08 April 2020 Pukul 09.00 telah ditetapkan oleh Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti dalam keterangannya di Jakarta,  bahwa ditetapkan 35.676 narapidana dan anak telah dibebaskan.  Sebanyak 33.861 orang  di  antaranya  keluar  penjara  melalui  program  asimilasi,  terdiri  dari  33.078  narapidana dan  783  anak.  Sementara  1.815  orang  lainnya  menghirup  udara  bebas  melalui  program  hak integrasi,  baik  berupa  pembebasan  bersyarat,  cuti  bersyarat,  maupun  cuti  menjelang  bebas, dengan rincian 1776 narapidana dan 39 anak. 6
Program  Asimilasi  dan  Program  Hak  Integrasi  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Hukum dan HAM melalui Permenkumham No. 10 Tahun 2020 banyak menuai pro dan kontra di  kalangan  masyarakat,  dikarenakan  munculnya  sebuah  wacana  yang  dikeluarkan  oleh Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  H  Laoly,  mengatakan  bahwa  akan  melakukan  Revisi Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  tentang  Moratorium  pemberian  remisi  kepada narapidana  tindak  pidana  khusus  salah  satunya  narapidana  korupsi  demi  pencegahan penyebaran  covid-19,    Mahfud  MD  sebagai  Menpolhukam  adalah  salah  satu  yang mengatakan pernyataan yang kontra terhadap wacana tersebut dan lantas menegaskan “bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Mahfud menegaskan tidak  akan  memberikan  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  bagi  napi  korupsi  dan  bandar narkoba,  Mahfud  menambahkan,  pemerintah  tetap  berpegang  pada  sikap  Presiden  Joko
5 Peraturan  Pemerintah  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Peraturan PemerintahNo. 31 Tahun 1999
6 Eva  Safitri,  “Cegah  Penyebaran  Covid-19”    https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran- corona-30000-napi-akan-dibebaskan, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020.
Widodo  (Jokowi)  pada  2015  lalu  terkait  PP  Nomor  99  Tahun  2012”  ,  Ucap  Mahfud. 7
Pernyataan  tegas  juga  disampaikan  oleh  Najwa  Shihab  yang  mengatakan  “Pembebasan  napi koruptor dgn tujuan menghambat penyebaran covid 19 di Lapas menjadi tidak relevan, Najwa menyebut  usulan Yasonna  Laoly ini  menimbulkan  kecurigaan  dari  para  pegiat  antikorupsi” 8 Yasonna H Laoly mengatakan pernyataan yang sebaliknya, beliau mengatakan "Hanya orang yang  sudah  tumpul  rasa  kemanusiaannya  dan  tidak  menghayati  sila  kedua  Pancasila,  yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," 9
Program asimilasi dan program hak integrasi yang  disahkan sejak tanggal 30 Maret 2020 telah dijalankan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dan beberapa terakhir  ini  banyak  kasus-kasus  terbaru  yang  diberitakan  di  berbagai  media  bahwa  banyak terjadi  kasus  criminal  yang  dilakukan  oleh  narapidana  yang  baru  saja  dikeluarkan  karena mendapatkan  program  asimilasi  tersebut.  Diketahui  fenomena  narapidana  yang  baru dibebaskan  namun  kembali  berbuat  ulah  terjadi  di  beberapa  lokasi.  Seperti  di  Bali,  pria bernama  Ikhlas  alias  Iqbal  (29)  yang  dibebaskan  pada  2  April.  Ia  kembali  ditangkap  pada  7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan, seorang pria bernama  Rudi  Hartono  harus  kembali  mendekan  dalam  penjara  karena  mencuri  di  rumah warga.  Selanjutnya  di  Blitar,  Seorang  Pria  berinisial  MS  ditangkap  dan  babak  belur  diamuk massa  setelah  kepergok  mencuri  motor  warga,  MS  dibebaskan  pada  3  April  dan  ditangkap tiga  hari  kemudian. 10 Kejadian  tersebut  menjadi  sebuah  pertanyaan  besar  kepada  seluruh kalangan  masyarakat  Indonesia  ,  apakah  program  asimilasi  dan  program  hak  integrasi  yang diterbitkan  melalui  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  sudah  memenuhi  unsur-unsur  dari pada tujuan hukum, dan menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan penyebaran Covid- 19  atau  menjadi  sebuah  kesempatan  bagi  para  elit  politik  untuk  memanfaatkan  keadaan tersebut  agar  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  menguntungkan  para  narapidana  tindak pidana khusus.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
7 Metro Tv, “Pro Kontra Pembebasan
Napi dikarenakan Covid-19”, https://www.metrotvnews.com/play/bw6C5Zxj-pro-kontra-pembebasan-napi-karena-covid-19, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020
8 https://palu.tribunnews.com/2020/04/04/najwa-shihab-emosi-dengar-wacana-yasonna-laoly-bebaskan-koruptor- saat-wabah-corona-nanti-dulu?page=3, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020
9 Aditya Eriza Fahmi, “ Wacana Pembebasan Narapidana di Saat Pandemi”,
https://www.grid.id/read/042092288/, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020
10 Redaksi Kumparan, “Narapidana Program
Asimilasi menjadi Residivis”,
https://kumparan.com/kumparannews/ 1tBrhVKzJHK, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020
1. Apakah  yang  menjadi  syarat    pembebasan  narapidana  ditinjau  dari Permenkumham No. 10 Tahun 2020?
2. Apakah Kebijakan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Efektif di Terapkan di Indonesia?

## PERSYARATAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI PROGRAM  ASIMILASI  DAN  PEMBEBASAN  BERSYARAT  DITINJAU  DARI PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2020
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  dalam  penjelasan umumnya  memuat  pernyataan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  upaya  untuk  menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat  yang baik,  taat  kepada hukum, menjunjung tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial dan  keagamaan,  sehingga  tercapai  kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tertib,  dan  damai. 11 Pembebasan  bersyarat  seperti  hukuman  bersyarat  bermaksud  untuk  mendidik  narapidana. Tujuannya  adalah  untuk  menolong  narapidana  pada  waktu  pindah  dari  hukuman  dengan kemerdekaan bersyarat.
Pidana  bersyarat  diputus  oleh  hakim  pengadilan  dengan  syarat-syarat  yaitu pelaksanaannya  diawasi  oleh  petugas  yang  berwenang  dimaksudkan  untuk  memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan. 12
Dasar hukum utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan  Pasal  16  KUHP,  Dalam  Pasal  15  dan  Pasal  16  KUHP  tersebut  terdapat  syarat-syarat untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana.  Menurut  Pasal  15  KUHP adalah: 13
1. Jika  terpidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  lamanya  pidana  penjara  yang dijatuhkan  kepadanya,  sekurang-kurangnya  harus  sembilan  bulan,  maka  ia dapat  dikenakan pelepasan bersyarat.  Jika terpidana harus menjalani  beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
11 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana , (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 320.
12 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia , (Bekasi: Total Mesia, 2009), 101
13 Eyreine Tirza Priska Doodoh, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex et Societatis 1 No.2 (2013):53
2. Ketika  memberikan  pelepasan  bersyarat,  ditentukan  pula  suatu  masa percobaan,  serta  ditetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  selama  masa percobaan.
3. Masa  percobaan  itu  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang belum  dijalani,  ditambah  satu  tahun.  Jika  terpidana  ada  dalam  tahanan  yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
Pasal  16  KUHP  mengatur  tentang  pihak  yang  berwenang  untuk  menetapkan pemberian pembebasan bersayarat terhadap narapidana adalah: 14
1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah  mendapat  kabar  dari  pengurus  penjara  tempat  terpidana,  dan  setelah mendapat  keterangan  dari  jaksa  tempat  asal  terpidana.  Sebelum  menentukan, harus  ditanya  dahulu  pendapat  Dewan  Reklasering  Pusat,  yang  tugasnya  diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal  15a  ayat  5,  ditetapkan  oleh  Menteri  Kehakiman  atas  usul  atau  setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama  pelepasan  masih  dapat  dicabut,  maka  atas  perintah  jaksa  tempat  dimana dia  berada,  orang  yang  dilapaskan  bersyarat  orang  yang  dilepaskan  bersyarat dapat  ditahan  guna  menjaga  ketertiban  umum,  jika  ada  sangkaan  yang  beralasan bahwaorang  itu  selama  masa  percobaan  telah  berbuat  hal-hal  yang  melanggar syaratsyarat  tersebut  dalam  surat  pasnya.  Jaksa  harus  segera  memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu  penahanan  paling  lama  enam  puluh  hari.  Jika  penahanan  disusul  dengan penghentian  untuk  sementara  waktu  atau  pencabutan  pelepasan  bersyarat,  maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.
Kebijakan  pembebasan  narapidana  terkait  dengan  Pandemi  corona,  pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam  masyarakat.  Selanjutnya  hak  integrasi  adalah  pemberian  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat  bagi  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  selain
14 I bid , Halaman 54
tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekurson  narkotika  psikotropika,  korupsi,  kejahatan terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. 15
Disahkannya  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  Kepmenkumham  No.  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun 2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  dan  Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut. 16
Kebijakan  ini  merupakan  suatu  hal  yang  lazim,  karena  menurut  Pasal  14  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  pada  hakikatnya  narapidana  memiliki  beberapa  hak,  dan  2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut  dalam  Permenkumham  No.  M.HH-02.PK.05.06  Tahun  2010  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.  Oleh  karena  itu,  para  narapidana  tentu  tidak  semata-mata  dibebaskan,  melainkan harus  memenuhi  beberapa  syarat  (substantif  dan  administratif)  serta  ketentuan  yang  tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. 17
Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10  Tahun  2020  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona.
Persyaratan  mengenai  pembebasan  narapidana  melalui  asimilasi  di  rumah  yang berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2020: 18
1. Asimilasi  Narapidana  dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan pengawasan Bapas.
15 Mohamad  Anwar,  “Asimilasi  dan  Peningkatan  Kriminalitas  Di  Tengah  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Pandemi Corona”, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan 4 No. 1 (2020):3.
16 Fahira Nesya, “Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?, Jurnal Biro Komunikasi Anggota 9th Board of PLEADS.
17 Abidin Zainal Farid, Hukum Pidana I , (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 432.
18 Wildiada, Gunakarya, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana . (Bandung: Alfabeta, 2012), 49.
2. Narapidana  yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
Persyaratan  mengenai  pembebasan  Anak  melalui  asimilasi  di  rumah  berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Asimilasi  Anak  dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan  pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.  berkelakuan  baik  yang  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
Persyaratan  mengenai  pemberian  pembebasan  bersyarat  dan  cuti  menjelang  bebas dapat diberikan kepada Narapidana, adalah:
a. Telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  9  (sembilan) bulan;
b. Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Pembebasan  Bersyarat  dapat  diberikan  kepada  Anak  yang  sedang  menjalani  pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:
a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
b. berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  3  (tiga)  bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

## PENERAPAN  KEBIJAKAN  PERMENKUMHAM  NO.  10  TAHUN  2020  SEBAGAI UPAYA  PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA.
Salah  satu  tugas  birokrat  adalah  membentuk  suatu  kebijakan  publik  yang  dapat diterima  oleh  semua  golongan  masyarakat.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat  tentu  harus memperhatikan  apakah  kebijakan  tersebut  nantinya  dapat  diterapkan  dalam  masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah  orang  yang  independen  dan  dapat  menampung  setiap  aspirasi  masyarakat.  Namun, dalam  realitanya  ternyata  banyak  aspek  yang  dapat  mempengaruhi  para  birokrat  dalam membentuk  suatu  kebijakan,  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  sebenarnya  hanyalah kepentingan  dari  beberapa  golongan  saja,  dengan  berkedok  untuk  kepentingan  masyarakat luas. 19
Melahirkan  suatu  produk  kebijakan  hukum  yang  baik  maka  kiranya  perlu  diambil langkah-langkah  antara  lain,  Pertama,  perlu  pengkajian  secara  ilmiah  atau  kajian  secara akademik  terlebih  dahulu  sebelum  menjadi  peraturan  yang  dinyatakan  berlaku,  Kedua, sosialisasi kepada masyarakat, Ketiga, peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan  dan  kemanfaatan,  Keempat,  peraturan  tersebut  jangan  sampai  bertentangan  dengan peraturan lain terutama peraturan yang lebih tinggi, Kelima, peraturan tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 20
Dalam  kaitan  ini  diperlukan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  hendaknya  mengambil sumber  materialnya  baik  secara  filosofis  maupun  secara  sosiologis.  Secara  filosofis  setiap peraturan  dan  kebijakan  publik  harus  sesuai  dengan  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat. Sementara  secara  sosiologis  setiap  peraturan  dan  kebijakan  publik  harus  sesuai  dengan kondisi objektif masyarakat secara ekonomis, antropologis dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.  Selain  itu  perlu  diperhatikan  bahwa  setidaknya  setiap  peraturan  dan  kebijakan publik  telah  sejak  harus  ada  partisispasi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  hanya terfokus pada tataran implementasi saja. Partisipasi masyarakat tidak hanya ditekankan pada tahap  implementasi,  tetapi  perlu  dibangun  komunikasi  aktif  dan  terbuka  di  segala  tingkatan
19 Dian Rahadian, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik”, Jurnal Law Refrom 2 No. 1 (2017 ): 4
20 Rustam  Akili,  “Implementasi  Pembentukan  Kebijakan  Hukum  Melalui  Proses  Legislasi  Dalam  Rangka Pembangunan Hukum”, Jurnal Legalitas 3 No, 2 (2019):8
dalam  proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  publik.  Kondisi demikian melahirkan respons positif dan dapat menciptkan suasana yang kondusif. 21
Kebijakan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  yang  terbit  pada tanggal  30  Maret  2020,  hal  tersebut  melahirkan  sebuah  pertanyaan-pertanyaan  dari  seluruh masyarakat Indonesia.
Kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program  asimilasi  dan  hak  integrasi merupakan  suatu  kebijakan  yang  melahirkan  isu  dan  tanda  tanya  besar  dari  seluruh masyarakat,  terdapat  pro  dan  kontra  yang  lahir  dari  kebijakan  tersebut.  Di  satu  sisi, pembebasan  narapidana  merupakan  hal  urgent  yang  harus  dilaksanakan  melihat  kondisi LAPAS di Indonesia termasuk LAPAS yang memiliki tingkat hunian tertinggi dari beberapa Negara  di  dunia.  Disatu  sisi  lainnya  kebijakan  ini  dianggap  menjadi  sebuah  keadaan  yang dapat  dimanfaatkan  beberapa  kepentingan  para  pihak,  contohnya  isu  yang  mengatakan Narapidana  tindak  pidana  korupsi  juga  ikut  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  melalui program asimilasi dan hak integrasi. 22
Dasar pertimbangan yang tertuang dalam Konsiderans Permenkumham No 10 Tahun 2020  tentang  Syarat  pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah: 23
a. bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,dan Rumah  Tahanan  Negara  merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki tingkat  hunian  tinggi,  sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  Covid- 19
b. bahwa  Covid-19  telah  ditetapkan  sebagai  bencana  nasional  non-alam,  perlu dilakukan  langkah  cepat  sebagai  upaya  penyelamatan  terhadap  tahanan  dan warga  binaan  pemasyarakatan  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara
c. bahwa  untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  anak yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,
21 Nizar  Apriansyah,  “Peran  Pemerintahan  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Hukum”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 10 No. 2 (2016): 12.
22 Kacamata Driyarkara, https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f1l3/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf, Diakses pada tanggal 26 juni 2020.
23 Konsiderans huruf a, b dan c Permenkumham No. 10 Tahun 2020
dan  Rumah  Tahanan  Negara,  perlu  dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan melalui  asimilasi  dan  integrasi  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran Covid-19
Kebijakan  pembebasan  narapidana  dalam  upaya  menekan  laju  penyebaran  virus corona  adalah  wewenang  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam  lapas. Overcrowded atau  kelebihan  kapasitas  dalam  Lapas  memperlihatkan kekhawatiran  tersebut  bukan  hal  yang  main-main.  Jumlah  lapas  dan  rutan  yang  terdapat  di seluruh  Indonesia  mencapai  528  dengan  kapasitas  sebanyak  130.512  orang.  Sedangkan jumlah  penghuni  lapas  mencapai  269.846  orang,  hal  tersebut  mengakibatkan  overcrowded hingga  107%.  Bahkan Occupancy  rate 23  negara  di  benua  Asia  pada  tahun  2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina 24
Menkumham Yasonna  Laoly mengatakan  salah  satu  alasan  memberikan  asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas adalah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya Covid-19. Pasalnya, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga  sulit  menerapkan  protokol  pencegahan Covid-19.  "Ini  karena  kemanusiaan.  Tidak ada yang bisa menjamin Covid-19 tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas," ungkap Yasonna 25
Selain itu, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan over kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia. Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas. Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mengatakan pemerintah-pemerintah negara di dunia harus mengkaji cara untuk membebaskan narapidana yang  paling  rentan,  di  antara  mereka  tahanan  berusia  lanjut  dan  mereka  yang  sakit,  begitu juga  para  pelanggar  berisiko  rendah.  Ia  mengatakan,  kelebihan  kapasitas  di  banyak  tempat penahanan  di  berbagai  negara  membuat  tahanan  dan  para  staf  rentan  terhadap  virus  corona.
24 Ibid.
25 Trias  Palupi  Kurnianingrum,  “Kontroversi  Pembebasan  Narapidana  di  Tengah  Pandemi  Covid-19”, Jurnal Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis 12 No. 8 (2020): 4
Apalagi,  para  tahanan  kerap  ditempatkan  dalam  kondisi  lingkungan  yang  kotor  dan  fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada. Ia juga meminta pemerintah negara-negara untuk memperhatikan orang-orang lainnya yang berada di pusat-pusat kesehatan mental, panti jompo,  hingga  panti  asuhan,  Ia  juga  mengatakan  bahwa  Konsekuensi  dari  menelantarkan mereka berpotensi menyebabkan bencana.
Rekomendasi PBB kepada seluruh pimpinan Negara untuk mengeluarkan kebijakan terkait penanggulan serta pencegahan Covid-19 di lingkungan penjara masing-masing Negara, menghasilkan  beberapa  Negara  yang  menerbitkan  kebijakan-kebijakan  khusus  berupa: Amerika Serikat. negara bagian California telah membebaskan 3.500 napi sejak pandemi ini terjadi.  Pembebasan  juga  terjadi  di   New  York  City  yang  membebaskan  900  napi,  Harris County  1.000  napi,  Los  Angeles  600  napi,  serta  Federal  2.000  napi.  Langkah  tersebut  juga diikuti beberapa negara lain. Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris & Wales membebaskan 4.000  napi,  Iran  membebaskan  85.000  napi  dan  10.000  tahanan  politik,  Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brazil 34.000  napi,  Afganistan  10.000  napi,  Tunisia  1.420  napi,  Kanada  1.000  napi,  dan  Perancis membebaskan lebih dari 5.000 napi. 26
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk  mencegah  dan  mengurangi  penyebaran pandemi  Covid-19  diantaranya  adalah  membebaskan  30.000  narapidana  di  Indonesia. Kebijakan  tersebut  menuai  kontroversi  di  tengah  masyarakat,  ada  yang  mendukung,  tetapi juga tidak sedikit yang menolak.
Lahirnya  permenkumham  No.  10  Tahun  2020  dianggap  menjadi  sebuah  kebijakan baik  yang  akan  bermanfaat  kepada  Narapidana  di  Indonesia,  pertimbangan  lahirnya Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  diangkat  dari  aspek  kemanusiaan  dikarenakan  keadaan Lembaga  Pemasyarakatan  yang  telah  padat  ataupun over  capacity, akan  tetapi  disatu  sisi lahirnya  permenkumham  No.10  Tahun  2020  menjadi  sebuah  momok  pada  masyarakat Indonesia  dikarenakan  meningkatnya  angka  kejahatan  yang  dilakukan  beberapa  narapidana residivis.
Kekhawatiran  masyarakat  terhadap  pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  kepada narapidana  saat  masa  pandemi    ini  dapat  dimengerti  oleh  pemerintah,  dikarenakan meningkatnya  angka  kejahatan  yang  dilakukan  para  residivis.  Kebijakan  pembebasan
26 Ibid.
narapidana  di  tengah  pandemic  seperti  sekarang  ini  merupakan  salah  satu  pemberian  hak narapidana  dalam  bentuk  kemanusiaan,  sebagaimana  instruksi  Dewan  Hak  Asasi  Manusia yakni  Michelle  Bachelat  dalam  keterangannya  tertulis  di  Genewa,  yang  mendesak  Negara- negara  untuk  melonggarkan  populasi  di  penjara  masing-masing  Negara.  Hal  itu  dilakukan untuk  melindungi  orang-orang  yang  ditahan  dalam  fasilitas  tertutup  seperti  penjara  yang terlalu  penuh  dan  sesak.  Risiko  penyebaran  covid-19  akan  lebih  rentan  dalam  lembaga pemasyarakatan.    Pemerintah  wajib  menjamin  keselamatan  para  narapidana  dari  potensi terkena  wabah  Covid-19  yang  bisa  saja  menginfeksi  Lapas,  dan  jika  itu  terjadi  maka kerusakan  yang  ditimbulkan  akan  lebih  besar,  mengingat over  crowded di  Lapas  tidak memungkinkan  para  narapidana  menerapkan  physical  distancing  sebagaimana  anjuran pemerintah.
Pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  ini  juga  secara  tegas  dinyatakan  oleh pemerintah  diusulkan  kepada  narapidana,  khususnya  yang  masa  2/3  masa  pidananya  jatuh pada  tanggal  1  april  2020  hingga  31  Desember  2020  serta  tidak  terkait  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga Negara asing. Artinya, narapidana yang mendaptkan hak-hak tersebut memang mereka  yang sudah memenuhi kualiikasi. Bukan asal membebaskan  narapidana.  Menteri  hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  juga  menegaskan  bagi narapidana  yang  telah  dibebaskan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  ini,  jika  berbuat  tindak pidana  lagi,  akan  dimasukkan  ke  dalam straft  cell (sel  pengasingan)  dan  diproses  kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan. 27
Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  tetap  memiliki  tanggung jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  para  narapidana  yang  bebas  melalui  asimilasi dan  hak  integrasi.  Pengawasan  dan  pembimbingan  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan, dengan  tujuan  agar  narapidana  yang  sudah  bebas  tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana. Mayarakat  tentu  juga  memiliki  andil  yang  besar  dalam  pengawasan  narapidana  yang  telah dibebaskan.  Masyarakat  dapat  membuat  laporan  ke  unit  kepolisian  setempat  apabila menemukan mantan narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak  pidana  dan  meresahkan  warga  sekitar.  Sikap  pengawasan  aktif  dari  masyarakat  juga menjadi indikator keberhasilan dan kebijakan pemerintah ini.
27 Artikel "Eks Napi Program Asimilasi Jokowi Kembali Berulah, Apa Penyebabnya?", https://tirto.id/eks-napi- program-asimilasi-jokowikembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulagan  penyebaran  Covid-19  dan  juga Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan  intergrasi,  maka dititik  ini  program  pembimbingan  diharapkan  dapat  dijalankan  oleh  warga  binaan  yang mendapatkan program asimilasi dan re-integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.  Mekanisme  pengawasan  pun  dilakukan  secara  intensif  oleh  pembimbing kemasyarakatan  dengan  menggunakan  cara-cara  pengawasan  yang  kekinian  melalui  media daring. 28
Program  pembinaan  dan  pembimbingan  tidak  akan  berjalan  dengan  optimal  tanpa dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat  turut  mengawasi  dari  pejabat  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  yaitu  RT  dan mendorong agar warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani program asimilasi dan klien  pemasyarakatan  yang  menjalani  re-integrasi  dapat  berkontribusi  dalam  memajukan pembangunan  daerah.  Masyarakat  pun  diharapakan  dapat  memberikan  kepercayaan  serta dukungan moral agar meraka dapat kembali bermasyarakat.
Akan tetapi,  Kebijakan  untuk  membebaskan Narapidana di  tengah Covid-19 adalah langkah  yang  kurang  tepat  dan  hanya  merupakan  solusi  yang  bersifat  sementara.  Secara normatif, asimilasi  terdapat  dalam Pasal  1 Ayat  (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  yaitu  sebuah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Soerjono  Soekanto  menginterpretasikan asimilasi  sebagai  suatu  proses  sosial  yang  ditandai  dengan  adanya  usaha-usaha  mengurangi perbedaan-perbedaan  yang  terdapat  antara  orang  perorangan  atau  kelompok-kelompok manusia  dan  juga  meliputi  usaha-usaha  untuk  mempertinggi  kesatuan  tindak,  sikap  dan proses-proses  mental  dengan  memperhatikan  kepentingan-kepentingan,  tujuan-tujuan bersama. Apabila  seseorang  mendapatkan  asimilasi  ke  dalam  suatu  kelompok  masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut. 29
28 Rida Kusuma” Polemik Pembebsan Napi di Tengah Pandemi”
https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945d- Diakases Pada Tanggal 20 Agustus 2020
29 P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir , Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Sinar Baru, 1983) 16
Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi  dari  sistem  pemasyarakatan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan  Permasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”
Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu  kebijakan  yang  tepat,  hal  ini  didasari  karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, Karena selama narapidana masih menjadi  warga  binaan  negara,  maka  sudah  semestinya  menjadi  kewajiban  negara  untuk memenuhi  hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995.  Yang  mana  dalam  ayat  pertama  terkandung  beberapa  kewajiban  negara  untuk memenuhi  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  jasmani  dan  rohani  untuk  warga  binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.
Selain  dalam  ranah  kesehatan,  narapidana  yang  diasimilasi  pun  tidak  memiliki mekanisme  yang  jelas  selain  pembinaan  dari  lapas  terkait  bagaimana  ia  memulai  usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih  dalam  skema  paket  kebijakan  bantuan  pra  kerja  yang  telah  digulirkan  oleh pemerintah,  tidak  menyebutkan  mengenai  bantuan  pra  kerja  bagi  para  eks-narapidana  yang telah  dibebaskan.  Kondisi  ini  bukan  tidak  mungkin  justru  menjadi  bumerang  tersendiri  bagi pemerintah,  hal  ini  ditunjukan  dengan  telah  terjadinya  kasus  tindak  pidana  yang  kembali dilakukan oleh para narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.
Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM  dalam  hal  ini  sebagai  upaya  pencegahan  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia,  jika dihubungkan kepada teori Gustav Radbruch mengenai teori tujuan hukum di antaranya adalah Keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  maka  peraturan  tersebut  belum  memenuhi  tujuan  dari pada  hukum  tersebut.  Tidak  ada  rasa  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  yang  dirasakan langsung  oleh  masyarakat  terhadap  terbitnya  peraturan  tersebut,  melainkan  mendatangkan kekhawatiran  besar  melihat  angka  kejahatan  yang  dilakukan  residivis  semakin  bertambah setelah  terbitnya  peraturan  tersebut.  Lembaga  Pemasyarakatan  seharusnya  menjadi  tempat pembinaan  yang  tepat  untuk  seorang  narapidana  agar  tujuan  dari  pada  pemasyarakatan  itu sendiri  dapat  terwujud  diantara  lainnya  adalah  akan  menjadikan  narapidana  sebagai  seorang
manusia  utuh  yang  dapat  mengakui  kesalahannya  dan  akan  mengembalikan  narapidana tersebut untuk dapat kembali hidup ditengah masyarakat dengan rasa aman dan tenteram.

## KESIMPULAN
Persyaratan pembebasan narapidana melalui asimilasi di rumah  berdasarkan Pasal 2 Permenkumham  No.  10  Tahun  2020:  a.  berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir;  b.  aktif  mengikuti program  pembinaan  dengan  baik;  dan  c.  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)  masa  pidana. Persyaratan  mengenai  pembebasan  Anak  melalui  asimilasi  di  rumah  berdasarkan  Pasal  3 Permenkumham  No.  10  Tahun  2020,  sebagai  berikut:  a.  berkelakuan  baik  yang  dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b.  aktif  mengikuti  program  pembinaan  dengan  baik;  dan  c.  telah  menjalani  masa  pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
Pelaksanakan  asimilasi  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  bukan  merupakan  suatu kebijakan  yang  tepat,  hal  ini  didasari  karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang  tidak stabil  untuk  mendukung  akan  pelaksanaan  hal  tersebut,  dan  mengakibatkan  para  narapidana melakukan  kejahatan-kejahatan  baru  demi  kelangsungan  hidupnya  sebagai  manusia. Permenkumham No. 10 Tahun 2020 belum memenuhi tujuan dari pada hukum  yakni Tidak ada  rasa  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat terhadap  terbitnya  peraturan  tersebut  akan  tetapi  mendatangkan  kekahwatiran  yang  besar terhadap keamanan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Eriza  Fahmi,  “  Wacana  Pembebasan  Narapidana  di  Saat  Pandemi”, https://www.grid.id/read/042092288/,
Akili,  Rustam,  “Implementasi  Pembentukan  Kebijakan  Hukum  Melalui  Proses  Legislasi
Dalam Rangka Pembangunan Hukum”, Jurnal Legalitas 3 No, 2 (2019).
Anwar,  Mohamad,  “Asimilasi  dan  Peningkatan  Kriminalitas  Di  Tengah  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Pandemi  Corona”, Jurnal  Buletin  Hukum  dan  Keadilan 4  No.  1 (2020).
Apriansyah,  Nizar,  “Peran  Pemerintahan  Dalam  Pembentukan  Kebijakan  Hukum”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10 No. 2 (2016).
Artikel  "Eks  Napi  Program  Asimilasi  Jokowi  Kembali  Berulah,  Apa  Penyebabnya?", https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowikembali-berulah-apa-penyebabnya- ePvS
Artikel  "Update  Corona  7  April  2020  Indonesia  &  Dunia:  Data  Terbaru  Covid-19", https://tirto.id/eLzn,
Dr. Syaiful Bakhri, SH,MH., Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia , Total Mesia, 2018
Eva  Safitri,  “Cegah  Penyebaran  Covid-19”    https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah- penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan,
Febriansyah, Andi Alsabah, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” , Al Daulah Jurnal Hukum Pidana 6 No. 1 (2017):
Gugus Tugas Covid-19,  https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
https://palu.tribunnews.com/2020/04/04/najwa-shihab-emosi-dengar-wacana-yasonna-laoly- bebaskan-koruptor-saat-wabah-corona-nanti-dulu?page=3.
Kacamata
Driyarkara,
https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f1l3/Kajian%20Covid-

## 19%203%20SPKS.pdf
Lutham , Salman,  “Kebijakan  Kriminalisasi  Dalam  Reformasi  Hukum  Pidana” ,  Jurnal  Ius Quia Iutum .6 No. 11 (2018) Metro Tv, “Pro Kontra Pembebasan Napi
dikarenakan Covid-19”,
https://www.metrotvnews.com/play/bw6C5Zxj-pro-kontra-pembebasan-napi-karena- covid-19,
Nawawi, Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
Nesya,  Fahira  “Program  Asimilasi  di  Tengah  Pandemi:  Sebuah  Jalan  Keluar  yang  Menjadi Bumerang?, Jurnal Biro Komunikasi Anggota 9th Board of PLEADS.
P.A.F.  Lamintang dan C.Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Sinar Baru, 1983.
Palupi,  Trias  Kurnianingrum,  “Kontroversi  Pembebasan  Narapidana  di  Tengah  Pandemi Covid-19”, Jurnal Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis 12 No. 8 (2020).
Rahadian,  Dian,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Politik”,
Jurnal Law Refrom 2 No. 1 (2017).
Rahmad mardani , “Covid-19 dari Wabah Menjadi
Pandemi”,
https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/covid-19-dari-wabah-jadi-pandemi Rahmat Fajri, “Pembebsan Napi Ditengah Pandemi diseluruh negara “https://kabar24.bisnis.com/read/20200416/16/1227884/ Redaksi Kumparan, “
Narapidana Program Asimilasi menjadi Residivis”, https://kumparan.com/kumparannews/ 1tBrhVKzJHK,
Redaksi,  “Polemik  Permenkumham  No.  10”,  https://pasundannews.com/polemik- permenkumham-nomor-10-tahun-2020-dan-overkapasitas/
Rida Kusuma” Polemik Pembebsan Napi
di Tengah Pandemi” https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945d-
Rina  Triwahyuni,  Update  Korban  Covid-19”,  https://tirto.id/kronologi-pasien-positif-corona- di-indonesia-bertambah-jadi-enam-eDEn
Soehartono, Irawan, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Grafindo, 2006.
Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana ,  Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
Tirza,  Eyreine  Priska  Doodoh,  “Kajian  Terhadap  Penjatuhan  Pidana  Bersyarat  Dan Pengawasan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”, Lex  et  Societatis 1 No.2 (2013).