EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016-2020
Robi Klas Warfandu klaswrfndu82@gmail.com C. Handoyo Wibisono handoyo.wibisono@uajy.ac.id

## Abstract
Regional Finance is support for governance and development in the region. The Regional Head has the authority to manage it. APBD must be managed as well as possible for the benefit of society. Therefore, it  is  necessary  to  evaluate  its  performance.  This  study  aims  to  evaluate  the  regional  financial performance of the Papua Province and to analyze the suitability between planning and the realization of the APBD of the Papua Provincial Government. This research used qualitative method. Observation, literature study, and documentation are used to collect data. The research results show that, in general, APBD  evaluation  includes  planning,  preparation,  implementation,  and  reporting.  Discrepancies  were found between the planning and the realization of the APBD by the Provincial Government of Papua. It happened because the influence of APBD revenues on Papua Province's development performance is insignificant.

## Keywords: finance evaluation performance, regional budget, and expenditure

## Abstrak
Keuangan  daerah  menjadi  penopang  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengelolanya. APBD harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  kinerjanya.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara  perencanaan  dengan  realisasi  APBD  Pemerintah  Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa,  secara  umum,  evaluasi  APBD  mencakup  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua tidak signifikan.
Kata Kunci: evaluasi kinerja keuangan, pendapatan dan belanja daerah

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  proses  yang  memerlukan  keterlibatan dengan  unsur  dan  lapisan  masyarakat  serta  memberi  kekuasaan  bagi  pemerintah  daerah Provinsi Papua dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peran pemerintah Provinsi  Papua  adalah  sebagai  kasalitator  dan  fasilitator  karena  pihak  pemerintah  Provinsi Papua  yang  lebih  mengetahui  sasaran  dan  tujuan  pembangunan  yang  dicapai.  Sebagai kasalitator  dan  fasilitator  tentunya  membutuhkan  berbagai  sarana  dan  fasilitas  pendukung
dalam  rangka  terlaksananya  pembangunan  secara  berkesinambungan  (Rustam  &  Rafidah, 2021).  Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  mendorong  terciptanya  pengelolaan keuangan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel  (Amin,  2013).  Sistem  ini  diharapkan  dapat mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang  tertib  dan  taat  pada  peraturan  dalam  rangka sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  terhadap  masyarakat. Sistem  pemerintahan  yang  semula  tersentralisasi  di  pemerintah  pusat  secara  bertahap dilimpahkan kepada pemerintah daerah disahkan (Noor, 2012).
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  dan  Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  Provinsi  Papua,  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  dalam melakukan  manajemen  pemerintah  di  daerah  Provinsi  Papua.  Salah  satu  masalah  yang penting  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBD Provinsi  Papua  mempunyai  peran  penting  dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintah daerah  dan  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  sistem  perencanaan  penyusunan  pelaksanaan dan  pelaporan  APBD,  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melakukan manajemen pemerintah di daerah Provinsi Papua.  Salah satu masalah yang paling penting dalam  sistem  perencanaan  penyusunan  pelaksanaan  dan  pelaporan  APBD,  pengelolaan keuangan daerah perlu di cermati oleh pemerintah Provinsi Papua mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi.
Keberadaan  anggaran  bagi  pemerintah  daerah  merupakan  cerminan  program  kerja daerah  dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dan pembangunan.  Oleh  karena  itu  penyusunan  APBD  harus  dilakukan  secara  cermat  dengan pengkajian  yang  kompeten  dengan  melibatkan  semua  SKPD  (Yuliastati,  2017).  Dalam persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, pemerintah daerah Provinsi  Papua  perlu  menyiapkan  program  kerja  yang  hendak  dicapai.  Namun  demikian, dalam  penyusunan  APBD  masih sering  ditemui ketidakefisienan  dalam menentukan jumlah anggaran. Proses utama ketika melakukan suatu refromasi keuangan adalah dengan melalui
pendekatan  kinerja,  khususnya  kinerja  anggaran.  Diperlukan  juga  suatu  penekanan pertanggungjawaban yang tidak hanya berdasar pada input tetapi pada output dan outcome (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021).
APBD  menjadi  landasan  dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerah.  Perkembangan  porsi  dana  dalam  APBD  dari  tahun  ke  tahun  selalu  meningkat. Komposisi sumber dana APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai wujud dana perimbangan (Tampang, Tinangon, & Warongan, 2022).  Anggaran  yang  besar  harus  diimbangi  dengan  perencanaan  dan  pelaksanaan. Anggaran  Belanja  Rutin  (ABR)  merupakan  salah  satu  alternative  yang  dapat  merangsang kesinambungan  serta  konsistensi  pembangunan  di  daerah  secara  keseluruhan  menuju tercapainya  sasaran  yang  telah  disepakati  bersama.  Oleh  sebab  itu,  kegiatan  rutin  yang  di laksanakan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  menentukan  keberhasilan  pembangunan  di daerah (Wibowo, 2018).
Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada  maka  dalam  rangka  untuk  memenuhi  tujuan pembangunan  baik  secara  nasional  atau  regional  perlu  mengarahkan  dan  memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan  pengendalian  yang  ketat  baik  yang  dilakukan  oleh  aparat  tingkat  atas  maupun  tingkat daerah  jajaranya  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengurusan  umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segalah bidang yang membawa akibat  pada  pengeluaran  dan yang mendatangkan  penerimaan  guna menutup  pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah Provinsi Papua dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang dijalankan pada masa yang akan datang.
Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Provinsi Papua untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah. Karena aspek  keuangan  daerah  menjadi  sesuatu  yang  penting,  sebab  untuk  menyelenggarakan
pemerintah  dan  pembangunan  daerah  dibutuhkan  dana  atau  biaya  yang  cukup  besar sehingga  kepala  daerah  atau  Gubernur  diberi  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dalam  arti  menggali  dan  mengelola  PAD  guna  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah  daerah.  Wibowo  (2018)  menyatakan  bahwa  perubahan  pola pengawasan  yang  mendasar  adalah  akibat  dari  diberinya  keleluasaan  kepada  pemerintah daerah  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  maka diperlukan  peningkatan  peran  DPRD  dan  penguasaan  pemerintah.  Perubahan-perubahan tersebut  juga  memberikan  dampak  lain  pada  unit-unit  kerja  di  pemerintah  daerah  seperti tuntutan  kepada  pegawai/aparatur  pemerintah  untuk  lebih  terbuka,  transparan  dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.
Perencanaan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD mudah dilakukan. Pada sisi  yang  lain  APBD  dapat  pula  menjadi  sarana  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat  dan mengetahui  kemampuan  daerah  baik  dari  sisi  pendapatan  maupun  sisi  belanja  (Wibowo, 2018).  Siswati  (2021) menyatakan  bahwa  anggaran mempunyai  tiga kegunaan  pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasikan kerja dan sebagai alat pengawasan kerja.  Dengan  melihat  kegunaan  pokok  dari  anggaran  tersebut  maka  pertumbuhan  APBD dapat  berfungsi  sebagai:  pertama  fungsi  perencanaan,  dalam  perencanaan  APBD  adalah penentuan  tujuan  yang  akan  dicapai  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang  telah  disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran  yang  akan dibiayai.  Kedua,  fungsi  koordinasi  anggaran  berfungsi  sebagai  alat mengkoordinasikan  rencana  dan  tindakan  berbagai  unit  atau  segmen  yang  ada  dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efesien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD dapat teratasi.
Perkembangan  APBD  terutama  disisi  pendapatan  daerah  dapat  menjadi  dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang terjadi
satu tahun kedepan relatif sama. PAD merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila Pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam  pemberian  otonomi  kepada  Pemerintah  daerah  Provinsi  Papua.  Berdasarkan  pada uraian tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

## Tujuan Penelitian
Mengevaluasi  kinerja  keuangan  daerah  serta  menganalisis  dan  mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Bagian  ini  memuat  landasan  teori  dan  literatur-literatur  sebelumnya  yang  terkait dengan penelitian.

## Kinerja
Suatu  organisasi,  baik  organisasi  pemerintahan  maupun  organisasi  swasta,  selalu membutuhkan  dukungan  dari  pegawai  yang  dimilikinya.  Dukungan  dari  pegawai  terhadap organisasi  dapat  dilihat  dari  kinerjanya.  Afandi  (2018)  mengatakan  bahwa  Kinerja  pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Selaras dengan pendapat Afandi, Mangkunegara (2017) mengatakan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang diberikan kepadanya. Mathis dan Jackson  (2017) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  pegawai.  Simanjuntak  (2018)  memaparkan  jika kinerja  sebagai  suatu  konstruksi  multidimensional  yang  mencakup  banyak  faktor  yang mempengaruhinya seperti kompetensi individu dan dukungan organisasi.
Kinerja  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor.  Simanjuntak  (2018) menjelaskan  bahwa  faktor  tersebut  antara  lain  adalah  kompetensi  individu  dan  dukungan organisasi.  Kompetensi  individu  yaitu  kemampuan  dan  keterampilan  melakukan  kerja  yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerja. Adapun dukungan organisasi, yaitu setiap orang tergantung  pada  dukungan  organisasi  dalam  bentuk  pengorganisasian  penyediaan  sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan  syarat  kerja.  Menururt  Soesilo  (Fitria,  2017)  faktor  kinerja  terdiri  atas  lima  faktor  yaitu struktur  organisasi  sebagai  hubungan  internal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  yang menjelaskan  aktivitas  organisasi,  kebijakan  pengelolaan,  berupa  visi  dan  misi  organisasi, sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara  optimal,  sistem  informasi  manajemen,  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan database  untuk  dipergunakan  dalam  mempertinggi  kinerja  organisasi,  serta  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki,  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  teknologi  bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

## Pembangunan
Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih  baik  (Listyaningsih,  2014).  Kemudian  merujuk  pada  pendapat  Tjokroamidjojo pembangunan  adalah  rangkaian  usaha  mewujudkan  pertumbuhan  dan  perubahan  secara terencana  dan  sadar  yang  ditempuh  oleh  suatu  Negara  dan  bangsa  menuju  modernitas. Pembangunan  juga  diarahkan  kepada  perubahan  paradigm  atau  mindset  masyarakat  dari tradisional  menuju  modern.  Maka  inti  dari  arti  pembangunan  menurutnya  adalah  sebuah proses  yang  harus  dilalui  sebuah  Negara  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  Negara  yang bersangkutan (Listyaningsih, 2014).
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Afifudin (2012) juga dikatakan bahwa hakikat pembangunan  adalah  membangun  masyarakat  atau  bangsa  secara  menyeluruh  demi
mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Rostow dalam (Listyaningsih, 2014) pembangunan merupakan  proses  yang  bergerak  dalam  sebuah  garis  lurus,  yakni  dari  masyarakat  yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Pada hakekatnya, tujuan pembangunan terbagi atas 2 bagian  yaitu  tujuan  umum  dan khusus.  Tujuan  umum  pembangunan  adalah  suatu  proyeksi terjauh  dari  harapan-harapan  dan  ide-ide  manusia,  komponen-komponen  dari  yang  terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus pembangunan ialah tujuan  jangka  pendek,  pada  tujuan  jangka  pendek  biasanya  yang  dipilih  sebagai  tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

## APBD
APBD  merupakan  rencana  keuangan  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD, baik untuk provinsi maupun  kabupaten  dan  kota.  APBD  pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat  di  suatu  daerah.  Di  dalam  APBD  tercermin  kebutuhan  masyarakat  dengan memperhatikan  potensi  dan  sumber-sumber  kekayaan  daerah  (UU  RI  No  15  Tahun  2013). Sebagai rencana keuangan, APBD memiliki 6 fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, regulasi, dan distribusi (Sujarweni, 2015).
Penyusunan  APBD  dilakukan  dengan  6  proses  utama  yaitu  adanya  partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas, serta taat azas. Pada partisipasi masyarakat, hal ini mengharuskan adanya  pelibatan  partisipasi  masyarakat  sehingga  masyarakat  mengetahui  akan  hak  dan kewajibannya  dalam  pelaksanaan  APBD.  Pada  transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran, APBD  yang  disusun  harus  dapat  menyajikan  informasi  secara  terbuka  dan  mudah  diakses oleh masyarakat. Pada disiplin anggaran, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya  kepastian  tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah  yang  cukup.  Pada  keadilan anggaran, alokasi belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  diskriminasi.  Pada  efisiensi  dan
efektivitas  anggaran  mengharuskan  adanya  pemanfaatan  yang  optimal  meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada taat azas, APBD harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Sujarweni, 2015).

## PAD
PAD  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  daerah dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan  daerah  atau  peruundang-undangan  yang  berlaku.  Sektor  pendapatan  daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah  (Baldric, 2017).  PAD  dapat  bersumber  dari  APBD,  pajak  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

## Keuangan Daerah
Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  sesuai  ketentuan/peraturan.  Dari  uraian  tersebut  dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah yaitu untuk mencari sumber pendatan daerah berupa memungut  pajak  daerah  hak  dan  kewajiban.  Hak  merupakan  hak  daerah  untuk  mencapai sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber- sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

## METODE PENELITIAN
Bagian ini memuat rancangan penelitian, target penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  secara  deskriptif. Pendekatan kualitatif  dipilih sebagai cara untuk mendapatkan data penelitian karena dalam pandangan  penelitian  kualitatif,  gejala  yang  timbul  lebih  bersifat  holistik  (menyeluruh,  tidak dapat  dipisah-pisahkan),  sehingga  peneliti  kualitatif  tidak  akan  menetapkan  penelitannya hanya  berdasarkan  variabel  penelitian,  tetapi  keseluruhan  situasi  sosial  yang  diteliti  yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.  Pertimbangan  lain  menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  secara  deskriptif adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua serta menganalisis  kesesuaian  antara  perencanaan  dengan  realisasi  APBD  oleh  pemerintah Provinsi Papua.

## Target Penelitian
Target utama pada penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Papua, yang beralamat di Jalan Soa siu Dok II Jayapura, Provinsi Papua. Data  pada  penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari laporan APBD Provinsi Papua tahun 2016 hingga 2020. Data sekunder bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan laporan berita.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  observasi  lapangan dan  dokumentasi.  Observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  awal  dari sumbernya  yakni  DPKAD  Provinsi  papua  yang  dijadikan  sebagai  objek  penelitian. Dokumentasi  ini  pada  dasarnya  digunakan  untuk  menemukan  kesesuaian  antara perencanaan dan realisasi APBD.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data
kuantitatif dilakukan dengan perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Perhitungan rasio kemandirian adalah sebagai berikut.

## 1.  Rasio Kemandirian
𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  𝐴𝑠𝑙𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑝𝑜𝑝 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑥 100 %

## Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian
No. Kemandirian Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 1. 0% - 25% Rendah sekali Instruktif 2. 25% - 50% Rendah Konstruktif 3. 50% -- 75% Sedang Partisipatif 4. 75% - 100% Sangat tinggi Delegatif
Sumber: Halim, 2015

## 2.  Rasio Efektivitas
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100 % Tabel 2 Kriteria Rasio Efektivitas No. Rasio Efektivitas Kemampuan Keuangan 1. >100% Sangat efektif 2. 100% Efektif 3. 90-99% Cukup efektif 4. 75-89% Kurang efektif 5 <75% Tidak efektif Sumber: Halim, 2015

## 3.  Rasio Efisiensi
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100 % Tabel 3 Kriteria Rasio Efisiensi No. Rasio Efektivitas Kemampuan Keuangan 1. >10% Sangat efisien 2. 10% - 20% Efisien 3. 21% - 30% Cukup efisien 4. 31% - 40% Kurang efisien 5 > 40% Tidak efisien
Sumber: Halim, 2015

## 4.  Rasio Aktivitas

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
𝑥 100 %
Rasio aktivitas merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  (Ani,  2014).  Semakin  tinggi  persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi/pembangunan yang  digunakan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung semakin kecil.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  memuat  hasil  evaluasi  kinerja  keuangan  serta  kesesuaian  antara perencanaan dengan realisasi APBD.

## Evaluasi Kinerja Keuangan
Hasil telaah dokumen menunjukan bahwa secara umum perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua dilakukan dengan beberapa tahap yakni menyusunan  rencana  kerja  pemerintah  daerah,  menyusunan  rancangan  kebijakan  umum anggaran,  penetapan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara,  penyusunan  rencana  kerja dan  anggaran  SKPD,  penyusunan  rancangan  perda  APBD,  serta  penetapan  APBD.  Pada perencanaan  APBD  tata  caranya  adalah  dengan  membuat  pembuatan  rencana  kerja pemerintah  daerah  (RKPD).  Pada  pembuatan  RKPD,  tahapanya  antara  lain  penyusunan rencana  strategis,  membuat  arah  kebijakan  keuangan,  penjabaran  RKPD  dengan  merujuk pada  SKPD,  membuat  rancangan  kerangka  ekonomi  daerah,  dan  menerapkanya  melalui peraturan kepala daerah. Setelah dilakukan proses perencanaan, maka dibuatlah penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS. PPAS tersebut merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. PPAS disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Langkah selanjutnya adalah menyusun APBD. Proses penyusunan APBD terbagi ke dalam  3  kategori  yaitu  RPJPD  (perencanaan  pemerintah  daerah  untuk  periode  20  tahun), RPJMD (perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun), dan RKPD (perencanaan tahunan  daerah).  Pada  penyusunan  APBD,  setelah  Kepala  Keuangan  Daerah  menyetujui anggaran, maka dilakukan penyampaian kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dipelajari atau didiskusikan. Proses tinjauan terhadap RKA-SKPD yang dilakukan oleh TAPD  dilakukan  bersama  dengan  kepala  SKPD  dan  staf    terkait.  Setelah  setiap  proses tersebut  selesai  dijalankan,  tahap  terakhir  yang  dilakukan  adalah  pelaporan  APBD.
Pembuatan laporan APBD Provinsi Papua merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 pasal 189- 193.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses  evaluasi  telah  selaras  dengan  tujuan  utama diadakanya APBD. Pandangan demikian dinyatakan karena menurut Halim dan Kusufi (2014) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di  satu  pihak  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  setinggi-tingginya  guna  membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain  menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Melalui proses evaluasi seperti tersebut di  atas  juga,  maka  fungsi  otorisasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah, sebagaimana  terdapat  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  telah terpenuhi. Terpenuhinya hal demikian karena hakihatnya, fungsi otorisasi membuat anggaran daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  tahun bersangkutan.

## Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Realisasi APBD
Untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  perencanaan  dengan  realisasi  APBD  oleh Pemerintah  Provinsi  Papua,  maka  hal  tersebut  ditinjau  dari  beberapa  aspek  antara  lain perhitungan  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  dan  rasio  aktivitas.  Adapun hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

## 1.  Rasio Kemandirian

## Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
Tahun  Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Rasio Kemandirian Keterangan Pola Hubungan 2016 Rp1.019.732.912.600  Rp12.567.839.768.233 8,1% Rendah sekali Instruktif 2017 Rp1.020.372.304.364  Rp13.006.812.664.927 7,8% Rendah sekali Instruktif 2018 Rp1.050.372.166.512  Rp13.486.057.210.680 7,8% Rendah sekali Instruktif 2019 Rp938.055.365.341  Rp13.978.117.822.487 6,7% Rendah sekali Instruktif 2020 Rp1.185.019.353.229  Rp14.602.974.636.829 8,1% Rendah sekali Instruktif

## Sumber: diolah, 2023
Dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 rasio kemandirian Provinsi Papua hanya 8,1% atau rendah sekali. Tiga tahun berikutya, rasio kemandirian tersebut kembali menurun sebesar 0,3% pada tahun 2017 dan 2018 serta 1,4%  pada tahun 2019. Rasio kemandirian tersebut kemudian meningkat kembali sebesar 1,4% pada tahun 2020 sehingga kembali menjadi 8,1%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian berada pada pola yang instruktif. Menurut Halim (2015), pola instruktif menunjukkan jika Provinsi Papua tidak mampu melaksanakan  otonomi  daerah  secara  finansial  karena  peranan  pemerintah  pusat  lebih dominan.

## 2.  Rasio Efektivitas

## Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Tahun  Pendapatan Asli Daerah Target PAD Rasio Efektivitas Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 2016 Rp1.019.732.912.600 Rp1.016.000.000.000 100,37% Sangat Efektif Instruktif 2017 Rp1.020.372.304.364 Rp1.010.000.000.000 101,03% Sangat Efektif Instruktif 2018 Rp1.050.372.166.512 Rp995.000.000.000 105,57% Sangat Efektif Instruktif 2019 Rp938.055.365.341 Rp920.055.365.341 101,96% Sangat Efektif Instruktif 2020 Rp1.185.019.353.229 Rp1.160.000.000.000 102,16% Sangat Efektif Instruktif Rasio Rata-Rata 102,21% Sangat Efektif
Sumber: diolah, 2023
Dapat terlihat bahwa pada kurun waktu 2016-2020, rasio efektivitas Provinsi Papua lebih dari 100%. Rasio efektivitas yang mencapau 102,21% menunjukkan jika kemampuan keuangan  sangat  efektif  atau  jika  mengacu  pada  pandangan  Halim  (2015),  kemampuan tersebut menegaskan bahwa PAD selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

## 3.  Rasio Efisiensi

## Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Tahun Biaya Untuk Memungut PAD Realisasi PAD Kemampuan Keuangan Keterangan 2016 Rp30.000.000.000 Rp1.019.732.912.600 2,94% Sangat Efisien 2017 Rp75.000.000.000 Rp1.020.372.304.364 7,35% Sangat Efisien 2018 Rp50.500.000.000 Rp1.050.372.166.512 4,81% Sangat Efisien 2019 Rp50.000.000.000 Rp938.055.365.341 5,33% Sangat Efisien 2020 Rp50.000.000.000 Rp1.185.019.353.229 4,22% Sangat Efisien
Sumber: diolah, 2023
Dapat terlihat bahwa rasio efisiensi Provinsi Papua sejak tahun 2016-2020 di bawah 10%. Rasio efisiensi yang tidak mencapai 10% mengindikasikan bahwa rasio efisiensi sangat efisien (Halim, 2015). Hal ini juga menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut Provinsi Papua telah mampu menekan biaya pengeluaran dan selalu mencapai target PAD di setiap tahunya.

## 4.  Rasio Aktivitas

## Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas
Tahun Anggaran APBD Belanja Rutin Belanja rutin thd APBD 2016 Rp12.438.141.557.077 Rp7.223.491.472.061 58% 2017 Rp13.968.876.703.796 Rp8.072.068.175.855 58% 2018 Rp13.978.117.822.487 Rp8.919.643.442.591 64% 2019 Rp13.978.117.822.487 Rp7.714.540.387.363 55% 2020 Rp14.602.974.636.829 Rp9.671.621.623.225 66%

## Sumber: diolah, 2023
Dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 belanja rutin terhadap APBD mencapai 58%. Persentase tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 hanya 42% dana APBD yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, persentase belanja rutin terhadap APBD meningkat meningkat menjadi 64%, sehingga dana untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat hanya 36%. Persentase tersebut kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 55% atau 45% sisinya digunakan untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat  Papua.  Pada  tahun  2020, persentase  belanja  rutin  terhadap  APBD  meningkat  kembali  menjadi  66%  atau  tertinggi diantara tahun 2016-2019. Persentase tersebut menunjukan bahwa hanya 34% dana APBD yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Angka yang
fluktuatif  pada  belanja  rutin  terhadap  APBD  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  2  faktor  yaitu adanya biaya lain yang muncul pada setiap tahun antara 2016-2020 dan muncul biaya tidak terduga di setiap tahun dari 2016-2020

## SIMPULAN
Secara  umum,  evaluasi  APBD  mencakup  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan, dan  pelaporan  APBD  Provinsi  Papua  serta  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yakni  (1) evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) evaluasi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) evaluasi penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4)  evaluasi  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  SKPD;  (5)  evaluasi  penyusunan rancangan  perda  APBD;  dan  (6)  evaluasi  penetapan  APBD.  Ada  ketidaksesuaian  antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pada  pengaruh  pendapatan  APBD  terhadap  kinerja  pembangunan  Provinsi  Papua menunjukan  bahwa  hal  tersebut  tidak  terlalu  signifikan.  Kondisi  demikian  didukung  dengan data  tingkat  rasio  kemandirian  selalu  berada  pada  persentase  di  bawah  10%  sejak  tahun 2016-2020.  Begitu  pula  pada  rasio  aktivitas,  di  mana  dana  yang  digunakan  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat  lebih  kecil  dibandingkan  dengan dana belanja rutin terhadap APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Zanafa Publishing, Riau. Afifuddin. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia, Bandung.
Amin,  D.  (2013).  “Otonomi  Daerah  Untuk  Penguatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Pengelolaan  Keuangan  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah)”.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa, volume 3 No 1: 39-46.
Baldric, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Fitria,  F.  (2017).  Kinerja  Pegawai  Pada  Sub  Bag  Umum  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga DIY. UNY, Yogyakarta.
Halim,  A.  (2012).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Salemba  Empat, Jakarta.
Kusufi, S. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
Listyaningsih.  (2014).  Administrasi  Pembangunan,  Pendekatan  Konsep  dan  Implementasi.
Graha Ilmu, Yogyakarta.
Mangkunegara. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya, Bandung. Noor,  I.  (2012).  Politik  Otonomi  Daerah  Untuk  Penguatan  NKRI.  Seven  Strategic  Studies,
Jakarta.
Priharjanto,  A.  &  Hadiwibowo,  Y.  (2021).  “Reformasi  Pengelolaan  Keuangan  Negara  dan Peran PKN STAN”. Jurnal Info Artha, volume 5 No 2: 108-117.
Rustam  &  Rafidah.  (2021).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja Pemerintah Provinsi Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
Simanjuntak, A. Y. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akutandi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. Universitas Medan Area, Medan.
Siswati,  A.  (2021).  “Dampak  Pandemi  Covid-19  pada  Kinerja  Keuangan  (Studi  kasus  pada Perusahaan Teknologi yang Listing di BEI)”. Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, volume 1 No 2: 64-73.
Sujarweni.  (2015).  Metodologi  Penelitian  Bisnis  dan  Ekonomi.  Pustaka  Baru  Press,
Yogyakarta.
Tampang,  Tinangon &  Warongan.  (2022).  “Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum), volume 6 No 1: 61-70.
Wibowo. (2018). Manajemen Kinerja. Rajawali Press, Jakarta.
Yuliastati.  (2017).  “Urgensi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”. Jurnal Katalogis, volume 5 No 4: 160-171.