Analisa  Perjanjian  Tertutup  dalam  Pasal  15  Ayat  (3)  UU  No.  5  Tahun 1999 dalam Perspektif Normatif dan Implementasinya
Kamser Lumbanradja 1 , Dhaniswara K. Harjono 1 , Hulman Panjaitan 1* 1 Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
hulman.panjaitan@uki.ac.id*
ARTICLE INFO
Article history:
Received March 08, 2024 Revised April 03, 2024 Accepted April 27, 2024 Abstract To  create  a  conducive  business  climate  and  to  avoid  unhealthy  business competition,  which  can  harm  fellow  business  actors,  including  guaranteeing the  quality  of  goods  and  services  produced  for  the  benefit  of  society  as consumers,  it  is  necessary  to  have  legal  institutions  that  regulate  orderly business competition, known as the Business Competition Law. In Indonesia, the normative provisions of business competition law are regulated in Law No. 5  of  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair Business Competition. In this connection, Law No. 5 of 1999 has regulated and established a number of rules aimed at creating a conducive business climate and  healthy  business  competition,  including  through  the  regulation  of prohibited closed agreements as regulated in Article 15 of Law No. 5 of 1999.
Regulations  come  in  various  forms  and  types,  all  of  which  aim  to  create  a conducive business climate and avoid unhealthy business competition, which can harm all parties. Keywords : Closed Agreement Analysis, Business Competition Law Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pelaku  usaha,  baik  yang  tergolong  besar  maupun  kecil,  termasuk  mikro  dan menengah, menempati posisi strategis dalam lingkup kinerja perekonomian nasional. Oleh karenanya,  pemerintah  diharapkan  harus  memberikan  perhatian  serius  kepada  pelaku usaha,  tentunya  tidak  dengan  cara  mengesampingkan  hak  dan  kepentingan  konsumen (Damanik, 2020). Harus ada keseimbangan kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha dan  masyarakat  sebagai  konsumen  atas  produik  dan  distribusi  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  pelaku  usaha  demi  terciptanya  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  seimbang (Sunarto et al., 2023).
Dalam lingkup ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para  penjual  biasanya  berusaha  memgungguli  persaingan  dengan  membedakan  harga, produi,  distribusi  dan  promosi  (Ischak  et  al.,  2023).  Dengan  adanya  persaingan  yang terjadi diantara para pelaku usaha yang ada, sangat memungkinkan terjadinya persaingan usaha  yang  tidak  sehat  yang  dapat  berdampak  secara  langsung  maupun  tidak  langsung kepada  konsumen maupun  pelaku  usaha  itu  sendiri  (Rizqi  et  al.,  2023).  Aturan  ini  yang dikenal  dengan  hukum  persaingan  usaha  yang  di  Indonesia,  secara  normative  diatur dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.

## Bulletin of Community Engagement
Bagi  berkembangnya  dunia  usaha,  sangat  diperlukan  iklim  yang  kondusif  dan persaingan usaha yang sehat tanpa merugikan para pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, sangat  dibutuhkan  pranata  hukum  yang  mengatur  kehidupan  dan  pergaulan  hidup ekonomi  sebagaimana  merupakan  tujuan  hukum  itu  sendiri  untuk  mengatur  tata  tertib kehidupan masyarakat. Hukum berperan sebagai pelindung keperluan manusia dan untuk melindungi  kepentingan  manusia,  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  harus  dilakukan maksimal  dan  prfesional (Suwartono,  2023).  Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara normal,  damai  dan  tertib.  Hukum  yang  dilanggar  harus  ditegakkan  oleh  aparat  penegak hukum.  Keberlakuan  hukum  memerlukan  kepastian  hukum  sebagai  bagian  dari perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan yang sewenang-wenang (Qoumy & Haryanto, 2023).
Hukum  Persaingan  Usaha  pada  dasarnya  mengatur  mengenai  perilaku,  tindakan atau perbuatan termasuk perjanjian yang dilarang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  dimana  pelanggaran  atas  kaedah  tersebut dapat dikenakan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.  Namun, persaingan  usaha  yang  sehat  akan  berakibat  positif  bagi  para  pengusaha  yang  saling bersaing  atau  berkompetisi  karena  dapat  menimbulkan  upaya-upaya  peningkatan efisiensi,  produktivitas,  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkan  (Abdul,  2004).    Kehadiran Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat  telah banyak  memberikan  arti bagi  perubahan  dalam  iklim  berusaha menjadi  lebih  sehat  dibandingkan  sebelum  diberlakukan  undang-undang  ini.  UU  No.  5 Tahun  1999  sedikit  demi  sedikit  mengembalikan  kepercayaan  pelaku  usaha  terhadap usaha  pemerintah  untuk  mewujudkan  iklim  usaha  yang  sehat  dan  kondusif,  yang  dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka (Wahid, 2023). Persaingan usaha yang sehat ( fair competition ) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi,  produktivitas,  inovasi,  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkan  (Tampubolon  & Hartanto,  2024).  Selain  menguntungkan  bagi  para  pelaku  usaha,  tentu  saja  konsumen memperoleh  manfaat  dari  persaingan  usaha  yang  sehat  itu,  yaitu  dengan  adanya penurunan  harga,  banyak  pilihan  dan  peningkatan  kualitas  produk.  Sebaliknya,  apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat ( unfair competition ) antara pelaku usaha tentu berakibat  negatif  tidak  saja  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen,  tetapi  juga  memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional (Indrasari, 2023).
Persaingan  usaha  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam  menjalankan  roda perekonomian  suatu  negara.  Persaingan  usaha  dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang berkaitan  dengan  perdagangan,  industry,  iklim  usaha  yang  kondusif,  kepastian  dan kesempatan berusaha, kepentingan umum, kesejahteraan dan sebagainya (Ridwan, 2021). Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu para pelaku  usaha  berinovasi  untuk  menghasilkan  produk  yang  bervariasi  dengan  harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen (Adenisatrawan, 2023).
UU No. 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif telah mengatur dan  menetapkan  berbagai  kaidah  untuk  menghindari  persaingan  usaha  tidak  sehat. Persaingan usaha  tidak sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku usaha dalam  menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha.  Diantaranya  adanya pengaturan tentang perjanjian (Martinelli et al., 2023).
Dalam  tata  tertib  kehidupan  perekonomian,  peran  perjanjian  tidak  bisa dikesampingkan  dan  sangat  strategis.  Segala  transaksi  dalam  kegiatan  ekonomi didasarkan  kepada  perjanjian  atau  hubungan  kontraktual.  Perjanjian  itu  sendiri merupalan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Suprihanto et al., 2023) . Secara otentik, perjanjian dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Menurut doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam lingkup, hukum persaingan usaha, melalui Pasal 1 angka (7) UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Dalam  rangka  penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  persaingan  usaha  yang sehat, UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur apa yang disebut dengan perjanjian tertutup sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  15.  Perjanjian  tertutup  merupakan  suatu  perjanjian yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  agar  dapat  menjadi  sarana  dan  upaya  bagi pelaku  usaha untuk  dapat  melakukan  pengendalian  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  lain secara vertical (Pengendalian vertical), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengandalian  non  harga  (Rabbani  &  Suherman,  2023).  Strategi  perjanjian  tertutup  ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa (Tarmudi & Malinim, 2023).
Larangan  dari  penerapan  dan  pemberlakuan  perjanjian  tertutup  dalam  lingkup hukum  persaingan  usaha  merupakan  pengecualian  dari  asas  kebebasan  berkontrak sebagai salah satu asas penting dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Paal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata.  Asas  kebebasan  berkontrak  ( partij  autonomy )  memberikan kebebasan  kepada  setiap  anggota  masyarakat  untuk  dapat  membuat  perjanjian  dalam bentuk  apa  saja  dan  berisi  apa  saja  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Namun  dalam  hal-hal  tertentu,  undang-undang melarang  adanya  perjanjian-perjanjian  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  5 Tahun 1999.
Dalam  rangka  penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  dunia  usaha  dan  untuk menghindari persaingan usaha yang tdak sehat, UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur dan menetapkan  adanya  sejumlah  perjanjian  yang  dilarang,  salah  satunya  adalah  perjanjian tertutup  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  UU  No.  5  Tahun  1999.  Perjanjian  tertutup atau exclusive agreement adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.
Dalam  penegakan  hukum  melalui  putusan  KPPU,  terdapat  salah  satu  kasus  yang berkaitan  dengan  perjanjian  tertutup,  yang  diputus  oleh  KPPU  dalam  perkara  No. 22/KPPU-I/2016 antara PT. Tirta Investama (PT. TIV) dan PT. Balina Agung Perkasa (PT. BAP).  Kedua  perusahaan  ini  secara  bersama-sama  pernah  menyampaikan  himbauan secara lisan kepada para pedagang Star Outlet (SO) mulai dari akhir tahun 2015 sampai dengan  pertengahan  tahun  2016.  Dengan  bukti  dokumen  mengenai  form  Sosialisasi Pelanggan Star Outlet yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet dari produk PT TIV bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan  merek  Le  Minerale  dan  bersedia  menerima  konsekwensi  sanksi  dari  PT.  TIV berupa  penutunan  ke  Wholeseller  apabila  menjual  produk  competitor  sejenis  dengan merek  Le  Minerale.  Kemudian  Form  Sosialisasi  Pelanggan  Star  Outlet  tersebut ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan nama pemilik dan nomor telepon dan form tersebut disebarkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai PT.  TIV  dan/atau  PT.  BAP (Rahmadayani  et  al.,  2023).  Dalam  perkara  ini,  Majelis  KPPU Menilai  dan  memutuskan  bahwa  PT.  TIV  dan  PT.  BAP  terbukti  bersalah  dan  melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.
Dalam  kaitan  ini,  permasalahan  utama  ang  ingin  dikaji  dan  dianalisis  adalah bagaimana pengaturan normative dari perjanjian tertutup yang dilarang sesuai Pasal 15
ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai  penelitian  hukum  doktrinal  yang  ditujukan  dan  berkaitan  dengan  inventarisasi terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, penerapan hukumnya, baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  (statute  approach)  melalui  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pokok  permasalahan.  Mengingat  metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian juridis normative, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  atau literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perjanjian Tertutup yang Dilarang Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999
Perjanjian  Tertutup  ( exclusive  agreement )  adalah  perjanjian  antara  pelaku  usaha selaku  pembeli  dan  penjual  untuk  melakukan  kesepakatan  secara  eksklusif  yang  dapat berakibat  menghalangi  atau  menghambat  pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan kesepakatan  yang  sama.  Di  samping  penetapan  harga,  hambatan  vertikal  lain  yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah  pembatasan  akses  penjualan  atau  pasokan,  serta  pembatasan  wilayah  dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian  penting  dari  hambatan  vertikal  ( vertical  restraint ),  maka  perjanjian  tertutup memiliki  dua  katagori  yaitu  hambatan  untuk  persaingan  yang  sifatnya  intrabrand  dan hambatan untuk persaingan yang sifatnya interbrand.
Persaingan intrabrand adalah  persaingan  antara  distributor  atau  pengecer untuk suatu  produk  yang  berasal  dari  manufaktur  atau  produsen  yang  sama.  Oleh  karena  itu, hambatan  yang  bersifat  intrabrand  terjadi  ketika  akses  penjualan  distributor  atau pengecer  dibatasi  oleh  produsen.  Sedangkan  persaingan  interbrand  adalah  persaingan antar  manufaktur  atau  produsen  untuk  suatu  jenis  atau  kategori  barang  di  pasar bersangkutan  yang  sama.  Hambatan  interbrand  terjadi  bila  produsen  menciptakan pembatasan  persaingan  terhadap  produk  pesaingnya.  Perjanjian  tertutup  merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar  yang  mungkin  akan  mengganggu  iklim  persaingan  dan  pada  akhirnya  akan merugikan konsumen. UU No. 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa  tindakan  (strategi)  yang  termasuk  dalam  kategori  perjanjian  tertutup,  karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat ( welfare loss ).
Perjanjian  tertutup  merupakan  salah  satu  bentuk  teknis  dari  hambatan  vertikal ( vertical restraint ). Dalam hukum persaingan, pendekatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15  ini  harus  menggunakan  interpretasi  yang  fleksibel  dan  tidak  kaku  sebagaimana dimaksud  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  Putusannya  No.  05 K/KPPU/2007  tertanggal  4  April  2008  sesuai  kasusnya,  untuk  membuktikan  bahwa pelaku  usaha  membuat  perjanjian  tertutup  yang  melanggar  Undang  Undang  sehingga dapat dikenai sanksi.
Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang meliputi:
1) Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999: Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak  yang  menerima  barang  hanya  akan  memasok  atau  tidak  memasok  kembali
barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (exclusive dealing distribution).
2) Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999: Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement).
3) Pasal  15  ayat  (3)  poin  a.  UU  No.  5  Tahun  1999:  Perjanjian  mengenai  harga  atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku  usaha  yang  menerima  barang  dan/atau  jasa  dari  pelaku  usaha  pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement dikaitkan dengan potongan harga).
4) Pasal  15  ayat  (3)  poin  b.  UU  No.  5  Tahun  1999:  Perjanjian  mengenai  harga  atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dam/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang  menjadi  pesaing  dari  pelaku  usaha  pemasok  (exclusive  dealing  dikaitkan dengan potongan harga).
Pasal-Pasal yang terkait dalam ketentuan Perjanjian Tertutup
1) Pasal  8  tentang  larangan  perjanjian  penetapan  harga  jual  kembali  (resale  price maintenance), berdasarkan perjanjian ini pelaku usaha penerima pasokan dilarang untuk  memasok  kembali  barang  yang  dibeli  dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari yang diperjanjikan (resale at loss).
2) Pasal  14  tentang  larangan  integrasi  vertikal.  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  yang  bertujuan  untuk  menguasai  produksi  sejumlah  produk  yang termasuk  da1am  rangkaian  produksi,  yang  mana  setiap  rangkaian  produksi merupakan  hasil  pengolahan  atau  proses  lanjutan,  baik  dalam  satu  rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
3) Pasal 16 tentang larangan membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat  ketentuan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Mengaitkan  Pasal  16  ini  dengan  Pasal  15 tidak  bisa  dihindari  karena  pada  hakekatnya  perjanjian  lahir  dari  adanya kesepakatan kedua belah pihak atau lebih. Bilamana pelaku usaha pemasok berada di luar negeri sehingga berada di luar jangkauan keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999, maka tanpa menghubungkan Pasal 15 dengan Pasal 16 menjadikan UU No. 5 Tahun 1999, yang bertujuan menegakkan persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha lain dan  konsumen,  menjadi  impoten  karena  tidak  ada  yang  dapat  dikenai  sanksi. Dengan  menghubungkan  Pasal  15  dengan  Pasal  16,  maka  dalam  keadaan  tersebut sebelumnya, pelaku usaha yang menerima pasokan pun dapat dikenai sanksi karena atas dasar kesepakatanya sendiri yang diberikannya secara sukarela untuk membuat perjanjian tertutup dapat membawa kerugian bagi pelaku usaha lain, konsumen dan iklim persaingan usaha yang sehat.
4) Pasal  50  huruf  b.  mengatur  tentang  pengecualian  yang  diberikan  UU  No.  5  Tahun 1999  terhadap  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual seperti lisensi, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
5) Pasal  50  huruf  c.  mengatur  tentang  pengecualian  terhadap  perjanjian  penetapan standar  teknis  produk  barang  dan  atau/jasa  yang  tidak  mengekang  dan/atau menghalangi persaingan.
6) Pasal 50 huruf d. mengatur tentang pengecualian terhadap perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.

## Penafsiran Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999
Pasal  15  UU  No.  5  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat  persyaratan  bahwa  pihak yang  menerima  barang  hanya  akan  memasok  atau  tidak  memasok  kembali  barang dan/atau  jasa  tersebut  kepada  pihak  tertentu  dan  atau  pada  tempat  tertentu.  Adapun penjelasan dari Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, ayat per ayat adalah sebagai berikut:
1) Pasal 15 ayat (1): Perjanjian distribusi eksklusif (exclusive distribution agreement) Ayat  (1)  menjelaskan  larangan  bagi  pelaku  usaha  (hulu)  untuk  mengadakan perjanjian yang bersifat eksklusif dengan pelaku usaha lain. Berdasarkan unsur pelaku usaha lain sebagai pihak yang menerima barang dan/atau jasa, dijelaskan bahwa pelaku usaha  lain  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  pemasok/penyalur  dan/atau  yang berada  di  tingkat  hilir  dalam  satu  rangkaian  produksi  dan  distribusi  vertikal.  Sifat perjanjian tertutup dijelaskan melalui unsur hanya akan memasok atau tidak memasok kembali  barang  dan/atau  jasa  kepada  pihak  tertentu  dan  di  tempat  tertentu. Pembatasan  dalam  kebebasan  memberi  pasokan  (berdasarkan  kriteria  pelaku usaha/pihak tertentu dan di tempat tertentu) yang dikenakan oleh pelaku usaha (hulu) kepada pelaku usaha hilir merupakan faktor utama untuk memenuhi kriteria perjanjian yang diklasifikasikan sebagai perjanjian tertutup atau eksklusif. Selain akan berpotensi menimbulkan  praktek-praktek  yang  merugikan  persaingan  sehat  dalam  rangkaian produksi - distribusi vertikal berupa persaingan interbrand dan intrabrand, maka unsur pembatasan  pasokan  pada  tempat  tertentu  juga  berpotensi  menimbulkan  terjadinya praktek pembagian wilayah.
2) Pasal  15  ayat  (2):  Perjanjian  tying  Dalam  pasal  15  ayat  2  dijelaskan  mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying.
Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan  untuk  memberlakukan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  lain  (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karaktemya dengan produk pokoknya. Perbedaan karakteristik antara produk utama  dan  produk  lainnya  sebagaimana  dapat  dikur  berdasarkan  tingkat  komplemen atau  substitusinya  merupakan  faktor  kunci  dari  praktek  tying  tersebut.  Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang sama sekaIi berbeda dalam satu paket potensial akan melanggar pasal ini.
3) Pasal  15  ayat  (3):  Perjanjian  penetapan  harga  dan  atau  diskon  yang  dikaitkan dengan praktek tying dan perjanjian tertutup/eksklusif ( exclusive dealing ).
Pasal 15 ayat (3) tersebut memuat larangan mengenai kebijakan penetapan harga yang  dikaitkan  dengan  praktek  tying  dan  perjanjian  tertutup/eksklusif  ( exclusive dealing ).  Secara  spesifik,  pasal  15  ayat  (3)  poin  a  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha (sebagai  pemasok)  dilarang  untuk  mengenakan  harga  tertentu  dan/atau  menetapkan tingkat diskon dan/atau potongan harga atas barang dan/atau jasa dengan syarat utama bahwa  pelaku  usaha  yang  menerima  pasokan  (distributor  di  tingkat  hilir)  harus membeli barang dan/atau jasa yang sama sekali tidak terkait dengan produk utama yang dibeli  dari  pemasok.  Hal  tersebut  merupakan  praktek  yang  mengkaitkan  penetapan harga dan atau kebijakan diskon dengan praktek tying. Pasal 15 ayat (3) poin b, secara spesifik menjelaskan bahwa pelaku usaha sebagai pemasok dilarang untuk menetapkan harga  dan/atau  menetapkan  tingkat  diskon  dan  atau  potongan  harga  kepada  pelaku usaha penerima pasokan (distributor di tingkat hilir), dengan larangan untuk membeli produk sejenis dari pesaing pelaku usaha pemasok sebagai syarat utama. Hal tersebut merupakan  praktek  yang  mengkaitkan  antara  penetapan  harga  dan/atau  kebijakan diskon dengan perjanjian yang bersifat eksklusif dan/atau tertutup.

## Unsur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999
Penjabaran  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  15  UU  No.  5  Tahun  1999  adalah sebagai berikut:
1) Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2) Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu  atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
3) Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal  yang  berada  dalam  satu  rangkaian  produksi  dan  distribusi  baik  di  hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.
4) Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok.
5) Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6) Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi  yang  diperdagangkan  dalam  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen atau pelaku usaha.
7) Memasok kembali menurut penjelasan pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli.
8) Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok.
9) Tempat  tertentu  adalah  suatu  wilayah  geografis  di  mana  barang  dan/atau  jasa tersebut akan diperdagangkan.
10) Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan, dipakai,  dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha.  Jasa menurut  pasal  1  angka  17  adalah  setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau prestasi  yang  diperdagangkan  dalam  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen atau pelaku usaha.
11) Harga Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
12) Potongan Harga Merupakan potongan harga (diskon) yang merupakan insentif yang diberikan  oleh  seorang  produsen  kepada  distributor  ataupun  dari  distributor kepada  pengecernya,  di mana  harganya  menjadi  lebih murah  daripada  harga  yang seharusnya dibayarkan.

## KESIMPULAN
Penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif  sekaligus  untuk  menghindari  persaingan usaha  yang  tidak  sehat  yang  dapat  merugikan  semua  pihak,  maka  diperlukan  adanya pranata  hukum  yang  mengatur  tertib  persaingan  usaha  yang  dikenal  dengan  Hukum Persaingan Usaha yang di Indonesia, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hubungan ini, UU No. 5 Tahun 1999  telah  mengatur  dan  menetapkan  sejumlah  kaidah  yang  bertujuan  untuk menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  persaingan  usaha  yang  sehat,  diantaranya adalah  melalui  pengaturan  perjanjian  tertutup  yang  dilarang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  15  UU  No.  5  Tahun  1999.  Perjanjian  tertutup  merupakan  suatu  perjanjian  yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk
dapat  melakukan  pengendalian  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  lain  secara vertikal  (“Pengendalian  Vertikal”),  baik  melalui  pengendalian  harga  maupun  melalui pengendalian  non-harga.  Strategi  perjanjian  tertutup  ini  pada  umumnya  lebih  banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa.
Perjanjian  tertutup  memungkinkan  merugikan  umumnya  perusahaan  lain dan/atau  konsumen  dan/atau  secara  khusus  melanggar/menghambat  persaingan  usaha yang  sehat  harus  dilarang  dan,  jika  terjadi,  harus  ditindaklanjuti.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  penyusunan  panduan  pelaksanaan  ketentuan  hukum  Pasal  15  ini  sangat penting,  KPPU  memerlukan  panduan  tentang  bagaimana  melaksanakan  ketentuan  Pasal 15  dari  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang  mengatur  Perjanjian  Tertutup  serta  bersosialisasi kepada  setiap  pelaku  usaha.  Hal  tersebut  penting  untuk  diperhatikan  dan  juga dilaksanakan  karena  dengan  membuat  Perjanjian  Tertutup  perusahaan  dapat menjalankan  usahanya  untuk  kepentingan  sendiri  atau  kelompok  tertentu  dengan  cara- cara yang dapat merugikan perusahaan lain.

## REFERENSI
Adenisatrawan,  A.  (2023).  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Suku  Tolaki  dalam  Konteks Modernisasi. Jurnal Esensi Hukum, 5(2), 22 – 29.
Damanik, P. M. (2020). Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk.  Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law, 1(1), 41 – 54.
Indrasari, F. (2023). Tinjauan Teori Hukum Ekonomi  pada Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (Studi Kasus Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Tanjung Berlian Samboja). Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 127 – 136.
Ischak, M. S. H., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar  Warung  Kopi  Tradisonal  Dan  Warung  Kopi  Modern  Berdasarkan  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  1999:(Studi  Kasus,  Warung  Kopi  Kape  Kota  Gorontalo). Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(3), 167 – 185.
Martinelli,  I.,  Reinhart,  F.,  Natalie,  C.,  &  Milianty,  Y.  (2023).  Keterbukaan  dan  Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. UNES Law Review, 6(2), 4099 – 4107.
Qoumy, A. N., & Haryanto, I. (2023). Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Pst). National Conference on Law Studies (NCOLS), 5(1), 829 – 847.
Rabbani,  R.  F.,  &  Suherman,  S.  (2023).  Urgensi  Pengaturan  Confidentiality  Agreement Sebagai  Optimalisasi  Perlindungan  Kerahasiaan  Informasi  Bernilai  Ekonomi. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(3), 1020 – 1039.
Rahmadayani,  R.,  Febrina,  R.,  &  Yetti,  Y.  (2023).  Kasus  Analisa  Ekonomi  Atas  Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(4), 291 – 306.
Ridwan,  M.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Perusahaan  Di  Indonesia.
Varia Hukum, 3(1), 37 – 66.
Rizqi, A. M., Setiyawan, D., & Kurniawan, D. A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason Terhadap Kasus Tying Agreement di Indonesia. JATIJAJAR LAW REVIEW, 2(2), 99 – 109.
Sunarto,  A.,  Lumbantobing,  P.  G.  A.,  Zebua,  D.,  Adnan,  M.  A.,  &  Noor,  T.  (2023).  Analisis Kontrak  Kerja  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Informal  Pada  Masa Pandemi  Covid  19  (Studi  Kasus  Pada  Driver  Go-Jek).  Jurnal  Interpretasi  Hukum, 4(2), 171 – 176.
Suprihanto,  E.,  Utama,  Y.  J.,  &  Cahyaningtyas,  I.  (2023).  Reformulasi  pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 204 – 219. Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar  Negeri:  Batasan  Kewenangan  dan  Keabsahannya.  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 30(2).
Tampubolon,  S.  P.  H.,  &  Hartanto,  H.  (2024).  Problematika  Perubahan  Undang-Undang Tentang  Mineral  Dan  Batu  Bara:(Dikuasai  Negara  Tidak  Sama  Dengan  Dimiliki Negara). Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(3), 1 – 16.
Tarmudi,  T.,  &  Malinim,  O.  S.  (2023).  Kedudukan  Hukum  Justice  Collaborator  pada Peradilan  Pidana  di  Indonesia:  Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  1273/Pid. Sus/2019/PN. Plg. Jurnal Hukum Bisnis, 12(04), 200 – 207.
Wahid,  K.  (2023).  Building  Business  Competition  Law  in  Indonesia  Based  on  Islamic Economic Principles. MAQOLAT: Journal of Islamic Studies, 1(2), 44 – 55.