Urgensi Informed Consent  Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik
Mulyadi Alrianto Tajuddin, Salvadoris Pieter Fakultas Hukum Universitas Musamus Mulyadi@unmus.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  permasalahan  terkait    perbuatan  melawan hukum  dalam  informed  consent  yang  berujung  malpraktik  dan  pembuktian  tindak pidana  malpraktik  yang  diakibatkan informed  consent .  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  mengaki  beberapa  pendekatan  untuk  dapat menjawab  permasalahan  yang  diteliti  yaitu  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approac h).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang- undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang  dilanggar  dan  menimbulkan  pertenggungjawaban  pidana.  Pembuktian  tindak pidana  malpraktik  yang  diakibatkan informed  consent dilihat  dari  apakah  perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau  kerusakan  setelah  perataan  dan  3)  Terbukti  ada  hubungan  sebab-akibat  antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.
Kata kunci: Informed Consent, Pembuktian, Malpraktik

## Abstract
This study aims to examine problems related to unlawful acts  in informed consent that lead to malpractice and to prove malpractice crimes caused by informed consent. This research is a normative legal research that adopts several approaches to be able to answer the problems studied, namely the legal approach (statute approach) and the case approach (conceptual approach). The results of the study show that acts against the law of informed consent that lead to malpractice can be seen in two ways, namely civil law in terms of personal material losses incurred and criminal law seen from the fulfillment  of  the  formulation  of  the  law  that  was  violated,  a  sense  of  justice,  and norms of life. social norms in society that are violated and lead to criminal liability. Proof  of  a  criminal  act  of  malpractice  caused  by  informed  consent  is  seen  from whether the act is 1) It is proven that there is a service standard; 2) It is proven that the patient has suffered loss or damage after smoothing and 3) It is proven that there is  a  cause-and-effect  relationship  between  the  implementation  of  practices  that  are not in accordance with the standards and the losses suffered by the patient.
Keywords: Informed Consent, Evidence, Malpractice

## A. Pendahuluan
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang  selanjutnya  disebut UU  Kesehatan  menyatakan  bahwa:  ”Setiap  orang mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan terjangkau”.
Hal  ini  juga  tertuang  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” .
Rumah  sakit  sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan bagian  dari  sumber  daya  kesehatan  yang  sangat  diperlukan  dalam  mendukung penyelenggaraan kesehatan. Namun kenyataannya tidak selamanya layanan medis yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  khususnya  dokter  di  rumah  sakit  dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Terkadang layanan tersebut  terjadi  kelalaian  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia.
Tingkat  keberhasilan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dapat  dipandang  dari tiga subyek yakni 1) pemakai, 2) penyelenggara dan 3) penyandang dana pelayanan kesehatan.  Bagi  pemakai  jasa  kesehatan,  kualitas  pelayanan  lebih  terkait  pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas  dengan  pasien.  Bagi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan,  kualitas pelayanan  kesehatan  lebih  terkait  pada  dimensi  kesesuaian  pelayanan  yang diselenggarakan  dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  mutakhir  dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 1
Menurut Pasal 52 UU Kesehatan, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan  kesehatan  tersebut  menurut  UU  ini  meliputi  kegiatan  dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sehingga  setiap  pasien  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  prosedur perawatan  bagaimana  yang  akan  dialaminya,  termasuk  risiko  yang  harus
1 Achmad Busro, 2018, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis ( Inform Consent )  Dalam Pelayanan Kesehatan , Law and Justice Journal, Vol. 1 No. 1, hal. 2.
ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Pasien juga mempunyai hak  untuk  mengetahui  apakah  ada  alternatif-alternatif  lain,  termasuk  pula resikonya.
Informed  Consent adalah  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Hal ini diatur jelas dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 45, Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  nomor  290  /Menkes/Per/III/2008  serta  Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2008. 2
Tindakan  medik  mengharuskan  adanya  persetujuan  dari  pasien  dalam bentuk Informed Consent yang dapat berupa tertulis atau lisan. Persetujuan tindakan kedokteran  atau Informed  Consent harus  didasarkan  atas  informasi  dari  dokter, berkaitan dengan penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Paragraf 2,
Pasal 45. Informed Consent diperlukan untuk berbagai tindakan kedokteran, seperti pembedahan (operasi), tindakan invasif, dan tindakan lain yang mengandung risiko tinggi.
Dalam hubungan antara dokter dan pasien dikatakan bahwa pada dasarnya hubungan  tersebut  bertumpu  pada  2  (dua)  macam  hak  dasar  yang  sifatnya individual,  yaitu  hak  atas  informasi  ( The  Right  to  Information )  dan  hak  untuk menentukan nasib sendiri ( The Right of Self Determination ) . Hak untuk menentukan nasib sendiri ( The Right of Self Determination ) merupakan hak dasar atau hak primer individual  yang  dapat  diartikan  sebagai  hak  atas  privacy  dan  hak  atas  tubuhnya sendiri.  Sedangkan  Hak  atas  informasi  ( The  Right  to  Information ),  atau  hak  untuk memberikan persetujuan inilah yang disebut sebagai " Informed Consent ". 3
Sehingga jika Dokter mau melakukan tindakan medis atau operasi, terlebih dahulu harus memberikan i informasi mengenai t tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, a apa resikonya, a alternatif lain (jika ada), , dan apa a yang akan terjadi apabila  tidak k dilakukan  tindakan  medis a atau  operasi  tersebut. k Keterangan  ini
2 Ardityo  Purdianto  Kristiawan,  2021,  Kedudukan  Hukum  Informed  Consent  Dalam Pemenuhan Hak Pasien Dirumah Sakit, Jurnal Hukum Dan Dimanika Masyarakat, Vol. 19 No. 1, hal. 2.
harus s diberitahukan secara j jelas dengan meggunakan n bahasa yang g sederhana dan dapat t dipahami oleh pasien.
Tindakan n medis yang g dilakukan oleh h dokter tanpa p persetujuan yang s sah dari p pihak  pasien n atau  keluaarga,  karena p pasien  tidak  memiliki k keterangan yang g lengkap maka seorang dokter d dapat di proses s secara hukum.  Sehingga jika terbukti  bersalah  maka  dokter  tersebut  dapat  dianggap  melakukan  malpraktek dokter dan harus dibuktikan di depan pengadilan.
Malpraktek  adalah  kesalahan  profesi  yang  dilakukan  oleh  seorang profesional seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan oleh  kelalaian  atau  kurangya  keterampilan  dalam  pelaksanaan  tugas  profesional; kesalahan  yang  disengaja  atau  praktik  ilegal/tidak  etis,  tetapi  juga  merupakan akibat dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,  karena malpraktek terjadi bisa karena dokter itu tidak melakukan tindakan sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan  pasien  atau  dokter  tersebut  melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh hukum. 4
Khususnya Informed  Consent memiliki  konsekuensi  secara  hukum  yakni mengenai  pembebanan  tanggung  jawab  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait.
Konsekuensi  yuridis  mengenai Informed  Consent sangat  diperlukan  terkait  suatu kelalaian medis dalam ranah hukum pidana, yaitu berhubungan dengan tanggung jawab pidana.

## B. Telaah Konsep
1. Informed Consent
Informed  consent  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  Informed  (telah mendapatkan  penjelasan/keterangan/informasi)  dan  Consent  (memberikan persetujuan/mengizinkan).  Informed  Consent  adalah  suatu  persetujuan  yang diberikan  setelah  mendapatkan  informiasi. 5 Consent  adalah  bahasa  latin.  Kata aslinya consentio, consentio; dalam bahasa Inggris menjadi consent yang artinya “persetujuan”,  izin,  menyetujui  kepada  seseorang  yang  melakukan  sesuatu. Istilah  awal  hanya  “consent’  lalu  menjadi  Informed  Consent,  sesuai  dengan
4 I Gede Made Wirabrata dan  I Made Wirya Darma, 2018, Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No. 2, hal. 284.
5 Marmi, Etika Profesi Bidan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2014, hal. 102-103
perkembangan  politik  dan  hak-hak  individu  maka  ia  memperoleh  kata  sifat informed  sehingga  memperoleh  arti  seperti  sekarang  dipergunakan  dimana- manaa. 6
Informed Consent yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan  dilakukan  terhadap  pasien  tersebut.  Persetujuan  (Informed  Consent)  ini sangat  penting  mengingat  tindakan  medis  tidak  dapat  dipaksakan  karena  tidak ada yang tau pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut. 7

## 2. Tindakan Medis
Tindakan  medik  adalah  tindakan  professional  oleh  dokter  terhadap pasien  dengan  tujuan  memelihara,  meningkatkan,  memulihkan  kesehatan,  atau menghilangkan  atau  mengurangi  penderitaan.  meski  memang  harus  dilakukan, tetapi  tindakan  medik  tersebut  ada  kalanya  atau  sering  dirasa  tidak menyenangkan. Tindakan medik adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan  oleh  para  tenaga  medis,  karena  tindakan  itu  ditujukan  terutama  bagi pasien yang menhalami gangguan kesehatan. 8
Tindakan  medis  adalah  suatu  tindakan  yang  seharusnya  hanya  boleh dilakukan oleh tenaga medis, karena tindakan itu ditunjukan terutama bagi para pasien  yang  mengalami  gangguan  kesehatan.  Tindakan  adalah  suatu  perbuatan fisik  yang  dilakukan  setelah  melalui  suatu  pemikiran  sebelumnya.  Suatu pemikiran seharusnya memiliki tujuan, apalagi jika tindakan itu adalah tindakan medis.
3. Tindak Pidana
Menurut  R.  Tresna  menjelaskan  bahwa  Strafbaar  feit  atau  peristiwa  pidana adalah  suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  manusia,  yang  bertentangan dengan  undang-undang  atau  peraturan  perundangan  lainnya  terhadap  perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 9 J.E Jonkers menyebutkan bahwa :
6 Moh.Hatta, Hukum Kesehatan&Sengketa Medik , Liberty ,Yogyakarta, 2013, hal. 152
7 Sri siswati, Etika dan Hukum Kesehatan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 98
8 http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html.  Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.
9 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia , Alfabet, Bandung, 2010, hal.10.
a. Strafbaar  feit adalah  suatu  kejadian  ( feit )  yang  dapat  diancam  pidana  oleh Undang-undang;
b. Strafbaar  feit adalah  suatu  kelakuan  yang  melawan  hukum  berhubung dilakukan  dengan  sengaja  atau  alpa  oleh  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro, “Tindak  pidana  atau  dalam  Bahasa strafbaarfeit , yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia ada  istilah  dalam  bahasa  asing,  yaitu delict yang  berarti  suatu  perbuatan  yang pelakunya  dapat  dikenakan  hukum  pidana  dan  pelaku  ini  dapat  dikatakan mer upakan subjek tindak pidana” 10 .
Pengertian strafbaarfeit yang  dikemukakan  oleh  Simons,  tampaknya  lebih menekankan padan adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan ( dolus ), alpa, dan kelalaian ( culpa lata ),  Charlie Rudyat memberikan pengertian Tindak Pidana adalah suatu  perbuatan  pidana  yang  Dapat  dijatuhi  hukuman;  setiap  perbuatan  yang diancam hukuman sebagai kejahatan sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan lainnya. 11

## 4. Malparaktek
Malpraktek Medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidk sesuai dengan standartd tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini di kategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana. 12
Malpraktik  atau malpractice berasal  dari  kata “mal” yang  berarti  buruk, sedang kata “practice” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah,  malpraktik  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  medik  “buruk”  yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien. 13
Menurut  J.  Guwandi  malpraktik  mempunyai  arti  lebih  luas  daripada negligence , karena dalam malpraktik selain tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan (intentional,
10 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,. PT.  Refika  Aditama,. Bandung, 2011, hal. 59.
11 Charlie Rudyat, Kamus Hukum , Pustaka Mahardika, 2013, hal 405.
12 Bambang  Tri  Bawono,  2011,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, Jurnal Hukum, Vol. 25. No. 1, hal. 456.
dolus, opzettelijk) dan melanggar undang-undang. Malpraktik yang dilakukan dengan sengaja  merupakan  bentuk  malpraktik  murni  yang  termasuk  di  dalam criminal malpractice
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  mengaki beberapa  pendekatan  untuk  dapat  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approac h).

## D. Pembahasan
1. Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Informed  consent  Yang  Berujung Malpraktik.
Dari  segi  yuridis,  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  merupakan  suatu hubungan  perjanjian  diantara  mereka.  Apabila  ada  suatu  persetujuan  yang  harus ditanda tangani pasien, berarti telah terjadi suatu perjanjian secara tertulis. Sedangkan apabila  tidak  dilakukan  penanda  tanganan  suatu  persetujuan,  artinya  telah  terjadi suatu perjanjian secara diam-diam. Bertitik tolak dari adanya perjanjian diatas, maka suatu informed consent haruslah sedemikian rupa agar isi perjanjian tersebut baik tertulis maupun lisan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
Perlakuan medis yang menyimpang dari standar  profesi yang menimbulkan kerugian  pasien  dapat  masuk  dalam  kategori  perbuatan  melawan  hukum  menurut Pasal  1365  BW  dapat  diterapkan  dalam  kasus  pelayanan  medis  yang  menyimpang (malpraktik kedokteran) karena terdapat frasa “karena salahnya”, apa yang dimaksud dengan salahnya dalam pasal tersebut boleh dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk  kelalaian  dokter,  baik  dalam  hal  berbuat  (aktif)  maupun  tidak  berbuat (perbuatan  pasif)  yang  seharusnya  berbuat  dalam  perlakuan  medis  terhadap  pasien. Kerugian  haruslah  benar-benar  diakibatkan  oleh  perlakuan  medis  yang  salah  dan harus dibuktikan baik dalam sudut pandang ilmu kedokteran dan ilmu hukum.
Tindak  pidana  Pasal  346  KUHP  membuktikan  bahwa  sifat  publik  hukum pidana  lebih  penting  dari  pada  sifat  privat.  Sifat  publik  dari  Pasal  tersebut  adalah perlindungan  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  insani  dimana  janin dihargai sebagai mahkluk hidup meskipun belum dilahirkan.
Dalam  malpraktek  kedokteran  yang  menimbulkan  kerugian  pasien,  dapat diajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.
Wanprestasi  adalah  pelanggaran  atas  hak  orang  lain  tapi  juga  merupakan gangguan terhadap hak kebendaan orang lain atau pihak lain. Dapat dikatakan bahwa wanprestasi  merupakan species dari genus  onrechtmatige  daad. 14 Pendapat  serupa dikemukakan juga oleh Vollmar yang menyatakan, bahwa bila pengertian perbuatan melawan  hukum  diartikan  secara  luas  maka  hakikatnya  dapat  dimasukan  dapal pengertian tersebut ialah tidak memenuhi perikatan yang terbit dari persetujuan. 15
Oleh karena itu dalam peristiwa malpraktek kedokteran, apakah kerugian itu akibat  dari  wanprestasi  atau onrechtmatige  daad, tergantung  pada  alasan  gugatan  yang diajukan.  Hakim  akan  menjatuhkan  hukuman  atas  gugatan  perdata  adalah  akan bergantung pada gugatan atas dasar wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum ( Ultra petitum partium ) sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR junctis Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv. 16
HR menyatakan dalam pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1401 BW Belanda  (sama  dengan  Pasal  1365  BW  Indonesia/KUH  Perdata)  termasuk  suatu perbutan  yang  “memperkosa”  suatu  hak  orang  lain,  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  pembuat  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  ( goede  zeden )  atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. 17
Moegni  Djojodirdjo  berpendapat  bahwa  dalam  pengertian  luas,  kata perbuatan, ( daad ) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu  atau  bebrapa  diantara  empat  syarat,  yaitu: 18 a)  Bertentangan  dengan  hak orang  lain;  b)  Bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri;  c)  Bertentangan dengan  nilai-nila/norma  kesusilaan;  d)  Bertentangan  dengan  keharusan  yang  harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
14 MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita. 1979. Hlm 33.
15 Ibid., hlm. 34 16 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005., hlm. 801.
17 Wirjunctono Projunctodikoro (I), Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta. Mandar Maju, 2000., hlm. 8
18 MA Moegni Djojodridjo, op,cit., hlm. 35.
Berdasarkan  pengertian  perbuatan  melawan  hukum  dari  Pasal  1365  BW tersebut,  maka  ada  4  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menuntut  kerugian  adanya perbuatan melawan hukum termasuk malpraktek kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Adanya perbuatan ( daad ) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban hukum dokter terhadap akibat malpraktek yang masuk kualifikasi  perbuatan  melawan  hukum,  hanya  mungkin  dihapuskan  jika  ada  sebuah alasan pembenar dan pemaaf. Dasar alasan tersebut merupakan alasan penghapusan pidana  dalam  hukum  pidana  dan  doktrin  hukum  pidana  sebagai  dasar  dari penghapusan  terhadap  ganti  rugi  bagi  dokter  yang  malpraktek  masuk  tergolong perbuatan yang melawan hukum.
Sebagaimana  dalam  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Doktrin  Hukum  Pidana serta yurisprudensi mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf baik di dalam UU (KUHP) maupun di luar UU (doktrin hukum dan yurisprudensi). Alasan pembenar menurut  KUHP,  yaitu  1)Adanya  daya  paksa  (Pasal  48);  2)  Adanya  pembelaan terpaksa ( Pasal  49nayat  (1));  3)  Adanya  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas (Pasal 49 ayat (2)); 4) Menjalankan perintah UU (Pasal 50); 5)Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1)).
Sementara itu, dasar peniadaan pidana yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP,  yaitu  1)  Alasan  menjalankan  perintah  jabatan  yang  tidak  sah  dengan  itikad baik  (Pasal  51  ayat  (2))  dan  2)  Ketidakmampuan  untuk  bertanggung  jawab ( ontoerekeningsratbaarbeid )  si  pembuat,  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 ayat (1)).
Oleh  karena  sifatnya,  tidak  semua  alasan  pembenar  diri  untuk  menghindari pertanggungjawabn hukum dalam malpraktek yang masuk pada perbuatan melawan hukum.  Misanya  ketidak  mampuan  bertanggung  jawab  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu  karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Demikian juga pembelaan yang terpaksa(Pasal 41 ayat (1), maupun pembelaaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).
b. Adanya kesalahan ( Dolus atau Culpoos ) Pada Diri Pembuat
Rumusan Pasal 1365 BW tentang syarat-syarat tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan  melawan  hukum  disebutkan  secara  singkat  yakni:  "karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu".  Dari  perkataan  "karena  salahnya  mengandung  makna bahwa kerugian yang diderita orang lain itu baru  dapat dibebankan penggantiannya pada pembuat bila terdapat kesalahan (schuld) pada diri orangnya. Syarat kesalahan ini adalah dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Tiada pertanggungjawaban hukum terhadap akibat jika tidak ada kesalahan pada diri si pembuat.
Kesalahan  adalah  sikap  batin  yang  dicela,  jadi  melekat  pada  diri  orangnya, untuk  membebankan  pertanggungjawaban  hukum  pada  si  pembuat  mengenai perbuatannya  dalam  tindak  pidana    maupun  akibatnya  (dalam  perbuatan  melawan hukum perdata), tidak cukup sekadar adanya sikap batin yang tercela. Syaratnya sikap batin  yang  dicela  tersebut  haruslah  telah  diwujudkan  dalam  perbuatan  sehingga perbuatannya  juga  tercela,  setidak-tidaknya  sudah  ada  permulaan  pelaksanaan, meskipun  tidak  selesai  atau  delik  tidak  terwujud  sebagaimana  semula  dikehendaki. Tercelanya  perbuatan  yang  dilakukan  itu  harus  disadari  oleh  si  pembuat  beserta akibatnya.  Demikian  juga  pada  sikap  batin-kesalahan  pada  perbuatan  melawan hukum.
Pitlo  mengatakan  bahwa  kesalahan  ( schuld) baik  kesengajaan  maupun kelalaian. 19 Sikap batin yang tercela ( dolus atau culpa ) dalam perbuatan melawan hukum harus ditujukan setidak-tidaknya pada tiga hal yaitu: 1)Pada wujud perbuatan; 2) Pada sifat melawan hukumnya perbuatan dan 3)Pada akibat kerugian oleh perbuatan.
Menurut  Rutte  kesalahan  ( schuld )  adalah  mengenai  perbuatannya,  sifat melawan  hukumnya  dan  akibat  kerugiannya.  Bisa  ditujukan  pula  pada  hal-hal  atau keadaan-keadaan yang ada sekitar perbuatan, sekitar objek perbuatan, yang sekaligus dapat  menunjukkan  bahwa  si  pembuat  mempunyai  kesengajaan  atau  kelalaian  baik terhadap perbuatan maupun terhadap akibatnya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa  syarat  untuk  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  tahu  akan  adanya  akibat  bila orang  itu  tahu  hal  adanya  keadaan-keadaan  sekitar  perbuatannya  yang  tertentu  itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi. 20
19 Moegni Djojodirdjo, Ibid., hlm. 66 20 Moegni Djojodirdjo, Ibid., hlm.72
Pertanggungjawaban  hukum  dalam  perbuatan  melawan  hukum  tidak dibedakan  antara  sebab dolus atau  sebab culpoos .  Berbeda  dari  beban pertangungjawaban  pidana,  yang  pada  umumnya  membedakan  secara  tegas  antara pertanggungjawaban  pidana  oleh  sebab dolus dan culpoos .  Sebagaimana  tampak  pada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.
Perhatikanlah  ancaman  pidana  pada  pembunuhan  Pasal  338  KUHP maksimum  15  tahun  penjara  dengan  Pasal  359  KUHP  yang  diancam  maksimum  5 tahun  penjara yang  dilakukan  karena culpoos ,  terhadap  objek  yang sama ialah  nyawa dan akibat yang sama ialah hilangnya nyawa orang lain. Hanya sebagian kecil tindak pidana  yang  menyamakan  beban  pertanggungjawaban  pidana  antara  sebab kesengajaan dan sebab kelalaian.
c. Akibat Kerugia ( Schade ) Pasien
Adapanya  perbuatan  kerugian  dapat  dituntut  melalui  perbuatan  melawan hukum  wanprestasi.  Kerugian  tersebut  hanyalah  kerugian  materil  atau  kerugiaan kekayaan/kebendaan  ( vermogenschade )  berupa  kerugiaan  yang  dapat  dinilai  dengan uang.
Kerugiaan  kebendaan  dari  perbutan  melawan  hukum  dokter  malpraktek, dapat  berupa  biaya  perwatan  dan  pembelian  obat-obat  yang  tanpa  hasil,  biaya perjalanan,  biaya  makan  dan  minum,  biaya  kamar  yang  telah  dikeluarkan  dan  tidak dapat menjalankan pekerjaaan tetap.
Kerugiaan  materil  akibat  perbuatan  melawan  hukum  dokter  dapat  berupa penderitaan sakit atau kesedihan, rasa ketakutan, kehilangan kesenangan/kebanggan hidup,  kehilangan  bagian  tubuh,  kehilangan  harapan  sembuh  atau  normal  kembali, pengaruh  buruk  akibat  obat  yang  diberikan,  cacat  fisik  atau  cacat  mental,  bahkan kematian.  Semua  kerugian  matreril  tersebut  dapat  dituntut  berdasarkan  perasaan keadilan yang berlaku umum atau layak.
Mengenai  adanya  kerugian  dan  besaran  kerugian  haruslah  dibuktikan, perbuktian ini berada pada diri penggugat. Berbeda dengan gugatan ganti rugi karena wanprestasi,  dimana  beban  pembuktian  pada  tergugat  untuk  membuktikan sebaliknya,  bahwa  dirinya  tidak  berada  dalam  keadaan  wanprestasi  (beban pembuktian terbalik). Namun sebagaimana dalam yurisprudensi tetap, bahwa dalam
hal  jumlah  kerugian  yang  diganti  dalam gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  hakim berwenang menentukan sendiri berdasarkan kelayakan dan rasa keadilan.
Hakim  pada  umumnya  tidak  menguasai  banyak  ilmu  kedokteran.  Mencari faktor penyebab kematian perlu dilakukan autopsi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter  yang  memiliki  kompetensi.  Setelah  ditemukan  penyebab  kematian  melalui ilmu  kedokteran  forensik.  Maka  dinilai  sejauh  mana  pengaruh  perbuatan  dokter terhadap  akibat  tersebut  dan  sejauh  mana  pula  faktor  lain  yang  turut  berpengaruh terhadap kematian.
Contoh kasus malpraktik kedokteran yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:
a. Memberikan  suntikan stretommycin mengakibatkan  kematian  pasien.  Fakta-fakta yang  ada  disini  didapatkan  dari  putusan  Pengadilan  Negeri  Pati  No. 8/1980/Pid/PN.Pt:2-9-1981.
Peristiwa  ini  terjadi  bermula  dari  seorang  pasien  perempuan  bernama Rosmini  (25  tahun)  pada  tanggal  4  Januari  1979  pukul  17.00  datang  ke  tempat praktek  dr.  Strm  untuk  berobat.  Setelah  pasien  diperiksa,  dokter  menarik  diagnosis bahwa pasien sakit flu dan pilek yang kadang-kadang batuk yang sukar keluar dahak dan ada peradangan saluran napas bagian atas ( ton sila pbaryngitis) .
Dokter  menanyakan  pada  pasien  apakah  pernah  disuntik  dengan  obat streptommycin ? Pasien menerangkan bahwa ia pernah diperiksa dokter lain dan disuntik dengan streptommycin. Dokter  percaya  atas  keterangan  pasien.  Karena  itu  dokter memberikan suntikan dengan streptommycin 1 gram melalui bokong sebelah kiri setelah menerima suntikan itu pasien mengeluh menahan sakitnya merasa mual lalu muntah, lemas dan pucat. Kemudian dokter memberikan lagi suntikan kedua dengan cortizon 2 cc, lalu diminumi wedang kopi dan diberikan suntikan lagi (ketiga) dengan delladryl 2 cc.
Setelah  itu  dokter  memriksa  nadi  kecil,  tekanan  darahnya  rendah,  penderita mengalami anapbylazis kemudian dokter memberikan suntikan lagi (keempat) dengan obat adrenalin ½ cc.
Keadaan  paisen  tambah  menurun  tidak  sadar,  pernapasan  terhenti,  tekanan darah  tidak  terukur,  denyutan  nadi  kecil  tidak  teratur,  dan  asien  mengalami shock irreversible. Kemudian pasien diangkut dengan mobil ke RSU Pati. Di RSU Pati, pasien langsung  ditangani  dan  periksa  dr.  Goesmoro  Suparno.  Hasil  pemeriksaan,
didapatkan  kelainan-kelainan  pada  diri  pasien  yaitu  penderita  dalam  keadaan  tidak sadar, pernapasan terhenti, tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teratur, isi dan  tegangan  kurang  nadi  sulit  diraba.  Reflek  cahaya  mata  sudah  tidak  ada  akral dingin pupil lebar. Pasien mengalami shock irrvesible. Dokter menyimpulkan : kelainan kelainan  di  atas  disebabkan  reaksi  tubuh  yang  tidak  tahan  obat  yang  di  terimanya. Dokter  telah  melakukan  pemijatan  jantung  ( cardiatc  massage) ,  diberikan  bantuan pernapasan buatan ( oxygen) tapi dokter tidak ada reaksinya. Lima belas menit setelah diberikan pertolongan medis  di RSU Pati, pasien dinyatakan meninggal dunia.
b. Ibu Meninggal Setelah Dilakukan Pertolongan Melahirkan Dengan Operasi Cito Sectio Caesarea
Bahwa peristiwa ketiga dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang di dakwa penuntut  umum  menyebabkan  kematian  Ibu  Siska  Makatey  di  ruang  operasi  RSU Prof.  Dr.  D.  Kandou  Malalayang  Kota  Manado  setalah  operasi cito  sectio  ceasarea, singkatnya adalah
1) Sebelumnya dibawah ke RS Malayang, Ibu Siska Makatey oleh keluarga dibawah ke  Puskesmas  bahu  pada  jumat,  9  april  2010  untuk  mendapatkan  pertolongan melahirkan.  Menurut  saksi  Yulia  Mahengkeng  sewaktu  pasien  dibawah  ke  RS Malayang pembukaan rahimnya sudah 8-9 cm. bahwa setelah tiba ri RS korban dimasukan ke runagan IRDO.
2) Bidan  Gunarti  pada  Puskesmas  Bahu  Mando  melakukan  pemeriksaan  pada pukul 24.00 dan hasil pembukaan 3 sampai 4 cm kepala bayi masih normal 10 cm. Pada pukul 04.00 Pagi dilakukan pemeriksaan lagi dan pembukaan 7 sampai 8 cm ada perkembangan tetapi kepala bayi masih tinggi.
2. Pembuktian Malpraktik y yang Diakibatkan Informed Consent
Salah  satu  tujuan  pidana  adalah  mencari  kebenaran  materi  atau  setidak-tidaknya mendekati  kebenaran  materil,  oleh  karena itu  tindakan  medis  dapat  dikatakan  tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi beberapa syarat antara lain:
a. Mempunyai indikasi medis kearah suatu tujuan perawat yang tepat
b. Dilakukan menurut ketentuan yang berlaku pada dunia kedokteran; dan
c. Telah mendapat persetujuan pasien
Kedua  syarat  yang  pertama  biasanya  disebut  dengan lege  artis ,  artinya  tindakan tersebut  sesuai  dengan  standar  profesi  medis,  sedangkan  pada  syarat  yang  ketigas merupakan salah satu hak dari pasien yang urgen dalam kaitannya dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, yaitu hak atas informed consent .
Suatu tindakan dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat terjadi dari suatu perjanjian yang dalam hukum kesehatan dissebut dengan perjanjian terapeutik, juga  dapat  terjadi  karena  adanya  hubungan  kausalitas  antara  tindakan  (perbuatan) dengan akibat yang ditimbulkan dengan demikian keduanya dapat melahirkan suatu pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana.
Dari  sudut  pandang  hukum  pidana,  kelalaian  dalam  melakukan  tindakan, terutama  perbuatan  medik  yang  dibuat  oleh  dokter  dapat  diukur  oleh  kemampuan bertanggung jawab sehingga tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor-faktor a)Keadaan  batin  pelaku  tindakan  medis  tersebut;  b)Ada  tindakan  alasan  pemaaf; c)Trdapat hubungan batin atar pelaku dengan perbuatan yang dilakukan beberapa: 1) Kesengajaan  yang  bersifat  kemungkinan  ( dolus  eventualis )  dan  2)Kelalaian/kealpaan ( culpa )
Kedudukan Informed  Conset dalam  pembuktian  ada  tidaknya  malapraktik    dapat dilihat  dari  fungsi informed  conset sebagai  basis  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap pasiennya.  Sehubungan  dengan  konteks  tersebut,  untuk  menentukan  ada  tidaknya suatau tindakan malapraktik, Paulus Yanuar mengemukakan unsur utama malapraktik yang  dikenal  dengan  formula  malapraktik  ( malpractice  formula )  antara  lain  sebagai berikut: 21
a. Terbukti terjadi standar pelayanan;
b. Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan;
c. Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.
Pertama-tama  hukum  pidana  tidak  mengenal  apa  yang  dinamakan  dengan tanggung  gugat  ( liability )  sebagaimana  halnya  di  kenal  dalam  rana  hukum  perdata.
Begitupun dengan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain dengan berdasarkan prinsip Vicarious  liability atau respondent  superice  borrowel  servent, dimana  kesalahan
21 Paulus Yanuar dalam N.S. Ta’adi, Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawatan Profesional, Jakarta. Buku kedokteran EGC. 2010. hal. 63
seseorang  dapat  disubordinatkan  atau  pertanggungjawabannya  dapat  di  ahlikan kepada  ordinatnya.  Hukum  pidana  hanya  dapat  diterapkan  apabila  memenuhi  dua prinsip, yaitu prinsip legalis dan prinsip adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana, dan kesalahan tersebut mempunyai hubungan kausal.
Prinsip pertama, mengandung makna bahwa suatau perbuatan pidana hanya dapat dihukum  apabila  perbuatan  pidana  tersebut  telah  lebih  dahulu  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  KUHP  dan  UU  Kesehatan  memang tidak  secara  limitatif  mengatur  perihal  malapraktik  dokter,  namun  secara  tersirat terutama pada uraian pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayana n kesehatan yang di terimanya”.
Ketentuan  ini  tidak  hanya  dapat  dimaknai  secara  hukum  perdata  terdapat  juga dalam hukum pidana. Dengan kata lain, bilamana tindakan  dokter tersebut terdapat hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dan  akibat,  maka  ketentuan  tersebut  dapat diterapkan setara dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP.
Prinsip kedua , menekankan suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kalaupun ada kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan kausal untuk terjadinya suatu akibat, yakni  akibat  mana  menimbulkan  kerugian  seseorang,  baik  kerugian  fisik  maupun psikis.
Dalam  konteks yang  demikian  inilah  kedudukan informed  consent dapat  dipandang sebagai  salah  satu  sarana  pembuktian  adanya  malapraktik.  Apabila  apabila  tindakan medik yang dibuat oleh dokter menyimpang dari syarat-syarat telah disepakati antara dokter-pasien  yang  ditetapkan  dengan informed  consent ,  dan  tindakan  menyimpang tersebut berakibat terhadap diri pasien.
Adanya  penyimpangan  dari  syarat  tindakan  medis  yang  ada  di  dalam informed consent akan  menjadi  formula  pembuktian  terhadap  malapraktik  atas  tindakan  yang mengakibatkan risiko bagi pasien, baik itu cacat tubuh maupun yang lebih parah lagi, yaitu kehilangan jiwa atau mati. Titik berat dari suatu tuntutan pertanggungjawaban pidana,  seperti  dalam  malapraktik  terletak  pada  unsur  adanya  kesalahan,  baik  itu kesengajaan maupun kelalaian.

## E. Penutup
Perbuatan  melawan  hukum  informed  consent  yang  berujung  malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan  undang-undang  yang  dilanggar,  rasa  keadilan,  dan  norma-norma kehidupan  sosial  dalam  masyarakat  yang  dilanggar  dan  menimbulkan pertenggungjawaban  pidana.  Pembuktian  tindak  pidana  malpraktik  yang diakibatkan  informed  consent  dilihat  dari  apakah  perbuatan  tersebut  1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah  perataan  dan  3)  Terbukti  ada  hubungan  sebab-akibat  antara  pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Busro,  2018,  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  ( Inform  Consent ) Dalam Pelayanan Kesehatan , Law and Justice Journal, Vol. 1 No. 1.
Ardityo Purdianto Kristiawan, 2021, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Dirumah Sakit, Jurnal Hukum Dan Dimanika Masyarakat, Vol. 19 No. 1.
Bambang  Tri  Bawono,  2011,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, Jurnal Hukum, Vol. 25. No. 1. Charlie Rudyat, Kamus Hukum , Pustaka Mahardika, 2013.
I Gede Made Wirabrata dan  I Made Wirya Darma, 2018, Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Dan  Dokter,  Jurnal  Analisis Hukum, Vol. 1 No. 2.
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita. 1979. Marmi, Etika Profesi Bidan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2014. Moh.Hatta, Hukum Kesehatan&Sengketa Medik , Liberty ,Yogyakarta, 2013
Paulus  Yanuar  dalam  N.S.  Ta’adi, Hukum  Kesehatan  Pengantar  Menuju  Perawatan Profesional, Jakarta. Buku kedokteran EGC. 2010.
Sri siswati, Etika dan Hukum Kesehatan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia , Alfabet, Bandung, 2010 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,. PT.  Refika  Aditama,. Bandung, 2011. Wirjunctono Projunctodikoro (I), Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta. Mandar Maju, 2000.
http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html.
Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.