## ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN
BADAN (STUDI PADA

## PT ABDYA GASINDO)
Sumardi Adiman 1 , Miftha Rizkina 2
1,2 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi 1 sumardi.adiman@gmail.com , 2 rizkina_miftha@ymail.com
Abstract: The purpose of this paper is to find out whether the application of tax planning carried out by PT. Abdya Gasindo can streamline corporate income tax. The writing method used is descriptive method that is the method that collects, collects the data obtained then is interpreted and analyzed so that it is able to provide complete information for problem solvers encountered. The results of this study are expected to provide information and input on Abdya Gasindo  so  that  the  company  can  carry  out  tax  planning  as  an  effort  to  efficiently pay  taxes  to achieve  maximum profits,  but  still  within  the  framework  of  tax  regulations.  The  conclusion  of  this  study  is  the  application  of  tax planning conducted by PT. Abdya Gasindo can make efficient the tax burden owed.

## Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Efficiency

## PENDAHULUAN
Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya  berjalan dengan lancar,  baik dalam  upaya menghasilkan barang  dan jasa yang  di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan  tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan  dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing  dengan perusahaan  lain, karena  laba  tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempuyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali yang  langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo dalam gunadi 2002:2)
Dari pemahaman  pajak diatas dapat kita simpulkan  bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya  seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya.
Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban  perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber  daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan  tersebut. Untuk  menekan  pemborosan pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakan tersebut,  salah  satu cara yang dapat  dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak.
Perencanaan pajak
adalah upaya
pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan
pengawasan mengenai    perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang  diharapkan, tanpa harus melanggar  undang-
Volume 8, Nomor 1, Februari  2020 P-ISSN   2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328 p. 53-68
undang yang  berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan tax planning.
Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas  keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang  minimal. Secara teoritis tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak(tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).
Jadi tax planning adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana  dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan  mengenai pengecualian  dan  pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan
Tujuan tax  planning bukanlah  untuk menghindari  pembayaran pajak, tetapi  merancang atau mengatur agar pajak yang  dibayarkan tidak lebih dari yang  seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang  harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan    dengan memanfaatkan    hal-hal yang diatur oleh undang-undang    sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak
Dimana    PT  Abdya  Gasindo dalam melakukan tax planning dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai  dengan  UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Salah  satu biaya yang  dapat mengurangi beban pajak  sesuai dengan ketentuan  UU No.  36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau
pendidikan dan pengembangan SDM.  Dimana  PT Abdya  Gasindo dapat menurunkan total pajak penghasilanya serta  dapat meningkatkan  kualitas kerja karyawan    dimasa akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainya.

## Rumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah diuraikan  sebelumnya,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Tax Planning  dapat  mengefisiensi  pajak  penghasilan badan pada PT Abdya Gasindo?

## Tujuan Penelitian.
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui Penerapan  Tax  Planning  dapat  mengefisiensi  pajak penghasilan badan pada PT Abdya Gasindo

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
A. Definisi Pajak
Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan  iuran rakyat  untuk kas  negara yang tidak mendapat  balas  jasa secara langsung dan  digunakan dalam  pembiayaan pembangunan Yang didasarkan pada undang-undang,  sehingga dapat  dipaksakan dengan tiada  mendapat  balas  jasa secara langsung. Pajak  dipungut  penguasa berdasarkan  norma-norma hukum  untuk  menutup  biaya produksi  barangbarang dan  jasa  kolektif  untuk mencapai kesejahteraan umum.
B. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak
Yang termasuk  objek pajak  penghasilan menurut UU Pajak  Penghasilan No.  36  tahun  2008 pasal 4 ayat 1, yaitu:
a. Penggantian atau  imbalan  berkenaan  dengan pekerjaan atau jasa yang  diterima atau  diperoleh termasuk gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium, komisi,  bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
b.      Hadiah  dari  undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c. Laba usaha.
d.      Keuntungan  karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1.   Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,  persekutuan, dan  badan lainnya sebagai  penganti saham  atau  penyertaan modal.
2.      Keuntungan yang diperoleh  perseroan, persekutuan,  dan  badan  lainnya karena pengalihan  harta kepada pemegang  saham, sekutu, atau anggota
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha.
4.   Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,  bantuan atau  sumbangan,  kecuali yang  diberikan  kepada keluarga sedarah dalam garis  keturunan satu  derajat,  dan badan keagamaan atau  badan  pendidikan atau  badan  sosial atau  pengusaha kecil termasuk  koperasi yang ditetapkan oleh Menteri  Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,  pekerjaan, pemilikan, atau  penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan.
5.      Keuntungan  karena penjualan atau pengalihan  sebagian atau  seluruh  hak penambangan,  tanda turut  serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan  sebagai  biaya dan  pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk  dari  dividen  perusahaan asuransi kepada pemegang polis,  dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h.   Royalty atau imbalan atas pengguanaan hak.
i. Sewa dan  penghasilan  sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k.      Keuntungan  karena pembebasan  hutang, kecuali sampai  jumlah  terlentu yang ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah.
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. Premi asuransi.
o. Iuran yang diterima atau diperoleh  perkumpulan dari anggotanya yang  terdiri  dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p. Tambahan  kekayaan  neto yang berasal  dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
r. Imbalan  bunga sebagaimana dimaksud  dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuaan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia.
D. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas  penghasilan berupa gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan
pembayaran  lain  dengan  nama apapun  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh  pasal  21  dipotong,  disetor,  dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan  pemerintah, dana pensiun,  badan, perusahaan, dan Penyelenggara kegiatan.

## J. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:
a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 54.000.000,- per tahun.
b. Tambahan  untuk Wajib Pajak yang kawin  Rp 4.500.000,- per tahun.
c. Tambahan  untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000,- per tahun.
d. Tambahan  untuk  setiap anggota  sedarah  dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang Rp 4.500.000,- per tahun. oleh Wajib Pajak.
K . Tarif Pajak 1. Tarif Tetap
Tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan  pajaknya berbeda  sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap. Contohnya adalah bea materai.
2. Tarif Progresif
Tarif pajak yang presentasenya semakin besar  jika dasar  pengenaan  pajaknya  meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai  dengan Undang-Undang PPh  Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Tabel 1. Daftar tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000 15% Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25% Di atas Rp. 500.000.000 30%
b. Untuk Wajib Pajak Badandalam  negeri dan  BUT (Badan Usaha Tetap) Tarif pajak  untuk Wajib Pajak badan  dalam  negeri  dan  bentuk    usaha tetap (BUT) sebesar  28% (dua  puluh  delapan  persen). Tarif PPh tersebut  menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku  tahun  pajak  2010. Wajib Pajak  badan  dalam
negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit  40% (empat  puluh  persen) dari  jumlah keseluruhan saham yang disetor  diperdagangkan dibursa efek  di Indonesia  dan  memenuhi  persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh  tarif  sebesar  5% (lima  persen) lebih rendah dari pada tarif
sebagaimana di maksud  pada ayat (1)  huruf b  dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Perhitungan PPh  terutang  berdasarkan  pasal 31 E dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Jika  peredaran bruto  sampai  dengan  4,8  miliar  , maka perhitungan PPh nya sebagai berikut :
PPh  terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak
2. Jika  peredaran bruto  lebih  dari  4,8  miliar atau sampai  dengan  50  milliar ,  maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut : PPh terutang
= (50% x 25%)  Penghasilan Kena Pajak  dari bagian  peredaran  bruto yang memperoleh fasilitas  + 25% x Penghasilan  Kena Pajak  dari bagian peredaran  bruto yang tidak  memperoleh fasilitas. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari  bagian peredaran  bruto yang  memperoleh fasilitas yaitu  :  (Rp.  4.800.000.000/  peredaran bruto  )  x Penghasilan  Kena Pajak. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari  peredaran  bruto yang tidak  memperoleh fasilitas yaitu  : Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto yang memperoleh fasilitas. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari  bagian peredaran  bruto yang tidak  memperoleh  fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan  Kena Pajak  dari bagian  peredaran  bruto yang memperoleh fasilitas.  Namun mulai tahun  2010,  tarif  PPh Badan adalah 25% dari penghasilan bruto.

## 2. Tax Planning
Menurut  Chairil (2013), Tax Planning adalah adalah  suatu  proses  mengorganisasi  usaha wajib  pajak sedemikian  rupa agar  utang pajaknya
baik pajak penghasilan  maupun pajak lainnya berada dalam jumlah  minimal,  selama  hal tersebut tidak melanggar  ketentuan  undang-undang.  Dalam Prianto (2016),  Perencanaan Pajak  didefinisikan  sebagai suatu  proses  untuk merekayasa usaha dan  transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi  masih  dalam  bingkai  peraturan perpajakan. Perencanaan pajak  dapat  berkonotasi positif  sebagai  perencanaan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  secara lengkap,  benar, dan tepat  waktu sehingga dapat  menghindari  pemborosan sumber daya secara optimal.
Dalam Tax Planning ada 3 macam cara yang dapat  dilakukan  wajib  pajak untuk  menekan  jumlah beban pajaknya, yakni:
1.. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
2.Tax Evasion
3. Tax Saving
Contoh: Bila kita belanja the  botol  di warung, tentu tidak aka nada pengenaan  pajak restoran atas  konsumsi tersebut,  namun  bila kita memesan  the  botol  di  hotel  atau  restoran  besar, kita akan  terbebani  pajak restoran (yang sebenarnya  bisa dihindari) sebagi implikasi perpajakannya (Chairil:2013).
a. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (Tax

## Planning)
Secara umum tujuan  pokok yang ingin dicapai  dari  perencanaan pajak yang  baik adalah (Chairil:2013):
1. Meminimalisasi  beban  pajak yang terutang.
Tindakan yang harus  diambil  dalam rangka perencanaan  pajak  tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam
ruang lingkup pemajakan  dan  tidak  melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3.      Meminimalkan  terjadinya kejutan  pajak (Tax Surprise)  jika terjadi  pemeriksaan pajak  oleh fiskus.
4. Memenuhi  kewajiban perpajakannya secara benar, efisien,  dan efektif  sesuai  dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:
a) Mematuhi segala  ketentuan administratif, sehingga terhindar dari  pengenaan  sanksi, baik sanksi administratif  maupun  pidana, seperti  bunga, kenaikan, denda, dan  hukum kurungan atau penjara.
b)      Melaksanakan  secara efektif  segala ketentuan  undang-undang  perpajakan yang terkait dengan  pelaksanaan pemasaran, pembelian,  dan  fungsi  keuangan,  seperti pemotongan  dan  pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) b. Strategi Umum Perencanaan Pajak
Menurut  Chairil:2013, Strategi Pajak yang dapat ditempuh  untuk  mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:
1.Tax Saving
2.Tax Avoidance
c. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Menurut Chairil:2013,
menyusun perencanaan  pajak PPh Badan  tidak  bisa  berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan  memiliki keterkaitan atau  interpendensi  dengan PPh  pasal  21, PPh  pasal 22, PPh  pasal  23/26, PPh  final  dan  juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Total omset penjulan dalam SPT PPh badan harus sama  dengan  total  omset  penjualan yang ada
dalam  akumulasi SPT Masa PPN  pada akhir tahun  pajak,  jika  berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
b.      Ketika perusahaan memilih apakah  menerapkan metode net, gross, atau gross  up pada saat menghitung PPh  pasal  21,  keputusan  ini akan berpengaruh pada besarnya PPh badan.
c. Pengeluaran  biaya gaji upah,  honorarium,  dan sebagainya yang  menyangkut  kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama  dengan  Dasar  Pengenaan Pajak PPh pasal  21  berupa  penghasilan  bruto yang dibayarkan pada karyawan,  jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
d. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan  sebagai  biaya fiskal  kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.
e.    Dalam  laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal    22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan  terhutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah  dikenakan PPh final, tidak  dihitung lagi  sebagai  penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan.
d. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Omposunggu (2011)  Perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:
a. Menerapkan prinsip taxable dan deductable yaitu dengan:
1.      Menerapkan  biaya non deductable menjadi deductable.
2.      Mengubah  penghasilan  merupakan  objek pajak menjadi penghasilan  bukan  objek pajak.
b.      Memaksimalkan  biaya karyawan yang dapat dialokasikan  sebagai  biaya  usaha atau  biaya fiskal.
c. Mengalihkan  pemberian natura menjadi  bentuk uang sehingga deductability.
e. Manfaat Perencanaan Pajak
Ada beberapa manfaat yang bisa  diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:
1. Penghematan Kas Keluar,  karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2.  Mengatur aliran kas  masuk  dan  keluar (Cash Flow),  karena dengan  perencanaan  pajak yang matang dapat  diperkirakan  kebutuhan  kas  untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan  dapat  menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
• Efisiensi
Dalam  pengertian yang umum,  suatu perusahaan yang efisien adalah  suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan  barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan  pemborosan ynag minimum

## METODE PENELITIAN

## A.    Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini menggunakan jenis  penelitian
deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.
Sugiyono (2013),
mendefinisikan “ Penelitian deskriptif adalah  metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu  hasil penelitian  tetapi tidak digunakan  untuk membuat  kesimpulan yang lebih luas ” . Dalam penelitian  studi  kasus  ini tidak  sampai mempermasalahkan hubungan antara variable- variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang  menyebabkan  suatu  gejala atau  kenyataan sosial.

## Jenis dan Sumber Data

## 1. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data  sekunder. Data  sekunder  menurut Sugiyono (2013)  merupakan  sumber  data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak lain). Data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari  konsultan pajak  tempat  dimana perusahaan melakukan  konsultasi  perpajakannya. Data yang digunakan  berupa Laporan  keuangan  tahun 2018 (komersil dan  fiskal),  laporan  perpajakan  selama 2018, dan bukti pendukung lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :
1. Dokumentasi, yaitu  mengumpulkan  data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan, yaitu  mengambil  beberapa buku  bacaan atau  literatur  sebagai  bahan acuan masalah dan memperoleh landasan teori mengenai tax  planning dan  implementasinya melalui literatu-literatur,  laporan,  makalah, jurnal-jurnal, dan berbagai artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi  penyusunan  hasil penelitian ini.

## F.Teknik Analisis Data.
Statistik  deskriptif    digunakan  untuk menganalisa data  dengan cara  mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.    Hasil Penelitian.

## Tax Planning yang  di lakukan oleh PT.
Abdya  Gasindo dalam meminimalkan beban  pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk  membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat  bagi perusahaan  dan
karyawannya, hal ini  dapat  dilihat  dari laporan  laba rugi perusahaan.
Laporan laba rugi yang di sajikan oleh PT. Abdya Gasindo telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun- akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2018.
Tabel 2 LaporanLaba (Rugi) PT. Abdya Gasindo Per 31 Desember Tahun 2018 Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Penjualan bersih 195.000.000 195.000.000 Beban pokok penjualan 52.000.000 52.000.000 Laba Kotor 143.000.000 143.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 10.000.000 Beban penjualan 14.000.000 14.000.000 Beban umum & adm 13.000.000 13.000.000 Beban Keuangan 17.000.000 17.000.000 Beban lain-lain 3.500.000 3.500.000 Total biaya operasi 47.500.000 47.500.000 Laba sebelum pajak 105.500.000 105.500.000 Sumber :Laporan Laba Rugi PT. Abdya Gasindo
Dari laporan laba rugi pada tabel 2 dapat di hitung biaya pajak terutang PT. Abdya Gasindo Sebagai berikut:
Laba Fiskal 105.500.000 Tarif PPh 5% x Rp. 50.000.000 2.500.000 15% x Rp. 55.500.000 8.325.000 PPh terutang 10.825.000 Laba Setelah Pajak 10.825.000

## Dari perhitungan sebelum penerapan Tax
Planning, pajak penghasilan terutang yang harus di bayarkan oleh
perusahaan adalah sebesar Rp.10.825.000. Dalam menerapkan Tax  Planning, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang  sasaran dan tindakan yang tepat dalam melakukan Tax Planning tersebut.
Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu :
1. Salah satu pengeluran yang  dilakukan oleh PT.
Abdya  Gasindo yang di perkenankan oleh
undang-undang perpajakan adalah  melakukan pendidikan dan pengembangan SDM Sebesar
Rp.12.000.000, selain memperoleh manfaat penurunan hutang pajak pada waktu tersebut juga PT.  Abdya  Gasindo  dapat meningkatkan keahlian kerja para karyawan di masa yang akan datang. Manfaat perusahaan di kedepanya  dimana  sangat menguntungkan perusahaan karena  dengan  hal tersebut  perusahaan  semakin mampu  bersaing dengan perusahaan lainya.
2. Biaya selanjutnya yang  dapat dimanfaatkan oleh
PT.  Abdya  Gasindo dalam pelaksanaan Tax
Planning adalah Biaya pembelian telepon seluler    dan pengisian pulsa    terkait jabatan pekerjaan. Selain dapat mengurangi  beban  pajak diharapkan dengan komunikasi yang baik kegiatan
operasional  perusahan  dapat berjalan dengan lancar.
Setelah menerapkan tax planning pada PT. Abdya  Gasindo, maka setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan Tax Planning terhadap biaya yang  di  keluarkan oleh PT. Abdya Gasindo yang terkait dengan biaya pendidikan dan pengembangan SDM  dan  biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa.

## 2. Pembahasan
a.  Laporan Laba  Rugi  PT.  Abdya  Gasindo Sebelum Penerapan Tax Planning
Dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya PT.  Abdya  Gasindo memanfaatkan biaya yang dapat mengurangi beban pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak pennghasilan.
Dari laporan laba rugi pada table 3 dapat di hitung biaya pajak PT.  Abdya  Gasindo  sebelum dilaksanakan Tax Planning, sebagai berikut :
Laba Fiskal 105.500.000 Tarif PPh 5% x Rp. 50.000.000 2.500.000 15% x Rp. 55.500.000 8.325.000 PPh terutang 10.825.000 Laba Setelah Pajak 10.825.000
Dari  perhitungan sebelum penerapan Tax
Planning, pajak  penghasilan terutang yang  harus  di bayarkan oleh perusahaan adalah sebesar  Rp. 10.825.000 hal itu cukup besar oleh karena itu perlu adanya Tax Planning dalam rangka meminimalkan beban pajak yang ditanggung  oleh  perusahaan. Adapun  langkah yang  diambil perusahaan adalah
dengan meminimalkan anggaran untuk membayar beban pajak dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi  karyawan dan perusahaan. Adapun Tax Planning yang  dilakukan oleh PT.  Abdya Gasindo yaitu dengan mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM serta biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa.
Tabel 3 Laporan Laba (Rugi) PT. Abdya Gasindo sebelum Tax Planning Per 31 Desember Tahun 2018 Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Penjualan bersih 195.000.000 195.000.000 Beban pokok penjualan 52.000.000 52.000.000 Laba Kotor 143.000.000 143.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 10.000.000 Beban penjualan 14.000.000 14.000.000 Beban umum & adm 13.000.000 13.000.000 Beban Keuangan 17.000.000 17.000.000 Beban lain-lain 3.500.000 3.500.000 Total biaya operasi 47.500.000 47.500.000 Laba sebelum pajak 105.500.000 105.500.000
Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Abdya Gasindo

## b. Penerapan Tax Planning Sesuai Dengan Undang
– Undang  No  36      Tentang Pajak Penghasilan
Pasal  6  terkait  Biaya  yang boleh dikurangkan Sebagai Pengurang Beban Pajak Penghasilan
Laporan keuangan yang di susun oleh  PT. Abdya  Gasindo merupakan gambaran proses  usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan perusahaan serta hambatan-hambatan saat beroperasinya perusahaan. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang  mengarah  pada  perkembangan serta  kemajuan perusahaan tersebut. Adapun data  dan laporan yang berhubungan dengan skripsi ini adalah laporan laba rugi tahun 2018. Untuk pencapaian rencana  tersebut maka dilakukan efisiensi PPh Badan dengan cara
yang legal untuk memperkecil beban pajak dari suatu badan usaha.
Berikut adalah analisis dari penerapan tax planning PT  Abdya  Gasindo terhadap jumlah penghasilan terutang yang    dibandingkan sebelum melakukan tax planning dan sesudah  melakukan Tax Planning.

## a. Pendidikan dan Pengembangan SDM
PT.  Abdya  Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya  manusia sebagai salah satu pengeluaran yang  diperkenankan Undang-undang perpajakan. Selain untuk
memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih  mengembangkan sumber daya manusia agar lebih terampil dan lebih berwawasan dalam bekerja.
Tabel 4
Penerapan Tax Planning untuk biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Penjualan bersih 195.000.000 195.000.000 Beban pokok penjualan 52.000.000 52.000.000 Laba Kotor 143.000.000 143.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 10.000.000 Beban penjualan 14.000.000 14.000.000 Beban umum & adm 13.000.000 13.000.000 Beban Keuangan 17.000.000 17.000.000 Biaya pendidikan dan pelatihan SDM 5.000.000 5.000.000 Beban lain-lain 3.500.000 3.500.000 Total biaya operasi 47.500.000 47.500.000 Laba sebelum pajak 105.500.000 105.500.000 Perhitungan pada tabel 4 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya  pendidikan  dan pelatihan SDM adalah sebagai berikut :
Laba Fiskal 100.500.000 Tarif PPh 5% x Rp. 50.000.000 2.500.000 15% x Rp. 50.500.000 7.575.000 PPh terutang 10.075.000 Laba Setelah Pajak Apabila P T .   A b d y a   G a s i n d o tidak melakukan pengeluaran biaya pendidikan dan pelatihan SDM maka total pajak penghasilan
yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp10.825.000 . Dengan Tax  Planning perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan  pelatihan SDM  sehingga perusahaan  dapat menurunkan  total pajak penghasilannya sebesar  Rp 10.075.000 .
Sehingga
perusahaan dapat menghemat pengeluaran    pajak penghasilan  terutang sebesar  Rp 750.000,  di  dapat  dari  Rp.  10.825.000 – Rp. 10.075.000 .
b. Biaya Pembelian Telepon seluler dan Pulsa
Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa sebesar Rp 4.000.000 di mana yang diberikan  kepada Penjaga  Toko,  Supir,  Admin kantor. Dimana  diharapkan kinerja dapat lebih terkordinasi menjadi lebih  baik  melalui komunikasi yang baik  pula. Bedasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002  biaya pembelian telepon
selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikelurkan berupa biaya
pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan  jabatan  dan pekerjaan  dikoreksi  fiskal positif dalam laporan Laba Rugi.
Tabel 5 Laporan Laba Rugi PenerapanTax Planning untuk Biaya pembelian telepon dan Pulsa Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Penjualan bersih 195.000.000 195.000.000 Beban pokok penjualan 52.000.000 52.000.000 Laba Kotor 143.000.000 143.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 10.000.000 Beban penjualan 14.000.000 14.000.000 Beban umum & adm 13.000.000 13.000.000 Beban Keuangan 17.000.000 17.000.000 Biaya telepon selular dan pulsa 4.000.000 2.000.000 2.000.000 Beban lain-lain 3.500.000 3.500.000 Total biaya operasi 51.500.000 49.500.000 Laba sebelum pajak 101.500.000 103.500.000 Perhitungan terkait tabel 5 untuk pembelian telepon dan pulsa adalahsebagai berikut: Laba Fiskal 103.500.000 Tarif PPh 5% x Rp. 50.000.000 2.500.000 15% x Rp. 53.500.000 8.025.000 PPh terutang 10.525.000 Laba Setelah Pajak 92.975.000 Apabila PT. Abdya Gasindo tidak mengeluarkan biaya telepon dan pulsa, total pajak yang harus  di bayar sebesar Rp. 10.825.000. Dengan Tax  Planning perusahaan dapat  mengeluarkan biaya telepon  dan  pulsa sehingga perusahaan dapat menurunkan  total  pajak  penghasilan sebesar Rp. 1 0 . 5 2 5 . 0 0 0 sehingga perusahaan dapat menghemat pajak sebesar  Rp.  300.000,  diperoleh dari Rp. 10.825.000 – 10.525.000)
c.  Laporan Laba  Rugi  CV  Jaya  Sentosa Setelah Penerapan Tax Planning
Sebelum melakukan Tax Planning total pajak penghasilan yang harus di bayar oleh PT. Abdya Gasindo apabila tidak melakukkan pendidikan dan pengembangan SDM serta Biaya  pembelian telepon dan pulsa sebesar  Rp. 10.825.000. Dengan melakukan Tax Planning perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM sebesar Rp. 750.000  dan  mengadakan  biaya
pembelian  telepon  dan  pulsa sebesar  Rp.  4.000.000,
akan tetapi setelah adanya koreksi menjadi 2.000.000
Tabel 6 Laporan (Rugi) PT. Abdya Gasindo setelah Tax Planning Per 31 DesemberTahun 2018 Keterangan Komersil Koreksi Fiskal Fiskal Penjualan bersih 195.000.000 195.000.000 Beban pokok penjualan 52.000.000 52.000.000 Laba Kotor 1430.00.000 143.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 10.000.000 Beban penjualan 14.000.000 14.000.000 Beban umum & adm 13.000.000 13.000.000 Beban Keuangan 17.000.000 17.000.000 Biaya pendidikan dan pelatihan SDM 5.000.000 5.000.000 Biaya telepon selular dan pulsa 4.000.000 2.000.000 2.000.000 Beban lain-lain 3500000 3500000 Total biaya operasi 56.500.000 54.500.000 Laba sebelum pajak 96.500.000 98.500.000 Dari Laporan Laba Rugi pada table 5 dapat
dihitung biaya pajak    terutang  PT.  Abdya  Gasindo setelah dilaksanakan Tax Planning sebagai berikut :
Laba Fiskal 98.500.000 Tarif PPh 5% x Rp. 50.000.000 2.500.000 15% x Rp. 58.500.000 7.275.000 PPh terutang 9.775.000 Laba Setelah Pajak 88.725.000
Total pajak penghasilan yang harus di bayar oleh PT.Abdya  Gasindo adalah yang dapat  dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan kebijakan tax planning sehingga P T . A b d y a   G a s i n d o dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 10.825.000 – Rp 9.775.000 = Rp. 1.050.000,
Dari perhitungan diatas dapat jelas terlihat bahwa  jumlah pajak penghasilan terutang  berbeda dari sebelum tax  planning sebesar Rp. 10.825.000 dan setelah    dilakukan tax  planning sebesar  Rp. 9.775.000 efisiensi yang  di dapat dari  perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang –
undangan pajak penghasilan No 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.050.000. Dimana hal ini
sangat
bermanfaat
untuk penganggaran dana yang digunakan untuk kemajuan perusahaan kedepannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan  pembahasan  terhadap  penelitian tersebut  sudah  diuraikan  secara  detail,  maka  dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Penerapan kebijakan Tax    Planning pada    PT.
Abdya  Gasindo    bertujuan    untuk  mengolah kewajiban perpajakan secara  lengkap dan benar . Sedangkan apabila  diterapkan dengan benar kebijakan tax planning ini dapat diperoleh manfaat adalah  dapat meminimalisasi beban pajak  sebagai unsur  biaya sehingga dapat menghemat arus  kas keluar.
2.  Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah tax planning terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat bebeda sebelum tax planning dan      setelah tax planning. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT.Abdya Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta  biaya pembelian
telepon dan  pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang  no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g
3. P T .   A b d y a   G a s i n d o adalah perusahaan yang    taat dalam pembayaran perpajakannya karena  terlihat  dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.

## Saran
Berdasarkan  pada  keterbatasan  penelitian, maka  direkomendasikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Pemberian manfaat pendidikan dan pengembangan
SDM menjadi alternative dalam efisiensi,  hal ini di sebabkan adanya 2 (dua) keuntungan sekaligus
yaitu berkurangnya beban pajak dan meningkatkan  kualitas  karyawan  di masa yang akan datang. 2. P T A b d y a G a s i n d o sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan  staf administrasi hal  ini agar bidang perpajakan  dapat ditangani oleh  orang yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Nurjannah,2014, Implementasi Perencanaan  Pajak
(Tax Planning) Untuk Penghematan JumlahPajak Penghasilan PT Bosowa Maros, Skripsi, Universitas Hasanudin
Makassar.
Windriarti,  Maretha,  2012, Analisis Penerapan
Perencanaan  Pajak Penghasilan  Badan PadaPT Semen Tonasa Di Pangkep, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
Silitonga, Laorens  ,  2013, Penerapan Tax Planning Atas  Pajak Penghasilan  Badan Pada  CV Andi  Offset Cabang Manado, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Librata, Noviandi,  2009, Analisis Penerapan Tax
Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra

## Sukarami, Jurnal, STIE MDP.

## Mahib,  Ery Marlina,  2012, Perencanaan  Pajak
Sebagai  Upaya  Meminimalkan  PPh Badan PadaPT. Matahari Yupha  Perkasa, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya..
Pernanda,  Dian,  2008, Perencanaan  Pajak  dalam
Rangka Penghematan Pembayaran
PajakTerutang Studi Kasus pada PT. GL HI-
Tech Indonesia, Jurnal.
Pohan, Chairil Anwar, 2013, Manajemen Perpajakan
: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis,Edisi Revisi, Cetakan Pertama,
Gramedia, Jakarta.
Puspitasari, Indah  Yulia, 2009, Penerapan Tax Planning  atas  Pajak  Penghasilan (PPh) Badan(Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari),
Jurnal.
Rori,Handri,  2013, Analisis Penerapan Tax planning
Atas Pajak Penghasilan Suandy, Erly, 2007, Perencanaan  Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta. Suandy, Erly, 2013,
Perencanaan  Pajak, Edisi 6, Salemba
Empat, Jakarta Rumuy,  Renita,  2013, Penerapan  Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai UpayaEfisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko, Jurnal,STIE MDP.

## Mahib,  Ery Marlina,  2012, Perencanaan  Pajak
Sebagai  Upaya  Meminimalkan  PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya..
Pohan, Chairil Anwar, 2013, Manajemen Perpajakan
: Strategi  Perencanaan  Pajak dan  Bisnis, Edisi Revisi,  Cetakan Pertama, Gramedia,
Jakarta.
Puspitasari, Indah  Yulia, 2009, Penerapan Tax Planning  atas  Pajak Penghasilan (PPh) Badan(Studi Kasus  Pada CV. Scronica Sari), Jurnal.
Rori,Handri, 2013, Analisis Penerapan Tax planning

## Atas Pajak Penghasilan
Suandy,  Erly,  2007, Perencanaan  Pajak, Edisi 5,
Salemba Empat, Jakarta. Suandy,  Erly, 2013, Perencanaan Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
Waluyo,  2012, Akuntansi Pajak, Salemba Empat,
Jakarta. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Zain,  M,  2005, Manajemen  Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
Wirawan  B dan  Rudi Suhartono,  2009, Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit Fakultas
UI, Jakarta.
Mardiasmo,  2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011,
Penerbit Andi Yogyakarta.
Widyaningsih,2011. Hukum Pajak  dan Perpajakan,
Penerbit Alfabeta, Bandung.
Waluyo,  2012, Akuntansi Pajak, Salemba Empat,
Jakarta. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Zain, M dan Diana Sari, 2006, Perpajakan Lanjutan,
Salemba Empat, Jakarta. Zain,  M,  2005, Manajemen  Perpajakan, Salemba Empat,
Jakarta.
Wirawan  B dan  Rudi Suhartono,  2009, Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit Fakultas UI,
Jakarta.
Mardiasmo,  2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011,
Penerbit Andi Yogyakarta. Widyaningsih,2011. Hukum Pajak  dan Perpajakan, Penerbit Alfabeta, Bandung.