## PERSPEKTIF GADAI DAN LELANG MENURUT AKUNTANSI SYARIAH
Agus Munandar 1 , Rio Bernando Sirait 2 , Achmad Chusanudin 3 , Erna Longa 4 , Dewi Kurniawati 5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia agus.munandar@esaunggul.ac.id 1 , rio.spsi@gmail.com 2 , maschusan@gmail.com 3 , enalonga26@gmail.com 4 , nia.indrasworo@gmail.com 5

## Abstrak
Pergadaian  merupakan  penyebutan  kata  untuk  usaha  yang  berbisnis  gadai sedangkan pegadaian adalah  label  ( branding ) usaha  PT. Pegadaian (Persero)  yang merupakan salah satu usaha milik BUMN dimana melakukan kegiatan dalam usaha yang  sama.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  penjelasan  atau pandangan serta perspektif tentang gadai dan lelang menurut pemahaman akuntansi syariah  sehingga  memunculkan  perbedaan  yang  mendalam  bila  dibandingkan  dari produk  yang  dihasilkan  secara  konvensial.  Penulis  menggunakan  metode  kajian pustaka ( literature review ) dari beberapa sumber data untuk mengetahui pandangan atau  perspektif  akuntansi  syariah  terhadap  pelaksanaan  gadai  dan  lelang.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  pegadaian  syariah  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi sangat penting diera saat ini. Namun pemahaman akuntansi syariah yang diimplementasikan pada gadai dan lelang sering disalahartikan karena kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  prinsip  kehati-hatian  ( Awareness ). Untuk  mengurangi  risiko  dan  pencegahan  adanya  penyimpangan  pada  transaksi gadai  syariah  dan  lelang  syariah  harus  memenuhi  kriteria  umum  yaitu  transaksi dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang kompeten dan memenuhi syarat atas dasar  keikhlasan  (‘ Antharadhin ),  objek  lelang  memiliki  kehalalan,  manfaat, keterbukaan  atau  transparansi  tanpa  kecurangan,  serta  penjual  ( Rahin )  memiliki kerelaan  penyerahan barang jaminan. Pada penyelesaian perselisihan dalam lelang syariah juga harus berdasarkan tinjauan fiqh muamalah atau aturan undang-undang yang  berlaku  di  Indonesia.  Kesimpulan  penelitian  ini  yaitu  pergadaian  syariah memiliki peran sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi  diera saat ini.
Kata kunci : akuntansi syariah; gadai syariah; lelang syariah; jaminan; Ar-Rahn

## Abstract
Pawnshop is the mention of the word for businesses that do pawn business, while pegadaian  is  the  label  (branding)  of  the  business  of  PT.  Pegadaian  (Persero) which  is  a  BUMN-owned  business  which  carries  out  activities  in  the  same business. The purpose of this research is to get an explanation or view as well as perspectives  on  pawning  and  auction  according  to  the  understanding  of  sharia accounting  so  that  it  creates  deep  differences  when  compared  to  products produced  conventionally.  The  author  uses  the  method  of  literature  review  from several data sources to find out the views or perspectives of sharia accounting on the implementation of pawning and auctions. The results of the study show that the role  of  Islamic  pawnshops  to  support  economic  growth  is  very  important  in  the current era. However, the understanding of sharia accounting that is implemented in  mortgages  and  auctions  is  often  misunderstood  due  to  a  lack  of  public
Agus Munandar, Rio Bernando Sirait, Achmad Chusanudin, Erna Longa, Dewi Kur- niawati
understanding of the precautionary principle (Awareness). To reduce the risk and prevent  irregularities in  sharia pawn transactions and sharia auctions, they must meet  general  criteria,  namely  transactions  carried  out  by  each  party  who  is competent and meets the requirements on the basis of sincerity ('Antharadhin), the object of the auction has halal, benefits, exempts or exceptions without fraud, and the  seller  (Rahin)  has  a  willingness  to  auction  collateral.  The  settlement  of settlements  in  sharia  auctions  must  also  be  based  on  fiqh  muamalah  or  the  laws that  apply  in  Indonesia.  The  conclusion  of  this  study  is  that  Islamic  pawnshops have a very important role to support economic growth in the current era.

## Keywords: sharia accounting; sharia pawn; sharia auction; collateral; Ar-Rahn

## Pendahuluan
Perkembangan  syariah  saat  ini  berkembang  cukup  pesat  terutama  di  negara Indonesia yang memiliki penduduk yang menganut agama islam paling banyak. Agama islam  merupakan  agama  yang  mengatur  tata  cara  hidup  seorang  muslim  yang  baik melalui  ibadah  yaitu  hubungan  hamba  dengan  Tuhan  atau  yang  biasa  disebut habluminallah serta muamalah yaitu hubungan sesama manusia atau hablumminannas , dan  merupakan  pelaksanaan  akidah  yang  dilandasi  oleh  keyakinannya.  Kemudian konsep  tersebut  semakin  banyak  diaplikasikan  pada  bidang-bidang  sosial,  ekonomi, politik,  dunia  usaha  ataupun  bidang  lainnya  termasuk  bisnis  keuangan  seperti perbankan, dan pegadaian yang menjadi fokus pada artikel ini.
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  khususnya  pada  dunia  keuangan  terus  mengalami peningkatan yang bisa kita perhatikan dengan semakin banyaknya instansi atau lembaga keuangan  yang  menciptakan  usaha  dengan  menggunakan  konsep  syariah  (Lesmono, 2022).  Lembaga  bank  syariah  pertama  kali  diinisiasi  oleh  MUI  (Majelis  Ulama Indonesia)  di  tahun  1990  dalam  bentuk  kelompok  kerja.  Selanjutnya  implementasi syariah  mulai  dilakukan  pada  tahun  1992  setelah  Bank  Muamalat  Indonesia  didirikan. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Perum Pegadaian secara resmi pada tahun 2003 dimana  pegadaian  syariah  pertama  sekali  terbentuk  dengan  nama  unit  layanan  gadai syariah  (ULGS)  cabang  Dewi  Sartika  Jakarta  yang  memiliki  tujuan  untuk  mencegah praktek  riba.  Munculnya  instansi  atau  lembaga  keuangan  yang  berlandaskan  syariah merupakan  implementasi  dari  peraturan  UU  No.7/1992  tentang  bank  syariah  di Indonesia  yang  selanjutnya  pemerintah  mulai  mengembangkan  dan  melengkapi peraturan  tersebut  semakin  baik  dengan  menerbitkan  UU  No.10/1998  yang  menjadi penyempurnaan UU sebelumnya serta UU No.21/2008 terkait perbankan syariah.
Sampai  saat  ini  sudah  banyak  peneliti  yang  melakukan  kajian-kajian  untuk mengetahui pentingnya pengetahuan gadai dan lelang yang dilaksanakan secara syariah sehingga masyarakat tidak salah memahami penerapannya. Diantara penelitian tersebut yaitu  penelititian  yang  dilakukan  oleh  : (Lesmono,  2022)  Studi  Literatur  Pegadaian Syariah di Indonesia, (Tarlis et al, 2019) Kaitan Implementasi Tarif Jasa Simpan Gadai di  Pegadaian Syariah Cabang Langsa  terhadap Kepuasan Pelanggan, (Izzah &  Annisa, 2019)  Tata  Cara  Mengajukan  Kontrak  Perjanjian  Rahn  pada  Emas  Batangan  di  PT.
Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Rawamangun,  (Ardian  &  Rahma,  2022)  Pandangan Masyarakat Terkait Gadai Emas di Pegadaian Syariah, (Panjaitan et al., 2022) Analisis Shariah  Compleance  Penetapan  Harga  Lelang  Barang  Jaminan  dalam  Meminimalisasi Risiko pada Implementasi IB Griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, (Lompang &  Kalalo,  2018)  Ipteks  Penanganan  Intern  terhadap  Lelang  Barang  Gadai  di PT.Pegadaian  (Persero)  Cabang  Karombasan,  (Sangarie,  2019)  Tata  Cara  Kajian Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional, (Aini & Muslimin, 2021) Penerapan PSAK  No.107  pada  Rahn  (Gadai  Emas)  di  Pegadaian  Syariah  Sampang,  (Safitri  & Rahma, 2022) Pawn Mechanism Analysis at PT. Pegadaian (Persero) Mandailing Natal Sharia Service Unit, (Arifkan, 2021) Implementasi Multi-Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian  Syariah  Sampang  Madura,  (Surepno,  2018)  Studi  Penerapan  Akad  Rahn (Gadai  Syariah)  di  Lembaga  Keuangan  Syariah,  (Rafsanjani,  2021)  Beda  Perlakuan Implementasi  Gadai  Konvensional  dengan  Syariah  :  Studi  Kasus  terhadap  Perum Pegadaian  Cabang  Kebomas  Gresik,  (Khoirunnazilah  et  al.,  2022)  Perkembangan Konsep  Rahn  dalam  Pegadaian,  (Masruroh,  2020)  Kajian  Fiqh  Muamalah  terhadap Implementasi  Akad  di  Pengadaian  Syariah,  (Agustin  &  Wahidahwati,  2017)  Kajian Konsistensi Akuntansi Rahn Emas Berdasarkan Pandangan PSAK dalam  Hadits Imam Bukhari,  (Sanjaya  &  Hidayatullah,  2020)  Analisis  Mekanisme  Harga  Lelang  untuk Jaminan  Aset  yang  Bermasalah,  (Ramli  &  Sriwahyuni,  2018)  Kajian  Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah di PT. Bank Syariah Cabang Makassar, (Meirani et al., 2020)  Implementasi  Akad  Murabahah  pada  Produk  MULIA  di  Pegadaian  Jalancagak Berdasarkan  Pandangan  Ekonomi  Syariah,  (Sanggia  Suari,  2019)  Eskalasi  Penataan Aturan  Gadai  Setelah  OJK  Mengeluarkan  Regulasi  terkait  Bisnis  Pergadaian, (Maharany  et  al.,  2021)  Kajian  Penerapan  Akuntansi  pada  Kontrak  Perjanjian  Rahn (Gadai  Emas)  Menurut  PSAK  107  (Studi  Kasus  di  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang Simpang  Patal  Palembang),  (Angrayni.  et  al.,  2020)  Pemahaman  Pelaksanaan  PSAK No. 107 di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu, (Maulidizen, 2016) Aplikasi Gadai Emas  Syari’ah:  Studi  Kasus  pada  BRI  Syari’ah  Cabang  Pekanbaru,  (Sofi’i,  2016) Kajian  Kesepakatan  Gadai  Emas  Menurut  Pandangan  Islam,  (Choirunnisak  & Handayani, 2020) Gadai dalam Islam.
Manusia merupakan makhluk sosial, pada keseharian sebagai mahluk sosial tidak lepas  dari  etika  bermasyarakat  untuk  saling  tolong  menolong  agar  mencapai  tujuan hidup  yang  lebih  baik  (Choirunnisak  &  Handayani,  2020).  Allah  SWT  menunjukan bahwa  tujuan  diciptakannya  manusia,  tertulis  dalam  Al-Qur’an  yaitu  agar  saling melengkapi  satu  sama  lain  dan  tidak  terlepas  dari  kegiatan  transaksi,  tukar-menukar ( Barter ),  sewa-menyewa,  dan  gadai  yang  transaksinya  menggunakan  barang  sebagai jaminan dengan melakukan akad atau perjanjian yang sudah diatur dengan batas waktu tertentu. Jika perjanjian  yang disepakati tidak sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  atau disebut  wanprestasi  maka  tindakan  yang  dilakukan  dalam  produk rahn adalah menjual/melelang  barang  yang  dijadikan  jaminan  produk rahn tersebut.  Wanprestasi yang  dimaksudnya  adalah  melanggar  perjanjian  yang  sudah  disepakati  atau  keadaan dimana  tidak  terpenuhinya  prestasi  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  baik  karena
Agus Munandar, Rio Bernando Sirait, Achmad Chusanudin, Erna Longa, Dewi Kur- niawati
kesalahan  peminjam  yang  disengaja/lalai  atau  keadaan  ketidakmampuan  peminjaman (keadaan memaksa) sehingga dapat dituntut sesuai apa yang sudah tertulis dipenawaran ataupun kontrak perjanjian.
Dari sekian banyaknya literatur tentang gadai dan lelang atas produk rahn namun tidak  banyak  yang  menjelaskan  secara  terperinci  syarat  dan  sebab-akibat  yang ditimbulkan  atas  wanprestasi  sehingga  sering  ditemui  produk  tersebut  malah memberikan  kesan  tidak  memenuhi  syarat  syariah.  Hal  tersebut  memotivasi  penulis untuk  menyimpulkan  melalui  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan penjelasan  atau  pandangan  atau  perspektif  tentang  gadai  dan  lelang  menurut pemahaman  akuntansi  syariah  sehingga  memunculkan  perbedaan  yang  mendalam  bila dibandingkan  dari  produk  yang  dihasilkan  secara  konvensial.  Manfaat  penelitian  ini yaitu  dapat  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  perbedaan  pergadaian syariah dan konvensional.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode kajian  pustaka  ( literature  review )  dari  beberapa  sumber  data  untuk  mengetahui pandangan  atau  perspektif  akuntansi  syariah  terhadap  pelaksanaan  gadai  dan  lelang. Pencarian  sumber  pada  tulisan  ini  yaitu  melalui  penelusuran  artikel  dan  jurnal  yang relevan melalui situs google scholar dengan menggunakan kata kunci “ perspektif gadai dan  lelang  akuntansi  syariah ”.  Untuk  mempersempit  penelusuran  agar  mendapatkan dokumen  sumber  yang  tepat  maka  pada  kata  gadai  dan  lelang  ditambahkan  tanda kutipan menjadi “gadai” dan “lelang” .
Hasil  analisa  yang  ditemukan  melalui  kata  kunci  tersebut  terhadap  objek penelitian yang diinginkan penulis bahwa data atas hasil riset atau penelitian terdiri dari beberapa  metode  yaitu  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  kajian  literatur  serta pendekatan metode studi kasus untuk mengetahui pandangan atau perspektif akuntansi syariah  terhadap  pelaksanaan  gadai  dan  lelang.  Berdasarkan  hasil  penelurusan  google scholar diperoleh 598 literatur serta 59 halaman per 10 barisnya yang ditampilkan pada rentang  waktu  tahun  2017  sampai  tahun  2022.  Namun  penulis  hanya  melakukan penelusuran  sampai  pada  halaman  17  karena  pertimbangan  sumber  atau  sampel  yang ditemukan  atas  artikel  dan  jurnal  sudah  cukup  memadai  yaitu  sebanyak  27  artikel sumber  yang  terpublikasi  dan  terindeks  nasional  yang  masuk  dalam  kategori  list  yang dipergunakan  dalam  telaah.  Tidak  termasuk  sejumlah  75  repository,  sumber  tesis  dan skripsi dan beberapa artikel yang tidak bisa didownload .

## Hasil dan Pembahasan

## Penjelasan Sumber Data
Dari  27  sumber  data  terpublikasi  terdapat  24  sumber  yang  membahas  secara spesifik  terkait  objek  penelitian  yaitu  “gadai”  yang  memaparkan  pengertian,  maksud dan tujuan gadai,  manfaat  implementasi,  peraturan pemerintah yang berlandaskan asas syariah.  Kemudian  sebanyak  3  sumber  data  membahas  implementasi  “lelang”  secara
syariah  yang  memaparkan  penafsiran  atau  penetapan  harga  serta  pengendalian  jika nasabah mengalami wanprestasi.

## Pembahasan Regulasi
Berdasarkan  pencarian  literatur  melalui  google  schoolar  dengan  kata  kunci “gadai dan lelang” ditemukan regulasi atau peraturan terkait pergadaian. Secara umum pelaksanaan  gadai  dan  lelang  syariah  memiliki  beberapa  landasan  hukum  yaitu  UU no.7/1992  yang  mengatur  mengenai  sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia,  UU no.10/1998  sebagai  aturan  lanjutan  yang  lebih  komplit  dan  lengkap  dibanding  aturan sebelumnya.  selain  itu  terdapat  juga  UU  no.21/2008.  Pada  peraturan  yang  terakhir,  di dalamnya terdapat aturan yang menjelaskan cara atau prosedur tentang perizinan usaha dalam  dunia  perbankan  syariah  dan  aturan  terkait  badan  hukum  tersebut.  Aturan tersebut  kemudian  menjadi  aturan  final  yang  menggantikan  undang–undang sebelumnya sehingga tidak berlaku lagi. Selain landasan hukum tersebut, terdapat juga aturan  seperti  Peraturan  BI  No.11/3/PBI/2009  yang  mengatur  tentang  lembaga keuangan  Bank  Umum  Syariah.  Bank  Indonesia  juga  mengeluarkan  Peraturan No.9/19/PBI/2007  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  operasi  dengan  menggunakan ketentuan  syariah  pada  proses  atau  kegiatan  menghimpun  dana,  menyalurkan  serta dalam bidang pelayanan jasa yang ada pada bank syariah.
Selain  landasan  hukum  yang  berasal  dari  Undang-Undang  dan  Peraturan  Bank Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  memiliki  aturan  tersendiri  yaitu:  POJK No.31/POJK.05/2014  yang  mengatur  bagaimana  cara  melakukan  bisnis  pada  bidang pembiayaan syariah; POJK Nomor 18/POJK.04/2015 yang mengatur berkaitan dengan prosedur  serta  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  menerbitkan  surat  berharga  berupa sukuk;  POJK  No.31/POJK.05/2016  yang  menjelaskan  berkaitan  dengan  usaha pergadaian.
Aturan-aturan lainya juga telah tersedia sebagaimana landasan hukum yang telah ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  diterbitkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional (DSN) yaitu No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn . Fatwa yang dikeluarkan tersebut  mengatur  tentang  landasan  gadai  berdasarkan  dalil  atau  ayat  dari  Al-Qur’an, Hadist, Ijma, Qiyas.
Gadai juga diatur pada Pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata menjelaskan bahwa gadai  merupakan  perjanjian  antara  pihak  yang  menyerahkan  gadai  dengan  yang menerima gadai. pada proses gadai terdapat suatu barang yang menjadi jaminan. Barang jaminan  dalam  gadai  terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  barang  yang  dapat  bergerak  dan barang  jaminan  yang  tidak  bisa  bergerak.  Jika  terjadi  risiko  yang  dialami  oleh  debitur yaitu  tidak  mampu  untuk  melunasi  atau  biasa  yang  disebut  dengan  wanprestasi,  maka pihak  yang  memberikan  pinjaman  memiliki  hak  untuk  melakukan  lelang  atas  barang jaminan  tersebut  serta  menjualnya  ke  pihak  lain.  Hasil  dari  penjualan  atau  lelang kemudian digunakan untuk membayar. Jika ada  kelebihan atas penjualan barang gadai maka  sisanya  diserahkan  kepada  pemilik  barang  gadai,  sedangkan  apabila  jumlah
Agus Munandar, Rio Bernando Sirait, Achmad Chusanudin, Erna Longa, Dewi Kur- niawati
tersebut  kurang  dari  tanggungan  yang accesoir maka  debitur  masih  menanggung  sisa hutang barang tersebut.

## Pengakuan dan Pengukuran
Pada dasarnya untuk melakukan transaksi gadai berbasis syariah harus memenuhi prinsip  syariat  Islam  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  dari  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian.  Untuk  menghindari  hal  tersebut,  nasabah  meminta  penjelasan sebelum  menutup  akad,  dan  bank  harus  menjelaskan  rincian  perhitungan  dan  dasar perhitungan  nilai  barang  yang  dijanjikan,  serta  dasar  harga  estimasi  atau  nilai  acuan yang  digunakan,  apa  yang  dilakukan  terbukti  dan  tidak  menimbulkan  perselisihan  di kemudian  hari.  Penafsiran  juga  harus  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  pada  bidangnya  serta didasarkan fatwa MUI dan undang-undang yang berlaku.
Pada  pembiayaan  gadai  syariah  pendapatan  yang  diakui  merupakan  pendapatan yang  berasal  dari  akad  ijarah  yang  dihitung  dengan  berdasar  pada  perkiraan  harga taksiran barang yang digadaikan telah ditentukan sebelumnya. Basis pendapatan adalah basis  kas.  Sedangkan  pada  pembiayaan  gadai  konvensional,  pendapatan  sewa  modal dilaporkan sebagai pendapatan, yang dihitung berdasarkan persentase jumlah pinjaman yang  diberikan  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan.  untuk  pengakuan  pendapatan dilakukan dengan basis akrual.
Lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang keuangan yang bersifat syariah pada MUI yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjelaskan bahwa seorang penerima barang  gadai  atau  rentenir  disebut  dengan murtahin ,  sedangkan  barang  gadai  yang menjadi  jaminan  disebut  dengan marhun ,  sedangkan rahin adalah  pelaku  yang memindahkan barang gadai tersebut  atau debitur barang. Murtahin berhak menyimpan barang-barang  itu  sampai rahin melunasi  semua  kewajiban  hutangnya. Marhun dan manfaatnya  masih  milik rahin . Murtahin tidak  boleh  menggunakan marhun kecuali rahin telah memberikan izin dengan tidak mengurangi nilai marhun . Dalam pergadaian biasa,  penerima  barang  disebut  kreditur  (pemberi  pinjaman)  dan  pemasok  barang disebut debitur (peminjam). Kreditur berhak mengadakan pelelangan jika debitur tidak mampu membayar hutang.

## Skema Penerapan Gadai Syariah
Untuk  mencapai  kesepakatan  pembiayaan  melalui  gadai  syariah,  antara  nasabah dan penerima gadai terlebih dahulu menyetujui penilaian dan tafsiran atas jaminan yang akan  diserahkan  sehingga  sesuai  dengan  syariat  islam  serta  regulasi  agar  kedua  belah pihak tidak saling merugikan.

## Gambar 1. Sistem Penerapan Gadai Syariah
Sumber. Masruroh, (2020) halaman 9.
Pergadaian  Syariah  adalah  produk  layanan  pergadaian  berdasarkan  ketentuan yang berdasarkan nilai syariah, pada layanan ini tidak terdapat bunga yang dibebankan yang  berasal  dari  pinjaman  yang  diterima  oleh  nasabah.  Pada  transaksi  layanan  gadai syariah  ( Rahn ),  dana  atau  uang  yang  dipinjam  berupa  bantuan  yang  tidak  membuat penambahan utang dan dilakukan secara sukarela dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.  Perbedaan  mendasar  antara  pergadaian  tradisional  dengan  pergadaian syariah adalah penerapan potongan harga.
Menghindari  kesalahan  penggunaan  di  pergadaian  syariah,  pergadaian  syariah dalam  melakukan  transaksi  atau  layanan  dengan  cara  menggunakan  akad  perjanjian yang  sesuai  dengan  aturan  syariah  yaitu  akad qardhul  hasan ,  akad mudharabah ,  akad ijarah ,  akad rahn ,  akad ba'i  muqayyadah dan  akad musyarakah untuk  mencari keuntungan.  Berdasarkan  landasan  islam  tersebut,  mekanisme  kerja  pada  pergadaian syariah  bisa  di  jelaskan  seperti  uraian  berikut  ini:  Dengan  akad rahn ,  nasabah mengalihkan  barang  bergerak,  kemudian  pihak  pergadaian  akan  menyimpan  barang jaminan  serta  disimpan  pada  tempat  yang  telah  ditentukan.  Dengan  adanya penyimpanan  ini  maka  menjadikan  proses  penyimpanan  ini  memerlukan  biaya  yaitu biaya investasi tempat penyimpanan, biaya untuk memelihara dan biaya operasi lainya. Berdasarkan  hal  tersebut,  pergadaian  syariah  menerapkan  biaya  perawatan  sewa penyimpanan dari nasabah setelah semua pihak khususnya pihak pemberi dan penerima gadai menyetujui jumlah yang telah disepakati.
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  syariah  hanya  mendapatkan  keuntungan  dari sewa yang
dikumpulkan,  bukan  dari  jumlah  pinjaman  yang  diakumulasikan  dalam  bentuk bunga  atau  sewa  modal.  Pinjaman  gadai  tradisional  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 di mana biaya administrasi dihitung dari persentase dan kelas  barang,  kontrak  sewa  modal  dihitung  sebagai  berikut:  persentase  x  jumlah
Agus Munandar, Rio Bernando Sirait, Achmad Chusanudin, Erna Longa, Dewi Kur- niawati
pinjaman  (SUPR),  jika  jangka  waktu  pembayaran  pinjaman  berakhir.  Menurut perjanjian,  barang  yang  dijanjikan  dijual  secara  lelang  kepada  orang  lain  karena  telah melampaui waktu maksimal bulan. Uang surplus (Kelebihan) - (Uang pinjaman, modal sewa, biaya lelang) yang tidak diterima selama setahun masuk ke pergadaian.

## Penyelesaian Perselisihan melalui Lelang Syariah
Sejatinya  tidak  ada  perjanjian  yang  benar-benar  sempurna  yang  dapat dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  telah  baku  atau  disepakati.  Baik rahin ataupun murtahin sering  timbul  risiko  karena  kurangnya  penjelasan  dan  pemahaman  pada prinsip  produk  syariah.  Sehingga  perlu  penegasan  pada  ketentuan  atau  regulasi  yang menjadi payung hukum pada pelaksanaan gadai syariah.
Barang-barang  yang  dititipkan  di  Pergadaian  Syariah  atau Marhun dapat  dijual jika rahin tidak  mampu  membayar  hutangnya  atau  dijual  bersama  baik rahin dan Marhun, dengan  syarat  lelang  paksa  untuk  menutupi  hutang,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan, dan  sisa uang hasil lelang penjualan akan dikembalikan kepada pemilik barang  agar  tidak  merugikan  nasabah  atau  pergadaian,  namun  jika  hasil  akhir  lelang tidak diambil maka akan dialihkan ke lembaga ZIS. Sebaliknya, dalam hal surat promes yang  diatur  dalam  hukum  KUHPerdata,  debitur  membuat  perjanjian  pinjaman  (kredit) dengan  janji  bahwa  ia  dapat  memberikan  barang  yang  dijanjikan  sebagai  jaminan  dan penyerahan  pada  saat  meresmikan  surat  promes  tersebut.  Benda-benda  itu  diserahkan kepada  pihak  yang  dijanjikan  sesuai  dengan  kenyataan  bahwa  apabila  benda  yang dijanjikan  itu  adalah  barang  bergerak,  maka  benda  itu  harus  dilepaskan  dari  tangan debitur  atau  penggadai.  Pengesampingan  itu  harus  nyata,  tidak  hanya  atas  permintaan debitur,  sedangkan  benda  itu  ada  dalam  penguasaan  debitur.  Dengan  demikian,  hak gadai  dianggap  timbul  hanya  bila  kuasa  ( bezit )  atas  benda  yang  dijadikan  jaminan  itu beralih kepada kreditur.
Pada  penyelesaian  utang  melalui  lelang  atau  jual  beli  ( Muzayyadah )  pada  gadai syariah  harus  mengikuti  pedoman  penepatan marhun ,  dasar  penetapan  kualifikasi tafsiran,  dasar  menetapkan  harga  penaksiran  barang  gadai  atau marhun yang  akan dijual,  dasar  penepatan  harga  oleh  pembeli,  dasar  penurunan  harga  jual marhun oleh sipenjual  serta  ketentuan  lelang  syariah  yaitu  terbebas  dari  unsur gharar , maysir , riba dan bhatil .  Sedangkan  pada  gadai  konvensional  pelunasan  utang  berdasarkan  lama perjanjian serta bunga yang dibebankan bisa menjadi semakin naik pada rentang waktu yang  diperjanjikan  dan  terdapat  beberapa  ketentuan  apabila  sejumlah  harta  yang dipinjamkan tidak dilunasi beserta bunganya sampai pada waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan lelang barang tersebut kepada masyarakat atau siapapun serta sisa hasil lelang akan menjadi milik pergadaian.

## Permasalahan Umum
Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadikan pergadaian syariah sangat penting  dan  cocok  sebagai  bagian  dari  pengentasan  kemiskinan.  Namun permasalahannya,  aturan  pergadaian  syariah  di  Indonesia  belum  tersosialisasi  secara
menyeluruh,  sehingga  keberadaan  pergadaian  syariah  masih  belum  begitu  bermanfaat bagi  masyarakat  miskin.  Sehingga  sistem  gadai  syariah  terkesan  perlakuannya  sama dengan sistem pergadaian konvensional.
Dalam  penafsiran  barang  gadai  ( Marhun )  harus  benar-benar  dilakukan  sesuai tahapan oleh tenaga ahli atau pihak KJPP yang berdasarkan shariah Compliance (sesuai syariah  islam) dengan melaksanakan mekanisme  yang mendetail  atau terperinci,  valid, dapat  dipertanggungjawabkan serta hasilnya dijelaskan kepada pemilik barang ( Rahin ) sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

## Kesimpulan
Peran pergadaian syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sangat penting diera  saat  ini.  Namun  pemahaman  akuntansi  syariah  yang  diimplementasikan  pada gadai  dan  lelang  sering  disalahartikan  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap prinsip kehati-hatian ( Awareness ). Untuk mengurangi  risiko dan menghindari penyimpangan,  sertifikat  syariah  dan  lelang  syariah  harus  memenuhi  kriteria  umum yaitu  transaksi  sukarela  oleh  pihak  yang  berkompeten  (‘ Antharadhin ),  barang  lelang harus  sah  dan  bermanfaat,  jelas  dan  transparan  tanpa  manipulasi,  serta  mampu memberikan jaminan dari penjual ( Rahin ). Penyelesaian sengketa dalam lelang syariah juga  harus  berdasarkan  kajian fiqh  muamalah dan  aturan-aturan  yang  berlaku  di Indonesia.
Agus Munandar, Rio Bernando Sirait, Achmad Chusanudin, Erna Longa, Dewi Kur- niawati

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Y.,  &  Wahidahwati.  (2017).  Analisis  Kesesuaian  Akuntansi Rahn Emas  Dalam Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 , 90.
Rizki,  D.,  Wijanarko,  F.  N.,  &  Murti,  T.  W.  (2022).  Rahn  Contract  Construction  as  Micro, Small  and  Medium  Enterprises  (MSME)  Capitalization  Solutions  in  the  Halal  Industry Sector. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies , 165-182.
https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss3.art3
Sari,  W.,  Miftah,  A.  A.,  &  Syahrizal,  A.  (2022). Penerapan  Akuntansi  Gadai  Syariah  (Rahn) Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Jelutung  Kota  Jambi (Doctoral  dissertation,  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Ardian,  F.,  &  Rahma,  T.  I.  F.  (2022).  Public  Perceptions  About  Pawning  Gold  at  Sharia Pawnshops  (Study  of  Sharia  Pawnshops,  Setia  Budi  Branch  Medan). Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan , 3 (2), 463-470.
https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.474
Suprihatin, T. (2022). The Analysis Of Hibryd Contract Validity In The Fatwa Of The National Sharia  Board  Of  Indonesian  Ulema  Council  Concerning  Rahn. Amwaluna:  Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , 6 (1), 143-159. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.8944 Choirunnisak,  &  Handayani,  Di.  L.  (2020).  Gadai  Dalam  Islam. Ekonomica  Sharia:  Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah , 6 (1), 61–76. https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141
Izzah, N., & Annisa, S. N. (2019). Prosedur Pengajuan Akad Rahn Pada Emas Batangan Di PT Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Rawamangun. Abiwara :  Jurnal  Vokasi  Administrasi Bisnis , 1 (1), 28–36. https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i1.499
Khoirunnazilah,  Nurwanti,  &  Larasati,  A.  (2022).  Perkembangan  Konsep Rahn Dalam Pegadaian. Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , IV – 01 .
Lesmono, B. L. (2022). Studi Literatur Pegadaian Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 599. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368
Lompang, M. R. D., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Ipteks Pengendalian Intern Terhadap Lelang Barang  Gadai  Pada  Pt.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Karombasan. Jurnal  Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat , 2 (02), 580–584.
https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21835
Maharany,  M.,  Salmah,  N.  N.  A.,  &  Lilianti,  E.  (2021).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai  Emas)  Berdasarkan  PSAK  107  (Studi  Kasus  Pada  PT. Pegadaian  Syariah  Cabang  Simpang  Patal  Palembang). Jurnal  Media  Akuntansi (Mediasi) , 3 (2), 197. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5492
Rahayu, I. T., & Iska, S. (2022). Pelaksanaan Pagang Gadai Bumnag Cubadak Sakato Menurut Hukum  Ekonomi  Syariah. JISRAH:  Jurnal  Integrasi  Ilmu  Syariah , 3 (1),  117-125. http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5775
Maulidizen, A. (2016). Aplikasi Gadai Emas Syari’ah: Studi Kasus Pada BRI Syari’ah Cabang
Pekanbaru. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 76.
https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2698
Meirani,  R.  A.,  Damiri,  A.,  &  Jalaludin,  J.  (2020).  Penerapan  Akad  Murabahah  pada  Produk MULIA  di  Pegadaian  Jalancagak  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Syariah. EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan , 4 (1), 60–68.
https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69
Panjaitan,  W.  S.,  Arif,  M.,  &  Ilhamy,  M.  L.  (2022).  Analisis  Shariah  Compliance  Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan Ib Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. el-Amwal , 5 , 167-84. http://dx.doi.org/10.18592/at- taradhi.v13i2.7536
Rafsanjani,  H.  (2022).  Perbedaan  Praktek  Gadai  Konvensional  dengan  Syariah:  Studi  Kasus Pada  Perum  Pegadaian  Cabang  Kebomas  Gresik. Maqasid:  Jurnal  Studi  Hukum Islam , 10 (1). http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.14488
Ramli,  R.,  &  Sriwahyuni,  S.  (2018).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Gadai  Emas  Syariah  pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar. Jurnal Ar-Ribh , 1 (1). https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2554
Safitri, E., & Rahma, T. I. F. (2022). Pawn Mechanism Analysis at PT. Pegadaian (PERSERO) Mandailing  Natal  Sharia  Service  Unit. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi Review , 2 (1), 251-260. https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.573
S Sangarie,  A.  (2019).  Analisis  Perbandingan  Perlakuan  Akuntansi  Gadai  Syariah  dan  Gadai Konvensional. SIGMA: Journal of Economic and Business , 2 (2), 60-66.
Sanggia  Suari,  N.  P.  W.  M.  (2019).  Perluasan  Pengaturan  Gadai  Setelah  Dikeluarkannya Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Usaha  Pegadaian. Acta  Comitas , 4 (1),  11. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p02
Sanjaya,  A.  P.,  &  Hidayatullah,  I.  (2020).  Analisis  Mekanisme  Penentuan  Harga  Lelang terhadap  Barang  Jaminan  Pembiayaan  Bermasalah. Muhasabatuna :  Jurnal  Akuntansi Syariah , 2 (2), 13. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.821
Jati,  F.  K.,  &  Adnan,  M.  A.  (2018).  Evaluasi  Kebutuhan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  Untuk  Industri  Gadai  Syariah. Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis Indonesia , 2 (1), 75-91. https://doi.org/10.18196/rab.020122
Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , 1 (2), 174. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090
Tarlis,  A.,  &  Aini,  W.  (2019).  Hubungan  Penerapan  Tarif  Jasa  Simpan  Gadai  Terhadap Kepuasan  Nasabah  Di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Langsa. Jurnal  Investasi  Islam , 4 (1), 64-101. https://doi.org/10.32505/jurnal%20investasi%20islam.v4i1.1267