PELAKSANAAN    PASAL   39    UNDANG-UNDANG NOMOR 1  TAHUN 1974  DALAM HAL TERGUGAT TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh:
Luh Arista Ratnalia 1 , Putu Sugi Ardana 2 , Ketut Wetan Sastrawan 3
Abstrak: Dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  di  pengadilan  dapat  terjadi kemungkinan,  tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara patut.  Ketidakhadiran  ini  mungkin  karena  disengaja  atau  karena  suatu  hal  di  luar keinginannya  tergugat  tidak  dapat  hadir  di  persidangan,  sampai  3  kali  atau  lebih. Dalam  hal  demikian  putusan  pengadilan  dapat  diambil  dengan verstek. Penelitian  ini meneliti  proses  putusan  gugatan  perceraian  dengan verstek di  Pengadilan  Negeri Singaraja,  apakah  kepentingan  tergugat  dilindungi  dalam  hal  persidangan  gugatan perceraian  yang  diputus  dengan verstek di  Pengadilan  Negeri  Singarajadan  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  tergugat  terhadap  putusan verstek di  Pengadilan Negeri Singaraja
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Perkara perceraian dilaksanakan secara verstek apabila tergugat telah dipanggil secara patut  dan  sah,  sekurang-kurangnya  dua  kali  dan  tetapi  tidak  hadir  dipersidangan. Meskpipun  tergugat  tidak  hadir,  hakim  akan  memeriksa  perkara  tersebut  sesuai ketentuan  hukum  acara.  Terhadap  putusan  yang  diambil  secara  verstek,  tergugat dapat mengajukan perlawanan ( verzet ).
Kata-kata Kunci: Gugatan Perceraian, Verstek, Verzet .

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  adalah  mahluk  sosial, artinya  manusia  selalu  bersama manusia  lainnya  dalam  pergaulan  hidup  dan  kemudian  bermasyarakat.  Hidup bersama  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  gejala  yang  biasa  bagi  manusia  dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
ini  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak-anak  yang  terbentuk  karena  perkawinan.  Kata perkawinan  atau  pernikahan  bukan  suatu  kata  yang  asing  karena  sejak  dahulu manusia sudah melakukan perkawinan.
Mengenai  perkawinan  negara  Indonesia  telah  mempunyai  undang-undang perkawinan  nasional  yang  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan landasan  hukum  perkawinan  yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku bagi  berbagai  golongan  masyarakat  tersebut  (K.Wantjik  Saleh,  1976:  3).    Adapun hukum perkawinan  yang berlaku secara otentik dan menyeluruh di  Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sudarsono, 2005: 6).
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa  perkawinan  berarti adanya  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  suami  dengan  seorang  isteri.  Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai  hubungan atau kontrak keperdataan biasa  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  akan  tetapi mempunyai nilai ibadah yang bersifat sakral.
Tujuan  perkawinan  ialah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dinyatakan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam kenyataannya perkawinan dapat  dibayang-bayangi perceraian dalam arti bahwa  perkawinan  tidah  terlepas  dari  kemungkinan  adanya  perceraian.  Setiap pasangan suami isteri tentunya tidak menginginkan dan bahkan tidak merencanakan untuk  melakukan  perceraian.  Saat  pernikahan    dilangsungkan  tak  satu  pasanganpun yang  merencanakan  perceraian.  Kenyataannya  dalam  perjalanan  kehidupan perkawinan dapat muncul jurang perbedaan yang tidak terjembatani. Perbedaan yang semakin terlihat memperburuk keadaan sehingga diputuskan untuk berpisah.
Perceraian  adalah  bentuk  dari  putusnya  perkawinan  yang  di  antaranya  diatur dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Salah  satu  prinsip  dalam Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian karena berarti
gagalnya  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan sejahtera.  Oleh  karena  itu  perceraian  merupakan  pengecualian  sehingga  perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Alasan-alasan  perceraian  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  menjadi  suatu  syarat  yang  harus  dipenuhi  ketika  seorang  suami  atau isteri ingin mengajukan perceraian.
Dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditentukan bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak  yang mana untuk  melakukan perceraian harus ada  cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.
Menurut  Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  mengajukan perceraian, yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  dua  tahun  beturut-turut  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
e. salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain;
f. antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
Dalam suatu  proses  persidangan perceraian dilalui  beberapa tahapan. Mengenai tahapan  persidangan  ini  pengaturannya  terdapat  pada  Pasal  15  sampai  dengan  Pasal
18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:
a. Setelah  Pengadilan  menerima  surat  pemberitahuan  itu,  Pengadilan  mempelajari surat tersebut.
b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
c. Setelah  Pengadilan  mendapat  penjelasan  dari  suami-isteri,  ternyata  memang terdapat  alasan-alasan  untuk  bercerai  dan  Pengadilan  berpendapat  pula  bahwa antara  suami-isteri  yang  bersangkutan  tidak  mungkin  lagi  didamaikan  untuk hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangganya,  maka  Pengadilan  memutuskan  untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
d. Sidang  Pengadilan  tersebut,  setelah  meneliti  dan  berpendapat  adanya  alasan- alasan  untuk  perceraian  dan  setelah  berusaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
e. Sesaat  setelah  menyaksikan  perceraian  itu,  Ketua  Pengadilan  memberi  surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
f. Surat  keterangan  tersebut  dikirimkan  kepada  Pegawai  Pencatat  di  tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
g. Perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian  itu  dinyatakan  di  depan sidang.
Dalam  kenyataannya  dapat  terjadi  kemungkinan,  tergugat  tidak  hadir  di persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut.  Ketidakhadiran  ini  mungkin karena disengaja atau karena suatu hal di luar keinginannya tergugat tidak dapat hadir di  persidangan,  sampai  3  kali  atau  lebih.  Dalam  hal  demikian  putusan  pengadilan dapat diambil dengan verstek.
Menurut  peneliti, hal  ini  menarik untuk diteliti di  antaranya berkenaan  dengan perlindungan  hak-hak  tergugat  dalam  hal  tidak  hadir  dipersidangan.  Hal  ini  juga berhubungan  langsung  dengan  pelaksanaan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974. Pasal ini hanya dapat dilaksanakan secara baik, apabila kepentingan para pihak  dihargai.  Informasi  sebaiknya  diperoleh  dari  kedua  belah  pihak,  tidak  hanya sepihak saja.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  proses  putusan  gugatan  perceraian  dengan verstek di  Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah  kepentingan  tergugat  dilindungi  dalam  hal  persidangan  gugatan perceraian yang diputus dengan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Upaya  hukum  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  tergugat  terhadap  putusan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian perkawinan secara normatif di tentukan oleh hukum  yang berlaku di tiap-tiap  Negara    mengenai  hidup  bersama  tertentu  antara  seorang  perempuan  dan seorang  laki-laki.  Berhubungan  dengan  ini  dalam Bugerlijk  Wetboek yang  masih berlaku di Indonesia tidaklah termuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan  pada  Pasal  26  BW  hanya  dikatakan,  bahwa  undang-undang  memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata, artinya terlepas dari  peraturan-peraaturan  yang  mungkin  tentang  perkawinan  diadakan  oleh  suatu agama tertentu (R. Wirjono Prodjodikoro, 1984: 8).
Dalam  Himpunan  Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir  Terhadap  Aspek-aspek Agama  Hindu  yang  diterbitkan  oleh  Parisada  Hindu  Dharma  Pusat  1982-1983 disebutkan  bahwa:  ”Perkawinan  adalah  ikatan  skala  niskala  (lahir  batin)  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga bahagia dan kekal ( satya alaki rabi )” (Surpha, I Wayan, 2002: Lampiran 7).
Secara  normatif  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan  sebagai  berikut: “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  kekal sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian,  harus  ada  alasan-alasan  tertentu  serta harus dilakukan di depan pengadilan.
Menurut  Pasal  38  UU  Perkawinan,  perkawinan  dapat  putus  dikarenakan  tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.
Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak  maka  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  akan  beralih  kepada keluarga  yang  ditinggalkan.  Demikian  pula  halnya  dengan  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama. Perkawinan  yang  putus  akibat  perceraian  dan  atas  keputusan  pengadilan  biasanya terjadi  akibat  adanya  campur  tangan  manusia  atau  kehendak  dari  para  pihak  yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.
Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  tahun  berturut-turut  tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selanjutnya  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji hukum  sebagai  gejala  sosial.  Jadi,  dalam  konteks  norma  penelitian  hukum  empiris adalah  penelitian  tentang  pelaksanaan  norma.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum empiris.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku. Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal,  keterangan- keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh  elemen  populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang  disertai dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,  2004). Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal, 2004).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  13  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  “sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah terbuka  untuk  umum,  kecuali  Undang-undang  menentukan  lain”.  Tujuannya  yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, siding- sidang harus berlangsung di muka umum.
Hakim  dapat  memerintahkan  dilakukannya  pemeriksaan  sepenuhnya  atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:
a) untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
b) untuk kepentingan anak-anak dibawah umur;
c) untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.
Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan Pengadilan. Musyawarah  Hakim (Raad  kamer) dilakukan  dengan  pintu  tertutup  sehingga pendapat  hakim  yang  berbeda (dissenting)  opinion) dalam  musyawarah  itu dirahasiakan.
Surat  Edaran Mahkamah Agung RI  Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara  di  Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri  tanggal  21  Oktober  1992, ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  RI  tenggang  waktu  penyelesaian  perkara  paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus  melaporkan  keterlambatan  tersebut  kepada  pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah Agung RI.
secara  umum  tahap  penyelesaian  suatu  perkara  perdata  melalui  pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran Gugatan.
Gugatan  diajukan  dengan    surat,  namun  bagi  yang  buta  huruf  dibuka kemungkinan utk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat  atau  menyuuruh  membuat  gugatan  yang  dimaksud.  Setelah  surat  gugatan tersebut  dibuat lalu didaftarkan di  kepaniteraan  pengadilan  yang bersangkutan, serta harus  membayar  lebih  dahulu  suatu  persekot  uang  perkara.  Besarnya  persekot/uang muka  yang  dibayar  oleh  penggugat  ini  tergatung  dari  sifat  dan  macam  nya  perkara. Setelah itu surat gugatan kemudian dicatat dlm buku register yang tersedia.
2. Penetapan Hakim majelis dan hari sidang.
Ketua Pengadilan Negeri yang akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu yang akan menetapkan hari sidang.
3. Panggilan para pihak ( penggugat, tergugat, dan para saksi ).
Selanjutnya majelis hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak. Adapun waktu pemanggilan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Selnjutnya juru sita tersebut  harus  menyampaikan  surat  panggilan  tersebut  kepada  orang  yang bersamgkutan  di  tempat  tinggalnya.  Apabila  juru  sita  tidak  dapat  berremu  dengan oramg  yang  bersangkutan  tersebut,  maka  surat  tersebut  harus  disampaikan  kepada Kepala desanya, dan nanti kepala daesa tersebut yang akan menyampaikannya kepada orang  tersebut.  Dan  bila  thd  penggugat  atau  tergugat  yang  telah  meninggal,  maka surat tersebut akan dismpaikan kepada ahli warisnya.
4. Proses persidangan.
Sebelum sidang dumulai hakim ketua sidang akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberi tenggang wakttu 1 minggu. Dan setelah tenggang  waktu  tersebut  belum  juga  ada  kata  sepakat  utk  menerima  perdamaian, maka hakim kan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
5. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat.
6. Pembacaan jawaban dari tergugat.
7. Replik  dari  penggugat.  Pada  pembacaan  replik  oleh  terdakwa  atau  penasihat hukumnya  akan  dikemukakan  dalil-dalil  untuk  membantah  jawaban  dari tergugat.
8. Duplik  dari  tergugat.  Begitu  pula  saat  pembacaan  duplik  oleh  tergugat  atau penasihat  hukumnya,  intinya  adalah  membantah  apa  yang  dikemukakan  oleh penggugat dalam repliknya.
9. Pengajuan saksi dan bukti dari penggugat.
10. Pengajuan saksi dan bukti dari tergugat. Tergugat juga akan menghadirkan saksi- saksi dan bukti-buktti lain yang akan memperkuat argumennya.
11. Kesimpulan.  Setelah  pemeriksaan  thd  saksi-saksi  dan  bukti-bukti  yang  ajukan oleh  kedua  belah  pihak  dinyatakan  selesai,  maka  hakim  akan  mengambil  suatu kesimpulan  thd  putusan  yang  akan  diambil.    Hakim  akan  mengadakan musyawarah  yang  mana  itu  semua  harus  didasarkan  pd  hasil  pemeriksaan  di persidangan.
12. Putusan.  Putusan  pengadilan  dapat  dijatuhkan  pada  hari  itu  juga  atau  pd  hari yang lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penggugat dan tergugat. Apabila  dalam  persidangan  ternyata  penggugat  tidak  hadir,  maka  masih  diberi kelonggaran  atau  kesempatan  untuk  dipanggil  sekali  lagi,  namun  bilamana  ternyata setelah  panggilan  kedua  juga  tidak  hadir  dalam  persidangan,  sedangkan  pihak tergugat  selalu  hadir, maka  gugatan penggugat  akan dinyatakan  gugur dan dihukum untuk  membayar  biaya  perkara.  Begitu  juga  bilamana  dalam  persidangan  ternyata tergugat  tidak  hadir  dua  kali  berturut-turut  setelah  dipanggil  dengan  patut  dan  tidak
mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan verstek (putusan diluar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan  hak  atau  tidak  beralasan.  Dalam  putusan verstek jika  gugatan  dikabulkan, maka  putusannya  diberitahukan  kepada  tergugat  serta  dijelaskan  bahwa  tergugat berhak mengajukan perlawanan.
Ketentuan  mengenai  verstek  diatur  dalam  Pasal  125 Herziene  Indonesich Reglement (HIR)  dan    Pasal  78 Reglement  op  de  Rechtsvordering (RV).  Dalam  hal ini,  hakim  diberi  wewenang  untuk  menjatuhkan  putusan  diluar  hadir  atau  tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:
a. Tergugat  tidak  datang  menghadiri  sidang  pemeriksaan  yang  ditentukan  tanpa alasan yang sah; atau
b. Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;
c. Tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut, tetapi tidak datang ke persidangan;
d. Tergugat tidak mengajukan eksepsi/ tangkisan mengenai kewenangan;
e. Penggugat hadir di persidangan dan mohon suatu putusan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  hakim  berwenang  untuk  menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian,  atau  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima,  atau  menolak gugatan Penggugat.
Hakim  tidak  dibenarkan  mengambil  putusan  tanpa  pembuktian.  Kunci  ditolak atau  dikabulkannya  gugatan  harus  berdasarkan  pembuktian  yang  bersumber  dari fakta-fakta  yang  diajukan  para  pihak.  Pembuktian  hanya  dapat  ditegakkan berdasarkan  dukungan  fakta-fakta.  Pembuktian  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa  ada fakta-fakta yang mendukungnya.
Dari apa yang telah diuraikan dapat dinyatakan bahwa, meskipun tergugat tidak hadir  putusan  yang  diatetapkan  oleh  hakim  harus  didasarkan  pada  ketentuan- ketentuan hukum tentang pembuktian. Mengingat dalam pemeriksaan perkara perdata hakim  bersifat  pasif,  hanya  terbatas  menerima  dan  memeriksa  sepanjang  mengenai
hal-hal  yang  diajukan  penggugat  dan  tergugat,  maka  ketidakhadiran  tergugat  dapat merugikannya.  Tergugat  tentu  tidak  dapat  menyampaikan  bukti-bukti  untuk membantah apa yang didalilkan pengguggat.
Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, ditegaskan  bahwa: “Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir ( verstek ) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan  atas putusan itu”. Pasal  125 ayat  (3) HIR  atau Pasal  78 Rv menyatakan  bahwa:  “Jika  surat  gugatan  diterima,  maka  atas  perintah  ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan  pula  kepadanya,  bahwa  ia  berhak  memajukan  perlawanan  (verzet)  di dalam  tempo  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  pada  pasal  129  tentang  keputusan verstek di muka pengadilan”.
Melihat  kepada  kedua  ketentuan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  apabila tergugat  tidak  menerima  putusan verstek ,  maka  tergugat  berhak  mengajukan perlawanan  ( verzet )  terhadap  putusan verstek tersebut.  Upaya  perlawanan/ verzet dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya  putusan verstek kepada  tergugat  apabila  pemberitahuan  tersebut  langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Jika pemberitahuan putusan itu tidak langsung  diberitahukan  kepada  tergugat  sendiri  dan  pada  waktu aanmaning (peringatan)  tergugat  hadir,  maka  tenggang  waktunya  sampai  pada  hari  kedelapan sesudah aanmaning .  Jika  Tergugat  tidak  hadir  pada  waktu aanmaning ,  maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg. Perkara mengenai verzet terhadap verstek didaftar dalam satu nomor perkara dengan perkara mengenai verstek.
Hakim  yang  melakukan  pemeriksaan  perkara verzet atas  putusan  verstek  harus memeriksa  gugatan  yang  telah  diputus verstek secara  keseluruhan.  Pemeriksaan perkara  verzet  dilakukan  secara  biasa.  Apabila  dalam  pemeriksaan verzet pihak Penggugat  asal  (terlawan)  tidak  hadir,  maka  pemeriksaan  dilakukan  secara contradictoire ,  akan  tetapi  apabila  pelawan  yang  tidak  hadir,  maka  hakim menjatuhkan  putusan verstek untuk  kedua  kalinya.  Terhadap  putusan  verstek  yang
dijatuhkan  kedua  kalinya  ini  tidak  dapat  diajukan  perlawanan,  tetapi  bisa  diajukan upaya  hukum  banding  berdasarkan  Pasal  129  ayat  (5)  HIR  dan  Pasal  153  ayat(5) RBg.

## PENUTUP
Dari  paparan  di  depan,  akhirnya  dapat  dikemukakan  hal-hal  berikut  sebagai simpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah:
1. Proses putusan gugatan perceraian dengan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:
a. Penggugat  memasukkan  gugatannya  operceraian  ke  pengadilan  negeri  dan dicatat  dalam  daftar  perkara  perdata  oleh  panitera  serta  melunasi  biaya perkara.
b. Selanjutnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  surat  penetapan penunjukan kepada hakim yang akan memeriksa perkara.
c. Setelah  hakim  menerima  surat  penetapan  penunjukan,  maka  hakim  yang telah  ditunjuk  tersebut  menentukan  hari  dan  jam  persidangan  perkara  yang diajukan serta menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan  negeri  dengan  membawa  para  saksi  serta  bukti-bukti  yang diperlukan.
d. Juru sita menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugatan kepada tergugat dan penggugat di tempat tinggalnya.
e. Juru sita harus menyerahkan risalah ( relaas ) panggilan kepada hakim yang akan  memeriksa  persidangan  tersebut,  yang  merupakan  bukti  bahwa tergugat dan penggugat telah dipanggil.
f. Sidang  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  itu  dibantu  oleh  seorang panitera  atau  seorang  yang  ditugaskan  melakukan  pekerjaan  panitera  atau disebut panitera pengganti.
g. Ketua  menyatakan  sidang  dibuka  dan  terbuka  untuk  umum,  maka  majelis hakim  segera  memulai  pemeriksaan  terhadap  pihak-pihak.  Terlebih  dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak.
h. Apabila  dalam  persidangan  ternyata  tergugat  tidak  hadir  dua  kali  berturut- turut  setelah  dipanggil  dengan  patut  dan  tidak  mewakilkan  kepada  kuasa hukumnya,  maka  hakim  akan  memberikan  putusan verstek ,  kecuali  jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.
i. Gugatan dikabulkan hanya jika didasarkan pada alas an-alasan yang tersurat dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Putusannya diberitahukan  kepada  tergugat  serta  dijelaskan  bahwa  tergugat  berhak mengajukan perlawanan.
2. Kepentingan tergugat  tetap dilindungi  dalam hal  persidangan  gugatan perceraian yang diputus  dengan verstek di  Pengadilan  Negeri Singaraja karena pelaksanaan pemeriksaan oleh hakim tetap dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara dan hanya  memutuskan  peristiwa-peristiwa  yang    disertai  bukti-bukti  yang  sah menurut hukum dan  dapat dipastikan kebenarannya.
3. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  tergugat  terhadap  putusan verstek di Pengadilan  Negeri  Singaraja  adalah  berhak  mengajukan  perlawanan  ( verzet ) terhadap putusan verstek tersebut. Upaya perlawanan/verzet dapat diajukan paling lambat  14  (empat  belas)  hari  setelah  pemberitahuan  mengenai  adanya  putusan verstek kepada  tergugat  apabila  pemberitahuan  tersebut  langsung  disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
K.Wantjik Saleh.1976. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
R.  Wirjono  Prodjodikoro.  1984. Hukum  Perkawinan  Di  Indonesi. Bandung: Sumur Bandung.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional . 2005. Jakarta: Rineka Cipta.