## REFORMASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH MEMASUKI ERA GLOBAL

## Oleh
Ida Bagus Made Astawa
Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNDIKSHA idabagusmadeastawa@yahoo.com

## ABSTRAK
Revolusi  peradaban  dunia  dewasa  ini  telah  memasuki  era  global. Indonesia  sebagai  negara  dunia  ketiga  ( the  silent  majority ),  untuk  mampu bersaing  di  era  global  ini  dituntut  kesungguhan  dan  ketulusan  menata  dunia pendidikannya  dalam  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusianya,  karena pendidikan  pada  hakekatnya  merupakan  kunci  keberhasilan  pembangunan  suatu bangsa  dan  negara.  Pemberlakuan  UU  No.  20  Tahun  2003,  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah membuka harapan untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas  dengan  otonomi  pendidikannya. Realitanya permasalahan pendidikan di Indonesia dari Pelita pertama hingga saat ini  masih  relatif  sama.  Berkenaan  dengan  itu  di  era  otonomi  pendidikan dibutuhkan  reformasi  dengan  melalui  tujuh  hal,  yaitu  (1)  memprioritaskan pendidikan  sebagai  kebutuhan,  (2)  memaknai  pendidikan  secara  utuh,  (3) perimbangan  penyelenggaraan  pendidikan  antara  pusat-daerah,  (4)  pelibatan masyarakat dalam pendidikan, (5) memberikan posisi sentral kepada pendidik dan tenaga  kependidikan,  (6)  menuju  kepada  paradigma  pemberdayaan  pendidikan, dan (7) menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menantang.
Kata kunci :  globalisasi, the  silent  majority ,  otonomi  pendidikan,  reformasi pendidikan

## PENDAHULUAN
Revolusi  yang  terjadi  di  bi- dang  teknologi,  komunikasi,  dan  in- formasi  telah  mengantarkan  masya- rakat dunia pada perubahan yang ce- pat  dalam  tata  hubungan  antar  bang- sa  (globalisasi).  Perubahan  tersebut mempengaruhi  berbagai  aspek  kehi- dupan  suatu  bangsa  menuju  pada ciri-ciri  kehidupan  era  global.  Se- dangkan  sebagai  suatu  bangsa,  ma-
nusia  dituntut  kesadarannya  untuk mampu menempatkan dirinya menja- di bangsa yang berdaulat, di samping kemampuan  untuk  mengembangkan jati  dirinya  di  tengah-tengah  arus  re- volusi peradaban dunia tersebut.
Jauh  sebelum  revolusi  tekno- logi  terjadi,  sejarah  peradaban  dunia juga mencatat bahwa dorongan nafsu ekonomi  dan  keserakahan  materiil sudah lebih dulu  berkembang.  Nafsu
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
dan keserakahan tersebut telah mendorong  berkembangnya  penja- jahan  di  atas  dunia  di  masa  lampau dengan  pelakunya  didominasi  oleh negara-negara  barat.  Dampak  kolo- nialisme  tersebut  masih  dirasakan sampai  saat  ini  oleh  negara-negara bekas jajahannya.
Perubahan  sejarah  peradaban dunia  tersebut  lebih  disebabkan  oleh adanya  perubahan  paradigma  yang terjadi  pada  masyarakat  di  negara- negara  barat  terutama  setelah  jaman renaisance .  Bangunnya  supremasi negara-negara  barat  dalam  kebuda- yaan materiil menurut Francis Bacon adalah  karena  adanya adagium knowledge  as  power dan intellectum quarrens  fidem yang  berkembang dalam  masyarakat  di  negara-negara barat. Supremasi tersebut sampai kini terus  berkembang  lewat hak  azasi manusia,  ekonomi  pasar,  demokrasi, dan  lingkungan  hidup yang  menjadi kekuatan  globalisasi  dewasa  ini. Kenyataan  tersebut  menyebabkan munculnya kaum  yang tertindas atau kelompok  arus  bawah  yang  diisti- lahkan  dengan the  silent  majority di dunia ini yang dominasinya berada di negara-negara  dunia  ketiga  yang dicirikan  oleh  kebodohan,  keter-
belakangan,  dan  ke-miskinan  (So- mantri, 2001).
Menyadari  akan  hal  tersebut, maka  peningkatan  kualitas  sumber- daya  manusia  (SDM)  di  negara- negara dunia ketiga, termasuk Indonesia  menjadi  sesuatu  yang sangat  mendesak.  Indonesia  sebagai negara  yang  pernah  dijajah  sampai saat  ini  masih  tergelong the  silent majority .  Kesungguhan  dan  ketulus- an menata dunia pendidikan menjadi hal  yang  mutlak  dilakukan,  karena pendidikan pada hakekatnya merupa- kan  kunci  keberhasilan  pembangun- an suatu bangsa dan negara (Soman- tri,  2001;  Tilaar,  2001;  Mulyasa, 2011).  Tanpa  pendidikan  yang  kuat, dapat  dipastikan  bangsa  Indonesia akan  terus  dililit  oleh  kebodohan, keterbelakangan,  dan  kemiskinan. Dampaknya  Bangsa  Indonesia  sulit meraih  masa  depan  yang  cerah, damai,  dan  sejahtera  sesuai  amanat Pancasila dan UUD 1945.
Realita yang terjadi di Indonesia  semenjak  awal  tahun 1970-an  (pada  saat  Pelita  pertama dicanangkan)  sampai  saat  ini  masih teridentifikasi ada empat permasalah- an  pokok  dalam  pendidikan  nasional Indonesia,  yaitu:  (1) pemerataan
pendidikan ;    (2) relevansi  pendidik- an ;  (3) mutu  pendidikan ;  dan  (4) efisiensi  dan  efektivitas  pendidikan (Supriadi,  1997;  Lasmawan,  2006). Dengan  demikian,  lebih  dari  30 tahun  permasalahan  pokok  dalam dunia  pendidikan  secara  nasional belum  berubah.  Berarti  usaha-usaha perbaikan  pendidikan  selama  ini yang telah dilakukan belum sepenuh- nya  menunjukkan  hasil  untuk  me- ngentaskan permasalahan pendidikan yang ada.
Pemberlakuan  beberapa  un- dang-undang dan beberapa peraturan pemerintah  telah  memberikan  harap- an  perbaikan  pendidikan  di  Indone- sia. Undang-undang tersebut meliputi UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sis- tem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan  UU  No.  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2005, tentang Standar  Nasional  Pendidikan (SNP).  Reformasi  ini  diharapkan menghasilkan SDM berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa me- ningkatkan  kualitasnya  secara  terus menerus dan berkesinambungan ( continuous  quality  improvement )
sesuai  dengan  tujuan  pembangunan nasional dibidang pendidikan.
Komitmen  dalam  membebas- kan  masyarakat  dari  keterpurukan, agar  dapat  mengangkat  harkat  dan martabat  bangsa  serta  membebaskan bangsa  dari  ketergantungan  terhadap negara  lain  juga  berimplikasi  pada pelaksanaan  otonomi  daerah.  Daerah berkewajiban  untuk  memasukkan pendidikan sebagai salah satu bidang pemerintahan  dalam  rangka  otonomi daerah  (desentralisasi  pendidikan). Desentralisasi  di  bidang  pendidikan memberikan  makna  bahwa  pengam- bilan  kebijakan  pendidikan  berpin- dah  dari  pemerintah  pusat  ( top government )  ke  pemerintah  daerah ( distrct  government ),  yang  berpusat di  pemerintah  kabupaten/kota  (Mul- yasa, 2010; Sanjaya, 2011).
Melalui  otonomi  pendidikan, pemerintah daerah tidak saja dituntut kemampuannya  untuk  menciptakan suatu  sistem  pendidikan  dengan kebijakan  yang  konkrit,  tetapi  juga dituntut  memiliki  kemampuan  untuk mengatur  sumberdaya  serta  peman- faatanya  secara  bijaksana.  Otonomi pendidikan  juga  menuntut  adanya usaha  untuk  melatih  SDM  yang profesional,  baik  tenaga  umum
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
maupun  tenaga-tenaga  menejer  pada tingkat  lapangan,    penyusun  kuriku- lum  yang  sesuai,  dan  pengelolaan sistem  pendidikan  yang  berdasarkan kebudayaan setempat (Suryadi,
1998).  Dalam  hal  ini  menunjukkan bahwa  desentralisasi  pendidikan  di- laksanakan  untuk  menjamin  adanya keragaman  dalam  berbagai  aspek kehidupan  bangsa  dalam  mencapai kepentingan  kesatuan  nasional.  Hal yang  paling  fundamental  dalam upaya desentralisasi pendidikan adalah  perwujudan  paradigma  pen- didikan yang sesuai dengan tuntutan, tanpa kehilangan makna, jiwa,
semangat  fundamental  pendidikan nasional.
Berkenaan  dengan  itu  sangat penting adanya reformasi pendidikan dalam  rangka  otonomi  daerah  untuk menghadapi  tantangan  globalisasi. Otonomi  pendidikan  tidak  akan mencapai  tujuannya  tanpa  adanya reformasi  dalam  dunia  pendidikan secara  menyeluruh.  Makalah  ini dimaksudkan  untuk  mengkomuni- kasikan  hal  tersebut,  karena  semen- tara  ini  pandangan  sebagian  besar masyarakat Indonesia belum menem- patkan  pendidikan  sebagai  masalah yang  penting,  mereka  lebih  tertarik
pada  masalah-masalah  politik  dan ekonomi (Djalil, 2004).

## PEMBAHASAN
Memahami  Misi  dalam  Otonomi Pendidikan
Tujuan  pembangunan  nasio- nal  pada  sektor  pendidikan  pada  ha- kekatnya meliputi: (1) pemberdayaan secara  merata  segenap  potensi  pen- didikan  di  seluruh  lapisan  masyara- kat  sesuai  dengan  karakter  sosial- budaya  masyarakat  setempat,  (2) pemerataan penyebaran  sumber daya manusia  yang  berkualitas,  (3)  me- mangkas  birokrasi  dan  administrasi pendidikan  yang  menjadi  salah  satu titik  lemah  peningkatan  mutu  pen- didikan,  dan  (4)  demokratisasi  pe- ngelolaan  pendidikan  nasional  (Las- mawan,  2006;  Mulyasa,  2010;  San- jaya, 2011).
Perangkat yuridis formal yang dipakai sebagai landasan hukum  untuk  pencapaian  tujuan tersebut  adalah  UU  No.20  Tahun 2003, tentang Sisdiknas, dan UU No. 14  Tahun  2005,  tentang  Guru  dan Dosen,  yang  kemudian  ditindak lanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  19  Tahun  2005,  tentang  SNP. Seiring  dengan  otonomi  daerah,
pemberlakuan  otonomi  pendidikan merupakan  konsekuensi  logis  dari pemberlakuan  Undang-Undang  Sis- diknas  dan  Peraturan  Pemerintah tentang SNP di Indonesia.
Salah  satu  tuntutan  yang dipandang  strategis  dalam  rangka peningkatan  mutu  pendidikan  adalah melalui  peningkatan  alokasi  anggar- an  pendidikan,  baik  untuk  tingkat pusat  dan  daerah,  yang  menurut Undang-Undang  Sisdiknas  adalah minimal 20% di luar belanja pegawai.  ”Pembesaran  anggaran pembangunan  pendidikan”  semesti- nya juga harus diikuti oleh perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja para birokrat  dan  pelaksana  pendidikan yang  telah  ditunjang  oleh  keter- sediaan  instrumen  pembelajaran  dari beberapa    penyempurnaan  kuriku- lum.
Penilaian terhadap hasil pendidikan  sementara  ini  masih bertumpu pada UAN yang menunjukkan bahwa pendidikan hanya  dinilai  hanya  dengan  satu indikator,  yaitu  dimensi  penguasaan pengetahuan.  Berdasarkan  tuntutan undang-undang  (tujuan  Pendidikan Nasional),  nampak  bahwa  penilaian belum  secara  meyakinkan  memberi-
tahukan indikator lain dari mutu hasil pendidikan,  seperti  kadar  keteram- pilan,  keimanan,  rasa  tanggung jawab, kepribadian, dan budi pekerti. Dalam hal ini belum lagi dilihat dari kemampuan  pendidikan  dalam  me- nyumbangkan  hasil  kepada  negara dalam  memecahkan  masalah-masa- lah  nasional  dan  internasional,  baik dalam  bidang  politik,  ekonomi, kebudayaan,  hankamnas,  ilmu  pe- ngetahuan maupun teknologi.
Penyempurnaan kurikulum akan lebih bermakna bila diikuti oleh perubahan  pengelolaan  kurikulum, karena  perubahan  tersebut  dengan sendirinya  akan  mengubah  praktik- praktik pembelajaran (KBM) di kelas (Hasan,  2004).  Selama  ini  sumber daya manusia yang ada di daerah dan sekolah  kurang  diberdayakan  dalam pengelolaan  kurikulum.  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendi-dikan  (KTSP) semestinya  memberikan  keleluasaan bagi  daerah  untuk  mengembangkan kurikulumnya,  karena  pengelolaan kurikulum  menuntut  untuk  mem- berdayakan sumber daya yang ada di daerah  dan  sekolah  dalam  penge- lolaan kurikulum.
Pemerataan  pendidikan  bagi masyarakat  Indonesia  juga  masih
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
belum  menunjukkan  hasil  yang menggembirakan. Sistem yang diber- lakukan dalam dunia pendidikan juga masih  mencari-cari  wujudnya.  Kuri- kulum  berbasis  pada  kompetensi dengan  KTSP-nya  yang  dirancang- kan  sebagai  salah  satu  usaha  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di daerah  dalam  tataran  implementasi masih  mengalami  kendala,  dan demikian  juga  dengan  Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan.
Berbagai masalah masih juga ditemui dalam  pendidikan  terkait  dengan Ujian  Nasional,  Standar  Kompetensi Lulusan, Sertifikasi Guru, dan sebagainya.
Arus globalisasi yang semakin  kuat  pada  satu  sisi  dan kedaulat  suatu  bangsa  dengan  jati diri  warganya  pada  sisi  lain  menun- jukkan  pada  dunia  pendidikan  kita, bahwa  dunia  yang  dihadapi  anak- anak  pada  saat  ini  dan  ke  depan sangat  komplek.  Problem-problem dalam masyarakatpun umumnya bersifat  semakin  komplek  dan  tidak dapat  dipahami  dengan  hanya  me- mandangnya  dari  satu  segi  saja. Anak-anak  sangat  memerlukan  bim- bingan  untuk  mengenal  dunia  seki- tarnya  dalam  arti  luas.  Mereka  perlu
memahami  masalah-masalah  yang dihadapi  manusia  di  dunia  yang cepat  berkembang  ini,  sehingga  ke depan diharapkan mereka akan dapat menjadi  warga  negara  dan  warga dunia yang baik.
Masalah  yang  tidak  kalah menariknya  adalah  yang  berkenaan dengan efisiensi dan relevansi pendidikan.  Masalah  efisiensi  dan relevansi  pendidikan  mempunyai kaitan  langsung  dengan  konsep pembiayaan pendidikan, karena yang dilihat  bukan  hanya  jumlahnya, namun  juga  kualitasnya,  sehingga setiap  upaya  dan  pengorbanan  yang diberikan  untuk suatu  tindakan diharapkan  dapat  memberikan  hasil yang  lebih  tinggi  dan  bermutu. Dengan kata lain, bagaimana kalangan  pemerintah  dan  legislatif sebagai  motor  pemerintahan  negara mengupayakan  suatu  sistem  pendi- dikan  secara  lebih  ekonomis  dengan pengorbanan  yang  diukur  dari  uang ( cost ) yang kecil atau minimal, tetapi mendatangkan  hasil  ( product )  yang tinggi  atau  maksimal.  Untuk  itu pengelola  pendidikan  harus  dapat mengklasifikasi  unsur-unsur  biaya pendidikan  yang  perlu  mendapat prioritas  pembiayaan  yang  secara
langsung  akan  meningkatkan  mutu pendidikan. Dengan demikian, secara nyata  dapat  dihitung  jumlah cost untuk  pendidikan  sebenarnya  yang berlangsung  dalam  suatu  sistim (proses)  yang  utuh  (World  Bank, 1998).
Masalah  efisiensi  dan  rele- vansi pendidikan berhubungan secara langsung  dengan  kemampuan  para pengelola pendidikan dalam  meman- faatkan  dana  yang  tersedia  untuk kegunaan yang maksimal. Jadi pemikiran  mengenai  efisiensi  dan relevansi  antara  biaya  dan  mutu pendidikan  menempatkan  variabel produktivitas  sebagai  parameter  uta- ma  untuk  menerangkan  sejauhmana pengorbanan pendidikan secara lang- sung  dapat  memberikan  hasil  yang maksimal. Pemberian otonomi pendi- dikan memungkinkan terjadinya keragaman  dalam  kemampuan  dan ketersediaan  pendanaan  pendidikan, di  samping  juga  akan  menjadi pendorong  terjadinya  diferensiasi pembiayaan  pendidikan  antara  suatu kabupaten/  kota  dengan  kabupaten/ kota  lainnya  (UU  No.25  Tahun 1999).  Kondisi  ini  akan  menuntut dan  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berperan  serta
secara  aktif  dalam  penyelenggaraan (pembiayaan) pendidikan. Pembiaya- an  pendidikan  ( cost  of  educational process )  walaupun  secara  yuridis merupakan  tanggungjawab  dan  be- ban pemerintah, namun dalam hal ini masyarakat  juga  dituntut  tanggung- jawabnya (Supriadi,  1997: Mulyasa, 2010).
Kapasitas dan kapabilitas organisasi  dan  menejemen  kelem- bagaan  pendidikan  di  semua  tataran perlu  ditingkatkan,  termasuk  di daerah  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  pengelolaan  pendidikan. Tidak kalah pentingnya adalah pemantapan  organisasi  dan  meneje- men  di  pusat  yang  diperlukan  untuk pengendalian  mutu  sesuai  dengan kecenderungan  globalisasi,  dan  juga untuk  pengaturan  hal-hal  yang  men- jadi  kepentingan  nasional,  misalnya pembinaan  persatuan  nasional,  dan subsudi  silang  bagi  bagi  wilayah yang  mengalami  keterbatasan  sum- ber  daya.  Hal  tersebut  menjadi  kon- sekuensi  mendasar  dari  karakteristik sosio-kultural bangsa, yaitu semangat menjungjung  tinggi  dan  memperta- hankan persatuan harus juga berpijak pada  sifat  bangsa  Indonesia  yang sangat pluralistic .
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
Mengingat  luasnya  cakupan perbaikan sistem pendidikan nasional serta sejalan dengan semangat otonomi  daerah  dan  desentralisasi pendidikan,  maka  perumusan  misi pendidikan  nasional  semestinya  da- pat  dijabarkan  kedalam  tiga  misi, yaitu  misi  jangka  pendek,  jangka menengah  dan  jangka  penjang.  Misi jangka  pendek  pendidikan  nasional adalah  :  (1)  melakukan  penuntasan program  wajib  belajar  pendidikan dasar  yang  bermutu;  (2)  mengem- bangkan  kapasitas  dan  kapabilitas kelembagaan  pendidikan  (kemam- puan  kelembagaan)  sesuai  dengan asas  desentralisasi  pendidikan  dan otonomi  daerah;  (3)  melakukan perintisan  program-program  penga- yaan dan pengembangan ilmu penge- tahuan dan teknologi.
Peningkatan kemampuan  ke- lembagaan merupakan  salah  satu prioritas  dalam  misi  jangka  pendek. Reorganisasi  jelas  diperlukan  sehu- bungan dengan terjadinya pergeseran dalam  pengelolaan  pendidikan  dari pola yang sentralistik menjadi desen- tralistik.  Dalam  konteks  perubahan ini,  organisasi  pendidikan  di  daerah dalam  hal  ini  kabupaten  dan  kota dengan  kewenangannya  yang  sangat
luas harus  siap  menangani  urusan- urusan  pendidikan  yang  selama  ini ditangani  oleh  pusat  atau  provinsi . Tanpa  penataan  kelembagaan  dan menejemen  yang  baik,  otonomi daerah  dalam  pengelolaan  pendidik- an  hanya  akan menghasilkan  kema- cetan  dan  bahkan  memungkinkan sekali  terjadinya  kemunduran  pend- idikan .
Misi jangka menengah pendi- dikan  nasional  adalah menciptakan sistem,  iklim,  dan  proses  pendidikan yang  demokratis  dan  mengutamakan mutu,  mampu  mengembangkan  ma- nusia  dan  kehidupan  masyarakat yang cerdas, berahlak mulia, berwa- wasan  kebangsaan,  kreatif,  inovatif, sehat, berdisiplin, bertangung jawab, trampil,  dan  menguasai  ilmu  penge- tahuan  dan  teknologi .  Penekanan misi jangka menengah pendidikan di era  otonomi  ini  adalah  memantap- kan,  mengembangkan  dan  melemba- gakan  secara  berkelanjutan  apa  yang telah  dirintis  dalam  misi  jangka pendek,  baik  berupa  masyarakat  dan sistem pendidikan yang lebih berdaya,  perbaikan  aspek  kelem- bagaan  dan  menejerial,  maupun perbaikan substansi  yang terkandung dalam  sistem  pendidikan  nasional.
Diharapkan, dalam waktu yang tidak terlalu  lama,  kehidupan  bangsa  telah kembali  normal.  Peserta  didik  tidak lagi  dihadapkan  pada  lingkungan yang penuh potensi konplik, membingungkan  dan  juga  mengka- watirkan.  Dalam  kondisi  normal, sistem  pendidikan  dapat  berfungsi lebih  baik,  yang  bukan  saja  dapat menghasilkan  manusia  yang  bermu- tu,  melainkan juga mampu mengem- bangkan  IPTEK  yang  bermanfaat bagi  kehidupan  dalam  skala  lokal, nasional, dan bahkan internasional.
Misi  jangka  panjang  pendi- dikan  nasional  dalam  kaitannya dengan  pendaerahan  pengelolaan pendidikan,  adalah melakukan  pem- budayaan dan pemberdayaan sistem, iklim,  dan  proses  pendidikan  nasio- nal  yang  demokratis  dan  menguta- makan mutu dalam persfektif nasional dan global . Penekanan misi
jangka  panjang  adalah  pembudayaan bagi terbentuknya  nilai-nilai  baru dalam  keseimbangan  yang  baru dalam  konteks  struktur  masyarakat baru .  Perubahan  kebudayaan  mem- butuhkan  waktu,  dan  oleh  karena  itu pembudayaan  sebagai  hasil  pember- dayaan  sistem  pendidikan  nasional dituangkan    sebagai  misi  jangka
panjang.  Pembudayaan  mengimpli- kasikan  bahwa  yang  terjadi  bukan hanya  berupa  konservasi  budaya, melaikan sebuah proses yang bersifat aktif kreatif dan berkelanjutan, selaras  dengan  perkembangan  ling- kungan. Pada waktunya, manusia dan masyarakat  Indonesia  mampu  meng- hayati  dan  mengamalkan  nilai-nilai demokratis  dan  religiusitas  dalam kehidupan  keluarga,  sekolah,  tempat kerja,  masyarakat,  dan  juga  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Reformasi Pendidikan dalam Rangka Otonomi Daerah
Secara  logika,  pelaksanaan otonomi  daerah  mestinya  mampu memperbaiki  berbagai  kondisi  dunia pendidikan dewasa ini melalui otono- mi  pendidikan.  Melalui  otonomi pendidikan memberikan peluang besar kepada daerah untuk terseleng- garanya  pendidikan  secara  lebih otonom dengan intervensi  seminimal mungkin  sehingga  menjamin  ber- langsungnya  pendidikan  yang  lebih realisitis  dan  relevan  sesuai  dengan kehidupan  nyata,  serta  lebih  men- dekatkan pendidikan dan peran-peran guru pada sasaran terdepan. Otonomi pendidikan pada hakekatnya merupa- kan upaya pemberdayaan bagi pelak-
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
sanaan  pendidikan  terutama  dalam tingkatan  mikro,  yaitu  tingkat  insti- tusional  dan  instruksional  dengan manajemen yang lebih profesional di atas  landasan  paradigma  pendidikan. Otonomi  pendidikan  dilaksanakan untuk  menjamin  adanya  keragaman dalam  berbagai  aspek  kehidupan bangsa  dalam  mencapai  kepentingan kesatuan nasional.
Memperhatikan  misi  yang telah  dikemukakan  serta  memper- hatikan  realita  kondisi  pendidikan  di era  otonomi  daerah,  maka  dalam rangka  otonomi  daerah  diperlukan sejumlah  pergeseran  pemikiran  yang dipandang  dapat  menciptakan  ter- capai  tujuan  pendidikan  nasional melalui  otonomi  pendidikan.  Perge- seran  pemikiran  yang  dipandang penting dilakukan antara lain adalah:

## 1) Memprioritaskan Pendidikan Sebagai Kebutuhan
Pendidikan  di  Indonesia  sela- ma ini lebih banyak dipandang seba- gai  suatu  kewajiban  dan  bukan  di- pandang  sebagai  satu  kebutuhan. Pendidikan  selama  ini  terkesan  lebih banyak  dilaksanakan  untuk  kepen- tingan  politik,  kepentingan  kekua- saan,  kepentingan  bisnis,  dan  seba- gainya.  Permasalahan  pendidikan  itu
sendiri masih belum banyak beranjak dari  semula,  sehingga  pendidikan  di Indonesia  tidak  pernah  memberikan hasil  yang  memuaskan.  Berkenaan dengan itu, upaya untuk mewujudkan pendidikan  dalam  persepektif  global dan  dalam  konteks  otonomi  daerah harus  dimulai  dari  kesungguhan, kemauan,  dan  komitmen  politik pemerintah untuk menempatkan pendidikan  sebagai  prioritas  dalam menghadapi  masa  depan  bangsa (Lasmawan,  2006;  Surya,  2002). Dalam hal ini, komitmen pemerintah secara  politis  harus  berangkat  dari paradigma  pendidikan  sebagai  kebu- tuhan dan bukan kewajiban, sehingga dalam  kondisi  apapun  pendidikan merupakan  aset  bagi  pembangunan yang  harus  ditempatkan  sebagai prioritas utama dengan segala konse- kuensinya.

## 2) Memaknai  Pendidikan  Secara Utuh
Pendidikan selama ini tampak mengalami  penyempitan  makna  de- ngan  segala  konsekuensinya.  Makna pendidikan  dipersempit  dengan  per- sekolahan, yang kemudian dipersem- pit  dengan  pembelajaran.  Makna pembelajaran  dipersempit  lagi  de- ngan  proses  belajar  mengajar  di
kelas, dan bahkan makin dipersempit lagi  dengan pengajaran yang bersifat kognitif.  Dampak  dari  penyempitan makna  pendidikan  tersebut  sudah jelas, bahwa pendidikan tidak menghasilkan  pribadi  yang  utuh, akan  tetapi  hanya  satu  sisi  kecil  dari kepribadian  yaitu  ”intelektual”.  Da- lam  hal  ini  pendidikan  terlihat  lebih mengutamakan  sisi  skolastik/  akade- mik,  dan  melupakan  segi-segi  nilai serta  kepribadian.  Fenomena  seperti ini  akan  membawa  implikasi  terha- dap  kondisi  pendidikan  yang  dirasa- kan  kurang  bermutu,  tidak  adil  dan tidak merata.
Berkenaan dengan itu, penye- lenggara  pendidikan  harus  berbasis- kan paradigma pendidikan dan bukan berbasiskan  paradigma  lain  seperti paradigma  politis,  kekuasaan,  bisnis, birokratis, dan sebagainya, meskipun paradigma  pendidikan  saling  terkait dengan  paradigma-paradigma  yang lainnya.  Selama  ini  pendidikan  lebih banyak  dilaksanakan  dengan  ke- kuatan paradigma yang bukan pendidikan  atau  sedikit  kaitannya dengan  pendidikan,  sehingga  proses dan  mutu  pendidikan  belum  men-
capai hasil yang memuaskan (Mulya- sa, 2010: Tilaar, 2002).
Dalam  menghadapi  era  glo- balisasi  dan  otonomi  daerah,  semua pihak yang terkait dengan pendidikan mau  melakukan  pergeseran  paradig- ma ke paradigma yang sesuai dengan kepentingan pendidikan. Upaya untuk  meningkatkan  mutu  pendi- dikan,  pola  pikir  yang  bersifat inte- lektualelitis harus  digeser  menjadi populis-egaliterian . Mutu pendidikan bukan  hanya  bersifat  intelektualis untuk  membentuk  masyarakat  elit kelas  atas,  tetapi  lebih  melihat  pe- serta  didik  sebagai  satu  kutuhan  ke- pribadian  dan  diupayakan  untuk diberdayakan  secara  optimal  sebagai warga  negara  yang  mempunyai  hak dan tanggung jawab (Surya, 2002).

## 3) Perimbangan  Penyelenggaraan Antara Pusat-Daerah
Dalam  rangka  otonomi  dae- rah,  keseimbangan  antara  pusat  dan daerah  harus  diciptakan  untuk  bebe- rapa  hal.  Surya  (2002)  mengemu- kakan  perimbangan  yang diciptakan tersebut  adalah  seperti  terlihat  pada Tabel berikut.
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
Tabel 1. Perimbangan Penyelenggaraan Antara Pusat-Daerah
No Perimbangan Penyelengaraan Pusat Daerah (1) (2) (3) 1 Standar Nasional Pilihan Sesuai Kondisi Daerah 2 Kurikulum Nasional Pengembangan isi kurikulum berkearifan lokal (kebutuhan daerah) 3 Penilaian Nasional Penilaian formatif yang berorientasi pada kemitraan dengan kondisi daerah 4 Monitoring Nasional Pengelolaan diri (self management) dengan pengendalian lokal berorientasi kondisi setempat 5 Kinerja Nasional berorientasi kepentingan nasional Kinerja berorientasi kebutuhan pengguna jasa pendidikan yang bervariasi antar daerah 6 Orientasi produk Orientasi proteksi (terutama terhadap budaya setempat) 7 Komunikasi top down Komunikasi buttom up 8 Pengelolaan sentralistik Pengelolaan desentralistik 9 Kinerja yang lebih berpola pada sistem dan struktur Kinerja yang polanya berorientasi fungsional dan pendekatan pasa 10 Orientasi lebih menekankan pada tujuan dan hasil Orientasi proses
Sumber: Surya, 2002 dimodifikasi penulis
Melalui  perimbangan  yang dilakukan  diharapkan  tujuan  pendi- dikan  nasional  akan  dapat  diwujud- kan dengan tanpa mengabaikan kebe- ragaman  daerah  yang  dimiliki  Indo- nesia.

## 4) Pelibatan  Masyarakat  dalam Pendidikan
Keberpihakan pemerintah ter- hadap  pendidikan  sampai  saat  ini dipandang  masih  kurang  sehingga menyebabkan  anggaran  dan  sarana pendidikan  tidak  tersedia  dalam jumlah  dan  kualitas  yang  memadai. Dalam  kondisi  serba  kekurangan, kinerja  pendidikan  tidak  akan  mem-
berikan  hasil  optimal  karena  pendi- dikan  itu  memerlukan  biaya  yang besar.  Untuk  itu  diharapkan  seluruh elemen  bangsa, yaitu  keluarga, masyarakat,  dan  pemerintah  turut dalam membiayai pendidikan.
Dalam  kaitan  ini  pemerintah (pusat dan daerah) harus benar-benar ada  kemauan  politik  dan  keberanian mengusahakan  tersedianya  anggaran pendidikan  yang  memadai  dengan memberdayakan  seluruh  komponen bangsa  secara  sinergi.  Kewajiban pemerintah  menyelenggarakan  satu sistem  pendidikan  seharusnya  sudah secara  implisit,  yaitu  dengan  kewa-
jiban  menyediakan  anggaran  dan  sa- rana yang memadai.
Untuk  mengoptimalkan  parti- sipasi masyarakat dalam peningkatan mutu  pendidikan  dikembangkan  mo- del  pendidikan  yang  disebut  ”Pendi- dikan Berbasis Masyarakat” (Mulya- sa,  2010;  Tilaar,  2002).  Proses  pen- didikan  tidak  terlepas  dari  masya- rakat  dan  menjadikan  masyarakat sebagai  basis  keseluruhan  kegiatan pendidikan.  Semua  potensi  yang  ada di  masyarakat  apabila  dapat  diber- dayakan secara sistemik, sinergi, dan simbiotik  melalui  suatu  proses  yang konsepsional,  dapat  dijadikan  seba- gai upaya strategis dalam meningkat- kan mutu pendidikan.
Masyarakat  modern  mempu- nyai  tiga  sektor  yang  saling  berin- teraksi,  yaitu  (Surya,  2002):  (1)  sek- tor  pemerintah  dengan  ciri  monopoli dan penggunaan alat paksa
( coercive ),  (2)  sektor  swasta  yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar  untuk  memperoleh  laba,  dan (3)  sektor  sukarela  yang  bekerja secara  nirlaba  yang  dikenal  dengan sebagai  Lembaga  Swadaya  masya- rakat  (LSM).  Dalam  masyarakat madani  ketiga  sektor  masyarakat tersebut  harus  mempunyai  posisi
tawar  menawar  dan  kemandirian sehingga  menghasilkan  suatu  kerja- sama  yang  sinergik  dan  simbiotik dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut  dapat  dijadikan  sebagai kerangka berfikir dalam upaya memberdayakan  masyarakat  dalam satu gugus sekolah untuk meningkat- kan mutu pendidikan.
Dalam kerangka otonomi pendidikan  di  era  reformasi  yang dilandasi  dengan  keterbukaan  dan demokratisasi  dalam  semangat  oto- nomi  daerah,  peran  serta  masyarakat dapat  diwujudkan  dalam  satu  orga- nisasi  yang  mandiri  dan  mampu mengakomodasikan  serta  memparti- sipasikan  semua  potensi  masyarakat seperti  tokoh  masyarakat,  kelompok pengusaha,  tokoh  agama,  kalangan industri,  para  pakar,  dan  sebagainya. Organisasi  ini  harus  terwujud  benar- benar  mencerminkan  satu  aktualisasi peranserta  masyarakat  dengan  inter- vensi birokratis (pemerintah) semini- mal mungkin.

## 5) Posisi  Sentral  Pendidik  (Guru) dan Tenaga Kependidikan
Hak-hak  azasi  guru  sebagai pribadi,  pemangku  profesi  keguruan, anggota  masyarakat,  dan  warga negara  yang  selama  ini  dipandang
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
terabaikan,  penting  mendapat  prio- ritas  dalam  reformasi.  Pembenahan kurikulum,  perbaikan  sarana,  penye- suaian  peraturan,  dan  sebagainya yang  diupayakan  pemerintah  harus dimulai  dengan  penataan  SDM ”guru”.  Imbalan  jasa  yang  wajar, suasana  rasa  aman  dalam  bekerja, kondisi  kerja  yang  baik,  hubungan antar  pribadi  yang  sehat,  serta  ke- sempatan  peningkatan  diri  dan  karir, merupakan  sejumlah  hak  seorang guru  jika  telah  mejalani  kewajiban- nya  yang  mencerminkan  kesejahte- raan guru.
Semua  itu  hanya  mungkin terwujud apabila para guru mendapat peluang  yang  besar  untuk  member- dayakan  dirinya  dalam  nuansa  para- digma  pendidikan  dan  bukan  dalam paradigma  birokratis  yang  kaku  atau paradigma  lainnya.  Menata  pendi- dikan  dalam  perspektif  global  dan otonomi  daerah  harus  menempatkan guru dalam posisi yang tepat sebagai insan  pendidikan  dan  melakukan tindakan nyata dalam upaya pember- dayaannya  sesuai  dengan  hak-hak azasinya.
Mengingat  besarnya  peran sentral guru pada tingkat institusional dan  instruksional,  maka  manajemen
pendidikan  dalam  rangka  otonomi daerah harus memprioritaskan mana- jeman  guru.  Isu  utama  yang  ber- kenaan  dengan  manajemen  guru adalah bagaimana menciptakan suatu pengelolaan  pendidikan  yang  mem- berikan  suasana  kondusif  bagi  guru untuk melaksanakan tugas profesinya secara  kreatif  dan  produktif  serta memberikan  jaminan  kesejahteraan dan  pengembangan  karirnya.  Mana- jemen  guru  harus  mencakup  fungsi- fungsi  yang  berkenaan  dengan:  (1) profesionalisme,  standar,  sertifikasi, dan  pendidikan  pra-jabatan,  (2)  re- krutmen  dan  penempatan,  (3)  pro- mosi  dan  mutasi,  (4)  gaji,  insentif, dan  pelayanan,  (5)  supervisi  dan  du- kungan  profesional  (Surya,  2002; Mulyasa, 2011).

## 6) Menuju  Pada  Paradigma  Pem- berdayaan Pendidikan
Penyelenggaraan  pendidikan selama  ini  lebih  banyak  didominasi dengan  paradigma  birokrasi.  Akibat dari  penyelenggaraan  tersebut,  lem- baga  pendidikan  dan  lingkungannya kurang  memiliki  keberdayaan  dalam mewujudkan kinerjanya. Segala sesuatu  diatur  secara  kaku,  sentra- listik dan birokratis, sehingga kinerja satuan  pendidikan  terpasung  dengan
segala  aturan  administratif  birokratis (Mulyasa: 2011; Surya, 2002).
Pernyataan  tersebut  mengim- plikasikan  perlunya  menata  ulang paradigma  birokrasi  dalam  pendi- dikan  terutama  di  jalur  persekolahan dan  diimbangi  dengan  lebih  banyak memberikan  kesempatan  pemberda- yaan  kepada  lembaga  pendidikan dengan  segala  perangkat  dan  ling- kungannya.  Semua  lembaga  dan personil  pendidikan  harus  diberi kesempatan  untuk  mengembangkan kreativitas  dan  mewujudkan  gagasan inovatif  tanpa  harus  terpaksa  dengan segala  aturan  birokratis  yang  kaku. Dalam  hal  ini  sudah  tentu  peraturan yang dibuat pemerintah tetap diperlukan  dalam  menjaga  standar nasional,  akan  tetapi  jangan  terlalu mendetail sehingga terasa memasung kreativitas guru.

## 7) Pembelajaran  yang  Bermakna dan Menantang
Perkembangan  global  yang terjadi  di  abad  ke-21  ini  menjadikan proses  pembelajaran  bukan  hanya dalam  bentuk  pemrosesan  informasi, akan  tetapi  harus  dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  mampu mengembangkan  sumberdaya  manu- sia  kreatif  yang  adaptif  terhadap
tuntutan  yang  berkembang  dunia. Pembelajaran  yang  bermakna  dan menantang  tersebut  sangat  penting dikembangkan  dalam  membentuk masyarakat pebelajar sehingga pendidikan  sepanjang  hayat  dapat diwujudkan.
Laporan kepada
Unesco
(1996)  oleh Commission  on  Educa- tion  for  the  Twenty-fist  Century memandang bahwa pendi-dikan sepanjang hayat sebagai suatu bangunan  yang  ditopang  oleh  empat pilar  yaitu:  (1) learning  to  known yang  juga  berbarti learning  to  learn , yaitu  belajar  untuk  memperoleh pengetahuan  dan  untuk  melakukan pembelajaran selanjutnya, (2) leraning  to  do ,  yaitu  belajar  untuk memiliki  kompetensi  dasar  dalam hubungan  dengan  situasi  dan  tim kerja yang berbeda-beda, (3)
learning  to  live  together ,  yaitu belajar  untuk  mampu  mengapresiasi dan  mengamlkan  kondisi  saling ketergantungan,  keaneka  ragaman, saling  memahami  dan  perdamaian inter  dan  antar  bangsa,  (4) learning to  be ,  yaitu  belajar  untuk  meng- aktualisasikan  diri  sebagai  individu dengan  kepribadian  yang  memiliki
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
timbangan  dan  tanggung  jawab pribadi.

## PENUTUP
Pada  satu  sisi,  tututan  refor- masi  di  Indonesia  telah  melahirkan otonomi  daerah.  Sejalan  dengan  itu, secara yuridis penyelenggaraan pendidikan  juga  menuntut  adanya otonomi  pendidikan  yang  tujuannya tidak  lain  adalah  dalam  rangka pencapaian  tujuan  pendidikan  nasio- nal  tanpa  mengabaikan  lokalitas daerahnya  masing-masing.  Di  sisi lain, globalisasi juga menuntut lahirnya  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  untuk  dapat  bersaing  di dunia global.
Tututan tersebut
tentu menimbulkan  berbagai  permalahan terutama  terkait  dengan  otonomi pendidikan  yang  dilakukan.  Berke- naan  dengan  itu  perlu  dirumuskan secara cermat misi pendidikan nasio- nal  (jangka  pendek,  jangka  mene- ngah,  dan  jangka  panjang)  dalam rangka  otonomi  daerah  untuk  pen- capaian  tujuan  pendidikan  nasional sekaligus  mengahadapi  globalisasi. Pencapai  misi  tersebut  tentu  tidak dapat dilakukan jika paradigma lama
dalam  pendidikan  masih  dipertahan- kan.
Berkenaan  dengan  itu  perma- salahan  di  atas,  dalam  rangka otonomi  daerah  diperlukan  sejumlah pergeseran pemikiran (tujuh hal yang perlu  direformasi)  yang  dipandang dapat  menciptakan  tercapai  tujuan pendidikan nasional melalui otonomi pendidikan. Penjabaran lebih konkrit dari  reformasi  pendidikan  ini  tentu membutuhkan pemikiran semua pihak.  Untuk  itu  perlu  adanya  pem- bahasan  lebih  lanjut  sebagai  kelan- jutan  dari  pemikiran  dalam  makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan,  S.  2004. Dinamika  Adminis- trasi  Pengembangan  Pen- didikan  Tinggi .  ( Kertas Kerja ).  Pokja  Pendidikan DPR RI. Jakarta: DPR RI
Djalil,  F.  dan  Supriadi,  D.  2004. Reformasi  Pendidikan  da- lam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta:  Depdik- nas-Bappenas-Adicipta Karya Nusa.
Lasmawan, W. 2006. Pengembangan Program  Strata  I  Pendi- dikan IPS di FPIPS Undiksha. Makalah disam- paikan  dalam Seminar  Pe- ngembangan Program Studi di lingkungan FPIPS
Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah........ (Ida Bagus Made Astawa)
Undiksha .  Singaraja,  23 Juli 2006.
Mulyasa,  H.E.  2010. Implementasi Kurikulum  Tingkat  Satuan
Pendidikan.  Kemandirian Guru dan Kepala  Sekolah .
Jakarta:  Penerbit  Bumi
Aksara.
Mulyasa,  H.E.  2011. Menjadi  Guru Profesional  Menciptakan Pembelajaran  Kreatif  dan
Menyenangkan .  Bandung: Penerbit  PT  Remaja  Ros-
dakarya.
Sanjaya,  H.  Wina.  2011. Peren- canaan dan  Desain  Sistem Pembelajaran . Rawama- ngun-Jakarta: Penerbit Kencana  Prenada  Media Group.
Somantri, Mohammad Numan. 2001. Konsolidasi  Disiplin  Ilmu
Pendidikan  dan  Disiplin
Pendidikan  Bidang  Studi. Dalam  Dedi  Supriadi  dan Rohmat  Mulyana  (editor). Menggagas  Pembaharuan Pendidikan  IPS .  Bandung: Program Pasca Sarjana dan
FPIPS  UPI  bekerjasama
dengan    PT.  Remaja  Ros-
dakarya.
Surya,  H.  Mohamad.  2002.  Refor- masi  Pendidikan  Dalam Otonomi  Daerah.  Makalah
disampaikan  dalam Pekan Dies Natalis II IKIP
Negeri Singaraja . 29 Janu- ari s/d 5 Februari 2002.
Tilaar,  H.A.R.  2002. Membenahi
Pendidikan  Nasional .  Ja-
karta; Rineka Cipta. Supriadi,  D.  1997. Isu  dan  Agenda Pendidikan Tinggi di Ind onesia.  Jakarta:  Rosda Jayaputra. Suryadi,  A.  1998. Keadaan  perma- salahan  dan  tantangan masa  depan  pendidikan  di Indonesia .  Jakarta:  Balit- bangdikbud.
Tilaar,  H.A.R.  2001. Agenda  Refor- masi  Pendidikan  Nasional
Menyongsong Indonesia
Baru .  Jakarta:  PT.  Grasin- do.

## Undang-Undang  Nomor  22  Tahun
1999.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1999.
World  Bank.  1998. Education  in Indonesia:  From  Crisis  to Recovery.  Education  Sec- tor  Unit,  East  Asia  and Pacific Regional Office.