The  Application  Of  The  Sharia  Pawn  System  In  The  Hajj  Registration  Service  (Case Study Of The Kotapinang Branch Of The Sharia Pawnshop)
Penerapan  Sistem  Gadai  Syariah  Pada  Layanan  Pendaftaran  Haji  (Studi  Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang)

## Muliani Putri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulianiputri98@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  application  of  the  sharia  pawn  system  to  the  Hajj  registration  service  at  the Kotapinang  Unit  Sharia Kotapinang.  The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  application  of  the sharia pawn system to the Hajj registration service at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang regarding the implementation and Islamic view of hajj products at the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. This type  of  research  is  a  qualitative  research  that  uses  a  descriptive  approach,  which  is  carried  out  by interpreting  the  data  obtained  in  the  form  of  sentences,  the  research  location  is  carried  out  at  the Kotapinang Unit Sharia Kotapinang. Informants in this study consisted of leaders and employees of the Kotapinang  Unit  Sharia  Kotapinang.  Sources  of  data  in  this  study  using  primary  data  sources  and secondary data with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the first study explained that the Kotapinang Unit Sharia Pegadaian in this hajj product is a party that provides loans to people who want to get a hajj portion of Rp 25 million with gold collateral guaranteed  by  the  customer  to  sharia  Kotapinangs  that  has  been  determined  by  sharia  Kotapinangs worth 3.5 grams of hajj products, a relatively new product offered by sharia Kotapinangs in 2022 to help people generate hajj portions. Furthermore, the results of the second study that the researchers studied regarding  the  suitability  of  haj  products  in  the  DSN-MUI  fatwa  are  in  accordance  with  the  MUI  dsn fatwa  which  uses  three  fatwas,  namely  the  Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  Number  25/DSN- MUI/III/2002 dated 26 June 2002 concerning Rahn, Fatwa of the Sharia Council National Sharia Council Number  92/DSN-MUI/III/2002  concerning  Gold  Rahn,  Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Funding Accompanied by Rahn (At Tamwil Al Mautsuq Bi Al Rahn). Keywords: Kata kunci: sistem gadai syariah, haji.

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem gadai syariah pada layanan pendaftaran haji pada pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penerapan sistem gadai syariah  pada  layanan  pendaftaran  haji  pada  pegadaian  syariah  Cabang  Kotapinang  mengenai implementasi dan pandangan Islam terhadap produk haji pada pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  mengunakan  pendekatan  deskriptif,  yang dilakukan  dengan  cara  menafsirkan  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  kalimat,  lokasi  penelitian dilakukan di pegadaian syariah Cabang Kotapinang. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pimpinan dan  karyawan  pegadaian  syariah  Cabang  Kotapinang.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  yaitu mengunakan  sumber  data  primer  dan  data  skunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  mengunakan teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  pertama  mendeskripsikan  bahwa pegadaian syariah Cabang Kotapinang dalam produk haji ini sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  kuota  haji  sebesar  Rp  25.000.000  juta  dengan  jaminan emas yang di jaminkan nasabah kepada pihak pegadaian syariah yang telah di tetentukan pegadaian syariah  senilai  3,5  gram  produk    haji  produk  yang  terbilang  baru  yang  ditawarkan  oleh  pegadaian syariah  pada  tahun  2022  untuk  membantu  masyarakat  dalam  mendapatkan  kuota  haji.  Selanjutnya hasil  penelitian  kedua  yang  sudah diteliti  tentang  kesesuain produk  haji pada fatwa DSN-MUI sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  dengan  mengunakan  tiga  fatwa  yaitu  yaitu  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  Tanggal  26  Juni  2002  Tentang Rahn ,  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  92/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai  dengan Rahn (At  Tamwil  Al  Mautsuq  Bi  Al
Rahn ).
Kata kunci: Sistem Gadai Syariah, Haji .

## 1. Pendahuluan
Haji  merupakan  ibadah  yang  menarik  untuk  diulas  dan  dikaji  dari  berbagai  sudut pandang, karena haji menciptakan dimensi antara habluminallah dan habluminannas , dengan berbagai realita sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi umat Islam yang mampu melakukannya sekali seumur hidup. Seorang muslim  yang  telah  menunaikan  ibadah  haji,  maka  rukun  Islam  yang  kelima  dilaksanakan. Banyak  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjalankannya  dan  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  persyaratan  material.  Tak  bisa  dipungkiri  untuk  pergi  ke  tempat-tempat tersebut  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  bahkan  terbilang  banyak.  Oleh  karena  itu Islam tidak mewajibkan semua pemeluknya untuk menunaikan ibadah haji jika belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk memudahkan masyarakat menunaikan ibadah haji, pegadaian syariah menawarkan produk haji. (Andrianingtias, 2018:1)
Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga non bank di Indonesia yang secara resmi dan berdasarkan undang-undang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjam meminjam berdasarkan undang-undang gadai dan didirikan untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga pengadaan juga  didirikan  untuk  menjadi  lembaga  yang  membantu  berbagai  lapisan  masyarakat  yang membutuhkan  solusi  pendanaan.  Lembaga  pegadaian  hadir  untuk  memberikan  fasilitas pinjaman dengan sistem yang disederhanakan. Pegadaian juga membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, mencegah timbulnya rentenir, dan mencegah praktik-praktik lain yang dapat meresahkan masyarakat.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  permintaan  akan  produk  keuangan  berbasis syariah  semakin  meningkat.  Salah  satu  faktornya  adalah  dimana  di  negara  kita  Indonesia mayoritas  beragama  Islam.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk mengimplementasikan  pegadaian  syariah,  pada  tahun  2002  pegadaian  bekerjasama  dengan Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  membentuk  suatu  lembaga  yaitu  Unit  Lembaga  Pegadaian Syariah  (ULGS)  dari  sebuah  pegadaian  yaitu  Pegadaian  Syariah.  Sampai  saat  ini  pegadaian syariah  berkembang  pesat  karena  produk  gadai  syariah  diciptakan  untuk  memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Pegadaian  syariah  memanfaatkan  peluang  ini  dengan  meluncurkan  produk pembiayaan  yaitu  Haji.  Pegadaian  syariah  menawarkan  produk  haji  untuk  membantu masyarakat  dalam  hal  menutupi  kekurangan  dana  untuk  memperoleh  kuota  haji  pada  saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), calon jemaah haji (CJH), harus menyediakan Rp 25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor kuota pemberangkatan haji, namun tidak banyak calon  jemaah  yang  mampu  membayar.  Banyak  orang  terkendala  dengan  dana  yang  belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh karena itu lembaga keuangan syariah diberi kesempatan untuk mengelola ibadah haji. calon jemaah haji (Saputra, 2018).
Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang merupakan salah satu Pegadaian yang sistem operasionalnya  menggunakan  prinsip  syariah  dimana  sistem  yang  digunakan  sesuai  dengan Fatwa  DSN  MUI,  serta  berpegang  pada  ketentuan  hukum  syariah  yang  bersumber  dari  Al- Quran  dan  Al-Hadits.  Produk  yang  ditawarkan  Pegadaian  syariah  adalah  produk  Ar-Rahn, Amanah, BPKB, Logam Mulia, Kur Syariah dan Haji.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Subagiyo  (2014)  peningkatan  jumlah  nasabah,  laba, maupun  outlet  bukan  hanya  terjadi  pada  pegadaian  konvensional,  tetapi  juga  terjadi  pada pegadaian  syari’ah.  Omset  pegadaian  syari’ah  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, dikarenakan prospek pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata respon masyarakat  terhadap  pegadaian  syari’ah  lebih  baik  daripada  yang  diperkirakan.  Menurut
survey  dari  BMI  2  ,  target  operasional  2003  pegadaian  syari’ah  cabang  dewi  sartika  Jakarta mencapai 1.55 Miliar, tetapi mampu diraih 550,6 miliar.
Produk  Haji  merupakan  produk  baru  yang  diluncurkan  pada  tahun  2022  untuk membantu  masyarakat  dalam  penyediaan  dana  untuk  memperoleh  kuota  haji.  Gap  yang sering  terjadi  adalah  peminat  produk  haji  di  pegadaian  syariah  Cabang  Kotapinang  masih tergolong kecil karena mayoritas masyarakat sudah memiliki tabungan haji di bank atau travel haji. Dan juga pola pikir masyarakat yang menganggap menunaikan ibadah haji hanya pada usia lanjut. Selain itu, adanya permasalahan pada produk talangan haji yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

## 2. Tinjauan Pustaka
Gadai
Gadai  merupakan  hal  yang  sangat  tinggi  nilai  sosialnya  bagi  kehidupan  masyarakat terutama orang yang sangat memerlukan bantuan guna memenuhi kebutuhanya. Meskipun dalam  praktek  terkadang  nilai  sosial  yang  begitu  tinggi  tersebut  tertutupi  oleh  sifat  rakus manusia  akan  harta,  seinggga  nilai  sosial  tersebut  berupah  menjadi  sebuah  tangan  yang mencekik orang yang menggadaikan barangnya kepada seorang rentenir apabila telah jatuh tempo. (Fasiha, 2016: 120)
Menurut kitab undang-undang dasar pasal 1150, gadai adalah sesuatu yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada orang yang terutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. seseorang yang berutang adalah pihak yang memberi kuasa kepada orang yang berutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah tersebar untuk melunasi utangnya jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhama dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu  yang  dijadikan  amanah  dari  suatu  hutang  untuk  dipenuhi  dengan  suatu  harga,  jika debitur  tidak  mampu  membayarnya  dari  debitur.  Sedangkan  menurut  Imam  Zakaria  Al- Anshary  dalam  kitabnya  Fathul  Wahab  mendefinisikan rahn adalah  menjadikan  benda  yang menjadi harta jika hutang itu tidak dibayar.
Perkembangan  produk  berbasis  syariah  semakin  marak  di  Indonesia,  termasuk pegadaian.  Juga  mengeluarkan  produk  berbasis  syariah  yang  memiliki  ciri-ciri  seperti  tidak memungut  bunga  dalam  berbagai  bentuk  karena  riba,  menetapkan  uang  sebagai  alat  tukar bukan sebagai produk yang diperjualbelikan, dan berbisnis untuk memperoleh imbalan seperti menerima  jasa  atau  bagi  hasil.  Pegadaian  syariah  atau  yang  dikenal  dengan rahn ,  dalam operasionalnya menggunakan metode fee based income (FBI) atau mudharabah (bagi hasil). Berbagai  hukum  yang  melandasi  gadai  dalam  Islam  di  antaranya  Q.S  Al-Baqarah ayat 283:
وَاِ نۡ ﻛ n ﻨۡﺘُ ﻢۡ ﻋَ t u ﺳَ ﻔ َ ﺮy وﱠ ﻟ | ﻢۡ ﺗ َ ﺠِ ﺪُ وۡا € | ﺎﺗِ ‚ًﺎ ﻓ َ ﺮ… ﻫٰ ﻦٌ ﻣﱠ ﻘۡ ﺒُ ﻮۡ ﺿَ ﺔ ٌ ؕ ﻓ َ ﺎِ نۡ ا | ﻣِ ﻦَ ‘َ ﻌۡ ﻀُ ” n ﻢۡ ‘َ ﻌۡ ﻀً ﺎ ﻓ َ ﻠ – ﻴُ ﺆَ دﱢ اﻟ › ﺬِ ى ا ؤ ۡ ﺗ ُ ﻤِ ﻦَ ا | ﻣَ ﺎﻧ َ ـﺘَ ﻪٗ وَ ﻟ – ﻴَﺘﱠ ﻖِ ا ¥¦ َ رَ ¨ﱠ ﻪٗ ؕ وَ ﻻ َ ﺗ َ ª – ﺘُ ﻤُ ﻮ ا ا ﻟ ﺸﱠ ﻬَ ﺎ دَ ة َ ؕ وَ ﻣَ ﻦۡ ®ﱠ ª – ﺘُ ﻤۡ ﻬَ ﺎ ﻓ َ ﺎِﻧ ﱠ ﻪٗ ۤ ا u ﺛِ ﻢٌ ﻗ َ ﻠ – ‚ُ ﻪٗ ؕ وَ ا ¥¦ ُ ‘ِ ﻤَ ﺎ ﺗ َ ﻌۡ ﻤَ ﻠ n ﻮۡ نَ ﻋَ ﻠِ²ۡ ﻢٌ Terjemahan:
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu’amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang  berpiutang).  Akan  tetapi jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan barang siapa  yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

## Gadai Syariah
Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah salah satu hak
yang  diperbolekan  seseorang  yang  mempunyai  piutang  atas  suatu  barang  bergerak  barang bergerak  tersebut  diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang.  Seseorang  yang  berhutang memberikan  kekusaan  kepada  orang  yang  memberikan  hutang  kepadanya  untuk menggunakan  barang  bergerak  yang  telah  diserahkan  untuk  melunasi  utangnya  apabilah pihak yang berhutang tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatu tempo. 15
Perkembangan  produk-produk  berbasis  syariah  kian  marak  di  Indonesia  tidak terkecuali  pegadaian.  Juga  mengeluarkan  produk-produk  berbasis  syariah  yang  memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karna riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komunitas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh sebuah imbalan seperti menerima jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau  dikenal  dengan  istilah rahn , dalam  pengoprasiannya  mengunakan  metode fee  based income  (FBI) atau mudharabah (bagi  hasil).  Karena  nasabah  dalam  memperguna marhun mempunyai sebuah tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk pembayaran uang sekolah atau tambahan  modal  kerja,  pengunaaan  metode mudharabah belum  tepat  pemakainya  maka pegadaian syariah.
Menggunakan  metode fe  based  income  (FBI), sebagai  penerima  gadai  atau  di  sebut marhin,  pegadaian  akan  mendapatkan  surat  bukti rahn (gadai)  dengan  mengunakan  akad pinjam-meminjam yang di sebut akad gadai. Adapun akad lain yang di gunakan yaitu pinjam meminjam  yang  disebut  akad  gadai  syariah  dan  akad  sewa  ( ijarah ).  Dalam  akad  gadai syariah  di  sebutkan  bahwa  bila  jangka waktu  akad  tidak  di  perpanjang.  Maka  pengadaian akad menyetujui agunan ( marhun ) miliknya di jual oleh murtahin guna melunasi pinjamanya. Sedangkan  akad  sewa  tempat  ( ijarah )  merupakan  kesepakatan  antara  pihak  pegadaian dengan pihak penerima gadai untuk menyewakan tempat penyimpanan dan  penerima gadai akad menggunakan jasa simpan. Adapun salah satu produk yang diluncurkan oleh pegadaian syariah yaitu program kredit.
Pengadaian syariah lembaga keuangan yang yang menyediakan transaksi pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip dalam Islam  dalam  perkembanganya  pegadaian  syariah  tidak hanya  menyediakan  produk  berbasis  gadai  namun  pembiayaan  lainya  juga  di  jalankan berdasrkan  prinsip syariah.  Adapun  pengertian  dan  apa  saja  yang  disediakan  oleh  produk pegadaian  syariah.  Pembiayaan rahn (gadai  syariah),  Pembiayaan rahn gadai  syariah  dari pegadaian  syariah  adalah  solusi  tepat  untuk  kebutuhan  dana  cepat  yang  sesuai  dengan syariah.  Dengan  prosesenya  yang  hanya  mengunakan  waktu  15  menit,  dana  yang  nasabah ajukan bisa lansung cair, jaminan untuk gadai syariah ini bisa berupa  barang  dan  perhiasan ,elektronik  dan  kedaraan  bermotor  yang  akan  tersimpan  aman  di  pegadaian.  Adapun beberapa keungulan dari produk tersebut yaitu layanan rahn tersedia di pegadaian syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pengajuannya yang relatif mudah. Akad yang digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu:
a. Akad al-Qardhu al-Hasan, yaitu akad yang dibuat oleh pihak pemberi pihak penerima gadai dalam  hal  transaksi  gadai  harta  benda  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  uang  tunai yang  diperuntukan  untuk  konsumtif.  Hal  ini  dimaksud,  pemberi  gadai  (nasabah/ rahin i) dikenakan  biaya  berupa  upah/fee  oleh  penerima  gadai  ( murtahin /  lembaga  pegadaian) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian ( marhun ).
b. Akad al-mudharabah ,  yaitu  suatu  akad  yang  diberikan  oleh  pihak  pemberi  gadai  ( rahin ) dengan  pihak  penerima  gadai  ( murtahin ).  Pihak  pemberi  gadai  atau  orang  yang menggadaikan  harta  benda  sebagai  jaminan  untuk  menambah  modal  usahanya  atau pembiayaan produktif.
c. Akad Ba‟i al-Muqayadah, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai  dengan  pengelola  barang  gadai  agar  harta  benda  dimaksud  mempunyai  manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.
d. Akad ijarah , merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi,
yaitu  pemilik  yang  menyewakan  manfaat  disebut muajjir ,  sedangkan  penyewa  atau nasabah  disebut  mustajir.  Sesuatu  yang  diambil  manfaatnya  (tempat penitipan)  disebut majur  dengan  kompensasi  atau  balas  jasa  yang  disebut  dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah akan gadai dengan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin .

## Haji
Melaksanakan  ibadah  haji  merupakan  kewajiban  setiap  ummat  islam  bagi  yang mampu.  Dengan  adanya  produk  haji  ini  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat mewujudkan keiginnya untuk beribadah ke tanah suci. Haji merupakan sebuah produk yang di tawarkan  oleh  pegadaian  syariah  yang  bertujuan  untuk  membantu  nasabah  agar  bisa mendapatkan  kuota  haji  dengan  jaminan  emas.  Pembiayaan  haji  pada  pegadaian  syariah adalah  layanan  yang  memberikan  kemudahan  kepada  nasabah  untuk  pendaftaran  dan pembiayaan  haji.  Dengan  jaminan  berupa  emas  minimal  senilai  3,5  gram  plus  bukti SABPIH SPPH dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta  rupiah  dalam  bentuk  tabungan  haji.  Keunggulan  produk  ini  adalah  nasabah  bisa memperoleh kuota haji.
Dengan adanya produk  haji sebenarnya sangat membantu masyarakat yang berniat untuk  melaksanakan  ibadah  haji  mengingat  produk  ini  masih  terbilang  baru  dan  kuota  haji ditetapkan  oleh  kementrian  RI.  Fatwa  yang  digunakan  pada  produk    haji  yaitu  pembiayaan yang  disertai rahn, yang  tertera  pada  fatwa  dewan  syariah  nasional  MUI  No.  92/DSN- MUI/IV/2014  tentang pembiayaan yang disertai rahn.
Pembiayaan    haji  pada  pegadaian  adalah  pembiyaan  berprinsip  syariah  kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas 3,5 gram dan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar dua puluh lima juta rupiah. Sesuai dengan biaya pendaftran kuota haji yang ditetapkan oleh kementrian agama Rebublik Indonesia, pembiayaan dapat di angsur sesuai angsuran yang ditawarkan oleh pegadaian dengan opsi selama 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
Dan  nasabah  juga  tidak  perlu  khawatir  karena  emas  dan  dokumen  haji  aman tersimpan  di  pegadaian.  Dengan  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan  terjangkau,  jaminan emas ini juga dapat di pergunakan untuk biaya haji, adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu  nasabah  harus  tercatat  sebagai  pendaftar  haji  dan  membawa  surat-surat  seperti fotocopy KTP.
Prosedur  perhitungan  angsuran  pengajuan  produk    haji  yang  harus  di    penuhi nasabah  haji yaitu:
a. Mengisi formulir produk  haji dan menandataganinya.
b. Menyerahkan foto kopi KTP, kartu keluarga (KK), buku nikah jika ada.
c. Menyerahkan jaminan mahrun berupa emas, peraturan sebelumnya yaitu emas yang di jadikan sebagai jaminan harus sekitar 15 gram atau setara dengan Rp 7.000.000. Namun mulai  awal  tahun  2019,  peraturan  mengenai  besarnya  jaminan  emas  diubah.  Nasabah dapat  menyerahkan  jaminan  emas  sebesar  3  gram  atau  setara  dengan  sekitar  Rp 1.900.000.
d. Pembayaran administrasi sebesar Rp 270.000, setoran tabungan haji sebesar rp 500.000 dan biaya ansuran untuk jaminan (imbalan jasa kafalah ).
e. Membayar angsuran pembiayaaan disetai dengan biaya pemeliharaan jaminan ( mu’nah ) setiap bulan.
f. Memenuhi persyaratan untuk pendaftaran haji yang di tentukan oleh kementrian agama.
3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  mengunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu, observasi  wawancara  langsung,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  menurut  Denzin  &  Lincoln (1999)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar dengan  maksut  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  melibatkan berbagai metode yang ada. (Anggito, 2018: 7) Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa  yang  di  maksud  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengungapkan  fenomena  secara  spesifik  dan  mendetail  tanpa  adanya  proses  pengukuran sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus,  karena  peneliti  ingin mengamati  fenomena  atau  situasi  tertentu  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dengan,  sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.
Alasan  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  adalah  karena  penelitian  yang dilakukan  oleh  penelitian  tidak  berusaha  untuk  menghubungkan  variabel  yang  satu  dengan yang lain, tetapi peneliti ingin menggali dan mendalami lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Alasan lainnya adalah penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam arti bahwa  apa  yang  ditemukan  tidak  untuk  disamakan  dengan  fenomena  lain,  tetapi  secara khusus  menggambarkan  secara  mendalam  fenomena  yang  diteliti  agar  pembaca  juga memahami fenomena dalam penelitian.
Desain  penelitian  merupakan  rancangan  dalam  penelitian  yang  digunakan  sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi,  artinya  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  satu  fenomena  atau  peristiwa  yang  telah ditetapkan  dan  ingin  dipahami  secara  mendalam.  Pada  dasarnya  pesan  desain  penelitian penelitian  adalah  memahami,  mengkaji,  dan  menginterpretasikan  makna  yang  terkandung dalam fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mendalam di Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian mendeskripsikan dan menganalisis akad tersebut ke dalam teori.
Instrumen  dalam  penelitian  kualitatif  memiliki  peranan  penting  dalam  keberhasilan penelitian,  karena  dalam  penelitian  ini  hanya  penelitian  yang  dapat  berinteraksi  dengan informan  atau  objek  penelitian  lainnya.  Selain  itu.  Dalam  penelitian  ini,  hanya  peneliti  yang mampu  memahami  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian,  misalnya  menemukan fakta  berdasarkan  indra  penglihatan,  pendengaran,  atau  kemampuan  berpikir  lainnya.  Dan peneliti ini mampu menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan, menilai  kualitas  data,  menganalisis  data  terkait  penelitian,  mengolah  data  dan  kemudian menarik kesimpulan.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian
Persaingan  bisnis  dalam  lembaga  keuangan  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga  keuangan  berupaya  menyesuaikan  pengembangan  produk  yang  ada  dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hasyim  dari  Pegadaian  Syariah, menyatakan  bahwa:  “Program  yang  dilakukan  antara  lain  dengan  lebih  meluaskan pengetahuan  nasabah  tentang  produk-produk  terbaru  ataupun  yang  menjadi  unggulan Pegadaian  Syariah  dengan  cara  melakukan  promosi  melalui  media  digital  terutama  pada bidang medsos (media sosial) seperti facebook, instagram, twitter, dll. kita juga tidak lupa pula untuk  terjun  langsung  kelapangan  kepasar-pasar  tradisonal  dengan  membagikan  brosur produk-produk  Pegadaian  Syariah.  Adapun  program  yang  dilaksanakan  dalam  menjaga loyalitas nasabah yaitu amanah dan rahn.”
Demikian  pula  dengan  lembaga  Pegadaian  Syariah  Cabang  Kotapinang  yang  telah
mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

## a. Ar- Rahn
Pembiayaan rahn atau  juga  yang  dikenal  dengan  gadai  syariah  adalah  produk  yang menawarkan gadai dengan prinsip-prinsip syariah adapun barang yang dapat digadaikan yaitu emas,  perhiasan,  elktronik,  dan  kendaraan  (motor  ataupun  mobil)  barang  yang  digadaikan harus  bersifat  ekonomis.  Menurut  kitap  undang-undang  hukum  perdata  pasal  1150,  gadai yaitu  suatu  hak  yang  di  peroleh  seseorang  yang  mempunyai  piutang  atas  barang  bergerak tersebut  di  serahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  seorang  yang  mempunyai  hutang atau oleh orang lain atas orang yang memiliki hutang.
b. Amanah
Pembiayaan  Amanah  (Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor)  yang  merupakan pembiayaan  berprinsip  syariah  kepada  karyawan  tetap  maupun  pengusaha  mikro  agar memiliki  kendaraan  motor  atapun  mobil  dengan  cara  angsuran.  Produk  ini  hanya  dapat digunakan  bagi  karyawan  tetap  masa  kerjanya  minimal  2  tahun.  Usia  maksimal  21  tahun, pengusaha produktif yang sah, memiliki rumah tinggal yang  tetap. Persyaratan umum adalah sebagai berikut:
1. FC KTP suami dan istri
2. FC kartu keluarga
3. FC surat nikah/buku nikah
4. FC PBB rumah(diutamakan sendiri)
5. FC pembayaran rekening listrik
6. Pengusaha
7. FC SITU/SIUP/TDP
8. Surat keterangan usaha Karyawan
9. Asli surat keterangan kerja
10. FC nametag /kartu pegawai (dilegalisis atasan langsung)
11. FC SK pengangkatan pegawai tetap (di legalisir atasan langsung 12. Asli slip gaji 2 bulan terakhir (di legalisir atasan langsung)

## b. BPKB
Pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  untuk  pengembangan  usaha  dengan  sistem  fidusia  di  mana  barang  jaminan  berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah Fitur & Keunggulan Sesuai Fatwa DSN-MUI Prosedur pengajuan kredit mudah dan aman Persayaratan memperoleh  BPKB:
1. FC KTP suami dan istri,
2. Kartu keluarga atau surat nikah
3. FC STNK (pajak kendaraan hidup)
4. Asli  BPKB  +  faktur  pembelian  +  sertifikat  kendaran  (diutamakan  atas  nama  sendiri, mobil 15 tahun, motor 5 tahun
5. FC SITU/SIUP/TDP/atau surat keterangan usaha (menerangkan usaha  telah berjalan berapa tahun)
6. FC PBB rumah (diutamakan sendiri/pasangan)
7. FC pembayaran rekening listrik
8. Cek fisik dari SAMSAT, khusus mobil
c. Haji Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, pegadaian
syariah menawarkan produk haji untuk membantu nasabah mendapatkan kuota haji dengan agunan emas.
Syarat memperoleh gadai emas:
1. Fotocopy KTP (1 lembar)
2. Fotocopy KK (1 Lembar)
3. Fotocopy buku nikah atau akta lahir (1 lembar)
4. Materai 6 Lembar (materai Rp 10.000)
5. Perhiasan senilai 3,5 gram emas batangan atau gram emas perhiasan kadar 75%
Keunggulan gadai emas:
1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor kuota haji
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat  lunas
Kriteria foto haji
1. Minimal 80% tampak wajah
2. Tidak berkaca mata
3. Tidak berpenutup kepala (laki-laki)
4. Berpakaian muslim (perempuan)
5. Latar belakang foto putih
6. Pakaian kontras dengan latar belakng
7. Pas foto 3 x 6 (10 lembar)
8. Pas foto 3 x 4 (10 lembar)
d. Tabungan Emas
Tabungan emas adalah layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas sesuai  syariah  islam,  tabungan  emas  mulai  dari  7.000,-  dengan  jaminan  karate  24  karat. Pelayanan mudah bisa melalui online maupun offline . Keunggulan tabungan emas
1. Mudah,  dilayani  diseluruh  outlet  pegadaian,  agen  pegadaian  serta  aplikasi,  pegadaian digital, pembelian emas mulai dari 0,01 gr, order cetak emas dan buyback , mulai dari 1 gr.
2. Murah,  harga  jual  dan buyback kompetitif,  biaya  administrasi  dan  biaya  pengelolaan rekening ringan, harga beli mulai dari Rp 7.000-an.
3. Amanah,  terdaftar  dan  diawasi  oleh  OJK,  trasparan  dalam  pengelolaan,  tahan  terhadap inflasi
Proses pembukaan rekening melalui outlet:
1. Mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas (KTP)
2. Membayar biaya administrasi Rp 10.000, pengelolaan rekening Rp 30.000, materai Rp 6.000
3. Membeli emas mulai dari 0,01 gr
4. Menandatangani buku rekening      pegadaian syariah digital
5. Download aplikasi pegadaian syariah digital melalui playstore atau appstore
6. Lakukan registrasi
7. Pilih menu tabungan emas
8. Input data diri pilih cabang lokasi pembukaan rekening
9. Pilih metode pembayaran
10. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk
11. Rekening telah aktif
12. Buku tabungan dapat diambil di cabang pendaftaran
e. KUR Syariah
KUR  syariah  adalah  KUR  non-konvensional  yang  memiliki  layanan  pinjaman  dana
berdasarkan sistem Islami bagi para pengusaha UMKM untuk meningkatkan bisnisnya.
Ketentuan memperoleh KUR syariah
1. Memiliki usaha yang sah menurut undang-undang dan syarat Islam
2. Telah berusia 17 keatas
3. Memiliki pendapatan rutin,harian,bulanan,maupun tahunan
4. Calon rahin tidak  sedang  mendapat  fasilitas  pembiayaan  dari  pemerintah  dan  lembaga leuangan lainnya.
5. Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan Syarat memperoleh pinjaman KUR syariah
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy surat nika(bagi marhum yang sudah menika)
4. Surat keterangan domisili(jika alamat berbeda dengan KTP)
5. Memiliki tempat tinggal tetap (copy PBB,SHM,SHGB)
6. Copy nomor induk usaha/surat keterangan usaha,SIUP
7. Copy rekening ristrik/air/telepon
8. Pas foto 3×4
9. Dokumen lain jika diperlukan

## Pembahasan
Implementasi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  direncanakan  secara  optimal  dan bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan. Haji merupakan produk  yang  ditawarkan  oleh  pegadaian  syariah  yang  bertujuan  untuk  membantu  nasabah mendapatkan kuota haji dengan menjaminkan emas sebanyak 3,5 gram.
Pada pegadaian syariah, pemasaran perlu dilakukan agar program-program pegadaian syariah dapat dikenal masyarakat.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hasyim  dari  Pegadaian  Syariah, menyatakan  bahwa:  “Meskipun  karyawan  sudah  melakukan  pemasaran  dengan  baik  akan tetapi  masih  ada  kendala  yang  sering  dihadapi  dalam  penerapan  strategi  yakni  masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, untuk mengevaluasi hal tersebut dengan diadakan rapat antar sesama karyawan agar semua bisa  berjalan  dengan  baik  dengan  meningkatkan  kembali  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar lebih memahami produk tersebut.” Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kendala yang sering  terjadi  pada  Pegadaian  Syariah  yakni  kendala  terhadap  nasabah  yang  masih  kurang memahamai  atau  mengetahui  tentang  produk  yang  disediakan,  sehingga  perlu  untuk menjelaskan  kembali  tentang  prosedur  atau  langkah-langkah  yang  harus  dipatuhi  dalam melakukan  transaksi  produk  tersebut  serta  terjun  langsung  ke  masyarakat  untuk  melakukan sosialisasi terhadap produk yang ditawarkan dan membagikan brosur yang ada.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  produk  haji  adalah  produk  yang  ditawarkan  kepada pelanggan  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji  namun  terkendala  biaya.  Maka  pegadaian memberikan  kemudahan  kepada  nasabah  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji  dengan menjaminkan  emasnya  senilai  3,5  gram  dan  menyerahkan  SABPIH  serta  buku  tabungan  haji maka  pegadaian  akan  memberikan  Rp.  25.000.000.  Dan  nasabah  akan  mengembalikan uangnya  secara  mencicil  dengan  jangka  waktu  maksimal  5  tahun  dengan  tambahan  biaya mu’nah.
Produk haji di pegadaian syariah Cabang Kotapinang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan mengacu pada tiga fatwa yaitu:
Fatwa  yang  pertama  fatwa  dewan  syariah  nasional  nomor  25/DSN-  MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn di mana pada fatwa ini membahas mengenai kententuan hukum dan ketentuan ummum dalam akad rahn . Berkaitan dengan ketentuan hukum dalam
fatwa  dijelaskan  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  hukumnya diperbolekan.
Dan landasan syariah dalam buku Mustafa Edwin nasution, dkk, menjelaskan mengenai kisah  di  masa  Rasulullah,  ketika  seseorang  menggadaikan  kambingnya.  Saat  itu  Rasulullah ditanya bolehkah kambingnya diperas, maka Nabi pun mengizinkan, sekedar untuk menutupi biaya  pemeliharaan.  Artinya  Nabi  Muhammad  mengizinkan  kita  mengambil  keuntungan  dari barang yang digadaikan sekedar menutupi biaya pemeliharaan.
Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Venny  Andrianingtias,  yang  berjudul  “Analisis Pembiayaan  Haji Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 92 Tahun 2014”. Dari hasil penelitian penulis, pembiayaan  haji secara ke seluruhan telah memenuhi ketentuan pada  fatwa  DSN  MUI.  Pembiayaan    haji  dan  mengambil  keuntungan  mengunakan  akad mu’nah . Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92. Pengambilan mu’nah pada pembiayaan ini berasal  dari  persentase  nilai  taksiran,dalam  fatwa  mengenai rahn di  katakana  bahwa pemgambilan mu’nah harus dari besarnya taksiran bukan dari besarnya pinjaman.
Adapun  landasan  syariah  yang  kedua  fatwa  dewan  syariah  nomor  26/DSN-  MUI/III/ 2002 tentang rahn emas, adapun keputusan yang dikeluarkan tentang fatwa ini yang pertama, rahn emas  di  bolekan  berdasarkan  prinsip rahn (lihat  fatwa  nomor  25/DSN-MUI/III/2002 tanggal  26  juni  2002  tentang rahn ),  yang  kedua  ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang ( marhun ) di tanggung oleh peggadai ( rahin ), yang ketiga ongkos sebagi mana yang dimaksud dalam poin kedua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan, poin yang ke empat biaya pemeliharaan ( marhun ) dilakukan berdasarkan akad ijarah , Landasan  syariah  yang  ketiga  mengenai  fatwa  DSN-MUI  nomor:  92/DSN-MUI/2014 tentang  pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn (At  Tamwil  Al-Mautsuq  Bi  Al Rahn )  dalam fatwa  ini,  poin-poin  penting  yang  di  jelaskan  yaitu  mengenai  ketentuan  hukum,  ketentuan terkait dengan jaminan ( marhun ), ketentuan terkait hutang ( marhun ), ketentuan terkait akad, ketentuan  terkait  pendapat murtahin dan  ketentuan  penyelesain  akad.  Berkaitan  ketentuan hukum,  disebutkan  dalam  fatwa  bahwa  pada  dasarnya  segala  bentuk  penyaluran  dana  yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di perbolekan menyertakan jaminan.

## 5. Penutup Kesimpulan
Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Produk    haji  adalah  sebuah  produk  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Pegadaian  Syariah Cabang  Kotapinang  untuk  membantu  nasabah  yang ingin  melakukan  ibadah  haji  tetapi terkendala  dengan  biaya.  Oleh  karena  itu  pegadaian  syariah  akan  membantu  nasabah dengan  syarat  nasabah  tersebut  harus  menggadaikan  emasnya  yang  bernilai  3,5  gram, kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah mendaftaran haji nasabah harus  menyerahkan SABPIH dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan  uang  tersebut  dengan  cara  dicicil  dan  ditamba  dengan mu’nah kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan pada saat akad.
2. Pengaplikasian  produk  pembiayaan  haji,  pegadaian  syariah  Cabang  Kotapinang  telah mengikuti  aturan-aturan  yang  di  tetapkan  oleh  DSN-MUI.  Di  mana  mengacu  pada  tiga fatwa yaitu:
a. Fatwa  No  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Rahn ,  yang  berbunyi  mengenai  ketentuan hukum  dalam  fatwa  di  jelasakan  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaiakan  barang sebagai jaminan hukumnya di perbolekan
b. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn yang berbunyi mengenai  ketentuan  hukum,  ketentuan  terkait  jaminan  ( marhun ),  ketentuan  terkait
hutang ( marhun bi ), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapat murtahin dan ketentuan penyelesain akad, terkaid dengan ketentuan hukum, disebutkan dalam fatwa bahwa  pada  dasarnya  segalah  bentuk  penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  LKS  di perbolekan menyertakan jaminan.
c. Fatwa  No.26/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn emas  yang  berbunyi  rahan  emas  di perbolehkan  berdasarkan  prinsip rahn ,  dan  ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang ( marhun ) ditanggung oleh penggadai.
Daftar Pustaka Andrianingtias  Venny.  (2018).  Analisis  Pembiayaan  haji  Di  Pegadaian  Syariah  Berdasarkan Fatwa DSN MU , Skripsi  Universitas  Islam  Negeri, Nabila lutfina Aulia, A. syifaul Qulup. Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Harum haji Di Pegadaian  Syariah  Cabang  Babakan  Surabaya , Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan Terapan”, vol 6, (Desember 2019), https://media.neliti.com/media/publications/315417-implementasi-fatwa-dsn-mui- pada-produk-a-05f9be9a.pdf.
Saputra  M.  Ikhwan, Analisis  Pembebiayaan  Pada  Produk  Haru  haji  Di  Pegadaian  Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, (Banda Aceh: UIN Banda Aceh,2018). Andrianingtias  Venny.  (2018). Analisis  Pembiayaan  haji  Di  Pegadaian  Syariah  Berdasarkan Fatwa DSN MU”, Skripsi Universitas Islam Negeri,
Vera  Rini,  (2018). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembiayaan  Produk  haji  Di Pegadaian Sayariah  Cabang  Blang  Pidie ”,  Skripsi  Si  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Teungku Dirundeng Meulaboh,
Saputra Ikhwan, (2018). Analisis Pembiayaan Produk haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Skripsi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Alifa  Risqya  Gusti,  (2022). Analisis  Produk  haji  Di  Pegadaian  Syariah  Studi  Kasus  Pegadaian Syariah Unit Selayo , Skripsi Institut Agama Islam Negri Batusangkar,
Fasiha, Islamic  Finance  Konsep  Dan  Aplikasi  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Pinang: Laskar Perubahan, 2016).
Siswanti, (2019). Analisis Pembiayaan Haji ” Skripsi Universitas Negeri Walisogo,
Mahmudi,  pemikiran  ulama  hanfiyah  tentang  pemanfaatan  barang  gadai,vol,03, (juni  2013), https://media.neliti.com/media/publications/148048-ID-pemikiran-ulama-hanafiyah- tentang-pemanf.pdf .
Triandaru Sigit, (2006). Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2,Jakarta Siswanto  Agus,  dkk ,  Hrd  Syariah  Teori  Dan  Implementas i”,  (Jakarta:  Pt.  Gramedia Pustaka Utama, 2020).
Edwin  Nasution  Mustafa,  Dkk,  (2007). Ekonomi  Islam ,  Edisi  1,  jakarata:  Kencana Mulazid Ade, (2016). kedududkan sistem pegadaian syariah, (Jakarta: prenamedia group, Tri Cahyani Ade. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok . Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sugiono, (2013). Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods), Bandung : Alfabeta, Farida  Nugrahani,  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif, Surakarta,  Pegadaian  Arrum. https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/20/arrum
Muallif Masyhuri, Azhari Akmal Tarigan, Fauzi Arif Lubisanalisis Maqashid. 2022. Syari’ah Pada Kebijakan  Restrukturisasi  Dalam  Mengatasi  Pembiayaan  Bermasalah  Akibat  Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BTN Syariah Medan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis  Islam, 9(2). Sahnaz  Kartika  Harahap,  Dhiauddin  Tanjug.  Sistem  Akad  Transaksi  Jual  Beli  Online Dropshipping Perspektif Maqashid Syari’ah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis  Islam , 9(2). Subagiyo,  Rokhmat,  Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn).  An-Nisbah,  Vol.  01, No. 01, Oktober 2014
Sarwo  Edi,  Asmaul  Husna,  Rahmi  Amalia.  (2022).  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Dalam Perspektif  Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis  Islam, 9(2).
Syafina, L. Halal, dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia. JESI, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2), 101-107.
Siregar,  H.  A.  2023.  Analisis  Penyaluran  Dana  CSR  pada  PT.  Bank  Sumut.  ManBiz: Journal  of Management and Business , 2(2), 266-283