## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RAYA

## Tommy

## Pegawai Pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Aceh

## Abstract
Government Regulation Number 32 Year 2011 on Management and Engineering, Impact Analysis, And Needs Traffic Management ordered the region to make local regulations related commands, prohibitions, warnings and/or instructions that are common across all the roadway of the city. Until now, none of the local regulations in region about rumble strip as well as the government’s responsibility for the impact of losses incurred from the  rumble  strip.  The  purpose  of  this  study  find  alternative  solutions  to  the  problems encountered. Based on the object of the problem studied, the research method used is empirical juridical. The effective of rumble strip to raise legal awareness in traffic on a highway Banda Aceh was not followed by the responsibility of municipal authorities to deliver local regulations in determining the locations and conditions of laying rumble strip, the effects and damages arising from the existence rumble strip that so many in the roadway. It is suggested to the Government of Banda Aceh to deliver local regulations pertaining to the rumble strip and curb its existence is so disturbing people in maintaining the smoothness of traffic.
Keywords : Responsibility, Rumble Strips

## ثحبلا صلختسم
وأ� ةراسلخا لابقتس�او بحرلا ليصحتل اهريوطت نكتم تيلا ءايس�ألا وأ� ةيراجتلا ةطشنألا في لالما نكامو طقف ةرخآلل ونح ارتمسسم ارثمات�ا سيل ملا�إلا في رثمات�الا موهفم .رثمات�لبا ىّمسم انهأ� ةرطالمخا نم ةيرثك تاودأ� كانه ،ةيلمعلا ةيحانلا نم نكلو .ةيدهلا و ةبهلاو فاقوألاو ةكازلا و تاقدصلكا ةعيشرلا عم ةقفاوتلما ةكترشلما قيدانصلاو تناماض لثم ةعيشرلا تاجتنم نم اهريوطت نكيم تيلا رثمات�الا تمي تيلا رثمات�الا لكا�ا رثمتسلما مهفي نأ� يغبنيو رثمات�الا ذيفنت في ،لكذ بناج لىإا .ةعيشرلا مه�ألاو شقاني .ةمدختسسلما تاجتنلماو ةراتلمخا تاادالا ونح امهدختسست تيلا هتيجيتاتر�او  هعون مهفي و اهليغشت ةيجيتاتر�ا وأ� سايقلا نع شقاني و .ونمت تىلا مويلا ثيدلحا لماعلا في تارثمات�الا أ�دبم ةقرولا هذه ةرطالمخا وأ� ةراسلخا لابقتس�او بحرلا ليصتح لىع بابس�ألا نم اذهو .رثمتسلما اهراتخا تيلا رثمات�الا

## A.  PENDAHULUAN
Lalu lintas merupakan sarana vital bagi masyarakat dan mempermudah akses mereka dalam melaksanakan setiap aktivitas Untuk itu, lalu lintas perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dapat digunakan secara layak oleh masyarakat.
Jalan sebagai sarana transportasi darat merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum. (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 : Konsideran Menimbang) Kondisi jalan yang rusak, berlubang, penambalan terhadap badan jalan yang tidak rata dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, ditambah dengan pembuatan pita penggaduh yang kurang memperhatikan sisi keefektifannya merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman
Pemakai Jalan menentukan bahwa pita penggaduh merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan. Alat pengaman pemakai jalan ini ditempatkan pada badan jalan jalan sebagai bagian dari rekayasa dan manajemen lalu lintas yang merupakan tanggung jawab walikota untuk wilayah kota.
Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Pengadaan pita penggaduh di badan jalan bertujuan untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan berkendaraan sehingga ketika melewatinya pengemudi akan merasakan getaran yang dihasilkan. Kewaspadaan tersebut dapat berupa banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, banyaknya keramaian atau lain sebagainya.
Banyaknya pita penggaduh yang diletakkan pada jalan kota Banda Aceh, menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang nyaman dalam berkendaraan, terutama ketika melewatinya. Sehingga tidak sedikit dari pengendara yang memacu kendaraannya dengan cepat untuk mengurangi getaran yang ditimbulkannya. Sebaliknya apabila kendaraan yang melewatinya tidak cepat atau lambat maka tingkat getaran yang dihasilkan akan sangat
terasa.
Keberadaannya yang begitu banyak dan terletak bukan saja pada jalan protokol namun juga pada jalan perkampungan maupun di perumahan menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan. Permasalahan yang timbul seperti terganggunya kesehatan ibu hamil muda, polusi suara atau suara bising, dinding rumah warga yang retak di sekitar wilayah pita penggaduh, kerusakan pada kendaraan bermotor (as roda, kelistrikan audio, baut-baut yang kendur, roda tidak stabil) serta pelayanan publik yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Ketiadaan peraturan pelaksana di daerah mengenai perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di ruas jalan yang berkaitan dengan pengadaan pita penggaduh di Kota Banda Aceh berdampak pada pemahaman baik terhadap maksud dan tujuan pengadaan pita penggaduh maupun perlindungan hukum bagi keselamatan berlalu lintas serta kesadaran hukum masyarakat.
Banyaknya pita penggaduh di jalan kota Banda Aceh serta tidak adanya peraturan daerah yang mengaturnya menyebabkan Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya.

## B.  KAJIAN KEPUSTAKAAN
Berbicara tanggung jawab berarti
membahas mengenai kewenangan. S.F. Marbun mengatakan, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Nomensen Sinamo, 2010 : 87).
Menurut J.B.J.M. Ten Berge tindakan hukum merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (Ridwan HR,  2006 : 113). Tindakan hukum pemerintah yang dilakukan sudah tentu menimbulkan akibat- akibat hukum serta akan menciptakan tanggung jawab.
Winaryu Erwiningsih memberikan pengertian terhadap tanggung jawab pemerintah sebagai kewajiban penataan hukum ( compulsory compliance ) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial  review , yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa :
1.  pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb);
2.  menerbitkan atau membatalkan/ mencabut suatu keputusan atau peraturan; dan
3.  tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk
melakukan pengawasan yang lebih efektif  dan  efisien,  mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya. (Winahyu Erwiningsih, 2004 : 146- 147) Berdasarkan pengertian tanggung jawab tersebut di atas, unsur-unsur dari tanggung jawab pemerintah yakni pertama, tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; kedua, adanya gugatan atau keberatan yang diajukan oleh seseorang atau masyarakat; ketiga, adanya ganti rugi maupun tindakan lain untuk mengurangi kerugian dari masyarakat.
Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat berbentuk berbagai hal. Abdulkadir  Muhammad menyebutkan unsur-unsur ganti rugi seperti yang terdapat dalam Pasal 1246 KUHPerdata sebagai berikut :
1.  Ongkos  atau  biaya-biaya  yang telah dikeluarkan ( cost ), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
2.  Kerugian  karena  kerusakan, kehilangan atas  barang  kepunyaan kreditur  akibat kelalaian debitur ( damages ). Kerugian di sini  adalah yang  sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena  keterlambatan  penyerahan, ambruknya  sebuah  rumah
karena  salah konstruksi  sehingga merusakkan  perabot rumah  tangga, lenyapnya  barang  karena terbakar.
3.  Bunga  atau  keuntungan  yang diharapkan ( interest ).  Karena debitur  lalai,  kreditur kehilangan keuntungan  yang diharapkannya. (Abdulkadir Muhammad, 1982 : 41)
Tanggung jawab yang hendak diwujudkan di atas merupakan salah satu bentuk tujuan dari hukum. Hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Dengan kata lain, beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atas hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak perduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. (Ridwan HR, 2011 : 322)
Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum (Zainuddin Ali, 2006 : 94). Norma hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kebergunaan.
Berbicara mengenai kebergunaan atau keefektifan hukum pada hakikatnya juga membicarakan mengenai penegakan hukum. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2011 : 3).
Soerjono Soekanto menyebutkan, ada lima faktor yang saling mempengaruhi dalam upaya efektifnya penegakan hukum di masyarakat  yakni : (Taqwaddin, 2013 : 12) a.  Hukum itu sendiri,
b.  Prasarana dan sarana,
c.  Aparat penegak hukum,
d.  Masyarakat, dan
e.  Budaya hukum.
Menurut Ronny Hanintijo Soemitro, efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu : (Ronny Hanitijo Soemitro, 1989 :
46)
1.  Mudah-tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;
2.  Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
4.  Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk
menyelesaikan sengketa itu;
5.  Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota- anggota masyarakat bahwa aturan- aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

## C.  METODE PENELITIAN
Berdasarkan sifat masalah yang diteliti dalam tesis ini maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yakni tentang tanggung jawab hukum pemerintah kota terhadap kelancaran lalu lintas jalan raya di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian yang berupaya untuk menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Sedangkan analitis dalam arti bahwa penelitian ini akan berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum kelancaran lalu lintas jalan raya dalam kaitannya dengan keberadaan pita penggaduh untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka (Zainuddin Ali, 2009 : 23), mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amiruddin dan Zainan Asikin, 2012 : 30). Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dasar penelitian normatif dari sudut kekuatannya dapat dibedakan atas : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986 : 14-15).
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku hukum (termasuk disertasi, tesis, skripsi hukum), kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim. Bahan hukum tertier dapat berupa buku- buku, jurnal, laporan hasil penelitian disiplin ilmu lain, website, kamus. (Zainuddin Ali, 2009 : 47-57)
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. (Zainuddin Ali, 2009 : 23) Data primer juga dapat menentukan populasi dan sampel.
Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai
ciri-ciri yang sama.(Amiruddin dan Zainan Asikin, 2012 : 95) Populasi pada penelitian ini meliputi keberadaan pita penggaduh di jalan-jalan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh.
Sampel merupakan sebagian dari objek yang diteliti (Bagong Suyanto & Sutinah, 2005 : 139). Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan cara kelayakan ( purposive sampling ) yakni memilih para responden yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti dan para informan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta diharapkan dapat mewakili seluruh populasi penelitian.
a.  Responden
1)  Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kota Banda Aceh.
2)  Polisi.
b.  Informan
1)  Keuchik.
2)  Masyarakat pengguna jalan.

## D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban hukum pemerintah semata-mata bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah, melainkan untuk meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  produktivitas  dan akuntabilitas penyelenggara terhadap publik. Namun hingga saat ini tidak ada satupun tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengganti kerugian-
kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat keberadaan pita penggaduh di wilayah Kota Banda Aceh.
Hingga saat ini, tidak ada satupun kerugian yang diderita oleh masyarakat diganti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh baik ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, maupun tindakan-tindakan lain untuk mengurangi kerugian yang dialami akibat keberadaan pita penggaduh. Kerugian yang dialami oleh masyarakat seperti terganggunya kesehatan ibu hamil muda, polusi suara, dinding rumah warga disekitar pita penggaduh yang retak, kecelakaan tunggal, rusaknya kendaraan bermotor seperti baut-baut yang kendur, as roda, roda yang tidak seimbang serta terganggunya kelistrikan kendaraan bermotor.
Pemerintah Kota Banda Aceh telah diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi untuk membuat aturan daerah mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota dalam kaitannya dengan keberadaan pita penggaduh di Kota Banda Aceh. Ketiadaan aturan hukum di daerah tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak taat asas hukum dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
Ketiadaan aturan daerah ini, menyebabkan, tidak adanya prosedur atau tata cara pengajuan gugatan, bentuk-bentuk atau jenis-jenis ganti rugi serta tindakan- tindakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sehingga tidak satupun kerugian yang dialami oleh masyarakat
Kota Banda Aceh terkait dampak dari keberadaan pita penggaduh yang di ganti rugi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Terkait efektivitas keberadaan pita penggaduh untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Banda Aceh tidak dapat diukur hanya dari keberadaan pita penggaduh di badan jalan. Semakin banyaknya pita penggaduh tidak menjadi ukuran standar bahwa masyarakat akan patuh terhadap hukum berlalu lintas.
Ketiadaan aturan daerah ini menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda terhadap tujuan pengadaan pita penggaduh baik antara pihak kepolisian, masyarakat dan Dishubkominfo Kota Banda Aceh, yang berdampak luas terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat.
Berdasarkan indikator untuk mengukur tanggung jawab birokrasi publik tersebut dipahami bahwa, pemerintah kota telah lalai dan mengabaikan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga pemerintah kota tidak melakasanakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yang dituangkan dalam aturan yang berlaku.
Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas bukan dilihat dari adanya pita penggaduh di ruas jalan kota akan tetapi ketika masyarakat paham terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, qanun yang mengatur mengenai perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di ruas jalan terkait keberadaan pita penggaduh hingga saat ini
belum ada.
Ketiadaan aturan hukum ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan di kota banda aceh dalam berlalu lintas sehingga pemerintah kota tidak melaksanakan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai keluhan dari masyarakat.

## E.  KESIMPULAN
Banyaknya pita penggaduh yang diletakkan pada jalan kota Banda Aceh, menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang nyaman dalam berkendaraan, terutama ketika melewatinya. Sehingga tidak sedikit dari pengendara yang memacu kendaraannya dengan cepat untuk mengurangi getaran yang ditimbulkannya. Sebaliknya apabila kendaraan yang melewatinya tidak cepat atau lambat maka tingkat getaran yang dihasilkan akan sangat terasa.
Keberadaannya yang begitu banyak dan terletak bukan saja pada jalan protokol namun juga pada jalan perkampungan maupun di perumahan menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan. Permasalahan yang timbul seperti terganggunya kesehatan ibu hamil muda, polusi suara atau suara bising, dinding rumah warga yang retak di sekitar wilayah pita penggaduh, kerusakan pada kendaraan bermotor (as roda, kelistrikan
audio, baut-baut yang kendur, roda tidak stabil) serta pelayanan publik yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Banda Aceh tidak taat asas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah yakni ketika melakukan pengadaan pita penggaduh di wilayah kota banda aceh, hal ini disebabkan aturan yang lebih tinggi memerintahkan kepada daerah membuat aturan yang lebih rendah dan hingga saat ini qanun yang mengaturnya belum ada. Hal ini berakibat kepada tidak dilaksanakan tanggung jawabnya dalam ganti rugi akibat dampak yang ditimbulkan serta melakukan tindakan lain untuk mengurangi kerugian yang timbul. Kerugian yang timbul seperti retaknya dinding bangunan rumah disekitar keberadaan pita penggaduh, terganggunya hak kesehatan bagi ibu hamil, polusi suara atau suara bising yang ditimbulkan, kerusakan pada kendaraan (as roda, baut- baut yang kendur, kelistrikan audio, roda tidak seimbang), serta pelayanan yang tidak baik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sifat monopoli dari setiap kegiatan pemerintah menyebabkan pengadaan pita penggaduh tidak adanya inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sehingga dibuat tanpa adanya perencanaan yang matang dan tanpa melibatkan pihak swasta.
Efektivitas keberadaan pita penggaduh terhadap kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Banda
Aceh tidak dapat diukur tinggi atau rendahnya. Faktor tersebut ditentukan dari pengaktualisasian sistem hukum ke dalam tataran empirik. Ketiadaan aturan daerah menyebabkan pengadaan pita penggaduh belumlah bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini ditambah dengan sikap penegak hukum yang harus ditakuti dan dihormati oleh masyarakat dengan peletakan pita penggaduh pada jalan di depan institusi tersebut. Berbagai sikap ditunjukkan masyarakat terhadap keberadaan pita penggaduh yang berada wilayah Kota Banda Aceh. Sikap tersebut penerimaan atau penolakan atas keberadaan pita penggaduh dengan berbagai alasan seperti mengurangi aksi balap, dinding rumah yang retak, perlindungan terhadap ibu hamil usia muda, kecelakaan tunggal diatas pita penggaduh, polusi suara, kerusakan pada kendaraan bermotor serta pelayanan publik yang tidak baik. Tidak adanya aturan daerah yang mengatur keberadaan pita penggaduh untuk wilayah kota menyebabkan pengadaan pita penggaduh diletakkan bukan pada tempatnya sehingga tidak tepat sasaran atas permasalahan yang ada. Sebagian masyarakat ada yang tidak memahami tujuan pengadaan pita penggaduh, sehingga wajar apabila mereka mengindahkan keberadaan pita penggaduh ketika kendaraan mereka melewatinya dan bahkan sebagian mereka mengatakan, pita penggaduh membuat kendaraan mereka menjadi rusak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Alumni, Bandung, 1982
Amiruddin dan Zainan Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian  Sosial  :  Berbagai Alternatif  Pendekatan , Kencana, Jakarta, 2005
Nomensen Sinamo, Hukum  Administrasi Negara  :  Suatu  Kajian  Kritis Tentang Birokrasi Negara , Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2006.
___________, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Ronny Hanitijo Soemitro, Studi  Hukum dan  Kemiskinan , Tugu Muda, Semarang, 1989.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali, Jakarta, 1986.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Cetakan 10, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Taqwaddin, Kapita  Selekta  Hukum  Adat Aceh  Dan  Qanun  Wali  Nanggroe , Banda Publishing, Banda Aceh,
2013.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Zainuddin Ali, Filsafat  Hukum , Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
___________, Metode Penelitian Hukum , Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.