## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Engga Lift Irwanto 1 , Khairani 2*
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: khairani@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 08/12/2023 Fenomena  Aborsi  bukanlah  menjadi  suatu  pristiwa  hukum  baru  di  Indonesia, dimana  aborsi  dijadikan  suatu  alternatif  bagi  kaum  hawa  khususnya  untuk mencegah  terjadinya  pertumbuhan  janin.  Menurut  Fact  Abortion ,  Info  Kit  on Women’s  Health  oleh  Institute  For  Social,  Studies  and  Action ,  dalam  istilah kesehatan  aborsi  didefinisikan  sebagai  penghentian  kehamilan  setelah tertanamnya  telur  (ovum)  yang  telah  dibuahi  rahim  (uterus),  sebelum  janin (fetus)  mencapai  20  minggu.  Pelaksanaan  aborsi  tidak  selalu  bertentangan dengan  hukum  karena  ada  perbuatan  aborsi  legal  apabila  memenuhi  kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan  masalah,  pertama,  bagaimana  pengaturan  hukum  dan  pandangan norma  yang  hidup  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terkait  legalisasi  aborsi  di Indonesia?,  Kedua,  bagaimana  membuktikan  adanya  tindak  pidana pemerkosaan  dan  metode  dalam  melakukan  aborsi  (pengguguran  kandungan) akibat  korban  pemerkosaan  ?.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  Pasal  60  ayat  (2)  UU No.  17  Tahun  2023  disebutkan  bahwa  aborsi  dapat  dilakukan  dalam  kondisi tertentu  yaitu  indikasi  kedaruratan  medis  (membahaya  nyawa  ibu)  dan perkosaan.  Pada  Pasal  62  UU  tersebut  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan  sebagai  syarat pengecualian  dilakukannya  aborsi  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  yaitu  PP  Nomor  61  Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Dijelaskan  bahwa  dengan  alasan  korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Diterima, 05/01/2024
Dipublikasi, 13/01/2024 Kata Kunci:
Korban Pemerkosaan; Aborsi; Kesehatan
Reproduksi Abstract Keywords: Rape Victims; Abortion; Reproductive Health The  phenomenon  of  abortion  is  not  a  new  legal  event  in  Indonesia,  where abortion  is  used  as  an  alternative  for  women,  especially  to  prevent  fetal growth.  According  to  Fact  Abortion,  Info  Kit  on  Women's  Health  by  the Institute For Social, Studies and Action, in health terms, abortion is defined as the termination of pregnancy after the fertilized egg (ovum) is implanted in the uterus (uterus), before the fetus (fetus) reaches 20 weeks. The implementation of  abortion  does  not  always  conflict  with  the  law  because  there  are  legal abortions if they meet certain criteria as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning  Health  and  in  Government  Regulation  Number  61  of  2014 concerning  Reproductive  Health.  This  question  will  be  answered  with  a problem  formulation,  firstly,  what  are  the  legal  regulations  and  the  view  of norms  that  exist  in  social  life  regarding  the  legalization  of  abortion  in Indonesia?  This  research  is  normative  juridical  research.  Where  from  the research results show that Article 60 paragraph 2 of Law no. 17 of 2023 states that abortion can be carried out under certain conditions, namely indications
of  medical  emergencies  and  rape.  Article  62  of  the  Law  states  that  further provisions  regarding  indications  of  medical  emergencies  and  rape  as conditions  for  exceptions  to  abortion  are  further  regulated  by  Government Regulation. The government regulation concerning Reproductive Health is PP Number 61 of 2014. It was explained that because a person is a rape victim, a person can legally have an abortion.

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  peradaban  manusia  maka  berkembang  pula  permasalahan- permasalahan  dalam  masyarakat.  Masalah-masalah  baru  tetap  bermunculan  seiring  dengan dinamisme  manusia  di  dalam  kehidupannya.  Hidup  sebagai  nikmat  yang  diberikan  oleh Tuhan  harus  dijaga  dan  disyukuri.  Memelihara  jiwa  dan  melindunginya  dari  berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Seperti yang diketahui, hak untuk hidup  merupakan  suatu Non-Derogable  Rights yaitu  suatu  hak  yang  tidak  dapat  dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM (Selanjutnya disebut DUHAM) yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak  sipil  dan  politik,  hak  subsistensi  (hak  jaminan  adanya  sumber  daya  untuk  menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya. 1
Menyadari  hal  tersebut,  Indonesia  memberikan  jawaban  atas  Pasal  3  DUHAM  yang dituangkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”. Kehidupan yang dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya  melainkan  hidup  sebagaimana  mestinya.  Hidup  akan  lebih  bermakna  jika  dijalani sesuai  dengan  kaidah-kaidah  dan  norma-  norma  yang  berlaku  dan  hidup  di  masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup dapat dijalankan  apabila  dalam  keadaan  sehat. 2 Artinya,  kesehatan  sebagai  kebutuhan  dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Kesehatan adalah hal yang sangat penting yang  dibutuhkan  oleh  setiap  manusia  dan  merupakan  kebutuhan  pokok  selain  sandang, pangan,  dan  papan.  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik  fisik  maupun  non  fisik.  Di  dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional  disebutkan  bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas  dan  kompleks.  Dari  pengertian  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  masalah kesehatan  menyangkut  semua  segi  kehidupan  manusia. 3 Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  optimal  secara menyeluruh  dan  terpadu  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana
1 A.  Ubaedillah  &  Abdul  Rozak,  2014, Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani, Kencana, Jakarta, hlm. 151.
2 Cecep Triwibowo, 2018, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 89.
3 Bahder Johan Nasution, 2005. Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
dimaksud  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 4
Hukum  merupakan  sarana  mewujudkan  hak-hak  manusia  dalam  memenuhi kebutuhannya.  Hakikat  hukum  adalah  perlindungan  kepentingan  manusia,  termasuk  dalam mewujudkan  kesehatan. 5 Hukum  kesehatan  eksistensinya  masih  relatif  baru perkembangannya  di  Indonesia  yang  semula  dikembangkan  oleh  Fred  Ameln  dan  Alm. Oetama dalam bentuk ilmu kedokteran. Ruang lingkup hukum kesehatan antara lain: 6
1. Hukum medis;
2. Hukum keperawatan;
3. Hukum rumah sakit;
4. Hukum perlindungan konsumen;
5. Hukum pencemaran lingkungan;
6. Hukum keselamatan kerja;
7. dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  ada  kaitan  Langsung  yang  dapat  mempengaruhi kesehatan manusia.
Akan tetapi hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan bagi  umat  manusia,  malah  hukum  pula  yang  mengatur  dan  menentukan  keberlangsungan hidup  seseorang.  Hal  ini  terkait  dengan  permasalahan  aborsi.  Negara  pada  prinsipnya melarang  tindakan  aborsi,  tetapi  pada  realitanya  pada  beberapa  kondisi  medis  aborsi merupakan  satu-  satunya  jalan  yang  harus  dilakukan  tenaga  medis  untuk  menyelamatkan nyawa  seorang  ibu  yang  mengalami  permasalahan  kesehatan  atau  komplikasi  yang  serius pada  saat  kehamilan.  Aborsi  merupakan  masalah  klasik  yang  menjadi  bahan  perdebatan sepanjang  zaman.  Seiring  dengan  berbagai  perkembangan  dan  perubahan  di  era  globalisasi ini,  aborsi  tetap  menjadi  bahan  kajian  yang  menarik  untuk  dibahas.  Sebenarnya  masalah aborsi  sudah  diatur  dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan ialah  tindakan  medis  tertentu.  Pengaturan  melalui  sistem  hukum  inilah  yang  dimaksud dengan legalisasi.
Perdebatan  legalisasi  aborsi  ini  memiliki  sudut  pandang  masing-masing.  Terdapat  3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu:
1. Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam  keadaan  apapun  juga.  Disini  terdapat  alasan-alasan  keagamaan  dan  filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak  bersalah  dan  ketakutan  akan  implikasi  sosial  yang  liberal  bagi  orang  lain  yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;
2. Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini  aborsi  dianggap  sebagai  keputusan  moral,  tetapi  dapat  dibenarkan kelangsungannya  secara  moral,  antara  lain  kualitas  janin,  kesehatan  fisik  dan  mental
4 Lihat Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
5 Gunther Teubner, Subtantive and Reflexsive Elements in Modren Law, Law and Social Review , Vol. 17 No 2, hlm. 212.
6 J.Guwandi, Hukum  Medik  (Medical  Law), Jakarta,  Balai  Penerbit  FKUI,  2005,  hal.  13,  dalam  Amir  Ilyas, 2014, Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  dalam  Malpraktik  Medik  di  Rumah  Sakit, Rangkan  Education, Yogyakarta, hlm. 2
wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;
3. Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan  legitimasi  moral  sebagai  alasan  dilangsungkannya  aborsi,  tetapi  tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin.  Pandangan  ini  melihat  janin  dan  wanita  sebagai  pemilik  hak  yang  mengakui bahwa  dalam  upaya  memecahkan  konflik  hak  seperti  itu  mau  tidak  mau  akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi. 7
Kemudian  jika  dikaji  terhadap  penelitian  terdahulu  banyak  penelitian  yang  mengkaji aborsi dari sisi Hak Asasi Manusia. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai perlindungan HAM saja namun juga mengkaji  mengenai penegakkan hukum dan kepastian hukum terhadap aborsi. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur  mengenai  pengguguran  dan  pembunuhan  kandungan  ( doodslag  op  een  ongeborn vrucht )  dalam  pasal  346,  347,  348,  dan  349  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Secara eksplisit,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengguguran  dan  pembunuhan  kandungan  itu mutlak  dilarang  dan  diancam  pidana  apabila  dilakukan.  Mengenal  tindakan  aborsi  ini, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  yang  menggantikan  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang  melakukannya,  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  membuka pengecualian  untuk  aborsi  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat perkosaan.  Dalam  Pasal  60  ayat  2  UU  No.  17  Tahun  2023  disebutkan  bahwa  aborsi  dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada Pasal 62  UU  tersebut  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan medis  dan  perkosaan  sebagai  syarat  pengecualian  dilakukannya  aborsi  diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  yaitu  PP  Nomor  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Dijelaskan  bahwa  dengan  alasan  korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Oleh  karena  itu,  penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  alasan  dibolehkannya  aborsi yang  semula  dilarang  dalam  KUHP  tapi  dilegalkan  dalam  UU  Kesehatan  dan  PP  No.  61 Tahun  2014.  Dimana  penulis  mengangkat  judul  penelitian “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ”.
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  dan  pandangan  norma  yang  hidup  dalam  kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia?
2. Bagaimana  membuktikan  adanya  tindak  pidana  pemerkosaan  dan  metode  dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?
7 Pitono Soeparto, 2011, Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan , Surabaya, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, hlm. 105.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  atau  penelitian kepustakaan.  Penelitian  normatif  ialah  jenis  penelitian  yang  bertumpu  pada  sumber  data sekunder  sebagai  data  rujukan  utama  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.  Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki  peraturan  serta  muatan  suatu  perundang-undangan  perlu  diperhatikan  dalam penggunaan  pendekatan  ini.    Dalam  penelitian  normatif  ini  penulis  akan  mengacu  kepada undang-undang,  buku-buku  dan  putusan  pengadilan  untuk  memecahkan  permasalahan penelitian yang penulis angkat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah  penelitian  yang  dimaksud  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  dengan menggambarkan  gejala  tertentu.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan  Hukum  Dan  Pandangan  Norma  Yang  Hidup  Dalam  Kehidupan Bermasyarakat  Terkait  Legalisasi  Aborsi  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan
Sebelum  membahas  definisi  Abortus,  terdapat  tanda-tanda  kehamilan  yang  dapat diketahui  untuk  mengidentifikasi  keberadaan  mahluk  hidup  dalam  rahim  ibu  yaitu  melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi:
1) Terdengarnya bunyi jantung anak;
2) Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak;
3) Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksa. Sementara tanda-tanda yang masih bersifat kemungkinan meliputi:
1) Tanda obyektif (oleh pemeriksa);
2) Tanda subyektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid “ amenorrhoe ”, muntah dan mual,  ibu  merasakan  pergerakan  anak,  sering  kencing,  perasaan  dada  berisi  dan  agak nyeri. 8
Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan. 9 Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya  kehamilan  sebelum  kandungan  mencapai  usia  20  minggu  atau  berat  bayi  kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan  yang  berhenti  prosesnya  pada  umur  kehamilan  dibawah  20  minggu,  atau  berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus  adalah  keluarnya  janin  sebelum  mencapai  viabilitas,  dimana  masa  gestasi  belum
8 Waluyadi,  2005, Ilmu  Kedokteran  Kehakiman  dalam  Perspektif  Peradilan  dan  Aspek  Hukum  Praktik Kedokteran , Djambatan, Jakarta, hlm.84.
9 R. Atang Ranoemihardja, 1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) , Tarsito, Bandung, hlm. 50
mencapai  22  minggu  dan  beratnya  kurang  dari  500  gram. 10 WHO  merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih dan berat janin 500 gram atau lebih.
Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and  Action,  Maret  1991,  dalam  istilah  kesehatan  aborsi  didefinisikan  sebagai  penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. 11 Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran  kandungan. Dalam  Black’s  Law  Dictionary kata  abortion  diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau  fetus  tidak  semata-mata  karena  terjadi  secara  alamiah,  akan  tetapi  juga  disengaja  atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. 12
Secara  garis  besar,  abortus  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  abortus  spontan  dan abortus buatan. Abortus spontan adalah  merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya  proses  kehamilan  sebelum  berumur  28  minggu.  Sedangkan  abortus  buatan, abortus dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup di dunia luar. Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau  pembuahan  sebelum  usia  kehamilan  20  minggu  yang  biasa  disebut  aborsi  ( abortion ), diantaranya: Abortion criminalis , yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan denngan hukum; Abortion  Eugenic ,  yaitu  pengguguran  kandungan  untuk  mendapat  keturunan  yang baik; Abortion  Induced/  provoked/  provocatus ,  yaitu  pengguguran  kandungan  karena disengaja; Abortion  Natural ,  yaitu  pengguguran  kandungan  secara  alamiah; Abortion Spontaneous , yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja; dan Abortion Therapeutic , yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.
a. Abortus Spontan
Abortus spontan  adalah  setiap  kehamilan  yang  berakhir  secara  spontan  sebelum janin  dapat  bertahan. Abortus  spontaneous ,  adalah  aborsi  yang  terjadi  dengan  tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan cara pengeluaran janin. Berikut ini, kalsifikasi abortus spontan yaitu:
1) Abortus imminiens, Adalah terjadinya perdarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan  20  minggu,  janin  masih  dalam  uterus,  tanpa  adanya  dilatasi  serviks. Diagnosisnya terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar  sebesar  tuanya  kehamilan,  serviks  belum  membuka  dan  tes  kehamilan positif.  Pada  abortus  imminiens,  keluarnya  fetus  masih  dapat  dicegah  dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica. Penanganannya : 1) Berbaring, cara  ini  menyebabkan  bertambahnya  aliran  darah  ke  uterus  dan  sehingga  rangsang mekanik berkurang. 2) Pemberian hormon progesteron . 3) Pemeriksaan USG
2) Abortus  insipiens adalah  peristiwa  peradangan  uterus  pada  kehamilan  sebelum  usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks, diagnosisnya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah.  Pengeluaran janin dengan kuret vakum
10 Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan , Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 166.
11 Cecep Triwibowo, Loc. Cit .
12 Trisnadi  S, Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis .  Jurnal  Masalah Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 234.
atau  cunam  ovum,  disusul  dengan  kerokan.  Pada  kehamilan  lebih  dari  12  minggu bahaya peforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan  pemberian  infuse  oksitosin.  Sebaliknya  secara  digital  dan  kerokan  bila  sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.
3) Abortus  inkompletus, adalah  pengeluaran  sebagian  janin  pada  kehamilan  sebelum  20 minggu  dengan  masih  ada  sisa  tertinggal  dalam  uterus.  Abortus  inkompletus  atau dengan  kata  lain  keguguran  bersisa  artinya  hanya  ada  sebagian  dari  hasil  konsepsi yang dikeluarkan yang tersisa adalah deci dua dan plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis  terbuka  dan  jaringan  dapat  diraba  dalam  kavum  uteri  atau  kadang-kadang sudah menonjol ostium uteri eksternum. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin  dikelurkan,  dapat  menyebabkan  syok.  Penanganannya,  diberikan  infuse  cairan NaCI  fisiologik  dan  transfusi,  setelah  syok  diatasi  dilakukan  kerokan.  Saat  tindakan disuntikkan intramuskulus ergometrin untuk mempertahankan kontraksi otot uterus.
4) Abortus kompletus atau keguguran lengkap artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan perdarahan sedikit, osteum uteri telah menutup, uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus, apabila menderita anemia perlu diberi sulfas ferrosus atau transfuse.
5) Missed  abortion ,  adalah  kehamilan  yang  tidak  normal,  janin  mati  pada  usia  kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati  tetapi  tetap  berada  dalam  rahim  dan  tidak  dikeluarkan  selama  dua  bulan  atau lebih.  Gejalanya  seperti  abortus  immines  yang  kemudian  menghilang  secara  spontan disertai  kehamilan  menghilang,  payudara  agak  mengendor,  uterus  mengecil,  tes kehamikan  negatif.  Dengan  USG  dapat  diketahui  apakah  janin  sudah  mati  dan besarnya  sesuai  dengan  usia  kehamilan.  Dengan Human  chorionic  gonadotropin (hCG) tes bisa diketahui kemungkinan keguguran. Biasanya terjadi pembekuan darah. Penanganannya, pada kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan pembukaan serviks uteri dengan laminaria selama ± 12 jam kedalam servikalis, yang kemudian diperbesar dengan busi hegar sampai cunam ovum atau jari dapat masuk ke dalam kavum uteri. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu, maka pengeluaran janin dengan infuse intravena oksitosin  dosis  tinggi.  Apabila  fundus  uteri  tingginya  sampai  2  jari  dibawah  pusat, maka  pengeluaran  janin  dapat  dikerjakan  dengan  penyuntikan  larutan  garam  20% kedalam  dinding  uteri  melalui  dinding  perut.  Apabila  terdapat  hipofibrinogenemia, perlu  persediaan fibrinogen .  Pemberian misoprostol  (Cytotec)  400-800mcg dengan dosis tunggal atau ganda untuk mengurangi rasa sakit.
6) Abortus  habitulis atau  keguguran  berulang  adalah  keadaan  dimana  penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
7) Abortus infeksious dan abortus septic , adalah abortus yang disertai infeksi genital.
b. Abortus Provokatus
Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun  alat-alat.  Aborsi provocatus merupakan  istilah  lain  yang  secara  resmi  dipakai dalam  kalangan  kedokteran  dan  hukum. Abortus  provokatus merupakan  suatu  proses pengakhiran  hidup  dari  janin  sebelum  diberi  kesempatan  untuk  bertumbuh. Abortus provokatus terbagi  menjadi  dua  yaitu  abortus provokatus  medicinalis dan abortus kriminalis .
1) Abortus provokatus medicinalis
Abortus  provocatus  medicinalis ,  adalah  aborsi  yang  dilakukan  oleh  dokter  atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa  ibu.  Abortus  provokatus  medicinalis  atau  artificialis  atau  therapeuticus  adalah
aborsi  yang  dilakukan  dengan  disertai  indikasi  medis.  Di  Indonesia  yang  dimaksud dengan  indikasi  medis  adalah  demi  menyelamatkan  nyawa  ibu. Adapun  syarat-syarat yang ditentukan sebagai  indikasi medis  adalah:Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki  keahalian  dan  kewenangan  untuk  melakukannya  (yaitu  seorang  dokter  ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. 13
a) Harus meminta pertimbangan tim ahli (tim medis lain, agama, hukum, psikologi).
b) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
c) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
d) Prosedur tidak dirahasiakan.
e) Dokumen medik harus lengkap.
Dalam praktek di dunia kedokteran, abortus proovocatus medicinalis juga dapat dilakukan  jika  anak  yang  akan  lahir  diperkirakan  mengalami  cacat  berat  dan  harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordis (janin akan dilahirkan tanpa  dinding  dada,  sehingga  terlihat  jantungnya),  rakiskikis  (janin  akan  dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun anensefallus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).
2) Abortus provokatus kriminalis
Abortus  provokatus  kriminalis adalah  aborsi  yang  terjadi  oleh  karena  tindakan- tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang  dilakukan  dalam  rangka  melenyapkan  janin  sebagai  akibat  hubungan  seksual  di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada  umumnya  janin  yang  keluar  itu  sudah  tidak  bernyawa  lagi.  Sedangkan  secara yuridis  abortus  provokatus  kriminalis  adalah  setiap  penghentian  kehamilan  sebelum hasil  konsepsi  dilahirkan,  tanpa  memperhitungkan  umur  bayi  dalam  kandungan  dan janin  dilahirkan  dalam  keadaan  mati  atau  hidup.  Ada  bermacam-macam  cara melakukan abortus provocatus criminalis, antara lain: 14
a) Mekanik:
1) Dengan penyadap laki dari logam yang dimasukkan dalam rahim.
2) Penyadap yang kenyal.
3) Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-lain.
b) Dengan menyemprotkan obat-obat dalam kandungan.
c) Massage pada rahim oleh dukun (tukang pijit)
d) Dengan alat-alat listrik dimasukkan dalam lubang peranakan.
e) Dengan Jalan Lain:
1) Berolah raga yang bisa menggoncangkan rahim, seperti naik kuda, sepeda, sepeda motor dan lain-lain.
2) Pukulan pada perut.
3) Persetubuhan berturut-turut. ( geforceerde coitus ).
Ketentuan  tentang  hukum  aborsi  di  dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia  diatur  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Lex  Generalis )  dan  Undang-Undang
13 Erika Magdalena Chandra, Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them, Padjadjaran Journal of Law, Volume 6 Number 2, 2019,  hlm. 216.
14 R. Atang Ranoemihardja, op. cit . hlm. 53.
Kesehatan  ( Lex  Spesialis ).  Apabila  ditinjau  dari  KUHP  dan  sejarah  perundangundangan, perbuataan  abortus  yang  dilarang  ditujukan  kepada  buah  kandungan  yang  hidup,  yaitu pembuat  undang-undang  menganggap  bahwa  hidup  itu  dimulai  sejak  saat  pembuahan. Hukum  tidak  mempermasalahkan  apakah  dengan  bertemunya  sel  (konsepsi)  telah  ada kehamilan  atau  tidak,  dan  hukum  hanya  menjelaskan  bahwa  kandungan  terseut  telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan dalam  kejahatan  terhadap  nyawa  calon  manusia.  Oleh  sebab  itu,  abortus  provokatus  dalam bentuk  apapun  dilarang  dalam  bidang  hukum.  KUHP  tidak  membolehkan  aborsi  denngan alasan  apa  pun  juga  dan  oleh  siapapun  juga.  Berikut  ini  adalah  uraian  tentang  pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP tersebut : Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan

## Pasal 299
1) Barang  siapa  dengan  sengaja  mengobati  seorang  wanita  atau  menyuruhnya  supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara palilng lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2) Jika  yang  bersalah,  berbuat  demikian  untuk  mencari  keuntungan,  atau  menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

## Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang
Pasal 346 KUHP:
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungannya  atau menyuruh  orang  lain  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Pasal 347 KUHP:
1) Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang wanita  tanpa  persetujuannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahun”
2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348 KUHP:
1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  enam bulan.
2) Jika  perbuatan  itu  menngakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 KUHP:
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal  346,  ataupun  membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan  dalam  pasal  347  dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan  Undang-Undang  Kesehatan  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentag  Kesehatan,  maka  permasalahan  aborsi  memperoleh  legitimasi  dan penegasan.  Secara  eksplisit,  dalam  undang-undang  ini  terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur mengenai  aborsi,  meskipun  dalam  praktek  medis  mengandung  berbagai  reaksi  dan menimbulkan  kontroversi  diberbagai  lapisan  masyarakat.  Meskipun,  undang-undang melarang  praktek  aborsi,  tetapi  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  kebolehan.  Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan ialah sebagai berikut : 15
Pasal 60
(1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
(2) Pelaksanaan aborsi  dengan kriteria yang diperbotehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat  yang ditetapkan oleh Menteri; dan
c. dengan  persetujuan  perempuan  hamil  yang  bersangkutan  dan  dengan  persetujan suami, kecuali korban perkosaan.
Pasal 61
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan  mencegah  perempuan  dari  tindakan  aborsi  yang  tidak  aman  serta  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  aborsi  dimaksud  dalam  Pasal  60  dan  Pasal  61 Peraturan Pemerintah. sebagaimana diatur dengan ketentuan pemerintah.
Kemudian  mengkaji  dalam  norma  yang  hidup  dimasyarakat  seperti  norma  agama, norma  kesusilaan,  norma  kesopanan  maka  seyogianya  perbuatan  aborsi  adalah  perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. 16 Kehamilan adalah kemauan  Tuhan  yang  tidak  dapat  diminta  oleh  manusia.  Kalau  Tuhan  tidak  menghendaki seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha telah dilakukan, wanita tersebut tetap tidak  bisa  hamil. Aborsi  adalah  sebagai  salah  satu  akibat  dari  hubungan  free  sex  pranikah. Perbuatan  aborsi  adalah  perbuatan  yang  merampas  nyawa  suatu  insan  yang  tidak  berdosa, kebebasan  untuk  memilih  bukan  hak  mutlak  manusia,  terlebih  lagi  kebebasan  untuk membunuh. Orang percaya manusia selalu berada dalam keterikatan kepada Tuhan.

## Pembuktikan  Adanya  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Dan  Metode  Dalam  Melakukan Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan
1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan
15 Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual, Jurnal Justitia, Vol 47,  No. 2, 2018, hlm. 138.
16 Alfan, Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan Legal Protection to the Disabled Rape Victims, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015, hlm. 629.
Di dalam kasus kejahatan seksual, maka kejelasan yang dibutuhkan adalah: 17
a. Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan;
b. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan;
c. Perkiraan umur; dan
d. Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin.
Bilamana  persetubuhan  dapat  dibuktikan,  perlu  kejelasan  perihal  kapan  terjadinya persetubuhan  tersebut;  hal  mana  dapat  untuk  mengetahui  alibi  dari  tersangka  pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu Visum et Repertum . Di dalam pengertian secara hukum Visum et Repertum (VR) adalah: 18
a. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain  sebagainya,  keterangan  mana  diperlukan  oleh  Hakim  dalam  suatu  perkara.  (Subekti Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum tahun 1972)
b. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana. ( Fockeman-Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek tahun 1977)
c. Surat  keterangan  tertulis  yang  dibuat  oleh  dokter  atas  sumpah/janji  (jabatan/khusus), tentang  apa  yang  dilihat  pada  benda  yang  diperiksanya.  (Karlinah  P.A.  Soebroto  dari S.1973 No. 350 pasal 1 dan pasal 2)
d. Surat  laporan  tertulis  dari  dokter  yang  telah  disumpah  tentang  apa  yang  dilihat  dan ditemukan  pada  barang  bukti  yang  diperiksanya  serta  memuat  pula  kesimpulan  dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. 19
Persetubuhan  adalah  suatu  peristiwa  dimana  terjadi  penetrasi  penis  ke  dalam  vagina yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.  Dengan  demikian  hasil  dari  upaya  pembuktian  adanya  persetubuhan  dipengaruhi pelbagai faktor, yaitu: 20
a. Besarnya penis dan derajat penetrasinya;
b. Bentuk dan elastisitas selaput darah ( hymen );
c. Ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri;
d. Posisi persetubuhan; dan
e. Keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan.
Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada hymen, tidak dapat dipastikan bahwa pada wanita tidak terjadi penetrasi; sebaliknya adanya robekan pada hymen hanya merupakan pertanda adanya suatu benda (penis atau benda lain), yang masuk ke dalam vagina. Apabila persetubuhan  tersebut  disertai  dengan  ejakulasi  dan  ejakulat  tersebut  mengandung  sperma, maka  adanya  sperma  di  dalam  liang  vagina  merupakan  tanda  pasti  adanya  persetubuhan. Apabila  ejakulat  tidak  mengandung  sperma  maka  pembuktian  adanya  persetubuhan  dapat diketahui  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  ejakulasi  tersebut.  Komponen  yang
17 Ida  Bagus  Made  Putra  Manohara, Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi  Menurut Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berlaku  (  Kitab  Hukum  Pidana  Dan  Undang-Undang  Nomor.  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2018 hlm. 13.
18 Agus  Daryanto, Pengaturan  Mengenai  Pengecualian  Dalam  Tindakan  Aborsi  Ditinjau  Dari  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Vol 1, No. 8, 2020, hlm. 83.
19 Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik , Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.1
20 Aji  Mulyana, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akibat  Tindak  Pidana  Abortus Provocatus Criminal, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 139.
terdapat  di  dalam  ejakulat  dan  dapat  diperiksa  adalah enzym  asam  fosfatase ,  khorin  dan spermin. Baik enzym asam fosfatase , khorin dan spermin bila dibandingkan dengan sperma, nilai  untuk  pembuktian  lebih  rendah  oleh  karena  ketiga  komponen  tersebut  tidak  spesifik. Walaupun  demikian enzym  asam  fosfatase masih  dapat  diandalkan  karena  kadar  asam fosfatase  yang  terdapat  dalam  vagina  (berasal  dari  wanita  sendiri),  kadarnya  jauh  lebih rendah bila dibandingkan dengan asam fosfatase yang berasal dari kelenjar prostat.
Dengan demikian apabila pada kejahatan seksual yang disertai dengan persetubuhan itu tidak  sampai  pada  ejakulasi,  dengan  sendirinya  pembuktian  adanya  persetubuhan  secara kedokteran  forensik  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  dengan  pasti.  Sebagai  konsekuensinya dpkter  tidak  dapat  secara  pasti  pula  menentukan  bahwa  pada  wanita  tidak  terjadi persetubuhan; maksimal dokter harus mengatakan bahwa pada diri wanita yang diperiksanya itu  tidak  ditemukan  tanda-tanda  persetubuhan,  yang  mencakup  dua  kemungkinan.  Pertama, memang tidak ada persetubuhan dan kedua persetubuhan ada tapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan. Apabila  persetubuhan  telah  dapat  dibuktikan  secara  pasti,  maka  perkiraan  saat terjadinya  persetubuhan  harus  ditentukan.  Hal  ini  menyangkut  masalah  alibi  yang  sangat penting  didalam  proses  penyidikan.  Perkiraan  saat  terjadinya  persetubuhan  juga  dapat ditentukan  dari  proses  penyembuhan  dari  selaput  dara  yang  robek,  yang  pada  umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai dalamwaktu 7-10 hari post-coital . Sperma di dalam liang vagina  masih  dapat  bergerak  dalam  waktu  4-5  jam post-coital ,  sperma  masih  dapat ditemukan  tidak  bergerak  sampai  sekitar  24-36  jam post-coital ,  dan  bila  wanitanya  mati masih akan dapat ditemukan sampai 7-8 hari.
Sementara  itu  pembuktian  adanya  kekerasan  pada  tubuh  wanita  korban  persetubun tidaklah sulit, dalam hal ini perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan  pada  alat  genital.  Luka-luka  akibat  kekerasan  pada  korban  kejahatan  seksual  biasanya berbentuk  luka-luka  lecet  bekas  kuku,  gigitan  ( bite  marks )  serta  luka-luka  memar.  Perlu diketahui  di  dalam  hal  pembuktian  adanya  kekerasan  bahwa  tidak  selamanya  kekerasan  itu meninggalkan  jejak  atau  bekas  yang  berbentuk  luka.  Dengan  demikian  tidak  ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR yang dibuat. 21
Pembiusan  pun  dikategorikan  sebagai  tindakan  kekerasan,  maka  dengan  sendirinya diperlukan  pemeriksaan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  obat-obat  atau  racun  yang  kiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan. 22 Ini menimbulkan konsekuensi bahwa pada setiap kasus  kejahatan  seksual  pemeriksaan toksikologik menjadi  prosedur  yang  patut  untuk dilakukan.  Di  dalam  pemeriksaan  kasus-kasus  korban  kejahatan  seksual  faktor  waktu  dan keaslian  barang  bukti  yang  diperiksa  sangat  berperan  di  dalam  menentukan  keberhasilan pemeriksaan.  Tanda-tanda  persetubuhan  dengan  berlangsungnya  waktu  akan  menghilang dengan  sendirinya,  luka-luka  akan  menyembuh  dan  mayat  akan  hancur.  Dengan  demikian pemeriksaan  sedini  mungkin  merupakan  keharusan,  bila  dari  pemeriksaan  diharapkan  hasil
21 Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume IV Nomor 2, 2021, hlm. 86.
22 Rina  Shahriyani  Shahrullah,  Elza  Syarief,  Lu  Sudirman,  dan  Tedy  Surya, Analisis  Yuridis  Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia, Vol. 15, No. 2. 2020, hlm. 51.
yang maksimal. Pakaian korban yang telah diganti, tubuh wanita yang telah dibersihkan akan menyulitkan pemeriksaan oleh karena keadaannya sudah tidak asli.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  hal sebagai  berikut:  Bahwa  terhadap  korban  pemerkosaan  yang  mengakibatkan  kehamilan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan.  Korban  perkosaan  mendapatkan  legalitas  untuk  melaksanakan  aborsi  apabila tidak  menghendaki  kelanjutan  kehamilan  yang  dialami.  Pembenaran  aborsi  bagi  korban pemerkosaan  didasarkan  pada  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan  dan  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi  korbannya.  Denganadanya  ketentuan  diatas  telah  memberi  perlindungan  hukum  bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.
Berdasarkan  beberapa  norma  di  masyarakat  terhadap  legalisasi  aborsi  akibat pemerkosaan  terdapat  beberapa  pendapat  antara  lain:  Norma  Agama  yang  menyebutkan bahwa  aborsi  itu  dilarang  oleh  agama  sepanjang  pengguguran  kandungan  tersebut  tidak memiliki  alasan  yang  dapat  diterima  dalam  keyakinan  masing-masing.  Akan  tetapi pengguguran  kandungan  ini  dibolehkan  apabila  kandungan  belum  bernyawa  dan/atau kandungan memiliki indikasi yang dapat membahayakan wanita yang mengandung atau janin itu  sendiri.  Norma  Kesusilaan  dan  Kesopanan  dimana  menganggap  bahwa  pada  umumnya banyak terjadi praktik-praktik pengguguran kandungan tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum karena hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai  kesopanan  dan  kesusilaan  yang  terkandung  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Norma  Hukum  yang  menyebutkan  bahwa  aborsi  itu  tidak  boleh  dilakukan  sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik , Jakarta: Binarupa Aksara. A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta.
Amir  Ilyas,  2014, Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  dalam  Malpraktik  Medik  di  Rumah Sakit, Rangkan Education, Yogyakarta. Ani  Purwanti,  Marzellina  Hardiyanti, Strategi  Penyelesaian  Tindak  Kekerasan  Seksual Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Melalui  Ruu  Kekerasan  Seksual, Jurnal  Justitia,  Vol 47,  No. 2, 2018.
Agus Daryanto, Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Vol 1, No. 8, 2020. Agustina,  Joelman  Subaidi,  Ummi  Kalsum, Aborsi  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume IV Nomor 2, 2021.
Aji  Mulyana, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akibat  Tindak  Pidana Abortus Provocatus Criminal, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 2, 2017.
Alfan, Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan Legal Protection to the Disabled Rape Victims, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015.
Bahder Johan Nasution, 2005. Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta. Cecep Triwibowo, 2018, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta. Erika  Magdalena  Chandra, Victimless  Crime  in  Indonesia:  Should  We  Punished  Them, Padjadjaran Journal of Law, Volume 6 Number 2, 2019.
Gunther  Teubner, Subtantive  and  Reflexsive  Elements  in  Modren  Law,  Law  and  Social Review , Vol. 17 No 2. 2020. Ida  Bagus  Made  Putra  Manohara, Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2018.
J. Guwandi, 2015, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit FKUI, . Pitono  Soeparto,  2011, Etika  dan  Hukum  di  Bidang  Kesehatan ,  Surabaya,  Penerbit  Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.
Rina  Shahriyani  Shahrullah,  Elza  Syarief,  Lu  Sudirman,  dan  Tedy  Surya, Analisis  Yuridis Pengaturan  Abortus  Provokatus  Terhadap  Korban  Pemerkosaan  Di  Indonesia ,  Vol. 15, No. 2. 2020.
R.  Atang  Ranoemihardja,  1991, Ilmu  Kedokteran  Kehakiman  (Forensic  Science) ,  Tarsito, Bandung.
Trisnadi S, Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis . Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2, 2016.
Waluyadi, 2005, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran , Djambatan, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan.