1449

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 4, (December) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article
Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal 1 , Sutrisno 2 , Rahmadin Munauwarah 3 , Muhammad Isa Anshori 4
1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: 22204012007@student.uin-suka.ac.id
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: trisno07111963@gmail.com
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: rahmadinmunauwarah07@gmail.com
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: 21204012056@student.uin-suka.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  September 4, 2023 Revised :  October 26, 2023 Accepted :  November 20, 2023 Available online    :  December 06, 2023
How to Cite : Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, and Muhammad Isa Anshori. 2023. “Analisis Konsep ‘Kampus Merdeka’  Dalam  Critical  Pedagogy  Perspektif  Paulo  Freire”. Risalah,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam 9  (4):149-1466. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.567 .
Abstract: The focus of this study is an analysis of the concept of an independent campus in the critical pedagogy perspective  of  Paulo  Freire.  An  independent  campus  implemented  by  Nadiem  Anwar Makarim with the main programs namely; facilitating the opening of new study programs, changing the accreditation system, facilitating state universities to become state universities with legal entities and semester study  rights as part of a program to respond to  the challenges of industrialization or industrial revolution 4.0 in the world of education and work. The type of research used in this research is library research. The results of this study are: First, there is a correlation between the independent campus  concept  and  Paulo  Freire's critical  pedagogy concept.  That  is,  the  program  provides  three- semester study rights across study programs or across universities, in a critical pedagogy analysis the program's efforts direct students not to get stuck in theoretical matters, demanding cross-scientific capacities so as to improve the quality of human resources and contribute to advancing the nation and the State. Second, critical analysis of pedagogy in education in Indonesia has a vicious circle problem which is difficult to find common threads in solving it. The basic problem of education in Indonesia is actually experiencing an increase in costs every year, so that middle and lower class people experience
1450

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
dropping out of school, do not continue to higher education levels, besides that the management of human  resources,  management  of  natural  resources,  and  the  corrupt  mentality  of  the  top  officials makes  this  a  problem.  Education  in  Indonesia  is  complex  and  systematic.  If  this  problem  is  not addressed, any system applied in education in Indonesia in critical pedagogy analysis will only become a mere narrative. Because, Paulo Freire in his critical pedagogy directs education as a tool to get people out of fanaticism in various sectors, and emphasizes the importance of humanity.
Keyword: Independent Campus, Critical pedagogy, Paulo Freire.
Abstrak: Fokus  kajian  ini  merupakan  analisis  konsep  kampus  merdeka  dalam critical  pedagogy perspektif Paulo Freire. Kampus merdeka yang diberlakukan oleh Nadiem Anwar Makarim dengan program  utama  yaitu;  kemudahan  pembukaan  program  studi  baru,  perubahan  sistem  akreditas, kemudahan  perguruan  tinggi  negeri  menjadi  perguruan  tinggu  negeri  berbadan  hukum  dan  hak belajar semester sebagai bagian dari program untuk menjawab tantangan industrialisasi atau revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan dan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu:  Pertama,  Adanya  korelasi  konsep  kampus merdeka dengan konsep critical pedagogy Paulo Freire. Yaitu, pada program memberikan hak belajar tiga semester lintas prodi atau lintas universitas, dalam analisis critical pedagogy upaya program itu mengarahkan  mahasiswa  tidak  terjebak  pada  hal-hal  teoritis,  menuntut  kapasitas  lintas  keilmuan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berkonstribusi dalam memajukan bangsa dan  Negara.  Kedua,  Analisis critical  pedagogy pada  pendidikan  di  Indonesia  mengalami  problem lingkaran setan yang susah mencari benang merahnya dalam menyelesaikannya. Problem mendasar dari pendidikan di Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan biaya yang setiap tahunnya, sehingga masyarakat menenggah ke bawah mengalami putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, selain itu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan mental korup  para  petinggi  menjadikan  problem  pendidikan  di  Indonesia  mengalami  kompleks  dan sistematis.  Jika,  problem  ini  tidak  disentuh,  sistem  apa  pun  yang  diterapkan  dalam  pendidikan  di Indonesia  dalam  analisis critical  pedagogy hanya  akan  menjadi  sebuah  narasi  belaka.  Sebab,  Paulo Freire dalam critical pedagogy nya mengarahkan pada pendidikan sebagai alat untuk mengeluarkan manusia dari fanatisme di berbagai sektor, dan menekankan pentingnya kemanusiaan.
Kata Kunci : Kampus Merdeka, Critical pedagogy, Paulo Freire.

## PENDAHULUAN
Menghadapi  kapasitas  perguruan  tinggi  yang  belum  mampu  beradaptasi secara  cepat  untuk  mempersiapkan  lulusan  yang  relevan  sekaligus  bermutu  sesuai tuntutan  era  revolusi  industri  4.0,  membawa  kita  pada sikap  realistis  untuk  bicara cita-cita  pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Sikap  realistis  tersebut,  kemudian dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  (MENDIKBUD  RISTEK)  Republik  Indonesia  Periode  Tahun  2019-2024, yaitu  salah  satunya  “Kampus  Merdeka”  sebagai  bagian  dari  kebijakan  “Merdeka Belajar”  episode  dua.  Dijelaskan  melalui  buku  Panduan  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka  (Agil  Nanggala  &  Suryadi,  2021),  program  utama  dari  kebijakan  tersebut yaitu;  kemudahan  pembukaan  program  studi  baru,  perubahan  sistem  akreditasi perguruan  tinggi,  kemudahan  perguruan  tinggi  negeri  menjadi  perguruan  tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Kebijakan  kampus  merdeka  yang  diberlakukan  Nadiem  Anwar  Makarim diyakini  sebagai  upaya  untuk  membebaskan  sistem  pendidikan  yang  lebih mendukung  mahasiswa  dan  dosen  dalam  pembelajaran  yang  berprestasi  dan
1451

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
bermakna  di  era  revolusi  industri  4.0.  Kemerdekaan  yang  bercirikan  kebebasan merupakan  bagian  dari  hak  setiap  manusia,  termasuk  hak  warga  negara  untuk mengakses pendidikan, kesetaraan, keadilan dan berbudaya sebagaimana dituangkan dalam  pembukaan  UUD  1945,  sehingga  kebebasan  bukanlah  istilah  asing  lagi  bagi kita,  namun  kebebasan  dalam  artian  menyeluruh  mungkin  menjadi  tantangan tersendiri  di  Indonesia  untuk  mencapainya.  Melalui  kebijakan  kampus  merdeka, dimungkinkan untuk mencapai kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara ketertiban dunia (Sutini, 2019).
Program  kampus  merdeka  bertujuan  untuk  mewujudkan  manusia  yang berdaya saing. Dalam artian, manusia sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat,  produktif,  dan  berkarakter  dengan  nilai-nilai  pancasila  (ARIFIN  & MUSLIM, 2020). Ini tidak terlepas dari banyaknya lulusan sarjana dan magister atau masyarakat Indonesia yang siap bekerja, namun tidak mampu bersaing dalam dunia kerja  industri.  Pemerintah  menyadari  bahwa  lulusan  perguruan  tinggi  akan berhadapan langsung dengan dunia yang menuntut kompetensi kerja sangat berbeda. Kriteria  kemampuan  itu  berpikir  kritis,  analitis,  kreatif,  inovatif,  kemampuan menyelesaikan  masalah,  kemampuan  untuk  mempengaruhi  media  sosial, kemampuan  memanfaatkan  dan  mengembangkan  nilai  guna  teknologi  maju, kemampuan memanfaatkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan  tepat  (Sakarinto  &  Bandanadjaja,  2021).  Namun  realitanya,  Nadiem  Anwar Makarim  tidak  memahami  substansi  problem  pendidikan  di  Indonesia,  mengingat biaya  masuk  dan  operasional  yang  ditetapkan  setiap  kampus  mengalami  kenaikan (baik  Perguruan  Tinggi  Negeri  maupun  Perguruan  Tinggi  Swasta),  sehingga  akses pendidikan setiap tahunnya mengalami penurunan. Belum lagi berbicara bagaimana mental  korup,  kolusi,  dan project  oriented ,  dan  kurang  memiliki  kemampuan manajerial.  Hasil  audit  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  setiap  tahun  terhadap penggunaan  keungan  negara  di  instansi  pemerintah,  termasuk  Departemen Pendidikan  Nasional,  selalu  memperlihatkan  rendahnya  kemampuan  pengelolaan anggaran pemerintah, sehingga terjadi tingkat kebocoran dan inefisiensi yang tinggi (Darmaningtyas, 2005).
Berdasarkan  penelitian  (Astri,  2011),  jumlah  siswa  yang  putus  sekolah  untuk setiap  SD  setiap  tahunnya  rata-rata  berjumlah  600.000-700.000  siswa.  Sedangkan siswa SLTP yang harus mengakhiri sekolah sebelum tamat setiap tahunnya rata-rata berjumlah  150.000-200.000  siswa.  Fakta  lain  dijelaskan  dalam  penelitian  tersebut, daerah yang memiliki pendapatan rendah, akan memiliki angka putus sekolah yang tinggi  pula.  Dilansir  Badan  Pusat  Statistik  angka  putus  sekolah  di  Indonesia mengalami  peningkatan  dari  2019-2022,  mulai  dari  Sekolah  Dasar  (SD)/Sederajat, Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)/Sederajat  dan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)/Sederajat. Angka putus sekolah jenjang SD 0,13%, jenjang SMP 1,06%, dan SMA 1,38%.  Angka-angka  tersebut  semakin  tinggi  seiring  dengan  semakin  tinggi  jenjang pendidikan
yang
ditempuh
(diakses
https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut- jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html ).
Dalam  penelitian  lain  misalnya,  menguraikan  tentang  pendidikan  berelasi dengan  instansi-instansi  yang  tidak  berkaitan  dengan  pendidikan,  sehingga  sistem
1452

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
pendidikan  yang  dibangun  melalui  lembaga-lembaga  cenderung  privatisasi (Amaliyyah,  2021).  Tidak  mengherankan  (Darmaningtyas,  2005)  menguraikan pendidikan  di  Indonesia  memiliki  kecenderungan  yang  semakin  elitis  dan  tidak terjangkau rakyat miskin. Dalam hal ini, pemerintah dituding melahirkan kebijakan diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin ke pendidikan. Selain itu, manajemen  pendidikan  yang  masih  birokratis  dan  hegemonik.  Keadaan  ini,  Paulo Freire dalam critical pedagogy nya menyatakan seberapa penting menempatkan basis- basis  kesenjangan,  kelaparan,  kemiskinan,  perbudakan,  budaya  dan  politik  dalam mengambil  kebijakan  dalam  memajukan  sektor  pendidikan.  Sebab,  pendidikan sebagai  alat  untuk  memajukan  suatu  bangsa  dan  negara  (Utami  &  Alfian,  2017). Persatuan  yang  selalu  menjadi  slogan  dan  bahkan  mampu  mengusir  penjajahan Belanda  dan  Jepang  seakan-akan  diluluhlantakkan  oleh  kepentingan  pribadi  atau kelompok.  Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia bagaikan lingkaran setan yang sulit dicari ikat simpulnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin  banyaknya  atau  semakin  tingginya  kerawanan  elite  politik,  kerawanan kepribadian  generasi  muda,  kerawanan  ekonomi,  dan  bahkan  kerawanan  dalam struktur sosial (Prof. Dr. H. Samsul Nizal, 2011). Mungkinkah ini merupakan kesalahan dalam tataran paradigma, kebijakan dan pengimplementasian sistem pendidikan di Indonesia.
Bertolak  dari  angka-angka  dan  paradigma  tersebut,  kita  bertanya-tanya dimanakah merdeka belajar-kampus merdeka? Bukan kah Pasal 28 c, ayat (1), UUD 1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sewalau pun sudah banyak penelitian tentang kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, namun belum ada penelitian yang secara spesifik membedakan paradigma kebijakan merdeka belajar dan  paradigma  kebijakan  kampus  merdeka.  Pembahasan-pembahasannya  masih pada  seputaran  analisis  kampus  merdeka  dalam  perspektif  pendidikan kewarganegaraan (A Nanggala & Suryadi, 2020), relevansi kampus merdeka terhadap kompetensi  guru  era  4.0  dalam  perspektif experiential  theory (Priatmoko  & Dzakiyyah,  2020),  tantangan  implementasi  kebijakan  “merdeka  belajar-kampus merdeka”  pada  perguruan  tinggi  Islam  swasta  di  Indonesia  (ARIFIN  &  MUSLIM, 2020).  Secara  sederhana,  masih  dalam  tataran  konsep  merdeka  belajar,  tantangan dan  peluang,  pengembangan  dan  evaluasi,  metode,  dan  kurikulumnya.  Pada penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang mengkaji sampai pada pembahasan critical  pedagogy terhadap  kebijakan  kampus  merdeka.  Berdasarkan  hal  demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kampus merdeka dalam teori critical pedagogy perspektif Paulo Freire.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diberlakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan (Zed, 2008) dengan merujuk pada metode deskriptif analisis kritis (Prof. Dr. Suryana, 2012). Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari,  menelaah,  dan  memeriksa  bahan-bahan  kepustakaan  terhadap relevansinya  dengan  objek  penelitian.  Metode  analisis  kritis  bertujuan  untuk
1453

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
mengkaji gagasan primer suatu ruang lingkup permasalahan yang diperkaya dengan studi  kepustakaan  yang  relevan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  pendekatan  historis  dan  filosofis.  Pendekatan  historis  yaitu  menguraikan, memahami,  mengkaji  dan  mengungkapkan  biografi  Paulo  Freire,  karya  dan  corak pemikirannya  dari  kacamata  sejarah  serta  mengkaji  konsep critical  pedagogy yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Pendekatan filosofis yaitu digunakan untuk menelaah dan  memaknai  secara  mendalam  konsep critical  pedagogy yang  ditawarkan  oleh Paulo  Freire,  untuk  kemudian  membaca  arah  kebijakan  kampus  merdeka  yang ditawarkan oleh Nadiem Anwar Makarim.
Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu konsep kampus merdeka yang ditawarkan oleh Nadiem Anwar Makarim. Sedangkan subyek yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Paulo Freire yang menawarkan konsep critical pedagogy . Berdasarkan metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka  peneliti  mengambil  dan  menyusun  data  pokok  pemikiran  Paulo  Freire  yang berasal dari buku, disertasi, tesis, skripsi dan artikel ilmiah baik yang dimuat dalam jurnal  nasional  maupun  internasional,  khususnya  yang  berkaitan  konsep  kampus merdeka dan critical pedagogy . Peneliti juga mengambil dari sumber lain, seperti dari laman  berita  online  maupun  website  kampus  yang  berkaitan  dengan  yang  sedang diteliti.
Dalam  menganalisis  data  secara  teknis,  langkah  yang  digunakan  adalah pengembangan dari metode dan jenis penelitian. Berikut teknis analisis data dalam penelitian ini (Helaluddin Hengki Wijaya, 2019):
a. Menelaah  seluruh  data.  Berbagai  sumber  data  yang  berhasil  dikumpulkan melalui  buku,  disertasi,  tesis,  skripsi,  artikel  ilmiah  yang  dimuat  di  jurnal nasional  maupun  internasional,  dan  data  dari  laman  berita  online,  dibaca secara seksama, didiskusikan, kemudian dianalisis, dan dideskripsikan melalui tulisan.
b. Reduksi  data.  Setelah  melakukan  pengumpulan  data  yang  kemudian didiskusikan,  dianalisis  dan  mendeskripsikan,  peneliti  melakukan  reduksi data dengan menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data.  Dalam  artian,  setelah  menelaah  seluruh  data,  peneliti  membuat ringkasan,  mengkode,  membuat  gugus  atau  mind  mapping,  dan  menulis memo.
c. Triangulasi.  Sebagaimana  pengetahuan  umum,  triangulasi  dibedakan  dalam tiga  bagian,  yaitu  sumber,  teknik  dan  waktu.  Namun,  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  merupakan teknik  yang  digunakan  peneliti  untuk  menguji  kredibilitas  sumber  dengan teknik mengecek sumber atau data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang  tersedia  agar  adanya  sinkronisasi  atau  tidak  sumber  maupun  penulis penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Kampus Merdeka
Kampus  merdeka  merupakan  bagian  dari  episode  ke-2  kebijakan  merdeka belajar  yang  dicanangkan  oleh  Nadiem  Anwar  Makarim.  Kampus  merdeka merupakan  perwujudan  dari  pembelajaran  perguruan  tinggi  yang  otonom  dan
1454

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utamanya yaitu mempermudah perguruan tinggi  untuk  membuka  program  studi  baru,  mempermudah  sistem  akreditasi perguruan tinggi, mempermudah perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, diharapkan memicu mahasiswa untuk menguasai keilmuan yang berguna  untuk  memasuki  dunia  kerja  industri  melalui  penetapan  program, memberikan  hak  belajar  tiga  semester  di  luar  program  studi.  Kebijakan  tersebut merupakan  jawaban  yang  diyakini  oleh  pemerintah  untuk  menjadi  jawaban  atas tuntutan link and match dengan industri, dunia kerja, penelitian, kebutuhan desa, kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi,  negara  dan  bahkan  dunia  (Nurwardani Paristiyani, 2020).
Pancasila  sebagai  landasan  filosofis  bangsa,  menyadari  betul  bagaimana merdeka  dalam proses pembelajaran, kemudian pendidikan  berperan membangun tatanan  sosial  menuju  yang  lebih  adil,  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, “untuk memajukan kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Pandangan  Ki  Hajar  Dewantara misalnya, kebebasan yang dimaksudkan yaitu kebebasan memilih sesuai cipta, rasa, dan karsa. Dasar kemerdekaan ini dapat diukur melalui  pengimplementasian ilmu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memajukan kesejahteraan bagi dirinya, keluarga  dan  bahkan  negara  (Suryahadikusumah  et  al.,  2022).  Paulo  Freire  dalam bukunya  yang  berjudul,  Pendidikan  Kaum  Tertindas  memaparkan  tentang  konsep merdeka  dalam  belajar  yaitu  memberikan  ruang  kebebasan  berpendapat  untuk mendialogkan  masalah-masalah  yang  disodorkan,  agar  mereka  mampu  bertahan dalam  menyelesaikan  problem solving (Paulo  Freire,  2008).  Kebijakan  kampus merdeka merupakan bagian dari upaya satuan pendidikan yang melihat bagaimana pengaruh dalam perubahan sosial adalah perguruan tinggi.
Nadiem  Anwar  Makarim  dalam  merumuskan  suatu  kebijakannya, menamainya  dengan  fram  “episode”.  Merdeka  belajar  sebagai  tema  umum sinetronnya,  kampus  merdeka  sebagai  salah  satu  episode  sinetronnya.  Jika  kita menonton  sinetron  Indosiar,  ending  dari  sinetronnya  selalu  berakhir  tragis.  Lalu pertanyaannya, apakah akhir dari kebijakan “per-episode” Nadiem Anwar Makarim akan  mengalami  hal  yang  sama  seperti  episode  sinetron  Indosiar?  Baiklah,  untuk memastikan pertanyaan tersebut, mari kita menelaah empat program utama episode kampus merdeka terlebih dahulu.
1. Pembukaan Program Studi Baru
Peningkatan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  melalui mekanisme  memfasilitasi  penyelenggaraan  berbagai  program  studi  baru  yang relevan dengan perkembangan teknologi industri, inilah yang melatar belakanggi program  pembukaan  studi  baru  dalam  kebijakan  kampus  merdeka  hadir ( https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/pembukaan-program-studi- pada-perguruan-tinggi-akademik-dalam-kebijakan-kampus-merdeka/ ). Program  pembukaan  studi  baru  dalam  kebijakan  kampus  merdeka  yang diharapkan mempermudah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pengembangan program studinya dengan birokrasi yang  tidak  terlalu  rumit.  Kebijakan  ini  diarahkan  agar  program  studi  yang diajukan  mampu  menjawab  tuntutan  daerah,  industri  dan  dunia  kerja  secara
1455

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
umum.  Analisis  kebijakan  ini  didasari  pada  potensi  lulusan  sarjana  yang  siap bekerja,  namun  tidak  terserap  di  dunia  kerja,  sehingga  menambah  angka pengangguran  di  Negara  Indonesia,  bahkan  dalam  pernyataan  lain  misalnya, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 (Adioetomo, 2005).
Kampus  yang  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (2) tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta, memiliki hak yang sama dalam pembukaan program studi baru asalkan kampus tersebut terakreditasi A atau B (Tohir, 2020). Syarat tambahan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Permendikbud  tersebut,  pihak kampus juga dituntut untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga terkait sebagai pendukung capaian pembelajaran dan menyatakan kesanggupan  untuk  melaksanakan  penelusuran  lulusan  Program  Studi  pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.
Organisasi  atau  instansi  yang  dimaksudkan  dalam  program  pembukaan studi baru bisa melalui perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi,  organisasi  nirlaba  kelas  dunia,  institusi  atau organisasi multilateral, perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat seratus perguruan tinggi terbaik dunia atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik  daerah.  Ada  pun  secara  teknis  mendukung  tercapainya  proses pembelajaran, yaitu kesediaan instansi atau organisasi yang bekerja sama dengan pihak  kampus  menerima  mahasiswa  untuk  melakukan  magang  atau  praktek kerja  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  atau  kesediaan  instansi  tersebut  menerima lulusan sesuai kriteria yang ditentukan dalam kontrak kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi lainnya (Nurwardani Paristiyani, 2020).
2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Selain  program  pembukaan  program  studi  baru,  kebijakan  kampus merdeka  mengeluarkan  program  sistem  akreditasi  perguruan  tinggi.  Sistem akreditasi dibawah naungan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) yang mengatur sistem penurunan dan kenaikan akreditasi setiap lima tahun. Selain itu, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Selain itu, bagi prodi-prodi yang mendapatkan  akreditasi  internasional,  akan  secara  otomatis  mendapatkan akreditasi  A  dari  pemerintah  dan  tidak  harus  mengikuti  proses  lagi  di  tingkat nasional (Sakarinto & Bandanadjaja, 2021).
Sistem  akreditasi  perguruan  tinggi  memiliki  leluasa  dan  pilihan  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan.  Melalui  Permendikbud  No.  5  Tahun  2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi untuk mempermudah sistem  akreditasi  sebelumnya.  Setidaknya  terdapat  tiga  isu  yang  melingkari sistem  akreditasi  sebelum  kebijakan  ini  hadir. Pertama ,  soal  sistem  dominan manual. Kedua , akreditasi bersifat cukup diskriminatif karena banyak sekali yang membutuhkan akreditasi, namun tidak mendapatkannya, sedangkan yang belum mampu  memenuhi  diakreditasi  dipaksakan  untuk  re-akreditasi .  Ketiga ,  bagi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi (internasional) harus mengulangi proses di tingkat nasional, karena
belum cukup diakui
( https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/luncurkan-kampus-
1456

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
merdeka-mendikbud-sekarang-akreditasi-sifatnya-sukarela ).
Kebijakan  ini  memberikan  peluang  besar  bagi  universitas,  fakultas  dan program studi yang ingin mengajukan akreditasi misalnya dari B ingin menjadi A.  Sedangkan  bagi  yang  belum  ingin  melakukan  akreditasi,  maka  proses akreditasi akan secara otomatis dilakukan. Poin ini yang menjadi sorotan pada program  sistem  akreditasi  kebijakan  kampus  merdeka  yang  diberlakukan Nadiem  Anwar  Makarim.  Mengapa  akreditasi  itu  penting?  Secara  normatif, tujuan  utama  proses  akreditasi  sebagai  upaya  membangun  budaya  mutu  pada sebuah perguruan tinggi. Baik dari segi kualitas mahasiswa, fasilitas dan kualitas dosen.
Akreditasi  dalam  perspektif  kampus  merdeka  harus  dilihat  dari  aspek kontekstual  yang  terkait  satu  dengan  lainnya. Pertama ,  bahwa  keseluruhan proses pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi tetap harus dievaluasi kelayakan pelaksanaannya. Dalam artian, proses evaluasi kelayakan ini bisa diperoleh titik lemah  yang  dimiliki  oleh  program  studi  atau  perguruan  tinggi  dalam  rangka tindak  lanjut  yang  harus  dilakukannya. Kedua ,  sebagai  sebuah  sistem penjaminan  mutu  eksternal,  akreditasi  menjadi  alat  sekaligus  tujuan  penentu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah dicapai oleh PT  yang  terjabar  dalam  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  melalui mekanisme  Penetapan,  Pelaksanaan,  Evaluasi,  Pengendalian,  dan  Peningkatan (PPEPP). Ketiga ,  menjamin  keberlangsungan  mutu  PT  dalam  menjawab kebutuhan stakeholders/user terhadap  seluruh  capaian  akademik  dan  non akademik (Syekh et al., 2020).
3. Program Kebebasan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan  Satuan  Kerja  (Satker)  untuk  menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Berbadan Hukum (PTN BH)
Program pengajuan dari PTN BLU menjadi PTN BH sebelumnya, hanya bisa dilakukan  oleh perguruan tinggi negeri yang memiliki akreditasi A yang dapat mengajukan  diri.  Namun,  dengan  adanya  kebijakan  merdeka  belajar-kampus merdeka  ini  mempermudah  persyaratan  PTN  BH  tanpa  terikat  dengan  status akreditas.  Artinya,  perguruan  tinggi  yang  belum  mendapatkan  status  badan hukum dipermudah, tidak memiliki akreditasi minimum, dan perubahan status itu  bisa  kapan  pun  jika  merasa  sudah  siap.  Hal  ini  sesuai  dengan  kebijakan kampus  merdeka  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum. Program ini diharapkan mendorong perguruan tinggi berlari,
unggul dan berdaya saing
( https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju- kampus-unggul-dan-berdaya-saing/ ).
Dilansir  dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221027074021- 284-865917/daftar-terkini-universitas-di-indonesia-berstatus-ptn-bh menguraikan bahwa yang berstatus perguruan tinggi badan hukum di Indonesia sudah  21,  yaitu;  Universitas  Indonesia  (UI),  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB), Institut  Pertanian  Bogor  (IPB),  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  Institut Teknologi  Sepuluh  November  (ITS),  Universitas  Padjadjaran  (Unpad), Universitas  Diponegoro  (Undip),  Universitas  Airlangga  (Unair),  Universitas
1457
Brawijaya  (UB),  Universitas  Sumatera  Utara  (USU),  Universitas  Hasanuddin (Unhas),  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS),  Universitas  Pendidikan  Indonesia (UPI),  Universitas  Negeri  Malang  (UM),  Universitas  Andalas  (Unand), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negereri Surabaya (Unesa), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Peraturan PTN BH mendorong otonomi perguruan tinggi, tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi, mengatur sumber dana dan bentuk pendanaan,  mekanisme  pendanaan,  dan  akuntabilitas  perguruan  tinggi (Anggraini & Jaya, 2019). Dalam artian, PTN BH harus memiliki keleluasaan yang lebih  besar  dalam  pengelolaannya  dibandingkan  dengan  PTN  biasa.  Sebagai badan  hukum,  PTN  BH  dapat  membuat  keputusan  secara  independen  tanpa campur  tangan  pemerintah,  termasuk  dalam  penggunaan  dan  rekrutmen  staf. Sebagai pendanaan yang berasal dari publik, prinsip yang ditanam yaitu harus mempertanggung  jawabkan  penggunaan  dana  publik  yang  diterima  tersebut sesuai dengan tujuan Tri Dharma Peguruan Tinggi.
4. Program Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan serta menfasilitasi pelaksanaan  program  hak  belajar  tiga  semester  di  luar  program  studi.  Dalam bentuk  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  persyaratan  umum  yang  harus dipenuhi  oleh  mahasiswa  maupun  perguruan  tinggi,  yaitu  mahasiswa  berasal dari program studi yang terakreditasi, dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti  (Sakarinto  &  Bandanadjaja,  2021).  Tujuan  dari  program  ini  untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills , agar lebih siap  dan  relevan  dengan  kebutuhan  zaman,  menyiapkan  lulusan  sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Mengacu  pada  Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi,  maka  universitas  wajib  menfasilitasi  hak  bagi mahasiswa  (dapat  diambil  atau  tidak)  untuk  dapat  mengambil  SKS  di  luar perguruan tinggi asal dengan rentan waktu sebanyak 2 semester (setara dengan 40  SKS).  Ditambah  lagi,  dapat  mengambil  SKS  di  prodi  yang  perguruan  tinggi yang  sama  sebanyak  1  semester  (setara  dengan  20  SKS).  Setiap  SKS  diartikan sebagai  “jam  kegiatan”,  bukan  “jam  belajar”.  Defini  “kegiatan”  yaitu  belajar  di kelas,  praktik  kerja  (magang),  pertukaran  pelajar,  proyek  di  Desa,  wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan  terpilih  harus  dibimbing  seorang  dosen  (dosen  yang  ditentukan  oleh perguruan  tinggi).  Daftar  “kegiatan”  yang  diambil  oleh  mahasiwa  (dalam  3 semester di atas), dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah, dan program yang disetujui oleh rektor (KEBUDAYAAN, 2021).
Mekanisme persiapan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan  program  hak  belajar  tersebut  yaitu, Pertama , Merumuskan  kebijakan  di  tingkat  perguruan  tinggi  terkait  implementasi kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  dalam  bentuk  peraturan,  surat keputusan, dan lainnya . Kedua , Menyusun panduan atau pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kmpus Merdeka di tingkat prodi . Ketiga , Melakukan  perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses
1458

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
pembelajaran,  evaluasi  pembelajaran,  dan  penjaminan  mutu. Keempat, Menyusun prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester, baik di luar prodi dalam perguruan tinggi atau  pembelajaran  di  luar  perguruan  tinggi .  Kelima ,  Membuat  dokumen  kerja sama  (MoU/SPK)  dengan  mitra.  Sedangkan  bagi  fakultas,  mekanisme  yang disiapkan  yaitu, Pertama ,  Menyiapkan  fasilitas  daftar  mata  kuliah  tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Kedua , Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
Bentuk-bentuk  kegiatan  pembelajaran  di  luar  program  studi,  baik  lintas program studi maupun lintas perguruan tinggi yaitu, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikn, penelitian atau riset, proyek  kemanusiaan,  kegiatan  wirausaha,  studi  atau  proyek  independen,  dan membangun  desa  atau  kuliah  kerja  nyata  tematik.  Kegiatan-kegiatan  ini merupakan bagian dari yang ditawarkan oleh pemerintah bagi mahasiswa untuk merasakan  tantangan  dan  kesempatan  untuk  mengembangkan  kreativitas, kapasitas,  kepribadian,  dan  kebutuhan  mahasiswa  itu  sendiri,  serta mengembangkan  kemandirian  dalam  mencari  dan  menemukan  pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan (Akademik, 2020).

## Konsep Critical pedagogy
Mengacu pada pendapat Suyitno yang dikutib dalam jurnal (Hendriani, 2018), pedagogik  merupakan  ilmu  yang  memiliki  peran  fundamental  dalam  membentuk manusia  paripurna  dengan  segala  atribut  potensial  yang  menyertainya.  Landasan ilmu  yang  melingkup  dalam  pembahasan pedagogy yaitu  ilmu  filsafat,  agama, sikologis,  antropologi,  dan  prinsip  ilmu  humaniora  lainnya.  Prinsip-prinsip  yang digunakannya  membawa  penganut  mazhab  tersebut  berpkikir  kritis,  reflektif, berwawasan  luas,  serta  bertindak  dengan  memperhatikan  tanggung  jawab  sosial. Pedagogy sendiri  merupakan  teori  yang  secara  teliti,  kritis,  dan  objektif mengembangkan  konsep-konsepnya  mengenai  hakikat  manusia,  hakikat  anak, hakikat tujuan pendidikan, dan hakikat proses pendidikan. Perdebatan panjang serta kompleksitas keilmuan, pedagogy sebagai ilmu otonom dipaksa untuk meluas dan melingkupi dimensi kehidupan serta dimensi waktu, termasuk merambah ke ranah pendidikan  (Freire,  2023).  Sedangkan,  kritis  merupakan  perpaduan  antara  aksi refleksi-kolektif yang dilakukan  untuk mengakhiri  penindasan untuk mewujudkan dan  merealisasikan  keadilan  sosial.  Artinya,  kemampuan  seseorang  berpikir  kritis adalah kemampuan kognitif untuk melakukan evaluasi serta menilai pendapat atau informasi,  sehingga  pendapat  atau  informasi  tersebut  dapat  dipercaya  atau  tidak (Mushodiq, 2021).
Pedagogy kritis  merupakan  bagian  dari  praktek  moral  dan  politis  untuk melakukan lebih dari sekedar penekanan terhadap analisis kritis dan penilaian moral, melainkan  jua  menawarkan  pisau  untuk  membedah  kompleksitas  kehidupan manusia dewasa, kemudian merumuskan hakikat dari manusia dalam hubungannya dengan  lingkungan  sosial,  dan  mendorong  manusia  untuk  terlibat  dalam  proses pembentukan  manusia  ideal  yang  adil  dan  makmur  (Wattimena,  2018). Critical pedagogy merupakan  bagian  dari  kebiasaan  berpikir,  membaca,  menulis,  dan mengungkapkan sesuatu untuk memahami makna yang terdalam, memahami akar
1459

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
permasalahan  berdasarkan  konteks  sosial,  ideologi,  dan pemahaman  personal atas segala macam kegiatan, peristiwa, objek, proses, organisasi, pengalaman, teks, pokok bahasan, kebijakan media massa, maupun wacana. Berdasarkan pandangan Theilin yang  dikutib  dalam  penelitian  (Hendriani,  2018), pedagogy kritis  bukan  tentang memberikan  nasehat  kepada  manusia  terhadap  masalah  yang  dihadapinya, melainkan memahami secara bersama akar masalah yang dihadapinya.
Tidak mengherankan, pedagogik kritis ( critical pedagogy ) dikatakan sebagai pandangan  yang  bersifat  transdisiplin. Critical  pedagogy banyak  dipengaruhi  oleh beberapa  pemikiran  seperti  Marxisme,  teori  kritis  mazhab  Frankfurt,  feminisme, pasca  kolonialisme,  pasca  strukturalisme,  studi  media,  studi  kultural,  studi  anti rasisme,  dan  pasca  modernisme.  Dalam  konteks  pendidikan, critical  pedagogy dipengaruhi  keberadaannya  oleh  teori  hegemoni  Antonio  Gramsci,  Paulo  Freire tentang  pendidikan  kaum  tertindas,  dan  Henry  Giroux  tentang  cara  pandang neoliberalisme  yang  tidak  hanya  menghantam  dunia  ekonomi,  melainkan  juga menghantam  cara  pandang  pendidikan  dan  budaya  (Wattimena,  2018).  Artinya, pedagogy kritis  merupakan  metode  berpikir  untuk  mempertanyakan  kembali kemapanan  suatu  tatanan  sosial  yang  mengakar,  apakah  sektor-sektor  kehidupan manusia berada pada tingkat hakikatnya.

## Biografi Singkat Paulo Freire
Paulo Freire (1921-1997) merupakan seorang tokoh filsuf dan pendidikan yang terkenal  dari  Brasil.  Freire  dikenal  sebagai  salah  satu  tokoh  pendidikan  yang berpengaruh di dunia. Freire lahir di Recife, Brasil pada tahun 1921 dan dibesarkan di keluarga  miskin.  Pendidikan  formal  pertamanya  dimulai  di  Sekolah  Dasar  Santa Teresinha, Freire mendapatkan kepemahamannya tentang ketidakadilan sosial dan politik yaitu di Sekolah Dasar tersebut. Ayahnya Joaquim Temistocle Freire adalah seorang  anggota  polisi  militer  di  Pernambuco  yang  berasal  dari  Rio  do  Norte.  Dia pengikut  aliran  kebatinan,  tanpa  menjadi  anggota  dari  agama  resmi,  baik  budi, cakap,  dan  mampu  untuk  mencintai.  Ibunya  Edeltrus  Neves  Freire  berasal  dari Pernambuco,  beliau  beragama  katolik,  lembut,  baik  budi,  dan  adil.  Merekalah dengan contoh dan cinta mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghargai dialog dan menghargai pendapat orang lain (Paulo Freire, 2008).
Keluarga  Freire  Berasal  dari  kelas  menengah,  tetapi  sejak  kecil  dia  hidup dalam  situasi  miskin,  karena  keluarganya  tertimpa  kemunduran  finansial  yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat sekitar tahun 1929 dan  juga  menular  ke  Brazil.  Dari  situasi  inilah, Freire  menemukan  dirinya  sebagai bagian  dari  “ kaum  rombeng  dari  bumi ”.  Keadaan  tersebut  menimbulkan  pengaruh yang  sangat  kuat  dalam  kehidupan  dan  perjuangannya,  sehingga  Freire  sangat menyadari apa artinya lapar bagi anak-anak sekolah dasar. Keluarga Freire kemudian pindah ke Jabotao pada tahun 1931 dan di sanalah kemudian ayahnya meninggal. Prof. Richard  Shaull,  menceritakan  bahwa  pada  tahap  ini  Freire  memutuskan  untuk mengabdikan  hidupnya  pada  “perjuangan  melawan  kelaparan,  sehingga  tidak  ada anak lain yang merasakan penderitaan yang dia alami”  (Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, 1999).
Pada  tahun  1943,  Freire  mulai  belajar  di  Universitas  Recife,  sebagai  seorang mahasiswa hukum, tetapi dia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia
1460

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
lulus  sebagai  ahli  hukum,  dia  tidak  pernah  benar-benar  berpraktik  dalam  bidang tersebut  (Paulo  Freire,  2008).  Sebagai  buktinya,  dia  pernah  berkarir  dalam  waktu pendek sebagai seorang pengacara. Sebaliknya, dia bekerja sebagai seorang guru di sekolah menengah mengajar bahasa Portugis selama 6 tahun (1941-1947). Pada 1946, Freire  diangkat  menjadi  Direktur  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dari Dinas Sosial di Negara bagian Pemambuco (yang ibu kotanya adalah Recife). Pada tahun  1959,  Freire  memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  sejarah  dan  filsafat pendidikan  di  Universitas  Recife  dengan  judul Educacao  e  Atualidade  Brazileira (Pendidikan  dan  Keadaan  Masa  Kini  di  Brazil)..  Inilah  soal  pertama  kalinya  dia mengemukakan  pemikirannya  tentang  filsafat  pendidikan  melalui  disertasi doktornya (Supriyanto, 2013).
Pada 1961-1964, Freire kembali bekerja dalam bidang pendidikan bagi orang dewasa dan juga sebagai pelatih bagi para pekerja, yang akhirnya mengantarkannya menjadi  direktur  utama  bagian  pendidikan  dan  kebudayaan  di  Universitas  Recife, setelah  sebelumnya  sempat  menjadi  pengacara  sebentar  dan  menjadi  guru  bahasa Portugis  (1941-1947).  Freire  dengan  cepat  mendapat  pengakuan  internasional dikarenakan  pengalamannya  dalam  usaha  pemberantasan  buta  huruf  dengan pelatihan  melek  hurufnya  yang  banyak  dilakukan  di  daerah  timur  laut  Brazil terhadap ribuan orang petani. Terutama atas usaha melek hurufnya yang dilakukan di  daerah  Angicos  dan  Rio  Grande  de  Norte.  Usaha  yang  serius  membuat pemerintahan  Joat  Goalart  mengangkatnya  sebagai  ketua  komisi  Nasional  dalam bidang kebudayaan pada tahun 1953 (Paulo Freire, 2008). Setelah itu sejak Juni 1963 hingga Maret 1964, tim pemberantasan buta huruf di bawah arahan Freire bekerja tidak hanya di daerah timur laut Brazil, melainkan bekerja ke seluruh negeri. Usaha ini ternyata tidak sia-sia sebab akhirnya mereka meraih kesuksesan dengan membuat para  kaum  buta  huruf  menjadi  bisa  menulis  dan  membaca  dengan  memerlukan waktu selama 30 jam. Kampanye pemberantasan buta huruf yang diprakarsai Freire tidak hanya membuat masyarakat bisa membaca dan menulis, namun yang paling penting adalah usaha penyadaran akan realitas dunia yang harus dihadapi dan tidak hanya  diterima  begitu  saja  dengan  beradaptasi  dengannya.  Pada  tahun  1960-an, Freire  menjadi  terkenal  dalam  bidang  pendidikan  kritis  melalui  bukunya  yang terkenal “ Pedagogy of the Oppressed ” (Supriyanto, 2013).
Pada  tahun  1979,  Freire  kembali  ke  Brazil  dan  menempati  posisi  penting  di Universitas Sao Paulo. Freire bergabung dengan Partai Buruh Brazil ( The Worker’s Party ) di kota Sao Paulo, dan bertindak sebagai penyedia untuk proyek melek huruf dewasa  dari  tahun  1980-1986.  Ketika  Partainya  menang  dalam  pemilu-pemilu munisipal pada 1986, Freire diangkat menjadi Sekretaris Pendidikan untuk Sao Paulo. Tahun 1988, dia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo, sebuah posisi yang memberinya tanggung jawab untuk mereformasi dua pertiga dari seluruh sekolah negeri yang ada. Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk  memperluas  dan  menguraikan  teori-teorinya  tentang  pendidikan  rakyat. Institut  ini  menyimpan  semua  arsip  Freire  (Denis  Collins,  Penerjemah  Henry Heyneardhi, 1999).
Paulo freire meninggal pada 2 Mei 1997, karena serangan jantung di rumahnya Sao  Paulo.  Meskipun  telah  meninggal,  karya-karyanya  masih  dihormati  dan dijadikan sebagai rujukan oleh banyak orang di seluruh dunia.
1461
Kampus Merdeka; Menilik Idealita dan Realita?
Pergeseran paradigma
kebijakan pendidikan setiap pergantian kepemerintahan terus bergulir, entah menyempurnakan kebijakan sebelumnya atau menambah  kebijakan  baru,  sudah  menjadi  hal  biasa  dalam  lingkup  pendidikan  di Indonesia. Pergeseran tersebut berada pada pusaran anggaran pendidikan, realisasi pemerataan, standar pengelolaan, dan target peningkatan mutu, yang kesemuanya menuntut penguatan pada level satuan pendidikan. Perubahan itu tidak terlepas dari upaya  mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  ideal,  penyelenggaraan  ideal  itu pun  bersifat  subyektif.  Dalam  artian,  pertimbangaan  penyelenggaraannya  yaitu secara filosofis, nilai-nilai dan prinsip yang dipilih berasal dari kelompok masyarakat, bukan keseluruhan masyarakat. Aneka penyelenggaraan tersebut merupakan bagian dari aktualisasi atas kehendak masyarakat dan cita-cita dasar. Cita-cita dasar sosial ini, maka praktik penyelenggaraan pendidikan mempunyai dua perananan penting yang  berbeda. Pertama ,  proses  pendidikan  berperan  melegitimasi  bahkan melanggengkan  sistem  serta  struktur  sosial  yang  ada  ( status  qou ). Kedua ,  proses pendidikan berperan membangun atau merubah tatanan sosial menuju yang lebih adil (Arif Rohman, 2012).
Cita-cita dasar sosial pun dipengaruhi oleh berbagai kompleksitas, termasuk kompleksitas  modern.  Teriring  dengan  itu,  Nadiem  sebagai  Mendikbudristek mengeluarkan kebijakan merdeka belajar dengan rentetan episodenya, salah satunya kampus  merdeka.  Kampus  merdeka  hadir  sebagai  bagian  dari  kebijakan  untuk mengantisipasi serta menjawab tantangan era industrialisasi yang semakin dinamis serta  kompleks.  Berdasarkan  informasi  Kemendikbud  (2017)  ditegaskan  bahwa, Indonesia  diproyeksi  menjadi  kekuatan  ekonomi  terkuat  ke-5  pada  2045,  serta menyumbang  38%  dari  jumlah  penduduk  produktif  ASEAN,  tentu  merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Sehingga,  peran  kebijakan  pendidikan  lebih  berfokus  pada  upaya  pengelolaan peserta  didik  dan  mahasiswa  agar  mampu  membawa  bangsa  menuju  puncak peradabannya.  Termasuk  kebijakan  kampus  merdeka,  yang  menghendaki kemerdekaan  dan  modernisasi  pendidikan,  tentu  perlu  bermakna  bahkan berdampak nyata pada perkembangan mahasiswa, agar menjadi warga negara muda yang memiliki kecerdasan, keterampilan serta sikap yang mumpuni (Nanggalaupi & Suryadi, 2021).
Program  pembukaan  prodi  baru,  program  sistem  akreditasi,  program perubahan status perguruan tinggi menjadi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester  lintas  prodi  ataupun  lintas  universitas,  keempat  program  ini  menuntut adanya  kerja  sama  dengan  pihak  industri,  artinya  asumsi  dasar  bahwa  tujuan pendidikan  atau  ukuran  keberhasilan  pendidikan  di  era  Nadiem  Anwar  Makarim didasarkan  pada  besarnya  lulusan  tingkat  pendidikan  di  Indonesia  yang  dapat diserap oleh sektor industri. Narasi ini mengingatkan kita pada perselisihan tokoh- tokoh pemerintah sebelumnya, perdebatan antara Menteri Pendidikan Fuad Hassan dengan  Menteri  Ristek  B.  J.  Habibi  mengenai  tujuan  atau  ukuran  keberhasilan pendidikan  (Darmaningtyas,  2005).  B.  J.  Habibi  memandang  ukuran  keberhasilan pendidikan secara pragmatis, semakin banyak lulusan sekolah terserap oleh sektor industri,  maka  pendidikan  itu  dapat  disebut  berhasil.  Sedangkan,  Fuad  Hassan memandang ukuran keberhasilan pendidikan yaitu proses pendewasaan masyarakat.
1462
Fuad  mempertanyakan  “soal  siap  pakai  dan  tidak  siap  pakai”  yang  diserap  oleh industri  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Habibi,  dipakai  untuk  apa  dan bagaimana?
Paradigma,  nilai,  dan  sistem  pendidikan  yang  hanya  berputar  pada  sektor industri, seakan akan manusia ingin diseragamkan secara paradigma, nilai dan tujuan kehidupan manusia. Pandangan semacam ini tidak keliru, sektor industri memang menjadi salah satu ukuran  sebagai negara maju, apabila industri dijadikan sebagai ideologi  untuk  mendesain  pendidikan  nasional,  tidak  mengherankan  secara  nilai, standarisasi,  karakterstik,  paradigma,  dan  cara  hidup  masyarakat  dibunuh  secara secara  struktur.  Willian  F.  O’Neil  (2001)  sebagaimana  yang  dikutib  oleh  (Arif Rohman,  2012)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan pada  dasarnya  disebabkan  oleh  perbedaan  ideologi  yang  digunakan  oleh  pembuat kebijakan, dalam hal ini Nadiem Anwar Makarim.
Paulo  Freire  dalam  teori critical  pedagogy menjelaskan  bahwa  ukuran keberhasilan pendidikan yaitu upaya membebaskan belenggu manusia pada fanatik kepemahaman,  ketertindasan  dan  pragmatisme  pendidikan.  Prinsip  dari ciritical pedagogy yaitu  humanisasi,  dialog,  dan  kosientitasi.  Artinya,  mahasiswa  dituntut untuk belajar secara otonom, aktif dalam proses pembelajaran, sebagai subjek dalam pembelajaran dan melaksanakan atau terlibat dalam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sipil maupun masyarakat akademis (Apple et al., 2014). Ini sejalan dengan orientasi  yang  dicanangkan  oleh  kebijakan  kampus  merdeka  pada  program  hak belajar tigas semester di lintas prodi atau lintas universitas (Suhartono, 2021).
Melirik  pertarungan  gagasan  mengenai  pendidikan  di  atas  dan  menilik harapan melalui kebijakan oleh Nadiem Anwar Makarim, ada hal yang rancu dalam kebijakan  kampus merdeka Nadiem. Realitanya, masyarakat Indonesia menempuh jenjang  pendidikan  formal  berpartisipasi  rendah,  kekuatan  literasi  masyarakat Indonesia  rendah,  gejala  perjokian  dalam  hal  akademis  melonjak  naik.  Inilah kerancuan  yang  penulis  maksudkan,  bahwa  Nadiem  tidak  pernah  menyinggung problem mendasar ini, Nadiem hanya menyentuh ranah idealnya pendidikan hari ini harus  bergerak  cepat  ke  arah  industrialisasi.  Kemampuan  membaca  arah industrialisasi  sangat  penting  dengan  poros  perubahan  diberbagai  sektor,  tapi pekerjaan  mendasar  untuk  mendukung  terlaksananya  program  kampus  merdeka dengan empat poin itu harus dimbangi dengan kaloborasi diberbagai pihak.
Bagaimana  mungkin  bisa  dikatakan  sebagai  merdeka  belajar,  jika  konsep kampus  merdeka  hanya  menekankan  kepada  Perguruan  Tinggi  untuk  melakukan kerja  sama  dengan  pihak  perusahaan,  tanpa  membicarakan  problem  mendasar pendidikan di Indonesia. Lihat saja bagaimana empat program tersebut, ketiganya poin  awal  saling  berkaitan.  Program  pembukaan  prodi  baru,  program  sistem akreditasi,  program  perubahan  status  perguruan  tinggi  menjadi  berbadan  hukum, merupakan penekanan peningkatan mutu yang berlandaskan pada kerja sama pihak kampus  dengan  perusahaan.  Artinya,  standarisasi  mutu  perguruan  tinggi  adalah kemampuan  yang  didasari  kecakapan  kampus  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak perusahaan.  Program  memberikan  hak  belajar  mahasiswa  lintas  prodi  dan universitas  sangat  diperlukan,  dan  perlu  di  kawal  sampai  pada  tataran implementasinya.  Namun,  sekali  lagi  sebagai  penekanan  mendasar,  jika  program ketiga  awalnya  di  gaungkan  dan  tetap  diterapkan  oleh  Nadiem,  artinya  Nadiem
1463

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
membawa  petaka  baru  bagi  generasi  bangsa,  apa  itu?  Generasi  yang  hanya menempuh pendidikan sebagai lonjatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, padahal  pendidikan  harus  berorientasi  pada  penekanan  penempatan  mahasiswa sesuai  kapasitas  masing-masing  tanpa  diseragamkan,  sehingga  tidak  ada  istilah mahasiswa berhasil dan gagal, yang ada adalah mahasiswa yang berkonstribusi sesuai kapasitas  yang  mereka  mumpuni  untuk  mengembangkan  kehidupan  bangsa  dan mencerdasan kehidupan bangsa ini.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu:  pertama,  Adanya  korelasi  konsep kampus merdeka dengan konsep critical pedagogy Paulo Freire. Yaitu, pada program memberikan  hak  belajar  tiga  semester  lintas  prodi  atau  lintas  universitas,  dalam analisis critical pedagogy upaya program itu mengarahkan mahasiswa tidak terjebak pada  hal-hal  teoritis,  menuntut  kapasitas  lintas  keilmuan  sehingga  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  dan  berkonstribusi  dalam  memajukan  bangsa  dan Negara. Kedua, Analisis critical pedagogy pada pendidikan di Indonesia mengalami problem  lingkaran  setan  yang  susah  mencari  benang  merahnya  dalam menyelesaikannya.  Problem  mendasar  dari  pendidikan  di  Indonesia  sebenarnya mengalami kenaikan biaya yang setiap tahunnya, sehingga masyarakat menenggah ke bawah mengalami putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, selain itu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan  mental  korup  para  petinggi  menjadikan  problem  pendidikan  di  Indonesia mengalami kompleks dan sistematis. Jika, problem ini tidak disentuh, sistem apa pun yang  diterapkan  dalam  pendidikan  di  Indonesia  dalam  analisis critical  pedagogy hanya  akan  menjadi  sebuah  narasi  belaka.  Sebab,  Paulo  Freire  dalam critical pedagogy nya  mengarahkan  pada  pendidikan  sebagai  alat  untuk  mengeluarkan manusia  dari  fanatisme  di  berbagai  sektor,  dan  menekankan  pentingnya kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademik, P. (2020). Hak belajar mahasiswa di luar program studi .
Apple, M. W., Madison, U. W., Freire, P., Kritis, P., Tugas, D. A. N., Universidade, P., São,  C.  De,  &  Paulo,  S.  (2014). Machine  Translated  by  Google  PAULO  FREIRE  , PEDagogi KRITIS DAN TUGAS KRITIS Machine Translated by Google . Arif  Rohman.  (2012). Membebaskan  Pendidikan;  Refleksi  Menuju  Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia . Aswaja Pressindo. Darmaningtyas. (2005). Pendidikan Rusak-Rusak (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1). Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, A. P. (1999). Paulo Freire; Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya. Pustaka Pelajar.
Freire, P. P. (2023). Paradigma pedagogi pembebasan paulo freire . January .
Hendriani,  A.  (2018).  Pedagogik  Literasi  Kritis ;  Sejarah,  Filsafat  Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan. Pedagogia , 16 (1), 44. https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811
KEBUDAYAAN, D. J. P. T. K. P. D. (2021). KAMPUS MERDEKA “ Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi ” Kampus Merdeka .
1464

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
Mushodiq, M. A. (2021). Pendidikan kritis revolusioner peter mclaren dan relevansinya dengan pendidikan islam . 7 (1), 44–60.
Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan  John  Dewey  Vs  Robert  M.  Hutchins. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 5 (2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1812
Paulo Freire. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas . LP3ES. Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka  (Mbkm)  Merdeka  Belajar-  Pada  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Vokasi Program Sarjana Terapan .
Suhartono,  O.  (2021).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  di Masa Pandemi Covid-19. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1),
8–19. https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897 Supriyanto. (2013). PAULO FREIRE: BIOGRAFI SOSIAL INTELEKTUAL MODERNISME PENDIDIKAN . 6 (2), 99–115.
Wattimena,  R.  A.  A.  (2018).  Pedagogi  Kritis:  Pemikiran  Henry  Giroux  Tentang Pendidikan  dan  Relevansinya  untuk  Indonesia. Jurnal  Filsafat , 28 (2),  180. https://doi.org/10.22146/jf.34714
Adioetomo,  S.  M.  (2005).  Bonus  Demografi:  Menjelaskan  Hubungan  antara Pertumbuhan  Penduduk  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi. Pidato  Pengukuhan  Guru Besar Tetap dalam Bidang Ekonomi Kependudukan , April . Anggraini, D. S., & Jaya, U. B. (2019). EksiAkademik, P. (2020). Hak belajar mahasiswa di luar program studi .
Apple, M. W., Madison, U. W., Freire, P., Kritis, P., Tugas, D. A. N., Universidade, P., São,  C.  De,  &  Paulo,  S.  (2014). Machine  Translated  by  Google  PAULO  FREIRE  , PEDagogi KRITIS DAN TUGAS KRITIS Machine Translated by Google . Arif  Rohman.  (2012). Membebaskan  Pendidikan;  Refleksi  Menuju  Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia . Aswaja Pressindo. Darmaningtyas. (2005). Pendidikan Rusak-Rusak (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1). Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, A. P. (1999). Paulo Freire; Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya. Pustaka Pelajar.
Freire, P. P. (2023). Paradigma pedagogi pembebasan paulo freire . January .
Hendriani,  A.  (2018).  Pedagogik  Literasi  Kritis ;  Sejarah,  Filsafat  Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan.
Pedagogia , 16 (1), 44. https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811
KEBUDAYAAN, D. J. P. T. K. P. D. (2021). KAMPUS MERDEKA “ Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi ” Kampus Merdeka . Mushodiq, M. A. (2021). Pendidikan kritis revolusioner peter mclaren dan relevansinya dengan pendidikan islam . 7 (1), 44–60.
Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan  John  Dewey  Vs  Robert  M.  Hutchins. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 5 (2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1812 Paulo Freire. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas . LP3ES. Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka  (Mbkm)  Merdeka  Belajar-  Pada  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Vokasi
1465

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
Program Sarjana Terapan .
Suhartono,  O.  (2021).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  di Masa Pandemi Covid-19. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1),

## 8–19. https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897 Supriyanto. (2013). PAULO FREIRE: BIOGRAFI SOSIAL INTELEKTUAL
MODERNISME PENDIDIKAN . 6 (2), 99–115.
Wattimena,  R.  A.  A.  (2018).  Pedagogi  Kritis:  Pemikiran  Henry  Giroux  Tentang Pendidikan  dan  Relevansinya  untuk  Indonesia. Jurnal  Filsafat , 28 (2),  180. https://doi.org/10.22146/jf.34714
ARIFIN,  S.,  &  MUSLIM,  M.  (2020).  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi , 3 (1), 1–11. https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589
Astri, H. (2011). Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. Jurnal Sosiologi , 16 (3), 599–626.
Darmaningtyas. (2005). Pendidikan Rusak-Rusak (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1). Helaluddin  Hengki  Wijaya.  (2019). ANALISIS  DATA  KUALITATIF:  Sebuah  Tinjauan Teori dan Praktik . Sekolah Tinggi Theology Jaffray.
Nanggala, A, & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. … Kajian Pendidikan Kewarganegaraan , 2 .
Nanggala,  Agil,  &  Suryadi,  K.  (2021).  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  Dalam Perspektif  Aliran  Filsafat  Pendidikan  Progresivisme  Dan  Perenialisme. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 14–26. Nurwardani Paristiyani. (2020). KAMPUS MERDEKA Paristiyanti Nurwardani . 1–21. Paulo Freire. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas . LP3ES.
Priatmoko,  S.,  &  Dzakiyyah,  N.  I.  (2020).  Relevansi  Kampus  Merdeka  Terhadap Kompetensi  Guru  Era  4.0  Dalam  Perspektif  Experiential  Learning  Theory. At- Thullab : Jurnal Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah , 4 (1), 1. https://doi.org/10.30736/atl.v4i1.120
Prof.  Dr.  H.  Samsul  Nizal,  M.  A.  (2011). Sejarah  Pendidikan  Islam:  Menelusuri  Jejak Sejarah  Pendidikan  Era  Rasulullah  sampai  Indonesia .  Kencana  Prenada  Media Group.
Prof.  Dr.  Suryana,  Ms.  (2012).  Metodologi  Penelitian :  Metodologi  Penelitian  Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia , 1–243. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka  (Mbkm)  Merdeka  Belajar-  Pada  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Vokasi Program Sarjana Terapan .
Suryahadikusumah, A. R., Nadya, A., & Syaputra, Y. D. (2022). Framework Eksplorasi Karir  dalam  Model  Kampus  Merdeka. Edukatif :  Jurnal  Ilmu  Pendidikan , 4 (2), 1775–1782. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2188
Sutini,  L.  (2019).  Akibat  Hukum  PTN  BH  yang  Tidak  Memenuhi  Evaluasi  Kinerja.
Jurist-Diction , 2 (5), 1765. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15242
Syekh, I., Cirebon, N., & Mutu, L. P. (2020). ERA KAMPUS MERDEKA .
Tohir,  M.  (2020). Buku  Panduan  Merdeka  Belajar  -  Kampus  Merdeka . https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte
Utami,  I.  S.,  &  Alfian,  A.  (2017).  Konsep Critical  pedagogy Henry  a.  Giroux. Jurnal

## Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam Critical Pedagogy Perspektif Paulo Freire
Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, Muhammad Isa Anshori
Pendidikan Kewarganegaraan , 4 (2), 145.
https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p145-154 Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut- jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/pembukaan-program-studi-pada- perguruan-tinggi-akademik-dalam-kebijakan-kampus-merdeka/ https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/luncurkan-kampus-merdeka- mendikbud-sekarang-akreditasi-sifatnya-sukarela https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju- kampus-unggul-dan-berdaya-saing/ https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221027074021-284-865917/daftar- terkini-universitas-di-indonesia-berstatus-ptn-bh