Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI KAWASAN PESISIR

## Helene Bella Anjelina
Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia. helenebella38@gmail.com

## ABSTRAK
Jurnal ini  berjudul  “ Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir ”. Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji  implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul terhadap pertambangan pasir di Kawasan pesisir serta bagaimana Upaya pemerintah kabupaten Bantul  dalam  penerapan  Perda  Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan. Sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara langsung. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Tentang  Tata  Ruang  terhadap  kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum optimal dan juga aktivitas kegiatan pertambangan pasir illegal masih dilakukan dikawasan pesisir Pantai yang merupakan Kawasan lindung. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang belum sepenuhnya dilaukan dengan optimal.
Kata Kunci : Kawasan pesisir; Pertambangan Pasir; Tata Ruang.

## ABSTRACT
This journal is Implementation of Regional Regulations for Regional Spatial Plan of Bantul Regency on Sand Mining in Coastal Areas. This jornal aims to know and examine the implementation of the Regional Regulation of the Regional Spatial Plan of Bantul Regency on sand mining in coastal areas and how the efforts of the Bantul district government in implementing the Bantul  Regulation. This research is an empirical legal research with a sociological approach to law and legislation. The source of the data is primary data, which is data obtained directly from respondents by direct interviews. The results showed that the implementation of the Regional Regulation of Bantul Regency concerning Spatial Planning on sand  mining  activities  in  coastal  areas  has  not  been  optimally  implemented  because  the  spatial planning implementation process is not carried out completely and also illegal sand mining activities are still carried out in coastal areas which are protected areas.
Keywords : Coastal Area; Sand Mining; Spatial Plan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir

## A. LATAR BELAKANG
Penataan ruang merupakan salah satu wujud pembangunan nasional yang mempunyai  kedudukan  penting  dalam  pembangunan  nasional  di  Indonesia. Dalam  penataan  ruang  tidak  akan  terlepas  dari  ligkungan  hidup.  Hal  ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua  kegiatan  dalam  kehidupan  manusia.  Untuk  upaya  dalam  pelaksanaan pembangunan  selalu  dikaitkan  dengan  kepentingan  pelestarian  fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan  tata  ruang  yang  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  mencapai pemanfaatan  sumber  daya  optimal  dengan  sedapat  mungkin  menghindari konflik  mengenai  pemanfaatan  sumber  daya,  dapat  mencegah  timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan  maupun  sebagai  arahan  atau  rencana  pembangunan  yang dikehendaki.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  nomor  26  tahun  2007  yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang  udara,  termasuk  ruang  didalam  bumi  sebagai  satu  kesatuan  wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian pengertian Tata Ruang sendiri adalah wujud struktur  ruang  dan  pola  ruang,  yang  kemudian  pada  akhirnya  pengertian Penataan  Ruang  adalah  suatu  sistem  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penataan  ruang  wilayah  nasional  meliputi  ruang  wilayah  yurisdiksi  dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Adapun penataan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang,  Negara memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  guna penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 1
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam hal tata ruang maka digunakan sistem dan pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang tata ruang, sama seperti pola hubungan bidang pemerintahan lainnya. 2 Kebijakan penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Penataan  Ruang  menegaskan  bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan wawasan  nusantara  dan  Ketahanan  Nasional:  Terwujudnya  keharmonisan antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan;  Terwujudnya  keterpaduan dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan memperhatikan  sumber daya  manusia;  dan  Terwujudnya  perlindungan  fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif.
Sebagai  pelaksanaan  dan  penjabaran  pelaksanaan  tata  ruang  di  wilayah Kabupaten  Bantul,  maka  penataan  ruang  diatur  oleh  Peraturan  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini berisi rencana pengembangan tata ruang yang
1 Sutaryono,  Riyadi  &  Widiyantoro.  (2020).  Buku  ajar  :  tata  ruang  dan  perencanaan  wilayah: implementasi dalam kebijakan pertanahan. Yogyakarta : STPN Press (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) hal 18
2 Ridwan juniarso & Achmad Sodik. (2016). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung : Nuansa Cendekia hal 20

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
disusun secara menyeluruh dan terpadu, dengan menganalisa segala aspek dan faktor  pengembangan  wilayah  dalam  suatu  rangkaian  yang  bersifat komprehensif.  Dengan  adanya  rencana  tata  ruang  wilayah  ini,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bantul  memiliki  rencana  pembangunan  wilayah  yang berfungsi  sebagai  wadah  untuk  kepentingan  pemerintah,  wilayah  serta masyarakat  dalam  implementasi  berbagai  kegiatan  pembangunan.  Tujuan penataan  ruang  Kabupaten  adalah  mewujudkan  Kabupaten  Bantul  yang  maju dan  mandiri  dengan  bertumpu  pada  sektor  pertanian  sebagai  basis  ekonomi serta  didukung  oleh  sektor  industri  pengolahan,  pariwisata-budaya, perdagangan,  dan  jasa  serta  perikanan  dan  kelautan  dengan  memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.
Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini tentu harus berpedoman pada rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten  Bantul.  Salah  satu  bentuk  kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  wilayah  Bantul  adalah  kegiatan pertambangan pasir, karena di Kabupaten Bantul memiliki sumber daya bahan galian yang dapat ditambang. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pengertian pertambangan adalah Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha  pertambangan  untuk  memproduksi  mineral  dan/atau  batu  bara  dan mineral ikutannya. Pertambangan Mineral dalam wilayah Indonesia berupa bijih atau  batuan,  diluar  panas  bumi,  minyak  dan  gas  bumi,  serta  air  tanah  yang diambil melalui kegiatan pertambangan.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Manfaat  dari  keberadaan  pertambangan  pasir  sangat  dirasakan  dalam aspek pendapatan negara yang terus bertambah, dan menjadi mata pencaharian masyarakat  serta  sebagai  sarana  dalam  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat  Indonesia.  Pasir  merupakan  komoditas  tambang  yang  berperan penting  sebagai  bahan  baku  material  untuk  berbagai  pembangunan infrastruktur. 3 Penambangan  pasir  dapat  menyerap  tenaga  kerja 4 .  Selain  itu, penambangan pasir juga memberikan kontribusi bagi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Semua  bentuk  kegiatan  pertambangan  pasti  tidak  dapat  dipisahkan  dari lingkungan  hidup,  karena  kegiatan  pertambangan  pasti  dilakukan  di  area lingkungan  hidup.  Oleh  sebab  itu,  kegiatan  pertambangan  pasir  membawa perubahan  dan  dampak  bagi  lingkungan  hidup,  mulai  dari  perubahan  dari bentuk  hingga  fungsi  lingkungan  tersebut.  Kemudian  kegiatan  pertambangan akan  membawa  dampak  yang  dapat  merusak  lingkungan  hidup  yang mengaibatkan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.  Dalam  pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir juga perlu adanya kontrol dan pengawasan dari pemerintah  mulai  dari  pemberian  izin  sampai  dilaksanakannya  kegiatan pertambangan  tersebut.  Hal  ini  harus  dilakukan  untuk  menghindari  adanya dampak  negatif  yang  membawa  perubahan  lingkungan  dan  merusak lingkungan. 5
Pada  saat  ini  marak  terjadi  pertambangan  pasir  di  pesisir  pantai  yang menjadi permasalahan penataan ruang dan lingkungan di sekitar pesisir pantai.
3 Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, S. (2015). Impact of Sand Mining to the Land and Water Conditions  at  Sukaratu  Sub  District,  Tasikmalaya  District.  Journal  of  Natural  Resources  and Environmental Management, 5(2), 99 – 105. https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.99
4 Yudhistira. (2008). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di  Daerah  Kawasan  Gunung  Kabupaten  Magelang.  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro
5 Gian Yuniarto Wilo Harlan, 2013, Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor , Institut Pertanian Bogor, hal. 13

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Pesisir  merupakan  daerah  pertemuan  antara  darat  dan  laut  ke  arah  darat meliputi  bagian  daratan,  baik  kering  maupun  terendam  air,  yang  masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan  dan  pencemaran 6 .  Bahwa  berdasarkan  Pasal  56  Perda  Tata  Ruang Kabupaten  Bantul,  wilayah  yang  menjadi  Kawasan  peruntukan  pertambangan pasir  adalah  Kecamatan  Dlingo,  Kecamatan  Imogiri,  Kecamatan  Piyungan, Kecamatan  Sewon  Kecamatan  Pleret,  Kecamatan  Jetis,  Kecamatan  Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Pundong.
Salah satu lokasi pertambangan pasir di Kawasan pesisir berada di Pantai Samas yang merupakan muara dari aliran sungai opak yang berdekatan dengan Kawasan  hutan  mangrove  Baros  yang  lebih  tepatnya  berada  di  Kecamatan Kretek,  dimana  berdasarkan  Perda  Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul,  kecamatan tersebut  merupakan  Kawasan  pertambangan  pasir,  namun  Kawasan  pesisir Pantai  samas  adalah  Kawasan  yang  dilindungi  sehingga  seharusnya  kegiatan pertambangan pasir dilarang dilakukan di Kawasan tersebut.  Sungai Opak yang bermuara  di  Pantai  Samas,  sebagai  sungai  yang  berhulu  dari  Gunung Merapi, kaya akan pasir yang dibawa arus dari hulu Gunung Merapi tersebut. Menurut Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Kota  DIY  (2021),  hal  ini  menarik perhatian  penambang  pasir  untuk  melakukan  penambangan  di  kawasan tersebut,  kegiatan  penambangan  pasir  cukup  marak  terjadi  di  muara  Sungai Opak, yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Mangrove Baros. Penambangan
6 Soegiarto, A. (1976). Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jakarta. Lembaga Oseanologi Nasional.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
pasir ini kemudian diindikasikan menjadi salah satu permasalahan bagi kawasan pesisir. 7 Pertambangan  pasir  di  Kawasan  pesisir  dapat  membawa  banyak dampak  buruk  bagi  lingkungan  sekitar,  beberapa  contohnya  adalah meningkatkan  abrasi  pesisir  pantai  dan  erosi  pantai,  menurunkan  kualitas perairan laut dan pesisir pantai, berpotensi meningkatkan pencemaran pantai, merusak  ekosistem  mangrove.  Pada  dasarnya  tujuan  dari  penataan  ruang Kabupaten Bantul adalah untuk membangun dan memajukan potensi sumber daya  alam  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul  dengan  memperhatikan  pelestarian lingkungan.
Dalam Pasal 47 Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, Pantai Samas adalah Kawasan sempadan Pantai yang merupakan salah satu Kawasan perlindungan setempat  di  wilayah  Kabupaten  Bantul.  Kawasan  sempadan  pantai  yaitu  di wilayah  pesisir/bagian  selatan  Kabupaten  Bantul  yang  mencakup  areal sepanjang garis Pantai. Bahwa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kawasan sempadan Pantai merupakan Kawasan lindung begitu juga menurut  Perda  Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul,  Kawasan  pesisir  Pantai merupakan  Kawasan  perlindungan  setempat.  Sehingga  dalam  hal  ini  segala bentuk  pertambangan  dilarang  dilakukan  di  Kawasan  lindung.  Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di pesisir Pantai samas jelas bertentangan dengan  Perda  Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul,  dimana  Kawasan  pesisir  Pantai Pantai merupakan Kawasan yang dilindungi.
Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir di pesisir pantai samas dapat membawa kegagalan dalam upaya pelestarian Kawasan pesisir yang merupakan
7 Website Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Daerah Isrimewa Yogyakarta https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/ diakses 3 Mei 2023

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Kawasan  lindung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) dan juga Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu program perencanaan tata ruang Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menuangkan pemikirannya ke dalam penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir ” .

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  Implementasi  Peraturan  Daerah  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul  Terhadap  Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir.
2. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya. 8 Penelitian  ini  dilakukan secara  langsung kepada  responden  dan  untuk  memperoleh  data  primer  yang didukung  dengan  data  sekunder,  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder. 9 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:  Pendekatan  Sosiologi  Hukum  dan  Pendekatan  Perundang-undangan.
8 Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri.  Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 35
9 Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010) Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 55

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan  Sosiologi  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hubungan  timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan  empiris  menganalisis  atau mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial lainnya.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum pada suatu penelitian. 10
Isu hukum pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul  Terhadap  Pertambangan  Pasir  Di Kawasan  Pesisir.  Melalui  pendekatan  perundang-undangan,  peneliti  dapat menemukan  adanya  inkonsistensi  atau  pertentangan  antara  hukum  dengan kenyataannya.  Jenis  Data  menggunkan  data  primer  dan  data  sekunder,  data primer terdiri dari lokasi penelitian dilakukan Di Pantai Baros dan Pantai Samas yang  terletak  Di  Kecamatan  Kretek,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Penelitian  dilakukan  dilokasi  ini  karena  terdapat  kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kawasan pesisir Pantai. Pengambilan sampel dengan  Teknik Purposive  sampling yaitu  teknik  penenutuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu. 11 Pertimbangan  untuk  sampel  dalam  penelitan  ini adalah responden dengan kriteria sebagai berikut:
a. Pelaku tambang pasir yang khusus melakukan penambangan di pesisir pantai samas  saja  dan  merupakan  koordinator  lapangan  yang  mengerti  proses penambangan di Pantai samas.
b. Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  sangat  dekat  dengan  lokasi pertambangan  yang  secara  langsung  mengetahui  dan  melihat  kegiatan
10 Efendi, J & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Hal 110
11 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 80

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
pertambangan  pasir  tersebut  serta  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari kegiatan  pertambangan  pasir  dan  juga  masyarakat  yang  melakukan  aksi unjuk  rasa  penyampaian  penolakan  terhadap  kegiatan  pertambangan tersebut.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan digunakan untuk  membandingkan  antara  teori  yang  dipakai  dan  kenyataan  yang  terjadi dilapangan. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui sumber-sumber seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, internet serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Cara pengumpulan data dengan observasi,  wawancara  kepada  narasumber  dan  responden  serta  studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data  kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya  yang  nyata,  diteliti,  dan  dipelajari  secara  utuh.  Pengertian analisis disini  dimaksudkan  sebagai  suatu  penjelasan  dan  penginterpretasian  secara logis  sistematis.  Dari  hasil  tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. PEMBAHASAN
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi  dengan  upaya-upaya  yang  diperlukan  untuk  pencapaian  tujuan penataan  ruang  Kabupaten  melalui  arahan  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah  Kabupaten  sampai  dengan  batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang- undangan. Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Ruang  Kabupaten  Bantul,  tujuan  penataan  ruang  Kabupaten  adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor  pertanian  sebagai  basis  ekonomi  serta  didukung  oleh  sektor  industri pengolahan,  pariwisata-budaya,  perdagangan,  dan  jasa  serta  perikanan  dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Bahwa dalam pemanfaatan ruang, baik ruang darat, ruang laut maupun ruang udara perlu adanya penataannya. 12 Demikian pula dengan pemanfaatan ruang  pesisir  pantai  dalam  kaitannya  dengan  pertambangan  pasir.  Pesisir merupakan  daerah  pertemuan  antara  darat  dan  laut  ke  arah  darat  meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat- sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke  arah  laut  meliputi  bagian  laut  yang  masih  dipengaruhi  oleh  proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia. 13 Dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul Kawasan pesisir Pantai merupakan Kawasan lindung setempat, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta diminimalisisir adanya kegiatan manusia yang dapat merusak Kawasan pesisir.
Lokasi  pertambangan  tersebut  berada  di  Pesisir  Pantai  Baros  Kecamatan Kretek sampai di Pesisir Pantai Samas Kecamatan Sanden. Berdasarkan Pasal 56 Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, wilayah yang menjadi Kawasan peruntukan pertambangan  pasir  salah  satunya  adalah  Kecamatan  Kretek.  Pantai  Samas terletak  di  kecamatan  Kretek,  namun  bukan  merupakan  Kawasan  yang diperuntukkan  sebagai  lokasi  pertambangan.  Kegiatan  pertambangan  pasir tersebut dilakukan dengan mengeruk pasir yang berada di Tengah antara laguna
12 A. M. Yunus Wahid. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta : Prenada Media Group. Hal 78
13 Soegiarto. (1976). Dahuri et al, 2001 & Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, 2015

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
dan Pantai Selatan. Di Kawasan tersebut terdapat gundukan pasir yang berasal dari Gunung Merapi yang terbawa oleh arus Sungai Opak dan bermuara di Pesisir Pantai Baros sampai Pantai Samas.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Panewu  Kecamatan  Kretek,  bahwa kegiatan  pertambangan  pasir  tersebut  tidak  memiliki  ijin  sehingga  kegiatan pertambangan  tersebut  adalah  illegal.  Kegiatan  pertambangan  pasir  illegal  ini telah  berlangsung  sejak  tahun  2014  hingga  saat  ini,  namun  mulai  tahun  2021 jumlah  penambang  mulai  berkurang  karena  adanya  proyek  pembangunan jembatan Kretek II. Kegiatan pertambangan pasir ini membawa dampak negatif bagi lingkungan serta bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan warga  sekitar,  penambangan  pasir  yang  terjadi  telah  melenceng  karena penambang  sudah  mulai  menambang  gundukan  pasir  laut  yang  merupkan benteng alami antara laut Selatan dengan laguna Pantai Samas. 14 Warga sekitar khawatir  dengan  pertambangan  tersebut  apabila  tidak  dihentikan  akan berpotensi  merusak  lingkungan  dan  juga  berdampak  pada  kualitas  air  sumur yang bisa berubah menjadi asin.
Setidaknya terdapat sekitar 100 kapal yang datang dan pergi mengangkut pasir di kawasan pesisir selatan. Kegiatan pertambangan pasir pun tidak kenal waktu, dilakukan pada pagi hari dan juga malam hari. Menurut keterangan dari responden  selaku  seorang  warga,  Bapak  Bambang,  warga  sekitar  telah melakukan  protes  unjuk  rasa  kepada  para  pelaku  tambang  dan  memasang spanduk  berisi  larangan  melakukan  kegiatan  penambangan  pasir  dikawasan pesisir Pantai Baros sampai Pesisir Pantai Samas. Namun hasilnya belum ada hal yang menindaklanjuti lebih konkrit lagi. 15
14 Wawancara responden Bapak Setyo, warga sekitar
15 Wawancara responden Bapak Bambang, Warga Sekitar

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Berbagai dampak aktivitas pun perlahan mulai dirasakan masyarakat. Salah satu  yang  paling  dirasakan  adalah  hilangnya  lahan  pertanian  di  pinggiran bantaran  muara  sungai  karena  terkena  abrasi  air.  Dulu  sebelum  ada penambangan  tingkat  abrasinya  kecil.  Tapi  saat  ada  abrasi,  karena permukaannya dasar sekali. Setidaknya ada sekitar 10 hektar lahan pertanian, lahan  pertanian  warga  terkena  abrasi  dampak  aktivitas  penambangan  pasir tersebut.  Dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  ini  juga  membawa kekhawatiran  rusaknya  hutan  mangrove  yang  sudah  dikembangkan  oleh pemerintah  Kabupaten  Bantul  sekitar  10  tahun  lamanya.  Berdasarkan wawancara  dengan pelaku  tambang  di  Pesisir  Pantai  Baros  dan  Pesisir  Pantai Samas,  dirinya  mengakui  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  memiliki  ijin. Namun dikatakan bahwa para pelaku tambang beroperasi melakukan kegiatan penambangan  dengan  cara  manual,  sehingga  menurutnya  tidak  merusak lingkungan.  Kegiatan  pertambangan  pasir  ini  justru  sengaja  dilakukan  di  sisi selatan dekat dengan muara Sungai Opak dan laut supaya dapat membantu agar muara Sungai Opak ke laut tidak tersumbat atau terhalang pasir. Pelaku tambang mengaku  sampai  hari  ini  tidak  ada  warga  sekitar  yang  resah  dan  meminta penambangan pasir dihentikan. 16 Padahal pada nyatanya banyak warga sekitar yang  telah  melakukan  protes  berulang  kali  untuk  penghentian  kegiatan pertambangan pasir tersebut. Para warga sekitar berharap kepada pemerintah untuk  menindak  tegas  agar  kegiatan  pertambangan  pasir  di  Kawasan  pesisir Pantai  Baros  dan  Pesisir  Pantai  Samas  dapat  dihentikan  agar  tidak  membawa kerugian bagi lingkungan dan juga Masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  para  pelaku  tambang  di  Kawasan  pesisir Pantai  Baros  sampai  pesisir  Pantai  Samas  tidak  ada  yang  memiliki  ijin  usaha pertambangan pasir. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh narasumber
16 Wawancara responden Isyanto, Pelaku Tambang

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
dari Dinas PUP ESDM Balai P3 ESDM Wilayah Bantul, bahwa para pelaku tambang tidak  memiliki  ijin  untuk  melakukan  usaha  pertambangan  dan  merupakan kegiatan  pertambangan  yang  illegal. 17 Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul,  serta  aparat  pemerintah  telah melakukan  kunjungan  secara  langsung  ke  lokasi  pertambangan  di  Kawasan pesisir  Pantai  Baros  sampai  pesisir  Pantai  Samas,  dan  memang  menemukan adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  illegal.  Hal  tersebut  kemudian ditindaklanjuti dengan adanya peringatan secara tertulis kepada pelaku tambang dan juga dilakukan penghentian kegiatan pertambangan pasir.
Bahwa berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, Kawasan pesisir merupakan Kawasan yang dilindungi sehingga dilarang adanya kegiatan manusia yang  dapat  merusak  Kawasan  pesisir  seperti  pertambangan  pasir.  Apabila dikawasan pesisir Pantai Baros sampai pesisir Pantai Samas terdapat kegiatan pertambangan pasir, ini jelas bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul,  khususnya  Pasal  45  dan  Pasal  47  yang menyatakan  bahwa  Kawasan  pesisir  Pantai,  yaitu  pesisir  Pantai  Baros  sampai Pantai  Samas  yang  terletak  di  Kecamatan  Kretek  dan  Kecamatan  Sanden merupakan Kawasan lindung setempat.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  dalam  implementasinya  dengan  kegiatan  pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih terdapat kegiatan pertambangan pasir illegal yang dilakukan dikawasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung setempat yang seharusnya dilarang adanya kegiatan pertambangan karena berpotensi merusak Kawasan lindung. Dalam hal ini  pelaksanaan  kegiatan  pertambangan  pasir  dikawasan  pesisir  juga  belum membawa kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum
17 Wawancara Narasumber , Dinas PUP ESDM Balai P3 ESDM Wilayah Bantul

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.  Bahwa  pada  fakta  yang  terjadi  bahwa  kegiatan  pertambangan pasir di Kawasan pesisir tidak sesuai dengan bunyi pasal dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, sehingga pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan bunyinya.
Dalam  hal  ini  penataan  ruang  harus  berpedoman  pada  Pembangunan berkelanjutan,  dimana  dalam  Pembangunan  dan  penataan  ruang  harus memperhatikan  Pembangunan yang Lestari untuk generasi yang akan datang. World  Commission  On  Enviromental  Development (WCED)  pada  tahun  1987 merumuskan  bahwa  pengertian  pembangunan  berkelanjutan  adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dalam pengertian  Pembangunan  berkelanjutan  yang  berasaskan  kelestarian  dimana memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa  berdampak  terhadap  kebutuhan  dimasa akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten  dengan  menjaga  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  tidak  merusak lingkungan  dan  mempertimbangkan  cadangan  sumber  daya  yang  ada  untuk kebutuhan  masa  depan.  Dengan  demikian,  apabila  penataan  ruang  wilayah Kabupaten  Bantul  tidak  berasaskan  pada  Pembangunan  berkelanjutan,  maka generasi yang akan datang tidak akan bisa menikmati lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal ini juga kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir yang merupakan kegiatan illegal dapat membawa pada kegagalan dalam upaya Pembangunan  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  elemen masyarakat.

## 2. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bantul  Dalam  Mewujudkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
Pemerintah  Kabupaten  Bantul  berkomitmen  untuk  mengoptimalkan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
pemanfaatan  tata  ruang.  Hal  ini  dilakukan  agar  semua  pihak  yang  berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang semakin berperan aktif dalam mencapai tertib tata  ruang.  Dengan  demikian  penataan  ruang  dapat  dilakukan  secara  efektif, efisien, minim terjadi konflik dan terwujudnya tata ruang yang baik. Pemerintah kabupaten  Bantul  belum  lama  ini  melakukan  pembinaan  tata  ruang,  prinip pembinaan tata ruang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas serta meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan  ruang  harus  memiliki  rencana  rinci,  pelaksanaan  program, keterwujudan  tata  ruang  dan struktur,  peningkatan  indikator kualitas  kegiatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penataan ruang. Selain  itu  juga  diperlukannya  penegakan  hukum  sehingga  tercapainya  tertib hukum. 18
Namun dalam pelaksanaan penataan ruang Di Kabupaten Bantul terdapat beberapa  hambatan  yang  membuat  pelaksanaan  penataan  ruang  belum dilakukan  secara  optimal.  Hambatan  tersebut  terjadi  karena  adanya pemanfaatan  ruang  yang  belum  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  baik  pada kawasan  budidaya  maupun  pada  kawasan  lindung,  merupakan  akibat  dari rencana tata ruang yang belum dipahami masyarakat atau rencana tata ruang yang  belum  memahami  masyarakat.  Untuk mengatasi  permasalahan  ini,  perlu ada peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang,  yang  salah  satunya  telah  diakomodasi  melalui  adanya  pedoman koordinasi  penataan  ruang  daerah  yang  mengamanatkan  peran  akademisi, asosiasi  profesi  dan  tokoh  masyarakat  untuk  dapat  berperan  dalam  proses- proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang. 19
18 Website Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023, Ingin Pemanfaatan Ruang Lebih Optimal, DPTR Lakukan Pembinaan
19 Silalahi Daud. (2001). Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Bandung : Alumn

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan implementasi 20 perda tata ruang  terhadap  kegiatan  pertambangan  pasir  di  Kawasan  pesisir,  peran pemerintah  daerah  dalam  upaya  pelaksanaannya  justru  belum  terasa. Berdasarkan skema penyelenggaraan penataan ruang, proses penyelenggaraan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bantul  dalam  kegiatan pertambangan pasir belum seluruhnya dilakukan. Mulai dari proses pengaturan yaitu menetapkan landasan hukum dalam penataan ruang dengan Perda Nomor 4  Tahun  2011,  lalu  pembinaan  untuk  meningkatkan  kinerja  dalam  penataan ruang telah dilakukan dengan pembinaan kepada Masyarakat dan pelaku usaha. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan penataan ruang mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, didalam proses  ini  yang  kaitannya  dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  di Kawasan  pesisir  pemerintah  Daerah  Kabupeten  Bantul  belum  melaksanakan proses  ini  dengan  baik,  karena  adanya  pemanfaatan  ruang  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  perencanaan  tata  ruang,  Dimana  Kawasan  pesisir  mrupakan Kawasan  lindung  yang  dilarang  dilakukan  kegiatan  pertambangan.  Proses penataan ruang yang tidak dilakukan juga adalah mengenai perizinan dan juga pengenaan  sanksi,  karena  kegiatan  pertambangan  pasir  yang  dilakukan dikawasan pesisir tidak memiliki izin untuk berusaha dan juga berkaitan dengan pertambangan  tidak  berizin  tersebut,  para  pelaku  tambang  tidak  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  UU  Minerba.  Proses  pelaksaan  penataan  ruang  yang terakhir  yang  tidak  dilakukan  secara  opimal  dengan  kaitannya  kegiatan pertambangan  pasir  dikawasan  pesisir  adalah  fungsi  pengawasan,  dimana harusnya  apabila  pengawasan  dilakukan  dengan  baik  maka  tidak  akan  ada pelanggaran  megenai  adanya  kegiatan  pertambangan  pasir  yang  dilakukan
20 Solichin Abdul Wahab. (2001). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Kencana

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
dikwasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung.
Berdasarkan  analisis  berdasarkan  skema  penataan  ruang  tersebut, pelaksanaan  penataan  ruang  dalam  kegiatan  pertambangan  pasir  dikawasan pesisir  belum  dilakukan  secara  optimal,  lengkap  dan  menyeluruh,  karena kegiatan pertambangan pasir dikawasan pesisir masih berjalan dan pemerintah daerah  kabupaten  Bantul  belum  secara  optimal  menindak  permasalahan tersebut secara tegas dan tuntas sehingga upaya pemeritah kabupaten Bantul dalam  pelaksanaan  Perda  tata  ruang  Kabupaten  Bantul  dapat  dikatan  belum dilaksanakan dengan optimal dan menyeluruh.
Bahwa  sesungguhnya  rencana  tata  ruang  wilayah  tidak  terlepas  dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  pengelolaan  dan penanganannya.  Hal  demikian  dimaksudkan  agar  bentuk-bentuk  rencana  tata ruang  wilayah  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  pada  gilirannya menjadi  konsekuensi  logis  bagi  masyarakat  dalam  memahami  pentingnya rencana  tata  ruang  wilayah  dan  pentingnya  batasan-batasan  mengenai  ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, maka rencana tata ruang wilayah  harus  dihubungkan  dengan  proses  pembangunan  dan  juga  kegiatan masyarakat dalam kesehariannya guna mewujudkan penataan dan pemanfaatan ruang  yang  dapat  menjamin  adanya  kesinambungan. 21 Dengan  begitu seharusnya  pemerintah  kabupaten  Bantul  harus  terus  berupaya  untuk bertanggungjawab  mewudukan  tata  ruang  yang  baik  secara  optimal  dengan memeperhatikan  aspek  lingkungan  terlebih  Kawasan  pesisir  yang  merupakan Kawasan lindung yang harus dijauhkan dari kegiatan yang dapat merusaknya.
21 Nurhadi. (2002). Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Bandung: Penerbit Tarsito. Hal 70.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil uraian dan analisis yang telah diuraikan tersebut di atas oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan dari penulisan ini yaitu, Peraturan Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  dalam  implementasinya  dengan  kegiatan  pertambangan  pasir  di Kawasan pesisir belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih terdapat kegiatan  pertambangan  pasir  illegal  yang  dilakukan  dikawasan  pesisir  yang merupakan  Kawasan  lindung  setempat  yang  seharusnya  dilarang  adanya kegiatan  pertambangan  karena  berpotensi  merusak  kawasan  lindung. Pemerintah  Kabupaten  Bantul  berkomitmen  untuk  mengoptimalkan implementasi  perda  tata  ruang  terhadap  kegiatan  pertambangan  pasir  di Kawasan pesisir. Namun peran pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaannya justru  belum  terasa  karena  kegiatan  pertambangan  pasir  masih  berjalan  dan pemerintah  daerah  kabupaten  Bantul  belum  secara  optimal  menindak permasalahan  tersebut  secara  tegas  dan  tuntas  sehingga  upaya  pemeritah kabupaten  Bantul  dalam  pelaksanaan  Perda  Tata  Ruang  Kabupaten  Bantul belumlah dilaksanakan dengan optimal, lengkap dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Efendi, J & Ibrahim, J. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris , 2018.
Gian Yuniarto Wilo Harlan, Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor , Institut Pertanian Bogor, 2013.
M. Yunus Wahid. Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  penelitian  hukum  :  normatif  &  empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
Nurhadi. Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan . Bandung: Penerbit Tarsito, 2002.
Ridwan  juniarso  &  Achmad  Sodik. Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Helene  Bella  Anjelina:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir
Otonomi Daerah . Bandung : Nuansa Cendekia, 2016.
Ronny  Hanitijo  Soemitro. Metodologi  penelitian  hukum  dan  jurimetri .  Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2010.
Silalahi  Daud. Hukum  lingkungan  dalam  sistem  penegakan  hukum  lingkungan Indonesia . Bandung : Alumni, 2001.
Soegiarto,  A. Pedoman  Umum  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir .  Jakarta.  Lembaga Oseanologi Nasional, 1976.
Soegiarto. (1976). Dahuri et al, 2001 & Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, 2015 Solichin  Abdul  Wahab. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Kencana, 2001.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  Alfabeta, 2019.
Sutaryono, Riyadi & Widiyantoro. Buku ajar : tata ruang dan perencanaan wilayah: implementasi dalam kebijakan pertanahan . Yogyakarta : STPN Press (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), 2020.

## Jurnal
Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, S. “ Impact of Sand Mining to the Land and Water Conditions at Sukaratu Sub District, Tasikmalaya District ” . Journal of Natural  Resources  and  Environmental  Management,  5(2),  99 – 105. https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.99 (2015).
Yudhistira. “ Kajian  Dampak  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Kegiatan Penambangan  Pasir  di  Daerah  Kawasan  Gunung  Kabupaten  Magelang ” . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2008).

## Internet
Anwar,  I.  C.  (2021).  Mengenal  Apa  Itu  Unsur  dan  Bentuk-Bentuk  Kerusakan Lingkungan Hidup. https://tirto.id/mengenal-apa-itu-unsur-bentuk- bentuk-kerusakan-lingkungan-hidup-ghcr
Website  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Kota  Daerah  Isrimewa Yogyakarta https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/