Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## PERANANDATUK PEMUKA ADAT
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO) DI KABUPATEN KAMPAR
Oleh :

## MERIZA ELPHA .D
Dosen Perdata Fakutlas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Datuk  Kepala  suku  dalam  melakukan mediasi  penyelesaian  sengketa  tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan  melakukan    pendekatan  secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi  langsung  saat    pengaduan pihak yang bersengketa. Pihak bersengketa melakukan komunikasi langsung  dengan  Datuk  kepala  suku bahwa  dia  sedang  mengalami  masalah. Setelah  didapat  saksi  Datuk  kepala  suku mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Datuk kepala suku membentuk  tim  penyelesaian  sengketa tanah  soko,  penyiapan  bahan  dan menentukan  waktu  proses  mediasi  akan dilakukan  menggunakan  teknik  mediasi dengan  pesan  yaitu  penyampaian  pesan oleh  mediator  saat  proses  mediasi berlangsung.
The headman  in mediating land dispute resolution cornerstone of Hamlet estuary  village  Sipungguk  lake  have  to approach them through direct communication process when a
complaint  was  disputing  parties.  The dispute  side  have    to  communicate directly with headman  that was having trouble.  After  getting  the  witness, headman  would  be  heard  the  testimony that  he  saw  and  heard  in  his experienced.  The  headman  formed  a cornerstone  of  land  dispute  resolution team,  prepared  the  materials  and determined  the  time  of  the  mediation process would be conducted by using the techniques  of  mediation  with  the message  that  delivered  of  the  message by  the  mediator  when  the  mediation process ranway.
Kata kunci : Datuk Ketua adat, sengketan dan mediasi

## A. Pendahuluan
Mengingat  Indonesia  terdiri  atas  berbagai  golongan  suku  bangsa  dan memiliki beragam kebudayaan, tentunya kebiasaan yang ada di dalam setiap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat  adat  akan berbeda  satu  dengan  lainnya,  dan  penggunaaan  istilah  adat  dalam  arti
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
kebiasaan  dilingkungan  masyarakat  sangat  menonjol  dari  istilah  lainnya. 1 Hukum  adat  inilah  yang  tetap  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan masyarakat  adat  serta  dipatuhi  dan  diwarisi  ke  penerus  anak  cucu  yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia.
Ciri  khas  daerah  khususnya  daerah  Riau  adalah  aturan-aturan kemelayuannya.  Adanya  hukum  adat  melayu  Riau  belum  menunjukkan bahwa melayu itu terjaga eksistensinya. “Adanya Hukum Adat Melayu Riau” adalah  hanya  adanya  fisik  Hukum  Adat  Melayu  Riau,  atau  dengan  kata  lain Hukum  Adat  Melayu  Riau  baru  sampai  pada  tahap dasein atau Weltorientierung (Orientasi  dalam  dunia).  “Adanya  Hukum  Adat  Melayu Riau”  secara  empiris  belum  merupakan  eksistensi  dari  melayu  itu  sendiri. 2
Wujud  dari  eksistensi  itu  adalah  seperti  yang  dikatakan  Jasper  bahwa eksistensi itu adalah jiwa. 3
Eksistensi  merupakan  jembatan  dari  instensi  dengan  ekstensi. Instensi  adalah  Hukum  Adat  Melayu  Riau  itu  sendiri  dan  ekstensi  adalah dunia  di  luar  Hukum  Adat  Melayu  Riau  itu,  sehingga  agar  Hukum  Adat Melayu Riau sampai ke ekstensi maka dibutuhkan eksistensi. Apabila instensi Hukum  Adat  Melayu  Riau  telah  menunjukkan  eksistensinya  pada  ekstensi, maka Hukum Adat Melayu Riau menjadi berbeda dengan apa yang sudah ada pada ekstensi (dunia luar). 4
Eksistensi  itu  adalah  kekhasan  sebagai  pembeda  pada  dunia  luar, sehingga dasarnya eksistensi itu adalah aku yang sesungguhnya.Menunjukkan  eksistensi  Hukum  Adat  Melayu  Riau,  berarti
1 Zulherman  Idris, Hukum  Adat  dan  Lembaga-Lembaganya  Keberadaan  dan Perubahannya, UIR-Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 2.
2 Hengki  Firmanda.  S, Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Menjaga  Eksistensi  Hukum  Adat Melayu di Provinsi Riau , Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 36.
3 Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern , Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 119.
4 Hengki Firmanda. S, Op. Cit , hlm. 37.
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
menegaskan bahwa eksistensi Hukum Adat Melayu Riau ada di dalam dirinya sendiri dan sebagai suatu yang khas apabila berada pada dunia luar. 5
Pada  masyarakat  Kabupaten  Kampar  yang  menganut  system matrilineal  yaitu  system  garis  keturunan  yang  ditarik  dari  garis  keturunan ibu,  banyak  terjadi  sengketa  pembagian  harta.Sengketa  yang  terjadi  pada daerah  Kabupaten  Kampar  adalah  banyaknya  tanah  yang  tidak  memiliki sertifikat,  tanah  tersebut  merupakan  harta  pusaka  yang  diwarisi  oleh  para leluhur.pada  hari  kemudian  dengan  bertambahnya  jumlah  anggota  keluarga maka  terjadilah  sengketa  karena  tidak  adanya  sertifikat  yang  menjadi  batas luas tanah yang di miliki. Sengketa dalam pengertiannya yang luas (termasuk perbedaan  pendapat,  perselisihan,  ataupun  konflik)  adalah  hal  yang  lumrah dalam  kehidupan  bermasyarakat,  yang  terjadi  saat  dua  orang  atau  lebih berinteraksi  pada  suatu  peristiwa/situasi  dan  mereka  memiliki  persepsi, kepentingan,  dan  keinginan  yang  berbeda  terhadap  peristiwa/situasi tersebut. 6
Pada masyarakat adat melayu, penyelesaian sengketa mengutamakan jalan musyawarah  mufakat  yang  di  tengahi  oleh  para  tetua  yang  pada  masyarakat  adat melayu  disebut  sebagai  Datuk. Karena  adanya  sengketa  tersebut  maka  dengan adanya  Datuk  Pemuka  Adat  yang  merupakan  tetua  yang  di  hormati dikeluarga.Ketua atau Datuok (Da artinya Sang, tuok asal kata dari Tuo/tua, jadi  artinya  Datuok  adalah  Sang  Tua)  di  Kabupaten  Kampar  berperan  aktif dalam,  mengarahkan,  mendorong,  mengkoordinasikan  dan  menselaraskan masyarakat adatnya dengan program pemerintah Kabupaten Kampar.
Gelar  yang  diberikan  kepada  masing-masing  Ketua  adat  di  setiap suku, antara lain :
1. Suku Domo ketua adatnya disebut Datuok Permata Said
2. Suku Melayu Sumajo ketua adatnya disebut Datuok Maharajo
5 Ibid.
6 Indonesia  Institute  for  Conflict  Transformation  (IICT), Materi  Pelatihan  Sertifikasi Mediator, hlm. 1.
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
3. Suku mandiliong ketua adatnya disebut Datuok Ulak Laksamano
4. Suku Pitopang ketua adatnya disebut penghulu Bosau
5. Suku piliang Caniago ketua adatnya disebut Datuok Pandak
6. Suku piliang jianso ketua adatnya disebut Datuok Jianso
Sengketa  atau  jenis  perkara  yang  dapat  diselesaikan  oleh  Datuk pemuka Adat  adalah sebagai berikut :
1. Sengketa mengenai gelar
2. Sengketa mengenai harta pusaka ( hartasoko )
3. Sengketa harta persukuan,
4. sengketaperdata lainnya.
Jika  terjadi  suatu  sengketa  dalam  satu  kaum,  sengketa  tersebut  tidak langsung  dibawa  ke  balai  adat  untuk  diselesaian  tetapi  melaui  proses  yang bertahap  dimulai  dari  negosiasi  para  pihak,  apabila  belum  tercapai kesepakatan  barulah  dibantu  oleh  pemuka  Adat  sebagai  mediator  hingga nanti  jika  tidak  juga  mencapai  suatu  kesepakatan  para  pihak  barulah menempuh jalur penyelesaian secara litigasi (pengadilan).
Pada  jalan  perdamaian  sengketa  di  mediasikan  oleh  para  Datuk Pemuka  Adat  di  lingkungan  tersebut,  Datuk  Ketua  Adat  disini  bertindak sebagai  mediator.  Datuk  Kepala  suku/Ninik-Mamak  dalam  melakukan mediasi  penyelesaian  sengketa  tanah  soko  Dusun  muara  danau    desa Sipungguk    dengan    melakukan    pendekatan    secara  komunikasi  langsung yaitu  dengan    proses    komunikasi    langsung    saat    pengaduan    oleh    pihak yang  bersengketa.  Disini  pihak  yang  bersengketa  melakukan  komunikasi langsung dengan Ninik-Mamak yang bersangkutan tujuan  memberitahukan kepada  Ninik-Mamak  bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah adanya pengaduan  dari  pihak  yang  bersengketa  Ninik-Mamak  akan  melakukan pemanggilan    terhadap    kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk mendengarkan    hal-hal    yang    ingin    mereka    sampaikan.  Setelah dilakukannya pemanggilan kedua  belah  pihak  Ninik-Mamak  akan  mencari
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
saksi  untuk  memperkuat  hal-hal  yang  diungkapkan  oleh  pihak  yang bersengketa.
Didapat saksi Datuk kepala suku/ Ninik-Mamak akan memanggil saksi dikediaman  Ninik-Mamak  yang  bersangkutan  untuk  mendengarkan keterangan  yang  dia  lihat,  dengar  dan  dia  alami.  Sebab  data-data  yang  ada akan diungkapkan saat proses mediasi. Setelah mendengarkan saksi  barulah Ninik-Mamak  menelaah  sebenarnya  seperti  apa  permasalahan  yang  mereka hadapi.  Disini  Ninik-Mamak  akan  membentuk  sebuah  tim  untuk penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses  mediasi  akan  dilakukan.  Ninik-Mamak  juga  menggunakan  teknik mediasi  dengan  pesan  yaitu  penyampaian  pesan  oleh  mediator  saat  proses mediasi  berlangsung.  Pesan  yang  jelas  dengan  komunikasi  yang  baik  akan memudahkan  semua  pihak  yang  ikut  serta  dalam  proses  mediasi  dengan mudah memahaminya. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang di atur dalam Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman. 7
Di daerah Riau, masyarakat adat melayu terbagi dua, yaitu masyarakat adat  melayu  kepulauan  dan  masyarakat  adat  melayu  daratan.  Pada masyarakat  adat  melayu  kepulauan  ini  mendiami  daerah-daerah  kepulauan di Riau seperti daerah Tanjung pinang, anambas dan sekitarnya. Sedangkan, masyarakat  adat  melayu  daratan  mendiami  daerah  seperti    Kampar  dan sekitarnya.  System  kekerabatan  masing-masing  melayu  ini  juga  berbeda, pada  masyarakat  adat  melayu  kepulauan  menganut  system  kekerabatan patrilineal  (garis  keturunan  ayah),  sedangkan  pada  masyarakat  adat  melayu daratan menganut system kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu).
7 Syamunir AM, Peradilan Menurut Adat, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas, Padang, 1988, hlm 1
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Pada  masyarakat  Kabupaten  Kampar  yang  menganut  system matrilineal  yaitu  system  garis  keturunan  yang  ditarik  dari  garis  keturunan ibu,  banyak  terjadi  sengketa  pembagian  harta.Sengketa  yang  terjadi  pada daerah  Kabupaten  Kampar  adalah  banyaknya  tanah  yang  tidak  memiliki sertifikat,  tanah  tersebut  merupakan  harta  pusaka  yang  diwarisi  oleh  para leluhur.pada  hari  kemudian  dengan  bertambahnya  jumlah  anggota  keluarga maka  terjadilah  sengketa  karena  tidak  adanya  sertifikat  yang  menjadi  batas luas  tanah  yang  di  miliki.  Karena  adanya  sengketa  tersebut  maka  dengan adanya  Datuk  Pemuka  Adat  yang  merupakan  tetua  yang  di  hormati dikeluarga.
Mencermati  hal-hal  tersebut  di  atas,  walaupun  secara  yuridis  oleh Undang-undang  kekuasaan  kehakiman  peradilan  adat  tidak  diakui,  namun dalam  kenyataanya  tetap  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat sehingga  perlu  di  kaji  dan  di  teliti  lebih  jauh  mengenai  eksistensi  Datuk Pemuka  Adat  (penghulu)  dan  peradilan  adat  dalam  masyarakat “PERANANDATUK PEMUKA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  SENGKETA  HARTA  PUSAKA  (HARTA  SOKO)  DI KABUPATEN KAMPAR“ .

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Peranan  Datuk  pemuka  adat  Sebagai  Mediator Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Pusaka  (Harta  Soko)  Di  Kabupaten Kampar?
2. Apakah sanksi adat bagi pihak yang tidak melaksanakan keputusan dalam penyelesaian  sengketa    harta  pusaka  (harta  soko)  yang  sudah  disepakati bersama dan disahkan oleh pemuka adat dikabupaten Kampar tersebut?

## C. Metodogi Penelitian
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian observasi ( Observasional research) dengan Survey menggunakan  alat  pengumpul  data  berupa wawancara  dan  kuisioner.  Jika  dilihat  dari  sifatnya  maka  penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  ini  ditujukan  semata-mata  untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan. Obyek penelitian ini mengenai PerananDatuk pemuka adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta  Pusaka  (Harta  Soko)  Di  Kabupaten  Kampar.  Adapun  yang  dijadikan populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Datuk  kepala  suku,  kepala  desa, masyarakat  adat  dusun  Muara  danau  desa  sipungguk.  Penelitian  akan dilakukan  dengan  tahap  wawancara  mengenaiPerananDatuk  Pemuka  Adat Sebagai  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Pusaka  (Harta  Soko) Di Kabupaten Kampar.
Data  yang  telah  diperoleh  baik  dari  hasil  wawancara,  observasi,  studi kepustakaan,  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan  dan  prilaku  nyata.  Dari  pembahasan  tersebut,  akan  menarik kesimpulan  secara  deduktif  yaitu  penarikan  kesimpulan  dari  yang  bersifat umum kepada khusus.

## D. Pembahasan
Masyarakat lazimnya akan bereaksi terahadap perilaku yang dianggap menyeleweng.  Untuk  hal  ini,  masyarakat  yang  diwakili  oleh  pemimpin- pemimpinnya  telah  menggariskan  ketentuan-ketentuan  tertentu  didalam hukum adat yang fungsi utamanya adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan  pedoman  bagaimana  warga  masyarakat  seharusnya berprilaku sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat;
2. Menetralisasikan  kekuatan-kekuata  dalam  masyarakat  sehingga adapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban;
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali;
4. Merumuskan  kembali  edoman-pedoman  yang  mengatur  hubungan antara  warga-warga  masyarakat  dan  kelompok-kelompok  apabila terjadi perubahan-perubahan. 8
Sebelum  mediasi  dilakukan  oleh  Ninik-Mamak  ada  tahap-tahap  yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:
1. Pengaduan
Pengaduan    ini  dilakukan  oleh    pihak  yang  bersengketa  yang  merasa dirugikan  dimana  mereka  melakukan  pendekatan  dengan  Ninik-Mamak, dalam  penelitian  ini  pihak  yang  melakukan  pengaduan    adalah    masyarakat adat  persukuan  Domo. Pengaduan yang dilakukan dalam  hal ini berkenaan dengan  sengketa  tanah  Soko.  Dimana  antara  keluarga  ingin  memiliki  tanah tersebut. Merasa  bahwa tanah sokonya  telah diambil oleh keluarga yang satu maka keluarga yang  lain merasa perlu mendudukkan perkara tersebut.
Pada proses pengaduan ini keluarga pelapor menjelaskan duduk perkara yang  terjadi  dan  sekaligus  meminta  tolong  untuk  menyelesaikan  masalah yang  sedang  terjadi.  Pengaduan  juga  berfungsi  sebagai  pemberitahuan kepada  Ninik-Mamak  sehingga  Ninik-Mamak  mengetahui  adanya  masalah persengketaan tanah soko tersebut.
2. Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa
Setelah  mendapatkan  pengaduan  dari  pelapor  Ninik-Mamak  akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor. Pada proses  ini  Ninik-Mamak  yang  sebelumnya  ditunjuk  sebagai  mediator melakukan  pendekatan  dengan    pihak  yang  bersengketa  supaya  tercipta keakraban  dan    mengetahui  apa  permasalahan  mereka.  Setelah  pihak  yang bersengketa  benar-benar  nyaman  berkomunikasi  dengan  Ninik-Mamak (mediator) baru Ninik-Mamak menyampaikan pesan  untuk membujuk pihak
8 Prof. Suwardi MS, Hukum Adat Melayu Riau, penerbit Alaf Riau ,Pekanbaru, 2011, hlm. 79.
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
yang bersengketa agar mau menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan damai.
3. Pemanggilan saksi
Pemanggilan  saksi  tujuannya  untuk  mendengarkan  kesaksian  secara langsung dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari  para  pihak  yang  bersengketa.  Yang  dimaksud  para  saksi  disini  adalah alim ulama satu orang, anak kemenakan dua orang dari masing-masing suku, serta Ninik-Mamak lainnya.
4. Menelaah atau identifikasi kepentingan
Identifikasi kepentingan dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya,  serta  relevansi  sebagai  bahan  untuk  mediasi.  Pokok  masalah harus  selalu  menjadi  fokus  proses  mediasi  selanjutnya.  Jika  terdapat penyimpangan  mediator  harus  mengingatkan  untuk  kembali  pada  fokus permasalahan.  Kepentingan  yang  menjadi  fokus  mediasi  dapat  menentukan kesepakatan  penyelesaiannya.  Kepentingan  disini  tidak  harus  dilihat  dari aspek  hukum  saja,  dapat  dilihat  dari  aspek  lain  sepanjang  memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya tidak melanggar hukum.
Setelah  semua  tahap-tahap  diatas  dilakukan  maka  mediasi  bisa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
a. Pembukaan Oleh Mediator
Sebelum  memulai  mediasi  Ninik-Mamak  yang  berperan  sebagai mediator  mulai  mempersiapkan  mediasi  di  balai  adat  kenegerian  dan  pada waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  undangan  yang  telah  diberikan kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat. Setelah  semua  persiapan  telah  lengkap  dan  kondisi  telah  memungkinkan Mediasi  dimulai  dengan  pembacaan  doa.  Setelah  itu  mediator  memberikan kata  sambutan  yang  intinya  berisikan  tentang  ucapan  terimakasih  kepada semua  yang  hadir  dalam    proses  mediasi  tersebut,  dengan  tujuan    untuk mencairkan  suasana  diantara  keduabelah  pihak  yang  bersengketa,  suasana
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
akrab,  dan    tidak  kaku    serta  mengatasi  hambatan  hubungan  antar  pihak (hubungan personal antar pihak).
b. Menyamakan pemahaman
Mediator  akan  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  yang bersengketa  secara  bergantian  menyampaikan  hal-hal  yang  menjadi  alasan kepentingannya.  Selain  itu  para  pihak  yang  bersengketa  juga  diberikan kesempatan  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  menyimpang  yang  telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi  kepentingannya  biasanya  diberikan  kepada  pihak  pemohon.  Pada kesempatan  ini  pihak  pemohon  akan  menyampaikan  dasar-dasar kepemilikan  dan  batas-batas  serta  asal  usul  tanah  milik  persukuannya  yang menjadi  objek  sengketa.  Pemohon  juga  akan  menyampaikan  hal-hal  yang dilakuan oleh pihak termohon atau tergugat yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.
c. Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak
Dalam  proses  mediasi Ninik-Mamak memberi  kesempatan  kepada semua  pihak  yang  terlibat  untuk  mengeluarkan  pendapat-pendapat  mereka tentang permasalahan yang terjadi. Disini Ninik-Mamak harus bersikap adil tidak  memihak  terhadap  kelompok  siapapun,  setelah  Ninik-Mamak mendengarkan  pendapat-pendapat  dari  para  pihak  kemudian  Ninik-Mamak sebagai mediator bertugas mengambil sebuah kesimpulan pendapat dari para pihak sesuai dengan masalah yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama. d. Penetuan opsi yang dipilih
Dalam menentukan opsi yang dipilih harus dilihat dampak yang akan timbul.  Karena  ini  menyengkut  kesejahteraan  anak  kemenakan  selanjutnya. Dari  dokumen  hasil  mediasi  Ninik-Mamak  proses  pengambilan  opsi  ada delapan seperti yang dijelaskan diatas. Maksud dari daftar opsi disini  adalah sekumpulan    pendapat  dari  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  mediasi.
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Dari sekumpulan pendapat itu Ninik-Mamak  memilih opsi mana yang sesuai dengan    masalah.  Menerima  atau  menolak  opsi  disini  maksudnya  adalah Ninik-Mamak sebagai mediator menyimpulkan dan memilih opsi mana yang bisa  digunakan  dalam proses penyelesaian  masalah. Opsi yang dipilih harus diperkirakan  dampak  yang  akan  terjadi  misalnya  apakah  opsi  tersebut merugikan salah satu pihak atau tidak.
e. Kesepakatan
Kesepakatan  merupakan  tahap  akhir  untuk  pengembilan  keputusan secara musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mediasi. Keputusan  bersama  adalah  keputusan  yang  diambil  atas  dasar  persetujuan atau  kesepakatan  bersama.  Keputusan  bersama  bersifat  mengikat  dan  tidak dapat  diganggu  gugat.  Kesepakatan  bersama  merupakan  ketentuan, ketetapan,  dan  penyelesaian  yang  dilakukan  sekelompok  orang  terhadap suatu  hal  atau  permasalahan.  Pada  tahap  ini  meditor  dalam  hal  ini  Ninik- Mamak  menyimpulkan  apa  yang  dibicarakan  sebelumnya  dalam musyawarah.  Apabila  dalam  musyawarah  tersebut  telah  diperoleh kesepakatan  mengenai  solusi  bagi  sengketa  tanah  yang  terjadi,  maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Didalam perjanjian  tertulis  itu  disebutkan  juga  denda  bagi  yang  melanggar  yaitu berupa satu ekor kerbau atau diukur dari besar kesalahan yang ia lakukan.

## Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  mendapatkan  tempat  dari sejumlah  sistem  hukum  di  indonesia  yaitu  sistem  hukum  syariah,  sistem hukum  adat  dan  sistem  hukum  nasional.  Ketiga  sistem  hukum  ini menegaskan  bahwa  mediasi  merupakan  bentuk  penyelesiaan  sengketa  yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk  sosial  yang  bermartabat.  Mediasi  tidak  memberikan  suatu  model
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
yang  dapat  diuraikan  secara  terperinci  dan  dibedakan  dari  proses pengambilan keputusan lainnya. 9
Dapat disimpulkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah soko  oleh    Ninik-Mamak    Dusun    Muara  Danau  desa  sipungguk    sudah dijalankan dengan baik namun belum efektif karena mediasi dapat dilakukan jika masalah yang terjadi melibatkan  kelompok  internal  saja  namun  jika melibatkan    pihak    luar    Ninik-Mamak  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah dengan  mediasi. Ninik mamak mendomonasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat  dan  hukum  publik.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan arbitrase dapat dilakukan pada dua lapangan hukum. Hal ini berbeda dengan sistem  hukum  yang  berlaku  di  indonesia  yang  mana  mediasi  dan  arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata.  Mediasi  tidak  dapat  diterapkan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus pidana.  Hukum  Adat  adalah  adat  yang  diterima  dan  harus  dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. 10 Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Datuk Kepala suku/Ninik-Mamak dalam melakukan mediasi penyelesaian  sengketa  tanah  soko  Dusun  muara  danau    desa  Sipungguk dengan    melakukan    pendekatan    secara  komunikasi  langsung  yaitu dengan  proses  komunikasi  langsung  saat  pengaduan  oleh  pihak yang bersengketa.  Disini  pihak  yang  bersengketa  melakukan  komunikasi langsung dengan
Ninik-Mamak yang bersangkutan tujuan memberitahukan    kepada    Ninik-Mamak    bahwa  dia  sedang  mengalami masalah.  Setelah  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  bersengketa  Ninik- Mamak akan melakukan  pemanggilan  terhadap  kedua belah pihak yang bersengketa  untuk  mendengarkan    hal-hal    yang    ingin    mereka
9 Gatot  Sumarsono,  Arbitrase  dan  mediasi  di  indonesia,  jakarta,  PT  media  pustaka  Utama, 2006 Hlm 119
10 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2003, hlm. 1.
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
sampaikan.  Setelah  dilakukannya  pemanggilan  kedua    belah    pihak Ninik-Mamak    akan    mencari  saksi  untuk  memperkuat  hal-hal  yang diungkapkan  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Setelah  didapat  saksi  Ninik- Mamak  akan  memanggil  saksi  dikediaman  Ninik-Mamak  yang bersangkutan  untuk  mendengarkan  keterangan  yang  dia  lihat,  dengar dan  dia  alami.  Sebab  data-data  yang  ada  akan  diungkapkan  saat  proses mediasi.  Setelah  mendengarkan  saksi    barulah  Ninik-Mamak  menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang mereka hadapi. Disini Ninik- Mamak akan membentuk sebuah tim untuk penyelesaian sengketa tanah soko,  penyiapan  bahan  dan  menentukan  waktu  proses  mediasi  akan dilakukan.  Ninik-Mamak  juga  menggunakan  teknik  mediasi  dengan pesan  yaitu  penyampaian  pesan  oleh  mediator  saat  proses  mediasi berlangsung.  Pesan  yang  jelas  dengan  komunikasi  yang  baik  akan memudahkan semua pihak yang ikut serta dalam proses mediasi dengan mudah memahaminya.
2. Faktor    yang    mempengaruhi    proses    mediasi    dalam    penyelesaian sengketa    tanah  soko  oleh    Ninik-Mamak  Dusun  muara  danau  dapat dibagi  menjadi  dua  yang  pertama    faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  mediasi Motivasi, kompetensi mediator, faktor lingkungan.
Sedangkan  faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi adalah pemahaman terhadap  hukum adat, dukungan pemerintah, tidak adanya pelaku  sejarah  sebagai  saksi.  Hal  tersebut  merupakan  hal  yang  sering Ninik-Mamak  hadapi  dalam  melakukan  mediasi.  Penulis  menemukan bahwa  terkadang  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah    soko    Ninik- Mamak  yang    lebih    mempunyai  niat  untuk  menyelesaikannya.  Pihak yang bersengketa tidak mengerti dengan  hukum  adat, pemerintah yang tidak  perduli  dengan  status  tanah  soko  semua  ini  menjadi    penghalang akan penyelesaian sengketa tanah soko. Jadi dapat disimpulkan  keempat faktor    tersebut    harus  diperhatikan    Ninik-Mamak  dalam    melakukan
Meriza Elpha
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
mediasi  jika  dibiarkan    akan    berdampak  banyaknya  tanah  soko  yang dimiliki oleh salah satu pihak  yang hilang dari hak persukuan. Yang akan berdampak akan kesejahteraan anak kemenakan.

## Daftar Pustaka
Damian,Eddy.2005. Hukum Hak Cipta. Edisi Kedua Cetakan Ke-3.PT.
Alumni. Bandung.
Firmanda,  Hengki.2015. Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Menjaga Eksistensi  Hukum  Adat  Melayu  di  Provinsi  Riau .  Laporan  Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.
Hadikusuma, Hilman.1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
Hamersma, Harry.1983. Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern .Gramedia.
Jakarta.
Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT) “materi Pelatihan
Sertifikasi Mediator”.
Idris, Zulherman.2005. Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya. UIR-Press.Pekanbaru.
Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .Jakarta Balai Pustaka.
Suwardi MS, Prof. 2011. Hukum Adat Melayu Riau .Penerbit Alaf Riau.Pekanbaru.
Syamunir AM. 1988. Peradilan Menurut Adat. Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas. Padang.
Sumarsono, Gatot.2006. Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia . PT media pustaka Utama. Jakarta.
Tenas Effendi. 2009. Tunjuk Ajar melayu dalam gurindam, syair, dan pantun. LAM.