## PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM
Andara Hafzha Gustria Putri, Jagad Rahma Widanti, Nendira Putri Cahyani, Nikita Ananda Beatrix, Salsabila Adinda Putri, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum

## Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan _ fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the local government's policy strategy through regional taxes in tackling rising fuel prices. This article was written using the normative legal research method. Secondary data come from a literature review which is then qualified and quantified to answer the existing  problem  formulation.  The  results  of  the  study  that  the  implementation  of  budget reallocations to anticipate rising fuel prices. Regional governments must be careful, scrupulous, and  wary  of  inflation,  especially  in  relation  to  food  prices  because  food  commodities  make  a significant contribution to poverty in the regions. If food prices rise, the poverty rate in the region will  also  be  able  to  increase  the  poverty  rate.  Local  governments  can  use  two  percent  of  the budget  component  in  the  APBD  to  overcome  problems  due  to  fuel  price  adjustments.  The existence of Minister of Finance Regulation Number 134/PMK.07/2022, mandates that regional governments must also anticipate the impact of rising fuel prices which is a national government policy.  Fuel  subsidies  often  experience  the  phenomenon  of  mistargeting,  fuel  subsidies  are enjoyed by people who have four or more wheeled vehicles, classified as capable or affluent with income  above  the  less  fortunate.  The  implementation  of  fuel  subsidies  by  the  Regency/City Regional Government for fleets is constrained by the technical implementation, because most of the bus fleets, especially the freight fleet, are mostly owned by non-regions.

## Keywords : Reallocation, Tax, BBM

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka  kemiskinan.  Pemda  bisa  menggunakan  dua  persen  komponen  anggaran  dalam  APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi
dampak  kenaikan  harga  BBM  yang  merupakan  kebijakan  pemerintah  nasional.  Subsidi  BBM sering  mengalami  fenomena  salah  sasaran,  subsidi  BBM  dinikmati  oleh  masyarakat  yang memiliki  kendaraan  roda  empat  atau  lebih,  tergolong  mampu  atau  berkecukupan  dengan pendapatan  di  atas  golongan  kurang  mampu.  Pelaksanaan  subsidi  BBM  oleh  Pemda Kabupaten/Kota  untuk  armada  terkendala  teknis  pelaksanaannya,  karena  sebagian  besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.
kata kunci : Realokasi, Pajak, BBM

## PENDAHULUAN
Berawal  dari  adanya  pajak  yang mempunyai  fungsi  anggaran  ( budgeter ), artinya  pajak  merupakan  sumber  utama penerimaan  negara  yang  akan  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  negara  dan membiayai investasi pemerintah, penerimaan negara yang berasal dari rakyat, dialokasikan berdasarkan  persetujuan  wakil  rakyat  dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Selain  itu,  dana  pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran  yang  memberikan  manfaat ekonomi bagi masyarakat, misalnya pengeluaran untuk irigasi dan pertanian, yang tak kalah pentingnya pajak digunakan untuk membantu menanggulangi berarti mengatasi menyelesaikan  masalah  stabilitas  krisis ekonomi,  meringankan  beban  masyarakat yang  terkena  bencana,  wabah  penyakit, menjaga  pertahanan  negara,  atau  ketika menghadapi peperangan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (KUP),  pajak  adalah  iuran wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  menurut  undang-undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak juga  merupakan  pungutan  wajib  yang dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  setempat kepada masyarakat daerah tersebut. Misalnya pajak  hotel,  restoran,  hiburan,  kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan desa dan kota, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan),  dan  lain-lain.  Pembayaran
pajak  membantu  menciptakan  kesejahteraan sosial. Objek dan subjek pajak tertentu dapat memberikan  kontribusi  pajak  yang  lebih besar  daripada  yang  lain.  Hasil  pemungutan pajak  tersebut  kemudian  digunakan  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat miskin  sehingga  mengurangi  ketimpangan sosial.
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan negara, berfungsi untuk membiayai  pengeluaran  negara,  seperti pengeluaran  dalam  rangka  pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai  pengeluaran  yang  berkaitan dengan proses pemerintahan, seperti belanja pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan,  dan lain-lain.  Pemerintah  Daerah  juga  diminta menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah  Pusat  berdasarkan  Rincian Alokasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020.  Dalam  ketentuan  di  atas,
Pemerintah Daerah wajib memangkas Belanja  Barang/Jasa  paling  sedikit  50%, memangkas  Belanja  Modal  paling  sedikit 50%,  dan  Menyesuaikan  Belanja  Pegawai. Selisih  anggaran  hasil  penyesuaian  target pendapatan  daerah  dan  belanja  daerah digunakan  untuk  mendanai:  Belanja  bidang kesehatan  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; Penyediaan  Jaring  Pengaman  Sosial  ( Social Safety  Net); dan  Penanganan  Dampak Ekonomi  khususnya  menjaga  kelangsungan dunia bisnis regional.
Penyesuaian target
Pendapatan Daerah  dan  rasionalisasi  Belanja  Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  Tahun  Anggaran  2020  dengan pemberitahuan  kepada  Pimpinan  DPRD, kemudian  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah  tentang  Perubahan  Tahun  Anggaran 2020 APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  bagi  Pemerintah Daerah  yang  tidak  melakukan  perubahan APBD  Tahun  Anggaran  2020.  Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan  laporan  hasil  penyesuaian APBD  kepada  Menteri  Keuangan  paling lambat  2  (dua)  minggu  setelah  Keputusan Bersama  diundangkan.  Dalam  hal  kepala daerah  belum  menyampaikan  laporan  hasil penyesuaian  APBD,  penundaan  penyaluran DAU dan/atau DBH sampai dengan laporan tersebut disampaikan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan program kebijakan berupa pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam percepatan penanggulangan  bencana  yang  berimplikasi pada penyesuaian APBD.
Secara  etimologi,  pengertian  Budget Refocusing adalah memfokuskan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Budget Refocusing adalah memusatkan atau memfokuskan  kembali  anggaran  untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui  perubahan  anggaran.  Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Realokasi  Anggaran  adalah  merealokasi anggaran  untuk  kegiatan  hasil  refocusing untuk  dialokasikan  pada  kegiatan  yang sebelumnya  tidak  dialokasikan  melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara mengalihkan/mengalihkan/memindahkan anggaran  dari  kegiatan  sebelumnya  ke kegiatan  lain.  Contoh  realokasi  anggaran meliputi:
• realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk COVID-19;
• realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk COVID-19;
• realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk COVID-19;
• dan lain-lain.
Kenaikan harga BBM akhir-akhir ini menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat  karena  akan  mempengaruhi fluktuasi perdagangan barang dan jasa, serta berdampak  pada  sektor  transportasi.Harga adalah  nilai  tukar  yang  dapat  disamakan dengan  uang  atau  barang  lain  atas  manfaat yang  diperoleh  dari  suatu  barang  atau  jasa bagi  seseorang  atau  kelompok  pada  waktu dan tempat tertentu.  Istilah harga digunakan untuk  menetapkan nilai  finansial pada suatu produk atau layanan.
Artikel ini mengkaji hubungan antara kenaikan  harga  BBM  dengan  keresahan masyarakat  ekonomi  lemah  yang  sebagian besar  tidak  mengkonsumsi  BBM,  namun menderita akibat kenaikan harga BBM  yang berimplikasi pada fluktuasi harga barang dan jasa. berasal dari bahan bakar.  Bahan bakar adalah  segala  bahan  yang  dapat  diubah menjadi  energi.  Biasanya,  bahan  bakar mengandung  energi  panas  yang  dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Sebagian besar bahan bakar digunakan oleh manusia melalui proses pembakaran dimana bahan bakar akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Dalam hal ini, bahan bakar Pertalite,  Solar  dan  Pertamax  merupakan jenis  bahan  bakar  yang  paling  sering digunakan  oleh  masyarakat.  Namun,  ada beberapa  jenis  bahan  bakar  lain  yang diproduksi  dan  dijual  di  Indonesia.  Seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite.
Di  era  reformasi  saat  ini,  sistem pemerintahan Indonesia dalam
penyelenggaraan negara menggunakan sistem  desentralisasi,  yaitu  suatu  proses dimana pejabat daerah menjalankan kewenangan seluas-luasnya untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  kualitas pelayanan  publik,  dan  daya  saing  daerah. Akibat  pemisahan  tanggung  jawab  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, maka keterkaitan kewenangan antara keduanya  merupakan  komponen  sistem keuangan negara. Pembagian sumber keuangan  negara  kepada  pemerintah  daerah didasarkan  pada  pembagian  kewenangan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan  stabilitas  dan  keseimbangan fiskal. Desentralisasi adalah produk sampingan  dari  otonomi,  membuat  daerah otonom  bebas  dalam  usahanya.  Hubungan antara  derajat  kebebasan  dan  derajat desentralisasi  menunjukkan  bahwa  derajat otonomi daerah meningkat dengan meningkatnya derajat desentralisasi 1 .
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah,  desentralisasi  dan  desentralisasi fiskal  dimulai  di  Indonesia.  Undang-undang ini kemudian berkembang menjadi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dimana  daerah  kini memiliki  kebebasan  dan  tanggung  jawab untuk mengelola keuangannya sesuai dengan ketentuan besarnya keuangan yang diperolehnya  sebagai  hasil  dari  pelaksanaan program  desentralisasi  fiskal  ini.  Kebijakan Desentralisasi  Fiskal  dilaksanakan  karena hasil  nyata  dari  desentralisasi  pemerintahan yang  pada  gilirannya  menimbulkan  hak  dan kewajiban  dilaksanakan  oleh  pemerintah
1 Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 32.
daerah.  Pemegang  Organisasi  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  penyelenggara daerah,  sehingga  memiliki  kewenangan untuk  mengawasi  keuangan  daerah  secara keseluruhan.
Apalagi dengan kondisi
perekonomian  dunia  yang  lesu  kemudian berdampak  pada  kenaikan  harga  minyak dunia yang kemudian dirasakan di Indonesia dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah.
Meskipun  kebijakan  pengaturan  mengenai penetapan harga BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun dalam menghadapi  kondisi  ekonomi masyarakat  di setiap  daerah  juga  menjadi  kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan  strategi  kebijakan.  Berdasarkan keadaan  tersebut,  maka  penulis  akan membuat analogi dengan judul “Peran Pajak Dalam  Realokasi  Anggaran  Pemerintah Daerah  Untuk  Mengatasi  Kenaikan  Harga BBM”.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  atau  dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal research 2 . Penelitian  ini  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan  Daerah  serta  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dalam mengkaji strategi perpajakan, manajemen  dalam  melakukan  relokasi anggaran  untuk  mengatasi  kenaikan  harga BBM  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  134/PMK.07/2022,  mengamanatkan bahwa  pemerintah  daerah  juga  harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Vi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
yang  merupakan  kebijakan  pemerintah nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah
Melalui Pajak Daerah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM . Mengingat bahwa pembelian makanan  mencapai  sekitar  60%  dari keseluruhan  pengeluaran  orang  miskin, inflasi  akan  berdampak  signifikan  pada mereka. Dampak inflasi dapat menyebabkan peningkatan  jumlah  penduduk  miskin. Penduduk Indonesia yang tahun ini tergolong masyarakat miskin menengah, pada akhirnya akan  menjadi  masyarakat  miskin  baru  jika pendapatannya
tidak
meningkat.
Penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan premium, pemberlakuan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  11%  per  April  2022,  dan  potensi kenaikan  harga  gandum  di  pasar  global menjadi  beberapa  faktornya.  yang  akan memberikan kontribusi inflasi selain kenaikan  biaya  bahan  bakar  minyak  dan makanan  olahan  karena  kenaikan  harga minyak dunia.
Urgensi    untuk  mengembangkan solusi  kebijakan  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  memastikan  stabilitas biaya  bahan  bakar.  Pemerintah  diharapkan dapat  mempertahankan  strateginya  untuk secara bertahap beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat untuk mengatasi hambatan tersebut.
Kebijakan  perubahan  subsidi  energi  ini dilakukan  dalam  kerangka  sistem  jaminan sosial  yang  luas.  Program  subsidi/bantuan berbasis target yang tepat sasaran diharapkan dapat  membuat  pengelolaan  subsidi  energi lebih  terarah  dan  berhasil  dalam  mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.  Subsidi  untuk  BBM,  LPG
3 Laksanawan, Irnanda. “Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi”, Media Indonesia,
5 April 2022, hlm. 6.
tabung  3  kilogram,  dan  listrik  semuanya termasuk  dalam  kategori  subsidi  energi. Evolusi  dari  hipotesis  ekonomi  makro  yang mendasari  dan  penetapan  tingkat  subsidi tetap untuk minyak solar sangat memengaruhi  lintasan  sebenarnya  dari subsidi  energi  yang  berfluktuasi  selama periode 2017–2020. Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program  pengelolaan  subsidi  energi,  antara lain:  (1)  kesalahan  inklusi  dan  eksklusi;  (2) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi barang/komoditas belum optimal; (3) nilai jual minyak mentah dunia dan nilai mata uang  rupiah  yang  tidak  stabil;  dan  (4) terdapat kemungkinan risiko keuangan akibat tidak  dilakukannya  prosedur  penyesuaian harga 3 . Pemerintah menganggarkan anggaran subsidi  sebesar  Rp.  206,9  triliun  dalam APBN 2022. Pembiayaan ini dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9  triliun  untuk  subsidi  non  energi (Kemenkeu,  2022).  Oleh  karena  itu,  sangat penting untuk menyelesaikan proses perubahan  tujuan  subsidi  dari  sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis manusia saat  ini.  Agar  subsidi  BBM  lebih  tepat sasaran,  hal  ini  harus  dibarengi  dengan kemajuan  teknologi  proses  operasional. Diperlukan  strategi  kebijakan  BBM  yang mengintegrasikan kepastian pasokan, strategi harga,  target  subsidi,  dan  mekanisme,  serta insentif.  Menurut  Laksanawan,  Irnanda., Strategic Advisor dari Pusat Kajian Teknologi  Energi  dan  Inovasi  (CENTS), untuk  mengurangi  dampak  kenaikan  harga BBM terhadap perekonomian. inflasi bermasalah  dan  perdagangan  nasional. Formulasi  kebijakan  mekanisme  penetapan harga  otomatis  (APM)  dalam  mengesahkan harga  jual  merupakan  gambaran  kebijakan BBM  yang  bisa  dipilih.  Kebijakan  formula
APM  dimaksudkan  sebagai  alat  yang  dapat menstabilkan  secara  moderat  harga  bensin (bensin  RON  95,  bensin  RON  97),  dan berbagai  jenis  solar,  dengan  mengenakan berbagai tingkat pajak penjualan dan subsidi.
Perubahan nilai jual eceran disebabkan  oleh  besaran  pajak  dan  subsidi dalam  batas  tertentu  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan  pemerintah.  Ketentuan  semacam ini diambil oleh Malaysia yang mengamankan  BBM  melalui  pemberian insentif  yang  dialokasikan  dari  pajak  yang dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebenarnya,  pemerintah  daerah  tak perlu ragu mengalokasikan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) untuk mengatasi masalah penyesuaian harga bahan  bakar  minyak  (BBM).  Apalagi, pemerintah  telah  mengeluarkan  payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan  dan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri. Pemda dapat menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran dari Menteri Dalam  Negeri,  sehingga  payung  hukumnya jelas sepanjang digunakan untuk menyelesaikan  masalah  karena  penyesuaian dalam  harga  bahan  bakar.  Realisasi  APBD masih sebesar 47 persen, padahal kontribusi APBD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah  sangat  besar.  Untuk  itu,  pemerintah daerah  dapat  menggunakan  dua  persen komponen  anggaran  dalam  APBD,  yaitu dana  transfer  umum  yang  terdiri  dari  dana bagi  hasil  (DBH)  dan  dana  alokasi  umum (DAU) untuk mengatasi permasalahan akibat penyesuaian harga BBM. Komponen anggaran  APBD  berupa  dana  2  persen merupakan  dana  transfer  umum  yang  masih berkisar  Rp.  2,17  triliun,  kemudian  belanja tidak terduga Rp16,4 (triliun) baru digunakan
Rp6,5 triliun.. Artinya, masih terdapat ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi  umum  maupun  belanja  tak  terduga provinsi, kabupaten, dan kota.
Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pemerintah  daerah  dapat  menggunakan kewenangan  kebijakan  untuk  memberikan bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang terdampak penyesuaian BBM, seperti nelayan,  tukang  ojek,  hingga  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Di  bidang perhubungan,  pemerintah  daerah  juga  dapat membantu angkutan umum yang mengalami kenaikan  tarif.  Pemerintah  Daerah  dapat membantu  UMKM  dalam  pembelian  bahan baku  yang  mengalami  kenaikan  akibat penyesuaian  harga  BBM.  Angkutan  umum juga dapat terbantu dengan menaikkan tarif, seberapa  besar  bukan  total  kenaikan  tarif, tetapi  kenaikan  tarif  yang  terjadi  dapat dibantu melalui subsidi. Selain itu, pemerintah  daerah  dapat  memanfaatkan komponen anggaran lainnya yaitu belanja tak terduga  untuk  mengendalikan  inflasi  di daerahnya  masing-masing,  seperti  kenaikan bahan  pangan.  Misalnya,  kenaikan  harga bawang  merah  dapat  membantu  biaya transportasi sehingga harga bawang merah di petani  dan  pasar  tetap  sama.  Kepala  daerah harus  mewaspadai  inflasi,  terutama  soal harga  pangan  karena  pangan  menyumbang cukup  banyak  kemiskinan  di  daerah.  Jika harga  pangan  naik,  angka  kemiskinan  di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan.
Subsidi  dan  pajak  berbanding  lurus, dimana  pemerintah  memberikan  subsidi untuk  meringankan  beban  rakyat  dari  pajak yang  dibayarkan  rakyat  tersebut  kepada pemerintah.  Dengan  kata  lain,  hubungan antara  pajak  dan  subsidi  adalah  wajib  pajak membayar  pajak  kepada  negara,  misalnya seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Pajak  Penghasilan  Badan,  maka  pajak  yang dibayarkan  kepada  negara  oleh  negara  akan digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.
yang  manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan secara langsung. oleh orang-orang. Salah satu manfaat tersebut adalah dengan fungsi pajak yaitu  fungsi  anggaran  (budgetary)  berupa pembiayaan rumah tangga negara yang dapat berupa  pembangunan  sarana  dan  prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, bantuan  kepada  masyarakat  kurang  mampu. bantuan  korban  bencana  dan  bantuan  dalam bentuk lainnya. Bantuan ini selanjutnya dapat disebut  sebagai  subsidi.  Salah  satu  sumber subsidi  negara  adalah  penerimaan  pajak negara.  Artinya,  sektor  pajak  berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan di Indonesia,  termasuk  stabilitas  harga  BBM. Dimana BBM  merupakan salah satu  subsidi yang sering diberikan oleh pemerintah.
Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Melalui  Pajak  Daerah  Dalam  Mengatasi Kenaikan Harga BBM
a. Pemerintah  Indonesia  menaikkan harga  BBM  karena  sekitar  70% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok  orang  kaya.  Subsidi  BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah karena kepemilikan kendaraan  pribadi  roda  empat  atau lebih,  yang  mempengaruhi  nilai subsidi yang dinikmatinya.
b. Salah  satu  cara  pemerintah  untuk menekan kenaikan harga BBM adalah melalui subsidi. Adanya subsidi BBM oleh pemerintah tentunya akan sangat meringankan beban masyarakat miskin. Namun subsidi BBM seringkali mengalami fenomena sasaran (mistargeting), dimana subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, yang tergolong mampu  atau  berkecukupan  dengan
penghasilan  di  atas  golongan  kurang mampu.
c. Implementasi    subsidi  BBM  oleh pemda Kabupaten/Kota teruntuk armada  terkendala  dalam  teknis pelaksanaannya,  karena  kebanyakan armada bus terutama armada angkutan barang pemiliknya kebanyakan bukan wilayahnya.
d. Selain itu, faktor nilai PAD di setiap daerah  memiliki  tingkatan  yang berbeda-beda di setiap daerah sehingga  ketika  daerah  A  misalnya memiliki  PAD  yang  cukup  besar, pengalokasian  pajak  daerah  untuk subsidi BBM menjadi tidak terbebani, sedangkan jika di daerah B pendapatan asli daerah tersebut  kecil menjadi  terbebani  dan  jika  harus ditambah beban alokasi subsidi BBM akan  sangat  terbebani  dan  akan menimbulkan  kecemburuan  sosial antar  daerah.    Adapun  kewenangan mengalokasikan pajak bagi
pemerintah  daerah  khususnya  di ranah subsidi BBM menurut Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah bukanlah  kewenangan  pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah  daerah  harus  berhati-hati,  teliti, dan  mewaspadai  inflasi,  terutama  terkait harga  pangan  karena  faktor  komoditas pangan  berkontribusi  cukup  besar  terhadap kemiskinan  di  daerah.  Jika  harga  pangan naik,  angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut juga  akan  mampu  meningkatkan  angka kemiskinan.
Pemerintah daerah dapat
menggunakan dua persen komponen anggaran  dalam  APBD,  yaitu  dana  transfer umum  yang  terdiri  dari  dana  bagi  hasil
(DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi  permasalahan  akibat  penyesuaian harga BBM. Eksistensi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,
mengamanatkan  bahwa  pemerintah  daerah juga harus mengantisipasi  dampak kenaikan harga  BBM  yang  merupakan  kebijakan pemerintah  nasional.  Sementara  itu,  negara masih menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain  yang  mengancam  stabilitas  wilayah, serta implikasi perang Rusia-Ukraina. Sehingga dibutuhkan kebersamaan pemerintah  pusat  dan  daerah  bersama-sama mengantisipasi  inflasi,  dan  mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Subsidi  BBM  seringkali  mengalami fenomena  sasaran  (mistargeting),  dimana subsidi  BBM  dinikmati  oleh  masyarakat yang  memiliki  kendaraan  roda  empat  atau lebih, yang tergolong mampu atau berkecukupan  dengan  penghasilan  di  atas golongan kurang mampu.
Implementasi    subsidi  BBM  oleh pemda  Kabupaten/Kota  teruntuk  armada terkendala  dalam  teknis  pelaksanaannya, karena  kebanyakan  armada  bus  terutama armada angkutan barang pemiliknya kebanyakan bukan wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Basuki,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008. Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode
Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empiris, Depok: Prenadamedia
Group, 2016. Kementerian  Keuangan  RI,  Buku  II  Nota Keuangan  beserta  APBN  Tahun
Anggaran 2022.
Laksanawan,  Irnanda.  “Urgensinya  Strategi Kebijakan  BBM  yang  Terintegrasi”, Media Indonesia, 5 April 2022. Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum, Penelitian  Hukum,  Vi  (Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group, 2008).

## PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,  mengamanatkan bahwa  pemerintah  daerah  juga  harus mengantisipasi dampak  kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional.