## KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

## Maulida Illiyani
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI maulidailliyani@gmail.com
Judul :  Seni  dan  Sastra  Untuk  Kedaulatan  Petani  Urutsewu (Etnografi wilayah konflik agrarian di Kebumen) Penulis :  Tim ESBUSMUS Editor :  Anna Mariana dan Bosman Batubara Penerbit :  Literasi Tebal :  xiv + 340 halaman Cetakan :  1, Juli 2015

## Pengantar
Konflik  penguasaan  tanah,  atau  yang biasa  disebut  konflik  tenurial,  hingga  saat  ini masih  saja  berlangsung  di  Indonesia.  Tidak hanya  antara  pihak  swasta  dengan  masyarakat, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat itu  sendiri.  Hakikat  berdirinya  pemerintahan  di suatu negara adalah sebagai lembaga perwakilan yang  ditunjuk  oleh  masyarakat  untuk  mengurus berjalannya  negara  dengan  baik,  demi  mencapai kesejahteraan.  Maka,  membaca  buku  tentang konflik  agraria  di  Urutsewu  ini  menjadi semacam refleksi untuk mempertanyakan, apakah  pemerintah  sudah  melakukan  fungsinya dengan benar atau tidak?
Buku ini menceritakan bagaimana konflik  tenurial  di  sebuah  wilayah  diperingati melalui  seni  dan  sastra  dalam  serangkaian kegiatan  yang  berakhir  dengan  arak-arakan budaya pada tanggal 16 April 2014. Arak-arakan budaya,  yang  kemudian  dalam  buku  ini  disebut AAB,  adalah  kegiatan  yang  dipelopori  oleh sekumpulan  aktivis;  Angga,  Bosman,  Reza (anggota  Gerakan  literasi  Indonesia  (GLI)), bersama dengan Cak Sunu, seorang Kepala Desa Wiromartan  (masuk  dalam  wilayah  Urutsewu) yang  sedang  berkonflik  penguasaan  atas  tanah dengan TNI AD.
Kegiatan itu kemudian dinamakan Solidaritas  Budaya  untuk  masyarakat  Urutsewu, yang    disingkat  menjadi  ESBUSMUS.  Pada
akhirnya  ESBUSMUS  terbentuk  dari  dua  belas aliansi  yang  berkompeten  dalam  bidang  seni, peneliti,  dan  akademisi,  yaitu;  (1)  Forum Paguyuban  Petani  Kebumen  Selatan  (FPPKS), (2)  Urutsewu  Bersatu  (USB),  (3)  Gerakan Literasi  Indonesia  (GLI),  (4)  Front  Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), (5) Sanggar rupa seni rangka tulang, (6) Sanggar Nusantara,  (7) Mantra Merah Putih, (8)  Teater  42,  (9)  Yayasan  Desantara,  (10) Etnohistori,  (11)  Sanggar  Wayang  Sampah Lereng  Kendeng,  dan  (12)  Teater  Gerak  IAINU Kebumen.  Dua  belas  komunitas  tersebut  berasal dari  berbagai fokus  kegiatan  dan latar  belakang, mulai  dari  serikat  petani,  komunitas  sastra, hingga komunitas seni dan budaya.
Buku ini diawali sebuah prolog, kemudian dilanjutkan dengan tiga subtema yang tersusun  sistematis,  dan  pada  akhirnya  ditutup dengan epilog. Prolog yang ditulis oleh Bosman Batubara,  menceritakan  bagaimana  kesenian dapat  digunakan  sebagai  gerakan  perjuangan mengembalikan  hak  tenurial  warga  urutsewu dari  klaim  sepihak  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan  Darat  (TNI  AD).  Setelah  itu,  pada subtema  pertama,  pembaca  akan  disuguhi pemaparan mengenai penyebab awal dari konflik agraria di Urutsewu. Subtema kedua menceritakan  secara  etnografi  persiapan  dan pelaksanaan  AAB.  Subtema  bagian  kedua  ini merupakan  jawaban  dari  subjudul  pada  buku yaitu  “Etnografi  Wilayah  Konflik  Agraria  di Kebumen”.  Kemudian  subtema  yang  ketiga
memaparkan  pergolakan  dan  intimidasi  yang terjadi  saat  AAB  berlangsung.  Epilog  menutup kisah  dari  buku  ini,  yang  ditulis  oleh  Anna Mariana.  Di  dalam  epilog  dijelaskan  bahwa kolaborasi  antara  gerakan  seni  dan  agraria bukanlah hal yang baru. Namun, sebagai sebuah gerakan  yang  berasal  dari  rakyat,  kolaborasi tersebut  merupakan  terobosan  baru  yang  baik. Sebab  perjuangan  semacam  ini  membutuhkan nafas  panjang  yang  berasal  dari  rakyat  itu sendiri.

## Cerita di Balik Konflik Agraria Urutsewu
Objek  konflik  adalah  tanah  wilayah pesisir  dari  15  desa  di  tiga  kecamatan  di Kabupaten  Kebumen,  Jawa  Tengah  yang  biasa disebut  Urutsewu.  Urutsewu  terletak  di  antara muara  sungai  Luk  Ulo  sampai  Sungai  Wawar, sepanjang  22,5  km  dari  timur  ke  barat  dengan lebar 500 hingga 1000 meter dari pinggir pantai. Ada  berbagai  versi  mengenai  hak  menguasai tanah  di  Urutsewu  antara  TNI  AD  dan masyarakat.  Menurut  TNI  AD,  Urutsewu  pada tahun 1937 hingga 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil diusir keluar dari Indonesia, pada tahun 1940  hingga  1949  dikuasai  dan  digunakan  oleh Jepang  dan  pada  akhirnya  ketika  Indonesia merdeka  pada  tahun  1945  hingga  saat  ini dikuasai  dan  digunakan  oleh  TNI  AD  sebagai daerah  pertahanan  dan  latihan.  Namun,  menurut masyarakat,  salah  satunya  Karto  Mihardjo, seorang saksi sejarah, saat dia berumur 17 tahun di tahun 1932, tanah dari gumuk (bukit pasir) ke darat  adalah  milik  rakyat,  gumuk  ke  laut  sejauh 250 m adalah tanah kompeni.
Permasalahan  di  Urutsewu  juga  terkait keberatan  warga  dengan  latihan  TNI  AD. Latihan TNI AD pada Maret 1998 menimbulkan korban  jiwa.  Lima  anak  menemukan  mortir  sisa latihan  dan  membawanya  pulang.  Di  rumah, mortir  tersebut  digunakan  untuk  bermain-main dan  meledak.  Kelima  anak  tersebut  meninggal dunia.  Hal  tersebut  merupakan  pukulan  berat bagi warga Urutsewu. Selain itu, latihan TNI AD juga  mengakibatkan  rusaknya  tanaman  petani. Pada bulan November 2008, TNI AD melakukan serangkaian  latihan  dan  perlombaan  yang mengakibatkan  tanaman  jagung  milik  petani bernama  Mukhlas  dan  Marsino  rusak.  Pihak Dislitbang TNI AD tidak memberikan ganti rugi atas  kerusakan  tersebut.  Kemudian  klaim  TNI AD  atas  tanah  Urutsewu  sebagai  lokasi  latihan
mengakibatkan  hilangnya  mata  pencaharian warga, yaitu bertani.
Rangkaian konflik pernah dimusyawarahkan antara Kodam IV Diponegoro dengan masyarakat  dan  Pemda  Kebumen  pada  tahun 2007, yang  menghasilkan keputusan bahwa TNI AD  tidak  akan  mengklaim  tanah  rakyat,  kecuali yang  500m  dari  bibir  pantai.  Sayangnya kesepakatan  ini  dilanggar  TNI  AD,  ketika  pada tahun 2008 mereka malah memberikan izin pada PT.  MNC  untuk  melakukan  penambangan  pasir besi.  Hal  ini  membuat  konflik  berkembang. Konflik tersebut berkembang karena masyarakat tidak sekedar menghargai lingkungan tetapi juga menggunakan  daerah  tersebut  sebagai  tempat tinggal dan sebagai pusat perekonomian mereka, yaitu  pertanian  perkebunan.  Warga  Urutsewu menuntut  agar  wilayah  Urutsewu  ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata saja.
Konflik  makin  memanas  di  tanggal  16 April  2011  saat  warga  melakukan  ziarah  ke makam  lima  anak  korban  mortir,  yang  diikuti dengan  blokade  jalan  menuju  makam  oleh warga.  Blokade  ini  dibongkar  oleh  TNI  AD. Pembongkaran  tersebut  dibalas  oleh  warga dengan memblokade lagi dengan kayu, sekaligus merobohkan  gapura  TNI  AD,  dan  melempari gudang  amunisi  bekas  yang  dibangun  di  atas tanah milik warga. Kemudian Tentara mengejar, menangkap,  menembak,  dan  memukul  warga. Kejadian ini menyebabkan enam petani dikriminalkan  dengan  pasal  perusakan  dan penganiayaan,  13  orang  luka-luka,  12  sepeda motor  milik  warga  rusak,  dan  barang  lainnya, seperti  ponsel  kamera  dirampas  TNI  AD.  Tiga tahun  setelah  bentrokan  pada  tanggal  16  April 2011  tersebut,  TNI  AD  masih  terus  berusaha menguasai tanah dengan cara membuat sertifikat tanah  di  Urutsewu  dan  melakukan  pemagaran selebar  750-1000  m  dari  bibir  pantai  sepanjang 22,5  km.  Maka,  Arak-arakan  Budaya  ini merupakan pagelaran yang diadakan ESBUSMUS  bersama  masyarakat  Urutsewu untuk mengenang peristiwa tersebut.
Melihat  pemaparan  di  atas,  kemudian muncul  pertanyaan.  Apakah  tanah  di  wilayah pesisir  Urutsewu  tersebut  merupakan  tanah negara  yang  kemudian  bisa  dimanfaatkan  oleh TNI  AD  atau  tanah  warga  Urutsewu?  Maka penting  untuk  memahami  apa  itu  tanah  negara. Penggunaan  istilah  tanah  negara  bermula  pada zaman  Hindia  Belanda.  Sesuai  dengan  konsep Pemerintah Hindia Belanda yang, secara singkat,
menyatakan bahwa semua tanah pihak lain yang tidak  dapat  dibuktikan  sebagai  hak  miliknya adalah  milik  negara  (Sumardjono,  2005). Namun,  setelah  adanya  UUPA,  konsep  tanah negara berubah dari memiliki menjadi menguasai. Menguasai di sini maksudnya adalah negara  berwenang  untuk  mengatur  peruntukan, penggunaan,  penyediaan,  dan  pemeliharaan tanah.  Definisi  tanah  negara  oleh  UUPA,  dan yang  diamini  secara  positivistik  oleh  Indonesia, hingga  saat  ini  adalah  tanah  yang  tidak  dilekati hak  (milik,  guna  usaha,  guna  bangunan,  pakai atas  tanah  negara,  pengelolaan,  ulayat,  dan wakaf)  (Harsono,  2008).  Sementara  itu,  TNI dalam  hal  ini  AD  adalah  wakil  dari  negara, khususnya bagian keamanan.
Dalam  kasus  Urutsewu,  tanah  di  sana adalah  tanah  yasan,  tanah  pemajekan,  tanah milik  bersertifikat,  juga  tanah  komunal  (tanah pembuatan garam, tanah bera sengaja) berdasarkan  bukti  kepemilikan  tanah  yang dipaparkan  dalam  buku  ini.  Maka,  dapat dikatakan  bahwa  Urutsewu  bukan  tanah  negara dan  pihak  yang  berhak  menggunakannya  adalah warga  yang  memegang  alas  hak  tanah  tersebut. Alas  hak  tanah  bisa  saja  sertifikat  atas  tanah, atau  bukti pembayaran  pajak  di  zaman  Belanda, seperti girik dan letter C .
Konflik tanah di Urutsewu berkepanjangan dan  berdampak  luas.  ESBUSMUS  dengan gerakan  budayanya,  berfungsi  sangat  baik sebagai  pemantik  kembali  semangat  warga Urutsewu  yang  sempat  redup.  Namun,  hingga saat  ini  konflik  Urutsewu  tersebt  belum  juga berakhir.  Mediasi  yang  dilakukan  antara  warga dan  TNI  AD  tidak  pernah  sampai  pada pemufakatan win-win solution. Mungkin, konflik ini  perlu  diselesaikan  oleh  hakim  dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## Catatan Etnografi Persiapan AAB
Subbab selanjutnya adalah catatan etnografi  tentang  peringatan  16  April  yang dilaksanakan dengan melakukan AAB bersamaan dengan pengajian yang biasa dilakukan  warga  Urutsewu  setiap  tahunnya dalam rangka memperingati tragedi penembakan 16 April 2011. Alasan mengapa metode menulis etnografi  yang  digunakan  dalam  memaparkan peringatan 16 April tidak dibahas di dalam buku ini.  Namun,  etnografi  memang  metode  yang tepat  karena  bisa  membawa  pembaca  memasuki dinamika  secara  detail  proses  persiapan  dan
pelaksanaan  AAB.  Menurut  Sutisna  (2012), etnografi  adalah  salah  satu  metode  dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian etnografi ini  dianggap  mampu  menggali  informasi  secara mendalam  dengan  sumber-sumber  yang  luas. Dengan teknik observatory participant , etnografi menjadi  sebuah  metode  penelitian  yang  unik karena mengaharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam suatu masyarakat. Hal ini sangat cocok dengan ESBUSMUS yang memilih untuk berpartisipasi  aktif  di  tengah  masyarakat  dalam proses dan pelaksanaan AAB.
Metode  etnografi  dalam  menangkap proses  dan  persiapan  AAB  disampaikan  dengan sangat  baik  oleh  Amanatia  Junda,  anggota  GLI yang  tergabung  dalam  ESBUSMUS.  Amanatia membagi  tulisan  dalam  tiga  periodisasi,  yaitu; Sebelum  Turba,  Turba,  dan  Sesudah  Turba . Turba  yang  dimaksud  Amanatia  dalam  tulisan ini  adalah  Turba  yang  dijelaskan  oleh  Kusni dalam  bukunya Di  Tengah  Pergolakan  Turba Lekra di Klaten . Kusni (2005: xvii) menceritakan  bahwa  istilah  turba  muncul pertama  kali  sebagai  tanggapan  Njoto  atas gagasan  Joebaar  Ajoeb,  sekretaris  umum  lekra, mengenai  asas  “meluas  dan  meninggi”.  Njoto menanggapi  gagasan  itu  dengan  mengatakan bahwa  prinsip  ”meluas”  tidak  cukup  hanya dilakukan dengan menciptakan ekspresi-ekspresi kultural baru, tetapi juga menuntut agar seniman dan  pekerja  kebudayaan  bergerak  ke  bawah: bekerja  dan  mencipta  bersama  rakyat.  Gagasan Njoto  ini  kemudian  dikenal  sebagai  “ Turun  ke Bawah ”  atau  “Turba”.  Turba  adalah  metode untuk mendapatkan “pemahaman yang tepat atas kenyataan-kenyataan di dalam perkembangannya yang  maju”,  bukan  buah  rekayasa  tetapi  hasil dari  penelitian  dan  pengenalan  konkret  seniman (hlm  218).  Turba  menjadi  cara  ESBUSMUS untuk  lebur  dengan  akar  rumput  karena  hingga saat  ini  “seni  untuk  rakyat”  masih  relevan meskipun telah setengah abad Lekra dipadamkan dari Indonesia, dan ESBUSMUS membuktikannya.
Ada  dua  konsep  turba  yang  Amanatia ceritakan dalam buku ini. Kedua konsep tersebut juga  ia  dapatkan  dari  Kusni.  Berikut  ini  adalah penjelasan  dari  kedua  konsep  tersebut.  1)  Turba bagaikan  seorang  penunggang  kuda,  yang melihat pemandangan seperti pelancong kemudian  pulang  ke  kota  dan  mengisahkan tamasyanya  tersebut.  Turba  semacam  ini  tidak menghasilkan pemaham yang dalam bagi pekerja kesenian.  2)  Turba  empat  sama,  yaitu  sama tinggal,  sama  makan,  sama  kerja,  dan  sama
diskusi.  Turba  jenis  kedua inilah yang sebenarnya dapat memberikan pemahaman yang dalam bagi pekerja seni. Menurut Amanatia dan Bosman,  ESBUSMUS  di  Urutsewu  masih berada  di turba  nomor  satu.  Hal  ini  tampak  dari undangan  dan  penghormatan  warga  terhadap mereka.  ESBUSMUS  masih  dianggap  sebagi tamu  atau  pelancong  yang  dilayani.  Hal  ini adalah  autokritik  bagi  ESBUSMUS,  tetapi Amanatia  mengakui  bahwa  turba  di  Urutsewu adalah  permulaan  yang  sangat  berkesan  bagi siapapun  yang  terlibat  walaupun  baru  sampai pada jenis turba nomor satu.
Sebelum  Turba di  awali  dengan kegiatan pengumpulan dana. ESBUMUS meyakini bahwa gerakan kebudayaan yang akan diwujudkan  April  nanti  adalah  gerakan  berbasis massa,  maka  modal  AAB  pun  berasal  dari  aksi solidaritas  massa.  Penggalangan  dana  dengan pentas  kesenian  dipusatkan  di  Yogyakarta, selama empat malam dan tiga hari. Penggalangan  dana  ini  berhasil  mengumpulkan uang  tidak  lebih  dariRp  5.000.000.  Namun,  hal yang  perlu  digarisbawahi  dalam  proses  ini adalah,  sebagaimana  banyak  gerakan  komunitas lainnya,  bukan  nominal  uang  yang  menjadi tujuan,  tetapi  kebersamaan  dalam  menyebarkan solidaritas  budaya  yang  menjadi  bahan  bakar utama gerakan para aktivis.
Turba adalah  kegiatan  yang  dilakukan ketika  ESBUSMUS  datang  ke  Urutsewu  dalam kunjungan  ketiga  sekaligus  persiapan  menuju hari  pelaksanaan  AAB.  ESBUSMUS  hadir  dari berbagai  disiplin  kesenian,  di  antaranya  teater yang  diwakili  teater  42,  tari  dan  musik  yang diwakili  oleh  Sanggar  Nusantara  dan  Mantra Merah  Putih,  serta  seni  rupa  yang  diwakili  oleh Rupa  Seni  Rangka  Tulang.  Adapun  GLI  sejak semula  telah  berperan  dalam  perumusan  ide, konsolidasi,  hingga  metode  pewartaan  dan meluaskan jaringan kerja.
Maka  turba  kali  ini  dilakukan  dengan cara  masing-masing  aliansi  menyebar  ke masyarakat  untuk  melakukan  persiapan  AAB berdasarkan  keahlian.  Tim  tari  bekerja  bersama pemuda  dan  anak-anak  berlatih  tari  di  halaman SDN  Kaibon  Petangkuran.  Tim  musik  bekerja sama  dengan  kelompok  musik  lesung  dari  Desa Mirit,  berusaha  memadukan  seni  musik  lesung tradisional  dengan  permainan  Toki  Gaba-Gaba dari  Maluku.  Tim  seni  rupa  memberikan workshop menggambar  pada  para  siswa  SDN Wiromartan  dan  anak-anak  di  Desa  Tlogo
Pragoto.  Tim  sablon  bekerja  di  hampir  semua desa.
Rangka  Tulang  menjadi  tim  yang mempersiapkan ogoh-ogoh ,  yang  terdiri  dari buah-buahan yang melambangkan hasil pertanian, luku dan berujul sebagai  gambaran kondisi masyarakat desa yang aman dan tentram, kemudian  gapura,  kukusan,  dan  liong  sebagai simbol  rezim  TNI  AD  di  Urutsewu.  Semua dikerjakan  di  empat  desa  yang  berbeda  dan  tim Rangka Tulang cukup menjadi konseptor karena wargalah yang dominan mengerjakannya.
Kemudian ada Etnohistori yang mengadakan workshop batik  untuk  ibu-ibu. Batik  digunakan  sebagai  media  bagi  perempun Urutsewu  menyampaikan  perspektifnya  mengenai konflik.  Mengapa  media  batik  yang  dipilih  oleh Etnohistori?  Sebab  batik  di  tahun  1912  adalah simbol perlawanan. Batik dahulu juga digunakan oleh  perkumpulan  sarekat  dagang  islam  yang dipimpin  oleh  Haji  Samanhudi  sebagai  lawan dari  monopoli  Tionghoa,  lawan  bagi  Kolonial Belanda,  dan  hegemoni  Surakarta  (Brenner, 1998).
GLI  bersama  Sanggar  Nusantara  dan komunitas  teater  42  menjadi  tim  sastra  yang melakukan workshop menulis  diiringi  dengan musik  di  dua  sekolah. Workshop ditujukan sebagai  pendidikan  kritis  melalui  sastra;  dalam konteks  ini  adalah  menggali  daya  kritis  anak- anak  Urutsewu  akan  kondisi  kampungnya  yang disampaikan  dalam  bentuk  cerita  tertulis  dan puisi.  Dalam  perjalanannya,  penolakan  terhadap tambang  pasir  besi  dan  TNI  AD  pun  muncul. Anak-anak menjadi paham bahwa tambang pasir merusak alam, sedangkan TNI AD merusak mata pencaharian  orangtua  dan  tempat  bermain mereka.
Untuk  mencapai  tujuan  dari workshop , tim  sastra  memilih  menggunakan  medium literasi.  Literasi  di  sini  berupa  penggunaan praktik-praktik  situasi  sosial,  historis,  dan  budaya dalam  menciptakan  dan  menginterpretasikan makna  melalui  teks.  Literasi  memerlukan setidaknya  sebuah  kepekaan  yang  tak  terucap tentang  hubungan-hubungan  antara  konvensi- konvensi  tekstual  dan  konteks  penggunaannya, serta  idealnya  kemampuan  untuk  berefleksi secara  kritis  tentang  hubungan-hubungan  itu (Kern,  2000).  Gerakan  literasi  semacam  ini menurut  Amanatia  sesuai  dengan  konsep pendidikan a  la Freire.  Freire  menawarkan pendidikan  “hadap-masalah”  yang  menekankan
pada  pentingnya  kesadaran  manusia  terhadap realitas.  Konsep  ini  merupakan  kritik  terhadap pendidikan  gaya  bank  yang  melihat  anak  didik sebagai objek untuk dilimpahi beragam rumusan dan  dalil  pengetahuan  yang  harus  dihafal (Schipani dalam Manggeng, 2005).
Kemudian  ada  juga workshop melukis, yang  diikuti  oleh  anak-anak  yang  telah di brainstorming dalam workshop sastra. Workshop ini  diawali  dengan  pertanyaan  “Apa yang  akan  mereka  lakukan  untuk  desanya  saat mereka sudah besar nanti?” Anak-anak kemudian diajarkan untuk peka terhadap kondisi dan  mencintai  desanya  dengan  membayangkan harapan  baik  mereka  untuk  desa  saat  mereka dewasa.  Salah  satu  gambar  yang  dibuat  dalam workshop adalah  sebuah backhoe (alat  berat) penambang pasir yang membuat bolong wilayah pesisir  dilengkapi  dengan  tulisan-tulisan  “Tolak Tambang  Pasir  Besi-Petani  Lara  Ati-dan Disegel”.  Amanatia  menutup  dengan  refleksi “Kalau  sejak  kecil  mereka  telah  kritis  dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan budaya di  wilayahnya;  kalau  sejak  awal  mereka  berani menyemai  impian-impian  positif  tentang  apa yang bisa mereka kerjakan di masa depan; kalau mereka kemudian tahu bagaimana cara mengorganisasikan  sikap  kritis  dengan  jalan masa  depan  mereka  sendiri,  maka  kita  bisa berharap  masa  depan  Urutsewu  lebih  baik  dari masa sekarang” (hlm 247).
PascaTurba. Capaian  unik  dari  turba yang dilakukan  ESBUSMUS antara lain tampak pada workshop sastra dan workshop batik. Kedua workshop ini  menyasar  golongan  yang  biasanya di dalam konflik tidak menjadi aktor utama. Tim sastra  berhasil  memutus  kelas.  Anak-anak,  yang selama  ini  adalah  kelas  yang  terpinggirkan  di tengah  perlawanan  rakyat,  diundang  turut  serta bersuara menentang kesewenang-wenangan militer  dan  korporasi  di  Urutsewu.  Dengan ringan,  ceria,  dan  menyenangkan  anak-anak menyampaikan  aspirasinya  melalui  karya  sastra yang kritis, lugas, dan jujur.
Sementara  itu, workshop batik  oleh  tim Etnohistori  menyasar  ibu-ibu.  Sebab  ibu-ibu menurut Tim Etnohistori sangat krusial dihadirkan  dalam  rangka  memahami  rasa  dan pengalaman  keseharian  mereka  dengan  konflik. Para  ibu  di  Urutsewu  mungkin  tidak  berada  di baris  terdepan  perlawanan.  Namun,  perjuangan mereka  adalah  menyiasati  kondisi  dan  situasi suami,  anak-anak,  dan  keluarga  lainnya  selama
konflik  (hlm  169).  Selain  itu,  mereka  juga menunjukkan  perlawanannya  lewat  medium batik.  Batik  menjadi  media  berestetika  yang tepat bagi kaum perempuan dalam menyuarakan perlawanan  dalam  konflik.  Melalui  kegiatan membatik  tersebut  akhirnya  melahirkan  wacana perlawanan  dengan  menggali  motif  yang  dekat dengan  imajinasi,  tentang  konflik  tanah,  tragedi 16 April dengan TNI AD, potensi yang dimiliki, harapan akan masa depan, dan sebagainya.

## Pergolakan Sekitar Peringatan 16 April
Warga  lokal  yang  berperan  penting dalam proses dan pelaksanaan AAB adalah Sunu dan  Seniman.  Sunu  adalah  kepala  Desa Wiromartan  sekaligus  ketua  Urutsewu  Bersatu (USB).  USB  adalah  sebuah  organisasi  rakyat yang  dibentuk  sebagai  wadah  perjuangan masyarakat di kawasan Urutsewu dalam menghadapi  bahaya  yang  mengancam.  Bahaya dalam  konteks  ini  adalah  klaim  tanah  sepihak oleh TNI  AD  dan  penambangan  pasir  besi  yang didukung  Pemkab  dengan  dikeluarkannya  Raperda RTRW  yang  menyebutkan  bahwa  wilayah Urutsewu  adalah  wilayah  keamanan  TNI  AD dan wilayah penambangan pasir besi. Sementara itu, Seniman adalah tokoh masyarakat Urutsewu yang,  menurut  Dwicipta  (Anggota  ESBUSMUS), adalah  seseorang  yang  mencurahkan  hampir seluruh  tenaga  dan  pikirannya  untuk  membela petani dan warga yang dirampas TNI. Selain itu, Seniman adalah koordinator dari Forum Paguyuban  Petani  Kebumen  Selatan  (FPPKS). Paguyuban  ini  menuntut  pemerintah  agar kawasan Urutsewu hanya diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.
ESBUSMUS  hadir  pertama  kali  ke Urutsewu  pada  tanggal  9 Maret  2014.  Pada  saat itu  tidak  ada  intimidasi,  selain  ada  Babinsa  ( Bintara  Pembina  Desa)  yang  berseliweran  di sekitar  rumah  Seniman  yang  saat  itu  digunakan sebagai  tempat  berkumpul.  Menurut  Dwicipta, hal  itu  disebabkan  Babinsa  mengira  sedang  ada konsolidasi  politik  massa  terkait  konflik  tanah dengan  TNI  AD.  Kunjungan  kedua  adalah  pada 28-30  Maret  2014  dan  basis  pertemuan berpindah  ke  rumah  Sunu.  Pada  kunjungan kedua ini ESBUSMUS menyebar ke masyarakat. Intimidasi  muncul  pada  tanggal  30  Maret  2014, saat tiga anggota  ESBUSMUS ingin mengambil gambar  tembok  pembatas  lahan  yang  dibuat TNI.  Mereka  dilarang,  meskipun  pada  akhirnya berhasil  mengambil  gambar  diam-diam  dari  sisi yang lain.
Kunjungan  ketiga  adalah  beberapa  hari sebelum  hari  pelaksanaan  AAB,  yaitu  sejak tanggal  11  -  16  April  2014.  Intimidasi  di  lima hari  sebelum  tanggal  16  April  2014  adalah penyebaran  kebohongan  melalui  media  massa. Wartawan suara merdeka Arif Widodo menuliskan  berita  antara  lain;  1)  ESBUSMUS mendapatkan Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dari salah satu pejabat eselon II Pemkab Kebumen,  2)  menyebut  Kyai  Imam  Zuhdi sebagai  ketua  organisasi Wong  Parkiran ,  yang anggotanya  disebut  melakukan  pemerkosaan terhadap  pengunjung  Pantai  Setrojenar,  3) Memberitakan  kunjungan  Pangdam  Diponegoro ke  Kebumen,  yang  menghimbau  agar  warga  tak menghadiri  acara  pengajian  serta  pentas  rakyat pada  tanggal  16  April  2014,  dan  meminta  LSM tidak  memprovokasi  warga.  Namun,  intimidasi ini  gagal.  Sebab  pemberitaan  tersebut  muncul bersamaan  dengan  masa  persiapan  AAB  ketika warga dan ESBUSMUS sedang sibuk. Intimidasipun  terus  terjadi.  Pada  tanggal  15 April  2014  malam,  di  depan  rumah  Sunu,  ada beberapa    motor  dan  mobil  patrol  berseliweran hingga pukul dua dini hari
Hari  H,  16  April  2016.  Dwicipta  di bagian ini  menuturkan  beberapa intimidasi  yang dilakukan  TNI  pada  rombongan  arak-arakan. Angga  Palsewa  selaku  koordinator  arak-arakan dicegat  oknum  tentara  dan  diancam  “Jangan macam-macam  di  sini,  siap-siap  saja  menerima akibatnya.  Kita  akan  bertemu  di  lapangan  dan bertarung  di  sana.  Kita  lihat  siapa  yang  mati  di sana”,  dan  di  lokasi  lain,  rombongan  pembawa ogoh-ogoh yang  sedang  menuju  ke  Lapangan Setrojenar  dihentikan  oleh  Dandim  Kebumen. Penghentian ini berakhir setelah panitia pengajian  meyakinkan  tentara  bahwa  pihak panitia yang mengundang.
Pada  akhirnya,  memasuki  siang  di tanggal  16  April  2014  AAB  dilaksanakan  di Lapangan  Setrojenar  setelah  pengajian  berakhir. Konsep  pertunjukan  AAB  adalah  mampu memobilisasi  massa,  warga  terlibat  aktif  dalam kegiatan  ini,  dan  menjadikan  hasil workshop sebagai  isian  dalam  pertunjukan.  Pada  akhirnya AAB  disambut  meriah  oleh  masyarakat  dan jamaaah  pengajian.  Susunan  acara  AAB  adalah sebagai  berikut.  (1)  Jatilan;  (2)  Mantra;  (3) Narasi;  (4)  Teater  demit  pengganggu  petani- sambil  semua  hasil  seni  dalam workshop ditampilkan  dan  diakhiri  dengan  pertanyaan bernada  sarkasme  “tanah  ini  milik  siapa?”, penonton  bersorak  dan  bertepuk  tangan,  aktivis
serta  tokoh  Urutsewu  berpelukan  dalam  suasan haru;  (5)  Pembacaan  sikap  oleh  seniman merdeka dan Urutsewu bersatu; (6) menyanyikan lagu kebangsaan.
AAB dan proses panjangnya selama tiga bulan  sampai  pada  puncaknya  di  tanggal  16 April  2014  bukanlah  akhir.  Namun,  perjuangan warga  Urutsewu  masih  panjang.  Aktivis  LSM mungkin hanya singgah sebentar meniupkan api semangat  yang  mulai  padam.  Masa  depan Urutsewu  nanti  adalah  tergantung  warga Urutsewu  sendiri.  Apakah  tanah  yang  menjadi objek konflik akan kembali dikuasai oleh warga Urutsewu sendiri.

## Penutup
Buku  ini  sangat  baik  untuk  dibaca  oleh orang-orang  yang  tertarik  dengan  isu  agraria. Bagi  peminat  agraria,  untuk  memahami  lebih jauh mengenai tanah yang menjadi objek konflik di  dalam  buku  ini,  dapat  membaca  buku  Maria Sumardjono yang berjudul Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi yang diterbitkan oleh Kompas.
Selain  itu,  buku  ini  juga  sangat  baik dibaca  oleh  pelaku  kesenian.  Sebab  buku  ini mengisahkan  bagaimana  ESBUSMUS  bersama warga Urutsewu menggunakan kesenian sebagai cara  untuk  menyampaikan  perlawanan  mereka terhadap  penguasaan  tanah  sepihak  oleh  TNI AD.  Lebih  lanjut,  bagi  pembaca  umum  yang tidak  fokus  pada  isu  agraria  maupun  kesenian, buku inipun dapat menjadi bacaan yang menarik untuk  mengetahui  bagaimana  proses  perjuangan warga di  suatu wilayah tertentu dalam mempertahankan  hak  atas  tanahnya  melalui kesenian. Arak-Arakan Budaya kemudian menjadi  cara  yang  menyenangkan  dalam menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan.
Buku  ini  menambah  wawasan  bahwa fungsi  seni  tidak  melulu  untuk  hiburan,  tetapi dapat pula digunakan sebagai cara berjuang. Hal yang  sangat  menyenangkan  untuk  dibaca, terutama,  adalah  bagaimana  kolaborasi  antara sekumpulan  aktivis  dengan  warga  dalam  waktu singkat—tiga  bulan—bisa  menghasilkan  Arak- Arakan  Budaya  yang  berkesan.  Hal  ini memperlihatkan bahwa budaya tolong-menolong dan gotong-royong itu masih ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Harsono,  Boedi.  (2008). Hukum  Agraria Indonesia . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Kern,  Richard.  (2000). Literacy  and  Language Teaching. New York: OUP Oxford.
Kusni, Jean-Jacques. (2005). di Tengah
Pergolakan  Turba  Lekra  di  Klaten . Yogyakarta: Ombak.
Manggeng,  Marthen.  (2005).  “Pendidikan  yang membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya  dalam  Konteks  Indonesia”. Jurnal Intim Nomor 8.
Sumardjono,  Maria,  (2005). Kebijakan  Pertanahan Antara  Regulasi  dan  Implementasi. Jakarta: Kompas.
Sutisna,  Ade.  (2012). Tinjauan  Ringkas  Etnografi Sebagai  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: UPI.