## Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Volume 2 Nomor 2 Desember 2016

## Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id
ISSN 2442-6822

## Penanggungjawab
Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

## Redaktur Tim Penyusun
Ahmatnijar, M.Ag
Penyunting Akhir: Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

## Desain Grafis
Khairul Umri Margolang, S.Pd.I

## Fotografer
Hendra Gunawan, MA

## Sekretariat Tim Penyusun
Ahmad Sainul, MHI
Dahliati Simanjuntak, MA

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

## IAIN Padangsidimpuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan e -mail : yprundentia@gmail.com
2016

## Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Salam Redaksi

## Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah,  berkat  rahmat  dan  karunia-Nya,  Jurnal    Yurisprudentia  Volume  2 Nomor  2  2016  ini  dapat  diterbitkan  tepat  pada  waktunya.  Salawat  serta  salam  semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya.
Pembaca yang budiman!
Jurnal Yurisprudentia merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Pada terbitan edisi  ini  disajikan  delapan  artikel  dan  dalam  jurnal  ini  pembaca  akan  menemukan rubrik-rubrik  yang  dapat  menambah  wawasan  para  pembaca.  Segenap  redaksi mengucapkan  terima  kasih,  atas  amanah  yang  diberikan  oleh  para  kontributor/penulis untuk memuat tulisan pada jurnal ini.
***
Agustina  Damanik  menjelaskan  pemikiran  Ali  Syari’ati  tentang  Imamah. Imamah menurut  Ali  Syari’ati  adalah  kepemimpinan  progresif  dan  revolusioner  yang bertentangan  dengan  rezim-rezim  politik  lainnya  yang  berfungsi  untuk  membimbing manusia  serta  membangun  masyarakat  di  atas  fondasi  yang  benar  dan  kuat,  yang mengarahkan  menuju  kesadaran,  pertumbuhn,  dan  kemandirian  dalam  mengambil keputusan.  Jadi,  imamah  merupakan  manifestasi  dari  ‘risalah  kepemimpinan  dan bimbingan individu dan masyarakat” dari “apa  yang kini ada” ( das  sein ) menuju “apa yanag seharusnya ada” ( das sollen ) semaksimal yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada  keinginan  pribadi  seorang  imam,  melainkann  atas  dasar  konsep  yang  baku  yang menjadi kewjiban bagi imam lebih dari individu lainnya.
Adanan  Murroh  Nasution  menjelaskan  tentang  Jual  beli  kredit  ditinjau  dari perspektif  Islam.  Jual  beli  kredit  adalah  jual  beli  dengan  sistem  pembayaran  diangsur dengan  cicilan  tertentu,  pada  waktu  tertentu,  dan  lebih  mahal  daripada  pembayaran secara kontan/tunai. Para ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit ini, ada  pendapat  yang  yang  membolehkan  dan  ada  pula  yang  mengharamkan.  Tetapi jumhur ulama menyatakan jual beli kredit diperbolehkan.
Puji Kurniawan menjelaskan tentang pemahaman pertautan agama dan budaya dengan studi  terhadap  tradisi  marpege-pege  di  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan. Pada tradisi marpege-pege ,  konsep ta’awun merupakan  bagian  dari  nilai-nilai  keislaman.
Tanggung jawab memberi mahar secara individual, mengalami pergeseran dan menjadi tanggung  jawab  bersama. Markumpul  hepeng (mengumpulkan  uang)  yang  dilakukan sekelompok  masyarakat  untuk  ikut  membantu  merupakan  simbol  penghormatan terhadap perempuan. Pengaruh interaksi masyarakat dalam marpege-pege menumbuhkan  semangat  gotong  royong  untuk  memperkuat  ikatan  kekerabatan  di masyarakat.Islam  lokal  telah  diterima  sebagai  nilai  dan  tradisi  yang  pada  gilirannya membentuk  identitas  keislaman  masyarakat  Batak  Angkola.  Menyebut  Islam  bukan hanya terhadap pada ritual wajib, seperti sholat, puasa dan haji, tetapi juga proses ritual adat.  Islam  lokal  mencerminkan  elemen  religi  dalam  tradisi  lokalitas,  sehingga  Islam tidak  hanya  ditemukan  di  mesjid,  sebaliknya  Islam  dapat  ditemukan  pada  ritual-ritual budaya.
Muhammad  Mahmud  Dongoran  dalam  artikel  ini  menguraikan  tentang Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  perempuan  di  Pengadilan  Agama. Perkembangan  perlindungan  hukum  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dulu dianggap  persoalan  pribadi (privat) ,  kini  menjadi  ranah  publik.  Ini  dapat  dilihat  dari pengaturan  yang  ada  dalam  KUHPidana,  UU  No.  1  Tahun  1974  hingga  UU  NO.  23 Tahun 2004 Tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Hal ini berdampak pada bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih complex dengan melibatkan setiap individu (masyarakat), advokat, kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga khusunya pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap  korban  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  melalui  proses  sosial, hukum,  psikologi,  kesehatan,  dan  agama,  dengan  melibatkan  berbagai  disiplin,  lintas institusi dan lembaga.
Mudzakkir Khotib Siregar dalam tulisannya mengurai tentang Hegemoni Politik Partai  Islam di Pemilu  Legislatif Kota Padangsidimpuan. Dalam tulisannya Mudzakkir menyebutkan  Bobot  dan  elektabilitas  calon  anggota  legislatif  dan  Partai  Politik
ditentukan  oleh  kemampuannya  pihak  untuk  menggunakan  demokrasi,  realitas  politik dan  etika  politik.  Bobot  hubungan  menjadi  merosot  dan  tidak  langgeng  apabila  terjadi kemerosotan  pemahaman  ketiga  dasar  hubungan  itu  baik  yang  dilakukan  secara bersama-sama  ataupun  oleh  salah  satu  dari  kedua  komponen,  yaitu  parpol  atau  partai politik dan calon anggota legislatif.
Putra Halomoan Hasibuan menulis tentang Proses penemuan hukum. Dalam tulisannya ditemukan  bahwa Hukum  adalah  keseluruhan  norma  yang  oleh  penguasa  masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata  yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.Untuk menjamin agar sebuah produk hukum menjadi demokratis dan responsif maka harus digunakan sebuah sistem yang menjamin agar setiap produk hukum tersebut menjamin adanya partisipasi publik  untuk  ikut  mengontrol  bahkan  ikut  terlibat  dalam  proses  pembentukan  hukum tersebut. Pengetahuan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga sangat  penting  artinya  untuk  menjamin  semua  proses  sudah  dilalui  tannpa  cacat prosedural  dan  mencegah  kemungkinan  substansi  dari  sebuah  RUU  melenceng  dari keinginan  bersama.Politik  pembentukan  hukum  nasional  kedepan  seharusnya  lebih konsisten  dengan  tujuan  yang  telah  digariskan  oleh  para  founding  fathers  bangsa  ini. Keberpihakan  politik  hukum  nasional  saat  ini  harus  lebih  ditekankan  pada  bagaimana mencapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.
Ribat  menguraikan  bahwa  penyelesaian  perkara  perkawinan  di  bawah  umur dengan  analisis  putusan  hakim  di  Pengadilan  Agama.  Dalam  tulisannya  dapat disimpulkan  bahwa  larangan  perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu instrumen pendukung bagi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.  Langkah  pelarangan perkawinan  di  bawah umur ini  secara  epistemologi  hukum  Islam  ( ushul  fiqh )  didasarkan  pada maslahat .  Di  mana teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur`an dan Hadis, secara eksplisit tidak memberikan batasan umur bagi  orang  yang  akan menikah, sehingga larangan perkawinan di  bawah umur ini merupakan langkah pembaharuan hukum Islam.
Risalan Basri mengungkapkan bahwa adat dan ‘urf merupakan dua istilah ushuli yang  keduanya  memiki  terminologi  tersendiri  dalam  kajian  hukum  islam.  Ulama’ ikhtilaf (berbeda  pandangan)  mengenai  apakah  adat  sama  dengan ‘urf .  Secara  garis besar  tidak  ada  perbedaan  prinsipil  antara  adat  dan ‘urf. Adat  sendiri  didefinisikan sebagai  tradisi  secara  umum  tanpa  memandang  apakah  dilakukan  satu  orang  atau kelompok.  Sedangkan ‘urf bermakna  sebagai  kebiasaan  yang  dilakukan  banyak  orang (kelompok)  dan  timbul  dari  kreatifitas  atau imajinatif dalam  membangun  nilai-nilai budaya.
Akhirnya,  tiada  gading  yang  tidak  retak.  Saran  dan  kritik  pembaca  selalu  kami nanti  agar  jurnal  ini  bisa  kembali  hadir  dengan  tampilan  yang  lebih  baik,  selamat membaca. Wassalam.
Padangsidimpuan,  Desember 2016
Redaksi

## DAFTAR ISI
Salam Redaksi iii Daftar Isi vii Pedoman Transliterasi viii Pemikiran Ali Syari’ati Tentang Imamah 1-18 Agustina Damanik Jual Beli Kredit ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 19-34 Adanan Murroh Nasution Memahami Pertautan Agama dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-pege di Batak Angkola Puji Kurniawan 35-53 Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan di Pengadilan Agama Muhammad Mahmud Dongoran 54-67 Hegemoni  Politik  Partai  Islam  di  Pemilu  Legislatif  Kota Padangsidimpuan Mudzakkir Khotib Siregar 68-78 Proses Penemuan Hukum Putra Halomoan Hsb 77-99 Penyelesaian Perkara Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Ribat 100-125 Adat Dalam Islam Risalan Basri Harahap 126-139

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Pedoman  penulisan  kata-kata  bahasa  arab  dalam  skripsi  ini  berpedoman  pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

## 1.   Konsonan
Fonem  konsonan  bahasa  arab  dalam  system  tulisan  arab  dilambangkan  dengan huruf  dan  sekaligus  dilambangkan  dengan  tanda,  dan  sebagian  lagi  dengan  huruf  dan tanda sekaligus.
Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.
ء ’ د D ض d ك k ب b ذ dz ط t ل l ت t ر R ظ z م m ث ts ز Z ع ‘ ن n ج J س S غ gh و w ح h ش sy ف f ـه h خ kh ص s ق q ي y

## 2.    Vokal
Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal  tunggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau  harkat transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf latin Nama َ fatah a a َ kasrah i i َ dammah u u 2. Vokal  rangkap  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  gabungan  antara  harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf latin Nama ئ... fatah dan ya ai a dan i ؤ... fatah dan wau au a dan u

## 3.    Maddah
Maddah  atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harkat  dan  huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Tanda Nama Huruf latin         Nama ئ...ا… fatah dan alif atau ya         a                        a dan garis di atas ئ... kasrah dan ya i                        i dan garis di atas ؤ... dammah dan wau u                        u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta marbutah hidup
Ta  marbutah  yang  hidup  atau  mendapat  harkat  fatah,  kasrah  dan  dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau  pada  kata  terakhir  dengan  ta  marbutah  diikuti  oleh  kata  yang menggunakan  kata  sandang  al  serta  bacaan  kedua  kata  itu  terpisah  maka  ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

## 5.    Syaddah (Tasysdid)
Syaddah  atau  tasydid  dalam  tulisan  Arab  dilambangkan  dengan  sebuah  tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 6.    Kata Sandang
Kata  sandang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan  dengan  huruf,  namun dalam  transliterasi  ini  kata  sandang  itu  dibedakan  atas  kata  sandang  yang  diikuti  oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiyyah  ditransliterasikan  sesuai dengan bunyinya,  yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf  yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang  digariskan  di  depan  sesuai  dengan  bunyinya.  Baik  diikuti  syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7.    Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## 8.    Penulisan Kata
Pada  dasarnya  setiap  kata  baik  fiil,  isim  maupun  huruf  ditulis  terpisah.  Hanya kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  sudah  lazim  dirangkaikan dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harkat  yang  dihilangkan  maka  transliterasi  ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## 9.   Huruf Kapital
Meskipun  dalam  sistem  tulisan  Arab  huruf  kapital  tidak  dikenal,  dalam transliterasi  ini  huruf  tersebut  digunakan  juga.  Penggunaan  huruf  kapital  seperti  apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama  diri  atau  permulaan  kalimat.  Bilamana  nama  diri  itu  didahului  oleh  katan sandang maka  yang ditulis  dengan huruf kapital  tetap berhubungan dengan awal  nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Penggunaan  huruf  awal  kapital  untuk  Allah  hanya  berlaku  bila  dalam  tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10.   Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.