## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4156/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap  Itikad Buruk Debitor Dalam
Permohonan Pailit
1 Ahmad Fatoni, 2 Elfrida Ratnawati Gultom
2 Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
2 Universitas Trisakti Article Info Abstract Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 08 januari 2023 The purpose of this study is to determine the legal protection of creditors against the bad faith of debtors in bankruptcy applications. How to regulate a bankruptcy application submitted by a  debtor,  and  how  legal  protection  is  given  to  creditors  for  the  bad  faith  of  the  debtor  in submitting  a  bankruptcy  application,  is  the  main  issue  in  this  paper.  This  research  is  a normative legal research with secondary data sources. The collected data were analyzed and processed  descriptively.  The  results  of  the  study  show  that  arrangements  for  bankruptcy applications by debtors are regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Article 2 paragraph (1) which requires debtors to apply for bankruptcy on the condition that they have two or more creditors and do not pay debts.  This  article provides multiple  interpretations of conditions  related  to  the  bankruptcy petition  by  the  debtor  himself,  namely  the  phrase  "inability  to  pay  debts"  does  not  explain whether the inability is intentional or indeed basically does not have the ability to pay debts, so  that  this is  used by  the  debtor.  Legal  remedies  can be  pursued in  two  ways,  namely:  1)
Awareness of judges in applying the law by considering the side of justice for creditors and debtors. 2) Submitting an application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by creditors as a response to a request for bankruptcy.
Keywords:
Putusan Mahkamah Agung, Perlindungan Hukum Kreditor, Itikad Buruk Debitor Info Artikel ABSTRACT Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 08 januari 2023 Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  Kreditor  terhadap  itikad buruk Debitor dalam permohonan pailit. Bagaimana pengaturan suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas itikad buruk debitor  dalam  mengajukan  permohonan pailit,  adalah pokok permasalahan  dalam  paper ini.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder. Data-data yang  terkumpul  dianalisis  dan  diolah  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan pengaturan  permohonan  pailit  oleh  debitor  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan  debitor  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  dengan  syarat  memiliki  dua kreditor  atau  lebih,  serta  tidak  membayar  utang.  Pasal  tersebut  memberikan  syarat  yang multitafsir terkait permohonan pailit oleh debitor sendiri yaitu pada frasa “ketidakmampuan membayar utang” tidak menjelaskan apakah ketidakmampuan tersebut disengaja atau memang pada  dasarnya  tidak  memiliki  kemampuan  membayar utang,  sehingga  hal  ini  dimanfaatkan oleh debitor. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 1) Kesadaran hakim dalam menerapkan hukum dengan cara mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak kreditor dan debitor. 2) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor sebagai tangkisan atas permohonan pailit..
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ahmad Fatoni Universitas Trisakti Email: Ahmadfatonilaw@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 2 ayat (1) yang memberikan peluang debitor dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition) dengan syarat yang lebih mudah  yaitu:  Pertama,  debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor,  dan  Kedua,  Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.  Dengan syarat- syarat ini, debitor cukup memberikan bukti di pengadilan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor, di mana baik seluruh atau salah satu kreditor tersebut, pihak kreditor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Jika syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan, maka tidak ada pilihan bagi hakim kecuali menjatuhkan putusan pailit.
Kemudian,  merujuk  pada  Pasal  8  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU,  permohonan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  debitor  tidak  mewajibkan pengadilan untuk memanggil pihak kreditor. Kondisi yang mewajibkan pengadilan memanggil pihak terkait baik kreditor maupun debitor secara bersamaan apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan  oleh  kreditor,  Kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  Menteri Keuangan.    Mengingat  rentannya  ketentuan  ini  untuk  dimanfaatkan  pihak  debitor  yang  memiliki itikad buruk, pada akhirnya berimbas pada tidak adanya keseimbangan kepentingan antara kreditor dan  debitor.  Retnowulan  Sutantio  mengemukakan,  dalam  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan oleh  seorang  pemohon  yang  telah  sengaja  telah  membuat  utang  kanan  kiri  dengan  maksud  untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
Pengadilan Niaga hanya menangani masalah terkait kepailitan yang pokok-pokok saja, di mana ketika  dihadapkan  pada  tercukupinya  bukti  tentang  syarat-syarat  yang  diajukan  oleh  debitor, Pengadilan Niaga akan tunduk pada ketentuan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap kreditor yang mempunyai itikad buruk, termasuk salah satunya untuk  melepas  tanggung  jawab  membayar  utang  kepada  kreditor  dengan  cara  memailitkan  diri sendiri. Kasus permohonan pailit oleh debitor sendiri terjadi pada kasus PT. J & J Garment Indonesia dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt/Sus
/Pailit.2013/PN.NIAGA.JKT.PST.  Dalam  permohonannya,  debitor  tersebut  memberikan  alasan bahwa  sejak  tahun  2013,  bisnis  perseorang  berjalan  kurang  baik  secara  financial  disebabkan pengelolaan perseroan yang kurang baik serta terhentinya order-order ke perusahaan dan persoalan tersebut berlangsung sampai tahun 2013. Berdasarkan neraca keuangan terakhir, PT. J & J Garment memiliki utang kepada pihak kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang  tertunggak.  Karena  kondisi  tersebut,  maka  pada  tanggal  10  Juli  2013  Direksi  dan  Para Pemegang  Saham  telah  membuat  Keputusan  Pemegang  Saham  di  Luar  Rapat  Umum  Pemegang Saham  berdasarkan  Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas sehingga  keputusan  yang  diambil  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  RUPS,  di  mana pokoknya Para Pemagang Saham dan Direksi menyepakati adanya upaya permohonan pailit.
Namun apa yang didalilkan oleh Debitor PT. J & J Garment disangkal oleh para buruh yang merupakan kreditor preferen. Menurut para buruh, dalil pemohon pailit yang menjelaskan semenjak awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara finansial, serta terhentinya order- order  ke  perusahaan  adalah  tidak  benar  dan  hanya  pernyataan  sepihak  yang  tujuannya  hanya mengalihkan aset-aset pemohon. Selain itu, dalil Pemohon Pailit belum dilakukan oleh auditor yaitu akuntan publik. Dari kasus ini, terlihat jelas bahwa terdapat itikad buruk oleh Debitor yang sengaja hendak  mempailitkan  diri  sendiri  yang  tentu  saja  akan  berimbas  pada  kerugian  para  buruh  yang merupakan kreditor preferen.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Pengaturan Permohonan Pailit Oleh Debitor
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  merujuk  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004, permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitor  dapat  diajukan  oleh  debitor  sendiri (voluntary petition) jika terpenuhi sebagai syarat berikut:  Pertama,  Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor; dan Kedua, debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Ketentuan tersebut membuka peluang pihak debitor yang memiliki itikad buruk.  Hal itu dapat dilihat rumusan pasal dengan frasa “tidak membayar utang”. Keadaan tidak mampu membayar utang dalam Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya sama dengan pengertian “tidak membayar lunas” sebagaimana yang terdapat dalam Fallissment Verordening yang dapat diartikan suatu keadaan di mana debitor sudah pernah  membayar pokoknya sekali, dua  kali  dan  seterusnya  tetapi  tidak  secara  keseluruhan  untuk  melunasi  utangnya.  Di  dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, tidak menjelaskan kondisi solven sebagai kontra dari insolven, sehingga seorang debitor dipailitkan atau memailitkan diri sendiri cukup melihat pada syarat insolven tersebut. Masalah dari frasa keadaan tidak mampu membayar utang tersebut juga tidak  disertai  penjelasan  terperinci  apakah  keadaan  tersebut  sebagai  akibat  dari  tidak  dapat membayar atau tidak mau membayar.
Demikian inilah yang terjadi pada kasus PT. J & J Garment yang mengajukan permohonan pailit  atas  dirinya  sendiri.  Dalam  permohonannya  PT.  J  &  J  Garment  menjelaskan  bahwa: Pertama, Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya, pemohon pada awalnya berjalan dengan baik  serta  disadari  oleh  itikad  bisnis  yang  baik  pula  dengan  pemohon  senantiasi  melakukan kewajiban-kewajiban  pembayaran  baik  kepada  suplier,  tenaga  kerja,  bank,  maupun  kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Namun pada awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara finansial yang disebabkan oleh perseroan dalam mengelola perseroan maupun dalam manajemen  perseroan,  serta  terhentinya  order-order  ke  perusahaan  dan  persoalan  tersebut sehingga membuat perseroan tidak mungkin dilanjutkan lagi.
Kedua,  Bahwa  berdasarkan  neraca  keuangan  terakhir,  perseroan  memiliki  utang  kepada pihak  kreditor  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  serta  gaji  karyawan  yang  tertunggak. Jumlah karyawan sebanyak 922 orang dan gaji karyawan tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 3.000.000. mengingat kondisi perusahaan yang demikian, maka pada tanggal 10 Juli 2013 Direksi dan Para Pemegang Saham telah membuat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  sehingga  keputusan  yang  diambil  memiliki  kekuatan  hukum  yang sama dengan RUPS, yang pada pokoknya Para Pemegang saham dan Direksi sepakat akan upaya permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Dari dalil tersebut di atas, debitor berusaha untuk membuktikan dirinya dapat dipailitkan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Namun  dalam  persidangan,  Majelis Hakim  mempertimbangkan  kesaksian  para  buruh  (kreditor  preferen)  melalui  kuasa  hukumnya mengatakan  bahwa  pengelolaan  perseroan  yang  kurang  baik  serta  terhentinya  order-order perusahaan  ke  perusahaan  adalah  tidak  benar  dan  hanya  pernyataan  sepihak  yang  tujuannya mengalihkan aset-aset pemohon. Satu-satunya kebenaran dari dalih debitor adalah pihak debitor belum  memberikan  gaji  dari  bulan  Juni  2013  kepada  termohon  berjumlah  922  sebesar  Rp 3.000.000.000.
Selain  itu,  dengan  mencermati  bukti  berupa  neraca  keuangan,  perlu  pembuktian  yang tidak  sederhana,  oleh  karena  keuangan  pemohon  pailit  belum  dilakukan  audit  oleh  Akuntan Publik. Karenanya, permohonan pailit baru dapat dikabulkan jika sesuai dengan Pasal 8 ayat 4
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Atas alasan itu, Majelis Hakim menolak permohonan pailit oleh debitor. Dari putusan ini, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memaknai Pasal 2 ayat (1) hanya pada makna gramatikalnya saja terutama pada ketentuan “tidak mampu membayar” atau insolvensi. Padahal, pihak debitor telah mengajukan bukti berupa kesaksian lebih dari satu pihak kreditor yang belum dibayar terhadap utang-utangnya. Majelis Hakim menangkap bahwa untuk  membuktikan  ketidakmampuan  debitor  untuk  melakukan  pembayaran  adalah  dengan adanya  perhitungan  yang  tidak  sederhana  di  mana  melibatkan  akuntan  publik  di  dalamnya. Sehingga,  Majelis  Hakim  tidak  berhenti  pada  frasa  ketidakmampuan  untuk  membayar  utang, namun juga mencari sebab atau alasan ketidakmampuan tersebut terjadi, yang justru dalam  hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak Debitor.
Putusan  ini  seharusnya  dapat  dijadikan  preseden  jika  di  kemudian  hari  terdapat  kasus serupa hakim tidak hanya berhenti pada makna gramatikalnya saja, sebab dalam Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Pasal  2  ayat  (1) tidak  memberikan  penjelasan  spesifik  yang  tentu  saja dapat membuka ruang tafsiran baru. Jika ditarik pada konteks disiplin ilmu ekonomi, Hakim pada putusan ini nampak membuka peluang digunakannya pendekatan insolven berdasarkan Balance Sheet Test. Pendekatan ini berfokus pada perbandingan antara aset yang dimiliki debitor dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi debitor. Debitor yang tidak membayar utang dianggap insolven  jika  seluruh  kewajiban  untuk membayar  lebih  besar  jumlahnya  dibandingkan  dengan seluruh asetnya.
3.2. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit
PT. J & J Garment sebagai debitor jelas memiliki itikad buruk yang secara langsung dapat merugikan pihak buruh yang dalam hal ini merupakan kreditur preferen. Itikad buruk merupakan a contratio dari itikad baik. Dalam doktrin Romawi, itikad baik dibuktikan dengan masing-masing pihak dalam perjanjian wajib berpegang teguh pada janji serta tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan atau merugikan salah satu pihak. Maka itikad buruk sebagai kontra dari itikad baik, adalah termasuk merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah buruh sebagai kreditor preferen dan belum mendapatkan kepastian mengenai besaran jumlah aset yang dimiliki oleh debitor. Dengan tidak adanya ketidakpastian tersebut, hak-hak buruh berupa pembayaran juga tidak memiliki kepastian. Dengan ditolaknya permohonan pernyataan pailit PT. J  &  J  Garment  sebagai  debitor  sendiri,  akhirnya  kembali  dilanjutkan  pada  tahap  kasasi  di Mahkamah  Agung.  Namun,  melalui  pertimbangan  khusus,  Mahkamah  menilai  bahwa permohonan  kasasi  tersebut  yang  tidak  lain  hanya  melakukan  argumentasi  pengulangan  yang lagi-lagi tidak disertai dengan audit dari akuntan publik.
Perlindungan hukum terhadap kreditor dapat dimulai oleh kesadaran hakim sendiri dalam menangani kasus tersebut. Seorang hakim dituntut untuk tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah  satu  pihak  dalam  menjatuhkan  putusan,  karena  akan  menjadikan  putusan  tersebut  tidak berdasar  pada  keadilan  yang  merupakan bentuk  pengabaian terhadap  hati  nurani  hakim  dalam memutus perkara, meskipun suatu putusan diadakan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam  bingkai  tegaknya  hukum  dan  keadilan.    Satjipto  Rahardjo  mengatakan,  hukum  harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan  dan  kepastian  hukum.  Ketiga  unsur  tersebut  memiliki  potensi  besar  untuk  saling bertentangan karena nilai dasar dari kesatuan hukum bersifat berlainan satu sama lain sehingga terdapat perbadaan dalam mewujudkannya.
Dalam kaitannya dengan kasus penelitian ini, hakim tidak hanya berhenti pada syarat yang secara  tekstualis  hanya  membatasi  pada  makna  “tidak  mampu  membayar”,  melainkan  lebih menelisik  apakah  ketidakmampuan  itu  disebabkan  karena  memang  tidak  mampu  atau  sengaja untuk  tidak  membayar  utang  yang  menjadi  kewajiban  debitor.  Dengan  kata  lain,  hakim  tidak berhenti  hanya  pada  kondisi  insolven  sebagaimana  yang  ditetntukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU.  Apa  yang  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah
Agung pada Putusan Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dapat dijadikan preseden yang tepat bagi hakim yang lain ketika mengadili kasus serupa.
Pada yang kedua, perlindungan hukum terhadap kreditor dapat merujuk pada Pasal 222 sampai  dengan  Pasal  294  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan (3), dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh kreditor maupun debitor. Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk menangkal permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dapat dilakukan dengan mengajukan  PKPU.  Selama  ini  jamak  terjadi  adalah  permohonan  PKPU  diajukan  oleh  pihak Debitor sebagai upaya agar tidak terjadi pailit. Dengan adanya rumusan pasal 222 tersebut, maka permohonan PKPU juga dapat diajukan oleh Kreditor untuk menangkis permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor.

## 4. KESIMPULAN
Pertama, Pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan permohonan dapat diajukan oleh debitor dengan catatan harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki dua kreditor atau lebih serta tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Namun  terdapat  celah  dalam  ketentuan  permohonan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  oleh  debitor. Celah yang dimaksud adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang  memiliki itikad buruk. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  memberikan  penjelasan  spesifik  apakah  ketidakmampuan membayar utang tersebut disebabkan karena kesengajaan atau memang pada dasarnya tidak mampu. Jika ketidakmampuan tersebut memang secara murni dikategorikan insolven jelas tidak akan menjadi masalah.  Namun  jika  yang  terjadi  sebaliknya,  maka  jelas  akan  merugikan  kreditor  yang  telah memberikan modal..
Ketiga , Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor antara lain: Pertama, kesadaran hakim dalam menangkap nilai keadilan terhadap debitor dan kreditor agar terciptanya keseimbangan sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Kedua,  dengan  mengajukan  permohonan  Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat membuka peluang bagi pihak Kreditor untuk mengajukan PKPU sebagai instrumen tangkisan atas permohonan pailit.

## 5. SARAN
Pengaturan permohonan kepailitan memiliki kekurangan terutama karena memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang memiliki itikad buruk. Karena itu, sudah seharusnya Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat direvisi sebagai pilihan pertama, atau diberikan penjelasan melalui ketentuan turunan seperti Peraturan Pelaksana.
Agar penegak hukum terkhusus hakim dapat menangkap dan memahami nilai keadilan dalam mengadili kasus permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri. Terutama karena terdapat sisi bias  yang  terdapat  dalam  syarat  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang. Salah satu preseden yang dapat digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/PDT.SUS-PAILIT/2013.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ishak.  “Upaya  Hukum  Debitor  Terhadap  Putusan  Pailit.” Kanun  -  Jurnal  Ilmu  Hukum 17,  no.  1 (2015): 189–215. https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6059/4993.
Magribi,  Imam,  Dewi  Tuti  Muryati,  and  Supriyadi.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor.” HUMANI 7 (2017): 119–140. https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1026/663.
Napitupulu, Herbert. “Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT)
Dalam  Perspektif  Prinsip/Asas  Commercial  Exit  from  Financial  Distress.” Krtha Bhayangkara 14, no. 1 (2020): 51–69. https://e- journal.unair.ac.id/JD/article/view/14484/8010.
Putra, Alif Kurnia. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam
Keadaan Solven.” Jurist-Diction 2, no. 4 (2019): 1147. https://e- journal.unair.ac.id/JD/article/view/14484/8010. Rahardjo, Satjipto. Satjipto Rahardjo . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481455. Ronald Saija. “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga.” Sasi 24, no. 2 (2018): 114–123. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/126/pdf.
Sastrawidjaja,  Man  S. Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang .
Bandung: Alumni, 2006. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=8 337. Sjahdeini,  Sutan  Remy. Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20272638.
———. Hukum Kepailitan Memahami Undang - Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20272638.