Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 57 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Volume 4, Nomor 1, (2021) pp. 57-68 pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X
Akreditasi S4 - SK No. 36/E/KPT/2019 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/7787 DOI: 10.33474/jipemas.v4i1.7787
Peningkatan  kapasitas  dan  penilaian  mandiri  kinerja  pelayanan publik
Eko Aristanto 1 *, Indri Damayanti 2
1 Universitas Merdeka Malang, Indonesia, email: aristanto90@gmail.com
2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia,email: indri.damayanti@gmail.com *Koresponden penulis
Info Artikel

## Abstract
Diajukan: 08 Agst 2020 Diterima: 19 Des 2020 Diterbitkan: 03 Jan 2021
Keywords: training; self-assessment; public service performance
Kata Kunci: pelatihan; penilaian mandiri; kinerja pelayanan publik
Lisensi:
cc-by-sa
The  implementation  of  this  activity  aims  to  increase  the  capacity  of public  service  providers  in  carrying  out  public  services  and  assist  in carrying  out  an  self  assessment  of  the  performance  of  public services.Training  and  mentoring  activities  are  followed  by  public service  providers  in  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII Jawa  Timur.  Methods  of  carrying  out  activities  that  include:  i)  Desk documents;  ii)  Training;  and  iii)  Assistance.  The  implementation  of activities begins and is based on the evaluation results of the PANRB Ministry.  The  output  of  the  implementation  of  this  activity  can contribute  to  improving  the  performance  of  public  services  with  the support and availability of various public service documents including: public  service  standard  documents,  improving  the  implementation  of public  satisfaction  surveys,  and  improving  public  service  information on  the  BBPJN  VIII  website.  The  results  of  the  training  and  mentoring show  an  increase  in  the  performance  of  public  services  from  2.72
(Score C) to 3.50 (Score B). The evaluation of training and mentoring activities  showed  a  result  of  88.67%  with  very  good  training performance.

## Abstrak
Pelaksanaan  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas pelaksana  pelayanan  publik  dalam  menjalankan    pelayanan  publik dan  mendampingi  melaksanakan  penilaian  mandiri  terhadap  kinerja pelayanan  publik.  Kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  diikuti  oleh pelaksana  pelayanan  publik  di  lingkungan    Balai  Besar  Pelaksanaan Jalan  Nasional  VIII  Jawa  Timur.  Metode  pelakanaan  kegiatan  yang meliputi:  i)  Desk  dokumen;  ii)  Pelatihan;  dan  iii)    Pendampingan. Pelaksanaan  kegiatan  dimulai  dan  didasari  dengan  hasil  evaluasi Kementerian  PANRB.  Keluaran  pelaksanaan  kegiatan  ini  dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik dengan  keterdukungan  dan  ketertersediaan  berbagai  dokumen pelayanan  publik  meliputi:  dokumen  standar  pelayanan  publik, perbaikan  pelaksanaan  survei  kepuasan  masyarakat,  dan  perbaikan informasi  pelayanan  publik  pada  website  BBPJN  VIII.  Hasil  pelatihan dan pendampingan menunjukan peningkatan kinerja pelayanan publik yang  semula  2,72  (Nilai  C)  menjadi  3,50  (Nilai  B).  Pelaksanaan evaluasi  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  menunjukkan  hasil sebesar 88,67 % dengan kinerja pelatihan sangat baik.
58 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## PENDAHULUAN
Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  merupakan  unit pelaksana  teknis    (UPT)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  20/PRT/M/2016  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  Mendasar  pada  peraturan  tersebut  di  atas,  Balai  Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII  memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan,  pembangunan  dan  preservasi  jalan  dan  jembatan,  serta melaksanakan  pengawasan  keselamatan  dan  kelayakan  fungsi    jalan  dan jembatan. Tugas yang diemban Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sangat strategis dalam infratruktur jalan dan jembatan. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pelayanan publik yang dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan  Nasional  VIII  meliputi:  i)  Pelayanan  Informasi  Publik,  Konsultasi  dan Pengaduan;  ii)  Pelayanan  Jasa  Laboratorium  Pengujian  Bahan  Jalan;  iii) Pelayanan  Pemeriksaan  Asphalt  Mixing  Plant  (AMP);  iv)  Pelayanan Penggunaan  Peralatan  Konstruksi  dengan  Cara  Sewa;  dan  v)  Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.
Berbagai  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  menunjang  kegiatan  perencanaan, pengadaan,  pembangunan  dan  preservasi  jalan  dan  jembatan,  serta memberikan  pelayanan  pada  masyarakat.  Pelayanan  publik  yang  dilakukan memiliki kewajiban kepatuhan kepada peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan  Standar  Pelayanan  Publik  (Aristanto,  2019;  Setyowati  et  al.,  2019). Pelayanan  publik  tersebut  secara  terus  menerus  di  evaluasi  secara berkelanjutan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  optimal  (Ismiyarto, 2017; Sururi, 2020). Disamping itu upaya peningkatan pelayanan publik dapat terus  dapat  dilakukan  dengan  inovasi  pelayanan  publik  dengan  dukungan sistem informasi pelayanan publik berbasis website dan android  (Govindaraju et  al.,  2016;  Hadi  et  al.,  2020).  Pelayanan  publik  perlu  dilakukan  evaluasi dengan  pelibatan  masyarakat  dan  pengguna  layanan  untuk  mendapatkan feedback  atas  berbagai  bentuk  layanan  yang  diterima  dengan  melakukan survei  kepuasan masyarakat  (Aristanto  &  Damayanti,  2020;  Nuriyanto,  2014; Sutopo,  2014).  Melalui  survei  kepuasan  masyarakat  dapat  mengidentifikasi persepsi  masyarakat  dan  pengguna  layanan  terhadap  kinerja  pelayanan publik  (Kartikaningdyah,  2012;  Indriyanti,  2018)  yang  telah  diberikan  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.
Dalam  penilaian  kinerja  pelayanan  publik  terdapat  3  (tiga)  peraturan utama  yang  menjadi  landasan  penilaian  kinerja  yakni  1).  Peraturan  Menteri PANRB  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelayanan  Publik,  2). Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan Publik  dan  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Kurniawan, 2016;  Yunus,  2018).  Hasil  evaluasi  yang  dilaksanakan  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap pelayanan  publik  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  tanggal  28
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 59
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Agustus  2019  menjelaskan  pelayanan  yang  dilakukan  masih  belum  optimal terhadap  6  (enam)  komponen  pelayanan  publik  meliputi  1)  kebijakan pelayanan, 2) profesionalisme SDM, 3) sarana prasarana, 4) sistem informasi pelayanan  publik,  5)  konsultasi  dan  pengaduan,  dan  6)  inovasi  pelayanan. Hasil  evaluasi  terhadap  komponen  kebijakan  pelayanan  terdapat  dokumen standar  pelayanan  yang  perlu  diperbaharui  pelaksanaan  survei  kepuasan masyarakat belum mengacu Perman PANRB No 14 Tahun 2017. Komponen profesionalisme SDM tidak menjelaskan kompetensi SDM dan belum memiliki dokumen  kode  etik  pelaksana  pelayanan  publik.  Komponen  Sarana Prasarana  menunjukan  belum  terdapat  sarana  prasarana  pengguna  layanan berkebutuhan khusus. Pada komponen sistem informasi menjelaskan terdapat kelemahan  pada  sistem  informasi  pelayanan  publik  elektronik  dan  non elektronik.  Komponen  konsultasi  dan  pengaduan  menjelaskan  kelemahan pada  sistem  dokumentasi  dan  tindak  lanjut  pengaduan  dan  konsultasi. Sedangkan  komponen  inovasi  perlu  peningkatan  inovasi  layanan  dan menjaga keberfungsian program yang telah dikembangkan.
Berlandaskan  pada  hal-hal  di  atas,  Biro  Komunikasi  Publik  sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR menginisiasi melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan  bagi  pelaksanan  pelayanan  publik  di  lingkungan  Balai  Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jawa Timur. Pelaksaaan kegiatan ini dengan sasaran  kegiatan  adalah  para  putugas  pelaksana  pelayanan  publik.  Dengan pelatihan  dan  pendampingan  diharapkan  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan Nasional  VIII  dapat meningkatkan pelayanan  publik  yang menjadi  perubahan dunia  dalam  koridor  reformasi  birokrasi  dan  meningkatkan  nilai  kinerja pelayanan publik.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan  kapasitas  pelaksana  pelayanan  publik  dalam  menjalankan kegiatan    pelayanan  dan  mendampingi  melaksanakan  penilaian  mandiri terhadap  kinerja  pelayanan  publik.  Dasar  pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM  dari  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.  Kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  ini  diikuti  oleh  pelaksana pelayanan publik di lingkungan  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jawa Timur. Kegiatan utama dalam pelatihan ini secara umum mengunakan 3 (tiga)  metode  kegiatan  yang  meliputi    i)  Desk  dokumen  merupakan  kegiatan penilaian  terhadap  kelayakan  dan  keberfungsian  dokumen  yang  menjadi pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan;  ii)  Pelatihan  merupakan  kegiatan penyadaran, peningkatan pengertian dan pemahaman terhadap pelaksanaan pelayanan  publik;  dan  iii)    Pendampingan  merupakan  bantuan  teknis  bagi pelaksana pelayanan publik dalam pemenuhan standar pelayanan publik yang ditetapkan perundangan dalam Peraturan Menteri PARB No 17  Tahun 2017 (Ginarta  et  al.,  2017).  Adapun  tahapan  dan  metode  kegiatan  pelatihan  dan
60 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
pendampingan  pelaksana  pelayanan  publik  pada  Balai  Besar  Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sebagai berikut:
Gambar 1 . Tahapan dan Metode Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dan pendampingan  penilaian  mandiri  kinerja  pelayanan  publik  pada  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  dilaksanakan  selama  12  (dua  belas)  hari kerja efektif mulai 11 s.d 23 November 2019 yang dilaksanakan di Balai Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  Jawa  Timur.  Kegiatan  pelatihan  dan pendampingan ini diikuti sebanyak 12 (dua belas) pelaksana pelayanan publik pada  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII.  Landasan  hukum  yang digunakan meliputi  Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri PARB No 14  Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PARB No 17  Tahun 2017.  Adapun  rangkaian  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  peningkatan kapasitas dan pendampingan penilaian mandiri kinerja pelayanan publik pada Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  Jawa  Timur  memiliki  beberapa tahapan sebagai berikut:

## 1. Pembukaan  dan  Arahan  Biro  Komunikasi  Publik,  Seditjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan  kegiatan  secara  resmi  dibuka  oleh  Ir.  Yudiarmand Zulkarnain  Kasim,  M.Eng.Sc  (Kepala  Bagian  Tata  Usaha  Balai  Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Jawa Timur) dan arahan Ir. Lutfiel Anam Ahmad,  MM  (Staf  Ahli  Menteri  Bidang  Hubungan  Antar  Lembaga Kementerian ekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang memberikan penjelasan  tentang  hasil  evaluasi  penilaian  pelayanan  publik  di lingkungan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dan sekaligus  mendorong  pelaksanaan  pelayanan  publik  menjadi  bagian penting  dalam  penentuan  kinerja  sekaligus  elemen  penting  dalam perbaikan tunjangan kinerja di lingkungan  Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat.  Dalam  kegiatan  ini  mengharapkan  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  memanfaatkan  kesempatan  pelatihan dan pendampingan ini secara sungguh-sungguh.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 61 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 2 . Pembukaan Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pelayanan Publik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

## 2. Kegiatan Review Hasil Evaluasi Kementerian dan Assessment Awal
Untuk  mendapatkan  informasi  awal  kebutuhan  pelatihan  (training needs assessment), maka  dilaksanakan penilaian  awal  terhadap kondisi eksisting pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan  Nasional  VIII  mengunakan  instrumen  panduan  penilaian  kinerja pelayanan  publik  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  PANRB    No.  17 Tahun 2017  dengan hasil sebagai berikut:
Gambar 3. Sebaran Hasil Penilaian Awal Kinerja Pelayanan Publik Balai Besar Pelaksanaan Jalan

## Nasional VIII
Berdasarkan  hasil  penilaian  awal  kinerja  pelayanan  publik  Balai Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  memiliki  nilai  kumulatif penyelenggara  pelayanan  publik  sebesar  54,46  atau  dengan  range  nilai sebesar 2,72 (Nilai C) sehingga dalam kategori cukup. Dengan mendasar hasil  penilaian  dilakukan  analisis  kesenjangan/gap  pada  Indikator Pelayanan  Publik,  maka  skala  prioritas  yang  menjadi  target  untuk perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  berdasarkan  indikator sebagai berikut:
62 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tabel 1 . Skala Prioritas Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No. Prioritas Indikator Yang Diperbaiki 1 Prioritas I Standar  Pelayanan,  Maklumat  Pelayanan,  Survei    Kepuasan Konsumen,  Kode  Etik,    Sistem    Informasi  Elektronik,  Pengaduan, Inovasi dan Konsultasi.
2 Prioritas II Parkir  &  Ruang  Tunggu,  Sistem  Informasi  Non  Elektronik,
Responsivitas, Kompetensi, Penghargaan & Sanksi.
3 Prioritas III  Sarana  Penunjang  Lain,  Sarana  Front  Office,  Sarpras  Bagi Kebutuhan Khusus, Budaya Pelayanan.
Sumber: Pelaksana  Kegiatan (2019)

## 3. Pelatihan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik
Tahapan  ke  III  yang  dilakukan  adalah  kegiatan  pelatihan  tata kelola  kebijakan  dan  standar  pelayanan  publik.  Kegiatan  ini  bertujuan untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  Tata  Kelola Pelayanan  Publik  di  Lingkungan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  yang  menjelaskan  tentang  peraturan  dan  panduan teknis  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  yang  telah  ditetapkan  di lingkungan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. Materi  selanjutnya  yang  disampaikan    adalah    Kebijakan  dan  Standar Pelayanan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjelaskan sisi  teknis  penataan  dokumen  administrasi  dan  pelaksanaan  pelayanan publik bagi para pelaksana penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Dalam kegiatan ini pemateri adalah  Indri  Damayanti  (Biro  Komunikasi  Publik,  Setditjen  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Eko Aristanto (Universitas Merdeka Malang) dengan rangkaian sebagai berikut:
Tabel 2 . Pelatihan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BBPJN VIII
Waktu Materi Pelatihan Pemateri 09.00 - 09.30 Pembukaan Kegiatan Pelatihan Oleh Kepala Unit Pelayanan Publik BBPJN VIII Yudiarmand  Zulkarnain Kasim 09.30 - 11.00 Tata  Kelola  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indri Damayanti 11.00 - 12.00 Diskusi dan Tanya Jawab Panitia 12.00 - 13.00 ISHOMA 13.00 - 14.30 Kebijakan  dan  Standar  Pelayanan  bagi  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Eko Aristanto 14.30 - 15.30 Diskusi dan Tanya Jawab Panitia 15.00 -16.00 Penutupan Panitia Sumber: Pelaksana  Kegiatan (2019)

## 4. Pendamping Penyiapan Dokumen Standar Pelayanan
Tahapan  ke  IV  yang  dilakukan  adalah  pendampingan  penyiapan dokumen  standar  pelayanan  unit  penyelenggara  pelayanan  publik. Pelaksanaan  pendampingan  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perbaikan dan  peningkatan  kualitas  dokumen  kebijakan  dan  standar  pelayanan
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 63
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
dalam  bentuk  kegiatan  bantuan  teknis  penyusunan  dokumen  kebijakan dan standar pelayanan publik. Dalam pendampingan penyiapan dokumen standar  pelayanan  publik  terdapat  beberapa  hambatan  meliputi:  1). dokumen  standar  pelayanan  belum  memenuhi  aturan  yang  ditetapkan oleh  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  17  Tahun  2017;  dan  2).  petugas pelayanan  publik  belum  memahami  tata  cara  peyusunan  dokumen pelayanan  publik.  Upaya  yag  dilakukan  adalah  melakukan  pemilahan seluruh dokumen standar pelayanan dan melakukan pengecekan kembali isi dokumen, serta membantu petugas pelayanan publik untuk menyusun ulang  isi  seluruh  dokumen  standar  pelayalan  publik  dengan  mendasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017. Adapun dokumen yang  terfasilitasi  dalam  pendampingan  penyiapan  dokumen  standar pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik, sebagai berikut:
Tabel 3 . Keluaran Fasilitasi Pendampingan Penyiapan Dokumen Standar Pelayanan
No Aspek Dokumen Terfasilitasi 1 Standar Pelayanan a) Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Publik
b) Maklumat Pelayanan Publik
c) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 Profesionalisme SDM Kode Etik Pelaksana Penyelenggara Pelayanan Publik 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Penambahan standar pelayanan, Maklumat dan Penilaian Kinerja Sumber: Pelaksana  Kegiatan (2019)
Dalam  pendampingan  penyusunan  dokumen    pelayanan  publik dilakukan  pemilihan  kembali  sesuai  kebutuhannya.  Misalnya  dokumen standar  pelayanan  publik  yang  berkaitan  dengan  kode  etik  pelaksana pelayanan publik disamping dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Balai BBPJN  VIII,  juga  dibuat  stand  banner    Kode  Etik  Pelaksana Penyelenggara  Pelayanan  Publik  yang  dapat  dilihat  dan  dibaca  oleh calon pengguna pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jawa Timur.
Gambar 4 . Penempatan Stand Banner Informasi Kode Etik Pelaksana Penyelenggara Pelayanan Publik
64 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## 5. Pendampingan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Tahapan  ke  V  adalah  pendampingan  peningkatan  sarana  dan prasarana pelayanan publik. Pendampingan ini bertujuan untuk perbaikan layout  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Dalam pendampingan  sarana  prasarana  pelayanan  publik  faktor  utama  yang menjadi  hambatan  adalah  keterbatasan  luasan  ruang  pelayanan  publik untuk  mengakomodasi  seluruh  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun  2017.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  pendampingan  sarana prasarana pelayanan publik adalah 1). Penataan layout pelayanan publik; 2)  penataan  sistem  antrian  pelayanan  publik;  3).  Penyiapan  sarana  dan prasarana  pelayanan  publik  bagi  kelompok  berkebutuhan  khusus;  4). Penyediaan  sarana  bermain  anak,  ruang  balita/ibu  hamil/menyusui;  dan 5). Penataan banner informasi pelayanan publik.
Gambar 5. Penataan Layout Pelayanan Publik dan Penempatan Banner Informasi Pelayanan Publik
6. Kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD)  Hasil  Penilaian  Pelayanan Publik
Tahapan VI adalah pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan    dengan dibuka secara resmi  oleh Bapak Ir. Lutfiel Anam Ahmad, MM (Staf Ahli  Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Dalam  kegiatan ini,  mendiskusikan  berbagai  capaian  keluaran  kegiatan  pendampingan dan  rencana  tindak  lanjut  pengisian  mandiri  atas  hasil  penilaian  kinerja pelayanan  publik  pada  dashboard  Sistem  Informasi  Pelayanan  Publik. Kesimpulan  pelaksanaan  kegiatan  Focus  Group  Discussion  (FGD) penilaian  pelayanan  publik  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII sebagai  berikut:  1).  Dokumen  Kebijakan  dan  Standar  Pelayanan  Publik telah dapat diterima dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Kepala Balai BBPJN VII; 2).  Dokumen Maklumat Pelayanan Publik BBPJN VIII; 3)  Dokumen  Kode  Etik  Pelaksana  Pelayanan  Publik  BBJN  VIII;  4). Menyepakati  pelaksanaan  kegiatan  Survei  Kepuasan  Masyarakat
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 65
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
mengunakan 9 unsur SKM sesuai dengan Permen PANRB No. 14 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyeleggara  Pelayanan  Publik;  5).  Perbaikan  kembali  pada  website Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  dengan  penambahan informasi standar pelayanan, maklumat pelayanan dan penilaian kinerja; dan 6) Hasil akhir penilaian mandiri dengan perbaikan berbagai kebijakan standar pelayanan mendapatkan nilai komulatif penyelenggara pelayanan publik  sebesar  70,04  atau  dalam    range  nilai  sebesar  3,502  (Nilai  B) dengan kategori Baik.
Gambar 6. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penilaian Pelayanan Publik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
7. Pengisian  dan Upload Kinerja  Pelayanan  Publik  Sistem  Informasi Pelayanan Publik
Tahapan VII adalah mendampingi pengisian dan upload berbagai dokumen  kebijakan,  dokumen  standar  pelayanan  dan  dokumentasi sarana  dan  prasarana  pelayanan  publik.  Seluruh  dokumen  tersebut  di scan  menjadi  file,  dan  selanjutya  diberikan  kode  penomoran  sesuai dengan aspek pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik BBPJN VIII melakukan  login  ke  dashboard  sistem  informasi  pelayanan  publik  dan memulai mengisi penilaian aspek pelayanan publik (dengan mengunakan penilaian mandiri setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pada saat  kegiatan  Focus  Group  Discussion  (FGD)).  Setelah  melakukan pengisian penilaian aspek pelayanan publik, selanjutya mengupload bukti dukung  kinerja  pelayanan  publik  yang  meliputi:  dokumen  kebijakan, dokumen  standar  pelayanan  dan  dokumentasi  sarana  dan  prasarana pelayanan publik.
66 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 7 . Pengisian dan Upload Kinerja  Pelayanan Publik ke dalam Dashboard Sistem Informasi Pelayanan Publik

## 8. Evaluasi  Kegiatan  Pelatihan  dan  Pendampingan  Pelaksana Pelayanan Publik
Pada  akhir  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan, dilaksanakan evaluasi kegiatan untuk mendapatkan respon dan masukan dari  para  peserta. Adapun  indikator  evaluasi  kegiatan  ini  mengunakan 6 indikator,  dengan  hasil    evaluasi  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan sebagai  berikut:  1).  Indikator  kehadiran  dan  partisipasi  dalam  kegiatan dengan  hasil  evaluasi  sebesar  85%,  2).  Indikator  pemahaman  peserta terhadap  materi  tata  kelola  pelayanan  publik  dengan  hasil  evaluasi sebesar 87,5%, 3) Indikator pemahaman peserta terhadap materi standar pelayanan  publik  dengan  hasil  evaluasi  sebesar  91,5%,  4)  Indikator keberhasilan  pendampingan  standar  pelayanan  publik  dengan  hasil evaluasi  sebesar  85,5%,  5)  Indikator  tingkat  penyelesaian  dokumen kebijakan  dan  standar  pelayanan  publik  dengan  hasil  evaluasi  sebesar 92,5%,  dan    6).  Indikator  pencapaian  target  keluaran  kegiatan  dengan hasil  evaluasi  sebesar  90%.  Adapun  hasil  penilaian  kumulatif  untuk  6 indikator evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan pelayaan publik sebesar 88,67 % dengan kinerja pelatihan sangat baik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  dan  pendampingan penilaian  mandiri  kinerja  pelayanan  publik  pada  Balai  Besar  Pelaksanaan Jalan  Nasional  VIII  telah  terlaksana  dengan  baik  dan  lancar.  Keluaran pelaksanaan kegiatan  ini  dapat memberikan kontribusi  terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik dengan keterdukungan dan ketertersediaan berbagai dokumen  pelayanan  publik  meliputi  1)  Dokumen  Kebijakan  dan  Standar Pelayanan Publik telah dapat diterima dan selanjutnya dilakukan pengesahan oleh  Kepala  Balai  BBPJN  VII,  2)  Dokumen  Maklumat  Pelayanan  Publik BBPJN VIII, 3) Dokumen Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik BBPJN VIII; 4).  Menyepakati  pelaksanaan  kegiatan  Survei  Kepuasan  Masyarakat mengunakan  9  unsur  SKM  sesuai  dengan  Permen  PANRB  No.  14  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 67
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Penyeleggara  Pelayanan  Publik,  5).  Perbaikan  kembali  pada  website  Balai Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  dengan  penambahan  informasi standar  pelayanan,  maklumat  pelayanan  dan  penilaian  kinerja.  Pelaksanaan penilaian  kinerja  pelayanan  publik  pada  menunjukkan  peningkatan  kinerja setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang semula memiliki nilai kumulatif  penyelenggara pelayanan publik  sebesar  54,46 atau dengan  range nilai  sebesar  2,72  (Nilai  C)  sehingga  dalam  kategori  cukup,  menjadi    70,04 atau  dalam    range  nilai  sebesar  3,502  (Nilai  B)  dengan  kategori  Baik.  Untuk hasil  pelaksanaan  evaluasi  kegiatan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  dan pendampingan penilaian mandiri kinerja pelayanan publik dengan  6 indikator evaluasi  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  pelayaan  publik  menunjukan hasil sebesar 88,67 % dengan kinerja pelatihan sangat baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada i)  Kepala  Biro  Komunikasi  Publik,  Setditjen  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  dan    ii)  Kepala  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan Nasional  VIII  Jawa  Timur  yang  telah  memberikan  kesempatan  melakukan pelatihan  dan  pendampingan  standar  pelayanan  publik,  semoga  rangkaian kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi para pelaksana pelayanan publik pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jawa Timur.

## DAFTAR RUJUKAN
Aristanto,  E.  (2019). Panduan  Penilaian  Kinerja  Unit  Penyelenggara Pelayanan  Publik .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Merdeka Malang.
Aristanto,  E.,  &  Damayanti,  I.  (2020). Panduan  Pelaksanaan  Survei  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Bagi  Unit  Penyelenggara  Pelayanan Publik Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Merdeka Malang.
Ginarta, K., Irawanto, & Jamili, M. (2017). Kinerja  Pegawai Dalam Pelayanan Publik  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur. Administraus  - Jurnal Ilmu Administrasi  Dan Manajemen , 1 (1), 26 –39. https://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/v iew/8
Govindaraju,  R.,  Wiratmadja,  I.  I.,  &  Haryana,  A.  (2016).  Pengembangan Model  Evaluasi  Kualitas  Layanan  Sistem  E-Government. Jurnal Manajemen Teknologi , 15 (2), 196 –205.
https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.6
Hadi,  K.,  Asworo,  L.,  &  Taqwa,  I.  (2020).  Inovasi  Dialogis:  Menuju Transformasi  Pelayanan  Publik  Yang  Partisipatif  (Kajian  Sistem Pelayanan  Malang  Online). Journal  of  Government  and  Civil  Society ,
4 (1), 115 –129. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Indriyanti,  D.  (2018).  Menakar  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan publik plat merah di kabupaten bogor. Jurnal Inspirasi , 9 (2),
68 ~ 4(1) 2021, pp. 57-68
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
63 –71. https://doi.org/10.35880/.v9i2.3 Ismiyarto.  (2017).  Penilaian  Kinerja  Unit  Pelayanan  Pada  Organisasi  Publik.
Jurnal Ilmu Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa , 2 (2), 12 –29. https://doi.org/10.33701/jipsk.v2i2.923 Kartikaningdyah,  E.  (2012).  Analisis  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap Pelayanan  Publik  Pada  BP2T  Kota  Tanjungpinang. Jurnal  Integrasi2 , 4 (2), 136 –147.
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JI/article/view/222 Kurniawan,  R.  C.  (2016).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah Daerah. FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (3),  569 –586.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Nuriyanto.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia, Sudahkah  Berlandaskan  Konsep  “Welfare  State”? Jurnal  Konstitusi ,
11 (3), 428 –453. https://doi.org/10.31078/jk%25x
Setyowati,  K.,  Susiloadi,  P.,  &  Suryawati,  R.  (2019).  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Pdam  Dalam  Mewujudkan  Smart  Living  Improving. Spirit Publik , 14 (1), 16 –25. https://jurnal.uns.ac.id/spirit- publik/article/view/34000
Sururi,  A.  (2020).  Kinerja  Implementasi  Pelayanan  Publik  Pemerintah
Kecamatan di Kota Cilegon. ARISTO , 8 (1), 137 –164.
https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2266 Sutopo.  (2014).  Pentingnya  Tata  Informasi  Tentang  Pelayanan  Publik  Bagi Masyarakat. Journal  of  Rural  and  Development , 5 (1),  15 –26.
https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/916
Yunus,  M.  (2018).  Birokrasi  Dalam  Konteks  Kinerja  Pelayanan  Publik  Prima.
Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 8 (1), 26 –50.
https://doi.org/10.33558/akp.v8i1.1494