## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA
Muh Abdul Qudus
“ Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ”
Pujiyono
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ” “ Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 ”

## ABSTRAK
Permasalahan  terkait  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. “ Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. ” Namun, perkembanggannya  terdapat  kesulitan  terhadap  penegakan  hukum  terkait korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang. “ Metode penelitian  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengai memakai data sekunder untuk dianalisis secara kualitatif. ” Hasil dari penelitian ini “ menunjukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan  manusia,  karena  di  dalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang diberikan oleh hukum dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan  kecakapan  manusia. ” Pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban korporasi  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, “ korporasi  dapat dimintakan  pertanggungjawbannya  apabila  melakukan  tindak  pidana perdagangan  orang  dengan  terpenuhinya  syarat  pertanggungjawaban  pidana secara umum seperti adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, tidak adanya hal-hal yang dijadikan alasan penghapus ” pidana.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Human Trafficking

## ABSTRACT
Problems related to human rights in Indonesia are criminal acts of human trafficking committed by corporations. Trafficking in persons is a modern form of human slavery and is also one of the worst forms of treatment of violations of human dignity. However, the development has difficulties with law enforcement related to corporations that commit criminal acts of trafficking. The research method used is a normative juridical research method using secondary data to be analyzed qualitatively. The results of this study show that corporations as subjects of criminal law can be equated with humans, because there are rights and obligations given by law and therefore corporate skills are also equated with human  skills.  The  regulation  regarding  corporate  responsibility  has  been  regulated  in Law  Number  21  of  2007  concerning  the  Eradication  of  Trafficking  in  Persons, corporations can be held liable if they commit criminal acts of trafficking by fulfilling the requirements of criminal liability in general such as the ability to be responsible, mistakes and intentions, absence of matters that are used as reasons for criminal offenses.
Keywords: Corporate Accountability, Human Trafficking
Pendahuluan Secara kodrati, manusia
memiliki hak yang sama dan melekat pada  diri  orang  itu  sendiri  tanpa adanya  pengecualian. ” Hak  tersebut adalah  untuk  hidup,  ha  katas keamanan,  hak  bebas  dari  segala macam  penindasan  dan  hal  lainnya yang secara universal disebut sebagai
Hak Asasi Manusia (HAM) (Takariawan  &  Putri,  2018).  Istilah HAM  itu  sendiri  ditentukan  dalam hakikat  kemanusiaan  dan  demi kemanusiaan,
karena HAM
merupakan  hak  dasar  seluruh  umat manusia  sebagai  anugrah ” Tuhan Yang Maha Esa (Takariawan & Putri,
2018).
Terkait “ dengan  perlindungan HAM,  secara  konstitusional,  setiap warga  negara  dijamin  haknya  untuk bekerja  baik  dalam  maupun  luar negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. ” Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan,  sehingga  tidak  boleh ada  seorangpun  yang  menghalangi warga negara Indonesia untuk bekerja diluar  negeri.  Maka  dari  itu, bermigrasi  secara  aman  adalah  hak asasi  setiap  warga  negara  Indonesia.
“ Migrasi  aman  merupakan  migrasi tenaga  kerja  ke  luar  negeri  secara bermartabat baik proses keberangkatannya melalui pemerintah, swasta maupun mandiri, negara wajib menghormati,
melindungi  dan  memenuhi  hak-
haknya baik ketika sebelum berangkat,  ketika  bekerja  hingga
pulang  kembali  ke  tanah  air ” (Nurharsono,  Koor.  Divisi  BH, Migrant CARE Jkt, 2018).
Salah “ satu “ permasalahan terkait  HAM  di  Indonesia  adalah tindak  pidana  perdagangan  orang ( human trafficking ). Perdagangan orang adalah bentuk modern dari
perbudakan  manusia  dan  juga merupakan salah satu bentuk perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran harkat  dan  martabat  manusia. ”
Sebaran  kasus  WNI  korban  tindak pidana human trafficking di luar negeri dari  tahun  2015  hingga  November 2018  berjumlah  1717  total  kasus.
Rincian  kasus  tersebut  tersebar  di kawasan  Asia  memiliki  722  kasus, Timur  Tengah  memiliki  691  kasus, Afrika  memiliki  235  kasus  Amerika dan Karibia memiliki 11 kasus, Eropa memiliki  23  kasus  dan  Oceana memiliki 35 kasus. Dari jumlah kasus di  atas,  sebagai  besar  modus  tindak pidana human  trafficking adalah un- document atau  penyalahgunaan    visa seperti  berkaitan  visa  umroh,  visa ziarah, visa kunjungan dan sebagainya.  Modus    tindak  pidana human  trafficking lainya  adalah penipuan  negara  tujuan  kerja  dan pengantin  pesanan  ( mail  bride  order ), pemalsuan identitas korban, penipuan dengan  modus  magang/belajar  dan pengiriman  jalur  tikus  di  Sebatik- Nunukan,  Entikong ” dan  daerah Batam  (Widowati,  Kasubit  Kawasan III,  Dit.  Perlindungan  WNI  dan  BHI, KEMENLU, 2018).
Berdasarkan “ bukti  empiris, korban  diperdagangkan  tidak  hanya
untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup  bentuk  eksploitasi  lain, misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa,  perbudakan,  atau  praktik serupa  perbudakan  itu. ” “ Pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian,  atau  penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan,  atau  memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi ” dengan “ segala bentuknya dengan ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
penculikan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan,  atau  memberi  bayaran atau  manfaat  sehingga  memperoleh ” persetujuan dari orang yang memegang  kendali ” atas  korban (Nugroho, 2018).
Di  era  globalisasi  dan  modern ini  tidak  menutup “ kemungkinan kejahatan human  trafficking dilakukan oleh korporasi. Sering sekali penyalur jasa  TKI  illegal  menggunakan  modus usaha baik berbentuk CV, PT ataupun lain lain untuk melancarkan niat jahat melakukan human trafficking (Hanim & Prakoso,  2015).  Kewenangan  untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi sudah diberikan secara eksplisit dalam rumusan  Undang-Undang  N0  21 tahun  2007  tentang    Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Sebagai  upaya  untuk  menanggulangi tindak  pidana  perdagangan  orang yang  dilakukan  oleh  korporasi,  maka UU  ini  telah “ mengatur  mengenai
manusia dan korporasi sebagai subjek hukum.  Ditempatkanya  korporasi dalam  subjek  hukum  tindak  pidana human ” “ trafficking dapat memberikan harapan  serta  optimisme  bagi  upaya pengusutan  dan  pemberantasan ” tindak pidana human trafficking . ” Mengingat
“ penelitian sebelumnya  yang  terkait  dengan penelitian  ini  telah  dilakukan  seperti yang dilakukan oleh Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri di tahun 2018, dengan  judul  “ Perlindungan  Hukum terhadap  Korban  Human  Trafficking dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia” , diterbitkan  dalam Jurnal Hukum IUS QUIA  IUSTUM  Volume  25  Nomor  2, kemudian  oleh  Lathifah  Hanim  dan Adityo  Putro  Prakoso  di  tahun  2015 dengan  judul  “ Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang  (Studi  Tentang  Implementasi Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007)” ,
diterbitkan dalam Jurnal
Pembaharuan  Hukum  Volume  II Nomor 2, dan penelitian oleh Herlien C. Kamea di tahun 2016, dengan judul “ Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Kejahatan  Perdagangan  Orang  Menurut Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun 2007” ,  diterbitkan  dalam  Jurnal  Lex Crimen  Volume  V  Nomor  2.  Namun penelitian  saat  ini  dan  penelitian sebelumnya  memiliki  fokus  yang ” berbeda. Walaupun sama-sama terkait dengan tindak pidana human trafficking namun  fokus “ penelitian saat  ini  adalah  pertanggungjawaban korporasi  terhadap  tindak  pidana human trafficking.
Mengingat “ kurangnya penelitian tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap  tindak  pidana human trafficking membuat pembahasan mengenai
pertanggungjawaban korporasi  terhadap  tindak  pidana human  trafficking menjadi  hal  yang selalu  penting  dan  aktual ” untuk dilakukan pengkajian.

## PERUMUSAN MASALAH
Rumusan “ masalah  yang  menjadi identifikasi  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut: ” 1). “ Bagaimanakah  landasan  korporasi dinyatakan  sebagai  subjek  hukum dalam tindak pidana human trafficking ?; ” dan  2).  Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana human trafficking ?.

## Metode Penelitian
Metode “ penelitian
yang digunakan  adalah  yuridis  normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. ” Data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi
“ kepustakaan  berupa  bahan-bahan hukum  seperti  peraturan  perundang- undangan,  buku,  jurnal  atau  bahan seminar dengan menggunakan analisis ” kualitatif  (Salim  &  Nurbani, 2014). “
Pembahasan Korporasi  Sebagai  Subjek  Hukum Dalam  Tindak  Pidana Human Trafficking
Permasalahan “ pertanggungjawaban korporasi
sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah suatu  hal  yang  tidak “ sederhana mengingat permasalahan ini berpangkal  pada  asas  tiada  pidana tanpa  kesalahan. ” “ Mens  rea atau kesalahan  adalah  sikap  batin,  yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang  hanya  manusia  alamiah yang ” bisa dimintakan pertanggungjawaban ” pidana
(Ratomi, 2018).
Khazanah “ hukum  Romawi kesatuan korporasi disebut universitas, yang  di  dalamnya  termasuk  negara, kotamadya dan asosiasi atau perkumpulan  swasta. ” Asas societas delinquere  non  potest dikenal  saat  itu dimana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas “ merupakan  fiksi yang  tidak  memiliki  badan  dan  jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana ” (Sjawie, 2017).
Asas societas  delinquere “ non potest inilah yang menjawab “ mengapa dalam KUHP tidak ditemukan  tempat  bagi  korporasi sebagai  subjek  hukum. ” Subjek hukum  adalah  segala  sesuatu  yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. ” “ Hak  adalah  kekuasaan, kewenangan  yang  diberikan  oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan  kewajiban  adalah  beban yang  diberiakan  oleh  hukum  kepada subjek  hukum ” (Amirullah,  2012). Pada awalnya, “ yang dapat dipandang  sebagai  subjek  hukum pidana  oleh  pembuat  Undang- Undang adalah bahwa hanya manusia
(orang-perorangan  atau  individu). Subjek  hukum  pidana  yang  dikenal dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yaitu orang- perseorangan. ” Pemikiran  korporasi belum  dipandang  sebagai  subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya,  korporasi  sudah dianggap  sebagai  subjek  hukum pidana  (Ratomi,  2018).  Dimana  pada kenyataannya bahwa manusia terkadang  melakukan  tindak  pidana melalui  organisasi  sehigga  pembuat Undang-Undang dalam merumuskan ” delik turut memperhitungkan kenyataan ini (Suhariyanto, 2017).
Kaitannya dengan “ Rancangan Konsep “ KUHP Nasional, maka nilai- nilai Pancasila harus meresap kedalam pasal-pasal  konsep  KUHP  Nasional. Oleh  karena  itu,  korporasi  di  dalam RUU  KUHP  diterima  sebagai  subjek hukum  pidana. ” Saat  ini  subjek hukum pidana tidak dibatasi tehadap orang-perorangan  ( natural  person ) saja ” melainkan  mencakup  pula korporasi.
Istilah “ korporasi dalam hukum Indonesia “ atau biasa disebut Perseroan  Perdata  hanya  dikenal dalam ” Hukum  Perdata,  dan  telah didudukan  sebagai  subjek ” hukum.
Dalam  Pasal  1654  Kitap  Undang- Undang Hukum Perdata, “ disebutkan bahwa korporasi dapat  didefinisikan sebagai ” “ perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau .. lebih, yang  berjanji  untuk  memasukan .. sesuatu ke  dalam  perseroan  itu  dengan  maksud
supaya  keuntungan  yang  diperoleh  dari perseroan itu dibagi di antara .. mereka ”. Sekalipun “ bukan  manusia ( person ), korporasi ( rechtperson ) “ merupakan  subjek  hukum  yang memiliki  hak-hak  dan  kewajiban sendiri,  dalam  hal  ini  berbentuk sebagai badan hukum atau organisasi yang  terdiri  dari  sekumpulan  orang yang  bergabung  untuk  suatu  tujuan tertentu  serta  memiliki  kekayaan tertentu. ” Maka  dari  itu  dalam  lalu lintas  hukum  maka  badan  hukum tersebut diwakili oleh pengurus yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  serta demi  kepentingan  badan  hukum tersebut (mewakilinya).
Terkait dengan  korporasi  sebagai  subjek hukum, korporasi yang memiliki hak- hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya ” (Ratomi, 2018).
Perkembangan “ di dalam ilmu hukum pidana telah diterima dengan baik  di  kalangan  akademisi  ataupun kalangan  praktisi  mengenai  suatu kejahatan  khusus  yang  melibatkan suatu  perusahaan  yang  disebut corporate  crime (kejahatan  korporat).
Terkadang untuk kejahatan korporasi ini  juga  disebut  kejahatan  korporasi atau ” kejahatan organisasi
( organizational crime ) (Amirullah,
2012).
Dewasa ini “ penyebutan korporasi  terus  berkembang  dan banyak  ditemui  diberbagai  buku karangan. Bahkan di Indonesia, dalam berbagai  ketentuan  aturan  hukum yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah
juga mencantumkan kata-kata korporasi  misalnya,  dalam ” Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  sebagaimana  yang  telah diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  (UU  Tipikor), Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  (UU  Perikanan),  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Ordan peraturan perundang-undangan lainya. Dengan “ demikian  korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana    yang berbadan hukum ataupun non-badan hukum  dianggap  mampu  melakukan tindak  pidana  ( corporate  crime )  yang mampu memberikan dampak kerugian  dan  dapat  dimintakan ” pertanggung-jawabannya dalam hukum pidana (Suhariyanto, 2017). RUU  KUHP  yang  baru  telah meletakan
pengertian tentang
“ korporasi  dalam  Pasal  45  sampai dengan Pasal 50 yang mana korporasi dapat  dijadikan  sebagai  pelaku kejahatan dan dapat
dibebani pertanggungjawaban.
Keberadaan korporasi  dapat  dijadikan  pelaku tindak pidana dapat disimpulkan dari beberapa pasal di dalam RUU KUHP, yakni:  1).Secara  prinsip  dalam  RUU KUHP,  konsep  korporasi  telah diterima  sebagai  badan  hukum  yang dapat dijadikan subjek hukum pidana;
2).Dengan demikian korporasi sebagai
badan  hukum  dapat  dituntut  dan dijatuhi  hukuman  pidana;  3).Tindak pidana yang bisa dipertanggungjawabkan kepada
korporasi  adalah  semua  perbuatan yang  termasuk  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  kedudukan  fungsional ( functioneel  daders )  dalam  korporasi ” yang melakukan perbuatan “ itu dalam lingkungan  usaha  dari  korporasi sesuai dengan anggaran dasarnya; dan 4).Hanya sebagaian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan  atas  korporasi,  misalnya tidak  mungkin  menerapkan  sanksi ” pidana  penjara  atau  pidana  mati  atas korporasi (Ratomi, 2018).
Kaitannya  dengan  banyaknya pengaturan “ khusus mengenai korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  maka  pengaturan  tersebut diatur  juga  dalam  UU  mengenai tindak  pidana human  trafficking yaitu yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal adanya  dua  subjek  hukum  yaitu orang-perseorangan ( person ) dan korporasi  ( recht  person ).  Rumusan pasal  mengenai  subjek  hukum  dapat kita  lihat  dalam  rumusaan  Pasal  1 Angka  4  yang  menyebutkan  “Setiap Orang  adalah  orang  perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana  perdagangan  orang”.  Dengan demikian  dapat  kita  mengerti  UU  ini mengenal  subjek  hukum  meliputi manusia  dan  korporasi  baik  yang
berbadan  hukum  ataupun  tidak berbadan ” hukum.
Terkait “ dengan  pengaturan tersebut,  maka  pengaturan  tersebut harus  memuat  sanksi  pidana  bagi korporasi.  Karena  korporasi  itu  tidak mempunyai  wujud  badan  secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana  klasik,  kecuali  sanksi  yang berkaitan dengan denda atau ” pinalti.
Pada  umumnya  pengenaan denda  kepada “ korporasi  ini  akan optimal mengingat pengeksekusiannya  cukup  mudah, apalagi bila sebelumnya telah diadakan  penyitaan  terhadp  harta korporasi yang dianggap cukup ereat bersinggungan dengan tindak pidana yang  terbukti  telah  dilakukannya ”
(Amirullah, 2012).
Selain  pengenaan  hukuman pokok  berupa  denda,  maka  bisa  sja kepada  korporasi  itu  diberikan hukuman  tambahan  dalam  berbagai bentuknya,  seperti  pencabutan  izin sementara  waktu,  atau  pelarangan melakukan  usaha  tertentu  dalam waktu tertentu, ataupun pembubaran korporasi bersangkutan.
”
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap  Tindak  Pidana Human Trafficking Diundangkannya Undang- Undang  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  pada  tanggal  19 April 2007, rumusan tentang perdagangan  orang/ human  trafficking yang  terdapat  di  dalam  UU  ini
menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1  menyebutkan  “Perdagangan  Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorangdengan
ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. Atas definisi tersebut,
terkandung  makna  bahwa “ manusia dijadikan
komiditas,
memindahkannya  dengan  semena- mena, sarat dengan berbagai pelanggaran  dan  tindak  kejahatan dengan  kesewenang-wenangan  yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan  ekspolitasi  tenaga  kerja  untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban  dan  menguntungkan  pihak lain.  Maka  dari  itu, human  trafficking merupakan  kejahatan  kemanusian yang  harus  segera ” dihentikan (Sularman & Ma'ruf, 2017).
Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2007 memuat unsur dari tindak pidana human trafficking , yaitu dengan kekerasaan  atau  acaman  kekerasaan, penipuan,  penculikan,  penyekapan, penyalahgunaaan kekuasaan, pemanfaatan  posisi  kerentanan  atau
penjeratan
utang. “ Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa peristiwa- peristiwa  pidana  memiliki  unsur- unsur  adalah  suatu  kelakuan  yang bertentangan dengan (melawan)
hukum, suatu kelakuan yang diadakan  karena  suatu  pelanggar bersalah  dan  suatu  kelakuan  yang dapat  dihukum,  maka  dalam  tindak pidana human  trafficking terdapat perbuatan  yang  melawan  hukum yaitu melakukan perbuatan merekrut, mengirim,  dan  penyerah  terimaan dengan  kekerasaan  atau  ancaman kekerasaan,  penipuan,  penculikan, penyekapan, penyalahgunaaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau  penjeratan  atas  unsur  kesalahan dalam rumusan tindak pidana human trafficking adanya kesalahan digambarkan  secara  implisit  dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi  orang  tersebut  yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang ” tersebut (Kamea,
2016).
Terkait  pengaturan  mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak  pidana human  trafficking telah diatur  dalam  Pasal  13  UU  ini,  yaitu: “Ayat (1).Tindak pidana perdagangan orang  dianggap  dilakukan  oleh korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang yang  bertindak  untuk  dan/atau  atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,bertindak dalam
lingkungan  korporasi  tersebut  baik sendiri  maupun  bersama-sama”;  dan “Ayat  (2).  Dalam  hal  tindak  pidana perdagangan  orang  dilakukan  oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Melihat ciri kejahatan korporasi yang berbeda dengan “ kejahatan yang dilakukan perorangan. Sehingga terdapat  beberapa  teori  tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.  Hal  ini  bukan  saja  karena korporasi merupakan organisasi, akan tetapi  juga  karena  tujuan  korporasi adalah  untuk  melakukan  bisnis  dan bukan  melakukan  kejahatan,  maka persoalan masalah mens rea atau sikap batin  tidaklah  semudah  apabila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ”
(Azizurrahman, 2014).
Ada  2  teori  yang  digunakan sebagai landasan pembenaran dibebankannya  pertanggungjawaban pidana  kepada  korporasi,  karena dalam dua teori ini tetap menempatkan kesalahan sebagai syarat dapat dipertanggunjawabkannya suatu subjek pidana, yaitu: Pertama ,  Teori  Identifikasi. Teori dipergunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban
“ pidana  pada  korporasi  meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri  dan  tidak  mungkin  memiliki
mens  rea karena  memang  tidak memiliki sikap ” batin (Azizurrahman,
2014).
Teori  ini “ mengajarkan  bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban  pidana  kepada suatu
korporasi, siapa yang melakukan  tindak  pidana  tersebut harus  mampu  diidentifikasikan  oleh penuntut  umum.  Apabila  tindak pidana human  trafficking tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban  tindak  pidana itu  baru  dapat  dibebankan  kepada korporasi.  Artinya  prilaku  dan mens rea dari seseorang yang terkait dengan suatu  korporasi  dapat  diatributkan kepada korporasi agar pertanggungjawaban  pidana  dapat dibebankan kepada
korporasi tersebut. Dengan kata lain, prilaku dan mens rea dari orang tersebut dianggap merupakan  prilaku  dan  sikap  kalbu dari  korporasi  tersebut.  Penentuan untuk  dapat  menerapkan  teori  ini harus dapat ditujukan bahwa:
1).Perbuatan  dari  personel  yang menjadi directing  mind korporasi termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan  kepadanya;  2).Perbuatan pidana  tersebut  bukan  merupakan kecurangan  terhadap  korporasi  yang bersangkutan; 3).Perbuatan pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi; dan  4).Agar  subjek  hukum  dapat dinyatakan  bersalah  karena  telah melakukan  perbuatan  pidana,  subjek
hukum  tersebut  harus  memiliki kesalahan ” (Hanim & Prakoso, 2015).
Kedua , Teori Vicarious
Liability.  Teori  ini  menguatkan  akan adanya pembenaran bagi pembebanan
“ pertanggungjawaban pidaana kepada korporasi. Teori ini merupakan pembebanan
pertanggungjawaban  pidana  dari tindak  pidana  yang  dilakukan,  oleh orang  lain  atau  lebih  dikenal  dengan pertanggungjawban  penganti.  Pada vicarious  liability,  mens  rea menjadi syarat  utama  yang  harus  dipenuhi untuk memidana subjek hukum yang melakukan  pidana.  Dengan  kata  lain harus  dibuktikan  terlebih  dahulu bahwa seseorang melakukan kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas  kesalahanya  tersebut.  Selain  itu harus  ada  hubungan  kerja  antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan ” (Azizurrahman, 2014).
Apabila  teori  ini  diterapkan pada  korporasi, “ berarti  korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab  atas  perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya  atau  siapapun  yang bertanggungjawab  kepada  korporasi tersebut. Terdapat dua syarat penting yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat menerapkan  suatu  perbuatan  pidana berdasarkan  teori  ini,  yaitu:  1).Harus terdapat  suatu  hubungan,  seperti hubungan  pekerjaan  antara  majikan dengan  pekerja;  dan  2).Perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  pekerja
tersebut  harus  berkaitan  atau  masih dalam  ruang  lingkup  pekerjaanya ” (Girsang, 2014).
Jika  teori  ini  dihubungkan dengan  kejahatan  korporasi, “ hal demikian  adalah  bagian  dari  upaya untuk  mejerat  korporasi  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  pegawainya.
Pembebanan pertanggung-jawaban pidana  yang  dibebankan  kepada atasan  (direktur)  atas  perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahanya  dalam  sebuah  struktur organisasi,  dikarenakan  perbuatan pegawai  merupakan  bagian  dari untuk  kepentingan  korporasi  itu sendiri.  Sehingga  dengan  sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan  kepada  atasan  atau direktur yang dalam hal ini bertindak untuk  dan  atas    nama  korporasi ” (Kamea, 2016).
Di  era  globalisasi  dimana kejahatan sudah bertransformasi “ dari model konvensional ke model modern,  alangkah  bijaknya  apabila kita  sudah  mulai  melirik  korporasi sebagi  subjek  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.  Apalagi  dalam  hal  tindak pidana human  trafficking ,  sangat dimungkinkan korporasi mendapatkan  keuntungan  ekonomi dari terjadinya tindak pidana human ” trafficking (Girsang, 2014).
Berdasarkan  2  teori  diatas  dan sesuai dengan bunyi rumusan pasal 13 Undang-Undang  Nomor  21  tahun 2007, “ maka  teori Vicarious  Liability lebih  tepat  jika  digunakan  dalam memintakan pertanggungjawaban
pidana  terhadap  korporasi  dalam tindak pidana human trafficking . Membicarakan mengenai pertanggungjawaban “ pidana korporasi  yang  melakukan  tindak pidana human  trafficking dalam menganalisisnya  juga    menggunakan teori pertanggungjawban pidana secara  umum,  sebagai  berikut: 1).Memiliki kemampuan pertanggungjawaban; 2).Adanya
kesalahan  baik  sengaja  maupun kealpaan;  dan  3).Tidak  ada  hal-hal yang  merupakan  alasan  penghapus ” pidana.
Menerapkan “ teori diatas tetap berpedoman dengan kaidah mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai  subjek  hukum,  sehingga sesuai dan relevan. Untuk memahami secara  keseluruhan  maka  kriteria pertanggungjawaban  diatas  akan diuraikan satu ” persatu, yaitu:
Pertama ,
Memiliki
Kemampuan Pertanggungjawaban. “ Secara sederhana,
istilah “kemampuan bertanggungjawab” dapat diartikan sebagai “Kondisi sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan  hal-hal  yang  baik  dan yang buruk”. Pada Prinsipnya, dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab  ini  hukum  pidana menganut sistem yang disebut dengan “sistem  fiktif”  artinya,  menurut hukum  Indonesia  tiap-tiap  pelaku perbuatan  pidana  pada  dasarnya selalu  diangap  sebagai  orang  yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ” (Takariawan  &  Putri,
2018).
Maka “ dari itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ  korporasi  seperti  karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham, atau siapapun yang sebagai pengendali  dari  korporasi,  mereka dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali  apabila  dapat  dibuktikan sebaliknya  pada  dirinya  terdapat alasan  sebagaimana  tercantum  dalam pasal  44  KUHP  yaitu:  1).Jiwa  pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya  hingga  akalnya menjadi  kurang  sempurna  untuk membedakan  antara  baik  dan  yang buruk;  dan  2).Jika  pelaku  mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan  oleh  suatu  penyakit, hingga akalnya menjadi tidak
berfungsi  secara  sempurna/optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang ” buruk.
Rumusan  diatas  dikaitkan
dengan
pertanggungjawaban korporasi  sebagai  subjek  hukum dalam  Undang-Undang  No  21  tahun 2007, “ dengan  menggunakan  teori vicarious  liability maka  kemampuan bertanggungjawab  organ  korporasi (karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham, atau siapapun yang sebagai  pengendali  dari  korporasi) selama  dalam  tugas,  perintah  atau tujuan  dari  korporasi  dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi. Korporasi sebagai majikan dari organ ” tersebut.
Kedua , Adanya Kesalahan Baik
Kesengajaan  atau  Kealpaan. “ Dalam
hukum  pidana  sengaja  ( dolus )  atau kealpaan  ( culpa )  adalah  dua  bentuk sikap  batin  dari  seorang  pelaku perbuatan pidana yang menjadi dasar penting untuk menentukan apakah ia bersalah atau tidak atas perbuatannya. Inti  dalam  teori  ini  ialah  perbuatan pidana  seseorang  sudah  dapat dikatakan  sengaja  dilakukan  jika  saat berbuat pelaku tersebut mengetahui/ menyadari  bahwa  perbuatan  itu merupakan yang dilarang oleh hukum dan teori ini mengajarakan perbuatan pidana seseorang baru dapat dikatakan  sengaja  dilakukan  jika  saat berbuat  pelaku  tersebut  tidak  saja mengetahui/menyadari  terlarangnya perbuatan,  tetapi  juga  memang menghendaki  terjadinya  perbuatan ” itu (Takariawan & Putri, 2018).
Ketiga ,  Tidak  ada  Alasan Pemaaf    dam  Pembenar  Sebagai “ Penghapus  Kesalahan.  Syarat  suatu subjek  hukum  termasuk  korporasi dapat  dipertangung-jawabkan  secara pidana  yang  terakhir  ialah  mengenai tidak  adanya  alsan  pemaaf.  Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan suatu subjek  hukum  termasuk  korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukm  (korporasi)  tetap  melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan  pidana,  tetapi  tidak dipidana, karena tidak ada ” kesalahan (Azizurrahman, 2014).
Sesuai dengan
“ sifat kemandirian  ( persoonelijk )  alasan- alasan penghapus pidana harus dicari pada  korporasi  itu  sendiri.  Mungkin sekali  terjadi  pada  diri  seseorang
terdapat  alsan  penghapus  pidana tetapi  tidak  demikian  halnya  pada korporasi,  sekalipun  berbuat  orang tersebut  telah  diangap  sebagai perbuatan ” korporasi.
Dengan  demikian  bagaimana pertanggungjawaban
“ korporasi dalam tindak pidana human trafficking ialah  terpenuhinya  semua  syarat- syarat  pertanggungjawaban  pidana yang diinterpretasikan dari kesalahan para  pengurusnya  yang  sudah diuraikan diatas yaitu, adanya tindak pidana/perbuatan  pidana,  adanya kemampuan bertagggungjawab, adanya  kesalahan,  dan  tidak  ada alasaan penghapus pidana. Kemudaian  disesuaikan  dengan  teori pertangungjawaban korporasi
sebagaimana  sudah  diuraikan  dan ” dijelaskan  diatas  (Azizurrahman, 2014).
Sebagai  tindak  lanjut  dari terpenuhinya  syarat  korporasi  dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2007, telah mengatur sanksi  pidana  berupa  sanksi  pidana denda  dan  sanksi  pidana  tambahan. Rumusan  sanksi  tersebut  disebutkan dalam  Pasal  13  Ayat  1  dan  2  yaitu: “Ayat (1).Tindak pidana perdagangan orang  dianggap  dilakukan  oleh korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang yang  bertindak  untuk  dan/atau  atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan  lain,  bertindak  dalam lingkungan  korporasi  tersebut  baik
sendiri  maupun  bersama-sama”;  dan “Ayat  (2).Dalam  hal  tindak  pidana perdagangan  orang  dilakukan  oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

## Penutup Kesimpulan
Korporasi “ sebagai subjek hukum  pidana  dapat  dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat  hak  dan  kewajiban  yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan  dengan  kecakapan manusia  yang  terlihat  didalamnya. Korporasi  telah  ditentukan  sebagai subjek  hukum  tindak  pidana  oleh RUU  KUHP,  yang  mana  nantinya akan berlaku keseluruh sistem hukum pidana.  Diakibatkan  hal  itu  setiap perundang-undangan  diluar  KUHP tidak  perlu  lagi  mengatur  secara khusus, kecuali perundang-undangan diluar  KUHP  itu  ingin  menentukan lain atau ” menyimpang.
Secara  hukum  pidana,  baik dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang maupun
“ teori-teori pertanggungjawaban korporasi,
korporasi  sebagai  salah  satu  subjek hukum  dalam  tindak  pidana human trafficking dapat dimintakan pertanggungjawbannya
apabila melakukan  tindak  pidana human trafficking . Dalam menentukan
pertanggungjawban  korporai  yang melakukan tindak pidana perdagangan  orang  ditentukan  dari terpenuhinya syarat pertanggungjawban  pidana  asecaa umum  (syarat  subjektif)  seperti adanya kemampuan
bertanggungjawab,  adanya  kesalahan baik  kesengajaan  maupun  kealpaan, tidak  adanya  hal-hal  yang  dijadikan alasan  penghapus  pidana.  Tentunya dalam menentukan bagaimana pertanggungjawabannya  disesuaikan berdasarkan teori mengenai pertanggungjawaban pidana
korporasi  dalam  hal  tindak  pidana human  trafficking lebih  tepat  jika digunakan  teori ” vicarious  liabillity dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana human trafficking . ”

## Daftar Pustaka Buku
Salim,  H.,  &  Nurbani,  E.  S.  2014. Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sjawie, Hasbullah F., 2017, Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi  Pada  Tindak  Pidana
Korupsi, Kencana,  Jakarta Jurnal Amirullah.  2012.  Korporasi  Dalam Perspektif Subyek Hukum
Pidana  . Al-Daulah:  Jurnal
Hukum  Dan  Perundangan  Islam, VOL.2 NO.2, pp. 139-160. Azizurrahman, S. H. 2014.
Pembaharuan Kebijakan Pidana
Kejahatan  Perdagangan  Orang (Studi  Di  Wilayah  Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). Jurnal  Yustisia, Vol.  3  No.2, pp.88-99.
Girsang,  H.  2014.  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang
Pencegahan Dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang. Jurnal  Ilmu Hukum, pp.111-138.
Hanim,  L.,  &  Prakoso,  A.  P.  2015.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi  Undang-Undang
No.  21  Tahun  2007). Jurnal Pembaharuan  Hukum, Vol.II No.2, pp. 234-244.
Kamea, H. C. 2016. Penegakan Hukum Pidana  Terhadap  Kejahatan Perdagangan  Orang  Menurut Undang  -  Undang  Nomor  21 Tahun  2007. Jurnal  Lex  Crimen, Vol.V No.2, pp.126-132. Nugroho, O. C. 2018. Tanggung Jawab Negara  Dalam  Penanganan Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (State’s Responsibility In
Mitigation Of Human Trafficking  Crime)  . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18
No.4, pp.543-560.
Ratomi,  A.  2018.  Korporasi  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  (Suatu Pembaharuan  Hukum  Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri). Jurnal Hukum Al'Adl, Vol.10 No.1, pp. 1-22.
Suhariyanto, B. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate  Culture  Model  Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat.
Jurnal  Rechts  Vinding, Vol.6
No.3, pp. 441-458. Sularman,  A.,  &  Ma'ruf,  U.  2017.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban
Tindak  Pidana  . Jurnal  Hukum
Khaira  Ummah, Vol.12  No.2,
pp.387-396.
Takariawan,  A.,  &  Putri,  S.  A.  2018.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking  dalam  Perspektif
Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM, Vol.25 No.2, pp. 237- 255.
Bahan Ajar Seminar Nasional Gitasari  Retno  Widowati,  Kasubit Kawasan III, Dit. Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri, judul: Perlindungan WNI di  Luar  Negeri ,  pada  Seminar
Nasional dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Korban Human Trafficking  di  MIH  Undip Semarang, tanggal 21 November 2018.
Nurharsono,  Koord.  Devisi  Bantuan
Hukum, Migrant CARE Jakarta, judul: Realita Perlindungan  TKI  Dari  Tindak Pidana  Human  Trafficking, pada Seminar Nasional dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Korban Human Trafficking  di  MIH  Undip Semarang, tanggal 21 November 2018