Analisis Internal Control Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Alina Widyasari 1 , Esta Ifani Chairun Nisa 2 , Saiful Anwar 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga E-mail: alinawidyasari.aksfebi19@gmail.com 1 , estaifachanis.18@gmail.com 2 , saifulanwarmieta@gmail.com 3
Article History:
Received: 23 Maret 2022 Revised: 01 April 2022
Accepted: 12 April 2022
Abstract: Research on the analysis of internal control and  the  village  financial  system  (siskuedes)  on  the quality  of  the  financial  statements  of  the  village government aims to implement an accounting system that can play a role in producing a quality financial report. Internal control is needed so that it is easy to find  or  analyze  existing  problems  or  problems  that might arise in the process of achieving goals so that we  can  know  clearly  the  achievement  of  objectives. Good  internal  control  can  also  provide  adequate confidence  about  financial  statement  activities.  The object in this study is the quality of financial statement in  the  village  government.  The  method  used  is  a qualitative  method.  Qualitative  method  is  a descriptive research method, used analysis, refers to data, utilizes existing theories as supporting material, and  produces  a  theory.  The  results  of  this  study indicate ability of internal control siskeudes is crucial in  reporting  and  preparing  village  government finances. The performance competency carried out by internal  control  is  very  significant  where  the competency carried out by the organizational with this performance  can  moderate  the  relationship  with  the village  financial  system  to  the  quality  of  financial statements. Keywords: Village
government,
Financial system  and
Internal control.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakasa masyarakat,  hak  asal usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administrative desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum  (Pemilu)  atau  biasa  disebut  dengan  PILKADES  (Prasetya  et  al.,  2017).  Dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi mandate yang tertuang dalam pasal 1 bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Rivan & Maksum, 2019).
Salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  dapat  berfungsi  sebagai  sumber  kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Dana  Desa  paling  sedikit  10%  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus. Penggunaan  Anggaran  Alokasi  dana  Desa  adalah  sebesar  30%  untuk  belanja  aparatur  dan operasional pemerintahan desa, sedangkan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya  dana  desa  tersebut,  pemerintahan  desa  harus  siap  dan  mampu  dalam  mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan  tanggal  31  Desember  (Mózo,  2017)  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Keuangan  desa  dikelola  melalui  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Prasetya et al., 2017).
Penerapan  sistem  akuntansi  yang  baik  tentunya  secara  konsep  dapat  berperan  untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yang ditandai dengan variable adanya atau minimal  kesalahan  pencatatan,  kecurangan,  ketidakpatuhan  terhadap  hokum  dan  pada  akhirnya diwujugkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi kriteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan (Permadi, 2013).
Pengendalian intern dalam  suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan oprasional dan kinerja  memerlukan  suatu  kebijakan  khusus  yang  mampu  mengakomodasi  dan  memberikan batasan  serta  ketentuan  khusus  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatannya.  Pengendalian  intern dibutuhkan agar mudah  dalam menemukan atau  menganalisis permasalahan-permasalahan  yang ada  atau  permasalahan  yang  mungkin  akan  timbul  dalam  proses  pencapaian  tujuan  sehingga pencapaian  tujuan  bisa  kita  ketahui  secara  jelas.  Dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah senantiasa  menghadapi  masalah  yang  kompleks,  permasalahan  yang  paling  umum  terjadi  ialah korupsi,  kesalahan  administrasi  serta  pengelolan  keuangan  yang  tidak  berjalan  dengan  baik (Mokoginta et al., 2017). Pengendalian intern yang baik juga dapat memberikan keyakinan yang memadai  tentang  kegiatan  laporan  keuangan  (Yanuardo  Yudo  Persian  &  Adhicipta  Raharja Wirawan,  2016:2).  Pengendalian  intern  dalam  oragnisasi  harus  memiliki  bakat  ataupun kemampuan yang kompeten di bidangnya. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat  minim  yang ahli  di  bidang akuntansi  khususnya akuntansi keuangan sektor  publik rnaka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji (Budjiono F, 2005: 49).
Badan Pengawas Keuangan desa Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dibuat dalam rangka mencapai program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, serta pemenuhan rekomendasi  dari KPK  RI untuk melaksanakan  Sistem  Keuangan  Desa.  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  merupakan  suatu  aplikasi  yang  digunakan  oleh  desa  dalam  proses  penganggaran, penatausahaan  serta  pelaporan  keungan  desa.  Siskeudes  secara  otomatis  menghasilkan  berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi kecurangan dan kesalahan,  serta  mebuat  agregasi  data.  Selain  berbasis  online,  Siskeudes  juga  disiapkan  secara offline atau  manual,  mengingat  kemampuan  dari  sumber  daya  yang  ada  di  desa  serta  kondisi masing-masig daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan Siskeides mengacu pasa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana, user friendly, built-in internal control,
didukung  dengan  pentunjuk  pelaksanaan,  memudahkan  tatakelola  keuangan  desa,  kesesuaian dengan  aturan  yang  berlaku,  dan  menatausahakan  seluruh  anggaran  yang  dikelola  oleh  desa. Kemudian  output  yang  dihasilkan  dari  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  antara  lain  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP  Desa),  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa),  Dokumen  penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APB Desa, Laporan kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat Pemerintah Daerah (Rivan & Maksum, 2019).
Pemerintah  sudah  menetapkan  Siskeudes  untuk  dapat  diaplikasikan  pada  seluruh  desa  di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan.  Dengan adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya.  Namun pada kenyataannya, masih banyak desa-desa yang belum menerapkan Siskeudes yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan  yang  dihasilkan.  Sehingga  fungsi  laporan  keuangan  sebagai  media  untuk  penilaian kinerja  pemerintahan  desa  menjadi  kurang  optimal,  di  sisi  lain  otonomi  desa  menuntut  adanya transparansi  dan  akuntabilitas  dari  pemerintah  desa  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban pemerintah desa atas penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan.  Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maupun implementasi Siskeudes yang kemudian berdampak  pada  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  pada  setiap  desa  (Puspasari  & Purnama, 2018).

## LANDASAN TEORI

## Teory Agency
Teory agency menjelaskan kontrak antara pihak principals dan pihak agents . Pihak principals merupakan pihak  yang memberikan wewenang kepada pihak agents , untuk bertindak atas nama pihak principals dalam pengelolaan pendapatan. Pihak agents merupakan pihak yang menjalankan wewenang  dari  pihak  principals  (Puspasari  &  Purnama,  2018).  Sebagai  pihak agents memiliki tanggung jawan untuk memaksimalkan keuntungan dari pihak principals , selain itu mereka juga harus memaksimalkan kesejahteraannya sendiri (Jensen and Meckling, 1976).
Perbedaan antara pihak principal dan agents , pertama berbeda kepentingan. Jika pihak agents berbeda kepentingan dari pihak principals, maka hal itu dapat menyebabkan agency problems yaitu berupa asimetri informasi (Maruhun & Thatok Asmony, 2019). Asimetri informasi adalah salah satu  pihak  mempunyai  informasi  lebih  dibanding  dengan  pihak  lain.  Kedua  berbeda  preferensi resiko,  pihak agents cenderung  enggan menghadapi  resiko sedangakan pihak principals  bersifat netral dalam menghadapi resiko.
Implemantasi teori  agency pada  pemerintah  desa,  yaitu  rakyat  dikatakan  pihak principals sedangkan aparatur desa sebagai pihak agents dalam hal ini aparatur desa diberi kepercayaan oleh rakyat  untuk  mengelola  dana  desa  dan  kekayaan  yang  dimilki  desa  dengan  baik  untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat (Puspasari & Purnama, 2018).

## Internal Control
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan”. Internal  control adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
prosedur  yang digunakan suatu  organisasi  untuk melindungi  aset,  menghasilkan informasi  yang akurat dan dapat dipercaya serta memastikan kepatuhan pada hokum yang berlaku (Rita Martini dkk, 2019:108). Selain itu internal control juga berperan untuk mendeteksi bahkan mencegah fraud (Aziiz, 2019).
Peran  pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  akuntabel,  informasi bersifat transparan dan melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan (Martini, 2019).

## Aplikasi System Keuangan Desa (Siskeudes)
Siskeudes merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Bandan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Aplikasi  ini  semakin  berkembang  atas  rekomendasi  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Aziiz, 2019). Peluncuran siskeudes pada bulan kuli 2015 dan mulai diimplementasikan ke desa-desa pada awal tahun 2016. Aplikasi ini dilangkapi dengan fitur- fitur  yang  sederhana  sehingga  memudahkan  pemerintah  desa  dalam  memahami  dan pengoperasiannya (Malahika et al., 2018). Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi, dan  menghasilkan  beberapa  output  berupa:  Dokumen  Penatausahaan,  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP),  bukti  penerimaan,  Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  Buku  Pajak,  Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.
Sebelum diluncurkannya siskeudes, awalnya pemerintahan desa menggunakan Microsoft excel guna pencatatan laporan keuangan. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi  APBDes  dan  laporan  keuangan  desa.  Beberapa  kelebihan  dari  system  siskeudes, yaitu: sesuai dengan peraturan, memudahkan pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi,  dilengkapi  dengan  system  internal  control,  serta  adanya  petunjuk  implementasi  dan manual aplikasi (Puspasari & Purnama, 2018).
Siskeudes sangat membantu pemerintahan desa untuk melakukan kompilasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Selain itu siskeudes dapat menghemat waktu dalam pencatatan, mengurai potensi  kecurangan/kesalahan,  membantu  agresi  data  serta  dapat  melacak  bahkan  dicegak  bila terdapat anggaran ilegal.

## Coso Internal Control
Committe  of  Sponsoring  Organization  (Coso)  Internal  Control merupakan  suatu  sistem pengendalian  yang  menjamin  efektivitas    dalam  efiensi  operasi  yang  digunakan  sebagai  proses mengimplementasian oleh manajemen mendasar seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan Intenal  Control (Makikui  et  al.,  2017).  Menurut  Coso internal  control dijadikan  sebagai  suatu rangkaian  yang mencakup penyelesaian suatu  keputusan dalam organisasi  dan sebagai  visi misi yang  sangat  relevan  dalam  menyajikan  tentang  pengendalian.  Perancangan  sistem  pengendalian dibagi menjadi lima komponen sebagai berikut: (Irsutami et al., 2018)
a. Lingkungan  Pengendalian
Lingkungan pengenalian dibutuhkan ataupun diciptakan dengan komitmen  terhadap integritas, kompetensi  dan  nilai  etika.  Di  mana  komitmen  tersebut  dapat  menerapkan  otoritas  dengan bertanggungjawab.
b. Penaksiran Resiko
Penaksiran  resiko  ini  terbagi  menjadi  tiga  pengendalian  seperti  pengendalian  detektif, pengendalian  preventif,  dan  korektif.  Komponen  ini  mencakup  tentang  unsur-unsur  yang
berkaitan seperti sarana dan prasaran, SDM, dan peserta didik.
c. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian ini terkait dengan dokumen yang baik, pemisahan tugas, dan otorisasi penciptaan atas pengecekan independen atas pekerjaan karyawan.   Aktivitas pengendalian ini merupakan suatu komponen yang menekankan tindakan dari manajemen berupa kebijakan ang dapat mengantisipasi resiko yang kemungkinan timbul.
d. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komuniksi merupakan kompenen yang digunakan untuk mencari in formasi yang handal, efisien, akurat, dan tepat waktu yang memudahkan untuk berkomunikasi, baik secara internal ataupun eksternal.
e. Pengawasan Kerja
Pengawasan kinerja dengan meliputi tiga pengawasan, seperti supervisi yang efektif, akuntansi yang bertanggungjawab, dan Pengaudian internal. Dalam pemantau ataupun pengawasan kerja ini  oranisasi  harus  enghadirkan  unit  atau  tim  yang  dapat  melakukan  pemantauan  terhadap komponen pengendalian yang telah dietapkan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tauhun 2010 kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi  tujuannya.  Laporan  keuangan  merupakan  proses  pencatatan  dari  transaksi  keuangan selama  satu  periode  tertentu,  hal  ini  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  desa kapada masyarakatnya.
Terdapat empat karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah: relevan, informasi yang disampaikan  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna,  saling  berhubungan  dengan  laporan diperiode  sebelumnya  serta  dapat  memprediksi  periode  berikutnya.  Andal,  informasi  yang disampaikan  bebas  dari  kecurangan  atau  jujur,  dapat  diverifikasi  dan  bersifat  netral  atau  tidak memihak  siapapun.  Dapat  dibandingkan,  laporan  keuangan  harus  dapat  dibandingkan  dengan periode sebelumnya sehingga dapat dilakukan evaluasi. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dinyatakan dalam bentuk dan juga istilah (Mokoginta et al., 2017).

## METODE PENELITIAN
Obyek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pada pemerintah desa. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung,  serta  menghasilkan  suatu  teori.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  dokumenter.  Data  dokumenter  adalah  jenis  data  penelitian  yang menitikberatkan pada bahan tertulis antara lain berupa jurnal, surat-surat, majalah, naskah, artikel dan sejenisnya.
Sumber  data  penelitian  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  yang  diperoleh  secara  tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain: gambaran umum tentang kompetensi kinerja pengendalian  internal  memengaruhi  kualitas  pengolaan  sistem  keuangan,  struktur  organisasi pemerintahan  desa  yang  berkaitan  dalam  pelaporan  keuangan  desa,  kualitas  sistem  akuntansi pelaporan keuangan pemerintah desa, penggunaan aplikasi siskeudes guna memudahkan dalam tata kelola keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan riset pustaka
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dimana dengan mempelajari  buku-buku, jurnal dan tulisan ynag berkaitan ataupun berhubungan dengan  masalah  yang  akan  dibahas,  serta  melakukan  penelusuran  terhadap  dokumen-dokumen maupun artikel yang mendukung penelitian.
Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskritif dengan pedoman COSO  yang bertujuan untuk  menggambarkan tentang kinerja pengendalian intern dan siskeudes apakah mempengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan serta sesuai dengan peraturan pemerintah. Hipotesis yang penulis rasakan bahwa internal control dan siskeudes mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Internal Control sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan COSO, penulis melakukan evaluasi berdasarkan pada  sistem  komponen  sistem  pengendalian  internal  COSO (Committee  of  Sponsoring Organizations) Framework , yaitu: (Irsutami et al., 2018)

## Lingkungan  Pengendalian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  konsep  integritas  yang  dikemukakan  oleh  Solomon (1992) dibagi menjadi 4 indikator: Loyalitas, keserasian, kerjasama dan dapat  dipercaya. Dalam metode Bencmark menyebutkan bahwa analisis terhadap Kompetensi kinerja yang dilakukan oleh internal  control tersebut  sangatlah  signifikan  di  mana  kompetensi  yang  dilakukan  oleh  struktur organisasi dengan kinerja ini dapat memoderasi hubungan dengan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi kinerja internal control dapat memperkuat  sistem  keuangan  desa  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  desa.  Dimana  dengan kompetensi  kinerja  berdasarkan  keahliannya  harus  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi  serta  mengikuti  pendidikan  dan  pelatiahan.  Kompetensi  kinerja internal  control ini menjadi wajib dimiliki untuk dapat menggunakan sistem keuangan desa. Kinerja internal control yang berkompeten ini cenderung lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa karena  dalam  pengolaan  yang  baik  dan  akan  menghasilkan  output  yang  prima  ataupun  yang signifikan  dalam  kualitas  laporan  keuangan.  Banyaknya  tuntutan  dari  pihak  eksternal  membuat aparatur pemerintahan desa harus memahami siskeudes karena sistem ini dapat membuat laporan keuangan lebih fleksibel, efisien, dan efektif sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa.
Sebagai mana diketahui bahwa integritas dan nilai etika penting karena nantinya bagaimana mereka  bekerja  misalnya  berperilaku  jujur,  jika  melanggar  akan  ada  sanksi  atau  tindakan  yang tegas kepada aparat desa yang tidak berlaku jujur (Irsutami et al., 2018). Dalam unsur komitmen atas  integritas  dan  nilai-nilai  etika  lingkungan  pengendalian  sangat  dipengang  teguh  dalam pengendalian internal pemerintah desa dengan mengutamakan sikap dan kinerja aparatur desa di mana  yang  mengelola  kinerja  pemerintah  desa.  Kepala  desa  menjadi  pemimpin  yang  berhak menyusun kebijakan etika kerja bagi aparatur desa.  Hal ini sangat dibutuhkan karena dengan peran pemimpin yang dapat memberikan arahan kepada bawahnnya agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang  diharapkan  dan  dapat  memberikan  contoh  yang  baik. Internal  control dijadikan  sebagai alasan utama untuk mengetahui kinerja aparat desa dalam melakukan tugas dan penyajian ataupun penyusunan laporan keuangan desa.

## Penaksiran Resiko
Penaksiran  resiko  ini  terbagi  menjadi  tiga  pengendalian  seperti  pengendalian  detektif, pengendalian preventif, dan korektif. Komponen ini mencakup tentang unsur-unsur yang berkaitan seperti sarana dan prasaran, SDM, dan peserta didik. Kondisi yang terjadi dilapangan didapatkan sekretaris  desa  dibantu  bendahara  desa  membuat  laporan  sesuai  dengan  data-data  yang real . Setelah laporan selesai  dibuat, diberikan kepada  kepala desa guna dilakukan peninjauan apakah sudah  benar  atau  belum  dan  sesuai  atau  tidak  dengan  data-data  yang  masuk.  Kemudian dikembalikan kepada bendahara desa untuk dilakukan input ke aplikasi Siskeudes.
Jika ada kesalahan dalam penginputan data ataupun adanya tindakan pencurangan seperti korupsi maka sistem tidak akan berjalan seperti  yang sudah terprogram. Dalam hal ini tentunya pimpinan atau kepala desa dapat mengambil tindakan yang tegas agar masalah ini dapat teratasi, perlunya para akuntan yang kompeten dibidangnya dan kejujuran akan dapat meminimalisir resiko. Internal control siskeudes ini dapat berjalan dengan benar sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dengan melakukan pembekalan, sosialisasi ataupun pelatihan pengendalian internal yang kompeten dalam melakukan perapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Kinerja yang harus  dikembangkan  bagi  pengendalian  internal  yaitu  dengan  meningkatkan  mutu  sumber  daya manusia  dalam  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  agar  sesuai  dengan  standar  akuntansi dengan cara memilih SDM akan ditempatkan di lembaga yang sesuai dengan komptensinya.

## Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  ini  terkait  dengan  dokumen  yang  baik,  pemisahan  tugas,  dan otorisasi penciptaan atas pengecekan independen atas pekerjaan karyawan. Aktivitas pengendalian ini merupakan suatu komponen yang menekankan tindakan dari manajemen berupa kebijakan yang dapat mengantisipasi resiko yang kemungkinan timbul. Dokumen yang baik harus sesuai dengan pengendalian yang dilakukan manajemen.  Pemisahan tugas dapat mendukung terciptanya internal control yang  memadai.  Pemisahan  tugasnya  dalam  bentuk  pembagian  tugas,  wewenang  dan tanggung jawab. Penciptaan otorisasi harus diperhatikan dan harus diperlukan  untuk melakukan pengesahan dokumen-dokumen terkait siskeudes juga kinerja aparatur desa.
Pengawasan aktivitas pengendalian dengan cara melakukan pelatihan dan pengembangan kinerja aparatur desa meliputi pelatihan aplikasi siskeudes untuk bendahara desa. Tata tertib dan sanksi yang harus benar-benar diterapkan. Kinerja aparatur desa sesuai dengan ketentuan pekerjaan masing-masing.  Serta  pemberian  otorisasi  kepada  pihak  yang  berwenang  mengemban  tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pemimpin dapat mengambil tindakan untuk kebijakan berupa pengendalian berupa pelatihan, pembelakalan dan sosialisasi yang berkaitan dengan sistem keuangan desa. Dalam komponen ini SDM menjadi unsur komponen yang utama di mana dengan cara  meningkatkan  kinerja  SDM  dalam  laporan  keuangan  dapat  memiliki kualitas  laporan  yang baik  dan  memenuhi  standar  akuntansi.  Pengendalian  yang  dapat  di  lakukan  oleh  pemimpin pemerintah desa yaitu pengendalian preventif, korektif dan detektif.

## Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komuniksi merupakan komponen yang digunakan untuk mencari informasi yang handal, efisien, akurat, dan tepat waktu yang memudahkan untuk berkomunikasi, baik secara internal ataupun eksternal. Ada tiga prinip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi, yaitu:  pemerintah  desa  hendaknya  memperoleh  atau  menghasilkan  dan  menggunakan  informasi yang  berkualitas  dan  relevan  untuk  mendukung  fungsi internal  control ,  secara  internal  juga menginformasikan  informasi,  tujuan,  dan  tanggung  jawab  untuk  mendukung  fungsi internal
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.2, Juni 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
control , dan kendaknya melakukan komunikasi dengan pihak internal mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan fungsi internal control .
Penggunaan aplikasi siskeudes dalam pemberian informasi menjadi mudah dalam hal tata kelola keuangan desa dan dana desa kepada pemerintah pusat. Selain itu informasi yang diberikan kepada masyarakat semakin transparan karena sesuai dengan data-data  yang real. Dalam hal ini tidak ada pihak  yang dirasa tercurangi. Selain tidak adanya pihak  yang tercurangi maka  sistem keuangan desa komunikasi harus dapat berjalan seperti semestinya yaitu perlu adanya komunikasi dari  pimpinan  puncak  kepada  bawahan-bawahannya.  Di  mana  dalam  pengendalian  COSO mengajarkan bahwa komunikasi harus merta dari setiap devisi-devisinya, informasi harus meluas, dan setiap devisi harus paham betul dengan tanggungjawab dan kewajibannya. Dalam komponen ini  harus  sesuai  dengan  pengendalian  menurut  COSO  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dan kesenjangan  di  setiap  devisi.  Komunikasi  ini  sangat  lah  penting  dalam  informasi  pengelolaan sistem keuangan desa. Dari mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter dan periode akuntansi, dan penyajian laporan akuntansi sistem keuangan desa.

## Pengawasan Kerja
Adanya  pemantauan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  elemen  pengendalian  berjalan dengan efektif. Pengawasan kerja ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian target. Dalam  sistem  keuangan  desa  pemantauan  tentu  saja  dilakukan  oleh  kepala  desa,  kepala  desa melakukan  pemantauan  ataupun  pengawasan  dengan  pengendalian  seluruh  komponen pengendalian  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  ini  dapat  dilakukan  secara  mereview pengendalian.  Untuk  memastikan  penegndalian  telah  efektif  berjalan  maka  dilakukan  evaluasi terhadap pengendalian internal kemudian dilakukan tindakan yang korektif yang dilakukan secara prosedur agar dapat berjalan dengan mudah dan efektif. Sebagai pemmipin dalam pemerintah desa, kepala desa melakuakn review dan evaluasi terhadap pengendalian internal yang dapat melakukan tindakan korektif terhadap sistem keuangan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian  ini  sebagai  berikut:  Kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  sangatlah    signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa meningkatkan kualitas laporan keuangan.  Artinya  kompetensi  SDM  dapat  memperkuat  potensi  implementasi  sistem  keuangan desa  dengan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.    Sistem internal  control yang  dilakukan oleh  mayoritas  pemerintah  desa  yaitu  menerapkan  sistem  pengendalian  yaitu  pengendalian detektif,  pengendalian  preventif,  dan  korektif.  Ketiga  sistem  pengendalian  ini  memiliki  potensi besar  dalam  pengendalian  kinerja  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dalam  sistem keuangan  desa.  Pengendalian  detektif  dan  korektif  fokus  dalam  perencanaan,  prosedur  dan pencatatan  yang  dapat  mendorong  efisiensi  dan  kebijakan  manajemen  yang  diterapkan  dalam kinerja internal control agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada yang terjadi sistem laporan keuangan  desa.  Dan  pengendalian  preventif  ini  mengacu  pada  tindakan  sosial  yang  dilakukan aparatur  desa  dalam  mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  buruk  yang dialami pada pelaporan keuangan desa.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan peneliti yaitu  mengenai  Sumber  Daya  Manusia,  sebaiknya  Kepala  Desa  harus  melakukan  seleksi  atau
pertimbangan dalam faktor kinerja harus sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai yang memadai dibidangnya. Selain itu, juga perangkat desa juga juga harus diberikan bimbingan dan sosialisasi yang diterapkan pada saat ini. Khususnya pada penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang di mana sistem manual tidak digunakan lagi. Hal ini diharapkan sosialisasi dan  bimbingan  yang  diberikan  ini  untuk  menghindari  tindakan-tindakan  kecurangan  dan penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuanganan desa.
Selain  itu,  dilakukannya  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  aparatur  desa  agar  memiliki pemahaman yang baik dalam bidang akuntansi karena dalam penerapan SISKEUDES diperlukan pemahaman  akuntansi  untuk  mengoperasikannya.  Dan  dapat  memahami  cara  penggunaan  dan dapat melaksanakan tugas dengan mudah, cepat selesai, dan berjalan dengan baik serta efisien.

## DAFTAR REFERENSI
Aziiz,  M.  N.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dana  Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 6 (2), 334–344.
Irsutami, Sinarti, & Olifia, J. (2018). Perancangan Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Program Studi di Politeknik Negeri Batam ( Studi Kasus Prodi Akuntansi Manajerial, Jurusan Manajemen Bisnis ). Journal of Applied Accounting and Taxation , 3 (2), 150–157. Jensen and Meckling. (1976). Pendekatan Teori  Keagenan Pada Kinerja  Keuangan Daerah  Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). Jrak. Vol. 7 No. ! , 7 (1), 11–21.
Makikui,  L.  E.,  Morasa,  J.,  &  Pinatik,  S.  (2017).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  Atas Pengelolaan  Persediaan  Berdasarkan  Coso  Pada  Cv.  Kombos  Tendean  Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 1222–1232.
Malahika,  J.  M.,  Karamoy,  H.,  &  Pusung,  R.  J.  (2018).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 578– 583.
Martini,  R.  (2019).  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Atas  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123. Maruhun,  &  Thatok  Asmony.  (2019).  Menyibak  Tabir  Pengelolaan  Dana  Desa  Dari  Perspektif Habermas. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 63–75.
Mokoginta,  N.,  Lambey,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern , 12 (2), 874–890. Mózo, B. S. (2017). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Permadi,  A.  D.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi , 1–137.
Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya,  pemahaman,  dan  pengawasan  terhadap  kualitas  sistem  keuangan  desa  di  kabupaten buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–11.
Puspasari,  O.  R.,  &  Purnama,  D.  (2018).  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupathttps://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719
Rivan,  A.,  &  Maksum,  I.  R.  (2019).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik , 9 (2), 92–100.