## Al-Mizan
(e-Journal)

## Status Anak di Luar Nikah dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Muhammad Zul Figgar, 1 Faisal Saidi 2
1,2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: 1 figgardoholio@gmail.com; 2 calsaidi2@gmail.com
Author Correspondence: figgardoholio@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  present  the  discourse  on  the  Constitutional  Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning Law Number 1 of 1s974 concerning Marriage in the context of inheriting children outside of marriage. At the same time, this paper tries to contextualize the problems that arise from Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this paper is entirely based on literature research without neglecting the existing judge's decisions related to the context  of  the  discussion  (jurisprudence)  and  then  analyzed  descriptively qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  Constitutional  Court  Decision Number  46/PUU-VIII/2010  is  a  breakthrough  in  the  renewal  of  marriage  law  in Indonesia. The Constitutional Court's decision in favor of a child outside of marriage is  a  middle  ground  in  the  debate  about  how  far  the  status  of  a  child  outside  of marriage  is  by  the  child's  inheritance  rights.  Meanwhile,  to  a  certain  extent,  the Compilation of Islamic Law (KHI) can also be used as a mitigation tool to ensure that  Muslims  as  a  whole  are  far  from  adultery  and  never  have  sexual  intercourse before a legal marriage has taken place.
Keywords:  Children outside of marriage; Inheritance rights; Constitutional Court Decisions; Compilation of Islamic Law

## Status of Children Outside of Marriage in Inheritance
After the Decision of the Constitutional Court

## Number 46/PUU-VIII/2010
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetengahkan diskursus wacana tentang Putusan  Mahmah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks waris anak di luar nikah. Pada  saat  yang  sama  pula,  tulisan  ini  berusaha  mengkontekstualisasikan  problem yang muncul seturut dengan putusan Putusan Mahmah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  tersebut  berlaku.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  sepenuhnya berdasarkan kajian literatur dengan tidak mengenyampingkan putusan hakim yang sudah  ada  terkait  dengan  konteks  pembahasan  (yurispudensi),  lalu  selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,    Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  merupakan  sebuah  terobosan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut berpihak pada anak di luar kawin merupakan sebuah jalan tengah perdebatan tentang sejauh apa status anak  di  luar  kawin  seturut  dengan  hak  waris  anak  itu.  Sementara,  dalam  taraf tertentu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa pula digunakan untuk memitigasi untuk memastikan  umat  Islam  secara  keseluruhan  jauh  dari  zina  dan  tidak  sekali-kali berhubungan suami isteri sebelum perkawainan secarah sah telah berlangsung.
Kata Kunci:  Anak  di  Luar  Nikah;  Hak  Waris;  Putusan  Mahkamah  Konstitusi; Kompilasi Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Dengan  dikeluarkannya  Putusan  Uji  Materil  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membuka ruang diskusrsus baru dalam kajian hukum  keluarga Islam. Diskursus itu kemudian terbagi antara dua pandangan yang masing-masing memiliki rasionalisasi tersendiri. Sebagian terpelajar hukum Islam menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut karena mereka menganggap putusan itu memberi kejelasan hukum yang setara, baik bagi isteri maupun suami, dan pada saat yang sama pula menimbulkan manfaat bagi anak dari suami dan isteri (nasab). Di  sisi  lain  sebagian  lainnya  pakar  hukum  Islam  berpendapat  bahwa  putusan  MK tersebut  justru  menyediakan  kemungkinan  untuk  adanya  potensi  zina  dan  turut melegalkan zina, yang pada akhirnya anak yang dihasilkan dari perbuatan zina itu tidak  direkognisi  oleh  agama.  Pendapat  tersebut  berangkat  dari  sebuah  wacana umum yang mengatakan seorang anak dapat dikatakan sah jika memiliki hubungan nasab dengan ayahnya yang terlahir dari perkawinan yang sah. 1
Pada  akhirnya,  perbedaan  pendapat  itu  tidak  jarang  memicu  problem  yang tidak  sederhana  dalam  konteks  perkawinan  di  Indonesia.  Perdebatan  terus  saja berlangsung,  bahkan  sudah  makin  lebar    berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara suami isteri dan anak
1 Ida  Martinelli,  "Status  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," De Lega Lata 1, no. 2 (2016), 309.
(nasab), pemeliharaan anak, serta kewarisan untuk anak. 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI),  misalnya  merespon  putusan  MK  tersebut  dengan  mengeluarkan  fatwa berkenaan  dengan  kedudukan  anak  zina,  di  mana  fatwa  MUI  itu  secara  tegas menyatakan ‘ Anak  hasil  zina  adalah  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  yang  sah menurut hukum agama, dan merupaka jarimah (tindak pidana kejahatan) . ’ 3
Hal  ini  kemudian  memunculkan  preseden  buruk  dan  potensial  terjadinya perzinaan  dengan  hadirnya  putusan  MK  itu,  seturut  dengan  adanya  perasaan khawatir  bagi  sebagian  pakar  hukum  Islam  yang  selanjutnya  dimanifestasikan melalui  fatwa  MUI,  tentu  sikap  itu  sash-sah  saja  dan  beralasan.  Namun  sikap  itu tidak  lantas  menjadi  alasan  pembenaran  untuk  tidak  patuh  terhadap  putusan  MK Nomor  46/PUU-VIII/2010  Uji  Formil  Pasal  43  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  1 Tahun  1974.  Sebab  secara  hukum,  fatwa  tidaklah  bersifat  mengikat  dan kecenderungan  fatwa  hanya  menjadi  semacam legal  opinion  bagi  sebgaian masyarakat Muslim Indonesia, bisa diikuti dan bisa pula tidak.   Pun dengan nada yang  sama,  putusan  MK  itu  di  mata  hukum  bersifat  konstitusionl,  yang  berarti sifatnya mengikat. Putusan MK pun dalam struktur hukum Indonesia dikategorikan sebagai hukum positif, hukum yang patut dan punya kewajiban dijadikan sandaran serta pedoman hidup. Sehingga, manakala terjadi sebuah kasus yang berhubungan dengan perkawinan, terutama menyangkut dengan pasal 43 ayat (1), maka putusan MK-lah yang menjadi cantolannya.
Sebelumnya  uji  materil  Pasal  43  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  1  Tahun 1974 yang diajukan ke MK oleh masyarakat yang merasa dirugikan, Pasal 43 ayat (1)  ini  berbunyi ‘ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. ’ Selanjutnya, ketika hendak menguji  pasal  itu,  tafsiran  MK  atas  pasal  tersebut  cenderung  mempermasalahkan pasal  itu  dan  beranggapan  bahwa  ketentuan  pasal  tersebut  bertentangan  dengan
2 Dwi  Astuti  S,  "Kajian  Yuridis  Pasal  43  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tetang  Perkawinan  Setelah  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah," Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 26, no. 1 (2013): 3.
3 Faizatul  Fil  Ula  and  others,  "Hak  Waris  Bagi  Anak  Hasil  Zina  Dalam  Kajian  Ilmu Matematika  Dan  Hukum  Islam," Fokus:  Jurnal  Kajian  Keislaman  Dan  Kemasyarakatan  5,  no.  2 (2020): 197 – 220.
Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  sedarah dengan ayahnya dan oleh karena itu pasal 43 ayat (1) harus dimaknai sebagai ‘ anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dengan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk  hubungan  perdata  dan keluarga ayahnya. ’ 4
Berdasarkan putusan dan tafsir MK tersebut, maka tampak bahwa putusan ini  bukan  bermaksud  menghapuskan  atau  mengubah  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1997  tentang  Perkawinan,  melainkan  mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan ( conditionally unconditionally), yaitu sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya. 5
Adapun sebagai contoh di mana putusan MK tersebut akan menjadi cantolan hukum untuk sengketa atau perselisihan mengenai perkawinan suasi isteri dan anaak (nasab)  dibuktikan  dengan  beberapa  putusan  pengadilan  yang  telah  ada.  Putusan Pengadilan Negeri Tulunganggung nomor 12/Pdt.P/2015/PN.tlg mengesahkan atau merekognisi anak di luar perkawinan, yang alasan logisnya adalah memberi kepastian hukum bagi anak serta menjembatani kebutuhan anak untuk adanya kedua orang tua sebagai sebuah proses perkembangan anak itu sendiri, pun dalam aspek biologi, anak itu diakui dimiliki oleh dua orang yang melakukan hubungan suami siteri di luar dari pernikahan. 6 Termuktahir,  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor
4 Rosnidar  Sembiring, Hukum  Keluarga:  Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan  (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
5 Ibid. 6 Pengadilan  Negeri  Tulungagung,  Penetapan  Nomor:  12/Pdt.P/2015/PN/Tlg., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, p. 10
456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. turut menyetujui anak di luar perkawinan dengan alasan hakim yakni: cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat 7 .
Dengan perdebatan yang berlangsung persis yang telah dibahas sebelumnya, seturut  dengan  telah  diterapkannya  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  Uji Formil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah berumur 12 tahun itu. Tulisan ini berusaha mengkontekstualisasikan persoalan tersebut dalam wacana mutakhir tentang status anak di luar nikah dan mengetengahkan status anak di  luar  nikah  tersebut  dalam  konteks  waris  pasca  putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010 tersebut.

## B. Kedudukan Anak di Luar Kawin dalam Hubungannya dengan Kewarisan Islam
Jika  merujuk  KHI,  secara  normatif  anak  di  luar  nikah  diposisikan  hanya memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja.  Hal  itu  bisa dijumpai dalam penjelasan hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
ِنْبا ْنَع ُثْيَّللا اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنْب ُةَبْ يَ تُ ق اَنَ ثَّدَح اََّنََّأ اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع َةَوْرُع ْنَع ٍباَهِش
ْتَلاَق َّقَو  ِبَِأ ُنْب ُدْعَس َمَصَتْخا
ٍم َلَُغ  ِفِ َةَعْمَز ُنْب ُدْبَعَو ٍصا ُنْبا َِّللَّا َلوُسَر َيَ اَذَه ٌدْعَس َلاَقَ ف
ِبَِأ ِنْب َةَبْ تُع يِخَأ
َلاَقَو ِهِهَبَش  َلَِإ ْرُظْنا ُهُنْ با ُهَّنَأ ََّلَِإ َدِهَع ٍصاَّقَو
َيَ يِخَأ اَذَه َةَعْمَز ُنْب ُدْبَع
ىَلَع َدِلُو َِّللَّا َلوُسَر اَرِف
َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َرَظَنَ ف ِهِتَديِلَو ْنِم  ِبَِأ ِش
ىَأَرَ ف ِهِهَبَش  َلَِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع
َةَبْ تُعِب اًنِ يَ ب اًهَ بَش
ِشاَرِفْلِل ُدَلَوْلا َةَعْمَز َنْب ُدْبَع َيَ َكَل َوُه َلاَقَ ف َيَ ُهْنِم  ِبِِجَتْحاَو ُرَجَْلْا ِرِهاَعْلِلَو ُةَدْوَس َةَعْمَز َتْنِب طَق َةَدْوَس َرَ ي ْمَلَ ف ْتَلاَق لا هاور( ب راخ )ى 8 Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami Qutaibah  bin  Sa’id telah  menceritakan kepada  kami  Al  Laits  dari  Ibnu  Syihab  dari  Urwah  dari ‘Aisyah ra. mengatakan: Sa’d  bin  Abu  Waqqash  bersengketa  dengan  Abd  bin  Zam’ah tentang  anak  laki-laki. Sa’d  mengatakan: ‘Ya  Rasulullah,  (dia  adalah)  anak
7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ‘Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020 /PN Jkt.Pst, ’ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, p. 7>.
8 Abu> Abdullah Muh}ammad bin Isma> ’ il bin Ibrahim al-Bukha>ry, al-Ja>mi ’ al-S}ah}i>h}, Juz 3, No Hadis: 6268 (Al-Qahirah: Maktab al-Salfiyah, 1400 H)
saudaraku ‘Utbah bin Abi Waqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! ‘Sedang ‘Abd bin Zam’ah berkata: ‘anak ini adalah  saudaraku  Wahai  Rasulullah,  ia  dilahirkan  di  atas  kasur  ayahku  dari hamba  sahayanya!  ‘ Rasulullah  saw.  mencermati  kemiripannya  dan  melihat kemiripan  yang  terang  dengan  ‘Utbah,  namun  beliau  kemudian  bersabda: “Anak laki - laki ini untukmu ya Abd bin Zam’ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam’ah.” ‘Aisyah berkata: maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya (HR al-Bukha>ry).
Hadis riwayat Aisyah tersebut dapat dimaknai bahwa anak yang sah secara pernikahan  dihubungkan  nasabnya  dengan  bapak  dan  keluarga  bapaknya  dan sebaliknya,  mengutip  Ibnu  Hazm,  ia  menegaskan  bahwa  anak  yang  lahir  akibat perzinaan secara otomatis terputus nasabnya dan hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibu kandungya atau keluarga ibu kandungya serta bapak dari anak perzinaan tidak  punya  kewajiban  untuk  memberi  nafkah,  tidak  diperkenankan  untuk  duduk berduaan  dan  tidak  bisa  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  zinannya. 9 Pendapat lain muncul dari Imam Hanafi. Menurutnya, wanita yang melahirkan itu tetap  dianggap  berada  dalam  ranjang  suaminya,  dan  karena  itulah  anak  yang dilahirkan dapat pertalian nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah. 10
Anak di luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh perempuan yang  tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  seorang  laki-laki  telah membenihkan anak di rahimnya. Dalam hukum Islam anak yang dihasilkan tersebut tidak  mempunyai  kedudukan  yang  sempurna  di  mata  hukum. 11 Adapun  yang termasuk sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dikategorikan sebagai berikut:
1. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  yang  tidak  mempunyai  ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak   yang   dilahirkan   oleh   wanita   yang   kehamilannya   akibat   korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
9 Mellisa Lamnari Lubis, "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Setelah  Keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," Jurnal Civil Law 1, no .3 (2019): 8.
10 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159-160
11 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak  yang  dilahirkan  wanita  yang  kehamilannya  akibat  salah  orang  (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan
6. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  yang  tidak  mempunyai  ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
7. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
8. Anak yang dilahirkan oleh wanitayang di li’an (diingkari) oleh suaminya.
9. Anak  yang  dilahirkan  wanita  yang  kehamilannya  akibat  salah  orang  (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
10. Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  yang  kehamilannya  akibat  pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. 12
Dengan  definisi  tentang  anak  di  luar  kawin  itu  menjadi  konsekuensi penamaan  “anak  zina”  melekat  pada  anak  yang  tidak  melalui  proses  pernikahan antara  dua  orang.  Dengan  begitu,  maka  konsep  KHI  menentang  hal  yang berhubungan dengan anak yang dihasilkan bukan dengan pertalian perkawinan yang sah, dan secara otomatis juga anak yang dihasilkan sebagai anak hasil zina. Alhasil, karena anak di luar kawin dianggap tidak sah sesuai KHI, maka dalam aspek waris, seorang anak tidak bisa mewarisi harta ayahnya atau mewarisi harta keluarga dari pihak  ayah,  karena  keduanya  tidak  memiliki  hubungan  darah.  Dalam  Islam,  anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya. 13
12 Sutrisno and Istikharoh, "Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-PERDATA," Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 2, no.2 (2017), 154 – 56. 13 Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang-Undang  Perkawinan," Al  Istinbath:  Jurnal Hukum Islam 1, no.2 (2016), 186.
Sementara, tatkala Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 uji formil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengertian lain tentang anak  di  luar  kawin,  seturut  dengan  pendapat  MK  terkait  Pasal  43  ayat  (1)  itu diungakpkan  pada  Jumat  17  Febriari  2012,  maka  anak  yang  di  luar  perkawinan mempunyai hak atas warisan dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, 14 yang bunyi pasalnya diubah menjadi:
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya.
Putusan  MK  tersebut dan perubahan atas Pasal 43 ayat (1) dilakukan oleh MK  supaya  termanifestasikan  asas equality  before  the  law,  di  mana  asas  ini mengedepankan persamaan setiap orang di hadapan hukum, termasuk anak yang di luar kawin. Rentan dan potensi berakibat buruk kiranya jika anak di luar kawin tidak dianggap sama posisinya dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sama di hadapan hukum. Pada saat yang sama, menimbulkan ketidaksetaraan demi upaya membersarkan anak dan melindungi anak.
Begitupun dalam konteks waris, anak di luar kawin dianggap sah oleh hukum bukan karena dia anak yang dihasilkan melalui perbuatan zina, itu pembahasan lain. Tapi karena anak itu harus mempunyai pertanggungjawaban hukum dan kehidupan, sepanjang  anak  itu  diakui  secara  biologis  oleh  Ayahnya  dan  keluarga  Ayahnya. Terkesan berbeda dengan konsep KHI seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun dalam taraf tertentu, putusan MK yang berpihak pada anak di luar kawin merupakan sebuah jalan tengah perdebatan tentang sejauh apa status anak di luar kawin seturut dengan hak waris anak itu. Sementara, dalam taraf tertentu, KHI bisa pula digunakan untuk memitigasi agar memastikan uamt Islam secara keseluruhan jauh dari zina dan
14 Retna  Gumanti,  "Akibat  Hukum  Anak  Yang  Dilahirkan  Di  Luar  Perkawinan  Yang  Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," Al-Mizan 9, no. 1 (2013), 25 – 26.
tidak sekali-kali berhubungan suami isteri sebelum perkawainan secarah sah  telah berlangsung.

## C. Hak-Hak  Anak  di  Luar  Nikah  dalam  Pewarisan  Islam  dan  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam konteks hubungan hukum Islam, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan bersama Ibunya. 15 Dengan demikian, meski  anak  di  luar  kawin,  tetap memiliki  hubungan  dengan  seorang  Ibunnya  atau keluarga  Ibunya,  yang  selanjutnya  secara  keperdataan  dan  kewarisan,  anak  yang dilahirkan  oleh  seorang  Ibu  di  luar  perkawinan  secara  otomatis  mewarisi  harta Ibunya. Hubungan ini kemudian menjadi relasi antara pewaris dan penerima waris. Jika Ibunya dalam hal ini pewaris harta, maka terbukalah pewarisnya bagi ahli waris, yaitu anak dari Ibunya yang tidak kawin secara sah, namun hal ini tidak berlaku bagi anak zina atau anak di luar nikah yang hubungannya dengan seorang Ayahnya atau keluarga Ayahnya, dan anak tersebut tidak menerima pewarisan dalam bentuk atau hal apapun.
Jika pewaris meninggal (Ibu) dan pada saat yang sama meninggalkan anak di luar nikah, maka anak itu memiliki hak waris dan terbuka baginya untuk menentukan sikap, yaitu:
1. Menerima  secara  penuh.  Hal  ini  dapat  dilakukan  secara  tegas  atau  secara  lain.
Secara  tegas  yaitu  jika  penerimaan  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang memuat  penrimaannya  sebagai  ahli  waris.  Secara  diam-diam,  jika  ahli  waris tersebut melakukan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan  yang  nyata,  yaitu  dengan  mengambil,  menjual  atau  melunasi  utang pewaris.
2. Menerima  dengan  hak  untuk  menukar.  Hal  ini  harus  dinyatakan  pada  aparat pemerintah  yang  berwenang.  Akibat  yang  terpenting  dari  menerima  suatu warisan dengan syarat bahwa ia tidak diwajibkan membayar utangutang pewaris,
15 Oemarsalim, Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Di  Indonesia  (Cet.  V;  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2012).
apabila utang-utang itu melebihi jumlah harta warisan. Hal ini berarti ahli waris tersebut  tidak  menanggung  pembayaran  utang  dengan  kekayaan  sendiri,  jika utang pewaris lebih besar dari harta bendanya.
3. Menolak  warisan.  Ini  dimungkinkan  jika  ternyata  jumlah  harta  kekayaan  yang berupa  kewajiban  membayar  utang  lebih  besar  daripada  hak  untuk  menikmati hata  peniggalan.  Dapat  pula  dengan  alasan  lain,  karena  dalam  syariat  islam memperbolehkan  apabila  salah  seorang  ahli  waris  menyatakan  diri  tidak  akan mengambil hak warisnya, dan bagian tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain.  Hal  ini  disebut al-takharuj  min  al-tirkah ¸  yaitu  pengunduran  diri  seorang ahli  waris  dari  hak  yang  dimilikinya  untuk  mendapatkan  bagiannya  secara syar’i. 16
Sementara itu pada Pasal 174 (1) KHI mengkategorikan hak waris bagi anak, yaitu:
1. Memiliki hubungan darah; hubungan darah disebut juga dengan hubungan nasab atau kekerabatan, baik dari golongan darah laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara  laki-laki,  paman,  dan  kakek;  maupun  dari  golongan  darah  perempuan seperti  ibu,  anak  perempuan,  dan  saudara  perempuan  dari  nenek.  Menurut Wahbah  Zuhaili,  sebagian  kerabat  berhak  mendapatkan  warisan  dari  kerabat lainnya  yang  telah  meninggal  dunia,  baik  sesuai  dengan  bagian  yang  telah ditentukan maupun mendapat sisa ( ashabah)
2. Memiliki  hubungan  perkawinan;  hubungan  yang  disebabkan  karena  adanya ikatan perkawinan. Ahli waris karena hubungan perkawinan ini terdiri dari duda atau janda yang ditinggal mati oleh pasangannya. 17
Dengan menyimak hak waris anak di luar  perkawinan di atas sesuai hukum Islam,  kelihatan  bahwa  hubungan  waris  itu  berhubungan  dengan  hubungan  nasab
16 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  Dalam  Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Prenada Meida Group, 2016), 80-81.
17 A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, and Ismail Marzuki, "Analisi Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah," TRILOGI: Jurnal Ilmu  Teknologi,  Kesehatan,  Dan  Humaniora  3, vol.  1  (2022),  39.  Lihat  pula,  Republik  Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
anak. keberlakuan itu selain merujuk KHI, Fatwa MUI juga menjadi sandarannya, di mana Fatwa MUI tersebut memerintahkan yaitu:
1. Anak  hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali nikah,    waris,  dan nafaqah dengan  lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak    hasil    zina    hanya   mempunyai    hubungan    nasab,    waris,  dan  nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa  perzinaan  yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk  kepentingan menjaga  keturunan  yang  sah  ( hifzhu al-nasl).
5. Pemerintah    berwenang    menjatuhkan    hukuman ta’zir lelaki  pezina  yang mengakibatkan  lahirnya  anak  engan  mewajibkannya  untuk:  (a)  mencukupi kebutuhan  hidup  anak  tersebut;  (b)  memberikan  harta  setelah    ia    meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman  sebagaimana  dimaksud  nomor  5  bertujuan  melindungi  anak,  bukan untuk  mensahkan  hubungan  nasab  antara  anak  tersebut  dengan  lelaki  yang mengakibatkan kelahirannya. 18
Di samping itu, lebih tegas lagi anak di luar nikah secara terminologi bisa di anggap sebagai anak li ’ an, di mana Pasal 162 KHI diartikan sebagai anak akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya, 19 yang berarti secara kewarisan anak itu hanya terikat dengan Ibunya bukan Ayahnya.
Adapun Putusan MK menafsirkan hak waris bagi anak di luar kawin tidak juah beda dengan KHI dan fatwa MUI bahwa putusan MK telah mengakui anak di luar perkawinan untuk mendapatkan warisan baik dari Ibunya atau Ayahnya sepajang memiliki  dan  bisa  dibuktikan  alasan  biologisnya.  Tentu  saja,  selain  alasan  asas
18 Sari Puspita, "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no.
2 (2018), 46. Lihat pula Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
19 Friska Marselina Maramis, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," Lex Crimen 6, no. 4 (2017), 122.
equality before the law dan agar tidak ada kekaburan makna hukum, melalui legal reasioning hakim, putusan itu menjembatani kepentingan anak agar mendapat suplai sumber daya yang memadai dari kedua orangtuanya. Hal itu tercemin dalam UUD 1945 pasal 28  D yang menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum, ” sehingga  anak  di  luar  nikah, betapapun perdebatannya menjurus pada anak zina, tetap perlu ada rekognisi untuk memastikan kepastian hukum dan penghidupan anak tersebut.
Oleh  karena  itu  tidaklah  tepat  dan  adil  apabila  hukum  menetapkan  bahwa anak  yang  lahir  disebabkan  hubungan  seksual  diluar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan  dengan  ibunya,  pun  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  apabila  hukum membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan kehamilan  anak  tersebut  tidak  diminta  pertanggungjawabannya.  Pada  pokoknya, anak  mendapat  waris  dan  hak  lainnya  melekat  terhadap  anak  itu  sesuai  dengan pembagian  waris  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH-Perdata). Sederhananya,  akibat  hukum  dari  peristiwa  kelahiran  yang  didahului  dengan hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki  adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 20 Di sinilah tampak keberadaan hukum  dalam  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  ketertiban  di  dalam masyarakat.
D. Analisis Mengenai Anak Luar Kawin Terhadap Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

## 1. Pertimbangan Hukum ( Ratio Decidendi)
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah  lembaga  otoritas  untuk  memastikan dan menjaga denyut konstitusi Indonesia tetap bertahan dan berjalan dengan baik sesuai  dengan  amanah  UUD  1945  ( the  guardian  contitutional)  sudah  sepantasnya
20 Luh  Putu  Indah  Pratiwi,  Dewa  Gede  Suika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliartini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," E-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesa  Program  Studi Ilmu Hukum 3, no.1 (2020), 21.
MK  menguji  Undang-Undang  agar  tidak  merugikan  hak  warga  negara  Indonesia, termasuk pengujai materiil Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, tidak hanya sekedar menguji undang-undang saja, MK  perlu  memastikan  norma,  asas,  dan  kaidah  hukum  undang-undang  agar menimbulkan  keadilan  serta  kesetaraan  terhadap  warga  negara.  Seorang  hakim, termasuk  Hakim  Konstitusi  bekerja  untuk  membentuk  norma  baru  dengan  cara menafsirkan dan menciptakan, mengubah atau menghapuskan norma-norma tertentu dalam undang-undang melalui putusannya 21 yang secara keselurahn demikianlah apa yang disebut sebagai ratio decidendi.
Dalam  konteks  Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  MK  penafsiran  atas norma undang-undang dan serta kepastian hukumnya perlu diapresiasi. Alasan paling logis, putusan MK tersebut menutup kemungkinan terjadinya ketidakadilan dengan menelantarkan  nasib  anak,  baik  dari  sisi  yuridis,  psikologis,  maupun  ekonomis. 22 Dengan kata lain, putusan itu mencerminkan dua pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan perspektif korban atau pendekatan melalui teori victim, dan pendekatan hukum dan perundang-undangan. 23
Kaitannya dengan ratio decidendi, tafsir MK terlebih dahulu memberi makna ( legal meaning ) terhadap frasa “ yang dilahirkan di luar perkawinan. ” Menurut MK dalam  putusannya,  tidaklah  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa  terjadinya pertemuan  antara  ovum  dan  spermatozoa,  baik  melalu  hubungan  seksual  maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan, 24 sehingga MK berpendapat frasa itu perlu itu secara keselurahan harus dibaca secara lengkap dengan tidak menihilkan peran laki-laki di dalamnya, karena satu sama lain saling berkelindan dan saling menjalin. Olehnya itu, seharusnya Pasal 43 ayat (1) perlu dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  Ibunya  dan  keluarga  I bunya”  harus  dibaca “Anak  yang
21 Widodo Ekatjahjana, "Mencermati Ratio Decidendi MK Dalam Putusan Nomor 122/PUU- VII/2019 Tentang Penderogasian Norma Hukum Dan Sifat Putusan PTUN," Jurnal Konstitusi 7, no.
5 (2010), 2.
22 Edyar, "Status Anak di Luar Nikah," 191
23 Gumanti, "Akibat Hukum Anak," 27
24 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010’ , BPHN, 2010, p. 35 <
dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  Ibunya  dan keluarga  Ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya. ” 25
Klaim bahwa putusan MK ini cenderung melegalkan perzinahan tentu tidak tepat. Dengan perimbangan ratio decidendi, hakim Konstitusi di atas memberi tegas bahwa  tidak  ada  itikad  lain  selain  memastikan  anak  harus  mempunyai  kekuatan hukum kuat dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945. Koheren dengan  hal  itu,  putusan  MK  ini  juga  ingin  menegaskan  bahwa  adanya  hubungan perdata  antara  anak  yang  dilahirkan  dengan  ayah  dan  ibunya. 26 Kendati  dianggap upaya  pelestarian  perzinahan,  putusan  MK  itu  perlu  diapresiasi  sebagai  sebuah penemuan hukum yang konstitusionalisme.
Sebagaimana  layaknya  pegujian  undang-undang  di  MK,  dalam  proses pengujian  Pasal  43  (1)  ini  terdapat  alasan  berbeda  oleh  para  hakim  ( concurring opinion). Alasan  yang  berbeda  tersebut  dilontarkan  oleh  Hakim  Konstitusi  Maria Farida Indriati yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Menurutnya, syarat pencatatan  perkawinan  dimaksud  dapat  diletakkan  setidaknya  dalam  dua  konteks utama,  yaitu:  (1)  mencegah,  dan  (2)  melindungi  wanita  dan  anak-anak  dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.  Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan  kerugian  dapat  dihindari  dan  ditolak.  Melalui  syarat  pencatatan perkawinan, hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. 27
25 Ibid.
26 Maramis, "Hak Waris Anak ” 27 Taufiqurrohman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia :  Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 198-199
Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yan  memiliki  kewajiban  terhadap  anak  dimaksud.  Pencatatan  perkawinan  adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum  dari  suatu  peristiwa  hukum  seperti  juga  pencatatan  tentang  kelahiran  dan kematian.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  menurut  saya  tidak  ada  kerugian konstitusional yang dialami para pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun jika pencatatan ditafsirkan  sebagai  syarat  mutlak  bagi  sahnya  perkawinan,  pasal a  quo potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I (Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha). 28
Adapun dalam aspek waris, konsekuensi Putusan MK terkait Pasal 43 ayat (1)  pada  akhirnya  menunjukkan  keberpihakan  kepada  anak.  Anak,  baik  dilahirkan secara  sah  atau  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  secara  hubungan  perdata  tetap mempunyai hak yang sama. Anak tetap mendapat kesempatan yang sama, dan wajib hukumnya  warisan  tersebut  dikasih  kepada  anak  tanpa  melihat  latar  bekalang tertentu  yang  seluruhnya  selanjutnya  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH-Perdata).  Hal  itu  bisa  dimaknai  dalam  Pasal    852    Ayat    2    KUH Perdata  yang mengatur  tentang asas persamaan, yaitu dimana hak mewaris masih diteruskan dengan menetapkan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. 29
2. Konsekuensi  Hukum  Waris  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konsititusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya putusan MK tersebut memberi jelas bahwa ada terjadinya hubungan keperdataan antara anak di luar  kawin  dengan  seorang  anak  yang  secara  spontan  pun  hak  waris  mengalir terhadap anak itu. Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 itu selaras dengan konsep
28 Ibid.
29 Ipadang,  "Komparasi  Tentang  Pembagian  Harta  Waris  Untuk  Anak  Luar  Nikah  Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Falasifa 11, no. 1 (2020), 192.
keadilan yang ditawarkan Murtadlo Muthahhari dalam konsep keadilannya, di mana adil adalah memelihara hak-hak indivudu dan memberikan hak kepada setiap orang yang  berhak  mendapatkannya,  demikian  juga  dengan  konsep  keadilan  yang dikemukakan  Madjid  Khadduri  di  mana  hak-hak  keperdataan  yang  diperoleh  oleh anak luar nikah dari ayah biologisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan merupakan cerminan keadilan. 30
Berbagai  putusan  Pengadilan  tentang  sengketa  perkawinan,  waris,  dan pencatatan sipil perkawinan kerap bersandar dalam putusan MK tersebut. Persis yang telah dicontohkan di latar belakang, di mana dua putusan Pengadilan yang masing- masing berdebat secara locus mengabulkan permohonan rekognisi untuk anak yang di luar perkawinan. Dalam diskusi mutakhir, putusan MK itu menjadi preseden yang baik di tengah mulai membaranya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Di samping itu, putusan MK itu menjadi kontribusi penting dalam aspek pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Di lain pihak, putusan MK ini dikategorikan sebagai pandagan  hukum  yang  sudah  selaras  dengan  beberapa  aturan  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  seperti;  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM),  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Kekerasan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi sejak 26 Januari 1990.
Tidak  hanya  sampai  di  situ,  akibat  hukum  Putusan  MK  tersebut  turut menyetir  negara,  dalam  hal  ini  menjembatani  kepentingan  warga  negaranya  agar direkognisi melalui lembaga negara yang terkait, seperti pencatatan pernikahan oleh pencatatan sipil, atau menjamin akta kelahiran anak jika memang melalui Pengadilan telah  sah  diakui,  termasuk  pembagian  waris  kepada  anak  yang  tidak  ada  lagi kategorisasi tertentu, dan sebagai sebuah Putusan yang setara dan undang-undang, maka Putusan MK tersebut bersifat mengikat dan final.
Putusan  MK  pun  secara  teori  dan  konsep  hukum  telah  terkandung  di dalamnya  perasaan  adil.  Adil  dalam  arti  bahwa  putusan  ini  secara  legal  memang
30 Ahmad  Furahi  and  Ramadhita,  "Keadilan  Bagi  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Putusan Mahmakah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010," De  Jure:  Jurnal  Hukum Dan  Syari’ah 8,  no.  2 (2016), 74 – 83.
butuhkan oleh warga negara di tengah adanya kekosongan hukum dan pada saat yang sama banyak yang merasa dirugikan atas UU Perkawinan sebelumn akhrinya putusan ini disahkan. Sebagimana konsep keadilan hukum yang harus dan wajib menjamin kebutuhan  dasar  dan  kebahagiaan  masyraakat,  putusan  ini  telah  memberikan Jaminan  dan  perlindungan  kebutuhan  dasar  hanya  dapat  terealisasi  dengan memberikan  jalinan  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya,  sehingga  dapat  hidup sebagaimanan anak pada umumnya yang melahirkan peluang besar masa depan anak terjamin dan lebih baik. 31 Inilah menjadi tujuan daripadanya adanya hukum dalam menjawab berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

## E. Kesimpulan
Putusan Mahmakah Konstitusi Uji Materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tidak bermaksud  menihilkan  makna  zina  atau  melegalkan  perlakuan  zina  tersebut. melaikan putusan ini, selain mencari jalan tengah problem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang cenderung menitikberatkan tanggung jawab kepada perempuan, putusan ini beritikad untuk mengangkat derajat anak untuk tidak terjebak  dalam  problem  yang  seharusnya  tidak  ditanggung  oleh  dirinya.  Memberi anak sebuah keputusan hukum yang kuat dan keberpihakan agar anak secara sumber daya  mendapatkan  perlakuan  yang  setara  merupakan  tujuan  dari  putusan  MK tersebut. Manakala anak adalah titipan Tuhan, maka sudah sepantasnya ia dijaga dan diberi  perhatian  oleh  kedua  orangtuanya.  Pada  saat  yang  sama,  Putusan  MK  ini memberi angin segar terhadap hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini termasuk kedalam putusan hakim progresif, karena nilai dan norma yang melekat pada putusan ini memberi kejelasan hukum kepada anak tanpa adanya diskriminasi.
Kemudian dalam aspek waris, putusan ini memposisikan anak di luar kawin sebagai subjek yang setara dan adil. Artinya, jika semula anak di luar kawin hanya
31 Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010)," Jurnal Al-Ijtimaiyyah 8, no. 2 (2022), 29.
berhubungan nasab kepada Ibu dan keluagra Ibunya, maka dengan putusan ini anak di luar kawin memiliki keterikatan perdata dan nasab tidak hanya kepada bu, tetapi sekaligus kepada ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan bahwa anak  itu  adalah  anak  biologis.  Secara  linier,  berkaitan  dengan  harta  dari    pewaris ayah, anak di luar kawin punya hak untuk diwarisi.

## Daftar Pustaka
Astuti S., Dwi. "Kajian Yuridis Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tetang  Perkawinan  Setelah  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah," Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 26, no. 1 (2013): 3.
Al-Bukha>ry, Abu> Abdullah Muh}ammad bin Isma> ’ il bin Ibrahim. Al-Ja>mi ’ al-S}ah}i>h}, Juz 3, No Hadis: 6268. Al-Qahirah: Maktab al-Salfiyah, 1400 H.
Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca  Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang-Undang Perkawinan," Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1, no.2 (2016), 186.
Ekatjahjana,  Widodo.  "Mencermati  Ratio  Decidendi  MK  Dalam  Putusan  Nomor 122/PUU-VII/2019 Tentang Penderogasian Norma Hukum Dan Sifat Putusan PTUN," Jurnal Konstitusi 7, no. 5 (2010), 2.
Furahi, Ahmad, and Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahmakah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010," De  Jure:  Jurnal  Hukum Dan Syari’ah 8, no. 2 (2016), 74 – 83.
Gumanti, Retna. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah  Menurut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," Al-Mizan 9, no. 1 (2013), 25 – 26. Ipadang.  "Komparasi  Tentang  Pembagian  Harta  Waris  Untuk  Anak  Luar  Nikah Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Falasifa 11, no. 1 (2020), 192.
Lubis,  Mellisa  Lamnari.  "Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Berdasarkan  Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," Jurnal Civil Law 1, no .3 (2019): 8.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2c 0’ , BPHN, 2010, p. 35 <
Majelis  Ulama  Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
Maramis, Friska Marselina. "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," Lex Crimen 6, no. 4 (2017), 122.
Martinelli,  Ida.  "Status  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," De Lega Lata 1, no. 2 (2016), 309.
Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Penetapan  Nomor  456/Pdt.P/2020/PN  Jkt.Pst. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, p. 7>.
Pengadilan  Negeri  Tulungagung.  Penetapan  Nomor:  12/Pdt.P/2015/PN/Tlg., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, p. 10
Pratiwi, Luh Putu Indah, Dewa  Gede Suika Mangku, and Ni Putu Rai  Yuliartini,.
"Pengaturan  Terhadap  Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010," E-Journal  Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum 3, no.1 (2020), 21.
Puspita,  Sari.  "Keperdataan  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya  Terhadap  Harta Warisan," Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no.2 (2018), 46.
Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Salihima,  Syamsulbahri. Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  Dalam Hukum  Islam  Dan  Implementasinya  Pada  Pengadilan  Agama.  Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Sembiring,  Rosnidar. Hukum  Keluarga:  Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan.
Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Siroj, A. Malthuf, Moh. Zainuddin Sunarto, and Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Terhadap  Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti,  Anak  Hasil  Zina,  Dan  Anak Hasil  Luar  Nikah," TRILOGI:  Jurnal  Ilmu  Teknologi,  Kesehatan,  Dan Humaniora 3, vol. 1 (2022), 39.
Sutrisno  and  Istikharoh.  "Studi  Komparatif  Hak  Waris  Bagi  Anak  Di  Luar  Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-PERDATA," Jurnal Al Wasith:
Jurnal Studi Hukum Islam 2, no.2 (2017), 154 – 56.
Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.  Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
Tirmidzi, Ahmad, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010)," Jurnal Al-Ijtimaiyyah 8, no. 2 (2022), 29.
Ula, Faizatul Fil, and others. "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika  Dan  Hukum  Islam," Fokus:  Jurnal  Kajian  Keislaman  Dan Kemasyarakatan 5, no. 2 (2020): 197 – 220.
Witanto,  D.Y. Hukum  Keluarga  Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin.  Cet.  I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.