Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 1, January 2021,  Page : 67-92 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 4 January 2021 | Reviewed: 17 January 2021 | Accepted: 24 January 2021
KEAMANAN INTERNASIONAL KOLEKTIF DAN PERAN ORGANISASI REGIONAL
Sigit Riyanto 1

## Abstract
Following the end of the Second World War, international community adopted International Collective Security system and institutionalized in the United Nations Charter.  This system considered  as  the  new  international  security  architecture  in  which  the  United  Nations Security  Council  has  the  responsibility  to  design  and  implement  accordingly  in  the framework  of  preserving  international  peace  and  security  in  line  with  the  purposes  and principles  of the United  Nations.  Interestingly Chapter VIII of  the  United Nations Charter also  provides  constitutional  basis  for  the  involvement  of  regional  organizations  in  the maintenance of international peace and security. As regional organizations are very diverse and not all of them are having the same posture, structure, resources and capability in the context of dealing with the challenges related to international peace and security, this article aimed  at  analysed  the  role  and  position  of  the  regional  organization  in  supporting  the implementation of International Collective Security system. The first part traces the concept of International Collective Security embodied in the UN charter. The second part assesses the current engagement and role of regional organization in Europe, with special attention directed  to  the  The  North  Atlantic  Treaty  Organization  (NATO).  The  third  part  critically examine  the  current  legal  arrangement  in  Asia  with  particular  attention  given  to  the Association of South East Asian Nations (ASEAN). In conclusion the capability of NATO in supporting  the  implementation  of  International  Collective  Security  system  upon  the authorization of the UN Security Council is widely recognized by international community. However,  the  overstepping  of  the  mandate  may  have  a  negative  effect  in  the  future, particularly on the credibility of the responsibility to protect in the context of gross human rights violations. In such a context, to became more effective player in the future, ASEAN needs to make further adjustment.
Keywords: international; organization; regional; collective; security

## Abstrak
Salah satu penanda penting pembentukan organisasi internasional PBB adalah diterima dan dilembagakannya sistem Keamanan Internasional Kolektif dalam Piagam PBB. Sistem Keamanan Internasional Kolektif merupakan arsitektur keamanan internasional yang baru yang  diterima  masyarakat  internasional  paska  Perang  Dunia  Kedua.  Dalam  sistem  ini Dewan  Keamanan  PBB  memiliki  tanggungjawab  utama  untuk  merancang  dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan PBB. Faktanya, Piagam PBB Bab VIII juga memberikan landasan konstitusional bagi kerangka Kerjasama regional  dalam  rangka  melaksanakan  upaya-upaya  perdamaian  dan  keamanan internasional. Mengingat kini terdapat berbagai organisasi internasional dengan beragam struktur,  kapasitas,  dan  kapabilitas  dalam  upaya  menangani  masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional; tulisan ini  dimaksudkan untuk mengkaji posisi dan  peran  organisasi  regional  dalam  mendukung  implementasi  sistem  keamanan internasional kolektif. Bagian pertama mengkaji institusionalisasi Keamanan Internasional
1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jln. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, 55281, D.I. Yogyakarta, Indonesia, email: sigit.riyanto@mail.ugm.ac.id.
Kolektif  dalam  Piagam  PBB.  Bagian  kedua  mengkaji  keterlibatan  organisasi  regional  di Eropa,  dengan  perhatian  utama  terhadap  NATO.  Bagian  ketiga  mengkaji  secara  kritis kerangka kerjasama regional di Asia, dengan perhatian utama kepada ASEAN. Faktanya kapasitas NATO dalam mendukung implementasi sistem keamanan internasional kolektif telah diakui dan mendapat apresiasi masyarakat internasional. Namun demikian, kegiatan yang  melampaui  mandat  yang  diberikan  kepadanya  telah  menimbulkan  kekhawatiran tentang akuntabilitas dan kredibilitasnya untuk memberikan perlindungan mana kala terjadi pelanggaran  HAM  di  masa  depan.  Dalam  konteks  yang  sama  ASEAN  perlu  melakukan transformasi signifikan untuk dapat berperan lebih efektif dalam tatakelola internasional di masa depan.
Kata Kunci: organisasi; internasional; regional; keamanan; kolektif

## I.  Pendahuluan
Sistem  keamanan  internasional  kolektif  merupakan  kesepakatan  politik dan  hukum  internasional    yang  dituangkan  dalam  ketentuan  hukum  di  dalam Piagam  PBB.  Konsep  keamanan  internasional  kolektif  ini  diterima  masyarakat internasional  dengan  mengkombinasikan  faktor  hukum  dan  politik  internasional secara  paralel,  sehingga  diharapkan  terbentuk  sistem  ketertiban  global  ( global public order ) dengan memperhitungkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan.
Salah  satu  penanda  sangat  signifikan  dalam  pembentukan  PBB  adalah diterimanya  konsep  tentang  Keamanan  Internasional    Kolektif  ( International Collective  Security )    dalam  sistem  organisasi  universal  ini.    Dengan  berlakunya Piagam  PBB  sebagai  instrumen  dasar  organisasi,  yang  di  dalamnya  mengatur landasan  normatif  dan  institusional  sistem  Keamanan  Internasional  Kolektif ( International Collective Security ) maka masyarakat internasional menerima dan melembagakan konsep keamanan internasional kolektif yang dipusatkan dan atau ditumpukan kepada organisasi internasional yang telah disepakati yaitu PBB.
Sistem ini meniscayakan delegasi kekuasaan dari negara-negara anggota kepada  suatu  organ  utama  PBB  yakni  Dewan  Keamanan  ( Security  Council ). Negara-negara anggota telah menyepakati landasan normatif yang menegaskan otoritas  organ  ini  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  dalam rangka menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional ( International Peace and Security ). Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama  PBB  diberi  mandat  dan  tanggung  jawab  utama  ( primary  responsibility ) dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Ketika Piagam PBB sedang dirancang muncul dua usulan konsep tentang kerangka  kelembagaan  untuk  mewujudkan International  Collective  Security ini. Satu  usulan  menginginkan  suatu  kerangka  kelembagaan  yang  tersentralisasi; sementara  usulan  yang  lain  lebih  mengutamakan  kerangka  regional.  Pada akhirnya, ketika Piagam PBB disepakati pendekatan pertama yang diterima dan
dituangkan dalam BAB VII dan VIII Piagam. Salah satu hal menarik rumusan di dalam Piagam PBB adalah pendekatan dengan kerangka regional juga diterima dalam Piagam dan sistem PBB secara umum. 2
Namun  demikian,  wewenang  Organisasi  Regional  dibatasi,  bahwa  tidak ada pengambilan tindakan yang boleh dilakukan di bawah kesepakatan regional atau oleh badan regional tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Hal ini dengan jelas dituangkan dalam Pasal 52 dan 53 Piagam. 3
Pada tahun 1992, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali dalam laporannya  menyatakan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Piagam  PBB,  Dewan Keamanan mempunyai dan akan terus mempunyai tanggungjawab utama dalam hal  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  namun,  kerangka regional  sebagai  upaya  desentralisasi,  delegasi  dan  kerjasama  dengan  upaya- upaya  PBB  bukan  hanya  meringankan  beban  Dewan  Keamanan,  tetapi,  juga berkontribusi  pada  keterlibatan,  konsensus  dan  demokratisasi  dalam  urusan- urusan internasional. 4
Pada  perkembangan  berikutnya  PBB  juga  mendorong  prakarsa  untuk mengembangkan  kerangka  kerjasama  internasional  regional  untuk  mendukung sistem keamanan global. Pada tanggal 17 Oktober 2005, Dewan Keamanan PBB menerima Resolusi No. 1631 tentang Kerjasama antara PBB dengan organisasi regional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ( the
2 Luk Van Langenhove. 2014. “Chapter VIII of the UN Charter: What it is and Why it Matters, in the Security Community”, 2 3 Article 52 of the UN Charter:
1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate  for  regional  action  provided  that such  arrangements  or  agencies  and their  activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.
2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall  make  every  effort  to  achieve  pacific  settlement  of  local  disputes  through  such  regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.
3. The  Security  Council  shall  encourage  the  development  of  pacific  settlement  of  local  disputes through  such  regional  arrangements  or  by  such  regional  agencies  either  on  the  initiative  of  the states concerned or by reference from the Security Council.
4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.
Article 53 of the UN Charter:
1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for  pursuant  to  Article  107  or  in  regional  arrangements  directed  against  renewal  of  aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.
4 Report of the SG, An Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping UN  Doc  A/47/277  -  S/24111,  https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf,  diakses  pada  21 Desember 2020.
cooperation  between  the  UN  and  regional  organizations  in  maintaining international peace and security) .
Pada  kenyataannya,  kerangka  kerjasama  regional  yang  ada  dalam masyarakat internasional sangat beragam dan tidak semuanya memiliki kapasitas untuk  melakukan  mandat  dalam  kaitannya  dengan  pemeliharaan  perdamaian, pembangunan  perdamaian  atau  kegiatan-kegiatan  mediasi  ( peacekeeping, peacebuilding  or  mediation  operations ).  Oleh  karena  itu,  sangat  menarik  untuk memperdebatkan bagaimana posisi dan peran organisasi regional itu dalam upaya melakukan  implementasi  konsep  Keamanan  Internasional  Kolektif  ( International Collective  Security )  yang  telah  diterima  masyarakat  internasional  paska  Perang Dunia Kedua hingga saat ini.
Tulisan  ringkas  ini  akan  menguraikan  bagaimana  Konsep  Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Internasional Regional dalam konteks masyarakat internasional terkini. Tulisan ini akan membahas tiga hal pokok yakni: Pertama,  bagaimana  konsep  Keamanan  Internasional  Kolektif  ( International Collective  Security )  sebagai  bagian  dari  upaya  membangun  perdamaian  dan keamanan  internasional  yang  diadopsi  dalam  sistem  PBB  sebagaimana  diatur dalam  Piagam.  Kedua,  posisi  dan  peran  organisasi  internasional  regional  di Kawasan Eropa dalam mendukung implementasi konsep Keamanan Internasional Kolektif  ( International  Collective  Security ).  Ketiga,  posisi  dan  peran  organisasi regional di kawasan Asia khususnya ASEAN sebagai aktor yang makin signifikan dalam tata kelola internasional.

## II.  Metode Penelitian
Naskah  ini  merupakan  kajian  terhadap  konsep  Keamanan  Internasional Kolektif  ( International  Collective  Security )  dan  posisi  serta  peran  organisasi regional. Kajian dilakukan berdasarkan kerangka hukum dan politik internasional. Bahan-bahan utama yang dikaji dalam riset ini meliputi:
1.  Ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  yang  tertuang  dalam  hukum internasional kebiasaan ( customary international law ), prinsip-prinsip umum hukum  ( the  general  principles  of  law), perjanjian  internasional,  konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional yang relevan.
2.  Rekomendasi  organisasi  internasional,  prinsip-prinsip  panduan  ( Guiding Principles ),  catatan  notulen  (risalah),  buku  panduan  ( handbooks )    yang diterbitkan  oleh  organisasi  internasional,  rencana  aksi  internasional ( international  plan  of  actions) ,  laporan  ( reports )  organisasi  internasional,
lembaran fakta ( facts sheet ), review, chronicle, magazine ,  dan dokumen lain yang dipublikasikan oleh organisasi internasional.
3.  Doktrin  hukum  internasional  yang  relevan  dan  pendapat  para  ahli  yang kompeten  yang  dipublikasikan  dalam:  buku,  jurnal  ilmiah, proceedings seminar internasional, dan kertas kerja ( working papers ).
Semua bahan yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam riset ini  dilakukan  klasifikasi,  sistematisasi,  interpretasi  dan  evaluasi  kritis  sesuai konteks  permasalahan.  Berdasarkan  interpretasi  dan  evaluasi    kritis  tersebut, dilanjutkan  dengan  eksplanasi  untuk  merumuskan  argumen  kontekstual  dan faktual  berdasarkan kerangka hukum  internasional yang relevan dan sahih.

## III.  Pembahasan

## A.  Konsep Keamanan Internasional Kolektif
1.  Latar Historis dan Filosofis
Mulai  akhir  abad  ke-19,  secara  berangsur  muncul  institusi-institusi internasional  yang  didirikan  oleh  Negara-Bangsa (Nation-States )  untuk memperlancar hubungan antar Nation-States dalam berbagai bidang. Pada akhir Perang  Dunia  I  (1914-1918),  masyarakat  internasional  membentuk  suatu organisasi  internasional  yakni the  League  of  Nations atau  Liga  Bangsa  Bangsa (LBB)  dengan  tujuan  utama  untuk  menjaga  kelangsungan  perdamaian internasional. Organisasi ini, merupakan organisasi internasional pertama dengan portofolio  yang  luas  dan  lengkap  dengan  sekretariatnya  di  Jenewa.  Dalam perkembangan  berikutnya,  bagi  masyarakat  internasional;  Liga  Bangsa  Bangsa merupakan preseden untuk mendirikan PBB setelah berakhirnya Perang Dunia II. Bahkan dapat dikatakan bahwa PBB merupakan pengganti/suksesor LBB.
Salah  satu  perbedaan  signifikan  PBB  dibandingkan  dengan  LBB  adalah bahwa, organisasi internasional yang ada sebelumnya, dan yang menjadi bagian dari  struktur  utama  PBB  adalah  adanya  organ  utama  dengan  mandat  politik perdamaian dan keamanan internasional yang disebut Security Council ( Dewan Keamanan/DK).  Sebagai salah satu organ utama DK PBB oleh negara anggota diberi  mandat  sebagai  institusi  utama  yang  bertanggungjawab  terhadap  upaya- upaya  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Mandat  DK  PBB ini  secara  tegas  dirumuskan  dalam  Piagam  PBB  utamanya  Pasal  24  dan  25. 5
5 Article 24 of the UN Charter:
1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security  Council  primary  responsibility  for  the  maintenance  of  international  peace  and  security,
Sementara organ utama yang lain yakni Majelis Umum sebagai organ pleno justru memiliki  mandat  yang  terbatas  dalam  hal  pemeliharaan  perdamaian  dan keamanan internasional 6 .
Pemberian  mandat  kepada  DK  PBB  sebagai  institusi  utama  yang bertanggungjawab  terhadap  upaya-upaya  pemeliharaan  perdamaian  dan keamanan internasional ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah yang menjadi latar belakang lahirnya PBB setelah sebelumnya masyarakat internasional pernah membentuk  LBB.  Tujuan  utama  ketika  mandat  diberikan  kepada  DK  PBB  ini adalah  mencegah  tindakan  agresi  oleh  negara  secara  unilateral  sebagaimana terjadi pada masa-masa Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II dan tidak dapat dicegah oleh organisasi internasional yang ada pada saat itu yakni LBB.
Para pendiri PBB dan perancang Piagam tampaknya mengacu pada, dan tidak ingin mengulangi kegagalan LBB dalam upaya mencegah terjadinya Perang Dunia  yang  terjadi  sebelum  lahirnya  PBB.  Ketika  PBB  sedang  digagas  dan dirancang,  muncul  pemikiran  bahwa  perdamaian  internasional  dapat  dipelihara dan perang dapat dicegah mana kala ada Organisasi Internasional yang mampu merancang  dan  memfasilitasi  serta  mengimplementasikan  kerjasama  aktif  di antara  kekuatan  utama  militer  di  dunia. 7 Inilah  pemikiran  rasional  yang  menjadi dasar  bagi  konsep  Keamanan  Internasional  Kolektif  ( International  Collective Security ) dan diterima menjadi bagian dari sistem internasional yang terlembaga dalam organisasi PBB.
Konsep International Collective Security merupakan arsitektur keamanan internasional  dalam  kerangka  PBB 8 sebagaimana  dirumuskan  dalam  Piagam.
and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In  discharging  these duties  the  Security  Council shall  act  in  accordance  with  the  Purposes  and Principles  of  the  United  Nations.  The  specific  powers  granted  to  the  Security  Council  for  the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII ,and XII.
3. The  Security  Council  shall  submit  annual  and,  when  necessary,  special  reports  to  the  General Assembly for its consideration.
Article 25 of the UN Charter: The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.
6 Article  10 of  the  UN  Charter:  The  General  Assembly  may discuss  any  questions  or  any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.
Article 11 of the UN Charter:
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.
7 Leland  M.  Goodrich.  1965. “ The Maintenance of International Peace and Security”, International Organization , 19 (3): 429-443
8 J Samuel Barkin. 2006. International Organization: Theories and Institutions. New York: Plagrave MacMillan, pp. 66-67.
Konsep  keamanan  kolektif  ini  diterima  oleh  masyarakat  internasional  utamanya dalam  upaya  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  DK  PBB dibayangkan  sebagai  kekuatan  penyangga  ( buffer  power )  untuk  mencegah terjadinya agresi oleh suatu negara terhadap negara lain yang memicu terjadinya perang  internasional  bahkan  perang  dalam  skala  yang  lebih  luas  dan  berujung pada perang dunia.
Konsep International  collective  security ini  sejalan  dengan  filosofi  yang menjadi dasar pendirian PBB sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Piagam bahwa, We  the  peoples  of  the  United  Nations  determined  to  save  succeeding generations from the scourge of war ”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Piagam bahkan dinyatakan bahwa PBB merumuskan tujuan “ To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression and other breaches of the peace ”.
PBB menyediakan dua mekanisme dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan  internasional  yakni:  melalui  penyelesaian  sengketa  secara  damai sebagaimana dimuat dalam Bab VI Piagam PBB; dan tindakan yang diperlukan ketika terjadi situasi yang dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi ( Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression ) sebagaimana dirumuskan pada Bab VII Piagam. Sesuai ketentuan Bab VII Piagam tersebut, DK PBB diberi mandat  untuk  melakukan  upaya-upaya  pemeliharaan  terhadap  perdamaian  dan keamanan  internasional  yang  dilaksanakan  dengan  menangkal  ancaman terhadap  perdamaian  maupun  pelanggaran  terhadap  perdamaian  internasional. Mandat  tersebut  di  dalamnya  termasuk  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan paksa ( the power to order coercive measure) . Tindakan yang dapat diambil bahkan termasuk menjatuhkan sanksi diplomatik, militer dan penggunaan kekuatan militer mana kala upaya menyelesaikan secara damai tidak berhasil.
Kerangka  normatif International  Collective  Security sebagaimana ditetapkan  dalam  Piagam  PBB  mencakup:  kewajiban  menyelesaikan  sengketa internasional secara damai ( peaceful means of international disputes settlement ) dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  dan  Bab  VI  serta  VIII;  larangan  penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional ( … refrain from use of forces and threat to  use  of  forces )  dalam  Pasal  2  ayat  (4);  kerjasama  internasional  dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam Pasal 11; regulasi tentang  perlucutan  senjata  ( regulation  of  Arms  and  Disarmaments )  pada  Pasal.
26; serta tanggung jawab DK PBB dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 39).
DK  PBB  telah  banyak  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  dalam melaksanakan mandatnya sebagaimana tertuang dalam Bab VII Piagam tersebut. Pelaksanaan  mandat  oleh  DK  PBB  tersebut,  pada  kenyataannya  juga  banyak mendapatkan  kritik  dan  kecaman.  Misalnya,  dalam  hal  penegakan  Hukum Humaniter  Internasional (International  Humanitarian  Law ),  DK  PBB  banyak mendapatkan kritik karena dianggap telah menerapkan pendekatan yang selektif dan oportunistik. Hal ini terjadi karena sifat politis dari DK sebagai organ utama PBB.  Bahkan  dalam  situasi  tertentu  DK  PBB  telah  dianggap  tidak  konsisten dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Jus in Bello. 9 Dalam hal ini, kiranya perlu  juga  dikemukakan  catatan  bahwa  kritik  terhadap  fungsi  dan  kinerja organisasi  internasional,  faktanya juga  diarahkan  kepada  lembaga-lembaga  lain seperti; WTO, IMF, World Bank, dan lain-lain karena keputusan-keputusan yang diambil dan implementasinya seringkali tidak akuntabel bagi warga yang terkena dampak keputusan organisasi internasional itu.

## 2.  Parameter Institusional dan Legal
Arsitektur  perdamaian  dan  keamanan  internasional  yang  diterima  dan dilaksanakan  PBB  telah  banyak  diperdebatkan  dan  tampaknya  akan  selalu mengundang  perdebatan.  Faktanya,  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II  dan dengan didirikannya PBB, telah terjadi perkembangan yang sangat penting dalam hukum  internasional  berkaitan  dengan  konsep  tentang “Perdamaian  dan Keamanan  Internasional ”  ( International  Peace  and  Security ).  Perkembangan penting  tersebut  adalah:  Pertama,  tentang  adanya  larangan  penggunaan kekerasan ( prohibition on the use of force ) dalam hubungan internasional. Dalam hal  ini  terdapat  norma  hukum  internasional  yang  secara  tegas  melarang penggunaan kekerasan  atau ancaman penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Piagam  PBB  Pasal  2  ayat  (4). 10 Larangan tentang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional ini telah diterima  dan  diakui  sebagai  Norma  Hukum  Pemaksa  ( Jus  Cogens/  Peremptory Norm of International Law ), yakni norma hukum yang tidak boleh disimpangi dalam
9 Marco Roscini. 2010. “ The United Nations Security Council and the Enforcement of International Humanitarian Law ”, Israel Law Review , 43: 330-359.
10 Article 2 (4) of the UN Charter : All Members shall refrain in their international relations from the threat  or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
sistem hukum internasional. 11 Norma hukum pemaksa ini hanya dapat diubah oleh ketentuan  hukum  internasional  muncul  kemudian  dan  memiliki  sifat  dan kedudukan  yang  sama  (sebagai  norma  pemaksa). 12 Dengan  demikian  hukum internasional  modern  khususnya  dalam  Piagam  PBB  membuat  kategorisasi tentang  penggunaan  kekerasan  (perang)  yakni:  penggunaan  kekerasan/perang yang  dianggap  sah  ( just  wars:  wars  that  are  legal )  dan  penggunaan kekerasan/perang  yang  dianggap  tidak  sah  ( wars  of  aggression:  illegal  wars ), namun, penggunaan kekerasan sebagai tindakan penegakan hukum internasional ( enforcement  actions )  dapat  dibenarkan jika  dilaksanakan  atas seizin  dan  atau dilakukan oleh PBB.
Kedua,  masyarakat  internasional  menerima  dan  melembagakan  konsep keamanan  internasional  kolektif  ( collective  security )  yang  dipusatkan  dan  atau ditumpukan  kepada  organisasi  internasional  yang  telah  disepakati  yaitu  PBB. Sistem  keamanan  internasional  kolektif  merupakan  produk  hukum  yang berpangkal pada ketentuan yang ada dalam Piagam PBB. Sistem ini didasarkan pada  delegasi  kekuasaan  dari  negara-negara  berdaulat  kepada  suatu  entitas kolektif  yang  telah  disepakati  dengan  memberikan  landasan  normatif  untuk mengatur  perilaku  negara-negara  berdaulat  dan  konflik  yang  terjadi  di  antara mereka. Sistem keamanan internasional kolektif ini, menyediakan prosedur yang melembaga  dan  memastikan  legalisasi  tindakan  kolektif  dalam  rangka pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional. 13 Kajian  tentang  sistem keamanan internasional kolektif ini mencakup aspek kelembagaan ( institutional ), aspek operasional dan parameter hukum ( legal parameters ) yang terkait dengan sistem yang ada dalam PBB. Konsep keamanan internasional kolektif ini diterima masyarakat  internasional  dengan  mengkombinasikan  faktor  hukum  dan  politik internasional  secara  paralel,  sehingga  di  dalamnya  terbentuk  sistem  ketertiban global  ( global  public  order )  dengan  memperhitungkan  institusi,  pelaku  ( actors ), komponen dan instrumen yang relevan.
11 James  Green, Questioning  the  Peremptory  Status  of  the  Prohibition  of  the  Use  of  Force , http://www.ejiltalk.org/questioning-the-peremptory-status-of-the-prohibition-of-the-use-of-force/, diakses pada 15 November 2014.
12 Article 53 Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969: Treaties conflicting with a peremptory norm of general  international law (jus cogens).
A  treaty  is  void  if,  at  the  time  of  its  conclusion,  it  conflicts  with  a  peremptory  norm  of  general international  law.  For  the  purposes  of  the  present  Convention,  a  peremptory  norm  of  general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole  as  a  norm  from  which  no  derogation  is  permitted  and  which  can  be  modified  only  by  a subsequent norm of general international law having the same character.
13 Hitoshi Nashu. 2012. “The Expanded Conception of Security and International Law: Challenge to the UN Collective Security System” , Amsterdam Law Forum .
Ketiga,  implementasi  konsep  tentang  larangan  penggunaan  kekerasan atau  ancaman  penggunaan  kekerasan  dalam  hubungan  internasional  dan keamanan  internasional  kolektif  ( international  collective  security )  sebagaimana disebutkan  di  atas;  pada  kenyataannya  dipusatkan  dan  sepenuhnya  tergantung pada keberadaan dan kapasitas PBB sebagai organisasi internasional yang paling komprehensif  dan  kompeten.  Ada  banyak  organisasi  internasional  yang  lain, khususnya organisasi internasional regional seperti: the Organization of American States (OAS) ,  the  European  Union (EU) , the  African  Union (AU), Association  of South  East  Asian  Nations (ASEAN) , atau  organisasi  sub  regional    seperti the Economic  Community  of  West  African  States (ECOWAS) , dan  juga  organisasi pertahanan seperti the North Atlantic Treaty Organization (NATO), namun, harus diakui bahwa PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional dan aktor yang memiliki jangkauan global. Dalam hal ini, DK sebagai salah satu organ utama PBB diberi  mandat  dan  tanggung  jawab  utama  ( primary  responsibility )  dalam  hal pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional;  sementara  organ  yang lain  memiliki  kewenangan  yang  subsidier. 14 Dengan  berbagai  kelebihan  dan kekurangannya,  faktanya  organisasi  internasional  khusunya  PBB  telah  mampu mencegah  berulangnya  Perang  Dunia  yang  sangat    brutal  dan  mengerikan sebagaimana  terjadi  dalam  sejarah  Perang  Dunia  I  dan  Perang  Dunia    II  yang berlangsung pada paruh pertama abad ke 20.

## 3.  Dewan Keamanan PBB dan Tantangan Kontemporer
Implementasi  mandat  DK  PBB  dalam  konteks  keamanan  kontemporer dihadapkan  pada  kewajiban  untuk memperluas cakupan  dan  metode  operasi  di wilayah-wilayah  yang  memerlukan  kehadiran  PBB.  Kini  ada  tiga  persoalan keamanan internasional yang bisa dikategorikan sebagai isu krusial kontemporer ( high profile ) yang harus ditangani oleh DK PBB. Ketiga persoalan tersebut adalah:
intervensi kemanusiaan ( humanitarian intervention ); langkah-langkah menanggulangi  terorisme  ( counter-terrorism );  dan  pembatasan  senjata  nuklir ( nuclear non-proliferation ).
Dalam  praktiknya,  DK  PBB  kini  juga  dihadapkan  pada  implementasi mandat  yang  tidak  hanya  melakukan Peace  Making  Operation semata,  namun, juga  operasi-operasi  yang  lebih  luas  dan  mencakup  kegiatan  seperti Peace Making dan Peace  Building .  Pada  kenyataannya  DK  PBB  bahkan  harus  dapat hadir  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  semula  tidak  dirumuskan  dalam  Piagam PBB semisal: pengawasan terhadap gencatan senjata antar-pihak yang berkonflik
14 Nigel D. White. 2002. “On the Brink of Lawlessness: The State of Collective Security Law”, Hilaire McCoubrey Memorial Lecture University of Hull.
( maintenance  of  ceasefires  and  separation  of  force ); Preventive  Deployment ; Implementasi  penyelesaian  konflik  yang  komprehensif  ( Implementation  of  a comprehensive  settlement );  bahkan  perlindungan  terhadap  operasi-operasi bantuan  kemanusiaan  selama  konflik  ( protection  of  humanitarian  operations during  conflict ).  Dalam  konteks  semacam  ini,  DK  PBB  dihadapkan  pada  situasi yang  mengharuskan  untuk  dapat  hadir  dan  bekerjasama  bukan  hanya  dengan negara  anggota  dan  atau  organisasi  regional  yang  relevan,  namun,  juga  harus bekerja bersama-sama dengan “ non-state actors ” lainnya.
Dalam  konteks  perkembangan  normatif  internasional  kontemporer,  DK PBB  bahkan  menjadi  forum  utama  dimana  masyarakat  mengarahkan  dan mewacanakan  serta  mengharapkan  konfirmasi  tentang  legalitas  intervensi kemanusiaan ( humanitarian intervention ) dan konsep “ Responsibility to Protect ”, yang  relevan  terhadap  situasi  dan  kondisi  di  berbagai  wilayah  negara-negara anggota tertentu yang sedang mengalami konflik. 15

## B.  Eksistensi dan Dinamika Organisasi Regional
1.  Kawasan Eropa
Mengapa  posisi  dan  peran  organisasi  internasional  regional  di  Kawasan Eropa dalam mendukung implementasi konsep Keamanan Internasional Kolektif ( International  Collective  Security ) layak  dirujuk  dan  didiskusikan?  Salah  satu alasan  paling  rasional  adalah  negara-negara  di  kawasan  Eropa  telah mengembangkan  kerangka  kerjasama  internasional  yang  lebih  mapan dibandingkan  dengan  kawasan  lain.  Dalam  kaitannya  dengan  kerjasama  antar negara, kawasan Eropa dapat dikatakan sebagai wilayah yang paling maju dalam mengembangkan kerangka kerjasama antar negara dan pembentukan organisasi internasional.  Sejak  sebelum  Perang  Dunia  II,  telah  banyak  organisasi internasional yang muncul dan berpusat di wilayah negara-negara Eropa.
Kita bisa menyaksikan bahwa organisasi internasional (regional) pertama yang lahir adalah the Central Commission for the Navigation of the Rhine , yang muncul setelah Kongres Wina tahun 1815. 16 Sedangkan organisasi internasional umum  dan  menangani  beragam  persoalan  yang  lahir  pertama  kali  adalah  LBB, yang  bermarkas  di  Jenewa,  Swiss.  LBB  berdiri  10  Januari  1920  setelah diselenggarakan the Paris Peace Conference , untuk mengakhiri Perang Dunia I.
15 Ian  Johnston.  2010. The  Power  of  Deliberation:  International  Law,  Politics,  and  Organizations. Oxford: Oxford University Press, pp. 9-10. Lihat juga: Michael Wood. 2013. “ International Law and the Use of Force ”, Indian Journal of International Law ,  53: pp. 360-365.
16 Bob Reinalda. 2020. From the Congress of Vienna to Present-Day International Organizations ; in The UN Chronicle, https://www.un.org/en/chronicle/article/congress-vienna-present-day- international-organizations, diakses pada 16 Desember 2020.
Organisasi ini berhenti beroperasi 20 April 1946, setelah masyarakat internasional sepakat untuk membentuk organisasi internasional universal baru dengan nama PBB pasca Perang Dunia II, yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB 25 Juni 1945 dan berlaku  efektif mulai 24 Oktober  1945. PBB merupakan  suksesor dari LBB, dan bertahan hingga hari ini.
Sejak  tahun  1860-an,  mulai  terjadi  proses  institusionalisasi  kerangka kerjasama  dalam  masyarakat  internasional.  Pada  kenyataannya  proses institusionalisasi kerjasama internasional ini, utamanya juga di mulai di kawasan Eropa. Berbagai konferensi internasional multilateral yang semula bersifat ad hoc mulai digantikan dengan organisasi internasional yang lebih mapan dan terstruktur serta didukung dengan sekretariat tetap dan markas organisasi permanen di suatu wilayah  negara.  Institusionalisasi  kerjasama  antar  negara  terutama  di  wilayah Eropa  ini  bahkan  juga  mendorong  munculnya  Lembaga  penyelesaian  sengketa Internasional seperti misalnya; the Permanent Court of Arbitration (1899) di Den Haag.
Dengan  latar  belakang  historis  dan  tradisi  kerjasama  antar  negara  yang sudah  mapan  sebagaimana  diuraikan  secara  ringkas  di  atas;  maka  tidak mengherankan jika saat ini di wilayah Eropa kita dapat menyaksikan keberadaan berbagai organisasi internasional. Saat ini kita juga mendapati adanya berbagai organisasi  internasional  yang  bermarkas  atau  menempatkan  sekretariatnya  di wilayah Eropa.

## a.  The North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Salah  satu  organisasi  internasional  yang  relevan  dengan  upaya pertahanan  negara  secara  kolektif  dan  di  kemudian  hari  juga  terkait  dengan implementasi  konsep  Keamanan  Internasional  Kolektif  ( International  Collective Security ) adalah The North Atlantic Treaty Organization (NATO). Negara-negara pendiri NATO menandatangani perjanjian internasional the North Atlantic Treaty pada tanggal 4 April 1949. NATO merupakan aliansi yang terdiri dari 30 negara anggota  yang  berbatasan  dengan  Laut  Atlantik  Utara.  Amerika  Serikat,  Kanada dan  Turki  serta  sebagian  besar  negara  anggota  Uni  Eropa  juga  merupakan anggota aliansi internasional ini.
Ketika  didirikan  pada  tahun  1949,  NATO  memiliki  anggota  12  negara sebagai  pendiri,  yakni:  Amerika  Serikat,  Belgia,  Kanada,  Denmark,  Perancis, Eslandia,  Italia,  Luxembourg,  Belanda,  Norwegia,  Portugal,  dan  Inggris.  Dalam perkembangan berikutnya beberapa negara lain juga masuk menjadi anggota baru NATO yakni: Yunani dan Turki (1952), Jerman (1955), Spanyol (1982), Republik Ceko,  Hungaria  dan  Polandia  (1999),  Bulgaria,  Estonia,  Latvia,  Lithuania,
Romania, Slovakia dan Slovenia (2004), Albania dan Kroasia (2009), Montenegro (2017)  Makedonia Utara (2020). 17
Ada yang menyatakan bahwa maksud utama pembentukan NATO adalah untuk  melindungi  dan  mempertahankan  negara-negara  anggota  dari  ancaman yang  datang  dari  negara-negara  komunis  di  Eropa  Timur  yang  kala  itu  dipimpin dan didominasi oleh Uni Soviet. Pernyataan ini memang benar adanya. Faktanya, pembentukan  NATO  didorong  oleh  tiga  alasan  utama.  Pertama,  mencegah ekspansi  dari  Uni  Soviet.  Kedua,  mencegah  kebangkitan  kembali  nasionalis militerisme di Eropa melalui kehadiran AS di daratan Eropa.  Ketiga, mendorong integrasi politik di Eropa 18 .
Di samping itu, perlu dicatat juga bahwa sistem pertahanan yang dibangun oleh  NATO  juga  dimaksudkan  untuk  melawan  senjata  penghancur  masal, terorisme  dan  serangan  siber  ( cyber-attacks ).  Alasan  utama  keanggotaan  AS dalam NATO dimaksudkan untuk mempertahankan kehadiran AS di Eropa dalam melindungi dan mengamankan wilayah Eropa. Kehadiran kekuatan militer AS di Eropa kala itu dimaksudkan untuk memberikan rasa aman di negara-negara Eropa dalam rangka melakukan pembangunan kembali akibat kehancuran yang terjadi pada saat Perang Dunia II. Kehadiran kekuatan militer AS di Eropa juga sangat diperlukan  untuk  mencegah  ancaman  militer  dari  luar  maupun  kebangkitan fasisme militeristik di Eropa.
Pada mulanya relasi dan Kerjasama antara NATO dengan PBB memang masih  terbatas;  terutama  pada  masa  terjadi  Perang  Dingin.  Namun,  ada perubahan  signifikan  pada  tahun  1992  kala  terjadi  konflik  di  wilayah  Balkan. Pengelolaan krisis yang terjadi di wilayah tersebut telah mendorong masyarakat internasional  melalui  organisasi  internasional  PBB  untuk melakukan  perubahan. Kondisi  tersebut  telah  mendorong  terjadinya  kolaborasi  yang  lebih  intensif  dan operasi-operasi praktis yang dilakukan oleh PBB Bersama atau dengan NATO. 19
Kini,  NATO  dapat  dikatakan  sebagai  Organisasi  Internasional  Regional yang memiliki kapasitas paling andal dalam kaitannya upaya pertahanan kolektif ( Collective  defence )  dan  juga  dalam  konteks  implementasi  konsep  keamanan kolektif  sebagaimana  diatur  dalam  Piagam  PBB.  Kenyataannya,  Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi yang memberikan mandat terhadap
17 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm, diakses pada 17 Desember 2020.
18 A  short  History  of  NATO,  https://www.nato.int/cps/su/natohq/declassified_139339.htm,  diakses pada 17 Desember 2020.
19 Kent  J.  Kille.  2011. “College  of  Wooster,  and  Ryan  C.  Hendrickson,  Explaining  International Organizations: NATO and the United Nations: Debates and Trends in Institutional Coordination”, The Journal of International Organizations Studies. 2 (1).
NATO  untuk  melakukan  operasi  militer  di  berbagai  wilayah  seperti  di  Balkan, Afghanistan,  dan  Libya. 20 NATO  juga  memberikan  dukungan  yang  diperlukan terhadap operasi-operasi yang dilaksanakan PBB termasuk memberikan bantuan logistik  dalam  beberapa  operasi  perdamaian  yang  dilakukan  di  wilayah  Darfur, Sudan, dan Somalia. NATO juga mendukung operasi PBB dalam upaya merespon terjadinya  bencana  karena  gempa  bumi  di  Pakistan  tahun  2005,  melakukan pengawalan bantuan kemanusiaan di wilayah Somalia.
Berakhirnya  situasi  Perang  Dingin  telah  mengubah  cara  NATO  dalam menghadapi dan merespon konflik yang terjadi di Eropa dan wilayah lainnya. Sejak terjadinya  disintegrasi  bekas  Yugoslavia,  tampaknya  NATO  harus  menghadapi situasi konflik yang berbeda dengan apa yang harus dihadapi pada masa terjadi Perang Dingin. Perubahan yang tejadi tentang tugas dan tanggungjawab NATO sejak tahun 1990an tersebut telah mendorong kerjasama lebih luas dan intensif antara NATO dengan PBB. 21
Kerjasama  ekstensif  antara  NATO  dengan  PBB  maupun  dengan organisasi lain seperti the European Union (EU) dan the Organization for Security and  Cooperation  in  Europe (OSCE),  terutama  dalam  berbagai  operasi  militer  di berbagai wilayah baik di Eropa maupun di luar Eropa telah menimbulkan pro dan kontra. Pada satu sisi, kerjasama dan pencapaian tersebut dianggap sebagai bukti kapasitas NATO sebagai organisasi yang andal dan berkontribusi signifikan dalam implementasi  konsep  Keamanan  Internasional  Kolektif  ( International  Collective Security ).
Pada  sisi  yang  lain,  kehadiran  NATO  dengan  operasi  militer  di  wilayah- wilayah tertentu juga dianggap menimbulkan komplikasi dan memicu kritik bahwa NATO  telah  melampaui  mandat  yang  diberikan  dan  telah  menimbulkan  efek negatif  berupa  kredibilitas  dan  akuntabilitas  akan  tanggungjawabnya  untuk
20 Setelah disepakati kesepakatan damai di Bosnia Herzegovina ( the Dayton Agreement ) tanggal  14 Desember  1995,  NATO  mendapatkan  mandat  dari  Dewan Keamanan  PBB  berdasarkan Resolusi Nomor  1031  untuk  melakukan  operasi  militer  dan  beberapa  operasi  untuk  memastikan  bantuan kemanusiaan  di  wilayah  Bosnia  Herzegovina.  Pada  tanggal  12 Juni  1999  Dewan  Keamanan juga mengeluarkan  Resolusi  Nomor  1944  untuk  mendukung  upaya  perdamaian  dan  rekonstruksi  di wilayah Kosovo. Kerjasama antara NATO dan PBB juga dilakukan di Afghanistan mulai tahun 2003 untuk  memastikan  keamanan  dan  perdamaian  di  wilayah  tersebut.  Selama  tahun  2004  sampai dengan 2011 NATO mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pelatihan milter  di  negara  tersebut  berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  Nomor  1546.  Pada  tanggal  27 Maret 2011, NATO juga melakukan operasi militer di Libya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1973. Operasi militer ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil dan wilayah yang dihuni penduduk sipil dari serangan militer. Lihat:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50321.htm, diakses pada 22 Desember 2020.
21 David S. Yost. 2007. “Enhancing NATO's cooperation with international organizations: Analysis”, NATO Review. Lihat juga: “NATO and International Organizations”. 2007. Forum Paper no. 3 (Rome: NATO Defense College) .
melindungi pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa depan. 22 Di samping itu, keragu-raguan  akan  kepatuhan  NATO  terhadap  norma-norma  hukum internasional mana kala melakukan operasi militer di berbagai wilayah negara juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pendekatan yang dilaksanankan NATO dalam melakukan  operasi  militer  tersebut  justru  melemahkan International  Collective Security sebagai sistem universal sesuai dengan tujuan awalnya. 23

## 2.  Kerangka Kerjasama Regional di Asia.
Secara  faktual,  ada  perbedaan  signifikan  antara  negara-negara  di kawasan  Eropa  dengan negara-negara  di  kawasan  Asia  dalam  hal  keterlibatan, pembentukan dan pengembangan kerangka kerja internasional. Negara-negara di kawasan  Eropa  tampaknya  lebih  cepat  dan  sudah  jauh  lebih  mapan  dalam mengembangkan  kerangka  kerjasama  antar  negara  melalui  organisasi internasional regional maupun organisasi internasional multilateral lainnya.
Sebaliknya,  negara-negara  di  kawasan  Asia  tampak  lebih  lambat  dalam melibatkan  diri  dalam  kerangka  kerjasama  internasional  melalui  organisasi internasional  regional  maupun  organisasi  yang  beroperasi  dalam  skala  global. Negara-negara  di  kawasan  Asia  dan  juga  Pasifik  belum  mampu  menjalin kerjasama  politik  dan  ekonomi  yang  pesat  dan  mapan  sebagaimana  dilakukan oleh  negara-negara  di  Kawasan  Eropa.  Banyak  negara  di  Asia  berusaha mempertahankan tradisi dan sistem hukum, politik dan ekonomi mereka, sehingga Kerjasama internasional regional tidak mudah dikembangkan di antara mereka.
Hal  lain  yang  menjadi  disinsentif  pengembangan  kerjasama  regional  di Asia  adalah,  pada  umumnya  negara-negara  di  Asia  lebih  mengutamakan engagement dengan kekuatan eksternal yang lebih besar, daripada mempererat kerjasama  dengan  sesama  negara  di  kawasan.  Keengganan  untuk  membentuk kerangka kerjasama regional dan mengutamakan engagement dengan kekuatan eksternal  yang  lebih  besar  inilah  sebagai  penyebab  utama  sulitnya  terjadi konsolidasi di antara negara-negara di kawasan Asia.
Implikasi lebih lanjut dari lemahnya konsolidasi antar  negara di kawasan Asia  ini  adalah  sangat  sulit  bagi  Kawasan  Asia  untuk  dapat  membentuk “ voting bloc ” dan mempersatukan aspirasi mereka pada proses pengambilan keputusan dan  kontestasi  tingkat  global.  Faktanya,  saat  ini  negara-negara  Asia  termasuk dalam  kelompok  negara  yang under-represented ”  dalam  tata  kelola  dan
22 Geir Ulfstein dan Hege Føsund Christiansen. 2013. “The Legality Of The NATO Bombing In Libya”,
The International and Comparative Law Quarterly, 62 (1): pp. 159-171.
23 Bruno  Simma.  1999. “ NATO,  and  the  Use  of  Force:  Legal Aspects”, The  European  Journal  of International Law, 10: pp. 1-22 .
kepemimpinan  tingkat  global.  Negara-negara  di  kawasan  Asia  mencakup  lebih dari  seperempat  bagian dari  seluruh  negara  yang  ada  di  dunia,  meliputi  hampir sepertiga  wilayah  daratan  di  dunia,  mennumbang  hampir  50% gross  domestic product (GDP) dan meliputi 60% populasi global. 24 Namun demikian, wakil negara- negara Asia sangat sedikit dalam kepemimpinan dan tata kelola internasional. Hal ini  dapat  dilihat  peran  dan  posisi  negara-negara  Asia  di  DK  PBB  (UN Security Council )  dan the  Bretton  Woods  institutions ( World  Bank dan the  International Monetary  Fund /IMF).  Asia  juga  hanya  mempunyai  lima  wakil  di  dalam keanggotaan  DK  PBB,  termasuk  satu  anggota  tetap  yakni  China.  Sebaliknya negara-negara Eropa Barat dan kelompok lain ( The Western Europe and Others Group ) menguasai sepertiga kursi DK PBB termasuk tiga kursi anggota tetap dan dua anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir di antara mereka.
Situasi ini terjadi karena kurangnya kekompakan di antara negara-negara di  Asia  untuk  menyuarakan  aspirasi  dan  kepentingannya  pada  tingkat  global. Dalam  masalah-masalah  internasional,  tampaknya  negara-negara  di  kawasan Asia  cenderung  kurang  bersuara    atau  suara  mereka  tidak  sebanding  dengan jumlah,  dan  besaran  kekuatan  mereka  di  hadapan  lanskap  global.  Secara individual,  utamanya  China,  kini  tampak  mempunyai  pengaruh  signifikan  pada tingkat  global,  namun  sulit  menemukan  pengaruh  negara-negara  Asia  sebagai suatu  kelompok  yang  kompak  berhadapan  dengan  kelompok  lain  dalam  hal urusan-urusan yang perlu disuarakan pada skala  global. Bahkan ketika negara- negara Asia memiliki perwakilan yang memadai seperti halnya di Majelis Umum PBB;  mereka  tidak  pernah  bergerak  sebagai  suatu voting  bloc atau  kelompok regional yang kompak. Berbeda dengan kelompok negara-negara di Afrika atau Amerika  Latin,  misalnya,  Negara-negara  Asia  di  PBB  tampak  tidak  memiliki common  positions dalam  kebijakan  yang  sedang  diperdebatkan.  Kalaupun  ada kekompakan,  pada  umumnya  terjadi  ketika  ada  proses  pencalonan  untuk menduduki  jabatan  tertentu  dalam  organ  yang  ada  di  dalam  organisasi internasional.
Pada  awalnya  prakarsa  untuk  mengembangkan  kerangka  Kerjasama internasional  di  Asia  dimulai  satu  dekade  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II melalui  penyelenggaraan  konferensi  internasional  negara-negara    Asia-Afrika  di Bandung.  Konferensi  Asia  Afrika  tahun  1955  ini  menghasilkan  kesepakatan
24 Simon  Chesterman.  2016. “Asia’s  Ambivalence  about  International  Law  and  Institutions:  Past, Present and Futures”, The European Journal of International Law, 27: pp. 945-978 .
internasional  antar  24  negara  peserta  yang  berasal  dari  Asia  dan  Afrika. 25 Kesepakatan  internasional  negara-negara  di  Kawasan  Asia  dan  Afrika  tersebut tertuang  dalam  Dasa  Sila  Bandung; 26 atau the  Bandung  Principles .  Konferensi Asia-Afrika  1955  ini  dilanjutkan  dengan: the  Afro-Asian  People's  Solidarity Conference  in  Cairo  in September (1957)  dan the  Belgrade  Conference (1961), dan berujung pada pembentukan Gerakan Non Blok ( the Non-Aligned Movement ). Namun  demikian,  konferensi-konferensi  internasional  tersebut  tidak  pernah berlanjut dengan pembentukan organisasi internasional regional di Asia.
Mengapa Kerjasama internasional regional tidak berkembang lebih lanjut di Kawasan Asia? Sebagian besar negara di Asia didirikan atau muncul sebagai negara merdeka karena proses dekolonisasi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sampai  dengan  dua  dasawarsa  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II  dan pembentukan organisasi internasional universal PBB, faktanya sulit membayangkan  terbentuknya  suatu  organisasi  regional  di  kawasan  ini.  Negara- negara di kawasan Asia pada umumnya dilingkupi dengan perjuangan keras untuk menegakkan  dan  membangun  nasionalisme,  menuntaskan  dekolonisasi, melawan  pengaruh  kekuatan  eksternal  yang  lebih  kuat,  serta  dihadapkan  pada kesulitan  yang  nyata  untuk  membangun  kerjasama  regional  di  seluruh  wilayah Asia 27 .
25 F inal  Communiqué  of  the  Asian-African  conference  of  Bandung  (24  April1955), https://www.cvce.eu/en/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_ april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html,  diakses  pada  15  Desember  2020.
Lihat juga: Asian-African Conference timeline,
https://www.thejakartapost.com/news/2015/04/23/asian-african-conference-timeline.html
26 Dasasila Bandung atau the Bandung Principles adalah 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia – Afrika yang dilaksanakan pada 18-25 April 1955 di Bandung, Indonesia. Pernyataan ini berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia". Dasa Sila Bandung berisi :
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui  persamaan  semua  suku  bangsa  dan  persamaan  semua  bangsa,  besar  maupun kecil.
4. Tidak  melakukan  intervensi  atau  campur  tangan  dalam  permasalahan  dalam  negeri  negara lain.
5. Menghormati  hak-hak  setiap  bangsa  untuk  mempertahankan  diri  secara  sendirian  ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
6. Tidak  menggunakan  peraturan-peraturan  dari  pertahanan  kolektif  untuk  bertindak  bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.  Tidak  melakukan  tindakan-tindakan  ataupun  ancaman  agresi  maupun  penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
7. Menyelesaikan  segala  perselisihan  internasional  dengan  jalan  damai,  seperti  perundingan, persetujuan,  arbitrasi,  ataupun  cara  damai  lainnya,  menurut  pilihan  pihak-pihak  yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
8. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
27 Amitav Acharya. 2012. The Evolution of Regional Organization. In The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region. ISEAS –Yusof Ishak Institute, pp. 149-179.
Kala  itu,  ada  dua  alasan  utama  mengapa  kerjasama  regional  antara negara-negara di Asia, Asia dan Pasifik, atau Asia dan Afrika tidak mudah untuk diwujudkan  sebagai  upaya  untuk  membangun  tata  internasional  ( shaping international order ). Pertama, sebagian besar negara-negara di Asia masih harus berjuang keras mengelola persoalan politik dalam negeri masing-masing. Kedua, adanya  pengaruh  kekuatan  eksternal  yang  lebih  besar  sebagai  implikasi  situasi geopolitik pada saat itu utamanya karena terjadi Perang Dingin ( Cold War ) antara Amerika Serikat versus Negara-negara Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

## C.  Proliferasi Organisasi Internasional Regional di Asia Akhir Abad 20
Tampaknya  ada  perkembangan  yang  signifikan  dan  menarik  pada  akhir abad ke 20 di wilayah Asia. Pada kenyataannya, telah terjadi proliferasi kerangka kerjasama internasional regional di wilayah Asia dan Pasifik. Kini kita mendapati berbagai  kerjasama  internasional  regional  di  Asia  dan  Pasifik,  di  antaranya Association of South East Asian Nations (ASEAN) ; East Asia Summit (EAS) ; Asia- Europe Meeting (ASEM) ; ASEAN Regional Forum (ARF) ; South Asian Association for  Regional  Cooperation (SAARC) ;  Pacific  Islands  Forum  ( PIF) ;  Shanghai Cooperation Organisation (SCO); Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) the Asia-Pacific Economic Cooperation; the Economic Cooperation Organization; the Forum on Regional Cooperation among Bangladesh, China, India and Myanmar; the Indian Ocean Rim Association; the Mekong-Ganga Cooperation.
Keterlibatan negara negara Asia dalam kerangka kerjasama internasional ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi dalam lingkungan internasional pada akhir abad keduapuluh. Faktanya memang telah terjadi perubahan berkaitan dengan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  global.  Pembangunan  dan  kemampuan ekonomi sebagian negara-negara di Asia telah tumbuh dan berkembang sangat pesat.  Sebagian  negara  di  Asia  telah  berkembang  dan  menjadi  pusat pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  penting.  Keterlibatan  dan  prakarsa  negara- negara Asia dalam kerjasama ekonomi dan politik internasional melalui berbagai organisasi  internasional  mencerminkan  terjadinya  dinamika  baru  dan  proses transisional pada tata kelola internasional, utamanya kebangkitan negara-negara yang  masuk  dalam  kelompok Non-Western  countries. 28 Proses  transisi  yang terjadi di kawasan Asia ini perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan tata kelola internasional dalam berbagai aspek.
28 Ryan  Hartley  dan  Edward  Newman.  2020. “Global  and  Regional  Organizations”, The  SAGE Handbook of Asian Foreign Policy: pp. 272 - 300

## 1.  Kehadiran ASEAN Sebagai Organisasi Regional
Dalam kaitannya dengan pengembangan kerangka kerjasama internasional  dan  pembentukan  organisasi  regional  di  Kawasan  Asia,  sampai dengan  saat  ini,  wilayah  Asia  Tenggara  dapat  dikatakan  sebagai  sub  kawasan atau  wilayah  yang  paling  dinamis  dan  menarik  untuk  dianalisis  dan  dijadikan rujukan.  Wilayah  Asia  Tenggara  terdiri  dari  negara-negara  yang  memiliki kesamaan  latar  belakang  sejarah,  dalam  hal  mereka  pernah  menjadi  wilayah jajahan  bangsa  lain  di  masa  lalu.  Karena  pengaruh  dan  dominasi  kekuatan eksternal,  terutama  oleh  negara-negara  imperialis  Eropa,  wilayah  ini  harus mewarisi  konflik  di  antara  mereka  seperti:  sengketa  batas  teritorial,  pergolakan dalam rangka  persatuan  kebangsaan  dan  memicu  kecurigaan,  rasa  saling  tidak percaya  ( distrust ),  serta  fragmentasi  yang  berkepanjangan  di  Asia  Tenggara.
Situasi semacam itu pernah dihadapi wilayah Asia Tenggara sebagaimana yang terjadi  di  negara-negara:  Indonesia-Malaysia-Singapura-Philipina,  dan  Vietnam- Kamboja-Thailand.
Pada masa lalu negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini juga terseret dalam kontestasi geo politik dan hegemoni politik global pada masa era Perang Dingin ( Cold  War ) sebagaimana yang telah dialami oleh Vietnam, Kamboja dan Filipina.  Di  samping  itu,  pada  kenyataannya  perlu  dicatat  juga  bahwa  negara- negara di wilayah Asia Tenggara ini juga menghadapi pluralitas tradisi dan sistem hukum, serta tradisi dan sistem politik di antara mereka.
Perkembangan  signifikan  dan  penting  untuk  dicatat  adalah  ketika  lima negara di Asia Tenggara sepakat untuk mendeklarasikan terbentuknya ASEAN di Bangkok  1967.  Dalam  perkembangan  berikutnya,  beberapa  negara  lain  di  Asia Tenggara juga ikut bergabung dalam ASEAN, sehingga saat ini ASEAN memiliki 10 negara anggota.

## 2.  Proses Evolutif ASEAN 1967-2007
Setelah tiga dekade berdiri dan berkembang sebagai institusi internasional yang  mengembangkan  kerja  sama  antar  negara  anggotanya  maupun  dengan pihak  mitra,  perlahan  tapi  pasti  ASEAN  telah  mengalami  perubahan  penting. Perubahan penting itu ditandai dengan diterimanya Piagam ASEAN ( The ASEAN Charter )  pada tahun 2007.
Penerimaan  dan  ratifikasi  Piagam  ASEAN  oleh  10  anggotanya menunjukkan  komitmen  kuat  dan  dukungan  nyata  untuk  membangun  suatu masyarakat  ASEAN  ( ASEAN  Community )  dengan  kerangka  kelembagaan  dan status  hukum  yang  jelas.  Piagam  ASEAN  juga  dianggap  sebagai:  upaya  untuk mengkodifikasikan  norma,  aturan  dan  nilai-nilai;  menetapkan  target  yang  jelas
bagi  organisasi;  serta  mempertegas  akuntabilitas  dan  kepatuhan  para  pihak. Dengan  berlakunya  Piagam  ASEAN,  organisasi  ini  mulai  beroperasi  dengan kerangka hukum yang baru dan dilengkapi dengan organ-organ yang baru untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat ASEAN.
Berlakunya Piagam ASEAN ini juga menandai proses evolutif yang terjadi pada  institusi  kerja  sama  negara-negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  ini.  ASEAN yang  semula  merupakan  kerangka  kerja  sama  regional  yang  longgar  ( a  loosely organised  regional  body )  telah  berubah  menjadi  organisasi  yang  didasari  oleh kerangka  aturan  ( rules-based  organisation )  yang  lebih  jelas  dan  tegas  dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan integrasi regional, ekspansi  dalam  kaitannya  dengan  pihak  eksternal  dan  proses  globalisasi  yang makin  cepat.  Dengan  perubahan-perubahan  tersebut  ASEAN  diharapkan  dapat menjadi aktor yang lebih efektif pada tata kelola dan panggung global.
Dalam  konteks seperti  itu,  Piagam  ASEAN  akan  menjadi  kerangka  kerja dan landasan hukum untuk melakukan melakukan restrukturisasi mekanisme yang ada dan meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan pendekatan  seperti  itu  dibayangkan  akan  terjadi  proses  efisiensi  dan meningkatkan  kejelasan  dan  kepastian  implementasi  semua  kesepakatan  dan keputusan  yang telah ditetapkan ASEAN.
Lebih  lanjut  Piagam  ASEAN  juga  menegaskan  hal-hal  penting  bagi organisasi ini yakni: Personalitas hukum organisasi ( Juridical personality & legal standing );  Klarifikasi  tujuan  bersama  dan  prinsip  dasar  organisasi;  Memperkuat sekretariat  ASEAN,  dan  proses  pengambilan  keputusan;  merumuskan  struktur, mekanisme dan kegiatan organisasi; mempromosikan identitas regional; integrasi ekonomi  kawasan;  kerja  sama  untuk  mengelola  persoalan-persoalan  trans- nasional dan; dan upaya perindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

## 3.  Kontribusi ASEAN terhadap Tata Kelola Internasional
Keberadaan  ASEAN  sejak  pertama  kali  dideklarasikan  pada  tahun  1967 dan  transformasi  yang  terjadi  pada  tiga  dasawarsa  berikutnya  setelah  deklarasi tersebut  menandai  dan  membuktikan  kontribusi  ASEAN  terhadap  tata  kelola regional di Asia Tenggara bahkan pada skala internasional. ASEAN telah mampu menjaga dan mempertahankan situasi damai di wilayah Asia Tenggara, terutama di antara negara-negara anggota. ASEAN juga menjadi aktor yang diperhitungkan dalam kaitannya dengan hubungan internasional sesama negara anggota maupun dalam  hubungannya  dengan  pihak  eksternal  (mitra  ASEAN).  Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut keberadaan dan keberlanjutan organisasi ini
membangkitkan optimisme tentang kontribusinya bagi tata kelola internasional di masa depan.
Capaian dan kontribusi ASEAN terhadap tata kelola internasional tersebut juga  mengubah  sikap  pesimis  terhadap  situasi  dan  kondisi  di  Asia  Tenggara  di masa lalu. Sebelum ASEAN dideklarasikan pada tahun 1967, sulit membayangkan terbentuknya  suatu  organisasi  internasional  regional  di  wilayah  Asia  Tenggara. Bahkan  ada  yang  menggambarkan  situasi  di  Asia  Tenggara  sebagai Balkan  of Asia . 29 Saat  itu,  negara-negara  di  Asia  Tenggara  merupakan  negara  yang  baru saja merdeka, bahkan Singapura baru saja berpisah dari Malaysia. Ada sengketa perbatasan di antara mereka dan juga persaingan antar negara yang bertetangga. Di  samping  itu  juga  ada  ketergantungan  negara-negara  tertentu  terhadap kekuatan  politik  di  luar  wilayah  Asia  Tenggara  ( extra  regional  powers )  untuk menghadapi  ancaman  dalam  negeri  maupun  ancaman  dari  pihak  luar,  sebagai contoh  adalah  hubungan  keamanan  yang  kuat  antara  Thailand  dan  Filipina dengan Amerika Serikat; Malaysia dan Singapura dengan Inggris. Dalam situasi demikian, sulit membayangkan dapat terlaksana pembentukan organisasi regional di wilayah ini.

## 4.  ASEAN Political Security Community
Perkembangan  signifikan  setelah  transformasi  pada  tahun  2007  adalah diterimanya  konsep ASEAN  Political  Security  Community  ( APSC).  APSC tampaknya  dirancang  untuk  memantapkan  kerjasama  politik  dan  keamanan  di Asia  Tenggara.  Para  pemimpin  negara  anggota  ASEAN  sepakat  untuk membangun dan mewujudkan APSC sebagai salah satu agenda kolektif anggota ASEAN.  Tujuan  utama  dari  APSC  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  semua negara  anggota  hidup  damai  berdampingan  antara  satu  dengan  lainnya  dan dengan  masyarakat  dunia  dalam  suasana  yang  adil,  demokratis  dan  dalam lingkungan yang harmonis.
Prakarsa  APSC  bermula  dari  ide  tentang ASEAN  Security  Community dalam Bali Concord II (2003) dan kemudian disempurnakan menjadi APSC ; dan dirinci  lebih  lanjut  dalam  Cetak  Biru  ( APSC  Blueprint) . The  APSC  Blueprint diterima pada pertemuan para pemimpin ASEAN dalam the 14th ASEAN Summit,
1 Maret 2009 di Cha-am/Hua Hin, Thailand.
Cetak  Biru  APSC mengarahkan  bahwa  ASEAN menjadi  komunitas  yang berpijak pada aturan. Suatu wilayah yang menerima nilai-nilai dan norma, kohesif, damai,  stabil  dan  memiliki  ketahanan  serta  berbagi  tanggung  jawab  untuk
29 Amitav Acharya, op.cit.
keamanan yang komprehensif. APSC juga mengarahkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang dinamis dan melihat cakrawala yang luas, dalam situasi dunia yang makin  terintegrasi  dan  interdependen.  APSC  dirancang  sebagai  penjabaran Piagam ASEAN beserta prinsip dan tujuan sebagaimana tercantum di dalamnya. Peta  Jalan  yang  telah  dirancang  mengindikasikan  bahwa  APSC  dapat  terwujud tahun 2015, namun demikian, juga dibuka fleksibilitas untuk melanjutkan program dan  kegiatan  yang  relevan  setelah  tahun  2015  dalam  rangka  mempertahankan signifikansi dan capaiannya.
Argumen  pokok  diterimanya  APSC  adalah  bahwa  para  anggota  sepakat untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan masalah keamanan di wilayah ini dengan  proses  yang  damai,  mengingat  keterkaitan  antara  anggota  yang  satu dengan lainnya karena pertimbangan geografis, dan visi serta tujuan yang sama. APSC  mencakup  beberapa  komponen  yakni:  pembangunan  politik,  membentuk dan berbagi norma; mencegah konflik, pembangunan pasca konflik; penyelesaian konflik, serta mekanisme implementasinya.
APSC dimaksudkan untuk membawa ASEAN pada kerjasama politik dan keamanan yang lebih lanjut. Negara anggota hidup berdampingan secara damai, meningkatkan pembangunan politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan tata kelola yang baik dan pemajuan dan perlindungan HAM. APSC juga dimaksudkan  untuk memperkuat  dialog  antara ASEAN  dengan  mitra  dialog  dan negara-negara  lain.  APSC  menerima  pendekatan  yang  komprehensif  terhadap masalah  keamanan,  mencegah  dan  melawan  penggunaan  kekerasan  serta penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai.
Capaian  dan  kapasitas  ASEAN  dalam  konteks  stabilitas  dan  tata  kelola internasional  di  Asia  dapat  dibuktikan  dengan  kemampuan  ASEAN  dan  Asia Tenggara sebagai penyeimbang dan menjalin hubungan yang baik dengan great powers seperti China, India, dan Jepang, sehingga dapat meredam konflik politik dan kontestasi di antara great powers di Asia bahkan menjadi hub bagi mereka. Peran  dan  kontribusi  ASEAN  tersebut  telah  memperkuat  posisinya  di  hadapan lanskap politik global.
5.  Problema ASEAN dan Relevansinya di Masa Depan
Mencermati  posisi,  transformasi  dan  capaian  ASEAN,  kiranya  sangat menarik  untuk  mendiskusikan  bagaimana  prospek  ASEAN  ke  depan  untuk berkiprah dalam tata kelola internasional pada lingkup yang lebih luas, khususnya bagaimana menempatkan ASEAN sebagai kerangka regional sebagaimana diatur dalam  piagam  PBB  dan  menjadi  bagian  dari  konsep  keamanan  internasional kolektif sebagaimana diperankan oleh NATO.
Tampaknya  ada  beberapa  aspek  penting  yang  perlu  dicermati  dan dipertimbangkan  serius  oleh  ASEAN  dan  negara-negara  anggotanya  dalam kaitannya  dengan  keterlibatannya  dalam  implementasi  konsep  keamanan internasional  kolektif  ( international  collective  security )  sesuai  dengan  ketentuan normatif  dalam  piagam  dan  aspek-aspek  praktis  operasional  sebagai  institusi internasional  regional.  Pertama,  dalam  era  globalisasi  dan  globalisme  ASEAN perlu melakukan evaluasi dan memberikan interpretasi baru terhadap Sovereignty and  non  interference  paradigm. Interpretasi  dan  evaluasi  terhadap  paradigma Sovereignty  and  non  interference  paradigm ini  perlu  dilakukan  dalam  kaitannya dengan tantangan dan perkembangan baru yang perlu direspon ASEAN terhadap persoalan-persoalan  yang  memerlukan  pendekatan  trans  nasional  seperti: kewajiban “ erga  omnes ”,  situasi  “ law  beyond  sovereignty ”,  maupun  persoalan- persoalan yang muncul dari situasi interdependensi internasional.
Kedua,  persoalan struktural  dalam  kaitannya  ASEAN  sebagai  organisasi internasional regional dengan aturan , organ, tujuan dan program-program tertentu yang  telah  disepakati  dalam  instrumen  dasar  berupa  Piagam  ASEAN  maupun instrumen  lainnya.  ASEAN  perlu  melakukan  perubahan  pada  aspek  kerangka legal dan institusional secara signifikan.
Ketiga, integrasi yang telah dicapai perlu dilanjutkan dengan pendekatan multilateral yang efektif dan kerjasama politik dan militer secara lebih implementatif ( move  beyond  functional  security  cooperation ).  Dalam  hal  ini  ASEAN  perlu mempertimbangkan  beberapa  hal  mendasar  seperti:  kapasitas  organisasi  dan para  anggota,  komitmen  untuk  melaksanakan  program  politik  dan  militer,  serta kesediaan  untuk  melakukan burden  sharing dan  menyediakan  anggaran  yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerjasama dan politik tersebut.
Keempat,  ASEAN  mungkin  perlu  mempertimbangkan  perluasan keanggotaan untuk memperkuat posisi dan kapasitasnya di hadapan tata kelola internasional yang makin dinamis dan penuh tantangan baru. ASEAN juga perlu untuk merancang dan menerima kerangka institusional baru yang diperlukan untuk itu.
Kelima,  ASEAN  perlu  melakukan  respon  yang  lebih  progresif  dan melakukan  reposisi  berhadapan  dengan  mitra  tradisionalnya.  Dalam  hal  ini ASEAN  dan  negara-negara  anggotanya  juga  perlu  untuk  melakukan  kebijakan yang  terkoordinasi  dan  saling  mendukung  ( orchestrated  policy )  baik  secara individual  maupun  kolektif.  Kebijakan  yang  terkoordinasi  dan  saling  mendukung ini  sangat  penting  untuk  merespon  munculnya  kekuatan  baru  ( responding  and
positioning  to  the  rise  of  new  big  powers )  dalam  tatakelola  internasional  terkini seperti India dan China.

## IV.  Penutup
Keberadaan  organisasi  internasional  regional  dan  korelasinya  dengan organisasi  universal  PBB  memiliki  landasan  normatif  yang  jelas  dalam  Piagam PBB.  Namun  demikian,  saat  ini  ada  kebutuhan  praktis  operasional  dan pendekatan  kolektif  serta  konsensus  internasional  untuk  memberdayakan  dan memaksimalkan kerangka regional yang ada di luar kawasan Eropa.
OI Regional di Eropa lebih mapan dan siap berperan secara efektif dalam tatakelola  internasional,  ini  dikarenakan  negara-negara  di  Eropa  mempunyai sejarah, tradisi, sistem politik dan interaksi internasional yang lebih kosmopolitan dan  intensif.  OI  Regional  di  Eropa  mendapatkan  dukungan  negara-negara anggota melalui komitmen politik yang kuat, memiliki kerangka struktural, legal dan sumberdaya;  termasuk  anggaran  yang  memadai  sehingga  OI  Regional  seperti NATO  dapat  berperan  secara  efektif  dalam  mendukung  implementasi  konsep keamanan internasional kolektif. Kemampuan NATO untuk berperan efektif dalam mendukung  implementasi  konsep  keamanan  internasional  kolektif  di  berbagai wilayah  dunia,  telah  diakui  dan  mendapatkan  apresiasi  dari  masyarakat internasional.  Namun  demikian,  capaian  dan  peran  NATO  dalam  mendukung implementasi  konsep keamanan  kolektif  ini  perlu  dilihat  secara  kritis.  Pada  satu sisi, Kerjasama dan pencapaian tersebut dianggap sebagai bukti kapasitas NATO sebagai  organisasi  yang  andal  dan  berkontribusi  signifikan  dalam  upaya memastikan  arsitektur  keamanan  internasional  berdasarkan  konsep  Keamanan Internasional  Kolektif  ( International  Collective  Security ).  Pada  sisi  yang  lain, kehadiran NATO dengan operasi militer yang masif di wilayah-wilayah negara juga dianggap menimbulkan komplikasi dan memicu kekhawatiran bahwa NATO telah melampaui  mandat  yang  diberikan.  Di  samping  itu  operasi  militer  secara  masif tersebut  faktanya  juga  menimbulkan  efek  negatif  berupa  keragu-raguan  atas akuntabilitas, kredibilitas dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan mana kala terjadi pelanggaran berat hak-hak asasi manusia di masa depan.
Pada akhir abad kedua puluh, telah terjadi proliferasi organisasi regional di Asia.  Kawasan  Asia  khususnya  wilayah  Asia  Tenggara  memiliki  potensi  besar untuk  berkembang  dan  berperan  penting  dalam  mendukung  dan  menjadi  aktor penting  dalam  implementasi  konsep  keamanan  internasional  kolektif  yang  lebih adil  berimbang  dan  humanis.  Dalam  hal  ini,  ASEAN  terbukti  telah  menjadi new frontier dalam tata kelola internasional dan menghadirkan international security di wilayah Asia Tenggara serta berkontribusi pada lanskap geopolitik masa depan.
Di masa depan, ASEAN masih harus menuntaskan transformasi organisasi berkaitan  dengan  aspek  struktural  sebagai  organisasi  internasional  regional dengan rules, organ,  tujuan  dan  program-program  tertentu  yang  relevan  serta komitmen  politik  negara  anggota.  Terakhir  ASEAN  harus  mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif apakah kerjasama politik dan militer secara lebih implementatif,  praktis  dan  operasional  merupakan  pilihan  yang  relevan  bagi ASEAN dan kawasan Asia pada umumnya.
Bibliografi
Buku:
Acharya, Amitav. 2012. The Evolution of Regional Organization. In The Making of Southeast  Asia:  International  Relations  of  a  Region. ISEAS –Yusof  Ishak Institute.
Barkin, J Samuel. 2006. International Organization: Theories and Institutions. New York: Plagrave MacMillan.
Hartley, Ryan dan Edward Newman. 2020. Global and Regional Organisations, in book: The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy .
Johnston,  Ian.  2010. The  Power  of  Deliberation:  International  Law,  Politics,  and Organizations. Oxford: Oxford University Press.

## Artikel Jurnal:
Chesterman,  Simon.  2016. “Asia’s  Ambivalence  about  International  Law  and Institutions:  Past,  Present  and Futures”, The  European  Journal  of International Law, 27: 945-978 .
Goodrich, Leland M. 1965. “ The Maintenance of International Peace and Security”,
International Organization , 19 (3): 429-443.
Green, James. 2014. “Questioning the Peremptory Status of the Prohibition of the
Use of Force”, The European Journal of International Law .
Kille,  Kent  J.  dan  Ryan  C  Hendrickson.  2011. “Explaining  International Organizations:  NATO  and  the  United  Nations:  Debates  and  Trends  in Institutional Coordination”, The  Journal  of  International  Organizations Studies, 2 (1).
Nashu,  Hitoshi.  2012. “The  Expanded  Conception  of  Security  and  International Law:  Challenge  to  the  UN  Collective  Security System” , Amsterdam  Law Forum .
Reinalda, Bob. 2020. “From the Congress of Vienna to Present-Day International
Organ izations”, The UN Chronicle .
Roscini, Marco. 2010. “ The United Nations Security Council and the Enforcement of International Humanitarian Law ”, Israel Law Review , 43: 330-359.
Simma, Bruno. 1999. “ NATO, and the Use of Force: Legal Aspects”, The European Journal of International Law, 10: 1-22 .
Ulfstein,  Geir  dan  Hege  Føsund  Christiansen.  2013. “The  Legality  Of  The  Nato Bombing In Libya”, The International and Comparative Law Quarterly, 62 (1): 159-171.
Van Langenhove, Luk. 2014. “Chapter VIII of the UN Charter: What it is and Why it Matters, in the Security Community”, 2.
White,  Nigel  D.  2002. “On  the  Brink  of  Lawlessness:  The  State  of  Collective Security Law”, Hilaire McCoubrey Memorial Lecture University of Hull.
Wood, Michael. 2013. “ International Law and the Use of Force”, Indian Journal of International Law , 53: 360-365.
Yost,  David  S.  2007. “Enhancing  NATO's  cooperation  with  international organizations: Analysis”, NATO Review, Autumn.
Internet:
Asian-African Conference Timeline, https://www.thejakartapost.com/news/2015/04/23/asian-african-conference- timeline.html Final
Communiqué of the Asian-African conference of Bandung , https://www.cvce.eu/en/obj/final_communique_of_the_asian_african_confer ence_of_bandung_24_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a- 88b6ae513585.html.
NATO and International Organizations, Forum Paper no. 3 (Rome: NATO Defense College), http://www.ndc.nato.int/download/publications/fp_03.pdf.
Report of the SG, An Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking and
peace-keeping UN Doc A/47/277 - S/24111, https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf, diakses pada 21
Desember 2020.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm, diakses pada 17 Desember 2020.
https://www.nato.int/cps/su/natohq/declassified_139339.htm,  diakses  pada  17
Desember 2020.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50321.htm, diakses pada 22 Desember 2020.