## Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional
Iva Rachmawati, M.Si 1

## Abstract
In  the  study  of  international  relation,  Constructivism  proposes  an  alternative  way to  analize  international  phenomenon.  It  evaluates  that  the  two  previous  approach,  Realism  and Liberalism  failed  in  explaining  some  policies  makings  by  certain  countries  in  differents  issues. This approach is built above three elements, those are: relativism, subjectivism dan the openness. Through these elements, constructivism tries to avoid the weaknesess as the positivist approach has, for instance: positivist believes that reality can only be explained by theoritical frame. This denotes reality can be constructed, because the frame itself constist of particular values. Thus, the knowledge is based on deeds concepst or speech which has capability in building social costructivism.
Furthermore, Constructivism tries to replace material condition to ideas as the base of international system. This is an important part of Constructivism because ideas was put as the main factor on influencing state behaviours and international relations. The impact of this approach is we can find that instead of the defence and economic issues some issues, such as enviromental issue, gender issue and human rights issue can determine state behaviours.
Keywords: Constructivism, ideas, deeds, material condition.
1 Iva  Rachmawati  adalah  pengajar  pada  Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasioal,  UPN
“Veteran” Yogyakarta dan meneliti bidang-bidang kajian diplomasidan negosiasi.

## Pendahuluan
Dalam  studi  Hubungan  Internasional, beberapa pendekatan klasik seperti realisme dan Liberalisme memang masih memiliki kedudukan utama dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam  analisa  hubungan  internasional.  Namun demikian,  isu-isu  yang  sesungguhnya  telah muncul  di  tahun  70an,  seperti  isu  lingkungan, hak asasi manusia dan gender semakin menguat. Persoalan  yang  semula  tidak  dianggap  penting ini  nyatanya  telah  berhasil  mempengaruhi pengambilan keputusan pada beberapa negara.  Bahkan,  institusi  internasional  yang beranggotakan  negara  yang  mengusung  isu-isu semacam ini semakin menguat. PBBpun semakin berhasil  mendnorong  beberapa  hal  penting berkaita dengan isu lingkungan misalnya melalui UNFCC ( United Nation Framework Convention on Climate Change ).
Perubahan  perilaku  negara  yang kemudian  menjadi  lebih  diarahkan  pada  isu- isu  yang  semula  tidak  dianggap  penting  dan hubungan antara negara ini sangat jarang dibahas dalam pendekatan Realis dan juga liberalis. Meski mereka kaum realis mulai memuatkan ancaman
non  tradisional  dalam  pertimbangan  hubungan antar negara. Tulisan Nilufar Karacasulu dan Elif Uzgoren dalam “Explaining Social Construtivist Constributions  to  Security  Studies”  ( http://sam. gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren. pdf ),  adalah  contoh  bagaimana  pendekatan baru  ini  mencoba  memenuhi  kebutuhan  untuk menjelaskan studi keamanan dari perspektif yang berbeda. Namun demikian isu-isu semacam hak asasi manusia dan gender belum lagi menjadi hal yang  dianggap  mampu  mempengaruhi  struktur keamanan sebuah negara. Mereka yang bernaung dibawah  pendekatan  Liberlisme,  meski  sedikit banyak  telah    menyentuh  isu  lingkungan  dan gender dalam hubungan internasional, tetapi hal itu bukan menjadi kajian utama dalam menelaah perilaku  antar  negara.  Dalam  perspektif Liberalisme,  motivasi  utama  negara  dalam melakukan  kerjasama  semata-amata  adalah alasan  logis  yang  dibangun  dari  kepentingan ekonomi dan kesejahteraan.
Dengan  demikian,  ada  beberapa perilaku  negara  yang  tiak  dapat  dijelaskan sepenuhnya  melalui  kedua  pendekatan  tersebut. Misalnya alasan mengapa beberapa negara mau
menandatangani  CEDAW  ( Convention  on  the Elimination of all Forms Discrimination Againts Women ),  mengapa  ada  beberapa  negara  yang dengan  sukarela  hadir  dan  menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya.
Keterbatasan ini menghadirkan sebuah  perspektif  lain  yang  disebut  dengan Konstruktifisme.  Konstruktifisme  hadir  dalam perspsektif internasional untuk menyumbangkan cara  berpikir  yang  berbeda  dengan  pandangan yang telah ada sebelumnya, terutama pendekatan realisme,  liberalisme  dan  bahkan  neorealis  dan neoliberalis. Konstruktifisme lahir sejalan dengan ide teoritisi kritis lainnya yang membongkar cara- cara  kaum  positivis  membangun  pengetahuan dan  membingkai  fenomena.  Meski  demikian, perlu  diketahui  bahwa  Konstruktifisme  tidak seutuhnya  berjalan  beriringan  dengan  teoritisi kritis  lainnya,  terutama  Posmoderenism,  karena memiliki beberapa perbedaan mendasar.
Tulisan  ini  akan  merunut  munculnya Konstruktfisme dalam studi hubungan internasional,  hal-hal  apa  saja  yang  mendorong hadir  dalam  pendekatan  dalam  studi  hubungan internasional, apa perbedaannya dengan pendekatan  lain  dalam  hubungan  internasional dan sumbangannya dalam menguraikan fenomena dalam hubungan antar negara. Tulisan

## Pembahasan
Richard  Price  dan  Christian  Reus- Smit  menengarai  beberapa  hal  yang  membuat Konstruktifisme  memiliki  rumah  yang  sama dengan pendekatan kritis yang lain, yaitu: secara epistemologis,  teori  kritis  mempertanyakan pendekatan-pendekatan  pengetahuan  positivis, mengkritisi upaya formulasi obyektif, pernyataan kebenaran tentang dunia alam dan sosial yang dapat dibuktkan  secara  empiris.  Secara  metodologis, mereka  menolak  hegemoni  metode  ilmiah tunggal, mendukung pluralitas pendekatan dalam pembuatan  pengetahuan  sekaligus  menekankan pentingnya  strategi-strategi  interpretif.  Secara ontologis, mereka menentang konsepsi-konsepsi rasionalis  mengenai  sifat  alami  dan  tindakan manusia,  menekankan  lebih  kepada  konstruksi sosial  identitas-identitas  aktor  dan  pentingnya identitas  dalam  konstitusi  kepentingan  dan tindakan.  Secara  normatif,  mengutuk  teorisasi bebas nilai, menyangkal segala kemungkinannya,
serta  bersuara  bagi  pengembangan  teori-teori yang  eksplisit  berkomitmen  untuk  mengungkap dan  mengakhiri struktur  dominasi (Asrudin  dan Mirza Jaka Suryana, 2009:193).
Pendekatan ini juga akan memperkaya pendekatan kritis karena memberikan dasar moral bagi  hubungan  antar  negara.  Konstruktifisme dianggap  mampu  menjadi  jembatan  baru  yang tidak  hanya  mampu  menghadirkan kritikan  saja seperti  yang  dikemukakan  Price  dan  Reus  Smit “ constructivism can make a vital contribution to the development of critical international theory, offering  crucial  insights  into  the  sociology  of moral community in world politics. The advent of constructivism should thus be seen as a positive development,  one  that  not  only  enables  critical theorists  to  mount  a  more  powerful  challenge to  neorealism  and  neoliberalism,  but  one  that promises to advance critical international theory itself” (Richard  Price  dan  Christian  Reus-Smit, “Dangeraou  Liaisons?  Critical  International Theory  and  Constructivism”, http://www.arts. ualberta.ca/~courses/PoliticalScience/661B1/documents/ PriceReusSmithCriticalInternatlTheoryConstructivism.pdf ) Sedangkan  perbedaan  mendasar antara  Konstruktifisme  dan  Posmoderisme adalah,  Konsruktifisme  dianggap  merupakan sebuah  pendekatan  yang  menyimpang  dari pendekatan  postpositivis.  Namun  demikian  ada beberapa  perbedaan  penting  yang  memisahkan Konstruktuvisme dengan Posmoderism. Menurut  Mark  Hoffman,  Posmoderenism menolak  seluruh  fundasionalisme.  Pendekatan ini  mengupayakan  sebuah  penjungkirbalikan dari cara cara berpikir pasca pencerahan dimana (menurut  Posmoderenism)  segala  upaya  untuk mengklaim  pengetahuan  dan  penjelasan  bagi hubungan  antara  negara  selalu  meminggirkan perspektif alternatif dan sebaliknya memproduksi hubungan-hubungan dominasi. Sebaliknya, Konstruktifisme  (Price  dan  Smit  menyebutnya sebagai  Teori  Kritis  Modern)  berpaling  dari radikalisme semacam ini melalui apa yang disebut Hoffman sebagai fundasionalisme minimal. Hal ini terjadi karena Konstruktifisme masih melihat adanya  sifat  ketergantungan  pengetahuan  dan adanya hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Maka,  bagi  Konstruktifisme,  interprestasi  yang dilakukan tidak boleh serampangan, mereka yang rasional  mesti  dibedakan  dengan  yang  irasional
dan menempatkan etika atas konsensus minimal atas tindakan politik emansipatoris..

## Kegagalan  Positivis  dalam  Pemahaman Konstruktifisme
Paradigma
positivis telah
memisahkan  subyek  dan  obyek  teliti  demi mandapatkan  hukum  hukum  obyektif.  Bagi mereka,  pengetahuan  hanya  akan  tumbuh  dan berkembang ketika para peneliti bertindak pasif dan tidak bias dalam mengamati fenomena. Hal ini menjadi titik kritik dari Konstruktivism, yaitu emansipatoris (Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, 2009:174):
1.  Fakta-fakta pendukung teori Uji  empiris  dalam  metodologi  positivis yang didasarkan atas proposisi pengontrol/ pertanyaan teroritis justru gagal menemukan  apa  realitas  sesungguhnya karena  fakta  yang  dimaksud  hanyalah fakta yang berada dalam kerangka teoritis (tidak independen).
2.  Aspek determinasi sebuah teori Metode  induksi  dalam  positivis  tidak memungkinkan  adanya  proses  untuk menghimpun  seluruh  bukti  yang  akan diteliti,  oleh  karenanya  tidak  sebuah teori  tidak  mungkin  diuji  secara universal. Dengan demikian, teori hanya menjelaskan  fakta-fakta  sejauh  yang didapat saja.
3.  Nilai mendukung fakta Jika positivis beranggapan bahwa realitas hanya  bisa  dijelaskan  dengan  bingkai teori  maka  sama  artinya  dengan  melihat fakta melalui bingkai nilai dan nilai sarat dengan kemungkinan akan konstruksi.
4.  Hubungan  antara  pengamat  dan  obyek pengamatan Hubungan antara pengamat dan obyeknya tidak akan pernah menghadirkan obyektifitas. Sebagai konsekuensi dari  meleburnya  pengamat  dan  obyek pengamatannnya  maka  temuan  ilmiah bukan lagi merupakan laporan mengenai realitas  di  “luar”  pengamat  melainkan residu  dari  proses  kreasi  literal.  Dengan demikian,  kebenaran  mengenai  realitas bukan tawaran utama dari pengetahuan.
Atas  kelemahan  positivis  ini  maka Konstruktivisme hadir dengan 3 asumsi dasar:
1.  Relativisme,  adalah  bentuk  pemikiran yang  menjunjung  keterbukaan  sekaligus merupakan  proses  pencarian  terhadap konstruksi-konstruksi baru secara
terus  menerus.  Dengan  demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural.
2.  Subyektivisme,  karena  realitas  diyakini berada  dalam  pikiran  pengamat  maka interaksi  subyektif  menjadi  satu  satunya cara  untuk  dapat  mengakses  realitas tersebut. 3.  Keterbukaan, konstruktivisme mencapai  sintesa  melalui  dialektika konsensus dengan tujuan untuk membangun  paradigma  baru  sekaligus mempertahankan  keterbukaan  saluran komunikasi  sehingga  proses  konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.
Konstruktivisme dalam Hubungan

## Internasional
Pada  tahun  1990an,  Scott  Burchill dan  Andrew  Linklater  mencoba  menunjukkan bahwa  sampai  masa  ini,  teori  Hubungan Internasional  belum  juga  mampu  menjelaskan seluruh dinamika sistem internasional. Bagi  mereka,  tidak  ada  lagi  teori  Hubungan Internasional  yang  mampu  menjadi  acuan  dan atau  bahkan  memprediksi  pola-pola  hubungan antar  negara.  Sasaran  Burchill  dan  Linklater adalah  realisme yang saat ini mendominasi teori- teori dalam studi Hubungan Internasional. Alih- alih menyajikan pengetahuan yang obyektif dan atau  mendudukkan  diri  menjadi pengamat  yang netral,  justru  memperkuat  status  quo  yang  ada melalui metodologi positivis yang mereka pakai tersebut.
Konstruktivisme  mulai  hadir  dalam Hubungan  Internasional  ketika  Nicholas  Onuf memperkenalkan  Konstruktivisme  pada  tahun 1989  melalui  “World  of  Our  Making”  yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam artikelnya “ Anarchy is What States Makes Of It ” pada tahun 1992.
Nicholas Onuf dalam “ World of Our Making ”  percaya  bahwa  pengetahuan  ada  di dalam konstruksi sosial. Pengamat tidak pernah
pada posisi netral, karena ide dan peristiwa bukan fenomena  independen.  Pengetahuan,  dengan demikian  selalu  berada  dalam  relasi  pada  suatu konsteks spesifik. Dari proses ini ia menyimpulkan bahwa realitas intenasionalpun merupakan hasil dari  tindakan  manusia.  Demikian  pula  realitas dalam  hubungan  internasional  merupakan  hasil dari  kontruksi  manusia.  Bangunan  pengetahuan yang  diajukan  oleh  Onuf  adalah  konsep deeds atau tindakan yang berupa ucapan yang mampu melakukan  konstruksi  sosial.  Onuf  juga menekankan  bahwa  makna  dari  realitas  sosial tergantung  pada  eksistensi  aturan-aturan  karena aturan akan memandu tingkah laku manusia yang kemudian  memungkinkan  adanya  pemahaman bersama. Maka, bagi Onuf aturan adalah bagian yang cukup penting dalam kehidupan sosial.
Sedangkan  dalam  “ Anarchy  is  What States make of It”, Alexander Wendt menjelaskan melalui  Perspektif  Identitas  ( Shared  Identity Perspective ) yang menfokuskan diri pada wacana sosial dan komunikasi (tidak hanya interaksi fisik) antara  aktor-aktor  internasional,  yaitu  melalui isi  dan  pengaruh  dari  sejumlah  komunikasi  dan pertukaran ide yang mereka lakukan. “structures of human association are determinde primarily by shared ideas rather than material force” (Henry Nau,  2009:47)  Wendt  menekankan  bahwa “ Actors use ideas to construct relationships and material  reality.  So  ideas  precede  negotiations and  interpret  history  to  make  relationships either conflictual  or  coopreative (Asrudin  dan Mirza Jaka Suryana, 2009:48) . Menurut Wendt, struktur dan sistem sosial mengandung 3 elemen, yaitu kondisi material, kepentingan dan ide-ide. Siginifikansi  dari  kondisi  material  ditentukan oleh  kepentingan.  Sedangkan  kepentingan  akan ditentukan  oleh  ide-ide.  Argumentasi  Wendt ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  Studi Hubungan  Internasional,  yaitu  mengembalikan faktor yang sebelumnya ditolak dalam studi ini. Hal  terebut  adalah  menempatkan  ide  sebelum materi. Hal ini akan mengakibatkan dampak yang cukup  berpengaruh  dalam  teori  Ilmu  Hubungan Internasional  karena  dasar  pembentuk  sistem internasional  bergeser  tidak  lagi  pada  materi tetapi ide (Yucel Bozdaglioglu, “Constructivims and  Indentity  Formation:  An  Interactive Approach”, http://www.turkishweekly.net/article/310/ constructivism-and-identity-formation-an-interactive-
approach.html ) Wendt memberikan contoh penjelasan  konstruktivisme dalam  menjelaskan alasan berakhirnya perang dingin. Perang Dingin berakhir sama sekali bukan karena kemenangan Amerika  atau  bahwa  Amerika  mampu mendominasi dunia melainkan karena munculnya pemikiran  baru  di  Uni  Soviet  dan  Gorbachev yang melihat barat tidak lagi sebagai musuh serta menerima  bergabungnya  Jerman  dalam  NATO (hal  ini  juga  lebih  didorong  karena  berubahnya pertimbangan Gorbachev atas NATO, tidak lagi dipandangnya sebagai musuh, dan percaya bahwa menggabungkan  diri  pada  satu  aliansi  tertentu merupakan hak Jerman).
Bagi
Konstruktivis, kaum
rasionalis  (baik  realis  maupun  liberalis)  terlalu menyandarkan  diri  pada  kepentingan  materi dan agent centric. Oleh karenanya, kemunculan Konstruktivisme merubah pemilahan pendekatan dalam studi Hubungan Internasional dari trikotomi menjadi dikotomi, yaitu dari 3 aliran Liberalisme, Realisme dan Marxsisme Strukturalisme menjadi Rasionalisme  (Liberalisme,  Realisme  dan Marxisme  Strukturalisme)  di  satu  sisi  dan  di sisi  lain  adalah  Konstruktivisme  (John  Hobson, 2000: 145). Perbedaan mendasar mereka terletak pada  negara  yang  sama  sekali  tidak  memiliki kepentingan  bawaan  ( given  interest ),  yang bagi  kaum  realist  kepentingan  ini  selalu  berupa kekuasaan.  Dalam  pandangan  Konstruktivis, negara sama sekali tidak memiliki given interest karena  negara  terkungkung  oleh  struktur  sosial yang  normatif.  Bahkan  negara  dianggap  tidak mungkin exist atau ada secara terpisah dari yang lainnya.  Negara  saling  mengenali  satu  dengan yang  lain  melalui  asosiasi  yang  dijalin  dengan negara lainnya (Henry Nau, 2009:47).
Dengan  demikian  identitas  negara terkonstruksi  oleh  norma  dan  kemudian membentuk  kepentingan-kepentingan  tertentu. Norma yang ada bahkan mampu merekonstruksi identitas,  dengan  demikan  maka  kepentingan pun  berubah  sejalan  dengan  hal  tersebut  dan akhirnya  akan  merubah  kebijakan  negara. Kaum  Konstruktivis  bersikap  lebih  lunak  pada kepentingan negara, sebab mereka percaya bahwa perubahan  identitas  akan  berpengaruh  pada perubahan kepentingan negara yang kesemuanya sejalan  dengan  perubahan-perubahan  struktur
Konstruktivisme sebagai pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional Iva Rachmawati
normatif.
Wendt  mendeskripsikan  2  prinsip dasar Konstruktivisme, yaitu: 1. Struktur-struktur yang  terbentuk  dalam  setiap  asosiasi  dibentuk oleh  pertukaran  ide  dan  bukan  terjadi  karena kekuasaan  yang  sifatnya  material,  2.  Identitas dan kepentingan dari aktor dikonstruksikan oleh ide-ide  tersebut  dan  bukan  sama  sekali  bersifat alamiah  (James  G.  Mellon  “Contructivism  and Moral  Argument  in  International  Relations”,
http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Mellon.pdf ,). Ted Hopf  juga  menemukan  bahwa  identitas  negara akan mempengaruhi kepentingan nasional negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara lain.  Identitas  negara  terbentuk  tidak  hanya karena  interaksinya  dengan  aktor  lain  di  luar negara tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dari  masyarakat  di  dalam  negara  sendiri.  Bagi Hopf,  identitas  domestiklah  yang  membentuk struktur  kognitif  yang  akan  menentukan ancaman, kesempatan, musuh, aliansi, dsb (------ ---, “Social Constructivism”, www.oup.com/uk/orc/ bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf .  down  load Desember 2011).
Namun
demikian, persoalan agensi,  struktur  dan  seberapa  norma  mampu mempengaruhi perilaku dan akhirnya membentuk identitas yang menentukan kepentingan nasional kemudian, merupakan perdebatan dalam Konstruktivisme  itu  sendiri.  John  Hobson kemudian  mencoba  memetakan  hal  tersebut menjadi 3 varian dalam Konstruktivisme, yaitu: International  Society-Centric  Constructivism, State  Centric  Constructivism  dan  Radical Constructivism (John Hobson, 2000: 149-156). 1.  International Society Centric Constructivism Varian ini menitikberatkan pentingnya struktur atas  agensi  karena  percaya  bahwa  identitas dan  kepentingan  nasional  negara  ditentukan oleh  struktur  normatif  dari  masyarakat internasional.
Dalam  bukunya  “ National  Interest  in International  Society ”,  Martha  Finnamore menjelaskan bahwa perilaku negara didefinisikan  oleh  identitas  dan  kepentingan.
Sedangkan identitas dan kepentingan didefinisikan
oleh kekuatan-kekuatan internasional yaitu norma yang melekat pada masyarakat  internasional.  Norma  masyarakat internasional  akan  ditransmisikan    kepada
negara  melalui  organisasi  internasional. Mereka  akan  membentuk  kebijakan  nasional dengan  “mengajar”  negara  seperti  apa sebaiknya  kepentingan  nasional  mereka. Norma  yang  ditawarkan  oleh  organisasi internasional ini dapat mempengaruhi negara dengan  memaksa  negara  untuk  mengadopsi norma-norma  tersebut  sebagai  kebijakan nasional  (---------,  “Social  Constructivism”, www.oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_ chap06.pdf . down load Desember 2011).
Finnamore  melakukan  3  buah  riset  untuk membuktikan  bahwa  organisasi  internasional mampu  menjadi active  teacher bagi  negara untuk  pada  akhirnya  mengadopsi  norma masyarakat  internasional.  Studi  kasus  yang pertama ia mulai dengan pertanyaan mengapa negara  meningkatkan  pemahaman  mengenai pentingnya  birokrasi  setelah  tahun  1955?. Setelah mengalami perubahan struktur internal di  tahun  1954  karena  bertambahnya  anggota negara-negara yang baru merdeka. Perubahan ini mengakibatkan kebijakan dalam UNESCO khususnya  dalam  penyelenggaraan  birokrasi. Pada tahun 1955, UNESCO mulai mendorong setiap negara untuk mengembangkan birokrasi yang  akuntable  dengan  cara  menyakinkan kepada  setiap  negara  bahwa  norma  baru  ini akan  membawa  mereka  kepada  iklim  yang jaug  lebih  modern  dan  beradab.  Dalam  20 tahun  jumlah  negara  yang  mengadopsi  hal ini  berkembang  dengan  pesat  (John  Hobson, 2000:152)
Studi kasus yang kedua adalah mengenai usaha dari International Committee of the Red Cross (ICRC)  dalam  mempromosikan  Konvensi Geneva  mengenai  perlindungan  terhadap tentara  yang  terluka,  perlindungan  terhadap tawanan,  penyediaan  bantuan  kemanusiaan di  kala  terjadi  konflik  sipil  dan  juga  akses bagi tawanan politik untuk mendapat bantuan kemanusiaan.  ICRC  sangat  intens  dalam menawarkan norma ini dan meyakinkan setiap negara bahwa negara yang beradap tentu akan mengesampingkan  hal-hal  yang  berkaitan dengan kedaulatan bahkan. Akan lebih penting untuk  tampak  lebih  ‘beradab’  bagi  mereka ketimbang norma yang lain.
Kasus  ketiga  adalah  diterimanya  isu penanggulangan kemiskinan pada tahun 1968.
Sebelum tahun tersebut, isu tersebut nampak tidak berharga karena setiap negara secara rasional akan mengejar kepentingan ekonominya masing-masing. Namun demikian, Presiden Bank Dunia, Robert  McNamara,  telah  mempelopori  sebuah  perubahan  dalam  pembangunan  ekonomi,  yaitu menggeser  isu  produksi  kepada  isu  redistribusi  kemakmuran.  Dan  kewajiban  menolong  negara sedang berkembang menghadapi kemiskinan mereka adalah tanggung jawab negara kaya dengan jalan  memberi  bantuan  dan  pinjaman  (---------,  “Social  Constructivism”, www.oup.com/uk/orc/ bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf . down load Desember 2011).

## Bagan.  1
International Society Centric Constructivism (Finnamore)
Sumber:  John  Hobson,  The  State  and  International  Relations,  Cambridge  Univeristy  Press, Cambridge, 2000, hal.150.
Dengan  demikian  Finnamore  menyimpulkan  bahwa  negara  tidak  tersosialisasi  oleh kekuatan  material  melainkan  oleh  prinsip-prinsip  normatif  internasional.  Pada  setiap  kasus  yang ditemukan Finnamore, negara berupaya mengadaptasi norma internasional ke dalam kebijakan dalam negeri negara. Baginya struktur memiliki pengaruh yang lebih besar dari agensi. Sehingga, negara
Konstruktivisme sebagai pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional Iva Rachmawati
dengan mudah mengadaptasi norma baru tersebut dan bahkan melemahkan arti penting kedaulatan mereka demi ‘civilised’ state behaviour norms yang ditawarkan tersebut.

## 2.  State Centric Constructivism
Klaim Finnamore sebelumya, menyatakan bahwa struktur internasional memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi negara karena lemahnya agensi negara dan kebijakan negara bukan  merupakan  hasil  dari  kepentingan  domestik.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  kajian  yang dilakukan Peter Katzenstein dalam bukunya “ Cultural Norms and Society Security”. Menurut Katzenstein, penjelasan sistemik semacam ini tidak cukup menjelaskan hubungan yang  terjadi dalam struktur negara sendiri sehingga mereka bersedia menerima norma internasional tersebut. Katzenstein  menengarai  kuatnya  agensi  negara  mampu  menandingi  perngaruh  dari  norma internasional yang ditawarkan tersebut.

## Bagan 2.
State Centric Constructivism (Katzenstein)
Sumber:  John  Hobson,  The  State  and  International  Relations,  Cambridge  Univeristy  Press, Cambridge, 2000, hal.167.
Peter Katzenstein menggarisbawahi pentingnya  3  struktur  normatif  ( domestic normative structure ) yang akan memandu negara dalam  mengambil  kebijakan,  yaitu:  norma keamanan  ekonomi,  norma  keamanan  militer ekternal  dan  norma  norma  keamanan  internal. Struktur  normatif  domestik  ini  akan  bertemu dengan norma internasional yang kadang-kadang tidak  selalu  saling  mendukung  tetapi  saling bertentangan. Bagi Katzenstein, negara memiliki
struktur  domestik  yang  kuat  dan  otonom,  maka penting  baginya  untuk  melihat  hubungan domestik  antara  negara  dan  masyarakat  dalam membentuk kebijakan negara.
Dalam kajiannya terhadap perubahan  kebijakan  Jepang  yang  militeristik sebelum  tahun  1945  menjadi  pasifist  sesudah tahun 1945, Kaztenstein menemukan pentingnya budaya  dan  identitas.  Ia  berpendapat  bahwa pendekatan sistemik telah gagal menjelaskan pola
kebijakan keamanan Jepang setelah Perang Dunia II. Kebijakan luar negeri yang pasifist ketimbang militeristik  tidak  bersumber  pada  perubahan hubungan  antar  negara  pasca  perang  melainkan perubahan  struktur  normatis  domestiklah yang  mendorong  lahirnya  kebijakan  tersebut (John  Hobson,  2000:1167).  Pada  tahun  1868 Jepang  telah  membuat  sebuah  konsensus  untuk membangun kekuatan ekonomi yang cukup besar melalui  insutrialisasi.  Namun  tentu  saja  hak  ini akan membuat Jepang rentan terhadap pengaruh asing karena ketergantungannya terhadap bahan mentah. Maka, industri dan kekuatan militerpun dikembangankan  untuk  mengantisipasi  hal tersebut.  Pada  masa  diantara  1868-1945, kebijakan semacam ini tidak mendapat tentangan baik  dari  hubungan  negara  dan  masyarakat (karena  negara  cukup  otonom)  maupun    dari norma  internasional  yang  imperialis.  Namun demikian, kebijakan militeristik Jepang mendapat tentangan  yang  cukup  kuat  sesudah  1945 karena  situasi  domestik  yang  tidak  mendukung karena  rasa  malu  yang  dialami  Jepang  atas kekalahannya  di  Perang  Dunia  II  dan  peran militeristik yang tidak lagi diperbolehkan dalam sistem internasional (termasuk didalamnya pasal 9 Konstitusi Jepang). Sebaliknya perubahan yang cukup penting juga terjadi pada kebijakan militer Jepang setelah tahun 80’an di masa PM Nakasone. Pada  masa  itu  ide  untuk  mengakhiri  kedekatan militer dengan AS cukup kuat, yang mana ide ini cukup mendapat dukungan domestik. Di luar, ide ini juga tidak terlalu mendapat tentangan karena didukung  oleh  kondisi  ekonomi  dan  tekhnologi Jepang yang juga semakin berkembang. Namun, apa  yang  ingin  disampaikn  oleh  Katzenstein adalah  bahwa identitas domestik sebuah negara (yang tidak selalu sama satu negara dengan yang lainnya)  memiliki  kekuatan  yang  sama  besar dengan struktur internasional dalam menentukan kebijakan negara.
3.  Radical Constructivism
Radikal Konstruktivis  merupakan teori yang radikal karena tidak lagi mendasarkan diri  pada  pengetahuan  karena  pengetahuan sendiri dianggap tidak merefleksikan obyektifitas Radical constructivism, thus, is radical because it breaks with convention and develops a theory of knowledge in which knowledge does not reflect an “objective” ontological reality, but exclusively an
ordering and organization of a world constituted by  our  experience. (Ernst  Von  Gaserfeld,  “An Introduction  to  Radical  Constructivism”, http:// www.univie.ac.at/constructivism/EvG/papers/070.1.pdf ). Radikal Konstruktivis  mendasarkan pemikirannya dengan  mempersoalkan  negara  karena  negara tidak  dengan  mudah  dapat  disamakan  dengan kedaulatan,  terlebih  dengan  identitas  negara, legitimasi dan juga komunitas politik domestik, karena semua hal itu tidak bersifat materi. Semua hal  tersebut  merupakan  hasil  dari  konstruksi sosial  atau  kadang  disebut  juga normative statecraft . Normative  statecraft merujuk  pada proses  dimana  negara  menghasilkan  sebuah imajinasi mengenai komunitas politik atau bangsa yang  nampak  harmonis.  Imajinasi  ini  termasuk didalamnya  “rasa  kebersamaan”  sebagai  satu bangsa  yang  tinggal  di  wilayah  tertentu  karena pada  kenyataannya  setiap  warga  negara  tidak mengenal  satu  dengan  yang  lainnya.  Persoalan ini  belum  berhenti  sampai  disini  saja  karena kemudian  negara  memiliki  kewajiban  untuk mendefinisikan  juga  kelompok  di  luar  negara sebagai ‘other ’  atau  orang  asing.  Melekatkan kepada mereka identitas yang mungkin  berbeda (dan  pada  kenyataannya  ‘ other ’  yang  dimaksud justru  memiliki  kesamaan  etnis  atau  bahasa dengan etnis atau kelompok penutur bahasa yang sama di dalam negara) demi membuat garis batas yang  jelas  sebagai  satu  bangsa.  Tidak  hanya melekatkan  identitas,  negara  kadang  bertindak sebagai penentu ancaman demi mempertahankan kekuasaan. ‘Other’ kemudian  digambarkan sebagai kelompok/bangsa lain yang mengancam karena memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan demi, sekali lagi, mempertahankan kohesitas  domestik.  Bahkan,  negara  juga nampaknya  perlu  memberikan  paksaan  kepada kelompok  di  dalam  negara  yang  tidak  mau menerima  definisi  bentukan  negara  tersebut sebagai  ‘ internal  other’ .  Dengan  merujuk  pada hal-hal  tersebut,  maka  Cynthya  Weber  (John Hobson,  2000:159).  mempertanyakan  logika representasi  dalam  hubungan  internasional karena segala hal yang berkaitan dengan negara merupakan hasil dari normative statecraft belaka . Adanya  konsep  ‘ancaman’  tersebut  kemudian menjadi pembenar bagi dunia internasional yang anarkis  dan  kemudian  menjadi  hal  yang  wajar bagi  setiap  negara  untuk  membangun  angkatan
Konstruktivisme sebagai pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional Iva Rachmawati
bersenjatanya  semaksimal  mungkin.    Dengan demikian,  radical  contructivism  menilai  bahwa ancaman  yang  sesungguhnya  tidak  berasal  dari militer  tetapi  berasal  dari  kebijakan  luar  negeri yang  kemudian  memberikan  definisi  tersendiri terhadap  situasi  internasional.  Jika  radical constructivims  disebut  ‘nihilistic’  (menganggap negara  bukan  sesuatu  yang  tidak  nyata)  tidak terlalu  tepat  juga,  karena  perspektif  ini  lebih melihat  negara  bukan  sebagai  sesuatu  yang sudah  tetap,  melainkan  harus  terus  menerus diwacanakan  termasuk  dalam  meredifiniskan kembali  kedaulatan,  legitimasi  dan  sifat-sifat negara.  Gagasan  mengenai  negara  dan  juga bentuk  institusi  sosial  lain  bukanlah  ada  ( exist ) sebagai  sesuatu  yang  sudah  tetap,  sementara legitimasi merupakan hal problematik.

## Penutup
Dari tulisan di atas, maka dapat dilihat bahwa, Konstruktifisme hadir untuk melengkapai pendekatan dalam hubungan internasional karean dorongan  beberapa  hal  yang  dianggapnya  tidak mampu dipenuhi oleh pendekatan positifis seperti Relisme  dan  Liberalisme.  Konstruktifisme memberikan  studi  Hubungan  Internasional peluang  yang  lebih  besar  untuk  menelusuri ruang-ruang  lain  diluar  konstruksi  teoritis  yang dibentuk  oleh  pendekatan  sebelumnya  yaitu teori-teori  positivis  yang  memaksakan  bingkai teori mereka dalam memolakan realitas sehingga tidak  lagi  bersifat  obyektif.  Oleh  karenanya, Konstruktifisme  mendasarkan  dirinya  pada elemen penting yaitu relatifitas, subyektifitas dan keterbukaan.
Meski menjadi bagian dari pendekatan post-positifis karena argumentasinya tersebut  di  atas,  namun  pendekatan  ini  juga memiliki  ketidaksamaan  dengan  beberapa pendekatan post-positifis seperti Posmoderenism. Konstruktifisme menempatkan agen dan struktur sejajar  dalam  hubungan  internasional.  Mereka memiliki  kemampuan  yang  sama  dalam  saling mempengaruhi  dan  merubah  identitas  maupun interest.  Berbeda  dengan  Posmoderenism yang  melihat  hubungan  keduanya  sebagai hubungan  yang  subordinan  dimana  struktur merupakan bentukan atau konstruksi atas ide-ide, pengetahuan dan kekuasaan yang dominan.
Pada  tiga  bentuk  Konstruktifisme
yang ditawarkan oleh John Hobson dapat dilihat bahwa  interaksi  kemudian  menjadi  kata  kuci selanjutanya pada pendekatan ini. Ketiga struktur yang ditawarkan terebut terbentuk atas interaksi ide yang dibawa oleh masing-masing struktur dan kemudia merubah atau mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh negara atau mempengaruhi perilaku negara atau aktor non negara lainnya.
Referensi:
Buku: Asrudin  dan  Mirza  Jaka  Suryana, Refleksi Teori  Hubungan  Internasional  dari Tradisional  ke  Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
Hobson,  John, The  State  and  International Relations, Cambridge  Univeristy Press, Cambridge, 2000
Nau,  Henry, Perspective  on  International
Relations 2ed, CQ Press,Washington DC, 2009
Website:
Bozdaglioglu,  Yucel,  “Constructivims  and Indentity  Formation:  An  Interactive Approach”, http://www.turkishweekly.net/ article/310/constructivism-and-identity-formation- an-interactive-approach.html download  Mei 2012
Ernst Von Gaserfeld, “An Introduction to Radical Constructivism”, http://www.univie.ac.at/ constructivism/EvG/papers/070.1.pdf , download
Mei 2012
Kracasulu, Nilufar dan Elif Uzgoren, “Explaining Social  Construtivist  Constributions  to Security Studies” ( http://sam.gov.tr/wp- content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren.pdf , download Mei 2012
Mellon,  James  G.  “Contructivism  and  Moral Argument  in  International  Relations”, http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/ Mellon.pdf , down load November 2011.
Price,
Richard dan Christian Reus-Smit,
“Dangeraou  Liaisons?  Critical  International  Theory and Constructivism”, http://www.arts.ualberta. ca/~courses/PoliticalScience/661B1/documents PriceReusSmithCriticalInternatlTheoryConstructivism. pdf , download Mei 2012 Social Constructivism”, www. oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf . down load November 2011.