## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107

## Cryptocurency dalam Perspektif Hukum Islam
Isnal Khoeri Al Ummah 1* , Ahdiana Yuni Lestari 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Corresponding Author: isnalkhoeri1@gmail.com Histori Artikel Abstrak Masuk: 20 Nov 2023 Review: 6 Des 2023 Diterima: 6 Feb 2024 Terbit: 12 Feb 2023 Cryptocurrency sebagai  mata  uang  digital  memiliki fungsi  yang  hampir  sama  dengan  mata  uang  lainnya. Cryptocurrency dapat  dipandang  sebagai  teknologi inovatif  di  bidang  ekonomi  yang  sangat  baik.  Namun dalam  penggunaannya  sebagai  alat  investasi  masih menjadi perdebatan karena minimnya aturan terhadap crytocurrency ,  bisa  dijadikan  alat  pencuian  uang  serta penipuan  dan  riba.  hanya  beberapa  Negara  yang melegalkan  transaksi  menggunakan cryptocurrency . Pembahasan  ini  sangat  penting  karena  berhubungan dengan halal dan haramnya terkait transaksi keuangan. Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengimbau kepada  pembaca  agar  berhati  hati  jika  ingin menggunakan cryptocurrency sebagai  alat  transaki karena cryptocurrency sendiri bentuknya hanya berupa digital  serta  nilainya  dapat  berubah  sewaktu-waktu. Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui apakah cryptocurency dapat  dijadikan  alat  transaksi keuangan  di  Indonesia  menurut  hukum  Islam.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif yang  meneliti  bahan  pustaka  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  dengan  pendekatan konseptual  dan  menggunakan  teknik  analisis preskriptif. Kesimpulannya adalah cryptocurrency tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dan dilarang  dalam  Islam  karena  mengandung  unsur gharar, riba, masyir dan tadlis.
Kata Kunci: Cryptocurency ; Gharar; Riba; Masyir; Tadlis . Article’s History Abstract Received: 20 Nov 2023 Reviewed: 6 Des 2023 Accepted: 6 Feb 2024 Published: 12 Feb 2024 Cryptocurrency as a digital currency has almost the same function as other currencies. Cryptocurrency can be seen as  an  excellent  innovative  technology  in  the  economic field.  However,  its  use  as  an  investment  tool  is  still  a matter  of  debate  because  of  the  lack  of  regulations regarding  crytocurrency,  it  can  be  used  as  a  tool  for money  theft,  fraud  and  usury.  Only  a  few  countries legalize  transactions  using  cryptocurrency.  This discussion  is  very  important  because  it  relates  to  halal and haram related financial transactions. The benefit of this research is to urge readers to be careful if they want

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
to  use  cryptocurrency  as  a  transaction  tool  because crypto itself is only digital and its value can change at any time.  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  whether Cryptocurency can be used as a financial transaction tool in  Indonesia  according  to  Islamic  law.  This  type  of research  is  normative  legal  research  which  examines library materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with a conceptual approach and using prescriptive analysis techniques. The conclusion is that  Cryptocurrency  cannot  be  used  as  a  financial transaction in Indonesia because it does not comply with sharia  financial  principles  and  is  prohibited  in  Islam because it contains elements of gharar, usury, masyir and tadlis.
Keywords: : Cryptocurency; Gharar; Riba; Masyir; Tadlis. All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Alat pembayaran yang sah yang dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah berbentuk uang rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) jo Pasal 3, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran membagi  2  jenis  instrumen  sistem  pembayaran,  yaitu  tunai  dan  non  tunai. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas sedangkan pembayaran non tunai  menggunakan  kartu,  cek,  bilyet  giro,  nota  debet,  dan  uang  elektronik (Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022). Namun, seiring meningkatnya globalisasi  ekonomi  dunia,  mengakibatkan  kebutuhan  masyarakat  akan kecepatan,  kemudahan,  dan  keamanan  transaksi  keuangan  semakin meningkat. Hal ini membuat uang kertas memiliki banyak keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pembayaran menggunakan non tunai menjadi kecenderungan masyarakat dalam pembayaran pada saat ini. Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukan adanya peradaban yang semakin maju dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Pembayaran  uang  elektronik  dan digital  menjadi  pilihan  utama  dalam  perkembangan  tekhnologi  terlebih dimasa pandemi. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem  yang  menggunakan  kriptografi  untuk  melakukan  proses  pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar (Mulyanto, 2015).
Salah  satu  jenis Cryptocurrency adalah Bitcoin.  Bitcoin muncul  pertama  kali pada  akhir  tahun  2008  oleh  seorang  programmer  yang  mengaku  sebagai

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
satoshi nakamoto (nama samaran). Pada awalnya Cryptocurrency digunakan hanya untuk membeli satu lusin pizza namun berjalanya waktu cryptocurrency makin berkembang sebagai pembayaran Mata Uang Digital pada internet. Saat itu cryptocurrency hanya seharga  Rp.10.000,00 hingga  kini  terjadi  kenaikan yang  cukup  signifikan  yaitu  Rp.700.000.000,00.  Kesuksesan cryptocurrency tidak  lepas  dari  para  komunitas  mata  uang  digital  yang  sekarang  sudah digunakan  diberbagai  negara  contohnya  pada  Negara  El-Savador  yang sekarang  telah  mengadopsi cryptocurrency sebagai  pembayaran  yang sah/legal.
Penggunanaan transaki cryptocurrency sendiri masih belum diterapkan oleh negara karena masih banyak aturan yang teroenuhi untuk digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Transaksi cryptocurrency tidak tercatat dalam berita di rekening bank, dengan hanya mempunyai sebuah dompet yang didaftarkan melalui pihak yang menyediakan asset cryptocurrency contoh seperti Binance dapat  melakukan  transaksi  jual  beli cryptocurrency.  Cryptocurrency rawan terindikasi  sebagai  alat  pencucian  uang  karena  transaksinya  bisa  tidak terbatas dan tidak terlihat atau terdeteksi dan sangat rawan penipuan karena aset cryptocurrency itu  dibuat  oleh  perorangan  yang  dimna  si  pembuat anonym  dan  dapat  dengan  mudah  mengambil  Tabungan  si  pembeli  tanpa persetujuan.
Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  tentang  apakah cryptocurrency dapat  dijadikan  sebagai  alat transaksi  dalam  perspektif  hukum  Islam di Indonesia.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  mengetahui dan  menganalisis  apakah cryptocurrency dapat  dijadikan sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan data sekunder yang terdiri dari  bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan  konseptual  ini  dilakukan  melalui literature  research. Analisis penelitian  ini  dengan  cara  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  masalah-masalah  tertentu.  Metode  penelitian  ini  dijelaskan  pada Gambar 1.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
Gambar 1. Motode

## Hasil dan Pembahasan
Cryptocurrency Cryptocurrency merupakan mata uang dalam bentuk digital yang dikeluarkan melalui  system  cryptography  jaringan-jaringan  computer  yang  disebut  juga dengan Blockchain. Cryptocurrency di  Indonesia  dilarang  digunakan sebagai alat  transaksi  karena  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang Mata Uang. Sedangkan cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar menukar atau transaksi yang resmi di Indonesia karena berbentuk digital yang dapat dikendalikan oleh komputer. Oleh sebab itu, cryptocurrency rawan dapat disalahgunakan misalnya penipuan, money laundry, pencurian dan  lain-lain  tetapi  tidak  ada  satu  lembaga  atau  apapun  yang  dapat menghukum  atau  menindak  jika  terjadi  kejadian  tersebut  karena cryptocurrency bersifat  bebas  karena  tidak  ada  hukum  yang  mengaturnya (Nurhisam, 2017a).
Internet Development Institute (ID Institute) mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang mungkin terjadi, yakni private key, ransomware, dan ancaman fisik  ke  pemilik  Bitcoin.  ID  Institute  mencontohkan,  aspek  kerentanan  pada sistem Blockchain yang  digunakan cryptocurrency ada  potensi  penyisipan malware yang sangat besar. Miner butuh sumber daya besar untuk mengelola block, aspek tersebut berisiko penyebaran ransomware ke komputer yang ada di bawah kendalinya (Theodoridis & Kraemer, 2020).
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  melakukan kajian untuk menentukan fatwa halal atau haramnya bertransaksi aset uang cryptocurrency .  Kajian ini dalam rangka merespons peningkatan perdagangan aset cryptocurrency di kalangan masyarakat.  Meskipun fatwa tersebut belum dikeluarkan,  dikarenakan  kajian  masih  berjalan.  Mubarok  menjelaskan cryptocurrency merupakan  mata  uang  digital  yang  dibuat  melalui  proses
Jenis Penelitian • Normatif Data • Sekunder Pengumpulan Data • Kepustakaan Analisis • Deskriptif Pendekatan • Konsep

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
dengan teknik enkripsi yang dikelola jaringan peer to peer. Karenanya, hal ini termasuk dalam domain siyasah maliyyah yang eksistensinya bergantung pada ketentuan  dan  atau  keputusan  otoritas  yang  setidaknya  memenuhi  kriteria uang sebagaimana disampaikan Muhammad Rawas Qal‘ah Ji dalam kitab al- Mu‘amalat al -Maliyyah al- Mu‘ashirah fi Dhau’ al -Fiqh wa al-Syari (Guarango, 2022).
Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang cryptocurrency dibandingkan  mata  uang  pada  umumnya  ialah cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa  block  data  yang  diikat  oleh  hash  sebagai  validasinya.  Kusuma menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  virtual  menggunakan cryptocurrency di  Indonesia  sudah  mengikuti  syariat  Islam  karena  syarat, ketentuan,  dan  tata  cara  penggunaan cryptocurrency tidak  jauh  berbeda dengan  transaksi  virtual  menggunakan e-money pada  umumnya.  Meski demikian, cryptocurrency masih  belum  bisa  dijadikan  komoditas  syariah dikarenakan  mengandung  unsur  spekulatif (maysir) yang  sifatnya  untung- untungan (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).
Cryptocurrency dengan  teknologi Blockchain dapat  dipandang  sebagai teknologi  inovatif  di  bidang  ekonomi  yang  sangat  baik.  Namun  dalam penggunaannya  sebagai  alat  investasi  masih  terdapat  unsur maysir (pertaruhan)  dan  mengandung unsur gharar. Hal  inilah  yang  menyebabkan transaksi menggunakan cryptocurrency bersifat haram lighairih dalam hukum Islam.  Penggunaan cryptocurrency untuk  alat  pembayaran  khususnya  pada transaksi  virtual  termasuk  kategori  syubhāt,  oleh  sebab  itu  hendaklah ditinggalkan. Cryptocurrency memiliki resiko yang sangat tingi karena nilainya yang  dapat  naik  maupun  turun  secara  derastis  dan  tanpa  bisa  diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairih. pendapat lain dari. Nurhisam menyampaikan bahwa  penggunaan cryptocurrency untuk  alat  pembayaran  khususnya  pada transaksi  virtual  termasuk  kategori  syubhāt,  oleh  sebab  itu  hendaklah ditinggalkan.  Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  sangat  diperlukan peninjauan  kembali  kedudukan cryptocurrency dalam  Islam,  terkait  sudah banyak yang menggunakan (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).
Praktek Transaksi Cryptocurency di Indonesia Menurut  bisnis  modern,  peranan  uang  akan  semakin  bertambah  fungsinya serta proses transaksinya semakin bervariasi.  Pada waktu tertentu, transaksi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
dapat berubah secara online dan mungkin juga logam berharga seperti emas digunakan  sebagai  alat  pembayaran  utama (Akmal  Abdullah,  2023). Perkembangan sekarang ini e-money sudah banyak beredar dan di gunakan oleh  berbagai  kalangan  masyarakat,  melalui  penggunaan  kartu debit,  smart card dan e-cash. Peran teknologi saat ini kembali berkembang dan melahirkan sebuah sistem baru khususnya dalam hal pembayaran dengan mengeluarkan virtual cuurency (mata  uang  virtual)  berbasis cryptocurrency dan  metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah cryptocurrency (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021 ).
Cryptocurrency sendiri  merupakan  teknologi  dengan  basis  data  yang  diatur oleh  blockchain  dan  biasa  digunakan  sebagai  mata  uang  digital  namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa di hindarkan begitu saja. Salah  satu  keuntungan  yang  ditawarkan cryptocurrency dalam  kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaki peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi  ini.  Pengguna cryptocurrency biasanya  memiliki  resiko  minim karena  tidak  harus  menghadapi  kerugian  disebabkan  pemalsuan  maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti cryptocurrency tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur  oleh  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  di  Indonesia  sehingga termasuk pada kegiatan ilegal (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).
Cryptocurrency merupakan suatu cara bertransaksi yang baru, perkembangan teknologi  yang  begitu  cepat  di  era  revolusi  4.0. Cryptocurrency di  negara Indonesia pemerintah secara resmi belum memberikan izin dan pengawasan karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang. Cryptocurrency adalah  mata  uang  digital  dengan  sifatnya  yang  desentralisasi  yang  berarti metode pelaksanaan traksaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara yang  memungkinkan  terjadinya  tindak money  laundering (pencucia  uang). Kasus money laundering (pencucian uang) didalam cryptocurrency ini terjadi karena  fitur anominity dimana  identitas  aslinya  tidak  dapat  dilacak  dan dilindungi oleh sistem (Ferawati Burhanuddin, 2022).
Cryptocurrency di  Indonesia  terjadi  pro-kontra,  salah  satunya  di  karenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mana mata uang yang lazim di gunakan pada umumnya, di tambah lagi dengan adanya pernyataan langsung dari pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Februari 2014

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
yang  menyatakan  bahwa cryptocurrency bukan merupakan  mata  uang  yang sah di Indonesia (Ferawati Burhanuddin, 2022).
Melihat fenomena dan fakta-fakta tersebut maka harus ada kajian dan analisis baik  secara  berulang  dari  perspektif  agama  maupun  ahli  teknologi  dalam menanggapi  maraknya  trend  penggunaan  uang  digital  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat.  Sementara  itu  menurut  pandangan  ajaran  syariat Islam  legalitas  penggunaan cryptocurrency serta  hukum  penggunaannya dalam  transaksi  bisnis  masih  menjadi  pro  kontra (khilafiyah) khususnya  di kalangan pakar ekonomi dan ulama, karena cryptocurrency merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara, maka tidak cukup hanya berpegang teguh  pada  satu  ulama  tanpa  mengkomparasikannya  dengan  ulama  lain, perlunya  membandingkan  pemikiran  mereka  dari  masa  ke  masa  guna mendapatkan  keterangan  yang  jelas  dan  dapat  digunakan  sebagai  rujukan oleh masyarakat (Ferawati Burhanuddin, 2022).
Konsepsi mengenai cryptocurrency sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak  mengalami  perdebatan  di  kalangan  para  ahli  terutama  masih  baru dikaji  oleh  sebagian  ulama,  dan cryptocurrency sendiri  sebagai  alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya (Nurhisam,  2017b). Cryptocurrency tidak  sesuai  dengan  hukum Islam  karena  mengandung gharar dan dharar karena  penciptanya  tidak diketahui  secara  pasti,  tidak  adanya  otoritas  yang  memastikan  keabsahan transaksi,  tidak  memiliki  nilai  intrinsik,  serta  tidak  lepas  dari  spekulasi mengenai harganya yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung  rugi  maka cryptocurrency mengandung  unsur maysir (Ferawati Burhanuddin, 2022).

## Praktek Cryptocurency Perspektif Hukum Islam
Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya dalam penetapan hukum yaitu  sumber  al  Quran  dan  kedua  dari  al-Hadits.  Kedua  sumber  tersebut dianalisis  sebagai  rujukan  dalam  menetapkan  hukum  oleh  para mujtahid, selain itu para mujtahid juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti qiyas, maslahah mursalah dan lainnya (Harahap et al., 2022). Metode dalam  menetapkan  hukum  s yar’i tersebut  dikenal  sebagai  ilmu  ushul  fikih.
Bahwasannya  setiap  aktivitas  transaksi  harus  terhindar  dari  sikap  batil, artinya transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau  tidak  melanggarnya,  kemudian  dalam  transaksi  tersebut  tidak melibatkan sesuatu barang rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu (Ferawati Burhanuddin, 2022).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
Cryptocurrency ini tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah mengingat adanya perbedaan  pendapat  para  ulama  mengenai  mata  uang  digital.  Temuan menunjukkan  bahwa  masih  ada  kekurangan  dalam  mekanisme  mata  uang digital  untuk  memenuhi  perspektif  Islam  seperti  didukung  aset  riil  dan otorisasi  hukum.  Studi  tersebut  menyimpulkan  bahwa  perdagangan  mata uang kripto, seperti cryptocurrency, ripple, dan ethereum tidak sesuai dengan syariah (Afrizal et al., 2021).
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa cryptocurrency memiliki  unsur merugikan yang jauh lebih besar dibandingkan kemanfaatannya. Dan menurut hukum Islam praktik investasi digital cryptocurrency pada mata uang digital cryptocurrency tidak  sah. Cryptocurrency memiliki  risiko  yang  sangat  tinggi dan  bertentangan  dengan  Islam  seperti masyir,  gharar, dan  kemungkinan merugikan penggunanya. Beberapa hal yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah gharar, riba, masyir, dan tadlis.
1. Unsur gharar dalam transaksi menggunakan cryptocurrency
Cryptocurrency penggunaannya  sebagai  instrumen  transaksi  bisnis mengandung  unsur gharar, kedudukan  hukumnya  adalah  haram. Gharar adalah  transaksi  komersial  yang  mengandung  ketidakpastian bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, materialitas, kualitas, waktu penyerahan, bahkan subjek transaksinya mungkin bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya transparan dan  saling  menguntungkan (Ferawati  Burhanuddin,  2022). Sehingga Islam  menganggap  gharar  sebagai  sesuatu  yang  merugikan  pihak- pihak  terutama  pembeli.  Memang  jika  konsumen  telah  membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksinya, jika ternyata barang tersebut  tidak  sesuai  dengan  keinginannya,  hal  ini  pasti  akan menimbulkan  perselisihan  atau  ganti  rugi.    Hasil  penelitian  juga dihasilkan  bahwa  keberadaan cryptocurrency tidak  dapat  diterima sebagai uang karena mengandung unsur gharar (Hosen, 2009). Selain itu,  penggunaan cryptocurrency masih  bersifat  untung-untungan. Transaksi  dalam cryptocurrency adalah  sah  tetapi  melawan  hukum karena  ada  spekulasi,  gharar  dan  maysir. Cryptocurrency adalah fluktuasi  yang  signifikan  (pasang)  yang  diamati  dalam  nilainya  dan dengan  demikian  menjadi  bahan  diskusi  dalam  komunitas  keuangan Islam (Wijaya, 2018).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
Cryptocurrency tergolong  transaksi  dengan  ketidakpastian  tinggi (gharar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency sangat fluktuatif  dan  memiliki  batasan  untuk  disebut  uang,  karena  terbatas dan  digunakan  untuk  spekulasi,  yang  dilarang  dalam  Islam.  Hasil penelitian  yang  berbendapat  bahwa cryptocurrency memiliki  resiko yang sangat tingi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis  dan  tanpa  bisa  diprediksi,  hasil  penelitian  ini  menunjukan adanya  ketidakpastian (gharar). Cryptocurrency memiliki  instrumen investasi  mengandung  unsur  gharar. Cryptocurrency sebagai instrumen transaksi yang mengandung komponen gharar di dalamnya maka itu mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam Islam. Cryptocurrency jika digunakan sebagai instrumen usaha mengandung unsur gharar (Anisa et al., 2023).
Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  bahwa cryptocurrency mengandung  unsur  gharar. Gharar yaitu  ketidakpastian,  dalam transaksi  yang  diakibatkan  karena  ketidakpastian  menjadi  tidak terpenuhinya  ketentuan  syariah.  Dampak  dari  transaksi  yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangakan  bahwa  “Nabi  Muahammad  SAW.  melarang  jual  beli gharar ” (Shohih & Setyowati, 2021).
2. Unsur riba dalam transaksi cryptocurrency
Hasil penelitian yang berbendapat bahwa cryptocurrency tidak ada riba karena  transaksi  tidak  ada  biaya  tambahan  dan  penundaan  waktu. Sedangkan  penelitian  lain  bahwa cryptocurrency sebagai  sarana pencucian  uang  berkorelasi  dengan  keberisikoan  seperti  pinjaman; semakin banyak profil risiko akan semakin tinggi pasar riba.
Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang dan mengandung   pasar riba.  Secara  umum  riba  adalah  penambahan  terhadap  hutang. Maknanya,  setiap  penambahan  pada  hutang  baik  kwalitas  ataupun kwantitas,  banyak  maupun  sedikit,  adalah  riba  yang  diharamkan. Dalam  arti  lain,  sedangkan  dalam  istilah  teknis,  riba  berarti  secara curang memperoleh tambahan harta atau pokok .
3. Unsur masyir dalam transaksi cryptocurrency

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
Cryptocurrency tidak dapat dijadikan komoditi dalam Syariah, karena masih  mengandung  unsur  spekulatif (maysir). Transaksi  dalam cryptocurrency adalah  sah  tetapi  melawan  hukum  karena  ada spekulasi, gharar dan maysir. Hasil  penelitian  menunjukan  adanya unsur maysir (pertaruhan). Cryptocurrency tidak  dapat  dijadikan komoditas  dalam  Kontrak  Derivatif  Syariah,  karena  masih mengandung unsur spekulatif (maysir) yang bersifat untung-untungan. Karena  mengandung  ketidakjelasan (jahalah), unsur  spekulasi  yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara .
Cryptocurrency bersifat desentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah  pusat  atau  Bank  Sentral,  sehingga  sebagian  besar keputusan  diambil  karena  spekulasi. Cryptocurrency memiliki  resiko yang sangat tingi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara derastis  dan  tanpa  bisa  diprediksi.  Sedangkan  dari  sudut  pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairihi. Cryptocurrency memiliki instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan)  dan  sebagai  instrumen  transaksi  bisnis mengandung  unsur gharar . Cryptocurrency jika  digunakan  sebagai instrumen usaha tidak mengandung maysir (taruhan) (Jati & Zulfikar, 2021).
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disampaikan bahwa cryptocurrency memiliki  instrumen  investasi  mengandung unsur maysir (pertaruhan). Ciri umum transaksi maysir adalah adanya unsur  spekulasi,  berupa  penyatuan  harta  kekayaan  seluruh  pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta kekayaan peserta lain sehingga hanya satu pihak saja yang  dapat  menang.  Perbuatan  ini  sering  menggunakan  dua  istilah yang  berbeda,  maysir  dan  qimar.  Namun  keduanya  merujuk  pada kesamaan  makna,  dengan  ciri-ciri qimar dan maysir dimainkan  pada masa jahiliyah, juga dikenal sebagai juzur dan siam . Inti dari qimar dan maysir adalah bertaruh dan mencoba peruntungan untuk menentukan siapa  yang  menang  atau  kalah  (permainan  untung-untungan) (Thian, 2021).
Begitu pula dengan penyebab kepemilikan harta menurut Islam. Maysir dalam  konteks  finansial  berarti  kemampuan  seseorang  untuk memperoleh  keuntungan  finansial  berupa  aset  tertentu  milik  pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi berdasarkan kebetulan semata.  Dalil  pelarangan  praktek  maysir  adalah  Surat  Al-Maidah  (5)

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
ayat 90 menggambarkan maysir sebagai judi dan rejeki dengan panah (Abdullah, 2016).
4. Unsur tadlis dalam transaksi cryptocurrency
Cryptocurrency mengandung  unsur  penipuan.  Hasil  penelitian menunjukan  literatur  akademis  mengidentifikasi  29  jenis  penipuan mata uang kripto yang berbeda. Peningkatan penipuan cryptocurrency sebesar 190% membuat konsumen Australia kehilangan $6,1 juta dolar Australia  ($4,3  juta)  pada  tahun  2018,  menurut  laporan  yang  dirilis oleh Komisi Persaingan dan Konsumen negara tersebut pada tanggal 29  April.  Dimungkinkan  juga  untuk  mengidentifikasi  bahwa  jenis penipuan  yang  paling  umum cryptocurrency adalah  pencucian  uang dan  telah  ditunjukkan  bahwa  penipuan  paling  sering  kedua  adalah piramida keuangan berdasarkan skema Ponzi (Wahyudi, 2022).
Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disampaikan  bahwa Cryptocurrency  adalah  pencucian  uang  atau  penipuan.    Tadlis  yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Hadits Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah,  dia  berkata: “Rasulullah  melarang  jual  beli  dengan  cara  melempar  kerikil  dan melarang  jual  beli  yang  ada  unsur  penipuan.” Tadlis dapat  terjadi karena empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Tadlis  kuantitas  yaitu  pedagang  di  pasar  mengurangi  takaran timbangan barang yang dijualnya.
b. Tadlis  kualitas  yakni  menyembunyikan  cacat  pada  barang  yang sedang ditawarkan.
c. Tadlis penipuan harga, terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga sebenarnya.
Tadlis dalam waktu penyerahan, merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang  tidak  tepat  waktu  tanpa  memberitahukan  alasannya  kepada pihak pembeli (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat  disimpulkan transaksi mata uang cryptocurrency tidak  dapat  dijadikan  transaksi  keuangan  di  Indonesia karena  tidak  memenuhi  unsur  keuangan  syariah  dan  dilarang  dalam  Islam karena  mengandung  unsur gharar,  riba,  masyir  dan  tadlis.  Cryptocurrency

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 95-107
disebut  mengandung  unsur  gharar  karena Cryptocurrency sangat  fluktuatif dan  memiliki  batasan  untuk  disebut  uang,  karena  terbatas  dan  digunakan untuk  spekulasi,  yang  dilarang  dalam  islam. Cryptocurrency disebut mengandung unsur riba karena cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang dan  mengandung  pasar  riba. Cryptocurrency mengandung  unsur  masyir karena cryptocurrency memiliki  instrumen  investasi  yang  mengandung pertaruhan.  Sedangkan cryptocurrency mengandung  unsur  tadlis  karena menunjukan cryptocurrency mengandung penipuan sebagai mana data yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## Referensi
Abdullah, M. (2016). Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank .
Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif  Mata  Uang,  Hukum,  Ekonomi  Dan  Syariah). E-Mabis:  Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis , 22 (2), 13 – 41. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689
Akmal Abdullah. (2023). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (C. Widilestari (ed.)). Get Press Indonesia.
Anisa,  D.,  Anggraini,  T.,  &  Tambunan,  K.  (2023).  Analisis  Cryptocurrency Sebagai  Alat  Alternatif  Berinvestasi  Di  Indonesia. Owner , 7 (3),  2674 – 2682. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1698
Ferawati  Burhanuddin,  S.  (2022).  Transaksi  Cryptocurrency :  Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang? Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 694 – 703.
Guarango,  P.  M.  (2022). Analisis  Fatwa  DSN-MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap  Penggunaan  Mata  Uang  Kripto  (Cryptocurrency)  Bitcoin . 8.5.2017 , 2003 – 2005.
Harahap,  K.,  Anggraini,  T.,  &  Asmuni,  A.  (2022).  Cryptocurrency  Dalam Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. Niagawan ,
11 (1), 43. https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355
Hardian  Satria  Jati1,  A.  A.  Z.,  &  Magister.  (2021).  Transaksi CryptocurrencyPerspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Al- Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 6 (2), 188 – 202. https://doi.org/ISSN :2406 -8802-E- ISSN : 2685 -550X
Hosen, N. (2009). Nadratuzzaman Hosen. Al-Iqtishad , 1 , 53 – 64.
Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 95-107
Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Adalah , 6 (2), 137 – 148.
Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti.  (2022).  Kajian  Yuridis  Penggunaan  Koin  Kripto  sebagai  Alat Pembayaran  di  Indonesia. Jurnal  Preferensi  Hukum , 3 (2),  300 – 305. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305
Mulyanto,  F.  (2015).  Pemanfaatan  Cryptocurrency  sebagai  Penerapan  Mata Uang  Rupiah  ke  dalam  Bentuk  Digital  Menggunakan  Teknologi  Bitcoin. Indonesian Journal on Networking and Security , 4 (4), 16.
Nurhisam, L. (2017a). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. Ar-Raniry , 4 (1),
165 – 186.
Nurhisam,  L.  (2017b).  Bitcoin  Dalam  Kacamata  Hukum  Islam. Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies , 4 (1), 165. https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131
Pekerti,  R.  D.,  &  Herwiyanti,  E.  (2018).  Transaksi  Jual  Beli  Online  dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy- Syafi’i. JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2), 1 – 12.
Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar  Dalam  Transaksi  Perbankan  Syariah. Dialogia  Iuridica:  Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 12 (2), 69 – 82. https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323
Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2020). Revolusi Uang Digital Era 5.0 TRANSAKSI DIGITAL . ICM Publisher.
Thian,  A.  (2021). Pasar  Modal  Syariah:  Mengenal  dan  Memahami  Ruang Lingkup Pasar Modal Islam (th. Arie Prabawati (ed.)). ANDI Yogyakarta.
Wahyudi, W. D. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 Dan Sad Adz Dzari’Ah . 7 , 14.
Wijaya, S. (2018). Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam . 97.