Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, Edited:15 Juli 2021
ISSN : 2599-3348 (online)
Reviewer: 21 Juli 2021 ISSN : 2460-0083 (cetak) Publish  :29 Juli 2021
Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Doi: 10.30739/istiqro.v7i2.941

## IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BI AL-UJROH PADA PRODUK RENCANA SEJAHTERAH SYARIAH PLUS ASURANSI JIWA PT AXA MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Munawir 1 , Mahbub 2 , Jaka Anggara 3
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung 1,2 ,
Dosen Tidak Tetap Universitas Terbuka 3
munawiriaida@gmail.com 1 , jeanggara21@gmail.com 3

## Abstrak
Kebutuhan  manusia  yang  semakin  lama  semakin  meningkat  seiring  dengan perkembangan IPTEK mendorong orang orang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain kebutuhan  pokok  yang  harus  dipenuhi,  orang  orang  juga  mulai  memproteksi  diri sendiri  baik  proteksi  jiwa,  proteksi  kesehatan  dan  lain  lain.  Salah  satu  PT  yang bergerak  dalam  proteksi/asuransi  jiwa  adalah  PT  AXA  Mandiri.  Salah  satu  produk yang  ada  di  AXA  Mandiri  yaitu  produk  rencana  sejahterah  syariah  plus.  Dalam penerapannya produk rencana sejahterah syariah plus menggunakan akad wakalah bi AL-Ujroh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi produk rencana sejahtera syariah plus yang menggunakan akad wakalah bi Al-Ujroh dalam persfektif hukum  islam  sudah  sesuaikah  atau  tidak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan  ( library  reseach). Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan akad Wakalah Al-Ujroh  dalam produk rencana sejahterah syariah plus  sudah sesuai dengan  akad  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  NO:  52/DSN-MUI/III/2006.  Dalam penerapannya akad Wakalah Al-Ujroh memperbolehkan pihak asuransi meminta ujrah kepada peserta polis  serta peserta polis juga dapat  memberikan kuasa kepada pihak asuransi  untuk  mengelola  dana  kontribusinya.  Produk  Rencana  Sejahterah  Syariah Plus menerapkan akad Wakalah bi Al-Ujroh bersama dnegan akad Ijarah dikarenakan Jasa yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri yaitu mengelola dana konstribusi nasabah dan sesuai dengan hukum islam.
Kata Kunci : Asuransi Jiwa , Akad Wakâlah bi al-Ujrah , Perspktif Hukum Islam

## Abstract
Human needs that are increasingly increasing along with the development of science and technology encourage people to fulfill their needs. In addition to basic needs that must  be  met,  people  also  begin  to  protect  themselves,  both  life  protection,  health protection and others. One of the PT that is engaged in protection/life insurance is PT AXA  Mandiri.  One  of  the  products  at  AXA  Mandiri  is  the  sharia  plus  welfare  plan product.  In its  implementation,  the product  of  the sharia plus welfare plan uses the wakalah  bi  AL-Ujroh  contract.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  determine whether  the  implementation  of  the  sharia  plus  welfare  plan  product  that  uses  the wakalah bi Al-Ujroh contract in the perspective of Islamic law is appropriate or not. This research uses library research method. The results of this study indicate that the
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
application of the Wakalah Al-Ujroh contract in the sharia welfare plan product plus is in accordance with the contract stipulated by DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. In its implementation, the Wakalah Al-Ujroh contract allows the insurance party to request ujrah from policy participants and policy participants can also authorize the insurer to manage their contribution funds. The Syariah Prosperity Plan Plus product applies the Wakalah bi Al-Ujroh contract together with the Ijarah contract because the services performed by PT AXA Mandiri are managing customer contribution funds and in accordance with Islamic law.
Keywords: Life Insurance, Wakâlah bi al-Ujrah contract, Islamic law perspective

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  dampak  dari  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  mampu merubah pola kehidupan manusia di segala bidang baik yang sudah pasti atau belum pasti  yaitu  asuransi  jiwa.  Manfaat  dari  asuransi  antara  lain  dapat  membantu masyarakat  dalam  rangka  mengatasi  masalah  resiko  yang  dihadapinya  sehingga mampu  memberikan  kepercayaan  dan  ketenangan  diri  kepada  masyarakat  yang mengikuti  asuransi  tersebut.  Asuransi  juga  bermanfaat  sebagai  sarana  dalam pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya sebagai dana pembangunan. Selain itu juga sebagai sarana dalam  menanggulangi  resiko  resiko  yang  akan  dihadapi  masyarakat  dalam pembangunan.
Asuransi juga memiliki peranan yang penting bagi sebagian masyarakat karena jasa dari menggunakan asuransi dapat dirasakan di masa yang akan datang. Sebagian masyarakat beranggapan dengan menggunakan asuransi sebagai sarana finansial yang dapat meminimalisir segala resiko yang ada di masa yang akan datang seperti resiko kematian,  resiko  harta  benda,  resiko  kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Bukan  hanya rumah  tangga  saja  yang  mulai  menggunakan  asuransi  namun  dunia  usaha  juga menggunakan  asuransi  dalam  menjalankan  kegiatannya  untuk  menghadapi  segala resiko di dunia usaha.
Salah satu problem yang meresahkan sebagian masyarakat adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Oleh karena itu untuk memproteksi finansial rumah tangga maka sebagian masyarakat mulai memproteksi dirinya sendiri dan hal ini biasa disebut  dengan  asuransi  jiwa.  Asuransi  jiwa  menjadi  alat  sosial  ekonomi  bagi  para pelaku  asuransi  dengan  cara  bekerjasama  antar  anggota  yang  ada  dalam  kelompok tersebut dalam menghadapi resiko kematian salah satu anggotanya.
Walaupun demikian permasalahan  asuransi masih di  perdebatkan di  kalangan umat islam. Salah satunya hal  yang diperdebatkan adalah pelaku  yang menjalankan asuransi  diibatkan  seperti  orang  yang  mengingkari  kehendak  Allah  karena  Allah merupakan  penentu  segalanya  dan  pemberi  rezeki  kepada  makhluk  ciptaan-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
: لمنلا( .... ِالله َعَم ٌهلِاَءِضْرَ ْلْاَوِءآَمَّسلا  َنِّم ْمُكُقُزْرَّي  ْنَمَو...
٤٦ )
Artinya : dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain). (QS. an-Naml:64). Menurut  sebagian  ulama  yang  memperbolehkan  asuransi  yaitu  Abd.  Wahab Khalaf,  Mustafa  Ahmad  Zarqa  (guru  besar  Hukum  Islam  pada  fakultas  Syariah Universitas  Syria),  Muhammad  Yusuf  Musa  (guru  besar  Hukum  Islam  pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rah̲man Isa (pengarang kitab al-Muamalah  al- Haditsah wa Ahkamuha ). Para ulama beralasan yaitu Tidak ada nash (al-Qur’an dan Sunnah) yang melarang adanya asuransi, asuransi terjadi dengan adanya kesepakatan dan  kerelaan  diantara  kedua  belah  pihak  (tidak  ada  unsur  paksaan),  Asuransi  juga saling menguntungkan kedua belah pihak (tidak ada  yang merasa dirugikan dengan melakukan asuransi).
Terlepas  dari  pro  kontra  mengenai  asuransi  jiwa  maka  menurut  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  424/KMK.06/2003  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:135/PMK.05/2005.  Dengan  munculnya Keputusan Menteri Keuangan tersebut kini perusahaan asuransi di Indonesia semakin banyak mengeluarkan produk asuransi . Penggunaan transaksi asuransi jiwa semakin berkembang  dengan  pesat  dan  menimbulkan  berbagai  asumsi  dari  semua  pihak  di antaranya apakah konsep asuransi jiwa sudah sesuai dengan fatwa MUI dalam  akad wakalah bi al-Ujroh. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan asuransi jiwa?

## B. KAJIAN TEORI
1. Asuransi Syariah ( Takaful Syariah )
Secara terminologi, asuransi memilik arti yaitu tanggungan dari masyarakat dalam satu kelompok yang melakukan kegiatan asuransi, para anggota itu dapat  saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan. (Muhammad  Abu  Zahrah,  t.th.:4).  Dengan  kata  lain  asuransi  itu  merupakan kegiatan  saling  bantu  membantu  antara  satu  dengan  yang  lainnya  untuk kemaslatan bersama dalam hal kebaikan.
2. Landasan Asuransi ( Takaful )
a. al-Qur’an
Al-Qur’an Surat al-Maidah :2
:ةدئاملا( ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِ ْلْا ىَلَعاْوُنَواَعَت َلَْو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَعاْوُنَواَعَتَو ٢ )
Artinya : Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan  bertaqwa,  dan  janganlah  kamu  bertolong-tolongan  pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan . (QS. al-Maidah :2)
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
b. al-Hadits
ِّيِبَّنلا ِنَع : هنع الله يضر ٍكِل اَم  ْنِب ِسَنَأ  ُثْي ِدَح
ُّبِحُي ىَّتَح ْمُكُدَحَأ  ُنِمْؤُي َلْ َلاَق ملسو هيلع الله ىلص
)ملسم هاور( ِهِسْفَنِل  ُّبِحُياَم ِهِراَجِل َلاَقْوَأ ِهْيِخَ ِلِ
Artinya :  Hadits  Anas  bin  Malik  r.a  ia  berkata,  Nabi  SAW  bersabda  : seseorang  tidak  boleh  dianggap  beriman  sehingga  ia  mengasihi saudaranya  sebagaimana  ia  mengasihi  saudaranya  sendiri. (HR.
Muslim)

## 3. Pengertian al-Wakâlah
Al-Wakâlah secara etimologi dapat dibaca al-Wakâlah dan al-Wikâlah kata ini memiliki beberapa arti yaitu :
a. At-Tafwîdh yang memiliki arti memberikan hak kuasa. (Muhammad bin Qosim al-Ghazi: 35). Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt.
:لافنلِا( ِالله يَلَع ْلَّك َوَتَو ٤٦ )
Artinya : Dan bertawakallah kepada Allah. (QS. al-Anfâl: 61).
b. Al-Hifzh adalah  penjagaan  atau  perlindungan.  (Bugha  er  al,  2008,  Vol.  2:428). Seperti yang terdapat dalam firman-Nya Swt.
:نارمع لا( ُلْيِكَوْلا َمْعِنَو ُالله اَنُبْسَح
٣ ۷ ٦ )
Artinya :  Cukuplah  Allah  (menjadi  penolong)  bagi  kami  dan  Dia  sebaik-baik pelindung. (QS. Ali ‘Imrân: 173).
Sedangkan menurut terminologi memiliki beberapa arti yaitu :
Al-Wakâlah dapat diartikan sebagai pelimpahan dari seseorang kepada orang lain atas  urusan  yang  boleh  dilakukan  sendiri  dan  boleh  diambil  alih  orang  lain ( niyâbah ) agar dapat digunakan ketika masih hidup. (as-Syaikh as-Sulaimân al- Bujairamiy, Vol. 3:456)
4. Landasan Akad al-Wakâlah
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an Surat QS. an-Nisâ’:35
:ءاسنلا( اَهِلْهَأ  ْنِم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ  ْنِم اًمَكَح اْوُثَعْباَف
٣٣ )
Artinya : Maka kirimlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang  juru  runding  dari  keluarga  perempuan .  (QS.  an- Nisâ’:35)
b. Hadits
ُهَّنَأ
ﷺ
)هيلع قفتم( ِةاَكَّزلا ِذ ْخَ ِلِ َةاَعُّسلا  َثَعَب
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Artinya  :  Sesungguhnya  Nabi  saw.  mengutus  para  petugas  zakat  untuk menarik zakat. (HR. Bukhâri Muslim)
ِالله َل ْوُسَر  َّنَأ ﷺ ِتْنِب ةَلْمَر ةَبْيِبَح ِّمُأ ِحاَكِن ِلْوُبَق ْيِف ُهْنَع ُ َّالله َيِضَر َيِرْمَّضلا ِةَّيَمُأ  َنْب وَرْمَع َلَّكَو )يقهيبلا هاور( ُهْنَع ُ َّالله َيِضَر  َناَيْفُس ْيِبَأ
Artinya  :  Sesungguhnya  Rasulullah  saw.  mewakilkan  kepada  Arm  bin Umayyah  adh-Dhamrî  ra.  Dalam  menerima  nikahnya  Ummu H̲abîbah, Ramlah binti Abi Sufyan ra. (HR. al-Baihaqî

## c. Ijmâ’
Beberapa  ulama  memperbolehkan  al  wakalah  dengan  cara  ijma’.  Hal  ini dikarenakan banyak yang cenderung mengatakan bahwa hukumnya al wakalah adalah sunnah dikarenakan al wakalah termasuk salah satu jenis ta’awun atau bantu membantu dengan dasar kebaikan dan takwa.
Allah berfirman,
ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَعاْوُنَواَعَتَو... :ةدئاملا(...ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِ ْلْا ىَلَعاْوُنَواَعَت َلَْو ٢ )
Artinya : Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan  janganlah  tolong-menolong  dalam  (mengerjakan)  dosa  dan pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)
Rasulullah saw. bersabda,
َو )ملسم هاور( ِهْيِخَأ ِنْوَع ْيِف ُدْبَعْلا  َناَكاَم ِدْبَعْلا ِنْوَع ْيِف ُالله
Artiny a : Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudarannya . (HR. Muslim no. 4867, Wahbah az-Zuh̲aili, Vol. 5:4060-4061)
5. Rukun dan Syarat al-Wakâlah
a. Muwakkil
Muwakkil merupakan  salah  satu  rukun  al  wakalah  dapat  diartikan  sebagai orang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam transaksi. Adapun syarat Muwakkil adalah pihak yang dapat memiliki kewenangan  yang  sah  untuk  melakukan  segala  kepentingannya  sendiri  dan orang lain dapat diberi kuasa untuk melakukan kepentingannya tersebut,  orang yang sah dalam melakukan urusannya sendiri dan dapat melimpahkan kepada orang lain. (Bugha et al, 2008)
b. Wakil
Wakil adalah seseorang yang diberi kuasa dalam mengambil alih urusan orang yang  memberi  kuasa.  Adapun wakil disyaratkan  harus  tertentu  atau  jelas ( mu’ayyan ), dapat dipercaya ( ‘adâlah ), (Bugha et all, 2008, Vol. 3:318)
c. Muwakkal Fîh
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Muwakkal  Fîh  adalah  suatu  hal  yang  dikuasakan  oleh  muwakil    dan dilimpahkan kepada wakil untuk dapat dikelola sebagai penggantinya. (Bugha, et al, 2008, Vol. 3:319) Adapun Syarat Muwakkal Fîh adalah :
a) Sesuatu hal yang sudah menjadi hak ( tsubût ) dan dilakukan oleh muwakkil sendiri.
b) Sesuatu hal  yang sudah diketahui ( ma’lum ) meskipun tidak secara detail.
c) Suatu  hal  yang  sah  dilimpahkan  kepada  orang  lain  untuk menggantikannya. (as-Syaikh as-Sulaimân al-Bujairamiy, Vol. 3:460)
d. Shighat Shîghat dapat  dikatakan  sebagai îjâb dan qabûl yang  bermakna  perizinan ( idznu ). Persetujuan ( qabûl ) dari pihak wakil dilakukan dengan cara tindakan sehingga tidak harus dikatakan secara verbal ( lafdzî ), (al-Bugha et al, 2008)
6. Macam-Macam Akad al-Wakâlah
a. Al-Wakâlah Muthlaqah
Al-Wakâlah  muthlaqah adalah  akad al-Wakâlah yang  tidak  dispesifikasi dengan  aturan  aturan  khusus  dalam  berbagai  masalah.  Akad  Wakalah  di anggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu:
1) Apabila  harga  yang  ditawarkan  itu  tidak  lebih  tinggi  dari  harga  standar ( tsaman mitslî ),  maka  transaksi  penjualan  yang  dilakukan  harus  dengan menggunakan  harga  standar  karena  jika  dibawah  harga  standar  makan penjualan tersebut tidak sah. Jika harga yang ditawarkan itu justru lebih tinggi  dari  harga  standar  maka  dapat  dijual  kembali  dengan  harga  yang lebih tinggi dan tidak sah bila dijual dengan harga dibwahnya (Bujairamiy, Vol. 3:465).
2) Dengan kata lain, kerugian yang di luar taksiran pebisnis. Seperti ditaksir dalam harga 7 s.d 10 juta, dijual dengan harga 5 atau 6 juta. Atau seperti barang dengan harga standar Rp. 100.000 Rp. 90.000, termasuk kerugian yang secara umum masih biasa ditolerir, sedangkan jika dijual dengan Rp. 80.000  ke  bawah,  maka  termasuk  kerugian  yang  ekstrem  yang  secara umum tidak bisa ditolerir.
3) Penjulan  dilakukan  dengan  sistem  tunai  ( h̲âllan ).  Sebab  konsekuensi ( iqtidlâ )  akad  yang  dimutlakkan  adalah  bersifat  tunai,  bukan  kredit ( mu’ajjal )  berdasarkan  hal  hal  umum  yang  berlaku  dalam  transaksi  jual beli.
4) Mata uang lokal digunakan sebagai alat transaksi dalam penjualan.
b. Al-Wakâlah Muqayyadah
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Al-Wakâlah Muqayyadah adalah akad al-Wakâlah yang dikualifikasikan oleh muwakkil dengan aturan aturan khusus dalam berbagai hal. Akad al-Wakâlah Muqayyadah di anggap sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Apabila  muwakkil  telah  menentukan  harga  secara  spesifik  misalnya  “ barang ini dapat  dijual  dengan harga Rp. 1.500.000”, maka wakil tidak diperbolehkan  menjual  barang  dibawah  harga  yang  telah  ditentukan meskipun  harga  itu  merupakan  harga  standar,  dikarenakan  tidak  sesuai dengan  perizinan  dari  al  wakalah.  Menurut  qaul  ashah,  wakil  dapat menjual barang tersebut dengan harga lebih tinggi dari yang diminta oleh muwakkil dan hukumnya sah.
2) Jika  muwakkil  telah  menentukan  pembeli  khusus  maka  wakil  tidak diperbolehkan  menjual  abrang  tersebut  kepada  pembeli  lain,  hal  itu dikarenakan  muwakkil  memiliki  kepentingan  tertentu  dari  spesifikasi yang ditentukannya (Bugha et al, 2008, Vol. 3:326-327)
3) Seorang  yang  menjadi wakil penjualan  barang,  tidak  diperbolehkan menjualnya  kepada  dirinya  sendiri,  atau  kepada  orang-orang  yang hartanya  berada  pada  otoritasnya  ( maulî ),  seperti  anaknya  yang  masih kecil. Sebab, wakil akan memainkan peran ganda yang saling kontradiktif ( ittihâd  al-qâbidh  wa  al-muqbidh )  yang  merusak  struktur  dan  sistem transaksi.  (Abu  Bakar  Utsman  bin  Muhammad  Syatha  al-Dimyathi  al- Syafi’i, Vol. 3:90)
7. Konsekuensi Hukum Akad al-Wakâlah
a. Status Akad al-Wakâlah
Akad al-Wakâlah termasuk  akad ja’iz dari  kedua  belah  pihak  ( wakil dan muwakkil ). (Muhammad bin Qasim al-Ghazi, t.th.:35). Artinya, sewaktu waktu akad  dapat  dibatalkan  oleh  masing  masing  pihak    secara  sepihak. Konsekuensinya, akad al-Wakâlah akan selesai dengan :
1) Muwakkil dapat melakukan pemecatan terhadap wakil.
2) Wakil dapat mengundurkan diri.
3) Hilangnya  ketentuan ahli  al-tasarruf dari  salah  satu  pihak  ( wakil atau muwakkil )
4) Muwakkal fîh sudah tidak menjadi hak milik muwakkil .
5) Terselesainya tugas al wakalah dari Wakil (Bugha et al, 2008, Vol. 3:339- 341).
b. Otoritas Wakil
Hal hal yang dilimpahkan kepada wakil bersifat amanah dalam hal ini dapat diartikan bahwa wakil tidak bertanggung jawab ( dhamân )  terhadap hal yang diwakilkan kecuali karena adanya kecerobohan dari wakil. Kedudukan wakil sendiri sebagai tangan kedua atau dapat dikatakan sebagai asisten ( na’îb ) dari
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
muwakkil  yang  merupakan  pihak  pertama,  sehingga  jika  terjadi  kerusakan sesuatu  yang  berada  dibawah  wewenangnya  maka  tidak  wajib  bertanggung jawab ( dhamân). Hal inilah yang disebut sebagai otoritas wakil (Bugha et al, 2008, Vol. 3:334)
c. Al-Wakâlah dengan Sistem Upah ( Ujrah )
Sistem  upah  atau  gratis  juga  dapat  dilakukan  dalam  akad al-Wakâlah berdasarkan  dari  tindakan  Rasulullah  SAW  yang  sudah  pernah  melakukan perwakilan  dengan  menggunakan  kedua  sistem  tersebut.  Sistem  upah  dalam akad al-Wakâlah harus disyaratkan dengan jelas  ( ma’lûm ). (Bugha et al, 2008, Vol. 3:334)
d. Nisbat Hukum dan Hak
Suatu hal yang telah diwakilkan kepada wakil oleh muwakkil tetap hukumnya tetap  pada  muwakkil.  Hal  ini  disebabkan  karena  wakil  hanyalah  alat,  yaitu asisten dari muwakkil sehingga tetap muwakkilnya yang melakukan urusannya tersebut (Bugha et al, 2008, Vol. 3:331)
8. Teoritis Akad al-Ijârah
1. Akad al-Ijârah
Secara etimologi akad al-Ijârah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang  melakukan  sebuah  pekerjaan  sebagai  upah.  Pada  umumnya,  kata ajru dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata ujrah dipakai untuk upah dunia. (Bugha  et  al, 2008, Vol. 3:168) Secara terminologi  ,  ada beberapa pendapat antara lain :
a. Menurut  ulama’ asy-Syâfi’iyyah al-Ijârah adalah  kontrak  atas  jasa  atau manfaat yang memiliki nilai-nilai ekonomis ( maqshûdah ), diketahui, legal diserah  terimakan  kepada  orang  lain,  dengan  menggunakan  upah  yang diketahui.  (Syamsudin  Muhammad  Ibn  al-Khatib  al-Syarbiniy,  Vol. 5:409)
b. Menurut  ulama’ al-Hanâfiyyah al-Ijârah adalah  akad  atas  suatu kemanfaatan  dengan  pengganti.  (‘Alauddin  Abî  Bakar  bin  Mas’ud  al- Kasani al-H̲anâfi, Vol. 2:332)
c. Menurut ulama’ al-Mâlikiyyah dan al-Hanâbilah al-Ijârah adalah suatu kemanfaatan  yang  mubah  dalam  waktu  tertentu  dengan  pengganti.  ( Ahmad al-Dardîr, Vol. 4:2) (as-Syaikh Muwafiquddin Ibn Qudamah, Vol. 5:398)
d. Jumhur ulama’ fiqih berpendapat bahwa al-Ijârah adalah menjual manfaat dan  yang  boleh  disewakan  adalah  manfaatnya  bukan  bendanya.  (Ibn ‘Abidin Muhammad Amin Ibn Umar, Vol. 4:733-734)
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
2. Landasan Akad al-Ijârah
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an QS. ath-Thalâq:6
:قلاطلا(  َّنُهَر ْوُجُأ  َّنُه ْوُتآَف  َنْعَض ْرَأ  ْنِإَف
٤ )
Artinya : Kemudian jika merekan menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. ath-Thalâq:6)
b. Hadits
ُهَّنَأ ﷺ )ملسم هاور( ِةَرَجاَؤُمْلاِب َرَمَأَو ِةَعَراَزُمْلا ِنَع ىَهَن
Artinya: sesungguhnya  Nabi  saw.  melarang  akad  muzâra’ah  dan memerintahkan akad sewa. (HR. Muslim)
ُهَّنَأ ﷺ
جام نبا هاور( .ُهُقَرَع  َّفِجَي  ْنَأ َلْبَق ُهُتَرْجُأ َرْيِجَ ْلِا اوُطْعُأ : لاق )يقهيبلاو ه
Artinya :  sesungguhnya  Nabi  saw.  bersabda,  berikanlah  upahnya  buruh sebelum kering keringatnya. (HR. Ibn Mâjah dan al-Baihaqî)
3. Rukun dan Syarat Akad al-Ijârah
a. Âqidain
Dua pelaku kontrak dalam al-Ijârah yang terdiri dari mu’jir dan musta’ji disebut Âqidain. Pemilik  jasa  atau  manfaat  disebut  dengan mu’jir sedangkan penyewa barang sewaan disebut dengan musta’jir. Dalam jual beli, syarat  yang harus dimiliki oleh mu’jir dan musta’ji harus memiliki kriteria  mutlak al-Tasharruf dan mukhtâr .  Jika  dalam  jual  beli  yang menjadi  komoditinya  adalah  budak  muslim  maka musytarî haruslah seorang  muslim.  Berbeda  dengan al-Ijârah, menyewa  jasa  dari  orang muslim maka musta’jir tidak harus orang muslim.
b. Manfa’ah
Objek dalam akad al-Ijârah adalah jasa atau manfaat  dari suatu  barang. Barang  atau jasa  yang legal dalam  akad al-Ijârah adalah barang barang yang secara syar’i dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai dari barang tersbut dan bersifat ekonomis.
c. Ujrah
Upah dari jasa atau manfaat barang yang disewakan disebut dengan Ujrah. Dalam praktek al-Ijârah ,ujrah dapat  dikatakan tidak ma’lum dalam hal jika jasa yang disewa diberikan upah sekian persen dari total produk yang dijualnya maupun diperolehnya.
d. Shîghat
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Shîghat dapat dikatakan sebagai îjâb dan qabûl yang bermakna perizinan ( idznu )  yang  didalamnya    termuat  perjanjian  kontrak  dari  pemberian kepemilikan  jasa  atau  manfaat  antara  pihak mu’jir dengan musta’jir dimana upah sebagai bentuk ganti  dari jasa yang diberikannya.
4. Berakhirnya Akad al-Ijârah
Hal hal yang menyebabkan akad al-Ijârah berakhir yaitu:
a. Masa kontrak berakhir baik dikarenakan masa kontrak habis yang dibatasi dengan muddah atau telah selesainya pekerjaan yang dibatasi dengan amal (Bugha, 2008, Vol. 3:141)
b. Rusaknya obyek al-Ijârah yang ditentukan ( al-Ijârah ‘ain ) secara total di tengah masa al-Ijârah, seperti rumah yang roboh dalam masa sewa.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan.  Dimana  sumber  data utamanya  adalah  buku  buku  baik  di  perpustakaan  maupun  buku  digital  ( electronic book ).  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalaha  pendekatan  yuridis  yang dilakukan untuk menafsirkan data data yang ada di buku tentang pelaksanaan asuransi jiwa PT AXA Mandiri. Pendekatan syar’i digunakan untuk mejelaskan pelaksanaan asuransi  dengan  menggunakan  akad  wakalah  bi  al-ujroh  yang  sesuai  dengan  datwa MUI menurut hukum islam.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Transaksi Asuransi Jiwa menggunakan  Akad Wakâlah bi al- Ujrah di  PT  AXA  Mandiri    pada  Produk  Mandiri  Rencana  Sejahtera Syariah Plus
Proses penerapan produk rencana sejahtera syariah plus dengan sistem akad al wakalah bi al-Ujrah telah dijalankan oleh PT XA Mandiri Genteng. Pemegang polis dapat  dikatakan  sebagai  muwakil  dan  wakil  adalah  pihak  asuransi.  Hak  kuasa diberikan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi sehingga dana kontribusi dari pemegang polis dapat diolah oleh pihak asuransi. Disisi lain pihak asuransi meminta ujrah/upah kepada peserta polis.
Biaya kontribusi pada asuransi jiwa ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan usia dari peserta polis. Batasan minimal yang diberlakukan ada dua jenis yaitu batasan minimal 250.000 dibebankan kepada peserta polis usia 1-40 tahun. Sedangkan batasan minimal 300.000 dibebankan kepada peserta polis usia diatas 40 tahun.
Secara  umum, proses  akad asuransi  jiwa  yang ada di  PT AXA Mandiri dapat dilihat dari ilustrasi kasus sebagai berikut:
‘  Bapak  Hendy  Atmojo  merupakan  salah  satu  nasabah  asuransi  di  PT  AXA Mandiri. Usia ketika menjadi nasabah adalah 45 tahun sehingga Bapak Hendy dapat
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
mengikuti  asuransi  jiwa  dengan  kontribusi  sebesar  Rp.  300.000,00  per  bulan. Pekerjaan  Bapak  Hendy  sebagai  sopir  (driver).  Bapak  Hendy  memperoleh  usia perlindungan yaitu 100 tahun dengan uang pertanggungannya Rp. 60.000.000,00 dari pihak asuransi. Dana tabarru’ sebesar Rp. 20.000,- dan dikenai biaya administrasinya sebesar  Rp.  35.000,-,  biaya  administrasi  dibebankan  pada  awal  transaksi  saat mendaftar sebagai pemegang polis. Serta biaya kontribusi resiko sebesar Rp. 9.000,- karena pekerjaan beliau yang beresiko.
Kontribusi dasar : Rp. 300.000,- Kontribusi resiko : Rp.     9.000,- Dana Tabarru’ : Rp.   20.000,- - Kontribusi investasi awal : Rp. 271.000,-
Adapun prosedur membuka polis asuransi jiwa PT AXA. Mandiri Rencana Sejahterah melalui beberapa tahap yaitu :
a. Calon  peserta  berkonsultasi  terkait  produk  dan  polis  asuransi  kepada  financial advisor
b. Financial advincor membuatkan ilustrasi manfaat dari produk asuransi Rencana Sejahterah  plus  terkait  dana  yang  akan  diterima  oleh  calon  peserta  untuk ditandatangani.
c. Calon  peserta  mengisi  kelengkapan  formulir  kepesertaan  asuransi  rencana sejahterah  plus,  menandatangi  serta  melanpirkan  fotocopy  KTP  dan  bukti pembayaran kontribusi.
d. Formulir  yang telah ditandatangani  oleh calon  peserta  akan dikirimkan  melalui fax ke kantor pusat  beserta dengan dokumen pendukung.
e. Dokumen  yang  telah  dikirimkan  ke  kantor  pusat  akan  diproses  sesuai  dengan penerimaan peserta dan pemegang polis.
Akad Wakalah bi al Ujrah digunakan dalam produk Rencana Sejahtera Syariah
Plus.  Ada  beberapa  hal  yang  harus  disetujui  oleh  calon  peserta  berdasarkan  akad Wakalah Bi AL Ujrah yaitu:
a. Hak  kuasa  diberikan  oleh  peserta  kepada  PT  AXA  Mandiri  untuk  mengelola kontribusi yang dibayarkan agar menjadi dana investasi, dana tabarru’ dan Ujrah.
b. Adanya  pernyataan  tentang  persetujuan  peserta  dalam  memberikan  hak  kuasa kepada PT AXA Mandiri.
c. Peserta juga menyetujui pemberian upah ( ujrah ) atas hak kuasa yang dimaksud di atas kepada PT. AXA Mandiri sesuai ketentuan produk.
2. Pelaksanaan  Asuransi  Jiwa  dalam  akad Wakâlah bi  al-Ujrah Dalam Perspektif Hukum Islam pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Di  Indonesia, peran ini  dijalankan oleh Dewan  Syariah Nasional (DSN)  yang fungsi, dan wewenangnya menetapkan fatwa tentang akad yang sesuai dengan syariah Islam  yang  digunakan  oleh  LKS  (lembaga  keuangan  syraiah)  dalam  menjalankan produk asuransi jiwa dan reasuransi. Isi fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI pada tanggal 23 Shafar 1427 H/ 23 Maret 2006 adalah :
a. Fatwa  tentang  akad Wakâlah  bi  al-Ujrah pada  asuransi  syariah  dan reasuransi syariah
Melihat  dari  fatwa  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  akad al-Wakâlah yang ditetapkan  pada  tanggal  8  Muharram  1421  H./13  April  2000,  dan  pendapat  yang disampaikan oleh ulama tentang akad akad al-Wakâlah , menurut pemahaman penulis, fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang akad al-Wakâlah sudah sesuai dengan aplikasi yang ada di PT. AXA Mandiri.
Menurut  ulama’ asy-Syafi’iyah akad al-Wakâlah akad  menjadi  lazim dikarenakan akad al-Wakâlah tersebut menggunakan ujrah . Maka dari itu dibutuhkan penjelasan  yang  lebih  mendetail  tentang  relevansi  antara  akad  al-Ijarah  dan  akad wakalah bi al Ujrah yang digunakan oleh PT AXA Mandiri.
Akad  wakalah  bi  al  ujrah  yang  diterapkan  oleh  PT  AXA  Mandiri  memenuhi beberapa rukun dan syarat akad wakalah yaitu:
1) Muwakkil
Dalam  penerapan  asuransi  jiwa  dalam  produk  rencana  sejahterah  syariah  plus, muwakkil disini adalah nasabah atau pemegang polis yang memiliki polis pada produk rencana sejahterah syariah plus dengan kontribusi yang telah ditentukan di  awal  kesepakatan.  Kontribusi  inilah  yang  akan  dilimpahkan  kepada  pihak kedua dalam hal ini adalah PT AXA Mandiri untuk dapat mengolah dana yang ada dalam kontribusi itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2) Wakil
Pihak  kedua  yang  berperan  sebagai  orang  yang  diberikan  wewenang  untuk mengolah kontribusi dari muwakkil dalam hal ini adalah PT AXA Mandiri. Pihak kedua  ini  disebut  dengan  wakil.  Wakil  inilah  yang  memiliki  peranan  penting dalam  pengolahan  dana  kontribusi  muwakkil  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati. Dan dana itu akan dapat dinikmati oleh muwakkil ketika jatuh tempo sesuai waktu yang telah disepakati.
3) Muwakkal Fih
Dalam hal ini hal atau sesuatu yang menjadi muwakkal fih adalah produk rencana sejahterah  syariah  plus.  Dalam  produk  rencana  sejahterah  syariah  plus  ini  juga tercover  asuransi  jiwa  bagi  pemegang  polis.  Asuransi  jiwa  ini  akan  dapat dimanfaatkan jika pihak pertama sebelum jatuh tempo mengalami musibah yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  pemegang  polis.  Namun  jika  hal  tersebut  tidak terjadi maka ketika jatuh tempo sesuai kesepakatan awal dana yang telah dikelola
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
oleh  wakil  akan  dapat  dinikmati  oleh  muwakkil  sejumlah  dana  kontribusi  dan nisbah bagi hasilnya.
4) Shighat
Shighat  dalam  penerapan  produk  rencana  sejahterah  syariah  plus  ini  dilakukan secara hitam diatas putih dalam bentuk kontrak yang disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua. Sehingga ijab qobul dalam produk ini tidak hanya secara lisan namun  juga  berupa  tindakan  dengan  adanya  penandatangan  kontrak  perjanjian sebagai tanda kesepakatan telah disetujui antara muwakkil dan wakil.
Sesuai  dengan  fatwa  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  pada  tanggal  23  Maret  2006, tentang  akad Wakâlah  bi  al-Ujrah pada  asuransi  syariah  dan  reasuransi  syariah, memberi  fatwa  kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  bahwa  Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta ujrah kepada  peserta polis atas jasa al-Wakâlah - nya  dalam  asuransi  jiwa.  Dan  akad  yang  digunakan  dalam  menyewa  tenaga  pihak asuransi  untuk  mengelola  semua  dana  baik  dana  investasi  dan  dana tabarru’ menggunakan akad al-Ijârah yang dijalankan oleh perusahaan asuransi harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.
b. Fatwa tentang akad Al-Jaroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah Akad  Al-  jaroh  menurut  hukum  islam  harus  terpenuhi  Rukun  dan  syarat  di antaranya adanya Âqidain, Manfa’ah, Ujrah dan Shîghah .
1) Âqidain
Dalam  penerapannya  asuransi  jiwa  pada  PT  AXA  Mandiri  Produk  Rencana sejahterah Syariah Plus telah memenuhi syarat Âqidain dimana kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak asuransi memiliki kriteria mutlak al-Tasharruf dan mukhtâr. Hal ini juga sesuai dengan al-Ijârah , bahwa antara mu’jir dan musta’jir tidak harus sama sama orang muslim karena dalam prakteknya nasabah dari BSM KCP  Genteng  ada  yang  beragama  muslim  maupun  non  muslim.  Serta  pihak asuransi  PT  AXA  Mandiri  tetap  melayani  atau  menyewakan  jasanya  tanpa membedakan agama. Maka al-Ijârah telah diterapkan oleh pihak asuransi.
2) Manfa’ah
Produk rencana sejahtera syariah plus ini juga telah memenuhi syarat al-Ijârah dimana  jasa  dalam  hal  ini  adalah  asuransi  jiwa  memiliki  manfaat  dan  nilai ekonomis selama nasabah masih dalam masa pertanggungan. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
3) Ujrah
Ujrah  atau  upah  atas  jasa  juga  diterapkan  pada  asuransi  jiwa  produk  rencana sejahterah syariah plus selama nasabah masih dalam masa kontrak. Besarnya upah ini  ditentukan  dengan  perhitungan  berdasarkan  nisbah  bagi  hasil  yang diilustrasikan  dalam  masa  kontrak  dimana  nasabah  memiliki  kewajiban  untuk membayarkan  polis  atau  kontribusi  selama  masa  pertanggungan  dan  pihak
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
asuransi mengolah kontribusi itu berdasarkan aturan aturan yang telah diterapkan tanpa ada unsur merugikan salah satu pihak.
4) Shîghah
Shîghah dalam transaksi asuransi pada produk rencana sejahtera syariah plus ini dilakukan dengan lisan dan tertulis.  Dimana pihak asuransi  menjelaskan secara detail tentang aturan aturan yang tertulis dalam produk suransi jiwa tersebut dan nasabah akan tanda tangan jika menyetujui semua aturan atau kesepakatan yang tertulis  itu.  Di  dalam  kesepakatan  itu  berisi  seluruh  hak  dan  kewajiban  kedua belah pihak yang harus dipatuhi oleh masing masing pihak.
Akad  wakalah  bi  al  ujrah  yang  ditetapkan  pada  produk  rencana  sejahterah syariah plus sudah sesuai dengan hukum islam yang tertuang pada  Fatwa DSN MUI tanggal 23 Maret 2006. Meskipun dalam temuan penelitian masih ada beberapa akad yang ada di produk tersebut masih harus dijelaskan lebih dahulu di awal kesepakatan antara muwakkil dan wakil yaitu akad Tabarru’ serta besarnya ujrah juga belum jelas dalam perhitungannya karena yang diberikan di kontrak perjanjian adalah ilustrasi dari dana yang dikelolah oleh wakil selama masa kontrak.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka pelaksanaan akad Wakâlah bi al-Ujrah yang sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap asuransi jiwa pada produk rencana sejahterah syari’ah plus, dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) PT  AXA  Mandiri  dalam  salah  satu  produk  asuransi  jiwa  Rencana  Sejahtera Syariah  plus  sudah  menggunakan  akad  Wakalah  bi  al-Ujrah  (akad  ini  telah ditetapkan  oleh  DSN  MUI).  Dalam  prakteknya  akad  wakalah  bi  al  ujrah  ini memperbolehkan pihak asuransi meminta ujrah atas jasanya dan pemegang polis memberikan  ujrah  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  yang  telah  ditentukan  oleh kedua belah pihak. Dana yang telah diwakilkan oleh pemegang polis diolah oleh pihak asuransi menjadi dana investasi. Penerapan akad wakalah ini  sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006.
b) Secara hukum islam pelaksanaannya asuransi jiwa oleh PT AXA Mandiri yang ada  di  produk  rencana  sejahterah  syariah  plus  sudah  sesuai  dalam implementasinya. Dalam penerapannya bukan hanya akad wakalah saja, namun akad tabarru’ dan tentang ujrah juga duterapkan bersama dengan akad wakalah. Ujrah sendiri berasal dari dana kontribusi yang diikuti oleh pemegang polis. Akad wakalah  al  ujrah  yang  digunakan  dalam  asuransi  jiwa  tersebut  menjadi  lazim karena upah atau ujrah yang terkandung didalamnya masuk dalam akad al-ijarah. Sehingga secara hukum islam semuanya masih sah dilakukan dan sudah sesuai.
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. (2004). Methodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta:  Granit Al-Anshârî, Abî Yahya Zakariyâ. (2008). Asna al-Mathalib , Libanon: Dar al-Fikr
Al- Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam . (1987). Beirut: Dar al-Mashriq
Asy-Syafi’i, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. (1997). I’anah at-Thâlibin , Beirut: Dar al-Fikr
Az-Zuh̲aili, Wahbah. (2008). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Libanon: Dar al-Fikr Amirudin., & Asikin , Zainal. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani
Arikunto, Suharsimi. (2000). Managemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi . (1999). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis , Jakarta: Rineka Cipta
Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (1975). Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang
Ba’albaki, Munir. (1999). al-Maurid , Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayyin
Dahlan,  Moh.  (2009). Abdullah  Ahmed  An-Na’im  Epistemologi  Hukum  Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Damanuri,  Aji.  (2010). Metodologi  Penelitian  Mu’amalah ,  Ponorogo:  STAIN  Po PRESS
Djamil, Fathurrahman. (1997). Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama, Jakarta: Logos
Fathoni, Abdurrahmat. (2006). Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi , Jakarta: Rineka Cipta
Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian , Malang: UMM Press
Hamidullah et. al, Muhammad. (2003). Fikih Islam dan Hukum Romawi , terjemah M. Ali Muhammad dan Rusdji Ali Muhammad, Yogyakarta: Gama Media
Hasan, Nurul Ichsan. (2014). Pengantar Asuransi Syariah , Jakarta: Referensi (Gaung Persada Group)
Ibn  Manzur,  Jamal  al-Din  Muhammad  bin  Mukarram  al-Anshari.  (1488H/1997). Lisân al-‘Arab , Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabî
Ibn Qudamah, as-Syaikh Muwafiquddin. (1997). al-Mughni , Dar ‘Alamul Kutub
Vol.7 / No.2: 220-235, Juli 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Kasmir.  (2012).  Bank dan  Lembaga  Keuangan Lainnya , Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada
Lubis, Ibrahim. (1995). Ekonomi Islam Suatu Pengantar , Jakarta: Kalam Mulia
Mardalis.(2006).  Metode Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal ,  Jakarta:  Bumi Aksara
Moleong,  Lexy  J.  (2000). Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Munawir, Ahmad Warshan. (1997). al-Munawir , Surabaya: Pustaka Progresif Muslehudin, Muhammad. (1995). Asuransi Dalam Islam , Jakarta: Bumi Aksara Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia , Banyuwangi: OJK