## REFORMASI SISTEM PENDATAAN WARGA NEGARA INDONESIA

## Reni Windiani dan Arif Sofianto
FISIP UNDIP – Balitbang Prov. Jateng

## ABSTRACT
Data  citizen  to  be  one  of  important  instrument  in  every  policy  and  program, because  through  the  data  can  be  discovered  potentials,  capacities  and  needs  required  in successful  development.  There  are  two  primary  problems  in  the  data  nationals  in Indonesia,  are  technically  and  substantively.  Substantially  there  are  errors  of understanding  that  the  population  data  became  a  base  for  the  rights  and  obligations  of citizens.  While  technically  there  are  two  main  problems:  First  is  data  available  from different  agencies, less valid and less reliable due to  weak systems, human resources  and the  carrying  capacity  of  the  technology.  Second,  there  is  no  interconnection  data  among government agencies resulting in inefficiency and ineffectiveness, caused by ego respective sectoral government agencies, the interests of each sector and the absence of a firm policy from  the  government.  The  various  steps  that  need  to  be  done  to  make  improvements  is  to reform  the  national  data  systems  into  a  centralized  and  integrated  with  a  firm  policy support,  human  resource  enhancement,  improved  tools  of  support,  and  interconnection policy data among government agencies.
Keywords: citizens, data collection, system reform

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Menjelang  pemilihan  legislatif  dan pemilihan  presiden  langsung  tahun  2009 yang  lalu,  sempat  terjadi  penolakan  dari beberapa kontestan terhadap Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  yang  dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan  ribuan  warga  negara  tidak mendapatkan kesempatan memberikan suara,  sementara  disisi  lain  banyak  warga negara  yang  mendapatkan  kesempatan memilih lebih dari sekali berdasarkan DPT yang  ada.  Akibat  ketidakakuratan  DPT tersebut,  banyak  warga  negara  yang kehilangan  hak  konstitusionalnya  untuk terlibat dalam pemilu.
Kekisruhan juga terjadi pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).  BLT  diperuntukkan  bagi  warga miskin  yang  ditetapkan  berdasarkan  data dan  usulan  dari  wilayah  masing-masing,
yaitu  RT,  RW  dan  Desa/Kelurahan. Banyak  warga  yang  sesuai  ketentuan berhak  mendapatkan  BLT,  ternyata  tidak mendapatkan,  sebaliknya  warga  yang semestinya bukan penerima BLT, mendapatkan  bagian  dana  BLT.  Selain karena  data  yang  tidak  sesuai  kondisi sebenarnya, berbagai pihak juga memprotes  pemerintah  yang  menetapkan penerima BLT pada tahun 2009 berdasarkan  data  tahun  2005  yang  jelas tidak up to date .
Kasus  lain  adalah  banyak  warga miskin  yang  seharusnya  memperoleh fasilitas  asuransi  kesehatan  masyarakat miskin (Askeskin) tidak dapat memperoleh haknya  karena  persoalan  adminsitrasi. Kebanyakan  dari  mereka  ditolak  karena tidak  terdaftar  sebagai  warga  miskin  atau tidak memiliki KTP. Persoalan adminsitrasi  ini  menjadi  masalah  serius bagi warga negara, yang karena
keterbatasannya  dan  kondisinya  tidak mampu  memperoleh  layanan  administrasi pemerintah.  Sehingga  akibatnya  tidak dapat  memperoleh  hak-haknya.  Persoalan lain  dari  kasus  tersebut  adalah  bahwa otoritas  RT,  RW,  Desa,  Kelurahan, Kecamatan  maupun  Puskesmas  lebih  kuat dan dominan dibandingkan dengan konstitusi  yang  menjamin  setiap  warga negara  mendapatkan  haknya.  Hak  dan kewajiban  warga  negara  ditentukan  oleh dokumen  dministrasi,  sedangkan  yang terjadi,  pelayanan  administrasi  masih kurang  baik,  yang  akhirnya  menghambat warga  negara  memperoleh  hak  serta melaksanakan kewajibannya pada negara.
Terlepas  dari  permasalahan  politis, ketiga  contoh  diatas  hanyalah  sebagian gambaran  bahwa  pengelolaan  data  warga negara di Indonesia belum berjalan dengan baik.  Sebagaimana  disampaikan  oleh Kepala  Arsip  nasional,  Djoko  Utomo bahwa kekisruhan DPT dan BLT dikarenakan  data  kependuduk  tidak  benar, serta pengelolaan arsipnya tidak baik. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan kerugian baik secara politis, sosial maupun finansial  karena  adanya  kebijakan  yang tidak  efektif  dan  penggunaan  sumberdaya yang kurang efisien. Data yang ada kurang menunjukkan  kondisi  sebenarnya,  serta dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai instansi untuk melakukan pendataan, kurang memberikan hasil yang maksimal.
Dampak dari buruknya pengelolaan data  warga  negara  tersebut  cukup  luas. Selain  potensi  terabaikannya  hak-hak warga  negara  sesuai  kontitusi  dan  aturan perundangan-undangan  yang  berlaku,  data yang  kurang  baik  juga  kurang  dapat menopang kebijakan pembanggunan kedepan,  bahkan  dapat  menyesatkan.
Fungsi-fungsi pelayanan pemerintah
kurang  dapat  berjalan  dengan  efektif  oleh karena tidak ada panduan data yang benar- benar akurat.
Di  negara-negara  maju,  data  warga negara  merupakan  bahan  pertimbangan yang  cukup  penting  untuk  menetapkan kebijakan  pemerintah,  baik  penetapan subsidi,  pajak,  maupun  proses  politik seperti  pemilu.  Pada  saat  ini  memang Indonesia belum bisa sepenuhnya mengikuti  tata  administrasi  sebagaimana negara-negara  maju  dengan  dukungan sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang memadai,  namun  bukan  berarti  tidak  bisa mencoba  menjadi  lebih  baik.  Di  negara manapun,  data  warga  negara  yang  akurat dan  meyakinkan  sangat  diperlukan  untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan baik.
Dengan data yang kurang memadai atau  kurang  akurat,  sangat  sulit  bagi pemerintahan  suatu  negara  menerapkan kebijakan yang benar-benar efektif terhadap warga negaranya. Kebijakan yang tidak efektif ini tentunya akan menghambat pembangunan negara tersebut.  Padahal  dalam  dua  dasawarsa terakhir, pemerintahan terutanma di negara-negara  berkembang  dituntut  untuk dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik dengan
prinsip “ good governance ”yang  menjamin  terwujudnya hak  dan  kewajiban  warga  negara  dengan baik.
Oleh  karena  itu,  menjadi  relevan ketika data warga negara yang baik sebagai dasar  penetapan  kebijakan  pemerintah yang efektif merupakan  bagian dari wujud penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik atau  “ good  governance ”.    Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Indonesia  perlu melakukan  evaluasi  terhadap  pendataan warga  negara  selama  ini,  sehingga  dapat memperbaiki  efektifitas  dan  efisiensi pelayanan  publik  dan  menjamin  hak-hak kontitusional warga negaranya.
Kondisi tersebut di atas, memunculkan  pertanyaan  apakah  yang menjadi  problem  utama  dalam  sistem pendataan  warga  negara  di  Indonesia  saat
ini?  serta  langkah  apa  saja  yang  perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pendataan  warga  negara  tersebut?  Artikel ini mencoba untuk membahas dan menjawab dua pertanyaan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA A.  Administrasi  Warga Negara
Dalam  terminologi  ilmu  politik, salahsatu unsur negara adalah rakyat, yang menurut  Oppenheim  (dalam  Sahid  G  : 2009),  merupakan  kumpulan  manusia  dari kedua  jenis  kelamin  yang  hidup  bersama dalam suatu masyarakat, meskipun berasal dari  keturunan  yag  berlainan,  kepercayaan yang  berlainan  dan  warna  kulit  berlainan. Menurut  Sahid  Gatara  (2009),  Rakyat secara  sempit  diartikan  sebagai  semua orang yang berdian diri dalam suatu negara atau  menjadi  penghuni  negara.  Rakyat dibedakan  atas  penduduk  dan  bukan penduduk  serta  warga  negara  dan  bukan warga negara. Penduduk ialah semua orang yag  berdiam  diri  atau  berdomisili  di  suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah mereka  yang  ada  dalam  wilayah  negara tetapi  tidak  bermaksud  berdiam  diri  atau bertempat  tinggal  di  negara  tersebut, seperti  wisatawan.  Warga  negara  ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan  anggota  dari  suatu  negara beserta  hak  dan  kewajibannya.  Yang dimaksud  bukan  warga  negara  ialah mereka  yang  bukan  bagian  dari  suatu negara  dan  disebut  orang  asing.  Tidak semua  warga  negara  adalah  penduduk, karerna  sebagian  dari  mereka  bekerja (TKI)  atau  sekolah  di  luar  negeri.  begitu juga,  tidak  semua  penduduk  adalah  warga negara.  Perbedaan  status  antara  penduduk dan  bukan  penduduk  serta  warga  negara dan  bukan  warga  negara  menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban.
Sesuai dengan UUD 1945
(Amandemen  ke  IV)  pasal  26,  yang disebut  warga  negara  adalah  orang-orang bangsa  Indonesia  asli  dan  oran-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang  sebagai  warga  negara.  Sedangkan penduduk  ialah  warga  negara  Indonesia dan  orang  asing  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia.    Sehingga  ada  perbedaan substansi antara warga negara dan penduduk,  yaitu  data  penduduk  hanya berimplikasi  administratif,  sedangkan  data kewarganegaran berimplikasi pada hak dan kewajiban  seseorang  terhadap  negara. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya, (2) Tiap-tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta  dalam  upaya  pembelaan  negara. Dalam  pasal  28,  warga  negara  dijamin kemerdekaannya  untuk  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Sampai saat ini, di Indonesia belum ada  pembedaan  konsep  mengenai  data warga  negara  dan  data  penduduk.  Dalam praktek adminsitrasi publik, data kependudukan  selalu  dipandang  sama dengan  data  warga  negara,  sehingga seringkali  hak-hak  konstitusional  warga negara  terabaikan  hanya  karena  persoalan administrasi kependudukan. Saat ini Indonesia  mengenal  konsep  administrasi kependudukan  yang  terbagi  menjadi  3 urusan,  yaitu, pertama adalah  pendaftaran penduduk, kedua pencatatan  sipil,  dan ketiga pengelolaan  dan  penggunaannya.
Sekitar 32 instansi
pemerintah megeluarkan kartu atau identitas penduduk yang  berbeda-beda,  seperti  KTP,  NPWP, SIM,  Pasport  dan  lain-lain.  Pendaftaran penduduk  menurut  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  1999 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk, bahwa Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau  pencatatan  data  penduduk  beserta perubahannya,  perkawinan,  perceraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbitan  nomor  induk  kependudukan, nomor  induk  kependudukan  sementara, kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk  dan akta  pencatatan  penduduk.  Pengertian penduduk  menurut  aturan  tersebut  adalah setiap Warga Negera Indonesia (selanjutnya  disingkat  WNI)  dan  Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA)  pemegang  ijin  tinggal  tetap  di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedangkan  pencatatan  sipil  artinya adalah  pencatatan  status  sipil  seseorang. misalnya pencatatan atas kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, kematian, Istilah "Catatan Sipil" sudah ada sejak  masa  kolonial  sebagai  pertanda  atas status  hak  sipil  warga  negara.  dalam terminologi  administrasi  publik,  konsep Catatan  Sipil  paling  dekat  dengan  konsep data  warga  negara,  karena  menyangkut status  yang  terkait  hak  dan  kewajiban warga negara.
Sebagaimana  disebutkan  diawal,
selama  ini  terjadi  kerancuan  antara pendaftaran  penduduk  dan  catatan  sipil warga negara. Untuk menghindari
kerancuan,  pemerintah  mengeluarkan  UU 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.  Dalam  pasal  1  ayat  1 ditegaskan bahwa Administrasi Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor  lain.  Yang  dimaksud dengan  Penduduk  adalah  Warga  Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di  Indonesia. Sedangkan warga  negara    adalah  orang-orang  bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang  disahkan  dengan  undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
Kemajuan  dalam  UU  23/2006 adalah adanya Nomor
Induk Kependudukan  (NIK)  yang  merupakan suatu  nomor  identitas  Penduduk  yang bersifat  unik  atau  khas,  tunggal  dan melekat  pada  seseorang  yang  terdaftar sebagai  Penduduk  Indonesia.  Kedepan, NIK diarahkan kepada  identifikasi  tunggal bagi  setiap  Penduduk.  UU  tersebut  juga mengatur tentang penertiban data kependudukan dan koordinasi antar instnasi  pemerintah  sebagaimana  diatur dalam pasal 5. namun kelemahan mendasar UU  23/2006  tetap  tidak  memisahkan secara  substansial  antara  NIK  sebagai nomor induk kependudukan dengan nomor induk warga negara.
Berbagai  pengalaman  mengenai carut marut data warga negara, pemerintah mulai  merintis  kesatuan  identitas  dalam Konsep Single  Identity  Number (SIN) SIN merupakan suatu nomor yang berfungsi  sebagai  identitas  warga  negara yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.  Diharapkan  dengan  SIN, problem  data  penduduk,  pencatatan  sipil dan  kewarganegaraan  tidak  menemui kendala.

## B. Good Governance
Menurut  Sofian  Efendi,  istilah Governance diperkenalkan  oleh  Presiden Amerika  Serikat  ke-27,  yaitu  Wodrow Wilson. Governance berbeda  dengan government . Government atau  pemerintah bisa  diartikan  sebagai  penyelenggara pemerintahan  suatu  negara  yang  me- megang  otoritas.  Sedangkan governance dapat  diterjemahkan  kedalam  bahasa Indonesia  sebagai  tata  pemerintahan, penyelenggaraan  pemerintahan,  pengelola- an  pemerintahan  atau  kepemerintahan, yang  tidak  hanya  menyangkut  wilayah pemerintah,  tetapi  juga  masyarakat  dan
sektor  swasta.  Sebagaimana  disampaikan oleh  J.S.  Edralin  (dalam  Yeremias  T Keban).  “ Governance ”  adalah  terminologi pengganti  “ government ”.  Paradigma  ini
merupakan pergeseran peranan
pemerintah  sebagai  pemberi  pelayanan menjadi fasilitator. Fokus perhatrian
“ governance ”  adalah  perbaikan  kinerja atau kualitas.
Good governance diartikan sebagai kepemerintahan yang baik (Sofyan Efendi),  penyelenggaraan  pemerintahan yang amanah (Bontoro), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung- jawab  (LAN  RI).  Dalam  arti  sempit, good governance sering  diartikan  sebagai clean governance ,  yaitu  penyelenggaraan  negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana ditetapkan dalam UU. No. 28 Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Perbincangan good governane menjadi  kian  marak  ketika  lembaga- lembaga  donor  internasional  merasa  gerah dengan berbagai kebobrokan pemerintahan negara  berkembang,  sehingga  dengan banyaknya  korupsi,  bantuan  yang  mereka berikan  tidak  bisa  berfungsi  dengan  baik. Untuk  menjaga  agar  bantuan  lembaga- lembaga  donor  tersebut  digunakan  dengan baik,  agar  terdapat  jaminan  hasil  yang memuaskan dan pengembalian yang lancar,  maka good  governance menjadi syarat  bagi  negara-negara  berkembang untuk mendapatkan bantuan dana.
Sebagaimana sejarah
good governance diatas,  berbagai  lembaga donor  memiliki  berbagai  macam  indikator (Yeremias). Beberapa lembaga multilateral seperti  JICA,  OECD,  GTZ  mentapkan indikator  berupa:  1)  demokrasi,  desen- tralisasi,  dan  peningkatan  kemampuan pemerintah;  2)  hormat  terhadap  hak  asasi manusia  dan  kepatuhan  terhadap  hukum yang  berlaku;  3)  partisipasi  rakyat;  4) effisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam
pemerintah  dan  administrasi  publik;  5) pengurangan anggaran militer; dan (6) tata ekonomi  yang  berorientasi  pasar.  PBB memberikan indikator berupa 1) kemampuan yang cukup untuk melaksanakan  kebijakan  dan  fungsi-fungsi pemerintah,  termasuk  sistim  administrasi publik  yang  efektif  dan  responsif;  2) akuntabilitas  dalam  kegiatan  pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;  (3)  partisipasi  dalam  proses demokrasi,  dengan  memanfaatkan  sumber informasi  dari  publik  dan  dari  swasta;  (4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;  dan  (5)  komitmen  terhadap kebijakan  ekonomi  yang  berorientasi kepada pasar.
Bank  Dunia  menetapkan  indikator (1)  akuntabilitas  politik,  dengan  menguji tingkat  penerimaan  masyarakat  terhadap kepemimpinan  seorang  eksekutif  dengan menetapkan  sistim  pemilihan  dan  batas waktu menduduki jabatan; (2) bebas untuk berkumpul dan partisipasi seperti di bidang keagamaan,  asosiasi  profesi,  relawan  dan media; (3) jaminan hukum seperti kesamaan  perlakuan  hukum,  perlindungan dari  campur  tangan  luar,  eksploitasi terhadap  lingkungan;  (4)  akuntabilitas birokrasi,  yaitu  menciptakan  sistim  untuk memonitor  dan  mengontrol  kinerja  dalam kaitannya  dengan  kualitas,  inefisiensi,  dan pengrusakan sumberdaya, dan transparansi dalam  manajemen  keuangan,  pengadaan, akunting,  dan  pengumpulan  sumber  dana; (5)  ketersediaan,  validitas,  dan  analisis informasi;  dan  (6)  manajemen  sektor publik yang efektif dan efisien. Sedangkan UNDP memberikan indktator (1) desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan  keputusan  di  tingkat  lokal, dengan menekankan perbaikan nilai efisiensi,  mempromosikan  keadilan  dalam pelayanan  publik,  peningkatan  partisipasi di  bidang  ekonomi  dan  politik;  dan  (2) kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat.
Dalam  UU.  No.  28  Tahun  1999 tentang  penyelenggaraan  negara  yang bersih  dan  bebas  KKN,  ditetapkan  asas- asas  umum  penyelenggaraan  negara  yang terdiri  dari  asas  kepastian  hukum,  asas tertib  penyelenggaraan  negara,  kepenting- an  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas  dan  akuntabilitas.  Lebih lanjut, sesuai konsep LAN, terdapat 3 kaki penyangga good governance , yaitu economic governance , political governance dan administrative governance .  Pendataan  warga  negara merupakan ranah administrative governance ,  yang  memiliki  implikasi politik dan ekonomi. Administrative governance adalah  sistem  implementasi kebijakan yang  melaksanakan  sektor publik  secara  efisien,  tidak  memihak, akuntabel dan terbuka (Sahid G : 2009).

## C. Reformasi Birokrasi
Birokrasi  adalah  alat  negara  dan pemerintahan  yang  bersentuhan  langsung dengan  pelayanan  pada  publik,  oleh karenanya  efektivitas  kinerja  birokrasi mutlak  dibutuhkan.  Selama  ini  citra birokrasi dimata masyarakat buruk. Keluhann  masyarakat  terhadap  pelayanan birokrasi  pemerintah  oleh  aparat  antara lain  :  memperlambat  proses  pemberian ijin;  mencari  berbagai  dalih  seperti kekuranglengkapan  dokumen  pendukung ,keterlambatan  pengajuan  permohonan; alasan kesibukan melaksanakan tugas lain; sulit dihubungi; serta senantiasa memperlambat  dengan  menggunakan  kata “sedang diproses”.
Secara akademis kondisi sakit yang diderita  birokrasi  adalah  dikarenakan penerapan  prinsip  –  prinsip Old  Public Administration yang  dirumuskan  oleh Weber  dimana  negara  adalah  faktor  yang sangat  dominan  dan  mutlak.  Segala keputusan berjalan secara top-down , dengan  model  yang  hierarkhis  piramida, diamana  masyarakat  nyaris  tidak  memiliki
peran di dalamnya.
Old  Public  Administration ini kemudian  dikoreksi  oleh  David  Osborne dan Ted Gaebler (1992) dengan memberikan  saran    untuk  merubah  sistem hirarkis  dalam  birokrasi  menjadi  birokrasi yang memperhatikan partisipasi, kerja tim, dan  kontrol  rekan  kerja  ( peer  group ), bukan  lagi  dominasi  atau  kontrol  atasan. Osborne dan Gaebler mengemukan sepuluh  prinsip reinventing  government yaitu  :  mengembangkan  kompetisi  antar penyedia layanan, memberdayakan masyarakat  dalam  mengontrol  birokrasi, berorientasi  pada outcomes (bukan input ) dalam  mengukur  kinerja,  dikendalikan oleh  misi,  bukan  oleh  regulasi  dan kewenangan, mendefinisikan klien sebagai pelanggan  dan  memberikan  pilihan  pada mereka,  mencegah  masalah,  memperoleh uang/pendapatan bukan semata membelanjakan,
mendesentralisasikan otoritas  dan  mengembangkan  manajemen partisipatif,  memprioritaskan  mekanisme pasar,  mengkatalisasi  semua  sektor  bukan semata menyediakan pelayanan.
Konsep  Osborne  dan  Geabler  yang menggunakan pendekatan pasar dan manajemen swasta untuk mengelola negara ini,  kemudian  dikritisi  oleh  Janet  V. Denhardt  dan  Robert  B.  Denhardt  dalam karya  mereka The  New  Public  Service, Serving, not Steering yang mengemukakan pentingnya  peran  masyarakat  dalam  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Denhardt &  Denhardt  merumuskan  pendapatnya dalam  tujuh  prinsip  utama  yaitu  :  (1) melayani  masyarakat,  bukan kostumer, (2) menemukan  keinginan  publik,  (3)  lebih menghargai nilai – nilai kewarganegaraaan dibandingkan  nilai  kewirausahaan,  (4) berfikir strategis, bertindak demokratis, (5) mengetahui  bahwa  akuntabilitas  tidaklah sederhana, (6) melayani daripada mengarahkan, dan (7) menghargai masyarakat,  bukan  hanya  produktifitas. Masyarakat  hendaknya  berpartisipasi  aktif
dilibatkan  dalam  tata  kelola  pemerintahan yang baik.
Perubahan paradigm pelayanan publik tersebut memang mutlak diperlukan dikarenakan  pengaruh  globalisasi,  per- dagangan  bebas,  teknologi,  perkembangan politik  internasional  serta  demokratisasi. Perubahan  paradigm  tersebut  membutuh- kan  reformasi  birokrasi    sebagai  langkah awal  serta  prioritas  dalam  pembangunan. Birokrasi  menjadi  sektor  pembangunan ( administrative  development )  sekaligus menjadi  instrumen  penting  pembangunan ( development  administration ).    Reformasi birokrasi  di  negara  berkembang  biasanya dilakukan  melalui  dua  strategi  yaitu  :  (1) merevitalisasi  kedudukan,  peran,  dan fungsi  kelembagaan  yang  menjadi  motor penggerak  reformasi  administrasi,  dan  (2) menata kembali sistem administrasi negara baik  dalam  struktur,  proses,  sumber  daya manusia  (PNS)  serta  relasi  antara  negara dan masyarakat. (Eko Prasojo, 2007).
Reformasi  birokrasi  di  Indonesia paling tidak sudah dimulai dengan diterbitkannya  Undang-undang,  Peraturan Pemerintah,  serta  Surat  Edaran  oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yaitu antara lain : Peraturan Pemerintah  Nomor.  8  Tahun  2003  guna penataan  kelembagaan  dan  penyederhana- an;  UU  Nomor  43  tahun  1999,  PP  Nomor 12  tahun  1999,  SE  Men  PAN  Nomor  37 tahun  2002  guna  peningkatan  kapasitas SumberDaya Manusia aparatur; UU
Nomor  28  tahun  1999  guna  pencegahan dan  pemberantasan  Kolusi  Korupsi  dan Nepotisme; serta dilakukan Pengembangan Pelayanan Prima.

## PEMBAHASAN A. Problem Pendataan Warga Negara
Sebagaimana  disinggung  sebelum- nya,  berbagai  kasus  terkait  pendataan penduduk dan warga negara, telah mengakibatkan  sebagian  warga  negara Indonesia  kehilangan  hak  konstitusional,
hak  politik,  ekonomi,  maupun  sosial  yang seharusnya  dipenuhi  oleh  negara.  Warga negara  tidak  bisa  mendapatkan  BLT, asuransi  kesehatan  maupun  bantuan  sosial lainnya hanya karena tidak memiliki KTP. KTP sebagai instrumen pendataan penduduk  juga  berfungsi  sebagai  dasar menentukan pencatatan sipil, seperti pengurusan  akta  nikah,  NPWP  dan lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KTP sebagai  instrumen  pendataan  penduduk, berfungsi  juga  sebagai  identifikasi  warga negara.  Dengan  demikian,  ada  kekeliruan secara substansial bahwa terdapat perbedaan  antara  pendataan  penduduk serta  pencatatan  sipil  sesuai  ketentuan dalam UU 23/2006.
Sedangkan  secara  teknis  beberapa permasalahan  sering  terjadi  di  berbagai sektor  dan  tingkatan.  Sebagai  contoh, dalam  pemilu  2009,  akurasi  data  pemilih dalam  DPT  menemui  kendala  yaitu  hanya 39,5% Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang  akurat,  67,9%  nama  pemilih  yang akurat  dan  77,1%  jenis  kelamin  akurat. Untuk tanggal lahir, hanya 58,8% penulisan  yang  akurat,  dan  hanya  68,6% yang  menuliskan  alamat  dengan  akurat. Artinya  data  DPT  selebihnya  tidak  sesuai dengan kondisi sebenarnya, padahal pemerintah  telah  mengeluarkan  dana sekitar  Rp.  1  trilyiun  kegiatan  tersebut. Menurut  kepala  Arsip  Nasional  RI, kekisruhan tersebut didasari oleh lemahnya akurasi  sistem  data  kependudukan.    DPT yang  dimulai  dari  tingkat  dusun  oleh  RT dan  kepala  dusun,  kemudian  RW  dengan dibantu  oleh  petugas  lapangan  (PPS) menemui  kendala  rendahnya  kualitas  data dan lemahnya SDM.
Selain kurang akurat, berbagai data dari  sumber  yang  berbeda  juga  kurang meyakinkan, karena antar instansi berbeda. Sebagai  contoh  data  yang  disusun  oleh BPS  berbeda  dengan  data  yang  disusun oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional walaupun  dengan  obyek  dan  waktu  yang
perissi  sama.  Lebih  memprihatinkan  lagi, data  dalam  satu  instansi  yang  sama  juga berbeda.  Sebagai  contoh,  data  antara Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Tengah,  berbeda  dengan  data  BPS  Kota Semarnag, dengan obyek yang sama.
Kasus lain misalnya data kemiskinan,  tergambar  perbedaan  antara hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas)  dengan  BPS.  Pada  tahun  2006 data  Susenas  menyebutkan  bahwa  jumlah penduduk  miskin  di  kota  dan  desa  di Jateng  adalah  6.533.000  jiwa  atau  sekitar 19,8%  pada  2005,  dan  naik  menjadi 6.556.000  jiwa  pada  2006  atau  sekitar 20,4%.  Sedangkan  menurut  BPS,  pada tahun  yang  sama  menunjukkan  angka 20,5% dan 22,2%.
Perbedaan data-data tersebut memang  terjadi  karena  berbagai  sebab, bisa  karena  waktu  pengambilan  yang berbeda, kriteria berbeda maupun kurangnya koordinasi, atau adanya manipulasi untuk penetingan tertentu. Satu sisi  perbedaan-perbedaan  tersebut  tidak terlalu  mengganggu  dan  dianggap  wajar, akan tetapi sesungguhnya banyak kerugian yang muncul akibat ketidaksinkronan data- data  tersebut,  mislanya  kebijakan  yang kurang  tepat,  anggaran  yang  terlalu  besar, karena masing-masing
instansi
mengeluarkan  dana  untuk  pekerjaan  yang sama.
Saat ini di Indonesia setidaknya ada 32  instansi  yang  mengeluarkan  nomor identitas dan merekam data kependudukan. Masing-masing nomor berbeda, tergantung kepentingan  instansi  yang  mengeluarkan. Sistem  informasi  yang  dibangun  oleh masing-masing  instansi  tidak  terkait  satu sama lainnya. Replikasi data dan informasi kependudukan tidak terhindarkan, sehingga  terjadi  inefisiensi  penggunaan sumberdaya. Kekurangan  lain  dari  banyaknya nomor  identitas  warga  tersebut  adalah besarnya kemungkinan korupsi dan
manipulasi  sebagai  akibat  pendataan  yang tidak terintegrasi. Seseorang bisa memiliki berbagai identitas untuk berbagai keperluan  yang  dapat  merugikan  negara, seperti  penggelapan  uang  negara  atau menghindari pajak penghasilan.
Berbagai  usaha  telah  dilakukan, antara lain memperkenalkan konsep Single Identity  Number (SIN).  SIN  merupakan suatu  nomor  unik  yang  seyogyanya diintegrasikan  dalam  satu  kartu  identitas seorang  warga.  SIN  dan  kartu  identitas akan  membentuk  database  kependudukan nasional yang dapat menjadi referensi satu- satunya  untuk  berbagai  aplikasi  pelayanan publik.  Pengalaman  berbagai  negara  lain dalam  menerapkan  SIN  dan  membangun database  kependudukan  nasionalnya  dapat dijadikan  sebagai  referensi.  Sumberdaya teknologi, anggaran, dan manusia merupakan kunci keberhasilan terbentuknya database kependudukan nasional.  Diharapkan  dengan  penataan tersebut, kemungkinan terjadinya pengabaian  terhadap  hak  dan  kewajiban warga negara dapat dihindari, kemungkinan korupsi juga dapat diperkecil serta kerugian finansial dapat dikurangi. Di berbagai  negara,  sistem  tersebut  telah berhasil diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya.

## B. Pengalaman Berbagai Negara
Di  Malaysia,  identitas  penduduk berupa MyKad yanng merupakan government  multi-purpose  card ,  yaitu kartu  berupa  chip  yang  menyimpan  data identitas  warga,  surat  izin  mengemudi, kartu  ATM,  catatan  medis,  dan  lainnya. Kartu  tersebut  diberikan  sejak  berusia  12 tahun,  dan  untuk  usia  dibawah  12  tahun diberikan  MyKid  yang  fungsinya  sama dengan  akte  kelahiran.  Nomor  identitas warga  terdiri  dari  12  digit  yaitu  enam angka pertama menyatakan tanggal kelahiran,  dua  nagka  merupakan  tempat kelahiran,  kemudian  kelompok  etnis,
golongan  darah  dan  agama,  serta  jenis kelamin.  MyKad  ini  disahkan  oleh  5 kementerian sesuai otoritasnya.
Di  Thailand  ada smart  ID  Card yang  bersi  informasi  nama  pemegang kartu,  alamat,  tanggal  kelahiran,  agama, kebangsaan, golongan  darah, catatan medis, gambar biometrik,  nama orang tua, status  menikah,  asuransi  kesehatan,  detail izin  mengemudi,  data  perpajakan  dan lainnya.
Di  Jerman,  kartu  identitas  disebut Personalausweis yang  diberikan  semenjak usia 16 tahun dan memiliki masa berlaku 5 tahun,  setelah  berumur  26  tahum,  kartu berlaku  selama  10  tahun  dan  setelah  60 tahun, kartu diberikan seumur hidup. Kartu ini  mirip  KTP,  tetapi  menggunakan teknologi  Informasi  dan  data  terkoneksi antar  daerah.  Kartu  ini  dikelola  oleh sebuah lembaga khusus.
Identiitas warga di Amerika Serikat disebut Social  Security  Number (SSN) yang  merupakan  kartu  untuk  semua aktifitas  kependudukan.  SSN  diberikan kepada  mereka  yag  berusia  15  tahun keatas.  SSN  berisi  semua  data  warga negara,  berfungsi  sebagai  kartu  penduduk, jaminan sosial, nomor pajak, asuransi, SIM dan  lainya.  SSN  terdiri  dari  9  digit  yang menujukk\an  area/letak  georgrafis,    latar belakang  etnis  seseorang  dan  nomor  seri penduduk.  Di  Inggris,  warga  negara memiliki  Kartu  Identitas  Nasional  Inggris yang  berisi  data  nama  lengkap,  tempat tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  alamat,  ciri fisik  seseorang,  semua  nomor  identitas, seperrti  SIM,  pasport,  asuransi,  dll,  serta data  lain  terkait  status  sipilnya.  Kartu tersebut  terhubung  ke  pusat  data  nasional ( National Identity Register ) yang
terkoneksi ke semua instansi pemerintah.

## C.  Reformasi Pendataan Warga Negara Indonesia
Melihat  berbagai  contoh  diatas, sudah  saatnya  bagi  Indonesia  untuk
memikirkan  reformasi  data  warga  negara yang  terpusat  dan  terintegrasi.  Ada  suatu instansi  yang  diberi  wewenang  untuk mengelolanya  yang  terkoneksi  dengan instansi  lain.  Sehingga  perubahan  status yang diberikan oleh satu instansi pemegang  otoritas  suatu  urusan,  langsung bisa  dikomunikasikan  kepada  pengelola data  warga  negara  tersebut.  Hal  tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah, menjadi suatu upaya pemcapaian good governance karena dapat menghemat  waktu,  biaya,  fasilitas,  dan sumberdaya.  Pekerjaan  yang  sama  tidak perlu dilakukan oleh banyak instansi, hasil pekerjaan suatu instansi, dapat dimanfaatkan  oleh  instansi  lainnya.  Untuk itu, hal terpenting yang perlu dipersiapkanadalah adanya dukungan kebijakan  dan  regulasi  untuk  mewujudkan reformasi  data  warga  negara  secara nasional  sebagai  upaya  pencapaian good governance.
Indonesia memang negara yang besar dengan  rakyat  yang  begitu  beragam, dengan  sekitar  17  ribu  pulau,  300  suku bangsa  dan  250  juta  jiwa,  memang  sangat sulit mewujudkan administrasi kependudukan  yang  ideal.  Warga  negara tersebar  mulai  dari  kota  hingga  pelosok, dengan  latar  belakang  budaya  beragam, pendidikan  yang beragam, memang cukup sulit  mewujudkan  konsep  tersebut.  Akan tetapi,  sejalan  dengan  otonomi  daerah, pemerintah daerah berlomba-lomba memberikan  pelayanan  terbaik  melalui dukungan  perangkat  teknologi  dan  sistem yang  canggih  menggunakan  perangkat teknologi  informasi  dan  SDM  profesional. Dengan  demikian  Indonesia  sebetulnya memiliki  potensi  yang  cukup  besar  yang tersebar  di  banyak  daerah  dan  instansi, sayangnya,  sampai  saat  ini  terkendala  ego sektoral dan wilayah.. Menurut
data Kementerian
Kominfo, saat ini di  Indonesia saat ini ada
37 departemen dan 24 lembaga pemerintah non  departemen,  32  propinsi  dan  317 pemerintah  kabupaten/kota  yang  telah membangun Sistem data berbasis teknologi informasi sesuai sektor dan bidang masing- masing. Masing-masing memiliki kebijakan,  program  dan  anggran  sendiri. sebagai  contoh,    KPU  melaksanakan  P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) untuk mengitung jumlah  pemilih  dalam  Pemilu  dengan biaya  tidak  kurang  Rp  1  triliun.  Semetara Bappenas,  BPS  dan  pemerintah  daerah juga  memiliki  data  mereka  sendiri  dengan anggaran sendiri. Instansi tersebut melakukan  pendataan  untuk  kepentingan tugas  mereka  sendiri,  walaupun  obyeknya sama. Hasil yang berbeda dan tidak akurat menjadikan berbagai kebijakan pemerintah juga  tidak  sinkron  antar  instansi,  tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Akan lebih efisien dan bermanfaat apabila sumberdaya tersebut dikelola secara terpusat dan saling terhubung,  sehingga  hasil  kerja  satu instansi  bisa  dipergunakam  instansi  lain sehingga menghemat anggaran.
Saat ini pemerintah sedang menjajaki  sebuah  konsep  pendataan  yang lebih  efisien,  yaitu  melalui  sistem Single Identitiy Number (SIN). Dengan sistem ini, setiap  warga  negara  memiliki  satu  nomor pengenal  atau  nomor  yang  berisi  berbagai informasi  mengenai  status  seseorang  dan berkaitan  dengan  hak  dan  kewajibannya sebagai  warga  negara.  SIN  berisikan  data yang menujukkan status sipil serta administrasi kependudukan. Sehingga dalam SIN terkandung informasi mengenai nama,  kelahiran,  tempat  lahir,  pendidikan, alamat, pekerjaan, nomor paspor, Surat Ijin Mengemudi,  NPWP,  status  perkawinan dan lainnya.
Data  yang  terintegrasi  ini  sangat diperlukan  karena  pada  dasarnya  terdapat saling  ketekaitan  antar  instansi,  misalnya NPWP  akan  ditentukan  oleh  alamat seseorang  yang  tertuang  dalam  KTP,
sehingga  perlu  ada  keterkaitan  data  antara pemerintah  daerah  dalam  administrasi pendududuk  dan  Departemen  Keuangan dalam  administrasi  pajak.  Contoh  lain adalah  hampir  semua  nomor  identitas warga negara, seperti paspor dan SIM akan mencantumkan alamat sesuai KTP. Dengan  demikian,  kebutuhan  terhadap interkoneksi data memang diperlukan.
Memang  tidak  dipungkiri  ada berbagai  kendala  dalam  upaya  reformasi data  kewarganegaraan. Pertama adalah masalah kebijakan.
Masing-masing instansi  pemegang  otoritas  urusan  masih enggan  melakukan  integrasi  kerja  dengan instansi lainnya, karena persoalan adminsitratif. Konkretnya, berbagai instansi tidak ingin kehilangan sumberdana untuk  melakukan  pendataan  tersebut  jika nantinya diterapkan sistem pendataan yang terpusat.  Namun  yang  paling  menentukan adalah  bagaimana  pemerintah  bisa  secara tegas  mengeluarkan  peraturan  mengenai sistem pendataan yang terpusat tersebut.
Kedua ,  sistem  pendataan  terpusat masih  terganjal  oleh  sistem  birokrasi administrasi  kependudukan.  Sebagaimana disaampaikan  Samodra  Wibawa  (2009), bagi  pejabat/aparat  pemerintah,  sistem birokrasi  tradisional  saat  ini  merupakan sumber  penghasilan  yang  memadai  bagi mereka. Memangkas sistem dan menciptakan  yang  lebih  efisien,  sama  saja mengurangi pendapatn mereka.
Ketiga , persoalan mengenai otoritas dan pihak yang bertanggungjawab terhadap  data.  Sistem  pendataan  di Indonesia  berjalan  sendiri-sendiri  mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,  provinsi  dan  nasional. Secara sektoral juga terpisah antara urusan fiskal,  kepolisian,  hukum  dan  sosial. Sistem data terpusat menjadi sulit diterapkan  jika  tidak  ada  kesepakatan masing-masing satkeholder menegnai batas-batas otoritasnya. Contoh data mengenai  perceraian,  bagi  yang  beragama
Islam hanya  tercatat  sampai  KUA, sedangkan kantor catatan sipil (pemerintah daerah)  tidak  memiliki,  karena  otoritasnya bukan  untuk  itu.  Contoh  lain  adalah  data perpindahan warga, pindahnya warga tidak serta  merta  dikonfiormasi  oleh  pemerintah daerah  kepada  berbagai  instansi,  sehingga sangat  dimungkinkan  adanya  pendataan ganda. Sangat banyak kita temui misalnya, alamat  pada  KTP  tidak  sama  dengan alamat  pada  SIM.  Hal  ini  terjadi  karena masing-masing  intansi  memiliki  sistem birokrasi adminsitrasi yang hanya terkonsentrasi  pada  urusan  sendiri,  tidak berbagi  data  administrasi  dengan  instansi lain yang saling berkaitan.
Keempat , keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, teknologi maupun  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki pemerintah sebagai akibat kebijakan  yang  kurang  tepat.  Namun bukan  berarti  Indonesia  tidak  memiliki samasekali, hanya manajemen  yang belum tertata dengan baik.
Keloma , problem klasik data elektronik  adalah  maslaah  keamanan.  Ada 2  aspek,  yaitu pertama aspek  keamanan data  itu  sendiri, kedua aspek  provasi pemilik  data.  Ancaman hacker terhadap database kewarganegaraan untuk kepentingan-kepentingan  tertentu  perlu diwaspadai,  karena  dapat  menggangu stabilitas  nasional.  Masalah  privasi  data, memang  sebagian  orang  keberatan  jika seluruh  informasi  menegnai  dirinya  dapat diketahui  dengan  mudah  oleh  orang  lain. Untuk itu, perlu ada jaminan keamanan.
Untuk  mengatasi  berbagai  hal tersebut, perlu ditegaskan mengenai konsep simpul-simpul informasi dan aplikasi sistemnya, mulai dari kewilayahan seperti  pemerintah  pusat,  propinsi  dan kabupaten  serta  sekrtoral  seperti  fiskal, hukum,  sosial  dan  lainnya.  Otoritas  pusat data dan pemegang otoritas masing-masing
urusan  yang  berkaitan  dengan  data  perlu diperjelas.  Sehingga  terdapat  keterpaduan antara data kependudukan yang berdasarkan adminsitratif kewilayahan dengan  data  sektoral  berdasarkan  urusan masing-masing. Seperti pindahnya penduduk  ke  suatu  daerah,  otomatis  akan dilaporkan  ke  semua  instansi,  sehingga lokasi pajak juga otomatsi berubah. Begitu juga  jika  status  seseorang  berubah,  atau pendapatan bertambah, akan terkonsformasi oleh intansi lain.
Untuk  melaksanakan  hal  tersbeut, pemerintah  memerlukan  dukungan  SDM yang  memadai  serta  jaringan  komunikasi dan informasi yang memadai. E- Governmnet menjadi  pilihan  yang  paling tepat  untuk  mendukung  proses  reformasi data tersebut. Pada tahun 2003, pemeirntah telah  mengeluarkan  Inpres  No  3/2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government sebagai langkah  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam mendukung penyelenggaraan negara.  Akan  tetapi  selama  ini e- Governement hanya  dipandang  sebagai pembuatan  website  instansi  pemerintah oleh  para  pejabat,  belum  mengarah  pada substansi  fungsinya.  Lebih  fokus,  bentuk e-Government yang  diterapkan  adalah IT Government . Sebagaimana disebutkan oleh Weill  dan  Ross  (Ayuning  Budiati:  2009), IT  Government merupakan  keputusan- keputusan  yang  diambil  yang  memastikan adanya  alokasi  penggunaan  IT  yang berprinsip simpel, transparan dan kecocokan, sesuai amanat good governance .
Dari  gambaran  diatas,  maka  secara sederhana  dapat digambarkan  skema sistem data warga negara yang terintegrasi, yaitu antara urusan administrasi kependudukan  oleh  pemerintah  daerah dengan  administrasi  sipil  yang  dikelola instansi sektoral.
Referensi  yang  bisa  dijadikan rujukan  pemerintah  selain  praktek  negara lain  adalah  sistem  data  yang  diterapkan dunia perbankan saat ini. Dunia perbankan memiliki  jaringan  yang  tergabung  dalam ATM  bersama.  Setiap  nasabah  bisa melakukan  transaksi  di  manapun  dan terhubung  dengan  pusat  data  di  bank bersangkutan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil dari uraian tersebut di atas adalah :
1. Setidaknya  terdapat  2  problem  utama dalam  data  warga  negara  di  Indonesia, yaitu  secara  substansial  dan  secara teknis.  Secara  substansial  terdapat kekeliruan  pemahaman  bahwa  data kependudukan  menjadi  dasar  bagi  hak dan kewajiban warga Negara.
Sedangkan  secara  teknis  terdapat  dua permasalahn  utama. Pertama adalah data  yang  tersedia  dari  berbagai instansi,  kurang  valid  dan  kurang  bisa dipercaya  akibat  lemahnya  sistem, SDM  dan  daya  dukung  teknologi. Kedua , tidak terdapat interkoneksi data antar  instansi  pemerintah  sehingga terjadi  inefisiensi  dan  inefektifitas, yang  disebabkan  oleh  ego  sektoral masing-masing  instansi  pemerintah, kepentingan masing-masing sektor serta  belum  adanya  kebijakan  yang
tegas  dari  pemerintah. Ketiga, kurang terkonsolidasinya  Sumberdaya,  baik SDM maupun teknologi
2. Berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk  melakukan  perbaikan  ialah mereformasi  sistem  data  warga  negara menjadi terpusat dan terintegrasi dengan  dukungan  kebijakan  yang tegas,  peningkatan  SDM,  peningkatan sarana  pendukung,  dan  kebijakan interkoneksi data antar instansi pemerintah.

## B. Saran
Adapun  berkaitan  dengan    reformasi sistem  pendataan  warga  negara  dapat disarankan hal – hal sebagai berikut: 1. Pemerintah segera menetapkan
kebijakan yang tegas mengenai reformasi    data  warga  negara  yang menepatkan membedakan antara pencatatan penduduk dan warga negara,  serta  menjadikan  data  warga negara  sebagai  sumber  menentukan hak  dan  kewajiban  warga  negara, bukan data kependudukan.
2. Pemerintah  menata  ulang  sistem  dan fungsi masing-masing instansi pemerintah  dan  mengkonsolidasikan seluruh sumberdaya yang ada, mensinergikan fungsi dan peran masing-masing  instansi  pemerintah untuk diberdayakan semaksimal
mungkin.
Warga Negara Catatan Sipil Instansi Sektoral Pusat data Nasional Pendataan Kependudukan Pemerintah daerah
3. Merubah mind  set (pola  pikir)  seluruh aparatur  negara  dengan  melaksanakan reformasi  birokrasi  yang  berorientasi pada  pelayanan  publik  dalam  tata
kelola pemerintahan yang baik.
4. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi  aktif  dalam  tata  kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 2008:  Jawa Tengah Dalam Angka 2008. David Osborne & Ted Gaebler, 1992(terjemahan): Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government , PPM, Jakarta. Efendi, Sofian, 2005: Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama ,
Eko Prasojo, 2007 dalam Reformasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia, USU Press , Medan,
Indonesia.
Gatara, AA, Sahid, 2009, Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan ,
Pustaka Setia, Bandung
Janet V.Denhardt and Robert B. Denhardt,2003 : The New Public Service : Serving, not Steering, M.E. Sharpe,Inc, New York. Keban, Yeremias T:  Naskah No. 20, Juni- Juli 2000, “ Good Governance ” dan
“ Capacity Building ” sebagai Indikator Utama dan Fokus
Penilaian Kinerja Pemerintahan. Wibawa, Samodra dkk, 2009: Administrasi Negara : Isu-isu Kontemporer , Graha Ilmu, Yogyakarta Suradinata, Ermaya, 2006: Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis, Suara Bebas, Jakarta.
website http://jateng.bkkbn.go.id http://permata-serang.blogspot.com , 2009 : Single Identity Number (SIN) sebagai pemersatu sistem informasi kependudukan http://sofian.staff.ugm.ac www.adminduk.depdagri.go.id www.bappenas.go.id www.ebizzasia.com , Strategi Penciptaan Single Identity Number www.kompas.com www.p2d.org ,  Edisi ke-24 Agustus 2009, Daftar Pemilih (Tidak Pernah) Tetap