## PENERAPAN KONSEP HYBRID CONTRACT DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI PEGADAIAN SYARI’AH

## Lutfi Maulana
Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung luthfimaulana213@gmail.com

## ABSTRAK
Sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  teknologi,  bank  syariah  dituntut untuk    selalu    berinovasi    supaya    produk-produk    yang    ditawarkan    dapat  menarik minat  para  nasabah,  juga  dapat  bersaing  dengan  bank  konvensional  Salah  satu  pilar penting  untuk  menciptakan  produk  keuangan  syari’ah  dalam  memenuhi    tuntutan kebutuhan  masyarakat  modern  adalah  pengembangan  hybrid  conctract  (multi  akad). Praktik  gadai  di  Pegadaian  syariah  sering  menuai  keraguaan  mengenai  kesyariahan produknya  tersebut.  Keraguan  ini  muncul  karena  adanya  pemberlakuan  hybrid contract atau multi akad. Begitu juga penggunaan multi akad dan penghitungan biaya sewa  penyimpanan  (ijarah)  yang  dilakukan  oleh  Pegadaian  Syariah  menimbulkan keraguan  mengenai  kesyariahan  dari  akad  gadai  syariah  tersebut.  Oleh  karenanya penelitian ini mencoba mengkaji lebih mendalam tentang konsep hybrd contract dalam praktik rahn  di pegadaian syariah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai  konsep  hybrid  contract  dalam  akad  gadai  yang  diterapkan  oleh  Pegadaian Syariah.  Analisis  data  dalam  tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  fiqh  juga menggunakan  pendekatan  substantive  normatif  dalam  pemikiran  hukum  Islam.  Hasil temuan  sementara  menunjukkan  bahwa  produk  rahn    di  pegadaian  syari’ah  masih dipertanyakan kesyari’ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria hybrid contract  yang  dibolehkan,  maka  produk  ini  bisa  termasuk  ke  dalam  hybrid  contract yang  dilarang,  karena  ia  termasuk  ke  dalam  penggabungan  jual  beli  dengan  hutang- piutang  yang  dilarang  oleh  hadits  dan  ulama,  karena  ia  menggabungkan  dua  akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.
Keywords : Hybrid contract, rahn , ijârah, ardl, pegadaian syari’ah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan  ke- uangan syari’ah yang sangat pesat meng- hadapi  tantangan  yang  makin  kompleks. Perbankan  dan  lembaga  keuangan  sya- ri’ah harus bisa memenuhi kebutuhan bis- nis  modern  dengan  menyajikan  produk- produk  inovatif  dan  lebih  variatif  serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-ben- tuk  akad  dalam  fiqh  klasik  sudah  tidak memadai  kemajuan  tersebut.  Karena  itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terha- dap  bentuk  akad  dalam  fiqh  klasik  terse- but  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tuntutan masyarakat dimasa sekarang.
Salah  satu  pilar  penting  untuk  men- ciptakan  produk  keuangan  syari’ah  da- lam  memenuhi    tuntutan  kebutuhan  ma- syarakat  modern  adalah  dengan  melaku- kan pengembangan konsep hybrid contract (multi  akad).  Bentuk  akad tunggal  sudah tidak  mampu  merespons  transaksi  ke- uangan  kontemporer.  Metode hybrid  con- tract seharusnya sudah menjadi unggulan dalam  pengembangan  produk.  Mabid  al- Jarhi,  mantan  direktur  The  Islamic  Re- search  and  Training  Institute  Islamic Development  Bank  (IRTI  IDB),  sebagai- mana dikutip Agustianto, pernah menga- takan  bahwa  kombinasi  akad  di  zaman sekarang  adalah  sebuah  keniscayaan. 1 Hanya  masalahnya  adalah  literatur  eko- nomi  syari’ah  yang  ada  di  Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari’ah  tidak  membolehkan  dua  akad dalam  satu  transaksi  akad  ( two in  one ).
1 Agustianto,  “Hybrid  Contract  dalam  Keuangan Syari’ah”, diakses pada 04 Desember 2019, http://www.agustiantocentre.com/?p=68
Larangan  ini  ditafsirkan  secara dangkal dan  salah,  sehingga  menyempitkan  pe- ngembangan produk bank syari’ah. Pada- hal,  syari’ah  membolehkannya  dalam ruang lingkup yang sangat luas.
Mengumpulkan  dua  akad  atau  lebih dalam  satu  kesepakatan  atau  transaksi sudah  lazim  digunakan  di  lembaga  ke- uangan syari’ah. Pemahaman suatu nama akad  yang  dipraktikkan  di  keuangan syari’ah  banyak  yang  berbeda  dengan pemahaman  secara  fiqh mu’âmala .  Misal- nya,  produk murâbahah dalam  perbankan syari’ah  adalah  penggabungan  antara akad murâbahah dan  akad wakâlah .  Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syari’ah terdapat akad ijârah , qardl , dan kafâlah ; dan masih  banyak  lagi  yang  lainnya. 2 Dalam setiap  transaksi,  akad-akad  tersebut  dila- kukan  secara  bersamaan  atau  setidak- tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu  produk  tidak  bisa  ditinggalkan, karena  semuanya  merupakan  satu  kesa- tuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan hybrid con- tract atau  yang  dalam  peristilahan  fiqih mu’âmalah kontemporer  disebut  dengan al-’uqûd al-murakkabah .
Walaupun  mayoritas  ulama  membo- lehkan hybrid contract , namun yang harus dijadikan  perhatian  adalah  bahwasanya tidak  semua  bentuk hybrid  contract dibo- lehkan,  melainkan  ada  batasan-batasan dan  syarat-syarat  tertentu  agar hybrid
2 Lihat,  misalnya,  Abdul  Ghofur  Anshori, Gadai Syari’ah  di  Indonesia (Jogjakarta:  Gajahmada  Uni- versity  Press,  2006)  dan  Heri  Sudarsono, Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syari’ah (Jogjakarta:  Ekonosia, 2007), 156-12
contract tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat  ini  dimaksudkan  agar  tujuan  sya- ri’ah    dalam mu’âmalah tetap  terjaga  dan hybrid  contrat tidak  dijadikan  siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang.
Produk  gadai  syari’ah  yang  dijalan- kan  oleh  pegadaian  syari’ah  juga  bukan merupakan  akad tunggal, tetapi merupa- kan  penggabungan  dua  jenis  akad  dalam satu kesepakatan, yaitu akad rahn (gadai) dan  akad ijârah (sewa),  karena  itu  ia termasuk dalam inovasi hybrid contract . Di satu sisi, inovasi tersebut merupakan tero- bosan  untuk  memajukan  pegadaian  sya- ri’ah,  namun  di  sisi  lain,  aplikasi  ini menuai  kontroversi.  Banyak  kalangan umat  Muslim  yang  mengharamkan  pro- duk gadai syari’ah ini. 3 Berdasarkan fakta tersebut,  tulisan  ini  akan  mencoba  meng- analisis produk rahn yang banyak diprak- tikkan  di  lembaga  keuangan  syari’ah, khususnya  di  pegadaian  syari’ah,  dari sudut hybrid contract .

## PEMBAHASAN
Pandangan Ahli Fiqh tentang Hybrid Contract
Hybrid  contract merupakan  istilah po- puler  yang  merupakan  terjemahan  dari kata  Arab,  yaitu al-’uqûd  al-murakkabah (akad  ganda).  Selain  istilah  akad mu- rakkab ,  ada  beberapa  istilah  lain  yang  di- gunakan ahli fiqh yang memiliki hubung- an,  kemiripan,  dan  kesamaan  dengan
3 Lebih  lengkap  bisa  lihat  Achmad  Rifai,  “Kon- troversi  Gadai  Syariah”,  diakses  pada  04  Desember 2019 http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/ko ntroversi-gadai-syariah.html
pengertian  akad murakkab .  Istilah-istilah itu  antara  lain al-’uqûd  al-mujtami’ah (akad-akad  yang  terkumpul), al-’uqûd  al- muta’addidah (akad multijenis) , al-’uqûd al- mutakarrirah (akad-akad  yang  berulang- ulang), al-’uqûd  al-mutadâkhilah (akad- akad yang saling bercampur satu dengan lainnya),  dan al-’uqûd  al-mukhtalithah (akad-akad yang bercampur). 4 Begitu juga dalam  bahasa  Indonesia,  selain hybrid contract juga  ada  beberapa  istilah  lain yang  dipakai,  di  antaranya  multi  akad dan akad ganda. 5
Secara  umum,  istilah hybrid contract didefinisikan sebagai himpunan beberapa akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh sebuah  akad  baik  secara jam’î (mengum- pulkan)  maupun  secara taqâbulî (timbal- balik), sehingga seluruh hak dan kewajib- an yang ditimbulkannya dipandang seba- gai akibat hukum dari satu akad. 6
Penggunaan  konsep hybrid  contract dalam  transaksi  ekonomi  syariah  banyak diperbincangkan  para  ulama  dan  pakar fiqh terkait tentang  keabsahan dari multi akad  tersebut.  Perbincangan  dan  perde- batan mengenai keabsahan multi akad ini muncul karena sejumlah hadits Nabi saw, yang secara lahiriah menunjukkan larang- an  penggunaan  multi  akad.  Padahal, kemajuan  ekonomi  syari’ah  kontemporer
4 ‘Abdullâh  ibn  Muhammad  al-‘Imrânî, al- ’Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta’shîlîyah  wa  Tathbîqîyah (Riyad:  Dâr  Kunûz  Is-bilia  li al-Nasyr  wa  al-Tawzî’,  2006)  dan  Nazih  Hammad, Qadlâyâ  Fiqhîyah  Mu’âshirah  fî  al -Mâl  wa al-Iqtishâd (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)
5 Ahmad Syakur, “Problematika Akad Ganda Pada Produk  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Kon-temporer”, Universum 3, no. 2 (Juli 2009): 31
6 al-‘Imrânî, al- ’Uqûd al -Mâlîyah,
membutuhkan  inovasi-inovasi  akad  yang tidak  terbatas  dengan  akad-akad  lama yang  telah  dikenal,  di  antaranya  berupa multi akad. Larangan tersebut antara lain tampak dalam lahiriah hadits berikut.
Abû Hurayrah meriwayatkan dari Na-bi saw.  bahwasanya  beliau  melarang  dua  jual beli  dalam  satu  jual  beli. (HR.  al-Tirmidzî, al-Nasâ’î, Abû Dawûd, dan Mâlik) 7
Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa hukum  kesepakatan  yang  mengandung dua  akad  atau  lebih  pada  dasarnya  ada- lah  diperbolehkan  secara  syar’i  dan bahwasanya  redaksi  hadits  yang  mela- rang  berkumpulnya  dua  akad  atau  lebih dalam  satu  kesepakatan  adalah  penge- cualian  dari  kebolehan.  Sebagian  ulama memandang bahwa larangan dua jual beli dalam  satu  jual  beli  tersebut  diartikan sebagai  dua  harga,  sehingga  harganya menjadi  tidak  jelas.  Oleh  karena  itu,  da- lam  hadits  lain  Rasulullah  saw.  Mene- kankan  bahwa  apabila  terjadi  seperti  itu, maka  pilihannya  adalah  harga  yang paling  murah,  jika  tidak,  maka  ia termasuk riba.
Dari Abû Hurayrah berkata: “Rasulullah SAW  bersabda:  ‘Siapa  menjual  dua  jual  beli dalam satu jual beli maka baginya harga yang paling  rendah  atau  riba’.” (HR.  Abû Dawûd,  al-Tirmidzî, Ahmad,  dan  al- Nasâ’î) 8
Pandangan  mayoritas  ulama  di  atas berpegang  pada  kaidah al-istishâb  al-
7 Abû  ‘Isâ  Muhammad  ibn  ‘Isâ  ibn  Sawrah  al- Tirmidzî, al- Jâmi’  al -Shahîh,  Vol.  2 (Indonesia: Maktabah  Dahlan,  t.th.),  351  dan  Imâm  Ahmad, Musnâd Imâm Ahmad , Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586 8 Ibid
ashlîyah , yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal atau boleh selagi tidak ada dalil yang menun- jukkan  hukum  keharamannya.  Berdasar kaidah  ini,  al-Syâfi’î  membuat  kaidah umum  dalam  jual  beli,  yaitu  hukum  asal pada  jual  beli  semuanya  adalah  mubah jika  dilakukan  dengan  keridhaan  penjual dan  pembeli,  kecuali  apa  yang  dilarang oleh Rasulullah saw. 9
Ibn Taymîyah menyatakan kebolehan hybrid  contract ini  secara  lebih  jelas  dan panjang  lebar,  dengan  mengatakan  bah- wa  hukum  syar’i  pada  asalnya  adalah menetapkan  keabsahan  berkumpulnya lebih  dari  satu  akad  dalam  satu  kesepa- katan,  selama  tidak  ada  larangan  syar’i yang  khusus  dalam  hal  itu.  Karena hukum  asal  yang  berdasarkan  dalil-dalil nash adalah  kebebasan  berakad  dan kewajiban  memenuhi  setiap  yang  dise- pakati  oleh  kedua  belah  pihak  selama tidak ada nash atau qiyâs shahîh yang me- larangnya.  Jika  ada nash atau qiyâs  shahîh yang  melarangnya.  Oleh  karena  itu, berkumpulnya  beberapa  akad  tersebut secara  khusus  dilarang  dan  bertransaksi dengan akad tersebut dianggap rusak. 10
Demikian  pula  dengan  Ibn  al- Qayyim  yang  berpendapat  bahwa  hu- kum  asal  dari  akad  dan  syarat  adalah sah,  kecuali  yang  dibatalkan  atau  dila- rang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah  boleh,  maka  setiap  akad  dan
9 Abû  ‘Abdullâh  Muhammd  ibn  Idrîs  al-Syâfi’î ,  al- Umm , Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 3
10 Ibn  Taymîyah, Majmû’  Fatâwâ  Syaykh  al -Islâm Ahmad Ibn Taymîyyah , vol. 29 , ed. ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad  dan  Muhammad  ibn  ‘Abd  al-Rahmân (Riyad: Dâr al-Rahmah, t.th.), 132.
syarat  yang  belum  dijelaskan  keharam- annya  oleh  Allah  tidak  bisa  dinyatakan sebagai  haram.  Allah  telah  menjelaskan yang  haram  secara  rinci,  karenanya setiap  akad  yang  dinyatakan  haram  ha- rus  jelas  keharamannya  seperti  apa  dan bagaimana.  Tidaklah  boleh  mengharam- kan  yang  telah  dihalalkan  oleh  Allah atau dimaafkan. Begitu pula, tidak boleh menghalalkan  yang  telah  diharamkan oleh-Nya. 11
Hybrid  contract yang  ada  dalam transaksi  bisnis  dan  keuangan  banyak bentuk  dan  ragamnya.  Secara  umum, hybrid  contract tersebut  terbagi  ke  dalam bentuk-bentuk berikut:
Pertama , hybrid contract dalam bentuk percampuran  dua  akad  atau  lebih  yang memunculkan nama baru. Hybrid contract ini  misalnya  jual  beli tawarruq, 12 bay’  al- wafâ’ , 13 dan  lain  sebagainya.  Jual beli tawarruq adalah  percampuran  dua  akad jual  beli,  jual  beli  dengan  pihak  pertama dan jual beli dengan pihak ketiga.
Kedua , hybrid  contract yang mujta- mi’ah/mukhtalithah dengan nama akad ba-
11 Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, I’lâm al - Muwaqqi’în , Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1991), 344 dan 383 12 Jual  beli a-tawarruq adalah  seseorang membeli  barang  dari  seorang  penjual  dengan  cara kredit,  kemudian  ia  menjual  barang  tersebut  kepada pi-hak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah.  Lihat,  misalnya,  Ahmad  Zain  An-Najah, “Hukum  Jual  beli  al-‘Inah  dan  al-Tawarruq ”, diakses pada 04 Desember 2019, http://www.ahmadzain.com/read/karya- tulis/456/hukum-jual beli-alinah-dan-attawaruq/
13 Bay’  al - wafâ’ adalah  jual  beli  sesuatu  dengan syarat  jika  penjual  mengembalikan  harga  (uang)-nya, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang dibelinya. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2007), 5203
ru, tetapi  menyebut  nama  akad  yang lama  sebagai  basis. Hybrid  contract jenis ini misalnya mudlârabah musytarakah pada asuransi jiwa dan deposito bank syari’ah, serta  pada  produk musyârakah  mutanâ- qishah . 14
Ketiga , hybrid  contract ,  yang  akad- akadnya  tidak  bercampur  dan  tidak  me- lahirkan nama akad baru, tetapi dua akad atau  lebih  itu  menjadi  satu  paket  kese- pakatan  dengan  nama  akad  dasarnya tetap  ada. Hybrid  contract ini  contohnya adalah murâbahah  wa  wâkalah pada pembiayaan murâbahah di perbankan sya- ri’ah  ; kafâlah  wa  ijârah pada  kartu  kredit, letter  of  credit ,  bank  garansi,  pembiayaan multi  jasa,  dan  kartu  kredit; qardl , rahn , dan ijârah pada  produk  gadai  dan  lain sebagainya. 15
Hybrid Contract yang Dibolehkan .
Kebolehan hybrid  contract yang  dida- sarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah  boleh  dan  diqiyaskan  dengan hukum  akad  yang  membangunnya,  de- ngan  memerhatikan  ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, mes- kipun hybrid  contract diperbolehkan,  ada batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilang- gar,  karena  batasan  itu  menjadi  rambu bagi hybrid  contract agar  tidak  terjerumus ke  dalam  praktik mu’âmalah yang  diha- ramkan.
14 Musyârakah  Mutanâqishah (MMQ)  adalah cam-puran  akad syirkah milik  dengan ijârah yang mu- tanâqishah atau  jual  beli  yang  disifati  dengan mutanâqishah ( decreasing ) . Percampuran  akad-akad ini  melahirkan  nama  baru,  yaitu musyârakah  muta- nâqishah (MMQ).
15 Agustianto, “Hybrid Contract dalam Keuangan Syari’ah”
Dalam  bukunya  Nazih  Hammad memberikan beberapa kriteria bagi hybrid contract agar  diperbolehkan  secara  syar’i. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 16
1. Hybrid contract tersebut bukan yang dilarang dalam nash .
Hybrid  contract yang  dilarang  dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya jual  beli  dengan  hutang  piutang, 17 dan berkumpulnya  dua  jual  beli  dalam  satu akad. 18 Para  ahli  fiqh  sepakat  atas  keha- raman  berkumpulnya  hutang-piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum  ini  juga  mencakup  berkum- pulnya  hutang-piutang  dengan  akad salam , sharf ,  dan ijârah (sewa),  karena ketiganya  termasuk  ke  dalam bay’ (jual beli). 19
Dalam  masalah  berkumpulnya  dua jual  beli  dalam  satu  kesepakatan,  para ahli  fiqh  berbeda  dalam  menafsirkan objek dan bentuk larangan tersebut. Imam Mâlik,  Abû  Hanîfah,  dan  mazhab  Syâfi’î dalam  satu qaul -nya  mengatakan  bahwa bentuk  dari  berkumpulnya  dua  jual  beli yang  terlarang  adalah  jika  penjual mengatakan  kepada  pembeli:  ”Aku  jual
16 Hammad, Qadlâyâ Fiqhîyah , 262 17 Larangan  ini  berdasar  hadits  riwayat  Abû  Da- wûd,  al-Tirmidzî,  al-Nasâ’î,  Ibn  Mâjah,  Ahmad,  al- Syâfi’î,  dan  Mâlik  bahwa  Nabi  saw.  melarang  jual  beli dan  hutang-piutang  (dalam  satu  kesepakatan).  Lihat, misalnya,  Abû  Dawûd, Sunan Abû  Dawûd , Vol.  3 (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), 273
18 Larangan  ini  berdasarkan  atas  hadits  yang diriwayatkan  dari  Abû  Hurayrah  ra.  bahwa  Nabi  saw. melarang  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli.  Lihat, misalnya,  al-Tirmidzî, al- Jâmi’  al -Shahîh,  Vol. 2 (Indonesia:  Maktabah  Dahlan,  t.th.),  351  dan Imâm Ahmad, Musnad  Imâm  Ahmad , Vol.  2 (Beirut:  Dâr  al- Fikr, 1991), 586
19 Ibn  Rusyd, Bidâyat  al-Mujtahîd,  Vol.  2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 124
kepadamu  baju  ini  dengan  harga  10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara tempo  dalam  setahun”,  kemudian  pem- beli  menerimanya  tanpa  menetapkan mana  di  antara  dua  harga  tersebut  yang dipilih. Illat dari  larangan ini menurut  al- Syâfi’î  dan  Abû  Hanîfah  adalah  tidak jelasnya  harga,  sehingga  termasuk  ke dalam  jual  beli gharar yang  dilarang  oleh syara’.  Sedangkan  menurut  Imâm  Mâlik, illat -nya  adalah sadd  al-dzarî’ah ,  yaitu menjadi  sarana  menuju  riba yang diharamkan. 20
Sedangkan  mazhab  Hanbalî,  Hanafî, dan  Syâfi’î  dalam  salah  satu qaul -nya mengatakan  bahwa  bentuk  dari  berkum- pulnya  dua  jual  beli  yang  terlarang  ada- lah  jika  penjual  mengatakan  kepada pembeli,  ”Aku  jual  kepadamu  kebunku ini dengan harga 100 dinar dengan syarat Engkau  menjual  kepadaku  rumahmu  de- ngan harga 70 dinar. Illat dari keharaman bentuk ini adalah berpisah pada saat jual beli  dengan  harga  yang  tidak  diketahui. Artinya,  harga  pada  masing-masing  jual beli  tersebut  tidak  diketahui,  karena  jika masing-masing  objek  jual  beli  tersebut dijual  tersendiri,  mereka  berdua  tidak menyetujui  harganya  sebagaimana  harga pada saat disatukan. 21
Ibn  Taymîyah  dan  Ibn  Qayyim  ber- pendapat  bahwa  bentuk  dua  jual  beli dalam  satu  jual  beli  yang  diharamkan tidak  lain  adalah  jual  beli ’inah , 22 yaitu
20 Ibid. Lihat pula al-Tirmidzî, al- Jâmi’ , Vol 2, 351
21 Ibn Rusyd, Bidâyat , 153
22 Jual beli ‘inah menurut  fuqaha  adalah jual beli yang  mana  seseorang  menjual  suatu  barang  ke-pada orang  lain  dengan  harga  tempo  (dibayar  kemudian) dan dia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli,
penjual  berkata,  ”Saya  jual  barang  ini kepadamu  dengan  harga  100  dirham  da- lam tempo satu tahun dengan syarat saya membelinya  darimu  seharga  80  dirham secara  tunai”.  Menurut  Ibn  Qayyim,  ha- nya  tafsir  ini  yang  sesuai  dengan  teks hadits  kedua,  ”maka  baginya  harga  yang paling rendah atau riba”. Penjual ada dua pilihan  mengambil  harga  tambahan,  se- hingga  ia  memakan  riba  atau  mengambil harga pertama yang paling rendah. 23
2. Hybrid contract tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.
Pada  paparan  tentang  kriteria  per- tama  di  atas  dijelaskan  bahwa  fuqaha’ dalam  menyikapi  hadits  yang  melarang dua  jual  beli  dalam  satu  akad  menya- takan  bahwa illat dari  pengharaman  ter- sebut  adalah  adanya gharar (ketidak- jelasan)  atau  sarana  ( dzarî’ah) menuju terjadinya riba. Karena itu, hukum keha- ramannya dapat diberlakukan pada ben- tuk-bentuk hybrid  contract lainnya  yang mempunyai illat yang  sama  berdasarkan qiyâs ,  atau  berdasarkan  dalil sadd  al- dzarî’ah . 24
kemudian  penjual  tersebut  mem-beli  kembali  barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Lihat  Nazih  Hammad, Mu’j am  al-Musthalahat  al- Iqtishâdîyah  fî  Lughah  al- Fuqahâ’ (Riyad:  Al-Dâr  al- ‘Alamîyah lî al-Kitâb al-Islâmî, 1995), 254-55 23 al-Jawzîyah, I’lâm al - Muwaqi’în, Vol. 3, 119 24 Al- Dzarî’ah secara  bahasa  adalah  sarana kepada sesuatu secara mutlak. Sedangkan sadd artinya membendung atau menghalangi. Jadi, sadd al- dzarî’ah maknanya  menghalangi  atau  memben-dung  sarana menuju  kepada  sesuatu.  Sedangkan dzarî’ah dalam istilah  usul  fiqh  adalah  sesuatu yang  zahirnya mubah/boleh,  tetapi  sesuatu  ter-sebut  dijadikan sarana  untuk  merealisasikan  sesu-atu  yang  dilarang.
3. Hybrid  contract tersebut  tidak dijadikan sebagai hîlah  ( siasat) untuk  mengambil  riba  dengan jalan lain
Al-hîlah sendiri  secara  bahasa  berarti kecerdikan  berpikir,  kelihaian  berinter- aksi,  dan  aktifitas  serta  membalik  pemi- kiran  agar  sampai  kepada  tujuan. 25 Se- dangkan  secara  istilah,  sebagian  ulama mendefinisikan al-hîlah secara  khusus sebagai  sesuatu  yang  diharamkan.  Al- Syâthibî,  misalnya,  mendefinisikan al- hîlah sebagai  membalik  suatu  hukum yang  telah  ditetapkan  secara  syar’i  kepa- da  hukum  lain  dengan  melakukan perbuatan  yang shahîh ( benar)  secara lahiriah, namun sejatinya hanya permain- an  saja. 26 Namun,  sebagian  ulama  yang lain  mendefinisikan al-hîlah secara  umum sebagai  jalan  tersembunyi  yang  digu- nakan untuk mencapai tujuan, yang jalan tersebut  tidak  diketahui  kecuali  dengan kecerdasan  dan  kepandaian  tertentu.  Jika tujuan tersebut baik, maka ia termasuk ke dalam hîlah hasanah (siasat yang baik) dan jika tujuannya  adalah  jelek,  maka  ia termasuk  ke  dalam hîlah  qabîhah (siasat yang buruk). 27
Hybrid  contract yang  dijadikan  siasat kepada  riba  adalah  haram,  walaupun  se- cara bentuk lahirnya dibolehkan.
Sedangkan sadd  al- dzarâ’i’ adalah  pelarangan  hal-hal mubah  yang  menjadi  sarana  menuju mafsadah dan hal-hal yang dilarang. Hamad, Mu’jam al -Musthalahat , 189
25 Abû Khâtim Mahmûd ibn al-Hasan al-Qaz-waynî al-Syâfi’î, al-Hiyâl  fî  al-Fiqh (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmîyah, 2012), 68
26 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al- Syarî’ah, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muhammad, t.th.), 108
27 al-Qazwaynî al-Syâfi’î, Al-Hiyâl fî al-Fiqh , 70.
Pengharaman akad ini bukan karena ben- tuknya  sebagai hybrid  contract, melainkan karena  ia  dijadikan  siasat  untuk  menda- pat  manfaat  riba  dengan  jalan  lain.  Ibn Qayyim  menegaskan  bahwa  tujuannya adalah  ruh  daripada  akad.  Ia  yang  men- jadikan  akad  tersebut shahîh atau  batal. Pengambilan i’tibâr berdasarkan  atas  tu- juan  dalam  akad  lebih  utama  diban- dingkan  dengan i’tibâr berdasar  lafal, sebab  lafal  bisa  saja  dimaksudkan  untuk selain  lafal  tersebut,  sedangkan  tujuan akad  ialah  hal  yang  dikehendaki  dari akad tersebut. 28
Akad  tunggal  yang  termasuk  ke  da- lam  jenis  ini,  menurut  ulama,  contohnya adalah nikah muhallil . 29 Sedangkan  salah satu contoh hybrid contrac t yang dijadikan hîlah ribawi  adalah  jual  beli ‘înah. Jual beli  ini  diilustrasikan  bahwa  seseorang menjual  barangnya  dengan  cara  ditang- guhkan,  kemudian  ia  membeli  kembali barangnya  dari  orang  yang  telah  mem- beli  barang  tersebut  dengan  harga  yang lebih  sedikit  dari  yang  ia  jual,  namun  ia membayar  harganya  dengan  kontan sesuai  dengan  kesepakatan. 30 Dalam  jual beli ‘inah ini  terkumpul  dua  jual  beli dalam  satu  kesepakatan,  dan  dilakukan sebagai  siasat  kepada  riba,  di  mana penjual  dan  pembeli  tidak  bertujuan memindahkan  kepemilikan  barang  yang dijual secara hakiki.
28 al-Jawzîyah, I’lâm al - Muwâqi’în , 94 29 Nikah  muhallil adalah  pernikahan  yang  tuju- annya  untuk  menghalalkan  pernikahan  antara  du-a orang yang telah thalâq bâ’in , sehingga perni-kahan itu tidak diniatkan untuk selamanya
30 Lihat  misalnya  An-Najah,  “Hukum  Jual  Beli  al- ‘Inah”
4. Hybrid contract itu tidak termasuk ke dalam mutanâqidlah (akad- akadnya berlawanan).
Batasan  ini  adalah  menurut  mazhab Mâlikî saja dan tidak dipakai oleh jumhur ahli  fiqh.  Mereka  beralasan  bahwa  akad adalah  sebab,  karena  ia  adalah  sarana untuk  mencapai  hikmah  dari  akad  terse- but  pada  objeknya.  Satu  objek  tidak  bisa disebabkan  oleh  dua  hal  yang  berten- tangan  atau  berlawanan,  sehingga  setiap dua  akad  yang  berlawanan  tidak  bisa dikumpulkan dalam satu akad atau kese- pakatan. 31 Contoh  akad  yang  bertenta- ngan adalah jual beli dan hutang piutang atau  hutang  piutang  dengan ijârah (sewa atau  upah).  Jual  beli  dan ijârah dibangun di  atas  bisnis  dan  mencari  keuntungan. Sedangkan  hutang-piutang  dibangun  di atas tolong menolong dan ibadah.
Fungsi Rahn dan Ketentuannya
Rahn secara  harfiah  berarti al-tsubût wa al-dawâm (tetap dan kontinyu). Di sam- ping itu, rahn juga mempunyai makna al- habs (tertahan). 32 Dalam  kajian  hukum Islam, rahn secara  umum  didefinisikan sebagai  akad  gadai.  Ulama  mendefini- sikannya  sebagai  harta  yang  dijadikan penguat  bagi  tanggungan (dayn) untuk melunasi tanggungan tersebut dari harga- nya jika pelunasan tidak bisa dilakukan. 33 Ia  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  pena- hanan  benda/harta  sebagai  penguat  atas
31 Hammad, Qadlâyâ Fiqhîyah , 262
32 Ibn Manzhûr, Lisân al- ‘Arab (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.), 115
33 Alî  Ahmad  al-Sâlûs, Fiqh  al- Bay’  wa  al -Istitsâq wa al-Tathbîq  al- Mu’âshir (Beirut:  Mu’assasah  al- Rayyân, 2004), 1199
tanggungan  untuk  melunasi  tanggungan tersebut  dari  harga  barang  tersebut  atau dari  harga  manfaatnya  pada  saat  ia  tidak bisa melunasinya. 34
Ulama  sepakat  bahwa rahn (gadai) diperbolehkan  berdasarkan  atas  al- Qur’an  dan  hadits. 35 Rahn dibolehkan oleh  syariat  karena  dibutuhkan  sebagai al-istîtsâq (penguat) transaksi, agar kedua belah  pihak  yang  melakukan  transaksi merasa  terjamin  haknya.  Dalam  hukum Islam,  penguat  transaksi  ada  tiga,  yaitu persaksian, rahn dan kafâlah .  Di  antara ketiga hal tersebut, rahn berada di  urut- an  teratas  dan  yang  terpenting.  Hal  ini karena  persaksian  hanya  memperkuat keberadaan  transaksi,  namun  tidak  bisa menjamin  terpenuhinya  hak.  Sedangkan kafâlah bisa  menjamin  terpenuhinya  hak, namun ia membutuhkan pihak ketiga. 36
Mayoritas ulama memandang bahwa rukun rahn ada empat, yaitu râhin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (pene- rima  gadai), marhûn (barang  yang  diga- daikan, marhûn  bihi (utang),  dan shîghah . Sedangkan  ulama  mazhab Hanafî  me- mandang rahn hanya  mempunyai  satu rukun,  yaitu shîghah ,  karena  pada  ha- kikatnya ia adalah transaksi. 37
34 Al-Qurthubî, al- Jâmi’ li Ahkâm al - Qur’ân , Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370 35 Dasar kebolehan rahn dari al-Qur’an adalah fir- man  Allah  swt.  dalam  surat  al-Baqarah  (2):  283. Sedangkan  dasar  dari  hadits,  di  antaranya  hadits ‘Aisyah  ra,  ia  berkata, “ Nabi  saw.  pernah  membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (u-tang), lalu  beliau  memberikan  gadaian  berupa  ba-ju  besi. ” (HR. Al-Bukhârî hadits nomor 2068 dan Muslim hadits nomor 1603).
36 Al-Sâlûs, Fiqh al- Bay’ , 1201
37 Abdullâh  ib  Muhammad  al-Thayyâr,  et.  al., al- Fiqh  al-Muyassar (Riyad:  Madar  al-Watani  lî  al-Nashr, 1425 H), 116
Salah  satu  konsekuensi  penting  atas rahn adalah  penguasaan murtahin atas barang  yang  digadaikan.  Bahkan,  Ibn Qudâmah mengatakan bahwa rahn tidak efektif berlaku kecuali dengan dipegang- nya  barang  gadai  oleh murtahin .  Penye- rahan  barang  yang  digadaikan  ini,  jika barangnya  dapat  berpindah  tangan (barang  bergerak),  maka  terjadi  serah terima  barang  secara  hakiki  dan  lang- sung.  Sedangkan  jika  barang  yang digadaikan  berupa  barang  tidak  ber- gerak, seperti rumah, tanah, dan lainnya, serah  terima  dalam  fiqh  klasik  adalah dengan  cara  simbolik  atau  penyerahan hal  yang  menjadi  pertanda  penguasaan atas  barang  tersebut,  seperti  penyerahan kunci rumah dan lain sebagainya. 38
Persoalan  lain  yang  tidak  kalah penting  dalam  praktik  gadai  adalah  me- ngenai  biaya  perawatan  dan  penjagaan barang  gadai.  Mayoritas  ulama  menga- takan  bahwa  biaya  yang  lazim  bagi barang  gadai  seperti  makanannya  jika berupa  binatang,  penjagaan,  penyim- panan,  dan  lainnya  adalah  tanggung jawab  orang  yang  menggadaikan.  Ini adalah  pendapat  mazhab  Mâlikî,  Syâfi’î, dan  Hanbalî.  Mereka  beralasan  bahwa biaya tersebut adalah bentuk nafkah yang lazim  atas  barang  gadai,  sehingga  men- jadi  tanggung  jawab  pemiliknya,  yaitu penggadai.  Sedangkan  Abû  Hanîfah  ber- pendapat  bahwa  biaya  atas  barang  gadai adalah  tanggung  jawab murtahin, karena biaya tersebut merupakan biaya penahan- an dan penggadaian. 39
38 Al-Sâlûs, Fiqh al- Bay’ , 1236-1238
39 Ibid., 1262
Dalam lingkup Indonesia, dasar yang menjadi acuan pegadaian  syari’ah adalah fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn dan  fatwa DSN  MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/  2002 tentang rahn emas. Fatwa DSN MUI No- mor  26  tahun  2002  menyatakan  bahwa rahn emas  dibolehkan  berdasarkan  atas prinsip rahn . Sedangkan ongkos penyim- panan  barang (marhûn) ditanggung  oleh penggadai  ( râhin )  dengan  berdasarakan atas akad ijârah . 40
Dalam  praktik  kontemporer, rahn mengalami  perkembangan,  sehingga  da- lam  perekonomian  saat  ini  dikenal  dua jenis rahn ,  yaitu al-rahn    al-hiyâzî (gadai) yang  sudah  lazim  dikenal  dalam  hukum islam  klasik,  dan al-rahn    al-ta’mînî atau al-rahn    al-tasjîlî (fidusia). 41 Menurut  UU Republik  Indonesia  No.  42  tahun  1999, fidusia  diartikan  sebagai  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya  dialih- kan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda. 42 Berbeda  dengan  gadai, dalam  fidusia  yang  diserahkan  kepada murtahin bukan  barangnya,  tetapi  surat atau  akta  yang  dipercaya  sebagai  bukti kepemilikan  harta  tersebut,  seperti  akta tanah,  BPKB  kendaraan  bermotor,  dan lain  sebagainya.  Adapun  barangnya
40 Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002
41 Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  ba- hasa Romawi fides yang berarti kepercayaan
42 “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Bab  1  Pa-sal  1”, diakses pada 04 Desember 2019.
www.hukumonline.com/pusatdata/ downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174
masih  tetap  berada  di  tangan  pemilik dan dapat dimanfaatkan.
Walaupun al-rahn    al-ta’mînî ini  tidak dikenal  dalam  fiqh  Islam,  namun  ia termasuk  ke  dalam al-mashâlah al-mursa- lah ,  karena  fidusia  ini  dapat  mereali- sasikan  tujuan  dan  fungsi  dari  gadai secara  sempurna,  dan  lebih  dari  itu, fidusia  mempunyai  kelebihan  dengan  te- tapnya pemanfaatan barang jaminan oleh pemiliknya. Tentu saja, praktik seperti ini tidak  dikenal  pada  zaman  klasik,  karena administrasi kemasyarakatan belum dike- nal  surat  atau  akta  sebagai  bukti  kepe- milikan  atas  barang  berharga  sebagaima- na saat ini, sehingga fatwa harus berubah mengikuti  perubahan  zaman  dan  kebia- saan. 43 Kebolehan  jaminan  fidusia  ini dalam  konteks  Indonesia  semakin  diku- atkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn  Tasjîlî .
Produk Rahn di Pegadaian Syari’ah Dalam berbagai literatur, pada umumnya  dikemukakan  bahwa  produk gadai di pegadaian syari’ah berjalan atas dua  akad,  yaitu: Pertama ,  akad rahn , yang  berarti  menahan  harta  pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga dengan akad ini  pegadaian  menahan  barang  bergerak sebagai  jaminan  atas  utang  nasabah. Kedua ,  akad ijârah ,  yaitu  upah  atas  pe- nyimpanan  barang  gadai  tersebut. 44
Namun,  jika  ditelisik  lebih  mendalam,
43 Al-Sâlûs, Fiqh al- Bay’ , 1291
44 Sri Mulyani, “Pegadaian Syariah”, diakses pada 04 Desember 2019 http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pe gadaian-syariah-rahn.html
dalam  produk  gadai  tersebut  terdapat tiga  akad  yang  terkumpul.  Tiga  akad tersebut  adalah  akad qardl yaitu  hutang- piutang  yang  menjadi pangkal  dari adanya gadai, akad rahn sebagai penguat dari  akad  hutang  piutang  tersebut,  dan akad ijârah dalam  penyimpanan  barang yang digadaikan.
Keberadaan akad qardl dalam produk gadai adalah vital, yang mana akad rahn tidak  akan  wujud  tanpa  adanya  akad hutang  piutang  tersebut.  Hal  ini  juga tampak jelas dalam transaksi rahn antara nasabah  gadai  dengan  pihak  pegadaian syari’ah.  Dalam  perjanjian  itu  tertulis antara lain: (1) râhin dengan ini mengakui telah  menerima  pinjaman  dari murtahin sebesar  nilai  pinjaman  dan  dengan  jang- ka  waktu  pinjaman  sebagaimana  tercan- tum dalam surat buku rahn ; (2) murtahin dengan  ini  mengakui telah  menerima barang  milik râhin yang  digadaikan  ke- pada murtahin ,  dan  karenanya murtahin berkewajiban  mengembalikannya  pada saat râhin telah  melunasi  pinjaman  dan kewajiban-kewajibannya lainnya; (3) atas transaksi rahn tersebut  di  atas, rahn dikenakan  biaya  administrasi  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku;  (4)  dan seterusnya. 45
Selain akad rahn , nasabah juga mela- kukan  akad ijârah yang  tujuannya  adalah untuk  memperjanjikan  biaya-biaya  yang berkaitan  dengan rahn .  Isi  akad ijârah ini secara  garis  besar  berupa  pengakuan adanya akad rahn sebelumnya dan kese-
45 Dokumen ini didapat dari perjanjian antara na- sabah  dan  pegadaian  syari’ah  di  Pegadaian  Sya-ri’ah Kabupaten Jombang
pakatan  tentang  akad ijârah .  Pengakuan adanya  akad rahn sebelumnya  berisi  an- tara  lain:  (1) musta’jir sebelumnya  telah mengadakan  perjanjian  dengan mu’ajjir sebagaimana  tercantum  dalam  akad rahn yang juga tercantum di dalam surat bukti rahn ini, di  ma-na musta’jir bertindak  se- bagai râhin dan mu’ajjir bertindak sebagai murtahin danoleh  karenanya  akad rahn tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  akad  ini;  (2)  atas marhûn berdasarkan  akad  di  atas, musta’jir setuju  dikenakan ijârah .  Sedang- kan kesepakatan tentang akad ijârah berisi kesepakatan  tentang  tarif ijârah sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  untuk jangka  waktu  persepuluh  hari  kalender dengan  ketentuan  penggunaan ma’jûr se- lama  satu  hari  tetap  dikenakan ijârah se- besar ijârah persepuluh  hari.  Jumlah keseluruhan ijârah tersebut  wajib  dibayar sekaligus oleh musta’jir kepada mu’ajjir di akhir  jangka  waktu  akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 46
Untuk  lebih  memahami  skema Rahn di  pegadaian  syariah  bisa  dilihat  pada gambar dibawah ini:
46 Ibid

## Gambar 1.1

## Skema rahn  di pegadaian syariah
Adapun  untuk  mengetahui  biaya yang  diperhitungkan  dalam  membayar upah  meliputi  sewa  pemakaian  tempat, pemeliharaan marhûn dan  asuransi mar- hûn .  Maka  perhitungan  yang  dilakukan adalah: 47 Ijârah = Taksiran barang x Tarif (Rp.) x

## Jangka waktu
Tinjauan  Hukum  Ekonomi  tentang Kesyari’ahan Produk Gadai
Setelah melihat kriteria hybrid contract yang dibolehkan dan akad-akad yang ter- kumpul  dalam  kesepakatan  gadai  di  pe- gadaian  syari’ah,  sekarang  kita  coba  tim- bang  kesyari’ahan  produk rahn tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut Syarat pertama dari kebolehan hybrid contract menurut Nazih Hammad adalah bahwa hybrid  contract tersebut  tidak
47 48 Ahmad  Supriyadi,  “Implementasi  Akad  Rahn di  Pegadaian  Syariah  Kudus  (Suatu  Tinjauan  Yuridis Normatif  terhadap  Praktek    Akad  Rahn  di  Pegadaian Syariah Kudus) ”, diakses pada 04 Desember 2019
termasuk  ke  dalam  yang  dilarang  dalam nash . Hybrid contract yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya al-bay’ (jual  beli)  dengan  hutang-piutang dan  berkumpulnya  dua  jual  beli  dalam satu  akad.  Apabila  kita  berpedoman  pa- da  pendapat  ulama  bahwa  kata al-bay’ atau  jual  beli  menyangkut  akad salam , sharf, dan ijârah ,  maka  praktik rahn di pegadaian  syari’ah  termasuk  ke  dalam hybrid  contract yang  dilarang.  Hal  ini karena dalam kesepakatan rahn tersebut berkumpul  antara  hutang-piutang  de- ngan  akad ijârah (sewa  atau  upah)  yang termasuk ke dalam jual beli.
Demikian  juga  bila  kita  menimbang produk rahn di  pegadaian  syari’ah  de- ngan  syarat  keempat  dari  kebolehan hybrid  contract akan  mendapat  kesim- pulan  keharaman  akad  tersebut.  Syarat itu mengatakan bahwa hybrid contract itu tidak  termasuk  ke  dalam  yang muta- nâqidlah (akad-akadnya berlawanan). Fungsi rahn dalam  Islam  merupakan penguat  dari  transaksi  hutang,  yang
mana  hutang-piutang  merupakan  akad yang  berbasis  tolong-menolong  dan  ka- sih  sayang  kepada  sesama.  Hal  ini  ber- lawanan  dengan  transaksi ijârah yang berbasis  mencari  keuntungan.  Komer- sialisasi rahn dengan  akad ijârah yang bersifat mulzim (keharusan) bagi nasabah telah  menghilangkan  fungsi rahn yang berbasis tolong-menolong.
Di samping itu, keharaman rahn yang dikumpulkan  dengan ijârah juga  bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan kullu qardl  jarr naf’an fa huwa ribâ . 48 Setiap  hutang  piutang  yang men- datangkan  manfaat  adalah  riba.  Akad rahn yang  ada  di  pegadaian  syari’ah tidak  terlepas  dari  adanya  hutang  pihak nasabah  kepada  pihak  pegadaian  sya- ri’ah.  apabila  hutang  tersebut  dimanfaat- kan  oleh  pihak  penghutang  dengan mengharuskan  nasabah  melakukan  akad ijârah atas  barang  gadaian  ( marhûn ),  ma- salah  ini  bisa  masuk  ke  dalam  kategori mendatangkan  manfaat,  sehingga  terma- suk ke dalam riba yang diharamkan.
Memang,  hasil  berbeda  akan  didapat jika  kita  fokus  pada  akad rahn ,  bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena rahn sebagai  penguat  dari  transaksi  non tunai  memang  tidak  mesti  bersamaan dengan  akad  hutang-piutang.  Akad rahn
48 Kaidah ini bersumber dari hadits dla’îf secara sanad, namun mempunyai penguat dari para  sa-habat yang  menunjukkan  bahwa  makna  yang  ter-kandung dalam  hadits  tersebut shahîh .  Karena  itu,  kaidah  ini secara  umum  dipakai  oleh  para  ahli  fiqh.  Lihat Hammad  bin  Shâlih  al-Marî,  “Qâ`idah:  Kull  Qardl  Jarr Naf’uhâ ”, diakses 04 Desember 2019
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.p hp?t=308860
bisa  dilaksanakan  sebagai  penguat  dari transaksi  jual  beli  non  tunai,  sewa menyewa,  dan  lainnya.  Dalam  kasus  ini, rahn tidak bermasalah apabila digabung- kan dengan akad ijârah , karena keduanya tidak  termasuk  ke  dalam  akad  yang berlawanan.  Namun,  jika  dilihat  dari realitas  yang  ada  di  pegadaian  syari’ah  , nasabah  yang  mengajukan  gadai  hampir bisa  dipastikan  gadai  tersebut  berbasis pinjaman uang atau qardl .
Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Terhadap Ijârah dalam Akad Gadai
Hal  lain  yang  menjadikan  kontro- versi  penggabungan  akad rahn dengan ijârah dalam  satu  kesepakatan  adalah sejauh  mana  kebutuhan  akan ijârah ter- sebut. Upah dalam ijârah tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan  upah  atas  penyimpanan barang  yang  digadaikan  ( marhûn )  oleh pegadaian  syari’ah  sebenarnya  adalah upah atas perawatan marhûn yang mem- butuhkan  perawatan,  dalam  hal  ini binatang  ternak.  Begitu  juga  ulama  kla- sik,  ketika  berbicara  tentang  pengambil- an  upah  atas marhûn adalah  upah  atas perawatan bukan penyimpanan.
Di  antara  hadits  tersebut  adalah  ha- dits  riwayat  Sya`bin  dari  Abû  Hurayrah ra.  bahwa  Rasulullah  SAW.  bersabda bahwa  ternak  yang  digadaikan  boleh diperah  susunya  sesuai  dengan  biaya perawatannya.  Sedangkan  ternak  yang digadaikan  boleh  ditunggangi  sesuai dengan  biaya  perawatannya  dan  orang yang  memerah  susunya  atau  menung-
ganginya harus membayar biaya perawatannya. 49
Barang  gadai  berupa  ternak  tentu sangat  berbeda  dengan  barang  gadai berupa  benda  mati.  Binatang  ternak butuh  makan  dan  perawatan,  sedangkan benda mati tidak butuh itu semua. Hadits di  atas  menunjukkan  bahwa  apabila barang gadai berupa binatang, maka bagi penerima  gadai  yang  merawat  binatang ternak  tersebut  berhak  mengambil  upah atas  kerjanya  atau  dengan  timbal-balik mengambil  manfaat  dari  ternak  tersebut. Apabila  hadits  ini  dijadikan  dalil  bagi kebolehan  penarikan  upah  atas  penyim- panan  barang  gadai,  menurut  penulis tidak  tepat,  karena  perbedaan  karakter barang  gadai  ternak  dengan  benda  mati sebagaimana di atas.
Dengan  demikian,  akad ijârah secara formal  prosedural  dijadikan  sarana  un- tuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang,  di  antara  ulama,  terutama mazhab  Syâfi’î  berpijak  pada  pola  pikir normatif  dan  formal  semata.  Pola  pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawî dalam  mengemukan  alasan  mazhab  al- Syâfi’î yang membolehkan jual beli ‘īnah .
Al-Nawawî  mengatakan  bahwa  pembo- lehan  itu  karena  yang  diperhitungkan adalah  aspek  lahiriah  dari  akad,  bukan pada  apa  yang  ada  dalam  hati  atau  niat dua orang yang ber-transaksi. 50
Namun,  pandangan  ini  ditentang keras  oleh  sebagian  ulama,  seperti  Ibn
49 Al-Sâlûs, Fiqh al- Bay’ , 1252
50 Imam al-Nawawi, Majmu’ Syarh al - Muhadzdzab, Vol.  9  (Jakarta:  Pustaka  Azzam,  2012), 249.
Qayyim dan Ibn Taymîyah. Mereka tidak hanya  melihat  pada  tataran  normatif formal  prosedural  semata,  namun  lebih dari  itu  mereka  melihat  pada  substansi akad  tersebut,  dan  mengabaikan  kese- suaian akad tersebut dengan aspek formal prosedural  hukum.  Mereka  melihat  kon- disi yang melatarbelakangi akad tersebut. Dalam  kasus  jual  beli ‘īnah, orang  yang melakukannya  karena  terpaksa  dan  ada kebutuhan  mendesak  yang  mendorong- nya  melakukan  hal  itu.  Jika  tidak  ada kebutuhan  mendesak,  mana  mungkin seseorang  menyibukkan  diri  dengan  jual beli tersebut. 51
Begitu  juga,  alternatif  riba  dalam keuangan  syari’ah  yang  menggunakan akad-akad syar’îyah. Dalam  praktiknya, akad-akad  tersebut  sering  dikritik  seba- gai  hanya  menghilangkan  riba  secara normatif,  tetapi  secara  substantif  riba tersebut  belum  hilang.  Nasabah  harus mengeluarkan uang tambahan, baik dise- but margin keuntungan,  bagi  hasil  mau- pun fee (upah) yang mirip dengan bunga sebab  aktifitas  riil  yang  melandasi  ada- nya  tambahan  tersebut  tidak  dijalankan oleh pihak lembaga keuangan syari’ah. 52 Dalam  kasus ijârah dalam  produk gadai  di  pegadaian  syari’ah,  pengenaan upah  atas  penyimpanan marhûn ,  tidak lain  bertujuan  agar  pihak  pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan  nasabah.  Apabila  memang upah  atas  penyimpanan  diperlukan,
51 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay ’, 720-721
52 Salah satu kritik atas bank syari’ah ini, baca mi- salnya  Abdullah  Saeed, M enyoal  Bank  Syari’ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis , terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)
seharusnya hal ini dilakukan juga dalam fidusia  atau rahn    khiyâzî .  Dalam  fidusia, pihak  keuangan  syari’ah  menyimpan surat-surat  berharga  yang  mewakili kepemilikan atas barang tertentu sebagai marhûn tanpa  ada fee atau  upah  atas simpanan  tersebut.  Padahal,  penyim- panan sertifikat kepemilikan atas barang berharga  dengan  penyimpanan  barang berharga,  seperti  emas  dan  lain  sebagai- nya,  tidak  banyak  berbeda.  Biaya  yang dibutuhkan relatif sama.
Perbedaan  ini  tidak  lain  karena rahn khiyâzî tidak  digunakan  dalam  hutang- piutang  ( qardl ),  tetapi  digunakan  dalam akad  jual  beli murâbahah , musyârakah , ijârah, dan  lainnya,  yang  pihak lembaga keuangan  bisa  mendapat  tambahan,  bagi hasil  atau  keuntungan  yang  halal  dari akad-akad  tersebut.  Sedangkan  gadai dikaitkan  dengan  pinjaman  yang  tidak boleh  ada  tambahan  atasnya,  sehingga akad ijârah dipakai  untuk  mendapatkan tambahan tersebut.

## SIMPULAN
Pada  Pegadaian  Syariah Rahn yang dimaksud  adalah  menahan harta  milik  si peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman yang  diterimanya,  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  mengambil kembali  seluruh  atau  sebagian  piutang- nya.  Dengan  akad rahn ini  Pegadaian Syariah  menahan  barang bergerak  atau tidak bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.  Untuk  mendapatkan  jasa  Pega- daian  Syariah  menggunakan  akad ijarah, yaitu  akad  pemindahan  hak  guna  atas barang dan atau jasa melalui pembayaran
upah  sewa.  Melalui  akad  ini  dimung- kinkan  bagi  Pegadaian  untuk  menarik sewa  atas  penyimpanan  barang  bergerak milik  nasabah  yang  telah  melakukan akad.
Secara  sekilas  Produk rahn di  pega- daian syari’ah seperti tidak ada masalah, tetapi jika ditelisik lebih mendalam pada prakteknya  produk rahn di  Pegadaian Syariah  masih  dipertanyakan  kesyari- ’ahannya.  Di  satu  sisi,  pihak  pegadaian syari’ah mengklaim bahwa hybrid contract yang  mendasari  produk  gadai  telah memenuhi  syarat  syari’ah,  sehingga diperbolehkan.  Namun,  jika  dikaji  lebih mendalam  dengan  berdasarkan  atas kriteria hybrid  contract yang  dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam hybrid contract yang dilarang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli  dengan  hutang  piutang  yang dilarang  dalam  hadits  maupun  berda- sarkan  atas  kriteria  ulama  Mâlikîyah yang mengharamkan penggabungan dua akad  yang  bertentangan  karakter  dan sifatnya.
Untuk memberikan solusi yang Islami dalam keuangan syari’ah para ulama atau cendekiawan  muslim    diharapkan  tidak hanya berkutat pada tataran normatif dan legal formal semata. Lebih dari itu, solusi Islami  harus  secara  secara  mendalam mempertimbangkan  substansi  dari  kon- sep  tersebut.  yang  mana  nilai  substantif tersebut digunakan  untuk  mengatasi per- masalahan  ekonomi  berdasarkan  atas nilai-nilai  keadilan,  agar  peran  Islam dalam ekonomi tidak hanya pada simbol, tetapi lebih pada nilai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori, Gadai Syari’ah  di  Indonesia (Jogjakarta:  Gajahmada  Uni-versity Press, 2006) dan Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Jogjakarta:
Ekonosia, 2007)
Abdullâh ib Muhammad al-Thayyâr, et. al., al-Fiqh al-Muyassar (Riyad: Madar al-Watani lî al-Nashr, 1425 H)
Abdullâh ibn Muhammad al-‘Imrânî, al-’Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta’shîlîyah wa Tathbîqîyah (Riyad: Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2006) dan  Nazih  Hammad, Qadlâyâ  Fiqhîyah  Mu’âshirah  fî  al-Mâl  wa al-Iqtishâd (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)
Abdullah  Saeed, Menyoal  Bank  Syari’ah: Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo- Revivalis , terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)
Abû ‘Abdullâh Muhammd ibn Idrîs al-Syâfi’î , al-Umm , Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990) Abû  Khâtim  Mahmûd  ibn  al-Hasan  al-Qaz-waynî  al-Syâfi’î, al-Hiyâl  fî  al-Fiqh (Beirut:
Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 2012)
Ahmad  Supriyadi,  “Implementasi  Akad Rahn di  Pegadaian  Syariah  Kudus  (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif  terhadap Praktek  Akad Rahn diPegadaian Syariah Kudus) ”,
Ahmad Syakur, “Problematika Akad Ganda Pada Produk Lembaga Keuangan Syari’ah Kon-temporer”, Universum 3, no. 2 (Juli 2009)
al-‘Imrânî, al-’Uqûd al-Mâlîyah,
Alî  Ahmad  al-Sâlûs, Fiqh  al-Bay’  wa  al-Istitsâq  wa al-Tathbîq  al-Mu’âshir (Beirut:
Mu’assasah al-Rayyân, 2004)
al-Jawzîyah, I’lâm al-Muwaqi’în, Vol. 3.
al-Qazwaynî al-Syâfi’î, Al-Hiyâl fî al-Fiqh ,
Al-Qurthubî, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân , Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370 Al-Sâlûs, Fiqh al-Bay’ , 1201
Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muhammad, t.th.), Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, I’lâm al-Muwaqqi’în , Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah,
1991)
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.)
Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahîd, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993)
Ibn Taymîyah, Majmû’ Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymîyyah , vol. 29 , ed. ‘Abd al- Rahmân ibn  Muhammad  dan  Muhammad  ibn  ‘Abd  al-Rahmân  (Riyad:  Dâr  al- Rahmah, t.th.)
Imam al-Nawawi, Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) Sumber Online :
http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual beli-alinah-dan- attawaruq/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.p hp?t=308860
Agustianto,  “Hybrid  Contract  dalam  Keuangan  Syari’ah”,  diakses  pada  04  Desember
2019, http://www.agustiantocentre.com/?p=68
Sri Mulyani, “Pegadaian Syariah”, diakses pada 04 Desember 2019 http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pe gadaian-syariah- rahn .html Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab 1  Pa-sal  1”,  diakses  pada  04  Desember  2019.  www.hukumonline.com/pusatdata/ downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174
http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/ko ntroversi-gadai-syariah.html