## PROGAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF ANIMASI DI KOTA CIMAHI
Rusdiati Rumiah 1 *, Entang Adhy Muchtar 2 , Tachjan 3 , dan Asep Sumaryana 4 . 1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung
2  3  4 Dosen Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung *e-mail: rrusdiati@ymail.com

## ABSTRAK
Kota  Cimahi  tahun  2009  telah  menetapkan  bahwa  sektor  animasi  sebagai  sektor unggulan  daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  wilayah  dan sumber daya alam, serta berdasarkan kajian dengan beberapa stakeholder.  Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan akan Pemerintah Kota Cimahi, pemerintah telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  :  137/M- IND/PER/12/2011  tentang  peta  panduan  (road  map)  pengembangan  kompetensi inti  industri  Kota  Cimahi.    Untuk  mendukung  penetapan  kebijakan  industri animasi  di  Kota  Cimahi,  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  telah  menetapkan Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  Nomor  5  tahun  2013,  yaitu  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Cimahi  tahun  2012  –  2017. Ditetapkan  bahwa  arah  kebijakan  pembangunan  daerah  Kota  Cimahi  adalah pengembangan  ekonomi  kreatif  berbasis  pada  sumber  daya  manusia,  salah satunya adalah dengan penguatan klaster industri kreatif animasi.
Berbagai  program  kegiatan  untuk  mendukung  pengembangan  industri  kreatif animasi  telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi,  namun  demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan industri kreatif animasi di Kota Cimahi masih belum efektif.  Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya Dinas terkait  yang  secara  khusus  menangani  progam  pengembangan  industri  kreatif animasi,  belum  adanya Standard  Operating  procedure (SOP)  yang  dapat dijadikan  acuan  dalam  progam  pengembangan  industri  kreatif  animasi,  dan program yang telah dibuat belum dapat menghasilkan studio animasi yang mampu memproduksi film animasi yang mampu diserap pasar.
Kata kunci : Program, Industri kreatif, Animasi,

## ABSTRACT
The city of Cimahi in 2009 has determined that the animation sector is a regional leading  sector.  This  is  due  to  the  limitations  of  the  area  and  natural  resources, and is  based on studies  with several  stakeholders. To support what  has been set by the Cimahi  City Government,  the government has issued Minister of  Industry
Regulation  Number  137  /  M-IND  /  PER  /  12/2011  concerning  the  road  map  for the  development  of  Cimahi  City's  core  industrial  competencies.  To  support  the policy setting of the animation industry in Cimahi City, the Cimahi City Regional Government has set Cimahi City Regional Regulation Number 5 of 2013, which is about  the  Cimahi  City Medium  Term  Development  Plan  for  2012  -  2017.  It  was determined  that  the  direction  of  Cimahi  City's  regional  development  policy  is economic  development  creative  based  on  human  resources,  one  of  which  is  by strengthening the animation creative industry cluster.
Various  activity  programs  to  support  the  development  of  the  creative  animation industry  have  been  carried  out  by  the  Cimahi  City  Government,  however  the results of the study indicate that the program of developing the creative animation industry in Cimahi City is still not effective. This can be seen from the fact that the related  Office  has  not  yet  specifically  handled  the  animation  creative  industry development program, there is no Standard Operating Procedure (SOP) that can be used as a reference in  the animation creative industry development  program, and  programs  that  have  not  been  able  to  produce  animation  studios  capable  of producing animated films that can be absorbed by the market.
Keywords: Program, Creative Industry, Animation

## PENDAHULUAN
Ekonomi kreatif adalah
sektor  usaha  yang  menekankan  pada ide-ide  kreatif,  sehingga  kreativitas memegang  peranan  yang  sangat penting. Pada tahun 1990an dimulailah  era  ekonomi  baru  yang lebih  menekankan  pada  kreativitas, yang  sekarang  dikenal  sebagai  era ekonomi kreatif.  Di Indonesia sektor ekonomi  kreatif  mulai  diperhatikan lebih serius pada sekitar tahun 2006. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan telah menerbitkan buku
“Pengembangan    Industri  Kreatif
Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia  2025”.    Buku  tersebut
menjelaskan tentang rencana pengembangan sektor ekonomi kreatif  di  Indonesia  yang  terdiri  dari 14 (empat belas) sub sektor ekonomi kreatif, meliputi: periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan,  desain,  fesyen,  film  video dan  fotografi,  permainan  interaktif, musik,  seni  pertunjukan,  penrbitan dan  percetakan,  layanan  komputer dan  piranti  lunak,  televisi  dan  radio, serta riset dan pengembangan.
Ekonomi  kreatif  merupakan salah satu pilar penopang pertumbuhan ekonomi, yang berbasis pada sumber daya manusia, khususnya  inovasi  dan  kreativitas.
Adanya  keterbatasan  wilayah,  dan sumber  daya  alam,  serta  hasil  kajian dengan  beberapa  stake  holder,  untuk menggerakkan  sektor  perekonomian di  Kota  Cimahi,  maka  sudah  sejak tahun  2009  diciptakanlah  sektor unggulan  di  bidang  ekonomi  kreatif sektor  telematika,  khususya  animasi. Alasan lain dipilihnya industri kreatif
animasi karena Kota Cimahi
memiliki sumber daya manusia yang dapat diberdayakan
menjadi entrepreuneur dan insan kreatif.
Untuk  mendukung  penetapan kebijakan  industri  kreatif  animasi  di Kota  Cimahi,  Pemerintah  Daerah Kota  Cimahi  telah    menetapkan Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi Nomor  5  Tahun  2013  yaitu  tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kota  Cimahi Tahun 2012 – 2017.  Ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi adalah pengembangan
ekonomi kreatif berbasis pada sumber  daya  manusia,  salah  satunya adalah  dengan  penguatan  klaster industri yaitu klaster industri animasi dan film.
Dalam penetapan suatu kebijakan, terdapat beberapa tahapan
seperti  dikemukakan  oleh  Denhardt (1991),  Schultz  (2004),  Longest (2006),  Islamy  (2003),  terdapat  5 (lima) langkah dalam proses penetapan  kebijakan  publik  :  (1) Merumuskan masalah, (2)
Menentukan  tujuan  dan  kriteria,  (3) Mengembangkan beberapa alternatif, (4)  Melakukan  analisis  berbagai kebijakan,  dan  (5)  Menentukan ranking  dan  pilihan.    Begitu  juga Howlett dan Ramesh (1995), William Dunn (1999), menyampaikan  5  (lima)  tahapan dalam  siklus  kebijakan,  yaitu  : (1) Agenda setting, (2) Policy
Formulation,  (3)  Decision  Making, (4)  Policy  Implementation,  and  (5) Policy Evaluation.
Birokrasi  memiliki  peranan yang sangat dominan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dijelaskan  oleh  Ripley  dan  Franklin (1982:33)  :  “ Bureaucracies  are dominan  in  the  implementation  of programs  and  policies  and  have varying  degrees  of  importance  in other stages of the policy process.  In policy and program formulation and legitimation  activities,  bureaucratic
units play a large role, although they are  not  dominant”. Pendapat tersebut menekankan
bahwa
birokrasi  memiliki  peranan  yang dominan dalam pelaksanaan program
dan kebijakan dalam berbagai tingkatan.
Peneliti lainnya Jones (1984:172) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik melibatkan  tiga  aktivitas  yaitu  : (a) Organization:  the  establishment  or rearrangement  of  resources,  units, and    methods  for  putting  a  program into  effect;    (b)  Interpretation:  the translation  of  program  language (often  contained  in  a  statute)  into acceptable  and  feasible  plans  and directives; (c) Application: the routine provision of services, payments,  or  other  agreed  upon program  objectives  or  instruments. Lebih  lanjut  Charles  O.  Jones (1984:173)  mengemukakan  bahwa “It  is  important  to  understand, among other things, that
organization it self has impact in the policy process.  The original purpose of organizing may be to implement a program”. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Jones, bahwa
organisasi memiliki dampak terhadap proses  kebijakan.  Kemudian  Jones juga  menyampaikan  bahwa  tujuan dari organisasi adalah untuk menjalankan suatu program. Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai program pengembangan industri kreatif  animasi,  diantaranya  bekerja sama  dengan  komunitas  Cimahi Creative
Association (CCA)
mengadakan  berbagai  pelatihan  dan seminar dengan tujuan untuk meningkatkan  skill  dan  menambah wawasan sesuai
dengan perkembangan  industri  animasi  serta menciptakan entreuprener baru.
Namun demikian berdasarkan data  dari  Biro  Pusat  Statistik  Kota Cimahi,      sektor  ekonomi  kreatif khususnya  animasi,  belum  dapat memberikan kontribusi terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  Kota  Cimahi.    PDRB digunakan  untuk  mengukur  kinerja perekonomian terutama perkembangan  sektor  riil,  diukur berdasarkan  sektor  usaha,  yang menunjukkan  besarnya  kemampuan suatu  daerah  dalam  menciptakan nilai  tambah  akibat  adanya  proses
produksi.    Dengan  demikian  industri kreatif  sektor  animasi  di  Kota Cimahi  belum  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  perkembangan perekonomian.
Berdasarkan  kondisi  yang ada,  maka  perlu  diupayakan  adanya berbagai  program  pengembangan industri  kreatif  animasi  di  Kota Cimahi,  yang  mampu  meningkatkan keahlian  para  pelaku  industri  kreatif animasi dan studio animasi yang ada mampu  memproduksi  film  animasi yang memiliki daya saing di industri kreatif animasi Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk
memperoleh  gambaran  mengenai pelaksanaan berbagai program
pengembangan industri kreatif animasi di Kota Cimahi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan  nyata,  sistem  terbatas
(berbagai kasus), melalui
pengumpulan  data  yang  detail  dan mendalam  yang  melibatkan  beragam sumber informasi atau sumber
informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audio  visual,  dan  dokumen,  serta berbagai  laporan),  dan  melaporkan deskripsi  kasus  dan  tema  kasus (Creswell,  2014:  135).    Metode penelitian  pendekatan  kualitatif      ini dilakukan
untuk memahami bagaimana proses dan
mengungkapkan  makna  dari  setiap fenomena secara khas dan mendalam menurut  persepsi  masyarakat  dalam hal  ini  anggota  komunitas  Cimahi Creative  Association (CCA),  pelaku usaha industri kreatif animasi di Kota Cimahi, dan pemerintah.
Jenis  data  yang  diperoleh dalam  mengungkapkan  fenomena yang  dijadikan  obyek  penelitian  ini adalah  jenis  data  primer  dan  data sekunder.      Data    primer  dalam penelitian  ini  berasal  dari  informan berupa  informasi  dan  data  hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan  dan  pelaku  utama baik dari pejabat Pemerintah Daerah, maupun  dari  masyarakat.      Data sekunder dalam penelitian ini adalah data  yang  diperoleh  dan  berbagai sumber  informasi  yang    diperoleh melalui  penelusuran  yang  berasal
dari  berbagai  kajian  literatur  dan dokumen  terkait,  melalui  kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen yang  dapat  menerangkan  berbagai masalah  yang  telah  dijadikan  obyek peneltian  sebagai  fungsi  pendukung terhadap data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program
Pengembangan industri  kreatif  animasi  di  Kota Cimahi    dilaksanakan  oleh      Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah,  dan  Perindustrian (Disdagkoperin),  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP).        Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah,  dan  Perindustrian Kota  Cimahi  (Disdagkoperin),  serta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), meski sama-sama memiliki  tugas  untuk  melakukan kegiatan pengembangan industri kreatif  animasi  di  Kota  Cimahi, tetapi  secara  tugas  dan  fungsinya terdapat  perbedaan.                Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah,  dan  Perindustrian Kota Cimahi (Disdagkoperin), dalam
kegiatan pengembangan industri kreatif  lebih  kepada  bagaimana mendorong  para  pelaku  industri kreatif  animasi  menjadi  insan-insan kreatif berjiwa wirausaha .  Sehingga dalam  perencanaan  program  lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat untuk mengembangkan
kemampuan  teknis  dari  para  pelaku industri  kreatif  animasi  di  Kota Cimahi. Sedangkan Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP), kegiatannya  lebih  kepada  kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi, dan
menyediakan informasi tentang potensi daerah dan peluang  usaha,  sehingga  dikemudian hari  akan  terjalin  kerjasama  di bidang penanaman modal.
Penjelasan  tentang  masing-masing tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah,  dan  Perindustrian Kota  Cimahi  (Disdagkoperin),  serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),  adalah  sesuai  dengan yang  tercantum  pada  Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 6 Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat  Daerah  Kota Cimahi,  dan  Peraturan  Walikota
Cimahi  nomor  33  Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Cimahi.
Berbagai  program  kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi yaitu
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi  para  animator,  pelatihan kewirausahaan  tentang  bagaimana membangun sebuah start-up company , menyelenggarakan kegiatan  workshop,  diskusi  dan sharing  ide  untuk  menumbuhkan  ide dan kreativitas.
Kegiatan  promosi  yang  telah
dilakukan adalah melalui penyebaran  brosur  dalam  bentuk cetak, promosi melalui website resmi pemerintah Kota Cimahi, dan promosi  melalui  penyelenggaraan event  berskala  international  yaitu Baros International Animation Festival  (BIAF).    Namun  demikian kegiatan promosi yang telah dilakukan  masih  belum  mampu
untuk menjual produk-produk animasi  yang  telah  dibuat  oleh
studio-studio animasi di Kota Cimahi.          Kendala  yang  dihadapi oleh  para  pelaku  industri  animasi dalam mempromosikan hasil karyanya adalah sulitnya mendapatkan akses pembiayaan.
Mengingat  untuk  mempromosikan sebuah  karya  animasi  agar  dikenal masyarakat  luas,  diperlukan  biaya yang  cukup  besar,  dan  kegiatan promosi  ini  dilakukan  jauh  sebelum film  karya  animasi  tersebut  beredar dipasaran.    Berbeda  dengan  industri animasi global, mereka sudah memiliki  model  promosi  yang  baik sehingga  kegiatan  promosi  yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap suksesnya penjualan sebuah film.    Sedangkan  di  Indonesia,  baik itu  film  animasi  serial  TV  maupun animasi  layar  lebar,  belum  memiliki kemampuan untuk melakukan promosi yang baik. Peran Pemerintah  khususnya  Pemerintah Daerah Kota Cimahi sangatlah dibutuhkan, agar karya animasi yang dihasilkan oleh studio-studio animasi di Kota  Cimahi dapat sukses dipasaran.

## SIMPULAN
Berbagai pogram kegiatan pengembangan industri kreatif animasi  di  Kota  Cimahi  telah dilakukan,  berdasarkan  pengamatan program-program yang telah dilaksanakan  baru  sebatas  untuk meningkatkan keahlian para
animator, tetapi belum dapat menghasilkan  studio  animasi  yang mampu  memproduksi  film  animasi yang  mampu  bersaing  di  industri film  animasi.    Perlu  diupayakan
adanya program
mengenai
bagaimana memasarkan produk animasi  yang  telah  dihasilkan  oleh studio-studio animasi di Kota Cimahi,  dan  bagaimana  mencari sumber permodalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell  John.  2014. Penelitian Kualitatif  dan  Desain  Riset, Memilih diantara lima pendekatan ,  Edisi  3.  Alih  Bahasa :  Ahmad  Lintang  Lazuardi.  Pustaka Pelajar.
Yogyakarta. Denhardt,  Robert  B.  1991. Public Administration:
An Action
Orientation .  Brooks/Cole  Pub.
Co. California.
Dunn,  William  N.  1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan). Gajah Mada
University Press. Yogyakarta.
Howlet  Michael  and  Ramesh.  1995.
Studying  Public  Policy:  Policy Cycles  and  Policy  Subsystems. Oxford  University  Press.  New York.
Islamy  Irfan.  2003. Prinsip-prinsip
Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta. Jones, O Charles. 1984. An
Introduction  to  the  Study  of
Public  Policy  Third  Edition .
Brooks/Cole Publisihing Company, Monterey, California. Longest,  Beufort.  2006. Health
Policymaking in the United States .  Chicago  and  AUPHA
Press. Washington.
Ripley, R.B and Franklin, G.A. 1982.
Bureaucracy and Policy Implementation . Homewood.
Dorsey Press.
Schultz,  David.  2004. Encyclopedia of  Public  Administration  and Public Policy . Facts on File. New York.