Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 335-349 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terkait
Mohd. Yusuf Daeng M 1 , Desy Permata Karni 2 , Ratna Astri Andhini 3 , Saadah
Kurniawati 4 , Geofani Milthree Saragih 5
(1)(2)(3)(4) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
(5) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: yusufdaeng@gmail.com 1

## Abstrak
Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan  medis  seperti  dokter  tetapi  masih  banyak  mempercayakan  kesembuhan  dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan  tradisional  merupakan  bentuk  pengobatan  alternatif  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  permasalahan  kesehatan  masyarakat.  pengembangan  pelayanan  kesehatan tradisional bersamaan dengan antusiasme terhadap pengobatan tradisional, hal itu menegaskan Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan dan memantau perawatan medis Tradisi sebagai bentuk  perlindungan  masyarakat.  Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Hal  ini  menunjukkan  minat  masyarakat  terhadap  pengobatan tradisional  ini  tinggi.  Hasil  Pembahasannya  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP.
Kata Kunci: Pandangan Dokter, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Tanggungjawab Hukum.
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
Abstract
In an effort to get health, a person does not only rely on medical health services such as doctors but many still entrust recovery from their illness to traditional medicine such as shamans, healers, and so on. Traditional health services are a form of alternative medicine that aims to solve public health  problems.  the  development  of  traditional  health  services  along  with  enthusiasm  for traditional  medicine,  it  emphasizes  that  the  Government  has  a  duty  to  improve  and  monitor Traditional  medical care as  a  form  of community protection. This  research  method is  a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. This shows that people's interest in traditional medicine is high. The results of  the  discussion  show  that  the  form  of  criminal  responsibility  for  the  negligence  of  traditional healers which results in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code.
Keywords: Physician Views, Traditional Health Services, Legal Responsibilities.

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Sesuai  konsep  negara kesejahteraan  (welfare  state)  setiap  warga  Negara  berhak  atas  kesehatan  fisik  dan  mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh  Negara,  termasuk  masyarakat  miskin  yang  notabene  merupakan  warga  mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan (Dian Kartika et al., 2016a). Di Indonesia,  minat  masyarakat  terhadap  pelayanan  Kesehatan  tradisional  masih  sangat  cukup tinggi dan mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Rukmini & Lusi Kristiani, 2021) .  Pada  praktiknya,  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  termotivasi  dan  memiliki kepercayaan untuk untuk berobat pada pelayanan Kesehatan tradisional karena dianggap dapat
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
mengobati penyakit kronis serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengobatan modern karena  dianggap  gagal  dalam  mengobati  penyakitnya  (Dian  Kartika  et  al.,  2016b).  Hal  ini merupakan hal yang wajar, secara jumlah desa di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan kota,  hal  ini  sangat  mempengaruhi  cara  pandang  dan  kebiasaan  dalam  berobat.  Peran pelayanan kesehatan tradisional ditujukan kepada klien/pasien sebagai manusia yang terdiri dari dua sisi, yakni sisi sehat dan sisi sakit. Seperti namanya, sisi sehat (klien) adalah keadaan tubuh terbaik  yang  mungkin  dicapai  secara  jasmani,  kejiwaan  dan  sosial  sesuai  dengan  pengertian WHO akan sehat.  Pelayanan kesehatan tradisional lebih menekankan pendekatan biokultural dan  memandang  manusia  sebagai  makhluk  Bio  Psiko  Spirit  Ososio  Kultural  (BPPSK) dibandingkan dengan pengobatan konvensional. Relevansi saling mempengaruhi pendekatan biomedik dan biokultural akan semakin dijumpai pada penanggulangan penyakit tidak menular yang hanya akan terkontrol secara efektif dan efisien melalui pengubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Di  beberapa  negara  seperti  Cina  dan  India,  pelayanan  kesehatan  tradisional  telah didampingkan  dengan  pelayanan  kesehatan  konvensional  dan  sama-sama  diakui keberadaannya  serta  dapat  menjadi  pilihan  dari  masyarakat.  Dalam  pelayanan  kesehatan tradisional integrasi, untuk menjaga sisi sehat klien, dokter dan tenaga kesehatan tradisional sebaiknya bekerja sama sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Apabila suatu saat seorang klien menjadi sakit, maka demi keselamatan pasien, orientasi sisi sakit lebih diprioritaskan dan seharusnya ditangani oleh dokter. Dalam keadaan pasien masih sehat atau memiliki penyakit yang terkontrol dan tidak dalam keadaan gawat darurat, maka dokter dan tenaga kesehatan tradisional dapat bekerja sama di fasilitas pelayanan kesehatan
Ada  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  memilih  pengobatan  tradisional, yaitu: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologis, faktor kejenuhan terhadap pelayanan  medis  atau  pengobatan  konvensional,  faktor  manfaat  dan  keberhasilan,  faktor pengetahuan,  dan  faktor  persepsi  tentang  sakit  dan  penyakit.Hubungan  sosial  antara pengobatan tradisional dengan pasien yang dapat menjadi hubungan hukum antara keduanya dipandang dari segi kepentingan bersama. Hubungan hukum ini dapat menjadi masalah apabila dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional terdapat tindakan yang dianggap merugikan.
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
Ini  mirip  dengan  berita  arus  utama  tentang  "remaja  meninggal  saat  mencoba  pengobatan alternatif". Berkaitan dengan hal tersebut, para pengobat tradisional harus mengetahui akibat hukum dari mengadopsi pengobatan tradisional untuk dapat melakukan  tindakan  pencegahan atau preventif. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pandangan dokter terhadap pelayanan Kesehatan tradisional dan pertanggung jawaban hukumnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai  bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih

## 1. Pandangan Dokter Terhadap PelayananKesehatan Tradisional
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya pelayanan kesehatan tradisional yaitu asuhan mandiri kesehatan tradisional pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur, melaksanakan kegiatan pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan  bimbingan  teknis  serta  mutu  pelayanan  kesehatan  tradisional  (Desy  Nova  et  al.,  2022). Tenaga kesehatan tradisional dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni tenaga kesehatan tradisional empiris,  komplementer,  dan  integrasi.  Tenaga  kesehatan  tradisional  empiris  didefinisikan sebagai  tenaga  kesehatan  tradisional  yang  ilmunya  terbukti  secara  empiris,  meliputi keterampilan dan/atau ramuan. Tenaga kesehatan tradisional empiris disebut sebagai penyehat tradisional.  Tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  adalah  tenaga  kesehatan  tradisional yang menggunakan ilmu biokultural dan biomedis, serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Tenaga kesehatan tradisional komplementer dapat menggunakan moda teknik manual, terapi energi, terapi olah pikir, atau ramuan dari tanaman, hewan, mineral, maupun sarian khas Indonesia dengan tujuan meningkatkan indeks kebugaran
Tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  merupakan  tenaga  kesehatan  yang memperoleh ilmu dan keterampilannya melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah Diploma 3 yang saat ini sudah diakui kewenangan praktiknya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
Pelayanan kesehatan tradisional integrasi adalah kombinasi dari tenaga kesehatan selaku penanggung jawab dengan tenaga kesehatan komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah saat ini berupaya untuk  membuka  pendidikan  tinggi  kesehatan  tradisional  Indonesia  berbasis  akademik profesional setingkat Sarjana 1 dan kelak lebih tinggi
Dokter seharusnya memiliki pikiran positif dalam bekerja bersama dengan para tenaga kesehatan  tradisional  untuk  mempertahankan  sisi  sehat  seorang  klien.  Upaya  ini  sebenarnya selaras  dengan  tujuan  preventif  dan  promotif  seorang  dokter  dalam  masyarakat.  Selain  itu, dokter seharusnya memahami bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah wujud salah satu ciri budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harus dilestarikan, apalagi negara kita terkenal
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
dengan biodiversitasnya, dan sekaligus dikembangkan
Selayaknya dokter berlaku bijak dan adil dalam menyikapi pendekatan biokultural untuk pelayanan  penyakit-penyakit  yang  bersifat  emik,  apalagi  bila  secara  konvensional  tidak terdefinisikan  dengan  baik,  contohnya  adalah  masuk  angin  atau  panas  dalam.  Pelayanan kesehatan tradisional juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakatnya, berupa penggunaan dan pengolahan bahan jamu dan obat tradisional dari dalam negeri. Secara makro, bahan  bakunya  semestinya  dari  bahan  alam  dapat  diolah  menjadi  produk  berkhasiat  skala rumah tangga atau skala industri sehingga akan menambah devisa negara. Dari penjelasan RUU Kesehatan yang menjelaskan pidana yang di berikan kepada tenaga kesehatan dan tradisional tersebut,  adanya  perbedaaan  yang  signifikan  untuk  masa  hukuman.  Sedangkan  kita  ketahui seorang tenaga medis memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dibidangnya masing - masing.
Dalam menyikapi bercampurnya pelayanan konvensional dan pelayanan kesehatan tradisional, seorang  dokter  seharusnya  memiliki  beberapa  pertimbangan  yang  dapat  dijadikan  patokan untuk menentukan etis tidaknya suatu pelayanan kesehatan tradisional (Siswanto, 2017):
a. Apabila  suatu  pelayanan  kesehatan  tradisional  melakukan  klaim  kuratif  terhadap penyakit-penyakit  yang  telah  memiliki  pengobatan  baku  emas  dan  terbukti  secara  nasional maupun internasional, termasuk dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) atau Panduan Praktik Klinis (PPK), serta sudah diakui dan dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Contoh  dari  kasus  ini  antara  lain  lupus  eritromatosus  sistemik  dan  infeksi  human immunodeficiency  virus.  Dalam  hal  ini,  seorang  dokter  harus  menolak  dengan  tegas  klaim, metode, dan praktik pelayanan kesehatan tradisional tersebut.
b. Apabila  suatu  pelayanan  kesehatan  tradisional  melakukan  klaim  kuratif  terhadap penyakit-penyakit akut, bersifat gawat darurat, atau mengancam nyawa yang sebenarnya dapat diintervensi  dengan  sempurna  secara  medis,  serta  memiliki  periode  emas  dalam pengobatannya, maka seorang dokter harus menentang dengan tegas atas dasar kepentingan pasien demi keselamatannya. Contoh dari kasus ini antara lain serangan jantung dan stroke. Dalam  hal  ini,  seorang  dokter  harus  menolak  dengan  tegas  klaim,  metode,  dan  praktik pelayanan kesehatan tradisional tersebut.
c. Apabila suatu pelayanan kesehatan tradisional melakukan diagnosis menggunakan alat
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
diagnostik konvensional di luar kompetensinya. Contoh dari kasus ini antara lain seorang tenaga kesehatan tradisional memesan dan menginterpretasi sendiri hasil Computed Tomography (CT) scan atau Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dalam hal ini, seorang dokter harus menolak dengan tegas klaim, metode, dan praktik pelayanan kesehatan tradisional tersebut.
d. Apabila suatu pelayanan kesehatan tradisional  melakukan  terapi menggunakan metode terapi  konvensional  di  luar  kompetensinya.  Contoh  dari  kasus  ini  antara  lain penggunaan obat golongan obat keras, psikotropika, atau bahkan narkotika yang memerlukan resep. Dalam hal ini, seorang dokter harus menolak dengan tegas klaim, metode, dan praktik pelayanan kesehatan tradisional tersebut.
e. Apabila  ditemukan  suatu  pelayanan  kesehatan  tradisional  berupa  jamu  atau  ramuan yang dicampurkan dengan obatobatan konvensional atau disebut sebagai bahan kimia obat (BKO). Dalam hal ini, dokter harus menolak dengan tegas BKO yang dicampurkan tetapi tidak serta merta menolak jamu atau ramuan tradisional yang telah terbukti secara empirik. Seorang dokter harus menghormati pilihan pasien apabila memang ingin menggunakan obat-obatan yang tergolong/jenis pelayanan yang tergolong dalam obat tradisional dengan cara yang bijak dan  tidak  mencela  teman  sejawat  yang  memang  mendalami  dan  dengan  menggunakan pendekatan  ekletik  holistik  untuk  kepentingan  terbaik  pasien,  mengembangkan  kesehatan tradisional  dengan  etikat  baik  untuk  memajukan  bangsa,  mencegah  ketergantungan  obat ataupun alat kesehatan dari luar negeri serta untuk kepentingan promotif dan preventif.
Seorang  dokter  terdorong  untuk  mensupervisi  sesama  tenaga  kesehatan  khususnya  tenaga kesehatan tradisional dalam interkolaborasi mengusung paradigma sehat (gerakan masyarakat sehat,  Perilaku  Hidup  Bersih  Sehat,  dan  mengentaskan  kemiskinan)  sebagai  sumber  dari rendahnya derajat/status kesehatan masyarakat.
Dokter dan pelayanan kesehatan tradisional sebaiknya bekerja sama dengan membuat sebuah tempat  terlokalisir  atau  kordinasi  secara  regional  agar  dapat  memudahkan  proses  supervisi, edukasi,  konsultasi,  dan  penelitian.  Proses  supervisi  artinya  praktik  pelayanan  kesehatan tradisional harus dalam batas yang sesuai dengan kemampuannya, tidak melakukan klaim-klaim atau  tindakan  yang  tidak  sesuai  kompetensi  sesuai  perizinannya.  Proses  edukasi  artinya dilakukan pelatihan agar praktik pelayanan kesehatan tradisional semakin terstandardisasi, tidak
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
membahayakan, serta para tenaga kesehatannya dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit  yang  berada  pada  ranah  konvensional.  Proses  konsultasi  artinya  tenaga  kesehatan tradisional dapat berkonsultasi dengan dokter dengan mudah ketika menemukan suatu kasus yang  rancu.  Proses  penelitian  adalah  proses  saintifikasi  suatu  metode  pelayanan  kesehatan tradisional sehingga nantinya dapat dibuktikan secara evidence-based medicine
2. Pertanggungjawaban Hukum atas kelalaian dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Hukum  positif  Indonesia  yang  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidanan  kelalaian  yang mengakibat luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undangundang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang- undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  ketiga  undang-undang  tersebut  diatur  menegenai pertanggungjawabn pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang luka berat atau meninggal sebagai berikut:
a. KUHP mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang luka berat atau mati di dalam pasal 359  KUHP  dan  pasal  360  KUHP  jo.  361  KUHP.  Pasal  359  KUHP  berbunyi  sebagai  berikut: “Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara selamalamanya  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  sel amalamanya  satu  tahun.”  Pasal  360 mengatur  2  jenis  tindak  pidana.  Masing-masing  dirumuskan  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mendapat luka-luka  berat,  diancam  satu  tahun  (2)  Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pasal 361 menerangkan bahwa “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk  menjalankan  pencarian  dalam  mana  dilakukan  kejahatan  dan  hakim  dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
b. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  tidak mengatur sama sekali mengenai tanggungjawab pidana atas kelalaian yang mengakibat luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional (Zainal Abidin, 2016). Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.  Dalam  pasal  35  Keputusan  Menteri  Kesehatan  tersebut  menerangkan  bahwa “Denga n tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undangundang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan” Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat yang dilakukan oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berlaku adalah lex generlis yaitu KUHP.
Pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap  atau  kematian diberlakukan  ketentuan  pidana  yang  berlaku.  Dari  ayat  (3)  dapat  diketahui  bahwa  KUHP digunakan untuk mengatur setiap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,  cacat  tetap  atau  kematian.  Selain  itu  dalam  ayat  ini  juga  tidak  diketahui  sikap  batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
Masyarakat  semakin  berkembang  sehingga  terjadi  perubahan  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran,  kesejahteraan,  keadilan  dan  kepastian  hukum,  haruslah  sejalan  dengan perkembangan  masyarakat  agar  hukum  dapat  mencapai  tujuannya.A.Z.  Abidin  menyatakan sebagai berikut : “Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang  ditimbulkannya,  menuntut  adanya  peraturan-peraturan  hukum  yang  memadai  untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui (Erdianto Effendi, 2011) .”
Pernyataan A.Z Abidin diatas mengandung kebenaran bahwa KUHP telah “ketinggalan jaman” mengingat perubahan pola hidup masyarakat Indonesia dan kesadaran hukum masyarakat yang
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
semakin meningkat. Dalam mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat  dan  teknologi,  maka  perubahan  terhadap  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana terutama  sistem  sanksinya  sangatlah  dibutuhkan  dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana. Kebijakan  yang  ditempuh  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan  pembaruan  hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu :
a. Pembuatan  Konsep  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Nasional,  yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang;
b. Pembaruan  perundang-undangan  pidana  yang  maksudnya  mengubah,  menambah,  dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang (Barda Nawawi Arief, 2012).
Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah mengkonsepkan KUHP baru yang dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masayarakat Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain :
a. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana;
b. Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  standar  minimal  yang objektif  untuk  delik – delik  yang  sangat  dicela  dan  merugikan  atau  membahayakan masyarakat/negara;
c. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention).
Pembaharuan  hukum  pidana  juga  dapat  dilakukan  dengan  menambahkan  dan  melengkapi KUHP  salah  satunya  dengan  membentuk  Undang-  ndang  pidana  khusus  yang  telah  lazim dilakukan (Sudarto, 2016). Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan  mengenai  hukum  pidana  khusus  adalah  hukum  pidana  yang  diterapkan  untuk golongan  orang  khusus  atau  yang  berhubungan  dengan  perbuatan-perbuatan  khusus. Didasarkan  pada  teori  yang  dikemukakan  Sudarto  diatas  maka  penulis  menilai  bahwa pembentukan undang- undang pidana khusus di bidang kesehatan khususnya yang mengatur mengenai  kelalaian  yang  menyebabkan  luka  berat  atau  kematian  sangatlah  diperlukan mengingat hal-hal berikut ini:
a. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai salah satu jasa pelayanan Kesehatan;
b. Pengobatan tradisional merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang dikembangkan,
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
dibina dan diawasi oleh pemerintah;
c. Dengan  undang-undang  khusus  maka  akan  terdapat  harmonisasi  antara  undang  -  undang kesehatan  dan  undang  -  undang  perlindungan  konsumen  yang  mempunyai  hukum  acara tersendiri;
d. Pemberatan  pidana  dengan  sistem  pidana  minimum  khusus  fakta-fakta  tersebut  perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya peraturan-peraturan pidana yang berkaitan erat dengan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen seperti kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.

## SIMPULAN
Pendapat  dokter  tentang  pelayanan  kesehatan  tradisional  bagi  pasien,  dimana  dokter  perlu memahami  bahwa  pengobatan  tradisional  merupakan  aset  budaya  dan  memiliki  potensi ekonomi.  Dokter  juga  harus  dapat  memutuskan  dengan  aturan  yang  tepat  apakah  obat tradisional dapat dipertanggung jawabkan secara etis atau tidak. Bentuk kerjasama antara dokter dan dukun meliputi penyuluhan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian. Pasal 439 dan Pasal 435 (1) UU Obat saat ini mengatur bentuk tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam pemberian pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut,  terdapat  perbedaan  pidana  dan perdata yang signifikan antara tenaga kesehatan dan tenaga tradisional baik dalam masalah pidana maupun perdata. Diharapkan penilaian lebih lanjut akan dimasukkan dalam diskusi ini untuk memastikan bahwa profesional kesehatan menikmati pekerjaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Alumni Citra Adiya Bakti. Desy  Nova,  Dianita  Ekawati,  &  Heriziana.  (2022).  ANALISIS  MUTU  PELAYANAN  KESEHATAN
TRADISIONAL TINGKAT PUSKESMAS. Volume 7, Nomor 2, Agustus 2022 Desy Nova1,
Dianita Ekawati2, Heriziana3 Jurnal ‘Aisyiyah Medika , 7(2), 171.
Dian  Kartika,  Pan  Lindawaty  S.  Sewu,  &  Rullyanto  W.  (2016a).  PELAYANAN  KESEHATAN
TRADISIONAL DAN  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 2(1), 2.
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu, & Rullyanto W. (2016b). Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 2(1), 3.
Erdianto Effendi. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Rukmini, & Lusi Kristiani. (2021). Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Penduduk  Lanjut  Usia  Di  Indonesia  (Berdasarkan  Data  RISKESDAS  2018). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 69.
Siswanto.  (2017).  Pengembangan  kesehatan  tradisional  Indonesia:  konsep,  strategi,  dan tantangan. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 1(1), 17 – 18.
Sudarto. (2016). Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Press.
Zainal Abidin. (2016). Hukum Pidana. Sinar Grafika. 204.
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/JUMANT/article/view/513/485
Bela,  A.  O.,  Yulia,  Y.,  Putra,  R.  B.,  &  Fitri,  H.  (2022).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel  Intervening  pada Kantor  KUD  Sinar  Makmur.  Journal  of  Law  and Economics, 1(1), 1 – 9. https://doi.org/10.56347/jle.v1i1.13
Candana, dori mittra, Putra, ramdani bayu, & Wijaya, ronni andri. (2018). Peranan brainware dalam  sistem  informasi  manajemen  jurnal  ekonomi  dan  manajemen  sistem informasi. Sistem Informasi, 1(September), 60 – 69. https://doi.org/10.31933/JEMSI
Fariska, D., Kirana, K. C., & Subiyanto, D. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja  terhadap  kinerja  pegawai,  dengan  motivasi  kerja  sebagai  variabel intervening. Coopetition :  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  XIII(1),  79 – 88. https://osf.io/preprints/m3ec7/
Hasnah, F., & Asyari, D. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit:  Systematic  Review.  JUKEJ:  Jurnal  Kesehatan  Jompa,  1(1),  89 – 97.
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jkj
Jaya, andi tenri. (2022). Pengaruh Dimensi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Adira  MultiFinance  TBK  Cabang  Makassar  .  POINT:  Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen, 4(1), 1 – 14. https://doi.org/10.46918/point.v4i1.1376
Jufrizen, & Rahmadhani, K. N. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Lingkungan Kerja Sebagai Variabel Moderasi. JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 3(1), 66 – 79. https://doi.org/10.26533/jmd.v3i1.561
Kamal,  F.,  Winarso,  W.,  &  Sulistio,  E.  (2019).  PENGARUH  GAYA  KEPEMIMPINAN TERHADAP
KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus: PT Agung Citra Tranformasi). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen …, 15(2), 38 – 49. http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/3235
Padmayoni, N. M. D. S. A., & Wulandari, N. L. A. A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  karyawan  pada  perusahaan  fabrikasi.  Jurnal  Widya  Amrita,  Jurnal
Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata, 2(1), 30 7 – 318. https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/175
Pranitasari,  D.,  &  Khotimah,  K.  (2021).  Analisis  Disiplin  Kerja  Karyawan  pada  PT.  Bont Technologies Nusantara.
Jurnal  Akuntansi  Dan  Manajemen,  18(01),  22 – 38.  https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.375
Putra, gede prawira utama, & Subudi, M. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan,
Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Hotel  Matahari  Terbit  Bali,
Tanjung Benoa-Nusa Dua. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2(7), 253493.
Putra, ramdani R., & Fitri, H. (2021). Literature Review: Model Pengukuran Kinerja Dosen Dan Organizational  Citezenship  Behavior  Berdasarkan  Karakteristik  Individu,  Budaya Kerja  Dan  Perilaku  Individu.  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Terapan,  2(4),  485 – 512. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.447
Rahman,  A.  (2019).  Pengaruh  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Konsumen  Pada  PT  Yudha Swalayan Jakarta. Jurnal Ilmu Pengetauan Dan Teknologi Komputer, 4(2), 257 – 264. Rajagukguk. (2018). Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(10), 1 – 208.
Copyrigt@ Mohd. Yusuf Daeng M, Desy Permata Karni, Ratna Astri Andhini, Saadah Kurniawati , Geofani Milthree Saragih
Saleh,  A.  R.,  &  Utomo,  H.  (2018).  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Motivasi  Kerja,  Etos  Kerja  Dan Lingkungan Kerja  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  Bagian  Produksi  Di  Pt.
Inko Java Semarang. Among Makarti, 11(1), 28 – 50. https://doi.org/10.52353/ama.v11i1.160
Sari, Y. K. (2020). Pengaruh Motivasi terhadap Semangat Kerja Pegawai pada Kantor Balai Diklat Keuangan Palembang. Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM, 1(01),
54 – 64. https://doi.org/10.47747/jnmpsdm.v1i01.8
Siregar, M. (2019). Hubungan Antara Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Dengan Semangat Kerja Pada Karyawan Bank Mandiri Cabang Balige. Jurnal Diversita,  5(1), 33 – 36. https://doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2471
Wahyuni, A., & Budiono, B. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi  Kerja. Jurnal Ilmu Manajemen, 10(3), 769 – 781.
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/17123/827