## POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## Bambang Sugianto
Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang bambangsugianto1969@gmail.com

## Abstrak
Politik  hukum  dalam  pembangunan  Hukum  Nasional  pasca  amandemen undang-undang dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Lahirnya Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, b) Bentuk Pemerintahan Indonesia  adalah  berbentuk  Republik  dengan  sistem  presidensiil,  c)  Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  d)  Struktur  Negara  Indonesia  terdiri  dari Pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah.  Penelitian  dilakukan  secara Yuridis  Normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas  hukum,  sistimatika hukum  dan  sinkronisasi.  Dimana  kelembagaan  pemerintahan  pusat  terdiri dari  lembaga  legislative,  eksekutif  dan  yudikatif  sesuai  dengan  teori separation of power dari Trias Politika dan juga prinsip check and balances antar  lembaga  Negara.  Sedangkan  struktur  lembaga  hanya  terdiri  dari lembaga  legislatif  dan  lembaga  eksekutif  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  berdasarkan  konsep  otonomi  dalam  bentuk  desentralisasi politik  (devolusi).  Dalam  amandemen  UUD  1945  proses  penegakan  hukum Kekuasaan  Kehakimam  ditangan  Mahkamah  Agung.  Eksekutif  tidak  lagi lembaga  yang  mendominasi  dalam  pembentukan  undang-undang  sehingga proses Checks and Balance dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan, merupakan  dasar  dalam  politik  hukum  dan  pembangunan  hukum  pasca amandemen  dimana  kepala  Negara  dan  Kepala  Daerah  dipilih  melalui perwakilan  dan  sekarang  kedaulatan  itu  ada  ditangan  rakyat,  termasuk konsep Negara hukum The Rule Of Law yang menjamin dan melindungi hak rakyat (HAM) dan pemisahan kekuasaan yang jelas.

## Abstract
Political law in the development of National Law after the amendment of the 1945 Constitution can be summarized as follows: a) The Birth of the Form of the  State  of  Indonesia  is  a  Unitary  State,  b)  The  Form  of  Indonesian Government  is  a  Republic  with  a  presidential  system,  c)  The  State  of Indonesia  is  a  State  of  Law,  and  )  The  structure  of  the  State  of  Indonesia consists of central government and local government. Research conducted by
Normative  Juridical  include  research  on  law  principle,  legal  system  and synchronization.  Where  the  central  government  institutions  consist  of legislative, executive and judicial institutions in accordance with the theory of separation  of  power  from  Trias  Politics  and  also  the  principle  of  check  and balances  among  state  institutions.  While  the  institutional  structure  consists only  of  the  legislative  and  executive  institutions  with  the  administration  of government  based  on  the  concept  of  autonomy  in  the  form  of  political decentralization (devolution). In the amendment of the 1945 Constitution the process  of  law  enforcement  of  Judicial  Power  in  the  hands  of  the  Supreme Court. The Executive is no longer the dominating institution in the formation of the law so that the Checks and Balance process in the political system and constitutional  system  is the  basis  of the  legal  politics and  legal development after  the  amendment  in  which  the  head  of  State  and  the  Regional  Head  are elected through representation and now the sovereignty is in the hands of the people, including the  concept of  The  Rule  Of  Law  State law that  guarantees and protects the rights of the people (human rights) and a clear separation of powers.
Key Word : Legal Development, Amendment to the 1945 Constitution

## I. PENDAHULUAN.
Pembangunan  hukum  nasional  secara  implisit  mencerminkan  bahwa  sampai saat  ini  di  Indonesia  masih  terjadi  proses  perubahan  sosial  menuju  ke  arah modernisasi  yang  dikemas  dalam  proses  legislasi  yang  teratur  dan berkelanjutan dengan memasukkan atau memperhatikan aspek sosiol kultural yang mendukung arah perubahan hukum positif.
Dalam  pembangunan  hukum  nasional  Undang-Undang  Dasar (UUD) tahun 1945  merupakan  landasan  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  yang  telah di  sahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945  dalam  sidang  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (PPKI), sebagai  norma  dasar (groundnorm) dalam pembentukan hukum  kedepan dan pembangunan hukum  harus berkiblat dan bersumber kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Perjalan sejarah Republik Indonesia  menyangkut masalah Konstitusi Negara banyak  mengalami  pergantian  termasuk  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berlaku  sekarang.  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  Amandemen  dan sejak  kemerdekaan  Republik  Indonesia  telah  memberlakukan  tiga  macam konstitusi  dalam  empat  periode,  yaitu  periode  pertama  18  Agustus  1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945.  Periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. Periode ketiga 17 Agustus 1950  sampai  5  Juli  1959  berlaku  UUD  1950  yang  bersifat  sementara.  Dan periode  keempat  5  Juli  1959  sampai  sekarang  berlaku  UUD  1945.  Setelah kembali  kepada  UUD  1945  sampai  sekarang  konstitusi  Indonesia  tidak  lagi mengalami pergantian. Akan tetapi hanya mengalami Amandemen sebanyak empat  kali,  yaitu  Amndemen  yang  pertama  ditetapkan  pada  tanggal  19 Oktober 1999. Amandemen kedua tangal 18 Agustus 2000 dan Amandemen ketiga  10  November  2001  serta  Amandemen  keempat  pada  tanggal  10 Agustus 2002.
Menurut Mr.  J.G.  Steenbeek ,  sebagaimana  telah  dikutip oleh  Sri  Soemantri dalam  Disertasinya  yang  telah  memberikan  gambaran  secara  jelas  apa  yang seharusnya  menjadi  isi  dari  konstitusi.  Pada  pokoknya  konstitusi  berisi  tiga hal pokok, yaitu:
a.  Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan waga negaranya;
b.  Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
c.  Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Atas  dasar  itulah,  maka  UUD  1945  Republik  Indonesia  yang  dalam  teori Stufenbau  Hans  Kelsen disebut  sebagai groundnorm harus  memberikan jaminan  atas  hak  asasi  manusia  dan  adanya  pembagiaan  kekuasaan  dalam
struktur negara untuk memberikan batasan atas kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut.
Dengan  demikian  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  batang  tubuh  UUD 1945  mengandung  sistem  politik  hukum  bangsa  Indonesia  untuk mewujudkan negara ideal yang dicata-citakan. Politik hukum di dalam batang tubuh  UUD  1945  tidak  hanya  mengandung  sistem  politik,  akan  tetapi  juga sistem ekonomi, sistem hukum dan sosial.
Secara  filosofi  yang  dianut  dalam  pembangunan  hukum  nasional  selama  ini kurang  lebih  18 (delapan  belas) tahun  di  Era  Reformasi  yaitu  konsep pembangunan  hukum  yang  menempatkan  peranan  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  dan  perubahan  terhadap  masyarakat,  belum  begitu  banyak mengalami  perubahan,  dan  bahkan  belum  pernah  diuji  kembali keberhasilannya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  tugas  utama  yang  mendesak (sense  of  urgency) yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah (Departemen Kehakiman), terlebih  dengan  cepatnya  perubahan  sistem  politik  dan  sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.
Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945  merupakan  sumber  dari  keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya hukum seringkali menjadi  cermin  dari  kehendak  pemegang  kekuasaan  politik  sehingga  tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.
UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak asasi manusia) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus  meletakkan kepentingan bersama diatas  kepentingan  pribadi.    Keadaan  ini  menjadi  lebih  kompleks  karena reformasi  yang  dibangun  sejak  tahun  1998  terbukti  sangat  cepat  tanpa melalui  masa  transisi  yang  cukup  untuk  mengendepankan  dan  mendalami
esensi  sebuah  reformasi  tersebut  baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial, hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) .
Banyak  pihak  termasuk  kaum  cendekiawan  saat  itu  sudah  tidak  sabar menunggu  dan  ingin  cepat  agar  pemerintah  melaksanakan  reformasi  dalam keempat bidang tersebut yang dapat  memberikan perubahan yang lebih baik, apalagi  untuk  mengedepankan  dan  mendalami  secara  hati-hati  seluruh tuntutan reformasi tersebut.
Sementara  kita  ketahui  tuntutan  reformasi  yang  dituangkan  ke  dalam Ketetapan  MPR  RI  itu  pun  belum  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  oleh pemerintah. Bahkan ada keraguan di antara para pemikir dan kaum birokrasi tentang  validitas  bahan-bahan  acuan  dan  data  yang  telah  digunakan  dalam penyusunan  Ketetapan  MPR  RI  tersebut  yang  secara  fundamental  telah mengubah  arah  dan  tujuan  pembangunan  nasional  pada  umumnya  dan pembangunan  hukum  pada  khususnya.  Apalagi,  jika  dilihat  dari  segi  waktu yang sangat  singkat  dengan jumlah anggota MPR RI kurang lebih sebanyak 500 (lima  ratus) orang  yang  berasal  dari  berbagai  partai  dan  golongan disertai kepentingan yang bervariasi.
Pembangunan  hukum  nasional  masa  reformasi  saat  ini  merupakan  masa transisi dari sistem pemerintahan sebelumnya kepada sistem demokrasi yang mengedepankan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  hak  asasi  manusia,  serta membuka akses publik kepada kinerja pemerintahan.
Konsepsi  pembangunan  hukum  dalam  politik  hukum  yang  menitikberatkan kepada hukum sebagai sarana pembaharuan dan perubahan pada masyarakat yang dikehendaki ke depan. Maka konsep hukum yang demikian akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan yudikatif. Hal ini  sudah  terjadi  dengan  munculnya  peristiwa  perampasan  hak-hak  rakyat
baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial  di  masa  lampau  dengan  alasan untuk  pembangunan  nasional  melalui  berbagai  peraturan  perundang- undangan  atau  keputusan  pemerintah.  Termasuk  perampasan  hak berdemokrasi dengan lahirnya Undang-Undang MD3 tahun 2018.
Dalam konteks kondisi seperti itu, tidaklah dapat dihindari terjadinya anomali mengenai  cita  reformasi  khususnya  di  bidang  hukum,  ditambah  lagi  dengan kenyataan  bahwa  dalam  hubungan  internasional  tuntutan  reformasi  hukum sesuai  dengan  komitmen  internasional  tidak  kunjung  selesai  atau  terpenuhi. Keadaan ini sering dirasakan ketika pemerintah harus berpacu dengan waktu, bahkan dalam hitungan hari. Dalam keadaan yang terdesak tanpa ada pilihan untuk  kembali (point  of  no  return) di  tengah  reformasi  di  bidang  hukum, sekelompok masyarakat yang menamakan kelompok pro-reformasi atau pro- demokrasi  belum  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  luas  tentang esensi dari reformasi bidang hukum itu sendiri, bahkan cenderung memahami reformasi itu sebagai demokrasi an sich, tanpa mempertimbangkan kultur dan karakteristik budaya bangsa ini.
Lebih  jauh  pemahaman  tentang  penegakan  tatanan  kehidupan  yang demokratis seakan dipahami sebagai menghalalkan dan pemaksaan kehendak sekalipun dengan cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan di balik alasan klasik, untuk kepentingan rakyat.
Pembangunan  nasional  era-reformasi  dewasa  ini  berbeda  secara  mendasar dengan  kondisi  pada  saat  pertama  pembangunan  hukum  nasional dideklarasikan, Yaitu:
1. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum  lokal  ( hukum  adat  dan  hukum  Islam) ke  dalam  sistem  hukum nasional  di  satu  sisi  dan  di  sisi  lain  juga  terhadap  hukum  yang  bersifat netral yang berasal/bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945.
2. Masalah  penataan  kelembagaan  aparatur  hukum  yang  masih  belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai  ekses antara lain  egoisme  sektoral  dan  menurunnya  kerja  sama  antar  aparatur  hukum secara  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  miskinnya  visi  dan  misi aparatur  hukum,  antara  lain  tentang  pengertian due  process  of  law, impartial trial, transparency, accountability, dan the right to counsel.
3. Masalah  pemberdayaan  masyarakat  baik  dalam  bentuk  meningkatkan akses  masyarakat  ke  dalam  kinerja  pemerintahan  maupun  peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat.  Kedua  hal  tersebut  dapat  dimasukkan sebagai "budaya hukum" dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu  sama  lain  karena  peningkatan  akses  masyarakat  tanpa  disertai peningkatan  kesadaran  hukum  akan  menimbulkan  ekses  pemaksaan kehendak, bahkan memunculkan karakter anarkisme.
4. Masalah  pemberdayaan  birokrasi  atau  yang  saya  sebut, (beureucratic engineering) dalam  konteks  peranan  hukum  dalam  pembangunan.
Pemberdayaan  dilingkungan  birokrasi  ini  sangat  penting  antara  lain  di dalam menjalankan Tap MPR RI Nomor XI/MPR RI/1999 dan Tap MPR RI  Nomor  VIII/MPR/2001  tentang  Rekomendasi  Arah  Kebijakan Pemberantasan  dan  Pencegahan  KKN  serta  bagaimana  melaksanakan secara  konsisten  UU  RI  Nomor  28  tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
Seharusnya  dipahami  bentuk  esensinya.  Sebab  kedua  Ketetapan  MPR  RI tersebut  memuat "perubahan  sikap"  (attitude) penyelenggara  negara  untuk tidak  melakukan  KKN.  Masalah  keempat  ini  dalam  konteks  perkembangan politik  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  sangat  strategis  dan  menentukan keberhasilan  pembangunan  nasional  pada  umumnya  karena  dengan  cara demikian  ia  dapat  mengisi  kelemahan  konsep  hukum  pembangunan  yang
hanya menitikberatkan kepada "hukum sebagai sarana perubahan sosial" dan tidak  mempertimbangkan  pendekatan  sosial.  Dengan  pendekatan  sosial, konsep  "panutan"  atau  "kepemimpinan" (leadership) dapat  diwujudkan secara bersamaan dan sekaligus dengan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat (social engineering) melalui hukum sebagai sarana pembaharuan.
Dengan demikian, hukum sebagai sarana pembaharuan sekaligus diharapkan dapat  menciptakan  harmonisasi  antara  dua  pasangan  yaitu  birokrasi  dan masyarakat  dalam  satu  wadah  yang  saya  sebut "bureaucratic  and  social engineering"; birokrasi  memberikan  dan  melaksanakan  keteladanan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat mengikuti dan patuh kepada birokrasi.  Sepanjang  perjalanan  lebih  dari  30 (tiga  puluh) tahun  sejak  Orde Baru  sampai  sekarang,  masalah  yang  sangat  krusial  dan  menghambat penegakan  supremasi  hukum  adalah  sulitnya  diperoleh "keteladanan" atau dalam  arti  luas, "kepemimpinan". Hal  ini  pula  yang  menghambat  kepatuhan masyarakat  dalam  memelihara  dan  mengemban  tugas  sebagai  satu  bangsa (one  nation) yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi HAM.
Dari  pemikiran  dan  urain  diatas,  penulis  melihat  pembangunan  hukum Indonesia  kedepan  harus  sesuai  dengan  tujuan  politik  hukum  yang  mampu mengikuti  perkembangan  masyarakat  serta  mampu  menindaklanjuti  dari nilai-nilai  dan  tujuan  negara  yang  dimuatkan  dalam  Undang  Undang  Dasar 1945 pasca Amandemen.

## II. PERMASALAHAN.
Berdasar uraian diatas. Penulis ini mencoba membahas perubahan hukum dan sistem  pemerintahan  era-reformasi  sekarang  pasca  amandemen  Undang Undang  Dasar  1945  terhadap  hukum  positif  di  Indonesia,  yaitu
membandingkan  undang-undang  yang  lahir  pasca  amandemen    dan kewenangan lembaga Negara.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah penelitian secara Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistimatika hukum dan singkronisasi. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (library research). Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti produk hukum yang lahir di era reformasi dan pendapat ahli dalam tuliasannya termasuk buku dan jurnal termasuk juga membandingkan undang-undang hasil pasca amandemen dan sebelum amandemen UUD. Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

## IV. PEMBAHASAN
A. Peranan Politik Hukum Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia.
Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh  para  ahli  di  dalam  berbagai  literatur.  Dari  berbagai  pengertian  atau definisi  itu  dengan  mengambil  substansinya,  ternyata  sama,  bahwa  politik hukum adalah (legal policy) atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
Dengan  demikian,  politik  hukum  merupakan  pilihan  tentang  hukum-hukum yang  akan  diberlakukan  sekaligus  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan
dicabut  atau  tidak  diberlakukan  yang  kesemuanya  dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan  negara  seperti  yang  tercantum  di  dalam  Pembukaan  UUD 1945.
Menurut  T.M.Radhie,  yang  dimaksud  Politik  hukum  dalam  pembangunan hukum  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  penguasa  negara (Eksekutif  dan Legislatif) mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  dan  mengenai  arah perkembangan hukum yang dibangun.
Politik  hukum  adalah  legal  policy  yang  telah  atau  akan  dilaksanakan  secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2.  Pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Secara  lebih  spesifik  perkembangan  karakter  produk  hukum  tentang Pemerintahan  dan  Pemilihan  umum,  termasuk  hukum  bidang  pertanahan harus menjadi perhatian khusus, karena tuntutan reformasi yang sangat cepat perubahan  terutama  yang  berhubungan  dengan  hukum  tata  negara. Berdasarkan hal-hal diatas politik hukum yang terkandung dalam UUD 1945 hasil  amandemen  sekarang  ini  banyak  perubahan  bidang  Pemerintahan, Lembaga Negara, Otonomi Daerah dan Sistem Pemilihan Umum.

## a) Hukum Pemerintahan Daerah.
Proklamasi  kemerdekaan  tanggal  17  agustus  1945  membawa  semangat demokrasi  yang  cenderung  liberal  sehingga  masalah  desentralisasi  menjadi salah  satu  perhatian  utama.  Pada  periode  1945-1959,  masalah  desentralisasi berjalan  secara  eksperimental  dalam  wujud  lahirnya  UU  Pemerintahan
Daerah (Pemda) sampai  tiga  kali,  yaitu  UU  No.  1  Tahun  1945,  UU  No.  22 Tahun 1948, dan  UU No. 1 Tahun 1957. Secara umum hukum  Pemda pada era 1945-1959 ini dapat dikualifikasi sebagai hukum yang berkarakter sangat renponsif/populistik  karena  luasnya  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah. DPRD  merupakan  penanggung  jawab  utama  dalam  penyelenggaraan desentralisasi,  sedangkan  tugas  pembantuan  lebih  banyak  ditangani  oleh Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD). Pemilihan  kepala  daerah  otonom  juga sangat  fair,  yakni  dilakukan  melalui  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  yang untuk tahap awal (sebelum ada UU tentan Pemilihan Kepala Daerah) dipilih oleh  DPRD.  Begitu  juga  kontrol  pusat  terhadap  produk  Peraturan  Daerah (Perda) hanya  dibatasi  pada  hal-hal  tertentu  yakni  pada  masalah-malasah yang menyangkut kepentingan umum.
Pemerintah  pada  era-demokrasi  terpimpin  memandang  sistem  otonomi  atau desentralisasi  yang  berlaku  sejak  zaman  demokrasi  liberal  membahayakan keutuhan  nasional  karena  tendensi  pada  timbulnya  gerakan-gerakan  daerah yang  dis-integratif.  Presiden  Soekarno  segera  mengeluarkan  Perpres  No.  6 Tahun  1959  yang  merombak  secara  total  dasar-dasar  yang  dipakai  oleh  UU No.  1  Tahun  1957.  Penpres  No.  6  Tahun  1959  menggeser  dominasi  asas desentralisasi  kearah  sentralisasi  atau  pengendalian  daerah  secara  ketat  oleh pusat.  Meskipun  Perpres  tersebut  secara “formal” masih  menyebut  asas otonomi nyata  yang “seluas-luasnya”, namun  asas tersebut tidak dielaborasi sama  sekali,  malahan  perpres  itu  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  sangat tidak  sesuai  dengan  prinsip  desentralisasi.  Kepala  daerah  diangkat  dan ditentukan  sepenuhnya  oleh  pusat  dengan  kedudukan  sekaligus  sebagai pengawas (atas  nama  pusat) atas  jalannya  pemerintahan  di  daerah  yang diberi wewenang untuk menangguhkan keputusan-keputusan DPRD. Perpres ini kemudian digantikan oleh UU No. 18 Tahun 1965 yang lebih merupakan

## Bambang Sugianto
penggantian “baju hukum” karena isinya tidak mengandung perubahan yang berarti,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  UU  No.  18  Tahun  1965  mengambil hampir seluruh isi Perpres No. 6 Tahun 1969 sebagian materinya.
Dengan  demikian  produk  hukum  tentang  Pemda  pada  periode  ini  memiliki karakter  yang sangat konservatif/ortodoks/elitis. Era Orde Baru (1966-1998) yang  berusaha  menggalang  “persatuan  dan  kesatuan”  melakukan  perubahan terhadap  UU  No.  18  Tahun  1965.  Meskipun  pada  awal  Orde  Baru,  MPRS menetapkan asas otonomi nyata yang seluas-luasnya, tetapi ketetapan MPRS ini harus diganti sebelum berlaku. Orde Baru memandang penetapan otonomi yang  seluas-luasnya  bertentangan  dengan  prinsip  persatuan  dan  kesatuan sehingga  harus  diganti  dengan  asas  otonomi  nyata  dan  bertanggung  jawab yang  lebih  merupakan  kewajiban  bagi  daerah.  Asas  otonomi  nyata  dan bertanggung jawab ini dituangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 yang  kemudian  dijabarkan  dengan  UU  No.  5  Tahun  1974.  Meskipun  tidak seekstrem  UU  No.  18  Tahun  1965,  UU  No.  6  Tahun  1974  ini  dapat dikualifikasi  sebagai produk hukum  yang cenderung berkarakter konservatif karena  memberikan  porsi  kekuasaan  kepada  pusat  secara  lebih  dominan. Kepala  daerah  diangkat  oleh  pusat  dari  calon-calon  yang  diajukan  daerah berdasarkan  hasil  pemilihan  DPRD  tanpa  terikat  pada  peringkat  hasil pemilihan  DPRD  itu.  Calon-calon  yang  akan  dipilih  untuk  diusulkan  oleh DPRD  itu  harus  mendapat  persetujuan  lebih  dulu  dari  pusat.  Hal  ini merupakan konsekuensi  dari kedudukan kepala daerah sebagai organ daerah otonom sekaligus alat pusat di daerah. Kepala daerah diletakkan pada posisi penguasa tunggal  dalam bidang pemerintahan di  wilayahnya masing-masing yang  menempel  di  atas  daerah  otonom.  Control  pusat  atas  daerah  masih melalui pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Dengan demikian, desentralisasi menurut UU No. 5 Tahun 1974 sebenarnya
lebih  diwarnai  oleh  sentralisasi  sehingga  produk  hukum  ini  bukan  produk yang berwatak renponsif.
Reformasi 1999 melahirkan suasana baru dalam Sistem pemerintahan daerah, dimana  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor    32  tahun  2004 Tentang  Pemerintah  Daerah  yang  memberi  otonomi  luas  kepada  daerah sehingga  hubungan  Pemerintah  Provinsi  dengan  Kabupaten/  Kota  tidak  lagi berjalan  koordinasinya.  Sebab  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  mempunyai kekuasaan  yang  luas  dan  tidak  sedikit  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini Bupati/Walikota  tidak  mau  tunduk  dengan  Pemerintah  Provinsi.  Melihat sistem  koordinasi  ini  tidak  berjalan  dan  kebijakan  pembangunan  tidak terkoordinasi  antara Program  Pemerintah Propinsi  dengan Kabupaten. Maka Pemerintahan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Di-era Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  hubungan  koordinasi  Pemerintahan Propinsi  dengan  Kabupaten/Kota  berjalan  dengan  baik  termasuk  masalah kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Amandemen  UUD  1945  juga  telah  melahirkan  konsep  otonomi  daerah melalui  pelaksanaan  asas  desentralisasi  kekuasaan  negara  kepada  daerah (Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945).  Terdapat  beberapa  pengertian  tentang otonomi daerah, yaitu:
1. Kondisi  atau  ciri  unik  tidak  dikontrol  oleh  pihak  lain  ataupun  kekuatan lain;
2. Pemerintahan sendiri (self government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan  nasib  sendiri  (the  rights  of  self  government;  self determination);
3. Pemerintahan  sendiri  yang  dihormati,  diakui  dan  dijamin  tidak  adanya control  oleh  pihak  lain  terhadap  ungsi  daerah  (local  internal  affairs)  atau terhadap minoritas suatu daerah;
4. Pemerintahan  daerah  mempunyai  pendapatan  yang  cukup  untuk menentukan  nasib  sendiri,  memenuhi  kesejahteraan  hidup  maupun mwncapai  tujuan  hidup  secara  adil  (self  determination,  self  sufficiency, self relience);
5. Pemerintahan  otonomi  mempunyai  supremasi  atau  dominasi  kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan.
Pengertian  desentralisasi  dalam  beberapa  literatur  terdapat  beberapa  bentuk, di antaranya :
1. Dekonsentrasi,  yaitu  redistribusi  tanggung  jawab  administratif  dalam khirarki pemerintah pusat melalui pengalihan beban kerja dari pemerintah pusat ke pejabatnya sendiri di daerah.
2. Delegasi  pada  organisasi  parastatal,  yaitu  pelimpahan  pembuatan keputusan  dan  manajemen  untuk  kepentingan  khusus  di  bawah  tanggung jawab pemerintah pusat.
3. Devolusi,  yaitu  kemampuan  unit  pemerintah  daerah  yang  mandiri, independen  dan  otonom,  dimana  pemerintah  pusat  melepaskan  fungsi- fungsi tertentu serta pengawasannya.
4. Transfer  of  function,  yaitu  sebagai  kelanjutan  dari  devolusi,  pemerintah memberikan  dan  mentransfer  fungsi  dan  tugas-tugasnya  kepada masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

## b) Konsep Negara Hukum Indonesia
Di  dalam  konsepsi  negara  hukum  terdapat  dua  macam,  yaitu  Konsep Rechtsstaat dan  Konsep Rule  of  Law .  Menurut  Sckeltema  bahwa  terdapat empat  unsur  utama  dalam  negara  hukum  Rechtsstaat  dan  masing-masing unsur  utama  mempunyai  turunannya,  yaitu  sebagaimana  dikemukaan  oleh Azhary, yaitu :
1. Adanya kepastian  hukum :
a. Asas legalitas;
b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, hingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
c. Undang-undang tidak boleh berlaku  surut;
d. Hak asasi dijamin oleh undang-undang;
e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.
2. Asas persamaan :
a. Tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti materiil;
b. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Asas demokrasi :
a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
4. Asas pemerintah untuk rakyat :
a. Hak asasi dengan undang-undang dasar;
b. Pemerintahan secara efektif dan efesien.

## Bambang Sugianto
Sedangkan  Konsep The  Rule  of  Law awalnya  dikembangkan  oleh Albert Venn Dicey (Inggris) . Dia mengemukakan tiga unsur utama The Rule of Law,
yaitu:
1. Supremacy  of  law  (supremasi  hukum),  yaitu  bahwa  negara  diatur  oleh hukum, seseorang hanya dapat dihukum karena mlanggar hukum.
2. Equality  before  the  law  (persamaan  dihadapan  hukum),  yaitu  semua warga Negara dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pejabat Negara tunduk  kepada  hukum  yang  sama  dan  diadili  oleh  pengadilan  yang sama.
3. Constitution based on individual right (Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak  perorangan),  yaitu  bahwa  konstitusi  bukanlah  sumber  tetapi merupakan  konsekwensi  dari  hak-hak  individual  yang  dirumuskan  dan ditegaskan  oleh  pengadilan  dan  parlemen  hingga  membatasi  posisi Crown dan aparaturnya.
Philipus  M.  Hadjon menjelaskan  bahwa  antara  konsep Rechtsstaat dan The Rule  of  Law memang  terdapat  perbedaan.  Konsep Rechtsstaat lahir  dari perjuangan  menentang  absolutisme  sehingga  bersifat  revolusioner  yang bertumpu  pada sistem  hukum  kontinental yang  disebut civil  law  system atau modern roman law dengan karakteristik administratif. Sebaliknya the rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada common law system dengan karakteristik yudicial.
Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Rechtstaat dan Rule of Law karena mempunyai latar belakang yang berbeda pula. Konsep negara hukum  Indonesia  adalah  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Amandemen  ketiga  UUD  1945  yang  berbunyi  :  "Negara  Indonesia  adalah negara  hukum".  Istilah  negara  hukum  dalam  kepustakaan  Indonesia  hampir
selalu dipadankan dengan istilah-istilah asing antara lain rechts staat, atat de droit, the state according to law, legal state, dan rule of law .
Notohamijdojo memadankan  istilah  negara  hukum  di  dalam  konstitusi Indonesia dengan konsep rehtsstaat sebagaimana dalam tulisannya "...negara hukum  atau  rechtsstaat".  Di  samping  itu, Muhammad  Yamin di  dalam tulisannya  menyebutkan  bahwa  "...Republik  Indonesia  ialah  negara  hukum (rehtsstaat, government of law) .
Akan  tetapi Ismail  Suny memadankan  negara  hukum  dengan  konsep rule  of law seperti  terlihat  dalam  tulisannya "...  pelaksanaan  demokrasi  terpimpin adalah  dimana  kapastian  hukum  tidak  terdapat  dalam  arti  sepenuhnya  di negeri kita, that the rule of law absent in Indonesia, negara kita bukan negra hukum". Demikian  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Sunaryani  Hartono yang  menyamakan  istilah  negara  hukum  dengan  konsep the  rule  of  law sebgaimana nampak dalam tulisannya "...supaya tercipta suatu negara hukum yang  membawa  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  yang  bersangkutan,  penegakan rule of law itu harus dalam arti materiil".
Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  menurut Philipus  M.  Hadjon yang  lebih mengkritik  terhadap  para  pakar  hukum  yang  mempersamakan  istilah  negara hukum dengan konsep rechtstaat dan konsep the rule of law , dia menyatakan bahwa  di  dalam  sebuah  nama  terkandung  isi (nomen  est  omen), negara hukum  merupakan  sebuah  konsep  tersendiri  yang  dipergunakan  oleh  negara Indonesia,  sehingga  tidak  bisa  dipadankan  dengan  konsep  rechtsstaat  atau konsep  the  rule  of  law  yang  telah  mempunyai  isi  masing-masing  yang berbeda.  Pendapat  ini  tentu  dapat  difahami  mengingat  saat  ini  terdapat  5 (lima) konsep  negara  hukum  yang  dianggap  berpengaruh  dan  telah mempunyai  isi  yang  berlainan,  di  antaranya  pertama, rechtsstaat yang
merupakan  konsp  yang  dikenal  di  Belanda.  Kedua, the  rule  of  law yang merupakan  konsep  yang  di  kenal  di  negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat.
Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya:
1. Keserasin hubungan antara pemerintah dan rakyat;
2. Hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaan-kekuasan negara;
3. Penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah,  sedang  peradilan  merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Di samping itu, di dalam konsep negara hukum Indonesia juga telah terdapat adanya  jaminan  atas  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  sebagaimana telah  dirumuskan  di  dalam  BAB  XA  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J Amandemen kedua UUD 1945.

## B. Kelembagaan Negara Indonesia
Struktur  negara  ini  merupakan  sistem  ketatanegaraan  yang  diterapkan  di Indonesia  berdasarkan  rumusan  yang  terdapat  di  dalam  UUD  1945  pasca Amandemen.  Di  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  ini  merupakan penerapan  dari  sistem  Trias  Politika  yang  bertujuan  untuk  memberikan batasan  atas  kekuasaan  yang  diberikan  terhadap  suatu  lembaga  kenegaraan. Lembaga  kenegaraan  tersebut  terdiri  dari  lembaga  eksekutif,  lembaga legislatif  dan  lembaga  yudikatif.  Struktur  negara  Indonesia  adalah  di antaranya  sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Amandemen kedua UUD 1945, yaitu : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kebupaten  dan
kota,  yang  tiap-tiap  pronvinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
Berdasarkan  rumusan  pasal  18  UUD  1945,  ini  sangat  jelas  bahwa  struktur negara  Indonesia  terdiri  dari  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah. Di dalam Pemerintahan Daerah ini terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  kesemuanya mempunyai  struktur  pemerintahan  sendiri.  Dalam  amandemen  UUD  1945 juga  melahirkan  lembaga-lembaga  negara  baru  termasuk  juga  melakukan penguatan  terhadap  kewenangan  lembaga  yang  selama  ini  sebelum Amandemen UUD 1945 sangat kelihatan dimana posisi Eksekutif disamping sebagai  kelapa  negara  juga  kepala  pemerintahan  begitu  kuat  dan  obsolut. Perubahan  amandemen  UUD  19945  memberi  nuangsa  baru  peranan lembaga-lembaga Negara lain yang melahirkan checks and balances.

## a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pasca  amandemen  UUD  1945  MPR  yang  dulunya  sebagai  Lembaga Tertinggi  Negara  yang  berdaulat  melaksanakan  kekuasaan  dalam  bidang demokrasi,  yaitu  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  merumus  garis- Garis  Besar  haluan  Negara  (GBHN)  mengalami  pergeseran  kekuasaannya dengan adanya amandemen.
Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai  kewenangan    mengubah  dan  menetapkan  UUD,  Melantik Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  memberhentikan  Presiden  dan  Presiden apabila  berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Presiden  dan  Wakil Presiden terbukti melanggar undang-undang.

## b) Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan  membentuk  undang-undang  pasca  amandemen  Undang-Undang dasar  1945  tidak  lagi  sepenuhnya  berada  pada  Presiden,  tetapi  menjadi kekuasaan DPR  Pasal  20  UOD 1945 menyebut Dewan Perwakilan Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk  undang--undang.  Dan  setiap  rancangan undang--undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat  persetujuan  bersama.  Jika  rancangan  undang--undang  itu  tidak mendapat  persetujuan  bersama,  rancangan  undang--undang  itu  tidak  boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Disamping  kekuasaan  membuat  Undang-Undang  DPR  juga  mempunyai kewenangan  Pasal  7B  berbunyai  DPR  dapat  mengusul  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dengan  terlebih dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau  pendapat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ini  melihat  bahwa  kedudukan  DPR  sangat  kuat  sebagai  Lembaga Pengawasan  disamping  kewenangan    Legislasi  dan  Bugatting.  Penarapan sistem  pemerintahan  presidensiil  sebagai  wujud  dari    konsep separation  of power dengan  legislatif  Pasal  4  ayat  (1)  jo.  Pasal  17  ayat  (2).  Presiden  dan Wakil  Presiden  tidak  lagi  dipilih  oleh  MPR,  tetapi  dipilih  langsung  oleh
masyarakat melalui partai politik di dalam pemilihan umum Pasal 6A ayat (1) dan (2)

## c) Kekuasaan Pemerintah (Presiden).
Kekuasaan  Presiden  panca  amandemen  tidak  banyak  mengalami  perubahan termasuk kewenangan presiden baik selaku Kepala Pemerintahan atau selaku kepala  Negara.  Yang  mendasar  dalam  dalam  amandemen  hanyak menyangkut  pemilihan  Presiden,  dimana  Presiden  sebelum  Amandemen UUD 1945 dipilih Majelis Permusyarawaratan Rakyat.
Pasal  6A  ayat  (1)  menyebutkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Dan  ayat  (2)  Pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum Artinya  amandemn  UUD  merubah  sistem  demokrasi  di  Indonesia  yang selama  ini  sistem  perwakilan  dimana  MPR  sebagai  pelaksanan  kedaulatan rakyat,  sekarang  yang  memegang  kedaulatan  itu  rakyat  dengan  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalu Pemilihan Umum secara langsung.

## d) Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan  Kehakiman  tidak  lagi  hanya  dilaksanakan  oleh  MA,  tetapi  juga oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK) sebagai  lembaga  penjaga  kemurnian konstitusi (the quardian of the constitution atau waakhond van de grondwet),
sehingga  kewenangan  MK  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  terjadinya pelanggaran  terhadap  hak-hak  konstitusional.  MK  berwenang  untuk memeriksa  Pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945,  Memutuskan pembubaran  partai  politik,  Sengketa  kewenangan  lembaga  negara, Perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum  dan  kewajiban  memberikan putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan  adanya  pelanggaran  oleh
Presiden  dan  /  atau  wakil  Presiden  Pasal  24  ayat  (2)  jo.  Pasal  24C  ayat  (1) dan ayat (2).
Disamping  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitus  kekuasaan Kehakiman  dibentuk  lembaga    Komisi  Yidusial (KY) yang  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  prilaku hakim Pasal 24B ayat (1).
Pasal  24 Undang-Undang  Dasar 19945 pasca amandemen menyebutkan  ada 3 (tiga) Lembaga Kehakiman di Republik Indonesia
1. Mahkamah Agung
2. Komisi Yudisial
3. Mahkamah Konstitus.
Yang  ketiga  lembaga  kekuasaan  kehakiman  ini  mempunyai  kewenangan masing-masing  untuk  mengawal  tegaknya  hukum.  Termasuk  mengawal Undang-Undang Dasar 1945 melalui Lembaga Mahkamah Konstitusi.

## e) Lembaga-Lembaga baru.
Amandemen Undang-Undang Dasar Dasar 1945 membawak perubahan baru dalam  kelembagaan  Negara  yang  selama  ini  tidak  ada,  dan  lahir  dalam rangka  membangun  politik  hukum  dan  tujuan  negara  supaya  memberikan jaminan  hak-hak  rakyat  termasuk  pelaksanaan  demokrasi.  Adapun  lembaga baru  yang  lahir  pasca  amandemen  UUD  1945  yang  diatur  oleh  UUD  1945 langsung  diantaranya,  Mahkamah  Konstitusi,  Komisi  Yudisial,  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk juga Lembaga-lembaga baru yang diatur dengan Undang-Undang yaitu, Komnas HAM, KPI, Panwaslu, Dll.
Berdasarkan  teori  Trias  Politika  dari  Montesquieu,  struktur  pemerintahan terdiri  tiga  lembaga  kenegaraan,  yaitu  lembaga  eksekutif,  lembaga  legislatif dan  lembaga  yudikatif.  Di  dalam  analisisnya  Gabrial  A.  Almond,  istilah eksekutif  ini  diganti  dengan Rule  Application  Function ,  lembaga  lagislatif diganti  istilah Rule  Making  Function dan  lembaga  yudikatif  diganti Rule Adjudication  Function .  Jika  analisis  tersebut  dikaitkan  dengan  struktur pemerintahan pusat, maka lembaga-lembaga negara pasca Amandemen UUD 1945.
Di dalam Amandemen UUD 1945, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organ utama (Main State’s Organ) dan organ bantu (Auxiliary State’s  Organ). Organ  utama (Main  State’s  Organ) adalah  lembaga  negara sebagai  pelaksana  utama  dari  ketiga  kekuasaan  negara,  di  antaranya  MPR, DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  MA  serta  MK.  Sedangkan  organ bantu (auxiliary state’s organ) adalah lembaga negara untuk mengoptimalkan pelaksanaan  dari  check  and  balances  antar  lembaga  negara  tersebut,  di antaranya BPK, KY, BI, KPU, TNI, dan POLRI.
Menurut Jimly  Ashiddiqie, bahwa  Indonesia  pasca  Amandemen  menganut teori  pemisahan  kekuasaan (Separation  Of  Power), dengan  alasan  lembaga negara  yang  ada  sekarang  ini  tidak  lagi  mendapatkan  kewenangan  melalui pembagian  kekuasaan  dari  MPR  sebagai  pelaksana  kedaulatan  rakyat sebagaimana  paradigma  yang  dianut  oleh  UUD  1945  sebelum  Amandemen. Kini  lembaga-lembaga  negara  tersebut  mendapatkan  kewenangannya  secara langsung dari UUD 1945.  Konsepsi UUD 1945 pasca amandemen juga telah berubah  pada  konsep  check  and  balances  antar  semua  lembaga  negara. Karena  bagaimanapun  juga  penguasa  sangat  rentan  untuk  melakukan penyalahgunaan  wewenang  (abuse  of  powers)  sebagaimana  yang  pernah dikatakan  oleh  Lord  Action, ”Power  Tends  To  Corrupt,  Obsolutely  Power
Corrupts Absolutely. Penerapan Prinsip Check And Balances antara lembaga negara  di  Indonesia  ini  didasarkan  pada  teori  yang  dikembanagkan  oleh James Madison yang bertumpu pada empat unsur pokok, di antaranya.
a. Pemisahan kekuasaan;
b. Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian;
c. Hak asasi manusia; dan
d. Anggota kongres dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Moh  Mahfud  MD sistem  dan  mekanisme Checks  and  Balance dalam  sistem  politik  dan  sistem  ketatanegaraan,  sangat  lah  penting  karena ketiga  lemabaga  khususnya  Legislatif  dimana  selama  ini  dalam  pembuatan undang-undang seluruhnya didominasi oleh eksekutif baik prosen inisiatifnya maupun pengesahannya. Tidak pernah ada usulan rancangan undang-undang dari  inisiatif  Legislatif  dan  dimasa  orde  baru  (Orba)  rancangan  undang- undang  diusul  oleh  Eksekutif  dan  sudah  mendapat  persetujuan  Legisatif (DPR) dibatalkan oleh Eksekutif.

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  urain  dan  pembahasan  diatas  tentang  politik  hukum  dalam pembangunan  hukum  nasional  pasca  amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Lahirnya Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
b. Bentuk  Pemerintahan  Indonesia  adalah  berbentuk  Republik  dengan sistem presidensiil
c. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
d. Struktur  Negara  Indonesia  terdiri  dari  Pemerintahan  pusat  dan pemerintahan daerah.
Adapun  kelembagaan  pemerintahan  pusat  terdiri  dari  lembaga  legislative, eksekutif  dan  yudikatif  sesuai  dengan  teori  separation  of  power  dari  Trias Politika  dan  juga  prinsip  check  and  balances  antar  lembaga  Negara. Sedangkan struktur lembaga daerah hanya terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga  eksekutif  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan konsep otonomi dalam bentuk desentralisasi politik (devolusi).
Disamping  itu  Amandemen  UUD  1945  menguatkan  sistem  Kekuasaan Kehakimam  yang  selema  ini  ditangan  Mahkamah  Agung  dalam  proses penegakan  hukum.  Sekarang  kekuasaan  kehakimam  terdiri  Mahkamah Agung,  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Termasuk  juga perubahan beberapa kelembagaan negara MPR bukan lagi lembaga tertingga dalam  melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Eksekutif  tidak  lagi  lembaga  yang mendominasi  dalam  pembentukan  undang-undang  sehingga  proses Checks and  Balance dalam  sistem  politik  dan  sistem  ketatanegaraan,  sangat  lah penting  karena  ketiga  lemabaga  khususnya  Legislatif  dimana  selama  ini dalam pembuatan undang-undang seluruhnya didominasi oleh eksekutif baik prosen inisiatifnya maupun pengesahannya.
Yang sangat mendasar dalam politik hukum dan pembangunan hukum pasca amandemen  yaitu  sistem  demokrasi  yaitu  dimana  Presiden  dan  Kepala Daerah dipilih oleh rakyat, termasuk juga konsep negara hukum The Rule Of Law  yang  menjamin  dan  melindungi  hak  rakyat  (HAM)  dan  pemisahan kekuasaan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Edi  Santoso  dan  et.  al.  (2003), Otonomi  Daerah  (Cappacity  Building  da Penguatan Demokrasi Loca)l , Semarang: Puskodak Undip.
Fakhurohman,  Dian  Aminudin,  dan  Sarajuddin,  (2004), Memahami Keberadan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia, Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Irfan  Fachruddin,(2004), Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap Tindakan Pemerintah ,  Bandung: PT. Alumni.
Khudzaifah Dimyati, (2004), Teorisasi Hukum: Stusi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 –  1990 , Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Moh.  Mahfud  MD,  (2014), Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja Garfindo Persada, Cetakan Ke. Ennam.
--------------------------------    (2013), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan kedua.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  (1988), Hukum  Tata  Negara Indonesia, Jakarta  :  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
Muhammad  Yamin,  (1982), Proklamasi  dan  Konstitusi  Indonesia ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Philipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Sri Soemantri, (1987), Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Bandung :
Alumni Bandung.
Sunaryati Hartono, (2006), Apakah The Rule of  Law, Bandung: Alumni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum