HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
AMANDEMEN KE-5 UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945: PELUANG DAN TANTANGAN
Mustajib 1 ,  Ach. Fadlail 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Mochammad Sroeji Jember, Jawa Timur 2 Prodi HKI, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Jawa Timur Email: 1 mustajib@ums.ac.id, 2 ach.fadhail77@gmail.com

## Abstraks
Isu  terkait  perubahan  Konstitusi  dengan  kata  lain  UUD  1945  kembali  santer  di suarakan  oleh  bangsa  Indonesia,  isu  di  atas  lebih  santer  lagi  diberitakan belakangan  ini  terlebih  dengan  munculnya  beberapa  gagasan  dari  tokoh  politik terkait periode jabatan Presiden dan wakil Presiden serta penundaan pemilu yang menimbulkan berbagai gojalak dan penerimaan negatif di masyarakat. Perubahan terhadap amandemen UUD adalah konstitusional secara hukum. Sebab Konstitusi Indonesia  bukanlah  sebuah  kita  mulia  dan  suci  pada  suatu  agama  artinya perubahan  bisa  saja  dilakukan  namun  dengan  catatan  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kehendak  masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  suatu negara  hukum  demokrasi.  Dalam  artikel  ini  mengkaji  isu  perubahan,  sejarah, tantangan serta peluang dilakukannya sebuah perubahan terhadap UUD NRI 1945 ke-5. Hasil dari penelitian di dapat bahwa merubah UUD 1945 adalah sah sesuai dengan ketentuan Ps. 37 ayat (1,2 dan 3) yang memberi kewenangan MPR untuk melakukan  perubahan  terhadap  Konstitusi.  Namun  yang  menjadi  tantangan adalah  Politik  hukum  dari  agenda  di  atas  dikhawatirkan  terjadinya  kompromi politik  yang  menguntungkan  satu  pihak,  kelompok  atau  golongan  tertentu. Sehingga  diperlukan  kajian  mendalam  dengan  melibatkan  banyak  pihak (masyarakat) untuk ikut serta memberi saran dan masukan serta pertimbangan. Pendekatan  sejarah,  konsep  dan  studi  kepustakaan  dipilih  sebagai  pisau  analisis dalam artikel ini.
Kata Kunci : UUD 1945, Tantangan dan Peluang.

## Abstract
Issues  related  to  amendments  to  the  Constitution,  in  other  words,  the  1945 Constitution have been widely voiced by the Indonesian people, the above issues have been reported more and more recently, especially with the emergence of several ideas from political figures regarding Prioden's positions of President and Vice President as well  as  the  postponement  of  the  election  which  caused  various  upheavals  and acceptances. negative in society. Amendments to the amendments to the Constitution are legally constitutional. Because the Indonesian Constitution is not a noble and holy
one  for  a  religion,  it  means  that  changes  can  be  made  but  with  a  note  that  it  is  in accordance  with  the  needs  and  desires  of  the  people  as  the  holder  of  the  highest sovereignty in a democratic legal state. In this article, we examine the issues of change, history, challenges and opportunities to make changes to the 1945 Constitution of the Republic  of  Indonesia.  The  results  of  the  study  found  that  amending  the  1945 Constitution is legal in accordance with the provisions of Ps. 37 paragraphs (1,2 and 3) which authorize the MPR to make changes to the Constitution. However, the challenge is  that  the  legal  politics  of  the  above  agenda  is  feared  to  result  in  a  political compromise that benefits one party, group or class. So that an in-depth study is needed by involving many parties (the community) to participate in providing suggestions and input and considerations. The historical approach, concept and literature study were chosen as the analytical knife in this article.
Keywords : UUD 1945, Challenges and Opportunities.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perbedaan  keyakinan  dan  kepentingan  dalam  membentuk,  menyusun  juga mengubah  konstitusi  adalah  sebuah  keniscayaan  di  masyarakat  maupun  pada  elit politikus.  Juga  demikian  dalam  konstitusinya  sejatinya  bukan  hanya  mencerminkan pandangan  hukum  semata,  tetapi  juga  ada  hasrat  politik,  kompromi  sosial  dan  juga ekonomi yang hendak dicapai atau dijamin keberadaannya dalam satu konsensu hukum yang disebut dengan konstitusi atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah UUD NRI 1945. 1
Sejatinya  perubahan  dan  pertumbuhan  masyarakat,  kondisi  perekonimian suatu negara, kemajuan ilmu dan teknologi, industri pada sektor perdangan dan tatanan hukum  yang  telah  dijalankan  namun  penegakannya  tertinggal  jauh  dari  teori  menjadi faktor  yang  dominan  terhadap  diubah  dan  tidaknya  sebuah  konstitusi  dalam  suatu negara.  Namun  bila  melihat  fakta  Indonesia  seoalah-olah  menjadkan  politik  sebagai faktor nomor satu dari faktor yang diuraikan di atas. 2
Disadari atau tidak, politik mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam tarik ulur terhadap isu atau wacara perubahan. Menentukan subtansi dan hal-hal pokok yang di atur dalam batang tubuh konstitusi. Hal ini bisa dibuktikan dari mulai wacana, dan
1 Nuruddin  Hady,  Teori  Konstitusi  dan  Negara  Demokrasi  Paham  Konstitusionalisme  Pasca  Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010), hlm 35
2 Ibid., hlm 36
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pada proses pembentukan atau perubahan itu sendiri bahwa masing-masing kekuatan politik  akan  bersuara  untuk  hal  yang  dapat  menguntungkan  gerbong  dan  kekuatan politiknya.  Sehingga  tidak  jarang  ditemukan  keributan,  adu  pendapat  bahkan  ada kekuatan  aramah  dalam  menyuarakan  aspirasi  politiknya.  Disamping  itu  kekecewaan juga  dapat  ditemukan  pada  elit  ketika  kepentingan  politiknya  tak  diakomodir  dalam perubahan dimaksud yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan wacana perubahan selanjutnya. 3 Kondisi di atas mengingkan kita bahwa kepentingan jadi faktor dominan. Hardjono  menyampaikan,  dengan  perkembangan  zaman  konstitusi  memang harus  dilakukan  perubahan,  karena  sejatinya  tidak  ada  konstitusi  yang  sempurna layaknya  suatu  kitab  mulia  dan  suci. 4 Disamping  karena  faktor  di  atas,  pergantian tongkat  kepemimpinan  serta  rezim  kekuasaan  juga  menjadi  faktor  yang  tidak  dapat dihindarkan  dari  perubahan  suatu  Konstitusi. 5 Karena  sebuah  kewajaran  bila  yang berkuasa berkeinginan untuk tetap mempertahankan keuasaanya salah satunya dengan perubahan aturan dasar.
Pendapat  senada  juga  disampaikan  oleh  Ni’matul  Huda,  bahwa  politik mempunyai andil besar dalam menentukan adanya dan tidak adanya sebuah perubahan terhadap konstitusi. Meski disamping itu Ni’matul juga berpendapat bahwa keberadaan lembaga  yang  secara  konstitusional  (MPR)  diberi  wewenang  untuk  melakukan perubahan punya kekuatan yang serupa. Namun pada prinsipnya baik tidaknya sebuah konstitusi tergantung pada  lembaga yang berwenang dalam mengawal proses, isi dan arah pembentukan  dan  penyusunan konstitusi yang sejalan dan seirama dengan yang masyarakat inginkan. 6
Bisa  jadi  pada  perkembanganya  perubahan  konstitusi  memang  sengaja  dan dikehendaki oleh masyarakat, sebab pada kenyataanya kepentingan politik menduduki posisi  teratas  yang  diakomodir  oleh  pembentuk  atau  lembaga  yang  berwenang melakukan perubahan di banding dengan kehendak baik dan mulia yang dinginkan oleh
3 Ibid., hlm 41
4 Hardjono,  Legitimasi  Perubahan  Konstitsusi  Kajian  Terhadap  Perubahan  UUD  1945  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 43
5 Ibid., hlm 44
6 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 194
masyarakat secara umum. Perbedaan dan penempatan porsi yang tidak seimbang inilah yang menjadikan konstitusi dapat berubah-ubah atau justeru sebaliknya para elit yang menginginkan  perubahan  karena  konstitusi  yang  ada  tidak  lagi  sejalan  dengan kehendak politik kelompok dan golongannya. 7
Dalam  teori  konstitusi,  didalamnya  harus  dimuat  sebuah  ketentuan  yang mengatur tentang perubahan Konstitusi itu sendiri sehingga di waktu mendatang ketika kondisi  sosial  masyarakat  tidak  lagi  sejalan  dengan  konstitusi  sebagai  aturan  dasar dalam  berbangsa  juga  bernegara  disaat  itulah  ketentuan  perubahan  dapat  dilakukan dengan  konstitusional.  Perlu  disadari  bahwa  tidak  ada  hasil  karya  menusia  yang sepenuhnya sempurna termasuk Konstitusi atau UUD 1945. Kondisi sosial yang selalu dinamis, pergeseran pola pikir dalam bernegara hukum yang berkeadilan serta aspirasi masyakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  negara  menjadi  dasar  dari  perlunya  sebuah peremajaan terhadap Konstitusi. 8
Perubahan  dan  pembentukan  Konstitusi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah perjalan  bangsa  Indonesia  Pasca  merdeka.  Sebab  jika  dikaji  lebih  jauh  Konstitusi dibentuk  juga  berangkat  dari  perjalanan  sejarah,  kondisi  sosial,  hukum,  politik,  serta ekonomi di masa  lalu dan harapan di  masa depan. 9 Konstitusi dapat  direncakan guna menjawab  keadaan  di  masa  mendatang,  namun  keadaan  sosial,  ekonomi  dan  politik begitu  dinamis  yang  terkadang  konstitusi  tidak  dapat  menjangkau  kedimanisan tersebut  sehingga  perubahan  sebuah  hal  yang  perlu  dilakukan.  Konstitusi  selalu  ada dan dimiliki oleh negara yang merdeka serta berdaulat terdapat dua bentuk Konstitusi secara  umum.  Terkodifikasi  dan  tidak  terkodifikasi.  Selain  di  atas,  terdapat  pula Konstitusi yang melekat sifat hukumnya serta ada pula Konstitusi yang tidak terdapat suatu sifat hukum. 10 Konstitusi Indonesia adalah tertulis dan disebu grounwet atau UUD 1045 yang melekat kekuatan hukum.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  kualitas  dari  perubahan  UUD  1945  terletak pada  bagaimana  proses  pembentukan  itu  dilaksanakan  berikut  perdebatannya  dalam kaitannya dengan materi muatan yang terdapat didalamnya. Jikalau kepentingan serta
7 Ibid., hlm 194
8 Ibid., hlm 195
9 Khairul  Umam,  Teori  dan  Metode  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  Melaui  Tafsir  Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm 57
10 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm 5
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
aspirasi  masyarakat  dijadikan  pijakan  dasar,  maka  jelas  kualitasnya  adalah  baik, Konstitusi  semacam  ini  akan  bertahan  lama,  namun  jika  kebalikannya  maka  akan timbul keadilan dan kepuasaan yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itulah diperlukan  perubahan  Konsitusi  yang  benar  dan  professional  dari  pembentuk  itu sendiri sehingga hasil perubahan berbuah baik  dan berkualitas. Namun  demikian jika kembali melihat sejarah perubahan Konstitusi pasca reformasi mustahil perubahan di atas terlepas dari kepentingan jangka pendek dari para elite politik di negeri ini.
Guna  menghindari  apa  yang  terjadi  dan  Konstitusi  yang  dihasilkan  dari perubahan pasca reformasi, dibutuhkan keterlibatan sebuah lembaga Independen yang mampu  menjadi  penyeimbang  dalam  proses  pembentukannya  misalnya  MK (Mahkamah  Konstitusi)  agar  perubahan  tersebut  tidak  hanya  ramai  di  isi  dengan pemangku  politik.  Kediran  lembaga  independen  di  atas  diharapkan  mampu mematahkan pendapat yang sebenarnya benar adanya yaitu, konstitusi pada prinsipnya lahir untuk menjaga dan membatasi adanya monopoli kekuasaan, namun hal ini hanya dapat diubah oleh lembaha yang secara umum berusaha mepertahankan kekuasaannya (MPR). Sehingga diperlukan mekanisme hukum baru dan regulasi baru sebagai paying hukum  tentang  perlunya  keterlibatan  MK  dalam  mengawal  proses  serta  menjadi penyeimbang dari adanya sebuah perubahan terhadap Konstitusi.
UUD 1945 menjadikan MK sebagai lembaga yang ditugasi untuk mengawal dan menjaga  serta  menjadi  penafsir  terhadap  UUD  1945  the  guardian  of  the  constitution serta  keempat  wewenang  yang  melekat  pada  MK. 11 Sehingga  tidak  salah  dan  keliru ketika  MK  dilibatkan  dalam  perubahan  UUD  1945  mulai  dari  tahap  perencanaan, pengkajian, proses atau subtansi hingga final perubahan di sahkan. 12 Guna memberikan kedudukan  hukum  yang  jelas  bagi  keterlibatan  MK  maka  perlu  adanya  regulasi  yang mengatur MK untuk diberi peran dalam perubahan yang selama Ps. 37 UUD 1945 hanya memberi peran pada lembaga Politik (MPR). 13
11 Novendri M. Nggilu, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis). (UII press;Yogyakarta, 2014), hlm. 147-148
12 Ibid. hlm. 148
13 UUD NRI 1945 ketentuan Pasal 37 tentang Perubahan UUD 1945
Berdasarkan  beberapa  persoalan,  harapan  dan  tantangan  dalam  wacana perubahan  Konstitusi  akhir-akhir  ini  yang  fokus  pada  dua  isu  besar  yaitu  Penundaan pemilu dengan dasar hukum yang tidak jelas juga perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelas hal ini nuansa  politiknya jelas dan terang menderang. Keterlibatan  lembaga  Independen  (MK)  mutlak  dibutuhkan  sebagai  pengawal  dan penyeimbang  dalam  perubahan  Konstitusi  ke-5  yang  sedang  hangat  dibicarakan sehingga  kedepan  hasil  perubahan  dari  Konstitusi  menciptkan  keadilan  bagi  seluruh element bangsa bukan hanya lembaga atau elite politik saja.

## B. Batasan Masalah
Wacana  terkait  perubahan  Konstitusi,  sejarah,  tantangan  serta  peluang dilakunnya sebuah perubahan ke-5 terhadap UUD NRI 1945 adalah isu penting yang akan  dibahas  dan  dikaji  dalam  penelitian  artikel  ini.  Dengan  isu  tersebut  peneliti mencoba  memaparkan  sejarah  perjalan  dari  perubahan  Konstitusi  yang  pernah dilakukan  sebelumnya,  peluang  dan  tantangan  juga  penulis  uraikan  dalam pembahasan  dari  penelitian  ini  sehingga  bisa  dipahami  apakah  wacana  perubahan ke-5  ini  murni  karena  sebuah  kebutuhan  dalam  bernegara  atau  murni  karena tuntutan terpenuhinya hasrat politik dari para pemangku kekuasaan.

## C. Motode Penelitian
Dalam  menjawab  isu  atau  persoalan  hukum  yang  telah  peneliti  sebutkan  di atas, maka perlu sebuah metode dalam penelitian ini. Kajian hukum normatif dengan pendekatan  sejarah,  kajian  terhadap  teori  perundang-undangan  dan  studi kepustakaan  dan  teori  kontrak  sosial  Jhone  Locke  dipilih  sebagai  pisau  pemecah persoalan  di  atas.    Dengan  metode  dan  pendekatan  tersebut  diharapkan  mampu menjawab isu hukum yang sedang penulis teliti dalam artikel ini.

## PEMBAHASAN

## Sejarah Amandemen Konstitusi Indonesia
Dalam  kajian  sejarah,  perjalanan  bangsa  Indonesia  dicatat  adanya  perubahan terhadap  Konstitusi  sebagai  dasar  utama  dalam  bernegara.  Perubahan  tersebut dilakukan terhadap UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan keluarnya Dekrit No. 5 Juli Tahun 1959. Perubahan tersebut tertulis dalam sejarah sebagai berikut:

## 1. Masa Orde Lama (1959-1965). 14
Masa Orla merupakan masa kejayaan dari Presiden Soekarno sebagai seorang Presiden pertama RI. Peran partai politik tidak cukup luas (terbatas), di sisi lain ABRI diberi ruang ganda yaitu fungsi pertahanan keamanan juga fungsi sosial politik sehingga diwaktu yang sama paham Komunispun berkembang dengan cepat.  Ketentuan  UUD  1945  saat  itu  menyatakan  jabatan  Presiden  5  (lima) tahun.  Namun  TAP  MPRS  No.  3/MPRS/1963  menetapkan  serta  mengangkat seorang  Soekarno  menjadi  Presiden  sepanjang  hidup.  Pada  tahun  1960 Soekarno membubarkan DPR yang di pilih dari terlaksannya pemilihan umum yang selanjutnya di isi dengan DPR Gotong Royong dan sekaligus memberikan peran yang kuat pada DPR GR tersebut sebagai pembantu Presiden. Disaat yang sama  fungsi  kontrol  juga  di  hapuskan    serta  menjadikan  pimpinan  DPR  GR sebagai menteri yang secara otomatis mengurangi peran sebagai wakil rakyat menjadi  pembantu  Presiden.  Tindakan  yang  demikian  jelas  keliru  karena  hal tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945  saat  itu.  Kekuatan  Presiden  juga bertambah dengan adanya ketentuan UU No. 19/1964 yang memberi Presiden kewenangan  dalam  ikut  campur  urusan  yudikatif.  Hingga  pada  akhirnya kekuasaan  dan  kekuatan  itu  runtuh  dengan  adanya  peristiwa  berdarah  yang dikenal  dengan  Gerakan  30  S/PKI  demokrasi  terpimpin  beralih  menjadi demokrasi yang banyak digaungkan saat ini (Demokrasi Pancasila).
2. Masa Orde Baru (1966-1998). 15
Transisi  kepemimpinan  Soekarno  ke  tangan  Soeharto  tercipta  banyak perubahan yang di timbulkan dari Orla ke Orba. Penerapan UUD 1945 kembali di  koreksi  sebagai  bentuk  upaya  perbaikan  atas  banyak  penyalahgunaan kekuasaan  dan  kewenangan  di  masa  sebelumnya.  Salah  satu  agenda  utama adalah  memperbaiki  kondisi  bangsa  dalam  banyak  sektor  kehidupan diantarnya dengan adanya GBHN yang menjadi awal mula terciptanya sebuah kebaikan hidup dalam kondisi berbangsa dan bernegara dengan program yang
14 Kus Eddy Sartono, Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi, jurnal HUMANIKA Vol. 9 No. 1, Maret 2009, hlm.100
15 Ibid, hlm. 100-101
jalankan diantaranya Repelita. Seiring bergulirnya waktu, Orba menjadi sebuah kekuasaan yang dianggap otoriter. Hal ini dapat dilihat dari adanya penafsiran pasal  demi  pasal  yang  diakali  dan  manipulasi  agar  kekuasaan  bisa dipertahakan.  Bahkan  UUD  1945  seolah-olah  dengan  sengaja  disalah  artikan demi kekuasaan semata dan keuntungan penguasa serta dilakukan perubahan yang  orientasinya  menjadikan  kuat  sebuah  kekuasaan  Orba.  Kejadian  yang terjadi  pada  masa  Orla  kembali  terulang  pada  masa  Orba  yaitu  sama-sama menguatkan posisi Presiden. Legislatif menjadi macan tak berkekuatan karena berada dalam tekanan Presiden, suara dan Ham di batasi, KKN terjadi denngan baik dan sistimatis. Pembangunan yang tidak merata dengan baik, kesenjangan sosial  semakin  tinggi  dan  melebar,  utang  negara  banyak,  akhirnya  sehingga pada  puncaknya  krisispun  terjadi  di  Indonesia.  Mahasiswa  bergerak  bersatu dan bertekad bersama untuk mengakhiri masa kejayaan Soeharto dan pada 21 Mei tahun 1998 Soeharto menyatakan mundur selanjutnya di ganti BJ.Habiebi.
3. UUD 1945 hasil Perubahan (1998-sekarang). 16
Sejarah mencatat dengan pengalaman berbangsa dan bernegara pada dua masa yaitu  Orla  dan  Orba  posisi  dan  subtansi  UUD  1945  melekat  kata  multi interpretable  yang  dimaknai  sentralisasi  kewenangan  dan  kekuasaan  di Presiden.  Uraian  di  atas  menjadikan  dasar  perlunya  sebuah  perubahan terhadap Konstitusi. Perubahan sebuah keniscayaan, sebab dengan perubahan tersebut akan berdampak pada pembangunan suatu negara (Indonesia) dalam praktik  ketatanegaraan.  Amandemen  Konstitusi  dilakukan  sejak  tahun  1999 yang merupakan perubahan awal  atau pertama yang menambah 9 pasal UUD 1945. Kedua perubahan terhadap Konstitusi dilakukan pada tahun 2000, ketiga tahun  2001  dan  2002  meruapakan  perubahan  terakhir  serta  disahkan  10 Agustus 2002. Dengan demikian, Jimly menyatakan bahawa ada empat naskah Konstitusi, pertama,  Naskah UUD  1945 yang berlaku karena keluarnya Dekrit No.  5  Juli  1959,  kedua,  Naskah  dari  perubahan  pertama  UUD  1945  yang disahkan  tahun  1999;  ketiga,  Naskah  Perubahan  Kedua  UUD  1945  disahkan
16 Ibid, hal. 101-102
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tahun  2000;  Naskah  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang  disahkan  tahun  2001; dan Naskah amandemen ke empat UUD 1945 yang disahkan tahun 2002.

## Wacana Amandemen Ke 5 UUD NRI Tahun 1945
Dalam konsep pola pikir dan paradigm dipahami bahwa Konstitusi dimaknai dan diterima  dengan  universal  khususnya  negara  yang  menjadikan  MK  dalam  mengawal Konstitusi  suatu  negara.  MK  berfungsi  menjaga  dan  mengawal  (to  guard)  konstitusi, supaya  dilaksanakan  serta  di  hormati  dengan  baik  oleh  penyelengara  negara  serta warga negara. MK juga sebagai terhadap multitafsir dari Konstitusi. 17 Beberapa negara menyebut  MK  sebagai  pelindung  terhadap  hukum  (Konstitusi)  juga  terhadap  hak-hak warga masyarakat (fundamental Rights). 18 Oleh sebab itu bukan hal yang mustahil MK sebagai perwujudan dan pengwal konstitusi, sehingga keterlibatan MK dalam rencana dan proses perubahan UUD 1945 dari hilir hingga ke hulu.
Menurut  teori  hukum,  perubahan  UUD  1945  adalah  kewenangan  MPR,  namun dianggap perlu dan penting membentuk komisi nasional tersebut adalah MPR. Namun demikian,    usulan  terhadap  perubahan  konstitusi  tidak  melulu  dari  MPR.  Setiap  kita warga  negara  yang  punya  kesadaran  serta  kepedulian  pada  masa  depan  bangsa Indonesia punya hak untuk mengusulkan perubahan tersebut kemudian di kaji kembali dengan MPR. MPR berkewajiban untuk menampung dan mengkaji setiap aspirasi yang datang  masyarakat  ataupun  dari  pihak  lain  yang  prihatin  terhadap  UUD  1945  dan kondisi  negara.  Setiap  ide  terkait  penyempurnaan  amandemen  UUD  1945  penting untuk didengar dan di kaji secara konstruktif. 19
Perubahan  yang  dihasilkan  oleh  MPR  kurun  waktu  1999-2002  dinilai  sebagai bentuk  kontribusi  yang  positif  dalam  upaya  memperbaiki  sistem  ketatanegaraan Indonesia  di  masa  depan.  Dalam  perubahan  pasal-pasal  tersebut  MPR  berhasil meletakkan  fungsi  checksand  balances  juga  termasuk  memberi  batas  pada  kekuasaan eksekutif,  MPR  dianggap  juga  berhasil  mengubah  konsep  kedaulatan  rakyat  didapat (locus  of  souvereignty).  MPR  sendiri  merupakan  gabungan  dari  DPR  dan  DPD  sebagai
17 Maruarar  Siahaan,  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Edisi  2,  (Sinar  Grafika: Jakarta, 2012). hlm. 7
18 Ibid
19 Ni’matul Huda, Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) UUD 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi, Jurnal Yustisia, Volume 2 Nomor 2 Mei - Agustus 2013, hlm. 5
realisasi dari negara demokrasi perwakilan. Sebagai lembaga negara, MPR eksis ketika DPR  dan  DPD  bersidang  (joint  session).  Inovasi  politik  dan  hukum  melalui  perubahan UUD  1945  oleh  MPR  era  reformasi  erat  kaitannya  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden. 20
Sebagian  masyarakat  menganggap  hasil  perubahan  UUD  1945  oleh  tidak memuasakan karena jauh dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Perubahan UUD 1945  yang  telah  dilaksanakan  MPR  mensyaratkan  adanya  konflik  kepentingan  yang berpotensi perubahan UUD hanya sebagai upaya ‘tambal sulam’ dan serta tidak punya orientasi  dalam  masa  depan.  Kekurangan  dan  ketidaksempurnaan  hasil  perubahan tersebut  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  37  yang  menempatkan  MPR  sebagai  satu- satunya  lembaga  yang  berwenang  melakukan  perubahan  padahal  MPR  merupakan lembaga  politik  yang  punya  potensi  besar  mempertahankan  dan  melanggengkan kekuasaan. Sehingga MK perlu hadir dalam perubahan yang datang agar dapat tercipta keseimbangan dari awal hingga disahkan serta perlu juga melibatkan dengan maksimal keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
Prosedur perubahan UUD di atur dalam  Pasal 37,  namun dalam  pasal tersebut tidak di atur terkait dengan  teknis perubahannya serta  juga  tidak menentukan secara tegas  dan  jelas  institusi  negara  mana  yang  berwenang  untuk  melakukan  perubahan terhadap  UUD  tersebut  selain  MPR,  kalau  dikaji  lebih  mendalam  dari  perubahan pertama  hingga  ke  empat  yang  berwenang  hanya  MPR  saja.  Kondisi  mendatangkan banyak protes  dari masyarakat yang menghendaki adanya lembaga yang benar-benar Independen dalam mengawal perubahan Konstitusi. 21
Perubahan  ketiga  UUD  1945  melahirkan  lembaga  yang  bergerak  pada  praktik kekuasaan kehakiman di luar MA, yakni MK. Ps. 24C UUD 1945 memberi kewenangan MK  agar  melakukan  pengujuan  UU  terhadap  UUD,  memutus  perkara  kewenangan  LN yang kewenangannya diberi oleh UUD, memberi putusan terhadap perkara hasil pemilu dan  satu  hal  yang  belum  pernah  di  praktikkan  MK  yaitu  membubarkan  parpol  serta memberi  putusan  terkait  pendapat  DPR  dalam  hal  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Presiden berikut wakilnya atas dugaan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan
20 Ibid, hlm. 6
21 Dairani,  D.,  2021.  Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila  Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), pp.19-34.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
fungsinya. 22 Sejak  MK  lahir  bersamaan  dengan  munculnya  harapan  dari  masyarakat yang  begitu  tinggai  terhadap  MK  khususnya  pada  aspek  judicial  review  UU  terhadap UUD 1945.

## Peluang dilakukannya Amandemen Ke 5 UUD NRI Tahun 1945
Diantara  hasil-hasil  yang  bersifat  positif  dari  perubahan  UUD  1945  pertama hingga  yang  terakhir  adalah  adanya  perubahan  besar  dalam  tatanan  berbangsa  dan bernegara atau sistem ketatanegaraan negara ini. Namun hal negatif juga terus menjadi catatan  dan  tuntutan  dalam  hal  keterlibatan  aspirasi  masyrakat.  Ada  enam  hal  yang menimbulkan ketidakapuasaan berbagai kalangan, kalangan akademisi hingga praktisi sosial, budaya, politik. Tentu menjadi harapan dan cita cita bersama bahwa perubahan UUD 1945 ke depan membawa dampak yang jelas dan nyata terhadap perubahan yang lebih  baik  serta  terciptanya  sebuah  keadilan  bagi  masyarakat  baik  dari  sisi  Ham, ekonomi, hukum dan politik.
Secara subtansi tujuan penting dan pokok atas dilakukannya sebuah perubahan terhadap aturan dasar (Konstitusi) adalah:
1. Disempurnakannya aturan dasar sehingga tatanan hidup berbangsa dan bernegara dapat mencapai cita dan tujuan nasional yaitu tegak dan kokohnya NKRI;
2. Meyempurnakan konsep dasar dalam bidang jaminan dan terselenggaranya sebuah kedaulatan, diakomodirnya aspirasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan dasar-dasar demokrasi;
3. Meyempurnakan kedaulatan supremasi hukum, hak-hak konstitusional masyarakat dan HAM supaya sejalan dengan ketentuan Ps. 1 ayat (3);
4. Mengatur  sebuah  penyelangaraan  negara  demokratis  yaitu  adanya  pembatasan terhadap kekuasaan, adanya kontrol dari lembaga satu ke lembaga yang lain, serta mengatur  pembentukan  suatu  lembaga  negara  yang  dianggap  mampu  menjawab kebutuhan dan berkembangan zaman;
5. Meyempurnakan  regulasi  tentang  tugas,  bentuk  tanggungjawab,  dan  kewajiban negara dalam memenuhi tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD;
6. Mengatur  serta  meyempurnakan  aturan  yang  sudah  ada  dalam  kaitannya  dengan eksistensi negara (wilayah) dan pemilihan umum;
7. Menyesuaikan  aturan  dasar  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  zaman  yang terus maju dan berkembang. 23
Kesimpulan sederhana dari tujuan perubahan Konstitusi adalah adanya jaminan bahwa  proses  perubahan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada sehingga  tidak  Inkonstitusional  namun  konstitusional  mulai  dari  tahap  awal  subtansi hingga final dan disahkan. 24 Namun demikian bila melihat realita yang ada 7 konsep di atas sulit  diwujudkan karena  adanya tarik ulur politik dari para elite. Namun ketujuh hal  di  atas  juga  bukan  sesuatu  yang  tidak  bisa  dicapai  bila  lembaga  berwenang professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 25

## Tantangan dilakukannya Amandemen Ke 5 UUD NRI Tahun 1945
Checks and balance berfungsi mensejajarkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  sejajar  dan  satu  dengan  lainnya  saling  menguatkan dengan  kontrol  yang  telah  diatur  oleh  UU  baik  dari  sisi  pembatasan  kekuasaan, kewenangan  serta  tindakan  dari  ketiga  lembaga  di  atas  bila  konsep  kontroling dimaksimalkan  maka  akan  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  berdampak  baik  bagi bangsa serta negara. 26 Prinsip checks and balances dalam negara demokrasi adalah hal wajar,  bahkan  perlu  dan  penting  dengan  tujuan  dapat  menghindarkan  terjadinya praktik  kesewenang-wenangan,  serta  dapat  mencairkan  kekuasaan  agar  tidak tertumpuk  pada  satu  lembaga  saja.  Dengan  konsep  kontrol  satu  sama  lain  inilah penyelenggaraan  negara  dapat  berjalan  baik  dan  terhindar  dari  penyalagunaan wewenang dan kekuasaan.. 27
Sejarah  mencatat,  bahwa  buruknya  dan  tidak  seimbangnya  penyelenggaraan negara  di  era  Orla  dan  Orba  adalah  karena  tidak  ada  fungsi  kontrol  yang  maksimal. Kedua karena kekuasaan yang melekat pada Presiden porsinya sangat besar sehingga tidak  heran  bila  penyalahgunaan  ditemukan  dimana  mana  dalam  praktik  hidup bernegara. Ketika itu Presiden tidak hanya berkuasa atas kamar eksekutif namun juga
23 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Depok : Raja Wali Press, 2018).., hlm. 24
24 Ibid,
25 Ibid,
26 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 61
27 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm.
89
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
punya  kamar  dan  ruang  di  legislatif  dan  yudikatif  sehingga  dikatakan  UUD  1945  era tersebut  bersifat  executive  heavy,  yang  bermakna  memberi  kekuasaan  dalam  porsi besar kepada Presiden. 28
Checks  and  balances  sebelum  amandemen  UUD  merupakan  satu  dari  sekian banyak  kelemahan  UUD  menurut  Mahfud  MD.  Serta  Presiden  dengan  segala  hak prerogatif  bisa  dan  dapat  sewenang-wenang  berbuat  dan  bertindak  Selain  menguasai kamar eksekutif, Presiden separuh kekuasaan legislatif dan dalam prakteknya Presiden juga sebagai ketua dari legislatif. Dalam keadaan kegentingan dan memaksa juga punya hak untuk menerbitkan PERPPU, tanpa dijelaskan kriteria yang jelas dalam hal apa yang dimaksud  “kegentingan  yang  memaksa”.  UUD  1945  kala  itu  belum  mengatur  konsep judicial review, padahal saat itu juga banyak dijumpai produk legislasi dipermasalahkan konsistensinya  terhadap  UUD  karena  banyak  didominasi  kepentingan  politik penguasa/pemerintah. 29
Praktik  bernegara  pasca  perubahan  Konstitusi  menganut  konsep  checks  and balances. Konsep tersebut tegas disampaikan oleh MPR sebagai bagian terpenting dari urgensi  perubahan  UUD  yang  tujuannya  adalah  mengatur  ulang  konsep  dasar penyelenggaraan  negara  dengan  gaya  modern  dan  demokratis  melalui  adanya pembagian  kekuasaan,  sistem  saling  kontrol  serta  saling  mengimbangi  yang  lebih terbuka  dan  kuat. 30 Sistem  checks  and  balances  Mahfud  MD  ,  adalah  membentuk lembaga judicial review, hal ini penting sebab UU itu adalah hasil kompromi politik yang dapat dipastikan tidak steril dan bersih dari kepentingan politik anggota lembaga yang mengeluarkannya  baik  produk  tersebut  syarat  dengan  kepentingan  kelompok,  partai upaya mempertahankan kekuasaan yang bersebrangan dengan demokrasi dan UUD. 31
Ps. 57 UU No. 24/2003 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 serta diubah lagi  menjadi  UU  No.7/2020  yang  mengatur  tentang  MK  bahwa  Keputusan  MK  amar putusannya  menegaskan  bahwa  materi  muatan  pada  ayat,  pasal,  atau  bagian  UU
28 Sunarto,  Prinsip  Checks  And  Balances  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  jurnal  Masalah  - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016. hlm. 160
29 Moh.  Mahfud  MD,  Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia:  Studi  tentang  Interaksi  Politik  dan Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 147
30 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011,) hlm. 64
31 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), hlm. 37
bertentangan  dengan  UUD  1945,  menyatakan  kembali  bahwa  materi  muatan  ayat, pasal, atau bagian UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Mengingat  kekuasaan  membentuk  UU  adalah  DPR  dan  Pemerintah,  maka  MK  hanya sebatas  memutus  bahwa  isi  dari  UU  tersebut  berlawanan  dengan  UUD.  Kewenangan memperbaiki  dan  membuat  rumusan  yang  baru  tetap  ada  pada  lembaga  awal  yaitu legislatif. 32
Agar  dapat  tercipta  dan  terbangun  suatu  Keseimbangan  di  masing-masing lembaga  yudikatif,  legislatif  dan  eksekutif  perlu  juga  diikuti  dengan  mekanisme pengisian atau rekrutmen hakim baik MA /pun MK. Komisi Yudisial melakukan seleksi YM hakim Agung selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk dibahas serta  dimintakan adanya  persetujuan  selanjutnya  bila  ada  persetujuan  diangkat  dengan  SK  Presiden. Sedangkan  YM  hakim  MK  sejumlah  Sembilan  hakim  terdiri  dari  tiga  orang  YM  hakim diusulkan  DPR,  tiga  YM  hakim  diajukan  Presiden,  serta  tiga  YM  hakim  diusulkan  MA. Komposisi ini mencerminkan adanya keseimbangan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di dalam membangun kekuatan MK. 33 Sedangkan guna menciptakan dan membangun adanya keseimbangan politik hukum pada perubahan UUD 1945, penting rasanya adanya lembaga yang bisa memberi keseimbangan atas keinginan politik yang besar  di  MPR  sebagai  lembaga  kekuasaan  atau  politik  dan  peneliti  berpendapat lembaga  yang  dapat  membuat  terciptanya  keseimbangan  politik  adalah  Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN
Wacana  perubahan  terhadap  Konstitusi  atau  UUD  1945  adalah  sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi, sebab Konstitusi Indonesia bukanlah Kitab suci mulia  pada  suatu  agama  yang  tidak  dapat  dilakukan  perubahan.  Sehingga  dalam Konstitusi Indonesia bab perubahan terhadap UUD 1945 jelas di atur dalam Ps. 37 yang menyatakan  dengan  jelas  tentang  perubahan  terhadap  Konstitusi  itu  sendiri  secara subtansi  atau  materi  muatan  dan  yang  tak  dapat  dilakukan  perubahan  adalah Pembukaan UUD 1945. Perkembangan dan kemajuan teknologi serta kompromi politik menjadi  tantangan  tersendiri  terhadap  Konstitusi,  namun  demikian  sekalipun perubahan  itu  adalah  yang  konstituonal  ada  hal-hal  yang  penting  untuk  diperhatikan
32 Sunarto, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..Op..Cit.. hlm. 162
33 Ibid, hlm. 162
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yaitu  orientasi  perubahan  UUD  1945  harus  jelas  dan  dikehendaki  oleh  masyarakat selaku  pemegang  kedaulatan.  Artinya  jika  hanya  faktor  kepentningan  politik  dalam jangka  pendek  tidak  bisa  dijadikan  pijakan  atau  dalil  atas  urgensi  perubahan  sebuah Konstitusi.    Mengapa  demikian  bila  kepentingan  politik  dijadikan  dasar  dari  adanya perubahan Konstitusi maka  kedepan akan muncul  kembali ide-ide dan isu perubahan bila Konstitusi tidak lagi sejalan dengan hasrat politik. Dan yang terakhir perlu adanya mekanisme lembaga baru sebagai penyeimbang dalam mengubah Konstitusi agar tidak hanya  dimonopoli  oleh  MPR  yang  notabenya  lembaga  politik.  MK  menurut  penulis sebagai  lembaga  yang  mampu  menjadi  penyeimbang  dalam  mengawal  pembentukan Konstitusi  dari  awal  hingga  akhir  sehingga  dapat  menitralisir  dan  membersihkan arogansi politik dalam perubahan UUD 1945/ Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
Bagir  Manan,  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara  (Bandung:  CV Mandar Maju, 1995),
Dairani,  D.,  2021.  Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi Pancasila  Sebagai  Sumber  Dari  Segala  Sumber  Hukum  Negara. HUKMY:  Jurnal Hukum, 1(1), pp.19-34.

## Hardjono,  Legitimasi  Perubahan  Konstitsusi  Kajian  Terhadap  Perubahan  UUD  1945
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011,)
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  (Jakarta,  Sinar  Grafika,
2010),
Khairul Umam, Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melaui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi (Yogyakarta: Thafa Media, 2016),
Kus  Eddy  Sartono,  Kajian  Konstitusi  Indonesia  dari  Awal  Kemerdekaan  Sampai  Era Reformasi, jurnal HUMANIKA Vol. 9 No. 1, Maret 2009.
Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012).
Marwan  Mas,  Hukum  Konstitusi  dan  Kelembagaan  Negara,  (Depok  :  Raja  Wali  Press,
2018)..,
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000),
______________,  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  (Jakarta,  Rajawali Press, 2011).
Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2010).
Ni’matul  Huda,  UUD  1945  dan  Gagasan  Amandemen  Ulang  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2008).
____________,  Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perubahan  (Ulang)  UUD  1945  Yang Partisipatif  Melalui  Komisi  Konstitusi,  Jurnal  Yustisia,  Volume  2  Nomor  2  Mei  - Agustus 2013.
Novendri M. Nggilu, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis). (UII press;Yogyakarta, 2014).
Sunarto,  Prinsip  Checks  And  Balances  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016.