Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 2, July 2023, Page : 211 - 226 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 5 February 2023 | Reviewed: 20 June 2023 | Accepted: 30 July 2023

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS

## PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (NILAI KEARIFAN LOKAL)
Hartanto 1 , Cahyono 2 , Yosua Richard Y. 3

## Abstract
Communication, social, economics, and science are currently synergizing with technology (internet) to create a new world in Indonesia and all countries in the world. In Indonesia, the problem of technology using  the  internet  besides  the  positive  side,  is  also  a  negative  side  that  creates  new  problems  in social relations. Restorative justice appears to be a new term in the world of law, and emerged when 3 law enforcement institutions each issued rules regarding the use of this approach, but if one looks closely the spirit of restorative justice has existed since ancient times in the values of the Indonesian people, namely deliberation to reach consensus, as the embodiment of part of the nation's ideological values, namely Pancasila. There is always debate about information and electronic transactions. This indirectly  shows  the  public's  need  for  this  law.  If  you  look  closely  at  the  issues  that  often  arise  are defamation  and  hate  speech,  especially  during  campaigns  (related  to  politicians)  and  in  the entertainment  sector  (celebrities).  So  this  research  is  about  legal  aspects  both  in  terms  of  the applicable laws and regulations regarding the criminal responsibility of perpetrators who distribute and transmit  information,  generally  related  to  defamation  of  social  media  and  examines  the  application and  implementation  of these regulations  in relation to  ITE law with a restorative  approach to  justice. The application of restorative justice for now is quite good, and accommodates local wisdom values. But  in  the  future  it  still  requires  the  professionalism  of  law  enforcement  (human  resources)  in  its implementation.

## Keywords: application of law; electronic transactions; local wisdom; police; restorative justice

## Abstrak
Komunikasi,  sosial,  ekonomi,  dan  ilmu  pengetahuan  saat  ini  bersinergi  dengan  teknologi  (internet) menjadikan  dunia  baru  di  Indonesia  maupun  seluruh  negara  di  dunia.  Di  Indonesia  permasalahan teknologi  yang  menggunakan  internet  ini  selain  sisi  positif,  juga  sisi  negatif  yang  menimbulkan permasalahan  baru  dalam  relasi  sosial.  Restorative  justice  tampak  sebagai  istilah  baru  dalam  dunia hukum,  dan  muncul  ketika  tiga  institusi  penegak  hukum  masing-masing  menerbitkan  aturan  tentang penggunaan pendekatan ini, namun jika dicermati semangat restorative justice telah ada sejak kuno dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai perwujudan dari  bagian  dari  nilai  ideologi  bangsa  yaitu  Pancasila.  Perdebatan  soal  informasi  dan  transaksi elektronik  selalu  ada,  secara  tidak  langsung  ini  menunjukkan  kebutuhan  masyarakat  atas  undang- undang  ini.  Jika  dicermati  isu  yang  sering  muncul  adalah  pencemaran  nama  baik  maupun  ujaran kebencian, terutama pada masa kampanye (terkait politisi) maupun bidang entertainment (selebritas).
1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: hartanto.yogya@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: cahyonoc332@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: yosuarichard025@gmail.com
Maka penelitian ini tentang aspek hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  yang  mendistribusikan  maupun  mentransmisikan informasi, pada umumnya terkait pencemaran nama baik media sosial dan menelaah penerapan dan pelaksanaan  peraturan-peraturan  tersebut  dalam  hubungannya  dengan  hukum  ITE  dengan pendekatan  restorative  justice.  Penerapan    restorative  justice  untuk  saat  ini  sudah  cukup  baik,  dan mengakomodir  nilai  kearifan  lokal.  Namun  kedepan  tetap  membutuhkan  profesionalisme  penegak hukum (sumber daya manusia) dalam pelaksanaannya.
Kata  kunci:  kearifan  lokal;  kepolisian;  penerapan  hukum;  restorative  justice;  transaksi elektronik

## I.  Pendahuluan
Era  globalisasi  ini,  kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (IPTEK)  membawa manusia  kepada  kemudahan  saling  interaksi  dan  dapat  melampaui  batas-batas  negara maupun  antar  wilayah. 4 Lebih  lanjut,  dikarenakan  dunia  maya  tidak  mengenal  batas  fisik teritorial,  bahkan  di  sisi  lain  karena  mudahnya  memanfaatkan  menimbulkan  perbuatan sengaja atau karena kelalaian terjadinya pencemaran nama baik.
Hukum  informasi  dan  transaksi  elektronik  saat  ini  merupakan  aturan  hukum  yang cukup  banyak  diperbincangkan  oleh  masyarakat  Indonesia  tentunya  para  ahli  hukum. Informasi  dan  transaksi  elektronik  secara  umum  merupakan  undang-undang  yang  berisi tentang  peraturan  yang  mengatur  mengenai  informasi  elektronik  maupun  transaksi elektronik.  Peristiwa  hukum  di  dunia  maya  terkait  informasi  dan  transaksi  elektronik  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE). Munculnya UU ITE ini tentunya merupakan solusi dan memudahkan orang yang merasa  dirugikan  di  sosial  media  maupun  perangkat  elektronik  dan  internet  untuk memperjuangkan  haknya  guna  meminta  pertanggungjawaban  dari  para  pelaku  kejahatan. Maka,  UU  ITE  termasuk  pidana  khusus  atau  delik  aduan  yang  artinya  polisi  tidak  bisa menindaklanjuti  perkara  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  jika  tidak  ada  aduan kepada pihak kepolisian. Namun tetap saja pihak kepolisian terus menerima laporan-laporan dari  masyarakat  yang  mengadu  adanya  dugaan  pelanggaran  tentang  informasi  dan transaksi elektronik.
Kecepatan teknologi dan lajunya informasi telah mengalihkan pandangan masyarakat di Indonesia ini. Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai  sektor  kehidupan  dan  munculnya  potensi  kejahatan  di  dunia  maya.  Pelaku kejahatan  yang  memanfaatkan  media  internet  akan  bertindak  lebih  cerdik,  tersembunyi, terstruktur,  serta  mampu  menembus  waktu  dan  ruang  dengan  jangkauan  wilayah  yang sangat  luas.  Oleh  sebab  itu,  merupakan  momentum  penting  pengesahan  UU  ITE  untuk
4 Hartanto.  2022. “Karakteristik  Penipuan  Sebagai  Kejahatan  Siber  Tertinggi  Di  Indonesia”, DIKTUM:  Jurnal Ilmu Hukum , 10(2): 220.  10.24905/diktum.v8i2.210
memberikan  perlindungan  pengguna  digitalisasi. 5 Akan  tetapi  pelaksanaan  UU  ITE  sering kali masih menimbulkan kerancuan makna dan kesalahan penafsiran  oleh aparat penegak hukum  dalam  menindaklanjuti  suatu  perkara  sehingga  berpotensi  kriminalisasi  perbuatan yang seharusnya belum masuk batas dapat dipidana.
Pada  pemilu  tahun  2019  dan  tentunya  yang  akan  datang  pemilu  tahun  2024 merupakan  salah  satu  urgensi  penegakan  hukum  di  bidang  informasi  dan  transaksi elektronik  dengan  maraknya  tindak  pidana  penyebaran  informasi  yang  menimbulkan  rasa kebencian. Kemajuan teknologi informasi sangat cepat, sehingga pemanfaatannya menjadi sebuah  gaya  hidup  bagi  masyarakat  di  seluruh  dunia  pada  era  globalisasi.  Hal  yang menonjol  dalam  era  informasi  dan  transaksi  elektronik  ini  adalah  munculnya  berbagai macam situs jejaring sosial  media  seperti Facebook,  Instagram, Whatsapp,  MiChat,  Game Online dan sejenisnya.
Laporan  kasus  informasi  dan  transaksi  elektronik  cukup  banyak  pada  tahun  2018 terdapat  4.360  laporan.  Pada  tahun  2019  meningkat  menjadi  4.586  dan  pada  tahun  2020 meningkat  kembali  menjadi  4.790  yang  didominasi  atas  kasus  pencemaran  nama  baik. 6 Sudah  selayaknya  dalam  penegakan  hukumnya  dibutuhkan  kecepatan  dan  kecukupan sumber  daya  manusia,  terutama  di  tingkat  kepolisian,  hampir  semua  polres  atau  polda setiap  harinya  menerima  laporan  adanya  dugaan  tindak  pidana  informasi  dan  transaksi elektronik. Tentu dengan adanya banyak laporan ini akan memperlambat proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian.
Laporan pencemaran nama baik banyak terjadi terkait pelanggaran UU ITE misalnya Polda Jawa Tengah. Dalam kurun waktu satu bulan Polda Jawa Tengah bisa menerima 5- 10 laporan. Hal ini tentunya segera ditindak lanjuti oleh Polda Jawa Tengah. Namun, dalam menegakan keadilan Polda Jawa Tengah mengalami hambatan dalam memproses laporan tersebut.  Beberapa  hambatan  penegakan  hukumnya  adalah  pertama  pencarian  pelaku melalui media sosial yang digunakan sebagai sarana pencemaran nama baik. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan. Ketiga, tingkat kesulitan mengungkap barang bukti. Keempat, besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian  perkara  (terkait  keterangan  ahli),  dan  secara  umum  dalam  penyidikan  atau penangkapan.
Namun,  dengan  banyaknya  laporan  yang  ada  di  Polda  Jawa  Tengah  dan  melihat beberapa  hambatan  dari  pihak  kepolisian  melalui  surat  edaran  dari  Kapolri  tentang restorative justice , perkara tindak pidana pencemaran nama baik atau kasus informasi dan transaksi  elektronik  dapat  diselesaikan  dengan  diberlakukanya restorative  justice .  Hal  ini
5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6 Rayful  Mudassir.  2023. “Polri:  Pelaporan  UU  ITE  Cenderung  Meningkat  Sejak  2018-2020”.  Tersedia  pada: https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak- 2018-2020. (Diakses 20 Juni, 2023).
sangat  berdampak  baik  buat  kepolisian  karena  dapat  menyelesaikan  perkara  tanpa  harus mengeluarkan  anggaran  yang  besar.  Dalam  pelaksanaan restorative  justice ,  pelaku berkesempatan  melakukan  upaya  memulihkan  keadaan  atas  perbuatannya,  masyarakat berperan untuk memelihara perdamaian, dan pengadilan memiliki peran menjaga ketertiban umum.
Melihat  banyaknya  laporan  dugaan  tindak  pidana  pelanggaran  UU  ITE  tentunya  dari pihak  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  mencari  terobosan  bagaimana  kasus  yang berhubungan  dengan  informasi  dan  transaksi  elektronik  ini  dapat  selesai  di  tingkatan kepolisian.  Maka  dari  pihak  kepolisian  menerapkan restorative  justice yang  merupakan alternatif baru dalam sistem pemidanaan. Restorative justice terdapat dalam Peraturan Polri Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Keadilan  Restoratif.  Urgensi restorative  justice dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  adalah  ketidakpahaman  mengenai batasan suatu ungkapan ataupun tulisan seperti apa yang termasuk kategori mencemarkan nama baik. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan atau pemahaman masyarakat yang kurang sehingga  ungkapan  atau  tulisan  yang  hanya  sebatas  kritikan  atau  curahan  hati dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
Berdasarkan  dari  permasalahan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yakni bagaimana  penerapan  hukum  pidana  UU  ITE  di  masyarakat  Indonesia  dan  proses penegakan  hukum restorative  justice di  tingkatan  kepolisian.  Berdasarkan  objek  penelitian yang  merupakan  pencemaran  nama  baik  menggunakan  sarana  informasi  dan  transaksi elektronik (hukum positif) dan penelitian ini menganalisis menggunakan data sekunder yaitu dokumen berupa buku, jurnal, media online, maupun putusan hakim.

## II.  Analisis dan Pembahasan

## A. Implementasi Undang-Undang ITE di masyarakat
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber di Indonesia. Berawal dari Surat Presiden Nomor R/70/pers/9/2005 pada September 2005  naskah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  secara  resmi  diserahkan  kepada  DPR  RI  kemudian  disahkan  pada  tanggal  21 April 2008. 7
Pada  kasus-kasus  informasi  dan  transaksi  elektronik  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi masalah pokok dalam penegakan kasusnya. Terutama mengenai seorang warga atau  badan  hukum  asing  melakukan  kejahatan  di  luar  wilayah  Indonesia  tetapi  memiliki
7 Radita  Setiawan  dan  Muhammad  Okky  Arista.  2013. “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, Jurnal Recidive , 2(2): 141. https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324
akibat hukum di Indonesia. Masalah seperti inilah yang menjadi salah satu keunikan tindak pidana  siber  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  di  suatu  negara  dapat  menimbulkan akibat  yang  dilarang  di  negara  lain.  Dalam  hal  ini  timbul  suatu  permasalahan  mengenai yurisdiksi  yang  dapat  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tersebut sehingga tiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.
Pemerintah  selaku  penanggung  jawab  utama  pembuat  kebijakan  publik  memiliki kepentingan dan tugas yang cukup menantang dalam pengembangan internet di Indonesia sehingga  dapat  direalisasikan  dengan  baik.  Pemerintah  melalui  penetapan  dan pelaksanaan  undang-undang  diharapkan  sebagai  penegak  hukum  yang  mengakomodir kebutuhan atas kemajuan teknologi saat ini  dan masa depan ( Ius Constituendum ). Untuk senantiasa  mengantisipasi  potensi  timbulnya  permasalahan  dan  akses  negatif penyalahgunaan  internet  dengan  berbagai  modus  atau  motif  yang  dapat  menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materiil dan immateriil.
Sejauh  ini,  jika  mendasarkan  pada  cakupan  konten,  maka  semua  hal  penting  telah diakomodir dan diatur dalam undang-undang tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur  informasi  elektronik. 8 UU  ITE  merupakan  terobosan  baru  termasuk  dalam  hal pengakuan terhadap tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda  tangan  konvensional  (tinta  basah)  sehingga  alat  bukti  elektronik  diakui  seperti  alat bukti  lainnya  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Dampak  positifnya  adalah  bidang-bidang  yang terkait dengan dokumen/surat-menyurat dapat berjalan lebih efektif karena kecepatan dan paperless .
Dimensi  perubahan  hukum  mengenal  doktrin  bahwa  masyarakat  berubah  dulu  baru kemudian  hukum “datang”.  Faktor  yang  menjadi  penggerak  perubahan  itu  bukan  faktor hukum tetapi faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi yang dihasilkan dan digunakan masyarakat. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan  dalam  masyarakat  maka  hukum  relatif  tetap  dan  tidak  menjadi  faktor penyebabnya  melainkan  dalam  hal  ini  hukum  dimaknai  sebagai  suatu  akibat  dari perubahan.
Selanjutnya  dalam  perkembangan  memunculkan  hukum-hukum  yang  baru, sebenarnya  hanya  akibat  dari  keadaan  masyarakat  yang  memang  telah  berubah sebelumnya  (dinamis).  Sehingga  hukum  dianggap  sebatas  mengukuhkan  apa  yang sebenarnya  memang  telah  berubah.  Seolah  hukum  kemudian  muncul  sebagai  alat  untuk membuat  perubahan. 9 Aktivitas  di  internet  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor  manusia kemudian  akibat  hukumnya  berlanjut  dengan manusia  di  masyarakat  yang  berada  dalam
8 Nur  Hadiyati  and  Hayllen  Stathany.  2021. “Analisis  Undang-Undang  ITE  Berdasarkan  Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 10(2):147. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657
9 Ibid.
dunia  nyata.  Dari  pandangan  ini  muncul  pemikiran  tentang  perlunya  aturan  hukum  yang mengatur  aktivitas-aktivitas  di  dalam  mayantara  tersebut.  Oleh  karena  karakteristik  ini sangat  berbeda,  maka  muncul  pendapat  pro  dan  kontra  mengenai  dapat  atau  tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  memberi  keuntungan  secara  ekonomi  bagi pengguna  media  perangkat  internet,  namun  tetap  menjadi  pedang  bermata  dua  (positif dan  negatif).  Selain  memberikan  kontribusi  positif  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan kemajuan  peradaban  manusia  sekaligus  juga  menjadi  sarana  efektif  untuk  melakukan perbuatan  melawan  atau  melanggar  hukum.  Perkembangan  dan  pemanfaatan  teknologi yang  kemudian  menimbulkan  akses  negatif,  cenderung  disebabkan  oleh  kelalaian pengguna  seperti  pembobolan  kartu  ATM/kredit,  situs website pinjaman online, dan sebagainya.  Meningkatnya  kriminalitas  atau  kejahatan  melalui  alat  atau  kejahatan  baru dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga perangkat peraturan yang ada (hukum konvensional) untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam cyberspace mendesak untuk  dilakukan  tanpa  harus  menunggu  berakhirnya  perdebatan  pada  tataran  akademik, tentang sistem hukum mana yang paling tepat. 10 Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa telah meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas dalam cyberspace .
UU  ITE  secara  keseluruhan  mewujudkan  beberapa  nilai  positif  dan  dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan merupakan salah satu upaya mencegah  serta  menanggulangi  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  internet,  maupun dampak  atau  akibat  tidak  langsung  dari  penyalahgunaan  atau  kejahatan  yang menggunakan  teknologi  internet.  Realita  masih  adanya  frasa/kata  multitafsir  terhadap beberapa  pasal  menjadi  salah  satu  alasan  utama  maraknya  pemberitaan.  Pasal  27,  28 dan  29  UU  ITE  merupakan  rumusan  norma  yang  paling  sering  didiskusikan  dalam pemberitaan.  Pasal-pasal  tersebut  mengandung  frasa  atau  kata  yang  masih  multitafsir, kemudian  berpotensi  membatasi  kebebasan  berekspresi  masyarakat  dan  menghambat untuk  tercapainya  tujuan  hukum.  Menurut  situs  pendaftaran  Mahkamah  Agung,  terdapat 508 menyidangkan perkara informasi dan transaksi elektronik di antaranya tahun 2011 dan 2018. Sebagian besar perkara merupakan delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE. 11
10 Elen,  Ampuan  Situmeang  dan  Junimart  Girsing.  2022. “Efektifitas  Undang-Undang  ITE  Dalam  Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10(3): 89-90. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205
11 Moch  Choirul  Rizal.  2023. “Mengenai  UU  ITE:  (Wacana)  Mengubah  Substansi atau  Penegak  Hukum  yang Harus “Menyesuaikan Diri?””. Tersedia pada: https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite- wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/.  (Diakses  1  Februari, 2023).
Istilah pasal karet yang sering digunakan masyarakat, dimaknai sebagai pasal atau hal yang  penafsirannya  dari  sudut  pandang  penegak  hukum  atau  pihak  lain  secara  subyektif sehingga  dapat  timbul  persepsi  yang  berbeda  atau  multitafsir,  terbatasnya  kebebasan berpendapat maupun menyatakan kritik, menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegakan  hukum  untuk  selektif  dalam  memutuskan  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dan pantas  di  hukum,  menjadi  alat  berkonflik  bagi  sebagian  kelompok,  bahkan  senjata  bagi lawan politik, tidak menjamin kepastian hukum karena putusan terhadap pasal-pasal yang ambigu itu berbeda, menciptakan keresahan atau kegaduhan publik, mudah mendapatkan bahan  atau  konten  laporan  kepada  penegak  hukum  dan  menciptakan  konflik  antara otoritas  atau  anggota  masyarakat,  ketidakefektifan  juga  terjadi  karena  beberapa  pasal tumpang  tindih  dengan  ketentuan  KUHP  atau  merupakan  delik  yang  mengacu  pada KUHP, seperti Pasal 27 (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan 311 KUHP. 12
Saat ini, masyarakat tidak hanya menggunakan gadget sebagai alat komunikasi (lisan) saja.  Namun,  merambahnya  beberapa  aplikasi  media  sosial  sebagai  gaya  hidup,  salah satunya  bahkan  sebagai  ajang  pamer  bagi  masyarakat  dengan  mengunggah  gemerlap kemewahan  atau  capaian  prestasi.  Penerapan  UU  ITE  merupakan  proses  yang  komplek serta  merupakan  proses  yang  berlangsung  secara  dinamis.  Dalam  bab  VII  UU  ITE disebutkan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  27-37,  semua  pasal  menggunakan kalimat, “setiap  orang…  dan  lain-lain”  padahal  perbuatan  yang  dilarang  seperti spam , penipuan, cracking,  virus,  flooding ,  sebagai  besar  akan  dilakukan  oleh  mesin  program, bukan langsung oleh manusia. 13 Pada titik ini, semua data orang yang dapat dimanfaatkan dengan  tujuan  apapun  oleh  orang  yang  tidak  berhak,  maka  perlu  pengamanan  dan perlindungan data pribadi.
B. Proses dan Syarat Melakukan Penegakan Hukum Restorative Justice di Tingkatan Kepolisian Dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik
Restorative justice adalah upaya mengkomunikasikan atau memusyawarahkan diawali dari  orang  yang  dirugikan  (korban)  dengan  orang  yang  merugikan  (pelaku),  dengan fasilitator  pihak  yang  berwajib,  melalui  untuk  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  untuk menyadari  kesalahannya  dan  bertanggungjawab,  dan  bagi  korban  untuk  memberikan maafnya, dengan tujuan untuk pemulihan kerugian, hubungan korban dengan pelaku, atau dampak  yang  lebih  merugikan  atau  membahayakan  dan  menghindari  dampak  negatif  di
12 Pandu  Akram.  2023. “Apa  Itu  UU  ITE,  Dampak  Pelaksanaan,  Isi  Pasal,  dan  Polemiknya”.  Tersedia  pada: https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/. (Diakses 1 Februari, 2023).
13 Nadya  Cullen.  2023. “Dampak  positif  dan  negatif  pemberlakuan  UU  ITE”.  Tersedia  pada: http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan.html. (Diakses 1 Februari, 2023).
masa yang akan datang, tentunya tetap bertujuan tercapainya kemanfaatan dan keadilan. Hukum  tidak  sebatas  bertujuan  kepastian  (positivistik),  namun  juga  bermanfaat.  Dari  sisi manfaat telah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di wilayah Indonesia yang berupa hukum adat. 14
Konsep restorative  justice secara  umum  sebenarnya  telah  ada  dalam  kearifan  lokal masyarakat  Indonesia,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  pada  dasar  konsep restorative justice telah  ada  sejak  bangsa  Indonesia  ada. Restorative  justice yang  dikenal  sejak dahulu  kala  sekaligus  merupakan  nilai-nilai  kearifan  bangsa  Indonesia  adalah musyawarah-mufakat,  dalam  pelaksanaannya  adalah  pihak  kepolisian  menjadi  mediator atau  menjembatani  antara  pelapor  dan  terlapor  untuk  bermusyawarah  dan  mencapai mufakat  tanpa  adanya  paksaan.  Konsep restorative  justice memerlukan  inisiatif  yang diawali  dari  terlapor  atau  tersangka  untuk  menyadari  kesalahannya  dan  meminta  maaf. Secara  harfiah restorative  justice adalah  pemulihan  keadilan,  jelasnya, restorative  justice merupakan  pendekatan  yang  memfokuskan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri. 15
Prinsip restorative  justice dalam  pidana,  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yaitu fokus pada pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog atau yang kerap kita kenal dengan istilah  musyawarah,  dalam  keadilan  restoratif  melibatkan  beberapa  pihak  yaitu  pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian  hukum  secara restorative  justice guna  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian  perkara  pidana.  Di  sisi  lain  dari  adanya restorative  justice adalah  untuk mendapatkan  putusan  hukum  yang  adil  dan  seimbang  bagi  korban  maupun  pelaku. 16 Prinsip ini adalah hal yang paling utama dalam menegakan sebuah keadilan dan kepastian hukum  yang  selalu  mengedepankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan mengembalikan pola hubungan baik di dalam masyarakat.
Penerapan restorative justice juga sama saja menerapkan norma di dalam kehidupan masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mengedepankan  keharmonisan  dalam  bermasyarakat. Contoh  sederhana,  seperti ketika  terjadi  perselisihan  antar  warga  di  dalam kampung  dan diselesaikan  dengan  bermusyawarah  dan  dengan  cara  melakukan  mediasi  dengan  para pihak  terkait.  Ahli  kriminologi  Inggris  menyatakan  pengertian restorative  justice yaitu “Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its
14 Nurcahyo  Jungkung  Madyo.  2022. “Implementation  of  Local  Wisdom  in  Stopping  Prosecutions  Based  on Restorative Justice”, International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences , 2 nd : 386.
15 Indah  Satria,  Baharudin,  I  Gede  Agung.  2023. “Settlement  Of  Defamation  Criminal  Cases  Through  Social Media With A Restorative Justice Approach”, Tanjungpura Law Journal , 7(1): 84.
16 Ibid.
implications  for  the  future ”; 17 restorative  justice merupakan  proses  seluruh  pihak  yang terkait  atau  berkepentingan  bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  masalah  bersama demi masa depan.
Menurut pakar hukum pidana Mardjono, restorative justice adalah sebuah pendekatan yang  bertujuan  untuk  membangun  sistem  peradilan  pidana  yang  peka  tentang  masalah korban. Mardjono menyatakan bahwa, restorative justice harus mengutamakan perspektif korban  kejahatan,  karena  pendekatan  ini  merupakan  bentuk  kritik  terhadap trend sistem peradilan  pidana  saat  ini  yang  masih  mengarah  pada  tujuan  retributif,  yaitu  menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran/ kepentingan korban untuk turut serta menentukan perkaranya. 18

## C.  Restorative Justice di Indonesia
Konsep r estorative justice telah lama dilakukan di Indonesia pada masyarakat hukum adat  misalnya  di  Toraja,  Bali,  Papua,  Minangkabau  dan  maupun  komunitas  tradisional yang lain yang masih menjunjung tinggi budaya. 19 Restorative justice diterapkan pula pada tataran  Mahkamah  Agung  ditunjukkan  dengan  terbitnya  peraturan  dan  surat  edaran Mahkamah  Agung.  Pedoman restorative  justice dalam  lingkungan  peradilan  umum  diatur dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum tertanggal 22 Desember 2020. Selain itu, prinsip restorative  justice juga  digunakan  terhadap  anak  atau  perempuan  yang  berhadapan dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  atau  saksi  pidana,  hingga  pecandu  atau penyalahgunaan  narkotika. Restorative  justice versi  Kejaksaan  Agung  termaktub  dalam Peraturan  Jaksa  Agung  (PERJA)  Nomor  15  Tahun  2020  yang  telah  dilakukan mendasarkan  pada  asas  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  dan  memaknai hukum  pidana  sebagai  jalan  terakhir,  dan  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan 20 . Penuntut  umum  memiliki  kewenangan  menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum,  salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal ini diatur di dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  e  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  yang  mengatur  tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan syarat telah membayar  denda  secara  sukarela  atau  telah  ada  pemulihan  keadaan  sesuai  semula melalui  pendekatan restorative  justice .  Perlu  menjadi  kajian  kedepannya  bahwa Mahkamah  Agung  maupun  Kejagung  pada  saat  ini  belum  memiliki  aturan  tentang
17 Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, 2015. “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  UU  No.11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak”, USU Law Journal , 3(3):65.
18 Warta Feminis. 2023. “Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” . Tersedia pada: https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan- hukum-pidana-indonesia, (Diakses 2 Februari, 2023).
19 L.R. Hasibuan, Loc.Cit.
20 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan.
restorative  justice dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  tentunya  terbatas  pada  tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara berkualifikasi sangat rendah.
Penerapan restorative justice tidak hanya dilakukan di instansi Mahkamah Agung dan Kejaksaan,  namun  dari  instansi  kepolisian  juga  telah  menerbitkan  surat  edaran  Kapolri yang  menerbitkan  surat  edaran  pada  19  Februari  2021  yang  salah  satu  isinya menginstruksikan  kepada  penyidik  agar  memegang  prinsip  hukum  pidana  adalah  suatu ultimum  remedium dalam  penegakan  hukum  dan  mengedepankan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara. Restorative  Justice dari  Polri  terdapat  dalam  Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan restorative justice . Dalam konteks ini adalah dalam penanganan perkara terkait ruang lingkup ITE. 21
Penanganan  kasus  dugaan  pelanggaran  UU  ITE  berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri Nomor  SE/II/2021,  menggunakan pendekatan  restorative  justice, yang  dikaitkan  dengan etika  untuk  mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang  bersih,  sehat,  dan  produktif. 22 Restorative justice sebagai kebijakan yang diambil Polri dalam rangka menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai yang humanistis dan pendekatan yang bersifat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. 23 Pendekatan penyelesaian secara restorative justice dilakukan agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman penanganan. Restorative justice menjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE.
Melalui  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/II/2021  yang  menginstruksikan  kepada jajaranya  untuk  berkomitmen  menerapkan  penegakan  hukum  yang  dapat  memberikan rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dalam  penerapan  UU  ITE.  Presiden  Joko  Widodo  juga mengarahkan  agar  Kapolri  menyampaikan  secara  terbuka  bahwa  dalam  penerimaan laporan penyidik harus lebih cermat dalam membedakan masukan, kritik, hoaks , ataukah pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan  diambil. 24 Hal  tersebut  harus  diperhatikan  sejak  diterimanya  laporan,  agar  penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak boleh diwakilkan), dari polisi pun memberikan  fasilitas  serta  memberi  waktu  dan  ruang  kepada  para  pihak  yang  berkonflik untuk melaksanakan mediasi/musyawarah.
21 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan restoratif
22 Hendro  Situmorang.  2021. “Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE, Polri Gunakan Pendekatan Restoratif Justice ”. Tersedia  pada:  https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri- gunakan-pendekatan-restoratif-justice, (Diakses 3 Februari, 2023).
23 Ibid.
24 Muchlis Fadjarudin. 2021. “Kapolri Minta Penyidik Bisa Bedakan Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik”. Tersedia  pada:  https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan-kritik- hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/. (Diakses 3 Februari, 2023).

## D.  Dasar Hukum Restorative Justice
Restorative  justice di  tingkat  Kepolisian  memiliki  syarat-syarat,  dan  jika  syarat  telah terpenuhi  maka  dapat  mengajukan  permohonan restorative  justice kepada  penyidik, kemudian  jika  disetujui  lebih  lanjut  pihak  polri  akan  membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  tambahan  kepada  para  pihak  yang  terlibat.  Dalam  BAP,  semua  pihak  mencabut semua  keterangannya, 25 lebih  lanjut  dilakukan  pertemuan  bersama  para  pihak  dan  pihak terkait dengan semangat musyawarah. Adapun dasar hukum dari restorative justice adalah sebagai berikut:
1.  Pasal 310 dan 205 KUHP.
2.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
3.  Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  penanganan  Tindak  pidana berdasar keadilan restorative.
4.  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  penghentian  penuntutan dengan dasar keadilan restoratif.
5.  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  MA,  Menkumham,  Jaksa  Agung,  Kapolri  Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor
KEP- 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda,  acara  pemeriksaan  cepat  serta penerapan restorative justice.
6.  Surat  Dirjen  Peradilan  Umum  Nomor  301  tahun  2015  tentang  penyelesaian  tindak pidana ringan.
Perkapolri  Nomor  6  tahun  2019,  pada  Pasal  1  angka  27  tentang  penyelidikan  tindak pidana menyatakan, restorative justice harus melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga  pihak  terkait.  Hal  itu  bertujuan  agar  tercapai  keadilan  bagi  seluruh  pihak.  Merujuk Peraturan  Jaksa  Nomor  15  tahun  2020  mengenai  penghentian  penuntutan  berdasarkan restorative  justice .  Penyelesaian  perkara  pidana  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku atau korban, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait. Beberapa persyaratan dalam  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan restorative  justice ,  mengacu  Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:
1.  Tindak pidana dalam kualifikasi ringan atau delik aduan (absolut/relatif);
2.  Ada  keinginan  dan  kesediaan  para  pihak  yang  berperkara  pelaku  untuk  melakukan perdamaian tidak menimbulkan dampak pada masyarakat luas;
25 M. Syaifulloh. 2022. “Syarat  Restorative  Justice  dalam  Perkara  Pidana” . Tersedia pada: https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana, (Diakses 3 Februari, 2023).
3.  Mempertemukan  para  pihak  yang  berperkara,  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat setempat;
4.  Memperhatikan  beberapa  faktor  yaitu  itikad  baik,  umur  para  pihak,  sosial-ekonomi, tingkat  kerugian,  hubungan  keluarga  atau  kekerabatan,  bukan  pengulangan  tindak pidana atau residivis;
5.  Pihak korban harus mencabut aduan atau laporan;
6.  Apabila  para  pihak  terjadi  ketidakadilan  setelah  dilakukan  di  luar  pengadilan,  maka penyelesaian kembali mengikuti aturan hukum.
Dalam menjalankan restorative justice dalam perkara tindak pidana khususnya dalam informasi dan teknologi, Polri juga mengutamakan bagaimana perkara ini bisa diselesaikan dengan  secara  kekeluargaan  dan  bisa  selesai  dalam  tingkatan  kepolisian.  Polri  dalam menjalankan restorative  justice berperan  sebagai  fasilitator  atau  konsiliator  guna melakukan  upaya restorative  justice secara  adil  baik  untuk  korban  maupun  pelaku. Dengan adanya restorative justice ini tentunya berdampak positif dalam penegakan hukum yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  kasus  di  media  sosial  yang  saat  ini  masih  menimbulkan banyak aduan di kepolisian. Adanya restorative justice ini juga bisa membantu kepolisian menyelesaikan perkara tanpa mengesampingkan keadilan substantif.
Kepolisian  dalam  mengupayakan restorative  justice dilarang  memihak  salah  satu pihak (pelaku atau korban), dan pihak kepolisian harus netral karena hal ini hanya pelaku dan korban yang menjalankan keadilan yang bersifat restorative , dan ketika dalam mediasi atau restorative justice gagal pihak kepolisian pun harus melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya.  Walaupun restorative  justice memberikan  dampak  yang  baik  untuk  keadilan dan  sebenarnya  bisa  diselesaikan  dengan  secara  kekeluargaan,  namun  semua  itu dikembalikan  sepenuhnya  ke  pihak  korban  yang  dirugikan. Restorative  justice adalah salah  satu  prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan instrumen  pemulihan  dan  telah  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  bentuk menetapkan kebijakan.
Masyarakat  awam  yang  berhadapan  dengan  masalah  hukum  membutuhkan  aparat penegak  hukum  yang  bersedia  melayani  dengan  memberikan  edukasi  dan  memberikan pengertian  terkait  peraturan  dan  tujuan restorative  justice .  Guru  besar  hukum  pidana Universitas  Mataram,  Amiruddin  menekankan  bahwa  penerapan restorative  justice dilaksanakan  secara  sah  jika  upaya  mediasi  gagal  (mediasi  penal  gagal)  dengan  tidak tercapainya  kesepakatan,  maka  selanjutnya  penyelesaian  perkara  dengan restorative justice dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  formil. 26 Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8/2018,
26 Redaksi  1.  2021. “Prof  Amir:  Gagal  Mediasi,  Restorative  Justice  Bisa  Gugur”.  Tersedia  pada: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative-justice-bisa-gugur/. (Diakses 4 Februari, 2023).
menentukan  syarat  materil  dan  syarat  formil  dalam  penanganan  penyelesaian  perkara pidana  dengan  pendekatan restorative  justice .  Syarat  materilnya  antara  lain  tidak menimbulkan  keresahan  dan  penolakan  masyarakat,  serta  berdampak  konflik sosial/meluas,  hal  ini  memerlukan  interpretasi  yang  tepat,  jika  perlu  dilakukan  gelar perkara atau menghadirkan ahli hukum pidana.
Restorative  justice yang  gagal  terlaksana  di  tingkat  kepolisian,  masih  terdapat kesempatan restorative  justice di  tingkat  kejaksaan,  sedangkan  jika  di  tingkat  kejaksaan gagal, maka akan perkara berlanjut sampai pada tahapan persidangan. Restorative justice juga  dapat  dikaitkan  dengan  perawatan  dan/atau  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan pada  pelaku,  yaitu  pembinaan  agar  menyadari  dan  menyesali  kesalahan,  bertanggung jawab atas perbuatan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana. Dalam hal ini ternyata restorative  justice masih  banyak  kekurangan  dalam  tataran  penegakan hukumnya,  meski  telah  ada  peraturan-peraturan  terkait  syarat restorative  justice namun masih  berpotensi  terjadi  kegagalan, terutama karena kesadaran  hukum pihak-pihak  yang berperkara  atau  persoalan  besarnya  nilai  ganti  rugi.  Hal  ini  harus  adanya  pembenahan dalam  instrumen  aturan  pelaksanaan  teknis  untuk  mewujudkan restorative  justice yang berkeadilan.
Restorative  justice  seiring  dengan  semangat  pembaharuan  hukum  pidana,  yang memberikan  alternatif  pemidanaan  tidak  berorientasi  penjara,  dalam restorative  justice hakikatnya  seseorang  tanpa  harus  dipenjara,  diharapkan  telah  menyadari  kesalahannya dan  bertanggung  jawab. Restorative  justice mewujudkan  upaya  harmonisasi  antar  warga masyarakat (keadilan sosial) bukan sebatas berorientasi pemidanaan. 27

## III.  Kesimpulan
Pemangku  kebijakan  publik  diharapkan  proaktif  terhadap  pengembangan  teknologi terkait  internet  di  Indonesia.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  memberikan  kontribusi positif, dan inisiatif permohonan restorative justice merupakan peluang bagi tersangka atau terlapor untuk proaktif dalam menyelesaikan masalahnya. Proses panjang perkembangan UU  ITE  tidak  sederhana  namun  justru  komplek,  dengan  mempertimbangkan  dan mencermati  dinamika  masyarakat.  Penerapan restorative  justice di  tingkat  kepolisian sudah  diatur  dengan  cukup  jelas,  sedangkan  efektifitasnya  selama  ini  cukup  baik  karena mengandung semangat yang sesuai dengan kearifan lokal (hukum adat) yang ada dalam nilai-nilai  bangsa  Indonesia  yaitu  melakukan  musyawarah  untuk  mencapai  manfaat, namun  penulis  berpendapat  tetap  membutuhkan  profesionalisme penyidik  dalam  konteks hukum  pidana.  UU  ITE  secara  umum  telah  menjawab  kebutuhan  minimal  terkait  dunia
27 Rise  Karmilia,  2022. “Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Di  Tinjau  Dari  Perspektif  Asas  Kepastian Hukum”, Journal of Juridische Analyse , 1(20): 7.
aktivitas  atau  transaksi  di  media  sosial,  sebab  selama  ini  banyak  orang  ragu-ragu melakukan  komunikasi  elektronik  di  dunia  maya  karena  khawatir  belum  dilindungi  oleh hukum.
Realita  banyaknya  kasus  informasi  dan  transaksi  elektronik  juga  bisa  memberikan terobosan  baru  yang  telah  dilaksanakan  dengan  menyelesaikan  perkara  di  luar pengadilan.  Prinsip  keadilan  restoratif  sebagai  tujuan  penerapan restorative  justice merupakan  alternatif  yang  merupakan  solusi  seiring  dengan  semangat  pembaharuan KUHP,  sedangkan  untuk  penerapan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana,  berdampak positif  karena  tidak  sebatas  berorientasi  penjara,  manfaat  yang  lain  adalah  mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.

## Bibliografi
Jurnal:
Elen,  Ampuan  Situmeang  dan  Junimart  Girsing.  2022. “Efektifitas  Undang-Undang  ITE  dalam Menangani  Ujaran  Kebencian  Melalui  Media  Social  Di  Kota  Batam ”, Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10 (3): 83-100. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205
Hartanto.  2022. “Karakteristik  Penipuan  Sebagai  Kejahatan  Siber  Tertinggi  Di  Indonesia”, DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2): 219-223.
Indah  Satria,  Baharudin,  dan  I  Gede  Agung.  2023. “Settlement  Of  Defamation  Criminal  Cases Through  Social  Media  With  A  Restorative  Justice Approach”, Tanjungpura  Law  Journal ,  7(1): 84-97.
Lidya  Rahmadani  Hasibuan,  et.al.,  2015. “Restorative  Justice  Sebagai  Pembaharuan  Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, USU Law Journal , 3(3): 64-71.
Nur  Hadiyayi  dan  Halllen  Stathany.  2021. “Analisis  Undang-Undang  ITE  Berdasarkan  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 10(2): 146-156.
Nurcahyo Jungkung Madyo. 2022. “Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice”, International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences, 2nd : 382-404. https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12843
Radita  Setiawan  dan  Muhammad  Okky  Arista.  2013. “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum Pidana”, Jurnal  Recidive ,  2(2):  139- 146.

## Peraturan perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Nomor 127 tahun 1958). Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan keadilan restorative. (Berita Negara Republik Indonesia, 22 Juli 2020).
Peraturan  Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  penanganan  Tindak  pidana  berdasar keadilan restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia, 20 Agustus 2021).
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP.  (Berita  Negara  Republik  Indonesia,  22  Juli 2020).
Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  MA,  Menkumham,  Jaksa  Agung,  Kapolri  Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor KEP-
06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda,  acara  pemeriksaan  cepat  serta penerapan restorative justice.
Surat  Dirjen  Peradilan  Umum  Nomor  301  tahun  2015  tentang  penyelesaian  tindak  pidana ringan.
Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/2/II/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

## Internet:
Hendro  Situmorang.  2021. “Penanganan  Kasus  Pelanggaran  UU  ITE,  Polri  Gunakan
Pendekatan Restoratif Justice ”.
Tersedia pada:
https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri- gunakan-pendekatan-restoratif-justice, (Diakses 3 Februari, 2023).
M.  Syaifulloh.  2022. “Syarat  Restorative  Justice  dalam  Perkara  Pidana” . Tersedia  pada: https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara- pidana, (Diakses 3 Februari, 2023).
Moch  Choirul  Rizal.  2023. “Mengenai  UU  ITE:  (Wacana)  Mengubah  Substansi  atau Penegak Hukum yang Harus “Menyesuaikan Diri?””. Tersedia pada: https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah- substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/,  (Diakses  1  Februari, 2023).
Muchlis  Fadjarudin.  2021. “Kapolri  Minta  Penyidik  Bisa  Bedakan  Kritik,  Hoaks  dan
Pencemaran Nama Baik”. Tersedia pada:
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan- kritik-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/. (Diakses 3 Februari, 2023).
Nadya  Cullen.  2023. “Dampak  positif  dan  negatif  pemberlakuan  UU  ITE”.  Tersedia  pada:
http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-
pemberlakuan.html. (Diakses 1 Februari, 2023).
Pandu  Akram.  2023. “Apa  Itu  UU  ITE  ,Dampak  Pelaksanaan,  Isi  Pasal,  dan  Polemiknya”.
Tersedia  pada:  https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/.  (Diakses  1  Februari, 2023).
Rayful Mudassir. 2023. “Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020”.
Tersedia pada: https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri- pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020. (Diakses 20 Juni 2023). Redaksi  1.  2021. “Prof  Amir:  Gagal  Mediasi,  Restorative  Justice  Bisa  Gugur”. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative- justice-bisa-gugur/. (Diakses 4 Februari, 2023).
Warta  Feminis.  2023. “Paradigma  Restorative  Justice  dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana Indonesia” . Tersedia pada: https://www.jurnalperempuan.org/warta- feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia, (Diakses 2 Februari, 2023).