## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buruh
Muchtar Anshary Hamid Labetubun 1 , Rory Jeff Akyuwen 2 , Theresia Nolda Agnes Narwadan 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: mahlabetubun@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract
Keywords: Intellectual Property
Workshop; Improved
Understanding; Recognition and Protection of Geographical Indications.
Introduction: Indonesia is a country that has many natural resources that have the potential to be related to Geographical Indications, one of which is Putiah Wood Oil originating from Buru Island.
Purposes of Devotion: To provide efforts to increase understanding in the context  of  the  introduction  and  protection  of  Geographical  Indications  of Eucalyptus Oil on Buru Island.
Method of Devotion: The method used in this activity is in the form of a workshop  for  the  Office  of  Cooperatives,  the  Department  of  Tourism,  the Department  of  Industry  and  Trade,  the  Department  of  Fisheries,  the Department  of  Agriculture  and  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in Namlea,  Buru  Regency  through  material  presentation  and  questions  and answers.
Results of the Devotion: Eucalyptus Oil until now has not Registered as a Geographical Indication product. If this is allowed, it is possible that at one time there could be disputes related to unilateral claims or public deception. Eucalyptus  Oil  on  Buru  Island  has  the  potential  to  be  protected  as  a Geographical  Indication  and  provides  legal  certainty  for  Eucalyptus  Oil  if registration is the main requirement for Wood Oil to obtain legal protection.

## Abstrak
Kata Kunci:
Workshop Kekayaan Intelektual; Peningkatan
Pemahaman; Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis.
Latar Belakang: Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki sumber  daya  alam  yang  berpotensi  berkaitan  dengan  Indikasi Geografis, salah satunya yaitu Minyak Kayu Putiah yang berasal dari Pulau Buru.
Tujuan  Pengabdian: Untuk  memberikan upaya  peningkatan pemahaman  dalam  rangka  pengenalan  dan  perlindungan  Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buruh.
Metode  Pengabdian: Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini berupa  workshop  bagi  Dinas  Koperasi,  Dinas  Pariwisata,  Dinas Perindustrian  dan  perdagangan,  Dinas  Perikanan  ,  Dinas  Pertanian dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Namlea  Kabupaten  Buru melalui pemaparan materi serta tanya jawab.
Hasil/Temuan Pengabdian: Minyak Kayu Putih hingga saat ini belum Terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak  menutup  kemungkinan  suatu  saat  dapat  terjadi  sengketa berkaitan  dengan  klaim  sepihak  atau  pembohongan  publik.  Minyak

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 94 – 105
E-ISSN: 2775-6203
Kayu  Putih  Pulau  Buru  berpotensi  dilindungi  sebagai  Indikasi Geografis dan memberikan kepastian hukum bagi Minyak Kayu Putih apabila  pendaftaran  menjadi  syarat  utama  agar  Minyak  Kayu memperoleh perlindungan hukum.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  yang  tergabung  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA),  maka  telah menjadi risiko dalam persaingan dibidang ekonomi khususnya Kekayaan Intelektual yang berkembang  dalam  arus  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  sebagai  pilar  utama  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  negara. 1 Sumber  Daya  Alam  Indonesia  memiliki  potensi dalam  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sangat  besar,  khususnya  yang berkaitan  dengan  Indikasi  Geografis  (IG)  yang  merupakan  salah  satu  rezim  dalam  HKI yang  paling  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  masyarakat  setempat  atau  budaya  kelompok masyarakat  atau  bangsa  dalam  suatu  Negara 2 . Hak  Kekayaan  Intelektual  terjemahan  dari Intellectual Property Right adalah hak   untuk   berbuat   sesuatu   atas   kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma - norma atau hukum yang berlaku 3 .
Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property  Rights ( TRIPs)  Agreement  yang  mengatur tentang  perindungan  HKI  telah  mewajibkan  seluruh  negara  anggotanya  termasuk Indonesia  untuk  mentaati  secara  penuh  standard  internasional  mengenai  perlindungan HKI. Setiap negara World Trade Organization (WTO) tanpa terkecuali terikat oleh perjanjian TRIPs,  walaupun  negara-negara  berkembang  diberikan  waktu  tambahan  untuk menyesuaikan  hukum  nasionalnya  agar  sesuai  dengan  persyaratan  dalam TRIPs. 4 Sehubungan  dengan  kewajiban  tersebut  diatas,  Indonesia  kemudian mengharmonisasikan peraturan perundang-undangannya di bidang HKI. Sejak tahun 2000 secara berturut-turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Merek dan IG.
Sangat penting dalam memahami perkembangan pengaturan Indikasi Geografis. Di Indonesia,  Indikasi  Geografis  masih  merupakan  aturan  sisipan,  yaitu  bersama  dengan pengaturan  Merek.  Pengaturan  Indikasi  Geografis  mulai  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selain  UndangUndang  terdapat  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
1 Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun,  Rory  Jeff  Akyuwen,  and  Marselo  Valentino  Geovani  Pariela, “Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  Secara  Sui  Generis  Untuk  Menyongsong  Masyarakat  Ekonomi Asean,” SASI 24, no. 1 (2018): 1–10.
2 Jill McKeough, Andrew Stewart, and Philip Griffith, Intellectual Property in Australia, 3rd ed. (Sydney: Butterworths, 2004), h. 603-604.
3 Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektona, “Perlindungan Hukum  Bagi Artis Atas Penggunaan  Potret  Dalam  Cover  Novel  Fanfiksi,”  Batulis  Civil  Law  Review  2,  no.  1  (2021):  24–42, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467.
4 Suyud  Margono  and  Longginus  Hadi,  Pembaharuan  Perlindungan  Hukum  Merek  (Jakarta:  Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 97.
Merek, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun  2019 tentang Indikasi Geografis.
Sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri, 5 untuk itu maka kepastian hukum hak atas merek dan IG adalah hasil dari proses pendaftaran suatu merek dan IG untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Merek atau IG 6 .
Indikasi  Geografis  terdapat  produk  yang  mencerminkan  hasil  dari  suatu  daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain. 7 Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam sehingga memiliki berbagai  macam  produk  potensi  Indikasi  Geografis  yang  tersebar  di  setiap  daerah, beberapa diantaranya berasal dari produk pertanian seperti, Lada Hitam Lampung, Nilam Aceh, Kopi Arabika Lintong, Kopi Arabika Sidikalang, Kemenyan Tapanuli Utara, Nanas Subang,  Beras Cianjur, Durian Petruk Jepara, Apel Batu dan lain-lain. Sedangkan untuk produk kerajinan misalnya Kain Tenun Troso (Jawa Tengah), Kain Sasaringan (Kalimantan Selatan), Songket (Palembang), Batik Yogyakarta, dan lain-lain. 8
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU Merek dan IG bahwa: Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau  kombinasi  dari  kedua faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  tertentu  pada  barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penjelasan dari Pasal 1 Ayat 6 ini maksudnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Produk- produk pertanian yang memiliki kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Perlindungan Indikasi Geografis  tidak  terbatas  pada  produk  pertanian  saja,  semua  produk  yang  memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
5 M. Rendi Aridhayandi, “Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi  Geografis  Bagi  Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi  Cianjur  (MP3C)  Sebagai  Pemegang  Hak Indikasi Geografis Terdaftar,” Journal of Empowerment 1, no. 2 (2017): 87–102, https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200.
6 Muchtar A H Labetubun, “The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To  Fole  Registration  Principles  In  Indonesia,”  in  International  Conference :  Intellectual  Property  and  Potential Resources for Public Welfare (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213–27.
7 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media, 2010), h. 48.
8 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, “Indikasi Geografis Terdaftar (Online),” http://www.dgip.go.id, accessed July 30, 2021, http://www.dgip.go.id.
Gambar 1
Logo Indikasi Geografis Tenun Ikat Tanimbar

## Gambar 2
Logo Indikasi Geografis Pala Kepulauan Banda
IG  sebagai  bagian  dari  rezim  HKI  yang  sedang  berkembang  di  Indonesia,  hal  ini terlihat hampir setiap tahun terdapat peningkatan proses pendaftaran perlindungan IG di Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  KI  (DJKI)  secara  online.  Data  DJKI  dalam  situs resminya (https://ig.dgip.go.id) pada tahun 2021 tercatat 92 IG yang terdaftar, jumlah ini merupakan angka yang sangat produktif disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukan  bahwa  terdapat  kesadaran  masyarakat  bahwa  pentingnya  perlindungan terhadap IG, namun khususnya di Maluku, dari 92 IG yang terdaftar, Maluku terdapat 2 IG yang terdaftar yaitu Pala Kepulauan Banda dan Tenun Ikat Tanimbar. Hal ini apabila dilihat dari  Kota  dan  Kabupatan  di  Maluku  yang  berjumlah  11  yang  terdiri  dari  2  Kota  dan  9 Kabupaten, maka menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat dalam melindungi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya, padahal masing-masing Kota dan  Kabupaten  di  Maluku  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  sumber  daya  alam  yang berpotensi perlindungan di bidang Kekayaan Intelektual khususnya IG, salah satu contoh yaitu  Buah  Gandaria  di  Kota  Ambon,  Lemon  Kisar  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya, Jengkeh  Tuni  di  Kabupaten  Buru  Selatan,  dan  Minyak  Kayu  Putih  di  Kabupaten  Buru, Enbal di Kabupaten Maluku Tenggara, dan lain-lain.
Tanaman kayu putih (Melaleuca cajuputi sub sp. cajuputi) di Indonesia tersebar secara alami, terutama di Pulau Jawa dan Maluku dengan memanfaatkan daunnya untuk disuling secara tradisional oleh masyarakat maupun secara komersial menjadi minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi.  Hal yang  memprihatinkan ialah, Indonesia termasuk salah satu pengimpor terbesar minyak kayu putih. Minyak kayu putih impor umumnya berasal dari China  dan  Vietnam.  Berdasarkan  data  yang  didapat  Balitbanghut  menunjukan  bahwa kebutuhan domestik minyak kayu putih adalah 1.500 ton/tahun namun saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi kurang dari 500 ton/tahun. Karena itu sisanya harus diimpor. Sebagai  kajian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  produksi  minyak  kayu  putih  masih rendah dan jauh dibawah kebutuhan dalam negeri baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri farmasi dan kosmetik 9 .
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006, dijelaskan bahwa Pulau Buru menjadi penghasil tanaman kayu putih terbesar di kawasan Indonesia, kemudian Seram
9 Silvana Maulidah, “Struktur Pasar Minyak Kayu Putih (Melaleuca Leucadendron Oil) (Studi Kasus Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru–Maluku),” Jurnal Manajemen Pemasaran 5, no. 1 (2010): 9–13.
dan Ambon. Melihat potensi tanaman kayu putih di Indonesia tersebut, maka pengolahan tanaman kayu putih memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan.

## Tabel 1.
Data Produksi Minyak Kayu Putih Di
Indonesia Tahun 2006 Daerah Produksi Minyak Kayu Putih (Ton) Buru 182,36 Ambon 97,46 Seram 84,90 Papua 60,90 Jawa 42,45 Kalimantan 20,39 Sumber: BPS (2006) 10
Berdasarkan tabel tersebut terlihat Kabupaten Buru memproduksi Minyak kayu Putih yang terbanyak disbanding dengan daerah lain yaitu 182,36 Ton, hal ini terindikasi bahwa Kabupaten Buru memiliki potensi IG Minyak Kayu Putih, sehingga segera dilindungi dan dikembangkan  secara  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  sosial  maupun hukum bagi ketahanan pangan lokal masyarakat Buru khususnya petani penyuling 11 .
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  penulis  melaksanakan  pengabdian  pada masyarakat di Kabupaten Buru yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah  Maluku  yang  dikemas  dalam  bentuk  kegiatan  Workshop.  Kegiatan  workshop yang dihadiri oleh Masyarakat Pelestari Minyak Kayu Putih sebagai potensi perlindungan Indikasi Geografis sangat berkepentingan mengetahui perkembangan pengaturan Indikasi Geografis.  Sebagai  petani,  pengolah,  pengusaha,  akademisi,  pemerintah,  pemerhati, konsumen  dan  lembaga/organisasi/koperasi  yang  mempunyai  kepedulian  terhadap pengembangan dan pelestarian Minyak Kayu Putih Pulau Buru, memiliki peran penting terhadap keberlangsungan Minyak Kayu Putih di Pulau Buru.

## 2. Metode Pengabdian
Pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  kegiatan  Workshop  mengenai  Upaya Peningkatan  Pemahaman  dalam  Rangka  Pengenalan  dan  Perlindungan  Kekayaan Intelektual khsusnya Indikasi Geografis di Namlea Kabupaten Buru, dilakukan dengan cara ceramah  oleh  masing-masing  pemateri.  terdapat  3  pemateri  yang  memberikan  materi terkait  Pengenalan  dan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual,  dimana  masing-masing pemateri  diberikan  waktu  untuk  menyampaikan  materinya,  kemudian  setelah  materi disampaikan barulah dipersilahkan peserta mengajukan pertanyaan terkait permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan materi yang
10 Maulidah. Ibid.
11 Dayanto and Asma Karim, “Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5, no. 3 (2016): 381– 98.
disampaikan,  kemudian  pertanyaan  dan  permasalahan-permasalahan  tersebut  dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. Peserta yang hadir terdiri dari UMKM, Dinas terkait, dan Tokoh Adat.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengabdian  masyarakat  berupa  pengenalan  dan  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  dilaksanakan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Maluku dalam kegiatan Workshop kekayaan Intelektual pada Tanggal 5 Agustus 2021 di Namlea Kabupaten  Buru,  yang  dibuka  secara  resmi  oleh  Kepala  Bidang  Pelayanan  Hukum Christina  Hiskya  didampingi  oleh  Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual,  Masyud Tualeka.  Kegiatan  ini  merupakan  suatu  vokasi  dan  bentuk  keseriusan  Kemenkumham Maluku  terhadap  KI  yang  ada  di  Kabupaten  Buru,  untuk  itu  diharapkan  stakeholder terkait,  Pemerintah  Daerah,  Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Menengah  agar  mau  mendaftarkan Karya  Intelektual  yang  dimiliki  agar  mendapatkan  perlindungan  hukum”.  Peserta workshop  agar  mendaftarkan  Kekayaan  Intelektual  yang  dimiliki  untuk  menunjang peningkatan  perekonomian  Kabupaten  Buru  yang  lebih  sejahtera.  Kemudian  kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Peserta yang hadir yaitu dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perikanan , Dinas Pertanian dan UKM di Kab Buru

## Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatann Workshop Kekayaan Intelektual di Namlea
Sistem  desentralisasi  menjadi  kesempatan  dan  tantangan  bagi  daerah  untuk memanfaatkan  potensi  dalam  rangka  pembangunan  wilayahnya.  Kepala  daerah selayaknya  menyusun  rencana  strategis  (renstra)  untuk  mengoptimalkan,  merawat,  dan meningkatkan  setiap  potensi  setiap  wilayahnya  sesuai  sumber  daya  dan  kekayaan  asli (karakteristik/tipologi SDA) dan sumber daya manusia. Perlindungan indikasi geografis
E-ISSN: 2775-6203                             AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021): 94 - 105
sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  masyarakat  sudah  saatnya  direalisasikan. 12 Namlea Kabupaten  Buruh  merupakan  daerah  yang  memiliki  produk  yang  berpotensi  untuk mendapat  perlindungan  HKI  yaitu  melalui  Indikasi  Geografis.  HKI  sebagai  hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari  suatu  barang  yang  berasal  dari  suatu  tempat,  daerah,  atau  wilayah  tertentu  yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Berdasarkan definisi mengenai HKI dan Indikasi Geografis dapat dikatakan bahwa Minyak Kayu Putih merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis yaitu, faktor alam dan faktor manusia.
Letak Kabupaten Buru secara geografis berada pada 2’25”- 3’83” lintang selatan dan 126’08” – 120’ bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Buru ±7.595,58 Km2 dengan pembagian wilayah  administrasi  pada  10  kecamatan  dan  82  desa.  Selain  itu,  di  Kabupaten  Buru terdapat  4 wilayah petuanan (regentshape)  dengan karakteristik dan sistem adat, kultur dan kearifan lokal yang  kental. Keempat  wilayah petuanan yang  dimaksud, antara lain: Petuanan  Leisela,  Petuanan  Tagalisa,  Petuanan  Liliali,  dan  Petuanan  Kayeli.  Pada  setiap wilayah petuanan dipimpin oleh pemerintahan adat dan dikepalai oleh seorang raja.
Faktor  alam  pohon  Kayu  Putih  terdapat  pada  4  kecamatan  dan  28  desa.  Hal  ini berdasarkan lingkup wilayah pada Laporan Pemetaan Aset Areal pohon Kayu Putih 2014 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. Wilayah tersebut mencakup Kecamatan Waplau, Lilialy,  Namlea  dan  Kecamatan  Waeapo.    Faktor  manusia  yang  berkaitan  dengan  Kayu Putih  juga  sangat  berpengaruh  karena  masyarakat  setempatlah  yang  memulai  dan mengembangkan pembudidayaan Kayu Putih dari jaman Belanda hingga saat ini. Sehingga berdasarkan kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia tersebut dapat memberikan ciri kualitas tertentu pada Kayu Putih yang dihasilkan, sehingga melalui Indikasi Geografis keuntungan ekonomis tertinggi dari Minyak Kayu Putih dapat tetap dinikmati.
Perlindungan  hukum  terhadap  Indikasi  Geografis  memiliki  karakter  kepemilikan yang  komunal  atau  kolektif.  Karakter  kepemilikan  yang  komunal  artinya  menjadi  milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan  produk  yang  memiliki  potensi  Indikasi  Geografis  dan  memperoleh perlindungan  hukum  melalui  Indikasi  geografis  masyarakat  tersebut  memiliki  hak eksklusif  untuk  mengedarkan  dan  memperdagangkan  produknya  sehingga  masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.
Hak  yang  diberikan  melalui  Indikasi  Geografis  hanya  dapat  terjadi  setelah  adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun  2007  tentang  Indikasi  Geografis  bahwa  tanda  dapat  dilindungi  sebagai  Indikasi Geografis apabila terdaftar di Direktorat Jenderal.
Minyak Kayu Putih secepatnya harus didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada  pihak  lain  yang  tidak  berhak  mendaftarkan  memperoleh  hak  milik  atas  Indikasi
12 Tatty Aryani Ramli et al., “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM,” MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 26, no. 1 (2010): 81–91.
Geografis sebab apabila ada pihak lain yang mendaftarkan maka masyarakat Kabupaten Buru  khususnya  petani  tidak  dapat  meminta  pengakuan  Indikasi  Geografis  tersebut sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Buru. Pada Pasal 4 PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa: “Indikasih-Geografis dilindungi selama karakteristik khas  dan  kualitas  yang  menjadi  dasar  bagi  diberikannya  perlindungan  atas  Indikasih- Geografis tersebut masih ada”, dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis  terhadap  Minyak  Kayu  Putih  dalam  pelaksanaannya  mengalami  beberapa hambatan, dimana hambatan tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, hambatan itu antara lain:
a) Kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Buru dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih Berdasarkan  Pasal  53  Ayat  (3)  UU  Merek  dan  IG  bahwa,  “Permohonan pendaftaran  dilakukan  oleh  lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan geografis  tertentu  yang  mengusahakan  suatu  barang  dan/atau  produk  berupa: sumber  daya  alam;  barang  kerajinan  tangan;  atau  hasil  industri.  Pemerintah daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota”.  Mengingat  ketidaktauan  masyarakat sendiri  terhadap  arti  pentingnya  HKI  maka  hal  ini  sulit  untuk  diterapkan. Pemerintah  jarang  memberikan  sosialisasi  mengenai  HKI,  termasuk  Indikasi Geografis  sehingga  masyarakat  khususnya  petani  sendiri  belum  memiliki  niat untuk mendaftarkan Minyak Kayu Putih agar memperoleh perlindungan hukum. Pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini belum berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih. Salah satu  lembaga  yang  paling  berpotensi  dapat  melakukan  pendaftaran  Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih adalah Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten  Buru.  Dinas  Koperasi  dan UMKM dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buru selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan.
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  dan  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan Kabupaten Buru selalu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing seperti tenaga  ahli  di  bidang  teknologi,  SDM,  administrasi,  keuangan,  strategi  bisnis, tetapi  belum  ada  tenaga  ahli  yang  disiapkan  khusus  untuk  meneliti  mengenai produk  Indikasi  Geografis.  Perlindungan  Indikasi  Geografis  memiliki  tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk,  sehingga  Indikasi  Geografis  sangat  penting  terutama  dalam  kegiatan perdagangan,  khususnya  memberikan  perlindungan  terhadap  produk perdagangan  yang  terkait  erat  dengan  nama  daerah  yang  menjadi  asal  dari produk tersebut.
Belum  didaftarkannya  Minyak  Kayu  Putih  untuk  memperoleh  perlindungan hukum  melalui  Indikasi  Geografis  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Buru  kurang  peduli  akan  legalitas  produk  asli  daerahnya.  Padahal apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebalikanya apabila tidak  akan  akan  menjadi  ancaman  di  kemudian  hari.  Maka  harus  ada  sinergi
antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.
b) Lemahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  Pulau  Buru  terhadap  arti  pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih
Perlindungan  hukum  melalui  Indikasi  Geografis  akan  memberikan  kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemiliknya. Sehingga  dapat  dilakukan  promosi  secara  terbuka  tanpa  takut  terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat,  khususnya  para  petani  terhadap  pentingnya  perlindungan  hukum melalui  Indikasi  Geografis  terhadap  Minyka  Kayu  Putih  masih  rendah.  Para petani  cenderung  tidak  memperhatikan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  HKI khususnya  Indikasi  Geografis.  Petani  Minyak  Kayu  Putih  di  Pulau  Buru beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Minyak Kayu Putih yang  mereka  produksi  bisa  laku  di  pasaran  dan  memberikan  keuntungan  bagi mereka.  Perlu  adanya  pemahaman  hukum  dari  petani  Minyak  Kayu  Putih sehingga  mereka  akan  mengerti  pentingnya  Minyak  Kayu  Putih  untuk mendapatkan  perlindungan  melalui  Indikasi  Geografis.  Dengan  demikian, kenyataan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  petani  Minyak  Kayu  Putih  yang masih  lemah  tentunya  akan  menghambat  upaya  dalam  mewujudkan perlindungan hukum terhadap Minyak Kayu Putih.
Upaya perlindungan hukum Minyak Kayu Putih dapat dilindungi indikasi geografis karena  memenuhi  Buku  Persyaratan  berdasarkan  PP  Nomor  51  Tahun  2007  apabila memenuhi  Buku  Persyaratan  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  6  ayat  (3).  Berikut penjelasan  yang  harus  dipenuhi  dalam  Buku  Persyaratan  sebagaimana  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Dayanto dan Asma Karim bahwa: 13
a) Karakteristik dan kualitas Minyak Kayu Putih
Iklim Pulau Buru Yang Cenderung Panas Menghasilkan Rendemen Minyak Kayu Putih  Berkualitas.  Penelitian  Balai  Riset  dan  Standardisasi  Industri  di  Ambon menyebutkan,  Minyak  Kayu  Putih  Buru  memiliki  standar  mutu  utama  karena kadar cineolnya bisa mencapai 76 persen atau lebih besar dari standar minimal mutu utama yang hanya 55 persen. Minyak Kayu Putih yang berasal dari jenis pohon Melaleuca leucadendron atau Melaleuca cajuputi itu banyak tumbuh liar di Buru. Iklim Buru yang panas dan rendah curah hujannya membuat pohon ini mampu tumbuh subur. Pohon yang menghasilkan rendemen Minyak Kayu Putih yang  tinggi  umumnya  berasal  dari  daerah  kering.  Minyak  Kayu  Putih  produk Buru disebut- sebut punya kualitas bagus dibandingkan yang tumbuh di daerah lain.
b) Pulau Buru Sebagai Daerah Penghasil Minyak Kayu Putih Terbesar Di Indonesia
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006, dijelaskan bahwa Pulau Buru  menjadi  penghasil  tanaman  kayu  putih  terbesar  di  kawasan  Indonesia,
kemudian  Pulau  Seram  dan  Ambon  (Lihat  Tabel  1).  Data  tersebut  kemudian diperkuat  dengan  data  Dinas  Perindustrian  dan  perdagangan Provinsi  Maluku pengusaha  Minya  Kayu  Putih  tahun  2016  sebanyak  150  industri  Minyak  Kayu Putih menempati urutan pertama dari semua industri yang ada diwilayahnya.
c) Pulau  Buru  Ditetapkan  Sebagai  Sentra  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK) Unggulan Penghasil  Minyak Kayu Putih
Sentra  HHBK  Unggulan  adalah  pusat  integrasi  ekonomi  produktif  kelompok usaha berbasis HHBK unggulan daerah di dalam kawasan tertentu serta memiliki prospek  untuk  dikembangkan  ke  dalam  klaster.  Tujuan  pembentukan  Sentra HHBK  Unggulan  Minyak  Kayu  Putih  Pulau  Buru,  yaitu:  (a)  Mempercepat tumbuhnya  lembaga  usaha  produktif  mandiri  dan  berkelanjutan;  (b) Mengoptimalkan daya saing komoditas Pohon Kayu Putih mulai dari budidaya samapai  pemasaran;  (c)  Meningkatkan  perekonomian  masyarakat;  (d) Meningkatkan  produktivitas  SDH  berbasis  HHBK;  (e)  Menjaga  keberlanjutan pengelolaan Pohon Kayu Putih; (f) Meningkatkan nilai tambah Pohon Kayu Putih; (g)  Meningkatkan  SDM  dalam  pengelolaan  Kayu  Putih;  (h)  Meningkatkan pendapatan petani Kayu Putih (peningkatan kesejahteran.
Berdasarkan  pada  fakta  yang  ada,  Ditjen  HKI  Kementerian  Hukum  dan  HAM pada tahun 2009 telah melakukan sosialisasi agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini segera didaftarkan sebagai IG dari Pulau Buru, namun sampai saat ini upaya pendaftaran Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai IG belum dapat dilakukan. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa upaya pengembangan Minyak Kayu Putih Pulau Buru tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru yang melibatkan semua  stakeholder,  yaitu  dinas-dinas  terkait,  pengusaha,  dan  juga  masyarakat petani penyuling sejak dibentuknya sentra HHBK unggulan Minyak Kayu Putih Pulau  Buru  dan  dibentuknya  kelembagaan  yang  dinamakan  Asosiasi  Minyak Kayu Putih Pulau Buru pada tahun 2014 yang lalu.
Asosiasi  Minyak  Kayu  Putih  Pulau  Buru  tersebut  merupakan  wadah  yang bertugas untuk:18 (a) Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk memadukan  dan  menyelaraskan  berbagai  kepentingan  dalam  pengembangan sentra  Minyak  Kayu  Putih;  (b)  Memberikan  pertimbangan  teknis  kepada  para pihak  terkait  dalam  penyusunan  rencana  pengembangan  sentra  Minyak  Kayu Putih;  (c)  Melaksanakan  pengendalian  terhadap  pengembangan  sentra  Minyak Kayu  Putih;  (d)  Melaksanakan  pengkajian  tentang  kebijakan,  rencana, pelaksanaan  dan  dampak  kegiatan  dalam  pengembangan  sentra  Minyak  Kayu Putih sebagai masukan kepada pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah; (e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya Minyak Kayu Putih mendapatkan perlindungan  Indikasi  Geografis,  karena  Minyak  Kayu  Putih  sudah  memenuhi  buku persyaratan  dalam  mendaftarkan  Indikasi  Geografis  sebagaimana  terdapat  dalam peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun  2007  tentang  Indikasi  Geografis  Pasal  6.  Minyak Kayu  Putih  telah  memenuhi  syarat  pendaftaran  Indikasi  geografis  seperti  karena  telah
memenuhi unsur-unsurnya seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Minyak Kayu Putih Buru dengan Minyak Kayu Putih lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis.

## 4. Kesimpulan
Minyak Kayu  Putih  merupakan  salah  satu  potensi  alam  yang  dimiliki  Pulau  Buru, perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  melalui  Indikasi  Geografis.  Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala  bidang  baik  teknologi,  komunikasi,  industri,  memungkinkan  pihak  lain  baik  itu pihak  daerah  lain  ataupun  pihak  asing  melakukan  klaim  atau  penggunaan  tanpa  hak terhadap Minyak Kayu Putih.  Tetapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Minyak Kayu Putih terjadi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah  kurangnya  kepedulian  pemerintah  Kabupaten  Buru  dalam  upaya  perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat Pulau Buru terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Minyak Kayu Putih.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan  Workshop  kekayaan  Intelektual  ini  dilaksanakan  di  Namlea  Kabupaten Buru Merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terkait Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Dinas Terkait. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima  kasih  disampaikan  kepada:  Pemerintahan  Kabupaten  Buru,  UMKM  Kabupaten Buru, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

## Referensi
Aridhayandi,  M.  Rendi.  “Focus  Group  Discussion  Mengenai  Pemahaman  Perubahan Aturan  Hukum  Indikasi  Geografis  Bagi  Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi Cianjur  (MP3C)  Sebagai  Pemegang  Hak  Indikasi  Geografis  Terdaftar.”  Journal  of Empowerment 1, no. 2 (2017): 87–102. https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200.
Dayanto, and Asma Karim. “Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis  Minyak  Kayu  Putih  Pulau  Buru.”  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 5, no. 3 (2016): 381–98.
Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. “Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi.” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 24–42. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. “Indikasi Geografis  Terdaftar  (Online).”  http://www.dgip.go.id.  Accessed  July  30,  2021. http://www.dgip.go.id.
Labetubun,  Muchtar  A  H.  “The  Legal  Review  of  The  Rights  of  Foreign  Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia.” In International Conference :  Intellectual  Property  and  Potential  Resources  for  Public  Welfare,  213–27. Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017.
Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela.  “Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  Secara  Sui  Generis  Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean.” SASI 24, no. 1 (2018): 1–10.
Margono,  Suyud, and Longginus Hadi.  Pembaharuan Perlindungan Hukum  Merek. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
Maulidah,  Silvana.  “Struktur  Pasar  Minyak  Kayu  Putih  (Melaleuca  Leucadendron  Oil)
(Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Namlea  Kabupaten  Buru–Maluku).”  Jurnal  Manajemen Pemasaran 5, no. 1 (2010): 9–13.
McKeough, Jill, Andrew Stewart, and Philip Griffith. Intellectual Property in Australia. 3rd ed.
Sydney: Butterworths, 2004.
Ramli,  Tatty  Aryani,  Yeti  Sumiyati,  Rusli  Iskandar,  and  Neni  Ruhaeni.  “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM.” MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 26, no. 1 (2010): 81–91.
Sudaryat. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media, 2010.