## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN
Muhammad Dzikirullah H. Noho 1 , Budi Santoso 1 , Paramita Prananingtyas 1 , Trinah Asi Islami 2
1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
2 Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang mdzikirullah94@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan build operate transfer (BOT)  diberbagai  negara  Asean  sebagai  acuan  pembaharuan  hukum  BOT  di  Indonesia.  Pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan  kepastian  dan  keadilan  bagi  semua  pihak,  seperti  halnya  regulasi  BOT  yang  dibuat  oleh Filipina  yang  kemudian  membawa  ketertarikan  bagi  swasta  asing  ataupun  lokal  untuk  ikut  terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan  perundang-undangan,  konsep,  dan  perbandingan,  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  adalah bahan hukum sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut project  finance ,  dengan  dua  peserta  utama,  yaitu  pemerintah  tuan  rumah  dan  sponsor  swasta.  BOT  di Indonesia,  Fililipina,  Malaysia,  dan  Vietnam  sangatlah  beragam.  Pengaturan  ini  dibuat  menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal dan tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan  mengenai  kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.
Kata kunci :  Build Operate Transfer; Perbandingan; Kerjasama

## COMPARISON ANALYSIS OF BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA WITH ASEAN COUNTRIES

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  and  analyze  the  comparison  of build  operate  transfer  (BOT) regulations in various Asean countries as a reference to BOT law in Indonesia. Infrastructure development in both facilities and infrastructure is the government's obligation. BOT as an alternative to financing hopes to meet that need. However, at the level of regulation, it also needs to be improved to provide certainty and fairness for all parties, such as the Philippines' BOT regulations, which bring interest to the foreign or local private  sector  to  build  infrastructure  in  the  country.  The  research  method  used  is  a  normative  juridical approach to legislation, concepts, and comparisons, the legal material collected is secondary legal material, both the decision or related regulations. The general concept of BOT is called Project Finance, with two main participants, namely the host government and private sponsors. BOTs in Indonesia, the Philippines, Malaysia,  and  Vietnam  are  very  diverse.  The  conditions  made  this  arrangement  of  each  country. Comparison of BOT between Indonesia and the Philippines, Malaysia, and Vietnam explains that BOT in Indonesia is still very liberal and not pro nationalization; this can be seen in the absence of rules regarding the ownership of BOT company shares owned by Indonesians, even the duration of the concession, and the model the solution.
Keywords: Build Operate Transfer; Comparative; Cooperation

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional  dalam bidang ekonomi terus meningkat,  kebutuhan akan dana pun cukup besar. Keterbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh  pemerintah  pusat  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  oleh pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pembangunan  infrastrtuktur  memerlukan pengembangan relasi kemitraan yang saling timbal balik. Relasi tersebut berguna untuk keuntungan  baik  itu  perusahan  nasional  maupun  perusahan  asing  dengan  tujuan  untuk memperkokoh ekonomi nasional. Kerangka baru ini merupakan bentuk alternatif dalam pembiayaan infrastruktur pada setiap kegiatan proyek  yang dilakukan pemerintah akan datang. 1
Pembangunan  infrastruktur  baik  sarana  dan  prasarana  adalah  kewajiban pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat di era globalisasi.  Terbatasnya  anggaran  mengharuskan  pemerintah  perlu  melibatkan  pihak swasta  dalam  hal  pembangunan  dan  pengoperasian  sarana  prasarana  dalam  hal terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat. Pembangunan baik sarana dan prasarana infrastruktur  merupakan  perwujudan  dari  pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  kerjasama  dilakukan  salah  satunya  melalui Publik Private  Partnership (PPP).  Konsep  PPP  ini  adalah  skema  yang  melibatkan  kerjasama pemerintah dan swasta dalam bentuk perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat. 2
Istilah  lain  PPP  merupakan  Kerjasama  Pemerintah  Swasta  selanjutnya  disingkat dengan (KPS) adalah skema pembiayaan secara alternatif yang difungsikan oleh beberapa negara terutama negara maju dengan tujuan pengadaan pelayanan publik dalam bidang infrastruktur. 3 Masuknya  pihak  swasta/asing  sebagai  partner  pemerintah  untuk pembangunan  infrastuktur  berbasis  pelayanan  publik  yang  dapat  mengakibatkan timbulnya  berbagai  bentuk  perjanjian  kerjasama.  Bentuk-bentuk  perjanjian  kerjsama antara  pihak  swasta  dengan  pihak  pemerintah,  contohnya  seperti build  own  operate (BOO), build  operate  transfer (BOT),  kerjasama  operasi/ joint  operation (KSO), build rent  operate  transfer (BROT), ruislag ,  gabungan  usaha  dengan  cara  patungan,  dan sebagainya. 4
Diantara model kerjasama swasta dengan pemerintah di atas yang sering digunakan oleh  pihak  pemerintah  yakni  skema  BOT  atau  bangun  guna  serah  (BGS).  Kedudukan BOT dalam hirarki perundang-undangan saat ini diatur dalam Pasal 34 PP No. 27/2014 mengenai Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan BOT/BGS merupakan
1 Maeva Maishara, Hendro Saptono, dan R. Suharto, “Kajian Kerjasama Build, Operate And Transfer (BOT) Pada Pembangunan Pasar Modern Di Kabupaten Kudus,” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 1–10.
2 Hidayatul Masitoh, “Public Private Partnership ( PPP ) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya ( PDPS ) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya ( AIW ) dalam Pembangunan dan Pengembangan Darmo Trade Centre ( DTC ) Sur,” Kebijkan dan Manajemen Publik 2, no. 1 (2014): 1–9.
3 Masitoh.
4 Muhammad  Dzikirullah  H  Noho,  “Memaknai  Hak  Dan  Kewajiban  Dalam  Kebijakankerjasama  Swasta Dengan Pemerintah Daerah(Pemda) Melalui Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar,” The Journal of Society & Media 3, no. 1 (2019): 51, https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p51-67.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
suatu bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah. Selain PP BOT yang diatur oleh peraturan menteri, keputusan menteri, dan sebagainya.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kedudukan BOT dalam hirarki perundang-undangan  sangatlah  lemah,  sementara  keberadaan  BOT  ini  sangat  penting bagi pemerintah sebagai alternatif pembiayaan untuk membangun infrastruktur. Dampak dari lemahnya peraturan tersebut  mengakibatkan kekacauan pada tataran  implementasi seperti kasus-kasus BOT yang muncul akhir-akhir ini, salah satunya yaitu BOT Pasar Turi Surabaya.
Pada  kasus  tersebut  menerangkan  bahwa  persoalan  objek  perjanjian  yang semulanya  merupakan  hak  pakai,  namun  pada  kenyataannya  oleh    PT.  Gala  Bumi Sejahtera dalam memasarkan stand/kios Pasar Turi menjual stand/kios dengan hak milik atas satuan rumah susun.  Apabila hal  ini dilakukan maka kepemilikan bangunan Pasar Turi akan beralih kepada pedagang, sehingga pada masa akhir kerja sama bangun guna serah, Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menerima bangunan Pasar Turi secara utuh atau setidak-tidaknya akan menimbulkan kesulitan. Di sisi lain para pedagang juga telah membayar uang muka senilai  20% atau Rp. 5.000.000.- untuk  mendapatkan stand dan pelunasaran  80%  dibayarkan  setelah  bangunan  jadi,  karena  adanya  persoalan  hukum maka pihak PT. Gala Bumi Perkasa memerintahkan kepada pedagang untuk melunasinya di awal.
Berbeda  dengan  beberapa  negara  ASEAN  lainnya  seperti  Filipina.  Di  Filipina pengaturan BOT diletakan seperti halnya undang-undang di Indonesia yakni Republic Act No. 7718 and Philipphine and Revised Implementing Rules and Regulations Of R.A. No. 6957.  Isi  dalam  aturan  tersebut  mengatur  tentang  mekanisme  dan  batas-batas menggunakan  skema  BOT,  pengawasan  serta  evaluasi  BOT.  Menurut  data  yang dikeluarkan  World  Bank  tentang Private  Participation  Infrastructure (PPI),  bahwa keikutsertaan  dari  perusahaan  swasta  nasional  Indonesia  dibidang  infrastruktur  yakni sebesar 2%. Jauh sekali apabila dibandingkan dengan proyek infrastruktur pihak swasta di  Filipina  yakni  sebesar  44%. 5 Besar  keinginan  swasta  untuk  terlibat  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Filipina  salah  satunya  adalah  kesiapan  regulasi    yaitu adanya salah satu peraturan hukum yang rigid dan pasti secara hukum.
Adapun  penelitian  terdahulu  yaitu;  pertama,  penelitian  oleh  Disemadi  (2019) menemukan  bahwa  kontrak  BOT  yang  dilakukan  dalam  kerjasama  pemerintah mempunyai dampak yang positif. Hadirnya BOT dapat dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan  kesejahteraan  bagi  rakyat  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia.  Apa  yang diteliti tersebut memiliki kelebihan yaitu mengangkat HAM sebagai cara pandang dalam melihat pentingnya adanya BOT, namun kekurangnnya yaitu masih menempatkan BOT seperti kontrak pada umumnya. 6
5 Eka  Budiyanti,  “Strategi  Peningkatan  Peran  Swasta  dalam  Pembangunan  Infrastruktur,” Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI 10, no. 4 (2018).
6 Hari  Sutra  Disemadi  dan  Kholis  Roisah,  “Kontrak  Build  Operate  Transfer  Sebagai  Sarana  Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” Jurnal Komunikasi Hukum 5, no. 2 (2019): 126.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Kedua, penelitian oleh Lita (2018) menemukan bahwa BOT dapat dilakukan dalam pembangunan  gedung  dengan  skema  wakaf  sesuai  dengan  Pasal  42  dan  Pasal  43  UU wakaf. BOT dalam wakaf ini dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan diantara mereka dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kelebihan penelitian ini adalah menghadirkan BOT kedalam pembangunan bangunan dalam tanah wakaf. Kekurangannya adalah masih menempatkan BOT seperti kontrak pada umumnya. 7
Ketiga, penelitian oleh Tamin (2017) menemukan bahwa supported build operate transfer efektif untuk diberikan kepada jalan tol yang membutuhkan biaya investasi yang relatif tinggi tetapi pendapatannya rendah. Sedangkan untuk jalan tol yang membutuhkan biaya  investasi  tinggi  dan  pendapatan  tinggi,  tidak  disarankan  untuk  menerapkan Supported Build Operate Transfer. Kelebihan penelitian ini adalah melihat BOT sebagai investasi  jalan  tol  tidaklah  direkomendasikan  disebabkan  minimnya  pendapatan  di dalamnya. Kekurangannya tidak mengulas aspek kontrak dan regulasi penggunaan BOT. 8 Bilamana  dibandingkan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti  terdapat  persamaan pada  pengulasan  BOT  sebagai  kerangka  umum  dalam  penelitian  ini,  namun perbedaannya  yaitu  apa  yang  dibahas  dalam  penelitian  lebih  fokus  pada  peraturan- peraturan BOT yang ada di Indonesia saat ini dan diperbandingkan dengan negara-negara ASEAN  lainnya  (Filipina,  Malaysia,  dan  Vietnam).  Dengan  adanya  ulasan  diatas bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  peraturan-peraturan  di  negara-negara tersebut  dengan  harapan  dapat  menjadi  gambaran  bagi  Indonesia  dalam  membangun aturan hukum BOT yang akan datang.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, memunculkan beberapa rumusan masalah yang akan  diteliti  yaitu  (1)  Bagaimana  konsep build  operate  transfer pada  umumnya?  (2) Bagaimana pengaturan hukum build operate transfer di  negara Asean? (3) Bagaimana perbandingan hukum build operate transfer antara Indonesia dengan Asean lainnya?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitiaan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan Per-UU-an, konsep, dan perbandingan. Sumber bahan hukum dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  undang-undang  dan putusan pengadilan. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menginvetarisir dan mengklasifikasi PP BOT yang ada di Indonesia, Permendagri, peraturan BOT yang ada di  Filipina,  Malaysia  dan  Vietnam.  Metode  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini sesuai  dengan  rumusan  permasalahan  dan  tujuan,  maka  dilakukan  analisis  normatif- kualitatif,  di  mana  berupaya  mendeskripsikan  undang-undang  BOT  yang  ada  baik  di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, memperbandingkan BOT keempat negara,
7 Helza  Nova  Lita  dan  Eidy  Sandra,  “Perjanjian  Build,  Operate,  And  Transfer  (BOT)  Pada  Kerjasama Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 11, no. 1, (2018): 23-32.
8 Rizal Z. Tamin, Iris Mahani, dan Puti F. Marzuki, “Supported Build Operate Transfer Effectiveness Analysis to Improve Financial Feasibility Of Toll Roads In Indonesia,” Jurnal HPJI 3, no. 2 (2017): 129-138.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
kemudian menganalisa undang-undang  yang ada  agar dapat  mengetahui kelebihan dan kekurangan dari empat negara dan menarikan kesimpulan atas hasil tersebut. 9

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Konsep BOT Pada Umumnya
Konsepsi build  operate  transfer (BOT)  pada  umumnya  telah  ditetapkan  proyek infrastrukturnya  yang  mencakup  sebagai  berikut: “  To  have  any  projects  which  really belonged to the public sector implemented by the private organization without the state, the province, the city or the commune providing any guarantee or accepting any liability. The project which was intended to be self-financing”. 10
Secara umum BOT melibatkan enam pihak utama termasuk pemerintah tuan rumah, sponsor,  pemberi  pinjaman,  investor,  pengguna  produk  dan  kontraktor.  Namun, pemerintah tuan rumah dan sponsor adalah dua utama para pihak. Pemerintah tuan rumah mengacu tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah yang berwenang terlibat dalam  proyek,  sedangkan  sponsor  mengacu  pada  konsorsium,  perusahaan  proyek  atau pengembang  proyek.  Mereka  membuat  perjanjian  konsesi  untuk  menentukan  ekuitas, tanggung  jawab,  berbagi,  jaminan,  dll.  Secara  khusus,  pemerintah  tuan  rumah bertanggung jawab untuk mengawasi proyek, sementara perusahaan proyek bertanggung jawab untuk semua fase proyek melalui berbagai kontrak dengan pihak lain. 11
BOT  adalah  metode  kemitraan  swasta-publik,  yang  berbeda  dari  privatisasi  atau nasionalisasi seluruhnya: 12
“In privatization, government owns an entity first and then transfer (sells) it to the private sectors. In contrast, in BOT projects private sector bears the cost of project first, then owns it for certain period before handling it over to the government at no cost. ” Hal  tersebut  di  atas  merupakan  daya  tarik  mendasar  BOT.  Ini  tidak  hanya menghilangkan  pengeluaran  dari  neraca  pemerintah  tetapi  juga  menyediakan  layanan kepada pengguna akhir (masyarakat umum) dalam tahap operasionalnya.
Model BOT adalah pendekatan perjanjian keuangan, dan melakukan sesuai dengan bentuk unik metode pembiayaan yang disebut project finance , dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah dan sponsor swasta. Pemerintah tuan rumah adalah regulator publik  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan  izin,  otorisasi  dan  lisensi  atau konsesi proyek. Ini mungkin berdampak pada tarif, tol, biaya, dan aspek vital lainnya dari proyek.  Sponsor  swasta  digambarkan  oleh  dewan  investor  atau  entitas  swasta  yang bertugas  merancang,  membangun  fasilitas,  mendukung  dan  mengoperasikan  fasilitas setelah  jangka  waktu  yang  disepakati  disebut  periode  konsesi  dan  pengaturan  untuk membiayai  tahap-tahap  siklus  hidup  proyek  ini.  Baik  pembatasan  anggaran  dan
9 Teguh Tresna Puja Asmara dan Tarsisius Murwadji, Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehelix Pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM”, Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1, (2020): 42.
10 Budi Santoso. Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (Build Operate Transfer) , (Yogyakarta: Genta Press, 2008)
11 Jiaju  Yang,  Tahir  M  Nisar,  Dan  Guru  Prakash  Prabhakar,  “Critical  Success  Factors  For  Build–Operate– Transfer  (BOT)  projects  in  China,” The  Irish  Journal  of  Management 36,  no.  3  (2017):  147–61, https://doi.org/10.1515/ijm-2017-0016.
12 S  Mubin  dan  A  Ghaffar,  “BOT  Contracts:  Applicability  in  Pakistan  for  Infrastructure  Development  ,” Pakistani Journal of Engineering and Applied Sciences 3, no. January 2008 (2008): 1–14.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
kompleksitas sektor publik untuk memenuhi persyaratan hari ini serta mendorong model BOT untuk diadopsi di negara-negara berkembang. 13
II. Pengaturan Hukum BOT di Berbagai  Negara ASEAN
a. Pengaturan Hukum BOT di Filipina
Lahirnya  Undang-Undang Build-Operate-and  Transfer (BOT)  (Undang-Undang Republik 6957, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik 7718 membuka jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam keuangan, konstruksi dan pengoperasian fasilitas dan layanan infrastruktur publik yang vital. Proyek BOT yang lengkap termasuk jalan tol, sistem  angkutan  kereta  massal  (MRT),  dan  pembangkit  listrik  yang  mencegah  krisis energi yang akan datang. 14
Untuk  mempercepat  pembangunan  infrastruktur  yang  sangat  dibutuhkan  untuk pembangunan, pemerintah negara-negara berkembang telah menggunakan skema build- operate-transfer (BOT). Pemerintah Filipina, yang ingin memanfaatkan skema semacam itu,melalui  Undang-Undang  Republik  No.  6957  (Undang-Undang Build-Operate- Transfer dengan amandemen kemudian oleh R.A No. 7718) yang disetujui pada Juli 1990 untuk  mencakup  jalan  raya,  jembatan,  simpang  susun,  terowongan,  fasilitas  angkutan massal,  jalur  air  darat  yang  dapat  dilayari,  kereta  api,  bandara,  pembangkit  listrik, distribusi  daya,  telekomunikasi,  irigasi,  pasokan  air,  saluran  air  kotor,  drainase, infrastruktur  kesehatan,  tanah  reklamasi,  pengerukan,  kawasan  industri,  pasar,  rumah potong hewan, pelabuhan ikan, insinerator, TPA dan fasilitas terkait. 15
Menurut R.A. No. 6957 — dengan amandemen masing-masing oleh R.A. No. 7718
— bulid operate transfer setidaknya memuat yakni pengalihan proyek terhadap fasilitas- fasilitas  pada  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan maksimal 50 tahun dengan syarat bahwa dalam hal suatu sarana prasarana atau fasilitas pembangunan yang operasinya memerlukan kemanfaatan waralaba maka harus berasal dari orang Filipina  atau perusahaan  yang terdaftar pada sekuritas maka saham yang dimiliki setidaknya 60 % adalah orang Filipina.
Masa konsesi dimulai dari penandatanganan konsesi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta menunjukkan rentang waktu di mana sektor swasta bertanggung jawab atas fase konstruksi dan fase operasi proyek BOT. Di Filipina, panjang konsesi periode biasanya ditentukan oleh pelaksana infrastruktur / kantor pusat. 16

## b. Pengaturan Hukum BOT di Malaysia
Malaysia telah membuat skema BOT sebagai komponen utama strategi privatisasi. Telah dinyatakan bahwa skema BOT akan menjadi landasan dari rencana untuk mencapai
13 Hassan Sharaffudin dan Abdullah AL-Mutairi, “Success Factors for the Implementation of Build Operate Transfer  (BOT)  Projects  in  Kuwait,” International  Journal  of  Business  and  Management 10,  no.  9  (2015):  68–78, https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n9p68.
14 Gilberto M. Llanto, A Review of Build-Operate-Transfer for Infrastructure Development: Some Lessons for Policy Reform (Makati: Philippine Institute for Development Studies, 2008).
15 Maria Victoria Y. Sibal, The Effectiveness And Efficiency Of The Build-Operate-Transfer (BOT) Scheme In The  Philippine  Context  Of  Economic  Development  (A  Case  Study) (Manila:  De  La  Salle-College  of  Saint  Benilde, 2007).
16 Shinya Hanaoka dan Hazel Perez Palapus, “Reasonable Concession Period For Build-Operate-Transfer Road Projects  In  The  Philippines,” International  Journal  of  Project  Management 30,  no.  8  (2012):  938–49, https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.02.001.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
industri baru negara sebelum pergantian abad. Selain perannya sebagai alat privatisasi, BOT telah diteruskan sebagai kendaraan untuk mencapai ambisius tujuan pembangunan infrastruktur tujuan. Seperti yang direkomendasikan oleh Rencana Induk Privatisasi, 79 (tujuh puluh sembilan) proyek baru yang dimiliki telah disetujui untuk diprivatisasi oleh gugus privatisasi menggunakan skema BOT atau BOT sebagai metode utama privatisasi. Karena  sifat  proyek  makro,  keuangan,  teknis,  dan  manajerial  sumber  daya  yang dibutuhkan sangat besar dan pasti akan membutuhkan partisipasi asing secara luas. 17
Pemerintah  Malaysia  telah  mengadopsi  pendekatan  khusus  legislasi  dalam mengelola  proyek  BOT.  Misalnya  di  sektor  transportasi  jalan,  jalan  federal  ( privat management )  Act  1984  diberlakukan  untuk  memungkinkan  Pemerintah  memberikan hibah kepada pengembang swasta hak untuk mengumpulkan tol di jalan umum. Undang- undang ini memungkinkan pengembang swasta untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara  sistem  jalan  baru  dan  setelah  itu  memulihkan  biaya  untuk  melakukan pengumpulan tol. Pengaturan keamanan disesuaikan dengan sifat BOT dari suatu proyek biasanya  diatur  melalui  perjanjian  proyek,  perjanjian  pembelian,  dan  perjanjian  kredit. Perjanjian tersebut dapat mencakup pendapatan luar negeri dan akun retensi, pelaksanaan kinerja  dari  pemerintah  kewajiban  lembaga  publik  berdasarkan  perjanjian  proyek, penugasan  berbagai  kontrak  kepada  pemberi  pinjaman,  hak  pemberi  pinjaman  untuk menyehatkan kegagalan apapun oleh perusahaan proyek dalam waktu yang wajar dan hak mereka untuk mengambil alih BOT memproyeksikan dalam kasus  yang  gagal. Pemilik ekuitas  perusahaan  proyek  juga  menjaminkan  semua  saham  mereka  sebagai  jaminan untuk pinjaman. 18
Beberapa  syarat  dan  ketentuan  kontrak  konsesi  perlu  penelitian  lebih  lanjut  dan negosiasi ulang dalam melindungi kepentingan para pihak. Di antara aspek-aspek penting yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  sebagai  berikut: 19 1)  hak  eksklusif,  harus dipertimbangkan  kembali  untuk  menghindari  monopoli  layanan  dan  menciptakan persaingan sehat antar perusahaan yang akan menguntungkan pemerintah dan publik;, 2) jaminan  pemerintah  kepada  perusahaan  dan  peminjam,  klausul  perlu  dipertimbangkan kembali  untuk  menghindari  beban  keuangan  yang  tidak  perlu  pembayaran  pemerintah pada tingkat hutang dan kompensasi kepada pemegang konsesi jika estimasi pendapatan, laba, dan  laju volume untuk  tahun tertentu  yang tidak tercapai; 3) hak untuk memutus kontrak /  konsesi,  formulir klausul tentang hak untuk  mengakhiri kontrak atau konsesi oleh  pemerintah  jika  perusahaan  gagal  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  kontrak sesuai  dengan  standar  proyek  yang  disepakati;  kondisi  pada  pemegang  saham  dengan menyatakan bahwa ada perubahan pada struktur.
17 Matthew L. Hensley dan Edward P. White, “The Privatization Experience In Malaysia. Integrating Build- Operate-Own And Build-Operate-Transfer Techniques Within The National Privatization Strategy,” Columbia Journal of World Business 28, no. 1 (1993): 70–82, https://doi.org/10.1016/0022-5428(93)90055-T.
18 Ruzian Markom dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, “A Legal Analysis Of Successful And Problematic Build  Operate  And  Transfer  (BOT)  Projects  In  Malaysia,” International  Journal  of  Business  and  Society 13,  no.  2 (2012): 133–50.
19 Markom dan Ali, 148.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Konsesi  berlaku  untuk  jangka  waktu  terbatas,  biasanya  15-  25  tahun  tergantung pada sifat proyek. Skema BOT, yang biasanya sangat mempengaruhi, pembiayaan utang dinaikkan oleh perusahaan proyek atau konsorsium dari sumber komersial dan biasanya didukung  oleh  jaminan  kredit  ekspor  lembaga  pemberi  pinjaman  baik  bilateral  dan multilateral lainnya. 20

## c. Pengaturan Hukum BOT di Vietnam
Vietnam sebagai salah satu negara anggota ASEAN  yang menerima modal besar dari investasi  oleh negara-negara  Asia lainnya.  Perubahan terbaru menuju modernisasi infrastruktur  Vietnam  yang  belum  berkembang  tetap  menjadi  penghalang  substansial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dalam upaya untuk "mendorong  investasi  dalam  konstruksi  dan  pengembangan  infrastruktur  di  Vietnam, "pemerintah  mengeluarkan  keputusan  pada  kontrak build-operate-transfer (Keputusan BOT)  dan  Peraturan  tentang  investasi  dalam  bentuk  kontrak build-operate-transfer (Peraturan BOT) pada 23 November 1993.   The State Committee for Cooperation and Investment (SCCI) mengeluarkan Surat  Edaran tentang  BOT  pada tanggal 28  Februari 1994 untuk semakin memperjelas dan memperluas peraturan awal. 21
Peraturan BOT Vietnam diundangkan pada tanggal 23 November 1993, ditetapkan kerangka kerja untuk membentuk proyek BOT. Investor mendirikan perusahaan BOT dan membangun  dan  mengoperasikan  proyek  untuk  jangka  waktu  tertentu,  diikuti  oleh pengalihan  proyek  tanpa  kompensasi  ke  pemerintah  Vietnam.  Beberapa  keutamaan hukum BOT adalah sebagai berikut: 22
1) Pemerintah  Vietnam  akan  melindungi  hak  kepemilikan  modal  yang diinvestasikan.
2) Tol  dan  sumber  pendapatan  lainnya  harus  ditetapkan  dalam  kontrak  BOT, dengan perubahan apa pun di masa depan yang melampaui batas yang diizinkan hanya melalui proposal ke SCCI.
3) Pemilihan BOT dapat dilakukan melalui penawaran, pemilihan, atau perundingan langsung.
4) Perusahaan  BOT  dapat  berada  selama  20  tahun  atau"  [diperlukan],  kemudian diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih lama.
5) Setelah  menyelesaikan  periode  waktu  yang  ditentukan,  proyek  BOT  harus ditransfer seluruhnya ke pemerintah Vietnam tanpa kompensasi.
6) Perselisihan  antara  perusahaan  BOT  dan  kontraktor  tambahan  ditangani melalui negosiasi dan konsiliasi. Perselisihan yang belum terselesaikan mungkin dirujuk ke badan arbitrase yang disepakati oleh para pihak.
7) Perselisihan antara perusahaan BOT dan pemerintah Vietnam diselesaikan  melalui  negosiasi  dan  konsiliasi.  Sengketa  yang  tersisa dirujuk ke arbitrator ad-hoc .
20 Hensley dan White, “The Privatization Experience In Malaysia. Integrating Build-Operate-Own And Build- Operate-Transfer Techniques Within The National Privatization Strategy,” 79.
21 Laura A Malinasky, “Rebuilding with Broken Tools : Build-Operate- Transfer Law in Vietnam Rebuilding With Broken Tools : Build- By,” Berkeley Journal of International Law 14, no. 2 (1996).
22 Malinasky.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Adapun maksud perubahan undang-undang BOT di antaranya lima dari perubahan paling  berharga  meliputi:  melindungi  dari  pengambilalihan  atau  nasionalisasi; mengadopsi  mekanisme  stabilisasi;  mengklarifikasi  peraturan  tarif  tol;  memperluas kerangka  waktu  untuk  proyek  BOT;  dan  meningkatkan  akses  informasi.  Mengatasi masalah ini akan meningkatkan struktur hukum untuk investasi BOT di Vietnam dan akan mengurangi sebagian risiko investasi.
III. Perbandingan Hukum BOT Antara Indonesia Dengan Negara ASEAN Lainnya
a. Pengaturan Hukum BOT di Indonesia Saat ini
Di Indonesia, BOT adalah kontrak non-pengadaan dalam kerangka kerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Di Indonesia, BOT diatur dalam Pasal 1 ayat 12 PP. 38/2008 dan Pasal 1 ayat 14 PP. 27/2014  yang pada intinya bahwa BGS secara definitif merupakan pemanfaatan property negara/lokal dalam bentuk benda tidak bergerak oleh pihak lain yang berdiri diatasnya sebuah bangunan atau fasilitas dan  dimanfaatkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  ditentukan  dan  atau diperjanjikan  yang  selanjutnya  tanah  atau  fasilitas  tersebut  dikembalikan  manakala jangka waktu tersebut telah berakhir.
Mengacu pada PP tersebut di atas maka salah satu grafik pemanfaatan barang milik negara/daerah  adalah build  operate  transfer (BOT).  BOT  dapat  dilaksanakan  apabila pengguna  mengingkan  fasilitas  dan  bangunan.    Penyelenggaraan  dapat  dilakukan  oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kebutuhan pelayanan umum. Hal tersebut merupakan  tugas  dan  fungsinya  akibat  tidak  adanya  pendanaan  dalam  platform APBN/APBD dalam menyediakan fasilitas dan bangunan untuk pelayanan umum.
Telah  ditetapkan  jangka  waktu  BGS  yakni  maksimal  30  tahun  pada  saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Jangka waktu pengoperasian hasil BGS tersebut dapat secara langsung diperuntukkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat/daerah minimal 10%. BGS sekurang-kurangnya dapat dilakukan apabila perjanian kerjasama memuat: 23
a. Adanya para pihak;
b. Adanya objek;
c. Jangka waktu yang ditentukan; dan
d. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
Ketentuan  Pasal  1  ayat  36  Permendagri  No.  19/2016  bahwa  BOT  adalah pemanfaatan properti regional dalam bentuk tanah untuk mendirikan bangunan dan/atau fasilitas  sesuai  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  dan  dikembalikan  lagi penggunaan  tanah  beserta  bangunan  atau  fasilitas-fasilitas  setelah  berakhirnya  jangka waktu. 24 Secara umum, kerja sama dalam bentuk  apa pun termasuk BOT dimulai oleh perjanjian yang harus dicapai oleh para pihak. Perjanjian BOT menyediakan mekanisme
23 Muhammad Dzikirullah H. Noho, “Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (Bot) Di Indonesia: Di  Masa  Lalu,  Saat  Ini,  Dan  Akan  Datang,” Jurnal  Hukum  Media  Bhakti 3,  no.  1  (2019):  88–99, https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.51.
24 Eventia, “Legal Principles in Function and Performance of BOT Contract,” 527.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
kerja sama, berbagai ketentuan atau pedoman, pengaturan hak dan pembagian kewajiban antara para pihak secara adil dan seimbang (proporsional). 25
Pemanfaatan  lahan  dengan  model  BOT  menggunakan  lahan  yang  cukup  besar (umumnya  lebih  besar  dari  1  {satu}  ha).  Kerjasama  BOT  dalam  pemanfaatan  dan pengelolaan tanah adalah bentuk dari pembiayaan proyek pengembangan infrastruktur. Bentuk pemanfaatan dan pengelolaan tersebut seperti pengembangan mal, hotel, wisata tempat,  gedung  perkantoran,  jalan  tol,  pelabuhan,  bandara,  dll,  di  mana  semuanya membutuhkan  lahan  yang  luas.  Dengan  adanya  BOT,  pengusaha  yang  memiliki  niat untuk  berinvestasi  tidak  perlu  membeli  atau  memiliki  tanah,  tetapi  cukup  untuk mengembangkan dan mengelola dan mengoperasikan gedung dan fasilitas di tanah pihak lain. 26
b. Analisis Perbandingan BOT Indonesia dengan Negara ASEAN Lainnya Build  operate  transfer (BOT)  dari  berbagai  penjelasan  secara  eksplisit  sebagai model pembiayaan infrastruktur dengan membebankan keuangan pembangunan kepada investor melalui konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Dasar berjalannya pembiayaan BOT  ini  adalah  peraturan-peraturan  yang  tegas  dan  adil  dengan  tujuan  memberikan perlindungan hukum dari keduanya. Dalam teori hukum pembiayan bangunan utamanya adalah  sebuah  sistem  yang  memberikan  kepastian.  Kepastian  berupa  pilihan    dalam memilih keluar dari sistem hukum dan membentuk sistem mereka sendiri, namun sistem ini  juga  harus  terikat  aturan  umum.  Kredibilitas  dan  nilai  kontrak  pembiayaan  yang sepadan bergantung pada dukungan aturan yang pasti. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pendelegasian implisit pembuatan peraturan kepada aktor-aktor non-negara yang berbeda, pemahaman bahwa dalam semua hal juga membutuhkan perlindungan hukum secara penuh, agar tidak membuat  para investor ini tidak memiliki atau kurang aturan atau di luar hukum. 27
Oleh karenanya dalam pembiayaan BOT juga diperlukan kepastian hukum terhadap para investor atau pihak terkait. Negara-negara ASEAN diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia,  dan  Vietnam  juga  mengarah  pada  kepastian  dan  keadilan  hukum  tersebut. Maka untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara-negara ASEAN di atas  terhadap  pembiayaan  BOT,  akan  dilakukan  penelusuran  melalui  perbandingan hukum dengan meninjau perbedaan dan persamaan:
25 Irawan Soerodjo, “The Practice of Cooperation with Build , Operate & Transfer ( BOT ) Model in Indonesia,” Journal of Law, Policy and Globalization 49 (2016): 56–61.
26 Soerodjo, 60.
27 Katharina Pistor, “A Legal Theory Of Finance,” Journal of Comparative Economics 41, no. 2 (2013): 315– 30, https://doi.org/10.1016/j.jce.2013.03.003.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 1.
Perbedaan Pengaturan Build Operate Transfer Antara Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam
Perbedaan Indonesia Filipina Malaysia Vietnam Pengertian Bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemegang hak atas tanah dengan investor Pengaturan kontrak di mana pemrakarsa proyek melakukan pembangunan,
termasuk pembiayaan,
pemrakarsa dimiliki hingga setidaknya enam puluh persen (60%) oleh orang Filipina. Kontrak melibatkan investasi swasta modal oleh konsorsium perusahaan untuk merancang,
membiayai,
membangun, mengoperasi kan. Investor mendirikan perusahaan BOT dan membangun dan mengoperasikan proyek untuk jangka waktu tertentu, diikuti oleh pengalihan proyek tanpa kompensasi ke pemerintah Vietnam. Jangka Waktu Konsesi 30 Tahun dapat diperpanjang Tidak lebih 50 tahun 15-25 Tahun tergantung proyek 20 Tahun dapat diperpanjang Bidang BOT  Pengembangan mal, hotel, wisata tempat, gedung perkantoran, jalan tol, pelabuhan, bandara Jalan raya, jembatan, simpang susun, terowongan,
fasilitas angkutan massal, jalur air darat yang dapat dilayari, dll - Pemilihan BOT dapat dilakukan melalui penawaran, pemilihan, atau langsung perundingan Model Penyelesaian BOT Sesuai kontrak - Perselisihan dilakukan melalui negosiasi. Perusahan BOT dan kontraktor tambahan melalui negosiasi dan konsiliasi dan badan arbitrase

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 2.
Persamaan Build Operate Transfer Antara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam
Perbedaan Indonesia Filipina Malaysia Vietnam Pengertian Keempat  negara  mengartikan build  operate  transfer (BOT)  secara seragam  yaitu  membangun,  mengelola,  dan  menyerahkan  kembali kepada pemerintah apabila konsesinya telah berakhir tanpa dibayar
Bidang BOT Indonesia  dan  Filipina  memiliki  kesamaan  dalam  bidang  BOT  yaitu mengenai  jalan tol, pelabuhan, bandara, dan industri  hiburan atau pun industri non hiburan lainnya. Model Penyelesaian BOT Malaysia  dan  Vietnam  mempunyai  kesamaan  bahwa  dalam menyelesaikan  persoalan  BOT  adalah  melalui  negosiasi  dan  apabila tidak berhasil melalui arbitrase.
Berdasarkan tabel 1. perbedaan pengaturan build operate transfer antara Indonesia, Filipina,  Malaysia,  dan  Vietnam  dan  tabel  2.  persamaan build  operate  transfer antara Indonesia,  Filipina,  Malaysia,  dan  Vietnam  di  atas  maka  dapat  dilihat  bahwa  terdapat banyak  perbedaan  dalam  pengaturan  BOT  dari  negara  ASEAN  tersebut.  Perbedaan hukum BOT yang tergambarkan di atas memberikan pemahaman bahwa dengan adanya perbedaan  di  atas  dapat  dijadikan  pertimbangan  untuk  merubah  BOT  pada  tiap-tiap negara ada kedepannya.
Pertama, perbandingan BOT Indonesia dengan Filipina di atas maka dapat dilihat bahwa skema pembiayaan di Indonesia masih sangat liberal. Kepentingan nasional tidak begitu  diutamakan  dikarenakan  tidak  adanya  ketegasan  terhadap  investor  utamanya kepemilikan  saham.  Bidang-bidang  yang  boleh  dilaksanakan  dengan  skema  BOT  oleh Filipina pun sangat  banyak dan terlihat  bahwa bidang-bidang tersebut  hampir rata-rata bidang  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Sedangkan  Indonesia  sangatlah  minim mengkategorisasikan  bidang  BOT  nya.  Namun  yang  menjadi  kekurangannya  adalah keduanya tidak memiliki skema penyelesaian dengan model BOT.
Kedua, Perbandingan BOT Indonesia dengan Malaysia secara umum masih terlihat sama.  Yang  menjadi  menarik  dari  BOT  Malaysia  adalah  jangka  waktu  yang  diberikan sangatlah sedikit, di mana tentukan sesuai dengan proyek.  Hal ini menunjukan bahwa Malaysia berkenginginan agar seluruh infrastruktur yang dikerjasamakan dalam bentuk BOT  dapat  segera  dikelola  oleh  pemerintahannya.  Bahkan  dalam  hal  penyelesaian Malaysia lebih tepat karena mengutamakan jalur negosiasi, di mana jalur ini mengurangi konflik kepentingan di dalamnya. Indonesia perlu mengadopsi hal-hal baik yang terdapat dalam pengaturan BOT Malaysia.
Ketiga, Perbandingan  BOT  Indonesia  dengan  Vietnam  secara  pengertian  secara umum  sama,  namun  yang  menjadi  menarik  adalah  adanya  seluruh  proyek  berlaku konsesinya adalah 20 Tahun. Jangka waktu tersebut sangatlah tepat karena dengan begitu

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah  lebih  cepat  memiliki  asetnya.  Akan  tetapi  yang  menjadi  kekurangan  dari pengaturan BOT Vietnam adalah tidak ditentukan bidang BOT sebagaiamana diatur oleh Indonesia,  sehingga  Vietnam  perlu  mempertimbangkan  bidang  BOT  dalam pengaturannya  kedepannya.  Hal  lain  juga  dengan  Indonesia  yang  perlu mempertimbangkan  model  penyelesaian  yang  diadopsi  dalam  pengaturan  BOT  di Vietnam.

## E. PENUTUP
Perbandingan pengaturan hukum build operate transfer (BOT) di Indonesia dengan negara-negara  Asean  ditemukan  perbedaan  yang  signifikan  dalam  pengaturannya. Konsep build operate transfer yaitu proyek yang melibatkan enam pihak utama termasuk pemerintah  tuan  rumah,  sponsor,  pemberi  pinjaman,  investor,  pengguna  produk  dan kontraktor.  Pemerintah  sebagai  tuan  rumah  dan  sponsor  adalah  dua  utama  para  pihak. Pemerintah tuan rumah mengacu tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah yang berwenang terlibat  dalam proyek, sedangkan sponsor mengacu pada konsorsium, perusahaan proyek atau pengembang proyek. Mereka membuat perjanjian konsesi untuk menentukan ekuitas, tanggung jawab, berbagi, jaminan, dan lain-lain.  Pengaturan hukum build  operate  transfer (BOT)  di  negara  ASEAN  dilaksanakan  sesuai  dengan  dengan kondisi negara masing-masing, misalnya dapat dilihat pada pengertian BOT dan bidang- bidang BOT. Pada perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam  menjelaskan  bahwa  BOT  di  Indonesia  masih  sangat  liberal  dan  tidak  pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham  perusahan  BOT  yang  dimiliki  oleh  orang  Indonesia.  Lebih  lanjut  jangka  waktu konsesi  yang  ditentukan  oleh  Indonesia  sangatlah  elastis,  begitu  juga  dengan  model penyelesaiannya yang hampir tiap kasusnya berakhir di pengadilan. Harapan yang akan datang  pemerintah  Indonesia  dapat  membuat  suatu  peraturan  yang  akodomatif  atas kepentingan-kepentingan baik swasta maupun publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara, Teguh Tresna Puja, dan Tarsisius Murwadji, "Telaah Yuridis Penerapan Konsep
Quadruplehelix Pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM”, Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1, (2020): 42.
Budi Santoso. Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (Build Operate Transfer) . Yogyakarta: Genta Press, 2008.
Budiyanti, Eka. “Strategi Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur.”
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 10, no. 4 (2018). Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Kholis  Roisah,  “Kontrak  Build  Operate  Transfer  Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” Jurnal  Komunikasi  Hukum 5,  no.  2 (2019): 126.
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.296/Pdt.G/2016/PN.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
e-ISSN : 2621-4105
Eventia,  Reifon  Cristabella.  “Legal  Principles  in  Function  and  Performance  of  BOT Contract.” Yuridika 32, no. 3 (2017): 521. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4798. Hanaoka, Shinya, dan Hazel Perez Palapus. “Reasonable Concession Period For Build-
Operate-Transfer  Road  Projects  In  The  Philippines.” International  Journal  of Project Management 30, no. 8 (2012): 938–49.
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.02.001.
Hensley, Matthew L., dan Edward P. White. “The Privatization Experience In Malaysia.
Integrating  Build-Operate-Own  And  Build-Operate-Transfer  Techniques  Within The National Privatization Strategy.” Columbia Journal of World Business 28, no. 1 (1993): 70–82. https://doi.org/10.1016/0022-5428(93)90055-T.
Lianto, Gilberto M. A Review of Build-Operate-Transfer for Infrastructure Development: Some  Lessons  for  Policy  Reform .  Makati:  Philippine  Institute  for  Development Studies, 2008.
Lita, Helza Nova, dan Eidy Sandra, “Perjanjian Build, Operate, And Transfer (BOT) Pada Kerjasama Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 11, no. 1, (2018): 23-32.
Maishara, Maeva, Hendro Saptono, dan R. Suharto. “Kajian Kerjasama Build, Operate And  Transfer  (BOT)  Pada  Pembangunan  Pasar  Modern  Di  Kabupaten  Kudus.” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 1–10.
Malinasky, Laura A. “Rebuilding with Broken Tools : Build-Operate- Transfer Law in Vietnam  Rebuilding  With  Broken  Tools :  Build-  By.” Berkeley  Journal  of International Law 14, no. 2 (1996).
Markom,  Ruzian,  dan  Engku  Rabiah  Adawiah  Engku  Ali.  “A  Legal  Analysis  Of
Successful  And  Problematic  Build  Operate  And  Transfer  (BOT)  projects  in Malaysia.” International Journal of Business and Society 13, no. 2 (2012): 133–50.
Masitoh, Hidayatul. “Public Private Partnership ( PPP ) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif  tentang  Kemitraan  antara  Perusahaan  Daerah  Pasar  Surya  (  PDPS  ) Surabaya  dengan  PT  Arwinto  Intan  Wijaya  (  AIW  )  dalam  Pembangunan  dan Pengembangan  Darmo  Trade  Centre  (  DTC  )  Sur.” Kebijkan  dan  Manajemen Publik 2, no. 1 (2014): 1–9.
Mubin,  S,  dan  A  Ghaffar.  “Bot  Contracts:  Applicability  in  Pakistan  for  Infrastructure Development  .” Pakistani  Journal  of  Engineering  and  Applied  Sciences 3,  no. January 2008 (2008): 1–14.
Noho,  Muhammad  Dzikirullah  H.  “Memaknai  Hak  Dan  Kewajiban  Dalam  Kebijakan kerjasama  Swasta  Dengan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Melalui  Perjanjian  Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar.” The Journal of Society & Media 3, no. 1 (2019): 51. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p51-67.

## Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT)
Noho, Muhammad Dzikirullah H. “Politik Hukum  Pengaturan  Build  Operate Transfer (Bot)  Di  Indonesia:  Di  Masa  Lalu,  Saat  Ini,  Dan  Akan  Datang.” Jurnal  Hukum Media Bhakti 3, no. 1 (2019): 88–99. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.51. Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolan  Barang  Milik Negara/Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeir  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pistor, Katharina. “A Legal Theory Of Finance.” Journal of Comparative Economics 41, no. 2 (2013): 315–30. https://doi.org/10.1016/j.jce.2013.03.003.
Republic Act No. 7718 and Philipphine and Revised Implementing Rules and Regulations Of R.A. No. 6957
Sharaffudin, Hassan, dan Abdullah AL-Mutairi. “Success Factors for the Implementation of  Build  Operate  Transfer  (BOT)  Projects  in  Kuwait.” International  Journal  of Business and Management 10, no. 9 (2015): 68–78.
https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n9p68.
Sibal, Maria Victoria Y. The Effectiveness And Efficiency Of The Build-Operate-Transfer (BOT)  Scheme  In  The  Philippine  Context  Of  Economic  Development  (A  Case Study) . Manila: De La Salle-College of Saint Benilde, 2007. Soerodjo, Irawan. “The Practice of Cooperation with Build , Operate & Transfer ( BOT ) Model in Indonesia.” Journal of Law, Policy and Globalization 49 (2016): 56–61. Tamin, Rizal Z., Iris Mahani, dan Puti, F. Marzuki, “Supported Build Operate Transfer Effectiveness  Analysis  to  Improve  Financial  Feasibility  Of  Toll  Roads  In Indonesia,” Jurnal HPJI 3, no. 2 (2017): 129-138.
Yang, Jiaju, Tahir M Nisar, dan Guru Prakash Prabhakar. “Critical Success Factors For Build–Operate–Transfer  (BOT)  projects  in  China.” The  Irish  Journal  of Management 36, no. 3 (2017): 147–61. https://doi.org/10.1515/ijm-2017-0016.