## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Desember  2021 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Volume 10 No. 2

## UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK
Ul Qadri , Didi Zulianto , M. Awaluddin *)
Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia *Email Korespondensi : awalpolnepab33@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  efforts  of  BPBD  Pontianak  City  and  to  find  out  the  obstacles  of BPBD  in  overcoming  and  preventing  forest  and  land  fires  in  Pontianak  City,  West  Kalimantan Province.  The  research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  study  with  a  study  approach. informants, observations and documentation. The data analysis technique used is interactive model analysis  (Miles  and  Huberman),  namely  reducing  data,  presenting  data,  drawing  conclusions  and verifying.  While  the  validity  of  the  data  obtained  from  data  triangulation,  member  check  and adequacy of references. The results of the study show that forest and land fires in Pontianak City are caused  by  extreme  hot  weather  and  there  are  also  factors  of  human  negligence  and  intentional failure to comply with government regulations. Pontianak City BPBD mobilizes its resources to deal with land fires such as providing counseling and immediately going down to extinguish the fire at the  point  where  the  fire  occurs.  The  government's  implementation  of  land  fire  prevention  can  be carried out optimally.
Keywords: Effort, BPBD, Fire, Land

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  upaya  BPBD  Kota  Pontianak  dan  Untuk mengetahui  hambatan-hambatan  BPBD  dalam  penanggulangan  dan  pencegahan  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Kota  Pontianak  Provinsi  Kalimantan  Barat  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kajian, sumber data berasal dari wawancara dengan  informan,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data yang digunakan adalah analisis model interaktif (Miles and Huberman) yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan  verifikasi. Sedangkan  validitas  data  didapat dari triangulasi data, member check dan kecukupan referensi.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kota  Pontianak disebabkan  oleh  cuaca    panas  yang  ekstrim  dan  ada  juga  faktor  kelalaian  dan  kesengajaan  dari manusia  yang  kurang  mentaati  peraturan  pemerintah.  BPBD  Kota  Pontianak  mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untuk   menanggulangi kebakaran lahan seperti memberikan penyuluhan dan  langsung  turun  memadamkan  api  di  titik  titik  terjadinya  kebakaran.  Pemerintah  pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan bisa terlaksana secara optimal.
Kata Kunci: Upaya, BPBD, Kebakaran, Lahan

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Desember  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2

## A. Pendahuluan
Kebakaran  hutan  dan  lahan sudah  sering  terjadi  di  Indonesia. Kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah bencana  yang  muncul  di  musim kemarau.  Bencana  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Indonesia  memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Salahsatu dampak dai kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah munculnya asap tebal yang menyelimuti sebuah wilayah sehingga dapat menganggu dan merusak kesehatan,  di  bidang  pendidikan, transportasi, perdagangan dan pariwisata.  Selain  itu  wilayah  yang terkena  dampak  kebakaran  hutan  dan lahan  akan  kehilangan  ekosistem yaitu  flora  dan  fauna  yang  ada  di dalamnya.
Pemerintah Indonesia menetapkan  kebijakan  pengendalian kebakaran  lahan  dan  hutan  dengan diterbitkannya beberapa
regulasi diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. 2) Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan. 3) Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  4)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001 tentang  Pengendalian  Kerusakan  Dan Atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup Yang  Berkaitan  Dengan  Kebakaran Hutan  Dan  Atau  Lahan.  5)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004 tentang Perlindungan Hutan. 6) Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor 12  Tahun  2009  tentang  Pengendalian Kebakaran Hutan. Pengendalian kebakaran  hutan  yang  dimaksud dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan nomor  12  tahun  2009  adalah  semua usaha, pencegahan, pemadaman,
penanganan  pasca  kebakaran  hutan dan penyelamatan.
Menurut catatan Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Kebakaran  hutan  dan  lahan  di Indonesia terus mengalami
peningkatan  dari  tahun  2014  hingga 2019,  dapat  dilihat  pada  Grafik  1.1 berikut:
Sumber: menlhk.go.id 2019
Grafik  1.1  menjelaskan  bahwa pada  tahun  2019  provinsi  Kalimantan Tengah  berada  di  urutan  pertama dengan luas hutan dan lahan mencapai 134.227  ha.  Urutan  kedua  yaitu provinsi Kalimantan Barat dengan luas hutan dan lahan yang terbaka mencapai  127.462  ha.  Dan  urutan  ke sepuluh  ada  provinsi  Nusa  Tenggara Barat  dengan  luas  hutan  dan  lahan yang  terbakar  mencapai  22.046  ha. Total  keseluruhan  lahan  yang  terbakar dari  tahun  2014-2019  adalah  857.755 ha.  Masalah  yang  ditimbulkan  dari kebakaran  hutan  sangat  berpengaruh terhadap  berbagai  sektor  kehidupan seperti  gangguan  aktivitas  kehidupan sehari-hari, hambatan transportasi, kerusakan ekologis,penurunan pariwisata,  dampak  politik,  ekonomi

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
dan gangguan kesehatan (Tacconi,2003). Dampak asap menimbulkan gangguan  kesehatan  seperti  infeksi saluran pernafasan akut  (ISPA),  asma bronkial, bronkitis,
pneumonia
(radang  paru),  iritasi  mata  dan  kulit, hal ini akibat tingginya kadar debu di udara  yang  telah  melampaui  ambang batas.  Masyarakat  di  wilayah  dengan angka  Indeks  Standar  Pencemaran Udara (ISPU) tinggi dilaporkan mulai mengalami gangguan penyakit Infeksi Saluran  Pernapasan  Akut  (ISPA), pneumonia, sakit kulit dan sakit mata. Angka  kesakitan  Infeksi  Saluran Pernafasan  Akut  (ISPA)  di  daerah yang  tingkat  pencemaran  udaranya tinggi  karena  adanya  kabut  asap akibat  kebakaran  hutan  cenderung mengalami
peningkatan
(Kompas.com).
Kota  Pontianak  merupakan  ibu kota  provinsi  Kalimantan  Barat. Berdasarkan  letak  geografis  Kota Pontianak  berada  tepat  dilalui  oleh garis  Khatulistiwa,  oleh  sebab  itu Kota  Pontianak  sebagai  salah  satu daerah  tropis  dengan  suhu  udara cukup  tinggi  serta  kelembaban  yang tinggi.  uas  wilayah  Kota  Pontianak mencapai  107,82  km2  yang  terdiri dari  6  kecamatan  dan  29  kelurahan. Kecamatan  di  Kota  Pontianak  yang mempunyai  wilayah  terluas  adalah Kecamatan  Pontianak  Utara  34,52%, Kecamatan  Pontianak  Barat  15,71%,
Kecamatan  Pontianak  Kota  14,39%, Kecamatan Pontianak Tenggara 13,75%, Kecamatan Pontianak Selatan 13,49% dan terakhir Kecamatan Pontianak Timur 8,14%.
Kota  Pontianak  adalah  salah  satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat  dan  sering  terjadi  kebakaran hutan  dan  lahan.  Kota  Pontianak memiliki kawasan lahan gambut yang sangat  luas.  Lahan  gambut  yang kosong  ini  di  musim  kemarau
memiliki  potensi  mudah  terbakar. Musim  kemarau di  Pontianak menurut informasi  BMKG  di  mulai  pada  bulan Juli  2018.  Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan,  tanggap  darurat  dan pemulihan pasca bencana sesuai Peraturan  walikota  nomor  78  Tahun 2016  mengenai  Kedudukan,  Struktur Organisasi,  Tugas  Pokok,  Fungsi, Uraian  Tugas  Dan  Tata  Kerja  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Pontianak.
Kebakaran lahan di Kota Pontianak  dengan  kejadian  kebakaran lahan  di  daerah  Sepakat  2  Kelurahan Bansir  Darat  Kecamatan  Pontianak Tenggara,  dan  berakhir  pada  tanggal 23 Agustus dengan kejadian kebakaran lahan  di  daerah  Parit  Haji  Husein  2. Kebakaran  lahan  terjadi  di  38  lokasi tersebar  di  Kecamatan  Pontianak Tenggara (Kelurahan Bansir Darat dan Kelurahan  Bangka  Belitung  Darat),  1 Kecamatan  Pontianak  Selatan  (Di Kelurahan Parit Tokaya ), dan Kecamatan Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang, Siantan Hilir dan  Siantan  Tengah  ).  Lahan  yang terbakar diperkirakan seluas 25 hektar. Sumber: (BPBD Kota Pontianak 2021)
Dampak  kebakaran  lahan  di  Kota Pontianak  menyebabkan  kabut  asap tebal  dan  masyarakat  Kota  Pontianak merasakan gangguan kesehatan seperti infeksi  saluran  pernapasan,  batuk- batuk  dan  jarak  pandang  berkurang. Selain  itu  kebakaran  lahan  di  Kota Pontianak menyebabkan udara semakin panas dan aktivitas masyarakat  di  bidang  pendidikan, pekerjaan, pariwisata dan
perekonomian  menjadi  terganggu.  Hal tersebuttentu  menimbulkan  kerugian materil bagi masyarakat Kota Pontianak. Sumber (BPBD Kota

## MIMBAR
Pontianak, 2021)
Berdasarkan  dampak  kebakaran lahan  dan  hutan  di  Kota  Pontianak, sudah sepatutnya pemerintah terutama pemerintah daerah mengambil tindakan  nyata  guna  mengendalikan kebakaran  yang  meluas  di  kemudian hari. Berdasarkan berbagai kesenjangan  antara  kebijakan  dengan masalah-masalah  yang  ada,  maka peneliti  ingin  menganalisis  “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kota Pontianak Provinsi Kalimantan
Barat”.

## B. Metode Penelitian
Pemilihan  metode  penelitian tentunya  berkaitan  erat  dengan  obyek yang  akan  di  teliti  karena  fungsi utama  dari  metode  penelitian  adalah sebagai alat penggali, mencari,
mengukur, mengumpulkan dan
mengelola  data  yang  dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif, data  yang  dikumpulkan bukan  berupa angka-angka,  melainkan  data  yang berasal  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dokumen  pribadi,  catatan memo, maupun dokumen resmi lainnya.  Metode  penelitian  kualitatif ini  sering  disebut  metode  penelitian naturalistik karena penelitiaanya dilakukan  dan  pengamatan  pada kondisi yang alamiah (natural setting). Sugiyono (2015:1) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  dimana Peneliti  adalah  sebagai  Instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi. Dalam penelitian
kualitatif,  peneliti  menjadi  instrument, untuk  dapat  menjadi  instrument,  maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan  yang  luas,  sehingga  mampu bertanya,  menganalisis,  memotret  dan mengkonstruksi  obyek  yang  diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
Kriteria  data  dalam  Penelian Kualitatif  menurut  sugiyono  (2015:2) adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah  data  yang  sebenarnya  terjadi sebagaimana  adanya,  bukan  data  yang sekedar  terlihat,  terucap,  tetapi  data yang mengandung makna dibalik yang terlihat  dan  terucap  tersebut.  Contoh data  yang  pasti  misalnya  data  orang menangis.  Orang  yang  menangis  itu harus  dipastikan,  apakah  menangis karena  susah  atau  justru  menangis karena  mendapat  kebahagiaan.  Untuk mendapatkan  data  yang  pasti  maka diperlukan  berbagai  sumber  data  dan berbagai  teknik  pengumpulan  data. Dua  sumber  data  yang  memberikan data  yang  berbeda,  maka  data  tersebut belum pasti. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data yang berbeda maka data  tersebut  juga  belum  pasti.  Bila data  yang  diperoleh  masih  diragukan, dan  belum  memperoleh  kepastian, maka  penelitian  masih  harus  terus dilanjutkan. Data dengan teknik triangulasi  adalah  pengumpulan  data yang  menggunakan  berbagai  sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.
Adapun fokus dalam peneiltian ini  adalah  ingin  Upaya  BPBD  dalam mengatasi Penanggulangan
dan
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di  Kota  Pontianak  yang  meliputi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.
Penelitian  kualitatif,  ada  yang disebut  dengan  batasan  masalah.

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Batasan  masalah  dalam  penelitian kualitatif  disebut  dengan  fokus  yang berisi pokok masalah (Sugiyono, 2008
: 206). Apabila tidak dibatasi dimungkinkan  akan  terjebak  pada melimpahnya  volume  data  yang diperoleh dilapangan.
Lokasi  penelitian  adalah  di Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kota  Pontianak  Provinsi Kalimantan  Barat  serta  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  penanggulangan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kota Pontianak. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Informan,  kata-kata  dan  tindakan dari  informan  yang  diamati  atau diwawancara  merupakan  sumber utama dalam penelitian ini.
2. Dokumen/sumber
tertulis, digunakan dalam penelitian sebagai  sumber  data  karena dalam  banyak  hal  dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
3. Tempat  dan  peristiwa  sebagai sumber  data  tambahan  dilakukan melalui observasi langsung terhadap  tempat  dan  peristiwa yang  berkaitan  dengan  peran strategis kecamatan dalam pelayanan publik. 4. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah menggunakan  triangulasi  teknik yaitu: 1) Teknik wawancara (interview),  yaitu  melakukan tanya  jawab  antara  peneliti dengan  nara  sumber  yang dianggap  layak  atau  relevan dalam penelitian ini.
2) Teknik observasi, yaitu
peneliti bertindak sebagai pengamat  dan  hanya  membuat kategori  perilaku,  mengamati
gejala  dan  mencatatnya  dalam buku observasinya.
3) Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan-bahan atau data yang berasal dari dokumentasi  langsung  objek penelitian juga surat kabar 4) Studi pustaka, yaitu dilaksanakan  terutama  untuk menyusun  kerangka  teori  serta mencari  konsep-konsep  yang berkaitan dengan masalah penelitian  dari  buku-buku  dan sumber-sumber bacaan lainya.
Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu:
Data  Condensation,  Data  Display, dan Conclusion Drawing/Verifications. 1) Kondensasi Data (Data Condensation) Kondensasi data merujuk  pada  proses  memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan  data  yang mendekati  keseluruhan  bagian dari  catatan-catatan  lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-
dokumen,  dan  materi-materi empiris lainnya.
2) Penyajian  Data  (Data  Display) Penyajian  data  adalah  sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu  dalam  memahami apa  yang  terjadi  dan  untuk melakukan  sesuatu,  termasuk analisis  yang  lebih  mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. 3) Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) Kegiatan  analisis  ketiga  yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan  pengumpulan  data,

## MIMBAR
seorang  penganalisis  kualitatif mulai  mencari  arti  benda- benda,  mencatat  keteraturan penjelasan, konfigurasi- koritigurasi  yang  mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan- kesimpulan  “final”  mungkin tidak muncul sampai pengumpulan  data  berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan
lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Upaya  Badan  Penanggulangan
Bencana  Daerah  (BPBD)  Dalam Penanggulangan  dan  Pencegahan
Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di Kota Pontianak
Kebakaran  Hutan  dan  Lahan merupakan salah satu bentuk bencana  yang  muncul  di  musim kemarau. Bencana Kebakaran Lahan ini  memberikan  dampak  kepada seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Salah  satu  akibat  dari  kebakaran lahan  ini  adalah  munculnya  asap yang  menyelimuti  sebuah  kota, sehingga dapat memberikan gangguan  di  bidang  kesehatan, pendidikan, transportasi,
perdagangan,  pariwisata  dan  lain- lain.  Kota  Pontianak  memiliki kawasan  lahan  gambut  yang  sangat luas. Lahan gambut yang kosong ini di musim kemarau memiliki potensi mudah  terbakar. Sumber  (BPBD 2021)
Hal  yang  sama  diungkapkan oleh  Irwandi  dkk  dalam  hasil penelitiannya (2016) Kebakaran hutan  merupakan  salahsatu  bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh  kebakaran  hutan  cukup  besar mencakup kerusakan ekologis,
menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya  nilai  ekonomi  hutan  dan produktivitas  tanah,  perubahan  iklim mikro  maupun  global,  dan  asapnya mengganggu  kesehatan  masyarakat serta  mengganggu  transportasi  baik darat,  sungai,  danau,  laut  dan  udara. Gangguan  asap  karena  kebakaran hutan  Indonesia  akhir-akhir  ini  telah melintasi batas negara.
Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Kota  Pontianak  merupakan organisasi  perangkat  daerah  yang mempunyai  tugas  melakukan  upaya pencegahan,  kesiapsiagaan,  tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana sesuai  Peraturan  walikota  nomor  78 Tahun  2016  mengenai  Kedudukan, Struktur  Organisasi,  Tugas  Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan (Karhutla) merupakan persoalan yang  hampir  setiap  tahun  terjadi  di wilayah  Kota  Pontianak,  Provinsi Kalimantan  Barat  (Kalbar)  sehingga bisa  dikatakan  "pekerjaan  rumah" pemerintah  yang  tidak  kunjung selesai.
Berbagai  upaya  bahkan  sudah  dan sedang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulanginya, mulai dari
sosialisasi  berupa  imbauan  kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan  dengan  cara  dibakar  di  musim kemarau, bahkan hingga menerbitkan aturan  berupa  peraturan  wali  kota dalam  memberikan  sanksi  kepada masyarakat  yang  membakar  lahan.
(hasil wawancara BPBD Kota Pontiak 2021) Aktivitas membakar lahan berdampak luas, seperti kebakaran di lahan  gambut  yang  menyebabkan kualitas  udara  menjadi  tidak  sehat, bahkan  berdampak  pada  sektor ekonomi, seperti mengganggu kelancaran  penerbangan  di  Kota

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Pontianak  dan  Kalbar  umumnya.
Warga  di  Kelurahan  Batu  Layang, Kecamatan Pontianak Utara diarahkan oleh BPBD agar mendirikan posko-posko pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan (Karhutla) seperti yang dilakukan  warga  RT003/  RW019. Kolaborasi dan peran aktif masyarakat ini bisa mengatasi permasalahan Karhutla ke depannya. Warga Gang Karya Bakti III RT 003/RW 019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara membangun  Pos  Karhutla  Usaha Bakti sekaligus Pos Kamling sebagai  posko  kesiapsiagaan  dalam mencegah kebakaran lahan di kawasan tersebut. Sebagaimana  diketahui,  saat musim kemarau ini, kebakaran lahan terutama daerah-daerah yang lahannya  berstruktur  gambut  sangat rentan terjadi. Termasuk di
Pontianak  Utara,  dimana  sebaran lahan  gambutnya  termasuk  luas, terutama  di  Jalan  Budi  Utomo hingga  batas  kota.  Keberadaan posko ini sebagai tempat masyarakat untuk  siaga.  Keberadaan  posko  ini sebagai  bentuk  koordinasi  BPBD Kota Pontianak untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran  hutan  dan  lahan.  Sumber (Hasil wawancara, BPBD Pontianak 2021).
Kunto  Ari  Wibowo  (2019) mengungkapkan  bahwa  Karhutla bisa    terjadi    setiap    kali    musim kemarau,  dan  itu  bisa  saja  setiap tahun.    Tindakan  yang  sebagaimana disebutkan sebelumnya harus tertata mulai  dari  pra  bencana,  tanggap darurat, dan pasca bencana.  Apalagi sebagai konsekuensi dari lingkungan    strategis    ekternal    ini, sangat  dimungkinkan  melibatkan berbagai  negara  dalam    upaya preventif.  Ini  menegaskan  sekali bahwa  persoalan  karhutla  adalah
persoalan yang bersifat lintas negara, ini  akan  dan  bahkan  sudah  menjadi isu  global.  Jadi  perlu  penanganan sebelum  dan  sesudah  terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara di wilayah Kecamatan  Pontianak  Selatan  dan Tenggara  yang  juga  memiliki  areal lahan  gambut,  BPBD,  Kapolresta Pontianak Kota, kelurahan dan RT/RW  bersama  masyarakat  sebagai bentuk upaya pencegahan melakukan gotong  royong  membangun  parit- parit dan kanal-kanal di sekitar lokasi lahan  gambut  untuk  mengantisipasi persediaan air apabila terjadi kebakaran  hutan  dan  lahan  di  area tersebut.Dengan adanya posko tersebut  diyakininya  akan  lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan.  Sebab  mencegah  jauh  lebih mudah daripada memadamkan kebakaran  lahan. Sumber  (BPBD Kota Pontianak 2021 )
Pemerintah Kota Pontianak, sejak  Januari  hingga  akhir  Maret 2021,  mencatat  sudah  sebanyak  40 hektare  lahan  gambut  di  kota  itu terbakar  sepanjang  musim  kemarau tahun 2021. Pemerintah Kota Pontianak sudah mengambil tindakan tegas  terhadap  pemilik  lahan,  baik yang lahannya terbakar karena kelalaian  maupun  sengaja  dibakar dengan  memberikan  sanksi  berupa menyegel agar tidak bisa
dimanfaatkan  tiga  hingga  lima  tahun sejak lahan itu terbakar.
Pemerintah  kota  Pontianak  dan BPBD  sudah  menyegel  lima  lokasi lahan yang terbakar dan memberikan sanksi  dengan  tidak  memberikan perizinan  dalam  bentuk  apapun selama  lima  tahun  sejak  awal terjadinya kebakaran di lahan tersebut dan menindak tegas terhadap pemilik  lahan  maupun  pembakar lahan  yang  mengakibatkan  kerugian banyak pihak, dalam menekan

## MIMBAR
semakin  meluasnya  lahan  gambut yang  terbakar  di  musim  kemarau tahun ini.
Carter  dalam  kunto  ari  wibowo (2019)  menjelaskan  bahwa    dalam kegiatan    manajemen    pengelolaan bencana,    aspek  pra  bencana  harus betul-betul diperhatikan dengan serius.  Ia  membagi  menjadi  tiga aktifitas  yaitu  (1)  preventif,  (2) mitigasi, (3) kesiapsiagaan/preparedness. Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana tidak terjadi, mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir  dampak  bencana, sedangkan  kesiapsiagaan    adalah langkah    cepat    yang    harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana. Memaksimalkan semua tahapan tersebut akan menentukan kesuksesan dalam mencegah terjadinya  bencana.  Carter  juga memberikan  tekanan  utama  pada aspek  preventif  ketimbang  sisi mitigasi dan kesiapsiagaan. Dikatakannya bahwa preventif adalah  aspek  utama  karena  bisa mencegah bencana terjadi. Maka  dari  teori  tersebut  Kabid Humas  Polda Kalbar, Kombes (Pol) Donny Charles Go sudah menetapkan delapan tersangka perorangan dari tujuh kasus kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla)  di  provinsi  itu  tahun 2021.  Tujuh  kasus  Karhutla  itu, ditangani  sejak  Januari  hingga Februari  2021.  Bentangan  spanduk yang  bertuliskan  Lokasi  Ini  Dalam Pengawasan"  terpasang  di  depan lahan  yang  terbakar  yang  disegel oleh  Pemkot  Pontianak.  Penyegelan itu  dilakukan  berdasarkan  Peraturan Wali  Kota  Nomor  55  tahun  2018. Dalam  perwa  tersebut,  disebutkan, lahan yang terbakar dalam arti tidak disengaja,  tidak  boleh  ada  aktivitas pemanfaatan di lahan tersebut
selama  tiga  tahun.  Sedangkan  lahan yang  sengaja  dibakar,  selain  tidak diperkenankan  memanfaatkan  lahan, juga diberikan sanksi serupa. Sumber
BPBD Kota Pontianak 2021 Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran  Lahan  Dan  Hutan  perlu mempersiapkan  personil  pemadaman kebakaran  lahan  dan  hutan,  dalam kegiatan pra pemadaman BPBD Kota Pontianak juga melaksanakan kesiapsiagaan  dengan  berkoordinasi dengan  seluruh  stake  holder  terkait dalam upaya
penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, selain itu juga  melakukan  patroli  dibeberapa titik  daerah  rawan  kebakaran.  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  yang  merupakan  Kelompok
Kerja  Penanggulangan  Kebakaran dan Pasca Kebakaran dalam Poskodalkarlahut  tentunya  memiliki andil  dan  tanggung  jawab  yang penuh dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan khususnya  dalam  pemadaman  api. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  pemadaman  api kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Kota pontianak selama ini terus dilaksanakan  oleh  kerja  sama  antara Regu Pengendalian Kebakaran dengan personil damkar kota
Pontianak  dengan  pihak  kelurahan dan masyarakat. Kesulitan  atau  hambatan  yang ditemui  dalam  pemadaman  api  ialah ketika kebakaran lahan/hutan tersebut terjadi tidak ada pasokan air yang  cukup  sehingga  membutuhkan waktu  lebih  lama  untuk  melakukan pemadaman api karena kondisi tanah gambut yang mudah terbakar.
D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Kebakaran  Hutan  dan  Lahan
(Karhutla) merupakan persoalan yang  hampir  setiap  tahun  terjadi  di wilayah  Kota  Pontianak,  Provinsi

## MIMBAR
Kalimantan Barat  (Kalbar) sehingga bisa  dikatakan  "pekerjaan  rumah" pemerintah  yang  tidak  kunjung selesai.
Berbagai  upaya  bahkan  sudah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Pontianak  dalam menanggulanginya, mulai dari sosialisasi  berupa  imbauan  kepada masyarakat agar tidak membersihkan  lahan  dengan  cara dibakar  di  musim  kemarau,  bahkan hingga  menerbitkan  aturan  berupa peraturan wali kota dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membakar lahan. Selain itu juga pemerintah Kota Pontianak atau BPBD Kota Pontianak  membentangkan  spanduk peringatan  dan  membangun  tanggul air  untuk  mencegah  terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas membakar lahan berdampak  luas,  seperti  kebakaran di lahan gambut  yang menyebabkan kualitas  udara  menjadi  tidak  sehat, bahkan  berdampak  pada  sektor ekonomi, seperti mengganggu kelancaran  penerbangan  di  Kota Pontianak dan Kalbar umumnya. Pencegahan yang dilakukan oleh  pemerintah  ialah  memberikan penyuluhan kepada masyarakat, berupa  sosialisasi  akan  bahaya kebakaran  lahan  dan  hutan,  dampak kerugiannya, adanya undang-undang yang  mengatur  tentang  larangan dan  sanksi-sanksi  membakar  lahan dan  hutan  serta  pembinaan  tentang penerapan sistem Pembukaan Lahan Tanpa  Bakar  (PLTB).  Namun, penyuluhan  yang  diberikan  hanya diwilayah  rawan  kebakaran  lahan dan hutan. Belum meratanya penyuluhan yang diberikan pemerintah, akan dapat menimbulkan masalah seperti masih adanya  masyarakat  yang  membuka dan  membersihkan  lahan  dengan cara  membakar  karena  tidak  taunya
masyarakat  akan  bahaya,  larangan dan  sanksi  bagi  pelaku  pembakar lahan  dan  hutan.  Selain  penyuluhan, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada Kelompok masyarakat tentang cara menanggulangi  kejadian  kebakaran lahan dan hutan, khususnya tata cara dalam  menggunakan  alat  pemadam kebakaran  dan  cara  memadamkan api.
Berdasarkan hasil penelitian Riska Gusfanely  (2019)  bahwa perlu ada  kerja  sama  sehingga  kolaborasi antara  pemerintah  dan  masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bisa terlaksana dengan optimal. Hal  tersebut  juga  dilakukan  oleh BPBD Kota Pontianak dengan bekerjasama  masyarakat  membentuk satuan  petugas  pencegahan  dan pelaporan  apabila  terjadi  kebakaran lahan.
Penanggulangan kebakaran lahan dan  hutan  di  Kota  Pontianak, dilaksanakan  oleh  Regu  Pemadam dari  Dinas  Hutbun,  BPBD  dan Damkar.  Dalam  penanggulangan, kesulitan  yang  ditemukan  adalah jarak tempuh lokasi kejadian kebakaran  lahan  dan  hutan  yang jauh, dan susah dilalui oleh kendaraan. Sementara itu, Kelompok masyarakat  yang  sudah  dibentuk belum  pernah  ikut  serta  dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan khususnya  dalam  pemadaman  api, sehingga  menyebabkan  kebakaran lahan  dan  hutan  yang  terjadi  meluas ke lahan lain, akibat dari keterlambatan  bantuan  pemadaman api.

## Rekomendasi/Saran
Pencegahan  dan  penanggulan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kota Pontianak harus meningkatkan
penegakkan  peraturan  wali  kota

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Nomor 55 tahun 2018 agar dilaksanakan  secara  tegas  sehingga memberikan  efek  jera  bagi  para pelaku  pembakar  lahan.  Selain  itu peningkatan  sarana  prasarana  dan sumberdaya manusia perlu diperhatikan  agar  rencana  program dan pelaksanaan pencegahan kebakaran  lahan  bisa  terlaksana secara optimal.

## E. Daftar Pustaka

## Buku-buku
Moleong,  LExy.  2014.  Metode  Penelitian
Kualitatif,  Edisi  Revisi.  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung
Dunn. N William, (2003), Analisis Kebijakan Publik, cetakan ke-5. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Pasolong Harbani, (2011), Teori Administrasi  Publik,  cetakan  ke-3,
Alfabeta cv, Bandung.
Kencana Syafiie, Inu, (2015), Ilmu Administrasi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pasolong Harbani, (2012), Metode Penelitian Administrasi Publik, Cetakan ke-1, Alfabeta cv, Bandung. Indiahono  Dwiyanto,  (2009),  Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analysis, cetakan ke-1, Penerbit Gava
Media, Yogyakarta. Winarno  Budi,  (2012),  Kebijakan  publik Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus, Cetakan ke-2. PT. Buku Seru, Jakarta. Winarno  Budi,  (2014),  Kebijakan  publik Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus, Cetakan ke-2. PT. Artikel jurnal dan Media Sosial
Wibowo  Arief  Kunto  (2019)  Manajemen Penanganan  Kebakaran  Hutan  dan
Lahan  (Karhutla)  GunaPeningkatan Ekonomi Kerakyatan. Penerbit Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Riska  Gusfanely  (2019) Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan  Kebakaran  Hutan dan  Lahan  di  Provinsi  Riau  Tahun 2015-2018 Irwandi dkk (2016) Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya  Kecamatan  Loa  Janan Kabupaten Kutai Kertanegara. Penerbit  Universitas 17  Agustus 1945 Samarinda Ini  upaya  Pemkot  Pontianak  tanggulangi Karhutla - ANTARA News Kalimantan Barat http://bpbd.pontianakkota.go.id/wp- content/uploads/2018/11/LAPORAN_
BPBD.go.id Kota Pontianak/jumlah titik api kebakaran lahan di Pontianak

## Dokumen dan Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001 tentang  Pengendalian  Kerusakan  Dan Atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup Yang  Berkaitan  Dengan  Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  12
Tahun  2009  tentang  Pengendalian Kebakaran Hutan. Peraturan  walikota  nomor  78  Tahun  2016 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi,  Tugas  Pokok,  Fungsi,
Uraian  Tugas  Dan  Tata  Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Peraturan  Walikota  Nomor  55  Tahun  2018 tentang larangan kebakaran lahan