Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp: 100-111 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.88
Criminal Sanctions Against Perpetrators of Underhand Polygamy

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami di Bawah Tangan

## Azharuddin
IAIN Langsa, Aceh Indonesia *Corresponding Author: azharuddin@iainlangsa.ac.id
Article Info Abstract
Received:13-10-2023 Revised: 21-11-2023 Accepted: 23-12-2023
Keywords: Punishment; Criminal; Sirri Polygamy. Polygamous marriages are strictly regulated in Indonesia, where the person  carrying  them  out  must  fulfill  very  strict  conditions, including the permission of the first wife. The difficulty of obtaining permission  from  the  first  wife  results  in  frequent  underhanded polygamy occurring, the legal consequences of which can sometimes turn to civil law sanctions and also criminal law. This research uses a qualitative  research  method  by  describing  each  data  found  in concrete  terms.  The  data  used  is  secondary  because  it  is  purely  a normative  discussion,  while  the  legal  approach  used  is  a  statutory, conceptual and also legal comparative approach. The results of the research show that the provisions of Islamic law justify polygamous marriages  on  condition  that  they  are  fair. Meanwhile,  according  to national law, polygamous marriages are basically not permitted, but for Muslims they are permitted with very strict requirements, such as  having  the  permission  of  the  first  wife.  The  absence  of permission from the first wife requires men to carry out polygamy under their hands, so that polygamous marriages have implications for  civil  and  criminal  sanctions.  In  civil  terms,  all  the  rights  of husband  and  wife  are  certainly  not  given  to  polygamous  husband and wife couples, whereas in criminal terms criminal sanctions can be  given  in  the  form  of  imprisonment  for  five  to  seven  years  as regulated  in  Articles  279  and  280  of  the  Criminal  Code.  And  it  is possible that a private polygamous marriage could be included in the legal  realm  of  adultery  as  regulated  in  the  Criminal  Code, considering that the marriage is not recognized by the State, while there  is  a  legitimate  wife  who  feels  disadvantaged,  because  her husband has had sexual relations with another woman. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Sanksi; Pidana; Poligami Sirri. Perkawinan poligami telah diatur secara ketat di Negara Indonesia, di mana orang yang melaksanakannya harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, di antaranya adalah izin istri pertama. Sulitnya izin istri pertama mengakibatkan sering terjadi poligami di bawah tangan, konsekwensi  hukumnya  terkadang  bisa  beralih  ke  sanksi  hukum perdata dan juga hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  cara  mendeskripsikan  setiap  data  yang
ditemukan  secara  konkrit,  data  yang  digunakan  adalah  sekunder karena  murni  pembahasan  secara  normatif,  sedangkan  pendekatan hukum  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan, konseptual  dan  juga  perbandingan  hukum.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketentuan  hukum  Islam,  membenarkan perkawinan  poligami  dengan  syarat  berlaku  adil.  Sedangkan  dalam ketentuan hukum nasional perkawinan poligami pada dasarnya tidak dibolehkan,  namun  bagi  umat  Islam  diperbolehkan  dengan persyaratan  yang  sangat  ketat  seperti  harus  ada  izin  istri  pertama. Tidak  adanya  izin  istri  pertama  mengharuskan  laki-laki  melakukan poligami  di  bawah  tangan,  sehingga  perkawinan  poligami  tersebut berimplikasi  kepada  sanksi  keperdataan  dan  juga  pidana.  Secara perdata  pastinya  semua  hak-hak  suami  istri  tidak  diberikan  kepada pasangan suami istri poligami tersebut, sedangkan secara ketentuan pidana bisa diberikan sanksi hukuman pidana berupa penjara selama lima sampai tujuh tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 279  dan  280  KUHP.  Dan bisa  saja  perkawinan  poligami  di  bawah tangan  dimasukkan  keranah  hukum  perzinaan  sebagaimana  yang diatur  dalam  KUHP,  mengingat  perkawinan  tersebut  tidak  diakui Negara  sedangkan  ada  istri  yang  sah  merasa  dirugikan,  karena suaminya telah melakuan hubungan kelamin dengan wanita lain.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Permasalahan perkawinan tidak pernah berhenti untuk dibahas, karena keunikan dan keanekaragaman masalah yang ditimbulkan selalu muncul. Eksistensi poligami yang dikenal dalam  perkawinan  Islam  selalu  mendapat  sorotan  negatif  baik  oleh  orang  yang  bukan agama  Islam,  maupun  dari  orang-orang  Islam  sendiri,  baik  orang  yang  selalu  menyerang Islam, atau juga para pemikir Islam. (Wibowo, 2021)
Secara aturan negara, permasalahan perkawinan pada dasarnya jatuh kepada hukum privat, yang artinya siapapun tidak boleh ikut campur, baik mengenai pemilihan pasangan, waktu  pelaksanaan  perkawinan  atau  juga  batas  usia  dan  pasangan.  Namun  karena permasalahan  perkawinan  sering  sekali  mengusik  ketenangan  umum,  maka  negara  ikut campur  dalam  mengatur  perkawinan  baik  mengenai  batas  usia,  dengan  siapa  boleh menikah,  pembatasan  perkawinan  dan  bahkan  juga  memberikan  sanksi-sanksi  terhadap orang yang melanggarnya.(Kosasih, 2021)
Sanksi  perkawinan  pada  dasarnya  murni  hukuman  keperdataan,  karena  perkawinan sendiri  masuk  dalam  golongan  hukum  perdata.(Pusvita,  2018)  Sehingga  jenis  sanksi  yang diterima  hanya  berputar  putusnya  perkawinan,  dan  juga  denda.  Sedangkan  hukuman
penjara  yang  dikenal  dalam  pidana  tidak  bisa  diberikan  kepada  orang  yang  melakukan pelanggarana hukum perkawinan.
Dewasa  ini  permasalahan  perkawinan  tidak  hanya  diberikan  sanksi  keperdataan kepada para pelanggarnya, mengingat permaalahan keluarga tersebut sudah masuk ke ranah pidana tepatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  Sehingga orang-orang tidak lagi sewenang-wenang melakukan pelanggaran dan kekerasan dalam keluarganya, sebagaimana orang-orang  terdahulu  yang  terbiasa  dalam  melakukan  pelecehan  terhadap  pasangannya, karena dianggap itu urusan rumah tangganya sendiri.(Yulieth-Rafael, 2020)
Poligami  yang  memang  dikenal  dan  disyariatkan  dalam  Islam  juga  sudah mendapatkan aturan dalam negara, di mana umat Islam tidak diberikan kebebasan secara penuh  untuk  melakukannya,  karena  pembatasan  dan  persyaratan  yang  telah  diatur  sangat ketat,  baik  kepada  masyarakat  secara  umum  terlebih  lagi  kepada  para  aparatur negara.(Yuningsih et al., 2023)
Aturan yang ketat dilaksanakan menyebabkan tidak memungkinnya orang melakukan poligami  secara  resmi  di  Indonesia,  sehingga  banyak  orang  yang  melakukan  poligami melakukannya  secara  diam-diam  (di  bawah  tangan).  Pelaksanaan  poligami  secara  ilegal, sangat  menimbulkan  masalah,  selain  dari  masalah  yang  timbul  dari  pasangan  pertamanya juga  terhadap  pasangan  poligaminya  sendiri.  Permasalahan  terhadap  pasangan  pertama pastinya  menimbulkan  percekcokan  dalam  rumah  tangganya,  karena  tidak  ada  restu  atau bahkan  tidak  diketahui  waktu  pelaksanaan  poligami  itu  sendiri.  Sedangkan  permasalahan pasangan  poligami  bisa  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  istri  secara  penuh mengingat secara negara tidak diakui pernikahannya.
Menarik dibahas dalam permasalahan poligami yang dilakukan secara bawah tangan ini adalah jenis hukuman yang bisa diberikan kepada pasangan poligami, karena pernikahan yang dilakukan tidak diakui oleh Negara, maka dianggap mereka tidak pernah melakukan pernikahan.  Permasalahan  ini  bisa  saja  digiring  keranah  pidana,  mengingat  kasus  pidana tepatnya  tentang  perzinaan  mirip  sekali  definisinya  dengan  permasalahan  poligami  secara bawah tangan. Begitu juga bisa melanggar Pasal 279 dan 280 KUHP yang membicarakan tentang kejahatan dalam administrasi perkawinan.
Zina sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia tepatnya dalam Pasal 284  KUHP  didefinisikan  sebagai  orang  yang  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  melalui ikatan  perkawinan,  di  mana  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  masih  terikat  perkawinan. Makna  yang  begitu  jelas  diberikan  oleh  Pasal  284  KUHP  tersebut  mengidentifikasikan
bahwa negara akan memberikan hukuman zina terhadap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan karena pelakunya masih terikat pernikahan resmi. Sehingga kasus poligami bawah tangan memberikan peluang kepada istri yang sah untuk mengadukan ke ranah pidana terhadap pasangan poligami bawah tangan, mengingat dalam kacamata negara mereka dianggap telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.
Keterkaitan antara definisi zina dalam Pasal 284 KUHP dengan para pelaku poligami bawah  tangan  sangat  menarik  untuk  dibahas,  begitu  juga  dengan  peluang  pidana  yang didapatkan  bagi  para  pelaku  poligami  bawah  tangan  melalui  Pasal  279-280  KUHP.  Oleh karena  itu  artikel  ini  mencoba  untuk  menganalisisnya,  sehingga  memberikan  jawaban tentang  permasalahan  poligami  bawah  tangan  mendapatkan  hukuman  keperdataan  atau juga ke ranah pidana.
Penelitian terkait pemidanaan terhadap pelaku poligami di bawah tangan sudah ditulis oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya,  hal  ini  bisa  dilihat  dalam  tulisan  Rochxy  dan  Bayu Lesmana terkait pemidanaan perkawinan Sirri tanpa izin istri pertama.(Roslinda et al., 2019) Begitu juga halnya dengan tulisan Galuh Retno Setyo Wardani dkk tentang sanksi poligami sirri  dalam  tinjauan  maqashid  syariah.(Roslinda  et  al.,  2019)  Baina  Sari  dkk  juga  menulis tentang  sanksi  hukum  terhadap  poligami  sirri  di  Aceh  Tengah.(Roslinda  et  al.,  2019) Terkahir  penulis  memasukkan  tulisan  dari  Margo  Hadi  Putra  dan  Hana  Faridah  terkait tindak pidana zina bagi pelaku poligami sirri.(Roslinda et al., 2019)
Artikel ini sendiri memberikan analisis secara menyeluruh terkait peluang dipidananya para  pelaku  poligami  di  bawah  tangan  dengan  menerapkan  beberapa  Pasal  yang  terdapat dalam  KUHP,  dan  bahkan  bisa  dianalogikan  secara  pidana  zina  mengingat  implementasi dari poligami di bawah tangan mempunyai kemiripan dengan arti zina dalam KUHP.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pengambilan  datanya  secara kepustakaan,  karena  ini  adalah  penelitian  hukum,  maka  pastinya  didasarkan  pada  hasil penelitian  normatif,  di  mana  dasar  pengambilan  datanya  adalah  sekunder  yang  merujuk pada  konsep-konsep  hukum  baik  perundang-undangan  atau  norma  hukum lainnya.(Nurhayati  et  al.,  2021)  Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  pendekatan perundang-undangan, konsep hukum karena akan mengupas tuntas permasalahan poligami dari  sudut  hukum,  begitu  juga  halnya  pendekatan  komparatif  sangat  diperlukan  dalam
penelitian ini sebagai pembanding antara hukum Islam dan hukum pidana yang merupakan hukum positif Indonesia.(Muhaimin, 2018)

## PEMBAHASAN

## Teori Pemidanaan
Teori pemidanaan pada umumnya mempunyai tiga unsur utama, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. (Saputra et al., 2022) Ketiga unsur tersebut bisa dikatakan saling  berkaitan  dari  aspek  historis,  karena  tujuan  dari  pemidanaan  sendiri  mempunyai makna tersendiri jika dikaitkan dengan sejarah pemberlakuannya. Teori absolut atau sering disebut dengan pembalasan menghendaki seorang pelaku kriminal untuk diberikan sanksi dengan  setegas-tegasnya,  tujuan  dari  pemidanaan  seperti  ini  adalah  untuk  menghilangkan kejahatan, sehingga seringkali dilihat dalam aspek historis bahwa teori absolut selalu dipakai di zaman sebelum era modern, karena jenis hukumannya berupa penistafaan atau hukuman mati terhadap para kriminal.
Teori  relatif  atau  sering  diistilahkan  dengan  teori  tujuan  mempunyai  arti  yang sebaliknya  dari  teori  absolut  tersebut,  teori  ini  lebih  menitikberatkan  kepada  tujuan  dari diberlakukannya  hukum  pidana  itu  sendiri.  Di  mana  dalam  teori  ini,  hukuman  yang diberikan  bagi  pelaku  kriminal  bukanlah  dengan  cara  memusnahkan  mereka,  melainkan harus melalui pembinaan dengan tujuan untuk mengembalikan para pelaku kriminal dijalan yang benar. Teori relatif ini sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dalam teori ini memberikan sebuah pernyataan bahwa pada hakikatnya semua manusia bisa dibina dan dikembalikan dia sebagaimana mestinya, dan teori ini sendiri adalah pertentangan dari teori absolut  sendiri  yang  menganggap  para  pelaku  kriminal  adalah  sampah  masyarakat  yang harus dibumihanguskan.
Permasalahan  teori  absolut  dan  teori  relatid  yang  sama-sama  sudah  diberlakukan ternyata  masing-masing  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan,  teori  absolut  mempunyai kelebihan untuk memberikan efek takut baik kepada pelaku pidana atau orang lain karena tujuannya adalah untuk menghilangkan pidana, sedangkan teori absolut mempunyai tujuan untuk  mengembalikan  para  pelaku  kriminal  kejalan  yang  benar,  di  mana  kekurangannya membuat para pelaku kriminal tidak takut lagi. Sehingga untuk menjembatani kedua teori tersebut dibutuhkanlah teori gabungan, teori gabungan sendiri merupakan gabungan antara teori  absolut  dan  teori  relatif,  di  mana  dalam  teori  ini  mempunyai  konsep  bahwa  setiap prilaku kriminal harus diberikan sanksi hukum yang setegas-tegasnya namun jangan sampai
menodai  nilai-nilai  kemanusiaan,  karena  para  pelaku  pidana  juga  mempunyai  hak  untuk dibina dan dididik supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar.
Penjelasan terkait teori pemidanaan tersebut menyiratkan bahwa pidana mempunyai fungsi  untuk  mengatur  dan  menertibkan  masyarakat  dari  segala  bentuk  kejahatan  yang notabenenya  mengganggun  ketenteraman  umum.  Karena  pada  hakikatnya  penjatuhan hukuman  pidana  terhadap  para  pelaku  pidana  adalah  untuk  menyelesaikan  permasalahan pidana  yang  dilakukan,  serta  memberikan  akibat  hukum  yang  harus  diterima  oleh  para pelaku  pidana.(Saputra  et  al.,  2022)  Hal  ini  mengidentikkan  dari  ciri  khas  sanksi  hukum yang  terdapat  dalam  hukum  pidana,  yaitu  sanksi  yang  tegas  terhadap  siapa  saja  yang melanggarnya.
Teori  pemidanaan  di  atas  memang  sudah  sangat  terkenal  dalam  bidang  hukum pidana,  namun  demikian  ketiga  teori  tersebut  ternyata  masih  belum  memberi  kepuasaan baik dalam kalangan ilmuan atau masyarakat selaku pelaku hukum itu sendiri. Belakangan ini ada beberapa teori muncul untuk menyempurnakan ketiga teori tersebut, di antara teori yang muncul tersebut adalah teori kontemporer, teori penganyoman, teori pemasyarakatan, teori pembebasan dan teori intefratif. Di mana kesemua teori ini menghendaki supaya teori pemidanaan  jangan  hanya  sekedar  memberikan  pembalasan  terhadap  para  pelanggarnya, begitu juga jangan sampai hanya memberikan pendidikan, melainkan harus lebih sempurna lagi.(Rivanie et al., 2022)

## Konsepsi Poligami
Poligami dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan seseorang dengan dua orang  atau  lebih,  walaupun  selalu  dikonotasikan  kepada  perkawinan  seorang  laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Khoiruddin Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Bustaman Usman menyatakan bahwa poligami mempunyai arti kawin terhadap orang yang banyak, yang artinya melebih dari satu orang bisa dua, tiga, bahkan sampai puluhan, namun  dalam  ajaran  agama  Islam  poligami  dibatasi  jumlahnya  yaitu  pernikahan  seorang laki-laki dengan maksimal empat orang perempuan saja. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh  Al-Qamar  Hamid  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Bustaman  Usman  bahwa  poligami adalah  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan  dua  orang  atau  lebih  perempuan  pada  waktu bersamaan ‘bukan ijab kabul yang serentak’ melainkan dalam menjalani kehidupan keluarga sehari-hari.(bustaman usman, 2017)
Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  sendiri  memberikan  definisi  poligami  serupa dengan  pendapat  para  pakar  di  atas,  hanya  saja  dalam  Undang-undang  Perkawinan  pada dasarnya kurang mengenal poligami, yang artinya poligami itu sendiri terjadi apabila dalam keadaan  darurat.  Pasal  3  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  seorang  laki-laki  hanya mempunya  seorang  isteri,  begitu  juga  dengan  seorang  wanita  hanya  mempunyai  seorang suami (UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun jika seorang suami menginginkan istri lebih dari satu, maka dia harus meminta izin kepada pengadilan supaya poligami yang dikehendakinya bisa  terjadi,  dan  ini  pastinya  harus  memenuhi syarat-syarat sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Undang-undang  Perkawinan  sendiri.  Peraturan  perkawinan  sebagaimana  tersebut, diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya dalam Pasal 40, di mana teknis melakukan perkawinan poligami diatur sedemikian ketat di sini.(PP NO 9 TH 1975 (1).
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  merupakan  sebagai  buku  rujukan  Pengadilan Agama  di  Indonesia  juga  mengatur  tentang  poligami  ini,  di  mana  dalam  BAB  IX merupakan bab khusus yang membahas poligami. Walaupun dalam KHI ini telah mengenal jauh tentang poligami, namun pemberlakuannya tidak diperbolehkan begitu saja, melainkan tetap  disesuaikan  dengan  Undang-undang  Perkawinan.  Pasal  55  KHI  menyatakan  bahwa poligami mempunyai arti seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang  sama,  namun  dibatasi  hanya  sampai  empat  orang  saja.  Walaupun  demikian,  suami tersebut  harus  tetap  berlaku  adil,  baik  terhadap  istrinya  maupun  anak-anaknya,  jika persayaratan ini tidak bisa dipenuhi maka seorang suami dilarang untuk berpoligami.
Agama Islam sendiri pada dasarnya membolehkan perkawinan poligami, namun tetap pada  persyaratan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  suami  yang  menginginkan  poligami. Surat Al- Nisa’ ayat tiga menyatakan Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat  Berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki,  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”.
Ayat di atas menerangkan bahwa poligami seharusnya jangan dilakukan, karena syarat yang  ditentukan  sangatlah  berat  yaitu  adil.  Dan  kita  tahu  secara  bersama  bahwa  tujuan perkawinan adalah untuk mencari kebahagiaan dan keridhaan Allah SWT, namun walaupun demikian  peluang  untuk  melakukan  poligmai  tetap  diperbolehkan  dalam  Islam  dengan syarat ketat tersebut.
Perkawinan  poligami  yang  dibolehkan  dalam  Islam  sebenarnya  tidak  terlepas  dari aspek  histori  masyarakat  zaman  dahulu,  sebab  poligami  merupakan  suatu  budaya  yang sudah  tertancap  bukan  hanya  untuk  penduduk  Mekkah  tempat  risalah  Islam  diturunkan, melainkan juga diseluruh penjuru dunia. Sehingga ketika syariat poligami diturunkan tidak pernah  ada  komplai  pada  waktu  itu,  baik  dari  kalangan  umat  Islam  maupun  dari  musuh- musuh Islam, dan ini menandakan bahwa poligami di zaman dahulu memang sesuatu yang sangat  lumrah  dan  wajar.  Bahkan  jika  dilihat  dari aspek  historis  tersebut,  agama  Islamlah yang  membatasi  jumlah  poligami  menjadi  empat,  padahal  sebelumnya  tidak  mengenal batas.(Hermanto, 2017)

## Sanksi terhadap Poligami di Bawah Tangan dalam Perundang-undangan
Perkawinan  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  ketenangan  hidup  kepada  para pelakunya,  dengan  melakukan  perkawinan  semua  orang  berharap  mendapatkan kebahagiaan,  bahkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  sendiri  dinyatakan  bahwa perkawinan  bertujuan  untuk  bahagia  dunia  dan  akhirat.  Perkawinan  ini  sendiri  harus dilakukan  berdasarkan suka  sama suka,  karena  jika  dilakukan  dengan  unsur keterpaksaan, maka  perkawinan  ini  bisa  saja  dibatalkan  karena  diangap  sudah  bertentangan  dari  tujuan perkawinan.
Perkawinan poligami juga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap orang  yang  terlibat  di  dalamnya,  sehingga  negara  beranggapan  kalau  poligami  tidak mungkin  mendatangkan  kebahagiaan  dan  celah  untuk  melakukannya  dipersempit. Permasalahan  yang  sering  timbul  di  lapangan,  yaitu  banyaknya  pelaksanaan  poligami  di bawah  tangan  yang  artinya  tidak  terdaftar,  membuat  tujuan  perkawinan  pasti  tidak terpenuhi. Banyak masalah yang ditimbulkan akibat perkawinan poligami di bawah tangan, di  antara  permasalahan  yang  sering  muncul  pasti  mengenai  percekcokan  rumah  tangga antara  suami  dan  istri  pertama,  karena  si  isteri  merasa  tertipu  atau  merasa  dikhianati sehingga membuka lebar pintu keributan.(Ikhlas Tul Amal, 2015)
Permasalahan  poligami  di  bawah  tangan  yang  begitu  sangat  komplek  membuat negara memberikan sanksi hukum terhadap para pelakunya, sanksi hukum yang sudah pasti adalah  dengan  tidak  adanya  hak-hak  keperdatangan  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan tersebut.  Banyak  sanksi  hukum  secara  perdata  yang  diberikan  kepada  pelaku  poligami  di bawah tangan, sanksi hukum ini bisa dengan tidak diakuinya perkawinan tersebut sehingga berimplikasi  kepada  seluruh  hak-hak  perkawinan  ditiadakan,  misalnya  hak  untuk  nafkah
bagi  istri  poligami  di  bawah  tangan,  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika terjadi permasalah dalam rumah tangga mereka, hak untuk mendapatkan harta bersama jika rumah  tangganya  sudah  putus,  bahkan  yang  paling  mengerikan  adalah  hak  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  poligami  bawah  tangan  tersebut,  karena  si  anak  hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya, sedangkan untuk bapaknya tidak ada sama sekali,  sehingga  mengenai  nafkah,  hak  waris  dan  hak-hak  lainnya  yang  berkaitan  dengan ayahnya dihilangkan.(Resmini et al., 2019)
Akibut  hukum  dari  perkawinan  poligmai  di  bawah  tangan  ternyata  tidak  hanya berinplikasi  kepada  sanksi  keperdataan  saja,  melainkan  bisa  jatuh  kepada  sanksi  hukum pidana. Dewasa ini sedang marak-maraknya pembicaraan terkait sanksi pidana kepada para pelaku poligami di bawah tangan, sanksi pidana ini sendiri didasarkan beberapa Pasal yang terdapat  dalam  KUHP,  seperti  Pasal  279  dan  bisa  juga  istri  pertama  berinisiatif  untuk menjerat para pelaku poligami bawah tangan dengan kasus zina sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP.
Pasal 279 KUHP menyatakan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:  1.  barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan  berdasarkan  ayat  1  butir  1  menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara  paling  lama  tujuh  tahun.  (3)  Pencabutan  hak  berdasarkan  pasal  No.  1 – 5  dapat dinyatakan.  Walaupun  Pasal  ini  membahas  tentang  keabsahan  suatu  perkawinan,  namun tetap  saja  bisa  ditafsirkan  kepada  poligami  di  bawah  tangan,  mengingat  pernyataannya bersifat umum.
Pemidanaan terhadap poligami di bawah tangan ini sangat bisa terjadi dari penafsiran hukum terhadap Pasal 279 di atas, di mana seorang suami yang melakukan poligami bawah tangan  sudah  tau  bahwa  perkawinannya  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilakukan,  walaupun dalam agama memperbolehkannya tetapi syarat administrasi sudah pasti tidak didapatkan. Istri  dalam  hal  ini  bisa  mengajukan  tuntutan  kepada  para  pelaku  poligami  bawah  tangan dengan  dalih  melanggar  ketentuan  Pasal  279  tersebut.  Sebab  prosedur  poligami  bawah tangan  sudah  pasti  tidak  tertib  dan  teratur,  misalnya  saja  mengenai  rukun  dan  syarat perkawinan yang telah mereka lakukan, sudah pasti jika terjadi permasalahan hukum tidak
bisa  dibuktikan,  karena  antara  wali  dan  saksi  pasti  akan  mengelak  untuk  dijadikan  saksi tetika  perkara  pidana  dilakukan,  karena  mereka  sendiri  bisa  saja  terkena  sanksi  hukum karena dianggap telah melawan hukum.(Roslinda et al., 2019)
Pemidanaan poligami di bawah tangan bukan hanya bisa dilakukan melalui Pasal 279 KUHP tersebut, melainkan juga bisa melalui Pasal 284 KUHP. Karena Pasal 284 ini yang mengatur  permasalahan  zina  mempunyai  kemiripan  definisi  antara  prilaku  zina  dengan poligami  di  bawah  tangan,  zina  mempunyai  arti  sebagai  perbuatan  melakukan  hubungan seksual  berdasarkan  suka  sama  suka,  akantetapi  antara  satu  pihak  atau  keduanya  masih terikat  perkawinan  yang  sah.  Walaupun  demikian,  zina  dalam  KUHP  pemberlakuan pemidanaannya jika adanya adua dari pihak yang dirugikan. Penarikan kesimpulan hukum antara  perbuatan  poligami  di  bawah  tangan  dengan  pidana  zina  ini  sangat  menemui  titik kesamaan,  di  mana  pihak  istri  bisa  saja  melakukan  aduan  kepada  para  pelaku  poligami bawah  tangan  telah  melakukan  perbuatan  zina,  sebab  antara  dia  dengan  suaminya  masih dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dan  resmi,  sedangkan  suami  dan  istri  poligaminya tersebut  telah  melakukan  hubungan  seksual  berdasarkan  suka  sama  suka.  Jika  pasangan poligami  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa  mereka  telah  melakukan  pernikahan walaupun di bawah tangan, maka mereka dituntut untuk membuktikan perkawinan mereka dengan cara mendatangkan wali nikah dan saksi perkawinan mereka, dan hal ini pastinya seperti  mustahil  untuk  dilakukan  karena  wali  nikah  dan  saksi  tersebut  pasti  tidak  mau melakukan  persaksian  hukum  di  depan  pengadilan,  karena  mereka  sendiri  dianggap  telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Problematika sanski hukum yang bisa diterapkan kepada para pelaku poligami bawah tangan tersebut juga bisa dilakukan oleh hakim-hakim yang bersifat progresif, karena para hakim sekarang sangat dituntut untuk melakukan progresi hukum untuk menjaga keadilan hukum  yang  memang  menjadi  tujuan  hukum  (Damarsari  et  al.,  2021).  Para  hakim  yang mempunyai  jiwa  progresif  bisa  melakukan  yurisprudensi  hukum  ketika  memutuskan perkara  poligami  bawah  tangan  yang  diajukan  kepadanya,  karena  negara-negara  Islam dewasa  ini  sudah  banyak  yang  memberikan  aturan  poligami  bawah  tangan  secara  pidana. Negara Yordania dan negara-negara Islam lainnya telah mengatur poligami bawah tangan ke dalam hukum pidana, sehingga siapa saja yang melakukan poligami bawah tangan pasti dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara (Mastura & , 2022). Artinya jika para hakim melakukan  upaya  yurisprudensi  untuk  memberikan  sanksi  hukum  pidana  kepada  para pelaku poligami bawah tangan yang diajukan kepadanya, sudah ada dasar hukumnya, karena
yang  melakukan  adalah  orang  Islam  dan  yurisprudensi  hukum  yang  dilakukan  juga dilaksanakan dinegara Islam dan diberlakukan untuk orang Islam.

## KESIMPULAN
Perkawinan  poligami  bawah  tangan  mempunyai  konskwensi  hukum  yang  sangat kompleks,  secara  keperdataan  para  pelaku  tidak  pernah  dianggap  melakukan  perkawinan sehingga semua hak-hak yang terdapat dalam hukum perkawinan tidak bisa diberikan secara hukum.  Para  pelaku  poligami  bawah  tangan  bisa  terkena  sanksi  pidana  karena  telah melanggar  ketentuan  Pasal  279  KUHP,  dan  bisa  juga  dikenakan  sanksi  perzinaan  karena mempunyai  kesamaan  dalam  definisi,  bahkan  jika  para  hakim  yang  mengadili  perkara  ini melakukan  yurisprudensi  hukum  ke  negara  Islam,  sudah  pasti  tindak  pidana  didapatkan oleh pasangan poligami bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustaman Usman. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqih. Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1 (Hukum Poligami), Januari-Juni.
Damarsari,  B.  P.,  Handoko,  W.,  &  Lumbanraja,  A.  D.  (2021).  Penerapan  Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. Notarius , 14 (1), 194 – 205. Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V14i1.38862
Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. Kalam , 10 (2), 165. Https://Doi.Org/10.24042/Klm.V9i1.326
Ikhlas Tul Amal. (2015). Poligami Dibawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Suami Pada Keluarga Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar . 24.
Kosasih, K. (2021). Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan Dalam Kontestasi Negara Dan Agama. Harmoni , 20 (2),
330 – 338. Https://Doi.Org/10.32488/Harmoni.V20i2.516
Mastura,  L.  F.,  &  ,  E.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Sanksi  Dalam Pelanggaran  Hukum  Keluarga  Di  Negara-Negara  Muslim. Syaksia :  Jurnal  Hukum Perdata Islam , 23 (1), 115 – 130. Https://Doi.Org/10.37035/Syakhsia.V23i1.6483
Muhaimin. (2018). Metode Penelitian Hukum. In Mataram University Pr (Vol. 11, Issue 1). Http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-
1%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0ahttps://Doi.Org/10.1080/0 7352689.2018.1441103%0ahttp://Www.Chile.Bmw-
Motorrad.Cl/Sync/Showroom/Lam/Es/
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 2 (1),  1 – 20.
Https://Doi.Org/10.51749/Jphi.V2i1.14
Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan  Implikasinya  Terhadap  Harta  Warisan. Ulul  Albab:  Jurnal  Studi  Dan  Penelitian Hukum Islam , 1 (2), 31. Https://Doi.Org/10.30659/Jua.V1i2.2338
Resmini,  W.,  Sakban,  A.,  &  Resmayani,  N.  P.  A.  (2019).  Implikasi  Yuridisi  Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Ntb. Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 2 (2), 10. Https://Doi.Org/10.31764/Jpmb.V2i2.879
Rivanie,  S.  S.,  Muchtar,  S.,  Muin,  A.  M.,  Prasetya,  A.  M.  D.,  &  Rizky,  A.  (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review , 6 (2), 176 – 188. Https://Doi.Org/10.33561/Holrev.V6i2.4
Roslinda,  S.,  Alamsyah,  B.,  &  Nggeboe,  F.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelaku  Perkawinan  Poligami  Dalam  Persfektif  Perundang-Undangan  Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 11 (1), 27. Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V11i1.168
Saputra, E. P., Artadi, I., & Sanusi, S. (2022). Pemidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Hukum Responsif , 13 (2), 105.
Https://Doi.Org/10.33603/Responsif.V13i2.7363
Wibowo,  W.  T.  (2021).  Fenomena  Poligami  Tokoh  Publik  (Semiotika  Roland  Barthes Dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik). Academic Journal Of Da ’ wa And Communication , 2 (2), 187 – 220. Https://Doi.Org/10.22515/Ajdc.V2i2.3360
Yulieth-Rafael,  2020.  (2020).  Sanksi  Pidana  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Kekerasan  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Suami  Pada  Isteri. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , Viii (1), 78 – 85.
Yuningsih, I., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Akibat Hukum Poligami Oleh Pns Tanpa Izin Dihubungkan . 3 (1), 111 – 125. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/