Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Melalui Implementasi Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto
Friska * ), Kusdarini ** ), Roni Ekha Putera *** )
Program Studi Administrasi Publik Universitas Andalas, 25175, Indonesia
Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

## Abstract
This study aims to describe and analyze efforts to reduce the risk of landslides by implementing a disaster-resilient village development program in the city of  Sawahlunto.  This  research  is  motivated  by  the  frequent  occurrence  of disasters such as floods, landslides, land fires, residential fires, mine blasts, and tornadoes. Under these conditions, efforts to reduce disaster risk, which is an effort to minimize disasters' impact, need to be done. One of the most critical efforts to reduce disaster risk is to increase community preparedness in  facing  disaster  threats.  This  was  implemented  through  the  Resilient Disaster  Village  program.  The  findings  and  analysis  of  the  data  that  the researchers  presented  according  to  the  Donald  Van  Meter  and  Carl  Van Horn  policy  implementation  models  The  implementation  of  the  Resilient Village Disaster Program Development in Sawahlunto City has been going well. However, it is still not evenly distributed in all implemented villages, and  still,  two  villages  are  determined.  In  the  Resilient  Disaster  Village Program Development implementation, two villages that have implemented the  Resilient  Disaster  Village  Program  Development  according  to  the Resilient Disaster Village Program Development's objectives have begun to be reached. The Lumindai village is in the Primary Resilient Disaster Village category, and until now, there has been no improvement, and the same was true of Silungkang Oso Village. This is due to several indicators, namely the Facilitator with a small number and understanding of the Resilient Disaster Village Program Development implementor is not yet in-depth towards the Development  of  the  Resilient  Disaster  Village  Program,  resources, especially budget resources, are still inadequate implementor of the Resilient Disaster  Village  Development,  and  support  from  the  community  at  each village  government  is  different.  The  Development  of  the  Resilient  Village Program  has  been  carried  out  but  not  yet  optimally  due  to  the  lack  of development in the village determined.

## Keywords: Disaster, Village, Resilient, implementation

## 1. Pendahuluan
Menurut Adila (2018:4)
Pengurangan  risiko  bencana  konsep  dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya  sistematis  untuk  menganalisis  dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana.  Ha  ini  juga  termasuk  melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman  bahaya,  pengurangan  kerentaan penduduk  dan  harta  benda,  pengelolaan lahan  dan  lingkungan  secara  bijak,  dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap peristiwa yang merugikan. Kota Sawahlunto pada masa pemerintah Hindia Belanda dikenal sebagai kota tambang batu  bara  dan  Kota  Sawahlunto juga  dikenal  dengan Kota  Kuali karena jika  dilhat  dari  ketinggian  berbentuk seperti Kuali dan  pemukiman  warganya berada  dilereng  perbukitan. Dengan bentang alam yang dimiliki Kota Sawahlunto  menyebabkan  kota  ini  rawan terhadap bencana.
Menurut Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto tahun 2015, di Kota  Sawahlunto  kejadian  bencana  yang sering  terjadi  yaitu  banjir,  tanah  longsor, kebakaran  lahan,  kebakaran  pemukiman, ledakan  tambang  dan  puting  beliung. Enam  kejadian  bencana  yang  cenderung terjadi  di  Kota  Sawahlunto  disebabkan kontur daerah yang berada di daerah bukit
barisan  dan  pemukiman  penduduknya yang  berada  di  lereng  perbukitan,  dari enam  bencana  yang  terjadi,salah  satu potensi  bencana  yang  paling  banyak  atau rawan  terjadi  di  Kota  Sawahlunto  adalah tanah  longsor  dan  dapat  dilhat  pada  tabel 1.1 jumlah kejadian bencana .
Dari  tabel  1.1  di  empat  kecamatan yang  ada  di  Sawahlunto,  ke  empat kecamatan  tersebut  banyak  mengalami kejadian  tanah  longsor    dengan  jumlah kejadain  sbanyak  130  kejadian  tanah longsor. Selain Tanah Longsor masyarakat juga  waspada  akan  terjadinya  bencana tanah  bergerak  yang  diakibatkan  hujan yang  terus  menerus  mengguyur  Kota Sawahlunto. Pada November 2018 kejadian tanah bergerak di Sawahlunto mengakibatkan  16  rumah  rusak  dan  jalam retak  sepanjang  40  meter  dan  mengingat pemukiman  warga  yang  berada  dilereng perbukitan  maka  warga  harus  waspada akan terjadinya tanah bergerak. Dan untuk itu  dengan  adanya  peristiwa  tersebut masyarakat perlu mengawasi diri dan sadar bahwa  berada  didaerah  rawan  bencana, maka perlu perannya pemerintah memberikan  edukasi  yang  lebih  kepada masyarakat agar masyarakat mandiri dalam menghadapi bencana disekitarnya.
Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2015
Sumber : Rencana Penangulangan Bencana Kota Sawahlunto, 2015
Dalam  kaitannya  terhadap  Desa Tangguh  Bencana  tersebut  maka,  BPBD Provinsi  Sumatera  Barat  dan  BPBD  Kota Sawahlunto telah menetapkan Desa Lumindai  Kecamatan  Barangin  dan  Desa Silungkang  Oso  Kecamatan  Silungkang sebagai salah satu Desa Tangguh  Bencana pada  tahun  2016.  Perka  BNPB  Nomor  01
Tahun 2012
tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana,
menjelaskan bahwa tujuan khusus pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana adalah  untuk  (i)  melindungi  masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan, (ii) meningkatkan  peran  serta  masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan  sumberdaya  dalam  rangka mengurangi risiko bencana, (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan  pemeliharaan  kearifan  lokal  bagi
pengurangan risiko bencana, (iv) meningkatkan  kapasitas  pemerintah  dalam memberikan  dukungan  sumberdaya  dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, (v) meningkatkan  kerjasama  antara  para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko  bencana,  pihak  pemerintah  daerah, sektor  swasta,  perguruan  tingi,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  atau  disingkat  LSM, organisasi  masyarakat  dan  kelompok- kelompok lain yang peduli.
Perka  BNPB  Nomor  1  menjelaskan Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  ialah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri dengan  segera  dari  dampak  bencana  yang merugikan,  jika  terkena  bencana.  Dengan demikian  sebuah  desa/kelurahan  dapat dikatakan tangguh terhadap bencana ketika sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan  untuk  mengenali  ancaman  di
No
Kecamatan
Banjir Cuaca ekstrim Kebakaran Lahan dan Hutan Kebakaran Pemukiman Tanah longsor Ledakan tambang Jumlah 1. Barangin 1 18 36 13 48 - 116 2. Silungkang 4 1 10 8 42 - 65 3. Lembah Segar 2 12 13 12 20 - 59 4 Talawi 2 2 21 10 20 2 55 Jumlah 9 33 80 43 130 2 269
wilayahnya  dan  mampu  mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan  dan  sekaligus  meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung  upaya-upaya  pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.
Hal ini juga dapat dipahami dari apa yang  dinyatakan  Van  Meter  &  Van  Horn dalam  Solichin  (2002:65)  implementasi kebijakan, yaitu
“ those actions by public or private individual (or
group) that are directed at
the achievement of
objectives  set  forth  in prior  policy  decisions “ (tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu  atau  pejabat  – pejabat  atau  kelompok  – kelompok pemerintah atau swasta  yang  diarahkan untuk  tercapainya  tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.
Pada  suatu  saat  tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan  menjadi  pola-pola
operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut  untuk  mencapai  perubahan,  baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan  kebijakan  tertentu. Artinya  proses  implementasi  mengarah pada  proses  kebijakan  setelah  sebuah kebijakan  ditetapkan  hingga  mencapai tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam kebijakan tersebut.
Dengan adanya Perka BNPB nomor 1  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Desa/ Kelurahan Tangguh bencana sangat membantu  upaya  pengurangan  risiko becana  tanah  longsor  yang  ada  di  Kota Sawahlunto,  karena  program  ini  adalab bentuk  wujud  dari  Upaya  Pengurangan Risiko  Bencana  Berbasis  Komunitas  atau Masyarakat  atau  disingkat  UPRBBK namun  dalam  pelaksanaan  Implementasi Program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Kota Sawahlunto  terdapat  beberapa  kendala, dimulai  dari  sumber  daya  yang  kurang mendukung  pelaksanaan  Desa  Tangguh Bencana  dan  kesiapan  implementor  dalam menjalankan program ini.
Untuk itu penelitian ini peneliti kaji tentang    Upaya  Pengurangan  Risiko
Bencana
Tanah Longsor dalam
Implementasi Pengembangan Program
Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto. Kebijakan ini memiliki tujuan mencupttakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan
menghadapi  ancaman  bencana, serta memulihkan  diri  dengan  segera  dari dampak  bencana  yang  merugikan,  jika terkena bencana melalui kegiatan-kegiatan Pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana  di tingkat Desa.
Dalam penelitian Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor  memalui  Implementasi  Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto ini, peneliti  menggunakan  teori  implementasi kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Donald Van Metter bersama Carl Van Horn (1975), atau yang lebih dikenal dengan Van Metter & Van Horn, alasan peneliti menggunakan teori ini diantaranya adalah Program Desa Tangguh  Bencana  merupakan  sebuah kebijakan  dengan  pendekatan Top-Down yang  bertitik  tolak  dari  perspektif  bahwa keputusan  kebijakan  atau  program  yang telah  di  tetapkan  oleh  pembuat  kebijakan atau program. Alasan lainnya adalah karena teori  ini  sesuai  dengan  fenomena  dan masalah  yang  peneliti  kaji,  dimana penelitian  ini  mengkaji  beberapa  variable dari  teori  ini,  diantaranya  melihat  sumber daya  yang  digunakan,  sasaran  dan  tujuan dari  kebijakan  atau  program,  dukungan sosial  politik  dan  budaya,  serta  melihat sikap  implementor  dalam  melaksanakan program Desa Tangguh Bencana
Selain  itu  menurut  Van  Metter  & Van Horn Implementasi kebijakan tidak lah
hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan  juga  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal  juga.  Peneliti  memilih  teori  ini karena  peneliti  merasa  bisa  melihat  dan membedakan  apa  yang  peneliti  butuhkan dan  peneliti  cari  dengan  menggunakan variabel  – variable dan indikator yang ada di dalam teori Van Metter & Van Horn ini.
Ada  enam  variabel  Menurut  Van Metter  &  Van  Horn  (1975:464)  yang mempengaruhi  kinerja  kebijakan  Publik, yaitu:
Gambar 1.1

## Model Implementasi Kebijakan Van
Metter Van Horn

## Sumber: Dikutip dari buku Riant
Nugroho,hal. 628

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknis pemilihan informan dalam  penelitian  ini  adalah  purposive sampling berdasarkan pengetahuan mereka
tentang informasi yang diinginkan. Analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  akan berlangsung  bersamaan  dengan  bagian- bagian  lain  dari  pengembangan  penelitian kualitatif,  yaitu  pengumpulan  data  dan penulisan temuan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
Setiap  kebijakan  publik  harus mempunyai  standar  dan  sasaran  kebijakan yang  jelas  dan  terukur  agar  maksud  serta tujuan  dari  kebijakan  tersebut  dapat tercapai. Begitu juga halnya dengan standar dan  sasaran  dari  kebijakan  Program Pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana. Jika  standar  dan  sasaran  dari  kebijakan Program  Pengembangan  Desa  Tangguh Bencana  tersebut  tidak  jelas  maka  akan menyebabkan  multi  interprentasi  yang dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman antar sesama implementor yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Program Pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana tersebut. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl  E.  Van  Hort  untuk  menilai  standard dan  sasaran  suatu  kebijakan  jelas  dan terukur,  maka  perlu  dikaji  dengan  dua indikator berikut :
a. jelas dan terukur
Standar  dan  sasaran  kebijakan harus  jelas  dan terukur  sehingga  dapat direalisasikan.  Isi  kebijakan  harus
mampu  dimengerti  dan  dipahami  oleh implementor.  Program  Pengembangan Desa Tangguh Bencana sebagai program  nasional  seharusnya  memiliki sasaran yang jelas dalam
pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi
Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di  Kota  Sawahlunto  sudah  memiliki tujuan yang jelas yang dijelaskan dalam Perkan  BNPB  Nomor  1  Tahun  2o12 yaitu  untuk  mewujudkan  desa  yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman  di  wilayahnya  dan  mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk  mengurangi  kerentanan  dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
Pihak- pihak yang terlibat dalam Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana seperti Badan Kesbangpol dan PBD  Kota  Sawahlunto,  Kecaamatan Silungkang  dan  Kecamatan  Barangin serta  Desa  Silungkang  Oso  dan  Desa Lumindai  sudah  memahami  tujuan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana.  Selain  itu,  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  mengukur  keberhasilan dari  Program  Pengembangan  Desa Tangguh Bencana menggunakan katergori  yang  ada  dalam  Pedoman
Desa  Tangguh  Bencana.  Dimana terdapat kategori Desa Tangguh Bencana  yaitu  pratama,  madya  dan utama.  Dan  untuk  saat  ini  Desa Lumindai  dan  Silungkang  Oso  masih dalam kategori pratama
b. Keadilan
Indikator  keadilan  menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu dimana suatu kebijakan mencakup  berbagai  keinginan  dan aspirasi  serta  memberlakukan  aturan yang  sama  bagi  seluruh  pihak  yang terlibat.  indikator  keadilan  yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn  ini, seluruh pihak terlibat telah menggunakan aturan dan pedoman yang sama dalam pelaksanaan  Program  Pengembangan Desa Tagguh Bencana  yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 serta  Petunjuk  Teknis  Desa  Tangguh Bencana. Dua desa di Kota
Sawahlunto  yang  telah  diberikan sosialisasi diharapkan dapat mengimplementasikan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana  di  desa  masing-masing. Namun pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh
Bencana  di  masing-masing  desa masih  tetap  berjalan  meskipun  ada desa yang tidak dapat pendampingan.
Hal  ini  karena  desa  sudah  memiliki pedoman  dan  diberikan  sosialisasi mengenai  Program  Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

## 2. Sumber Daya
Implementasi  sebuah  kebijakan perlu  dukungan  sumber  daya  agar  dapat berjalan  dengan  baik.  Keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung dari kemampuan memanfaatkan daya yang tersedia.  Dalam  implementasi  kebijakan dibutuhkan sumber daya sebagai berikut:

## a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn merupakan  sumber  daya  penting dalam menentukan keberhasilan proses  implementasi.  Sumber  daya manusia dapat berupa kompetensi dan kemampuan yang dimiliki implementor  serta  jumlah  staff  untuk implementasi kebijakan.
Dalam Pengimplementasian Program Pengembanga Desa Tangguh Bencana Berbagai bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor  Desa  tangguh  bencana kota  sawahlunto  secara  kuantitas sudah  memadai  sehingga  seluruh kegiatan pelaksanaan Program
Pengembangan
Desa Tangguh
Bencana  Kota  Sawahlunto  dapat
berjalan  dengan  baik  tanpa  ada kendala  kekurangan  sumber  daya manusia. Secara kualitas dan
kemampuan,  anggota  pelaksanaan Program Pengembangan Desa
Tangguh  Bencana  terdiri  dari  orang- orang yang berpengalaman dan kompeten  dalam  bidang  bencana namun anggota fasilitator pelaksanaan
Program
Pengembangan Desa
Tangguh  Bencana  perlu  memahami lebih dalam lagi mengenai
pelaksanaan  Program  Pengembangan
Desa Tangguh Bencana agar
pelaksanaan  Program  Pengembangan
Desa  Tangguh  Bencana  berjalan dengan lebih baik.
Sementara desa sebagai penyelenggara Program Pengembangan Desa Tangguh
Bencana  yang  berhubungan  langsung dengan  masyarakat  dapat  dikatakan sudah  memiliki  jumlah  sumber  daya manusia  yang  memadai.  Setiap  desa memiliki  Forum  Pengurangan  Risiko Bencana  atau  FPRB  sehingga  pihak desa  dan  masyarakat  di  desa  bisa mendapatkan  materi  desa  tangguh bencana  secara  optimal  dikarenakan tidak semua masyarakat bisa mengikut kegiatan. Selain itu  desa juga bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu  penyelenggaraan  kegiatan
Pengembangan Desa Tangguh Bencana.
b. Sumber daya non manusia
Sumber  Daya  Non  Manusia merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Donald van Meter dan Carl Van Horn, ketika sumber daya manusia  baik  telah  tersedia  namun sumber  daya  non  manusia  tidak memadai  maka  akan  sulit  untuk merealisasikan kebijakan. Sumber daya  non  manusia  ini  terdiri  dari finansial,  sarana  prasarana,  serta sumber daya waktu.
Dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana, implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana Sawahlunto
diberikan  dana  bantuan  dari  BPBD Provinsi, untuk tahap yang dinamakan tahap  penumbuhan,  dan  utnuk  tahun selanjutnya  diserahkan  ke  pemerintah kota dan tahun ketiga desa menggunakan dana desa untuk pelaksanaan  Program  Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Dalam implementasi Program Pengembangan Desa  Tangguh  Bencana,  fasilitator Program Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana masih mengalami kekurangan anggaran pada
tahun kedua karena sudah di serah kan ke pemerintah kota sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan fasilitator  Program  Pengembangan Desa  Tangguh Bencana Kota Sawahlunto seperti pelaksanaan pendampingan.  Karena  keterbatasan anggaran, fasilitator Program Program Pengembangan Desa Tangguh
Bencana  belum  bisa  memberikan pendampingan langsung kepada seluruh  desa  di  Kota  Sawahlunto. Fasilitator  hanya  bisa  memberikan pendampingan  kepada  2  desa  yang ditetapkan  sebagai  desa  tangguh bencana  oleh  Badan  Kesbangpol  dan PBD  Kota  Sawahlunto.  Sementara untuk sarana-prasarana fisik, fasilitator
Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana menggunakan berbagai  sarana  dan  prasarana  yang telah  dimiliki    oleh  Badan  Kesbanpol dan PBD Kota Sawahlunto. Pemerintah  desa  juga  menggunakan berbagai  sarana  dan  prasarana  yang sudah  dimiliki  oleh  desa  untuk menyelenggarakan Program Pengembangan Desa Tangguh
Bencana  seperti  ruang  pertemuan, mesin sinso, gerobak, sepatu boot dan perkakas  yang  berguna  ketika  terjadi bencana.
Sumber  daya  berikutnya  yaitu
sumber  daya  waktu.  Sumber  daya waktu  merupakan  waktu  yang  dimiliki dan  digunakan  dalam  implementasi Program Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di  Kota  Sawahlunto  masih  mengalami keterbatasan.  Hal  ini  disebabkan  oleh banyaknya  kegiatan  lain  yang  dimiliki Badan  Kesbangpol  dna  PBD  Kota Sawahlunto  serta  banyaknya  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah desa.  Selain  itu,  kesibukan  masyarakat dan  berbagai  kegiatan  di  desa  juga menyebabkan waktu untuk melaksanakan Program Pengembangan Desa  Tangguh  Bencana    ini  terbatas. Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana  tetap  berjalan  dengan  baik namun  masih  belum  optimal  karena adanya  keterbatasan  waktu  untuk melaksanakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam variabel karakteristik agen pelaksana  ini  terdapat  beberapa  hal penting  yaitu  struktur  birokrasi,  norma- norma,  dan  pola  hubungan  dalam organisasi  pelaksana  kebijakan  dengan uraian sebagai berikut

## a. Struktur Birokrasi
Implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  struktur  birokrasi dari pihak yang mengimplementasikan kebijakan. Struktur  organisasi  yang  terlalu panjang
akan melemahkan pengawasan dan menyebabkan aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel. Salah satu hal penting dalam struktur birokrasi  yaitu  ketersediaan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagai acuan bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan.
Implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana  memiliki  struktur  organisasi yang  kompleks  sehingga  kurang mendukung  pelaksanaan  Program Pengembangan Desa
Tangguh
Bencana  terlaksana  dengan  baik.  Hal ini disebabkan karena program ini dari pada  tahap  awal  atau  penumbuhan  di kembangkan  oleh  provinsi  dan  dan tahun  kedua  baru  diserahkan  ke kabupaten/kota yang didaerah tersebut ada desa atau nagari tangguh bencana sehingga pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana  tingkat  dilaksanakan  di tingkat Kota melalui  BPBD Provinsi. Karena  itu  pelaksanaan  Program Pengembangan
Desa Tangguh
Bencana  dapat  dilaksanakan  dengan baik  tanpa  struktur  birokrasi  yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu, dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana, implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tidak memiliki SOP khusus,
Fasilitator  mengikuti  aturan-  aturan yang telah diberikan BNPB.
Masyarakat  hanya  dapat  mengakses Program Pengembangan
Desa Tangguh  Bencana  dan  membaca untuk  mengetahui  apa  itu  desa tangguh  bencana  dan  apa  kegiatan untuk  mengwujudkan  desa  tangguh bencana. Implementasi Program Pengembangan
Desa Tangguh
Bencana  di  Kota  Sawahlunto  sudah didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit.
b. Norma-Norma
Norma-norma  yang  dimaksud dalam model implementasi  kebijakan Van  Meter  dan  Van  Horn  meliputi nilai-nilai  yang  dibangun  dalam organisasi  serta  aturan-aturan  yang telah disepakati bersama dalam organisasi.
Norma- norma yang
diterapkan  dan  berkembang  dalam Fasilitator  Pengembangan  Program
Desa Tangguh Bencana Kota
Sawahlunto akan mempengaruhi disiplin  dan  kepatuhan  dari  anggota Fasilitator  Pengembangan  Program
Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, Fasilitator Pengembangan Program Desa
Tangguh Bencana memiliki komitmen untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi sebagai anggota Fasilitator. Dokumen- dokumen  kebijakan  seperti  petunjuk teknis,  SK  Kepala  Badan,  dan  surat tugas  merupakan  instrumen  yang membentuk  norma  dan  kebiasaan dalam Fasilitator
Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana.  Hal ini  menyebabkan  anggota  Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki komitmen dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan  Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana. Sementara dalam melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh  Bencana  di  desa  tangguh
bencana.
c. Pola-Pola Hubungan dalam
Organisasi
Pola-pola  hubungan  dalam
organisasi melihat bagaimana organisasi yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan. Pola hubungan  dapat  dilihat  dari  proses komunikasi dan informasi yang terjadi dalam  agen  pelaksana  kebijakan. Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan melihat  bagaimana  pola  hubungan dalam Fasilitator Pengembangan
Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto. Dalam pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, pola-pola
hubungan  yang  terjadi  di  dalam birokrasi  dilakukan  dalam  bentuk rapat-rapat internal Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh  Bencana  Kota  Sawahlunto serta  kegiatan  FGD  dengan  instansi lain untuk pengembangan Pengembangan Program Desa
Tangguh  Bencana.  Sementara  pola hubungan  di  desa  dilakukan  dalam bentuk hubungan vertikal dan horizontal  sebagaimana  yang  telah dijabarkan  sebelumnya.  Pola-pola hubungan  dalam  birokrasi  pelaksana
Pengembangan
Program Desa
Tangguh  Bencana  Kota  Sawahlunto sejauh  ini  berjalan  dengan  baik  dan mendukung pelaksanaan Pengembangan Program Desa
Tangguh Bencana.
4. Sikap atau Kecenderungan
(disposisi) Pelaksana
Disposisi  implementor  meliputi tiga hal penting yaitu:
a. Respons  Implementor  Terhadap

## Kebijakan
Respons  yang  diberikan  oleh
implementor terhadap suatu
kebijakan akan mempengaruhi kemauan  dari  implementor  dalam melaksanakan  kebijakan.  Respon implementor dapat dilihat dari kesungguhan  implementor  untuk melaksanakan kebijakanDalam
pelaksanaan Pengembangan Program
Desa  Tangguh  Bencana  di  Kota Sawahlunto, respon baik dari Fasilitator  Pengembangan  Program Desa Tangguh Bencana Kota
Sawahlunto akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto  mendukung  pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh  Bencana  karena  Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki pandangan bahwa  peran  masyarakat  penting
dalam penyelenggaraan
penanggulangan  bencana.  Untuk  desa tangguh  bencana  di  Kota  Sawahlunto mendukung dan memiliki respon baik terhadap  Program  Desa  Tangguh
Bencana seperti melakukan pengembangan
Pengembangan
Program  Desa  Tangguh  Bencana  di desa.  Namun  dalam  pelaksanaannya, tiap-tiap desa memiliki intensitas yang berbeda  tergantung  disposisi  atau keinginan serta kemampuan desa untuk melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana
b. Kognisi
Kognisi atau pemahaman implementor  terhadap  kebijakan  akan mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan.
Jika implementor tidak memiliki pemahaman  yang  cukup  mengenai kebijakan,  maka  kebijakan  akan  sulit untuk dilaksanakan. Pemahaman dalam penelitian ini yaitu sejauh mana implementor memahami Program Pengembangan
Desa Tangguh Bencana. Fasilitator Pengembangan
Program  Desa  Tangguh  Bencana  dan implementor  memiliki  pemahaman mengenai tujuan Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana. Namun,  Fasilitator  Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana  dan
implementor belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai  Pengembangan  Program Desa  Tangguh  Bencana.  Hal  ini terlihat dari strategi dan program yang dilaksanakan  dalam  Pengembangan Desa  Tangguh  Bencana  masih  belum optimal. Sejauh ini, pihak-pihak yang terlibat memahami tujuan Pengembangan Program Desa
Tangguh  Bencana  namun  belum semua  memiliki  pemahaman  yang mendalam mengenai
konsep pelaksanaan  Pengembangan  Program Desa Tangguh Bencana.

## 5. Intensitas Disposisi Implementor
Menurut Van Meter dan Van Horn, intensitasi  disposisi  implementor  yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor mengenai kebijakan.
Berdasarkan  berbagai  penjabaran  di  atas, Fasilitator  Pengembangan  Program  Desa Tangguh  Bencana  memiliki  keyakinan bahwa  Pengembangan  Program  Desa Tangguh  Bencana  ini  bisa  membantu meminimalisir dampak-dampak dari bencana  terhadap  masyarakat  dengan adanya sinergi pemerintah dan masyarakat memiliki preferensi bahwa banyak manfaat yang  dirasakan  baik  masyarakat  dengan adanya  Pengembangan  Program  Desa Tangguh Bencana. Keyakinan dari
implementor  ini  akan  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

## 6. Komunikasi  Antar  Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi dan koordinasi merupakan  mekanisme  sekaligus  syarat utama  dalam  menentukan  keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh dukungan  antar  instansi  yang  terlibat. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara  pihak-pihak  yang    terlibat  dalam suatu proses implementasi maka asumsinya maka  kesalahan-kesalahan    akan  sangat kecil terjadi.
Pelaksanaan Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana  sudah berjalan  namun  masih  belum  optimal. Seperti  komunikasi  antara  Fasilitator Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana  dengan  desa  sudah  berjalan namun  belum  secara  intens.  Komunikasi antara  desa  dengan  masyarakat  sudah berjalan dengan baik dan didukung dengan perkembangan teknologi serta inovasi yaitu grup  facebook.  Sementara  komunikasi dengan  pihak  ketiga  dilakukan  sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana.

## 7. Lingkungan  Sosial,  Ekonomi, dan Politik
Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan politik  yang  dimaksud  dalam  model implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan Van  Horn  adalah  sejauh  mana  lingkungan eksternal  turut  mendorong  keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan Lingkungan  yang  dimaksud  termasuk lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Berikut uraian lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana
a. Lingkungan Sosial
Lingkungan sosial dalam implementasi  kebijakan  Van  Meter dan  Van  Horn  meliputi  sifat  opini publik  yang  ada  di  lingkungan kebijakan dan karakteristik partisipan di  wilayah  pelaksanaan  kebijakan. Lingkungan  sosial  meliputi  manusia dan kehidupan sosial yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan.  Lingkungan  sosial  yang
dimaksud dalam Pengembangan
Program  Desa  Tangguh  Bencana adalah  masyarakat  yang  berada  di Desa  Tangguh  Bencana.  Respon  dan opini  dari  masyarakat  yang  berada  di Desa  Tangguh  Bencanat  erhadap
Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana akan
mempengaruhi pelaksanaan program.
Secara  umum,  dukungan  sosial dari masyarakat terhadap Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana  sudah  berjalan  cukup  baik meskipun masih ada beberapa masyarakat  yang  masih  belum  paham dan kurang peduli terhadap pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana.  Selain  itu,  masih  terdapat kendala kesibukan dan aktivitas keseharian masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk terlibat. Dukungan  masyarakat  secara  umum juga  sudah  baik  namun  dengan  kadar yang berbeda di masing-masing Desa.

## b. Lingkungan Ekonomi
Lingkungan  ekonomi  dalam implementasi  kebijakan  Van  Meter dan  Van  Horn  meliputi  ketersediaan sumberdaya  ekonomi  di  lingkungan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  melihat pengaruh  kondisi  ekonomi  dalam implementasi
Pengembangan
Program  Desa  Tangguh  Bencana  .
Lingkungan ekonomi yang dimaksudkan  disini  yaitu  kondisi ekonomi Kota Sawahlunto dan masyarakat  yang  berada  di  Desa Tangguh Bencana sebagai sasaran dari Pengembangan Program
Desa
Tangguh Bencana.
8. Kinerja Implementasi Pengembangan  Program  Desa
Tangguh  Bencana  di  Kota
Sawahlunto
Menurut  Donald  Van  Meter  dan Carl  Van  Horn,  proses  implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja implementasi kebijakan publik  yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai  variabel.  Dilihat  dari  pencapaian implementasi  kebijakan  terhadap  sasaran kebijakan, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan kebijakan maka kebijakan  dianggap  semakin  memiliki kinerja  yang  baik.  Dalam  penelitian mengenai  Implementasi  Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Kota Sawahlunto  ini,  dapat  dilihat  kinerja kebijakan yang baik tercipta apabila tujuan utama  dari  Pengembangan  Program  Desa Tangguh  Bencana  ini  dapat  tercapai. Tujuan  utama  Pengembangan  Program
Desa
Tangguh Bencana adalah meningkatkan kemampuan warga masyarakat  desa  agar  warga  menambah pengetahuan  dan  keterampilan  teknis tertentu,  dapat  hidp  aman  dan  nyaman berdampingan dengan dinamika alam yang ada  di  lingkungannya,  serta  peduli  dan berpikir  strategis  untuk  dapat  melakukan
kegiatan penghidupan yang berkelanjutan Kinerja  Pengembangan  Program Desa  Tangguh  Bencana  Tingkat  di  Kota Sawahlunto  dapat  diukur  menggunakan model  implementasi  kebijakan  Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi pelaksanaan Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana. Dalam
Implementasi Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana  di  Kota  Sawahlunto  sesuai dengan  yang  telah  peneliti  deskripsikan menggunakan model implementasi kebijakan  Donald  Van  Meter  dan  Carl Van  Horn  dalam  bab  ini, peneliti mengindikasikan Implementasi Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana  di  Kota  Sawahlunto  sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal.

## 5. Simpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  dan analisis  data  yang  peneliti  paparkan menurut  model  implementasi  kebijakan Donald  Van  Meter  dan  Carl  Van  Horn implementasi  Pengembangan  Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto  sudah  berjalan  dengan  baik, namun masih belum merata di semua desa dilaksanakan  dan  masih  dua  desa  yang
ditetapkan. Dalam implementasi Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana, dua desa yang sudah melaksanakan  Pengembangan  Program Desa  Tangguh  Bencana  sesuai  tujuan Pengembangan  Program  Desa  Tangguh Bencana  dan  tujuan  sudah  mulai  tercapai dan desa Lumindai berada di kategori Desa Tangguh Bencana Pratama dan sampai saat sekarang  ini  belum  ada  peningkatan  dan hal  sama  juga  di  alami    Desa  Silungkang Oso.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa indikator  yaitu  Fasilitator  dengan  jumlah yang sedikit dan pemahaman dari implementor Pengembangan Program
Desa  Tangguh  Bencana  masih  belum mendalam terhadap Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana,
sumberdaya khususnya sumberdaya
anggaran  yang  masih  belum  memadai implementor Pengembangan Desa Tangguh  Bencana,  serta  dukungan  dari masyarakat  di  masing-masing  pemerintah desa  yang  berbeda-beda.  Pengembangan Program  Desa  Tangguh  Bencana  telah dilaksanakan namun belum secara optimal karena tidak adanya perkembangan di desa yang ditetapkan.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar
Kebijakan
Publik , Bandung.
Alfabeta.
Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal Yogyakarta. Gava Media.
Creswell, John W. 2013. Research Design Edisi 3 . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvona S. 2018. The  SAGE  Handbook  of QualitativeResearch  Fifth  Edition. CA:  Sage  Publications.Thousand Oaks.
Indiahono,  Dwiyanto. Kebijakan  Publik Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys . Yogyakarta. Gava Media.
Keban, Yermias, T. 2008. Enam Dimensi
Strategis Administrasi
Publik konsep,  teori  dan  isu .  Yogyakarta.
Gava Media
Kodoatie  RJ,  Sjarief  R.  ,  2010. Tata Ruang  Air,  Pengelolaan  Bencana,
Pengelolaan
Infrastruktur,
Penataan    Ruang  Wilayah  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup . Yogyakarta. ANDI.
Miles,  Matthew  B.  and  Huberman,  A. Michael.  1994. Qualitative  Data AnalysisSecond  Edition .  United
States of America: Sage Publications. Namawi,  Ismail .  Public  Policy  Analisis,
Strategi Advokasi Teori dan Praktek . PMN, Surabaya, 2009.
Nugroho,  Riant.  2017. Public  Policy .
Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.
Nurjanah,  R.  Sugiharto  ,Dede  Kuswanda Siswanto  BP,  Adikoesoemo.  2012.
Manajemen  Bencana. Alfabeta. Bandung.
Putera,  Roni  Ekha.  2018. Mitigasi
Pengurangan Risiko Bencana Gempa  Bumi .  Depok.  PT  Raja Grafindo Persada.
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan
Aplikasi ,Yogyakarta. Pustaka
Pelajar.
Sugiyono . 2016. Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Bandung. ALFABETA.
Suparno.  2017. Implementasi  Kebijakan Publik  Dalam  Praktek .  Sidoarjo:
Dwiputra Pustaka Jaya.
Taufiqurrokhman. 2014. Kebijakan
Publik .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Moestopo Beragama Pers.
Wahab,  Solichin  abdul.  2012. Analisis
Kebijakan . Jakarta. Bumi Aksara.
Wibawa, Samodra dkk. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta. PT Raja
Grafindo Persada.
Widodo,  Joko.  2006. Analisis  Kebijakan
Publik . Sidoarjo. Bayumedia.
Winarno,  Budi.  2012 .  Kebijakan  Publik,
Teori & Proses. Yogyakarta. Media Pressindo.
Bevaola Kusumasari, Quamrul Alam and Kamal  Siddiqui,  2010,  Resource Capability For Local Government in  Managing  Disaster,  Disaster Prevention and Management, Vol. 19  No.4,  Australia,  Departement of Management, Faculty of Business and Economics, Monash
University. Munir, Miftakhul. 2017 . Jurnal “Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh
Rahma,  Adila,    Implementasi  Program
Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) Melalui Pendidikan Formal.
Universitas Islam Nusantara