## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis

## E-Government and Sustainable Development: Systematic Literature Review
Faturachman Alputra Sudirman 1* , Saidin 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
*Email Korespondensi: fatur@uho.ac.id Diterima: 17 Maret 2022 Direvisi: 30 Mei 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.269
Abstrak: Pengembangan e-government merupakan  penentu  positif  bagi  suatu  negara  untuk mencapai  pembangunan  berkelanjutan,  yang  mencakup  pembangunan  ekonomi  sosial  dan lingkungan. Melalui proses inklusi dan eksklusi, studi ini menetapkan 52 artikel yang diterbitkan dalam  jurnal peer-review dari database Scopus  sejak  2015-2021  untuk  ditinjau  atau  direviu secara  sistematis.  Studi  ini  menggunakan  metode  Reviu  Literatur  Sistematis  (SLR)  untuk mengidentifikasi,  meringkas,  meninjau  dan  menghubungkan  pemikiran  dari  penelitian sebelumnya. Dari SLR, diketahui bahwa e-government memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan  berkelanjutan  seperti  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan (good  governance) , pengendalian  korupsi,  dan  efektivitas  manajemen  pemerintahan  yang  lebih  cepat,  mudah,  dan murah,  serta  mampu  mendorong e-participation masyarakat  yang  meningkatkan  kemungkinan untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  terutama  di  negara  berkembang.  Namun  studi  ini juga  menyimpulkan  bahwa  implementasi  layanan e-government untuk  berkontribusi  dalam pembangunan berkelanjutan mendapatkan hambatan serta tantangan seperti ketersediaan platform TIK  dan  infrastruktur  yang  kurang  memadai,  keterbatasan  anggaran,  kapasitas  sumber  daya manusia,  serta  dukungan  pemerintah.  Tingginya  perhatian  terhadap  isu e-government dan pembangunan  berkelanjutan  disebabkan e-government memberikan  efek  langsung  dan  tidak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan sosio-ekonomi.
Kata Kunci: e-government , Pembangunan Berkelanjutan, Reviu Literatur Sistematis
Abstract: The  development  of  e-government  is  a  positive  determinant  for  a  country  to  achieve sustainable  development,  including  social  and  environmental  economic  development.  Through the process of inclusion and exclusion, this study determined that 52 articles published in peer- reviewed  journals  from  the  Scopus  database  from  2015  to  2021  were  to  be  reviewed  or systematically  reviewed.  This  study  uses  the  Systematic  Literature  Review  (SLR)  method  to identify,  summarize,  review  and  relate  thoughts  from  previous  research.  From  the  SLR,  it  is known  that  e-government  has  a  significant  influence  on  sustainable  development,  such  as improving  good  governance,  controlling  corruption,  and  the  effectiveness  of  government management,  which  is  faster,  easier,  and  cheaper,  as  well  as  being  able  to  encourage  e- participation of the community that increases the possibility to achieve sustainable development, especially  in  developing  countries.  However,  this  study  also  concludes  that  implementing  e- government  services  to  contribute  to  sustainable  development  faces  obstacles  and  challenges such  as  the  availability  of  ICT  platforms  and  inadequate  infrastructure,  budget  constraints, human  resource  capacity,  and  government  support.  The  great  attention  to  the  issue  of  e- government  and  sustainable  development  is  due  to  e-government  having  direct  and  indirect effects on environmental and socio-economic sustainability.
Keywords : e-government, Sustainable Development, Systematic Literature Review

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pemerintahan  berbasis  elektronik (e-government) merupakan  proses  transformasi hubungan  pemerintah  dengan  konstituennya (Ijeoma  &  Nwaodu,  2013) . E-government adalah penggunaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam  pemerintahan  untuk meningkatkan  arus  informasi  dan  layanan (United  Nations,  2014). Sistem Electronic Government (e-government) mampu  memberikan  banyak  manfaat  bagi  institusi  pemerintahan. Evolusi  penggunaan  TIK  dalam  operasi  pemerintah  bermaksud  untuk  mengatasi  transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelayanan sektor publik. E-government sangat penting karena meningkatkan aktivitas organisasi sektor publik dan agennya (Maramura et al., 2017). Lembaga yang  akuntabel  dapat  membantu  warga  negara  untuk  mencapai  keberlanjutan  dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  dan  berkontribusi  besar  pada  pemeliharaan  hak  asasi manusia,  perlindungan  lingkungan,  kondisi  makroekonomi  yang  stabil,  peningkatan  kondisi kesehatan, dan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya yang baik untuk pelayanan publik yang esensial (Juknevičienė & Kareivaitė, 2012).
Pemerintah  menghadapi  berbagai  tekanan  dan  tuntutan  baik  dibidang  ekonomi,  politik, lingkungan, dan sosial  untuk  memberikan pelayanan  yang bertanggung jawab (Rahman, 2017). Sehingga  pemanfaatan  teknologi,  dan  khususnya  teknologi  digital,  memungkinkan  untuk merespons  tekanan  tersebut  secara  lebih  efisien  dan  dengan  cara  yang  lebih  transparan  dan akuntabel. E-government adalah  penggunaan  TIK  untuk  meningkatkan  proses  layanan  dan informasi  oleh  pemerintah  kepada  warga (Hamrun  et  al.,  2020). Teknologi  tersebut  dapat meningkatkan  penyampaian  layanan  pemerintah  yang  lebih  baik  kepada  masyarakatnya, memungkinkan  interaksi  yang  lebih  mudah  antara  pemerintah  dan  bisnis,  membantu  interaksi dengan  mitra,  serta  memberdayakan  warga  melalui  peningkatan  akses  informasi  dan  efisiensi dalam  manajemen  pemerintah (Maramura  et al., 2017 ; Mulyanto, 2020) serta mentransformasikan ke arah era digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan (Saksono, 2020). E-government telah  mapan  diimplementasikan  di  negara-negara  maju.  Namun, implementasi di negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang masih rendah mengalami hambatan (Samsor,  2021). Infrastruktur  merupakan  istilah  luas  yang  didefinisikan  sebagai fasilitas  dasar  yang  terkait  dengan  aktivitas  sosio-ekonomi (Novitasari  et  al.,  2020). Negara- negara  dengan  infrastruktur  rendah  adalah  negara-negara  dengan  fasilitas  dasar  yang  terbatas seperti  di  bidang  komunikasi,  transportasi  dan  listrik.  Pemerintah  di  negara  berkembang  dapat sepenuhnya  memanfaatkan  keberadaan  TIK.  Sehingga  untuk  memanfaatkan  sepenuhnya  perlu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan di mana tantangan e-government bukan hanya pada teknologi,  namun  melibatkan  struktur  organisasi  dan  keterampilan,  gaya  kepemimpinan,  serta mengubah kemitraan publik-swasta (Malodia et al., 2021) . Mengingat di negara-negara di mana dasar-dasar seperti kerangka peraturan, institusi, dan lemahnya keterampilan, menjadi sulit bagi kecanggihan  TIK  digunakan  untuk  meningkatkan  produktivitas  atau  mengurangi  ketimpangan (World Bank Group, 2016).
Keberlanjutan  implementasi e-government telah  disorot  sejak  awal  dekade  terakhir  dan lebih  menekankan  pada  implementasi  agenda  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  2030. E-government untuk  pembangunan  berkelanjutan  (EGOV4SD)  adalah  penggunaan  TIK  untuk  mendukung layanan  publik,  administrasi  publik,  dan  interaksi  antara  pemerintah  dan  publik  sambil memungkinkan  partisipasi  publik  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah,  mempromosikan kesetaraan  sosial  dan  pembangunan  sosial  ekonomi,  dan  melindungi  sumber  daya  alam  untuk generasi mendatang (Estevez & Janowski, 2013). Pembangunan berkelanjutan menekankan pada tiga aspek secara simultan yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sudirman et al., 2021; Sudirman & Phradiansah, 2019).
Good Governance memiliki potensi yang cukup besar untuk memodernisasi administrasi publik, meningkatkan pemberian layanan publik  melalui sinergitas antar  aktor (Marta & Amin,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
2013) , serta menangani kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, dan mempromosikan kesejahteraan  yang  dapat  berkontribusi  pada  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (SDGs)  2030  yang  telah  ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (Glass  &  Newig,  2019). Perlu  ditetapkan  strategi  tata  kelola  yang  baik  dan  pemerintahan  berbasis  elektronik (e- government) untuk  mengupayakan  keberlanjutan  kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan, melalui  identifikasi  mekanisme,  proses,  dan  hasil (Dhaoui,  2019). Dengan  demikian,  strategi pengembangan e-government harus berbasis nilai, bukan berbasis teknologi, karena manfaat dari e-government tidak  dilakukan  dengan  digitalisasi  dan  penempatan  secara online mengingat tujuan e-government dalam  pembangunan  berkelanjutan  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih baik  kepada  warga  dengan  cara  yang  efisien  dan  dengan  demikian  memfasilitasi  pencapaian keberlanjutan di berbagai tingkatan (Dhaoui, 2021).
Berbagai  studi  telah  membahas  mengenai  topik e-government dan  pembangunan berkelanjutan  dengan  metode  reviu  literatur  seperti  pengembangan  integrasi e-government (Othman  &  Razali,  2018), peran e-government dalam  pengadaan  publik (Procurement) (Adjei- Bamfo  et  al.,  2019), serta  yang  menyoroti  pasar e-commerce (Kiba-Janiak  et  al.,  2021; Mucowska,  2021). Namun  dari  berbagai  studi  tersebut  masih  sedikit  ditemukan  reviu  literatur sistematis dalam kajian e-government dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk memaparkan berbagai  penelitian dalam kurun waktu  2015-2021  yang telah mengkaji  mengenai topik  pemerintahan  berbasis  elektronik (e-government) kaitannya  dengan  pembangunan berkelanjutan melalui reviu literatur sistematis (SLR). Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  signifikan  dalam  pengembangan  kajian e-government dalam  pembangunan berkelanjutan.

## Metode
Reviu  Literatur  Sistematis  ( Systematic  literature  review /SLR)  adalah  metodologi  yang dapat  direplikasi,  ilmiah,  dan  transparan  untuk  reviu  literatur (Abror  &  Patrisia,  2020). Pendekatan Reviu Literatur Sistematis ini melakukan analisis terhadap bukti teoritis dan empiris sebelumnya  yang  diambil  dari  artikel  yang  diterbitkan  dalam  jurnal peer-review yang  kredibel (Durach  et  al.,  2017). SLR  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  meringkas,  meninjau  dan menghubungkan  pemikiran  dari  penelitian  sebelumnya (Sofyan  et  al.,  2022). Ada  tiga  langkah utama  dalam  melakukan  SLR;  1)  mengidentifikasi  studi  primer  yang  relevan  pada database pencarian,    2)  menerapkan  kriteria  inklusi  dan  eksklusi,  dan  3)  menilai  kualitas  studi  primer (Coombes & Nicholson, 2013).
Reviu  Literatur  Sistematis  pada  penelitian  ini  menggunakan  tiga  tahap;  pertama, identifikasi proses studi yang relevan dengan menggunakan kata kunci pada basis data Scopus di dalam  kolom  pencarian  ―TITLE-ABS-KEY‖.  Kata  kunci  yang  digunakan  ―e-government  and sustainable  development‖  yang  dibatasi  antara  tahun  2015-2021.  Hasil  pencarian  total  dari database adalah  230  dokumen.  Tahap  kedua  menerapkan  kriteria  inklusi  dan  eksklusi  seperti area  subjek  dibatasi  pada Social  Sciences,  Environmental  Science,  Computer  Science, Economics,  Econometrics  and  Finance,  Business,  Management  and  Accounting,  Energy,  Arts and  Humanities,  Decision  Sciences menghasilkan  105  artikel.  Kemudian  membatasi  jenis dokumen  hanya  artikel,  dan  review,  mengeksklusi conference  paper ,  dan book  chapter ,  jenis sumber  dibatasi  hanya  jurnal  mengekslusi Conference  Proceeding,  Book  Series,  Book yang mengecilkan  menjadi  81  artikel.  Tahap  terakhir  adalah  analisis  kualitas  studi  primer  seperti artikel  dalam  bahasa  Inggris,  membaca  judul  dan  abstrak  dengan  menyesuaikan  topik pembahasan  yang  menghasilkan  52  dokumen  penelitian  yang  dipilih  untuk  direviu.  Adapun gambaran tahapan seperti pada Gambar 1.
Penelitian  ini  lebih  lanjut  akan  menjawab  pertanyaan  1)  Bagaimana  peta  dan perkembangan  teori/konsep e-government yang  memiliki  relevansi  dengan  pembangunan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berkelanjutan? 2) Riset apa saja yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2015-2021 tentang e- government dan  relevansinya  dengan  pembangunan  berkelanjutan?  Selanjutnya  penulis menggunakan  aplikasi  VOSviewer  untuk  memetakan  kluster  topik  penelitian  yang  telah dikumpulkan  sehingga  diketahui  keterkaitan  antartema  serta  topik  dominan  yang  dikaji  dari berbagai  studi  yang  ada  untuk  selanjutnya  ditinjau  dan  menghubungkan  pemikiran  dari  studi yang telah ada sebelumnya.
Gambar 1 . Tahapan dalam pencarian literatur

## Hasil dan Pembahasan
Gambar 2. Diagram Jumlah Publikasi Pertahun, Data diolah Tahun 2022
Berdasarkan Gambar  2 diketahui  pada  tahun  2021  jumlah  publikasi  mengenai e- government dan  pembangunan  berkelanjutan  menghasilkan  14  publikasi  dan  menjadi  tahun tertinggi  dari  kurun  2015-2021,  sedangkan  pada  tahun  2018  dengan  jumlah  12  publikasi  yang menjadi tahun dengan jumlah terbanyak kedua menghasilkan penelitian mengenai topik tersebut. Sedangkan  pada  tahun  2016  jumlah  publikasi  hanya  2,  yaitu  masing-masing  dari  jurnal Telecommunications Policy, dan Quality and Quantity yang menjadi tahun terendah sejak tahun 2015 sampai tahun 2021.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Gambar 3 . Statistik Publikasi Jurnal Mengenai ―E-Government dan Pembangunan Berkelanjutan‖, Data diolah Tahun 2022
Berdasarkan Gambar  3 dari  52  artikel  yang  dipilih  diketahui  sebanyak  46  jurnal  yang menjadi  sumber  reviu  sistematis  studi  ini,  kemudian  diketahui  bahwa  Sustainability (Switzerland)  menjadi  jurnal  terbanyak  yang  menerbitkan  5  artikel  ―e-government  and sustainable  development‖.  Adapun  Journal  of  the  Knowledge  Economy,  dan  Government Information  Quarterly  masing-masing  menerbitkan  2  artikel,  sementara 43  jurnal  yang  lain masing-masing menerbitkan 1 artikel mengenai topik tersebut.

## Relasi dan Pengelompokan Tema E-Government dan Pembangunan Berkelanjutan
Keterkaitan  dan  pengelompokan  dalam  sebuah  tema  dapat  diketahui  dari  hasil  analisis aplikasi  VOSviewer  dalam  Network  Visualization  yang  memiliki  fungsi  untuk  visualisasi jejaring  antartopik  yang  telah  diteliti. Gambar  4 di  bawah  merupakan  topik-topik  yang  terkait dengan  kajian e-government dan  pembangunan  berkelanjutan,  yang  dikelompokkan  menjadi beberapa  kluster  sesuai  dengan  fokus  topik  pembahasan.  Berbagai  warna  yang  tampak  pada Gambar 4 sudah menunjukkan pengelompokan berdasarkan topik yang ada. Pengelompokan ini bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  menganalisis  topik  yang  akan  dijadikan  bahan  referensi dalam mereviu.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gambar 4. Pengelompokan Tema dalam Network Visualization, Data diolah Tahun 2022
Berdasarkan Gambar  4 Visualisasi  Jaringan  (Network  Visualization)  diketahui  terdapat 20 konsep dari 52 artikel yang telah diidentifikasi berhubungan dengan tema e-government dan pembangunan  berkelanjutan.  Berdasarkan  visualisasi  melalui  VOSviewer  terdapat  3  kluster dengan  warna  yang  berbeda  masing-masing,  juga  teridentifikasi  daftar  konsep  yang  dominan dikaji di masing-masing kluster. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berapa banyak konsep atau topik yang sering dibahas pada studi yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan Gambar  1 diketahui  kluster  1  ditandai  warna  bulatan  merah  dengan  topik  terkait  seperti developing  countries,  governance  approach,  government,  human,  information  and communication,  internet,  planning. Pada  kluster  2  (hijau)  berkaitan  dengan  konsep digital government,  electronic  government,  information  technology,  institutional  framework, sustainibility, sustainable development,  sustainable development  goals. Adapun  kluster 3 (biru) berisi  konsep e-governance,  e-government,  e-participation,  good  governance  public  services, smart city
Tabel 1 . Kelompok tema e-government dan pembangunan berkelanjutan
Name Concept Cluster 1 (Merah) developing  countries,  governance  approach,  government, human, information and communication, internet, planning Cluster 2 (Hijau) digital  government,  electronic  government,  information technology, institutional framework, sustainibility, sustainable development, sustainable development goals Cluster 3 (Biru) e-governance, e-government, e-participation,
good governance
public services, smart city
Sumber : VOSviewer (2022)

## Negara Berkembang dalam Tema “E-Government dan Pembangunan Berkelanjutan”
Berdasarkan  pembagian  kluster  pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  salah  satu  topik  yang dibahas  kaitannya  dengan e-government dalam  kluster  1  ialah  ―developing  countries‖.  Penulis

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
memfokuskan ulasan pada beberapa artikel yang relevan dalam topik tersebut seperti studi Adjei- Bamfo  et  al., (2019) yang  mengungkapkan bahwa e-government memiliki peran penting dalam pengarusutamaan  Pengadaan  Publik  Berkelanjutan  (SPP)  terutama  di  negara-negara berkembang.  Pertama,  portal online pemerintah  yang  sudah  banyak  digunakan,  kemudian tingginya  investasi  ke  infrastruktur  TIK  dan  kapasitas  manusia  menawarkan  platform  untuk berbagai informasi SPP termasuk standarisasi persyaratan SPP untuk produk dan layanan umum yang  dibeli  oleh  pemerintah.  Kedua, e-government berpotensi  memfasilitasi  pengarusutamaan SPP di  berbagai  level  lembaga sektor publik.  Ketiga beberapa tantangan  layanan e-government yang utama seperti kompleksitas teknologi, sosial, dan kelembagaan yang mendefinisikan sistem administrasi publik di negara berkembang.
Selanjutnya studi dari Choi et al., (2017) yang menyoroti kapasitas pemerintah di negara berkembang  dalam  memanfaatkan e-government .  Choi  et  al., (2017) menggunakan  dua pendekatan untuk menilai kapasitas pemerintah yaitu 1) pendekatan konvensional untuk menilai kebijakan  dan  institusi,  yang  mengasumsikan  kapasitas  pemerintah  sebagai  kemampuan  negara untuk  secara  transparan  memproyeksikan  dan  melaksanakan  kebijakan  publik  dengan  cara terbaik dan 2) pendekatan baru untuk menilai tingkat pengembangan e-government sebagai pilar lain  dari  kapasitas  pemerintah.  Pendekatan  dua  dimensi  ini  sangat  penting,  hasilnya menunjukkan  hubungan  yang  positif  dan  signifikan,  di  mana  pendekatan  tradisional  dan  baru tampaknya ideal untuk mencapai pembangunan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mengarah pada SDGs PBB.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Joshi  dan  Islam (2018) yang  menyoroti  hambatan utama  dalam  implementasi  layanan e-government yang  efektif  di  negara  berkembang  seperti kurangnya teknologi, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dengan keterbatasan tersebut, Joshi &  Islam (2018) mengusulkan model  kematangan (maturity) e-government untuk layanan e-government yang berkelanjutan yaitu dengan mempertimbangkan lima faktor penentu (determinan) terdiri dari proses yang mendetail, layanan yang disederhanakan, aksesibilitas yang cepat,  penggunaan  teknologi  tercanggih,  serta  kepercayaan  dan  kesadaran.  Berdasarkan  pada faktor  tersebut,  kedua  penulis  ini  mengembangkan  model  baru  dan  mengevaluasinya  dari perspektif  keberlanjutan  layanan e-government .  Fitur  utama  dari  model  yang  diusulkan  adalah integrasi tahap implementasi dan adopsi untuk membawa efisiensi layanan pemerintah, sekaligus menyelaraskannya  dengan  kebutuhan  warga.  Hasil  studi  menujukan  bahwa  baik  pelaksana (pemerintah)  dan  pengadopsi  (pengguna)  layanan e-government diuntungkan  dari  model  yang diusulkan, dan menghasilkan peningkatan keberlanjutan layanan e-government .

## Pembangunan Berkelanjutan dalam Tema “E-Government”
Selanjutnya  pada  kluster  2  diketahui  bahwa  topik  pembangunan  berkelanjutan (sustainable development) merupakan salah topik yang dikaji kaitannya dengan ―e-government‖ seperti  studi  dari  Dhaoui (2021) yang  mengkaji  pengaruh e-government terhadap good governance .  Serta  menyoroti  pengaruh  tata  kelola  yang  baik  pada  pembangunan  berkelanjutan, dan ketiga, menilai pengaruh pengembangan e-government pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  (MENA).  Studi  ini  mengungkapkan  bahwa pengembangan e-government meningkatkan  pengendalian  korupsi  dan  efektivitas  pemerintah, serta kualitas peraturan. Namun indeks modal manusia tidak memiliki dampak yang diharapkan. Ini  menyiratkan  bahwa  wilayah  MENA  membutuhkan  keterampilan  yang  lebih  berkembang untuk  mendapatkan  manfaat  dari  kesenjangan  TIK.  Sebagian  besar  indikator  tata  pemerintahan yang  baik  menunjukkan  kontribusi  positif  terhadap  pembangunan  berkelanjutan.  Namun, bertentangan dengan apa yang diharapkan, variabel terkait e-government memberikan efek buruk pada  berbagai  aspek  pembangunan  berkelanjutan  alih-alih  menjadi  katalis  untuk  kemajuan  di mana  tiga  komponen  indeks  kesiapan e-governance (EDGI)  yaitu  infrastruktur  ICT  (TII),

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kemampuan  menggunakan e-government (HII),  infrastruktur e-service (OSI)  tidak  berdampak positif dan signifikan terhadap berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Studi dari Dhaoui (2021) juga menekankan bahwa upaya pemerintahan digital di kawasan tersebut masih dianggap sebagai  kegiatan  dukungan  teknis  dan  bukan  sebagai  komponen  strategis  inti  untuk  korpus pembangunan.
Selain  itu  Castro  dan  Lopes (2021) menganalisis  dampak e-government pada pembangunan berkelanjutan di 103 negara selama periode 2003–2018 , Castro dan Lopes (2021) mengungkapkan  bahwa  pengembangan e-government merupakan  penentu  positif  bagi  suatu negara  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan,  yang  mencakup  pembangunan  ekonomi sosial dan lingkungan. E-government meningkatkan kemungkinan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan terutama di negara berkembang dan untuk transisi ekonomi. Sehingga pentingnya untuk  berinvestasi  dalam  penggunaan  TIK  oleh  pemerintah  jika  pemerintah  serius  dalam mencapai SDGs, Hal ini seperti temuan (Onyango & Ondiek, 2021) bahwa defisit pelembagaan dan  internalisasi  lintas  sektoral  sebagai  akibat  dari  keterbatasan  penguasaan  keterampilan  TIK dan  pelatihan  personel,  platform  TIK  yang  tidak  memadai,  terutama  komputer,  konektivitas internet dan investasi yang buruk dalam platform digital oleh lembaga pemerintah serta budaya organisasi membatasi untuk mencapai tujuan SDG dalam organisasi publik.
E-Participation ,  dan E-Governance dalam  Tema E-Government dan  Pembangunan Berkelanjutan
Selanjutnya  pada  kluster  3  penulis  akan  lebih  menaruh  perhatian  pada  topik  ―e- participation‖  dan  ―e-governance‖  kaitannya  dalam  tema  ―e-government  dan  pembangunan berkelanjutan‖.  Ochara  dan  Mawela (2015) memfokuskan  keberlanjutan  sosial  dari  proyek e- government dengan  mempertimbangkan  peran  yang  dapat  dimainkan  oleh  teknologi  seluler  di antara  kelompok-kelompok  yang  terpinggirkan  secara  sosial  di  Afrika.  Hasilnya  menunjukkan bahwa, terlepas dari persepsi yang dominan bahwa kelompok-kelompok yang dikucilkan secara sosial  biasanya  tidak  memiliki  keterampilan,  akses  yang  adil,  dan  sikap  yang  tepat  untuk  e- inklusi,  namun  teknologi  seluler  menyediakan  platform  yang  layak  untuk  meningkatkan partisipasi elektronik (e-participation) . Selain itu modal sosial diperlukan untuk meningkatkan e- participation individu  paling  baik  dimaksimalkan  melalui  bentuk  pengorganisasian  lokal. Berbeda  dengan  Stratu-Strelet  dkk. (2021) menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi potensi  untuk  mempercepat  e-partisipasi  warga  dan  mengeksplorasi  kausalitas  di  antara  faktor- faktor  tersebut.  Studi  ini  juga  menganalisis  bagaimana  interaksi  antara  kesiapan  TIK, penggunaan, dan lembaga tata kelola mempengaruhi e-participation untuk negara-negara dengan tingkat  demokrasi  yang  berbeda  di  seluruh  Eropa.  Analisis  menunjukkan  bahwa  teknologi (misalnya,  infrastruktur)  kurang  relevan  dalam  mendorong e-participation dibandingkan kepemimpinan  pemerintah  dalam  mendorong  kebijakan  TIK.  Sehingga  cara  terbaik  untuk mendorong e-participation sebagai  kebijakan e-government adalah  karena  ada  alasan  penting bagi warga untuk menggunakan e-participation (misalnya, pemerintah dengan legitimasi rendah atau efisiensi rendah dalam manajemen pemerintahan).
Kemudian terkait dengan  topik ―e-governance‖,  Ullah dkk. (2021) menyelidiki peran e- governance dalam memerangi dampak pandemi COVID-19 dan mempromosikan keberlanjutan China–Pakistan  Economic  Corridor (CPEC).  Ullah  dkk.  mengevaluasi  peran e-governance dalam  memerangi  COVID-19  di  China  dan  Pakistan  melalui  analisis  beberapa  indeks:  E- Government  Development  Index  (EGDI),  termasuk  Online  Service  Index  (OSI), Telecommunication  Infrastructure  Index  (TTI),  dan  Human  Capital  Index.  (HCI).  Peringkat EGDI China telah meningkat dari 74 menjadi 65 dari 193 negara, sementara peringkat Pakistan secara bertahap menurun dari 137 menjadi 148, kecuali untuk tahun 2008. Penggunaan internet telah  meningkat  di  China  dan  Pakistan  selama  pandemi  COVID-19.  Oleh  karena  itu,  kinerja

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
teknologi  internet  dan  peningkatan e-governance selama  pandemi  COVID-19  telah  membantu memerangi dampak terkait COVID-19.
Selain  itu  studi  Ladychenko  dkk. (2020) menyoroti  ketersediaan database elektronik yang  sudah  berfungsi  di  tingkat  nasional  yang  membantu  pemerintah  Ukraina  untuk  mencapai transparansi  yang  lebih  besar  dan  pemerintahan  yang  baik.  Namun,  akses  ke  register  tersebut tidak memungkinkan untuk  komunitas regional sehingga Ladychenko  dkk. (2020) menawarkan visi  modern  tentang  bidang  penyebaran  informasi  di  daerah  pedesaan  untuk  meningkatkan e- governance di  Ukraina.  Menurutnya  penting  untuk  mengembangkan  infrastruktur  data  terbuka berdasarkan  portal  data  terbuka  satu  negara  yang  terintegrasi  dengan  portal  web  data  terbuka lainnya, dll.; menerbitkan dan memperbarui kumpulan data dalam bentuk data terbuka; promosi proyek  dan  layanan  terbuka  (sosial,  publik,  media  dan  komersial)  berdasarkan  data  terbuka, khususnya  bekerja  sama  dengan  pihak  berwenang,  untuk  memastikan  akses  publik  terhadap informasi  lingkungan  serta  meningkatkan  keterbukaan  dan  efektivitas  kegiatan  mereka, memberikan layanan berkualitas dan mengembangkan bisnis yang inovatif.
Adapun  Rubasundram  dan  Rasiah (2019) menyoroti  keadaan  pemerintahan  dan  korupsi di  ASEAN,  pendalaman e-governance melalui  partisipasi  pemerintah  dan  publik  telah meningkatkan potensi untuk meningkatkan praktik tata kelola yang baik, yang dengan sendirinya dapat  menjadi  kontraproduktif  karena  agen  sosial  ekonomi  dapat  memperluas  praktik  korupsi dengan  menyesuaikan  karakteristik  publiknya.  Proliferasi  instrumen e-governance telah membantu  meningkatkan  tata  kelola  di  antara  anggota  ASEAN.  Singapura  dan  Malaysia memimpin dalam hal ini, sementara Vietnam menempati peringkat tinggi dalam hal e-partisipasi. Untuk negara dengan pendapatan per kapita yang relatif tinggi, nilai Brunei rendah dalam indeks e-government dan e-participation .  Vietnam  dan  Filipina,  di  sisi  lain,  menunjukkan  hasil  yang cukup baik.
Topik Dominan dalam Studi E-Government dan Pembangunan Berkelanjutan Selanjutnya  dari  berbagai  studi  terdahulu  sebanyak  52  artikel  yang  terindeks  Scopus berkaitan  dengan  tema  ―e-government  dan  pembangunan  berkelanjutan‖  dipetakan  melalui density  visualization untuk  mengetahui  tema  dominan  yang  telah  dikaji  berdasarkan  kepadatan warna.
Gambar 5. Topik dominan berdasarkan Density Visualization, Data diolah Tahun 2022

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan Gambar  5 di  atas  diketahui  bahwa  terdapat  2  topik  dominan  yang  sering dibahas  mengenai  topik  ―e-government  dan  pembangunan  berkelanjutan‖  kurun  waktu  2015- 2021  yaitu  1 )  sustainable  development,  2)  e-government. Hal  ini  diketahui  berdasarkan kepadatan  warna.  Dominannya  riset  pada  dua  topik  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingginya perhatian  terhadap  isu e-government dan  pembangunan  berkelanjutan  mengingat e-government menjadi  salah  satu  elemen  kunci  bagi  pembangunan  negara  yang  berkelanjutan (Othman  & Razali, 2018) .
Pengembangan e-government merupakan  faktor  penting  dalam  merasionalisasi  sektor publik dan mempercepat pembangunan negara  dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan melalui  dimensi  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan (Castro  &  Lopes,  2021). Hal  ini  seperti  studi Muhtar  dkk. (2018) yang  menyoroti  transparansi  keuangan  di  situs  web  pemerintah  daerah, penggunaan e-government oleh  aparatur  pemerintah (Zahid  &  Din,  2019), struktur  organisasi dalam  perencanaan  dan  implementasi e-government (Sta,  2018), pemanfaatan  TIK  dalam konteks e-government (Murwa  &  Yun,  2015;  Saif  Almuraqab,  2020), kontribusi e-government terhadap  pembangunan  sosial-ekonomi (Adeleke  et  al.,  2021;  Maramura  et  al.,  2017), peningkatan  layanan e-government terhadap green  policy (Marcovecchio  et  al.,  2019) , serta dampak  langsung  dan  tidak  langsung  e-government  pada  keberlanjutan  sosial  dan  lingkungan (M.  Choi  et  al.,  2018). E-government telah  menjadi  penggerak  pembangunan,  membantu memajukan  pemberian  layanan  dasar  dan  lanjutan  di  berbagai  bidang  kebijakan,  seperti pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan,  kesejahteraan  sosial,  dan  keuangan.  Ini  memainkan peran  penting  dalam  membuat  institusi  lebih  inklusif,  transparan,  dan  efektif.  Ini  juga memungkinkan  negara,  wilayah,  kota,  komunitas,  dan  unit  teritorial  dan  sosial  lainnya  untuk mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2016).
Pada  kluster  1  isu e-government dalam  pembangunan  berkelanjutan  di  negara berkembang memberikan gambaran tentang kontribusi  yang baik dari adaptasi e-government di mana e-government membuat proses penilaian kesiapan  Pengadaan Publik Berkelanjutan (SPP) menjadi  mudah,  cepat,  dan  murah  bagi  pemerintah (Asogwa,  2013). Namun  di  samping  itu masalah-masalah  yang  hadir  dalam  adaptasi e-government cukup  kompleks  di  negara berkembang  seperti    infrastruktur  teknologi  informasi  komunikasi,  keterbatasan  anggaran  dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini kemudian sejalan dengan  temuan JahangirAlam (2012) bahwa  masalah  keuangan  menjadi  kendala  bagi  keberhasilan e-government di  negara berkembang. Kemudian dari hasil systematic review pada kluster 1 diketahui TIK tetap menjadi kekuatan  sentral  dalam  mengubah  administrasi  publik  kontemporer  di  negara-negara berkembang. Biaya pengguna yang tinggi, kurangnya integrasi dan kolaborasi di antara lembaga- lembaga negara, penolakan terhadap perubahan sistem elektronik, kesadaran layanan elektronik yang terbatas dan kurangnya rencana strategi elektronik menghambat keberhasilan e-government di negara berkembang (Bwalya & Mutula, 2016; Sarrayrih & Sriram, 2015). Hal ini juga sejalan dengan  pandangan  Waheduzzaman  dan  Miah (2015) betapa  pentingnya  faktor  sosial-budaya seperti kapasitas untuk menggunakan TIK, kepercayaan, jaringan sosial dan sikap pejabat publik yang  mengelola  layanan  elektronik  ini  memengaruhi  kesuksesan  hasilnya.  Sehingga  hambatan teknologi,  keterampilan  manajemen  yang  buruk,  sumber  daya  manusia  dan  non-manusia  yang tidak memadai, kegagalan publisitas, hambatan hukum dan infrastruktur TIK yang buruk adalah masalah yang paling sering dialami negara-negara berkembang (Rana et al., 2013).
Selanjutnya  pada  kluster  2  dari  hasil  SLR  bahwa  pengembangan e-government dapat meningkatkan kemungkinan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti meningkatkan pengendalian  korupsi  dan  efektivitas  pelayanan  publik  pemerintah.  Namun  juga  masih ditemukan problematika seperti keterbatasan penguasaan keterampilan TIK, platform TIK  yang belum  memadai,  konektivitas  internet  dan  investasi  yang  buruk  dalam  platform  digital  oleh lembaga  pemerintah  serta  budaya  organisasi  membatasi  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berkelanjutan.  Hal  ini  sejalan  dengan  argumen  Sachs  dkk. (2016) yang  mengakui  bahwa infrastruktur  TIK  dan  sumber  daya  digital  yang  tidak  memadai  untuk  administrator  publik menghambat  efektivitas  penerapan  digitalisasi  SDGs.  Infrastruktur  TI,  keamanan,  privasi, keterampilan  TI,  masalah  organisasi,  dan  biaya.  Hambatan-hambatan  tersebut  akan  menjadi faktor  yang  cukup  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pencapaian  peningkatan  intensi e- government , serta beberapa ketidakpastian kebijakan e-government dan kurangnya sumber daya keahlian,  termasuk  beberapa  kendala  seperti  konstitusional  undang-undang,  yurisdiksi,  dan kolaborasi (Thirasakthana & Kiattisin, 2021).
Bagaimanapun  pentingnya  untuk  berinvestasi  dalam  penggunaan  TIK  oleh  pemerintah jika pemerintah serius dalam mencapai SDGs. Mengingat untuk membuat manajemen publik dan penyampaian  layanan  publik  lebih  efisien,  banyak  negara  telah  menyalurkan  investasi  besar  ke dalam  TIK,  karena  organisasi  swasta  telah  membuktikan  bahwa  mengambil  keuntungan  besar dari  TIK  dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi (Joshi  &  Islam,  2018). Pengembangan e- government meningkatkan  efisiensi  sektor  publik,  dan  dengan  meningkatkan  produktivitas tenaga kerja di sektor ini,  pertumbuhan output  pada  sektor publik, efisiensi  administrasi  publik berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi. E-government juga  dapat  berkontribusi  pada dimensi  keberlanjutan  sosial  dan  lingkungan.  Ini  dapat  membantu  dalam  penyampaian  layanan dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  dan  kesejahteraan  sosial  dan  mempromosikan lebih banyak kesetaraan dalam akses ke layanan ini (Castro & Lopes, 2021).
Selanjutnya  pada  Kluster  3  juga  diketahui  bahwa  teknologi  seluler  merupakan  platform yang  baik  untuk  meningkatkan  partisipasi  elektronik (e-participation) individu,  sehingga kepemimpinan  pemerintah  dalam  mendorong  kebijakan  TIK  sangat  penting.  Hal  ini  seperti pandangan  Stratu-Strelet  dkk. (2021) bahwa  adopsi e-participation sangat  berisiko  jika kepercayaan  pada  pemerintah  hilang,  kemudian  hambatan  penting  lainnya  seperti  kurangnya keterampilan,  akses  terbatas  ke  infrastruktur  dan  koneksi  internet,  dan  faktor  politik.  Dari systematic  review juga  diketahui  bahwa  cara  terbaik  untuk  mendorong e-participation sebagai kebijakan e-government adalah  motivasi  warga  untuk  menggunakan e-participation .  Hal  ini sejalan dengan pandangan Naranjo-Zolotov et al., (2019) bahwa ketika warga merasakan bahwa produktivitas  mereka  meningkat  dengan  berpartisipasi  dalam e-participation ,  mereka  lebih antusias  untuk  mengadopsinya,  begitu  juga  dengan  kondisi  fasilitas  sumber  daya  TIK  yang warga  miliki  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  motivasi  mereka  akan menggunakan e-participation .

## Kesimpulan
Pengembangan e-government merupakan  faktor  penting  dalam  mempercepat pembangunan  negara  dan  berdampak  pada  pembangunan  berkelanjutan  melalui  dimensi ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Studi  ini  berkontribusi  bagi  literatur e-government dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil SLR diketahui bahwa diketahui terdapat 20  konsep  yang  terbagi  dalam  3  kluster  dari  52  artikel  yang  telah  diidentifikasi  berhubungan dengan  tema e-government dan  pembangunan  berkelanjutan  yang  menggambarkan  peta  dan perkembangan  teori/konsep e-government yang  memiliki  relevansi  dengan  pembangunan berkelanjutan.  Dan  visualisasi  melalui  VOSviewer  juga  diketahui  bahwa  topik sustainable development ,  dan e-government merupakan  dua  topik  dominan  yang  paling  sering  diteliti  yang menunjukkan  bahwa  tingginya  perhatian  terhadap  isu  ataupun  kajian e-government dan pembangunan  berkelanjutan.  Kemudian  dari  berbagai  riset  yang  dilakukan  dalam  kurun  2015- 2021  tentang e-government dan  relevansinya  dengan  pembangunan  berkelanjutan  diketahui bahwa e-government memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  pembangunan  berkelanjutan seperti  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan (good  governance) ,  pengendalian  korupsi, pemerintahan  yang  lebih  efektif,  cepat,  mudah,  dan  murah,  serta  mampu  mendorong e-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
participation masyarakat  yang  meningkatkan  kemungkinan  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan  terutama  di  negara  berkembang.  Namun  studi  ini  juga  mengungkap  bahwa adaptasi e-government memiliki  tantangan  serta  hambatan  dalam  implementasi  layanan e- government yang efektif seperti platform TIK infrastruktur  yang kurang memadai, keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah.
Terlepas  dari  pendekatan  SLR  yang  digunakan  oleh  penelitian  ini,  serta  temuan  dan implikasinya  dibahas.  Namun  sejumlah  keterbatasan  dalam  studi  ini.  Pertama,  penelitian  ini terbatas pada publikasi dalam periode 6 tahun yang dikumpulkan dari 1 database yaitu Scopus. Kedua,  artikel  yang  direviu  dibatasi  hanya  untuk  artikel  yang  diterbitkan  dalam  jurnal peer- review .  Terakhir,  reviu  secara  ketat  berfokus  pada  kata  kunci e-government dan  pembangunan berkelanjutan yang memengaruhi jumlah dokumen hasil pencarian dalam database . Berdasarkan keterbatasan  tersebut,  maka  riset  ke  depan  dapat  memperluas  dalam  menggunakan database , memperluas  jenis  dokumen  serta  mengembangkan  studi e-government ini  dengan menghubungkan terkait isu-isu pada pencapaian tujuan SDGs.

## Daftar Pustaka
Abror, A., & Patrisia, D. (2020). Psychological safety and organisational performance: A systematic literature review. Personality and Social Psychology Review , 16 , 7–21. Adeleke, O., Akinlabi, S. A., Jen, T.-C., & Dunmade, I. (2021). Sustainable utilization of energy from waste: A review of potentials and challenges of Waste-to-energy in South Africa. International Journal of Green Energy , 18 (14), 1550–1564. https://doi.org/10.1080/15435075.2021.1914629
Adjei-Bamfo, P., Maloreh-Nyamekye, T., & Ahenkan, A. (2019). The role of e-government in sustainable public procurement in developing countries: A systematic literature review. Resources, Conservation and Recycling , 142 , 189–203. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.12.001
Asogwa, B. E. (2013). Electronic government as a paradigm shift for efficient public services.
Library Hi Tech , 31 (1), 141–159. https://doi.org/10.1108/07378831311303985 Bwalya, K. J., & Mutula, S. (2016). A conceptual framework for e-government development in resource-constrained countries. Information Development , 32 (4), 1183–1198. https://doi.org/10.1177/0266666915593786
Castro, C., & Lopes, C. (2021). Digital Government and Sustainable Development. Journal of the Knowledge Economy . https://doi.org/10.1007/s13132-021-00749-2
Choi, H., Park, M. J., & Rho, J. J. (2017). Two-dimensional approach to governmental excellence for human development in developing countries: Combining policies and institutions with e-government. Government Information Quarterly , 34 (2), 340–353. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.03.002
Choi, M., Lee, J., & Hwang, K. (2018). Information systems security (ISS) of E-Government for sustainability: A dual path model of ISS influenced by institutional isomorphism. Sustainability (Switzerland) , 10 (5). https://doi.org/10.3390/su10051555 Coombes, P. H., & Nicholson, J. D. (2013). Business models and their relationship with marketing: A systematic literature review. Industrial Marketing Management , 42 (5), 656– 664. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.05.005
Dhaoui, I. (2019). Good Governance for Sustainable Development. MPRA Paper No. 92544 . Dhaoui, I. (2021). E-Government for Sustainable Development: Evidence from MENA Countries. Journal of the Knowledge Economy . https://doi.org/10.1007/s13132-021-00791- 0
Durach, C. F., Kembro, J., & Wieland, A. (2017). A New Paradigm for Systematic Literature

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Reviews in Supply Chain Management. Journal of Supply Chain Management , 53 (4), 67– 85. https://doi.org/10.1111/jscm.12145
Estevez, E., & Janowski, T. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development — Conceptual framework and state of research. Government Information Quarterly , 30 , S94– S109. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.11.001
Glass, L.-M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? Earth System Governance , 2 , 100031. https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031
Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 64. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808 Ijeoma, E. O., & Nwaodu, N. (2013). Third World Development Strategies: Decades of Fascination and Frustrations: A Reader on African Vistas . Verity Press. JahangirAlam, M. (2012). E-Governance in Bangladesh: Present Problems and Possible Suggestions for Future Development. International Journal of Applied Information Systems , 4 (8), 21–25. https://doi.org/10.5120/ijais12-450804
Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. Sustainability (Switzerland) , 10 (6). https://doi.org/10.3390/su10061882
Juknevičienė, V., & Kareivaitė, R. (2012). Good governance as the instrument for the implementation ofthe sustainable development’s conception. Socialiniai Tyrimai , 3 , 28–42. Kiba-Janiak, M., Marcinkowski, J., Jagoda, A., & Skowrońska, A. (2021). Sustainable last mile delivery on e-commerce market in cities from the perspective of various stakeholders. Literature review. Sustainable Cities and Society , 71 . https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102984
Ladychenko, V., Chomakhashvili, O., Uliutina, O., & Kanaryk, J. (2020). Dissemination of environmental information in the E-governance system: World trends and experience for Ukraine. European Journal of Sustainable Development , 9 (4), 51–58. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p51
Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. Technological Forecasting and Social Change , 173 , 121102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102
Maramura, T. C., Dambuza, P., & Jaka, H. (2017). Realizing E-government access for socio- economic development in rural areas. International Journal of Applied Business and Economic Research , 15 (26), 597–609. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2- s2.0-85041191825&partnerID=40&md5=1a62b5fb13006073aa3c952a38504fa7
Marcovecchio, I., Thinyane, M., Estevez, E., & Janowski, T. (2019). Digital Government as Implementation Means for Sustainable Development Goals. International Journal of Public Administration in the Digital Age , 6 (3), 1–22. https://doi.org/10.4018/IJPADA.2019070101 Marta, A., & Amin, R. M. (2013). Kajian Good Governance: Studi di Pemerintah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2011. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 11 (1), 5. https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1608 Mucowska, M. (2021). Trends of environmentally sustainable solutions of urban last-mile deliveries on the e-commerce market—a literature review. Sustainability (Switzerland) , 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13115894
Muhtar, M., Sutaryo, S., & Suryanto, M. (2018). Towards regional sustainable development via government financial transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Security and

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sustainability Issues , 7 (4), 753–767. https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4(12)
Mulyanto, D. H. (2020). The Quality In Electronic Services Jogja City Government: In Case E- KTP. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 104. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7814
Murwa, V. A., & Yun, H.-K. (2015). A study of appropriate technology in the information technology: Governmental purchasing system for Kenya. Information (Japan) , 18 (12), 5019–5026. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84959175067&partnerID=40&md5=3f55aaa9f9dd42452c77151b5b6af06a
Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., & Casteleyn, S. (2019). Citizens’ intention to use and recommend e-participation. Information Technology & People , 32 (2), 364–386. https://doi.org/10.1108/ITP-08-2017-0257
Novitasari, F., Drestalita, N. C., & Maryati, S. (2020). The impacts of infrastructure development on economic growth (case study: DKI Jakarta, Banten Province and West Java Province). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 592 (1), 012017. https://doi.org/10.1088/1755-1315/592/1/012017
Ochara, N. M., & Mawela, T. (2015). Enabling Social Sustainability of E-Participation through Mobile Technology. Information Technology for Development , 21 (2), 205–228. https://doi.org/10.1080/02681102.2013.833888
Onyango, G., & Ondiek, J. O. (2021). Digitalization and Integration of Sustainable Development Goals (SGDs) in Public Organizations in Kenya. Public Organization Review , 21 (3), 511– 526. https://doi.org/10.1007/s11115-020-00504-2
Othman, M. H., & Razali, R. (2018). Whole of Government Critical Success Factors towards Integrated E-Government Services: A Preliminary Review. Jurnal Pengurusan , 53 , 73–82. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-53-07
Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 16 (28), 34–42. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823 Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2013). Analysing challenges, barriers and CSF of egov adoption. Transforming Government: People, Process and Policy , 7 (2), 177–198. https://doi.org/10.1108/17506161311325350
Rubasundram, G. A., & Rasiah, R. (2019). Corruption and good governance: An analysis of ASEAN’s E-governance experience. Journal of Southeast Asian Economies , 36 (1), 57–70. https://doi.org/10.1355/ae36-1f
Sachs, J. D., Modi, V., Figueroa, H., Machado, M., Sanyal, K., Khatun, F., & Reid, K. (2016). How information and communications technology can accelerate action on the sustainable development goals. The Earth Institute .
Saif Almuraqab, N. A. (2020). E & M-government and smart city: A review of ICT strategies and plans in the United Arab Emirates. International Journal of Management , 11 (3), 43–54. https://doi.org/10.34218/IJM.11.3.2020.006
Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 1. https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854 Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in Afghanistan. International Trade, Politics and Development , 5 (1), 51–70. https://doi.org/10.1108/ITPD-01-2020-0001
Sarrayrih, M. A., & Sriram, B. (2015). Major challenges in developing a successful e- government: A review on the Sultanate of Oman. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences , 27 (2), 230–235. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.04.004
Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., Katman, M. N.,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 44-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
& Darussalam, A. Z. (2022). Crisis and disaster management for halal tourism: a systematic review. Tourism Review , 77 (1), 129–145. https://doi.org/10.1108/TR-08-2020-0390 Sta, H. B. (2018). Organisational structure for the e-government coordination and interoperability framework: A case study of Tunisia. Electronic Government , 14 (1), 51–77. https://doi.org/10.1504/EG.2018.089540
Stratu-Strelet, D., Gil-Gómez, H., Oltra-Badenes, R., & Oltra-Gutierrez, J. V. (2021). Critical factors in the institutionalization of e-participation in e-government in Europe: Technology or leadership? Technological Forecasting and Social Change , 164 . https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120489
Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan:
Pengelolaan Sampah Kota Kendari. JURNAL SOSIAL POLITIK , 5 (2), 291. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821
Sudirman, F. A., Upe, A., & La Ode Herman, F. T. S. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Southeast Sulawesi. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapor .
http://www.ieomsociety.org/singapore2021/papers/616.pdf
Thirasakthana, M., & Kiattisin, S. (2021). Sustainable government enterprise architecture framework. Sustainability (Switzerland) , 13 (2), 1–27. https://doi.org/10.3390/su13020879 Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Abbas, H. S. M., & Khan, S. (2021). The Role of E-Governance in Combating COVID-19 and Promoting Sustainable Development: A Comparative Study of China and Pakistan. Chinese Political Science Review , 6 (1), 86–118. https://doi.org/10.1007/s41111-020-00167-w
United Nations. (2014). United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the future we want. United Nations Department of Economic and Social Affairs . United Nations. (2016). The 2030 Agenda for Sustainable Development; United Nations . United Nations.
Waheduzzaman, W., & Miah, S. J. (2015). Readiness assessment of e-government: a developing country perspective. Transforming Government: People, Process and Policy , 9 (4), 498– 516. https://doi.org/10.1108/TG-05-2014-0018
World Bank Group. (2016). World development report 2016: Digital dividends . World Bank Publications.
Zahid, H., & Din, B. H. (2019). Determinants of intention to adopt e-government services in Pakistan: An imperative for sustainable development. Resources , 8 (3). https://doi.org/10.3390/resources8030128