## HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

## ROBBY YUNIANTO UTAMA MS
Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Barat robbyyuniantoutamams@gmail.com
Abstract: The  right  to  immunity  or  legal  immunity  is  not  only  regulated  in  Article  16  of  the Advocates  Law  concerning  the  immunity  rights  of  an  advocate  but  also  in  Article  50  of  the Indonesian  Criminal Code  (KUHP).  Additionally,  the  limitations  on  the  right  to  immunity  or legal  immunity  are  outlined  in  Article  74  of  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP).  In  the handling  of  cases,  the  immunity  rights  of  advocates  apply  both  inside  and  outside  the courtroom.  The  immunity  is  stipulated  in  Article  16  of  the  Advocates  Law  and  reinforced  by the  Constitutional  Court  (MK)  ruling.  In  this  context,  the  immunity  of  advocates  is  always constrained  by  good  faith,  as  defined  in  the  Elucidation  of  Article  16  of  the  Advocates  Law. Normatively, advocates have immunity that protects them from both civil and criminal liability when  performing  their  professional  duties  for  the  defense  of  their  clients,  whether  inside  or outside the courtroom. However, this immunity is not absolute. The right to immunity or legal immunity also depends on the good faith of the advocate and is further regulated in Article 50 of the Criminal Code, which states, "Anyone who performs an act to implement the provisions of the law shall not be punished." However, this article includes legal exceptions.
Keywords : Rights, Immunity, Advocate.
Abstrak: Hak  imunitas  atau  kekebalan  hukum  tidak  hanya  diatur  dalam  Pasal  16  Undang- Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga  diatur  dalam  Pasal  50  KUHP,  sedangkan  mengenai  pembatasan  hak  imunitas  atau kekebalan  hukum  terdapat  dalam  Pasal  74  KUHAP.  Dalam  hal  penanganan  perkara  hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal  16  UU  Advokat  dan  diperkuat  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Dalam  hal ini,  imunitas  advokat  selalu  dibatasi  oleh  iktikad  baik,  yang  didefinisikan  dalam  Penjelasan Pasal  16  UU  Advokat,  secara  normatif  advokat  memiliki  imunitas  sehingga  tidak  dapat dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk kepentingan  pembelaan  klien  di  dalam  maupun  di  luar  sidang  pengadilan,  tetapi  imunitas tersebut tidak absolut. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-  Undang  Advokat  mengenai  hak  imunitas  seorang  advokat,  Hak  imunitas  atau kekebalan  hukum  advokat  bergantung  dari  itikad  baik  advokat  tersebut,  hak  imunitas  atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk  melaksanakan  ketentuan  undang-undang,  tidak  dipidana”,  akan  tetapi  pasal  tersebut memuat tentang pengecualian hukum.
Kata Kunci: Hak, Imunitas, Advokat.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan undang-undang  ini.  Organisasi  advokat  yang  diakui  oleh  Undang-Undang  Advokat  adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebelum ada perubahan yang mendasar di bidang hukum,  hukum  dimarjinalkan,  namun  belakang  ini  hukum  dijadikan  harapan  untuk menuntaskan  berbagai  problem  sosial,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  salah  satu  kenyataan  bahwa hampir  setisp  urusan  dari  kehidupan  warga  negaranya  menyentuh  sisi  hukum  yang memerlukan jasa advokat.
Fenomena  dalam  penegakan  korupsi  yang  ada  dewasa  ini  belum  menunjukan  adanya satu sistem besar penegakan hukum yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara  institusi  penegak  hukum  seiring  terjadi  perbedaan  persepsi  dan  tumpang  tindih
wewenang diantara penegak hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi (Nadapdap, 2010). Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Advokat.
Peran  advokat  sebagai  aparat  penegak  hukum  juga  memiliki  hak  imunitas  dalam  Pasal 16 Undang Undang Advokat dijelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun  pidana  dalam  menjankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik  untuk  kepentingan pembelaan  klien  dalam  sidang  pengadilan  (Mukianto,  2017).  Belakangan  ini  terjadi perbincangan di masyarakat khususnya hak imunitas seorang advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai  kuasa  yang diberikan  klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani (Saputra, 2017).
Hak  imunitas  advokat  dalam  Pasal  16  Undang  Undang  Advokat  yang  pada  pokoknya menjelaskan  bahwa  advokat  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan  klien (Hamdan,  2010).  Hak  imunitas  advokat  belakangan  ini  sering  kali  disalah  artikan  dalam  hal mana  diartikan  seolah-olah  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  advokat  untuk  kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertaanggungjawabannya secara hukum  (Zulkifli,  2006).  Pemahaman  mengenai  hak  imunitas  advokat,  pada  dasarnya  terkait dengan  latar  belakang  dari  pertanyaan  mendasar  mengenai  alasan  advokat  harus  dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena  dalam  membela  kliennya  mereka  tidak  boleh  dikenai  hukuman  pidana,  perdata,  dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

## B. Metdodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Adapun  permasalahan  yang  akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah hak imunitas advokat ditinjau dari  pengaturan  hukum  positif  di  Indonesia?  Bagaimanakah  kekuatan  hukum  hak  imunitas advokat dalam penanganan perkara? Adapun tujuan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut:  Untuk  menganalisis  hak  imunitas  advokat  ditinjau  dari  pengaturan hukum positif di Indonesia. Untuk menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Hak Imunitas Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  memiliki  hak  imunitas  atau  kekebalan  hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak  ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam  pasal  tersebut  mempunyai  arti  yang  sangat  luas  atau  umum  dimana  hak  kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut (Sari, 2015).
Hak  Imunitas  (kekebalan  hukum)  pada  advokat  tidak  hanya  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur  tentang  hal tersebut, terdapat  dalam Pasal 50 KUHP dimana Pasal itu memuat tentang  pengecualian  hukum.  Pasal  ini  menentukan  pada  prinsifnya  orang  yang  melakukan suatu  perbuatan  meskipun  itu  melakukan  tindak  pidana  akan  tetapi  karena  dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh di hukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.
Jika karakter advokat memang advokat memang orang yang selalu menjankan tugasnya dengan  baik,  maka  alasan  pengahpusan  pidana  dapat  berlaku  baginya.  Berdasarkan  Pasal  ini dapat  dihat  hubungannya  dalam  Undang  Undang  Advokat  bahwa  advokat  mempunyai kekebalan  hukum  karena  menjalankan  tugas  profesinya  sesuai  yang  diatur  dalam  undang- undang (Yoga, 2018).
Menurut  Pasal  54  KUHAP  yang  berbunyi  guna  kepentingan  pembelaan  tersangka  atau terdakwa berhak mendapat bantuan  hukum dari  seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu  tingkat  pemeriksaan,  berdasarkan  yang  ditentukan  oleh  undang-  undang  ini.  Hak
imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHAP. Sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 yang dimana pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat  hukum  dan  tersangka,  setelah  perkara  dilimpahkan  oleh  penuntut  umum  kepada pengadilan negeri untuk disidangkan,  yang tembusan  suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
Hak  advokat  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  dapat dikatakan  paling  sentral  dengan  diaturnya  hak  kekebalan  hukum  untuk  tidak  dapat  dituntut baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik dalam  sidang  pengadilan,  hak  kekebalan  ini  terkait  dengan  pengakuan  bahwa  advokat  tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau Masyarakat (Atmaja, 2021).
Pengaturan  tentang  hak  imunitas  advokat  dapat  disimak  dan  pihami  dengan  lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada  Bab  IV  tentang  hak  dan  kewajiban.  Namun  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  pada  Pasal  16  tidak  terdapat  batasan-batasan  itikad  baik  itu  seperti  apa,  ketika  sidang sudah  selesai  maupun  saat  sidang  belum  dimulai  merupakan  itikad  baik  untuk  membela kepentingan  klien.  Pada  Pasal  16  masih  dapat  dikaatakan  rancu  dan  memiliki  banyak perspektif  dan  siapapun  memiliki  cara  menginterprestasikannya  juga  bisa  menafsirkan  apa saja.
Pro-kontra  rancangan  Undang-Undang  Advokat  mendapat  begitu  banyak  dari  beberapa pakar  hukum  di  Indonesia.  Peristiwa  terbaru  Munas  Perhimpunan  Indonesia  (PERADI)  di Makasar  Maret  lalu  PERADI  terbagi  menjadi  3  kepemimpinan  hal  tersbut  dikarenakan banyaknya  terjadi  masalah  di  dalam  organisasi  advokat  dalam  mengatur  berlangsungnya organisasi  tersebut,  terlihat  bahwa  Undang-Undang  Advokat  sudah  dapat  dikatakan  tidak sesuai dan perlu diadakannya revisi.
Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR RI terlihat jelas bahwa Pasal-Pasal tentang hak imunitas tersebut yang tercantum dalam Pasal 14  sampai  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  tidak menjadi  usulan  organisasi  advokat  untuk  menguatkan  posisi  advokat  didalam  menjalankan profesinya.  Oleh  karena  itu  profesi  advokat  dengan  gampang  dan  mudah  ditafsirkan  berbeda oleh aparat penegak hukum dalam hak ini Jaksa, hakim, dan Polisi yang dapat mengakibatkan lemahnya  hak  imunitas  tersebut  yang  secara  langsung  akan  mengganggu  seorang  advokat didalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien.
Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Advokat  ada  8  poin  yang  akan  diusulkan  yaitu fungsi,  hak  dan  kewajiban,  organisasi  advokat,  kedudukan  dan  wilayah  kerja  advokat,  kode etik,  pengangkatan  sumpah  atau  janji  dan  pemberhentian,  partisipasi  masyarakat,  Dewan Advokat Nasional, serta larangan dan ketentuan pidana. Dari kedepalan usulan tersebut hanya satu poin mengenai Dewan Advokat Nasional yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  sehingga  dapat  dikatakan  usulan  lainnya  tidak  termasuk dalam kategori urgensi.
Mengenai  Dewan  Advokat  Nasional  tidak  urgensi  karena  dalam  pembahasannya  di pending.  Di  sisi  lain,  penjelasan  dari  Dewan  Advokat  Nasional  yang  diusulkan  dapat ditafsirkan bahwa tugas-tugas yang diberikan dengan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat saar  ini.  Oleh  karena  itu  urgensi  RUU  Advokat  yang  sudah  masuk  dalam  Pogram  Legislasi Nasional  tahun  2014  sampai  saat  ini  sebaiknya  menyusulkan  poin-poin  yang  justru  belum diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini (Hafidzi, A. (2015).

## 2. Kekuatan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Penanganan Perkara
Profesi  advokat  atau  pengacara  memiliki  satu  hak  privilege  (hak  istimewa)  berupa imunitas  (kekebalan  hukum),  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  ataupun  pidana  dalam melakukan  tugasnya  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  dengan  iktikad  baik.  Frasa  ini memperjelas  imunitas  advokat,  namun  juga  mempertegas  kewajiban  dan  tanggung  jawab moral yang seimbang. Bahwa definisi  advokat adalah orang yang melakukan  suatu pekerjaan berdasarkan  keahlian  (knowledge),  untuk  melayani  masyakarat  secara  independen  dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  berbunyi:  “Advokat  tidak  dapat  dituntut baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa  yang  dimaksud  dengan  itikad  baik  adalah  menjalankan  tugas  profesi  demi  tegaknya keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  membela  kepentingan  kliennya.  Yang  dimaksud  dengan sidang  pengadilan  adalah  sidang  pengadilan  dalam  setiap  tingkat  pengadilan  di  semua lingkungan peradilan.
Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa “dalam persidangan” ini  adalah tidak  hanya dalam ruang  persidangan  itu  sendiri,  tetapi  setiap  tindakan  yang  diperlukan  saat  melakukan  proses persidangan  itu  sendiri,  baik  di  pengadilan  tingkat  pertama  hingga  peninjauan  kembali. Tindakan  coorparate  lawyer  dalam  menangani  urusan  kliennya  sama  sekali  tidak bersinggungan  dengan  proses  pengadilan.  Pendapat  hukum  mengenai  urusan  kliennya  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  pendapat  hukum  yang  kebal  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang  Advokat.  Apabila  terjadi  kesalahan  saat  memberikan  pendapat  hukumnya,  mereka dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Dengan  kata  lain  tidak  dilindungi  oleh  hak  imunitas (Khambali, 2018).
Hak  imunitas  advokat  belakangan  ini  sering  kali  disalah  artikan  dalam  hal  mana diartikan  seolah-olah  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  advokat  untuk  kepentingan  klien dilindungi  undang-undang  dan  juga  tidak  dapat  dituntut  pertaanggungjawabannya  secara hukum.  Pemahaman  mengenai  hak  imunitas  advokat,  pada  dasarnya  terkait  dengan  latar belakang  dari  pertanyaan  mendasar  mengenai  alasan  advokat  harus  dilindungi  dengan  suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela  kliennya  mereka  tidak  boleh  dikenai  hukuman  pidana,  perdata,  dan  administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.
Berkaitan  dengan  hak  imunitas  ini  sudah  terjadi  berbagai  kasus  dengan  tafsir  berbeda oleh  Majelis  Hakim.  Salah  satu  contohnya  adalah  kasus  yang  terjadi  pada  awal  2018  yaitu kasus  Fredrich  Yunadi  dalam  penanganan  perkara  diduga  Setya  Novanto  melakukan  korupsi Elektronik  KTP  (E-KTP).  Di  dalam  kasus  tersebut  bahwa  terjadi  pelanggaran  hak  imunitas advokat Fredrich Yunadi yaitu mantan pengacara Setya Novanto ditetap sebagai tersangka dan ditahan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Komisi  anti  korupsi  menilai  Fredrich  telah menghalangi  dan  merintangi  penyidikan  kasus  e-KTP  dengan  tersangka  Novanto.  Hal  ini merujuk  pada  dugaan  KPK  tentang  adaanya  persengkokolan  antara  Fredrich  Yunadi  dna Bimanesh  Sutarjo,  seorang  dokter  RS  Medika  Permata  Hijau,  yang  bekerja  sama  untuk memanipulasi  data-data  medis  Setya  Novanto  saat  dirawat  setelah  kecelakaan  yang  menimpa mantan  Ketua  DPR  itu.  Dalam  hal  ini  Fredrich  mengklaim  bahwa  dirinya  dikriminalisasi karena  sebagai  advokat  Fredrich  memiliki  hak  imunitas,  sementara  KPK  menemukan  bukti kuat jika Fredrich dan Bimanesh terlibat persengkokolan menghalangi penyidikan.
Fredrich Yunadi pada saat itu merupakan kuasa hukum Setya Novanto, dijatuhkan vonis penjara  tujuh  tahun  oleh  Pengadilan  Tipikor  Jakarta  akibat  perbuatannya  merintangi penyidikan  korupsi  yang  di  duga  dilakukan  oleh  Setnov.  Fredrich  kena  batu  akibat  tindak- tanduknya  saat  mendampingi  Setnov  yang  saat  itu  masih  kliennya  yang  telah  ditetapkan sebagai  tersangka  korupsi  e-KTP  oleh  KPK.  Ketika  KPK  sedang  mencari  Setnov,  pria  yang saat  itu  masih  Ketua  DPR  itu  disebut  mengalami  kecelakaan  di  kawasan  Permata  Hijau, Jakarta  Selatan,  16  November  2017  petang  (Lubis,  2019).  Akibat  kecelakaan  mobil  yang dikemudikan  Hilman  Mattauch  (kala  itu  berstatus  kontributor  stasiun  televisi  berita),  Setnov dilarikan  ke  RS  Medika  Permata  Hijau  yang  araknya  sekitar  1  kilometer  dari  lokasi kecelakaan.  Kepada  wartawan  di  rumah  sakit  sesaat  setelah  kecelakaan  Fredrich  menyatakan luka  kliennya  sebesar  Bakpao.  Dia  pun  melakukan  adu  argument  dengan  tim  KPK  yang dikirim  ke  rumah  sakit  tersebut  untuk  melakukan  pengecekan  perihal  kondisi  kesehatan Setnov. Alhasil, Fredrich tak bisa menahan langkah KPK, dan Setnov dipindahkan ke Rumah Sakit  dr.  Cipto  Mangunkusumo,  Jakarta  Pusat,  untuk  dilakukan  pembantaran.  Ketika  Setnov
dinyatakan sehat oleh dokter di RSCM, ia dibawa ke markas KPK dan ditahan di sana setelah diperiksa lebih lanjut. Fredrich tampak terlihat ikut mendampingi Setnov pada malam itu.
Sekitar  sebulan  kemudian,  Fredrich  diamankan  KPK  sebagai  tersangka  merintangi penyidikan  korupsi  e-KTP  yang  menjerat  Setnov.  Ia  tak  sendirian,  karena  bersama  dirinya ditangkap  pula  dokter  yang  menangani  Setnov  di  RS  Medika  Permata  Hijau,  Bimanesh Sutarjo.  Usai  diperiksa  penyidik  KPK,  Fredrich  yang  mengenakan  rompi  oranye  itu menyatakan  bahwa  dirinya  tidak  bisa  ditahan  KPK  karena  hanya  menjalankan  tugas  profesi sebagai  advokat  (Radjagukguk,  2008).  Selama  menjalani  persidangan,  Fredrich  Selama menjalani  persidangan,  Frederich  selalu  membuat  tingkah  yang  membuat  geram  jaksa.  Salah satunya saat pemeriksaan saksi dokter dari RS Medika Permata Hijau. Jaksa tak terima dengan sikap  Fredrich  meletakkan  jari  telunjuk  di  dahi  yang  dikaitkan  dengan  gila.  Mantan  kuasa hukum Setya Novanto ini juga pernah mengacungkan jari ke arah jaksa penuntut umum KPK dengan berbicara dengan  nada tinggi.  Frederich merasa tidak terima dengan jaksa yang ingin memutar bukti rekaman video pengawas (CCTV) RS Medika Permata Hijau.
Hak imunitas advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut pernyataan Victor mantan pengacara Novanto itu. Di satu sisi, mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi karena sebagai advokat ia memiliki hak imunitas.  Sementara  di  lain  sisi,  KPK  menemukan  adanya  bukti  kuat  jika  Fredrich  dan Bimanesh terlibat persekongkolan menghalangi penyidikan kasus e-KTP.
Advokat  menyadari  isi  ketentuan  tentang  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  31  tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disangkakan kepada Fredrich yaitu karena sebagai pihak  yang  paham  hukum,  perbuatan  menghalang-  halangi  penanganan  kasus  korupsi  jelas sekali ada ancaman pidananya. Dengan isi pasal 21 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tersangka  dan  terdakwa  ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun  dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta (Raharjo, 2015).
Hak  imunitas  advokat  hanya  diberikan  kepada  pengacara  yang  membela  kliennya dengan iktikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  Pasal  16  UU  Advokat  bertentangan  dengan  UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang”
Sedangkan,  penjelasan  Pasal  16  UU  Advokat  menyatakan,“Yang  dimaksud  dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demim tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk  membela  kepentingan  Kliennya.  Yang  dimaksud  dengan  “sidang  pengadilan”  adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di  semua lingkungan peradilan.”  Imunitas advokat  selalu  dibatasi  oleh  iktikad  baik,  yang  didefinisikan  dalam  Penjelasan  Pasal  16  UU Advokat,  yaitu  yang  dimaksud  dengan  iktikad  baik  adalah  menjalankan  tugas  profesi  demi tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  membela  kepentingan  klien.  Iktikad  baik  yang bersifat  objektif  dalam  hal  ini  adalah  sebuah  tindakan  harus  berpedoman  pada  norma kepatutan,  yaitu  pada  apa  yang  dianggap  patut  pada  masyarakat.  Dalam  perspektif  subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya.
Jika  mengacu  pada  pemahaman  di  atas,  justru  di  antara  obstruction  of  justice  dan  hak imunitas  advokat  memiliki  kesamaan  unsur  dalam  irisannya,  yakni  adalah  sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada salah  satu  yang  salah.  Obstruction  of  justice  mudah  diverifikasi  jika obstrasuction  of  justice dan  iktikad  baik  telah  memiliki  kesamaan,  yaitu  pada  komitmen  penegakan  hukum. Obstruction of justice adalah berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu tindakan yang telah  dirumuskan  dalam  norma  sehingga  bisa  diuji  dengan  komponen  iktikad  baik,  secara objektif maupun secara subjektif (Tampi, 2018).
Secara  objektif  adalah  apakah  yang  dilakukan  advokat  tersebut  dinilai  memiliki kepatutan  dalam  masyarakat  dan  secara  subjektif  apakah  tindakan  yang  dilakukan  advokat tersebut  memiliki  kejujuran  dalam  praktik  penegakan  hukum  mengingat  dalam  UU  Advokat disebutkan  bahwa  advokat  adalah  penegak  hukum.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan advokat  yaitu  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  luar  pemerintah,  berdasarkan  terori kewenagan  bahwa  wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  maka  Kewenangan  Advokat  sebagai Penegak Hukum ialah guna  memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah  hukum yang dihadapi.
Kewenangan advokat yaitu hanya memberikan bantuan hukum kepada kliennya dengan itikad  baik,  itikad  baik  yang  dimaksud  harus  berpedoman  pada  norma  kepatutan,  Dengan demikian  hak  imunitas  advokat  ini  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  menjalankan  profesinya dalam  membela  kliennya  dengan  itikad  baik.  Ukuran  itikad  baik  ini  adalah  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  melanggar  hukum.  Dengan  berdasarkan  Kode Etik Advokat seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak  dipengaruhi  oleh  siapapun  dan  wajib  memperjuangkan  hak-hak  asasi  manusia.  Dalam dunia  hukum  tentunya  semua  orang  tidak  lagi  asing  dengan  berbagai  profesi  penegak  hukum seperti  polisi,  jaksa,  hakim,  serta  advokat  yang  lazim  dikenal  dengan  sebutan  pengacara  atau lawyer  dalam  bahasa  Inggris,  penasihat  hukum,  pembela,  konsultan  hukum,  dan  sebagainya, oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan  merupakan  subyekif,  atau  peran  yang  hanya  diinginkan  oleh  segelintir  orang  yang berprofesi  sebagai  advokat.  Peran  tersebut  secara  nyata  diperlukan  dan  secara  obyektif dibutuhkan.  Hal  ini  diakui  secara  eksplisit  didalam  bagian  menimbang,  Huruf  b  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  yang  menyatakan:  “bahwa  kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang  jujur,  adil,  dan  memiliki  kepastian  hukum  bagi  semua  pencari  keadilan  dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia” (Wijaya, 2019).
Sangat  penting  untuk  menunjukkan  pada  masyarakat,  seperti  apa  idealnya  hukum  yang sebenarnya,  maka  dari  itu  tugas  daripada  advokat  dalam  suatu  proses  peradilan  adalah menegakkan hukum, bukan mencari kemenangan semata-mata. Advokat haruslah bermartabat, terhormat,  cerdas,  berani,  ber-networking,  berdedikasi,  dan  pekerja  keras.  Bahkan  lebih  dari itu,  advokat  haruslah  memiliki  rasa  cinta  terhadap  profesi  yang  digelutinya.  Tugas  utama seorang  advokat  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dalam  rangka  membela  para  pencari keadilan, tanpa menghiraukan risiko atas profesinya. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan  Hukum.  Dapat  berarti  seseorang  yang  melakukan  atau  memberikan  nasihat  dan pembelaan  mewakili  bagi  orang  lain  yang  berhubungan  dengan  klien  dengan  penyelesaian suatu  kasus  hukum.  Istilah  pengacara  berkonotasi  jasa  profesi  hukum  yang  berperan  dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum,  dikenal  istilah  beracara  yang  terkait  dengan  pengaturan  hukum  acara  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
Belakangan  ini  tak  jarang  terjadi  perdebatan  di  dalam  masyarakat  maupun  di  kalangan advokat itu sendiri terkait hak imunitas yang dimiliki seorang advokat atau pengacara, khusus mengenai  hak  imunitas  advokat  yang  menjadi  tolak  ukur  bagi  seorang  Advokat  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  kuasa  yang  diberikan  klien  dalam  pembelaan  hukum  dalam kasus yang ditanganinya.  Seperti  yang telah  kita ketahui dalam praktik tidak sedikit Advokat yang  diadukan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  keberatan  dengan  pernyataan  advokat  dalam melaksanakan  profesinya  kepada  pihak  Kepolisian,  ada  juga  yang  diperiksa  dan  ditangkap pihak  Kepolisian,  bahkan  menjadi  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  ketika  membela kepentingan  kliennya.  Dalam  menjalankan  profesinya,  advokat  selalu  berkaitan  dengan  hak imunitas yang melekat pada dirinya ketika sedang melaksanakan profesinya dalam melakukan pembelaan atau pendampingan kepada pada pencari keadilan.
Mahkamah Konstitusi  telah memperluas tentang perlindungan  hukum dan  hak imunitas yang  dimiliki  oleh  advokat,  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-II/2004
tanggal 13 Desember 2004, yang mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah  Undang-Undang  yang  mengatur  syarat-syarat,  hak  dan  kewajiban  menjadi  anggota organisasi  profesi  advokat,  yang  memuat  juga  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  profesi advokat  dalam  memberikan  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  (Winata, 2020).  Oleh  karena  itu,  tujuan  Undang-Undang  advokat,  di  samping  melindungi  advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  sah  atau  dari  kemungkinan  penyalahgunaan  jasa profesi advokat”. Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

## D. Penutup
Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat  mengenai  hak  imunitas  seorang  advokat,  hak  imunitas  atau  kekebalan  hukum  juga diatur  dalam  Pasal  50  KUHP,  sedangkan  mengenai  pembatasan  hak  imunitas  atau  kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHAP. Dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku  baik  dalam  maupun  di  luar  persidangan,  Hak  imunitas  diatur  dalam  Pasal  16  UU Advokat  dan  diperkuat  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Dalam  hal  ini,  imunitas advokat  selalu  dibatasi  oleh  iktikad  baik,  yang  didefinisikan  dalam  Penjelasan  Pasal  16  UU Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  kepentingan  pembelaan klien  di  dalam  maupun  di  luar  sidang  pengadilan,  tetapi  imunitas  tersebut  tidak  absolut.  Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat mengenai  hak  imunitas  seorang  advokat,  Hak  imunitas  atau  kekebalan  hukum  advokat bergantung  dari  itikad  baik  advokat  tersebut,  hak  imunitas  atau  kekebalan  hukum  juga  diatur dalam  Pasal  50  KUHP  yaitu  “Barang  siapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan ketentuan  undang-undang,  tidak  dipidana”,  akan  tetapi  pasal  tersebut  memuat  tentang pengecualian hukum.

## Daftar Pustaka
Angga  Arya  Saputra,  2017,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Advokat  Dalam  Menjalankan Profesi  Berkaitan  Dengan  Itikad  Baik  Dalam  Pasal  16  Undang-  Undang  Advokat ”,
Jurnal Hukum.
Binoto  Nadapdap,  2010, Panduan  Umum  Bagi  Konsumen  Menakar  Besaran  Honororaium Advokat , Jala Permata Aksara, Jakarta. Hafidzi,  A.  (2015). Eksistensi  Advokat  Sebagai  Profesi  Terhormat  (Officium  Nobile)    Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia . Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan  Humaniora, 13( 1).
H.M.  Hamdan,  2010, Hukum  dan  Pengecualian  Hukum  Menurut  KUHP  dan  KUHAP ,  USU Press, Medan.
Ida  Wayan  Dharma  Punia  Atmaja,  2021, Hak  Imunitas  Advokat  Dalam  Persidangan  Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum.
I  Nyoman  Darma  Yoga,  2018,  “ Kewenangan  Komisi  Pemeberantasan  Korupsi  Menangani Obstruction  Of  Justice  Dalam  Perkara  Korupsi” ,  Jurnal  Ilmiah,  Fakultas  Hukum Universitas Udayana,
Jandi Mukianto, 2017, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, Kencana, Depok. Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas . Jurnal Cakrawala  Hukum, 13(1).
Lubis, M. M., & Pratiwi, D. T. (2019). Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat  dalam Penanganan Kasus Pidana . Binamulia Hukum, 8(2).
Ni Wayan Indah Purwita Sari, 2015, “ Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Berperan Serta  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jurnal  Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Radjagukguk,  E.  (2008). Advokat  Dan  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, 15(3).
Raharjo,  A.,  &  Sunarnyo,  S.  (2014). Penilaian  Profesionalisme  Advokat  dalam    Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya . Jurnal Media  Hukum, 21(2). Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam  Menjalankan Profesi. Law Review, 18(1).
Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak  Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan . RESAM Jurnal Hukum, 5(1). Winata,  O.  V.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020). Batasan  Terhadap  Imunitas  Advokat  Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-  XI/2013 . DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16 (1).
Zulkifli,  2006, Eksistensi  Pasal  19  UU  Advokat  dan  Kaitannya  dengan  Upaya  Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh penyidik, Kantor Hukum Nasution & Rekan, Medan.