## PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL)

## Muhamad Azis Anshori
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: aziestf8@gmail.com

## Abstrak
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  influence  of  regional  financial supervision,  human  resources  and  utilization  of  information  technology  to  the  timeliness  of local government financial reporting. The data used in this study is the primary data obtained from the distribution of questionnaires to respondents. Population in this research is part of accounting  /  administration  finance  at  SKPD  in  Bantul  regency,  the  sample  taken  is  21 SKPD.  Sampling  technique  using  porposive  sampling.  The  method  of  analysis  used  in  this study  is  multiple  linear  regression  analysis.  The  result  of  the  research  shows  that  the supervision  of  regional  finance  and  the  utilization  of  information  technology  has  significant influence on the timeliness of local government financial reporting, while the human resource variable does not affect the timeliness of regional government financial reporting.
Keywords: Regional  Financial  Supervision,  Human  Resources,  Utilization  of  Information Technology, and Timeliness

## PENDAHULUAN
Otonomi  pembangunan  sektor  publik  adalah  untuk  menciptakan good  governance. Good  governance sering  dikaitkan  sebagai  kepemerintahaan  yang  baik  atau  sebagai  suatu penyelenggaraan  menajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  dari  salah  alokasi  dana investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  administratif,  menjalankan disiplin  anggaran  serta  menciptakan  legal  dan political  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).
Sesuai  undang-undang  No.  17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara  dalam  rangka menyelenggarakan good  goveranment pemerintah  dituntut  untuk  melaksanakan  pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan  dengan  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan  yang benar-benar dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  DPRD  terkait  dengan kegagalan  maupun  keberhasilannya  sebagai  bahan  evaluasi  tahun  berikutnya.  Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas mengaplikasikan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2012).
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  keuangan  adalah produk  akhir  dari  proses  akuntansi  yang  telah  dilakukan.  Laporan  keuangan  sektor  publik
merupakan  komponen  penting  untuk  menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntansi sektor publik menimbulkan implikasi bagi  manajemen  sektor  publik  untuk  memberikan  informasi  kepada  publik,  salah  satunya adalah  informasi  akuntansi  yang  berupa  laporan  keuangan.  perkembangan  akuntansi  sektor publik  yang  semakin  pesat  menimbulkan  tuntutan  yang  lebih  besar  terkait  dengan dilaksanakannya  transparan  dan  akuntabilitas  publik  oleh  lembaga-lembaga  sektor  publik (Mardiasmo 2005).
Dalam  konteks  organisasi  pemerintah,  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi  dan disclosure atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  laporan  tersebut.  Dimendi  akuntabilitas  publik  salah  satunya adalah  akuntabilitas  finansial,  dalam  menegakan  akuntabilitas  finansial  pemerintah  daerah memiliki tanggungjawab mempublikasikan hasil laporan keuangan daerah kepada stakeholder secara andal dan tepatwaktu (Indriasari dan Nahartyo, 2008).
Adapun fenomena yang terjadi dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul ditemukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya yang seharusnya dicatat pada tahun 2013 tetapi dimasukan pada periode tahun anggaran 2014, serta belum  membuat  laporan  keuangan  secara  benar.  Tytut  Ratih  Kusumo  sebagai  kepala perwakilan  BPKP  DIY  menyampaikan  kepada  Bupati  agar  mendorong  SKPD  untuk menyusun  neraca  laporan  keuangan  bulanan  secara  tepat  waktu  dan  segera  memperbaiki laporan  sesuai  saran  BPKP  dan  menyampaikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran pendapatan dan belanja daerah ( www.bpkp.go.id ).
Jumat  31  Maret  2017  Bupati  Bantul,  Drs  Suharsono  dengan  didampingi  oleh Sekretariat  daerah  dan  beberapa  kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  menyerahkan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  unaudited  Pemerintah  Kabupaten  Bantul tahun  Anggaran  2016  kepada  BPK  perwakian  provinsi  DIY.  Penyerahan  LKPD  unaudited tahun  2016  ini  merupakan  bentuk  pelaksanaan  amanat  Undang-undang  nomer  1  tahun  2004 pasal 56 ayat (3) “LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah  tahun  anggaran  berakhir”.  Penyerahan  ini  merupakan  wujud  komitmen  dan  juga bentuk ikrar bahwa laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah siap untuk dilakukan  penilaian  (pemeriksaan)  oleh  BPK.  “BPK  DIY  akan  segera  memeriksa  LKPD tersebut, sehingga diharapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dapat disampaikan kepada DPRD 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah ini”. Hal  tersebut  merujuk  pada  pasa  17  Undang-undang  nomer  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (BKAD Bantul).
Terkait  dengan  fenomena  yang  terjadi  yang  terjadi  dan  banyak  topik  yang  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya,  Penelitian  ini  replikasi  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Sembiring  (2013:1)  yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah.  Perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian sebelumnya  adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel pengawasan keuangan  daerah,  variabel  tersebut  diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fajrin, 2014:1)  yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Dalam penelitian ini juga menggunkan populasi, sampel dan waktu penelitian yang berbeda. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Sartuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  berada  di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Kepatuhan
Seorang  individu  cenderung  mematuhi  hukum  yang  mereka  anggap  sesuai  dan konsisten  dengan  norma-norma  internal  mereka.  Komitmen  normatif  melalui  moralitas personal  berarti  mematuhi  hukum  karena  hukum  tersebut  dianggap  sebagai  salah  satu keharusan,  sedangkan  komitmen  normatif  melalui  legitimasi  berarti  mematuhi  peraturan karena  otoritas  penyusun  hukum  tersebut  memiliki  hak  untuk  mendikte  perilaku  (Septiani, 2005 dalam Zuliarti, 2012:30).

## Peraturan Pemerintah Daerah
Definisi  tentang  Peraturan  Daerah  berdasarkan  ketentuan  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  bersama  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  Kepala  Daerah  baik  di  Provinsi  maupun  di Kabupaten/Kota.  Pasal  136  ayat  (2)  Undang-undang  No.  32/2004  mengamanatkan  bahwa Perda  dibentuk  oleh  Pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas  pembentukan;  serta  ayat  (3)  Perda  dan  dimaksud  merupakan  penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas  masing-masing  daerah.  Dasar  Hukum:  (1)  Undang  Undang  dasar  1945,  (2)  Undang- Undang  Nomer  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  (3) Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan (4) Peaturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## Pelaporan Keuangan Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  Negara/Daerah  selama satu periode” (PP No. 8 Tahun 2006).

## Ketepatwaktuan
Ketepatwaktuan merupakan salah satu  dalam karakteristik  nilai  informasi  yang harus dipenuhi  agar  laporan  keuangan  yang  disajikan  relevan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan (Suwardjono,  2005).  Penyampaian  laporan  keuangan  yang  tepat  waktu  merupakan  hal  yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi  tersebut  tidak  mempunyai  nilai  lagi  dkarenakan  ketepatwaktuan  itu  informasi tersedia  tepat  waktu  bagi  pengambilan  keputusan  sebelum  mereka  kehilangan  kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruh keputusan yang diambil.

## Pengawasan keuangan Daerah
Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2010:29) yang dimaksud pengawasan keuangan daerah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  kinerja  standar  pada  perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar  yang telah ditentukan, untuk  menetapkan apaakah telah terjadi suatu  penyimpangan, serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  telah  digunakan  seefektif  dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan pelatihan (Widodo dalam Kharis, 2010). Dalam mewujudkan kualitas informasi pelaporan keuangan  yang baik, maka  diperlukan  sumber  daya  manusia  dalam  memahami  akuntansi  berdampak  kesalahan laporan  keuangan  yang  dibuat  karena  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan pemerintah  sehingga  laporan  keuangan  tidak  dapat  disampaikan  secara  tepat  waktu  karena terdapat  hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama agar laporan keuangan dapat diandalkan.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  Suyanto,  (2005:10)  Teknologi  informasi  merupakan  sebuah  bentuk  umum yang  menggambarkan  setiap  teknologi  yang  membantu  menghasilkan,  memanipulasi, menyimpan, mengkomunikaskan, dan atau menyampaikan informasi. Pemanfaatan penerapan teknologi informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi juga pada sektor publik khususnya dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  mutlak  harus  diutuhkan.  Sebagai  contoh pengajuan  perijinan,  pembuatan  kartu  tanda  penduduk,  pembuatan  surat  ini  mengemudi (SIM), maupun informasi profil daerah. Seperti halmya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan teknologi informasi (TI).

## Perkembangan Hipotesis

## Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah  terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengawasan pemerintah  daerah ditunjukan untuk  menjamin bahwa pemerintah sudah berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  menyebabkan  buruknya  dalam  pembuatan  laporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya dalam penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) dan Fajrin (2014:14) menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif  terhadap  nilai  informasi  dan ketepatwaktuan  laporan  keuangan  pemerintah.  Artinya  semakin  baik  pengawasan  keuangan daerah  akan  memberikan  pengaruh  yang  baik  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan. Sehingga  intansi  pemerintah  mampu  menyediakan  laporan  keuangan  yang  baik  dan tersedianya informasi laporan keuangan saat dibutuhkan.
H 1 :pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  pada  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Pemahaman  yang  rendah  terhadap  tanggungjawab  sebagai  seorang  pekerja  tentunya akan  berdampak  pada  penyajian  laporan  keuangan.  Keterlambatan  penyajian  laporan keuangan  berarti  bahwa  laporan  keuangan  belum  atau  tidak  memenuhi  salah  satu  nilai informasi  yang  disyaratkan,  yaitu  ketepatwaktuan  (Ariesta,  2013:7).  Sumber  daya  manusia yang  berkualitas  juga  dapat  menghemat  waktu  pembuatan  laporan  keuangan,  disebabkan karena  sumber  daya  manusia  tersebut  telah  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  akan dikerjakan  dengan  cepat  dan  baik  sehingga  penyajian  laporan  keuangan  bisa  tepat  waktu (Sembiring, 2013:7).
Hasil penelitian Winidyaningrum (2010) menyimipulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah.  Sejalan  dengan Indriasari  (2008),  dan  Mustofa  (2010)  yang  meyatakan  sumber  daya  manusia  berpengaruh positf terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang  dilakukan  Nihayah  (2015:12)  yang  menyimpulkan  bahwa  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.
Dari  beberapa  difinisi  dan  teori  mengenai  sumber  daya  manusia  terkait  dengan ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan, maka dapat  dilihat bahwa sumber daya manusia memiliki  pengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah,  semakin berkualitas  sumber  daya  manusia,  maka  akan  sangat  membantu  mempercepat  penyajian laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan tersebut tepat waktu.
H 2 : pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem  akuntansi  di  pemerintah  sudah  pasti  memiliki  transaksi  yang  kompleks.  Oleh karena  itu,  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  sangat  membantu  mempercepat  proses pengelolaan  data  transaksi  dan  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga  laporan  keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan (Arista, 2013:8). Pemanfaatan teknologi  informasi  akan  meminimalisasi  berbagai  kesalahan  karena  semua  aktivitas pengelolaan  keuangan  akan  tercatat  secaralebih  sistematis  dan  pada  akhirnya  akan  mampu menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu (Nihayah, 2015).
Penelitian  yang  dilakukan  Indriasari  (2008),  Rosalin et  al (2011),  dan  Sembiring (2013:8)  menunjukan  bahwa  Pemanfaatan  teknolog  informasi  memiliki  pengaruh  positif terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Artinya  pemanfaatan teknologi  informasi  akan  sangat  membantu  mempercepat  proses  pengelolaan  data  transaksi dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  sehingga  laporan  keuangan  tersebut  tidak kehilangan  nilai  informasi  yaitu  ketepatwaktuan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  akan meminimalisasi  berbagai  kesalahan,  karena  semua  aktivitas  pengelolaan  keuangan  akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal dan tepatwaktu.
H 3 : pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

## Definisi Oprasional variabel

## Variabel Dependen
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan adalah pelaporan keuangan yang disajikan secara tepat  waktu  dan  dapat  menghasilkan  Informasi  yang  mempengaruhi  pengambilan  keputusan (PP No. 71/2010).

## Variabel Independen
Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  pengelolaan  keuangan daerah.  Pengawasan  keuangan  daerah  pada  dasanya  mencakup  segala  tindakan  untuk menjamin  agar  pengelolaan  keuangan  daerah  berjalan  secara  efwktif  dan  efisien  sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku (Baswir,1999:129).
Menurut Indriasari dan Nurhartoyo (2008) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik  dalam  tingkat  individu,  organisasi  atau  kelembagaan,  maupun  sistem  untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangan  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efisien.
Menurut Hamzah (2009) dalam Windyaningrum dan Rahmawati (2010),pemanfaatan teknologi  informasi  mencakup:  pengoahan  data,  pengolahan  informasi,  sistem  manajemen, dan proses kerja elektronik, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

## POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Kabupaten  Bantul.  Sampe  yang  akan  diambil  untuk  diteliti  adalah  sebagian  SKPD  yang berada di Kabupaten Bantul yang berjumlah 21 SKPD, terdiri dari Kantor, Badan, dan Dinas dimana setiap SKPD akan diwakili oleh beberapa responden. Responden dalam penelitian ini adalah yang menjalankan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan. Teknik pengambilan sampel yang  digunakan  pada  penelitian  ini  terhadap  responden  dilakukan  dengan  metode purposive sampling .

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  diawali  dengan  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  kuesioner kemudian  diolah  menggunakan  SPSS  v  16.0kemudian  dilanjutkan  dengan  menguji  validitas dan reliabilitas untuk pengujian terhadap instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data yang  akan  dimasukan  dalam  model  regresi  telah  memenuhi  syarat-syarat  regresi.  Asumsi yang  harus  dipenuhi  adalah  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolinieritas.  Data  kemudian  dianalisis  dengan  regresi  linier berganda yang dinyatakan dalam persamaan:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan: Y : Ketepatwaktuan α : Konstanta β 1 , β 2 , β 3 : Koefisien regresi
X 1 : Pengawasan Keuangan Daerah X 2 : Sumber Daya Manusia X 3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi e : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Simultan F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 107.741 115.245 222.987 3 71 74 35.914 1.623
22.126 .000 a
a. predictors: (Constant), PTI, PKD, SDM b. Dependent Variable : KW
Sumber: Data dioah 2018
Berdasarkan  dari  hasil  output  komputer  melalui  SPSS  seperti  terlihat  pada  tabel tersebut,  maka diperoleh nilai  F-hitung dalam penelitian ini sebesar 22,126  yang lebih besar dari F-tabel yaitu 2,73.
Hasil Hasil Uji Koefisien Determasi (R2) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .695 a .483 .461 1.274 a. predictors: (Constant), PTI, PKD, SDM b. Dependent Variable : KW
Sumber: Data diolah 2018
Untuk  pengaruh  secara  simultan  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai  R 2 .  Dari  hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R 2 sebesar 0,461 atau 46,1%.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandarized Coefficients
Standardized Coefficients t
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) Pengawasaan Keuangan Daerah Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi 5.674 .197 .027 220 1.971 .076 .042 .052 .262 .068 .479 2.879 2.605 .646 4.242 .005 .011 .520 .000
a. Dependent Variabel : KW Sumber: Data diolah 2018
Berdasarkan  dari  hasil  output  komputer  melalui  SPSS  seperti  terlihat  pada  tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 5.674 + 0,197 X 1 + 0,027 X 2 + 0,052X 3 + e
H 1 :  Pengaruh  pengawasan  keuangan  dearah  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah
Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan  daerah.  Hasil  uji  hipotesis  1  menyimpulkan  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah. Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  t-hitung  2,605  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  1,99394  dan tingkat signifikasi sebesar 0,011. Berdasarkan hasil tersebut, maka H 1 terdukung.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  jika  suatu  intansi  pemerintah  melaksanakan pengawasan  keuangan  yang  baik,  maka  semakin  baik  pengawasan  keuangan  daerah  akan memberikan  pengaruh  yang  baik  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  satuan  kerja perangkat  daerah  Kabupaten  Bantul.  Pengawasan  keuangan  daerah  ditunjukan  untuk menjamin  agar  pemerintah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazrin (2014:13), Trisaputra  (2010:17),    Fikri  (2011),  dan  Armando  (2013)  yang  mengatakan  bahwa
pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
H 2 :  sumber  daya  manusia  dearah  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
Sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif    terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah.  Hasil pengujian  hipotesis 2 adalah nilai t hitung sebesar 0,646 yang  lebih  kecil  dari    t-tabel  yaitu  1,99394  dengan  tingkat  signifikasi  0,520.  Hal  ini menunjukan  bahwa  variabel  sumber  daya  manusia  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung sebesar 0,646  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel  1,99394  dan  tingkat  signifikasi  sebesar  0,520.  Hal  ini menunjukan  bahwa,  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka H 2 tidak terdukung. Sumber  daya  yang  tidak  memadai  dalam  menyusun  laporan  keuangan  menyebabkan proses  penyusunan  laporan  keuangan  terganggu  sehingga  laporan  keuangan  tidak  dapat dihasilkan  secara  tepat  waktu.  Zuliarti  (2012:91)  yang  mengatakan  bahwa  ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan kondisi sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kantitas. Dari segi kulifikasi, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi atau tata usaha tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.  Uraian  tugas  dan  fungsi    subbagian  akuntansi  atau  tata  usaha  keuangan  yang  ada juga masih belum umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit  jumlah  akuntan  atau  pegawai  yang  berpendidikan  tinggi  akuntansi,  sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada diberdayakan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Marupi  (2016),  dan  Zuliarti  (2012:91),  yang  menemukan  bahwa  sumber  daya  manusia  dan perangkat  pendukung  tidak  signifikan  mempengaruhi  keberhasilan  penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomer  24  tahun  2005.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Faristiana  (2011) yang  menemukan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
H 3 :  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
Pemanfatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  hasil  hipotesis  3  menyimpulkan  bahwa  variabel pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  nilai  t-hitung sebesar  4.242  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  1,99394  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H 3 terdukung.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  baik  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan memebrikan  pengaruh  yang  baik  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah. pemanfaatan  teknologi  informasi  meliputi  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi dalam pengellolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat mempercepat proses  pengolahan  data  transaksi,  serta  menghasilkan output lainnya  tepat  waktu.  Menurut Zuliarti  (2012:92)  temuan  ini  mendukung  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  manfaat dari  suatu  teknologi  informasi  dalam  suatu  organisasi,  bagi  pemerintah  daerah  yang  harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan dan semakin kompleks.
Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sembiring (2013:8),  Ariesta  (2013:13),  dan  Winidyaningrum  (2010)  yang  mengatakan  bahwa
pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari peneliitian  pengaruh  pengawasan  keuangan  daerah,  sumber  daya  manusia,  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah sebagai  berikut:Pengawaasan  Keuangan  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini menunjukan  bahwa  semakin  baik  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  maka  akan  memberikan pengaruh  yang  baik  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan.  Sehingga  intansi pemerintah  mampu  menyediakan  laporan  keuangan  yang  baik  dan  tersedianya  informasi laporan  keuangan  saat  dibutuhkan.  Sumber  Daya  Manusia  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa  sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai  dalam  menyusun  laporan  keuangan menyebabkan  proses  penyusunan  laporan  keuangan  terganggu  sehingga  laporan  keuangan tidak  dapat  dihasilkan  secara  tepat  waktu.  Hal  ini    menunjukan  bahwa  kondisi  sumber  daya manusia  di  subbagian  akuntansi  atau  tata  usaha  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul  belum terdukung  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kantitas.  Ketika  seorang  pegawai  memiliki pemahaman  yang rendah terhadap tugas dan  fungsinya serta hambatan di  dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, pada sisi lain seorang  pegawai  memiliki  pemahaman  yang  tinggi  terhadap  tugas  dan  fungsinya  akan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Pemanfaatan Teknologi Informasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu  mempercepat  proses  pengolahan  data  transaksi  dan  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sehingga  laporan  keuangan  tersebut  tidak  kehilangan  nilai  informasinya yaitu  ketepatwaktuan.  Dimana  semakin  baik  pemanfaatan  teknologi  informasi  maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

## Implikasi
Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  dengan memperhatikan dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi  yang memadai, diharapkan pemerintah daerah yang terlibat langsung secara teknis dalam  pencatatan  transaksi  keuangan  pemerintah  daerah  dan  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah daerah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah  yang  dihasilkan dapat  meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Keterbatasan
Peneliti  menyadari  bahwa  dalam  penelitian  ini  masih  mempunyai  beberapa keterbatasan yang meliputi:
1. Kurangnya  keseriusan  dan  kepedulian  dalam  menjawab  semua  pertanyaan-pertanyaan yang  ada.  Masalah  tersebut  dapat  mengakibatkan  hasil  penelitian  ini  rentan  terhadap biasnya jawaban responden.
2. Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan oleh peneliti.
3. Peneliti  sulit  untuk  mendapatkan  jaminan  bahwa  semua  respondn  akan  mengebalikan kuesioner  yang  dibeikan,  kuesioner  yang  diberikan  menunggu  keputusan  dari  kepala SKPD terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu 7-14 hari kerja.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ada  beberapa  saran  yang  dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:
1. Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepeduluian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.
2. Bagi  intansi  pemerintah disarankan kepada setiap SKPD Kabupaten Bantul  agar bisa meningkatkan  kinerjanya  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu.
3. Pada penelitian berikutnya supaya dapat memperluas pengambilan sampel penelitian. Karena pada penelitian ini hanya meneliti di SKPD Kabupaten Bantul. Sehingga bagi peneliti berikutnya dapat memperluas sampel dan mengambil sampel di Pemerintah daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri,  Wiwik.  2010  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan    Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kab.Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 5, No.1.
Andriyani,  Ika.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Klaten. Skripsi,  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
Andry.  2013.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat). Universitas Negri Padang).
Arfianti,  Dita.  2011.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Darah. Universitas Diponegoro Semarang.
Fajrin,  Ferawati.  (2014)  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan   Keuangan Pemerintah  (Studi  Empiris  Kabupaten  Padang  Pariamman).  Universitas Negri Padang
Haza,  Ikwanu.  2013.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kuallitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Jurnal, Vol. 2. No. 1.
Husen, Idham. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis Akrual, Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Relevansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  SKPD Kantor Walikota Yogyakarta). Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Indriasari,  D.&  Nahartyo,  E.  2008.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi
Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan    Pemerintah  Daerah  (Studi Pada Pemerintah Kota Pelembang dan Kabupaten Organ Ilir).
Jurnali,  T.  &  Supomo,  B.  2002.  Pengaruh  Faktor  Kesesuaian  Tugas  Teknologi  dan Pemanfaatan  TI  Terhadap  Kinerja  Akuntan  Publik.  Jurnal  Riset  Akuntansi Indonesia, Volume 5, No.2: pp.214-228.
Mardiasmo,  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabiitas  Publik  Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good  Governance.  Jurnal  Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No.1.
Marinawati,  2018.  Pengaruh  Kuaitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendaian Intern terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, Skripsi.   Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
Nihayah, Anisatin. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manuasia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Pengendalian  internal  Terhadap  Ketepatwaktuandan  Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati). Jurnal, Universitas Muhammadiyah.
----------,Peraturan  Pemerintah  Nomer  24  Tahun  2005.  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
----------,Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. Tentang Standar   Akuuntansi Pemerintahan.
Pusptaningsih,  2017.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keterandalan  dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD.
Repubik  Indonesia,  Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  Tentang  pemerintah Daerah.
Riana,  Ulul,    2017.  Pengaruh  Penerapan  Akunatnsi  Berbasis  Akrual,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Aksesibllitas,  dan  ketepatwaktuan  Penyajian  Laporan Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabiitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
----------,  Undang-undang  No  25  tahun  1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan antar   Pemerintah Pusat dan Daerah.
----------,Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sari,  Shinta  Permata,  dan  Witono,  Bayu.  2014.  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan  Keuangan  Daerah  Ditinjau  dari  Sumber  Daya  Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Sekaran, Uma. 2006. Metologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta; Salemba Empat Sembiring,  Febriady  Leonard.  2013.  Pengaruh  Kualitas  Sumberdaya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern  Terhadap Keandalan  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Universitas Negri Padang.
Sukirman, Sularso, Nugraheni. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan  dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Pengendalian Intern  Akuntansi Sebagai  Variabel  Pemoderasi.  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Banyumas). Universitas Jendra Sudirman.
Suwardjono.  2005.  Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan.  Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
Vidyasari,  Tiara.  2012.  Pengaruh  Pemanfaatan  teknologi  Informasi  dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Winidyaningrum,  Celviana,  dan  Rahmawati.  2010.  Pengaruh  Sumberdaya  Manusia dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan  dan Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel Intervening  Pengendalian    Intern  Akuntansi  (Studi  Empiris  di  Pemda Subosukawonosraten). Simposium Nasiona Akuntansi XIII di Purwokerto.
Zuliarti.  2012.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Kudus). Universitas Muria Kudus.