INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 946-956 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang
Tri putri Sari 1 ✉ , Auliya Nur Fitriyani 2 , Fazl Mawla Febrian 3 , Hanifah Alma 4 , Salwa Muthma’inah Fauziah 5 ,  Diani Sadia Wati 6
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611015@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, mencerminkan kompleksitas antara kepentingan masyarakat  adat,  pemerintah,  dan  perusahaan  swasta.  Dengan  menganalisis  akar  permasalahan dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan kebijakan tanah. Konflik ini bukan hanya lokal tetapi  mencerminkan  dinamika  global  dalam  tata  kelola  sumber  daya.  Penanganan  konflik memerlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Melalui studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat, artikel ini bertujuan memahami, menganalisis, dan mencari solusi untuk konflik tersebut. Fokus juga diberikan pada kondisi masyarakat adat,  dan juga menyoroti urgensi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sebagai elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang. Kata kunci: Hukum adat, sengketa, pulau rempang.

## Abstract
The land dispute conflict in Rempang Island, Batam, reflects the complexity between the interests of indigenous people,  government, and private companies. By analyzing the root of the problem by considering the historical background and land policy. This conflict is not only local but reflects global dynamics  in  resource  governance.  Addressing  the  conflict  requires  an  inclusive  and  sustainable approach, taking into account human rights, sustainability and social justice. Through case studies, policy  analysis,  and  customary  law  approaches,  this  article  aims  to  understand,  analyze,  and  find solutions  to  these  conflicts.  Focus  is  also  given  to  the  condition  of  indigenous  peoples,  and  also highlights  the  urgency  of  legal  recognition  of  indigenous  peoples  as  an  important  element  in sustainable development in Pulau Rempang.
Keyword: Customary law, disputes, Rempang Island.

## PENDAHULUAN
Dalam era saat ini, isu konflik sengketa tanah telah menjadi salah satu tantangan utama yang  dihadapi oleh  berbagai  komunitas di  seluruh dunia. Satu contoh  konkret  terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana konflik tanah melibatkan masyarakat adat, pemerintah,  dan  perusahaan  swasta,  seperti  PT.  Makmur  Elok  Graha.  Konflik  ini  muncul sebagai  dampak  dari  rencana  pembangunan  kawasan  industri  yang,  sayangnya, menciptakan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Di Pulau Rempang, konflik tanah  mencerminkan  kompleksitas  dinamika  antara  kepentingan  masyarakat  adat  yang berusaha  mempertahankan  hak  tradisional  mereka,  pemerintah  yang  memiliki  agenda pembangunan  ekonomi,  dan  perusahaan  swasta  yang  tertarik  pada  investasi  dan pengembangan industri. Untuk memahami akar permasalahan ini, latar belakang sejarah dan  kebijakan  tanah  memainkan  peran  kunci.  Dalam  menghadapi  perubahan  zaman, pemahaman  terhadap  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  menjadi  semakin  krusial dalam menganalisis konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang.
Konflik  di  Pulau  Rempang  tidak  hanya  bersifat  lokal,  melainkan  mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam tata kelola sumber daya dan konflik antarkepentingan di berbagai  tempat.  Terbatasnya  sumber  daya  alam,  peningkatan  populasi,  dan  dorongan untuk pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama konflik tanah. Oleh karena itu,  penanganan  konflik  di  Pulau  Rempang  memerlukan  pendekatan  tidak  hanya  tingkat lokal tetapi juga strategi yang mempertimbangkan konteks global dan nasional (Habiba, M. Sa’idah  2023) .  Sangat  penting  untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan  dalam penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang guna menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan  berkelanjutan  dan  inklusif.  Proses  penyelesaian  konflik  harus  melibatkan partisipasi  aktif  dari  semua  pihak  terkait,  termasuk  masyarakat  adat,  pemerintah,  dan perusahaan  swasta.  Penerapan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia,  keberlanjutan,  dan keadilan sosial dapat menjadi dasar yang kokoh untuk memandu upaya penyelesaian konflik ini.
Rumusan Masalah
1. Ketidakpastian hukum atas tanah di Pulau Rempang.
2. Perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah.
3. Kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat.
Tujuan
1. Memahami konflik sengketa tanah di Pulau Rempang.
2. Menganalisis perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah.
3. Mencari solusi yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dalam kebijakan

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Pendekatan studi kasus digunakan  untuk  menggali  secara  mendalam  konflik  tanah  di  Pulau  Rempang,  Batam, dengan fokus pada peran masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta seperti PT. Makmur  Elok  Graha.  Analisis  kebijakan  diterapkan  untuk  menyelidiki  dampak  rencana pembangunan kawasan industri terhadap ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Sementara itu, pendekatan hukum adat menjadi landasan untuk memahami kompleksitas dinamika  antara  masyarakat  adat,  pemerintah,  dan  perusahaan  swasta  dalam  konteks kebijakan tanah. Kombinasi metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan menyeluruh terhadap akar permasalahan dan menuntun pada solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik tanah di Pulau Rempang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Masyarakat Adat di Pulau Rempang
Pulau Rempang, sebuah perbukitan yang dihiasi dengan kekayaan warisan budaya, menjadi rumah bagi sekitar 7.500 hingga 10.000 jiwa yang tersebar di 16 kampung adat yang tersebar di seluruh pulau.Kehidupan masyarakat adat Pulau Rempang yang merefleksikan kekayaan  budaya  Indonesia,  dengan  melibatkan  berbagai  kelompok  etnis  seperti  Suku Melayu  dan  Suku  Laut,  serta  beberapa  kelompok  lain  yang  ikut  berkontribusi  dalam membentuk mozaik budaya yang unik di pulau ini.
Setiap  kampung  adat  di  Pulau  Rempang  adalah  saksi  bisu  dari  sejarah  panjang masyarakatnya. Setiap kampung memiliki identitasnya sendiri dalam hal tradisi, adat istiadat, dan  kehidupan  sehari-hari.  Di  tengah  gemerlap  modernitas,  masyarakat  adat  Pulau Rempang  mempertahankan  dengan  teguh  nilai-nilai  warisan  nenek  moyang  mereka. Tradisi-tradisi lama masih dijaga dengan penuh rasa hormat, menjadi pengikat yang kuat untuk  menjaga  keberlanjutan  identitas  budaya  yang  diwariskan  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya (Ayuningmas, Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023).
Meskipun  jumlah  penduduk  masyarakat  adat  di  Pulau  Rempang  cukup  signifikan, tantangan-tantangan  terkait  pembangunan  dan  perubahan  iklim  ikut  membentuk kehidupan  sehari-hari  mereka.  Di  hadapan  dinamika  zaman,  masyarakat  adat  Pulau Rempang  berusaha  menemukan  keseimbangan  antara  melestarikan  tradisi  mereka  dan menghadapi perubahan yang tidak bisa dihindari. Hal ini menuntut mereka memiliki tingkat
adaptasi yang tinggi agar tetap relevan di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Pentingnya  menjaga  keberagaman  budaya  di  Pulau  Rempang  tidak  hanya  dipandang sebagai pelestarian lokal, tetapi juga sebagai bagian integral dari kekayaan budaya nasional. Upaya  lokal  dan  dukungan  dari  pemerintah  menjadi  kunci  utama  dalam  menjaga keberlanjutan  gaya  hidup  dan  nilai-nilai  masyarakat  adat,  sekaligus  memastikan  Pulau Rempang tetap menjadi cerminan harmoni antara tradisi dan kemajuan. Dengan demikian, keberlanjutan  masyarakat  adat  di  Pulau  Rempang  bukan  sekadar  tanggung  jawab  lokal, melainkan juga perhatian bersama untuk merawat kekayaan budaya Indonesia.

## 2. Sejarah Hukum Adat di Pulau Rempang
Sejarah Hukum Adat di Pulau Rempang menggambarkan perjalanan panjang sistem hukum tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di pulau ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Pulau Rempang pun  memiliki  warisan  hukum  adat  yang  sangat  berharga,  yang  membentuk  dan membimbing kehidupan sehari-hari. Jejak sejarah ini dapat ditelusuri hingga zaman pra- kolonial, di mana para leluhur dengan bijak merumuskan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur pola hidup berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Perkembangan  hukum  adat  di  Pulau  Rempang mencerminkan  perubahan  dan  penyesuaian  masyarakat  terhadap  lingkungan  sekitar, kebutuhan  sosial,  dan  dinamika  internal  komunitas.  Lebih  dari  sekadar  alat  pengaturan sosial, sistem hukum ini menjadi tonggak yang memegang peran penting dalam memelihara identitas budaya dan mewujudkan nilai-nilai lokal yang di junjung tinggi. Seiring berlalunya waktu,  hukum  adat  di  Pulau  Rempang  mengalami  transformasi  sejalan  dengan  evolusi struktur  masyarakat  dan  tekanan  dari  berbagai  arah,  termasuk  interaksi  dengan pemerintahan kolonial dan arus modernisasi yang terus berkecamuk (Chaerudin, M. A. Y. C. (2023).
Peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat begitu nyata dan signifikan. Sistem  ini  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  mekanisme  penyelesaian  konflik  internal, melainkan juga sebagai landasan bagi pengambilan keputusan bersama dan pemeliharaan keseimbangan  sosial.  Kekuatan  hukum  adat  di  Pulau  Rempang  dapat  dilihat  dari kemampuannya bertahan dan tetap relevan di tengah berbagai tantangan zaman. Kendati dihadapkan pada arus pengaruh hukum nasional dan global, masyarakat Pulau Rempang tetap setia pada nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam sistem hukum adat. Dengan kata lain,  sejarah  hukum  adat  di  Pulau  Rempang  menjadi  cerminan  ketahanan  budaya  dan identitas  masyarakat  lokal  dalam  menghadapi  gempuran  modernisasi  dan  globalisasi.
Dengan segala perkembangan ini, hukum adat di Pulau Rempang terus berperan sebagai tiang penyangga keberlanjutan budaya dan sebagai pijakan kokoh bagi kehidupan sosial.

## 3. Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang
Implementasi  Hukum  Adat  di  Pulau  Rempang  memperlihatkan  betapa  eratnya hubungan  antara  nilai-nilai  tradisional  dan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  setempat. Hukum  adat,  sebagai  warisan  norma  dan  aturan  dari  nenek  moyang,  memainkan  peran sentral dalam mengatur tata perilaku dan hubungan sosial di pulau ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Rempang menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perkawinan, kepemilikan tanah, dan  penyelesaian  konflik.  Salah  satu  aspek  yang  tak  kalah  penting  dalam  implementasi hukum adat di Pulau Rempang adalah peran lembaga adat. Lembaga adat, yang bisa terdiri dari tokoh-tokoh yang  dihormati  dan  diakui dalam komunitas, memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan, merawat, dan mengembangkan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai pelindung tradisi, mengawasi proses konsultasi untuk menyelesaikan sengketa, dan memberikan panduan terkait pelaksanaan hukum adat dalam berbagai situasi (Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023).
Kepentingan lembaga adat dapat dilihat dari ketangguhan dan fleksibilitas hukum adat Pulau Rempang terhadap perubahan zaman. Meskipun mungkin mengalami modifikasi atau penyesuaian tertentu, hukum adat tetap menjadi fondasi utama yang memberikan identitas dan  stabilitas  sosial  bagi  masyarakat  Pulau  Rempang.  Lembaga  adat,  sebagai  pusat pengambilan keputusan dan pelaksana hukum adat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan  bahwa  nilai-nilai  dan  tradisi  lokal  terus  terjaga  sambil  mampu  beradaptasi dengan  perubahan  yang  diperlukan  untuk  mengakomodasi  dinamika  sosial  yang  terus berkembang. Dengan demikian, implementasi hukum adat di Pulau Rempang tidak sekadar mencakup penerapan norma dan aturan, melainkan juga melibatkan peran aktif lembaga adat dalam menjaga kelangsungan dan relevansi hukum adat di tengah masyarakat yang terus berubah. Kehadiran hukum adat dan lembaga adat menjadi fondasi yang kokoh dalam memelihara harmoni dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Pulau Rempang.

## 4. Konflik Sengketa Tanah
Konflik  sengketa  tanah  sering  menjadi  pangkal  ketegangan  diantara  pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam situasi konkret ini, terdapat pertentangan antara masyarakat adat setempat, pemerintah, dan perusahaan swasta, PT. Makmur Elok Graha. Kondisi  ketidaksepakatan  ini  dapat  meruncing  menjadi  konfrontasi  yang  rumit  dan  sulit
diatasi, terutama karena melibatkan berbagai aspek, seperti hak-hak masyarakat adat dan klaim tanah oleh perusahaan. Salah satu permasalahan yang mempersulit situasi ini adalah ketidakpastian hukum yang melingkupi status tanah tersebut. Tanah yang dianggap sebagai warisan leluhur oleh masyarakat adat seringkali memiliki status hukum yang kabur. Hal ini menciptakan  keraguan  dan  kekhawatiran  seputar  kepemilikan  dan  penggunaan  tanah tersebut. Ketidakpastian hukum ini sering menjadi pemicu konflik, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan klaimnya dengan mengacu pada interpretasi hukum yang berbeda.
Pemerintah,  yang  memiliki  peran  dalam  mengatur  dan  mengawasi  pemanfaatan sumber daya alam, sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat dan industri. Sementara itu, perusahaan swasta seperti PT.  Makmur  Elok  Graha  mungkin  memiliki  klaim  legal  yang  dianggap  sah,  namun  perlu mempertimbangkan  dampak  sosial  dan  lingkungan  dari  kegiatan  mereka  (Triani,  E., Nasution,  N.  F.,  &  Magello,  A.  N.  (2023).  Untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  dan berkelanjutan,  diperlukan  dialog  intensif  dan  partisipasi  semua  pihak  yang  terlibat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terlibat dalam kepemilikan dan  penggunaan  tanah  perlu  ditingkatkan.  Dengan  demikian,  dapat  dibangun  kerangka kerja  yang  memadai  untuk  menangani  konflik  semacam  ini  di  masa  depan,  melibatkan semua pihak terkait dengan cara yang berkelanjutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

## 5. Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Perlindungan  hak  masyarakat  adat  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memastikan kelangsungan budaya dan identitas suatu komunitas. Sebagai bagian integral dari keanekaragaman budaya Indonesia, Pulau Rempang memiliki nilai-nilai tradisional dan hukum adat yang harus diakui dan dihormati. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kekhasan hukum adat di Pulau Rempang dihormati dan dilestarikan. Pertama-tama, upaya nyata perlu dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan sistem hukum adat yang berlaku di Pulau Rempang. Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  dialog  antara  pemerintah  dan  perwakilan  masyarakat  adat untuk mencapai kesepahaman tentang cara terlibat dan menghormati kekhasan budaya dan hukum adat dalam konteks hukum nasional (Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah menjadi elemen krusial. Tindakan konkret diperlukan untuk mengakui dan melindungi klaim tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat di Pulau Rempang. Ini bisa mencakup penyusunan regulasi khusus yang
memastikan  pemberdayaan  masyarakat  adat  dalam  proses  kepemilikan  tanah,  serta pengakuan resmi terhadap batas wilayah yang diakui oleh komunitas tersebut.
Selanjutnya,  program  pendidikan  dan  advokasi  harus  diimplementasikan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, termasuk aparat hukum, tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Penguatan kapasitas masyarakat adat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  keberlanjutan  lingkungan  juga  menjadi langkah penting untuk mendukung pemeliharaan tradisi dan kehidupan masyarakat adat.

## 6. Kebijakan Pembangunan
Dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  penting  bagi  kebijakan pembangunan  untuk  mempertimbangkan  keberadaan  masyarakat  adat  sebagai  elemen krusial. Masyarakat adat seringkali memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan sekitar dan berperan  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  ekosistem.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pendekatan yang teliti dan berorientasi ke masa depan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berdampak positif pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelangsungan budaya dan lingkungan masyarakat adat. Dalam merancang kebijakan khusus ini, penting untuk memahami bahwa masyarakat adat memiliki sistem nilai, kearifan lokal, dan tradisi yang  beragam.  Kebijakan  tersebut  harus  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  hak-hak tanah,  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  perlindungan  terhadap  warisan budaya mereka. Selain itu, kebijakan harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk turut serta secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.
Keterlibatan aktif masyarakat adat pada setiap tahap kebijakan pembangunan adalah kunci keberhasilan. Proses dialog yang inklusif  dan  partisipatif  dapat memastikan  bahwa kepentingan  masyarakat  adat  diperhitungkan  dengan  baik.  Dengan  melibatkan  mereka secara  langsung,  kebijakan  pembangunan  dapat  menjadi  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  adat,  sehingga  menciptakan  dampak  positif  yang berkelanjutan. Pentingnya menciptakan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan masyarakat adat bukan hanya sebagai bentuk keadilan sosial, tetapi juga sebagai strategi cerdas  untuk  mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  harmonis.  Dengan memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal, kebijakan semacam  itu  memiliki  potensi  untuk  menciptakan  dampak  positif  yang  lebih  luas, memberdayakan  masyarakat  adat,  dan  merangsang  pembangunan  yang  seimbang  dan inklusif.

## 7. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian konflik terkait kepemilikan tanah antara masyarakat dan BP Batam adalah suatu  aspek  yang  memerlukan  perhatian  serius.  Dalam  konteks  ini,  model  penyelesaian konflik  menjadi  kunci  untuk  mencapai  solusi  yang  berkelanjutan  dan  harmonis.  Seiring berjalannya  waktu,  perubahan  dalam  dinamika  sosial  dan  ekonomi  seringkali  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang terstruktur dan cermat untuk menangani konflik ini. Langkah-langkah  yang  diambil  dalam  proses  penyelesaian  konflik  harus  bijak  dan  adil. Pentingnya  kesadaran  akan  kebutuhan  akan  keadilan  menjadi  dasar  utama  dalam merancang model penyelesaian konflik. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup pembagian yang merata dari sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi kedua  belah pihak. Selain itu,  kebijakan  penyelesaian konflik harus mampu mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.
Dalam  mengimplementasikan  model  penyelesaian  konflik,  partisipasi  aktif  dan konstruktif  dari  seluruh  pihak  terlibat  menjadi  faktor  kritis.  Proses  dialog  terbuka  dan transparan  dapat  membantu  membangun  kepercayaan  dan  memperkuat  komitmen bersama terhadap penyelesaian yang berkelanjutan. Di samping itu, melibatkan mediator yang  independen  dan  objektif  dapat  menjadi  langkah  positif  untuk  memastikan  bahwa proses  penyelesaian  konflik  berlangsung  dengan  adil  dan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku (Rosyadi, K. (2017).  Selanjutnya, perlu diakui bahwa penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan  keputusan  akhir,  tetapi  juga  memberikan  kesempatan  untuk  membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan BP Batam. Dengan pendekatan yang bijak dan adil, dapat diciptakan landasan yang solid untuk kerjasama yang berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, perlu terus dijaga komunikasi terbuka dan saling pengertian antara semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

## 8. Aspek Hukum Adat
Rempang oleh  pemerintah. Masyarakat adat memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan dan melestarikan warisan budaya serta ekologi di wilayah tersebut. Dengan memberikan  pengakuan  secara  hukum,  pemerintah  dapat  menciptakan  dasar  yang  kuat untuk melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak  masyarakat  adat  dihormati  dan  dilindungi.  Lebih  dalam  lagi,  penting  untuk memahami secara seksama keunikan sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat hukum adat dalam implementasi kebijakan pembangunan. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki sistem hukum dan nilai-nilai yang khas, yang seringkali tidak sejalan sepenuhnya dengan
hukum nasional. Oleh karena itu, dalam menerapkan kebijakan pembangunan, diperlukan pendekatan yang inklusif dan peka terhadap keanekaragaman budaya serta sistem hukum adat yang dianut oleh mereka. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan  mempertimbangkan  kearifan  lokal,  sehingga  dampaknya  dapat  memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya. Tak hanya  itu,  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  juga  dapat  membentuk  dasar  bagi kolaborasi  yang  lebih  efektif  antara  pemerintah  dan  masyarakat  adat  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan.  Melibatkan  masyarakat  adat  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dapat  memastikan  bahwa  kepentingan  mereka diperhitungkan dengan baik. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah yang berperan sebagai pemangku kebijakan, tetapi juga masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi berarti dalam pembangunan wilayahnya (Rahmawati, S., Tan, B., Sunarwati,. dkk).
Selain  itu,  pemahaman  mendalam  terkait  aspek  hukum  adat  akan  memungkinkan penyusunan regulasi yang lebih baik, yang dapat menciptakan landasan hukum yang jelas dan  berkelanjutan  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat.  Penyusunan  regulasi  ini haruslah hasil dari dialog dan konsultasi yang intensif antara pemerintah dan perwakilan masyarakat adat, agar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sejati mereka. Dengan demikian,  regulasi  tersebut  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  menjaga keseimbangan  antara  pembangunan  dan  pelestarian  nilai-nilai  lokal.  Dalam  hal  ini, penguatan  lembaga-lembaga  hukum  adat  juga  menjadi  langkah  yang  strategis. Pembentukan lembaga-lembaga ini dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Selain itu,  lembaga-lembaga  ini  dapat  berperan  dalam  mengedukasi  masyarakat  adat  dan masyarakat  umum  tentang  hak-hak  mereka,  menciptakan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan demikian, mengintegrasikan aspek hukum adat dalam kebijakan pembangunan merupakan langkah yang tak hanya strategis namun  juga  moral.  Hal  ini  tidak  hanya  menciptakan  dasar  hukum  yang  kokoh  untuk pelestarian warisan budaya dan ekologi, tetapi juga membangun fondasi bagi kesejahteraan bersama dan keadilan di Pulau Rempang.

## SIMPULAN
Secara keseluruhan, Simpulannya, konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Analisis mendalam mengungkapkan akar permasalahan melibatkan
latar belakang sejarah dan kebijakan tanah, sambil menyoroti pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya bersifat lokal, namun juga mencerminkan dinamika global dalam tata kelola sumber daya. Dalam menangani konflik ini, diperlukan pendekatan  inklusif  dan  berkelanjutan  yang  mempertimbangkan  hak  asasi  manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi, digunakan studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Dalam pembahasan, kondisi masyarakat adat di Pulau Rempang dijelaskan sebagai tempat tinggal bagi berbagai kelompok  etnis,  mencerminkan  kekayaan  budaya  Indonesia.  Sejarah  hukum  adat menunjukkan  perjalanan  panjangnya  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakat, sementara implementasi hukum adat menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan  nilai-nilai  tradisional  dan  kehidupan  sehari-hari.  Konflik  sengketa  tanah  muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian hukum dan pertentangan kepentingan, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan, dan penyelesaian konflik menjadi aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

## DAFTAR PUSTAKA
Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum  Hak  Atas  Tanah  di  Pulau  Rempang.  Innovative:  Journal  Of  pon  Science Research, 3(5), 9077-9087.
Ayuningmas,  N.  F.,  Alfian,  A.,  &  Ramadani,  N.  A.  (2023).  RESISTENSI  BERBASIS  ADAT: PERLAWANAN MASYARAKAT PULAU REMPANG, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, TERHADAP  RENCANA  PEMBANGUNAN  REMPANG  ECO  CITY.  Jurnal  Inovasi Penelitian, 4(6), 1035-1042.
Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG  TERHADAP  PENGGUSURAN  PROYEK  STRATEGIS  NEGARA.  Jurnal  Socia Logica, 3(3), 385-395.
Habiba, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights  In  The  Case  Of  Rempang  Island  In  Indonesia  In  The  Perspective  Of Environmental Law. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2), 375-384.
Rahmawati, S., Tan, B., Sunarwati, D., Farhan, M., & Lina, L. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH  TERKAIT  ANCAMAN  PENGANGGURAN  PASCA  KENAIKAN  INFLASI YANG TERJADI DI KOTA BATAM. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4), 206-213.
Rosyadi,  K.  (2017).  Kewenangan  Badan  Pengusahaan  Batam  pada  Pengelolaan  Lahan  di Pulau  Batam,  Pulau  Rempang  dan  Pulau  Galang.  Journal  of  Law  and  Policy Transformation, 1(1), 1-27.
Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 1668-1676.
Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP), 2(2), 20-26.