## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara

## Samalua Waoma
Program Studi Akuntansi STIE Nias Selatan samaluawaoma@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini adalah untuk  menganalisis bagaimanakah, adakah  perbedaan, dan peringkat berapakah kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias  Utara  tahun  2010-2016  menggunakan  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio, analisis manova dan analisis rata-rata. Berdasarkaan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan,  Nias Barat,  dan  Nias  Utara  tahun  2010-2016  menggunakan  rasio  derajat  desentralisasi  sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan  Nias  Utara  tahun  2010-2016  menggunakan  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio ketergantungan  daerah,  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Peringkat  kinerja keuangan  Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan,  Nias  Barat,  dan  Nias  Utara  Tahun  2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan,  Kabupaten Nias Utara, dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Pada rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  ditempati  secara  berturut-turut  oleh  Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan  dan terakhir Kabupaten Nias. Pada  kemandirian  keuangan  daerah  posisi  pertama  ditempati  oleh  Kabupaten  Nias selanjutnya  Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten  Nias  Utara    dan  Kabupaten  Nias  Barat. Diharapkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  PAD  secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Kata Kunci: Komparasi, Kinerja Keuangan, dan Daerah
Pendahuluan
Sumatera  Utara  merupakan  salah propinsi  dari  34  propinsi  yang  ada  di Indonesia yang terdiri dari 33
Kabupaten/Kota.  Beberapa  kabupaten  yang ada  tersebut  diantaranya  Kabupaten  Nias, Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten  Nias
Barat,  dan  Kabupaten  Nias  Utara.  Keempat Kabupaten  tersebut  berada  pada  satu  pulau yang disebut dengan Pulau Nias. Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun  2015 keempat  kabupaten  tersebut  di  atas  masuk dalam  kategori  daerah  tertinggal.  Daerah tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam  skala  nasional  dengan  kriteria  a). Perekonomian  masyarakat,  b).  Sumber  daya manusia,  c).  Sarana  dan  prasarana,  d). Kemampuan keuangan daerah, e).
Aksesbilitas,  dan  f).  Karekateristik  daerah (Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2004).  Berdasarkan  pada  kriteria  di  atas tentunya  keempat  kabupaten  tersebut  berada pada  kriteria  kurang  atau  mungkin  sangat kurang.
Kabupaten Nias merupakan kabupaten tertua  (induk)  disusul  dengan  kabupaten pemekaran  berturut-turut  yaitu  Kabupaten Nias  selatan,  Kabupaten  Nias  Barat,  dan Kabupaten Nias Utara. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
menurunnya tingkat penganguran dan kemiskinan  merupakan  gambaran  hasil kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  (Ani  dan Dwirandra,  2014:483).  Sedangkan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  salah  satu kriteria  untuk  mengetahui  secara  nyata kemampuan  daerah  dalam  mengatur  rumah tangganya  adalah self  supporting didalam bidang keuangan artinya daerah harus mampu untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan sendiri  serta  mengelola  dan  menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya (Halim, 2013). Berikut pertumbuhan ekonomi,  tingkat  penganguran,  kemiskinan, jumlah  penduduk,  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) dan luas wilayah. Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM dan Luas Wilayah
No Nama Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi (%) Penganggu ran (%) Kemiskinan (000) jiwa Jumlah Penduduk (jiwa) IPM Luas Wilayah (km 2) 1 Nias 5,43 0,92 24,11 141.403  59,75 1.842,51 2 Nias Selatan 4,46 0,40 57,75 311.319  59,14 1.825,20 3 Nias Barat 4,87 2.96 24,16 80.785  59,03 473,73 4 Nias Utara 5,49 4,02 41,66 135.013  60,23 1.202,78
Sumber: Provinsi Sumut Dalam Angka  (2017).
Pada  tabel  1  di  atas  pertumbuhan ekonomi  tertinggi  diraih  oleh  Kabupaten Nias Utara disusul Kabupaten Nias, Kabupaten Nias barat dan terakhir Kabupaten Nias  Selatan.  Pengangguran  terendah  di Kabupaten  Nias  Selatan  disusul  Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat dan tertinggi di Kabupaten Nias Utara. Jumlah jiwa penduduk  miskin  terbanyak  di  Kabupaten Nias  Selatan  disusul  Kabupaten  Nias  Utara, Kabupaten  Nias  barat  dan  terendah  di Kabupaten Nias.
Dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa  setiap  kebutuhan  pendanaan  diukur
secara berturut-turut dengan jumlah penduduk,  luas  wilayah,  indeks  kemahalan kontruksi,  PDRB  perkapita,  dan  IPM. Berdasarkan tabel 1 di atas jumlah penduduk terbanyak  adalah  Kabupaten  Nias  Selatan disusul  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias Utara  dan  terakhir  Kabupaten  Nias  Barat. Dalam hal PDRB tertinggi  Kabupaten Nias, diikuti  Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten Nias  Utara  dan  terakhir  Kabupaten  Nias Barat.  Kabupaten  Nias  Utara  menduduki urutan pertama untuk IPM disusul Kabupaten Nias,  Kabupaten  Nias  Selatan  dan  terakhir Kabupaten  Nias  Barat.  Berdasarkan  pada kondisi di atas apakah kinerja keuangan juga

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengikuti urutan pada beberapa indikator di atas?.
Salah  satu  kriteria  daerah  tertinggal adalah kemampuan keuangan daerah. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  merupakan  cerminan  kinerja  dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai  dan  mengelola  penyelenggaraan pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun
anggaran  pada  daerah  masing-masing.  Hal ini  dapat  dilihat  pada  ketercapaian  realisasi APBD  setiap  tahunnya.  Penilaian  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126-127).  Berikut  ini    anggaran  dan realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah empat kabupaten yang ada dikepulauan Nias: Tabel 2 Realisasi APBD Tahun 2012-2016 (dalam ribu rupiah) No Nama Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016 1 Nias: Anggaran (Rp) 442.130.182  516.664.960  523.374.415  560.862.393 843.699.193 Realisasi (Rp) 526.349.128  579.405.980  515.836.196  691.021.859 818.455.989 Realiasi (%) 119,05 112,14 98,56 123,21 97,01 Rata-rata (%) 109,99 2 Nias Selatan: Anggaran (Rp) 623.007.839  835.720.278  829.114.321  783.248.764  1.093.581.486 Realisasi (Rp) 648.206.150  768.231.763  643.149.408  814.895.232  1.008.885.854 Realiasi (%) 104,05 91,92 77,57 104,04 92,26 Rata-rata (%) 93,97 3 Nias Barat: Anggaran (Rp) 343.115.035  368.658.123  397.053.134  440.730.510 599.969.151 Realisasi (Rp) 362.914.671  415.015.662  373.104.473  465.951.796 534.832.477 Realiasi (%) 105,77 112,57 93,97 105,72 89,14 Rata-rata (%) 101,43 4 Nias Utara: Anggaran (Rp) 331.731.672  483.682.036  495.620.848  537.580.395 761.769.895 Realisasi (Rp) 426.397.873  496.343.554  490.265.502  599.606.675 679.245.604 Realiasi (%) 128,54 102,62 98,92 111,54 89,17 Rata-rata (%) 106,16 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (diolah) Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan realisasi
APBD setiap tahunnya  selama  5  (lima)  tahun.  Bila diurutkan  rata-rata  pencapaian  realisasi APBD  maka  Kabupaten  Nias  berada  pada urutan  pertama,  disusul  Kabupaten  Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias  Selatan.  Apakah  urutan  ini  juga
merupakan urutan kinerja keuangan daerahnya?. Pertanggungjawaban APBD akan terlihat pada  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  setiap  tahunnya.  Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dapat  digunakan  sebagai

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
indikator  untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013). Kualitas LKPD akan terlihat pada karekteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran- ukuran  normatif  (relevan,  andal,  dapat dibandingkan  dan  dapat  dipahami)  yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
agar  dapat  memenuhi  tujuannya  (Komite Standar  Akuntansi  pemerintah,  2005:KK- 10).  Penilaian  kinerja  LKPD  ini  di  lakukan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Berikut  ini  hasil  pemeriksaan  LKPD  yang dilaksanakan  oleh  BPK  dalam  bentuk  opini ditujukan pada tabel 3.
Tabel 3 Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2012-2016 No Nama Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Nias TMP WDP WDP WDP WDP WDP 2 Nias Selatan TMP TMP TMP TMP TMP TMP 3 Nias Barat TMP TMP TMP WDP TMP TMP 4 Nias Utara TMP TMP WDP WDP WDP WDP Sumber: BPK RI
Pada tabel di atas ada 2 jenis opini BPK terhadap  LKPD  yaitu  WDP  dan  TMP ( disclaimer ).  Kabupaten  Nias  mendapatkan WDP  lima  tahun  berturut-turut  dan  satu tahun TMP, Kabupaten Nias Utara mendapatkan  empat  tahun  WDP  dan  dua tahun TMP, Kabupaten Nias Barat hanya satu tahun  WDP  dan  lima  tahun  TMP  dan Kabupaten  Nias  Selatan  hanya  memperoleh TMP  tanpa  WDP  selama  enam  tahun. Apakah  ada  perbedaan  kinerja  keuangan daerah  yang  memperoleh  WDP  dengan TMP?.
Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten
Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias
Utara  tahun  2010-2016  menggunakan
rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Adakah  perbedaan  kinerja  keuangan Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan,  Nias Barat,  dan  Nias  Utara tahun  2010-2016 menggunakan
rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan
daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Peringkat  berapa  kinerja  keuangan Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan,  Nias
Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan
rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah,
adakah perbedaan,  dan  peringkat  berapakah  kinerja keuangan  Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan  rasio  derajat  desentralisasi, rasio  ketergantungan  daerah,  dan  rasio kemandirian keuangan daerah.

## Tinjauan Literatur
Komparasi  merupakan  perbandingan antara dua hal yang dianggap berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini menggambarkan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja  keuangan  pada  masing-masing daerah yang berbeda yang disebabkan karena adanya  perbedaan  kemampuan  masing- masing  daerah  dalam  meningkatkan  potensi

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
pendapatan  daerahnya  (Hamzah,  2008). Menurut  Nazir,  (2005:58)  Komparasi  yaitu sejenis  penelitian  deskriptif  yang  ingin mencari  jawaban  secara  mendasar  tentang sebab  akibat,  dengan  menganalisis  faktor- faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pendapat lain penelitian komparasi penelitian yang  berusaha  menemukan  persamaan  dan perbedaan  tentang  benda,  tentang  ide,  atau suatu  porsedur  kerja  (Arikunto  dalam Sudijono, 2010:274).
Kinerja  Keuangan  daerah  adalah tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  meliputi penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan  indikator  keuangan  yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode  (Sucipto,  2007).  Menurut  Arifin (2004) ada beberapa analisis rasio keuangan di  dalam  pengukuran  kinerja  keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yakni tingkat  kemandirian  pembiayaan,  tingkat ketergantungan  dan  desentralisasi  fiskal. Hasil  analisis  APBD  merupakan  informasi yang  penting  untuk  membuat  kebijakan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan menilai  keberhasilan  pemerintah  daerah dalam mengelola keuangannya.
Pengukuran kenerja keuangan
Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi  3  tujuan  yaitu  (1).  Memperbaiki kinerja pemerintah, (2). Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3). Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002: 121).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  kuantitaf
statistik. Jenis data adalah data skunder yang berasal  dari  Laporan  realisasi  APBD  tahun 2010-2016.
Metode  analisis  data  yang  digunakan berturut-turut sesuai dengan rumusan masalah  adalah  analisis  rasio, Analysis  of Variance (anova)  dan  analisis  rata-rata. Untuk menganalisis kinerja keuangan menggunakan  analisi  rasio  yang  terdiri  dari (Mahmudi, 2010:142):
1. Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah x 100%
2. Rasio Ketergantungan Daerah = Pendapatan Transfer
Total Pendapatan Daerah x 100%
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pusat+Propinsi x 100%
Untuk  menganalisis  perbedaan  dan besarnya  perbedaan  kinerja  keuangan  setiap kabupaten menggunakan analisis Multivariate Analysis of Variance (Manova). Manova merupakan suatu teknik dependensi guna  mengukur  perbedaan  dua  atau  lebih variabel dependen yang bersifat metrik yang berdasar  pada  sederet  variabel  independen bersifat  non-metrik  (Hair,  2010).  Pendapat lainnnya  Manova  adalah  metode  statistik untuk  mengeksplorasi  hubungan  diantara beberapa  variabel  independen  yang  berjenis kategorial  (bisa  data  nominal  atau  ordinal) dengan  beberapa  variabel  dependen  yang berjenis metrik (bisa data interval atau rasio dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen  antar-anggota  grup  (Lane,  2016, 114-122).  Untuk  membandingkan  kinerja keuangan daerah dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a. Menentukan  hipotesis  penelitian  yang terdiri dari:
Ho  : Tidak  ada  perbedaan  kinerja keuangan.

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Ha  : Terdapat perbedaan kenerja keuangan.
b. Menentukan ktriteria pengambilan keputusan yaitu: Ho diterima apabila Sig ≥ 5% dan Ho ditolak apabila Sig < 5%.
Untuk  menganalisis  peringkat  kinerja keuangan  daerah  masing-masing  kabupaten digunakan rata-rata hitung yaitu
menjumlahkan seluruh setiap rasio keuangan dibagi  dengan  jumlah  tahun  anggaran  dan realiasi APBD setiap kabupaten.

## Hasil dan Pembahasans
Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan masing-masing  kabupaten  digunakan  analis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  ketergantungan keuangan  daerah,  dan  rasio  kemandirian keuangan  daerah.  Berikut  hasil  analisisnya disajikan pada tabel 4, 5 dan 6:
Tabel 4

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tahun Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara % Kriteria % Kriteria % Kriteria % Kriteria 2010 5.99  Sangat Kurang  3.05  Sangat Kurang  0.74  Sangat Kurang  1.08  Sangat Kurang 2011 4.68  Sangat Kurang  4.69  Sangat Kurang  0.98  Sangat Kurang  2.01  Sangat Kurang
2012 7.28  Sangat Kurang  2.25  Sangat Kurang  1.26  Sangat Kurang  1.94  Sangat Kurang
2013 9.66  Sangat Kurang  1.50  Sangat Kurang  2.21  Sangat Kurang  2.16  Sangat Kurang 2014 12.62 Kurang 1.99  Sangat Kurang  2.76  Sangat Kurang  2.24  Sangat Kurang 2015 10.26 Kurang 1.85  Sangat Kurang  3.11  Sangat Kurang  2.82  Sangat Kurang 2016 10.12 Kurang 1.61  Sangat Kurang  2.94  Sangat Kurang  3.51  Sangat Kurang Rerata 8.66  Sangat Kurang  2.42  Sangat Kurang  2.00  Sangat Kurang  2.25  Sangat Kurang Sumber: data diolah (2018) Pada  tabel  4  di  atas  dapat  dilihat penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom berada  secara  umum  masih  sangat  kurang yang artinya bahwa keuangan daerah otonom masih  banyak  yang  berasal  dari  dana  pusat atau  provinsi.  Hal  ini  disebabkan  oleh minimnya  kontribusi  PAD  setiap  daerah otonom  terhadap  pendapatan  yang  diterima oleh  daerah.  Kabupaten  Nias  Selatan, Kabupaten  Nias  Barat  dan  Kabupaten  Nias Utara  berada  pada  kriteria  sangat  kurang
sedangkan Kabupaten Nias pada tahun 2014- 2016  berada  pada  kriteria  kurang  yang artinya  pada  tahun  tersebut  agak  lebih  baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya.
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung  dengan  membagikan  pendapatan transfer  terhadap  total  pendapatan  yang diterima  oleh  daerah.  Rasio  ketergantungan keuangan  daerah  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 5

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara % Kriteria % Kriteria % Kriteria % Kriteria 2010 74.24  Sangat Tinggi  85.81  Sangat Tinggi  84.20  Sangat Tinggi  90.89  Sangat Tinggi 2011 82.03  Sangat Tinggi  81.33  Sangat Tinggi  88.86  Sangat Tinggi  85.53  Sangat Tinggi 2012 83.74  Sangat Tinggi  86.85  Sangat Tinggi  94.86  Sangat Tinggi  91.91  Sangat Tinggi
2013 89.61  Sangat Tinggi  88.37  Sangat Tinggi  93.09  Sangat Tinggi  88.46  Sangat Tinggi

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
2014 83.57  Sangat Tinggi  91.01  Sangat Tinggi  90.82  Sangat Tinggi  89.82  Sangat Tinggi 2015 76.09  Sangat Tinggi  77.18  Sangat Tinggi  82.09  Sangat Tinggi  84.72  Sangat Tinggi
2016 74.70  Sangat Tinggi  71.03  Sangat Tinggi  82.41  Sangat Tinggi  82.20  Sangat Tinggi Rerata  80.57  Sangat Tinggi  83.08  Sangat Tinggi  88.05  Sangat Tinggi  87.65  Sangat Tinggi Sumber: data diolah (2018)
Pada  tabel  5  di  atas  menujukkan ketergantungan  keuangan  daerah  otonom secara  keseluruhan  berada  pada  kriteria sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena ketidakmampuan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  PAD.  Apabila  hal  ini  terus berlanjut  maka  dapat  dipastikan  bahwa menjadi  salah  satu  permasalahan  terkait otonomi daerah dan desentralisasi keuangan daerah  bagi  daerah  otonom  maupun  pusat. Akibat lainnya adalah beban keuangan pusat yang  semakin  besar  untuk  pembiayaan daerah  otonom.  Menurut  Djalil  (2014)
besarnya  derajat  keteragantungan  daerah yang  tinggi  terhadap  pusat  dalam  jangka panjang  akan  mengakibatkan  pemerintah pusat  mengalami financial  distress (tekanan berat keuangan) karena kesulitan
menanggung beban keuangan daerah.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah dapat  dilihat  dengan  membagi  PAD  dengan transfer pusat ditambah provinsi.
Perhitungan rasio ini dapat dilhat pada tabel 6 dibawah ini. Tabel 6

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara % Kriteria % Kriteria % Kriteria % Kriteria 2010 6.38 Sangat Baik 3.15 Sangat Baik 0.74 Sangat Baik 1.10 Sangat Baik 2011 4.92 Sangat Baik 4.92 Sangat Baik 0.99 Sangat Baik 2.05 Sangat Baik 2012 7.85 Sangat Baik 2.30 Sangat Baik 1.28 Sangat Baik 1.97 Sangat Baik 2013 10.69 Baik 1.52 Sangat Baik 2.26 Sangat Baik 2.21 Sangat Baik 2014 14.44 Baik 2.04 Sangat Baik 2.84 Sangat Baik 2.29 Sangat Baik 2015 11.43 Baik 1.88 Sangat Baik 3.21 Sangat Baik 2.90 Sangat Baik 2016 11.26 Baik 2.27 Sangat Baik 3.29 Sangat Baik 3.64 Sangat Baik Rerata 9.57 Sangat Baik 2.58 Sangat Baik 2.09 Sangat Baik 2.31 Sangat Baik Sumber: data diolah (2018) Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat  ditujukkan  pada  tabel  6  di  atas keempat  kabupaten  di  atas  secara  umum berada  pada  kriteria  baik  dan  sangat  baik yang artinya daerah tersebut secara keuangan daerah dapat mandiri. Akan tetapi bila dilihat dari  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan daerah  sangat  rendah.  Hal  ini  menyebabkan setiap  pembelanjaan  yang  dilakukan  masih bergantung pada dana pusat maupun provinsi dalam  bentuk  dana  perimbangan.  Ketika
belanja  daerahnya  lebih  banyak  berasal  dari dana perimbangan daripada
PAD menyebabkan  terjadinya  fenomena flypaper effect (efek  kertas  layang).  Menurut  Sukriy dan halim (2004:1140) flypaper effect adalah suatu  kondisi  yang  terjadi  saat  Pemda merespon  belanja  lebih  banyak  dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri.
Ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan daerah keempat kabupaten di atas dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Tabel 7

## Tests of Between-Subjects Effec
Variabel Independen Variabel Dependen Type III Sum of Squares Mean Square Sig Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nias 39,670 9,918 0,000 Kabupaten Nias Selatan 6,229 1,557 0,000 Kabupaten Nias Barat 2,957 0,739 0,000 Kabupaten Nias Utara 0,868 0,217 0,000 Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nias 121,588 30,397 0,000 Kabupaten Nias Selatan 51,013 12,753 0,000 Kabupaten Nias Barat 68,110 17,027 0,000 Kabupaten Nias Utara 24,527 6,132 0,000 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nias 57,179 14,295 0,000 Kabupaten Nias Selatan 7,082 1,770 0,000 Kabupaten Nias Barat 3,185 ,796 0,000 Kabupaten Nias Utara ,913 ,228 0,000 Sumber: Olahan (2018)
Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen terhadap variabel terdapat nilai  signifikansi  yang  menunjukkan  nilai 0,000 < 5% yang artinya Ho ditolak. Hal ini berarti  ada  perbedaan  kinerja  keuangan antara  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan
Kabupaten Nias Utara berdasarakan desentralisasi  fiskal,  radio  ketergantungan keuangan  daerah  dan  rasio  kemandirian keuangan daerah.
Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias,  Nias  Selatan,  Nias  Barat,  dan  Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat  desentralisasi,  rasio  ketergantungan daerah,  dan  rasio  kemandirian  keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4, 5 dan 6. Hal perhitungan  rata-rata  rasio  desentralisasi fiskal  menujukkan  bahwa  urutan  pertama Kabupaten  Nias  (8,66)  disusul  Kabupaten Nias Selatan (2,42%), Kabupaten Nias Utara (2,25%)  dan  terakhir  Kabupaten  Nias  Barat (2,00%). Rata-rata perhitungan rasio ketergantungan
keuangan daerah
menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan ditempati
secara  berturut-turut  oleh  Kabupaten  Nias Barat  (88,05%),  Kabupaten  Nias  Utara (87,65%), Kabupaten Nias Selatan (83,08%) dan terakhir Kabupaten Nias hanya (80,57%).  Kemandirian  keuangan  daerah posisi  pertama  ditempati  oleh  Kabupaten Nias  (9,57%)  selanjutnya  Kabupaten  Nias Selatan (2,58), Kabupaten Nias Utara (2,31) dan Kabupaten Nias Barat (2,09%).

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan,  Nias  Barat,  dan  Nias  Utara tahun  2010-2016  menggunakan  rasio derajat  desentralisasi  sangat  kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik.
2. Adanya  perbedaan  kinerja  keuangan Kabupaten  Nias,  Nias  Selatan,  Nias
Barat,  dan  Nias  Utara tahun  2010-2016 menggunakan
rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Peringkat  kinerja  keuangan  Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara  Tahun  2010-2016  menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan  Kabupaten Nias Utara  dan  terakhir  Kabupaten  Nias
Barat.  Rasio  ketergantungan  keuangan daerah  ditempati  secara  berturut-turut oleh  Kabupaten  Nias  Barat,  Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan  dan terakhir Kabupaten Nias hanya. Kemandirian  keuangan  daerah  posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya  Kabupaten  Nias  Selatan, Kabupaten  Nias  Utara    dan  Kabupaten Nias Barat.
Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD secara intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemrintah  daerah  sesuai  kemampuannya dalam membayar pajak dan retrubusi daerah.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Sukriy  dan  Halim,  Abdul.  2004.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di  Jawa  dan  Bali.  Proceeding Simposium  Nasional  Akuntansi  VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
Abdullah,  Syukriy.  2013.  Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Blog: http://syukriy.wordpress.com .
Diakses tanggal 18 Juni 2018.
Ani,  Ni  Luh  Nana  Putri  dan  Dwiranda A.A.N.B.  (2014)  Pengaruh  Kinerja
Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupetan dan Kota. E-
Jurnal Akuntansi : Universitas Udayana. Arifin,  Johar.  2004.  Analisis  Laporan Keuangan Berbasisi Komputer. Jakarta: Elex Media Komputindo. Badan Pusat Statistik. (2005-2017). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. Badan  Pusat  Statistik.  (2017).  Provinsi Sumatera  Utara  Dalam  Angka  2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Djalil,  Rizal.  2014.  Ketergantungan  Pemda Atas  Dana  Perimbangan  Sangat Tinggi.  Berita  Online:  Antara  New Jawa Timur.  Diakses  tanggal  12  Juli 2018.
Hair,  J.  F.  et  al.  2010.  Multivariate  Data Analysis: A Global Perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Halim,  Abdul.  2002.  Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Hamzah,  Ardi.  2008.  Analisi  Kinerja
Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan:  Pendekatan  Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timue Periode 2001-2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Lane,  D.M.  2016.  The  Assumption  of
Sphericity  in  Repeated-Measures Design:  What it means anda what to do  when  its  is  violated.  The Quantitative Methods for Psychology, 12.
Mahmudi  (2010).  Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

## RISET & JURNAL AKUNTANSI
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah Untuk Menyongsong  Pelaksanaan  Otomoni
Daerah 2001 . HIMMEP, Yogyakarta. Nazir,  Mohamad.  2005.  Metode  Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004 tentang  Percepatan  Pembangunan Daerah Tertinggal.
Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun  2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Sucipto,  2007.  Penilaian  Kinerja  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Sumatera  Utara Medan.
Sudijono,  Anas.  2010.  Pengantar  Statistik Pendidikan.  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.