## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10. N O . 01 (2024). 27-37
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Pelaksanaan Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan
Chairika Nasution 1 , Beby Masitho 2 , Bimby Hidayat 3
1,2 Universitas Medan Area, Medan, 20112, Indonesia
3 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: 14 May, 2024 Revised: 13 June, 2024 Accepted: 16 June, 2024 Available online: 19 Jun, 2024
The  PKH  mechanism  is  includes  planning,  determining prospective  PKH  participants,  validating  data  on  potential PKH  beneficiary  recipients,  determining  PKH  beneficiary families, distributing PKH social assistance, PKH assistance, increasing  family  capacity,  verifying  PKH  KPM commitments,  updating  data  KPM  PKH,  transformation  of PKH participation. The type of  research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques can be done in several ways, namely interviews, observation and documentation.  Data  analysis  techniques:  data  collection stage,  data  reduction  stage,  data  presentation  stage  and conclusion  drawing  stage.  Research  results:  In  general,  the PKH  implementation  mechanism  is  based  on  Article  32  of the Ministry of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018, there are 10 stages in the PKH implementation mechanism, all the main  processes  in  implementing  PKH  activities  always involve  the  Social  Services  and  PKH Facilitators  and  are  in accordance  with  the  PKH  implementation  guidelines,  but have  not  been  implemented  optimally  as  per  the  stage mechanism that has been regulated. This can be seen starting from  the  planning  process  which  is  hampered  by  data proposing  additional  PKH  beneficiary  members  being  far from what was planned, so that it does not cover all the poor people in Medan City who receive social assistance from the PKH, the time for validating data on potential  recipients is relatively  short,  resulting  in  the  determination  of  PKH beneficiary families that are not on target.

## K EYWORDS

## Mechanism Implementation, Family Hope
Program (PKH), Medan City

## T O CITE THIS ARTICLE :
Nasution,  C.,  Masitho,  B.,  &  Hidayat,  B. (2023).  Pelaksanaan  Mekanisme  Program Keluarga Harapan (PKH) di  Kota Medan. Asia Pacific Journal Public Policy . 10 (01). 27-37. DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.219

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  ( poverty )  masih  menjadi  salah  satu  permasalahan  utama  bagi  negara-negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang memiliki  jumlah  penduduk  miskin  yang  cukup  banyak  dan  perlu  dituntaskan  serta  dicari  jalan keluarnya sampai  saat  ini.  Masalah  ini  seolah-olah  tidak  dapat  dituntaskan  secara  serius,  padahal upaya  pemerintah  telah  memperkenalkan  berbagai  paket  dan  program  yang  melibatkan  sejumlah
pakar kemiskinan nasional dan internasional (Ubertus, 2011, Saragih 2015; Solikatun & Masruroh, 2014; Susanti. 2019).
Upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan telah dilaksanakan atau tengah berjalan. Salah  satu  langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk  mengurangi  masalah  kemiskinan  di  Indonesia adalah  dengan  menggulirkan  program-program  yang  memberikan  rasa  keadilan,  seperti meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial.  Salah  salah  program bantuan  sosial  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  miskin  saat  ini  adalah Program Keluarga Harapan yang berbentuk bantuan tunai. Dan Program Keluarga Harapan adalah salah  satu  program  unggulan  dari  pemerintah  pusat  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  untuk  mengurangi  beban  kesulitan  mereka  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya .
Tujuan  PKH  yaitu:  (1)  meningkatkan  taraf  hidup  KPM;  (2)  mengurangi  beban  pengeluaran dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan  rentan;  (3) menciptakan perubahan  perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4)  mengenalkan  manfaat  produk  dan  jasa  keuangan  formal  kepada  KPM;  serta  (5)  mengurangi kemiskinan  dan  kesenjangan.  Sebagai  sebuah  program  bantuan  sosial  bersyarat,  PKH  bertujuan membuka  akses  KPM  bagi  ibu  hamil  dan  anak  usia  dini  dalam  memanfaatkan  fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahan untuk mencakup penyadang disabilitas dan lanjut usia dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  kesejahteraan  sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden.
Selain  mendorong  KPM  untuk  memanfaatkan  pelayanan  sosial  dasar  kesehatan,  pendidikan dan  kesejahteaan  sosial,  KPM  PKH  Juga  didampingi  untuk  mendapatkan  program  komplementer secara  berkelanjutan.  PKH  diarahkan  untuk  menjadi center  of  excellence dalam  upaya  penagulangan kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahtreaan KPM PKH (Pedoman PKH, 2021).
Pelaksanaan Program keluarga Harapan di Kota Medan dimulai pada tahun 2008. Pada tahun 2008, Jumlah KPM hanya 17.417 dan belum mencakup semua Kecamatan yang ada di Kota Medan. Pada tahun 2009 diadakan perluasan sehingga KPM berjumlah 20.586 dan sudah menjangkau semua wilayah di Kota Medan. Perluasan terus dilakukan hingga pada tahun 2022 jumlah KPM Kota Medan sudah mencapai  angka  43.370.  jumlah  KPM  dapat  dilihat  pada  tabel  1.4. dibawah ini;

## Tabel 1 Perkembangan Jumlah KPM PKH Kota Medan
Tahun Kecamatan  Kelurahan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 2019 21 151 41.531 51.534 49.258 49.277 2020 21 151 45.712 46.216 49.025 48.006 2021 21 151 46.023 48.208 43.108 44.405 2022 21 151 42.927 41.701 41.525 47.326

## Sumber : UPPKH Kota Medan
Berdasarkan  data  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  KPM  dari  tahun  2019  sampai dengan  tahun  2022  mengalami  ketidak  stabilan  dalam  jumlah  setiap  tahapnya  dimana  dalam setahun bantuan disalurkan ada empat tahap yaitu di bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Pada
tahun  2020  terjadi  kenaikan  jumlah  KPM  setiap  tahap  mulai  dari  tahap 1  sampai  dengan  tahap 3 dikarenakan terjadi pandemi covid 19. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa jumlah KPM setiap tahapnya tidak terjadi penurunan maupun peningkatan namun terjadi naik turun setiap tahapnya  tetapi  jika dirata-ratakan  pertahun menjadi  penurunan jumlah  KPM, namun penurunan jumlah  KPM  juga  tidak  signifikan  yang  merupakan  salah  satu  program  pengentasan  kemiskinan yang telah di implementasikan di Kota Medan.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  program  keluarga  harapan  (PKH)  tersebut  maka  perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat diperlukan.  Pada  level  nasional  dibentuk  koordinasi  Unit  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH) Pusat, (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat Kabupaten terdapat tim koordinasi dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan  (PKH) Kabupaten. Pada tingkat kecamatan Unit Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (UPPKH)  adalah  Pendamping  PKH.  Mekanisme  PKH  juga  diatur berdasarkan Permensos  No. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,  yang  meliputi  bidang  perencanaan,  penetepana  calon  peserta  PKH,  validasi  data  calon penerima manfaat PKH, pentepan keuarga penerima manfaat PKH, Penyaluran bantuan social PKH, pendampingan  PKH,  peningkatan  kemampuan  keluarga,  verifikasi  komitmen  KPM  PKH, pemutakhiran data KPM PKH, transformasi kepsertaan PKH.
Dilihat  dari  penjelasan  diatas  dalam  penyelenggraan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) adanya  ketidaksesuian  harapan  dalam  pelaksanaan  program  PKH  di  Kota  Medan,  mengingat program PKH merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta implikasi positif PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan. dengan adanya permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan Pelaksanaan Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) di  Kota Medan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sumber data primer ini antara lain lembaga atau aktor yang terlibat dalam  pelaksanaan  mekanisme  PKH  berdasarakan  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  1  Tahun  2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan informan dalam penelitian ini.  Data sekunder merupakan  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  yang  sudah  jadi  atau  berupa  data  publikasi.  Data sekunder  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder digunakan sebagai pendukung atau interpre interprestasi data dari data primer untuk memahami masalah dan solusi masalah.
Infroman  penelitian  adalah  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Medan,  Sekretaris  Dinas  Sosial, Koordinator  Unit  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan,  Penerima  keluarga  manfaat,  dan  Ketua Kelompok  KPM.  Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yaitu
wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  tahap  pengumpulan  data,  tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Mengenai Mekanisme kebijakan pelaksanaan Program Keluarga  Harapan di atur dalam Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu dilaksanakan dengan tahapan:
1. Perencanaan;
Perencanaan  adalah  menentukan  kegiatan,  program,  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh organisasi,  menentukan  hal-hal  yang  harus  dikerjakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  teah ditentukan  serta  cara-cara  menegrjakannya.  Perencanaan  merupakan  awal  dari  setiap  kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi baik secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan visi, misi dan program serta kegiatan pendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan.
Sebuah kebijakan atau suatu program yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus memiliki perencanaan  dan  tujuan  yang  baik,  supaya  kebijakan  atau  program  tersebut  berdampak  bagi kehidupan masyarakat ramai, begitu juga dengan Program Keluarga Harapan diharapkan memiliki perencanaan  yang  berdampak  bagi  masyarakat  miskin  keluar  dari  jeruji kemiskinan.  Dalam  pasal pasal 33 Permensos Nomor 1 tahun 2018 Perencanaan Program Keluarga Harapan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

## 2. Penetapan calon peserta PKH;
Program Keluarga Harapan dibawah kementerian sosial tentunya dalam melaksanakan suatu kebijakan diharapkan dampak yang nyata untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam hal Penetapan calon peserta PKH dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan  jumlah  calon  Keluarga  Penerima  Manfaat  menurut  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota, dan  kecamatan.  Data  tingkat  kemiskinan  dan  kesiapan  pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.

## 3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
Salah satu mekanisme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu Validasi data calon penerima  manfaat  PKH,  yang  merupakan  pencocokan  data  awal  calon  penerima  manfaat  PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria dan  komponen  kesehatan,  pendidikan  dan/atau  kesejahteraan  sosial.  Adapun data  awal  calon penerima  manfaat  PKH  berasal  dari  penetapan  calon  peserta PKH.  Kegiatan  Validasi  data  calon penerima manfaat PKH dilakukan oleh pendamping sosial PKH.
Adapun yang menjadi kriteria penerima bantuan sosial PKH dalam Pasal 5 Permensos nomor 1 tahun 2018 yaitu: (1). Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: ibu  hamil/menyusui;  dan  anak  berusia  0  (nol)  sampai  dengan  6  (enam)  tahun.  (2).  Kriteria komponen  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  meliputi:  (a)  anak  sekolah dasar/madrasah  ibtidaiyah  atau  sederajat;  (b)  anak  sekolah  menengah  pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; (c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan (d)
anak  usia  6  (enam)  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun  yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (3) Kriteria  komponen  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  3  meliputi:  lanjut  usia  mulai  dari  60  (enam  puluh) tahun;  dan  penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

## 4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
Pasal 36 Permensos Nomor 1 tahu 2018 tentang Program Kelurga Harapan penetapan Keluarga Penerima  Manfaat  bantuan  sosial  PKH  berdasarkan  pada  hasil  Validasi  data  calon  penerima manfaat  PKH  dan/atau  hasil  verivikasi  komitmen dan/atau  pemutahiran  data.  Penetapan  keluarga penerima  manfaat  PKH  menunjukkan  bahwa  KPM  PKH  yang ditetapkan  adalah  keluarga  yang memenuhi komponen dan kriteria PKH. Permasalahan yang sering terjadi dalam penetapan keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga penerima tidak tepat sasaran.

## 5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
Dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  penyaluran  bantuan  sosial  serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keungaan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan  sistem  perbankan,  diharapkan  dapat  meningkat  transparansi  dan  akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  program  penyaluran  bantuan  sosial  sehingga mudah  dikontrol,  dipantau  dan  menguranggi  penyimpanan.  Penyaluran  bantuan  sosial  PKH diberikan berdsarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan ( eliggble ), artinya peserta  keluarga  penerima  manfaat  memenuhi  kewajiban  berdasarkan  kriteria  PKH  komponen PKH. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara nontunai dan dilaksanakan secara bertahap dalam  satu  tahun.  Pelaksanaan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  di  laksanakan  empat  tahap dalam satu  tahun.  Adapun  besaran  bantuan  PKH  diuraikan  sebagai  berikut;  (a)  Anak  umur  6--21  tahun yang  belum  menyelesaikan  wajib  belajar;  (b)  Anak  SD/sederajat,  berhak  mendapatkan  bantuan Rp900.000 per tahun; (c) Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun; (d)  Anak  SMA/sederajat,  berhak  mendapatkan  bantuan  Rp2  juta  per  tahun.  (e)  Sementara  itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

## 6. Pendampingan Penerima PKH
Program  Keluarga  Harapan  dibawah  Kementerian  Sosial  ini  memiliki  tujuan  secara  secara umum  yaitu  untuk  meningkatkan  aksebilitas  terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas  hidup keluarga penerima manfaat dan juga Program Keluarga Harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima  manfaat dalam  jangka  pendek  serta  memutus  mata  rantai kemiskinan dalam jangka panjang. tentunya guna percepatan pencapaian tujuan tersebut dilakukan kegiatan pendampingan.
Pendamping  sosial  PKH  menjalankan  fungsi  fasilitasi,  mediasi  dan  advokasi  bagi  Keluarga Penerima  Manfaat  PKH  dalam  mengakses  layanan  fasilitas  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai  ketentuan  dan  persyaratan  untuk  perubahan  perilaku  KPM  PKH.  Suatu  kebijakan  yang
dibuat  oleh  pemerintah  harus  jelas  tujuan  dan  bagaimana  cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut, seperti  tujuan  PKH  dalam  waktu  pendek  adalah  untuk  menambah  keuangan  penerima  bantuan keluarga penerima manfaat sedangkan dalam jangka yang lama diharapkan keluar dari mata rantai kemiskinan. Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan  pemahaman  kepada  KPM  tentang  pentingnya  pendidikan  dan  pengasuhan  anak, kesehatan,  pengelolaan  keuangan  keluarga,  perlindungan  anak  dan  pengasuhan  lanjut  usia  dan disabilitas  dilakukan  suatu  kegiatan pemberdayaan  yang  disebut  dengan  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah  intervensi  perubahan  perilaku  yang  terstruktur.  P2K2  diberikan  pada  semua  KPM  PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH.
Kegiatan  pemberdayaan  melalui  FDS  tersebut  diharapkan  pola  pikir  keluarga  penerima manfaat  akan  pentingnya  pendidikan  dan  kesehatan  dan  kehidupan  ekonomi  yang  lebih  baik kedepannya.  Dalam  kegiatan  pemberdayaan        tersebut        para      aktor      pelaksana      tentunya diharapkan  memupunyai  ilmu  dan  keterampilan  mengelola  sumber  daya  manuisa  yaitu  keluarga penerima manfaat, sehingga suatu saat ketika keluarga penerima manfaat tersebut di graduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH ada ilmu dan keahlian yang telah dimilikinya.

## 7. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
Program  keluarga  harapan  dibawah  kementerian  sosial  tentunya  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  tidak  bisa  dilakukan  oleh  kementerian  sosial  saja,  ada  lembaga  lain  yang  turut bekerja  dalam  melakukan  program  keluarga  harapan.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  sejauh  mana kerja  sama  dan  keterlibatan  berbagai  pemangku  kepentingan  ( stacholder) seperti  pada  layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait layanan  kesehatan,  layanan  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  KPM  PKH.  Untuk pemenuhan  kewajiban  tersebut  pelaksana  PKH  harus  memastikan  KPM  terdaftar  dan  hadir  pada layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  Verifikasi  Komitmen  bertujuan  untuk memantau  tingkat  kehadiran  anggota  KPM  PKH  pada  fasilitas  Kesehatan  dan  Pendidikan  secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial.

## 8. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH
Pemutahiran data keluarga penerima manfaat PKH dimaksudkan dengan tujuan adalah untuk memperoleh  kondisi  terkini  anggota  KPM  PKH. Data  tersebut  digunakan  sebagai  data  dasar program  perlindungan  sosial.  Khusus  PKH,  data  tersebut  digunakan  untuk  verifikasi,  penyaluran dan penghentian bantuan. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping  dan  dilaporkan  administrator  pangkalan  data apabila  setiap  ada  perubahan  sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.

## 9. Transformasi Kepesertaan PKH
Transformasi  kepesertaan  PKH  merupakan  proses  penghiran  sebagai  Keluarga  Penerima Manfaat  PKH  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  pemutakhiran  sosial  ekonomi.  Semua  KPM  PKH didata ulang dan dievaluasi baik dalam status kepesertaan maupun status sosial ekonomi. Kegiatan pemutahiran sosial ekonomi KPM PKH dapat  dialkukan melalui kerja sama dengan Lembaga lain
yang pelaksanaanya dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator penagkalan data did aerah. Pemuktahiran Keluarga Penerima Manfaat PKH bersattus transasi atau graduasi.
Transisi  merupakan  kondisi  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  yang  memenuhi  persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai KPM dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama  dengan  keluarga  penerima  Manfaat  PKH.  KPM  PKH  pada  masa  tranisisi  masih  diberikan penambahan  waktu  sebagai  KPM  PKH  dengan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  berstatus  transisi  atau  graduasi.  Transisi  merupakan  kondisi keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status transisi masih diberikan penambahan waktu sebagagi KPM PKH dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH. KPM PKH pada masa transisi ditingkatkan  kapasistasnya  untuk  dipersiapkam  saat  tidak  menerima  Bantuan  Sosial  Keluarga Harapan  dan  dapat  diberikan  program  terkait.  Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  dapat  bekerja sama  dengan  Lembaga/Institusi  terkait  dalam  melaksanakan  program  bagi  Keluarga  Penerima Manfaat  PKH.  KPM  PKH  pada  masa  transisi  ditingkatkan  kapasitasnya  untuk  dipersiapkan  saat tidak  menerima  bantuan  Sosial  PKH  dan  dapat  diberikan  program  terkait.  Direktorat  Jaminan Sosial Keluarga dapat bekerja sama dengan Lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.
Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga/institusi  terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi. Graduasi terdiri atas  graduasi  alamiah  dan  graduasi  hasil  pemutakhiran  sosial  ekonomi.  Graduasi  alamiah merupakan  berakhirnya  masa  kepesertaan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  akibat  tidak terpenuhinya  kriteria  kepesertaan.  Sedangkan  graduasi  hasil  pemutakhiran  sosial  ekonomi merupakan  berakhirnya  masa  kepesertaan  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH berdasarkan  hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

## Dinamika Pelaksanaan Program PKH di Kota Medan
Perencanaan  Program  Keluarga  Harapan  dilakukan  untuk  menentukan  lokasi  dan  jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) program  penanganan  fakir  miskin.  Berdasarkan  hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada Tim Pelaksana PKH baik pada tingkat Dinas  maupun  pada  tingkat  Kecamatan,  dan  Kelurahan  maka  proses  perencanaan  Keluarga Harapan di Kota Medan  secara  keseluruhan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang telah ditetapkan dalam aturan Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
Pemerintah  daerah  Kota  Medan  melalui  dinas  sosial  Kota  Medan  melakukan  perencanaan dengan  mengoptimalkan  pencapaian  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  di Kota  Medan  dengan  memasukkan  kedalam  data   DTKS.  Namun  di  dalam  implementasinya  masih terdapat  kendala  dan  hambatan,  seperti  data  DTKS  yang  diajukan  dinas  sosial  ke  kementerian sosial sebagai calon penerima PKH jumlahnya selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan jauh dari yang di rencanakan, selanjutnya kementerian sosial dalam menyeleksi data yang diajukan tidak berdasarkan skala prioritas kemiskinan yang ada di Kota Medan dan Kementerian sosial tidak setiap  tahun  melakukan  penambahan  calon  penerima  PKH  walaupun  datanya  setiap  tahun  di ajukan oleh dinas sosial.
Penetapan Calon Peserta PKH dimana pelaksana PKH Kota Medan dan Kecamatan serta tim koordinasi  PKH  Kota  Medan,  maka  dapat  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  kriteria  Calon Peserta  PKH  di  Kota  Medan  murni  menjadi  keputusan  direktur  Jaminan  Sosial  Keluarga Kementerian  Sosial  RI berdasarkan  kepada  data  DTKS  yang  di  kirimkan  oleh  dinas  sosial  Kota Medan setiap tahunnya, dan kesiapan daerah dalam hal Penetapan Calon Peserta PKH, pemerintah daerah  Kota  Medan  melalui  dinas  sosial  Kota  Medan  telah  memperhatikan  skala  prioritas percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Medan  dan  juga  kesiapan  terhadap  tersedianya sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  kesehatan,  ketersediaan  kantor  atau  sekretariat,  dan  juga memasang  plang  pengenal.
Validasi Data  Calon Penerima Manfaat  PKH,  bahwa  setiap keluarga  penerima  manfaat  PKH yang dilakukan validasi wajib mengisi form yang telah ditetapkan  oleh  kementerian  sosial  seperti yang  terlihat dalam form validasi tersebut terdapat 83 pertanyaan yang  secara keseluruhan sesuai dengan  penetuan  variabel  kemiskinan.  Proses  validasi  calon  penerima  manfaat  PKH  berupa pencocokan  NIK,  nama,  alamat,  kondisi  ekonomi  dan  jumlah  komponen  yang  semuanya  itu merupakan data terkini waktu pada saat validasi dilakukan oleh pendamping.
Penyaluran bantuan sosial PKH tim pelaksana dan tim koordinator PKH tingkat kota dan tim pelakasana PKH serta petugas KPM, bahwa proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di  Kota  Medan  mulai  dari      tingkat  koordinator  dan  pelaksana  sudah  melakukan  tugas  dan fungsinya  masing-masing      berdasarkan      aturan      yang      berlaku,      namun      dalam  pelaksanaan dilapangan  terdapat  beberapa  hambatan  dan  kendala  dalam   penyaluran  bantuan  sosial  PKH diantaranya  saldo  nol  dalam  kartu  KPM,  kartu  KKS  yang  tertelan  mesin  ATM,  kartu  KKS  yang terblokir, kesalahan nama dalam buku tabungan, dan proses pergantian pengurus yang lama di bank serta jarak tempuh dalam penyaluran yang jauh.
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan Sosial  Secara  Non Tunai  dalam  pasal  1  menjelaskan  bahwa  penyaluran  bantuan  sosial  merupakan  implementasi program  penanggulangan  kemiskinan  yang  meliputi  perlindungan  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai  dilaksanakan  terhadap  bantuan  sosial  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang  berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Program  Keluarga  Harapan  ditetapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyaluran  program perlindungan  sosial  yang  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  sebagai  bantuan  sosial  bersyarat  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH  sebagai  salah  satu  upaya  mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  dengan  mendukung perbaikan  aksesibilitas  terhadap  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa  keuangan  formal  kepada  KPM.  Bantuan  sosial  PKH  berupa  uang  kepada  seseorang,  keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
Pendampingan PKH dimana tim koordinasi dan tim pelaksana yang bertugas langsung dalam proses kegiatan pendampingan kepada KPM, maka diketahui bahwa implementasi tugas dan fungsi pendampingan  PKH  di  Kota  Medan  memiliki  tugas  dan  fungsinya  masing-masing,  koordinator kecamatan  bertugas  mengkoodinir  seluruh  pendamping  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  tersebut,
serta  merekap  dan  melaporkan  segala  permasalahan  yang  ada  kepada  koordinator  kabupaten  dan tugas pendampingan dilakukan oleh pendamping sosial PKH kepada KPM untuk mensosialisasikan mengenai program keluarga harapan dan juga mendampingi KPM untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi penerima bantuan lansia dan disabilitas.
Peningkatan Kemampuan Keluarga, bahwa tim koordiantor PKH Kota Medan pelaksana PKH, yang melakukan kegiatan  pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2, dapat diambil kesimpulan  kegiatan  peningkatan  kemampuan  keluarga  Kota  Medan  di  katakan  sudah  cukup optimal. Kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga merupakan suatu kegiatan dalam hal pemberdayaan kepada keluarga penerima manfaat PKH, menurut Sulistiyani menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh  daya/kekuatan/kemampuan,  dan  atau  proses  memberi  daya  atau  kekuatan  atau kemampuan  dari  pihak  yang  memiliki  daya  kepada  pihak  yang  kurang  atau  belum  berdaya. Bagaimana  suatu  kegiatan  pemberdayaan  bisa  memberi  daya  atau  kekuatan  atau  kemampuan secara  baik  kepada  keluarga  penerima  manfaat  PKH  sementara  alat  saranaprasarana  serta  SDM untuk melakukan pemberdayaan belum semua mendapat pelatihan.
Verifikasi  komitmen  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH,  bahwaa  tim  koordiantor  PKH  Kota Medan  dan  tim  pelaksana  PKH  kecamatan,  maka  dapat  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa implementasi verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH di Kota Medan dilakukan oleh pendamping  dengan  langsung  turun  ke  tempat  layanan  fasilitas  kesehatan,  layanan  fasilitas pendidikan,  dan  layanan  kesejahteraan  sosial  dengan  form  yang  telah  disediakan  dengan  tujuan untuk melihat komitmen dan keikutsertaan keluarga penerima manfaat. Form verifikasi yang telat di  terima pendamping  dan  waktu  pengerjaan  yang  singkat  serta  jaringan  website aplikasi e-pkh yang  sering  tidak  bagus  merupakan  kendala  dan  hambatan  dalam  kegiatan  verifikasi  komitmen keluarga penerima manfaat PKH di Kota Medan.
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, bahwa tim pelaksana PKH Kota Medan dan operator pusat pangkalan data UPPKH Kota Medan, dapat diketahui bahwa pemutahiran data keluarga  penerima  manfaat  PKH  di  Kota  Medan  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memperbaharui data  keluarga  penerima  manfaat  PKH  apakah  itu  ada  penambahan  komponen  atau  pengurangan komponen.  Pemutahiran  data  keluarga  penerima  manfaat  PKH  dilakukan  melalui  aplikasi  e-pkh oleh pendamping, kendala dan hambatan susah dalam mengakses jaringan e-pkh dan juga ada KPM yang tidak jujur dalam memberikan data.
Tranformasi kepesertaan PKH di Kota Medan belum dikatakan optimal kerena masih banyak ditemui  kendala  dan  hambatan  dalam  proses  pengakhiran  KPM  sebagai  penerima  bantuan  sosial PKH,  baik  itu  KPM  sudah  tidak  memiliki  komponen  maupun KPM  yang  dianggap  sudah  mampu secara  ekonomi.  Kendala  dan  hambatan  tersebut  berupa  pemberian  data  yang  tidak    jujur, pemerintah  kelurahan yang membela KPM tersebut, serta kesadaran yang kurang dari KPM yang sudah di anggap mampu bahwa bantuan sosial PKH hanya untuk keluarga sangat miskin.

## KESIMPULAN
Secara  umum  mekanisme  pelaksanaan  PKH  yang  berlandasarkan  Pasal  32  Peraturan Kementerian  Sosial  No.  1  Tahun  2018,  terdapat  10  tahapan  dalam  mekanisme  pelaksanaan  PKH, seluruh  proses  utama  dalam  implementasi  kegiatan  PKH  ini  selalu  melibatkan  Dinas  Sosial  dan Pendamping  PKH  dan  telah  sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan  PKH,  namun  belum  terlaksana
secara maksimal sebagaimana dari mekanisme tahapan yang telah diatur. Hal ini dapat dilihat mulai dari  proses  perencanaan  terkendala  dengan  data  pengusulan  penambahan  anggota  penerima manfaat PKH jauh dari yang direncanakan, sehingga tidak mencakup semua masyarakat miskin di Kota  Medan  yang  mendapatkan  bantuan  sosial  Program  Keluarga  Harapan,  waktu  dalam melakukan  validasi  data  calon  penerima  yang  relatif  singkat,  mengakibatkan  penetapan  keluarga penerima manfaat PKH yang tidak tepat sasaran.

## REFERENSI
Asmara,  A.  Y.,  Irwantoro,  I.,  Rozikin,  M.,  &  Sayyidati,  A.  (2021).  Evaluasi  Implementasi  Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan , 15(1), 24-42.
Darajat,  A.  H.,  &  Ekasari,  S.  (2021).  Efektivitas  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Dalam  Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi  Pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Blitar).
Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media , 10(1), 8-14.
Edu,  E.,  &  Rohman,  A.  (2019).  Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Untuk  Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8(3), 67-74.
Elia, F. A., & Nusa, Y. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 5(1), 15-42.
Elwan,  M.,  &  Ode,  L.  (2018).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Journal Publicuho, 1(2), 1-17. Gustina, Y. (2020). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1 Tahun  2018  Tentang  Program  Keluarga  Harapan  Di  Desa  Pembatang  Kecamatan  Pangean  Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Habibullah, Sugiyanto, Sitepu, A., Irmayani, N, R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Nainggolan, T. (2017).
Pemanfaatan  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan .  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI – Jakarta
Jaya,  M.,  &  Domri,  D.  (2020).  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Meningkatkan Kesejahterahan Masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabit Barat Kabupaten Merangin. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah , 2(1), 39-53.
Moleong,  Lexi  J.  ( 2014).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Nainggolan,  T.,  Sutaat,  Sitepu,A.,  Padmi,  T.  A.,  Muchtar,  Irmayani,  N,  R  &  Hutapea,  B.  (2012).
Program  Keluarga  Harapan  Di  Indonesia:  Dampak  Pada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  di Tujuh Provinsi. Jakarta: P3KS Press.
Nurul, N., Gani, A. J. A., & Haryono, B. S. (2017). Policy Implementation of Poverty Countermeasure Through  Independent  Urban  ‘PNPM’(President  Rule  Study  Number  15  Year  2010  about Acceleration of Poverty Countermeasure in Malang City). Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 20(1).
Peraturan  Mentri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan.
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019. Saraswati,  A.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Terhadap Pengentasan Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Pekon  Pandansurat  Kecamatan
Sukoharjo  Kabupaten  Pringsewu).  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis  Islam  Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  Intan. Lampung.
Suleman,  S,  A  &  Resnawaty,  R.  (2017).  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh):  Antara  Perlindungan Sosial  Dan  Pengentasan  Kemiskinan.  PROSIDING  KS  Peneltian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat;  Departemen  Kesejahteraan  Sosial,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Padjajaran,  2017.  :  Riset  &  PKM  volume:  4  nomor:  1  HAL:  1  – 140.http://jurnal.unpad.ac.id/ prosiding/ article/view/14213/6876