## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

## Muhammad Faiz, Rahayu Subekti

## Universitas Sebelas Maret
E -mail: mfaiz.011097@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal  research)  yaitu  penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  (library  based)  yang  fokusnya  pada membaca  dan  mempelajari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa  selama  ini  dalam  pelaksanaannya  sudah  mengikuti  peraturan  yang  berlaku,  akan  tetapi  dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor  penegak  hukum  atau  aparatur  yang  mana  bagian  penagihan  kekurangan  jurusita.  Faktor  kedua  yaitu Sarana  atau  fasilitas,  terbatasnya  anggaran  yang  ditetapkan  pemerintah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan.  Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.
Kata kunci: Pajak, Kendala, Penagihan Pajak, Surat Paksa

## Abstract
The purpose of the study was to determine the obstacles that arise in the implementation of tax collection with a  forced  letter  at  the Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut ,  using  doctrinal  research,  namely research  based  on  legal  materials  (library  based),  which  focuses  on  reading  and  studying  primary  and secondary  legal  materials.  The  implementation  of  Tax  Collection  with  Forced  Letters  so  far  in  its implementation  has  followed the  applicable  regulations, but  in  the  implementation  sometimes  there  are  still some obstacles that can be classified into several factors. Factors of law enforcement or apparatus where the billing  department  lacks  bailiffs.  The  second  factor  is  facilities  or  facilities,  the  limited  budget  set  by  the government  in  the Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) for  the  implementation  of  the  confiscation process. The third factor is the factor of society or taxpayers.
Keywords: Tax, Obstacle, Tax Collection, Forced Letter

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan  aspek  penting  bagi  kelangsungan  hidup  Negara  Indonesia  dalam  menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam  APBN 2019, pajak  memberikan kontribusi sebesar

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Rp1.643,1  triliun,  dan  pada  APBN  2020,  terdapat  peningkatan  penerimaan  pajak  menjadi Rp1.865,7 triliun (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020 diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 22.32 WIB). Meskipun dalam penerimaan pajak terdapat peningkatan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam  optimalisasi  penerimaan  pajak  salah  satunya  ialah  tingginya  tunggakan  pajak.  Sehingga pelaksanaan  pelaksanaan  penagihan  pajhak  dengan  surat  paksa  diperlukan.  akan  tetapi  dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala dalam beberapa faktor.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  menggunakan  penelitian  doktrinal  (doctrinal research)  yaitu  penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  (library  based)  yang  fokusnya  pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga dalam penelitian hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut kamus hukum adalah pungutan  wajib,  biasanya  berupa  uang  yang  harus  dibayar  oleh  penduduk  sebagai  sumbangan wajib  kepada  negara  atau  pemerintah  sehubungan  dengan  pendapatan,  pemilikan,  harga  beli barang, dan sebagainya (Sudarsono, 2007: 336).

## Pengertian Hukum Pajak
Hukum  pajak  adalah  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  yang  meliputi  wewenang pemerintah  untuk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan  menyerahkannya  kembali  kepada masyarakat  melalui  kas  negara,  sehingga  hukum  pajak  tersebut  merupakan  hukum  publik  yang mengatur  hubungan  negara  dan  orang-orang  atau  badan-badan  hukum  yang  berkewajiban membayar  pajak.  Hukum  pajak  dibedakan  atas  hukum  pajak  materiil  dan  hukum  pajak  formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa- siapa  yang dikecualikan  dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan  bagaimana  mewujudkan  hukum  pajak  materiil  menjadi  kenyataan  (Adrian Sutedi, 2013: 6).

## Penagihan Pajak
Pengertian  penagihan  pajak  dalam  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2000 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi  utang pajak dan biaya penagihan pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian penagihan menurut Moeljo Hadi, SH adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang- undang perpajakan yang berlaku (Fahmi Rosyidi, 2014: 49)

## Pengertian Surat Teguran
Surat  Teguran  menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 561/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat (3) adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan  Penanggung  Pajak  untuk  melunasi  utang  pajaknya,  yang  diterbitkan  7  (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Untuk penerbitan Surat Teguran harus melakukan pelaksanaan penagihan pajak pajak terlebih dahulu oleh petugas, Surat Teguran tidak diterbitkan  terhadap  Penanggung  Pajak  yang  telah  disetujui  untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak. Dalam penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung diantarkan oleh  petugas,  melalui  pos,  atau  melalui  perusahaan  jasa  ekspedisi  atau  jasa  kurir  dengan melampirkan bukti pengiriman surat.

## Pengertian Surat Paksa
Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Surabaya Rungkut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak yang Berlaku

## I. Langkah Dasar Penentuan Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak dan Penyampaian Surat Teguran
Pada proses  pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat  dimulai ketika terdapat Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  atau  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding  atau  Surat  Putusan  Peninjauan  Kembali  yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang memliki kewajiban untuk membayarkan tagihan pajak atau menyebabkan jumlah pajak  yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Apabila Wajib Pajak  telah  menerima  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB),  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  atau  Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Surat Putusan Peninjauan  Kembali,  maka  Wajib  Pajak  harus  melunasi  tagihan  tersebut  maksimal  dalam jangka waktu  1 (satu) bulan sejak tanggal  penerbitkan Surat  Tagihan  yang ditujukan kepada Wajib Pajak tersebut.
Apabila Wajib Pajak menyetujui  seluruh jumlah tagihan pajak  yang masih harus dibayar dalam hasil akhir pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tindak membayar Tagihan Pajak yang dimiliki dan tidak mengajukan banding atas jumlah Tagihan Pajak maka akan disampaikan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan tagihan pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  jangka  waktu  pelunasan  pajak akan tertangguhkan sampai  dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal  penerbitan Putusan Banding dan Surat Teguran baru akan disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Apabila Wajib  Pajak  yang  tidak  menyetujui  sebagian  atau  seluruh  jumlah  pajak  yang  masih  harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan  banding  atas  keputusan  keberatan  sehubungan  dengan  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB)  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT), maka akan disampaikan kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
A. Pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa
Setelah  disampaikan  Surat  Teguran,  maka  Wajib  Pajak  harus  melakukan pembayaran atas utang pajak untuk menghilangkan tanggungan pajak. Apabila Penanggung pajak tidak melunasi  utang pajak dan Wajib Pajak tersebut  telah diberikan Surat  Teguran atau Surat  Peringatan  atau surat  lain  sejenisnya,  maka setelah lewat  waktu 21 (dua puluh satu)  hari  sejak  tanggal  disampaikan  Surat  Teguran  kepada  Penganggung  Pajak,  akan diterbitkan Surat Paksa oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan akan diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa serta menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak secara langsung
Penerbitan  surat  paksa  tidak  diatur  secara  jelas  kapan  paling  lambat  untuk penerbitannya,  akan  tetapi  jika  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  21  ayat  (4)  dan  (5)  huruf  a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dapat diartikan bahwa Surat Paksa harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal  penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  Surat  Keputusan Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  serta  Putusan  Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah diberikan kepada Wajib Pajak.
Dalam pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, Jurusita Pajak membacakan isi Surat Paksa dan menuliskan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Apabila Penanggung Pajak atau pihak-pihak terkait yang berhubungan yang dapat diberikan Surat Paksa menolak untuk menerima Surat Paksa, maka Jurusita dapat meninggalkan Surat Paksa yang akan diserahkan kepada Penanggung Pajak dan mencatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima atau menolak  Surat  Paksa  yang  diberikan  oleh  Jurusita,  maka  Surat  Paksa  dianggap  telah diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
Apabila Penanggung Pajak berlokasi diluar wilayah kerja dan berbeda kota dengan Kantor  Pelayanan  Pajak,  maka  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  meminta  bantuan  kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa serta menempelkan salinan  Surat  Paksa  pada  papan  pengumuman  di  kantor  Pejabat  yang  menerbitkannya,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dengan  mengumumkan  melalui  media  massa,  atau  dengan  cara  lain.  Akan  tetapi  apabila Penanggung  Pajak  berlokasi  masih  satu  kota  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  meskipun berberda  wilayah  kerja,  maka  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  dapat  langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanta tanpa harus meminta bantuan

## B. Pelaksanaan Sita dan Lelang
Setelah disampaikan Surat  Paksa kepada Penangung Pajak, namun  dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya Surat Paksa, Penanggung Pajak  tidak  melunasi  utang  pajaknya  maka  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan  Surat  Paksa.  Akan  tetapi  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan  dapat dikeluarkan oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja pejabat  yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang menegeluarkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sita berada untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang akan dilakukan proses penyitaan. Apabila objek yang akan disita masih berada dalam satu kota akan tetapi diluar wilayah kerja Pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa, tidak perlu untuk meminta bantuan pebajat wilayah dari lokasi objek sita berada. Pejabat  yang  menerbitakan  Surat  Paksa  dapat  langsung  menerbitkan  SPMP  dan memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan sita terhadap objeknya
Jenis barang yang dapat disita menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai berikut :
1) Barang Bergerak
Kendaraan, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2) Barang Tidak Bergerak Tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;
3) Barang Lain yang Memungkinkan adanya Perluasan Objek Sita berupa Hak Lainnya Pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, merupakan penduduk Indonesia, dikenal oleh  Jurusita  Pajak,  dan  dapat  dipercaya.  Surat  Pencabutan  Sita  dapat  diterbitkan  oleh Pejabat dan dapat dilaksanakan apabila :
1) Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
2) Adanya putusan hakim dari peradilan umum;
3) Adanya putusan badan peradilan pajak;
4) Ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia karena adanya sebaba-sebab diluar kekuasaan pejabat.

## II. Hambatan  yang  Timbul  Dalam  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Rungkut
Pelaksanaan  penagihan  pajak  selama  ini  dalam  pelaksanaannya  sudah  mengikuti peraturan  yang  berlaku,  masih  ditemukan  beberapa  kendala  terkait  pelaksanaan  tersebut. Kendala-kendala  ini  banyak  ditemukan  dari  kesalahan  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  yang

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
bersangkutan serta pihak lain yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor antara lain:
A. Faktor Penegak Hukum atau Aparatur
Dalam  proses  pelaksanaan  penagihan  pajak  tentu  sangat  membutuhkan  aparatur dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi menurut keterangan dari Bapak Eko Suwito yang menduduki  posisi  sebagai  petugas  Kepala  Seksi  Penagihan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Surabaya  Rungkut  menerangkan  bahwa  bagian  penagihan  kekurangan  penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Jika jumlah jurusita dibandingkan dengan jumlah wajib  pajak  yang  memiliki  tanggungan,  maka  jumlahnya  tidak  sebanding.  Dari  jumlah 18.500 tunggakan dari 5.600 Wajib Pajak hanya terdapat 2 jurusita, sehingga tidak semua ketetapan  atau  tagihan  pajak  dapat  ditagih  dengan  maksimal.  Sehingga  dari  bagian penagihan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut  melakukan  pembagian prioritas  untuk  pelaksanaan  penegakan  hukum  dimulai  dari  wajib  pajak  yang  memiki tunggakan tertinggi melalui pembagian kluster jumlah tagihan.

## B. Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranan yang seharusnya  dilakukan,  salah  satu  hal  yang  mejadikan  terhambatnya  proses  pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut adalah terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN),  sehingga  menjadikan  anggaran  untuk  melaksanakan  proses penyitaan  terbatas.  Padahal  seluruh  pelaksanaan  yang  dilakukan  ketika  proses  penagihan pajak  itu  dimaksudkan  untuk  memperoleh  pendapatan,  sehingga  menjadikan  tidak  semua tagihan dilakukan proses penagihan tidak maksimal. Bahkan saat proses sita terhadap aset tidak bergerak seperti tanah yang berhubungan dengan aparat lain, terutama dengan badan pertanahan selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Petugas  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut  harus  membayar Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  untuk  dapat  melakukan  proses  sita.  Sementara tidak ada biaya yang di anggarkan dalam anggaran jurusita ketika melakukan proses tersebut, jurusita hanya memiliki anggaran ketika dalam proses lelang.
C. Faktor Masyarakat atau Wajib Pajak
Tidak  dapat  ditemukannya  Wajib  Pajak  merupakan  masalah  terbesar  dalam  proses penagihan  pajak  yang  mengakibatkan  tidak  tersampaikannya  informasi  terkait  tunggakan pajak, hal ini tentu berujung pada tidak terbayarkannya tunggakan pajak. Wajib Pajak yang tidak ditemukan bukan hanya terjadi dalam proses penagihan, namun juga bisa terjadi sejak proses pemeriksaan Wajib Pajak, fenomena ini menunjukkan itikad tidak baik yang dimiliki oleh  Wajib  Pajak  untuk  melunasi  tunggakan  pajak  mereka.  Bahkan  ketika  terdapat  wajib pajak  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  untuk  tidak  membayarkan  tunggakan  pajak  akan berusaha  menyembunyikan  atau  memindahtangankan  aset  yang  dimilikinya  untuk menghindari  penyitaan.  Padahal  aset  merupakan  komponen  paling  vital  dalam  proses penagihan  pajak,  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak  mau  melunamekanisme  penjualan lelang.Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan  adalah:  Menjawab  masalah  penelitian,  menafsirkan  temuan-temuan,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan  yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut selama ini diselenggarakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaan penagih terdapat hambatan yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Pertama faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak, salah satu contoh kasusnya ialah tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak yang merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak.

## Saran
1. Pemerintah hendaknya menambahkan jumlah penegak hukum atau aparatur terutama jurusita pajak, untuk memaksimalkan kinerja bagian penagihan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam melakukan penagihan pajak.
2. Pemerintah hendaknya menambahkan anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) sehingga proses penyitaan menjadi  lebih maksimal dalam pelaksanaannya karena anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan yang mencukupi.
3. KPP Pratama Surabaya Rungkut hendaknya melakukan update data wajib pajak sehingga wajib pajak dapat ditemukan, sehingga informasi terkait tunggakan pajak dapat tersampaikan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adrian Sutedi. 2013. Hukum Pajak . Jakarta: Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Grup. Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. Sudarsono. 2007. Kamus Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta

## Jurnal
Fahmi  Rosyidi,  “Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II”. Jurnal Akuntansi Indonesia . Volume 3 Nomor 1. Januari 2014. Semarang.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni, “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan  Penyitaan  Untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bekasi  Utara”. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi .  Volume  13  Nomor  2.  2018. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
Ovilya  Rambu  Ana  Awa  dan  Norman  Duma  Sitinjak,  “Peranan  Penagihan  Tunggakan  Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak”. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan. Volume 3 Nomor 1. Januari 2017. Malang: Universitas Merdeka Malang.

## Website
( https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020 diakses pada diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 22.32 WIB.)

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak  Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan