Optimalisasi  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan  pada  Anak  di  Wilayah Pesisir Kabupaten Siak
Elmayanti a , Muhammad A. Rauf b
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, elmayanti1509@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, raufive5@gmail.com
ArticleInfo Abstract Article History: Received   : 19-10-2020
Revised     : 05-11-2020 Accepted   : 08-11-2020 Published  : 30-11-2020

## Keywords:
Optimization Protection Violence in Children
Children are often violence of victims, at school, in the place where they play,  even  in  their  family  environment.  This  research  focuses  more  on the role of P2TP2A in improving protection and assistance for children from violence, inviting all elements of society and the Siak government to continue to improve Siak as a child-friendly regency. It is hoped that it  can  contribute  to  the  development  of  science,  especially  in contributing  to  the  development  of  the  Law  on  Child  and  Women's Protection.  Practically,  this  research  is  aimed  at  policy  makers,  in  this case  the  local  government  of  Siak  Regency  in  order  to  improve protection against violence children and still maintain Siak Regency as a Child Friendly. This type of research is sociological legal research. Data is  obtained  by  means  of  literature  review  and  interviews.  Efforts  made in increasing of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women  and  Children  (P2TP2A)  in  against  criminal  acts  violence  of children  in  Siak  are,  Conducting  anti-violence  counseling  against children in the community, Conducting socialization to schools in Siak Regency,  Consolidating  and  coordinating  problems  with  cases  of women  and  children  with  UPT  P2TP2A  Riau  Province,  as  well  as conducting monitoring in stages of cases that have been given assistance so  that  victims  recover  from  the  violence  they  experienced.  Obstacles faced by P2TP2A Siak in overcoming criminal acts of violence against children  are,  Lack  of  Professional  Human  Resources,  Victims  and  or Families not  Report,  Lack of  budget in providing assistance to victims of violence against children. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel:
Diterima      : 19-10-2020 Direvisi       : 05-11-2020 Disetujui     : 08-11-2020 Diterbitkan  : 30-11-2020

## Kata Kunci:
Optimalisasi Perlindungan Kekerasan pada Anak
Anak sering kali  menjadi korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  tentang  peranan  P2TP2A  dalam meningkatkan  perlindungan  dan  pendampingan  pada  anak  dari  tindak kekerasan,  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  maupun  pemerintah Kabupaten  Siak  untuk  terus  meningkatkan  Kabupaten  Siak  sebagai Kabupaten  layak  anak.  Diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  menjadi  kontribusi  bagi pengembangan  mata  kuliah  hukum  perlindungan  anak  dan  wanita. Secara  praktis  penelitian  ini  ditujukan  kepada  pemangku  kebijakan, dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  Kabupaten  Siak  agar  dapat  lebih meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan pada anak dan tetap
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
mempertahankan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak. Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  ( social  legal research ),  Data  diperoleh  dengan  teknik  kajian  kepustakaan  dan wawancara.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan  peran Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah,  melakukan penyuluhan anti kekerasan  terhadap anak pada masyarakat,  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  di  seluruh Kabupaten  Siak,  melakukan  konsolidasi  serta  koordinasi  permasalahan kasus  perempuan  dan  anak  dengan  UPT  P2TP2A  Provinsi  Riau,  serta melakukan  pengawasan  secara  bertahap  terhadap  kasus-kasus  yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan  yang  dialaminya.  Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi P2TP2A  Kabupaten  Siak  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan  pada  anak  adalah,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang profesional,  korban  dan/atau  keluarga  yang  tidak  melapor,  kurangnya anggaran  dalam  melakukan  pendampingan  terhadap  korban  kekerasan pada anak.

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 1
Anak  sering  kali  menjadi  korban  kekerasan,  baik  itu  di  sekolah,  di  tempat  mereka bermain,  bahkan  di  dalam  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri,  yang  seharusnya  menjadi tempat  mereka  untuk  berlindung.  Kekerasan  memang  sangat  dekat  dengan  kehidupan  dan tumbuh  kembang  anak.  Beberapa  kasus  yang  ditemukan  justru  anak-anak  usia  dini  sudah diperkenalkan dengan tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru  biasanya  adalah  orang-orang  tedekatnya  yang  seharusnya  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  anak-anak  tersebut,  seperti  kakek,  nenek,  ayah,  ibu,  saudara  kandung  dan lingkungan terdekatnya. 2 Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik, psikis dan kekerasan seksual. Baik  kekerasan secara fisik  ataupun secara psikis dan seksual,
1 Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2 Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-anak  dan  Perempuan”, Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah 3  no  1 (2019): 10
kekerasan  tersebut  sangatlah  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  anak,  terutama perkembangan psikologisnya.
Pengalaman  kekerasan  terhadap  anak-anak  pada  usia  6  tahun  pertama  dapat mempengaruhi  kepribadian  anak.  Kondisi  ini  perlu  segera  mendapatkan  perhatian,  baik terhadap  anak  maupun  terhadap  pelaku  tindak  kekerasan,  agar  dampaknya  dapat  segera diminimalisir.  Salah  satu  upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak,  adalah  dengan pemberian informasi tentang dampak kekerasan harus dilakukan secara intens, agar orang tua atau  pengasuh  lebih  memahami  untuk  mempersiapkan  masa  depan  anak  yang membahagiakan. 3
Kekerasan  terhadap  anak  tidak  saja  merupakan  masalah  individu,  melainkan  juga masalah  nasional  dan  sudah  menjadi  masalah  global.  Komitmen  pemerintah  dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang- undang  yang  mendukung  program  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak adalah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi  Rasial,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian untuk  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  diperbaharui  dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan  Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak  atas“ upaya rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  baik  di  dalam  lembaga  maupun  di  luar  lembaga”. Rehabilitasi  medis  tersebut  adalah  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak  korban dan atau anak saksi.  Kemudian  yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun  sosial,  agar  anak  korban,  dan  atau  anak  saksi  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Jika dikaitkan dengan perlindungan anak, pemerintah kabupaten siak beserta pihak terkait perlu mensosialisasikan mengenai regulasi-regulasi yang terkait  perlindungan  anak.  Sehingga  dapat  meminimalisir  adanya  tindakan  kejahatan  kepada penduduk, khususnya anak-anak.
3 Alit Kurniasari, “Dampak kekerasan pada kepribadian anak”, Sosio Informa 5, no. 01 (2019): 17
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menentukan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasaan  dan  diskriminasi.  Orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat  bertanggung  jawab untuk  menjaga  dan  memelihara  hak  asasi  anak  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan oleh  hukum.  Demikian  pula  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan pemerintah  bertanggungjawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksebilitas  bagi  anak,  terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 4
Secara  umum  perlindungan terhadap  anak  dibagi  menjadi  dua yakni  perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang mermiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang  mencakup semua  peraturan  hukum  yang dapat  mengatur  kehidupan  anak  tersebut.  Sedangkan,  perlindungan  dengan  sifat  nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial. 5
Pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  harus  memenuhi  syarat  antara  lain merupakan  pengembangan  kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan    anak.  Sebagai  korban, bagi  seorang  anak  sangat  terkait  dengan    sikap  mental  dalam  memperoleh  perlakuan  dari penegak  hukum  untuk  mengoptimalisasikan  pelaksanaan  hak-hak  yang  ada  padanya  dan tidaklah  tepat  apabila  dipersamakan  dengan    orang  dewasa,  oleh  karena  itu  jaminan  atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi  perkembangan dan  pertumbuhan  anak  tersebut. 6 Perlindungan  anak  dilaksanakan  secara  rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat  yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain  yang  menyebabkan  ketergantungan  kepada  orang  lain  dan  berperilaku  yang  tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 7
4 Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90
5 Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum 3 no1 (2019): 49
6 Gede  Nyoman  Gigih  Anggara,  Made  Subawa,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan” , Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 7 no 5 (2018): 5-6
7 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 8
Kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat.  Masalah  kriminalitas  tetap  menjadi  sesuatu  yang  menakutkan  bagi  masyarakat, yang  kemunculannya  seringkali  tidak  dapat  diduga  atau  tiba-tiba  saja  terjadi  disuatu lingkungan  dan  komunitas  yang  sebelumnya  tidak  pernah  diprediksi  akan  melahirkan kejahatan  berkategori  pemberatan.  Pada  sebuah  bangunan  masyarakat  yang  sebelumnya dikenal memiliki ajaran-ajaran luhur, yang mempopulerkan prinsip-prinsip hidup beradab dan berelasi  sosial  yang  menjunjung  tinggi  nilai-niai  moral  dan  keagamaan  dalam  realitasnya tidak  selalu  demikian.  Artinya,  masyarakat  yang  punya  ajaran  peradaban  luhur  itu  ternyata cukup  rawan  memunculkan  berbagai  modus  kejahatan.  Tidak  sedikit  pelaku  sosial,  politik, ekonomi, agama dan hukum yang terjebak dalam pengingkaran nilai-nilai luhur. 8
Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, jika keadilan digambarkan sebagai  materi  dan  hukum  sebagai  bentuk,  maka  nilai  keadilan  adalah  materi  yang  harus mengisi  bentuk  hukum 9 .  Sedangkan  hukum  merupakan  bentuk  yang  harus  melindungi  nilai keadilan, dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.
Kabupaten  Siak  merupakan  Kabupaten  yang  mewakili  Propinsi  Riau  menerima penghargaan  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  dengan  predikat  Pratama  pada  tahun  2013. Kemudian dua tahun berikutnya  yaitu pada tahun 2015 Kabupaten Siak  masih mendapatkan penghargaan  yang  sama  dengan  predikat  yang  sama.  Pada  tahun  2017  penilaian  Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Siak masih mendapatkan perolehan penghargaan yang sama namun disini terjadi peningkatan, dari Pratama menjadi Madya. Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak serta unsur-unsur yang terkait.
Kabupaten  Siak  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  sangat  peduli  terhadap  anak dari  semua  sisi,  baik  dari  sisi  pendidikan,  kesehatan,  permasalahan  sosial  dan  persoalan kasus-kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak  (anak  berhadapan  dengan  hukum,  anak  yang berkebutuhan  khusus,  anak  terlantar,  anak  dengan  napza,  anak  korban  pornografi,  anak dengan  pelecehan  seksual,  anak  korban  pelabelan,  dsb)  yang  semua  permasalahan  dan persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh Kabupaten Siak sesuai dengan prosedur penanganan sehingga  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dengan  bekerjasama  dengan  unsur-unsur  terkait dengan  perlindungan  anak.  Begitu  juga  dengan  partisipasi  anak  dalam  pembangunan  di
8 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi  atas  Hak Asasi Perempuan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 5
9 Jonlar  Purba, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan  Restorative  Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48
Kabupaten  Siak.  Anak  Siak  yang  tergabung  dalam  forum  anak  yang  dimulai  dari  tingkat Kabupaten sampai di tingkat Kelurahan dan Kampung selalu terlibat, seperti turut serta dalam kegiatan  musrenbang  serta  kegiatan-kegiatan  pemerintahan  yang  lainnya.  Anak  Siak  juga selalu  memperoleh  prestasi  yang  sangat  membanggakan,  seperti  menjadi  ketua  forum  anak Riau,  menjadi  Duta  Anak  yang  mewakili  Riau  dalam  kegiatan  forum  anak  tingkat  nasional, dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah mendukung proses siak menjadi Kabupaten Layak Anak  (KLA).  Dengan  terbentuknya  Siak  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA),  guna mendukung  hal  tersebut  maka  Kabupaten  Siak  beserta  unsur-unsur  terkait  berusaha  terus memenuhi persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah yang layak anak, baik berupa regulasi, program-program kegiatan, sarana dan prasarana.
Perlindungan  dan  penanganan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Siak  diwujudkan  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  09  Tahun  2016  tentang Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Perempuan,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Bupati Siak Nomor 39  Tahun  2017  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  sebagai  penyedia  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  dalam  upaya  pemenuhan informasi  dan  kebutuhan  dibidang  keterampilan,  kesehatan,  ekonomi,  politik  dan  hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.
Penanganan  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  khususnya  korban  anak, harus  ditangani  secara  khusus  baik  represif  maupun  tindakan  preventif  demi  menciptakan masa  depan  anak  yang  baik  dan  sejahtera.  Dalam  UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  membagi  tiga  bagian  terhadap  anak  yang  perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat  (4) Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa:  “Anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  anak  korban  adalah    anak yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut  dapat  kita ketahui bahwa  yang dimaksud dengan anak korban adalah anak  yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami  suatu tindak pidana.

## Tabel 1.1
No Tahun Jumlah kasus kekerasan pada anak Penanganan kasus 1 2017 33 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi 2 2018 25 kasus Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi 3 2019 68 kasus Pemeriksaan psikologis oleh psikolog, pendampingan dan konseling, investigasi, diversi
Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak
Bentuk kekerasan terhadap anak  yang paling sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kekerasan  seksual  dan  kekerasan  fisik.  Penyebab  terjadinya  tindak  kekerasan  seksual  pada anak  diantaranya  yaitu  kelalaian  orang  tua  yang  tidak  memperhatikan  tumbuh  kembang  dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan janji-janji kepada korban. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh  pelanggaran Hak Asasi  Manusia (HAM), khususnya hak  asasi  anak (right  of  child ).  Fakta  mengenai  banyaknya  kasus  pelecehan  seksual  yang  menimpa  anak mengindikasikan  bahwa  mereka  cenderung  kurang  mendapatkan  perhatian,  perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya. 10
Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindakan  kriminal  sangat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  lain  di  luar  diri  anak  seperti  pergaulan,  pendidikan,  teman bermain  dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya adalah  proses  meniru  ataupun  terpengaruh  tindakan  negatif  dari  orang  dewasa  atau  orang disekitarnya.  Dampak  dari  perlakuan  kekerasan  pada  anak  justru  menimbulkan  trauma  dan menyisakan  abnormalitas  tumbuh  kembang  yang  akan  mempengaruhi  dewasanya  kelak. 11
Jenis  tindak  pidana  yang  paling  sering  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten  Siak  adalah pencurian dan asusila. 12 Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari arus informasi yang begitu terbuka saat ini. Media massa begitu mudahnya menayangkan tindakan  kejahatan,  bahkan  secara  detail  menyajikan  bagaimana  tindak  kejahatan  tersebut
10 Mamay  Komariah  dan  Evi  Noviawati,  “Model  Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7 no 2 (2019): 5
11 Thathit  Manon  Andini,  Tutik  Sulistyowati,  dkk,  “Identifikasi  Kejadian  Kekerasan  pada  Anak  di  Kota Malang”, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA ) 2 no 1 (2019): 14.
12 https://mediacenter.riau.go.id,Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak, 18 Februari 2020
dilakukan.  Selain  itu,  kebutuhan  konsumerisme  dan  hedonisme  juga  menyebabkan  anak menempuh cara-cara instan dalam memenuhi keinginannya.
Penelitian  tentang  anak  juga  pernah  dilakukan,  perbedaan  dengan  tulisan  ini  adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kajian pada bagaimana upaya P2TP2A dalam mengoptimalisasikan  peranannya  dalam  upaya  penanggulangan  kekerasan  pada  anak khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Siak,  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  maupun pemerintah  Kabupaten  Siak  untuk  terus  meningkatkan  Kabupaten  Siak  sebagai  Kabupaten Layak Anak. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan:
1. Bagaimanakah optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
2. Apakah faktor-faktor  yang menjadi  penghambat  dalam  melakukan optimalisasi  peran Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan melakukan optimalisasi Peran Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Siak?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum sosiologis  ( social  legal  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan identifikasi  hukum  dan  bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat atau  meninjau  keadaan  permasalahan  yang  ada  dilapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum yang berlaku dan  yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang  menitikberatkan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum. 13
Dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  analisis  deskriptif,  yaitu  melukiskan  suatu peristiwa  dari  sudut  pandang  suatu  undang-undang  tertentu  di  masyarakat  atau menggambarkan  tentang  suatu  hal  di  daerah  tertentu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian  ini,  karena  bermaksud  mendeskripsikan  kenyataan  yang  diteliti  secara  jelas  dan sistematis.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden  dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundangundangan,  serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data  tertier  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kamus,  dan  yang  sejenisnya  untuk mendukung data primer dan sekunder.
Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  bahan  penelitian  disusun  dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif  yaitu apa  yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku  yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh  untuk  mengetahui  dan  mengungkapkan  gejala-gejala  yang  timbul dan diteliti.
Dalam  analisis  kualitatif  ini  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan, pandangan  para  ahli,  sehingga  mendapatkan  penjelasan  yang  akan  diteliti  dan  lengkap mengenai  permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan  cara  pengambilan  kesimpulan  dilakukan dengan  metode  deduktif  yaitu  memaparkan  hal-hal  yang  umum  ke  yang  khusus.  Sebelum melakukan  analisis  terhadap  data  dan  bahan  yang  penulis  peroleh,  terlebih  dahulu  penulis periksa secara teliti.

## OPTIMALISASI  PERAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN  ANAK  (P2TP2A)  DALAM  PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK
Jaminan  secara  konstitusional  bagi  hak  anak  dinyatakan  pada  Pasal  28  B  ayat  (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Perlindungan anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak  anak  yang  diatur  hukum  dan  bukan  kewajiban,  mengingat  secara  hukum  (yuridis) anak  belum  dibebani  kewajiban.  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak
anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. 14
Dalam Pasal  59 Undang-Undang Perlindungan  Anak menyatakan secara jelas bahwa “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Hal ini dikarenakan pada  hakikatnya  seorang  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan  yang  menimbulkan  kerugian,  seperti  kerugian  mental,  fisik,  dan  kerugian  sosial dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  sehingga  anak  harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam melindungi dirinya.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Dengan  demikian  masalah  perlindungan  hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. 15
Untuk  melaksanakan  pendampingan  yang  diamatkan  oleh  UndangUndang Perlindungan  Anak,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  membentuk  dan  mengembangkan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang mengatur  bahwa  masing-masing  Daerah  Kabupaten/Kota  wajib  membentuk  Lembaga  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Terhadap  Anak. 16 Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (P2TP2A)  merupakan  lembaga layanan  yang  melakukan  pendampingan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan berperspektif  gender  seperti,  kekerasan  fisik  terhadap  isteri  dan  anak,  kekerasan  psikis, kekerasan/pelecehan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 17
Adapun  alur  pelayanan  penanganan  korban  kekerasan  di  P2TP2A  Kabupaten  Siak diawali  dengan  menerima  korban  yang  datang  sendiri  ke  P2TP2A,  atau  rujukan  dari  Polres Siak,  Puskesmas  atau  Dinas  Sosial  Kabupaten  Siak,  kemudian  dilakukan  registrasi  untuk mengetahui  identitas  korban.  Setelah  mengetahui  identitas  korban,  dilakukanlah assesment , yaitu  suatu  cara  untuk  menilai  kondisi  korban/klien.  Selanjutnya,  korban/klien  diserahkan kepada konselor untuk melakukan konsultasi awal mengenai peristiwa apa yang telah terjadi
14 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
15 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 58
16 Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
17 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
pada  korban/klien.  Sesi  tersebut  menjadi  bagian  dari  observasi  yaitu  pengamatan  terhadap korban/klien  untuk  mengetahui  pelayanan  apa  yang  dibutuhkan  korban/klien.  Setelah dilakukan  observasi  kepada  korban/klien,  dan  kemudian  konselor  menemukan  bahwa korban/klien  mengalami  permasalahan  terhadap  psikis  atau  korban/klien  membutuhkan pendampingan  dan  pemulihan  terhadap  psikisnya  akibat  peristiwa  yang  dialaminya,  maka dilakukan koordinasi dengan Psikolog yang  akan memberikan pendampingan dan pelayanan terhadap korban/klien. 18
Bentuk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  P2TP2A  Kabupaten  Siak  kepada  korban kekerasan  gender  seperti  kekerasan  fisik  terhadap  isteri  dan  anak,  kekerasan  psikis, kekerasan/pelecehan seksual, dan penelantaran rumah tangga yaitu :
a. Konselor,  yaitu  pemberian  konseling  dengan  cara  mendengarkan  cerita  korban/klien sehingga  diperoleh  cara-cara  untuk  penyelesaian  permasalahan  yang  dialami  oleh korban/klien;
b. Advokat, yaitu pemberian pendampingan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai pengadilan; dan
c. Psikolog,  yaitu  pemberian  pendampingan  dan  pemulihan  terhadap  psikologis korban/klien.
Psikolog  yang  berada  di  P2TP2A  memiliki  2  (dua)  peran  yaitu  untuk  kepentingan penegak  hukum  dalam  pemenuhan  berita  acara  perkara  (BAP)  yang  berisi  hasil  analisa Psikolog  terhadap  korban/klien  dan  untuk  pendampingan  dan  pemulihan  psikologis korban/klien.  Sejak  tahun  2020,  P2TP2A  sudah  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA),  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 19
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengamanatkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia yang  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan  sejahtera.  Kekerasan  terhadap  anak  dimaknai  sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,
18 Dokumen  P2TP2A  mengenai  SOP  Pelayanan  Penanganan  Korban  di  P2TP2A  dan  Wawancara  dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020
19 Wawancara dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020
seksual  dan  atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan  pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Bentuk kekerasan terhadap anak  yang paling sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kekerasan  seksual  dan  kekerasan  fisik. 20 Penyebab  terjadinya  tindak  kekerasan  seksual  pada anak  diantaranya  yaitu  kelalaian  orang  tua  yang  tidak  memperhatikan  tumbuh  kembang  dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming atau janji kepada korban.
Bentuk  kekerasan seksual  yang paling sering dilaporkan  yaitu pelecehan seksual dan pencabulan. 21 Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai  segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi  seksual  yang  dilakukan  secara  sepihak  dan  tidak  dikehendaki  oleh  korbannya. Bentuknya  dapat  berupa  ucapan,  tulisan,  simbol,  isyarat  dan  tindakan  yang  berkonotasi seksual.  Pelaku  tindak  kekerasan  dapat  dikategorikan  menurut  perspektif  usia.  Usia  menjadi ukuran sebagai pelaku tindak kekerasan karena usia menentukan pola pikir dan pembentukan karakter  di  dalam  lingkungan  sosial  budaya.  Pelaku  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten Siak umumnya adalah orang dewasa.
Pandangan  masyarakat  yang  memposisikan  anak  pada  tangga  terbawah  membuat orang  dewasa  seolah-olah  cenderung  memiliki  hak  untuk  memperlakukan  anak  sesuka  hati mereka,  sementara  anak  sendiri  seolah  tidak  memiliki  hak  apapun,  baik  hak  untuk  bersuara ataupun hak untuk protes atas tindakan yang diterima anak. Meskipun demikian, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak lainnya cukup memprihatinkan.
Dalam  konteks  hak  anak  sesungguhnya  anak  pelaku  kekerasan  tersebut  adalah  juga korban.  Orang  tua  bertanggungjawab  terhadap  apa  yang  terjadi  pada  anak,  demikian  pula dengan  lingkungan  dan  orang  yang  lebih  dewasa  bertanggungjawab    terhadap  terciptanya situasi  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Namun  nyatanya lingkungan  dan  masyarakat  cenderung  tidak  peduli  terhadap  apa  yang  terjadi  pada  anak bahkan  memberikan  anak  permainan  maupun  tontonan  yang  dapat  merusak  perkembangan anak  dengan  motif  keuntungan  ekonomi.  Orang  dewasa  tidak  memberikan  contoh  perilaku yang  baik  pada  anak,  bahkan  mereka  tidak  sadar  kalau  perilakunya  diikuti  oleh  anak.
20 Wawancara dengan Bpk H. Sofwan Saleh, mantan ketua P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020
21 Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020
Tanggung  jawab  pendidikan  orang  tua  seolah-olah  telah  selesai  dengan  menyerahkan pendidikan anak pada sekolah.
Anak  menjadi  kelompok  yang  sangat  rentan  terhadap  tindak  kekerasan  karena  anak selalu  di  posisikan  sebagai  sosok  yang  lemah  atau  yang  tidak  berdaya  dan  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  dengan  orang-orang  dewasa  di  sekitarnya.  Hal  inilah  yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.
Berbicara mengenai kekerasan anak, akan ditemukan bahwa anak bisa menjadi subjek atau pelaku maupun objek kekerasaan. Anak sebagai pelaku biasanya dikarenakan ia memiliki pengalaman sebagai objek kekerasan itu sendiri. Walaupun anak merupakan pelaku, namun di mata  hukum  mereka  tetap  anak-anak  yang  belum  mampu  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  kecuali  anak  tersebut  melakukan  kejahatan  berulang-ulang  dan  juga  kasusnya menghilangkan nyawa orang lain.
Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindakan  kriminal  sangat dipengaruhi  beberapa  faktor  lain  diluar  diri  anak  seperti  pergaulan,  pendidikan,  teman bermain  dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya adalah  merupakan  proses  meniru  ataupun  terpengaruh  tindakan  negatif  dari  orang  dewasa atau orang disekitarnya.
Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak adalah pencurian dan asusila. 22 Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari  arus  informasi  yang  begitu  terbuka  saat  ini.  Media  massa  begitu  mudah  menayangkan tindakan kejahatan, bahkan secara detail menyajikan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah  pendekatan restorative  justice melalui  upaya  diversi.  Keadilan  restoratif  merupakan sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan menitikberatkan pada kebutuhan dengan melibatkan masyarakat, sehingga korban yag dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dilibatkan didalamnya. 23
Diversi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau  tidak
22 Wawancara  dengan  Prastiwi  tegar  ardyta,  Anggota  pengurus  harian  P2TP2A  Kabupaten  Siak,  2  September 2020
23 I Ketut Sudira, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga (Yogyakarta: UII Press, 2016), 18
meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada  masyarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya.  Penerapan  diversi dapat  dilakukan  disemua  tingkat  pemeriksaan,  dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak negatif  keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan  tersebut. 24 Oleh  karena  itu,  tidak  semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan  memberikan  alternatif  bagi  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  maka atas  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  dilakukan  diversi  demi  kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. 25
Diversi  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  ( protection  and rehabilitation) kepada  pelaku  sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak  menjadi  pelaku  kriminal dewasa.  Diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dilaksanakan  oleh  ketiga  komponen sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan  hingga  pengadilan. Tujuan  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak  semata-mata  bertujuan  untuk menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  lebih  difokuskan  pada pertanggungjawaban  pelaku  terhadap  korban  tindak  pidana,  demi  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.
Pada  tahun  2018,  jumlah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Kabupaten  Siak, yaitu sebanyak 29 orang, dan  pada tahun 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum adalah  sebanyak  26  orang. 26 Penyelesaian  perkara  pidana  anak  di  Kabupaten  Siak  ditempuh melalui proses diversi dan pidana penjara. Pidana penjara umumnya dijatuhkan terhadap anak yang  telah  berulangkali  melakukan  tindakan  kejahatan  yang  sama,  ancaman  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun,  serta  proses  diversi  tidak  menghasilkan kesepakatan. Adanya anak yang kembali melakukan pelanggaran hukum menandakan proses penghukuman  peradilan  pidana  formal  dengan  memasukkan  anak  ke  dalam  penjara  ternyata tidak  berhasil  menjadikan  anak  jera  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik.  Penjara  justru seringkali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan  peran Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  menanggulangi  tindak  pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah: 27
24 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47
25 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk diHukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137
26 Wawancara dengan Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, 30 Juli 2020
27 Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020

## a. Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat
Melakukan  penyuluhan  anti  kekerasan  terhadap  anak,  seperti  yang  pernah  dilakukan pada  tahun  2018  di  Kampung  Tanjung  Kuras,  Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak. Penyuluhan  ini  bertujuan  memberikan  edukasi  atau  pengetahuan  kepada  masyarakat  agar lebih  memperhatikan  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dengan  menjauhkan  anak  dari tindakan kekerasan, melindungi hak-hak anak dari tindakan-tindakan yang buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak.
Disamping  itu  penyuluhan  ini  berusaha  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat agar  apabila  melihat  terjadinya  tindakan  atau  perbuatan  yang  menyangkut  kekerasan  pada anak baik secara fisik maupun psikis agar segera melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib dan juga korban kekerasan pada anak segera mendapatkan pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis anak.

## b. Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Siak
Dalam  rangka  program  preventif  (pencegahan)  maka  P2TP2A  Kabupaten  Siak mengadakan goes  to  school untuk  sosialisasi  pencegahan  kenakalan  remaja  serta  antisipasi pengaruh  LGBT  di  lingkungan  sekolah,  seperti  yang  pernah  dilakukan  di  SMP  Negeri  1 Mempura  pada  tahun  2018.  Pada  kesempatan  ini  juga  menyampaikan  kepada  para  siswa tentang  kedisiplinan  dalam  menjalankan  aturan-aturan  yang  ada  serta  jangan  sampai terjerumus  kedalam  perilaku  menyimpang  terutama  pergaulan  bebas,  narkoba,  dan  bahaya LGBT.  Usia  remaja  adalah  usia  yang  sangat  rentan  terhadap  pengaruh-pengaruh  negatif, sehingga  diharapkan  remaja  diberikan  pendidikan  dan  pengawasan  yang  baik  sehingga mampu  menjadi  remaja  yang  berprestasi  dan  jauh  dari  perilaku  menyimpang  yang  dapat merusak masa depan remaja tersebut.
Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja serta antisipasi LGBT di lingkungan sekolah juga pernah dilakukan di SMP Negeri 1 Siak pada tahun 2018. Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terutama pihak sekolah memberikan pengaruh positif yang besar terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  remaja  serta  juga  melakukan  pengawasan  pada remaja  di  sekolah.  Disamping  itu,  juga  bertujuan  agar  remaja  membekali  diri  dengan meningkatkan  keimanan,  akhlak  dan  mental  yang  baik  agar  mampu  menjadi  remaja  yang berprestasi  dan  terhindar  dari  pengaruh-pengaruh  negatif  yang  dapat  merusak  perilaku  dan masa depan remaja itu sendiri.

## c. Melakukan  konsolidasi  serta  koordinasi  permasalahan  kasus  perempuan  dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau
Untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  pelayanan  terhadap  perempuan  dan  anak  di Kabupaten  Siak,  terutama  dalam  penyelesaian  kasus  yang  mengalami  kebuntuan,  maka P2TP2A  Kabupaten  Siak  perlu  konsolidasi  dan  koordinasi  ke  UPT  P2TP2A  Provinsi  Riau agar dapat membantu memberikan solusi dan membantu tindak lanjut penanganan kasus yang belum tuntas dan memerlukan penyelesaian.
d. Melakukan  pengawasan  secara  bertahap  terhadap  kasus-kasus  yang  sudah diberikan  pendampingan  sehingga  korban  benar-benar  pulih  dari  kekerasan yang dialaminya
P2TP2A  Kabupaten  Siak  selalu  berupaya  melakukan  pengawasan  terhadap  proses pendampingan yang diberikan, selain itu P2TP2A juga bersama Psikolog dan Fungsional UPT P2TP2A Provinsi Riau dalam rangka tindak lanjut pendampingan psikologis  yang diberikan. Ini bertujuan agar semua kasus kekerasan yang terjadi pada anak dapat dilakukan evaluasi dan diawasi proses pendampingan yang telah diberikan sehingga mampu menjadi bahan masukan untuk  perbaikan  pendampingan  dimasa  yang  akan  datang.  Selain  itu  juga  diharapkan  dapat melihat  bagaimana  perkembangan  kondisi  korban  baik  fisik  maupun  psikologisnya, disamping  itu  juga  mengetahui  bagaimana  perkembangan  kasus  atau  proses  hukum  pelaku kejahatan tersebut.
Berdasarkan  teori  kedaulatan  hukum  yang  dikembangkan  oleh  Krabbe,  dikatakan bahwa  yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara  adalah  hukum.  Hukum  tertulis merupakan  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Komitmen pemerintah dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah  undang-undang  yang  mendukung  program  mengakhiri  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  adalah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT).  Kemudian  untuk  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
Berdasarkan teori perlindungan hukum, apabila dikaitkan dengan fungsi hukum untuk memberikan  perlindungan.  Perlindungan  adalah  pemberian  jaminan  atas  keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan pada masa yang akan datang,  hakikat  perlindungan  hukum  terhadap  anak  bukan  saja  terletak  pada  instrumen hukumnya,  namun  perangkat-perangkat  lainnya  seperti  masyarakat,  lingkungan,  budaya  dan jaminan masa depan  yang cerah.. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha  perlindungan anak merupakan  usaha  yang  kreatif  yang  menjadikan  anak  dapat  hidup  mandiri,  yakni  anak memiliki  kemampuan  dan  kemauan  menggunakan  hak-haknya  dan  melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.
FAKTOR-FAKTOR  YANG  MENJADI  PENGHAMBAT  DALAM  MELAKUKAN OPTIMALISASI  PERAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  DAN  ANAK  (P2TP2A)  DALAM  PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK

## a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional
Pasal  22  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa:  “Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  memberikan dukungan  sarana,  prasarana,  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan Perlindungan  Anak.”  Peran  tenaga  profesional  merupakan  faktor  pendukung  dalam melaksanakan  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  terhadap  anak  korban  tindak pidana, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Pekerja Sosial yang menyatakan bahwa Pekerja Sosial  adalah  seseorang  yang  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  nilai  praktik  pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi, 28 demikian pula halnya dengan seorang Psikolog.  Maka  dari  itu,  diperlukannya  peran  gabungan  antara  psikolog  dan  pekerja  sosial sebagai  sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam  menganalisa  keadaan  psikis  dan  sosial  anak serta memberikan solusi terhadap keadaan tersebut.
Demikian juga dengan sumber daya manusia yang menangani anak korban kekerasan. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  ini  tidak  hanya  dari  sisi  kuantitas  tetapi  juga  kualitas. Semakin  banyaknya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  harus  ditangani  menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia juga semakin  bertambah. Di sisi lain,  jumlah relawan juga tidak dapat diharapkan.
28 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

## b. Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor
Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa:  “Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali berkewajiban dan  bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan  Anak.” artinya bahwa,  penyelenggaraan  perlindungan  anak  berupa  pendampingan  dan  pelayanan  dapat dilakukan  apabila  ada  pengaduan  atau  laporan  dari  keluarga  atau  korban.  Namun,  fakta  di lapangan  menunjukkan  dalam  beberapa  kasus  yang  telah  terjadi  tidak  adanya  pengaduan kasus  dikarenakan  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  dilakukan  oleh  orang  yang dikenal dekat dengan korban seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak perempuan dan saudara  laki-laki  terhadap  saudara  perempuannya 29 .  Seringkali  masyarakat  atau  keluarga menganggap  masalah  kekerasan  pada  anak  merupakan  aib  keluarga  sehingga  malu  apabila harus diketahui oleh orang lain.

## c. Kurangnya  Anggaran  dalam  Melakukan  Pendampingan  terhadap  Korban Kekerasan pada Anak
Anggaran  yang  tidak  mencukupi  merupakan  kendala  yang  cukup  besar  yang  harus dihadapi  oleh  petugas  P2TP2A  Kabupaten  Siak,  sehingga  tidak  maksimal  dalam  hal melakukan  pendampingan,  penyuluhan  dan  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak, terutama  untuk  daerah-daerah  yang  ada  dipelosok,  yang  jauh  dari  akses  komunikasi  dan transportasi  yang  tidak  memadai.  Tetapi  karena  didorong  oleh  rasa  pengabdian  dan kemanusiaan,  petugas  tetap  bertahan,  dan  diharapkan  kedepan  ada  anggaran  yang  lebih maksimal  terhadap  pelaksanaan  pendampingan  dan  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap anak oleh P2TP2A Kabupaten Siak.
29 Sulfi  Purnamasari,  Kusworo  dan  Purwati  Yuni  Rahayu,  “Upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan  dalam  menciptakan  lingkungan  ramah  keluarga”, Jurnal  Loyalitas Sosial,  Journal  of  Community Services in Humanities and Social Sciences 1 no 2 (2019): 72
UPAYA  DALAM  MENGATASI  HAMBATAN  MELAKUKAN  OPTIMALISASI PERAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN ANAK  (P2TP2A)  DALAM  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK
a Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Siak  melalui  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (DP3AP2KB)  Siak  Membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  di  14 Kecamatan
Pemerintah  Kabupaten  Siak  melakukan  sosialisasi  penyelenggaraan  perlindungan anak  di  14  Kecamatan  dengan  sasaran  RT  dan  RW,  sosialisasi  sekolah  ramah  anak  14 Kecamatan  sasaran  guru  dan  siswa,  kegiatan  pelatihan  penanganan  kekerasan  terhadap Perempuan  dan  anak  sasaran  Satgas  KDRT  di  Kecamatan,  pembinaan  Perlindungan  Anak Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM),  serta  sosialisasi  anak  berhadapan  dengan  hukum (ABH). 30 Memberikan pelayanan pendamping hukum dan tenaga psikolog klinis secara gratis kepada korban dan pelaku. Pada tahun 2017 dan 2018 lalu juga dilakukan kegiatan kampanye anti  kekerasan  di  14  Kecamatan,  dan  menyebarkan  brosur/leaflet,  banner  anti  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  14  Kecamatan,  serta  mensosialisasikan  pusat  layanan terpadu P2TP2A, alur pelayanan, nomor kontak pengaduan ke masyarakat.”
b Melakukan Sosialisasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta Pelatihan bagi Satgas KDRT Perwakilan yang Ada di 14 Kecamatan 31
Sosialisasi  ini  sangat  penting  diberikan  dan  dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui dampak terjadinya kekerasan pada anak, selain itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan  anak  dimasa  yang  akan  datang,  sehingga  masyarakat  harus  diberikan  pemahaman tentang  pentingnya  melakukan  tindakan  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak,  begitu  juga pelatihan  bagi  satuan  tugas  (Satgas)  yang  diberi  tugas  memberikan  pendampingan  dalam rangka pencegahan kekerasan pada anak.
Masyarakat  harus  diberikan  pemahaman  bahwa  kekerasan  pada  anak  bukanlah masalah  internal  sebuah  keluarga  sehingga  tidak  perlu  diketahui  oleh  orang  lain,  tetapi sebaliknya  kekerasan  pada  anak  adalah  tanggungjawab  kita  bersama  termasuk  juga
30 http://www.infosiak.com/cegah-kekerasan-anak-dan-kdrt-dp3ap2kp-siak-bentuk-satgas-di-14-kecamatan, 2 September 2020
31 Wawancara dengan Bpk Muhamad Yusrizal, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020.
pemerintah sehingga setiap terjadinya kekerasan pada anak haruslah diproses menurut hukum yang  berlaku  termasuk  apabila  dilakukan  oleh  orang  tua  sendiri,  karena  anak  merupakan harapan  dan  generasi  penerus,  maka  apabila  terjadi  kekerasan  sangat  berpengaruh  pada tumbuh  kembang  anak  dan  perkembangan  kepribadian  anak,  oleh  karena  itu  sudah  menjadi tanggungjawab  kita  bersama  untuk  selalu  memberikan  perlindungan  pada  anak,  apabila terjadi  kekerasan  segera  dilaporkan  pada  pihak  yang  berwajib  dan  anak  harus  mendapatkan pendampingan dan pemulihan dari kekerasan yang dialaminya.

## c Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Anggaran yang Masih Sangat Minim
Anggaran yang sangat terbatas membuat petugas P2TP2A mengalami kesulitan untuk turun  kelapangan  atau  menemui  para  korban  kekerasan  pada  anak  dalam  melakukan pendampingan  dan  penyuluhan,  apalagi  menjangkau  daerah-daerah  di  pelosok  yang  sulit dilalui dengan transportasi darat, membutuhkan waktu beberapa jam perjalanan untuk sampai di daerah tersebut dan ini menjadi tantangan sendiri bagi petugas di P2TP2A. Namun karena didorong  oleh  rasa  kemanusiaan  dan  pengabdian  membuat  para  petugas  tetap  bertahan  dan melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Meskipun  penyampaian  anggaran  dan  keluhan  minimnya anggaran  sudah  sering  disampaikan  dalam  setiap  pertemuan  dengan  pemerintah  daerah Kabupaten Siak, tetapi selalu tidak menemui solusi, 32 padahal tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh P2TP2A cukup besar, tidak hanya pendampingan pada kasus kekerasan pada  anak  tetapi  juga  kekerasan  pada  perempuan,  sehingga  anggarannya  harusnya diprioritaskan.    Seharusnya  P2TP2A  diberikan  anggaran  tersendiri  untuk  mengatur  dan mengurus  setiap  program-program  yang  akan  dilakukan  sehingga  program  tersebut  dapat terlaksana  dengan  baik,  karena  pendampingan  dan  penyuluhan  tersebut  sifatnya berkelanjutan,  tidak  hanya  sekali  saja  tetapi  ada  tahapan-tahapannya,  disamping  itu  juga melakukan  pengawasan  pada  setiap  kasus  kekerasan  pada  anak,  bagaimana  kondisi  korban sekaligus  perkembangan  kasus  kekerasan  pada  anak  tersebut,  dan  tentu  semua  ini  sangat didukung oleh anggaran yang baik.
32 Wawancara dengan Bpk H. Sofwan Saleh, mantan ketua P2TP2A Kabupaten Siak, 2 September 2020.

## KESIMPULAN
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (P2TP2A) merupakan lembaga layanan  yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seperti; kekerasan fisik terhadap istri dan anak, kekerasan psikis, kekerasan/pelecehan  seksual,  dan  penelantaran  rumah  tangga.  Sejak  tahun  2020,  P2TP2A Kabupaten  Siak  sudah  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA),  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  dan  memberikan  perlindungan  kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Siak  adalah,  melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah  di  seluruh  Kabupaten  Siak,  melakukan  konsolidasi  serta  koordinasi  permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta melakukan pengawasan secara  bertahap  terhadap  kasus-kasus  yang  sudah  diberikan  pendampingan  sehingga  korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya.
Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  P2TP2A  Kabupaten  Siak  dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, kurangnya sumber daya manusia yang  profesional,  korban  dan/atau  keluarga  yang  tidak  melapor,  kurangnya  anggaran  dalam melakukan  pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  pada  anak.  Upaya  yang  dilakukan dalam  mengatasi  hambatan  tersebut  adalah Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Siak melalui  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Siak membentuk Satuan Tugas (Satgas) di 14 Kecamatan, melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta pelatihan bagi  Satgas  KDRT perwakilan  yang  ada di  14 kecamatan, berkoordinasi  dengan pemerintah daerah terkait anggaran yang masih sangat minim.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Galtung, Johan, Kekuasaan dan Kekerasan , Yogyakarta, Kanisius, 1992
H.S,  Salim, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta,  PT  RajaGrafindo  Persada, 2010
Ketut, I Sudira, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga , Yogyakarta, UII Press, 2016
Mahmud, Peter, Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Nasir, M, Djamil, Anak Bukan untuk diHukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2013
Prakoso, Abintoro Hukum Perlindungan Anak , Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016
Purba,  Jonlar, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice , Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017
Rasjidi,  Lili  dan  B.  Arief  Sidharta, Filsafat  Hukum  Mazhab  dan  Refleksi ,  Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 1994
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
Santoso , Topo, Kriminologi , Jakarta, Grafindo Persada, 2002
Sambas,  Nandang, Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Graha Ilmu, 2010
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2006
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, PT Refika Aditama, 2001
Wijaya, Andika, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual , Jakarta, Sinar Grafika, 2016
Wiyono, R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Yulia, Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

## B. Jurnal
Alit Kurniasari, Dampak kekerasan pada kepribadian anak, Sosio Informa 5, no. 1 (2019)
Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum 3 no 1 (2019)
Ayu  Setyaningrum,  Ridwan  Arifin,  Analisis  Upaya  Perlindungan  dan  Pemulihan  Terhadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-anak  dan Perempuan, Jurnal Ilmiah Muqoddimah 3 no 1 (2019)
Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan , Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 7 no 5 (2018)
Mamay  Komariah  dan  Evi  Noviawati,  Model  penanganan  anak  korban  kekerasan  seksual berbasis  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Pangandaran, Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 7  no  2 (2019)
Sulfi  Purnamasari,  Kusworo  dan  Purwati  Yuni  Rahayu,  Upaya  pencegahan  kekerasan terhadap  anak  dan  perempuan  dalam  menciptakan  lingkungan  ramah  keluarga, Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences I no 2 (2019)
Thathit  Manon Andini,  Tutik Sulistyowati, dkk,  Identifikasi  Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA ) 2 no 1 (2019)

## C. Internet
Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak, 18 Februari 2020 https://mediacenter.riau.go.id,
C egah kekerasan dp3ap2kp siak bentuk satgas di 14 kecamatan, 2 September 2020 http://www.infosiak.com/cegah-kekerasan-anak-dan-kdrt-dp3ap2kp-siak-bentuk- satgas-di-14-kecamatan

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Peraturan  Bupati  Siak  Nomor  39  Tahun  2017  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)