## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## UNDERSTANDING OF THE MUI AND ITS IMPLEMENTATION OF MUDARABAH CONTRACTS AT INDONESIAN ISLAMIC BANKS IN TABAGSEL

## PEMAHAMAN MUI DAN IMPLEMENTASINYA TENTANG AKAD MUDARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI TABAGSEL
Dame Siregar 1 , Fauzi Rizal 2 , Sawaluddin Siregar 3 , Neila Hifzhi Siregar 4 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 1,2,3,4 damesiregar03@gmail.com 1 , fauzirizal@gmail.com 2 , sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id 3 , neilahifzhi@gmail.com 4

## ABSTRACT
All  the  arguments  that  forbid  mudarabah  contracts  in  BSI,  are  still  general  meanings,  can  still  be compromised with other arguments that are not forbidden. The mudarabah contract has many arguments that justify it, including QS al-Baqoroh, 275, -283 and the hadith narrated by Ibn Majah number 2331 and narrated by ad-Darimi number 2940. Supporting verses are verses related to the hasan qordon (QS al- Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al-Hadid 57:11 and 18, at- Tagobun 64:17, al-Muzzammil, 73:20. If a deed has more benefits than harm, it is halal. The lawfulness of lending is not the loan contract but the reason for mutual consent, mutual benefit, the data may eat first in the shop and then pay. The marriage contract is a pillar of marriage, the purpose of which is to make it lawful to have sexual intercourse with one's spouse. The permissibility of mudarabah contracts in terms of general issues, if there are right and wrong actions in the action, but more good than wrong, the law is halal, and can maintain the objectives of maqosyidusy sayriah (QS al-Baqoroh 2: 219) and added to the hadith which contains no harm and harm between sohibul mal and BSI and customers.
Keywords: Mudarabah Agreement, BSI, MUI Tabagsel

## ABSTRAK
Semua dalil yang mengharamkan akad mudarabah di BSI, masih makna umum, masih bisa dikompromikan dengan dalil lain bukan haram. Akad mudarabah itu banyak dalil yang menghalalkannya antara QS al- Baqoroh, 275, -283 dan hadis riwayat Ibn Majah nomor 2331 dan Riwayat ad-Darimi nomor.2940. Ayat pendukungnya adalah ayat berkaitan dengan qordon hasan (QS al-Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al-Hadid 57:11  dan  18,  at-  Tagobun  64:17,  al-Muzzammil,  73:20.  Jika  amal  lebih  banyak  manfa‟at  daripada mafsadat hukumnya halal. Halalnya pinjman bukan akad pinjaman tetapi sebab dasar sama rido, untung bersama, datanya boleh makan duluan di kedai baru dibayar. Akad nikah adalah rukun nikah, tujuannya halal senggama dengan suami isteri. Halalnya akad mudarabah dari segi masalahat umum, jika ada dalam perbuatan itu ada perbuatan yang benar dan salah, namun lebih banyaka yang baik daripada yang salah maka  hukumnya  halal,  serta  dapat  menjaga  tujuan  maqosyidusy  sayriah  (QS  al-Baqoroh  2:219)  dan ditambah hadis yang isinya tidak boleh kemudratan dan memudratkan antara sohibul mal serta BSI dan nasabah.
Kata Kunci: Akad Mudarabah, BSI, MUI Tabagsel

## PENDAHULUAN
Pemahaman  terhadap  dalil  MUI yang  mengahramkan  akad  mudarabah, masih  bisa  dikompromikan  menjadi halal. Perbedaan itu terjadi karena sudut pandang  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu itu perlu diskusikan makna dalil tersebut dengan  teman  lain.  Adapun  dalil  MUI Tabagasel haramnya akad mudarabah di BSI  antara  lain:  QS  al-Baqoroh  2:185, QS  al-Baqoroh  2:283,  QS  al-Baqoroh 2:275, QS Ali „Imron 3:130.
Sedangkan  dalil  halal  akad mudarabah di BSI yang digunakan oleh
MUI  Tabagsel  adalah  sebagai berikut:  Riwayat  ad-Darimi  nomor .2940, Riwayat Ibn Majah nomor.2331, S al-Baqoroh, 2:219, QS al-„Ashr 103:1- 3.
Menurut  ulama  Tapanuli  Bagian Selatan,  sebahagian  ulama  sepakat bahwa  mudarabah  tidak  dipersoalkan atau diperbolehkan. Bilamana seseorang memberikan  modal/  dana  kepada  orang
lain dengan kesepakatan untuk diperdagangkan dan laba dari perdangan di  bagi  bersama.  Kalau  seandainya seseorang mempercayakan barang untuk dijual belikan dengan mengatakan “jual lah  barang  ini,  dan  uangnya  jadikan qiradh (potongan), maka yang demikian tidak  sah.  Tetapi  sebahagian  ulama mengatakan sah-sah saja kalaupun uang dijadikan  sebagai  qiradh  (potongan).
Ulama Tapanuli Bagian Selatan mengatakan,  beberapa  ketentuan  yang mesti dipahami dalam mudarabah, antara lain: 1. Mudarabah boleh ditentukan waktu berakhirnya 2. Mudarabah  sangat  tidak  dianjurkan menghubungkan  dengan  kejadian dimasa akan 3. datang yang belum tentu kejadiannya. 4. Mudarabah  padanya  tidak  terdapat ganti  rugi.  Melainkan  timbul  dari kesengajaan, kelalaian, atau berbuat curang pada perjanjian 5. Bila kedepannya terjadi perselisihan di antara pihak yang berakad, maka dalam menyelesaikan dengan musyawarah bila tidak ada kesepakatan maka dilakukan dengan Badan Arbitrase Syariah
Dari beberapa dalil dipahami akad pada  BSI  adalah  perjanjian  yang dilakukan  setelah  pihak  bank  syariah indonesia mendapat persetujuan dan ijin dari shohibul mal untuk di investasikan. Sehingga mendapat beberapa
keuntungan  dari  akad  yang  dimaksud. Diantaranya  atas  pertimbangan  yang dilakukan  oleh  pihak  BSI  yang disesuaikan dengan inflasi keuangan dan atau moneter pada nasabah.

## METODE PENELIETIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif analisis. Adapun sumber data yang dijadikan acuan untuk
mendapatkan  informasi  yang  terkait pengurus  MUI  seksi  Fatwa.  Subjek penelitian  ini  adalah  MUI  di  Indonesia (MUI  Kabupaten  Padanglawas  Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan,  Serta  Organisasi Keagamaan  NU  dan  Muhammadiyah). Data  dalam  penelitian  ini  berupa  hasil dari deef interviu (wawancara mendalam),  berupa  rekaman,  teks, catatan peneliti. HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN
1. Analisis MUI terhadap dalil Bolehnya akan Mudarabah di BSI
Secara  etimologi  kata  mudarabah berakar  dari  dharabah  yadhribu  seperti yang  termaktub  dalam  al-Qur‟an  surah al-Muzammil  ayat  20,  QS  al-Jumuah ayat 10, Q.s al-Baqarah ayat 198. Term mudarabah  dalam  akad  atau  perjanjian memiliki  banyak  pengertian.  Untuk dipahami  tepat  sasaran  seharusnya dikembalikan pada bentuk ikatan kedua belah  pihak.  Sedangkan  akad  menurut terminologi adalah keputusan, ikatan dan penguatan  yang  didalamnya  termuat nilai-nilai Syariah. (Ascarya, 2008: 35). Dengan  pandangan  lain  bahwa  akad merupakan  suatu  komitmen  dalam keterikatan  sesuatu  yang  lain  dan bertekad untuk melaksanakan baik yang timbul dari satu pihak misalnya, wakaaf, talak, dan sumpah. Maupun yang timbul dari  dua  belah  pihak  semisal  jual  beli, sewa, wakalah, dan gadai.
Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan  bahwa  akad  merupakan sebuah  perjanjian  diantara  beberapa orang,  dan  atau  dua  lebih  dengan membuat  sebuah  kesepakatan  bersama. Istilah  pendanaan  (pembiayaan)  pada pokonya  adalah  i  belive,  i  trust  (saya mempercayai  atau  saya  menaruh kepercayaan). Istilah pembiayaan dimaknai  dengan  kepercayaan(trust)
adalah  instansi  pembiayaan  selaku shahibul  mal  mempercayakan  pada orang  untuk  dilakukan  amanah  yang diperuntukkan. Dana atau modal tersebut mesti  dipergunakan  dengan  cara  adil, baik  melalui  sebuah  ikatan  dan persyaratan yang jelas dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.
Pembiayaan pada BSI dengan cara kredit  sangat  berbeda  dengan  bank konvensional.  Pada  BSI  return  pada pembiayaan bukan dalam bentuk bunga, melainkan disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian (akad) yang
tersedia  pada  BSI.  (Ismail,  2011:  106). Pada BSI tidak ada istilah kredit. Karena skema  yang  diterapkan  sangat  berbeda dengan bank konvensional, pada pihak- pihak  yang  membutuhkan  dana  dalam penyalurannya.  Dimana  dalam  hal  ini BSI  memberikan  pendanaan  pada nasabah  yang  membutuhkan  dalam bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan tidak  dikategorikan  sebagai  utang piutang. Melainkan di istilahkan dengan investasi  atas  pemberian  BSI  kepada nasabah dalam melakukan usaha.
Perjanjian  atau  akad  yang  hampir sama dengan investasi adalah
mudharabah adalah bentuk kerja sama si pemberi  modal  (shahibul  mal)  dengan pengelola  modal  (mudharib)  pada pembahasan  ini  adalah  BSI.  Pemilik dana  sebagai  investor  murni  yang bertanggung  jawab  aspek  sharing  risk dan  return  dari  BSI.  Oleh  karena  itu, deposan  bukanlah  lender  atau  kreditor istilah pada bank konvensional. (Gemala Dewi, 2006: 83).
Mudarabah dapat dimaknai sebagai yang menyerahkan atau menyalurkan  modal  uang  pada  orang yang berdagang misalnya. Dalam hal ini yang menyalurkan modal uang mendapatkan  prosentase  keuntungan. Usaha  ini  melibatkan  beberapa  orang, dimana pihak yang memiliki modal tidak pandai  berbisnis,  namun  orang  yang
pandai  berbisnis  tidak  mempunyai modal.  Melalui  cara  ini  mereka bekerjasama untuk salaing melengkapi.
Pada  operasional  akad  perjanjian mudarabah, pendanaan seluruhnya dipersiapkan  oleh  shahibul  mal  (BSI) dan  hasil  labanya  dibagi  kedua  belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Bila  terjadi  kerugian  bukan  akibat  dari kelalaian dari mudarib (pengelola), maka kerugian  akan  ditanggung  oleh  BSI. Dalam  operasional  usaha  shahibul  mal tidak  boleh  sama  sekali  ikut  campur walaupun  tetap  diperbolehkan  untuk mengawasi  kinerja  dari  jalanya  usaha. Mudarabah adalah akad yang disepakati oleh  nasabah  dengan  pihak  BSI  dalam pembiayaan dengan bagi hasil keuntungan  berdasarkan  kesepakatan bersama.
Sedangkan  pada  profit  sharing (bagi  hasil)  sebagai  karakteristik  dan dasar  dalam  operasional  pada  BSI. Secara hukum islam prinsip dilandaskan kepada  kaidah  al-mudharabah.  Melalui dasar  ini  BSI  sebagai  mitra  kepada nasabah  yang  menyimpang  uang maupun  pengusaha  yang  meminjam uang. Melalui nasabah yang menyimpan uang BSI diposisikan sebagai mudharib (pengelola), sedangkan yang menyimpan diposisikan sebagai shahibul mal  (penyandang  dana).  Kedua  belah pihak mengadakan perjanjian mudarabah  yang  berkesepakatan  untuk pembagian  laba  dan  atau  keuntungan masing-masing pihak.
Menurut  ulama  Tapanuli  Bagian Selatan,  sebahagian  ulama  sepakat bahwa  mudarabah  tidak  dipersoalkan atau diperbolehkan. Bilamana seseorang memberikan  modal/  dana  kepada  orang lain dengan kesepakatan untuk diperdagangkan dan laba dari perdangan di  bagi  bersama.  Kalau  seandainya seseorang mempercayakan barang untuk dijual belikan dengan mengatakan “jual lah  barang  ini,  dan  uangnya  jadikan
qiradh (potongan), maka yang demikian tidak  sah.  Tetapi  sebahagian  ulama mengatakan sah-sah saja kalaupun uang dijadikan sebagai qiradh (potongan).
Ulama  Tapanuli  Bagian  Selatan mengatakan,  beberapa  ketentuan  yang mesti dipahami dalam mudarabah, antara lain :
1. Mudarabah  boleh  ditentukan  waktu berakhirnya
2. Mudarabah  sangat  tidak  dianjurkan menghubungkan  dengan  kejadian dimasa akan datang yang belum tentu kejadiannya.
3. Mudarabah  padanya  tidak  terdapat ganti  rugi.  Melainkan  timbul  dari kesengajaan,  kelalaian,  atau  berbuat curang pada perjanjian
4. Bila  kedepannya  terjadi  perselisihan di  antara  pihak  yang  berakad,  maka dalam menyelesaikan dengan musyawarah bila tidak ada kesepakatan  maka  dilakukan  dengan Badan Arbitrase Syariah. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa  mudarabah  dapat  diqiyaskan (sebagai  dalil  qiyas)  pada  musaqah (mempercayakan seseorang untuk mengelola pertanian) memang diharapkan  oleh  masyarakat.  Realita dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada yang kaya, miskin, ada yang kuat, lemah. Sering  dijumpai  orang  yang  memiliki modal  tidak  mampu  untuk  mengelola perkebunan.  Sementara  sebahagian manusia  memilik  keterampilan,  ahli dalam  pertanian  tetapi  tidak  memiliki uang,  modal  yang  bisa  membangun pertanian tersebut. Oleh karenanya, kerja sama  adalah  sebagai  solusi  untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak supaya mendapatkan keuntungan.( Helmi Karim,1993: 12). Berikut  beberapa  ketentuan  yang harus diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan cara akad mudarabah, yaitu : 1) Ijab  qabul.  Akad  perjanjian  terjadi bila  adanya  ijab  qabul.  Ijab  qabul dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak yaitu  shohibul  mal  atau  kuasanya (yang punya modal) dengan mudharibatau  kuasanya  (pengelola usaha). 2) Modal/ uang/ barang tersedia. Modal diserahkan sepenuhnya untuk dikelola mudarib usai akad disepakati. Atau bila ada kesepakatan penyerahan  modal  dilakukan  secara bertahap. Tahap penyerahan dan masa pembiayaan harus jelas dan lengkap. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi multi tafsir dikemudian hari terutama pada  waktu  pembagian  keuntungan. Demikian  juga  pada  pihak  yang bertanggung  jawab  bila  keinginan tidak  sesuai  rencana  semisal  terjadi kerugian  disebabkan  yang  tidak diinginkan seperti overmacht (keadaan memaksa) ataupun kelalaian mudharib. 3) Bagi  Hasil  termasuk  resiko  usaha. Dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yang berdasarkan asas suka dan kerelaan. 4) Kegiatan usaha yang jelas. Walaupun sipemilik modal tidak dapat menentukan  usaha  yang  harus dikelola. Mudharib harus menjelaskan tujuan penggunaan dana dan diketahui oleh si pemilik modal.
Secara  umum  mudarabah  berfokus pada  usaha  kemitraan,  waralaba, pembiyaan modal, investasi.
Sedangkan  syarat  sah  akad mudarabah  terkait  dengan  rukun mudrabah  yang  telah  dijelaskan.  Ada beberapa syarat adalah:
a. Orang berakad Orang yang melakukan akad perjanjian  atau  yang  melakukan transaksi  mesti  orang  yang  memiliki kecakapan  hukum  supaya  dapat mempertanggung  jawabkan  semua akibat  yang  muncul  dari  akad
perjanjian  dimaksud.  Bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya  dan  mendapatkan  hak yang  seharusnya.  Tambahan  untuk mudarib disamping  diatas,  mesti bijaksana dalam pemanfaatan modal.
Karena mudarib adalah  sebagai perwakilan, yang dipercayakan dalam mengelola modal tersebut.
b. Ketersediaan Modal
Modal yang dimaksudkan dalam akad mudarabah adalah uang. Sayid Sabiq menjelaskan  dalam  Fiqh  Sunnah, kalau seandainya modalnya berbentuk  emas,  maka  itu  tidak diterima  dikarenakan  berat  untuk menentukan keuntungan. Selanjutnya jumlah  uang  tersebut  harus  jelas untuk  menentukan  jumlah  modal yang  harus  dibutuhkan  sehingga mudah pula dalam membagi keuntungan.  Uang  tersebut  harus cash/  langsung  diterima,  bila  uang tersebut  dalam  bentuk  utang  maka tidak  dapat  dijadikan  sebagai  modal akad  mudarabah.  Terkecuali  dalam bentuk wadiah (titipan).(Gufran Masadi, 2002: 197) c. Laba atau keuntungan Keuntungan  dalam  akad  mudarabah prosentase harus jelas, tidak menimbulkan kebimbangan. Disamping  prosentase  yang  jelas waktu  pembagian  juga  harus  jelas namun tetap berdasarkan kesepakatan kedua  belah  pihak.  Bila  keuntungan belom  dibagi  sesuai  kesepakatan, maka  seluruh  laba  tetap  milik bersama. Prosentase laba sesuai akad semisal ½, 1/3, atau ¼.
d. Pengelola Pengelola  bertanggung  jawab  penuh dalam pekerjaan, dan tidak diperbolehkan  adanya  keikutsertaan atau campur tangan yang memberikan modal. Walaupun pada tahap perjanjian  pemilik  modal  harus mengetahui  bidang  pekerjaan  apa
yang  dikelola.  Meskipun  pemilik modal  tidak  boleh  campur  tangan, namun  tetap  boleh  mengawasi berjalannya usaha.
e. Ijab dan Qabul Sigat  merupakan  isi  dari  ijab (penyerahan  modal  usaha  dari shohibul mal ) dan qabul (menerimaan untuk  dikelola  dari mudarib ).  Ijab qabul  pada  akad  mudarabah  mesti berdasarkan  suka  sama  suka,  sama- sama  rela  diantara  kedua  yang berakad. Shahibul mal merelakan dan menyetujui  untuk  dikelola  modal usahanya.  Dan mudarib menyetujui untuk mengelola.
2. Analisis MUI tentang Dalil Haramnya  Akad  Mudarabah  di BSI Perjanjian  kerja  sama  atau  yang dinamakan dengan mudarabah merupakan  produk  unggulan  pada  BSI. Karen mudarabah adalah bagian terpenting pada sistem jual beli. Sistem perjanjian  ini  mendominasi  keuntungan
BSI  dari  produk-produk  yang  tersedia. Pada  BSI  istilah  pinjam  meminjam sangat  tidak  relevan.  Dengan  alasan  2 hal,  yang  pertama  dalam  islam  istilah meminjam  adalah  metode  hubungan finansial.  Ada  banyak  cara  yang dianjurkan  dalam  agama  islam  selain pinjam meminjam. Contohnya jual-beli, bagi  hasil  sewa-menyewa  dan  lain sebagainya.  Kedua  istilah  meminjam merupakan  akad  sosial,  bukan  metode komersial.  Maknanya  bila  seseorang meminjamkan  sesuatu  barang  maka dilarang dalam mengembalikan pinjaman  dengan  tambahan  atas  yang dipinjamkan.
Yang  demikian  sangat  sesuai dengan Sabda Nabi SAW “bahwa setiap pinjaman  yang  menghasilkan  manfaat adalah  riba.  Ajaran  islam  menjelaskan bahwa  riba  hukumnya  adalah  haram. Oleh  karenanya  dalam  BSI  pinjaman
tidak dikatakan sebagai kredit melainkan pembiayaan (financing).
Setiap  pinjaman  ada  tambahan dari  peminjaman  adalah  riba,  dalilnya sebagai berikut:
ﺣ ﺪ ﺛﻨ ﺎ أﺑ ﻮ ﺑ ﻜ ﺮ ﻗﺎ ل ﺣ ﺪ ﺛﻨ ﺎ ﺣ ﻔ ﺺ ﻋ ﻦ أ ﺷ ﻌ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟ ﺤ ﻜ ﻢ ﻋ ﻦ إﺑ ﺮ ا ھ ﯿ ﻢ ﻗﺎ ل ﻛ ﻞ ﻗ ﺮ ض ﺟ ﺮ ﻣ ﻨ ﻔ ﻌ ﺔ ﻓ ﮭ ﻮ ر ﺑﺎ Artinya  “  Abu  Bakr  menceritakan kepada  kami,  ia  berkata bahwa Hafsa dari Asy’at dari Hakim  dari Ibrahim berkata :  setiap  pinjam  meminjam yang  sepihak  mendapatkan manfaat  maka  itu  adalah riba.
Dari  hadis  diatas  peneliti  dapat jelaskan  bahwa  bila  ada  diantra seseorang  yang  meminjamkan  sesuatu, dan  salah  seorang  dari  kedua  pihak mengambil  manfaat  atau  keuntungan. Maka  manfaat  atau  untung  itu  adalah riba.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pihak  BSI,  bahwa  yang dilakaukan pihak BSI
saling menguntungkan  antar shohibul  mal
dengan nasabah. Jadi Hadis diatas tidak mengharamkan  akad  mudarabah  pada BSI. Bahkan pihak BSI mendukung dan mengingatkan  supaya  terus  terbina saling menguntungkan.
Diperkuat  dengan  pada  Q.S  al- Baqarah ayat 245
ﻣَ ﻦْ ذَ ا اﻟﱠ ﺬِ ي ﯾُ ﻘْ ﺮِ ض ُ € ﱠَ ﻗَ ﺮْ ﺿ ًﺎ ﺣَ ﺴ َﻨًﺎ ﻓَ ﯿُ ﻀ َﺎ ﻋِ ﻔَ ﮫُ ﻟَ ﮫُ أَ ﺿ ْﻌَ ﺎﻓً ﺎ ﻛَ ﺜِﯿ ﺮَ ةً وَ € ﱠُ ﯾَ ﻘْ ﺒِ ﺾ ُ وَ ﯾَﺒْ ﺴ ُﻂُ وَ إِﻟَ ﯿْ ﮫِ ﺗ ُﺮْ ﺟَ ﻌُ ﻮ نَ Artinya  “Siapakah  yang  mau  memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik maka Allah akan  meperlipat  gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat  ganda  yang  banyak.  Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah  SWT  akan  memberikan  balasan yang berlipat ganda bagi seseorang yang beragama islam membantu/ mempiutangkan kepada shohibul. Allah akan  memberikan  kemudahan  selalu pada  orang-orang  yang  berkerja  sama. Sebaliknya  Allah  akan  menyempitkan rezeki  orang  yang  memiliki  harta berlebih  (kaya)  tetapi  tidak  tergerak hatinya untuk membantu atau menginvestasikan kekayaanya membantu  orang  lemah  ekonomi. Adakalanya musibah akan menghampirnya,  misalnya  kekayaan terbakar,  kecurian,  dirampok  sampai ludes.
Bila  seorang  berkunjung  ke  BSI dengan  harapan  mendapatkan  dana untuk  diperuntukkan  membeli  mobil atau  rumah  misalnya.  Maka  seseorang tersebut  mesti  melaksanakan    jual-beli dengan  BSI  suka  atau  maupun  tidak suka.  Disini  BSI  diposisikan  sebagai penjual dan nasabah diposisikan sebagai pembeli.  Bilamana  BSI  menyalurkan pinjaman (dalam arti konvensional) pada nasabah  untuk  mendapatkan  barang- barang tadi. Maka BSI tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman dimaksud. Disetiap lembaga pasti ingin mendapatkan  keuntungan,  BSI  tentu tidak mungkin melaksanakannya.
Karena  harus  dilakukan  jual-beli,  maka BSI bisa menghasilkan keuntungan dari harga  barang  tersebut.  Dan  keuntungan dari  jual-beli  diperbolehkan  dalam Islam. Q.S. al-Baqarah ayat 275.
Berbeda halnya dengan keperluan semisal  pertanian.  BSI  dan  petani  bisa melakukan  perjanjian  atau  kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam  hal  ini  ada  2  kemungkinan. Pertema  melalui  skema bai’as salam (bagi  hasil).  Bilamana  memanfaatkan metode bai’as  salam (bagi  hasil)  maka pihak  BSI  menjadi  pembeli  dan  petani menjai  penjual.  BSI  membeli  padi  dari pihak  penjual  (petani)  melalui  harga, kualitas  dan  kuantitas  yang  disepakati pada waktu penyerahannya 3 bulan yang
akan  datang  contohnya.  Maka  BSI melakaukan pembayaran setelah
dilakukan  akad  perjanjian.  Pada  saat yang  ditentukan  (jatuh  tempo)  maka petani wajib memberikan padi pada BSI yang  dibeli  sebelumnya.  Padi  itu  dapat dijual  kembali  oleh  pihak  BSI  untuk memperoleh keuntungan.
Bila  akad  perjanjian  pertanian seperti  yang  dijelaskan  oleh  peneliti, maka  menggunakan  bagi  hasil.  Pihak BSI  menyediakan,  menyiapkan  modal yang  dibutuhkan  petani.  Dan  petani adalah  yang  mengelola  modal  atau menggarap  sawahnya.  Kedua  belah pihak mesti ada kesepakatan pembagian hasil sebelum petani megelola perkebunan atau sawahnya. Pada aturan ajaran  islam,  uang  dipersepsikan hanyalah sebagi alat tukar semata bukan sebagai  komoditi.  Dengan  demikian dalam islam uang tidak bisa
menghasilkan  apapun.  Bilamana  uang itu berbunga, maka disebut dengan riba. Uang  yang  dipinjamkan  adalah  sesuatu yang sangat dilarang. Dimana uang tidak diperkenankan  mendapatkan  tambahan (riba)  maka  BSI  pada  akadnya  tidak berpijak  pada  bunga.  Pendapatan  BSI bersumber dari investasi dengan metode bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Posisi BSI dan nasabah merupakan mitra kerja investor dengan mengusaha.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan pada  hasil  penelitian  tentang  halal  dan haramnya  akad  mudarabah  pada  BSI maka dapat disimpulkan, antara lain:
1. Semua  dalil  yang  mengharamkan akad mudarabah di BSI, masih makna umum,  masih  bisa  dikompromikan dengan  dalil  lain  hukumnya  bukan haram
2. Akad mudarabah iu banyak dalil yang menghalalkannya  antara  QS  al- Baqoroh, 275, -283 dan hadis riwayat
Ibn Majah nomor 2331 dan Riwayat ad-Darimi nomor .2940 3. Ayat  pendukungnya  adalah  ayat berkaitan  dengan  qordon  hasan  (QS al-Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al- Hadid  57:11  dan  18,  at-  Tagobun
64:17, al-Muzzammil, 73:20
4. Jika  amal  lebih  banyak  manfaat daripada  mafsadat  hukumnya  halal QS al-Baqoroh 2:219
5. Akad  mudarabah  halal  atas  dasar sama  rido,  untung  bersama,  bukan akadnya,  buktinya  halal  makan  di kedai nasi belum dibayar
DAFTAR PUSTAKA Al-Qardhawi Yusuf, Fatawa Ma’asyiroh  juz  1, Cairo:  Darul qolam, 2005 M 1426 H,
Djoni  S.  Gozali  dan  Rachmadi  Usman,
Hukum  Perbankan, Jakarta:  Sinar Grafika, 2010. Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di  Indonesia, Cet-1  Yogyakarta: Genta Press, 2008. Kapita  Selekta  Perbankan  Syariah Menyongsong  Berlakunya  UU Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  UU  No.7  Tahun  1989 (Perluasan  Wewenang  Peradilan Agama),  Pusdiklat  Mahkamah
Agung RI Jakarta 2006. Sjahdeini  Sutan  Remy, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek  Hukumnya, Cet-1 Jakarta: Kencana, 2014.
Sobar,  2013, Analisis  Financial  Crunh Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia  Pada  Saat  Krisis Keuangan Global 2008. Sudjana Nana dan Ahwal Kusuma, 2000, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Cet.  Ke-1,  Sinar  Baru Algesindo, Bandung. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualtitaf , CV Alpabeta, Bandung, 2008.
Susanto Burhanuddin, Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2008.
Triyanta  Agus, Hukum  Perbankan Syariah  Regulasi,  Implementasi dan  Formulasi  Kepatuhannya Terhadap  Prinsip-Prinsip  Islam,
Yogyakarta: Setara Press, 2016. Bakri  Asfari  Jaya, Konsep  Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi,
Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, tanpa tahun. Bank  Indonesia, Perbankan  Syariah: Lebih Than Krisis Global , Jakarta:
Bank Indonesia, 2012. Harif  Amali  Rivat  et.al, Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen  dalam  Memili  Jasa Perbankan: Bank SYariah vs Bank Konvensional, (Hasil  Penelitian
Kerja  Sama  Bank  Indonesia  dan
Center  for  Research  (CBR) Andalas  University dan  dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia),
Hirsanuddin, Hukum    Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis  dengan  Prinsip  Kemitraan
Yogyakarta: Genta Press, 2008.
Indriyanti, Islamic  Bank  Selection Criteria , Tesis: Manajemen Gadjah Mada, 2015. Kapita  Selekta  Perbankan  Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang  No.7  Tahun  1989, Perluasan  Wewenang  Peradilan Agama (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006. Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia , Cetakan Kesatu Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2011. Mas’ud  Muhammad  Khalid, Filsafat Hukum  Islam  Dan  Perubahan
Sosial, Terjemahan  Oleh  Yudian
W.  Asmin,  Surabaya:  Al  Ikhlas, 1995. Muhammad, Metodologi Peneltian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Cet.  Ke-1  Jakarta: Rawajali Presss, 2008.
Nana  Sudjana  Dan  Ahwal  Kusuma, 2000, Proposal  Penelitian  Di Perguruan  Tinggi, Cet.  Ke-1 Bandung:  Sinar  Baru  Algesindo, tanpa tahun. Pacoyo, Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jln. Wachid Hasyim No. 28 Suryowijaya Yogyakarta. Tanggal 10 Sepetember 2013 Jam 14.20 WIB. Prahari  Whendy  Pamungkas  Puring, Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kenerja Industri Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Atas  Rencana  Konsolidasi  Bank Syariah  BUMN ,  Tesis:  Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016. Said  Zaim, Tidak  Syariahnya  Bank Syariah  di  Indonesia  dan  Jalan Keluarnya  Menuju  Muamalat, Edisi Revisi Yogyakarta: Delokomotif 2010. Salihin  Ahmad, Peran  Bank  Indonesia dan  Dewan  Pengawas  syariah Nasional  dalam  Mengoptimalkan Ketaatan  Bank  Terhadap  Prinsip Syariah Tesis: Program Pascasarjana  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta, 2009. Sobar, Analisis  Financial  Crunh  Pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Pada  Saat  Krisis  Keuangan
Global 2008, Tesis: Program Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013. Triyanta Agus Triyanta, Hukum Perbankan  Syariah  Regulasi, Implementasi  Dan  Formulasi
Kepatuhannya  Terhadap  Prinsip- Prinsip Islam, Yogyakarta: Setara Press, 2016.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang  Bank  Indonesia,  di Undangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 oleh Muladi Menteri Negara Sekretaris Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Whendy  Pamungkas  Puring  Prahari, Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kenerja Industri Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Atas  Rencana  Konsolidasi  Bank Syariah  BUMN ,  (Tesis:  Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016 Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh Islamy , Juz 2 Damaskus: Dar Al Fikr, 1986.