## PROGRES PENDIDIKAN
Volume 1 Nomor 3, September 2020 P ISSN: 2721-3374 , E-ISSN: 2721-9348 Availabel online at: http://prospek.unram.ac.id/index.php/PROSPEK/index

## PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
A. Hari Witono
Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
E-mail: hariwotono.fkip@unram.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received : August 2, 2020 Revised : August 3, 2020 Accepted : August 12, 2020
Keywords: counseling guidance, inclusive education, child psychology Guidance and Counseling (BK) has become a unity in the overall education system.  It  can  be  seen  from  formal  education,  non-formal  and  informal education as well. It is also included in the inclusive education model, the service  has  become  a  unity  and  strength  in  the  education  system,  namely school  management-administration  and  teaching  learning  process.  The three  educational  services,  can  be  a  strength  in  services  to  achieve  the educational goals. The implementation of BK for inclusive education has a very  strategic  role  for  students,  namely  services  for  (1)  Orientation,  (2) Information,  (3)  Data  collection  (appraisal),  (4)  Consultation,  (5) (Counseling), and Referral.

## A. PENDAHULUAN
Bimbingan dan Konseling (BK) telah menjadi satu kesatuan dalam sistem Pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari Pendidikan formal, Non formal dan bahkan dalam Pendidikan informal sekali pun. Meskipun dalam sistem Pendidikan yang disebut terakhir ini di Indonesia secara  tersetruktur  belum  tersentuh  dengan  bimbingan  dan  konseling  sebagaimana  di  dalam sistem  Pendidikan  formal  pada  umumnya.  Keberadaannya  BK,  terutama  di  sekolah  formal, termasuk  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  inklusif  menjadi  satu  kesatuan  utuh  dengan kekuatan  lainnya,  yakni  managemen-administrasi  sekolah  dan  proses  belajar  mengajar  yang diselenggarakan  oleh  guru  bidang  studi  (Depdiknas,  2008:  25).  Dengan  demikian  tujuan bimbingan konseling pun integral dengan tujuan Pendidikan pada umumnya, yaitu Memenuhi amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya  Ps.  32  ayat  1  yang  berbunyi  ’setiap  warga negara negara berhak mendapat pendidikan’, dan ayat 2 yang berbunyi ’setiap warga negara wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya’. UU  no.  20/2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  khususnya  Ps.  5  ayat  1  yang  berbunyi  ’setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu’.  UU  No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi ’anak yang menyandang cacat  fisik  dan/atau  mental  diberikana  kesempatan  yang  sama  dan  aksesibilitas  untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
Kebaradaan BK yang berada pada system pendidikan inklusif berpadu dalam system dan  menjadi  model  penyelenggaraan  pendidikan  formal  yang  menggabungkan  antara  anak berkebutuhan  khusus  dengan  anak  normal  dalam  proses  kegiatan  pembelajaran  seperti biasa.   UNESCO  dalam  Lay  Kekeh  Marthan (2007:  143)  mengemukakan  bahwa:  “ inclusive education is a developmental approach seeking to address the learning needs of all children, youth  and  adults  with  a  specific  focus  on  those  who  are  vulnerable  to  marginalization  and exclusion ”.  Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  Bimbingan  dan  konseling  dalam pendidikan  inklusif  adalah  sebuah  pendekatan  integrative  yang  berhubungan  dengan pengembangan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  belajar  seluruh  anak  tanpa  ada perbedaan dan pemisahan. Dengan kata lain, dalam pendidikan inklusif berusaha memberikan hak yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau berkebutuhan khusus berhak  mengikuti  pendidikan  secara  inklusi  pada  satuan  pendidikan  tertentu  sesuai  dengan kebutuhan dan kemampuannya.

## B. KAJIAN TEORI
1. Kedudukan Bimbingan dan Konseling secara formal dan dalam setting pendidikan formal, termasuk dalam Pendidikan inklusif
Secara  formal  kedudukan  bimbingan  dan  konseling  ada  dalam  Sistem Pendidikan  di Indonesia, antara lain, (a) UU No. 2 tahun 1989 bab I pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  menyiapkan  peserta  didik  melalui  bimbingan  dan  atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”; (b).      PP No. 28 untuk SD dan PP No. 29  untuk  SMP  dan  SMA  tahun  1990  Bab  X  pasal  25  ayat  1  yang  dinyatakan “Bimbingan adalah bantuan peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan dan merencanakan masa  depan”  “Bimbingan  dilaksanakan  oleh  guru  pembimbing” (b).       UU  No.  20  tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 6 “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konselor, widyaiswara, pamong belajar, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan” .
Memperhatikan  dasar  yuridis  tersebut  diatas, maka  bimbingan  konseling  di  sekolah- sekolah, terlebih di model Pendidikan inklusif keberadaannya sangat diperlukan, dan bahkan telah menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan system Pendidikan di masyarakat.

## 2. Asas dan prinsip BK dalam pendidikan iklusif
Keberhasilan  bimbingan  dan  konseling  di  dalam  setting  Pendidikan  inklusif  sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas bimbingan dan konseling yang melandasinya. Asas- asas  yang  berkenaan  dengan  praktik  atau  pekerjaan  bimbingan  dan  konseling   sama  dengan azas  BK  pada  Pendidikan  formal  pada  umumnya,  Prayitno,  dan  Erman  Amti  (2016:27) menegaskan  azas  dimaksud  sebagai  berikut:   (1) Rahasia,  yaitu  menuntut  dirahasiakannya segenap  data  dan  keterangan  tentang  peserta  didik  (klien)  yang  menjadi  sasaran  layanan, termasuk anak yang berkebutuhan khusus tentang data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak  layak  diketahui  oleh  orang  lain.  Dalam  hal  ini  guru  pembimbing  (konselor  sekolah) berkewajiban  penuh  memelihara  dan  menjaga  semua  data  dan  keterangan  itu  sehingga kerahasiaan itu benar-benar terjamin; (2). Sukarela, yaitu mengehendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti menjalani layanan/ kegiatan yang diperlukan baginya. Guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut;(3) Terbuka, yaitu menghendaki peseta didik yang menjadi sasaran layanan/ kegiatan bersifat terbuka dan tidak  berpura-pura,  baik  di  dalam  memberikan  keterangan  tentang  dirinya  sendiri  maupun dalam  menerima  berbagai  informasi  dan  materi  dari  luar  yang  berguna  bagi  pengembangan dirinya.  Guru  pembimbing  berkewajiban  mengembangkan  keterbukaan  peseta  didik  (klien) baik  anak  yang  noral  mapun  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  (disabilitas)  (Hidayati  et  al., 2020).  Agar  peserta  didik  dapat  terbuka,  guru  pembimbing  terlebih  dahulu  harus  bersikap terbuka  dan  tidak  berpura-pura;  (4) Kegiatan,  yaitu  menghendaki  agar  peserta  didik  (klien) yang  menjadi  sasaran  layanan  berpartisispasi  secara  aktif  di  dalam  penyelenggaraan layanan/kegiatan  bimbingan.  Guru  pembimbing  perlu  mendororng  peserta  didik  untuk  aktif dalam setiap layanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya;(5) Mandiri,  yaitu  menunjuk  pada  tujuan  umum  bimbingan  dan  konseling,  yakni peserta  didik  (klien)  sebagai  sasaran  layanan  bimbingan  dan  konseling  diharapkan  menjadi individu-individu  yang  mandiri  dengan  ciri-ciri  mengengal  dan  menerima  diri  sendiri  dan lingkungannya,  maupun  mengambil  keputusan,  mengarahkan  serta  mewujudkan  diri sendiri;(6) Kekinian, yaitu menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah  permasalahan  peseta  didik  (klien)  dalam  kondisi  sekarang.  Layanan  yang  berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa lampau pun” dilihat dampak dan/atau kaitannya dengan kondisi  yang  ada  dan  apa  yang  diperbuat  sekarang  (Maulyda,  Nurmawanti,  et  al.,  2020); (7)    Dinamis,  yaitu  asas  bimbingan  dan  konseling  yang  menghendaki  agar  isi  layanan terhadap sasaran layanan (klien) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari  waktu  ke  waktu;  (8)  Terpadu,  yaitu  asas  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah
inklusif  menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu. Kerjasama  antara  guru  pembimbing  dan  pihak-pihak  yang  berperan  dalam  penyelenggaraan pelayanan  bimbingan  dan  konseling  perlu  terus  dikembangkan.  Koordinasi  segenap layanan/kegiatan  bimbingan  dan  konseling  itu  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya; (9)   Harmonis,  yaitu  menghendaki  agar  segenap  layanan  dan  kegiatan  bimbingan  dan konseling  didasarkan  pada  nilai  dan  norma  yang ada,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat  istiadat, ilmu pengetahuan,  dan  kebiasaan  yang  berlaku.  Layanan  dan  kegiatan  bimbingan  dan  konseling harus  dapat  meningkatkan  kemmapuan  peserta  didik  (klien),  disabilitas  memahami, menghayati, dan mengemalkan nilai dan norma tersebut; (10).    keahlian, yaitu menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling (11). Alih Tangan Kasus, yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu  permasalahan peserta didik (klien) mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orangtua, guru-guru lain, atau ahli lain dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalihtangankan kasus kepada guru mata pelajaran/praktik, kepada psikolog dan juga dokter jika diperlukan. (12)   Azas Tut Wuri  Handayani,  yaitu  asas  bimbingan  dan  konseling  yang  menghendaki  agar  pelayanan bimbingan  dan  konseling  secara  keseluruhan  dapat  menciptakan  suasana  yang  mengayomi (memberikan  rasa  nyaman), mengembang  keteladanan,  memberi  rangsangan  dan  dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada siswa secara umum dan siswa disabilitas.
Gibson,  dan  Marianne  H.Mitcel  (2010:  116)  lebih  fokus  menjelaskan  azas  BK yang     berasal  dari  konsep-konsep  filosofis  tentang  kemanusiaan  yang  menjadi  dasar  bagi pemberian  layanan  bantuan  atau  bimbingan,  baik  di  sekolah  termasuk  dalam  Pendidikan inklusif.  Prinsip-prinsip  dimaksud  adalah  sebagai  berikut:  (1)       Bimbingan  diperuntukan bagi  semua  individu ( guidance  is  for  all  individuals )  Prinsip  ini  berarti  bahwa  bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah.  Apakah  masalah  itu  kejiwaan  atau  disabilitas  secara  umum;  baik  pria  maupun wanita;  baik  anak-anak,  remaja  maupun  dewasa. Dalam  hal  ini  pendekatan  yang  digunakan dalam  bimbingan  lebih  bersifat  preventif  dan  pengembangan  dari  pada  penyembuhan;  dan
lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan (individual); (2) Bimbingan dalam Pendidikan inklusif lebih bersifat  individualisasi. Setiap individu bersifat unik (berbeda satu sama lainnya sesuai dengan keterbatasannya masing-masing), dan melalui bimbingan individu dibantu  untuk  memaksimalkan  perkembangan  keunikannya  tersebut.  Prinsip  ini  juga  berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingannya mengunakan teknik kelompok; (3). Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih saja ada individu yang memiliki pemikiran negative terhadap siswa yang menyandang kekurangan  atau  disabilitas.  Mestinya  dengan  bimbingan  konselor  berusaha  memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing klien; (4) Bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan; (5) Pengambilan keputusan merupakan hal yang  esensial  dalam  bimbingan. Bimbingan  diarahkan  untik  membantu  individu  (juga  anak berkebutuhan  khusus)  agar  dapat  melakukan  pilihan  dan  mengambil  keputusan.  Kehidupan individu  diarahkan  oleh  tujuannya,  dan  bimbingan  memfasilitasi  individu  untuk mempertimbangkan,  menyesuaikan  diri,  dan  menyempurnakan  tujuan  melalui  pengambilan keputusan  yang  tepat.  Jones  et.al  (1970)  berpendapat  bahwa  kemampuan  untuk  membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuann yang harus dikembangkan. Tujuan  utama  bimbingan  adalah  mengembangkan  kemampuan  individu  untuk  memecahkan masalahnya  dan  mengambil  keputusan  (6)  Bimbingan  berlangsung  dalam  berbagai  setting kehidupan.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Berbagai Masalah Anak Pendidikan Inklusif
Manusia dilahirkan bertujuan untuk meneruskan generasi keturunan yang diharapkan dapat menjadi tumpuan kedua orang tua nantinya. Namun kenyataanya tidak semua manusia dilahirkan  dengan  kesempurnaan,  diantaranya  terdapat  anak  anak  yang  dilahirkan  dengan keadaan memiliki hambatan, gangguan, dan kelainan. Masalah akan muncul ketika seseorang tidak  menerima  dan  kecewa  apa  yang  telah  diberikan  Tuhan  kepadanya.  Terdapat  berbagai masalah  yang  umum  dapat  dialami  oleh  anak  berkebutuhan  khusus  diantaranya,  masalah perbedaan  individu,  masalah  perkembangan  individu,  masalah  kebutuhan  individu,  dan masalah penyesuaian diri. Kustawan (2013: 64) menyatakan terdapat berbagai masalah yang menyertai anak berkebutuhan khusus. Berikut akan dijabarkan mengenai intisari pendapat di atas tentang inti sari masalah anak berkebutuhan khusus; (1) Masalah Pribadi dan Penerimaan
Diri. Setiap anak akan memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam keadaan tertentu anak akan mengalami permasalahan yang besumberdari dalam dirinya sendiri. Kondisi semacam ini sangat mungkin terjadi pada anak berkebutuhan khusus yang secara nyata mereka memiliki  kekurangan.  Permasalahan  pribadi  dan  penyesuaian  diri  ini  muncul  karena  anak berkebutuhan  khusus  tidak  berhasil  menyesuaikan  dan  mengahadapi  hal  yang  berkenaan dengan  dirinya;  (2)  Masalah  Penerimaaan  Orang  Tua  (Keluarga).  Semua  orang  tua mengharapkan bahwa anaknya kelak akan hidup dengan sukses dan mandiri, namun  impian tersebut  akan  menjadi  bumerang  orang  tua  ketika  mengetahui  bahwa  anaknya  lahir  dengan kekurangan  kondisi  fisik,mental,psikis,  social,  dan  memiliki  perilaku  yang  berbeda  dengan anak  pada  umumnya  (Maulyda,  Sukoriyanto,  et  al.,  2020).  Jika  orang  tua  dapat  menerima dengan  lapang  dada  anak  bekebutuhan  khusus  mungkin  permasalahan  akan  selesai  di  situ, namun  jika orang tua tidak dapat  menerima anaknya yang memiliki kebutuhan khusus akan menjadikan permasalahan bagi orang tua dan anak yang bersangkutan. Disini peran bimbingan dan  konseling  untuk  melakukan  pendekatan  dengan  keluaarga  anak  berkebutuhan  khusus dijalankan agar nantinya keluarga dapat menerima dan mengurangi masalah pribadi dari anak berkebutuhan  khusus;  (3)  Masalah  Sosial  dan  Penerimaan  Masyarakat.  Acapkali  anak berkebutuhan khusus akan menghadapi masalah lingkungan dan hubungan dengan orang lain di  sekitarnya.   Selain  karena  kurangnya  interaksi  dengan  lingkungan,  anak  berkebutuhan khusus juga memiliki masalah dikarenakan hambatan yang ada di dirinya.Anak berkebutuhan khusus sering kali mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bermain dengan anak lainnya, hal  ini  menyebabkan  anak  berkebutuhan  khusus  minder  dan  merasa  terasingkan  dengan kehidupan sosial sekitar; (4) Masalah Belajar Permasalahan belajar anak berkebutuhan khusus ini  sering  kali  berkaitan  dengan  alat  bantu  pembelajaran  yang  dilaksanakan  dalam pembelajaran. Pihak sekolah kadang kekurangan fasilitas yang mendukung pembelajaran anak berkebutuhan  khusus,selain  itu  anak  berkebutuhan  khusus  mengalami  kesulitan  dalam  gaya belajar  dan  pengerjaan  tugas;  (5)  Masalah  Pendidikan  dan  Lanjutan  Studi  Ketikan  anak berkebutuhan khusus masuk pada sekolah tertentu, apakah itu pada satuan pendidikan khusus (SLB) atau sekolah umum dan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi acapkali disertai  dengan   berbagai  kesulitan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  pendidikan  pada umumnya. Permasalahan yang mencuat adalahpenyesuaian diri, pemilihan ekstrakulikuler, dan memilih  jurusan  yang  cocok  pada  keadaan  dirinya.  6)  Masalah  Pekerjaan  Bagi  anak berkebutuhan khusus acapkali menjadi masalah berkenaan dengan pemilihan jenis pekerjaan yang  cocok  dengan  dirinya.  Permasalahan  ini  tentunya  juga  bersinggungan  dengan  harapan
orang tua berkenaan dengan masa depan anak tersebut; (7) Masalah Penggunaan Waktu Luang Ketidakmampuan untuk memilih kegiatan yang bermanfaat ataukegiatan produktif bagi anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi permasalahan. Kegiatan yang tidak produktif seperti melamun, begadang, dan merenung akan menjadi masalah yang lebih besar lagi apabila terus menerus dilakukan.

## 2. Peran bimbingan konseling bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif
Dalam  penyelenggaan  Pendidikan  inklusif,  BK  memiliki  peran  yang  sangat  strategis dalam  mencapai  target  cita-cita  perkembangan  individu  peserta  didik.  Pada  pokoknya pembimbing  memiliki  pelayanan  dasar  bimbingan  yang  bertujuan  membantu  semua  konseli (peserta  didik)  agar  dapat  mencapai  tugas-tugas  perkembangannya  secara  optimal.  Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan bimbingan dan konseling Pendidikan inklusif dapat menyusun program bimbingan sebagaimana yang telah disampaikan Bruce Shertzer and Shelley C. Stone. ( 1981: 74) sebagai berikut:
a. Layanan  Orientasi, merupakan  kegiatan  membantu  peserta  didik  agar  memahami  dan menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  barunya,  terutama  lingkungan  di  mana  mereka menempuh  pendidikan.  Orientasi  bersifat  informatif,  sehingga  teknik-teknik  pemberian informasi dapat digunakan dalam layanan orientasi. Orientasi dapat dilaksanakan dengan pertemuan  tatap  muka  dalam  kelompok  besar  (beberapa  kelas),  diadakan  pertemuan  di aula  misalnya)  ataupun  dalam  setting  kelas,  sesuai  dengan  kebutuhan,  dengan menggunakan  teknik  ceramah  ataupun talk-show Informasi  orientasi  bisa  juga disampaikan  dalam  bentuk  tertulis  melalui  media on-line  (webb) ataupun  media  cetak, seperti brosur, plamfet, liflet, atau media papan bimbingan. dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, terutama lingkungan di mana mereka menempuh pendidikan. Layanan  orientasi  dalam  pendidikan  inklusif,  menggunakan  teknik  dan metode  yang  dapat  diterima  oleh  semua  siswa,  bagi  siswa  yang  berkebutuhan  khusus menggunakan  media  yang  dapat  diterima  oleh  klien  sesuai  dengan  kondisi  klien (karakteristik yang dialami).
b. Layanan Informasi, merupakan pemberian informasi  tentang berbagai  hal  yang terkait dengan  bidang  pribadi,  sosial,  belajar  maupun  karir,  sesuai  dengan  kebutuhan,  dalam rangka perkembangan optimal konseli. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan secara langsung  melalui  pertemuan  tatap  muka  maupun  melalui  media,  seperti  dalam melaksanakan layanan orientasi. Teknik dalam layanan orientasi dapat digunakan dalam layanan informasi, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Misalnya huruf brail,
digunakan untuk tuna netra, audio sebagai media penyampaian informasi untuk tuna rungu dsb.
c. Dalam layanan informasi dan orientasi bisa dilakukan secara klasikan berupa bimbingan. Bimbingan  Kelas/  Bimbingan  Klasikal,  merupakan  layanan  bimbingan  yang  diberikan kepada  semua  konseli,  termasuk  anak  yang  berkebutuan  khusus  dalam  seting  kelas. Layanan dilaksanakan dalam     bentuk   tatap muka     dan terjadwal secara    rutin di setiap kelas  dalam  perminggu.  Layanan  Bimbingan  dan  Konseling  diselenggarakan  secara terprogram  berdasarkan  asesmen  kebutuhan  ( need  assessment) yang  dianggap  penting (skala prioritas) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan( scaffolding ). Teknik-teknik bimbingan kelompok dapat digunakan dalam layanan bimbingan klasikal, seperti teknik ekspositori,  diskusi  kelompok,  diskusi  kelas,  teknik  permainan  simulasi,  bermain  peran dan  sebagainya.  Yang  jelas  dalam  bimbingan  klasikal  ini  tetap  mempertimbangkan keberadaan  peserta  didik.  Dalam  pelaksanaannya  diatur  sesuai  dengan  potensi  peserta didik,  menyesuaikan  dengan  tingkat  kemampuan  dan  potensi  individu  yang  dibimbing. Artinya,  karena  di  kelas  itu  ada  siswa  yang  memiliki  keterbatasan  (disabilitas)  maka konselor  tidak  bisa  bekerja  sendiri  tetapi  perlu  ada  tenaga  lain  yang  membantunya, misalnya  guru  yang  biasa  sehari-hari  membelajarkan  siswa.  Selain  bimbingan  klasikal, juga bisal  dilaksanakan dengan bimbingan Kelompok , merupakan pelayanan bimbingan yang  diberikan  kepada  konseli,  dikelola  dalam  kelompok-kelompok  kecil  (anggota kelompok antara 5 – 10 orang). Layanan ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan dan minat  sekelompok  konseli  atas  materi-materi  tertentu  dalam  rangka  pencapaian  tugas- tugas  perkembangannya.  Topik  yang  diangkat  dalam  bimbingan  kelompok  merupakan topik  yang  sifatnya  umum,  di  bidang  pribadi,  sosial,  belajar  maupun  karier,  misalnya Latihan Memahami Diri dan Memahami Orang Lain, Keterampilan dalam Berkomunikasi Antar  Pribadi,  Kiat  Sukses  Menghadapi  Ujian,  Pengenalan  Studi  Lanjut  dan  Persiapan Pilihan  Karier.  Teknik  atau  yang  melibatkan  dinamika  kelompok  dan  berfokus  pada aktivitas  konseli,  biasanya  menjadi  teknik  yang  menarik  dalam  bimbingan  kelompok, seperti diskusi kelompok dengan berbagai macam variasinya, bermain peranan, permainan simulasi, permainan kelompok, cinema edukasi dan lain sebagainya. paling sesuai dengan karakteristik dan masalah konseli. Bagi siswa berkebutuhan khusus, harus menggunakan media  dan  teknik  yang  bisa  diterima  dan  dilakukan  mereka,  pada  prinsipnya  dalam penyelenggaraan bimbingan disesuaikan kemampuan yang ada.
d. Layanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi), merupakan aktivitas mengumpulkan  data  atau  informasi  tentang  diri  konseli  dan  lingkungannya.  Data  ini diperlukan dalam rangka mengenali kebutuhan dan memahami diri pribadi konseli, yang dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  mengembangkan  program  pelayanan  dasar.  Data dikumpulkan dengan berbagai  variasi  instrumen, baik  teknik tes maupun non tes.Dalam hal  ini  Nida  Smith,  A.Hari  Witono,  Fachruddin.  (2019:  19)  menyarankan  bahwa pengumpulan data sangat  diperlukan sebagai  bentuk  usaha sekolah, pembimbing untuk: Pertama ,  mengidentifikasi  potensi  awal  siswa  (dilihat  dari  sisi  normalitas  psikologis klien); kedua untuk menemukan  dan  menggolongkan  siswa  termasuk  siswa  yang berkebutuhan  khusus  sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya.  Atas  dasar  potensi  yang  telah ditemukan  tersebut,  maka  Bk  bisa  menempatkannya  sesuai  dengan  bidang-bidang  dan karakteristik masing-masing peserta didik. Dengan demikian siswa akan merasa betah dan merasa  memperoleh  layanan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tingkat  keterbatasan  yang dialaminya.
e. Konseling Individual dan Konseling Kelompok, melalui konseling baik individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan, konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang sedang  dialami  hingga  dapat  menemukan  solusi  yang  tepat  untuk  memecahkan masalahnya. Berbagai model dan teknik dalam konseling dapat digunakan oleh konselor. Konselor  dapat  memilih  model  mana  yang  dikuasasi.  Layanan  konseling  ini  sangat dibutuhkan  oleh  klien,  terutama  siswa  yang  berkebutuhan  khsus.  Mengingat  masalah- masalah yang dihadapi cukup banyak dan variative, sebagaimana diuraikan dalam butir D. Dengan  layanan  konseling  individual  diharapkan  klien  yang  bermasalah  dapat menemukan jawaban, dan jalan keluar yang dihadapi sehingga klien (termasuk siswa yang berkebutuhan  khsusu)  anak  dapat  berkembang  optimal  (aspek  pribadi,  social,  dan kemampuan  belajarnya)  seirama  dengan  perkembangan  siswa  normal  di  kelas  yang diikuti.
f. Konsultasi, layanan konsultasi dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan kepada  konseli.  Konsultasi  ditujukan  kepada  pihak-pihak  yang  mungkin  terkait  dengan upaya pemecahan masalah konseli, seperti konsultasi dengan guru bidang studi atau wali kelas,  orang  tua  siswa,  kepala  sekolah.  Melalui  mekanisme  konsultasi  diharapkan  bisa membangun  kesamaan  persepsi  atas  kasus  konseli,  yang  bisa  berlanjut  dengan berkolaborasi dalam bantuan pemecahan masalah konseli. Bagi klien yang berkebutuhan khusus,  banyak  masalah  yang  dihadapi  oleh  pihak-pihak  yang  menanganinya,  misalnya
oranr tua. Jika swaktu-waktu orang tua kesulitan memberi perhatian kepada anak-anaknya yang memiliki kebutuhan khusus bisa melakukan konsultasi kepada guru BK di sekolah. g. Referal, merupakan  layanan  yang  diberikan  kepada  konseli  dengan  cara  mengalih tangankan  atau  mengirim  konseli  kepada  pihak  lain  yang  lebih  berkompeten.  Tindakan referal merupakan tindak lanjut dari hasil penanganan kasus konseli melalui konseling, di mana  menurut  hasil  evaluasi  konselor,  kasus  yang  dialami  konseli  sudah  diluar kewenangan  dan  kompetensi  konselor.  Kasus  yang  direferal  misalnya  konseli  yang mengalami depresi, kecanduan zat adiktif, sakit kronis, kesulitan belajar pada bidang studi tertentu dan atau memiliki cacat mental yang tidak bisa ditangani konselor sekolah. Pihak yang bisa menerima referal, sesuai dengan kasus dan jenis masalah klien. Misalnya klien yang  mengalami  kelainan  mental  akan  direferal  ke  psikiater.  Klien  yang  mengalami gangguan  kesehatan  akan  diferal  ke  dokter,  dst. Secata  teknis,  apabila referal  ditujukan pada  pihak  di  luar  sekolah,  maka  mekanisme  referal  secara  administratif  hendaknya diketahui Kepala Sekolah.

## 3. Manajemen Program BK dalam pendidikan inklusif
Program  bimbingan  dan  konseling  dikelola/  di  menej  sebagai  bagian  yang  integral dengan  seluruh  program  Pendidikan  inklusif.   Menurut  Knezevich  (Ali  Imron,  2011:  6), manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan  perhatian  pada  pengaturan,  pengawasan  dan  layanan  peserta  didik  di  kelas ataupun di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di sekolah.
Pengaturan terhadap peserta didik dilakukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin  kepada  peserta  didik  termasuk  peserta  didik  yang  berkebutuhan  khusus  dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif, sehingga  setiap  peserta  didik  mendapatkan  pelayanan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.
Sistem pendidikan inklusif memiliki arti bahwa sekolah harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan  pelayanan  terhadap  anak  tanpa  memandang  kondisi  fisik,  kecerdasan, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah, 2007: 82). Hal tersebut berarti sekolah  inklusif  memberikan  pelayanan  belajar  dan  mengajar  dan  juga  bimbingan konseling pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal pada umumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya selama ini tamatan dari SLB tidak mudah diterima oleh lingkungan masyarakat, hal tersebut dikarenakan ABK terpisah dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Keberadaan sekolah
inklusif,  di  dalamnya  ada  layanan  BK  diharapkan  dapat  memberikan  kesempatan  sebesar- besarnya  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  untuk  belajar  di  sekolah-sekolah  reguler  yang ditunjuk  sebagai  sekolah inklusif, sehingga ABK  dapat  bersosialisasi  dengan baik  dan lebih dapat  diterima  oleh  lingkungan  masyarakat.  Terkait  dengan  hal  tersebut  diharapkan  upaya semua  pihak  yang  terkait  dengan  sekolah  (guru,  konselor,  kepala  sekolah  dan  tenaga Pendidikan,  dan  bahkan  komite  sekolah)  dapat  berkordinasi  memberikan  pelayanan  yang maksimal  kepada  peserta  didik  yang  secara  organisatoris  diatur  kepala  sekolah.  Semua  itu dilakukan  untuk  dapat  mewujudkan  pelayanan  pendidikan  tanpa  membeda-bedakan  fisik, kecerdasan, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya.
Berdasarkan  pedoman  umum  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  Departemen Pendidikan  Nasional  Direktorat  Jendral  MANDIKDASMEN  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Luar  Biasa  (2007)  dalam  mekanisme  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  calon  sekolah penyelenggara  Pendidikan  inklusif  harus  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut  meliputi:  “1) Kesiapan  sekolah  untuk  menyelenggarakan  program  pendidikan  inklusif  (kepala  sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua); 2) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah; 3) Tersedia Guru Pembimbing Khusus, atau di dalam hal ini disebut guru pembimbing  atau  konselor  sekolah  (guru  tetap  sekolah  atau  guru  yang  diperbantukan  dari lembaga  lain);  4)  Komitmen  terhadap  penuntasan  wajib  belajar;  5)  Memiliki  jaringan kerjasama  dengan  lembaga  lain  yang  relevan;  6)  Tersedia  sarana  penunjang  yang  mudah diakses oleh semua anak;  7) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi  tentang pendidikan inklusif; 8) Sekolah tersebut telah terakreditasi; 9) Memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan.”  Berdasarkan  pedoman  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  menyelenggarakan pendidikan inklusif, sekolah harus memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan di atas.

## 4. Tantangan implementasi BK dalam Pendidikan Inklusif
Seiring  dengan keberadaan Pendidikan inklusif di  Indonesia kini yang belum mapan saat  ini  (Nida  Smith,  A.  Hari  Witono,  Fachruddin.  2019,  7)  maka  ada  sejumlah  tantangan Bimbingan  Konseling  dalam  penyelenggaraannya  di  sekolah-sekolah  model  inklusif,  antara lain:
a. Belum  ada  pola  baku  tentang  pelaksanaan  BK  di  sekolah  inklusif,  hal  itu  terungkap sebagaimana dinyatakan Prayitno, 2009: 16 yang menyatakan bahwa BK di Indonesia kini terus dilakukan penataan. Antara lain, dari pola tidak jelas kea rah Bimbingan konseling pola 17.
b. Belum ada tenaga ahli, konselor professional yang secara khusus menangani anak di dalam Pendidikan  inklusif.  Hal  ini,  terbukti  dari  belum  adanya  penyiapan  tenaga  guru
pembimbing, konselor sekolah dari LPTK di Indonesia atau Perguruan Tinggi penghasil lulusan  Bimbingan  Konseling.  Juga  belum  adanya  penempatan  secara  resmi  Guru  BK (sebagaimana  di  SLTP  dan  SLTA  pada  umumnya  yang  telah  ada  petugas  BKnya) di sekolah model inklusif.
c. Banyak siswa yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan penanganan bimbingan dan konseling  yang  intensif,  berdasarkan  bakat,  minat  dan  potensi-potensiyang dimiliki.   Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  2017  menyebutkan  bahwa  jumlah  anak berkebutuhan khusus (ABK) di  Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya, satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya. Dari 30% ABK  yang  sudah  memperoleh  pendidikan,  hanya  18%  di  antaranya  yang  menerima pendidiikan inklusi, baik dari sekolah luar biasa (SLB), maupun sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusif.

## D. SIMPULAN
Bimbingan  dan  konseling  dalam  Pendidikan  inklusif  sebagai  bagian  yang  integral dalam system Pendidikan di Indonesia. Tujuan BK adalah seirama dan seiring dengan tujuan Pendidikan  di  Indonesia  sebagaimana  diamanakan  dalam  Undang-undang  system Pendidikan Nasional  (USPN)  Republik  Indonesia.  Keberadaan  BK  di  system  Pendidikan inklusif menjadi sebuah kekuatan, dari kekuatan potensi rekayasa pendidikan lainnya (aspek administrasi-manajemen  dan  pembelajaran).  Ketiganya  menjadi  kekuatan  yang  utuh  dalam pencapaian tujuan Pendidikan tersebut.
Di  dalam  pelaksanaan  Pendidikan  inklusif  BK  memiliki  peran  yang  sangat  strategis, antara  lain; Pertama ,  mengumpulkan  data  ( appraisal );  yaitu  untuk  menemu  kenali  potensi- potensi  peserta  didik,  mana  yang  berkebutuhan  khusus  dan  juga  untuk  menemukan  potensi bakat  dan  minat  secara  umum; Kedua, orientasi  ( orientation ),  yaitu  untuk  memberi  bekal pengenalan  lingkungan,  maupun  potensi  diri  peserta  didik.  Tujuan  utamanya  ialah  agar memahami diri  dan lingkungannya; Ketiga , informasi  ( information ) ialah memberi  berbagai bahan informasi, tentang belajar, pribadi, social dan karir. Pemberian informasi ini hendaknya menggunakan alat dan teknik dan bahkan media yang bisa dilakukan dan diterima oleh klien dalam Pendidikan inklusif. Bentuk pelaksanaanya bisa berupa bimbingan individual maupun kelompok. Keempat , Konseling ( counseling ). Peran ini sangat urgen sifatnya bagi peserta didik yang  mengalami  masalah.  Mengingat  layanan  konseling  diberikan  lebih  bersifat  individual, dan  kuratiff.  Mengingat  banyaknya  masalah  pribadi  peserta  didik  (klien)  dalam  Pendidikan inklusif  konseling  ( face  to  face  relationship )  sangat  cocok  diberikan. Kelima ,  konsultasi
( consultation ).  Tidak  sedikit  berbagai  pihak  yang  berhubungan  dengan  anak  yang berkebutuhan  khusus  menemui  masalah  dalam  memberi  perhatian educative. Jika  menemui kesulitan  macam  itu,  maka  pihak-pihak  tersebut  diberi  keleluasaan  untuk  minta  layanan konsultasi kepada petugas BK, guru BK di sekolah. Keenam , Referal. Langkah ini dilakukan oleh guru BK di sekolah, jika sewaktu-waktu dalam pelayanannya kepada klien menunjukkan tidak ada hasil. Hal itu lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan kewenangan. Maka sebagai langkah terakhir guru BK mengalihtangankan (referal) kepada pihak terkait, atas persetujuan klien yang dibimbingnya.
BK di sekolah inklusif masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan. Tantangan dimaksud ialah seiring dengan pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia sampai saat  ini yang belum mapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Nawawi.2019. Pendidikan  Inklusif .  Jurusan  Pendidikan  Luar  Biasa  Fakutas  Ilmu Pendidikan UPI Bandung.
Bruce Shertzer and Shelley C. Stone. 1981. Fundamentals of Guidance. Publisher: Houghton Mifflin.
Hidayati, V. R., Wulandari, N. P., Maulyda, M. A., Erfan, M., & Rosyidah, A. N. K. (2020). Literasi  Matematika  Calon  Guru  Sekolah  Dasar  dalam  Menyelesaikan  Masalah PISA  Konten  Shape  &  Space. JPMI:  Jurnal  Pembelajaran  Matematika  Inovatif , 3 (3), 1–10.
Kustawan,  D.  2013. Bimbingan  dan  Konseling  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus .  Jakarta: Luxima Metro Media
Lay Kekeh Marthan. (2007). Manajemen Pendidikan Inklusif . Jakarta: DIRJEN DIKTI.
Nida Smith, A. Hari Witono, Fachruddin. 2019. Implementasi Program Pendidikan Inklusif (di SMP negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah . Mataram University Press.
Maulyda,  M.  A.,  Nurmawanti,  I.,  &  Khair,  M.  S.  (2020).  Deskripsi  Kemampuan  Koneksi
Matematis  Siswa  Kelas  X  Pada  Materi  Sistem  Persamaan  Linear  Tiga  Variabel.
SJME (Supremum Journal of Mathematics Education) , 4 (1), 1. https://doi.org/10.35706/sjme.v4i1.2026
Maulyda,  M.  A.,  Sukoriyanto,  S.,  Hidayati,  V.  R.,  Erfan,  M.,  &  Umar,  U.  (2020).  Student Representation  in  Solving  Story  Problems  Using  Polya  Steps. Formatif:  Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA , 10 (1), 25–34.
https://doi.org/10.30998/formatif.v10i1.4629
McLeod. 2006. An Introduction to Counseling. Pengantar Konseling: Teori dan Studi kasus . Alih Bahasa A.K. Anwar. Jakarta. Fajar Interprataa.
Munawir  Yusuf,  Abdul  Salim,  Sugini,  Dewi  Sri  Rejeki,  Imam  Subkhan.  2018. Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Anak . Solo. Penerbit Tiga Serangkai.
Gibson,  Robert,  Marianne  H.  Mitchell.  Alih  Bahasa  Yudi  Santoso.  2010. Bimbingan  dan Konseling . Edisi Ketujuh. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta: Kemendikbud RI.
Ramli,  M.  Nurhidayah,  Elia  Flurentin,  Ella  Faridatin  Zen.Blasius  Boli  Lasan,  dan  Imam Hambali.  2017. Sumber  Belajar  Penunjang  Plpg  2017.  Mata  Pelajaran/Paket Keahlian  Bimbingan  Dan  Konseling. Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.
Sue  Stubbs,  alih  bahasa  Susi  Septaviana,  R.  Diedit  oleh:  Didi  Tarsidi.  2002.
Pendidikan     Inklusif  (Ketika  hanya  ada  sedikit  sumber ).   The  Atlas  Alliance. Jurusan Pendidikan Luar Biasa, UPI Bandun
Prayitno, Erman Amti. 2016. Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Jakarta. Pusat Perbukuan,
Depdiknas.
Van Zandt, Jo Hayslip.2001. Developing Your School Counseling Program . A Handbook for Systemic Planning. USA. Wadsworth/Thomson Learning -Belmont, CA.,
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on 4th Edition. New York: McGraw – Hill Companies