## PERANAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  NOMOR 6 TAHUN 2009

## TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI WILAYAH  KABUPATEN BULELENG
Oleh :
Kadek Purnawan 1 dan I Nyoman Surata 2
Abstrak: Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah memberikan  kewenangan  kepada  Daerah  untuk  mengatur  sendiri  urusan  yang menjadi  bidang  tugasnya  salah  satunya  penyelenggaraan  trantibum.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  di  bentuklah  Satpol  PP  melalui  Perda  Nomor  4  Tahun 2008  tentang  susunan  organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Buleleng. Peran Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran  perda  dan  kendala  serta  upaya  yang  dihadapi  Satpol  PP  khususnya sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  merupakan  masalah  yang di  teliti.  Penelitian  Ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  bersifat  deskriptif (menggambarkan  )  yang  bertujuan  untuk    menggambarkan/  melukiskan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainya  dalam  masyarakat. Penelitian tentang Satpol PP khususnya sebagai PPNS terhadap penegakan Perda Nomor  6  tahun  2009  dalam  hal  ketentraman  dan  ketertiban  umum    sejak  tahun 2009  penegakanya  belum  optimal.  Hambatan  dalam  Penegakan  Perda  yakni minimnya  jumlah  personil  Satpol  PP  dan  PPNS  dalam  melakukan  penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas.Upaya-upaya  untuk  mengatasinya  dengan  melakukan  peningkatan  sumber daya  dan  propesionalisme  Satpol  PP  khususnya  sebagai  PPNS  agar  mampu bekerja secara optimal.
Kata kunci: Perda, Polisi Pamong Praja, PPNS.

## PENDAHULUAN
Pemerintahan Daerah yang  diatur  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587).  Beberapa  ketentuan  dalam
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ini  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sebagaimana  yang  di  amanatkan    Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjadi dasar pijakan Pemerintah untuk mengatur tentang otonomi daerah.
Sebagai  daerah  otonom,  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten, dan  kota berwenang  untuk  membuat  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  guna menyelenggarakan  urusan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan.  Peraturan daerah  (Perda)  di  tetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setelah  mendapat  persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana subtansi atau muatan materi Perda  adalah  penjabaran  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-  masing  daerah,  dan  subtansi  materi tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang  undangan  yang  lebih  tinggi.’’Suatu  peraturan  daerah  memiliki  hak yuridiksi  setelah  di  undangkan  ke  dalam  Lembaran  Daerah  di  mana  masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  maupun  tertulis  dalam  rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah’’
(http://khafidsociality.blogspot.com/ 2011/12/ prinsip-prinsip-pembentukan- peraturan.  html diakses  2  Januari  2015).  Pemerintah  daerah  wajib menyebarluaskan  Perda  yang  telah  di  undangkan  dalam  lembaran  daerah  dan peraturan Kepala Daerah yang telah di undangkan dalam berita daerah.
Untuk menegakan Peraturan Daerah di bentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang  bertugas  membantu  Kepala  Daerah  untuk  penegakan  Perda  dan penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat.  Anggota  Polisi Pamong  Praja  dapat  di  angkat  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan melakukan  penyidikan  serta  penuntutan  terhadap  pelanggaran  atas  ketentuan Perda  dalam  pasal  225  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dinyatakan  ”Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  bentuk  untuk  menegakan  peraturan daerah  dan  peraturan  Kepala  Daerah,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman,  serta  menyelenggarakan  perlindungan  masyarakat.’’  dan  dalam
Pasal  256  ayat  (6)  menyatakan  ‘’  Anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang memenuhi  persyaratan  dapat  di  angkat  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan’’ ( Sunarno  Siswanto, 2006: 39) .
Dari pemaparan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakan perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Kendala  apa  yang  di  hadapi  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta upaya yang dilakukan  dalam penegakan Perda Nomor  6  Tahun  2009  tentang  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di wilayah Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Ketentuan  Umum  BAB  I  Pasal  I  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2010  menyatakan  bahwa  ’’Polisi  Pamong  Praja  yang  selanjutnya  di  di singkat  Pol  PP  adalah  bagian  perangkat  daerah  dalam  Penegakan  Perda  dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.’’
Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Daerah  untuk menciptakan  suatu  kondisi  daerah  yang  tentram,  tertib,  dan  teratur.Sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan  masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  dengan  aman.  Oleh  karena  itu  di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut menegakan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  lainnya  seperti  antara  lain  peraturan Kepala Daerah.
Pelaksanaan  penyidikan  yang  dilakukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan penegakan setiap keputusan Kepala  Daerah  yang  senantiasa  berkoordinasi  dengan  Penyidik  kepolisian  yang merupakan  Kordinator  Pengawas  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  setiap proses  pemberkasan  tindak  pidana  ringan  sampai  pada  pengajuan  perkara  ke Pengadilan sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 6, 7, 8  Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana tentang tugas dan peran Penyidik,  dan ketentuan Pasal 205 KUHAP    tentang  proses  pemeriksaan  acara  cepat  tindak  pidana  ringan  di Pengadilan.
Peran  Penyidik  pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten  Buleleng  diatur  dalam  Surat Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor  180/736/HK/2014  yang  dalam  konsideranya dinyatakan  Pasal  11  dalam  Peraturan  Daerah  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil ( PPNS) yang tertuang dalam (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8  Tahun 2008 ) . Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 TentangTugas pokok dan fungsi  Satuan Polisi Pamong Praja yang di perkuat dengan di keluarkanya Permendagri No 26 tahun 2005 yang digantikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah.
Peraturan  Daerah  yang  di  bentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Provinsi/Kabupaten/Kota  diberi  kewenangan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 memiliki fungsi antara lain (Taswem, Tarib, 2011: 12):
a. Perda  sebagai  Instrument  kebijakan  ( Beleid  instruments )  dalam  melaksanakan Otonomi  Daerah  yang  luas  dan  bertanggung  jawab.  Pada  fungsi  ini  Peraturan Daerah  sebagai  sarana  hukum  merupakan  alat  kebijakan  Daerah  untuk melaksanakan  Otonomi  Daerah  dan  tugas  Pembantuan  sebagai  mana  diamanatkan dalam  Konstitusi (Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945) dan  Undang  Undang  Pemerintahan  Daerah.Sebagai  alat  kebijakan  daerah  tentunya tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat  daerah melalui  pembangunan  daerah  yang  Berkesinambungan (sustainable  development) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
b. Perda  merupakan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam fungsi ini,Perda tunduk kepada asas hirarki peraturan per undang-undangan, dimana  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di tingkat pusat.
c. Penangkap  dan  penyalur  aspirasi  masyarakat.  Dalam  fungsi  ini  Perda  merupakan sarana  penyaluran  kondisi  khusus  daerah  dalam  konteks  dimensi  sosial,  ekonomi, politik,  dan  budaya.  Dalam  konteks  ini  ke  tiga  peran  serta  masyarakat  secara  aktif sangat  di  butuhkan  agar  semua  pihak  terkait  dan  kepentingan  dapat  tertampung semua aspirasinya dengan sebaik- baiknya.
d. Harmonisator  berbagai  kepentingan.  Dalam  fungsi  ini  Perda  merupakan  produk perundang-undangan  yang  mempertemukan  berbagai  kepentingan.  Oleh  karena  itu dalam pembentukan Perda, DPRD dan Pemda harus memperhitungkan kepentingan- kepentingan,  baik  pada  tataran  daerah  yang  bersangkutan,  lingkup  antar  daerah, maupun tataran nasional.
e. Sebagai  alat  tranformasi  perubahan  bagi  daerah.  Dalam  fungsi  ini  Perda  ikut menentukan  keberhasilan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Sebagai  alat tranformasi  atau  perubahan  bagi    daerah,  perda  memegang  peranan  penting  dalam mencapai  sistem  pemerintahan  dan  kinerja  pembangunan  dalam  rangka meninggkatkan  kesejahtraan  masyarakat.  Perda  bukan  sekedar alat  untuk  mengatur tentang  jalanya  roda  pemerintahan  dan  pembangunan,  melainkan  sebagai  alat pengaruh  terhadap  cita-cita  daerah  dalam  menuju  kearah  kehidupan  masyarakat yang lebih baik.
Soerjono  soekanto  menyatakan  bahwa  untuk  dapat  terlaksananya  suatu  peraturan perundang-undangan  secara  efektif,itu  di  pengaruhi  oleh  beberapa  factor  yaitu  sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2002: 15):
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-  pihak  yang  membentuk  maupau menerapkan hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegak  hukum  Faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta,dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  Peranan  Polisi  Pamong  Praja  Sebagai  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah  Kabupaten Buleleng merupakan penelitian hukum empiris.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk
menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara suatu  gejala dengan  gejala lainya dalam masyarakat.  Penemuan gejala-gejala itu berarti  juga tidak sekedar menunjukan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha menggemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek yang di selidiki.
Penelitian  di  lakukan  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng  pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data. Kemudian tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data    lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan  di kumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Penelitian  ini  mempergunakan  tehnik  pengumpulan  data  tehnik  studi dokumentasi/kepustakaan  dan  tehnik  wawancara  berencana/terstruktur,  yaitu suatu wawancara yang di sertai suatu daftar pertayaan yang di susun sebelumnya serta tidak menutup kemungkinan di ajukan pertayaan- pertayaan tambahan sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  ( Amiruddin  dan  Asikin,  Zaenal, 2004: 21).
Penggelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data kualitatif dan di sajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  di  maksud  adalah meneliti obyek penelitian dalam situasi  yang nyata/alamiah/riil  ( natural  setting). Analisis kualitatif di artikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah ( Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  tak  lepas  dari  konsep  keberadaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Dalam pelaksanaan  tugas  Penegakan  Peraturan  Daerah  Polisi  Pamong  Praja  di  landasi oleh  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  dan  dalam
implentasinya selalu berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2011  Tentang  Standar  Oprasional  Prosedur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Sebagai  acuan  dalam  melakukan    tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah guna tercapainya ketentraman dan ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat  yang  menjadi  kegiatan  rutin sebagai  implementasi  tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang    setiap    saat  harus mampu menegakan keamanan dan ketertiban  serta perlindungan masyarakat yang merupakan  tugas  berat  yang  mesti  dilaksanakan  setiap  anggota  Polisi  Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  63  Tahun  2008  tentang Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  yaitu membantu  tugas-tugas  Bupati  dalam  pelaksanaan  ketentraman  dan  ketertiban umum  serta  menegakan  Peraturan  Daerah,  Keputusan  Bupati  dan  kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.
Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan dalam  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  63  Tahun  2008,  Satuan  Polisi  Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  penyelenggaraan  ketentraman  dan ketertiban berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
b. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan pemerintah  daerah  lainnya  berdasarkan  kewenangan  dan  kebijakan  yang ditetapkan oleh Bupati.
c. Pelaksanaan  kebijakan  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
d. Pelaksanaan  kerja  sama  dengan  Kepolisian  Indonesia  dan  pihak  instansi lainnya didasarkan atas hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, kode etik profesi dan birokrasi.
Terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  yang  secara  eksplisit memberikan  kewenangan  penuh  kepada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam
penegakan  Perda  ditemui  berbagai  permasalahan  yang  memang  dari  segi pelaksanaan  masih  banyak  menemui  kendala-kendala    di  lapangan,  menggingat luas  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  meliputi  8  Kecamatan  yang  terdiri  dari 129 Desa, 19 Kelurahan, 63 Lingkungan, 535 Banjar/ Dusun, dan 168 Desa Adat. Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  ini  adalah  kecamatan  Tejakula,  Kecamatan Kubutambahan,  Kecamatan  Sawan,  Kecamatan  Buleleng,  Kecamatan  Sukasada, kecamatan  Seririt,  Kecamatan  Banjar,  Kecamatan  Busungbiu,  dan  Kecamatan Gerokgak, dimana luas  wilayah Kabupaten  Buleleng hampir  1. 365,88 km2  atau 24,25  persen  dari  luas  Provinsi  Bali  sehingga  sering  menimbulkan  berbagai masalah  dalam  penegakan  Peraturan  Dearah  Khususnya  Perda  Nomor  6  Tahun 2009  Tentang  Ketentraman  dan  ketertiban  umum  dimana  dalam  Pasal  5  dan  6 Perda  tersebut  menyebutkan  bahwa  ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Ketentraman  masyarakat  adalah  suatu  keadaan  dimana  Pemerintah  dan  rakyat dapat   melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
Munculnya  berbagai  permasalahan  pelanggaran  hukum  di  masyarakat khususnya  pelanggaran  Peraturan  Daerah  ataupun  keputusan  Kepala  Daerah mendorong  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  untuk  senantiasa  selalu  melakukan pengawasan  dan  meningkatkan  kemampuan  aparaturnya  khususnya  dalam menegakan  segala  kebijakan  produk  hukum  daerah,    Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2009  Tentang  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  di  wilayah  Kabupaten Buleleng.  Dengan  di  berlakukanya  Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang  pembentukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten  Buleleng sebagai  payung  hukum  dalam  mengimplementasikan  terhadap  eksistensi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  hal  ditemukanya pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan masyarakat.
Dalam  pelaksanaanya  fungsi  dan  peranan  Penyidik  pegawai  Negeri  Sipil  di bidang penindakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Penegakan  hukum Non  Yustisial yaitu  penegakan  hukum  yang  dilakukan berupa tindakan administrasi kepada pelanggar Perda dengan tahapan :
a. Surat teguran I
b. Surat teguran II
c. Surat teguran III (tindakan non Yustisia)
Setelah dilakukan upaya surat teguran ke III maka dilakukan tindakan seperti Pembongkaran  Bangunan,  penyegelan  (  penutupan  tempat  usaha)  dan pembekuan  ijin  oprasional  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  maupun  Badan Hukum  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  Peraturan  Daerah  ataupun peraturan Kepala Daerah sebagai langkah awal meminimalisir segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat .
2. Penegakan  Hukum  yustisial  yaitu  :  penegakan  hukum  yang  di  lakukan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dengan tahapan sebagai berikut:
a. Penyelidikan
b. Penyidikan
c. Pemeriksaan
d. Pemberkasan ( Pembuatan Berita Acara)
e. Pengajuan Berkas acara ke Pengadilan melalui Korwas PPNS.
Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat yaitu :
1. Pengadilan  menentukan  hari  tertentu  dalam  7  (tujuh)  hari  untuk  m e ngadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Hari  tersebut  diberitahukan  Pengadilan  kepada  Penyidik  supaya  dapat mengetahui  dan   mempersiapkan  pelimpahan  berkas  perkara  tindak  pidana ringan.
3. Pelimpahan  perkara  tindak  pidana  ringan,  dilakukan  Penyidik  tanpa  melalui aparat Penuntut Umum.
4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
5. Dalam  tempo  3  (tiga)  hari  Penyidik  menghadapkan  segala  sesuatu  yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
7. Setelah  Pengadilan  menerima  perkara  dengan  Acara  Pemeriksaan  Tindak Pidana  Ringan,  Hakim  yang  bertugas  memerintahkan  Panitera  untuk mencatat dalam buku register.
8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
9. Pemeriksaan  perkara  tidak  dibuat  BAP,  karena  Berita  Acara  Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
10. BAP  Pengadilan  dibuat,  jika  ternyata  hasil  pemeriksaan  sidang  Pengadilan terdapat  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  yang dibuat Penyidik.
11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus  dan  tidak  dicatat/  disatukan  dalam  BAP.  Putusannya  cukup  berupa bentuk catatan yang berisi  putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik.
12. Catatan tersebut ditandatangani oleh Hakim.
13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
14. Pencatatan  dalam  buku  register  ditandatangani  oleh  Hakim  dan  Panitera sidang.

## SIMPULAN
1. Peranan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  penegakan  peraturan  daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Ketentraman  dan Ketertiban Umum belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini di karenakan peranan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pintu  gerbang  pelaksanaan segala  proses  penegakan  peraturan  daerah  belum  dapat  melakukan  semua kewenangan  yang  di  amanatkan  Undang-undang  secara  maksimal, menggingat  banyaknya  pelanggaran  produk  hukum  daerah  yang  terjadi  dan begitu  luasnya  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  perlu  di  awasi  sehingga menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  tupoksi  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil kedepan dalam menegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng.
2. Hambatan-hambatan  yang  ditemui  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di lapangan seperti:
a. Banyaknya  masyarakat  yang  kurang  memahami  dan  mengetahui  akan peraturan  Daerah  dalam  hal  minimnya  imformasi,  dan  belum  maksimalnya dalam    pengadaan  anggaran  oprasional  khususnya  untuk  kegiatan  Tim Yustisi,  serta  sumber  daya  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dimiliki hanya 4 yang masih mampu untuk ikut dalam kegiatan penegakan.
b. Di samping hal tersebut banyaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditempatkan  pada  sub  bidang  yang  sesuai  dengan  tugas-tugas  dibidang penegakan.
c. Hambatan  dalam  penegakan  Perda  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang Ketentraman  dan  ketertiban  umum  adalah  dalam  hal  pengadaan  anggaran oprasional khususnya untuk mobilitas kegiatan Tim Yustisi dan pemberkasan dari  hasil  proses  penyidikan  yang  dilakukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan, serta minimnya sumber daya Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yang  hanya berjumlah  15  penyidik,  tapi  yang  masih  aktif  hanya  4  orang  untuk  dapat bekerja  secara  optimal    dalam  melakukan  tugas  Yustisial,  serta  sarana prasarana pendukung kewilayahan untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan  terhadap  setiap  kegiatan  masyarakat  mencakup  wilayah  yang sangat luas membawahi 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng.
d. Penempatan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan sub  bidang  yang  menjadi  kewenanganya  seperti  adanya  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil   yang ditempatkan di Rumah sakit atau di dinas yang tidak ada keterkaitan  langsung  dengan  penegakan  Perda  dan  banyaknya  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil    yang  sudah  memegang  jabatan  struktural  dan  berusia lanjut  yang  secara  fisik  tidak  mendukung  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  di lapangan.  Dari  serangkaian  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  terlihat  jelas berbagai kendala dan permasalahan yang di hadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil    khususnya  yang  ikut  di  dalam  Tim  Yustisi  dalam  menegakan  setiap
Peraturan Daerah dan segala produk hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
AmiruddindanAsikin, Zaenal. 2004 . PengantarMetodePenelitianHukum . Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
SoejonodanAbdurahman H.2003. MetodePenelitianHukum .Jakarta: RinekaCipta. Soerjono Soekanto.2002. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Penegakkan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sunarno  Siswanto. 2006. Hukum  Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Taswem, Tarib.2011. Peraturan Daerah Berpresspektif Hak Asasi
Manusia. Jakarta: Indonesia Future Institute.