Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │95
ANALISIS KOMPARATIF PP NOMOR 55 TAHUN 2022 TERHADAP UU NOMOR 7 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PADA PT. RAFLESIA ENERGI UTAMA)

## Aris Munandar
Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Email: arismunandar@uigm.ac.id

## Harsi Romli
Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri Email: harsiromli@uigm.ac.id

## Havis Aravik
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Email: havis@stebisigm.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze comparative income tax calculations using the Income Tax Law and PP No. 55 of 2022, with the hope that the results of this comparison can be used as a decision to  save  on  paying  taxes.  The  results  of  the  study  show  that  by using  the  Income  Tax  Law,  the amount of tax payable is lower, namely Rp. 4,142,484, compared to using PP No. 55 of 2022, which is Rp. 14,681,262. Thus, it can be concluded that calculations using the Income Tax Law can  save  taxes  of  Rp.  10,538,778  so  that  the  accrued  tax  for  2022  is  only  Rp.  285,368  after crediting income tax article 23, which amounted to Rp. 3,857,116.
Keywords: Income Tax, Final PPh, PP No. 55 of 2022, Income Tax Law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  komparatif  perhitungan  pajak  penghasilan dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan dan PP No 55 Tahun 2022, dengan harapan hasil komparasi  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  keputusan  dalam  menghemat  pembayaran  pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan jumlah pajak terhutang lebih rendah yakni sebesar Rp. 4.142.484 dibandingkan dengan menggunakan PP No 55 Tahun 2022 yang sebesar Rp. 14.681.262. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan  menggunakan  UU  Pajak  Penghasilan  dapat  menghemat  pajak  sebesar  Rp.  Rp. 10.538.778  sehingga  pajak  yang  masih  harus  dibayar  untuk  tahun  2022  hanya  sebesar  Rp. 285.368 setelah mengkreditkan PPh pasal 23 yang sebesar Rp. 3.857.116.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Final, PP No. 55 Tahun 2022, UU Pajak Penghasilan
96│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .

## DASAR PEMIKIRAN
Dipenghujung  warsa  2022,  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  (PP)  No  55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini berhubungan dengan Penyesuaian aturan di aspek Pajak Penghasilan. PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mencabut PP No 30 Tahun 2020 , PP No.  23  Tahun  2018 dan  PP  No.  18  Tahun  2009.  Selain  itu  Peraturan  ini  juga membatalkan  Sebagian  dari  PP  No  9  Tahun  2021,  PP  No  29  Tahun  2020,  PP  No  45 Tahun 2019.
Dengan terbitnya Peraturan ini, sesuai dengan pasal 59 ayat 2(b) yang berbunyi jika  WP BUMD  atau  perusahaan  perseorangan  tersebut  telah  terdaftar  sebagai  wajib pajak  sebelum  diberlakukannya  Peraturan  ini,  maka  perhitungan  Pajak  final  dapat dimulai  sejak  Peraturan  ini  diberlakukan.  Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan bahwa  bagi  perusahaan  perorangan  yang  sudah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  sebelum PP  ini  berlaku  dapat  memanfaatkan  pengenaan  pajak  final  selama  4  (empat)  tahun sesuai  dengan  pasal  59  ayat  1(b)  yang  berbunyi  bagi  Wajib  Pajak  berbadan  usaha koperasi,  firma,  persekutuan  komanditer,  BUMD,  atau  perseroan  perseorangan dikenakan  tarif  sebesar  0,5%  sesuai  dengan  Pasal  56  pasal  2.  Selain  itu  terdapat alternatif  lain  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  yaitu  dengan  menggunakan  tarif pajak Pasal 17 ayat 1(b) dalam UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E. Kedua alternatif ini dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak.  Wajib  Pajak  dapat  memilih  salah  satu  alternatif  yang  paling  baik  digunakan dalam  manajemen  perpajakannya.  PT.  Raflesia  Energi  Utama  merupakan  perseroan perseorangan,  maka  dengan  terbitnya  PP  No.  55  Tahun  2022  dapat  menjadi  alternatif lain dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang selama 4 (empat) tahun kedepan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Pada Undang–Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), No. 28 Tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang  wajib  dilaksanakan  bagi  perseorangan  maupun  badan  hukum  tanpa  menerima balasan  secara  yang  langsung  dan  dimanfaatkan  untuk  keperluan  pemerintah  untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │97
Pembayaran  pajak  merupakan  bentuk  kewajiban  bernegara  serta  partisipasi langsung  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  berguna  untuk belanja  dan  membangun  ekonomi  nasional.  Menurut  filsafah  hukum  pajak,  melunasi pajak  bukan  suatu  keharusan,  tetapi  merupakan  hak  bagi  seluruh  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam membantu belanja serta pembangunan negara.

## Objek Pajak
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2022,  objek  pajak  adalah penerimaan atau penghasilan, ialah semua penambahan kapasitas ekonomi yang didapat atau dihasilkan oleh Wajib Pajak baik itu sumbernya dari dalam atau luar negeri, yang diperuntukan untuk belanja konsumsi atau meningkatkan jumlah aset Wajib Pajak, atas nama dan atau bentuk apapun seperti yang dimaksud pada Pasal 4(1) UU PPh.
Sedangkan yang dianggap bukan sebagai sasaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  antara  lain  bantuan,  hibah,  atau  sumbangan  diberikan  atau diterima  oleh  orang  pribadi  yang  melaksanakan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah, kerabat  sedarah,  badan  keagamaan  dan  sosial  termasuk  Yayasan  serta  koperasi  serta badan Pendidikan.

## Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  perpajakan  terbaru  untuk  mendukung pelaksanaan  Undang  -  Undang  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Salah  satu keputusan  yang  diterbitkan  adalah  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2022  sebagai pembaharuan  secara  keseluruhan  atau  Sebagian  peraturan  pemerintah  disektor  pajak penghasilan.  Salah satu peraturan yang diperbarui adalah penerapan pajak penghasilan final  sebanyak  0,5%  bagi  WP  dengan  peredaran  bruto  tertentu,  atau  wajib  pajak UMKM. Berlakunya PP sejak diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2022.

## Tarif PPh Final 0,5%
Berlandaskan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, PPh final ditujukan pada wajib  pajak  yang  berpenghasilan  tidak  lebih  dari  Rp.  4,8  miliar  dalam  setahun.  Pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021,  mengklasifikasikan  perusahaan  dengan
98│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .
omset kurang atau sampai 4,8 miliar rupiah setahun masuk kedalam kategori jenis usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jangka  waktu  penggunaan  tarif  PPh  Final  0,5%  adalah  selama  7  (tujuh)  tahun  bagi wajib  pajak  perseorangan,  4  (empat)  tahun  untuk  WP  Koperasi,  firma,  BUMD  serta perseroan perseorangan, dan selama 3 (tiga) tahun untuk perseroan terbatas.
PPh Final adalah pajak yang dibebankan dengan tarif dasar atas pajak tertentu. Sehinnga membuatnya tidak dapat sebagai pengkredit dalam penghitungan Pajak Penghasilan PPh Terutang tahunan.
Pajak penghasilan final merupakan jenis pajak yang cukup mudah untuk dihitung. Perhitungan  dapat  menggunakan  rumusnya  omset  x  persentase  PPh  final,  yaitu  0,5%.
Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Perhitungan PPh Final 0,5% Bulan Omzet PPh Final 1. Januari Rp      75.500.200 Rp      377.501 2. Februari Rp      81.400.200 Rp      407.001 3. Maret Rp      50.940.500 Rp      254.703 4. April Rp      45.060.600 Rp      225.303 5. Mei Rp      92.650.100 Rp      463.251 6. Juni Rp      77.001.500 Rp      385.008 7. Juli Rp      60.990.220 Rp      304.951 8. Agustus Rp      84.000.800 Rp      420.004 9. September Rp      35.701.500 Rp      178.508 10. Oktober Rp    100.970.400 Rp      504.852 11. November Rp      79.070.900 Rp      395.355 12. Desember Rp      88.016.200 Rp      440.081 Total Rp    871.303.120 Rp   4.356.516
Dari  tabel  omset  perbulan  diatas,  maka  dalam  perhitungan  PPh  Final  adalah dengan mengkalikan omset setiap bulan terhadap tariff PPh Final.

## Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Menurut Pasal 17(2) huruf b, adanya penetapan tersendiri untuk WP badan dalam negeri pada perusahaan terbuka dengan jumlah saham sedikitnya 40% dari total saham yang  dimiliki  publik  serta  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  lainnya.  Wajib  Pajak
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │99
dapat  menerima  pajak  yang  lebih  rendah  sebesar  5%  dari  tarif  yang  ditentukan  dalam Pasal 17 Ayat 1 Huruf b dan 2a pada UU No 36 Tahun 2008.
Pada  tahun  2020,  pemerintah  mengeluarkan  undang  –  undang  (UU)  Nomor  2 Tahun 2020 mengenai Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 untuk mengatur tariff pajak penghasilan  (PPh)  badan  usaha.  Pada  peraturan  ini  Pajak  penghasilan  Badan  dengan tariff  sebesar  22%  berlaku  mulai  tahun  2020  sampai  tahun  2021.  Sedangkan  di  tahun pajak  2022,  dilakukan  penurunan  tarif  menjadi  sebesar  20%.  Untuk  Wajib  Pajak Perseroan Terbatas, diberikan tarif pajak penghasilan lebih rendah 3% dari ketentuan di atas.
Perkembangan  lebih  lanjut,  pada  tanggal  7  Oktober  2021,  Pemerintah  RI  dan DPR  RI  telah  sepakat  terhadap  Rancangan  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (RUU  HPP).  Dalam  UU  ini tarif  PPh  Badan  berubah menjadi  22%  pada  tahun pajak 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah membatalkan penurunan tarif sebesar  20%  pada  tahun  pajak  2022.  Artinya  kebijakan  tarif  PPh  sebesar  22%  tetap berkelanjutan sampai tahun 2022.
Pada  Pasal  31E  dijelaskan  untuk  WP  badan  dalam  negeri  dengan  omset  paling banyak 50 milyar rupiah akan memperoleh keringanan dalam bentuk pemotongan tarif sebanyak 50% ( lima puluh persen ).
Menurut  uraian  Pasal  31E,  maka  untuk  perhitungan  besaran  pajak  bisa dibedakan sebagai berikut:
1) Apabila  peredaran  kotor  mencapai  hingga  Rp.  4,8  Milyar,  maka  menghitung PPh kurang bayar atau terutang adalah sebagai berikut:

## Pajak terutang = 50% x 22% x pendapatan Kena Pajak (PhKP)
2) Jika peredaran kotor melebihi Rp. 4,8 milyar hingga Rp. 50 Milyar, maka untuk menghitung pakak terutang dapat menggunakan rumus:
PPh Terutang = ((50% x 22%) x PhKP yang mendapat fasilitas) + (22% x PhKP yang tidak mendapatkan fasilitas)
100│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .

## PEMBAHASAN

## Laporan Keuangan PT. Raflesia Energi Utama
Berikut ini disajikan Laporan Keuangan PT. Raflesia Energi Utama untuk Periode 31 Desember 2022.

## 1. Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2022
A S E T JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS JUMLAH ASET LANCAR HUTANG JANGKA PENDEK Kas dan Setara Kas 170.292.560           Hutang Usaha 459.075.349 PIUTANG Pendapatan Diterima Dimuka - Piutang Usaha 990.462.787           Hutang Pajak - Piutang Karyawan -                 Hutang PPh Pasal 23 - PERSEDIAAN Hutang PPh Pasal 29 - Persediaan Material Repair 329.499.761               Hutang Pajak Lainnya - Persediaan Spare Part Container 75.969.819           Hutang Biaya YMH Dibayar Persediaan Supporting Tools 32.534.575               Gaji UANG MUKA PAJAK BPJS Kesehatan PPh Pasal 23 3.857.116               BPJS Tenaga Kerja PPN Masukan - 459.075.349 1.602.616.618 HUTANG JANGKA PANJANG ASET TETAP HUTANG BANK JANGKA PANJANG BANGUNAN Bank Mandiri - Bangunan - Belawan 48.777.500               Bank Syariah Indonesia (BSI) - Ak. Peny. Bangunan - Belawan -       4.471.269               Bank Central Asia (BCA) - CONTAINER Container - Belawan 47.500.000 Ak. Peny. Container - Belawan -     19.322.923   MODAL PERALATAN BENGKEL MODAL DISETOR 1.200.150.000 Peralatan Bengkel - Belawan 97.753.235       LABA DITAHAN 48.501.163 Ak. Peny. Peralatan Bengkel - Belawan -     29.242.771       LABA TAHUN BERJALAN 35.883.878 1.284.535.041 140.993.772 TOTAL ASET 1.743.610.390 TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS 1.743.610.390
Pada  Tahun  2022,  Laporan  Posisi  Keuangan  PT.  Raflesia  Energi  Utama  ditutup dengan  total  aset  sebesar  Rp.  1.743.610.390,  Hutang  Jangka  Pendek  sebesar  Rp. 459.075.349, sedangkan ekuitas sebesar Rp. 1.284.535.041.

## Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2022
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │101
PENDAPATAN USAHA Pendapatan Labor 24.077.200 Pendapatan Material 315.665.404 Pendapatan Labor OCL 328.462.810 Pendapatan Material OCL 2.268.046.899 TOTAL PENDAPATAN USAHA 2.936.252.313 HASIL USAHA (PROFIT/LOST) BEBAN OPERASIONAL BIAYA OPERASIONAL 2.868.725.150 BIAYA PERSONIL 73.422.276 BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM 42.000.000 TUNJANGAN TIDAK TETAP 29.611.276 BIAYA KESEJAHTERAAN 1.811.000 BIAYA JASA, MATERIAL, SPARE PART DAN SUPPORTING TOOLS 2.694.194.566 BIAYA JASA 1.457.904.168 BIAYA MATERIAL REPAIR 1.013.538.950 BIAYA SPARE PART CONTAINER 100.829.981 SUPPORTING TOOLS 121.921.466 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 101.108.308 Biaya Penyusutan 37.760.937 Biaya Pemeliharaan 11.585.000 Biaya Pengiriman Material Repair 51.103.871 Biaya Lain - lain 658.500 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 32.786.720 BIAYA PERSONIL 32.533.000 BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM 30.000.000 TUNJANGAN TIDAK TETAP 2.500.000 BIAYA KESEJAHTERAAN 33.000 BIAYA UMUM 253.720 TOTAL BEBAN OPERASIONAL 2.901.511.870 HASIL USAHA BERSIH 34.740.443 PENDAPATAN LUAR USAHA PENDAPATAN LAIN - LAIN 2.234.293 TOTAL PENDAPATAN LUAR USAHA 2.234.293 BEBAN LUAR USAHA BIAYA BANK DAN ASURANSI 1.090.859 BIAYA BANK 1.090.859 TOTAL BEBAN LUAR USAHA 1.090.859 LABA RUGI LUAR USAHA 1.143.435
102│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .
HASIL USAHA BERSIH SEBELUM PAJAK 35.883.878 PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA BERSIH SETELAH PAJAK 35.883.878
Ditahun  2022  PT.  Raflesia  Energi  Utama  membukukan  Keuntungan  sebelum Pajak sebesar Rp. 35.883.878.

## Perhitungan PPh Final Tarif Pajak 0,5%
Dalam  perhitungan  PPh  Final,  sebagai  perhitungan  besarnya  pajak  terhutang berdasarkan  jumlah  omset  yang  dihasilkan  dalam  setiap  bulan.  Berikut  ini  rekapitulasi omset yang di terima oleh PT. Raflesia Energi Utama selama tahun 2022.
Bulan Omzet PPh Final 1. Januari Rp    147.850.199 Rp      739.251 2. Februari Rp      97.639.690 Rp      488.198 3. Maret Rp    141.586.868 Rp      707.934 4. April Rp    132.488.025 Rp      662.440 5. Mei Rp    201.067.425 Rp   1.005.337 6. Juni Rp    363.346.236 Rp   1.816.731 7. Juli Rp    291.482.748 Rp   1.457.414 8. Agustus Rp    365.472.134 Rp   1.827.361 9. September Rp    371.499.290 Rp   1.857.496 10. Oktober Rp    359.703.130 Rp   1.798.516 11. November Rp    258.464.458 Rp   1.292.322 12. Desember Rp    205.652.111 Rp   1.028.261 Total Rp 2.936.252.313 Rp 14.681.262
Dari tabel diatas dapat dilihat apabila perhitungan menggunakan PP No 55 Tahun 2022  maka  besaran  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  PT.  Raflesia  Energi  Utama  pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.681.262.

## Perhitungan PPh Badan dengan menggunakan UU Pajak Penghasilan
Pada  Pasal  31E  dijelaskan  untuk  WP  badan  dalam  negeri  dengan  omset  paling banyak 50 milyar rupiah akan memperoleh keringanan dalam bentuk pemotongan tarif sebanyak 50%. Dalam kasus ini PT. Raflesia Energi Utama memiliki peredaran kotor hanya  sebesar  Rp.  2,9  milyar,  maka  menghitung  PPh  kurang  bayar  atau  terutang adalah  Pajak  terutang  =  50%  x  22%  x  pendapatan  Kena  Pajak  (PhKP).  Sebelum
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │103
menghitung  berapa  besarnya  pajak  terhutang,  terlebih  dahulu  dilakukan  rekonsiliasi fiskal.  Berikut  ini  perhitungan  rekonsiliasi  fiskal  PT.  Raflesia  Energi  Utama  untuk tahun buku 2022.
KETERANGAN JUMLAH KOREKSI FISKAL LR FISKAL POSITIF NEGATIF PENDAPATAN USAHA Pendapatan Labor 24.077.200 24.077.200 Pendapatan Material 315.665.404 315.665.404 Pendapatan Labor OCL 328.462.810 328.462.810 Pendapatan Material OCL 2.268.046.899 2.268.046.899 TOTAL PENDAPATAN USAHA 2.936.252.313 2.936.252.313 HASIL USAHA (PROFIT/LOST) BEBAN OPERASIONAL BIAYA OPERASIONAL 2.868.725.150 2.865.162.650 BIAYA PERSONIL 73.422.276 73.422.276 BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM 42.000.000 42.000.000 TUNJANGAN TIDAK TETAP 29.611.276 29.611.276 BIAYA KESEJAHTERAAN 1.811.000 1.811.000 BIAYA JASA, MATERIAL, SPARE PART DAN SUPPORTING TOOLS 2.694.194.566 2.694.194.566 BIAYA JASA 1.457.904.168 1.457.904.168 BIAYA MATERIAL REPAIR 1.013.538.950 1.013.538.950 BIAYA SPARE PART CONTAINER 100.829.981 100.829.981 SUPPORTING TOOLS 121.921.466 121.921.466 BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 101.108.308 97.545.808 Biaya Perjalanan Dinas - Biaya Penyusutan 37.760.937 3.562.500 34.198.437 Biaya Pemeliharaan 11.585.000 11.585.000 Biaya Pengiriman Material Repair 51.103.871 51.103.871 Biaya Lain - lain 658.500 658.500 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 32.786.720 32.786.720 BIAYA PERSONIL 32.533.000 32.533.000 BIAYA GAJI POKOK DAN DAN HONORARIUM 30.000.000 30.000.000 TUNJANGAN TIDAK TETAP 2.500.000 2.500.000 BIAYA KESEJAHTERAAN 33.000 33.000 BIAYA UMUM 253.720 253.720 TOTAL BEBAN OPERASIONAL 2.901.511.870 - 2.897.949.370 HASIL USAHA BERSIH 34.740.443 38.302.943 PENDAPATAN LUAR USAHA PENDAPATAN LAIN - LAIN 2.234.293 - Pendapatan Jasa Giro 2.234.293 2.234.293 -
104│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … . TOTAL PENDAPATAN LUAR USAHA 2.234.293 - BEBAN LUAR USAHA BIAYA BANK DAN ASURANSI 1.090.859 644.000 BIAYA BANK 1.090.859 644.000 Biaya Administrasi Bank 644.000 644.000 Biaya Pajak atas Bunga Bank 446.859 446.859 - TOTAL BEBAN LUAR USAHA 1.090.859 644.000 LABA RUGI LUAR USAHA 1.143.435 -          644.000 HASIL USAHA BERSIH SEBELUM PAJAK 35.883.878 37.658.943 PAJAK PENGHASILAN - HASIL USAHA BERSIH SETELAH PAJAK 35.883.878 37.658.943
Setelah  dilakukan  rekonsiliasi  fiskal  maka  laba  bersih  sebelum  pajak  adalah sebesar  Rp.  37.658.943  atau meningkat  sebesar  Rp.  1.775.065  dari  sebelum  dilakukan rekonsiliasi yang nilainya sebesar Rp. 35.883.878.
Dengan demikian maka perhitungan pajak yang terhutang adalah sebesar:
Pajak Terhutang = 50% x 22% x Rp. 37.658.943 = Rp. 4.142.484
Maka pajak yang harus dibayar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Pajak Terhutang Rp.  4.142.484 PPh Pasal 23 (kredit Pajak) Rp.  3.857.116  -
Pajak yang masih harus dibayar  Rp.
285.368
Dengan demikian maka laba bersih setelah pajak PT Raflesia Energi Utama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 31.741.394.
Dampak dari perhitungan pajak badan tersebut mengakibatkan perubahan Laporan Posisi  Keuangan  PT.  Raflesia  Energi  Utama  Per  31  Desember  2022  menjadi  sebagai berikut:
A S E T JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS JUMLAH ASET LANCAR HUTANG JANGKA PENDEK Kas dan Setara Kas 170.292.560           Hutang Usaha 459.075.349 PIUTANG Pendapatan Diterima Dimuka - Piutang Usaha 990.462.787           Hutang Pajak - Piutang Karyawan -                 Hutang PPh Pasal 23 - PERSEDIAAN Hutang PPh Pasal 29 285.368 Persediaan Material Repair 329.499.761               Hutang Pajak Lainnya -
Persediaan Spare Part Container
75.969.819           Hutang Biaya YMH Dibayar
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │105
Persediaan Supporting Tools 32.534.575               Gaji UANG MUKA PAJAK BPJS Kesehatan PPh Pasal 23 -               BPJS Tenaga Kerja PPN Masukan - 459.075.349 1.598.759.502 HUTANG JANGKA PANJANG ASET TETAP HUTANG BANK JANGKA PANJANG BANGUNAN Bank Mandiri - Bangunan - Belawan 48.777.500               Bank Syariah Indonesia (BSI) - Ak. Peny. Bangunan - Belawan -       4.471.269               Bank Central Asia (BCA) - CONTAINER Container - Belawan 47.500.000 Ak. Peny. Container - Belawan -     19.322.923   MODAL PERALATAN BENGKEL MODAL DISETOR 1.200.150.000 Peralatan Bengkel - Belawan 97.753.235       LABA DITAHAN 48.501.163 Ak. Peny. Peralatan Bengkel - Belawan -     29.242.771       LABA TAHUN BERJALAN 31.741.394 1.280.392.557 140.993.772 TOTAL ASET 1.739.753.274 TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS 1.739.753.274

## SIMPULAN
Setelah  dilakukan  analisis  komparatif  antara  PP  Nomor  55  Tahun  2022  terhadap UU Pajak Penghasilan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perusahaan  yang  telah  melakukan  pembukuan  sehingga  dapat  dengan  mudah untuk menghitung besarnya pajak terhutang.
2. Dari perhitungan komparasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan UU  Pajak  penghasilan  dapat  lebih  menghemat  biaya  pajak  sebesar  Rp. 10.538.778, dan juga dapat memanfaatkan kredit pajak dari PPh Pasal 23 sebesar Rp.  3.857.116,  sehingga  pajak  yang  masih  harus  dibayar  hanya  sebesar  Rp. 285.368.
106│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia  dan  Wicaksono,  (2020).  Penerapan  PP.  No.  23  Tahun  2018  dan  Kepatuhan Pajak:  Implementasi  Pelaporan  Keuangan  sebagai  Variabel  Moderasi. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No.2, 2020, pp. 91-100.
Auzan  dan  Ardianto,  (2022).  Pengaruh  Penerapan  PP  No  23  Tahun  2018  Terhadap Penerimaan  Pajak,  Efektifitas  Penerimaan  Dan  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Di KPP  Semarang  Selatan. Diponegoro  Journal  Of  Accounting ,  Vol.  11,  No.  2, 2022, pp 1-15.
Badriah,  (2020).  Peranan  Penerapan  Pp No.  23/2018  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas Penerimaan PPh Final. Jurnal Edukasi, Vol. 8, No. 1, Juni 2020, pp. 27-32.
Dewi  dan  Apriliawati.  (2021).  Analisis  Perbandingan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  untuk  Efisiensi  Beban  Pajak UMKM  (Studi  Kasus  pada  CV  Jifast,  CV  Rizqi  Utama,  Hayu  Jalan  Creative Tour). Indonesian Accounting Literacy Journal , Vol. 1, No. 2, March 2021, pp. 257 – 266.
Harun,  Diana  Dan  Mawardi,  (2019).  Analisis  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.23 Tahun  2018  Bagi  UMKM  Di  Kota  Malang. E-JRA Vol.  08  No.  10,  Agustus 2019, Pp. 33-44.
Hermawan  dan  Ramadhan,  (2020).  Pengaruh  Perubahan  Tarif  PPh  UMKM  Terhadap Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Di  KPP  Pratama  Boyolali. Siposium  Nasional Keuangan Negara, 2020, pp. 43-58.
Kurnianingsih, (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business , Vol. 5, No.2, 2021, pp. 112-129.
Lubis Dan Dinanti,  (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Dan  Harmonisasi  Perpajakan. Journal  of Financial  Economics  &  Investment ,  Vol.  2,  No.  03,  September  2022,  pp.  135- 143.
Meikhati, (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran  Pajak  UMKM. Proceeding  Seminar  Nasional  &  Call  For  Papers , September 2019.
Mochsen dan Wijaya,  (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  KPP  Pratama  Malang  Utara. FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 7 Nomor 2, Desember 2021, (Hlm 143- 162).
Munandar.  A,  Shapiulayevna  dan  Romli,  (2023).  Analysis  Of  Calculations  And Reporting Of Annual Corporate Income Tax At PT. Interconterminal Indonesia Year  2020. Islamic  Banking:  Jurnal Pemikiran  dan  Pengembangan  Perbankan Syariah, Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023, pp. 345-357.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023 │107
Poernomo,  (2020).  Kewajiban  Bagi  UMKM  Untuk  Menghitung  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018. Siposium Nasional Keuangan Negara, 2020, pp. 932-952.
Pratiwi.  Nasaruddin  dan  Alam,  (2021).  Analisis  Penerapan  Pp  23  Tahun  2018  Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi , Vol.3, No. 1, Maret, 2021, pp. 44-53.
Prima  dan  Ferdila,  (2022).  Analisis  Perbandingan  Penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018 Dengan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Panghasilan. SNISTEK 4 , Januari 2022, pp. 453-459.
Republik  Indonesia,  PP  Nomor  55  Tahun  2022  Tentang  Penyesuaian  Pengaturan  Di Bidang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Shara,  Ovami,  Rajana,  (2021).  PPH  Final  Bagi  UMKM  di  Kecamatan  Medan Sinembah. Journal  of  Social  Responsibility  Projects  by  Higher  Education Forum , Vol 1, No 3, Maret 2021, pp. 82-85.
Suci,  Karamoy  dan  Rondonuwu,  (2019).  Efektivitas  Penerapan  Peraturan  Pemerintah No.  23  Tahun  2018  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , Vol. 14, No. 4, 2019, pp. 362-370
Tanuwijaya,  Widjaya,  dan  Henny,  (2022).  Analisis  Penerapan  PPh  Final  Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada PT. XYZ. Jurnal Multiparadigma Akuntansi , Vol. 4 No. 2, April 2022, Edisi, pp. 531-539.
Thahir,  Karyadi  dan  Azmi,  (2021).  Pengaruh  Perubahan  Tarif,  Metode  Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Analisa  Akutansi  dan Perpajakan, Vol. 5, No. 2, September 2021, pp. 160-175.
Zaini  dan  Rahman,  (2018).    Penerapan  PPh  Badan  Final  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  Pada  CV.  Yellow  Duck  Banjarbaru. JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, pp 160-175.
108│ Aris Munandar, et.al., Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap … .