## Analysis of Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313
(Bengkulu City Study)
Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Astra Credit Companies di Tinjau Dari Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313 (Studi Kota Bengkulu)
Ramadhan Nur Ilham 1) ; Ana Tasia Pase 2) ; Ferawati Royani 3)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) ramadhannurilham@gmail.com ; 2) anatasiapase@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022] Revised [10 April 2022] Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalysis  of  Non-performing  Loans  Settlement  at  PT  Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study). Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memahami bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang-undangan yang  bersifat  normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai  perilaku  masyarakat  yang mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek kemasyarakatan,  seperti;    aspek  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Faktor-faktor    apa    saja    yang menyebabkan    terjadinya    kredit    bermasalah    di  PT  Astra  Credit  Companies  sebaiknya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi  peradilan,  hal  ini  dimaksudkan jika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum  melalui  peradilan (litigasi)  dan  diluar  pengadilan  (non  litigasi)  sehingga  konsumen  atau  krditur  terjaga  dalam sisikeamanannya.  Sebaiknya  oenyelesaian  dilaksanakan  memlalui  mediasi  sehingga  tidak  ada yang dirugikan antara dibitur dan kriditur.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in  Review  of  the  Civil  Code  Article  1313  (Bengkulu  City  Study).  This  study  uses  the  Juridical Empirical  approach.  This  approach  aims  to  understand  that  the  law  is  not  merely  a  set  of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior of people who  are  symptomatic  in  their  lives,  always  interact  and  relate  to  social  aspects,  such  as; economic, social and cultural aspects. Any factors  that cause non-performing loans at PT Astra Credit Companies should provide legal protection to consumers from a judicial perspective, this is intended if there is a dispute or dispute, legal action can be taken through the courts (litigation) and  outside  the  court  (non-litigation)  so  that  consumers  or  creditors  are  maintained  in  terms  of security.  It  is  better  if  the  settlement  is  carried  out  through  mediation  so  that  no  one  is  harmed between the debtor and creditor.
KEYWORDS
Analysis, Non-performing
Loans Settlement, PT Astra Credit Companies
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  peningkatan  ekonomi,  maka  kebutuhan  masyarakat yang  beraneka  ragam  sesuai  dengan  harkatnya  semakin  meningkat  pula.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja,  namun  juga  tuntutan  akan  tersedianya  kebutuhan  tersier,  misalnya  kebutuhan  akan  sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman.
Gejala  meningkatnya  tuntutan  akan  sarana  transportasi  yang  nyaman,  tampak terlihat  dari makin  padatnya  jalan-jalan  dengan  jumlah  dan  aneka  ragam  kendaraan pribadi dan niaga yang kian hari  kian  bertambah.Tampaknya  regulasi  pemerintah  tentang  kenaikan  BBM  di  awal  Maret  2005  dan kondisi  perekonomian  nasional  yang  secara  umum  belum  pulih  sepenuhnya  dari  krisis  ekonomi  tidak terlampau mempengaruhi tingginya minat pembelian kendaraan bermotor roda empat.
Bagi  perusahaan  pembiayaan  konsumen  sebenarnya  besarnya  biaya  yang  diberikan  per konsumen  relative  kecil,  karena  barang  yang  dibiayai  secara  pembiayaan  konsumen  adalah  barang- barang  keperluan  konsumen  yang  akan  dipakai  konsumen  untuk  keperluan  hidupnya.  Selain  itu  resiko dari  bisnis  pembiayaan  konsumen  juga  menyebar,  berhubung  akan  terlibatnya    banyak  konsumen dengan pemberian biaya yang relative kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.
Dalam  kondisi  sehari-hari  biasanya  para  masyarakat  agak  sulit  mendapatkan  atau  mempunyai akses   untuk   mendapat    kredit   bank,   sehingga    jelaslah   bahwa    bisnis pembiayaan konsumen akan  menarik  minat  banyak  masyarakat  tidak  diragukan  lagi.  Menurut    Munir    Fuady,    lahirnya
pemberian    kredit    dengan    sistem    pembiayaan  konsumen  ini  sebenarnya  sebagai  jawaban  atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
1.  Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2.  Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang  disamping daya  jangkauannya      yang  terbatas,  tetapi  juga  mengharuskan  penyerahan  sesuatu  sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat.
3.  Sisem    pembayaran    informal    seperti    yang    dilakukan    oleh    para    lintah    darat    atau  tengkulak dirasakan  sangat  mencekam  masyarakat  dan  sangat  usury  oriented. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4.  Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.7
Mengingat  akan  faktor-faktor  seperti  tersebut di  atas,  maka  dalam  praktek mulailah  dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai terms and conditions yang lebih businesslike dan tidak jauh berbeda dengan  sistem  perkreditan  biasa, tetapi  menjangkau masyarakat luas  selaku konsumen.  Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “ Pembiayaan Konsumen”.
Menurut Munir Fuady, kredit dibagi dalam dua macam, yaitu Sale Credit dan Loan  Credit.  Yang dimaksud    dengan    Sale    Credit    adalah    pemberian    kredit    untuk  pembelian    sesuatu    barang,    dan nasabah    akan    menerima    barang    tersebut.    Sementara  dengan      Loan      Credit,      nasabah      akan menerima      cash      dan      berkewajiban      pula  mengembalikan      hutangnya      secara      cash      juga      di kemudian      hari.      Dengan      begitu,  pembiayaan  konsumen  tergolong  ke  dalam  Sale  Credit,  karena memang  konsumen  tidak  menerima  cash,  tetapi  hanya  menerima  “barang”  yang  dibeli  dengan  kredit tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Perjanjian
Ketentuan  mengenai  perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Pasal  1313  KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian yakni :
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Mariam  Darus  Badrulzaman  terhadap  rumusan  tersebut  berpendapat  bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi   adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada  perjanjian  sepihak  saja  dan  di  sisi  lain  terlalu  luas  karena  dapat  mengenai  hal-hal  yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga . Akibat  tidak  lengkap  dan  terlalu  luasnya  rumusan  perjanjian  yang  diberikan  oleh  pembentuk  undang- undang  tersebut  akibatnya  muncullah  berbagai  pandangan  mengenai  definisi  yang  diberikan  oleh  para penulis hukum.

## Wanprestasi
Perkataan  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  Wanprestatie  yang  berarti  :
prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi’. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar  janji.  Ia  melanggar  perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukannya

## Pengertian Perjanjian
Ketentuan  mengenai  perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Pasal  1313  KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian yakni :
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Mariam    Darus    Badrulzaman    terhadap    rumusan    tersebut    berpendapat    bahwa  definisi perjanjian  tersebut  sudah  otentik  namun  rumusannya  disatu  sisi      adalah  tidak  lengkap  karena  hanya menekankan  pada  perjanjian  sepihak  saja  dan  di  sisi  lain  terlalu  luas  karena  dapat  mengenai  hal-hal yang  berhubungan  dengan  janji  kawin  yaitu  sebagai  perbuatan  yang  terdapat  dalam  bidang  hukum keluarga.

## Jenis-Jenis Perjanjian
Pada  dasarnya  perjanjian  yang  dibuat para  pihak  didasarkan  pada  asas kebebasan  berkontrak, dalam  arti  bahwa  setiap  orang  mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja  yang  sudah diatur dalam undang-undang maupun  yang  belum diatur dalam undang-undang. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan munculnya banyak jenis perjanjian.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  ini  bertujuan untuk  memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang- undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek kemasyarakatan, seperti;  aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  secara  timbal  balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.
Penelitian  ini  dititikberatkan  pada  langkah-langkah  pengamatan  dan  analisis  yang  bersifat empiris.  Pendekatan  penelitian  akan  dilakukan  mengarah  pada  keadaan  dan  pelaku-pelaku  tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Menyebabkan  Terjadinya  Kredit  Bermasalah  Di Pt Astra Credit Companies (ACC). Seperti halnya lembaga keuangan bank, maka lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari  masalah  kredit  bermasalah.  Sebenarnya  tingkat  kredit  bermasalah  pada    lembaga    pembiayaan konsumen  cenderung  lebih  kecil  dibandingkan  dengan lembaga keuangan perbankan dan Koperasi.
Artikel dalam majalah Info Bank mencatat bahwa pertumbuhan multi finance yang pesat memang banyak  didongkrak  oleh  kredit  konsumen.  Sedangkan,  pertumbuhan  transaksi  multifinance  yang  lain, seperti  leasing (sewa  guna usaha) anjak piutang (factoring),  dan kartu kredit, memang tidak sebaik dan secemerlang  pembiayaan  konsumen,  khususnya  mobil  dan  sepeda  motor.  Salah  satu  faktor  dominasi kredit  konsumer  di  multi  finance  adalah  rendahnya  tingkat  kredit  bermasalah  pada  mobil  dansepeda motor.
Namun  seberapapun  tingkat  permasalahan  kredit,  nyatanya  setiap  lembaga  pembiayaan  pasti mengalami  masalah  kredit  bermasalah,  dan  mereka  berusaha    agar  kredit  bermasalah  tersebut  tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal.
Dedi  kerniawan  selaku  (OH)  ,  menyatakan  bahwa  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang Bengkulu sangat prudent dalam memanage resiko, sehingga mereka memegang teguh prinsip mengenal nasabah  (know  your  customer),  yaitu  dengan  menerapkan  prosedur  5C  secara  baik,  yakni  customer base,  character,  collateral,  capacity  dan  capability,  sehingga  tingkat  kredit  macetnya  masih  berkisar dilevel  0,5 %.
Untuk  multifinance,  kalau  melihat  aturan-aturan  akuntansi,  kredit  macet  di  level  2%-3%  masih normal, seperti dikutip oleh Majalah Infobank berdasarkan analisa praktisi multifinance, Natalia Budiarto.
Lebih  jauh  Dedi  kerniawan  menjelaskan  gambaran  umum  tindakan  preventif,  guna mengantisipasi  munculnya  kredit  bermasalah  yang  dilakukan  oleh  perusahaannya.  Bahwa  dari    semua persyaratan-persyaratan  administrasi  aplikasi  pembiayaan  dan  tindakan survey oleh Credit Marketing Officer  (CMO)  dan  bagian  surveyor,  sebenarnya  sepintas  akan  terlihat  tingkat  kemampuan  keuangan pemohon,  namun  selain  dari  tindakan  itu  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang  Bengkulu  juga melakukan  foto  terlebih  dahulu  terhadap  mobil-mobil  yang  akan  dibiayai,  cek  terhadap  Bukti  Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan bekas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak kebenarannya.
Uang muka atau Down Payment (DP) sebesar minimal 30% dari nilai pembiayaan diminta. Retail Value  dari  asset  yang  dibiayai  juga  dilihat,  dan  yang  paling  penting  adalah  konsumen  diikat  dengan perjanjian pembiayaan oleh Astra Credit Companies (ACC).
Dari  keseluruhan  proses  ini  sebenarnya  proses  kelayakan  kredit  yang  basic  yaitu  prinsip  5  C, telah  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan    kendaraan  bermotor  ini  sebelum  keputusan  pemberian fasilitas  pembiayaan  diambil.  Namun  kadang  terjadi,  ditengah  jangka  waktu  (tenor)  kredit  ini  konsumen
tidak dapat melakukan pembayaran atas angsuran  dan  bunga  yang  menjadi  kewajibannya,  sehingga menyebabkan  timbulnya kredit bermasalah.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  ternyata  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi penyebab  timbulnya  kredit  bermasalah.  Menurut  Arief  Sucipto,  faktor-faktor  yang  menyebabkan timbulnya  persoalan  kredit  bermasalah  di  Astra  Credit  Companies  (ACC)  Cabang  Bengkulu  adalah sebagai berikut :

## Faktor Ekonomi
Faktor  ini  biasanya  berupa  kemunduran  (penurunan)  usaha  konsumen.  Faktor  ini  merupakan sebab  yang  paling  banyak  menimbulkan  persoalan  kredit  bermasalah.  Usaha/bisnis    yang    dijalankan konsumen    mengalami    kesulitan    (penurunan),  sehingga    menyebabkan    cash    flow    keuangan konsumen  menjadi  tidak  berjalan dengan baik.
Kasus kesulitan usaha saat ini banyak dialami oleh perusahaan permebelan dan Rumah Makan yang  mana  dalam  hal  ini  dalam  masa  pandemi  Covid  19.  Seperti    diketahui    Rumah  Makan  yang sebagian    besar    berpusat    di    Kota  Bengkulu,    khususnya    di    wilayah    kota  Bengkulu  bagian  selatan, Utara,  dan  timur  bengkulu  yang  berdampak  pada  banyaknya  aplikasi  pembiayaan  kendaraan  bermotor roda  empat  khususnya  kendaraan  niaga,  dalam  hal  ini  truk  dan  mini  Bus.  Namun  seiring  dengan berbagai kesulitan  yang timbul dalam bisnis ini misalnya langkanya  bahan  baku, tingginya harga  bahan baku,  dan  daya  saing  Rumah  makan  dan  Sebainya  yang  menurun  di  Kota  Bengkulu  umumnya  di Indonesia pada Pandemi ini, menyebabkan banyak masyarakat yang kembang kempis   kalau tidak mau dibilang colaps.
Kesulitan  cash  flow  ini  menyebabkan  konsumen  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya membayar  angsuran  dan  bunga  atas  pembiyaan  kendaraannya  tiap  bulan  yang  mana  merupakan kewajiban atas bulanan mereka .

## Unsur  penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen.
Kasus  yang  juga  dihadapi  oleh  konsumen  adalah  terjadinya  penipuan  oleh  pihak  ketiga  yang menjalankan usahanya.
Kebutuhan pasir untuk proyek –proyek pembangunan gedung, rumah tinggal atau perumahan di wilayah Bengkulu dan daerah-daerah sekitarnya menarik minat masyarakat di wilayah ini. Dengan harga pasir  yang  saat  ini  mencapai  Rp.  650.000,-  /  truk  ukuran  kecil  (Light  Truck)  membuat  konsumen  ingin berbisnis di bidang ini.
Namun pada beberapa kasus ternyata seringkali mereka hanya mengandalkan pemasukan dari setoran  hasil  penjualan  pasir  tersebut  untuk  menutup  cicilan  kredit.  Pemilik  truk  juga  biasanya menyerahkan usaha yang dijalankan itu pada para supir truk, sementara kerjasama  antara supir truk dan pemilik truk hanya didasarkan atas kepercayaan saja dan tidak diikat oleh suatu perjanjian tertulis.
Ditengah  kerjasama  ini  ternyata  supir  truk  tidak  menyetorkan  hasil  penambangan  pasir,  dan menghilang  untuk  beberapa  saat.  Pada  waktu  supir  truk  muncul  mereka  berdalih  bahwa  mereka  harus “membuang”/menjual  pasir  sampai  ke  luar  kota  yang  menyebabkan  tidak  ada  setoran  karena  hasil penjualan habis untuk BBM, alasan lain biasanya  dikemukakan adalah  bos borong proyek yang mereka setori  pasir  tidak  membayar  tepat  waktu  dan  tepat  jumlah  atau  tagihan  belum  cair  Pemilik  truk  yang kebanyakan tidak intens menjalankan usaha tidak bisa berbuat banyak  mengingat    mereka    benar- benar    hanya    mengandalkan    usaha    dari    supir  tersebut.  Kejadian-kejadian    tersebut    menyebabkan konsumen  kesulitan  untuk  membayar angsuran dan bunga kredit kendaraannya.
Banyak  konsumen  yang  mengajukan  aplikasi  pembiayaan  pemilikan  kendaraan  bermotor  roda empat  (truk)  karena  mereka  mempunyai  “lubang”  usaha  pengangkutan  Pasir  dari  Curup,  Utara  dan lebong  ,  Mereka  berani  mengambil  kredit  dengan  harapan  bahwa  sewa  angkut  pasir  dan  material bangunan  lainya  yang  tinggi  dapat  digunakan  untuk  menutup  angsuran  kredit  tiap  bulan  dan  berharap pula adanya sedikit kelebihan bagi mereka.
Namun  kenyataannya  kebijakan  pemberantasan  tambang  galian  C  yang  digalakkan  pemerintah menyebabkan  aktivitas  penggalian  (liar)  yang  nota  bene  memakai  jasa  pengangkutan  material  dari konsumen  menurun  drastis  atau  kalau  tidak  bisa  dibilang  berhenti,  sehingga  konsumen  tidak  bisa melakukan kewajiban membayar angsuran.
Dari kasus tersebut  ini juga terungkap adanya permasalahan yang berhubungan dengan ketidak mampuan  konsumen  membayar  kewajiban,  yaitu  karena  kebanyakan      usaha      persewaan      truk pengangkut    Material  didaerah  Bengkulu,  dijalankan  oleh  orang  kepercayaan  konsumen  dalam  hal  ini adalah supir, dan supir pengangkut ini tidak menyetorkan hasil dari sewa truk ini.
Para  supir  truk  ini  berdalih  bahwa  uang  sewa  yang  seharusnya  disetorkan  guna  pembayaran angsuran kredit tidak dapat disetorkan karena dipergunakan untuk membeli spareparts kendaraan  yang rusak akibat beratnya medan dan muatan yang sering over weight.
Sulitnya  pengawasan  dan  penyelesaian  karena  faktor  jarak  menjadi  sebab  konsumen  yang mengajukan kredit kesulitan menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan macetnya kredit.
Dari    beberapa    kasus    sebagai    sebab    bermasalahnya    kredit    konsumen    ini  terlihat  bahwa sebagian besar kredit bermasalah adalah pada jenis kendaraan niaga.
Hal ini juga di rasakan oleh konsumen yang bernama Tedi tempat tinggal di sukarami rt 22 yang menyatakan  bahwa  pengeluaran  sangat  besar  dalam  masa  pandemi  ini,  kami  bukan  tidak  mau membayar  kredit  ataupun  tanggung  jawab  kami,  kami  memiliki  keluarga  yang  mana  cukup  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari..

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Faktor-faktor    apa    saja    yang    menyebabkan    terjadinya    kredit    bermasalah    di  PT  Astra  Credit Companies  sebaiknya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dari  segi    peradilan, hal    ini    dimaksudkan    jika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) sehingga konsumen atau krditur terjaga dalam sisikeamanannya.
2. Sebaiknya  penyelesaian  dilaksanakan  memlalui  mediasi  sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan  antara dibitur dan kriditur.

## Saran
1. Sebaiknya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian Leasing berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku agar dapat melindungi para konsumen.
2. Dari  sisi  konsumen,  hendaknya  konsumen  jangan  terlena  dengan  berbagai  kemudahan  yang ditawarkan oleh setiap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Sehingga kendala yang timbul akan mudah dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Alumni: Bandung), 1981 Erman Rajagukguk, Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Bengkulu, Mandar Maju, 2003
H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Bengkulu, PT RajaGrafindo Persada, 2016
Hartono  Hadi  Suprapto,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan,  (Yogyakarta  :  Liberty),
Tahun 1984
Hartono  Hadi  Suprapto,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan,  (Yogyakarta  :  Liberty),
Tahun 1984
Hasanudin  Rahman,  Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di  Indonesia  (Panduan DasarLegal Oficer), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1998
J.  Satrio,  Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  Buku  I,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti), 1995
Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  Edisi  Revisi,  (Bengkulu  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada),
Tahun 2001
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995) Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Alumni) Tahun 1994 Mariam Darus  Badrulzaman,  Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra  Aditya  Bakti,
tahun 2001
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1991 Munir Fuady, Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Tahun 2002
Natalia Budiarto: Kita Sangat Konservatif, Majalah InfoBank No. 318, September 2005, Vol XXVII Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Bengkulu, 2010) Prof.  Purwahid  Patrik,  SH  dan  Kashadi,  SH,  Hukum  Jaminan  edisi  Revisi  Dengan  UUHT,  (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Bengkulu), 2003
Purwahid Patrik, Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian), (Bengkulu : SeksiHukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), tahun 1994
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Binacipta), Tahun 1977
Rating Multifinance 2005, Majalah Info Bank, No. 318, September 2005, Vol. XXVII Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Ghia  Indonesia,  Bengkulu  2007)
Cetakan Keenam
S.  Montayborbir,  Imam  Jauhari,  Agus  Heriwidodo,  Pengurusan  Piutang  Negara  Macet  Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek), (Bengkulu : Pustaka Bangsa Press) tahun 2001
Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI, (Bengkulu : PT. Intermasa) tahun 1996 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bengkulu : PT. Citra Aditya Bakti) tahun, 1999, Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Edisi  4  Cetakan  2,(Yogyakarta  : Liberty)tahun 1999 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods) cet. Ke-5, (Bandung: Alfabeta,2014) Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Bengkulu, 1997 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia,  (Bengkulu  :  Institut  Bankir  Indonesia),  Tahun  1993,    Syarat dan ketentuan dari kantor ACC
Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April 2014,Http://Tesishukum.Com/Pengertian- Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/,  diunduh  hari  selasa  tanggal  6  september  2016  pukul 21.30 WIB
Wahyu  Sasongko,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Bandar  Lampung, Universitas Lampung, 2007
Yunanto,  Kedudukan  Fidusia  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Setelah  Berlakunya  UUHT,Tesis,  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bengkulu, 1998
Yusuf  Shofie,  Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya  Bandung,  PT  Citra  Aditya, 2003