## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Konsekuensi  Yuridis  Berlakunya  Perjanjian  Perkawinan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Si Ngurah Ardhya 1 , I Putu Windu Mertha Sujana 1
1 Falkultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial,  Universitas  Pendidikan  Ganesha ,  E-mail  : ngurah.ardhya@undiksha.ac.id
1 Falkultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial,  Universitas  Pendidikan  Ganesha ,  E-mail  : windu.mertha@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November
2020
Diterima: 15 Desember
2020 Terbit: 5 Februari
Keywords:
Qonsequences, Legal, Constitutional Court
Decision, Marriage
Agreement. Philosophically  PMK  (Constitutional  Court  Decision)  Nr. 69/PUU-XIII/2015  based  on  way  of  life,  awareness,  and  legal ideals such as the mystical atmosphere and Indonesian Nation according Pancasila and The Constitutional of The Republic of Indonesia  Article  28E  Paragraph  (2).  Sociologically,  based  on legal needs society regarding the leniency when the marriage agreement was made that is the phenomenon of a husband and wife  for  some  reason  feels  they  needed  to  make  a  marriage agreement  after  the  wedding  day  was  held.  Juridically,  the issuance of PMK Nr. 69/PUU-XIII/2015 is not solely on the basis of unconstitutionality, but also on a conflict of norms between Article  29  Paragraph  (1)  of  Act  Nr.    Year  1974  with  general provisions  of  the  ageement  in  Book  III  Code  of  Civil  Law. Referring  to  PMK  No.69/PUU-XIII/2015  which  was strengthened by Act Nr. 2 Year 2014, Notary has the right to ratified the marriage agreement into an authentic deed so that there is no justifiable reason for the Department of Population and Civil Registration and Office of Religious Affairs rejects the authentic nature of the deed which is validated bay notary.
Abstrak
Kata kunci:
Konsekuensi, yuridis, Putusan MK, Perjanjian Perkawinan.
Corresponding Author: Si Ngurah Ardhya, e-mail : ngurah.ardhya@undiksha.ac.i d PMK  No.  69/PUU-XIII/2015  secara  filosofis  dilandasi  atas pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  khususnya  Pasal 28E  ayat  (2).  Secara  sosiologis  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015 didasari atas kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai kelonggaran  waktu  diadakannya  perjanjian  perkawinan karena  dalam  kenyataannya  ada  fenomena  suami  istri  yang karena  alasan  tertentu  baru  merasa  perlu  membuat perjanjian perkawinan setelah hari perkawinan dilangsungkan.  Secara  yuridis  dikeluarkannya  PMK  No. 69/PUU-XIII/2015 tidak semata-mata atas dasar inkonstitusionalitas, melainkan juga didasarkan pada adanya konflik  norma  antara  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974 dengan  ketentuan  umum  perjanjian  dalam  Buku  ke-III KUHPer. Dengan mengacu pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang  diperkuat  dengan  UU  No.  Th  2014  maka  sebenarnya notaris secara hukum berhak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan menjadi akta yang bersifat otentik sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  serta  KUA  dalam  hal  menolak  sifat otentik  akta  perjanjian  perkawinan  yang  disahkan  oleh notaris.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disingkat  MK)  sebagai guardian of constitution semenjak diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  1945) telah banyak melahirkan putusan-putusan yang menarik perhatian masyarakat. MK lahir  dimaksudkan  guna  terselenggaranya  pemrintahan  negara  yang  stabil  serta sebagai koreksi atas apa yang terjadi pada kehidupan ketatanegaraan di masa lalu karena adanya tafsir ganda terhadap konstitusi Negara Indonesia kala itu.
MK  merupakan  suatu  lembaga  negara  di  bidang  kekuasaan  kehakiman sebgaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-  Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-  Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Amanat UUD NRI 1945 tersebut sekali lagi menegaskan bahwa MK hadir sebagai langkah nyata  untuk  dapat  saling  mengkoreksi  kinerja  antar  lembaga  negara  serta mendukung terlaksananya prinsip check and balances system di Indonesia.
Jika melihat kewenangan yang melekat pada MK merupakan suatu tugas yang berat bagi MK dikarenakan harus menyelaraskan kebutuhan para pihak pemohon dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Tidak jarang putusan MK menuai pro dan kontra serta polemik di masyarakat. Akan tetapi ada pula putusan-putusan yang
mendapat  dukungan  masyarakat  karena  dianggap  sudah  sesuai  dengan  hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945.
Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan di ruang publik ialah putusan dengan nomor 69/PUU- XIII/2015 atas permohonan uji materil terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UU No. 5 Th 1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Th 1974) telah membuat pengaturan baru  mengenai  perjanjian  perkawinan  dalam  Pasal  29  UU  No.1  Th  1974.  Amar putusan  MK  menyatakan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.1  Th  1974  inskonstitusional bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “ Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan  atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga  tersangkut”. Bila  sebelumnya  pembuatan  perjanjian  perkawinan  harus dilakukan sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, maka kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.
Perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan MK diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa suami-istri tidak bisa membuat perjanjian perkawinan setelah berada dalam status perkawinan, karena perjanjian tersebut harus  dibuat  sebelum  perkawinan  atau  saat  perkawinan  dilangsungkan  dan berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  sehingga  perjanjian  tersebut  juga  tidak dapat  diubah  selama  perkawinan.  Selain  itu  perjanjian  perkawinan  juga  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUHPer). Menurut KUHPer, harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu  perkawinan.  Sedangkan,  pembatasan  atau  penutupan  setiap  kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian perkawinan (Tutik, 2008: 121).
Perjanjian  perkawinan  juga  terjadi  antara  suami-istri  yang  tunduk  pada hukum berbeda seperti pada perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 UU No. 5 Th 1960  disebutkan  bahwa  hanya  Warga  Negara  Indonesia  (selanjutnya  disingkat WNI)  yang  dapat  mempunyai  hak  milik.  Sementara,  bagi  WNI  yang  melakukan perkawinan  campuran  dapat  dikecualikan  memiliki  hak  atas  tanah  setelah perkawinannya,  jika  pasangan  tersebut  membuat  perjanjian  perkawinan  sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. (Brata, 2018: 2).
Implementasi  perjanjian  perkawinan  dalam  UU  No.  1  Th  1974  kemudian menimbulkan  permasalahan.  Hakim  mengabulkan  permohonan  Penetapan Pengadilan  Jakarta  Timur  Nomor  207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR  antara  Syam  Lal Uttam  dan  Kavita  Uttam  dan  Penetapan  Pengadilan  Jakarta  Timur  Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR antara Dubagenta Ramesh dan Selvia Setiawa. Pada intinya permohonan para pemohon dalam penetapan tersebut adalah permohonan penetapan  pemisahan  harta  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  para pemohon  selama  dalam  ikatan  perkawinan  agar  dikabulkan  oleh  hakim.  Hal  ini karena  kenyataannya  ada  pasangan  suami-istri  yang  karena  alasan  tertentu kemudian membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinannya. Adapun alasan dari para pemohon sebagai berikut :
1. Adanya  kealpaan  dan  ketidaktahuan,  bahwa  dalam  UU  No.  1  Th  1974  dan KUHPer  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pembuatan  perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan;
2. Adanya  risiko  pekerjaan  terhadap  harta  bersama,  karena  pekerjaan  para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi.
3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak atas tanah, di mana berdasarkan Pasal  21  UU  No.  5  Th  1960  menyebutkan  hanya  WNI  yang  bisa  memegang sertifikat  hak  milik  atas  tanah,  dan  bila  yang  bersangkutan,  setelah melangsungkan  perkawinan  dengan  Warga  Negara  Asing  (selanjutnya disingkat  WNA)  kemudian  memperoleh  sertifikat  hak  milik  maka  dalam jangka  waktu  1  tahun  setelah  pernikahannya  yang  tanpa  perjanjian perkawinan,  maka  ia  harus  melepas  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  Hal  ini karena  perkawinan  campuran  dapat  mengakibatkan  tanah  milik  WNI bercampur dalam harta bersama dengan WNA, bila keduanya tidak membuat perjanjian perkawinan.
Adanya ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 mengenai waktu pembuatan perjanjian  perkawinan  yang  harus  dibuat  sebelum  atau  saat  perkawinan dilangsungkan  membuat  pasangan  suami-istri  merasa  dibatasi  hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pasangan suami-istri merasa dibatasi  hak-hak  konstitusionalnya  dalam  hal kebebasan  2  (dua)  orang  individu untuk  melakukan  atau  kapan  akan  melakukan  perjanjian,  di  mana  hal  ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “ Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”.
Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3)  dan  ayat (4)  UU  No.  1  Th  1974  dianggap bertentangan  dengan  Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  sehingga  diadakanlah judicial review. Dari hasil judicial review berdampak pada diperbolehkannya dibuat suatu perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. MK dalam hal ini menambahkan norma baru dalam ketentuan pasal 29 UU No. 1 Th 1974 yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, saat dilangsungkan perkawinan, dan selama dalam ikatan perkawinan.
Dimuatnya norma baru yang tertuang dalam putusan MK bisa saja kedepan menimbulkan  berbagai  respon  termasuk  tindak  lanjut  putusan  MK  tersebut  di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  konsekuensi  yuridis berlakunya  perjanjian  perkawinan  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015.  Agar  penelitian  ini  terfokus  pada  persoalan-  persoalan  yang akan  diteliti,  maka  dirumuskan  dua  pokok  permasalah  sebagai  berikut:  (1)  Apa yang  menjadi  landasan  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-  XIII/2015?  (2)  Bagaimana  internalisasi dari  pemberlakuan  perjanjian  perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan rasionalitas  bahwa  penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  landasan  yuridis, sosiologis,  dan  filosofis  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015,  serta  internalisasi  dari  pemberlakuan  perjanjian  perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan yang digunakan  dalam  pemecahan  masalah  adalah  melalui  pendekatan  Peraturan Perundang-  Undangan  ( Statute  Approach ),  dengan  tidak  mengabaikan  analisis secara konseptual ( Legal Analytical and Conceptual Approach ). Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  menginventarisir,  mempelajari  dan  mendalami  bahan hukum  terkait  permasalahan  dalam  penelitian  melalui  studi  pustaka  dan  studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis dan  interpretative  untuk  mengidentifikasi  dan  mengungkap  permasalahan  yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Landasan  Yuridis,  Sosiologis,  dan  Filosofis  Dikeluarkannya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Hukum bersifat dinamis, dalam artian bahwa suatu aturan hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan/atau perubahan yang terjadi di masyarakat.  Konsep  ini  nampaknya  juga  berpengaruh  terhadap  perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, dimana urusan perkawinan pada awalnya diatur dalam UU No. 1 Th 1974 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  16  Th  2019).  Adapun  perubahan mendasar dalam perihal perkawinan adalah mengenai batasan minimal usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Th 1974, selanjutnya diubah menjadi minimal 19 tahun bagi pria dan wanita berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Th 2019.
Sebenarnya  perkembangan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  tidak  hanya terefleksi  berdasarkan adanya perubahan UU No. 1 Th 1974 menjadi UU No. 16 Th 2019, melainkan juga dapat terefleksi dengan adanya putusan-putusan MK perihal perkawinan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghadapi suatu perkara yang  tidak  diatur  di  dalam  undang-undang  dan/atau  dijadikan  sebagai  pedoman bagi  para  hakim  yang  lain  untuk  menyelesaian  suatu  perkara  yang  sama ( yurisprudensi ).  Salah  satu  putusan  MK  yang  memberi  pengaruh  terhadap perkembangan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  adalah  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  (selanjutnya  disingkat  PMK  No.  69/PUU- XIII/2015)  yang  secara  garis  besarnya  berorientasi  mengenai  waktu penyelenggaraan perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dan/atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan oleh calon suami isteri (Gunadi 2018: 121). Perjanjian perkawinan  dalam  praktiknya  memuat  dan/atau  mengatur  hal-hal kesepaktan  mengenai  harta  ataupun  kesepaktan  lainnya  yang  dirasa  perlu diperjanjiakn  oleh  kedua  pihak  calon  suami  isteri  sejauh  hal  tersebut  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara umum  perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  Buku  I  Bab  VII  KUHPer,  dan  secara
khusus diatur dalam Bab V Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. Perjanjian perkawinan juga diatur berdasarkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015 ( yurisprudensi ).
Mengikuti  perkembangan  saat  ini  bahwa  perjanjian  perkawinan  menjadi suatu hal yang dianggap penting bagi kalangan tertentu untuk dilakukan oleh para pihak dalam perkawinan. Meskipun di Indonesia perjanjian perkawinan tidaklah merupakan sesuatu keharusan, namun demikian dalam praktiknya tidak jarang kita jumpai  bahwa  adanya  penerapan  perjanjian  perkawinan  yang  pada  umumnya dilakukan  sebelum  dan/atau  saat  hari  dilangsungkannya  perkawinan.  Perlu ditegaskan bahwa instrument hukum berupa perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud  diatas  adalah  merupakan  usaha  pemerintah  dalam  mengakomodir kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari (Maslul 2016: 409).
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974,  ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan mereka dan disahkan oleh  pegawai  pencatatan  perkawinan.  Dalam  hal  mengadakan  perjanjian perkawinan, Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Th 1974 menentukan bahwa tidak boleh ada penyimpangan  terhadap  aturan  hukum,  agama,  dan/atau  kesusilaan  dalam menentukan klausula yang ada pada perjanjian bersangkutan. Bilamana terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud maka akan berimplikasi pada tidak dapat disahkannya perjanjian tersebut. Selanjutnya dinyatakan juga dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Th 1974 bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah  selama  perkawinan berlangsung,  namun  demikian  ketentuan  Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.  1  Th  1974 memberi pengecualian bahwa perjanjian dapat diubah bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Terkait perihal perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, adapun hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai waktu diselenggarakan perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan tegas ditentukan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah pada waktu hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan, hal ini berarti bahwa UU No. 1 Th 1974 tidak memberi ruang kemungkinan bagi para pihak (suami-istri) untuk melaksanakan  perjanjian  perkawinan  dalam  masa  perkawinan  mereka  (selama ikatan perkawinan berlangsung). Berdasarkan pada kondisi yang demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan umum  perjanjian dan/atau perikatan dalam Buku III KUHPer  maka  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974  telah  membatasi kebebasan berkontrak para pihak.
Dalam penyelenggaraan perjanjian perkawinan, mekanisme yang digunakan tetap  megacu  pada  ketentuan  umum  perjanjian  sebagaimana  ditentukan  dalam Buku III KUHPer sehingga asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer seharusnya berlaku dalam perjanjian perkawinan. Pasal  1338  KUHPer  menentukan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian  dengan  siapa  saja  (sejauh  para  pihak  cakap  hukum),  bebas  untuk mengadakan  perjanjian  dalam  bentuk  apa  saja  (tertulis  dan/atau  tidak  tertulis), bebas  menentukan  isi  perjanjian  (sejauh  tidak  bertentangan  dengan  undang-
undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan), termasuk juga bebas menentukan waktu mengadakan perjanjian.
Apabila ditelusuri lebih mendalam lagi, ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 mengenai  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan  yang  harus  dibuat  sebelum dan/atau  saat  hari  perkawinan  dilangsungkan  sebenarnya  telah  membatasi  hak konstitusional para pihak sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini para pihak telah dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam hal kebebasan 2 (dua) orang  individu  untuk  melakukan  atau  kapan  akan  melakukan  perjanjian,  hal  ini secara  spesifik  bertentangan  dengan  Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan  bahwa, “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”.
Mengacu pada fakta dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dan/atau peraturan  mengenai perjanjian  perkawinan yang bertujuan untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melakukan perjanjian dengan siapapun ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan yang  berakibat  pada  kerugian,  khususnya  bagi  WNI  yang  melangsungkan perkawinan  dengan  WNA  tanpa  sebuah  perjanjian  perkawinan  pada  waktu  hari perkawinan dan/atau sebelum hari perkawinan, dimana WNI bersangkutan akan kehilangan  hak  untuk  memiliki  bangunan  dan  tanah.  Oleh  sebab  itu  MK memberikan  kelonggaran  khususnya  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan melalu PMK No. 69/PUU- XIII/2015 agar para pihak tetap bisa membuat perjanjian perkawinan meskipun sudah berada dalam ikatan perkawinan.
Mengacu pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,  maka  keberadaan  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015  yang  memperkuat ketentuan  Pasal  29  UU  No.  1  Th  1974  sebenarnya  telah  mencerminkan  adanya perlindungan  hukum  terhadap  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Adapun hak asasi yang dilindungi dalam PMK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah hak WNI  yang  melangsungkan  perkawinan  dengan  WNA.  Dalam  praktiknya  sebelum dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang melangsungkan perkawinan  dengan  WNA  akan  kehilangan  hak  kepemilikan  aset  di  negaranya sendiri,  kecuali  membuat  perjanjian  perkawinan  pada  waktu  hari  perkawinan dan/atau  sebelum  hari  perkawinan.  Bagi  mereka  yang  telah  kawin  tidak  dapat membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  hari  perkawinan  dan/atau  dalam  masa ikatan perkawinan, kondisi ini yang sangat   merugikan   pihak   WNI  karena harus kehilangan hak kepemilikan aset di negaranya sendiri.
Setelah dikeluarkannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ada kelonggaran dalam regulasi  perjanjian  perkawinan  dimana  perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan setelah  hari  perkawinan  dan/atau  dalam  masa  ikatan  perkawinan,  hal  ini  tentu sangat  menguntungkan  WNI  yang  telah  terlanjur  melangsungkan  perkawinan dengan  WNA,  khussnya  mereka  yang  sebelumnya  tidak  mengadakan  perjanjian perkawinan.  Dikeluarkannya  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015  tentu  didasarkan  atas berbagai landasan, adapun landasan-landasan tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Landasan Filosofis
Sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, perkawinan merupakan suatu perbuatan  mulia  dan  sakral  yang  berorientasi  pada  hak  asasi  sebagai  manusia dalam  hal  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Secara khusus perihal perkawinan bahkan telah diatur dalam UU No. 1 Th 1974, yang pada Pasal 1 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Mengacu pada definisi perkawinan diatas, tersirat makna bahwa suami dan istri  dalam  sebuah  ikatan  lahir  dan  batin  sudah  seharusnya  saling  melengkapi dan/atau  saling  membantu  agar  mereka  dapat  mengembangkan  kepribadiannya demi  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan  materiil.  Perlu  kita  sadari  bersama bahwa UU No. 1 Th 1974 menyeimbangkan hak serta kedudukan antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun dalam pergaulan mereka di masyarakat.  Dengan  adanya  keseimbangan  hak  dan  kedudukan  sebagaimana dimaksud  maka  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dimusyawarahkan  serta diputuskan  bersama  antara  suami  dan  istri  dalam  bentuk  kesepakatan  dan/atau perjanjian. Perjanjian sebagaimana dimaksud adalah perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Th 1974 dan diperkuat berdasarkan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 pasca perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Ike Farida.
Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974  dengan  tegas  menentukan  bahwa perjanjian  perkawinan  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  pada  ayat  (3)  ditentukan  mengenai  waktu  mulai  berlakunya perjanjian  yakni  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  dan  pada  ayat  (4)  ditentukan mengenai perubahan perjanjian  perkawinan  selama  perkawinan  berlangsung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Mencermati Frasa “ pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan ”  dalam  Pasal  29  ayat  (1),  frasa  “ sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “ selama perkawinan berlangsung ”   dalam  Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Th 1974 maka dapat dipahami bahwa  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  UU  No.  1  Th  1974 bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai termasuk  pula  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Pertentangan  sebagaimana dimaksud  adalah  mengenai  adanya  pembatasan  hak  konstitusional  seseorang (dalam hal ini suami dan/atau istri sebagai para  pihak dalam ikatan perkawinan) sebagaimana  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  1945.  Adapun  pembatasan  hak konstitusional sebagaimana dimaksud diatas adalah dalam hal kebebasan 2 (dua) orang  individu  untuk  melakukan  dan/atau  kapan  akan  melakukan  perjanjian, dimana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  merupakan  salah  satu  perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disngkat HAM) di Indonesia. Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan
memajukan HAM, oleh karenanya maka negara seyogianya menjadi subjek hukum utama  dalam  konteks  HAM.  Negara  juga  merupakan international  person yang menjadi pihak dari berbagai bentuk perjanjian internasional mengenai HAM yang melekatkan segala wewenang dan tanggungjawab padanya sebagai negara pihak dari perjanjian bersangkutan. Atas dasar hal tersebut maka tepatlah bila dikatakan bahwa negara adalah pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM. Dalam  konteks  ini,  negara  menjamin  bahwa  negara  mengakui,  menghormati, melindungi,  memenuhi,  dan  menegakkan  HAM  (Purwanti  2020:  1).  Adapun penegasan-  penegasan  mengenai  ketentuan  hukum  HAM  tersebut  berorientasi pada hal-hal berikut :
a. Negara  sebagai  pemangku  tanggung  jawab  ( duty  holder ),  wajib  memanuhi kewajibannya  dalam  pelaksanaan  HAM  baik  secara  nasional  maupun internasional,  sedangkan  warga  negara  adalah  pihak  pemegang  hak  ( right holder );
b. Negara  tidak  memiliki  hak,  melainkan  hanya  memikul  kewajiban  dan tanggung  jawab  ( obligation  and  responsibility )  untuk  memenuhi  hak  warga negaranya  yang  dijamin  dalam  instrument  HAM  nasional  maupun internasional;
c. Negara  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  dapat dikatakan  sebagai  negara  yang  telah  melakukan  pelanggaran  HAM.  Jika negara tidak bertanggungjawab atas pelanggarannya, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.
Mengacu  pada  hal-hal  tersebut  diatas  yang  dikaitkan  dengan  perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan  oleh  Ike  Farida,  tepatlah  kiranya  dalam  hal  ini  negara  melalui  MK mengeluarkan  PMK  No.  69/PUU-  XIII/2015  sebagai  upaya  menjamin terselenggaranya  dan/atau  terpenuhinya  HAM  di  Indonesia  terutama  yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.
Terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban dan/atau tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM yakni sebagai berikut : (Purwanti 2020: 1).
a. Menghormati,  yakni  merupakan  tanggung  jawab  negara  untuk  tidak  ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya, dalam artian bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan- tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi;
b. Melindungi, yakni kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan  terhadap  hak   asasi warganya, dalam artian bahwa negara  berkewajiban  mengambil  tindakan-tindakan  untuk  mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga;
c. Memenuhi,  yakni  negara  berkewajiban  untuk  mengambil  langkah-langkah legislatif,  administratif,  hukum,  dan  tindakan-tindakan  lain  untuk merealisasikan HAM  secara penuh.
Mengacu pada tiga bentuk kewajiban dan/atau tanggung jawab negara dalam kerangka  pendekatan  berbasis  HAM  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  yang
dikaitkan dengan judicial review terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU  No.  1  Th  1974  sehingga  dikeluarkannya  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015  pasca perkara pengujian UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th 1974 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Ike Farida, maka dapat dikatakan bahwa negara melalu MK telah memenuhi  kewajibannya  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  HAM warga  negaranya.  Tiga  bentuk  kewajiban  dan/atau  tanggung  jawab  yang  telah dilakukan negara sebagaimana dimaksud diatas masing- masing telah mengandung unsur  kewajiban  untuk  bertindak  ( obligation  to  conduct ),  dimana  negara  telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban dalam konteks HAM di Indonesia.
Terkait mengenai dugaan inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974, nampaknya MK mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat maka  ketentuan  Pasal  35  ayat  (1)  UU    No.    1  Th  1974  harus  dipahami  dalam kaitannya  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  UU No. 1 Th 1974. Dengan kata lain tidak terdapat  persoalan  inkonstitusionalitas  terhadap  Pasal  35  ayat  (1)  UU  No.  1  Th 1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 tersebut  berlaku  ketentuan  tentang  perjanjian  perkawinan  sesuai  dengan  yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

## 2. Landasan Sosiologis
Secara  sosiologis,  adapun  pertimbangan  dikeluarkannya  PMK  No.  69/PUU- XIII/2015 adalah beranjak dari adanya kebutuhan hukum pada masyarakat yang berorientasi  pada  aspek  perjanjian  perkawinan.  Berdasarkan  pertimbangan sosiologis  tersebut  tepatlah  kiranya  apabila  adagium ubi  societas  ibi  ius di interprestasikan bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dalam hal ini tepat juga apabila dikatakan bahwa hukum bersifat dinamis dalam artian bahwa suatu aturan hukum akan selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan/atau perubahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya di Indonesia. Perkembangan  hukum  di  Indonesia  sendiri  dapat  diamati  dengan  munculnya berbagai ketentuan hukum baru seperti halnya PMK No. 69/PUU- XIII/2015 yang berorientasi pada waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan.
Dalam kehidupan rumah tangga bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi perselisihan  yang  berorientasi  pada  masalah  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami dan/atau  istri,  bahkan  perselisihan  yang  berorientasi  pada  harta  benda.  Sebagai suatu  langkah  antisipasi,  maka  perjanjian  perkawinan  yang  secara  khusus  telah diatur  dalam  ketentuan  Pasal  29  UU  No.  1  Th  1974  dapat  menjadi  solusi  untuk menghindari  dan/atau  setidaknya  meminimalisir  perselisihan  yang  mungkin timbul  dikemudian  hari,  meskipun  perjanjian  perkawinan  bukanlah  merupakan suatu keharusan dalam perkawinan.
Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 menentukan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum hari perkawinan atau pada waktu hari perkawinan, meskipun demikian  dalam  kenyataannya  ada  fenomena  suami  istri  yang  karena  alasan tertentu  baru  merasakan  adanya  kebutuhan  untuk  membuat  perjanjian
perkawinan setelah hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan). Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan) adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU No. 1 Th 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dibuat sebelum hari perkawinan dan/atau saat hari perkawinan itu berlangsung. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan  karena  pekerjaan  suami  dan/atau  istri  memiliki  konsekuensi  dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.
Akan  menjadi  suatu  persoalan  yang  serius  ketika  kebutuhan  masyarakat terhadap hukum yang telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan ternyata bertentangan dengan HAM, dimana dalam kondisi yang demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum  tidak terakomodir  secara  utuh  dan  mengenyampingkan  HAM  yang  telah  diatur  dalam UUD NRI 1954. Berdasarkan kondisi yang demikian tentu perlu dilakukan tindakan oleh  pemerintah  untuk  menjamin  terpenuhinya  HAM  warga  negara  secara  utuh seperti halnya telah dilakukan uji materil terhadap UU No. 5 Th 1960 dan UU No. 1 Th  1974  terhadap  UUD  NRI  1945  dalam  perkara  yang  diajukan  oleh  Ike  Farida sehingga pada akhirnya menghasilkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015.

## 3. Landasan Yuridis
Perjanjian pekawinan telah diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Th 1974. Namun demikian,  dengan  adanya  gejala  sosiologis  yang  timbul  pada  masyarakat  perihal waktu  pelaksanaan  perjanjian  perkawinan  maka  setelah  dilakukan  uji  materil terhadap  UU  No.  5  Th  1960  dan  UU  No.  1  Th  1974  terhadap  UUD  NRI  1945 dihasilkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi dalam aspek yuridisnya, dikeluarkannya PMK No. 69/PUU- XIII/2015 bukanlah semata- mata atas dasar inkonstitusionalitas, namun juga didasarkan pada adanya konflik norma yakni antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan ketentuan umum perjanjian dalam Buku ke-III KUHPer.
Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974  dianggap  tidak  sah.  Meski  perjanjian  perkawinan secara  khusus  ditentukan  dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Th  1974,  namun  demikian terkait mengenai mekanisme penyelenggaraan perjanjian perkawinan tidak diatur secara jelas didalamnya. Kondisi yang demikian menimbuklan konsekwensi bahwa mekanisme penyelenggaraan perjanjian perkawinan tetap mengacu pada ketetuan umum  perjanjian  sebagaimana  ditentukan  dalam  Buku  ke-III  KUHPer  terutama mengenai syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, mengenai suatu sebab terlarang dalam Pasal 1337, serta asas kepastian  hukum (pacta sunt servanda) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dalam menyelenggarakan  perjanjian  perkawinan  sudah  seyogianya  mendasarkan keabsahan  perjanjian  bersangkutan  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPer  yang menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila: (1). Adanya kesepakatan para pihak yang tanpa dipengaruhi oleh pasakan / dwang (1323 KUHPer), kekhilafan /
dwaling (1322 KUHPer), dan/atau penipuan / bedrog (1328 KUHPer); (2). Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; (3). Adanya objek yang jelas dan ditentukan  oleh  para  pihak,  baik  berupa  barang,  jasa,  serta  pernyataan  untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu; (4). Suatu sebab yang halal, dalam  artian  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  dan  tidak  bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPer.
Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974  sebenarnya  telah  menciderai  asas konsensualitas  dalam  Pasal  1320   ayat (1) KUHPer yang mendasarkan perjanjian pada adanya kesepakatan para pihak. Dalam mengadakan suatu kesepakatan para pihak harus berada dalam keadaan yang bebas untuk menyatakan kehendaknya. Hal ini ditegaskan kembali berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPer.  Asas  kebebasan  berkontrak  juga bermakna bahwa setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian. Bila ketentuan asas kebebasan berkontrak ini  dikaitkan dengan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Th 1974 hal ini berarti bahwa tidak ada   suatu   keharusan   bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk  mengadakan  dan/atau  tidak  mengadakan  perjanjian  perkawinan,  baik sebelum  perkawinan,  pada  saat  hari  perkawinan,  maupun  setelah dilangsungkannya hari perkawinan (dalam masa ikatan perkawinan). Dalam hal ini jelas bahwa perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Th 1974 telah mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPer  karena  terdapat  pembatasan  kehendak  yang  bebas  untuk menentukan waktu diselenggarakannya perjanjian.
Pembatasan  kehendak  yang  bebas  dalam  menentukan  waktu diselenggarakannya  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  diatas  berimplikasi  pada pembatasan  hak  konstitusional  seseorang  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal 28E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan salah satu perwujudan perlindungan HAM di Indonesia, dan oleh karenanya negara seyogianya menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya (Purwanti 2020: 1) . Menghormati, dalam artian bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi; Melindungi, dalam artian bahwa negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga; Memenuhi, dalam artian negara berkewajiban mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan HAM secara penuh.
Mengacu pada tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  negara  telah melakukan  tindakan  dalam  upayanya  melaksanakan  pemenuhan  suatu  hak  dan kewajiban  dalam  konteks  HAM  melalui  MK  dengan  dikeluarkannya  PMK  No. 69/PUU-XIII/2015.  Putusan  MK  sebagaimana  dimaksud  didasarkan  pada pencermatan terhadap frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ” dalam  Pasal  29  ayat  (1),  frasa  “ sejak  perkawinan  dilangsungkan” dalam  Pasal  29
ayat (3), dan frasa “ selama perkawinan berlangsung ” dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Th 1974. Berdasarkan pencermatan terhadap frase sebagaimana dimaksud sebelumnya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat  (3), dan ayat (4)  UU  No.  1  Th  1974  bertentangan  dan/atau  inkonstitusional  dengan  UUD  NRI 1945  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  pula  selama  dalam ikatan perkawinan.
Terkait mengenai dugaan inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974, nampaknya MK mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat maka  ketentuan  Pasal  35  ayat  (1)  UU    No.    1  Th  1974  harus  dipahami  dalam kaitannya  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  1  Th  1974.  Dengan  kata  lain  tidak terdapat  persoalan  inkonstitusionalitas  terhadap  Pasal  35  ayat  (1)  UU  No.  1  Th 1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

## Internalisasi  Pemberlakuan  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Internalisasi  merupakan  suatu  penghayatan  nilai-nilai  dan  atau  norma- norma  sehingga  menjadi  kesadaran  yang  diwujudkan  dalam  sikap  dan  perilaku. Internalisasi  pemberlakuan  perjanjian  perkawinan  pasca  PMK  No.  69/PUU- XIII/2015  dimaksudkan  sebagai  pemahaman  bagi  setiap  orang  hingga  yang bersangkutan  menerima  nilai  tersebut  sebagai  norma  yang  diyakininya,  menjadi bagian pandangannya, dan tindakan moralnya. Dalam hal ini internalisasi berperan sebagai  upaya  untuk  menjamin  terimplementasinya  maksud  dan  tujuan dikeluarkannya PMK No. 69/PUU- XIII/2015.
Perkembngan zaman berdampak terhadap perubahan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada pembenahan dan/atau penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Asas lex superiori derogate legi inferiori menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, atinya bahwa tidak ada suatu aturan yang secara hierarki berada dibawah dapat mengenyampingkan  dan/atau  bertentangan  dengan  aturan  yang  secara  hierarki ada  diatasnya.  Adapun  hierarki  peraturan  perundang-  undangan  di  Indonesia ditentukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya disingkat UU No. 12 Th 2011) yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Th 2011 dinyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan  oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Mencermati  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.  12  Th  2011  maka  secara eksplisit  MK  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  dapat  membentuk  rumusan norma  hukum  baru  melalui  putusannya  dalam  hal  adanya  norma  hukum  dalam undang-undang  yang  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945.  Hal  sebagaimana dimaksud  diatas  adalah  merupakan  upaya  menghargai  hak-hak  konstitusional seseorang yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Bilamana dalam amar putusannya MK menentukan inkonstitusional bersyarat seperti halnya pada PMK No. 69/PUU- XIII/2015 maka hal ini berarti bahwa norma hukum dalam pasal atau ayat undang- undang  yang  dimohonkan  pengujian  dinyatakan  bertentangan  secara  bersyarat dengan pasal-pasal tertentu dalam UUD NRI 1945.
PMK No. 69/PUU-XIII/2015 menyatakan  bahwa  Pasal  29  ayat   (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Th 1974 inkonstitusional bersyarat sehingga MK memberikan tafsir  konstitusional  terhadap  ayat-ayat  dalam  Pasal  29  sebagaimana  dimaksud. Pada amar PMK No. 69/PUU-XIII/2015, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun  1974  inskonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “Pada  waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Hal ini berarti bahwa kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta  selama  dalam  ikatan  perkawinan  mereka  tanpa  harus  melalui  penetapan pengadilan.  Bila  dalam  perjanjian  perkawinannya  para  pihak  telah  menentukan bahwa  harta  yang  sebelumnya  berstatus  harta  bersama  menjadi  harta  pribadi masing- masing pihak, maka harta yang diperoleh suami-istri  selama perkawinan baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing- masing dari mereka. Hal ini dapat meminimalisir risiko dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung  jawab  pada  harta  pribadi.  Jadi  jika  setelah  dibuatnya  perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan ternyata     terjadi     sesuatu  hal   yang membuat  salah  satu  pihak  harus  menanggung  ganti  rugi  sampai  ke  harta pribadinya, maka pihak yang lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut.
Implikasi lain PMK No. 69/PUU- XIII/2015 adalah terhadap notaris, dimana notaris  juga  diberikan  kewenangan  yang  sama  dengan  pegawai  pencatatan perkawinan dalam hal mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini memberi arti bahwa  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak
dapat  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris.  Sejalan  dengan inkonstitusionalnya Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berdasarkan PMK No. 69/PUU- XIII/2015, Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 juga turut dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Perjanjian  tersebut  mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Hal ini berarti bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum  dilangsungkannya  perkawinan  dan/atau  dibuat  pada  saat dilangsungkannya perkawinan, serta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dapat  ditetukan  waktu  mulai  berlakunya  oleh  para  pihak.  Dalam  hal  para  pihak tidak  menentukan  waktu  mulai  berlakunya,  maka  demi  hukum  perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Pasal  29  ayat  (4)  UU  No.1  Th  1974  juga  tidak  luput  dari  pernyataan inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Selama  perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau  mencabut,  dan  perubahan  atau pencabutan  itu  tidak  merugikan  pihak  ketiga”.  Dengan  dinyatakannya inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU No.1 Th 1974 maka dapat dipahami bahwa terdapat perluasan makna isi perjanjian perkawinan di  mana  perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  mengatur  harta  perkawinan  namun juga mengenai perjanjian lainnya di luar harta perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan kini juga tidak hanya dapat diubah namun juga bisa dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.
Konsekuensi  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian  perkawinan  adalah bahwa  kedua  belah  pihak  akan  saling  terikat  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjiannya. Dalam hal para pihak membuat perjanjian perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan, hal  itu  memberi  arti  bahwa  para  pihak  bersangkutan  tidak  menghendaki  aturan yang  sudah  disediakan  oleh  pemerintah  sehingga  mereka  mengaturnya  sesuai kehendak  yang  diinginkan.  Meskipun  MK  memberi  peluang  untuk  dibuatnya perjanjian  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  tapi  muatan  perjanjian  perkawinan tersebut terbatas terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia sehingga suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tetap tidak bisa memiliki hak milik atau HGB atau HGU dengan alasan apapun (Brata 2018: 10). Namun sebaliknya WNI yang kawin dengan WNA diberikan perlindungan dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian  perkawinan  selama  ikatan  perkawinan  bagi  pasangan  yang  belum membuat  perjanjian  sebelumnya,  sehingga  WNI  bisa  tetap  mendapatkan  hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.
Suatu  hal  yang  perlu  digarisbawahi  terkait  perjanjian  perkawinan  adalah mengenai  mengikatnya  perjanjian  tersebut  terhadap  pihak  ketiga.  Setelah disahkannya  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris  maka  selanjutnya  harus  didaftarkan  di  Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut  (Brata  2018:  11).  Sejak  tanggal pendaftaran  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  sebelumnya,  harta suami dan/atau istri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran utang yang
dibuat oleh salah satu pihak baik oleh suami dan/atau istri terhadap pihak ketiga. Jadi untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga disesuaikan dengan apa yang diperjanjikan  diantara  mereka,  baik  itu  utang  akan  dibayarkan  oleh  pihak  yang terutang  saja  ataupun  dengan  kesepakatan  lain.  Sebaliknya,  jika  perjanjian perkawinan  tidak  didaftarkan  maka  perjanjian  tersebut  tidak  berlaku  mengikat terhadap pihak ketiga. Jadi jika pihak ketiga akan menagih utang terhadap suami dan/atau  istri  setelah  adanya  perjanjian  perkawinan  yang  baru  dibuat  selama perkawinan  tersebut,  maka  pihak  ketiga  berhak  menuntut  pelunasan  dari  harta bersama suami-istri, dengan catatan pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan  jaminan  utang  adalah  harta  bersama  sebelum  adanya  perjanjian perkawinan tersebut.
Terkait dengan pengimplementasian PMK No. 69/PUU- XIII/2015, terdapat kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Lembaga  terkait  seperti  halnya  notaris khususnya dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan. Legalisasi akta yang dikeluarkan  notaris  menjadi  persoalan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA, dimana sebelum akta tersebut dilegalisasi dan dinyatakan diterima oleh kedua lembaga tersebut, maka akta yang dikeluarkan notaris dianggap tidak otentik  seperti  akta  dibawah  tangan  dan  tidak  mengikat  pihak  ketiga.  Jika  pada akhirnya  akta  perjanjian  perkawinan  tersebut  ditolak  oleh  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau KUA, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sehingga dalam kondisi yang demikian (akta notaris yang batal demi  hukum)  menimbulkan  akibat  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  tersebut  dalam akta. Dalam hal ini artinya bahwa pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan setiap notaris sebelum menerima klien yang datang kepada mereka untuk membuat akta perjanjian perkawinan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disingkat  UU  No.  Th  2014),  khususnya  pada  Pasal  1  ayat  (1)  ditentukan  bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan grosse , salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau  orang  lain  (Adji  2008:  20).  Terhadap  kendala  yang  dihadapi  notaris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan memperhatikan UU No. Th 2014 serta  mengacu  pada  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015,  maka  notaris  secara  hukum berhak  untuk  mengesahkan  perjanjian  perkawinan  menjadi  akta  yang  bersifat otentik sehingga tidak ada alasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA yang dapat dibenarkan dalam hal menolak sifat otentik akta perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.

## SIMPULAN
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. PMK No. 69/PUU-XIII/2015 secara filosofis dilandasi atas pandangan hidup, kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28E ayat (2) yang tidak teritegrasi sepenuhnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974. Secara sosiologis PMK No. 69/PUU-XIII/2015 didasari atas  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  mengenai  kelonggaran  waktu diadakannya  perjanjian  perkawinan  karena  dalam  kenyataannya  ada fenomena  suami  istri  yang  karena  alasan  tertentu  baru  merasa  perlu membuat  perjanjian  perkawinan  setelah  hari  perkawinan  dilangsungkan. Secara  yuridis  dikeluarkannya  PMK  No.  69/PUU-  XIII/2015  tidak  semata- mata atas dasar inkonstitusionalitas, melainkan juga didasarkan pada adanya konflik norma antara  Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974 dengan ketentuan umum perjanjian dalam Buku ke-III KUHPer. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Th 1974  membatasi  kehendak  yang  bebas  para  pihak  untuk  mengadakan perjanjian  sehingga  terjadi  penyimpangan  terhadap  asas  kebebasan berkontrak  dan  asas  konsensualisme  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian lahir seketika saat adanya kesepakatan.
2. Perjanjian  perkawinan  pasca  PMK  Nomor  69/PUU-XIII/2015  berakibat hukum  terhadap  harta  benda  para  pihak,  yakni  mengenai  pemisahan  harta benda  perkawinan  sesuai  isi  perjanjian  perkawinan  yang  telah  disepakati. Adapun konsekwensi yuridis bagi para pihak dalam hal membuat perjanjian perkawinan  yakni  keterikatan  terhadap  isi  perjanjian  sehingga  para  pihak harus  melaksanakan  prestasinya  sebagaimana  telah  disepakati  dalam perjanjian. Dengan mengacu pada PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang diperkuat dengan UU No. Th 2014 maka sebenarnya notaris secara hukum berhak untuk mengesahkan  perjanjian  perkawinan  menjadi  akta  yang  bersifat  otentik sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA dalam hal menolak sifat otentik akta perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.

## Saran
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Sebagai  tindak  lanjut  dari  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015,  lembaga  eksekutif terkait perlu  responsive dengan mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk  menjamin  bahwa  tujuan  utama  dari  dikeluarkannya  putusan bersangkutan bisa terpenuhi.
2. Dalam  penerapan  PMK  No.  69/PUU-XIII/2015  bukan  suatu  hal  yang  tidak mungkin  dapat  terjadi  perbedaan  penafsiran  antar  satu  lembaga  dengan lembaga  lainnya  yang  berpotensi  menimbulkan  disharmonisasi,  oleh
karenanya  perlu  langkah  khusus  dari  MK  untuk  mengambil  sikap  terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pengimplementasian putusan bersangkutan.
3. Perlu dicermati bahwa sifat putusan MK yang final dan mengikat seharusnya diikuti  pemberian  sanksi  terhadap  setiap  lembaga  yang  tidak  menerapkan hasil putusan tersebut, hal ini perlu menjadi evaluasi bersama bagi seluruh pemerhati hukum di Indonesia sebagai upaya meminimalisir ketidakefektifan Putusan yang dikeluarkan oleh MK.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Habib. 2004, “Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30.
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Refika Aditama, Bandung.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Agustina,  Rosa  @  all.  2012.  “Hukum  Perikatan  (Law  of  Obligations)”,  Pustaka Larasan, Denpasar. Hadjon, Philipus M. 1987,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat
Indonesia”, Bina Ilmu, Surabaya.
Hernoko,  Agus  Yudha.  2011.  “Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial”. Kencana, Jakarta.
H.S,  Salim.  2005.  “Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominat  di  Indonesia”,  Sinar Grafika, Jakarta.
H.S,  Salim  @  all.  2007,  “Perancangan  Kontrak  Memorandum  of  Understanding (MoU)”, Sinar Grafika, Jakarta.
H.S,  Salim.  2009,  “Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak”,  Sina Grafika, Jakarta.
Ibrahim,  Johnny.  2006,  “Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif”, Bayumedia, Malang.
Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”,
Magister Ilmu Hukum Program Pasca  Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Raharjo, Satjipto. 1991, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Suharnoko. 2012. “Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus”, Kencana, Jakarta. Supratman dan Philips Dillah. 2015. “Metode Penelitian Hukum” Alfabeta, Bandung. Sunggono, Bambang. 2013. “Metodologi Penelitian Hukum”. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Tutik,  Titik  Triwulan.  2008.  “Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional”, Kencana, Jakarta.
Windari, Ratna Artha. 2013, “Hukum Perjanjian”. Undiksha
Press, Singaraja.
Arief,  Hanafi.  2017,  “Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin  Kalimantan  Selatan Indonesia.
Gunadi.  2018,  “Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974”,  Journal  for  Islamic Studies, Vol. 1, No.1, January 2018, E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883. Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2017. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Tindakan  Diskresi  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan”.  Kertha  Patrika,  Volume  39,  Nomor  1, April 2017 (hlm. 33-46).
Maslul, Syaifullahi. 2016, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Ditinjau  Dari  Pemenuhan  Hak-Hak  Asasi  Manusia  dan  Asas-Asas Pembentukan Perjanjian”, Mahkamah IAIM NU Metro, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
Windari,         Ratna         Artha.        2015. “Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor   1,   Pebruari   2015 (hlm. 108-118).
Purwanti,  Maidah.  2020,  “Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia”,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jl.  Mayjen Soetoya No.10 Cililitan Jakarta Timur.
Brata, Desak Laksmi. 2018. “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  62/PUU-  XIII/2015”,  Skripsi,  Jurusan  Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
Hasrul, Muh. 2013, “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Efektif”,  Disertasi,  Program  Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PP    Nomor    9    Tahun    1975   tentang Pelaksanaan  UU  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
tentang  Pengujian Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-  Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.