IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN (Studi Tentang Pemberian Izin Penimbunan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang)

## Eka Kurniati, S.Sos & Nazaki, M.Si
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

## ABSTRAK
Keberadaan  hutan  mangrove  (bakau)  di  Tanjungpinang  mulai  terancam. Sedikit  demi  sedikit  lahan  mangrove  mulai  beralih  fungsi.  Padahal  hutan mangrove  memiliki  fungsi  dan  manfaat  yang  sangat  penting  bagi  ekosistem, air,  dan  alam  sekitarnya.  Lemahnya  pengawasan  dari  dinas  Kehutanan  telah menyebabkan  banyak  hutan  mangrove  yang  beralih  fungsi  menjadi pengusaan  kepemilikan  dan  juga  dalam  bentuk  penguasaan  lain.    Tujuan Penelitian  ini  pada  dasarnya  adalah  untuk  mengetahui  Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin Penimbunan  Lahan  (Studi  tentang  pemberian  izin  penimbunan  hutan mangrove  di  Kota  Tanjungpinang),  mengetahui  faktor  penghambat  dalam Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan  (Studi  tentang  pemberian  izin  penimbunan hutan  mangrove  di  Kota  Tanjungpinang).    Dari  hasil  penelitian  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  penimbunan  Lahan  di  Kota Tanjungpinang belum memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor  2  Tahun  2013.  Hal  yang  paling  mendasar  adalah  Belum  adanya sosialisasi  yang  khusus  dilakukan  oleh  BLH  Kota  Tanjungpinang  dalam pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan  khususnya  bagi  lahan-lahan  yang  ditumbuhi mangrove.  Kemudian  masih  kurangnya  pemahaman  baik  dari  masyarakat maupun pengusaha mengenai pentingnya mangrove bagi kehidupan.

## Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Mangrove
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pemerintah  pusat  telah  memberikan  upaya  menjawab  tuntutan terhadap  peningkatan  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  menggulirkan kebijakan  pemberian  otonomi  pada  Kabupaten  atau  Kota  melalui  Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan  perekonomian  daerah.  Otonomi  Daerah  harus  memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan  keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka  terkandung  tiga  misi  utama  pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu: meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan    publik  dan    kesejahteraan masyarakat,  menciptakan  efesiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  sumberdaya daerah,  dan  memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Salah  satu  fungsi  pemerintah  selain  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat  juga  berfungsi  dalam  pelaksanakan  pengawasan  terhadap jalannya  pelayanan  masyarakat,  agar  penyelenggaraan  pemerintah  daerah berjalan sesuai dengan  rencana dan perundang–undangan yang berlaku serta agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  sehingga  dengan  adanya pengawasan  dapat  menjamin  bahwa  semua  kegiatan  yang  diselenggarakan dalam  suatu  organisasi  didasarkan  pada  suatu  rencana  termasuk  suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.
Pengawasan  dilakukan  dalam  usaha  menjamin  kegiatan  terlaksana  sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang disusun.
Pengawasan sangatlah penting dalam setiap pekerjaan baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  dapat  menghasilkan hasil kerja yang baik pula.
Pentingnya pengawasan dilihat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan  operasional  merupakan  mahkluk  yang  tidak  sempurna  dan  secara inheren  memiliki  keterbatasan,  baik  dalam  arti  interpretasi  makna  suatu rencana,  kemampuan,  pengetahuan,  maupun  keterampilan.  Menghadapi kenyataan dan kemungkinan yang demikian itulah maka pengawasan  mutlak perlu dilakukan, dan belakangan ini sering terjadi fenomena yang meresahkan masyarakat di kota-kota di Indonesia  khususnya masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang yaitu maraknya penebangan terhadap pohon mangrove.
Salah  satu  ekosistem  pesisir  yang  mengalami  tingkat  degradasi  cukup  tinggi akibat  pola  pemanfaatannya  yang  cenderung  tidak  memperhatikan  aspek kelestariannya  adalah  hutan  mangrove.  Hutan  mangrove  merupakan  salah satu sumberdaya pesisir yang berperan penting dalam pembangunan. Melihat gejala perusakan hutan mangrove untuk berbagai kepentingan tersebut maka perlu  dilakukan  pengelolaan  hutan  mangrove  secara  lestari.  Untuk  dapat melakukan  pengelolaan  hutan  mangrove  secara  lestari  diperlukan pengetahuan  tentang  nilai  strategis  dari  keberadaan  hutan  mangrove  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  sekitar.  Pengelolaan  sumberdaya  kelautan berbasis  masyarakat  merupakan  salah  satu  strategi  pengelolaan  yang  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  keadilan  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan sumberdaya  alam.  Pengawasan  terhadap  hutan  mangrove  sangatlah diperlukan  demi  terciptanya  keselamatan  dan  kesejahteraan  masyarakat pesisir,  pengawasan  yang  ditujukan  terhadap  tanaman  mangrove  berupa observasi terhadap keadaan tanaman di lahan hutan mangrove, guna menjaga
apakah tanaman mangrove masih dalam keadaan yang baik atau tidak.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2012  Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dimana dijelaskan bahwa untuk  menyelenggarakan  pengelolaan  ekosistem  mangrove  berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  diperlukan  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi  dan  sinergi  lintas  sektor,  instansi  dan  lembaga.  Pengelolaan ekosistem  mangrove  berkelanjutan  adalah  semua  upaya  perlindungan, pengawetan  dan  pemanfaatan  lestari  melalui  proses  terintegrasi  untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.  Pengelolaan  ekosistem  mangrove  berbasis  masyarakat  untuk meningkatkan  dan  melestarikan  nilai  penting  ekologis,  ekonomi  dan  sosial budaya,  guna  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Mangrove  sangat  penting  artinya  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  di sebagian  besar-walaupun  tidak  semua-wilayah  Indonesia.  Fungsi  mangrove yang  terpenting  bagi  daerah  pantai  adalah  menjadi  penghubung  antara daratan  dan  lautan.  Tumbuhan,  hewan  benda-benda  lainnya,  dan  nutrisi tumbuhan  ditransfer  ke  arah  daratan  atau  ke  arah  laut  melalui  mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan  lingkungan  utama,  dan  sebagai  sumber  makanan  bagi  biota  laut (pantai)  dan  biota  darat.  Jika  mangrove  tidak  ada  maka  produksi  laut  dan pantai  akan  berkurang  secara  nyata.  Potensi  ekonomi  mangrove  diperoleh dari  tiga  sumber  utama  yaitu  hasil  hutan,  perikanan  estuari  dan  pantai (perairan  dangkal),  serta  wisata  alam.  Selain  itu  mangrove  memiliki  peranan penting  dalam  melindungi  daerah  pantai  dan  memelihara  habitat  untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang
kesemuanya  sangat  berperan  dalam  memelihara  keanekaragaman  hayati  di wilayah tertentu.
Hutan  mangrove  mempunyai  fungsi  ekologis  sebagai  penyedia  nutrien  bagi biota  perairan,  tempat  pemijahan  dan  asuhan  bagi  berbagai  macam  biota, penahan  abrasi,  amukan  angin,  taufan  dan  tsunami,  penyerap  limbah, pencegah  intrusi  air  laut,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  secara  ekonomis berfungsi  sebagai  penyedia  kayu,  bahan  baku  obat-obatan  dan  lain-lain. Disamping  itu,  ekosistem  hutan  mangrove  juga  memberikan  manfaat  tidak langsung,  terutama  sebagai  habitat  bagi  bermacam-macam  binatang  seperti binatang laut (udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan), dan binatang melata lainnya.
Di kawasan pulau-pulau kecil jenis mangrove yang banyak ditemukan adalah jenis  Avicennia,  karena  wilayah  pulau-pulau  kecil  merupakan  daerah  yang ketersediaan  air  tawarnya  terbatas,  pasokan  sedimen  (bahan  organiknya) relatif  rendah  dan  memiliki  substrat  pasir.  Hilangnya  perlahan  ekosistem mangrove  di  Tanjungpinang  ini  nantinya  akan  memberikan  dampak  yang cukup  signifikan  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Seperti  sulitnya menemukan  biota  laut  seperti  gong-gong  dan  biota  laut  lainnya  dimana sebagian  masyarakat  masih  menggantungkan  kehidupannya  dengan  mencari biota tersebut.
Keberadaan  hutan  mangrove  (bakau)  di  Tanjungpinang  mulai  terancam. Sedikit  demi  sedikit  lahan  mangrove  mulai  beralih  fungsi.  Padahal  hutan mangrove  memiliki  fungsi  dan  manfaat  yang  sangat  penting  bagi  ekosistem, air,  dan  alam  sekitarnya.  Lemahnya  pengawasan  dari  dinas  Kehutanan  telah menyebabkan  banyak  hutan  mangrove  yang  beralih  fungsi  menjadi pengusaan  kepemilikan  dan  juga  dalam  bentuk  penguasaan  lain.  Di  ibukota Kota  Tanjungpinang  (Kepri)  tersebut,  dari  data  Dinas  Kelautan  Pertanian
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 120
Perikanan Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang Desember 2007, terdapat  1.337,4  hektar  lahan  mangrove.  Saat  ini  sebagian  lahan  yang  telah beralih fungsi itu terdapat di 12 Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda- beda.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Kota  Tanjungpinang  membuat  sebuah Peraturan  Daerah  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dengan  membuat peraturan  tentang  izin  penimbunan,  perda  ini  dibuat  atas  pertimbangan bahwa  penyelenggaraan  otonomi  daerah  seluas-luasnya  berdasarkan  asas desentralisasi  dan  tugas  pembantuan  di  Kota  Tanjungpinang  merupakan urusan  rumah  tangga  daerah  sendiri  sekaligus  sebagai  hak  dan  kewajiban pemerintahan  Kota  Tanjungpinang,  bahwa  pengaturan  dan  pengendalian kegiatan    penimbunan  sebagai  urusan  rumah  tangga  daerah  sendiri  dalam kerangka  pelestarian  lingkungan  hidup  harus  diletakkan  di  atas  asas penimbunan yang baik guna menjaga dan memelihara keserasian lingkungan dalam  perspektif penimbunan untuk kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga  masyarakat  serta  untuk  kepentingan  sosial  ekonomi  dan  mitigasi bencana alam di Kota Tanjungpinang.
Peraturan  daerah  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  izin  penimbunan  lahan menjelaskan bahwa setiap penimbunan lahan harus memiliki izin. Pemerintah Kota  mengendalikan  setiap  kegiatan  penimbunan  di  seluruh  wilayah  kota dengan menerapkan kewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu bagi setiap orang  atau  badan  hukum  yang  melakukan  kegiatan  penimbunan.  Didalam peraturan  daerah  tersebut  setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan penimbunan  dilarang  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  hidup,  merusak fungsi  pelestarian  lingkungan  hidup,  menjadikan  jalan  umum  yang  dilewati kendaraan pengangkut material penimbunan rusak dan kotor berlumpur, dan
menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan penimbunan.
Sebagaimana  pasal  15  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2013  setiap  orang yang  melakukan  kegiatan  penimbunan  wajib  memiliki  izin,  melestarikan lingkungan  hidup, dan melaksanakan  ketentuan  perundang-undang di Badan Lingkungan Hidup, keselamatan  dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian di lokasi penimbunan.
Pada pasal 7 jelas mengatakan bahwa pemerintah Kota mengendalikan setiap kegiatan penimbunan di seluruh wilayah Kota dengan menerapkan kewajiban mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  salah  satunya  adalah  izin  penimbunan diatas  lahan  rawa  atau  mangrove.  Diantara  12  Kelurahan  yang  mempunyai lahan  mangrove  terdapat  di  Kelurahan  Dompak  27,6  persen,  Air  Raja  20,1 persen,  Batu  Sembilan  8,75  persen,  Senggarang  14  persen,  Kampung  Bugis 17,6  persen,  sei  jang  7,9  persen,  melayu  kota  piring  2,5  persen,  dan  di  5 Kelurahan  lainnya  yang  luasnya  dibawah  5  persen.  Data  terbaru  yang didapatkan  dari  Haluan Kepri  Pada  Tahun  2013  bahwa  Hasil  citra  satelit dan pengamatan yang dilakukan organisasi lingkungan ALIM (Air, Lingkungan, dan Manusia)  terungkap,  sekitar  30  persen  atau  300  hektar  dari  1.337,4  hektar hutan mangrove di Kota Tanjungpinang mengalami kerusakan.
Harusnya  dilakukan  pengawasan  serta  sangsi  yang  tegas  terhadap pengrusakan  mangrove,  baik  di  berlakukannya  Peraturan  Daerah  mengenai rencana  tata  ruang  wilayah  kota  Tanjungpinang  maupun  sangsi  tegas terhadap  pengembang  yang  menyalahi  aturan  yang  berlaku.  Seperti  yang dikutip  dari  Haluan  Kepri  tanggal  23  Februari  2013  Walikota  Tanjungpinang, Lis  Darmansyah  bersama  sejumlah  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) menyisir pantai Tanjungpinang, Dalam penyisiran tersebut, ditemukan banyak  aktivitas  penimbunan  hutan  bakau  yang  dilakukan  dari  laut.  Jika menimbun  bakau  menggunakan  truk  dari  darat  mereka  akan  mudah
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
terpantau.  Sekarang  ini  modusnya  bakau-bakau  tersebut  ditimbun  dari  laut untuk  menghindari  pantaun.  Apa  yang  dilakukan  pengusaha  sudah  melawan hukum karena menghalalkan segala cara untuk memuluskan usahanya. Salah satu modus untuk mendapatkan lahan yang murah adalah dengan membabat dan  menimbun  hutan  bakau  yang  banyak  terdapat  di  seluruh  wilayah Tanjungpinang.
Terkait  banyaknya  hutan  mangrove  yang  telah  ditimbun  dan  beralih  fungsi didaerah  Rawasari  Kampung  Bulang,  dan  Dompak  yang  telah  ditimbun masyarakat,  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kota  Tanjungpinang  tidak dapat  berbuat  banyak.  Walaupun  pada  dasarnya  eksistensi  hutan  mangrove dilindungi oleh undang-undang, tapi status lahan mangrove yang dimiliki oleh masyarakat  dan  kalangan  pengusaha  membuat  mereka  bisa  melakukan tindakan  terhadap  lahan  tersebut  sesuai  dengan  kemauan  dan  kebutuhan mereka.
Adapun data aktivitas penimbunan liar yang dilakukan di beberapa tempat di Kota  Tanjungpinang  makin  meresahkan  warga.  Selain  tak  ada  izin,  juga merambah  ke  kawasan  hutan  mangrove.  Salah  satunya  hutan  mangrove  di wilayah  Kota  Piring,  Kota  Tanjungpinang.  Menurut  warga,  tidak  ada pemberitahuan kepada masyarakat setempat. Padahal, penimbunan di hutan mangrove tidak diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.
Tim  BLH  Tanjungpinang  telah  menutup  aktivitas  penimbunan  rawa  yang dilakukan tanpa izin dengan memasang papan peringatan di Jalan Garuda KM 8  Atas  atau  tepatnya  setelah  Kampus  Stisipol  Tanjungpinang  dan  di  lorong depan Puskesmas Jalan Sei Jang, di kawasan Sei Jang dan di Jalan MT Haryono Km  3  tepatnya  di  belakang  SPBU.  Kepala  BLH  Tanjungpinang  Gunawan Grounimo  menuturkan,  pemasangan  papan  peringatan  dilakukan  karena aktivitas  penimbunan  tidak  berizin  sesuai  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota
Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan.
Peraturan  daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  izin penimbunan  lahan  sudah  masuk  dalam  tahapan  penindakan,  sehingga  jika masih  terjadi  penimbunan  illegal  diharapkan  pihak  BLH  Provinsi  Kepualauan Riau  dapat  bertimdak  lebih  tegas.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  memilih  judul  penelitian  sebagai  berikut  :  “Implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin Penimbunan  Lahan  (Studi  tentang  pemberian  izin  penimbunan  hutan mangrove di Kota Tanjungpinang)”.

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Kebijakan
Kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  harus dijadikan  pedoman,  pegangan  atau  petunjuk  bagi  setiap  usaha  dan  kegiatan dari  aparatur  pemerintah/pegawai.  Kebijakan  merupakan  hasil  keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan- tujuan,  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  yang  mengarahkan  organisasi melangkah kemasa depan.
Kebijakan  publik  adalah  hasil  pengambilan  keputusan  oleh  manajemen puncak  baik  berupa  tujuan,  prinsip,  maupun  aturan  yang  berkaitan  dengan hal-hal  strategis  untuk  mengarahkan  manajer  dan  personel  dalam menentukan  masa  depan  organisasi  yang  berimplikasi  bagi  kehidupan masyarakat.  Suatu  kebijakan  publik  yang  telah  diterima  dan  disahkan (adapted)  tidaklah  akan  ada  artinya  apabila  tidak  dilaksanakan.  Untuk  itu implementasi  kebijakan  publik  haruslah  berhasil,  malahan  tidak  hanya implementasinya  saja  yang  berhasil,  akan  tetapi  tujuan  (goal)  yang terkandung  dalam  kebijakan  publik  itu  haruslah  tercapai  yaitu  terpenuhinya
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
kepentingan masyarakat (public inters).
Kebijakan  publik  adalah  sebagai  kebijakan  yang  dibuat  oleh  badan-badan pemerintah  dan  para  aktor  politik  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan masalah  publik.  Menurut  Dye  (Subarsono:2008:2)  kebijakan  publik  adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.
Dari  pendapat  diatas  dijelaskan  bahwa  kebijakan  publik  mencakup  sesuatu yang  tidak  dilakukakn  oleh  pemerintah  disamping  yang  dilakukan  oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.
Suatu  kebijakan  yang  telah  diterima  dan  disahkan  tidaklah  akan  ada  artinya apabila tidak dilaksanakan. Menurut Merilee S. Grindle(Nugroho 2003:174) isi dari kebijakan mencakup :
1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan ,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Pelaksana program,
6. Semberdaya yang dikerahkan.
Sementara itu konteks implementasinya adalah:
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.
Kebijakan  itu  merupakan  rumusan  suatu  tindakan  yang  dikembangkan  dan diputuskan  oleh  instansi  atau  pejabat  pemerintah  guna  mengatasi  atau mempertahankan  suatu  kondisi.  Menurut  Friedich  (Agustino:2006:7) kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh
seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah,  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dimana  terdapat  hambatan-hambatan  atau  kesulitan-kesulitan  dan kemungkinan-kemungkinan  dimana  kebijakan  itu  diusulkan  agar  berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  itu  merupakan  serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi  suatu  persoalan  atau  permasalahan  yang  terdapat  dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  sehingga  dengan  kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

## 2. Implementasi Kebijakan
Abidin  (2002:186)  menyatakan  bahwa:  “Implementasi  atau  pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”.
Winarno  (2007:144)  Implementasi dipandang  secara  luas  mempunyai  makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik  bekerja  bersama-sama  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada  sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  kedua  setelah  pembuatan  atau pengembangan  kebijakan.  Nugroho  (2003:158)  mengemukakan  bahwa: “implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat mencapai tujuannya”
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2008;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;
1) Standar  dan  sasaran  kebijakan,  di  mana  standar  dan  sasaran kebijakan  harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat  direalisir  apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
2) Sumberdaya,  dimana  implementasi  kebijakan  perlu  dukungan sumberdaya,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  non manusia.
3) Hubungan  antar  organisasi,  yaitu  dalam  benyak  program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi  lain,  sehingga  diperlukan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4) Karakteristik  agen  pelaksana  yaitu  mencakup  stuktur  birokrasi, norma-norma  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5) Kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Variable  ini  mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan,  sejauh  mana  kelompok- kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi  implementasi kebijakan,  karakteristik  para  partisipan,  yakni  mendukung  atau menolak,  bagaimana  sifat  opini  public  yang  ada  di  lingkungan,  serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6) Disposisi  implementor  yang  mencakup  tiga  hal  yang  penting,  yaitu respon  implementor  terhadap  kebijakan,  yang  akan  mempengaruhi kemauannya  untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman  terhadap  kebijakan,  intensitas  disposisi  implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Nugroho  (2003:158)  mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua  pendapat  ahli  ini  yang  perlu  ditekankan  adalah  bahwa  tahap implementasi  kebijakan  tidak  akan  dimulai  sebelum  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  ditetapkan  atau  diidentifikasikan  oleh  keputusan-keputusan kebijaksanaan.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  akan  ditentukan  oleh banyak  variabel  dan  faktor    dan  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu sama  lain,  menurut    Edwards  III  (Subarsono  2008:90-92)  ada  empat  variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu:
1. Komunikasi
Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaarn  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran
( target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor  dan  sumber  daya  financial,  sumber  daya  adalah  factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.
3. Disposisi
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering  bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam  birokrasi  dan  struktur  yang  kondusif  akan  membuat pelaksanaan kebijakan efektif.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam  pencapaian  tujuannya,  maka  serangkaian  usaha  perlu  dilakukan diantaranya  perlu  dikomunikasikan  secara  terbuka,  jelas,  dan  transparan kepada  sasaran.  Perlunya  sumber  daya  yang  berkualitas  untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan. Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno  2007:146)  mengatakan  bahwa: “implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi  tindakan- tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahan-perubahan  besar  dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan implementasi  kebijakan  publik  adalah  suatu  tindakan  pejabat  pemerintah atau  lembaga  pemerintah  dalam  menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan progam  yang  telah  ditetapkan  sehingga  program  tersebut  dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.
Mazmanian  dan  Sabatier  (Wahab,  1997:68-69)  merumuskan  “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang- undang  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan.  Lazimnya keputusan  tersebut  mengidentifikasi  masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebut secara  tegas  tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai  dan  berbagai  cara  untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.
Secara  khusus  Wahab  (1997:5-10)  mengemukakan  tentang  ciri-ciri  yang melekat pada kebijakan yaitu:
a. “Kebijakan  itu  dirumuskan  oleh  orang-orang  yang  memiliki wewenang  dalam  sistem  politik  seperti  ketua  adat,  ketua  suku, eksekutif,  legislator,  hakim,  administrator,  monarkhie,  dan sebagainya.
b. Kebijakan  merupakan  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang.
c. Kebijakan  itu  hakekatnya  terdiri  atas  tindakan-tindakan  yang berkait  dan  berpola  yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah.  Kebijakan  tidak  hanya mencakup  keputusan  untuk  membuat  undang-undang  dalam bidang tertentu tapi juga diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi
dan pemaksaan pemberlakuannya
d. Kebijakan  bersangkutan  dengan  apa  yang  senyatanya  dilakukan pemerintah  dalam  bidang-bidang  tertentu  baik  berbentuk  positif atau negatif”.
Implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan  sarana  tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  tertentu.  Pada  dasarnya implementasi  kebijakan  adalah  upaya  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditentukan  dengan  mempergunakan  sarana  dan  menurut  waktu  tertentu, agar  dapat  mencapai output/outcome dan agar  policy  demands dapat terpenuhi  maka  kebijakan  harus  dilaksanakan,  pelaksanaan  kebijakan  dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut  Moleong  (2002  :  6)  deskriptif  adalah  data  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Sedangkan  kualitatif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.

## PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  diatas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  sosialisasi  sudah  sering  dilakukan.  Dalam  melaksanakan sebuah  kebijakan  termasuk  PP  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat  sebaiknya  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  menyampaikan  isi tujuan  dan  sasaran  dari  perda  tersebut.  Sama  halnya  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan Lahan  (Studi  Pada  Penimbunan  Illegal  Hutan  Mangrove  Di  Kota Tanjungpinang).  PP  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  serta  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap PP  tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

## 2. Sumber Daya
Pihak  BLH  Kota  Tanjungpinang  sudah  melakukan    pembinaan    dan pengawasan    ketaatan    penanggung  jawab    usaha    dan/atau    kegiatan terhadap    ketentuan    perizinan  lingkungan    dan    peraturan    perundang- undangan  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  Peraturan  Daerah  Kota
Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan. Selanjutnya  wawancara  dilakukan  kepada  pihak  Gapalih.  untuk  mendukung Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin Penimbunan Lahan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tetapi tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai dari BLH  Kota  Tanjungpinang.  Sarana  dan  prasarana  sudah  ada  hanya  saja penggunaannya  tidak  dapat  dioptimalkan  dengan  baik  oleh  pegawai  BLH dalam  mendukung  pelaksanaan  UU  tersebut.  Wawancara  kembali  ditujukan oleh  informan  selanjutnya  Jusmadi  mengenai  fasilitas  yang  meliputi  sarana dan  prasarana  untuk  menunjang  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan. Kemudian  untuk  dana  dalam  melaksanakan  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan  ini sudah  diatur  didalamnya  Pemerintah  wajib  mengalokasikan  anggaran  dana alokasi  khusus    lingkungan  hidup  yang  memadai    untuk    diberikan    kepada daerah  yang    memiliki    kinerja    perlindungan    dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang baik, untuk jumlah sendiri biasa tergantung kebutuhan, seberapa banyak lingkungan yang harus dilakukan pemulihan.

## 3. Sikap Pelaksana
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  dukungan  yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah  tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  agar  terlaksana  dengan  baik  dapat  diketahui bahwa  seluruh  pegawai  umumnya  sudah  mengetahui  tentang  kebijakan  ini dan  sudah  terdapat  masalah  yang  ditampung  dan  sedang  dalam  pengerjaan untuk  diselesaikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  sudah  memberikan dukungan  terhadap  kebijakan  ini,  yang  mana  selain  pegawai  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Tanjungpinang  sedang  melaksanakan  penyelesaian
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
terhadap  lingkungan  hidup,  pegawai  juga  umunya  mengetahui  tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## 4. Struktur Birokrasi
Berdasarkan hasil observasi juga tidak dilihat adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan    ini,  hal  ini  dapat  memberikan  kesimpulan  bahwa  dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan  ini  tidak  adanya Standar  Operating Prosedure (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kebijakan ini.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  pada  Bab  sebelumnya  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  pelaksanaan  penimbunan  Lahan  di  Kota  Tanjungpinang  belum memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013. Hal  yang  paling  mendasar  adalah  Belum  adanya  sosialisasi  yang  khusus dilakukan oleh BLH Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan khususnya  bagi  lahan-lahan  yang  ditumbuhi  mangrove.  Kemudian  masih kurangnya  pemahaman  baik  dari  masyarakat  maupun  pengusaha  mengenai pentingnya mangrove bagi kehidupan.
Dukungan  yang  diberikan  pegawai  terhadap  kebijakan  pemerintah  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan  untuk  diselesaikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  sudah memberikan  dukungan  terhadap  kebijakan  ini,  yang  mana  selain  pegawai Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Tanjungpinang  sedang  melaksanakan penyelesaian  terhadap  lingkungan  hidup,  pegawai  juga  umunya  mengetahui
tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kemudian  juga  dalam  fragmentasi  belum  jelas  karena  selain  BLH  Provinsi Kepulauan  Riau  tidak  adanya  standar  kerja  yang  ditetapkan  khusus  untuk menjalan  kebijakan  ini  sehingga  masih  ada  tumpang  tindih  kewenangan dalam meberikan izin penimbunan.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  kepada  pihak  BLH  Kota  Tanjungpinang adalah :
1. Sebaiknya  dilakukan  sosialisasi  mengenai  Peraturan  Daerah  Kota Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Izin  Penimbunan  Lahan sehingga tidak ada yang dapat menyalahgunakan lahan tersebut
2. Seharusnya  ada  pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  jalannya Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Izin Penimbunan Lahan, dengan memberikan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU :
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto.  Suharsini.  2006.  Prosedur  Penelitian  suatu  pendekatan  praktek.
Jakarta: Rineka Cipta
Colemen M, Bush TjiptoF. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta : Andi
Offset
Ermaya  Suradinata.  1998.  Manajemen  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Bandung : Ramadan
Iqbal  Hasan,  2002,  Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugroho,  Riant  D.  2003.  Kebijakan  Publik  Formulasi  Implementasi  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo _______________. 2011. Poblic Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo _______________. 2012. Poblic Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Moleong,  Lexy  J.  2002.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung.  Remaja Rosdakarya.
Rasyid,  Rias.  2000.  Pokok-pokok  pemerintahan.  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. .2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.
Syafarudin. 2008.Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Thoha,  Miftah.  1995.  Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  Dan  Aplikasinya,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Wahab.  Solichin  Abdul.  1997.  Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formula  ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik,  Teori  dan  Proses.  Jakarta:  PT.  Buku
Kita.

## Perundang-undangan :
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2012  Tentang
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan