## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 81-102 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia

## Zulfitri Zulkarnain Suleman, Zulkarnain Suleman
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: ririnsuleman05@gmail.com; zulkarnain-suleman@yahoo.com
Abstract: This paper discusses about the Siti Musdah Mulia’s thought about polygamy  in  Islam.  This  research  is  a  library  research  with  primary  data sources  are  the  writings  of  Siti  Musdah  Mulia  about  women,  especially polygamy.  Data  were  analyzed  descriptively  qualitatively  with  a sociological  approach  to  law.  The  results  showed  that  Siti  Musdah  Mulia refuted  polygamy  because  it  was  considered  to  insult  and  insult  women's dignity. The Marriage Law and Compilation of Islamic Law which legalize polygamy favor the interests of men and ignore women. The provisions of polygamy in the Marriage Law and KHI have psychological implications for women;  violence  against  women;  and  social  towards  the  community. Whereas the principle of ushul fiqh is to reject the negative excesses rather than benefit.
Keywords: Jurisprudence, Thought, Siti Musdah Mulia, Polygamy

## Criticism of the Jurisprudence of Polygamy: Study of Siti Musdah Mulia’s Thought
Abstrak:  Tulisan  ini  membahas  tentang  pemikiran  Siti  Musdah  Mulia tentang poligami dalam Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data primer adalah tulisan-tulisan Siti Musdah Mulia tentang perempuan,  khususnya  poligami.  Data  dianalisis  secara  dekriptif  kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siti  Musdah  Mulia  meniolah  poligami  karena  dinilai  melecehkan  dan menghina martabat perempuan. Undang Undang Perkawinan dan KHI yang melegalkan  poligami  lebih  berpihak  kepada  kepentingan  laki-laki  dan mengabaikan  perempuan.  Ketentuan  poligami  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan  dan  KHI  berimplikasi  kepada  psikologis  terhadap  perempuan; kekerasan  terhadap  perempuan;  dan  sosial  terhadap  masyarakat.  Padahal prinsip  ushul  fikih  adalah  menolak  ekses  (dampak)  negatif  ( mafsadat/ kemudharatan) daripada kemaslahatan.
Kata  Kunci:  Fikih, Pemikiran,  Siti Musdah Mulia, Poligami

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran

## A. Pendahuluan
Secara  umum  poligami  diartikan  sebagai  beristri  lebih  dari  satu dalam  waktu  tertentu  atau  bersamaan.  Namun  dalam  berbagai  literatur disebutkan terminologi poligami merujuk kepada perkawinan dalam jumlah banyak  baik  dilakukan  suami  atau  isteri;  dan  tidak  sebatas  kepada  suami saja. Sementara praktek perkawinan dengan beristeri lebih dari satu, secara terminologi  dinamakan  poligini.  Sedangkan  sistem  perkawinan  yang dilakukan  wanita  dengan  suami  dalam  satu  waktu  bersamaan  disebut poliyandri. 1 Berdasarkan  QS  al-Nisa/4:  3 2 ulama  sepakat  atas  sistem perkawinan  poligami 3 dan  menyatakan  atas  kebolehanya  dengan  syarat berlaku adil kepada  para  istri.  Keadilan  yang  dimaksud  bukan  keadilan mutlak  atau  keadilan  immaterial,  melainkan  keadilan  yang  bersifat material.  Keadilan  material  tersebut  disyaratkan  dalam  ayat  tersebut,
1 William  Morrits, The  Heritage  Illustrated  Dictionary  of  the  English  Language, Vol.  II (Boston:  Houngthon  Mifflin  Campany,  1973),  542  dan  1016;  Lihat  juga Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1990), 885.
2 Terjemah:  ‛ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak- hak)  perempuan  yatim  (bila  kamu  mengawininya),  maka  nikahilah  apa  yang  kamu senangi  dari  wanita-wanita,  dua-  dua,  tiga-tiga,  dan  empat-empat.  Jika  kamu  khawatir tidak berlaku adil, maka satu saja atau budak- budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ‛.  Selain ayat  ini,  kebolehan poligami  juga didasarkan  kepada  hadis  dan  praktek  Nabi  Muhammad  saw,  dan  sahabat.    Jalâl    al-Dîn Abd.  al-Rahmân  al-Suyuthî, al-Durr  al-Mansûr  fî  al-Tafsîr  bi  al-Ma ‟ stûr , Jil. II (Beirût: Dâr  al-Fikr,  1983  M/1403  H.),  929.  Di  samping  itu,  diperkuat  dengan  anggapan  adanya hikmah  dibolehkannya  poligami  dalam  Islam.  Lih at  Abdullâh  Nâshih  ‘Ulwân, Ta’addud al-Zawjât  fî  al-Islâm  wa  al-Hikmah  min  Ta’addud  Zawjât  al-Nabî  saw. (Kairo:  Dâr  al- Salâm, 1988), 28-34.
3 Abdul Aziz Dahlan, [ed.], Ensiklopedi Hukum Islam , Jil IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997), 1185.  Patut  dicatat  bahwa  secara  historis,  praktek  poligami  telah  ada sebelum  Islam  dan  menjadi  kebiasaan  yang  dibolehkan.  Pada  saat  itu,  demikian  Sayyid Amir  Ali,  poligami  kebanyakan  dilakukan  para  raja  yang notabene merupakan    lambang ketuhanan  sehingga  perbuatan  tersebut  dianggap  suci.  Hal  seperti  ini  terjadi  dikalangan orang-orang Hindu, Media, Babilonia, Assiria, Persi dan Israil. Lihat Sayyid Amir Ali, The Spirit  of  Islam  A  History  of  Evolution  and  Ideals  of  Islam  with  a  Life a  Prophet (India:
Idarah-I  Adabiyat-I,  1978),  223-224.  Dengan demikian,  Islam  bukan agama  yang pertama kali membolehkan  poligami. Oleh karena  alam  perkembangannya,  Islam  justru  berusaha memberikan  pembatasan  gerak  terhadap  kebolehan  perkawinan  poligami.  Inilah  yang membedakan  masalah  perkawinan  poligami  dalam  Islam  dengan  perkawinan  poligami dalam  agama  lain,  di  mana  Islam hanya  memperbolehkan  maksimal  4  orang  istri.  Lihat Alauddin  Kharofa, Family  Law  Comparative  Study  Between  Arab  Law,  Islamic,  Jewi, and Chirstians Law , Jil. I (Baghdad: Maktabah al-Ani, 1962), 125.
sedangkan  keadilan  immaterial  ditegaskan  dalam  QS  al-Nisa/4:  129. Menurut M. Quraish Shihab kebolehan poligami tersebut  bersifat  darurat yang  hanya  dapat  dibuka  pada  saat-saat    tertentu,  seperti  ketika    isteri tidak  dapat  menjalankan  kewajiban    sebagai    isteri;    cacat    badan    atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  dan  tidak  dapat  melahirkan keturunan.  Dengan  kata  lain,  istri  pertama  dalam  keadaan  sakit,  sehingga tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  istri,  atau  istri  mandul sedangkan  suami  sangat  mendambakan  anak,  menjadi  alasan  suami  untuk berpoligami. 4
Pendapat  di  atas  ditolak  oleh  Siti  Musdah  Mulia.  Menurutnya ketiga  alasan  poligami  tersebut  sama  sekali  tidak  mewadahi  tuntunan Allah  swt.  sebagaimana  firmanyanya  yang  artinya  ‚... Dan  bergaullah dengan  mereka  (istri)  secara  patut.  Kemudian,  bila  kamu  tidak  menyukai mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  boleh  jadi  kamu  tidak  menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak‛ (QS al- Nisa/4:  19).  Alasan-alasan  tersebut  hanya  dilihat  dari  perspektif kepentingan  suami,  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  perspektif perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, misàlnya andaikata suami tidak mampu  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami,  atau  suami  mendapat cacat  atau  penyakit,  atau  suami  mandul  apakah  istri  boleh  menikah  lagi? Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP)  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1999  tentang  Kompilasi Hukum  Islam  ( KHI),  yang  didalamnya  termuat  pasal  poligami,  ini  jelas menunjukkan  posisi  subordinat  perempuan  di  hadapan  laki-laki. 5 Oleh karena  realitas  sosiologis  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa  hampir semua  poligami  yang  dilakukan  di  masyarakat  tidak  berangkat  dari ketiga alasan yang disebutkan itu. Perlu dipertanyakan berapa persen laki- laki  berpoligami  karena  alasan istri tidak  menjalankan kewajibannya,  atau karena  istri  mendapat  cacat  badan,  atau  karena  istri  mandul?  Meskipun belum ada data yang akurat mengenai itu, namun secara kasat mata dapat dilihat  pada  umumnya  poligami  terjadi  adalah  semata-mata  untuk pemuasan  biologis  laki-laki,  dan  bukan  karena  alasan-alasan  sebagaimana tercantum dalam  UUP dan  KHI. 6 Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2004
4 M.  Quraish  Shihab, Fatwa-Fatwa  Seputar  Ibadah  dan  Muamalah (Bandung: Mizan, 1999), 168.
5 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender, (Yogyakarta:  Kibar Press, 2007), h. 144-145.
6 Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, h. 146.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama 7 yang dimotori Siti Musdah  Mulia  menyusun Counter  Legal  Draf  (CLD)  KHI sebagai bentuk kritik dan reformasi atas KHI, di mana dalam salah satunya, yaitu pasal  3  CLD  disebutkan  bahwa  poligami  tidak  boleh, haram  li  ghayrihi, yaitu  haram  karena  ekses  yang  ditimbulkannya  sangat  merugikan perempuan dan anak. 8
Pemikitran  Siti  Musdah  Mulia  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji, apalagi  gagasan  yang  disampikannya  tidak  saja  bertentangan  dengan pendapat mayoritas ulama, tetapi kesimpulan hukum yang dirumuskannnya. Tentu saja bangunan  pemikiran  tersebut  didasarkan  atas argumen  teologis  dan  cara  pembacaan terhadap teks dari makna poligami tersebut.

## B. Siti Musdah Mulia dan Kritiknya terhadap Hukum Islam
Siti  Musdah  Mulia  adalah  seorang  feminis  muslim  Indonesia.  Ia lahir  di  Bone Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Setelah menyelesaikan pendidikan  di  Pesantren  As’adiyah Sengkang,  ia  melanjutkan  pendidikan S1  pada  Fakultas  Adab  Institut  Agama  Islam  Negeri  ( IAIN)  Alauddin Ujung  Pandang  Sulawesi  Selatan.  Dialah  perempuan  pertama  meraih doktor  di  bidang  pemikiran  politik  Islam  pada  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta;  perempuan  pertama  yang  dikukuhkan oleh  Lembaga  Penelitian  Indonesia  (LIPI) sebagai ahli  peneliti  utama.  Ia menerima sejumlah penghargaan nasional dan internasional, seperti Women of  Courage  Award  dari  Pemerintah  AS  (2007)  atas  kegigihannya memperjuangkan    demokrasi    dan    HAM; Yap    Thiam    Hien    Rights Award  (2008); Plangi Tribute to Women dari Kantor Berita Antara (2009); International  Women  of  The  Year  2009  dari  Pemerintah  Italia,  atas kiprahnya  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  dan  kelompok  minoritas;
7 Mereka  yang  masuk  dalam  Pokja  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  sebagai  Tim Inti  Pembaruan  KHI  adalah  Marzuki  Wahid,  Abdul  Moqsith  Gozali,  KH.  Achmad Mubarok,  Abdurrahman  Abdullah,  Anik  Farida,  Marzani  Anwar,  Achmad  Suaedy,  Saleh Partaonan, Amirsyah dan Siti Musdah Mulia.
8 Muhammad  Zain  dan  Mukhtar  Alshodiq, Membangun  Keluarga  Humanis [Counter  Legal  Draft  Kompilasi  Hukum  Islam    Yang    Kontroversial  Itu] ,  (Jakarta: Grahacipta,  2005),  21-22;  Marzuki Wahid, Fiqh  Indonesia  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Counter  Legal  Darf  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Bingkai  Politik  Hukum  Indonesia (Bandung: Marja, 2014), 223.
Nabil Award  Award  (2012)  karena  gigih  menyuarakan  prinsip kebhihnekaan dan kebangsaan; Penghargaan Perhimpunan Indonesia Untuk Ilmu-Ilmu  Sosial  (2013)  sebagai  ilmuwan  yang  melahirkan  karya-  karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia; dan The Ambassador of Global  Harmony  (2014)  dari  Anand  Ashram  Foundation  karena memperjuangkan pluralisme  dan  hak  kebebasan  beragama  di  Indonesia.  Ia telah  menulis  beberapa  buku  di  antaranya: Pandangan  Islam  tentang Poligami  (Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  dan  Jender,  1999);  Islam Menggugat  Poligami  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2004); Perempuan  dan  Politik  (Jakarta:  Gramedia,  2005);  Muslimah  Reformis: Perempuan  sebagai  Pembaru  Keagamaan  (Bandung:  Mizan,  2005);  Islam dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender  (Yogyakarta:  Kibar  Press,  2007);  Islam dan  Hak  Asasi  Manusia,  Konsep  dan  Implementasi  (Yogyakarta:  Naufan Pustaka,  2010);  dan Muslimah   Sejati   Menempuh   Jalan   Islami   Meraih Ridha  Ilahi (Bandung:  Marja, 2011). Dua buku pertama (Pandangan Islam tentang Poligami dan Islam Menggugat Poligami) adalah karya yang berisi tentang pemikiran dan kritik Siti Musdah Mulia terhadap  poligami.  Buku ini    akan    dijadikan    referensi    utama,    disamping  referensi  lainnya  yang terkait dengan kajian ini.
Kritik  Musdah  Mulia  terkait  perundang-undangan  nasional  dan hukum  Islam,  misalnya  dalam  UUP  dan  KHI  bahwa  poligami  dibolehkan dengan  syarat  tertentu.  Menurut  Musdah  Mulia,  kebolehan  ini mengandung  inkonsistensi,  sebab  di  satu  sisi  menegaskan  asas  monogami (ayat  1  UUP),  namun  di  sisi  lain  memberikan  kelonggaran  kepada  suami untuk  poligami  walaupun  terbatas  hanya  sampai  4  istri.  Meskipun kebolehan  tersebut  atas  beberapa  alasan,  namun  semua  alasan  tersebut lebih  berpihak  kepada  kepentingan  suami  dan  sama  sekali  tidak mempertimbangkan  perspektif  perempuan. 9 Di antara alasan yang dipakai Pengadilan  Agama  dalam  memberikan  izin  kepada  suami  berpoligami adalah: ( 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.  Ketiga  alasan  ini  hanya  ada dalam  aturan  normatifnya  belaka.  Sebab,  dalam  realitas  dimasyarakat
9 Siti  Musdah  Mulia,  ‚Perlunya   Revisi  Undang-Undang  Perkawinan:   Perspektif Islam‛, Jurnal Perempuan, No. 49 (September 2006), 77.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
umumnya  poligami  dilakukan  bukan  karena  ketiga  alasan  tersebut, melainkan hanya alasan syahwat. 10
Ketentuan  ini  jelas  menunjukkan  posisi  subordinat  dan  ketidak- berdayaan  perempuan  di  hadapan  laki-laki.  Dari  perspektif  budaya Indonesia, KHI dipandang   kurang   merepresentasikan   kebutuhan    dan keperluan umat  Islam  di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan  lokal  masyarakat  di  berbagai  daerah,  melainkan diangkut  begitu  saja  dari  fikih  klasik  yang  bernuansa      Arab.  Sedangkan dari  perspektif    kesetaraan    dan  keadilan  gender,  KHI  menomorduakan perempuan.  KHI  mengukuhkan  pandangan  dominan  dalam  fikih  yang menempatkan  perempuan  sebagai  subordinat  laki-laki,  seperti  dalam poligami  dan  kewajiban  suami  istri. 11 Karena  memang  penyusunan pasal- pasal  dalam  UUP  diadopsi  dari  kitab-kitab  fikih  klasik,  sehingga  tidak heran  jika  kandungannya  memuat  pandangan  fikih  yang  konservatif. Pembahasan  perkawinan  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik      menunjukkan secara  mencolok  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya,  laki-laki berpoligami sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogami. 12
Ketentuan  tentang  poligami  tersebut  berimplikasi  paling  tidak kepada  tiga  hal. Pertama,  psikologis  terhadap  perempuan.  Poligami  pada hakikatnya  merupakan  pelecehan  dan  penghinaan  terhadap  martabat perempuan.  Secara  psikologis  semua  isteri  akan  merasa  terganggu  dan sakit  hati  melihat  suaminya  berhubungan dengan perempuan  lain. Kedua, kekerasan terhadap perempuan.  Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh  poligami  bukan  hanya  diderita  oleh  isteri  pertama,  melainkan  juga dirasa  oleh  isteri  kedua,  ketiga  dan  seterusnya. Ketiga,  sosial  terhadap masyarakat.  Kenyataannya  dalam  poligami  para  suami  cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan  hak-hak  dari  isteri  lainnya,  baik  sengaja  atau  tidak.  Hal inilah  yang  memacu  timbulnya  berbagi  konflik  internal  dalam  kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan  isteri,  melainkan  meluas  pada  anak-anak  yang  berlainan  ibu,  antara anak  dan  ayahnya,  malahan  diantara  anggota  satu  keluarga  dan  keluarga
10 Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat  Poligami (Jakarta:  Gramedia,  2004) , 61. Lihat  pula  Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Sejati  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha Ilahi (Bandung: Marja, 2011), 203. 11 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender , 160.
12 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender , 162.
lainnya.  Dalam  buku Islam  Menggugat  Poligami,  Musdah  Mulia menegaskan  dampak  buruk  poligami. Diantaranya menyebabkan maraknya  perkawinan  di  bawah  tangan  ( sirri)  atau  perkawinan  tidak tercatat,  tingginya  angka  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tingginya  kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya  para  istri  dan anak-anak, terutama secara  psikologis  dan  ekonomi.  Kesimpulannya,  aspek  negatif  poligami lebih  besar  dari  pada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya  ketimbang  maslahatnya  dan  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah segala  sesuatu  yang  lebih  banyak  mudharatnya  harus  dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan haram  lighairihi    (haram  karena  eksesnya).  Karena  itu,  perlu diusulkan  pelarangan  poligami  secara  mutlak  sebab  dipandang  sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ( crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 13
Pernyataan  Musdah  Mulia  tentang  keharaman  poligami  sebagai ‚ haram lighirihi‛,  didasarkan atas dampak negatif. Agaknya ekses (dampak) negatif ( mafsadat/kemudharatan) poligami  lebih  besar  dari  dampak  positif (manfaat/maslahat)nya. Cara pandang Musdah Mulia ini dalam ushul fikih dikategorikan  pendekatan  analisis maqashid  syariah,  yaitu  suatu  metode istinbath  yang  menggunakan  pendekatan  analisis  maksud  (tujuan)  yang terdalam  dari  ditetapkannya  (syariatkan)  suatu  hukum.  Sebagaimana diketahui, ada  tiga  model bentuk pendekatan analisis yang dikembangkan oleh  para  ulama  ushul  dalam  melakukan  istinbath  hukum,  yaitu:  (a) pendekatan  tekstual,  yaitu  melalui  kaedah-kaedah  kebahasaan  ( qawâ’id allughawiyah),  (b)  pendekatan  analilis  illat  hukum  (causa  legis),  dan;  (b) pendekatan  melalui  pengenalan  makna  atau  maksud  syari’at (maqâshid al- syarî ‟ at). 14
Lebih  jauh  Siti  Musdah  Mulia  melihat  bahwa  hakekat  poligami pada  adalah  selingkuh  yang  dilegalkan,  dan  karenanya  jauh  lebih menyakitkan  perasaan  istri.  Islam  menuntun  manusia  agar  menjauhi selingkuh,  dan  sekaligus  menghindari  poligami.  Islam  menuntun
13 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , 193.
14 Pendekatan analisis  kebahasaan  biasanya  disebut  dengan  istilah al-ijtihad  al- bayani ;  Pendekatan  analilis  illat  hukum  ( causa  legis )  disebut  dengan  istilah al-ijtihad  al- qiyasi ,  dan;  Pendekataan  analisis  makna    atau    maksud  syariah    ( maqashid  al-syariah ), disebut  dengan al-ijtihâd  al-ishtilahi .  Lihat  Muhammad  Salâm  Madkur, Al-Ijtihad  fi Tasyri ‟ al-Islami (t.tp:  Dâr  al-Nahdhah al-Arabiyyah,  1404 H/1984 M), 42-45.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
pengikutnya:  laki-laki  dan  perempuan  agar  mampu  menjaga  organ-organ reproduksinya  dengan benar sehingga  tidak terjerumus pada segala  bentuk pemuasan  syahwat  yang  dapat  mengantarkan  pada  kejahatan  terhadap kemanusiaan. 15
Argumen hukum Siti Musdah Mulia lain atas keharamkan poligami adalah  hadis  riwayat  yang  diinukilkan  dari  al-Miswar  Ibn  Makhramah: ‚Sesungguhnya Hisyam  ibn  al-Mughiroh  meminta  izin  kepada  saya  untuk menikahkan  puteri  mereka  dengan  Ali  ibn  Abi  Thalib,  maka  saya  tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kecuali Ali ibn Abi Thalib mau menceraikan puteriku dan menikahi  puteri   mereka, maka  sesungguhnya puteriku adalah bagian dari diriku, meragukan saya apa yang meragukannya,   menyiksa saya apa yang menyiksanya‛  dalam  riwayat  lain  ‚sesungguhnya  aku  tidaklah mengharamkan  sesuatu  yang  halal,  namun  demi  Allah  sekali-kali  puteri Rasulullah  tidak  akan  berkumpul  (dalam  satu  rumah)  dengan  puteri musuh Allah‛. Menurut Musdah Mulia hadis ini ditemukan dalam  berbagai kitab  hadis;  Shahih  Bukhari,  Shahih  Muslim,  Sunan  Abu  Daud,  Sunan Turmudzy,  Musnad  Ahmad,  dan  Sunan  Ibnu  Majah  dengan  redaksi  yang persis  sama.  Dari  perspektif  ilmu  hadis,  menunjukkan  hadis  itu diriwayatkan  secara lafzi.  Dalam  teks  terbaca  betapa  Nabi  saw. mengulangi  sampai  tiga  kali  pernyataan  ketidaksetujuannya  terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.
Rasulullah  saw. dalam  hadis tersebut  menegaskan,  bahwa larangan beliau  kepada  Ali  untuk  berpoligami  bukanlah  bermaksud  mengharamkan sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  Allah  swt.,  melainkan  kekhawatian  beliau terhadap  Ali  yang  berniat  untuk  menikahi  puteri  Abi  Jahal.  Dan  ini dipertegas dalam sebuah riwayat lain dari hadits tersebut yang menyatakan bahwa  ‚Ali  bin  Abi  Thalib  berniat  menikahi  puteri  Abi    Jahal‛.    Atas dasar   itu,   Rasulullah   saw.   melarang   Ali  berpoligami   dan menyatakan bahwa puteri beliau tidak akan berada dalam satu atap dengan puteri musuh Allah   (Abu   Jahal).   ‚Dari   Ali   bin   al-Husain,   bahwa   al-Miswar   bin Makhramah  telah  mengkhabarkan  bahwa  Ali  bin  Abi  Thalb  pernah  dia sudah ada Fathimah ra. anak perempuan Rasulullah saw. Kemudian ketika Fathimah  ra.  mendengar  hal  tersebut    maka    ia    pun    mendatangi Rasulullah  saw.,  dan  berkata  kepada  beliau,  sungguh  kamu  telah memperbincangkan bahwa engkau tidak akan marah kepada puterimu. Dan
15 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , 161.
saat ini Ali hendak menikah dengan anak perempuan Abu  Jahal.  Al-Miswar pun  melanjutkan  perkataannya;  Kemudian ketika  Nabi  saw mendengar hal tersebut  beliau  bangkit,  dan  saya  pun  mendengat  ketika  beliau  meminta kesaksian kemudan berkata,  amma  ba ‟ d; sungguh,  saya  telah  menikahkan Aba  al-Ash  bin  al-Rabi ’ kemudian  ia  menceritakan  kepadaku  dan  berbuat baik  kepadaku.  Dan  sesungguhnya  Fathimah  anak  perempuan  Rasulullah adalah  segumpal  daging  dariku.  Aku  hanya  tidak  suka  mereka  berbuat fitnah  kepadanya.  Sungguh,  demi  Allah,  selamanya  anak  perempuan Rasulullah tidak boleh berkumpul dengan  anak  perempuan  musuh  Allah  di samping  satu  laki-laki.  Al-Miswar  berkata, lantas Ali bin Abi Thalib kw. pun membatalkan khitbah.‛[H.R. Muslim]. 16

## C. Metode Pemahaman Siti Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami
Ulama  sepakat  atas  kebolehan poligami  berdasarkan  atas  surat  al- Nisâ/4  ayat  3.  Ayat ini sering disebut sebagai ayat poligami. Siti Musdah Mulia menyimpulkan bahwa ayat ini bukan ayat yang berisi anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari  berbuat  tidak  adil  terhadap  anak  yatim  yang  berada  dalam  perwalian mereka,  yaitu  dengan perempuan lain  saja.  Kawin  dengan  perempuan  lain berarti  dengan  sendirinya  terhindari  perbuatan  culas  terhadap  anak yatim.  Sebab,  motif  perkawinan  dengan  anak  yatim  dari  para  wali semata-mata  hanyalah  untuk  menguasai  harta  mereka. 17 Itu  berarti,  ayat tersebut  dalam  pemahaman  Siti  Musdah  Mulia  bukan  berkenaan  dengan poligami,  melainkan  berkaitan  dengan  anak  yatim.  Keterkaitan  ini  pernah ditanyakan Urwah  ibn  Zubair,  anak  Asma,  kakak  Aisyah binti  Abi  Bakar. Aisyah  binti  Abi  Bakar,  istri  Rasulullah  menjawab:  ‛ Wahai  anak kemanakanku!  Ayat  ini  mengenai  anak  perempuan  yatim  yang  dalam penjagaan  walinya,  dan  telah  bercampur  harta  anak  itu  dengan  harta walinya.  Si  wali  tertarik  pada  harta  dan  kecantikan  anak  itu,  lalu  ia bermaksud  mengawininya  dengan  tidak  membayar  mahar  dengan  adil, sebagaimana  pembayaran  mahar  dengan  perempuan  lain.  Oleh  karena dengan  niat  yang  tidak  jujur  ini,  maka  ia  dilarang  menikah  dengan  anak yatim  itu,  kecuali  dengan  membayar  mahar  secara  adil  dan  layak  seperti
16 Abû al-Hasan  Muslim  ibn  al-Hajjâj, Shahîh  Muslim ,   Juz  VII,   (Beirût:  Dâr al-Jail, t.th,), 141.
17 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , 91.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan  lain.‛ 18
Dalam  pernyataan  ini  Aisyah  mengaitkan  antara  pemeliharaan anak  yatim  dengan  kebiasaan  poligami.  Menurut  Faqihuddin  Abdul  Kodir keterkaitan  antara  keduanya  terletak  pada  kemungkinan  terjadinya penyelewengan  dan  penistaan  terhadap  orang  lemah;  anak  yatim  dan perempuan.  Ayat  ini  kemudian  memandang  perlu  penekanan  moralitas keadilan  dan  kejujuran.  Ayat  sebelumnya  juga  berbicara  tentang pemeliharan  anak  yatim.  Tepatnya,  mengenai  keharusan  memberikan hak harta, larangan mencapuradukan dan memakan harta mereka. Biasanya seorang  wali  akan  lebih  mudah  menyeleweng  dan  jujur  jika  dibawah perwaliannya  adalah  orang  yang  dalam  posisi  relasi  timpang  seperti  anak yatim dan perempuan. 19
Pernyataan  ‘Aisyah  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  konteks turunnya  ayat tersebut berkenaan anak yatim. Itu berarti QS al-Nisa/4: 3 tidak sedang berbicara tentang  poligami,  apalagi  menganjurkannya,  yang dibicarakannya  adalah  tindakan  semena-semena    yang  biasa    dilakukan laki-laki  terhadap  perempuan,  baik  sebagai perempuan yatim, perempuan yang  akan  dipersunting,  maupun  perempuan  yang  dipoligami.    Ayat    ini memperingatkan  laki-laki  untuk  memberikan  hak  mereka, berlaku adil dan  tidak  semena-semena  terhadap  mereka.  Inti  ayat  lebih  memfokuskan pada  pentingnya  memberikan  perhatian  pada  perempuan,  yang  sering menjadi  korban  dari  sistem  sosial  pada  saat  itu.  Seperti  yang  dibicarakan oleh ayat sebelumnya (QS al-Nisa/4: 2), ayat sesudahnya (QS. al-Nisa/4: 4) dan ‚ayat poligami‛ sendiri. Ketiga ayat tersebut membicarakan  persoalan yang  sama,  yaitu  peringatan  untuk  tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang secara  sosial  lemah dan marjinal. Mereka  adalah   anak   yatim dan    perempuan.    Ayat-ayat    ini    sepertinya    memberi    penegasan  bahwa posisi  perempuan  pada  saat  itu  sangat  lemah  dan  rentan  terhadap  segala bentuk  penindasan.  Pada  konteks  ini,  ayat-ayat  al-Quran  turun  untuk
18 Al-Fadhl Ahmad Ibn Âlî Ibnu Hajar al-Asqalânî, Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al- Bukhârî , Juz V (Beirût: Dâr al-Ma ’ rifah, 1379 H), 2494. 19 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami  Pembacaan  atas  Al-Quran  dan Hadis  Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 52.
melakukan  pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandar pada   moralitas   keadilan. 20
Menurut  pembacaan  Faqihuddin  Abdul  Kodir  QS.  al-Nisa/4:  3 tersebut  tidak  mengisyaratkan  pada  poligami  secara  khusus.  Apalagi  jika dibaca  dengan  merujuk  pada  ayat  sebelumnya  dan  ayat  sesudahnya,  maka poligami  sesungguhnya  merupakan  pembacaan  sampingan.  Poligami disebutkan  sebagai  media  penjabaran  dan  implementasi  dari  prinsip keadilan.  Tema  poligami  sebenarnya  tidak menjadi fokus pembicaraan QS al-Nisa/4:  3  tersebut.  Karena  itu  menurut  Faqihuddin  Abdul  Kodir,  ayat tersebut tidak bisa dibaca sepenggal. Ayat itu harus dibaca lengkap dengan kalimat  sebelumnya  dan  setelahnya,  juga  dengan  ayat  lain  yang  terkait, sekali pun di surat lain. Lebih dari itu, ayat itu harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan dan konteks sosial di mana dan kapan ayat tersebut turun. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip al-Quran dalam membicarakan relasi  laki-laki  dan  perempuan  juga  harus  disertakan  sebagai  dasar pemaknaan.  Jika  kaedah-kaedah  ini  digunakan,  bisa  dipastikan  bahwa  QS al-Nisa4:  3  tidak  bisa  dipahami  sebagai  promosi  terhadap  poligami. Sebaliknya, ayat itu justru memfokuskan pada tuntutan moralitas keadilan yang  harus  dimiliki  setiap  orang  yang  menjalani  kehidupan  perkawinan, terutama pada perkawinan poligami. 21
Pernyataan  Faqihuddin  Abdul  Kodir  menunjukkan  empat  cara memahami  QS  al-Nisa/4:  3,  yaitu  pembacaan  menyeluruh;  mengaitkan dengan  ayat  sebelum  dan  sesudahnya;  dan  melihat  konteks  historis turunnya  ayat;  serta  prinsip  universal  kemanusiaan.  Sejalan  dengan Faqihuddin  Abdul  Kodir,  Siti  Musdah  Mulia  menegaskan  bahwa  sangat naif  mendasarkan  kebolehan  poligami  hanya  pada  satu ayat, atau bahkan hanya  sepotong  ayat,  tetapi  melupakan  ribuan  ayat  lainnya  yang menekankan pentingnya berbuat baik sesama manusia, khususnya terhadap pasangan.  Perbincangan  tentang  poligami  harus  diletakkan  dalam  konteks pemahaman tentang perkawinan.  Paling  sedikit  dijumpai  104  ayat  yang berbicara  tentang  perkawinan  dalam  al-Quran,  sehingga  tidak  logis memahami  poligami  hanya  dengan  bersandar  pada  satu  atau  bahkan
20 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami  Pembacaan  atas  Al-Quran  dan Hadis  Nabi, 53-54.
21 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami  Pembacaan  atas  Al-Quran  dan Hadis  Nabi, 53-45.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
setengah  ayat  dan  mengabikan  ayat-ayat  lainnya  yang  sangat  relevan dijadikan dasar hukum. 22
Selain  terkait  dengan  anak  yatim,  perbincangan  poligami  dalam QS.  al-Nisa/4:  3  satu  tarikan  nafas  dengan  bolehnya  menggauli  budak perempuan tanpa nikah. Al-Quran tidak melarang secara tegas perbudakan, bahkan  QS.  al-Nisa/4:  3membolehkan  menggauli  budak  perempuan  tanpa nikah.  Karena  itu,  Siti  Musdah  Mulia    mempertanyakan,    mengapa perbudakan  dan  menggauli  budak  perempuan  tanpa  nikah  tidak dipraktikkan,  sedangkan  ayatnya  masih  tercantum  secara  jelas  dalam  al- Quran? Perbudakan  tidak  dipraktikan  karena  dinilai  sebagai  kejahatan kemanusiaan.  Perbudakan  bertentangan  dengan  spirit  dan  esensi  ajaran Islam yang sejati, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat.  Manusia adalah berharga  dan harus dihormati apa pun status dan  kedudukannya.  Tentu  saja, manusia  yang  waras,  bernalar  sehat  dan berkeadaban  menolak  perbudakan  karena perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai  kemanusiaan. 23 Jika  perbudakan  dilarang  dan  ditinggalkan, sementara   ayat   membolehkan   laki-laki   menggauli   budak perempuan tanpa  nikah  masih  dijumpai  secara  utuh  dalam  al-Quran,  maka  sejatinya poligami  demikian.  Poligami  sejatinya  dilarang  dan  ditinggalkan  karena dampak  buruk,  meskipun  ayat  membolehkannya.  Secara  psikologis  semua istri  akan  merasa  terganggu  dan  sakit  hati  melihat  suaminya  berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan   bahwa   rata- rata      istri      begitu      mengetahui  suaminya  menikah  lagi  secara  spontan mengalami  perasaan  depresi,  stress  berkepanjangan,  sedih  dan  kecewa bercampur  satu,  serta  benci  karena  merasa  telah  dikhianati.  Anehnya perasaan demikian bukan hanya terjadi  pada istri pertama, melainkan juga pada  istri  kedua,  ketiga  dan  seterusnya.  Umumnya,  para  istri  setelah mengetahui  suaminya  menikah  lagi  bingung  ke  mana  harus  mengadu.  Di samping  bingung,  mereka  juga  merasa  malu  pada  tetangga,  malu  pada teman  kerja,  malu  pada  keluarga,  bahkan  juga  malu  pada  anak-anak. 24
Mudhofar  Badri  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  poligami menimbulkan  beban  psikologis  berat  bagi  anak-  anak.  Anak-anak  malu ketika ayahnya  dijuluki  ‛tukang kawin‛ sehingga timbul rasa minder  dan
22 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
285.
23 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, 199-200.
24 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, 136.
menghindar    bergaul    dengan  teman    sebayanya.    Bagi    anak    perempuan biasanya  sulit  bergaul  dengan  anak  laki-laki. 25 Dampak  buruk  poligami lain  adalah kekerasan  terhadap  perempuan.  Laporan  Rifka  Annisa,  sebuah institusi  yang  peduli  pada  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan, menjelaskan  bahwa  selama  tahun  2001  mencatat  sebanyak  234  kasus kekerasan terhadap  istri.  Data-data  mengenai kasus  korban  mengungkap- kan  5,1  %  poligami  secara  rahasia,  2.5%  poligami  resmi, 36,3%  korban selingkuh,  2.5%  ditinggal  suami,  4,2%  dicerai  suami,  0,4%  sebagai istri kedua,  dan  0,4%  lainnya  sebagai  teman  kencan.  Jenis  kekerasan  yang dilaporkan  meliputi  kekerasan  ekonomi  sebanyak  29,4%,  kekerasan  fisik 18,9%,  kekerasan  seksual  5,6%  dan  kekerasan  psikis  46,1%. 26 Karena  itu, menurut Siti Musdah Muliah untuk memahami hakekat perkawinan dalam Islam  dengan  cara  mengurai  seluruh  ayat  yang  membahas  perkawinan dengan  pendekatan  tematik  dan.  Dengan  kata  lain,  hakekat  perkawinan dalam  Islam  tidak  dipahami  kecuali  dengan  mengurai  seluruh  ayat  yang membahas  perkawinan  dengan  metode  tafsir  tematik  dan  holistik sekaligus,  lalu  mencari  benang  merah  atau  intisarinya. 27 Dari keseluruhan ayat  perkawinan  disimpulkan  lima  prinsip  dasar  perkawinan. Pertama, prinsip mîtsâqan galîzhan (komitmen besar). Perkawinan merupakan  ikatan yang  amat  serius  di  antara  dua  pihak  yang  memiliki  posisi  setara  dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami  isteri  secara  serius  dan  bertanggungjawab,  serta  tidak  dapat diputuskan  begitu  saja  secara  sepihak.  Dalam  QS  al-Ahzab/33:  7;  al- Nisa/4:  21  dan  154  digambarkan  ikatan  perkawinan  dengan mîtsâqan galîzhan. Yakni sebagai sebuah perjanjian suci antara dua pihak yang setara dan  penuh  diliputi  cinta  dan  kasih  sayang.  Oleh  karena  itu,  kedua  pihak bertanggungjawab menjaga kesucian dan kelanggengan  perjanjian tersebut. Kedua,  prinsip  mawaddah  wa  rahmah  (cinta  dan  kasih  sayang  yang  amat tulus).  Perkawinan  dibangun  di  atas  landasan  cinta,  kesetiaan    dan  kasih sayang  yang  tak  bertepi.  Cinta,  kesetiaan      dan  kasih  sayang  tidak boleh  pudar,  apa  pun  yang terjadi. Semua itu harus dipelihara meski salah satu  pasangan  mengalami  hal-hal  yang  tidak  menyenangkan,  seperti
25 Lebih  lanjut  baca  Mudhofar  Badri  dalam  Ikhsanuddin  dkk  (ed.), Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren, (Yogyakarta: YKF, 2000).
26 Rifka  Annisa, Laporan  Data  Kasus  Tahun  2001 (Yogyakarta:  Litbang WCC, 2001), 5-8. 27 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
187.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
kecelakaan  yang  menyebabkan  lumpuh,  cacat  fisik  dan  mental,  sakit berkepanjangan,  atau  salah  satunya  divonis  mandul  atau  dipenjara  untuk waktu  yang  lama.  Setiap  orang  harus  dapat  menerima  pasangannya masing-masing  apa  adanya  secara  terbuka. Ketiga,  prinsip  equality (persamaan).  Al-Quran  menegaskan  hubungan  egalitarian  suami-isteri, seperti terbaca  dalam QS al-Dzariyat/51: 49,  Fathir/35: 11,  al-Naba/78:  8, al-Nisa/4:  20,  Yasin/36:  36,  al-Syura/42:  11,    al-Zukruf/43:  12  dan  al- Baqarah/2:  187.    Penegasan  relasi  yang  setara  tersebut  ditemukan  pula dalam  sejumlah  hadis  Nabi.  Al-Quran  secara  elegan  mengilustrasikan fungsi  suami-isteri  dengan    pakaian.    Mengapa    pakaian?  Sebab    fungsi pakaian    sangat    strategis,    yakni  untuk  menambah  kualitas  penampilan seseorang  disamping  sebagai  alat  proteksi  diri.  Sebagai  pakaian,  setiap orang  hendaknya  mampu    membantu  pasangannya  terlibat  lebih  indah, lebih  berdaya  dan  berkualitas  disamping  mampu  saling  melindungi  satu sama  lain. Keempat,  prinsip  mu ‟ âsyarah  bi  al-ma’rûf  (pergaulan  yang sopan  dan  santun),  baik  dalam  relasi  seksual  maupun  relasi  kemanusiaan. Suami-isteri  harus  dapat  bergaul  secara  jujur,  sopan  dan  santun,  jauh  dari perilaku  kekerasan,  dominasi,  diskriminasi  dan  eksploitasi,  apa  pun alasannya.  Keduanya  harus  dapat  membangun  komunikasi    yang    santun, lemut    serta    penuh    kejujuran    dan    keterbukaan. Kelima,  prinsip monogami. Prinsip perkawinan  Islam yang disebutkan di atas hanya dapat terealisir melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap  argumen  teologis,  baik  yang  terdapat  dalam  al-Quran  maupun hadis  menyimpulkan  bahwa  pesan  moral  Islam  dalam  perkawinan  adalam membangun keluarga sakinah yang  sepi  dari  semua  bentuk  diskriminasi, dominasi  dan  eksploitasi  apa  pun alasannya. Beranjak dari prinisp-prinsip perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa   Islam   lebih  menekankan pemeluknya  pada  perkawinan  monogami,  bukan poligami. 28 Pemahaman Siti  Musdah  Mulia  atas  QS  al-Nisa/4:  3  di  atas  sebetulnya  bukan pemahaman  yang  baru.  Sebab  penelusuran  Faqihuddin  Abdul  Kodir  atas kitab-  kitab    tafsir,    seperti    tafsir    al-Thabarî    ( Jâmi ‟ al-Bayân),    al- Samarkandi    ( Bahr    al-Ulûm),  al-Zamaksyarî  (al-Kasysyâf),  Ibn  al-Arabî ( Ahkâm  al-Qurân),  al-Râzî  (al-Tafsîr  al-Kabîr),  al-Qurthubî  (al-Jâmi’  li Ahkâm al-Qurân), dan al-Baidhawî (Anwâr al-Tanzîl) menunjukkan bahwa QS  al-Nisa/4:  3  tidak  menegaskan  tentang  kebolehan  dan  anjuran berpoligami.  Bahkan dalam  karya-karya  tafsir ini  yang sama sekali   tidak
28 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
187-189.
ada indikasi yang mengarah kepada pilihan keutamaan terhadap perkawinan poligami. 29 Menurut  Imam  al-Thabarî  QS  al-Nisa/4:  3  sama  sekali tidak bisa dijadikan dasar anjuran al-Quran terhadap poligami. Ayat ini berkaitan dengan  perilaku  wali  yang  sering  tidak  adil  terhadap  anak-anak  yatim di    bawah  asuhannya.  Al-Quran  lalu  turun  mewasiatkan  agar  berlaku  adil terhadap  mereka.  Jika  para  wali  tidak  mampu  berlaku  adil  terhadap  anak- anak  yatim,  maka  janganlah  mengawini  mereka.  Lebih  baik  mengawini perempuan  lain,  bisa  dua  atau  lebih.  Akan  tetapi,  jika  tidak  mampu berlaku  adil,  maka  yang  diperkenankan  hanya  satu  orang istri. Pilihan ini menjadi lebih baik karena bisa membebaskan orang lain dari perilaku zalim dan aniaya. 30
Menurut  al-Samarkandi,  ayat  tersebut  turun  ketika  orang-orang pada   saat   itu   mempraktekan   poligami   sesuka   mereka   ( mâ   syâûw). Mereka  merasa  tidak  takut  bertindak  tidak  adil  ketika  mempoligami perempuan,  sementara  mereka  merasa  takut  bertindak  tidak  adil.  Padahal keduanya berpotensi terhadap
tindak kesewenang-wenangan.
Ketidaktakutan terhadap tindak ketidakadilan poligami  ini  yang  dikritik ayat  al-Nisa. 31 Tegasnya  ayat  ini  kritik  dan  kecaman terhadap  praktek ketidakadilan  dalam  poligami,  dan  bukan  anjuran  poligami.  Al- Baidhawî  menegaskan,  turunnya  ayat  ini  memperingatkan  kesewenang- wenangan  masyarakat    terhadap    perilaku    poligami.    Itu    berarti    titik tekan    ayat    ini    adalah  ketidakadilan      baik      terhadap      anak      yatim maupun   kepada   perempuan   yang dipoligami. 32 Karena itu, menurut al- Zamaksyarî bahwa ayat  ini justru berisi instruksi untuk  menikah  dengan satu   orang  perempuan   saja.   Karena   hanya   dengan   ini seseorang bisa menghindar  dari  kemungkinan  berlaku  tidak  adil  atau  menganiaya pasangannya. 33
29 Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami, 43.
30 Abû Ja ’ far ibn Jarîr ibn Yazîd al-Thabarî , Jami ’ al-Bayân , Juz III (Beirût: Dâr al- Fikr,1978), 577-578.
31 Abû  Laits  Nashruddîn  ibn  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Samarkandî, Bahr  al- Ulûm, Juz  I (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), 331. 32 Nâshruddîn  Abdullâh  ibn  Umar  al-Syirâzî, Anwâr  al-Tanzîl  wa  Asrâr  al-T’awîl , Juz I (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), 200.
33 Abû  al-Qâsim  Jârullâh  Mahmûd  ibn  Umar  al-Zamakhsyârî  al-Khawârizmî, Al- Kasysyâf  an Haqâiq  al-Tanzîl  wa  Uyûn  al-Aqâwil  fî  Wujûh  al-Ta’wîl, Juz  I  (Beirût:  Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), 457.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran

## D. Pendapat Musdah Mulia tentang Praktik Poligami Nabi saw.
Selain  mendasarkan  kebolehan  poligami  pada QS al-Nisa/4: 3,  para ulama menjadikan praktek poligami Nabi saw. sebagai dasar atas kebolehan poligami.  Bahkan  poligami  dinilai  sebagai  sunnah  Nabi  saw.  Menurut Musdah  Mulia  maraknya  poligami  di  masyarakat  dikarenakan  alasan  ini, bahwa  poligami  merupakan  Sunnah  Nabi.    Karena    itu,    kelompok    pro poligami    berargumen    bahwa    melarang  poligami  berarti  mendustakan Sunnah Nabi, melarang hal mubah atau dibolehkan oleh Allah yang berarti menentang  Allah  dan  rasul-Nya. 34 Musdah  Mulia  tidak  menafikan  bahwa semasa    hidupnya    Rasulullah    saw.    melakukan    poligami.    Akan    tetapi menurutnya,  tidak  sedikit  orang  yang  keliru    memahami  praktik poligami   Nabi  saw.,  termasuk kaum  Muslim  sendiri.  Menurut  Musdah Mulia  anggapan  bahwa  praktek  poligami Nabi   merupakan   sunnah  yang dapat    dijadikan    hujjah  adalah  sebuah    kekeliruan.  Padahal,  praktik poligami    yang  dilakukan  oleh  Nabi  saw.  sama  sekali  tidak  didasarkan pada   kepentingan   biologis   atau   untuk   mendapatkan keturunan. 35
Demikian    pula,    Nabi    melakukan    poligami      bukan    dalam situasi dan kondisi kehidupan  yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana  kehidupan  yang  penuh  diliputi  aktivitas  pengabdian    dan perjuangan  demi  menegakkan  syiar  Islam  menuju  terbentuknya masyarakat  madani  yang  didambakan.    Oleh  karena  itu  menurutnya, untuk  memahami    makna  poligami  Nabi  secara  benar,  seorang  terlebih dahulu    harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad. 36
Sebagaimana    diketahui  bahwa  sebelum  diangkat  menjadi  Nabi dan   Rasul yang terakhir,   figur   Muhammad   telah   dikenal   di   kalangan masyarakat  Arab  sebagai  orang    yang  paling  alim  dan  paling  jujur sehingga  digelari  dengan  sebutan al-amin. Berbeda dengan  pemuda  lain pada  masanya,    Muhammad    tidak  terpengaruh    sedikitpun  pada  tradisi dan  kebiasaan  masyarakat Arab yang senang meminum   minuman keras, berjudi  dan  berzina.  Muhammad  Rasulullah  sang  pembawa      risalah Islam,   tumbuh   di   lingkungan   tradisi   poligami,   tetapi   justru memilih monogami.  Rasul  saw.  pertama  kali  menikah  dengan  Khadijah  binti
34 Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat  Poligami ,  61;  Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, 203.
35 Siti  Musdah  Mulia, Pandangan  Islam tentang Poligami, 18.
36 Siti  Musdah  Mulia, Islam Menggugat Poligami ,  81.
Khuwailid  berusia  25    tahun,  sementara  Khadijah    berumur  40    tahun. Perkawinan  berlangsung  selama  28  tahun;  17  tahun  dijalani  sebelum kerasulan  ( qabla  bi ‟ tsah) dan  11  tahun sesudahnya  (ba ‟ da bi ‟ tsah).  Data- data  sejarah  mencatat,  betapa  bahagianya    perkawinan  Nabi    s a w .   itu. Pasangan  bahagia  tersebut  dikaruniai  enam  orang  anak,  4    perempuan dan  2    laki-laki,    namun    kedua  anak  laki-laki    itu    meninggal  ketika masih  kanak-kanak.  Sampai  Khadijah    wafat,    Nabi    tidak  menikah dengan wanita    lain    (poligami).    Kalau   poligami   adalah     perilaku terpuji    dan      mulia,  maka  mengapa  Rasul  tidak  melakukannya    sejak awal?‛  Bagi  Musdah  Mulia  ini  pertanyaan      yang    menggelitik.    Semua persyaratan untuk poligami dimilikinya, mampu   berbuat  adil;  keturunan tokoh  Quraisy  terkemuka,  simpatik  dan  berwajah  rupawan;  tokoh masyarakat    yang  disegani;  pemimpin  agama  yang  kharismatik;  dan terlebih  lagi    karena  Khadijah  tidak  memberikan    anak  laki-laki  yang hidup sampai dewasa –hal  mana  yang merupakan  aib dalam kultur Arab. Namun,    Rasul  tidak    bergeming,    tetap    pada    pilihannya    untuk monogami.    Bagi    Rasul,    Khadijah  bukan  semata  istri,  teman  tidur, melainkan  lebih    sebagai  mitra    kerja,  teman  dialog,  tempat  curhat, sahabat sejati dan yang pasti adalah belahan jiwa. 37
Ketika  Khadijah  wafat,  Rasul  mengalami  guncangan  hebat,  dan begitu  dalamnya  kepedihan  Rasul  sehingga  tahun  kematian  Khadijah diabadikan  dalam  sejarah  Islam  sebagai  amul-huzni  (tahun  kepedihan). Sepanjang  hayatnya  Rasul  selalu  menbicarakan  kebaikan  dan  keluhuran budi  perempuan  yang  amat  dicintainya  itu.  Tiga  tahun  berlalu  dari wafatnya  Khadijah,  Rasul  dihadapkan  pada  tanggung  jawab  besar mengembangkan  syiar  Islam  ke  Yastrib  (Madinah)  dan  juga  keluar  dari Jazirah  Arab.  Kondisi  masyarakat  yang  bersuku-suku  kala  itu  memaksa Rasul  harus  menjalin  komunikasi  yang  luas  dengan  berbagai  suku  agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang  strategis.  Demikianlah,    Rasul    kemudian    menikahi    beberapa perempuan    demi    terlaksananya  syiar    Islam.    Perempuan    pertama  yang dinikahi    Rasul    setelah    wafatnya    Khadijah,  bernama      Saudah  binti Zam ’ ah  berumur  65  tahun,  sebagian  riwayat  menyebutkan  72  tahun  yang pasti sudah menopause sedangkan Rasul berusia 54 tahun. Rasul mengawini Saudah demi melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya  yang  masih  musyrik.  Atau  mungkin  juga  sebagai  balas  budi
37 Siti  Musdah  Mulia, Pandangan  Islam tentang Poligami, 18.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
atas  jasa  suaminya,  Sakran  ibn  Amar,  sahabat  yang  menyertai  Rasul dalam  perjalanan  hijrah  ke  Abessinia.  Setelah  Saudah,  Rasul  menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, satu-satunya istri  yang perawan dan masih muda, bahkan   terlalu   muda.  Oleh  karena  Aisyah masih  kecil,  Nabi  menundah serumah  sampai  Aisyah  tumbuh  lebih  dewasa.  Pada  waktu  inilah  Nabi SAW  memulai  kehidupan  poligami  setelah  usianya  lewat  54  tahun,  yang biasanya  pada    usia    ini  kemampuan    seksual  laki-laki    sudah    mulai menurun.  Setelah  Aisyah,  Rasul  SAW  berturut-turut  mengawini  Hafsah Binti  Umar  ibn  al-  Khathtab,  Ummu  Salamah,  Ummu  Habibah,  Zainab Binti  Jahsyi,  Zainab  Binti  Khuzaimah,  Juwairiyyah      Binti      Haris, Shafiyyah      Binti      Huyai,      Raihanah      Binti  Zaid,    dan    yang    terakhir dengan  Maimunah  Binti  Harits  terjadi  pada  tahun  ke-7 hijriah.  Semua perkawinan    Rasul    ini    berlangsung    di    madinah    dan    terjadi    dalam rentang    waktu    yang    telatif    pendek,    hanya    5    atau    6    tahun.    Jarak antara    satu  perkawinan  dan  perkawinan  lainnya  sangat  pendek.  Rasul wafat  pada  632  M.  Atau tiga  tahun  setelah  perkawinannya  yang  terakhir. Menarik bahwah tidak satu pun dari para istri itu yang pernah diceraikan. 38
Lebih  lanjut  Musdah  Mulia  menambahkan,  bahwa  meskipun  Rasul menikahi  lebih  dari  satu  perempuan,  namun  tetap  saja  beliau  tidak  setuju anak  perempuannya,  Fatimah  al-Zahra,  dimadu.  Rasul  marah  dan mengecam  menantunya,  Ali  ibn  Thalib  yang  berniat  poligami.  Sejumlah riwayat hadis yang menceritakan hal itu, sebagai berikut:‛Telah   bercerita kepada    kami    Qutaibah,    telah  bercerita  kepada  kami  al-Laits,  dari  Ibn Abi  Mulaikah,  dari  al-Miswarah  bin  Makhramah  berkata;  aku  mendengar Rasulullah  saw.  bersabda  (berpidato)  di  atas  mimbar:  ‚Sesungguhnya keluarga Hisyam  ibn  Mughirah  memintak  izin  untuk menikahkan putrinya dengan  Ali,  maka  Aku  tidak mengizinkannya,  Aku  tidak mengizinkannya, Aku  tidak mengizinkannya,  kecuali jika  Ali bersedia menceraikan putriku, baru  menikahi  anak  mereka.  Ketahuilah,  dia  (Fatimah)  adalah  belaian jiwaku, barang siapa  membahagiakan  Fatimah  berarti  membahagiakanku. Sebaliknya, barang  siapa  menyakitinya  berarti  ia  menyakitiku‛.  Menurut Musdah  Mulia,  hadis  ini  membuktikan    betapa    Rasul    tidak    setuju poligami.  Beliau  bahkan mengulangi  sampai  tiga  kali  pernyataan  ketidak setujuannya  terhadap  niat  Ali  berpoligami.    Sejarah  pun  mencatat,  Ali baru  menikah  lagi  setelah    Fatimah  wafat.  Sebagai  Rasul,  tentu  saja
38 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
193-194.
beliau  sadar  bahwa  pembelaan  terhadap  anak  perempuan  dan penolakannya  yang keras terhadap poligami akan diteladani para ayah dari umatnya. Keberatan Rasul sangat logis dan bahkan sangat manusiawi. Mana ada  ayah  yang  waras  rela  melihat  anak  perempuannya  dimadu?  Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan terwujudnya mawaddah wa rahmah  (cinta  kasi  yang  tak  bertepi),  mu ‟ âsyarah  bi  al-ma ‟ rûf (kesantunan  dan  kesopanan), sa’âdah  (kebahagiaan)  dan  sakinah (ketenteraman dan kedamaian). 39

## E. Penutup
Penolakan  Siti  Musdah  Mulia  terhadap  institusi  poligami didasarkan  atas  kenyataan  dampak  buruk  praktik  poligami.  Karena  itu,  ia mengeritik  ketentuan  normatifnya  dalam  hukum  Islam.  Menurutnya, ketentuan  poligami  dalam  Undang  Undang  Perkawinan  dan  KHI  perlu diperbarui  karena  lebih  berpihak  kepada  kepentingan  laki-laki  dan mengabaikan  perempuan.  Selain  menunjukan  inkonsistensi,  ketentuan tersebut  berimplikasi  kepada    psikologis  terhadap  perempuan;  kekerasan terhadap perempuan;  dan  sosial  terhadap masyarakat.  Implikasi  ini  dengan nyata  telah  menimbulkan  dampak  nagatif  seperti  maraknya  perkawinan  di bawah  tangan  (sirri)  atau  perkawinan  tidak  tercatat,  tingginya  angka kekerasan  dalam  rumah  tangga, tingginya  kasus  pelanggaran  hak-hak  anak, terlantarnya  para  istri  dan  anak-anak,  terutama  secara  psikologis    dan ekonomi.  Dengan  mendasarkan  pada  prinsip  hukum  menolak    ekses (dampak)  negatif  ( mafsadat/kemudharatan)  daripada  kemaslahatan,  maka Musdah    Mulia    berksimpulan    bahwa      poligami      dapat      dinyatakan haram  lighairihi  (haram  karena  eksesnya)  sehingga  perlu  diusulkan pelarangan  poligami  secara    mutlak    sebab    dipandang    sebagai    kejahatan terhadap  kemanusiaan   ( crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Musdah  Mulia  melakukan  reinterpretasi  atas  teks  yang  menjadi dasar  ulama  atas  kebolehan  poligami  QS  al-Nisa/4:  3.  Dengan  melakukan pendekatan tematik-holistik dan kontekstual-historis ayat tersebut Musdah Mulia  menemukan  bahwa  ayat  ini  bukan  anjuran  untuk  poligami, melainkan  lebih  pada  memberikan  solusi  agar  para  wali  terhindar  dari
39 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi,
196.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
berbuat  tidak  adil  terhadap  anak  yatim  yang  berada  dalam  perwalian mereka,  yaitu  dengan perempuan lain  saja.  Kawin  dengan  perempuan lain berarti  dengan  sendirinya  terhindari  perbuatan  culas  terhadap  anak yatim.  Sebab,  motif  perkawinan  dengan  anak    yatim  dari  para  wali semata-mata  hanyalah  untuk  menguasai  harta  mereka.  Sebaliknya dalam  QS.  al-Nisa/4:  3  ini  perbincangan  poligami  satu  tarikan  nafas dengan bolehnya menggauli budak perempuan tanpa nikah. Al-Quran tidak melarang secara  tegas  perbudakan,  bahkan  ayat  tersebut membolehkan menggauli  budak perempuan tanpa nikah. Kini  perbudakan dan menggauli budak perempuan tanapa nikah tidak dipraktikan, sedangkan ayatnya masih tercantum  secara  jelas  dalam  al-Quran.  Karena  perbudakan  tidak dipraktikan  karena  dinilai  sebagai  kejahatan  kemanusiaan.  Perbudakan bertentangan  dengan  spirit  dan  esensi  ajaran  Islam  yang  sejati,  yang menempatkan  manusia  sebagai  makhluk  mulia  dan  bermartabat.    Jika perbudakan  dilarang  dan  ditinggalkan,  sementara  ayat  membolehkan  laki- laki  menggauli  budak  perempuan tanpa  nikah  masih  dijumpai  secara  utuh dalam  al-Quran,  maka  sejatinya  poligami  demikian.  Poligami  sejatinya dilarang  dan  ditinggalkan  karena  dampak  buruk,  meskipun  ayat membolehkannya. Penolakan  Nabi  saw.  atas putrinya  dimadu  oleh  Ali  bin Abi  Thalib  dapat  menyisakan  derita  kepada  istri  dan  anak-anak. Musdah  Mulia  memahami  ketidaksetujuan  Nabi  saw.  atas  Ali  ibn  Abi Thalib    memadu    Fatimah    binti    Muhammad  saw.  pertanda    bahwa poligami  berdampak negatif.

## Daftar Pustaka
Ali, Sayyid Amir. The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet. India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978.
Annisa,  Rifka. Laporan  Data  Kasus  Tahun  2001.   Yogyakarta:  Litbang WCC, 2001.
Al-Asqalânî,  Al-Fadhl  Ahmad  Ibn  Âlî  Ibnu  Hajar. Fath  al-Bârî  bi  Syarh
Shahîh al-Bukhârî, Juz V. Beirût: Dâr al-Ma ‟ rifah, 1379 H.
Dahlan, Abdul Aziz [ed.]. Ensiklopedi Hukum Islam, Jil IV. Jakarta: Ichtiar
Baru van Houve, 1997.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Ibn al-Hajjâj,  Abû al-Hasan  Muslim. Shahîh  Muslim,  Juz VII. Beirût: Dâr al-Jail, t.th.
Ikhsanuddin,  dkk  (ed.). Panduan  Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren. Yogyakarta: YKF, 2000.
Kharofa,  Alauddin. Family  Law  Comparative  Study  Between  Arab  Law,
Islamic,  Jewi,  and  Chirstians  Law,  Jil.  I.  Baghdad:  Maktabah  al- Ani, 1962.
Al-Khawârizmî,  Abû  al-Qâsim  Jârullâh  Mahmûd  ibn  Umar    al- Zamakhsyârî. Al-Kasysyâf  an Haqâiq  al-Tanzîl  wa  Uyûn  al-Aqâwil fî  Wujûh  al-Ta’wîl,  Juz  I.  Beirût:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyyah, 1415
H/1995 M.
Kodir,  Faqihuddin Abdul. Memilih  Monogami  Pembacaan  atas  Al-Quran dan  Hadis  Nabi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
Madkur,  Muhammad  Salâm. Al-Ijtihad  fi  Tasyri,  al-Islami.  T.tp:  Dâr  al- Nahdhah al-Arabiyyah,  1404 H/1984 M.
Mulia,  Siti  Musdah.  ‚Perlunya  Revisi  Undang-Undang  Perkawinan: Perspektif  Islam‛, Jurnal Perempuan, No. 49 (September 2006).
______. Islam  dan  Inspirasi  Kesetaraan  Gender.  Yogyakarta:  Kibar  Press, 2007.
______. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia, 2004.
______. Muslimah  Sejati  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi. Bandung: Marja, 2011.
Al-Samarkandî,  Abû    Laits  Nashruddîn  ibn  Muhammad  ibn  Ahmad. Bahr al-Ulûm,  Juz  I. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M. Shihab,  M.  Quraish. Fatwa-Fatwa  Seputar  Ibadah  dan  Muamalah. Bandung: Mizan, 1999.
Al-Suyuthî,  Jalâl  al-Dîn  Abd.  al-Rahmân. al-Durr  al-Mansûr  fî  al-Tafsîr bi  al-Ma ‟ stûr, Jil. II. Beirût: Dâr al-Fikr, 1983 M/1403 H.
Al-Syirâzî,  Nâshruddîn  Abdullâh  ibn  Umar. Anwâr  al-Tanzîl  wa  Asrâr  al- T’awîl, Juz I. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M.
Al-Thabarî, Abû  Ja ’ far  ibn  Jarîr  ibn  Yazîd. Jami’ al-Bayân,  Juz  III.  Beirût: Dâr al-Fikr, 1978.

## Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran
Al-Ulwân,  Abdullâh  Nâshih. Ta’addud  al-Zawjât fî al-Islâm wa al-Hikmah min Ta’addud Zawjât al-Nabî saw. Kairo: Dâr al-Salâm, 1988.
Wahid,  Marzuki. Fiqh  Indonesia  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Counter Legal  Darf  Kompilasi  Hukum  Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Bandung: Marja, 2014.
William  Morrits, The  Heritage  Illustrated  Dictionary  of  the  English
Language, Vol. II. Boston: Houngthon Mifflin Campany, 1973.
Zain,  Muhammad,  dan  Mukhtar  Alshodiq, Membangun  Keluarga  Humanis [Counter Legal Draft Kompilasi  Hukum  Islam  Yang  Kontroversial Itu]. Jakarta:  Grahacipta,  2005