Available online at: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8  No. 1: 38 - 46 DOI: 10.15575/am.v7i1
Received: 2 Desember  2020; Revised: 23 Desember  2020; Accepted: 3 Januari 2021

## Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Kur
Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank BRI Syariah KCP Soreang
1 Mochamad Haikal Rachman, 2 Sof yan Al-Hakim, 3 Cucu Susilawati 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: 1 haikalrachman05@gmail.com 2 sofyanalhakim@uinsgd.ac.id 3 cucususilawati92@uinsgd.ac.id

## Abstract
procedure for additional guarantees on microfinance with the Murabahah bil Wakalah contract at the BRI Syariah KCP Soreang bank in the perspective of Islamic economic law. This research uses case study method, qualitative data type by using interview technique and literature study. As a result, the implementation of microfinance using the Murabahah bil Wakalah contract and the existence of additional guarantees on the financing are allowed because it is a factor in the return of  capital,  but  judging  from  the  customer's  performance,  it  is  in  accordance  with  the  initial agreement with the customer so that there is no moral hazard in the form of deviations from the processing of funds. itself. In article 23 of Law no. 21 of 2008 confirms that there is a collateral norm. The principle of the existence of collateral in Islamic banks is seen from the principles of rahn and kafalah in Islam, the rules of al-urf and the rules of usuliyah-fiqhiyah. In addition, the bank itself sees that the funds distributed are public funds which must be monitored very carefully with consideration of risk and moral hazard
Keywords: Guarantees, Micro, Finance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  prosedur  jaminan  tambahan  pada pembiayaan  mikro  dengan  akad  Murabahah  bil  Wakalah  di  bank  BRI  Syariah  KCP Soreang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi  kasus,  jenis  data  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Hasilnya,  pelaksanaan  pembiayaan  mikro  dengan  menggunakan  akad Murabahah  bil  Wakalah dan  adanya  jaminan  tambahan  pada  pembiayaannya diperbolehkan dikarenakan sebagai faktor akan kembalinya modal, tetapi dilihat dari kinerja  nasabah  sudah  sesuai  dengan  perjanjian  di  awal  dengan  pihak  nasabah  agar tidak terjadinya moral hazard yang berupa penyimpangan dari pengolahan dana itu sendiri. Pada pasal 23 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa adanya norma agunan. Prinsip adanya agunan dalam bank syariah dilihat dari adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah al-urf dan kaidah usuliyah-fiqhiyah. Selain itu dari  pihak  bank  tersendiri  melihat  dari  dana  yang  disalurkan  merupakan  dana masyarakat yang harus di awasi dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard.
Kata Kunci : Agunan, Mikro, Pembiayaan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  islam  di  Indonesia  telah  menunjukan  perkembangan  yang  sangat signifikan.  Bisa  kita  lihat  pada  banyak  media  salah  satunya  media  online  yaitu  dari REPUBLIKA.CO.ID 1 . Dalam media tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dalam laporan internasional tahunan The State of Global Islamic Economy (SGIE). Dan peringkatnya naik menjadi peringkat empat dan dinilai ekonomi Islam di Indonesia berkembang signifikan.  Perkembangan  ini  tidak  hanya  dalam  konteks  implementasi,  terutama  institusi keuangan, juga berwujud dalam sebuah disiplin ilmu. Munculnya berbagai institusi keuangan yang berbasis syariah merupakan indikator bahwa ekonomi Islam mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas khususnya umat Islam.
Perbankan  dalam  kehidupan  suatu  negara  adalah  salah  satu  agen  pembangunan  (agen  of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. 2 Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan  modal  kerja  dan  pembiayaan  investasi.  Semua  transaksi  perbankan  syariah  diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “antarodin” sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan.
Bank  syariah    menyediakan  berbagai  macam  produk  dengan  berbagai    macam  pola, diantaranya pola titipan seperti wadi’ah, pola kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah, pola jual  beli  seperti  murabahah,  salam  dan  istishna,  pola  sewa  seperti  ijarah  dan  ijarah  muntahia bittamlik, dan pola lainnya seperti wakalah, kafalah dan akad rahn atau gadai. Pembiayaan dalam Bank  Syariah  memiliki  macam-macam  produk  penyaluran  dana  (pembiayaan)  dengan  berbagai macam  pola,  salah  satunya  adalah  pembiayaan  mikro    dengan  pola  jual  beli  (murabahah)  yang diperuntukan  kepada  nasabah  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumtif  maupun  produktif. Transaksi  murabahah  ini  lazim  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  dan  para  sahabatnya.  Secara sederhana,  murabahah  berarti  suatu  penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah keuntungan yang disepakati. 3
Dalam memberikan pembiayaan pihak bank perlu data dari nasabah sebelum menyepakati sebuah  pembiayaan.  Terkhusus  pada  pembiayaan  konsumtif  pihak  bank  memerlukan  berupa jaminan sebagai alat untuk pengamanan dari pihak bank.  Dalam hal jaminan ini diperjelas dalam Undang-undang  No.21  pada  tahun  2008  pada  pasal  23  ayat  1  dan  2  bahwa,  bank  syariah  harus memiliki  keyakinan  atas  kemampuan  para  calon  nasabah  penerima  fasilitas  pembiayaan  untuk melunasi  seluruh  kewajibannya.  Dan  bank  syariah  wajib  melakukan  penilaian    yang  seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima pembiayaan. 1
Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI Syariah KCP Soreang ialah pembiayaan Murabahah bil Wakalah  yang dimana pembiayaan telah dijelaskan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-
1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 psl 23.
MUI/IV/2000 pada bagian ke tiga tentang jaminan dalam murabahah, bahwa jaminan dalam akad ini diperbolehkan agar nasabah dapat serius dengan pesanannya. 2 Berdasarkan narasumber yang didapat oleh penulis, dia menjelaskan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, dari pihak bank tersendiri  harus  melakukan  penilaian  terhadap  nasabah  seperti  watak,  kemampuan,  modal, jaminan, dan jenis usaha apa yang sedang dijalan oleh nasabah. 3 Jaminan utama pada pembiayaan konsumen adalah jaminan kepercayaan, yang dimana kepercayaan tersebut untuk meyakinkan bahwa nasabah sanggup membayar cicilan (hutang) sampai masa berakhirnya masa pembiayaan yang sudah disepakati. Jaminan pokok ialah barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Dan saat ini jaminan pokok tersebut dibuat dalam bentuk fidusia. 4
Tetapi  pada  akad  Murabahah  bil  Wakalah  di  bank  BRI  Syariah  KCP    Soreang    meminta jaminan    tambahan    bagi    salah    satu    nasabah    berupa  sebuah  mobil  dari  hasil  pembiayaan konsumtif  yang  diberikan  dari  pihak  bank  BRI  Syariah  KCP  Soreang  itu  sendiri,  namun sebelumnya dari pihak nasabah sudah menjaminkan tanah dan bangunan. Hal   ini   juga   terdapat dalam   peraturan   menteri   koordinator  bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi  usaha mikro, kecil, dan menengah pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008  pasal 10 ayat (2) yang berisikan agunan tambahan bagi KUR mikro tidak diwajibkan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi kasus. Metode penelitian adalah  studi  pustaka  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  atau  literatur  untuk menjawab  latar  belakang.  Sumber  adalah  berupa  buku,  jurnal,  ebook,  website  perusahaan, wawancara, makalah dan yang lainnya. 5 Penelitian studi kasus adalah metode yang digunakan untuk  menjawab  permasalahan  yang  berkenaan  dengan  how  atau  why  terhadap  suatu  yang diteliti. 6 Dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan dalam penelitian ini di deskripsikan mengenai  jaminan  pada  pembiayaan  mikro  di  bank  syariah.  Jenis  metode  ini  ialah  kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian bisa diartikan sebagai  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  suatu  data  yang  valid  dengan  tujuan  dan  kegunaan tertentu.  Memberi  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yaitu  memberikan  gambaran  yang  jelas mengenai  bagaimana  penerapan  jaminan  tambahan  pada  pelaksanaan  akad  Murabahah  bil Wakalah  yang dimana posisi jaminan tambahan tersebut tidak diwajibkan oleh Permenko Tahun 2008  nomor  8  pasal  10  ayat  2  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  dan menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu tentang jaminan pada pembiayaan mikro di bank syariah. . Dalam  penulisan  skripsi  ini,  digunakan  dua
2 Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah
3 Hasil wawancara dengan pa Iing sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 7 agustus 2020
4 Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif hukum, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019) hlm. 56
5 Asep Saeful Hamdi dan E. Baharudin, Metode Penelitian Kualitatif ( Yogyakarta, Deepublish, 2014) hlm. 26
6 Fitrah dan luthfiyah, Metodologi Penelitian,(sukabumi. CV Jejak, 2017). hlm. 203
jenis    sumber    data  yaitu  data  Primer  dan  data  sekunder.  Dengan  pengumpulan  data  seperti wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur  Jaminan  Tambahan  pada  Pembiayaan  Mikro  dengan  Akad  Murabahah  bil Wakalah di Bank BRI Syariah
Pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat  Mikro  Pembiayaan  adalah  suatu  pendanaan  dari  suatu pihak diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan. 7 Dalam pembiayaan,  banyak  sekali  jenis-jenis  pembiayaan  terkhususnya  pembiayaan  UMKM  (Usaha Menengah,  kecil  dan  Mikro).  Dengan  adanya  pembiayaan  UMKM,  perekonomian  Indonesia menjadi meningkat seperti contohnya terciptanya lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa. UMKM meliputi beberapa jenis usaha, diantaranya industri skala kecil menengah dan perdagangan skala kecil dan menengah.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) , usaha mikro adalah usaha produktif  milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dan menurut pasal 6 dari Undangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 8
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

## Dasar Hukum Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro
Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha pemerintah untuk mendorong  memperluas  lapangan  pekerjaan  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  kepada masyarakat. Dengan adanya pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan dapat berperan menstabilkan perekonomian nasional. Salah satunya ialah pembiayaan usaha mikro yang dapat mendorong kelompok usaha ekonomi rakyat. Tetapi dalam halnya memajukan kestabilan  ekonomi  masyarakat.  Masih  terdapat  hambatan  dan  kendala  yang  bersifat  internal maupun eksternal . Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu adanya pemberdayaan. Dengan adanya peraturan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukum tentang usaha mikro, kecil dan mengah ialah Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan mengah.

## Tujuan dan Manfaat Kredit Usaha Rakyat Mikro
Pembiayaan usaha mikro merupakan bentuk usaha pemerintah yang dalam skala kecil dan tidak dalam  sifat  industri  besar  dan  berat  .  Pada  umumnya  pembiayaan  mikro  ini  untuk  menciptakan lapangan kerja dan menstabilkan perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berupaya membuat kebijakan  dalam  mengembangkan  pemberdayaan  yang  meningkatkan  perekonomian  masyarakat dengan  salah  satu  caranya  yaitu  memberikan  produk  pembiayaan  KUR    mikro. Berikut  adalah
7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002, hlm. 17.
8 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
beberapa kebijakan serta pemberdayaan yang dimaksudkan:
1. Pengembangan kewirausahaan

## 2. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
3. Peningkatan pasar produk UMKM
Reformasi  regulasi  dari  UMKM  Pada  tujuan  diatas  bahwa  negara  telah  berusaha meningkatkan kualitas ekonomi negara. Dengan upaya negara dalam meningkatkan perekonomian nasional,  masyarakat  pun  mendapat  banyak  manfaat  dari  program  pemerintah  ini.  seperti meningkatkan  dan  memperluas  lapangan  kerja  ke  seluruh  sektor,  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan nilai daya saing pada pengusaha kecil atau  lokal.

## Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat Mikro
Produk pembiayaan mikro merupakan suatu pembiayaan usaha yang khusus diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil untuk dijadikan modal tambahan, seperti usaha pakaian, pedagang, dan sebagainya. Berikut beberapa jenis pembiayaan kredit usaha rakyat mikro:
1. Pembiayaan mikro 25 iB, merupakan suatu produk pembiayaan tanpa adanya agunan  dengan besaran plafon Rp 5.000.000 s/d Rp 25.000.000. dengan lama masa tenor 3 – 12 bulan.
2. Pembiayaan  mikro  75  iB,  merupakan  suatu  produk  pembiayaan  dengan  agunan  bisa  berupa tanah dan bangunan, kendaraan, tanah kosong atau deposito . Pada pembiayaan ini, nasabah bisa meminta  pembiayaan  Rp  25.000.000  s/d  Rp  75.000.000.  pihak  nasabah  bisa  mendapatkan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu pinjaman ditentukan oleh bank. Yaitu sekitar 6 – 36 bulan untuk modal kerja dan 6 – 60 bulan bagi investasi.
3. Pembiayaan  mikro  200  iB,  merupakan  suatu  produk  dengan  agunan  bisa  berupa  kendaraan bermotor,  kios,  tanah  kosong,  tanah  dan  bangunan,  dan  juga  deposito.  Pada  pembiayaan  ini nasabah bisa meminta pembiayaan dari Rp 75.000.000 s/d Rp 200.000.000. dengan taraf waktu peminjaman dari 6 bulan hingga 60 bulan.
Syarat Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Pembiayaan mikro ini hanya diperuntukan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usahanya 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record kolektilibitas  lancar  dan  tidak  terdaftar  dalam  DHN  BI.  Pembiayaan  ini  diberikan  kepada  calon nasabah dengan rentan umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk lebih besar atau sama dengan  18  tahun.  Maksimal  65  tahun  pada  saat  akhir  jangka  waktu  pembiayaan.  Berikut  syarat dokumentasi pengajuan: 9
1. Aplikasi permohonan KUR  mikro iB.
2. Nasabah beserta pasangan wajib memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik yang telah terdatar di sistem DUKCAPIL .
3. Meneyerahkan foto copy kartu keluarga atau surat nikah dan bisa juga dengan menyerahkan keterangan belum menikah dari kelurahan.
4. Nasabah harus menyerahkan surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat izin keterangan usaha mikro atau kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat izin lainnya.
5. Menyerahkan surat keterangan lunas atau ROYA  dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya, bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif atau
9 Hasil wawancara dengan pa Iing sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020
pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SLIK , tetapi nasabah sudah melunasinya.
6. Wajib  menyerahkan  surat  pernyataan  tentang  fasilitas  KUR  dan  pembiayaan  produktif  di lembaga keuangan lainnya bagi nasabah yang tidak tercantum pada SLIK.
Skema Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan Akad Murabahah bil Wakalah  di Bank BRI Syariah KCP Soreang. Beberapa pelaksanaan agunan kredit usaha rakyat di bank BRI syariah. Diantaranya:
1. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai.
2. Agunan  tambahan  seperti  tanah/  bangunan,  kendaraan,  atau  jaminan  lainnya  tidak  wajib dipenuhi.
3. Apabila calon nasabah berdasarkan inisiatifnya sendiri menyerahkan agunan tambahan maka terhadap  agunan  tersebut  tidak  dilakukan  perikatan,  namun  harus  dilengkapi  BSTJ  dan dilakukan pencatatan / registrasi dan perlakukan sebagai
4. titipan
5. Agunan tambahan dapat atas nama nasabah, pasangan atau orang tua kandung.
Dari beberapa ketentuan tentang agunan diatas, bahwa agunan tambahan ini bersifat tidak wajib.  Apabila  sesuatu  kekurangan  di  transaksi  jaminan,  maka  peran  jaminan  tambahan  ini diperlukan oleh pihak bank. Contohnya seperti pembiayaan dari pihak bank sebesar Rp 200.000.000. pihak nasabah memiliki  plafon Rp 100.000.000 dengan jaminan sertifikat. Maka jaminan tambahan pada kasus ini diperlukan untuk menutupi pembiayaan.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank BRI Syariah Mensyaratkan Adanya Jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR Mikro
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak  bank  BRI  Syariah  bahwa  faktor  yang mempengaruhi bank mensyaratkan adanya jaminan ialah untuk meningkatkan rasa kepercayaan pihak  bank  kepada  nasabah  dan  juga  saling  kerjasama  antara  nasabah  dan  juga  pihak  bank  . Mengingat bahwa agunan salah satu bagian dari pemberian kredit , berdasarkan unsur-unsur lain apabila  nasabah  debitur  telah  mengembalikan  utangnya,  agunan  hanya  dapat  berupa  barang, proyek,  atau  hak  tagih  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang  bersangkutan.  Pihak  bank  tidak  wajib meminta agunan berupa barang yang tidak ada sangkutpaut langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. 10 Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pihak bank harus memiliki keyakinan dan kemampuan pihak nasabah yang dinilai harus secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah .

## Analisis  Implementasi  Jaminan  Tambahan  dalam  Akad  Murabahah  bil  Wakalah    dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Pada masa ulama Syafi, prinsip pembiayaan ialah akad amanah  atau bisa disebut dengan kepercayaan  antara  pemilik  modal  dan  pengelolanya.  Menurut  syariah  bahwa  ketentuan pembiayaan tidak adanya jaminan bagi pengelola modal  pada pembiayaan yang akan diberikan. Tetapi  pada  pelaksanaan  pembiayaan  mikro  di  bank  BRI  Syariah  jika  hanya  didasari  hanya
10 Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan
kepercayaan saja akan sangat sulit dilakukan. Dikarenakan takutnya adanya nasabah yang tidak melakukan prestasinya. Bank BRI Syariah dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN- MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn , menegaskan dibolehkannya adanya agunan pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Jika adanya sebuah perdebatan atau pertikaian antara dibolehkannya adanya jaminan tambahan atau pun jaminan saja pada sebuah pembiayaan sebagai  salah  satu  pertimbangan  pembiayaan  atau  hutang  dalam  bank,  maka  Dewan  Syariah Nasional  MUI  harus  bisa  menafsirkan  kebolehan  agunan  tersebut  diterapkan.  Apabila diperbolehkan  diterapkannya  agunan  pada  praktik  pembiayaan,  hal  tersebut  akan  menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas.
Fungsi utama jaminan ialah melindungi dana masyarakat yang akan dikelola oleh pihak bank sekaligus  melindungi  kelangsungan  bisnis  perbankan.  Begitupun  pihak  nasabah  harus  dituntut komitmen bertanggungjawab pada apa yang telah diberikan oleh pihak bank. Prinsipnya jaminan yang terdapat pada pembiayaan mikro merupakan alternatif dari keamanan pihak bank terhadap pemberian modal demi terhindarnya kelalaian nasabah terhadap apa yang sudah disepakati kedua belah pihak. Kebolehan jaminan tambahan atau agunan dalam praktik menurut pandangan penulis bukan karena Islam mengadopsi sebagaimana dalam hukum perikatan ialah prinsip kedudukan kreditur-debitur.  Kebolehan  praktik  dalam  perbankan  syariah  ini  lebih  pada  kesadaran  akan munculnya moral hazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil mengenai rahn dan kafalah .
Bagi  Hasbi  sendiri,  untuk  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  muncul  dan  melakukan terobosanterobosan hukum, sebagai langkah reaktualisasi dan pengembangan hukum Islam dalam era globalisasi dan untuk menyongsong abad XXI. Walaupun meyakini sebagai satu-satunya cara di mana  Risalah  terakhir  (yang  tertuang  dalam  teks  ilahiyah  yang  terbatas  jumlahnya)  ini  mampu mengantisipasi perubahann ruang dan waktu, Hasbi menempatkan ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah,  ‘urf  dan  istishab  dalam  dua  posisi  yang  berbeda.  Di  satu  sisi,  ia  menjadikan  prinsip- prinsip  ini  bersama  al-Qur‘an  dan  al-hadis  sebagai  sumber  ijtihad,  sehingga  juga  merupakan sumber  hukum  .  Menurutnya  ada  dalil  yang  mendasari  tentang  hukum  yang  mengatur  hal muamalat. Pertama, kadiah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.  Kedua, hadist nabi yang berbunyi “Anda yang lebih tau tentang dunia anda”.
Ada  juga  kaidah  yang  dikenal  seperti  “al-adah  almuhakamah”  ialah  adat  bisa  dijadikan (pertimbangan  dalam  penetapan)  hukum,  atau  umumnya  disebut  dengan  kaidah  al-urf.      Dari makna kaidah di atas, bahwa hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan bagi kaidah tersebut. Dan kaidah ini dianggap sebagai bagian dari al-adah. Apabila al-adah ini tidak bertolak belakang dengan “mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”, maka penerapan pada suatu jaminan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.
Pada  pengaplikasian  pada  bank  syariah.  Ketentuan  pada  jaminan  atau  agunan  ini  masih memakai ketentuan yang sama dengan yang ada pada bank konvensional. Hal ini terjadi karena belum ada ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur tentang hal tersebut. Jika kita lihat makna  dari  Undang-undang  Perbankan  Syariah  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sebagai lex specialis derogate legi generalis, setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang- undang  perbankan  syariah  juga  berlaku  bagi  praktik  perbankan  di  Indonesia.  Maka  dari  itu
penggolongan jaminan sampai pengikat jaminan  pada bank syariah juga memakai dasar hukum undang-undang yang berlaku juga di bank konvensional.

## KESIMPULAN
Prosedur  dari  jaminan  tambahan  pada  pembiayaan  mikro  dengan  akad  Murabahah  bil Wakalah pada bank BRI Syariah KCP Soreang dilakukan dengan cara apabila dari pihak nasabah tersendiri  memiliki  pembiayaan  dari  bank  lebih  tinggi  dibanding  dengan  plafonnya.  Sehingga jaminan  tambahan  pada  kasus  ini  diperlukan  untuk  menutupi  pembiayaan.  Dan  juga  untuk memberi rasa percaya kepada pihak bank agar suatu saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, pihak  bank  memiliki  jaminan  dari  pihak  nasabah.  Agunan  merupakan  bagian  dari  pemberian kredit. Dan dilihat dari unsur-unsur lain apabila nasabah mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Terlebih faktor  pihak  bank  tersendiri  mensyaratkan  adanya  jaminan  ialah  untuk  meningkatkan  rasa kepercayaan satu sama lain dan juga saling bekerja sama antara pihak bank dan nasabah itu sendiri. Jaminan tambahan atau agunan dalam pembiayaan menurut ulama kontemporer dan juga dilihat dari pengaplikasian di bank syariah pada saat ini, agunan dalam pembiayaan diperbolehkan akan tetapi bukan sebagai faktor akan kembalinya modal, melainkan dilihat dari kinerja  nasabah sudah sesuai dengan perjanjian di awal dengan pihak nasabah agar tidak terjadinya moral hazard yang berupa  penyimpangan  dari  pengolahan  dana  itu  sendiri.  Pada  pasal  23  Undangundang  No.  21 Tahun 2008 menegaskan bahwa adanya norma agunan. Prinsip adanya agunan dalam bank syariah dilihat  dari  adanya  prinsip  rahn  dan  kafalah  dalam  Islam,  kaidah  al-urf  dan  kaidah  usuliyah- fiqhiyah. Selain itu dari pihak bank tersendiri melihat dari dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus di awasi dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard.

## REFERENSI
Bunga,  hlm.  137-138  Veithzal  Rivai  dkk, Islamic  Financial  Management ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Adiwarman karim, 2003, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: IIIT Indonesia) Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Asep Saeful Hamdi dan E. Baharudin, 2014, Metode Penelitian Kualitatif ( Yogyakarta, Deepublish). Dhody Ananta R.W dan Cucu Solihah, 2019. Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Impementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah , (Malang: PT. Cita Intrans Selaras).
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Fitrah   dan   luthfiyah,   2017 Metodologi Penelitian,(sukabumi. CV Jejak).
Gatot Supramono, 2013. Perjanjian utang piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hasil  wawancara  dengan  pa  Iing  sebagai  pegawai  bank  menjabat  menjadi Account  Officer  BRI
Syariah
KCP Soreang. Pada tanggal 7 agustus 2020 Hendi Suhendi, 2014. Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
https://republika.co.id/berita/qjxsbq457/ekonomi-islam-di-indonesia-berkembang-signifikan
diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2021 pada pukul 21.20 WIB Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: Rajawali Press.
M. Bahsan, 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marhaeni Ria Siombo, 2019, Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif hukum , (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya).
Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani),
Muhammad Syafi’I Antonio, 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktek. Cet. 1 , Jakarta: Gema Insani Press.
Muhammad, 2002. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: UPP. AMN YKPN.
Rachmadi Usman, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Sinar Grafika
Rachmadi Usman, 2009. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
Rozalinda,  2016. Fikih  Ekonomi  Syariah  Prinsip  Dan  Implementasinya  Pada  Sektor  Keuangan  Syariah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Harun, 2007. Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah Universty Press. Subekti, 1989. Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sutan Remy Sjahdeini, 2014. Perbankan Syariah: Produkproduk Dan Aspek-Aspek Hukumnya , Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas. Undang-undang Nomor 7 Tahun 19992
Tentang Perbankan.
Undang-undang No. 21 tahun 2008 psl 23.
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).