JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56

## PENGETAHUAN, SIKAP, DAN CARA PANDANG MAHASISWA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS
Hanifiyatus Shamhah¹, Rinaldo²
1,2 Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran E-mail: hani20006@mail.unpad.ac.id , rinaldo20001@mail.unpad.ac.id
Nurliana Cipta Apsari³
3 Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan        Masyarakat, Universitas Padjadjaran³
E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Terdapat  berbagai  macam  permasalahan  sosial  di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  sulit  untuk ditangani.  Salah  satunya  adalah  tindak  pelecehan  atau  kekerasan  seksual.  Tindak  pelecehan  atau  kekerasan seksual  dapat  dipacu  oleh  berbagai  faktor  dan  salah  satunya  adalah  faktor  lingkungan.  Kasus  pelecehan  atau kekerasan  seksual  juga  dapat  terjadi  di  mana  saja  termasuk  di  dalam  lingkungan  kampus.  Oleh  karena  itu, tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengetahuan,  sikap,  serta  cara pandang mahasiswa  terhadap  tindak  pelecehan  atau  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus.  Metode  penelitian  yang digunakan  menggunakan  studi  literatur  dengan  penggunaan  serta  penyebaran  kuesioner  terhadap  mahasiswa. Hasil  dari  penelitian  menyebutkan  bahwa  pemahaman  mahasiswa  mengenai  kasus  kekerasan  atau  pelecehan seksual  sudah  cukup  baik.  Mahasiswa  juga  sudah  mengetahui  bagaimana  caranya  bersikap  serta memberikan pendapat terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual.
Kata kunci: mahasiswa, pelecehan atau kekerasan seksual,  lingkungan kampus.

## ABSTRACT
Various kinds of social problems in people's lives are very difficult to handle. One of them is sexual harassment or  violence.  Sexual  harassment  or  violence  can  be  triggered  by  various  factors  and  one  of  them  is environmental factors. Cases of sexual harassment or violence can also occur anywhere, including on campus. Therefore,  the  purpose  of  writing  this  article  is  to  find  out  how  the  knowledge,  attitudes,  and  perspectives  of students towards acts of harassment or sexual violence in the campus environment. The research method used is a literature study with the use and distribution of questionnaires to students. The results of the study stated that students understanding of cases of violence or sexual harassment was quite good. Students also know how to act and give opinions on cases of sexual harassment or violence.
Key words: college student, sexual harassement or violence, campus environmental.

## PENDAHULUAN
Terdapat  beberapa  fenomena  tidak mengenakan  yang  pada  kenyataannya tidak  dapat  disangkal  sedang  terjadi  di masyarakat. Salah satunya adalah perilaku pelecehan atau kekerasan seksual. Mannika (2018)  dalam  Paradiz,  dkk  (2020:  62) menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual adalah  tindakan  seseorang  melakukan kontak  seksual  terhadap  orang  lain  tetapi dengan cara memaksa serta tidak dikehendaki.  Paradiz,  dkk  (2020:  61)  juga
menyatakan  bahwa  tindakan  mengancam ataupun  tindakan yang  mengarah  terhadap aksi  nyata  yang  dapat  mengakibatkan kerusakan  terhadap  fisik,  benda,  atau bahkan  kematian  seseorang  merupakan tindakan pelecehan seksual yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya,  ia  juga  menyatakan  bahwa kekerasan  serta  pelecehan  seksual  tidak hanya  dapat menyerang  seseorang  secara fisik  tetapi  juga  dapat  menyerang  mental dari korban itu sendiri.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Sementara Rusyidi, Bintari, &
Wibowo  (2019:  76)  menyatakan  bahwa pelecehan seksual  biasanya  mengacu  pada aktivitas  pelecehan  yang tidak  pantas  serta tidak  diinginkan  atau  rayuan  secara fisik yang  berorientasi  seksual di  tempat  kerja atau  atau  lingkungan  sosial  lainnya . Selanjutnya,  Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow  dalam  Rusyidi,  Bintari,  & Wibowo  (2019:  76)  menyatakan  bahwa tindak  pelecehan  seksual  merupakan tindakan  yang  tidak  diinginkan  oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang  lain  secara  seksual  merupakan sebuah  tindak  pelecehan  seksual.  Ia  juga kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi  dalam  pelecehan  seksual,  yaitu pelecehan gender,  perhatian  seksual yang tidak  diinginkan,  serta  pemaksaan  sosial. Dalam  tulisan  yang  sama  juga  dijelaskan bahwa  masing-masing  dimensi   pelecehan seksual  memiliki  elemen  baik  verbal maupun non-verbal.
Sitorus  (2019:  33)  mengemukakan mengenai kategori kekerasan seksual yang dibagi  menjadi  lima  belas  oleh  Komnas Perempuan, antara lain perkosaan, intimidasi secara seksual termasuk ancaman, pelecehan secara seksual, eksploitasi  secara  seksual,  perdagangan perempuan  atau  manusia  dengan  tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan  yang  di  dalamnya  juga termasuk  cerai  gantung,  kehamilan  secara terpaksa, aborsi yang dipaksakan, penggunaan alat kontrasepsi serta sterilisasi yang dipaksa, penyiksaan secara seksual.
Rusyidi,  Bintari,  Wibowo  (2019;  76) dalam penelitiannya  mengutip  survei dari Lentera Sintas
Indonesia
yang bekerjasama  dengan  Change.com  serta media  perempuan  mengenai  kesadaran serta  pengalaman masyarakat  di  berbagai kabupaten  dan  kota  perihal  kekerasan seksual.  Dari  survei yang  dilakukan  dapat diketahui bahwa dari total 25.213 responden sebanyak 58% responden melaporkan bahwa mereka pernah
mengalami  pelecehan  seksual  secara verbal dan 25% lainnya pernah mengalami pelecehan  seksual  secara  fisik. Sementara 20% lainnya melaporkan pernah  dipaksa  untuk  melihat atau menyaksikan  konten pornografi  serta  6% lainnya         mengaku  pernah  mengalami tindak perkosaan.
Dari  adanya  pelecehan  seksual  yang terjadi,  dapat dikaji tanda-tanda fisik  serta emosional  para  korban.  Tanda-tanda  fisik di  antaranya,  seperti  penyakit  kelamin, memar  pada kemaluan,  serta  iritasi  ketika membuang  air  kecil,  dan  lain  sebagainya. Tanda-tanda emosional  dapat  dilihat  dari para  korban,  seperti  sangat  takut  terhadap orang  lain,  mengalami  gangguan  tidur, serta takut terhadap tempat-tempat tertentu.  Selain  itu,  menurut  Anggoman (2019)  dalam  Paradiaz,  dkk  (2022:  62) kekerasan  serta  pelecehan  seksual  tidak hanya terjadi  di  berbagai  kalangan tetapi juga  dapat  terjadi  di  mana  saja,  seperti  di tempat  kerja,  tempat  umum,  lingkungan keluarga, bahkan    di tempat menuntut ilmu. Salah  satu  contoh  tempat  menuntut ilmu  yang  sering  terjadi  kasus  pelecehan seksual  adalah  lingkungan  kampus.  Zuhra (2019)  dalam  Adiyanto  (2020:  79) mengutip pemberitaan Tirto.id yang menyebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan  seksual  di  kampus  dilakukan oleh  berbagai  macam  individu,  mulai  dari dosen,  mahasiswa,  staf  kampus,  profesor, warga  desa  di  lokasi  KKN  (Kuliah  Kerja Nyata)  bahkan  sampai  doktor  di  kampus. Sampai  saat  ini,  penanganan  serius terhadap kasus tindakan pelecehan seksual di  lingkungan  kampus  masih  belum  dapat ditangani  dengan    baik.  Adiyanto  (2020  : 79)  juga  menyatakan  bahwa  penyelesaian kasus  pelecehan  seksual  di  kampus  belum memberikan penyelesaian yang adil terhadap korban. Penanganan kasus pelecehan  seksual  juga  dinilai  sangat lamban  serta  akses  mengenai  informasi penyelesaian    masalah  banyak  ditutup- tutupi oleh pihak universitas.
Hal yang hampir sama juga disampaikan  oleh  Nikmatullah  (2020:  40)
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya ketimpangan  relasi  kuasa,  relasi  gender, serta  rape  culture  dapat  memicu terjadinya tindak pelecehan serta kekerasan seksual di lingkungan  kampus.  Tindak  Kekerasan serta  Pelecehan  seksual  juga  berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Dalam perguruan tinggi, antara dosen dengan mahasiswa terjadi ketimpangan  relasi  kuasa  di mana  dosen memiliki  kekuasaan  terhadap  mahasiswa melalui beberapa kegiatan, seperti bimbingan, penugasan, dan lain sebagainya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan oknum  dosen  memanfaatkan  kewenangan yang  mereka  miliki  untuk  memaksa  atau melakukan  perilaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap mahasiswa.
Terdapat beberapa contoh kasus pelecehan  atau  kekerasan  seksual  yang pernah  terjadi  di  lingkungan  kampus  atau universitas. Seperti yang dikemukakan oleh Adiyanto  (2020:  79)  dalam  tulisannya bahwa  terdapat  kasus  pemerkosaan yang dilakukan  oleh  dosen  terhadap  mahasiswa dengan  inisial  FY  yang  terjadi  di Universitas  Negeri  Padang.  Selain  itu, kasus  pelecehan  juga  dilakukan  oleh alumnus  Universitas  Islam  Indonesia Ibrahim Malik terhadap salah satu mahasiswi di lingkungan kampus.
Masih  banyak  kasus  kekerasan  serta pelecehan  seksual  yang  sampai  detik  ini masih  terjadi  di  lingkungan  kampus  atau universitas  dengan  tindak  penyelesaian yang  masih  belum  adil  serta  baik. Fenomena  gunung  es  tentang  tindakan pelecehan  atau  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  lingkungan  kampus  terjadi karena  ada  pembiasaan  atau  normalisasi terhadap  tindakan  yang  dilakukan.  Selain itu,  konstruksi  sosial  juga  menyebabkan pandangan seperti yang sudah dijelaskan di atas  hidup  dalam kehidupan  masyarakat dan  memegang  peranan  yang  penting dalam  proses  pembentukan  pola  pikir (Sitorus 2019: 36).
Hal  yang  sangat  dibutuhkan  dalam perguruan  tinggi  adalah  pencegahan  serta penanganan  kekerasan seksual.  Mengingat
adanya  peningkatan  kasus  kekerasan seksual  dari  waktu  ke  waktu,  terutama menimpa  pada perempuan  dan  anak.  Data yang  didapat  melalui  Komnas  Perempuan pada  catatan  tahunan  2022  menjelaskan bahawa  pada  tahun  2021  sebanyak 338.496  kasus  data  kekerasan  berbasis gender  terhadap  perempuan  yang  terjadi. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan sekitar 50% jika dibandingkan pada  tahun  2020  (Komnas  Perempuan, 2022). Pada data kasus tersebut,
Perguruan  Tinggi  menjadi  salah  satu kluster penyumbang angka kasus kekerasan seksual tertinggi.  Hal  ini  menjadi  suatu keprihatinan yang dimana sebuah lembaga pendidikan  khususnya  pada  perguruan tinggi sejatinya yang mempunyai tanggung jawab  untuk  menjaga  etika  serta  moral juga menjalankan transformasi pengetahuan.  Namun,  kenyataannya  tidak terjamin  keamanan  dari  tindakan  kasus kekerasan  seksual.
Masih  banyak  perguruan  tinggi  yang belum  siap  untuk  menindak  pelaku dengan  tegas  melalui  peraturan  yang dimiliki.  Maka  dari  itu  diperlukan  adanya pemahaman yang kuat dan reformasi yang jelas  untuk  dapat  menerapkan  aturan tegas terhadap  pelaku  kekerasan  seksual.  Jika permasalahan  kasus  kekerasan  seksual tidak  segera  dilakukan  penindakan  yang tegas terhadap pelaku, maka kasus tersebut akan terus merajalela di perguruan tinggi. Sebagaimana  yang  sudah  diuraikan pada  kasus  kekerasan  seksual  yang  terus meningkat,  maka  perlunya  perhatian pemerintah  dengan  melakukan  suatu peraturan yang khusus melindungi perempuan  dari  kekerasan  seksual  dengan menuangkan dalam suatu kebijakan hukum pidana. Mahfud MD mengungkapkan  kebijakan hukum  pidana atau  merumuskan  suatu  politik  hukum merupakan aturan yang akan diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.
Pada UU No. 12 tahun 2022 mengatur tentang  segala  bentuk  pencegahan  tindak pidana kasus kekerasan seksual,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
penanganan, perlindungan,  dan  pemulihan hak  korban  kekerasan  seksual.   Kebijakan ini bertujuan sebagai berikut :
a. Bentuk  pencegahan     untuk  segala bentuk kekerasan seksual.
b. Melakukan penanganan, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan  seksual.
c. Melakukan  penegakan           secara hukum  kepada  apelaku  maupun merehabilitasi pelaku.
d. Mewujudkan  lingkungan  kampus tanpa kekerasan  seksual.
e. Adanya jaminan agar kasus pelecehan  atau  kekerasan  seksual tidak terjadi berulang kali.
Sebelum  adanya Undang-Undang  No. 12  tahun 2022,  secara  awam  masyarakat mengetahui  bahwa  kekerasan  seksual hanya  meliputi  tindakan  persetubuhan secara paksa atau perkosaan  dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan  dan  anak.  Sampai  pada akhirnya  masyarakat  menyadari  bahwa kasus  cukup  banyak  kejahatan  atau  jenis tindak  pidana  terkait  kekerasan  seksual. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4  Undang- Undang  No.  12  tahun  2022  bahwasannya kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual diantaranya terdiri sebagai berikut :
a. Pelecehan  atau  kekerasan  seksual baik  fisik  maupun      pelecehan seksual non fisik.
b. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi
c. Pemaksaan  untuk    melakukan sterilisasi
d. Perkawinan yang  dipaksakan
e. Penyiksaan secara  seksual
f. Eksploitasi secara  seksual
g. Perbudakan secara    seksual
h. Kekerasan seksual Kebijakan hukum  pidana untuk pelaku pelecehan serta kekerasan seksual mengenai tindak  pidana  kekerasan seksual sebenarnya  sudah diatur  dalam  beberapa peraturan  terkait,  terlebih  pada  korban perempuan.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak sejalan  dengan  kondisi  kekerasan  seksual di  dunia  kampus  yang  terus  merajalela.
Hal  ini  dikarenakan  tidak  sejalannya  dan tidak  diterapkannya  kebijakan  yang  sudah dibuat  oleh  pemerintah  dengan  regulasi perguruan  tinggi  untuk  dapat  menindak lanjuti  bagi  pelaku  yang  melanggarnya. Sehingga pelaku mendapatkan ruang untuk dapat  melakukan  perbuatan  yang  dapat merugikan mental dan psikologis bagi para korban.
Deretan-deretan kasus  seksual di perguruan tinggi menjadi suatu
keprihatinan  bersama,  diperlukan  adanya payung  hukum  yang  berlaku  untuk  dapat menindak lanjuti untuk mencegah terjadinya  kekerasan  seksual.  Maka  dari itu,  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  (Kemdikbud),  yaitu Nadiem Makarim secara mutlak mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021  tentang  pencegahan  dan  penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Dengan  adanya  putusan Permendikbud Ristek  no  30  tahun  2021  menimbulkan berbagai  tanggapan  dari masyarakat.  Salah satunya  tanggapan  adalah  dari  Tsamara Amany  yang merupakan  ketua  DPP  Partai Solidaritas  (PSI).  Dalam  tanggapannya beliau  menyampaikan bahwa beliau memberikan  dukungan  penuh  terhadap peraturan  tersebut.  Beliau  memberikan alasan  dari  pernyataan  tersebut  adalah karena  Permendikbud  ini  menjadi  sebuah jawaban  dari  adanya  persoalan  yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan seksual, khususnya pada lingkungan  perguruan  tinggi  yang  ada  di Indonesia.  Mengingat  sampai  saat  ini masih  banyak  korban  kekerasan  seksual yang  terjadi.  Akan  tetapi,  banyak  korban tindak  kekerasan  serta pelecehan  seksual yang  tidak  memiliki  keberanian  untuk melaporkan  apa  yang  mereka  alami sehingga  yang  menjadi  perhatian  adalah fenomena  ini akan  semakin  sering  terjadi serta  akan  memakan  korban  yang  lebih banyak.
Selain  itu,  Permendikbud  ini  juga mendapatkan  kritik  dari  berbagai  pihak.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Salah satunya adalah Suherman et al (2021)
yang melakukan penelitian tentang
Permendikbud  yang  membahas  mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual
di perguruan  tinggi. Dalam  penelitiannya  ini ia  menyatakan  bahwa  pelecehan  serta kekerasan seksual dapat dipandang melalui berbagai  macam  aspek,  antara  lain aspek filosofis,  sosiologis,  serta  yuridis.  Jika dikaji  melalui  aspek  filosofis,  maka terdapat  beberapa  poin  yang  bertentangan dengan  Pancasila  serta  Pembukaan  UUD 1945  sehingga  perlu  melakukan  kajian ulang. Kemudian  melalui  aspek sosiologis, maka  peraturan  ini  dinilai  memiliki manfaat  dalam memerangi  kekerasan  serta pelecehan  seksual. Sedangkan  jika  dikaji secara  yuridis,  masih  terdapat  banyak kekurangan  yang  perlu  diperbaiki  dalam peraturan  ini  agar  dapat  sesuai  dengan norma-norma yang    berlaku    dalam    asas masyarakat misalnya norma agama.
Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah memulai membuat regulasi  atau  kebijakan  yang  dibuat  di lingkungan kampus untuk dapat melindungi  dan  memberikan  rasa  aman pada  mahasiswa.  Salah  satunya  regulasi yang  dibuat  oleh  Universitas  Padjadjaran (Unpad)  melalui  peraturan  rektor  Nomor 16  tahun  2020  tentang  pencegahan  dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan  kampus. Seperti  pada  Bab  4 Pasal  6  yang  memberikan  perlindungan saksi  dan  korban        pelecehan  seksual, diantaranya berhak     mendapatkan :
a. Kebebasan atas ancamanyang bersinggungan dengan kesaksian  yang  diberikan, serta keamanan  dan   perlindungan yang    diberikan  kepada  pribadi individu,  keluarga,  serta  harta benda.
b. Tidak  diberikan     tekananan  ketika memberikan keterangan
c. Berhak mendapat   penerjemah
d. Berkah  mendapatkan    informasi mengenai  perkembangan kasus
e. Dirahasiakan  identitasnya
f. Mendapatkan  biaya    transportasi
sesuai dengan kebutuhan
g. Mendapat nasihat  hukum
h. Mendapat pendampingan atau konsultasi psikologi.
Oleh  karena  itu,  dari  peraturan  rektor yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Universitas Padjadjaran dapat memberikan jawabannya bahwa  perguruan  tinggi  sudah melakukan  langkah-langkah  untuk  dapat mengatasi  dan  memberikan  perlindungan kepada  mahasiswa  dan  civitas  akademik terkait melalui regulasi yang sudah dibuat.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  penelitian  studi literatur  dan  juga  penggunaan  kuesioner yang disebarkan kepada  mahasiswa universitas-universitas yang ada di Indonesia.  Untuk  studi  literatur  sendiri dilakukan  untuk  mencari  sebuah  referensi atas  sebuah landasan  teori  yang  berkaitan atau  sesuai  dengan  permasalahan  yang akan diteliti. Data yang  digunakan berasal dari  hasil  penelitian  yang  telah  terbit dalam jurnal online nasional, yaitu google scholar.  Hal  pertama  yang  dilakukan peneliti adalah melakukan pencarian jurnal yang  relevan  dengan  pembahasan  pada artikel  ini.  Proses  pengumpulan  data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kriteria  yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti  membaca  abstrak  setiap  jurnal yang dijadikan referensi untuk mendapatkan pemahaman mengenai masalah  yang  dibahas  sesuai  dengan  yang peneliti akan pecahkan atau tidak. Selanjutnya,  peneliti menulis poin penting dan  relevansinya  dengan  permasalahan yang akan diteliti dengan tetap memperhatikan  tulisan  agar  tidak  terjadi plagiarism.  Ketika ada  poin  dari  penelitian terdahulu  yang  ingin  dimasukkan  kepada artikel,  peneliti  mencantumkan  sumber informasi  atau  kutipan  yang  didapatkan dari  hasil  penulisan  lain  tersebut  yang disusun secara sistematis.
Teknik  lainnya  yang  digunakan dalam pengumpulan  data  pada  penelitian  yang dilakukan ini adalah menggunakan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kuesioner  atau  angket  melalui  online kepada mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah kuesioner.  Hal  ini  dilakukan  karena kuesioner  yang  dibagikan  menghasilkan data yang dapat diambil melalui pengisian pertanyaan  yang  berkaitan  mengenai dengan  adanya  pengetahuan,  sikap,  dan cara pandang mahasiswa terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dibagikan kepada  seluruh  responden  dengan  google form.  Hal  pertama  yang  dilakukan  oleh peneliti  adalah  membuat  pertanyaan  yang sekiranya  dapat menjawab  apa  yang menjadi  tujuan  peneliti  dalam  melakukan penelitian.
Pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan  di  dalam  kuesioner  juga disesuaikan  dengan  teori  yang  akan disambungkan  dengan permasalahan  yang diangkat dalam  penelitian  ini. Selanjutnya peneliti  melakukan seleksi terhadap pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  dibuat dan  kemudian  memilih  pertanyaan  apa saja  yang  sesuai dengan  kebutuhan penelitian. Setelah kuesioner selesai sesuai dengan kebutuhan maka  selanjutnya peneliti  menyebarkan  kuesioner  terhadap mahasiswa-mahasiswa  yang  merupakan responden  sesuai  dengan  target  penelitian.
Setelah  terkumpul  maka  akan  dianalisis untuk  dideskripsikan  untuk  kepentingan penelitian dalam mengolah data. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan  data  dengan  cara  memberi pertanyaan  atau  pernyataan  secara  tertulis terhadap  responden  yang  selanjutnya akan dijawab oleh responden merupakan kuesioner.  Melalui  kuesioner  yang  dibuat dengan judul “Survei Pemahaman
Mahasiswa  dan  Stakeholder  Kampus
Terhadap Kekerasan Seksual Serta Pelecehan Seksual” menghasilkan
responden  dari  berbagai  universitas  di Indonesia seperti Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung,  UIN  Jakarta,  Universitas Pasundan,  dan  Universitas  Padjadjaran.
Sebanyak  32  responden  dengan  mayoritas 83,3%  perempuan  dan  16,7%  laki-laki yang  membantu untuk proses pengambilan data yang didapat dari pengisian kuesioner.
Pokok  bahasan  dalam  penelitian  ini yaitu menggunakan teori-teori yang berkaitan  dengan  kasus  kekerasan  seksual yang  terjadi  pada  lingkungan  kampus beberapa teori di dalamnya yaitu diantaranya  Teori  Person  In  Environment, Teori  System,  dan  Teori Behavioral  yang akan  dijelaskan sebagai berikut.
1. Teori  Person  in  Environment bahwa  menurut  John  L.  Holland pada  teori  ini  mengungkapkan bahwa  perilaku adalah  fungsi  dari kepribadian dan lingkungan sosialnya. Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  kekerasan  seksual  dapat terjadi tergantung bagaimana kondisi
lingkungan sosial sekitarnya yang mempengaruhi dan dapat terjadinya atau tidak terjadinya  kekerasan seksual.
2. Teori System Ludwig
Von
Bertalanffy mengungkapkan bahwa  teori  ini  merupakan  prinsip yang  terorganisasikan    secara longgar  dan bersifat  abstrak  yang memiliki
fungsi untuk
mengarahkan  jalan  pikiran.  Akan tetapi,  dapat  ditafsirkan  secara berbeda-beda. Hal ini dapat diartikan  bahwasannya  hak  dan kedudukan baik dari korban maupun  pelaku  tergantung  atas kebijakan yang telah dibuat.
3. Teori  Behavioral  menurut  Robert Gagne,  teori  ini    menjelaskan perilaku    manusia  yang  terjadi melaluirangsangan berdasarkan
(stimulus) hukum mekanistik yang menghasilkan perilaku reaktif (respons).  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  teori  ini  kembali  kepada perilaku  masing-masing  individu dalam  kaitannya  dengan kekerasan seksual.  Oleh  karena  itu,  melalui metode  yang  dilakukan  tersebut
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
maupun  teori-teori  yang  berkaitan dengan  kasus  kekerasan  seksual dapat memudahkan  peneliti  dalam mengambil  data  dan  mengetahui dasar permasalahan yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan Mahasiswa Mengenai

## Kekerasan Seksual
Pada  saat  ini  kasus  kekerasan  seksual terus mengalami peningkatan salah satunya pada lembaga pendidikan. Mahasiswa  yang  menjadi  bagian  di  dalam lembaga  pendidikan  bersamaan  dengan civitas  akademik  dan  para  stafnya  perlu adanya  pemahaman  apakah  keberadaan kekerasan  seksual  ini  sudah  diketahui keberadaannya.  Untuk  mengetahui  hal tersebut  peneliti  melakukan  survey  yang diambil melalui kuesioner. Hasil kuesioner yang  di  input  menghasilkan  data  bahwa seluruh  responden  sudah  mengetahui adanya  keberadaan  kasus    kekerasan
seksual  dan  pelecehan  seksual.  Hal  ini menjadi  sebuah  kejelasan bahwa  kasus  ini sering  terdengar  dan  menjadi  suatu  isu yang  sering  muncul  di  universitas- universitas  seluruh Indonesia.  Selain  itu, hasil  lainnya  yang  didapatkan  yaitu mayoritas  responden  atau  sekitar  83,3% mengaku bahwa mereka sudah mengetahui berbagai  macam  jenis-jenis  kekerasan seksual dan  pelecehan  seksual  yang ada. Namun,  terdapat  16,7%  responden  yang masih  ragu   mengenai  pemahaman mereka tentang  jenis-jenis  kekerasan  seksual  dan pelecehan  seksual.  Jenis-jenis  kekerasan seksual tersebut diantaranya  menyentuh bagian  tubuh  atau  meraba  bagian  private tubuh,    memberikan  konten  atau  materi seksual,  dan  memberikan  teks  atau  suara yang  berbau  seksual.  Kemudian  dari pemahaman  mahasiswa lainnya juga mengetahui  berbagai  macam tempat yang mendukung  terjadinya  kekerasan  seksual di  lingkungan  kampus  yang  tertera  pada grafik berikut.
Gambar 1. Hasil Kuesioner Mengenai Pengetahuan  Mahasiswa Tentang Kekerasan atau Pelecehan Seksual
Sumber: Hasil Penelitian, 2021.
Berdasarkan  hasil  survei  yang  telah dilakukan,  tempat  yang  mendukung  atau rawan  untuk  terjadi  terjadi  kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu media sosial  sebagai  tempat  tempat  terjadinya kekerasan seksual secara online. Kemudian tempat lainnya yaitu jalan gelap dan  lorong  atau  koridor  yang  sepi. Disamping  itu,  sekelompok  lawan  jenis juga  dipandang  cukup  rawan  untuk
menjadi  tempat  terjadinya  seksual  secara langsung.  Lalu  berdasarkan  hasil  survei yang  dilakukan  melalui  kuesioner  juga mendapatkan  sebesar  16,7%  responden pernah  melihat  secara  langsung  terjadinya tindakan  kekerasan seksual  di  lingkungan kampus, sedangkan 83,3% lainnya mengaku  tidak  pernah  melihat  secara langsung.
Oleh karena itu, dengan terus
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
maraknya  terjadi  kasus kekerasan  seksual di  lingkungan  kampus  menjadi  sebuah peringatan buat kita semua baik mahasiswa,  tenaga  pendidik,  maupun  staf lainnya yang berada di lingkungan kampus bahwa  permasalahan  ini  harus  diatasi bersama.  Seperti  pada  hasil  survei  yang dilakukan    responden  mengaku  bahwa penting  adanya  pemahaman  terhadap kekerasan  seksual.  Khususnya  untuk mahasiswa diperlukan adanya pemahaman tentang   kekerasan  seksual  dan  jenis-jenis terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  agar hal  ini  dapat  mengurangi  terjadinya kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus selain  melalui  langkah-langkah  preventif baik  dari  kebijakan  kampus  maupun institusi terkait.

## Sikap  Mahasiswa  terhadap   Kekerasan Seksual
Peran  mahasiswa  menjadi  sangat penting dalam mengatasi kekerasan seksual di  lingkungan  kampus,  selain  mempunyai pemahaman  atau  pengetahuan  tentang kekerasan  seksual  mahasiswa  juga  perlu mempunyai  sikap  tegas  dalam  mengambil sebuah keputusan terkait merespon adanya kasus  kekerasan  seksual  agar  dapat bersinergi  dengan  regulasi  atau  kebijakan yang  dibuat  oleh  masing-masing  kampus. Mengacu  pada  Permendikbud  Nomor  30 Tahun  2021  yang  membahas  mengenai Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi (Peraturan  BPK,  2021).  Hal  ini  agar Permendikbud  dapat  berjalan dengan semestinya perlu adanya keterkaitan antara penyelenggara lembaga pendidikan melalui regulasi  yang  dibuat  dengan  mahasiswa- mahasiswa  yang  menjadi  peran  dalam menjalankan regulasi tersebut.
Gambar 2. Hasil Kuesioner Mengenai Tindakan yang Dilakukan Responden Ketika Mengetahui Terdapat  Pelecehan atau Kekerasan Seksual
Sumber: Hasil Penelitian, 2021.
Melalui data  yang  didapat dari kuesioner  yaitu  terdapat  beberapa  sikap mahasiswa sebagai responden yang mengaku  pernah  melihat  secara  langsung tindakan  seksual  di  lingkungan  kampus diantaranya  melaporkan  ke pihak  kampus, tidak  melaporkan  ke  pihak  kampus, melaporkan  ke  teman  untuk  meminta bantuan, berteriak, dan cuek saja. Sebanyak 56,7%  yang  melaporkan  ke  pihak  kampus sebagai sikap yang mereka lakukan setelah mengetahui  adanya  indikasi  terjadinya
kasus kekerasan seksual tersebut. Sementara terdapat 43,3% mahasiswa lebih mengambil  sikap  untuk  melaporkan  ke teman  untukvmeminta  bantuan.  Hal  ini dapat diartikan bahwa mahasiswa mempunyai  kepedulian  dan  menentang adanya kasus kekerasan  seksual di lingkungan kampus melalui sikap tegasnya masing-masing dalam mengambil keputusan.  Sikap yang  dilakukan  dengan melaporkan  ke  pihak  kampus  setelah mengetahui  adanya  indikasi  terjadinya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
kasus  kekerasan  seksual,  dapat  diartikan bahwa  kebijakan    kampus  yang  sudah dibuat  untuk  mengatasi  permasalahan kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus sudah  dapat  diterima  dan  dipercayai  oleh mahasiswa bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi  maupun    mencegah  akan adanya  kasus    kekerasan  seksual  di lingkungan kampus.
Selain  itu,  agar  kekerasan seksual  ini tidak  terus  meningkat  khususnya  pada bidang  pendidikan  yang  ada  di lingkungan kampus,  diperlukan  adanya   pencegahan- pencegahan  yang  signifikan  dilakukan untuk  dapat  mengurangi  akan  adanya kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan kampus  melalui  kebijakan  yang  dibuat. Kebijakan  dan  ruang  pengaduan  terkait kekerasan  seksual  sangat  diperlukan  pada lingkungan
akademis
guna
menindaklanjuti  kasus  yang  terjadi  pada korban sehingga dapat memberikan sanksi ataupun  berupa  hukuman  yang  sebanding. Aturan  yang  ada  juga  harus  dipatuhi  oleh setiap  individu.  Regulasi  yang  ada  juga mewajibkan pengawasan administrasi kampus  terhadap seluruh  anggotanya  serta secara  vertikal  dan  horizontal.  Memaksa korban untuk menceritakan secara langsung apa  yang  terjadi  juga  merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan karena korban  memiliki  haknya  sendiri  sehingga tidak  melibatkan  pemaksaan  dan  trauma korban  atas  kejadian  tersebut  dapat diperkuat.  Bila  setiap  individu  yang menjadi  korban  kekerasan  atau  pelecehan seksual dapat  bekerja sama untuk memerangi  hal  ini,  maka  akan  lebih efektif.  Salah  satu  cara  pencegahan  yang dilakukan  yaitu  menanamkan  budaya kemanusiaan  kepada  setiap  individu  yang juga  dapat  diterapkan  dalam  lembaga akademis  khususnya  pada  lingkungan kampus.  Kemudian  fungsi  pengawasan hanya  sebagai  cara  agar  mengurangi  atau mencegah  peran  orang  yang  mengikuti aturan  kekerasan  seksual . Akan  tetapi, kesadaran masyarakat untuk memanusiakan  manusia  merupakan  hal yang  jauh lebih penting (Wiwid Adiyanto,
2020).
Pemenuhan  hak  bagi  para  korban kekerasan  seksual  menjadi  sebuah  hal yang  perlu  diperhatikan  juga,  menilai  hal ini sering kali terdengar bahwasannya para korban  tidak  mendapatkan  haknya  yang semestinya  dia  dapatkan.  Iva  Kusuma mengungkapkan  pemaknaan  hak  pada bukunya yaitu Melawan Kekerasan Seksual di    Lingkungan  Pendidikan.  Kemudian setidaknya  terdapat  tiga  hak  bagi  korban kekerasan  seksual  diantaranya  sebagai berikut.
1. Hak  penanganan,  artinya  korban berhak untuk  diproses  lebih lanjut atas  kapa  yang telah  menimpanya.
Misalnya,
penegak hukum  dan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menginvestigasi  insiden yang telah  terjadi kepada  korban.
2. Hak  atas    informasi  tentang penanganan  kekerasan  seksual, hak atas bantuan hukum, serta hak dukungan psikologis dan perawatan  kesehatan juga  termasuk ke dalam  hak ini.
3. Hak  perlindungan,  meliputi  hak mengenai informasi serta penegakan perlindungan,  hak  atas perlindungan   terhadap  kekerasan serta ancaman yang dilakukan oleh pelaku, hak  atas  anonimitas  serta perlindungan    terhadap  aparat penegak hukum yang  justru mempermalukan korban  kekerasan seksual.
4. Hak  pemulihan, meliputi  hak  atas kesembuhan  fisik  dan  psikis  serta hak  atas  ganti  rugi  bagi  korban kekerasan  seksual  (Iva  Kusuma, 2019).

## Cara  Pandang  Mahasiswa  mengenai Kekerasan  Seksual
Dengan  adanya  kasus  pelecehan  atau kekerasan  seksual yang terjadi di lingkungan  kampus  tentu  memberikan dampak terhadap  berbagai  hal.  Salah  satu aktor  yang  berperan  penting  dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kampus  adalah   mahasiswa.  Pengetahuan mahasiswa mengenai  pelecehan  atau kekerasan seksual  yang  terjadi  di  kampus merupakan  suatu  hal  yang  penting mengingat mahasiswa juga  memiliki  peran yang  cukup  penting  dalam  penanganan kasus  tersebut.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rusyidi,  Bintari,  dan Wibowo  (2019:  81)  membahas  mengenai pengetahuan mahasiswa tentang pelecehan
seksual.  Dari  adanya  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  pengetahuan  mahasiswa tentang  pelecehan  seksual  termasuk  ke dalam range cukup tinggi atau baik. Selain pengetahuan,  hal lainnya  yang  perlu dipelajari  adalah  bagaimana  cara  pandang mahasiswa terhadap  kekerasan  seksual terutama terhadap pelaku tindak  kekerasan atau pelecehan seksual.
Gambar 3. Cara Pandang Responden Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Sumber: Hasil Penelitian, 2021.
Dari  data  yang  didapatkan  melalui kuesioner  dapat  dilihat  bahwa  sebesar 76,7%  responden  menyatakan  bahwa setelah  mengetahui  pelaku  pelecehan seksual  maka  cara  pandang  mereka terhadap  pelaku  tersebut  akan  berubah. Selanjutnya,  16,7% responden menyatakan bahwa cara pandang terhadap pelaku tindak kekerasan  seksual  mungkin  saja  berubah. Sementara 6,7% dari responden menyatakan  bahwa  mereka  tidak  akan mengubah  cara  pandang  mereka  terhadap pelaku tindak  kekerasan seksual.
Cara  pandang  mahasiswa  lainnya terhadap  kasus  pelecehan  atau  kekerasan seksual  adalah  cara  pandang  mereka terhadap  regulasi  atau  aturan  terkait kekerasan  seksual di kampus. Dari kuesioner,  dapat  diketahui  bahwa  seluruh responden    merasa  bahwa  regulasi  atau aturan terkait kekerasan seksual di kampus merupakan hal  yang  penting.  Selain  itu, cara  pandang  responden  perihal  apakah regulasi  atau  aturan  terkait  kekerasan seksual  sudah  berjalan  baik  atau  belum juga  dapat  dikaji  melalui  kuesioner  yang
dibagikan.  Dari  hasil  yang dihimpun  dapat diketahui bahwa sebesar 46,7% responden berpendapat  bahwa  regulasi  atau  aturan terkait  kekerasan  seksual  di  kampus  tidak berjalan  dengan  baik  tetapi  juga  tidak berjalan dengan kurang baik. Dengan kata lain,  sebagian  besar  responden  merasa bahwa aturan atau regulasi yang diterapkan masih  biasa  saja.  Selanjutnya,  33,3% responden berpendapat bahwa regulasi atau aturan  yang  diberikan  belum  terlalu  baik diterapkan di lingkungan kampus.
Sementara  20%  lainnya  berpendapat bahwa regulasi atau aturan yang diterapkan  di  kampus  sudah  dijalankan dengan baik.
Teori yang
Berkaitan dengan
Permasalahan  yang Diangkat Adanya perilaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat dikaji menggunakan  beberapa  teori.    Teori pertama adalah teori Person in
Environment (PIE). Annisa, Wibhawa dan Apsari (2015:5) menjelaskan bahwa Person  in  Environment  dapat digunakan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi
permasalahan- permasalahan  yang  ada  dalam  diri  klien atau   pasien  yang  berhubungan    dengan keberfungsian  sosial  mereka.  Selain  itu, dalam  tulisannya  juga  dijelaskan  bahwa Person  in  Environment  juga  mengkaji permasalahan  yang  berhubungan  dengan keberfungsian  sosial  seseorang  berkaitan dengan  aktivitas  kehidupan  keseharian mereka  yang  juga   berhubungan  dengan lingkungan mereka.
Jika  dikaji  melalui  teori  Person  in Environment  maka  perilaku  pelecehan atau  kekerasan  seksual  merupakan  suatu hal yang dapat mengganggu keberfungsian sosial  seseorang.  Adanya  penyimpangan yang terjadi  dapat disebabkan oleh lingkungan  yang  ada  di  sekitar  pelaku. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sumera (2013:  40)  bahwa  perilaku  manusia  tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui sebuah proses, pengaruh  lingkungan,  aspek  sosiologis, politis,  ekonomis,  serta  budaya,  Tidak terkecuali  perilaku  atau  tindakan  asusila juga  di  dalamnya  terdapat  pengaruh  dari lingkungan pelaku.
Teori  lainnya  yang  juga  berhubungan dengan  perilaku pelecehan  atau  kekerasan seksual  adalah  theory  system.  Teori  ini melihat bahwa perilaku manusia merupakan    hasil  dari  interaksi  mereka dengan  sistem-sistem  yang ada  di  sekitar. Hal  yang  hampir  sama  juga  diungkapkan oleh  Adiansah,  dkk  (2019:  50)  yang mengemukakan  bahwa    melalui  teori sistem  dapat membantu  untuk  memahami perihal  kompleksitas  serta  keragaman antara perilaku manusia dengan lingkungan  sosialnya.  Selain  itu,  teori  ini juga  menawarkan  sebuah  prinsip  yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem manusia beroperasi serta berinteraksi  satu  sama  lain.  Tindak pelecehan  serta  kekerasan  seksual  dapat dikaji  dengan  teori  ini  karena  pada dasarnya pelecehan serta kekerasan seksual sangat  berkaitan  dengan  sistem  yang terdapat  di  sekitarnya.  Salah  satunya
adalah  sistem  atau  regulasi  yang  terdapat di  kampus.  Jika  sistem  atau  regulasi  yang terdapat  di  lingkungan  kampus  tidak memberikan  penyelesaian  yang  adil  maka perilaku  pelecehan  atau  kekerasan  seksual bisa saja terus terjadi.
Teori lainnya yang cukup berhubungan dengan  tindakan  pelecehan  atau   kekerasan seksual adalah teori behavioral. Dalam teori ini  memiliki  pengertian  bahwa  perilaku manusia  dipengaruhi  atau  dipelajari  oleh individu  melalui  interaksinya  dengan lingkungan. Dalam behavioral teori terdapat  beberapa  teori  lainnya.  Salah satunya  adalah  cognitive  social  learning theory  atau  juga  biasa  dikenal  dengan social  cognitive  theory.  Dalam  teori  ini mengungkapkan  bahwa    perilaku  dapat dipelajari melalui proses imitasi, observasi,  kepercayaan,  serta  ekspektasi. Jika  dikaitkan  dengan  perilaku  pelecehan seksual maka terdapat kemungkinan bahwa pelaku melakukan tindakannya atas dasar  observasi  kemudian  mengimitasi tindakan tersebut. Observasi yang dilakukan  tentu  berdasarkan  lingkungan yang  terdapat  di sekitarnya.  Observasi  ini tidak  hanya  dilakukan  oleh  para  pelaku tetapi  juga  mahasiswa  yang  terdapat  di perguruan  tinggi.  Observasi  serta  imitasi yang  dilakukan  dapat  saja  berbeda. Mahasiswa  dapat  mengobservasi  tindakan atau  perilaku  dari  mahasiswa  lain  ketika mendengar atau melihat tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Misalnya  ketika  di  sebuah  kampus  terjadi tindak  pelecehan  atau  kekerasan  seksual kemudian  putusan  yang  diberikan  oleh pihak  kampus  tidak  cukup  adil  maka beberapa  Mahasiswa  memutuskan  untuk melakukan  demonstrasi  demi  terciptanya putusan  yang  adil  bagi  korban  serta pelaku. Mahasiswa lainnya dapat mengobservasi  perilaku  ini  kemudian melakukan  imitasi  dengan  cara  ikut melakukan demo.
Dari  beberapa  teori  di  atas  dapat dipahami  bahwa  perilaku  pelecehan  atau kekerasan  seksual  juga  dapat  dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau tempat tinggal
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
dari  pelaku.  Tidak  hanya  pelaku  tetapi tindakan  atau  perilaku  dari  mahasiswa mengenai masalah pelecehan atau kekerasan  seksual  juga  dipengaruhi  oleh lingkungan kampus tempat mereka menimba  ilmu.  Jika  di  dalam  lingkungan mereka  melakukan  normalisasi  terhadap tindakan pelecehan  atau  kekerasan seksual maka tidak menutup kemungkinan pemahaman,  sikap,  serta  cara  pandang mereka  terhadap  kasus  pelecehan  atau kekerasan  seksual  mereka  tidak  cukup memadai. Maka dari itu, lingkungan sosial sangat  berpengaruh  terhadap  tindakan, perilaku serta pengetahuan dari masyarakat  yang  tinggal  di  lingkungan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penjelasan dari pembahasan  yang  ada  di  atas   terhadap penelitian  yang   dilakukan,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kasus    kekerasan seksual  di  lingkungan  kampus  menjadi salah  satu  kluster    penyumbang  angka kasus  kekerasan  seksual  tertinggi.  Hal ini diperlukan  adanya  kesadaran bersama baik  dari  mahasiswa,  tenaga  pendidik, maupun  pemerintah  dalam    membuat kebijakan-kebijakan yang  dapat  mencegah atau mengurangi  akan  terjadinya   kasus kekerasan  seksual  di lingkungan  kampus. Sesuai  Peraturan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  Nomor 30  Tahun 2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan  Tinggi.  Walaupun  kebijakan yang dibuat  oleh  pemerintah   menuai  pro dan  kontra  di masyarakat  luas,  kebijakan tersebut  dapat  mendorong  pada  lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk membuat  regulasi-regulasi  yang  dapat memberikan  rasa  aman  dan  memberikan hak-haknya kepada para korban dan pelaku kekerasan  seksual.  Selain  itu,  peran mahasiswa menjadi sangat penting keberadaannya. Melalui pengetahuan, sikap,  dan  cara  pandang  mahasiswa terhadap  kasus  kekerasan    seksual  di lingkungan  kampus.  Melalui  data  yang
didapatkan dari mahasiswa sebagai responden  sudah  mengetahui  akan  adanya keberadaan kekerasan seksual dan pelecehan  seksual.  Kemudian  sikap  yang diambil  dalam  mengambil  keputusan mayoritas  sudah  sangat  baik  dan  tidak menutup  mata  akan  adanya  kekerasan seksual  di  lingkungan  kampus.  Salah satunya  seperti  pada  data  kuesioner diantaranya terdapat  sebanyak  56,7% yang melaporkan  ke  pihak  kampus  sebagai sikap  yang  mereka  lakukan  setelah mengetahui  adanya  indikasi  terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut.
Sementara terdapat 43,3% mahasiswa lebih mengambil  sikap  untuk  melaporkan  ke teman  untuk  meminta  bantuan.  Melalui kedua  sikap  yang  diambil  tersebut  dapat diartikan  bahwa  mahasiswa  mempunyai cara  pandang  terhadap  kepedulian  dan menentang  akan  adanya  kasus  kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Dengan adanya permasalahan seperti di atas maka terdapat beberapa tindakan yang dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi masalah  tersebut.  Selain  regulasi  atau aturan  yang  semakin  diperkuat,  perilaku mahasiswa  juga perlu diperhatikan. Penguatan kepribadian atau  perilaku terhadap  individu  merupakan  salah  satu hal  yang  penting  untuk  menanggulangi permasalahan  di  atas. Dalam menciptakan perilaku  yang  baik  serta   sesuai  dengan keberfungsiannya maka  perlu perombakan terhadap  kurikulum  yang  terdapat  di kampus. Pemahaman serta  pemikiran kritis mahasiswa  mengenai  pelecehan  serta kekerasan  seksual  juga  harus  dibangun dengan  baik  seingga nantinya  jika  terdapat keasus pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan  kampus,  mahasiswa  dapat melakukan  tindakan  atau  mengeluarkan pendapatnya.  Pemikiran  yang  kritis  juga dibutuhkan agar ketika terjadi penyelewengan tindakan dari pihak kampus atau keputusan penanganan permasalahan  yang  tidak  adil,   mahasiswa dapat bertindak  dengan tepat.
Keberanian  mahasiswa  juga  perlu dibangun  agar  tidak ragu-ragu  lagi  untuk
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
melaporkan  kasus  tindak  pelecehan  atau kekerasan  seksual  terhadap  pihak  yang berwenang. Hal ini diperlukan karena pada kenyataannya  masih  terdapat  beberapa mahasiswa  yang  belum  memahami  atau berani untuk melaporkan apa yang mereka rasakan atau mereka lihat. Selain itu, pihak kampus atau universitas juga harus mampu menciptakan  regulasi  atau  peraturan  yang tepat  mengenai  kasus  pelecehan  seksual. Regulasi  atau  peraturan  yang  dibuat  juga harus  dilakukan  pembaharuan    secara berkala.  Putusan  yang  diberikan  kepada pelaku  kekerasan  seksual  juga  harus diberikan  seadil  mungkin.  Selain  itu,  hal lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak kampus adalah memberikan  pendampingan terhadap    korban  karena  efek  yang ditimbulkan  dari  adanya  pelecehan  atau kekerasan  seksual  dapat  membuat  korban terganggu  baik  fisik  maupun  mentalnya. Oleh  karena  itu,  pengetahuan,  sikap  serta cara pandang mahasiswa mengenai pelecehan serta kekerasan seksual memang sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardil, M. N.  (n.d.).  Analisis  Permendikbud Ristek  No  30  Tahun  2021  dan Konstruksi  Sosial  Kekerasan  Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan ,
19 , 781-796.
Adiansah,  W.,  Setiawan,  E.,  Kodaruddin, W.,  &  Wibowo,  H.  (2019).  Person  in Environment Remaja Pada Era Revolusi  Industri  4.0. Focus:  Jurnal
Pekerjaan Sosial , 2 (1), 47-60.
https://jurnal.unpad.ac.i
d/focus/article/view/231 18/0
Adiyanto,  W.  (2020).  Pemanfaatan  Media
Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi  Upaya  Pencegahan  Pelecehan Seksual  di  Lingkungan  Akademis. Junal  Ilmiah  Pangabdhi , 6 (2),  79-83. https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabd hi/article/ view/7594/4948
Adiyanto,  W.  (2020).  Pemanfaatn  Media
Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi  Upaya  Pencegahan  Pelecehan Seksual  di  Lingkungan  Akademis. Jurnal Ilmiah Pangabdhi , 6 , 79-83.
Annisa,  A.,  Wibhawa,  B.,  &  Apsari,  N.
(2015). Fenomena Remaja Punk
Ditinjau  dari  Konsep  Person  in
Environment. Share  Social  Work Journal , 5 (1), 1-10. https://media.neliti.com/ media/publications/1815 85-ID- fenomena-remaja-punk-ditinjau-dari- kons e.pdf
Bahri, S., & Fajriani. (2015). Suatu Kajian Awal  Terhadap  Tingkat  Pelecehan Seksual  di Aceh. Jurnal  Pencerahan ,
9 (1),  50-65.  https://jurnal.unsyiah.ac. id/JPP/article/view/2491 /2340
Bertalanffy,  L.  V.  (1969). General  System Theory . George Braziller.
Hutchison,  E.  D.  (2018). Dimensions  of Human Behavior: Person and
Environment . SAGE Publications.
Kasuma,  I.  (2020). Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus .
Yayasan Pustaka Obor  Indonesia. Komnas  Perempuan .  (n.d.). Komnas Perempuan. https://komnasperempua n.go.id/siaran-pers-detai  l/tentang-hari- film-nasio nal-tahun-2022
Marfu’ah,  U.,  Rofi’ah,  S.,  &  Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  di Kampus. Kafa'ah:  Journal  of Gender Studies , 11 , 95-106.
Nikmatullah.  (2020).  Demi  Nama  Baik Kampus  VS  Perlindungan  Korban: Kasus  Kekerasan  Seksual  di  Kampus.
Qawwam: Journal for Gender
Mainstreaming , 14 (2), 37-53. http://journal.uinmatara m.ac.id/indeks.php/qaw wam Paradiaz,  R.,  &  Soponyono,  E.  (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Pelecehan  Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum  Indonesia , 4 (1), 61-72. https://ejournal2.undip.a
c.id/index.php/jphi/articl e/view/13545 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor 16 Tahun 2020 . (n.d.).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 43 - 56
Universitas Padjadjaran. https://www.unpad.ac.id/wp- content/uploads/20 20/06/Peraturan- Rektor- Nomor-16-Tahun-2020-
tentang-Pencegahan-dan-penanganan- pelecehan- seksual-di-lingkungan- Unpad.pdf Rusyidi,  B.,  Bintari,  A.,  &  Wibowo,  H. (2019).  Pengalaman  dan  Pengetahuan
Tentang  Pelecehan  Seksual:  Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan  Tinggi. Share:  Social  Work Journal , 9 (1), 75-85.
https://jurnal.unpad.ac.i d/share/article/view/216 85 Sari, R., Nulhaqim, S., & Irfan, M. (2015). Pelecehan  Seksual  Terhadap  Anak. Prosiding  KS:  Riset  dan  PKM , 2 (1),
14-18.
http://jurnal.unpad.ac.id/ prosiding/article/view/1 3230/6074
Sitorus, J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan  Seksual  di  Kampus. Lex Scientia  Law  Review , 3 (1),  30-39. https://journal.unnes.ac.i d/sju/index.php/lslr/artic le/view/30731 Sugiyono.  (2010). Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  CV Alfabeta, Bandung. Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis , 1 (2), 39-49.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/l exetsociet atis/article/view/1748
UU  No.  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK
RI] . (n.d.). Peraturan BPK.
https://peraturan.bpk.go. id/Home/Details/207944 /uu-no-12- tahun-2022