## HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19
Alvi Leo Saputra 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: alvileo25478@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  yang  merupakan  (extraordinary  crime)  yang  pemberantasan  nya  dilakukan  dengan kelembagaan  khusus  yakni  KPK  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Pada  saat  pandemi  covid-19  KPK menjalankan  tugas dengan  melakukan  operasi  tangkap  tangan  terhadap  beberapa  terduga  korupsi dana bantuan sosial, Korupsi yang dilakukan pada darurat pandemic covid yang telah ditetapkan oleh Presiden Indonesia covid merupakan suatu keadaan tertentu yang dapat menjdi penjatuhan hukuman mati mengingat covid juga telah ditetapkan sebagai bencana non alam yang berdampak pada jumlah masyarakat  miskin  bertambah  dan  kemudian  pemerintah  memberlakukan  program  khusus  untuk mengentaskan  kemiskinan  namun  dana  tersebut  di  korupsi.  Pada  kondisi  tersebut  peneliti  ingin meneliti penjatuhan hukuman mati terhadap korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa koruptor dapat dijatuhi hukuman mati menurut menurut Peraturan perundang undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci: Korupsi, Hukuman mati, Covid-19

## Abstrack
Corruption is an extraordinary crime whose eradication is carried out with a special institution, namely the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK).  During  the  COVID-19  pandemic,  the  Corruption Eradication Commission (KPK) carried out  its  task  of  carrying  out  arrest  operations  against  several suspected corruption of social assistance funds. Corruption carried out during the Covid-19 pandemic emergency that had been determined by the President  of Indonesia, Covid, was a certain condition that could result in the imposition of the death penalty, considering that Covid has also it was declared a  non-natural  disaster  that  had  an  impact  on  the  number  of  poor  people  increasing  and  then  the government implemented a special program to alleviate poverty but the funds were corrupted. Under these conditions, the researcher wants to examine the imposition of the death penalty on corruption in social assistance funds. This research is a normative juridical research. The results of the study state that  corruptors  can  be  sentenced  to  death  according  to  the  laws  and  regulations  concerning  the Eradication of Corruption Crimes.
Keywords : corruption, death penalty, covid-19.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan hukum (rechtstaat) negara yang tidak semata mata hanya berlandaskan kekuasaan, hal ini termasuk dalam suatu konsepsi negara. Peraturan  perudang  undangan  tertulis  yang  tidak  terlepas  dari  norma  hukum  merupakan segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  manusia  dalam  bernegara  yang  dijadikan pedoman  untuk  mencapai  tujuan  keadilan  dalam  masyarakat.  Hukum  yang  menjadi  dasar dalam segala tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memiliki memiliki esensi untuk terciptanya suatu kehidupan sosial yang adil. Hukum sebagai suatu dasar dari aturan
yang  ada  dalam  negara  sangat  diakui  keberadaan  nya  hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat mematuhi peraturan yang ada di dalam setiap negara, esensi dari adanya suatu aturan Hukum dalam  negara  adalah  bertujuan  untuk  melarang  tindakan  apapun  yang  merugikan masyarakat(Ubaedillah 2018) .
Kejahatan  korupsi  sudah  menjadi  sebuah  salah  satu  kejahatan  bersifat  terstruktur sistematis  dalam  berbagai  ruang  lingkup(Eddy  O.S  Hiariej  2015).  Korupsi  yang  merugikan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak masyarakat yang terkena dampak korupsi. Korupsi  yang  harus  dilakukan  dengan  tindakan  luar  biasa  atau  khusus  dalam pemberantasannya.  Salah  satu  efek  yang  diberlakukan  agar  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku  korupsi  di  Indonesia  adalah  hukuman  mati  yang  telah  tertulis  dalam  peraturan perundangan undangan korupsi.
Darurat  pandemi  Covid-19  yang  berimbas  kepada  masyarakat  Indonesia  membuat perekonomian menjadi hancur akibat adanya pandemic ini,  Juliari Batubara selaku mantan Mensos RI ditangkap dalam kasus korupsi dana bantuan sosial  yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi, kasus ini meresahkan masyarakat  Indonesia.  Tersangka  Menteri  Sosial  Juliari  Batubara  menerima  aliran  Rp  8,2 miliar.  Dalam  pengadaan  bantuan  sosial  Covid-19  berupa  paket  sembako  oleh  Kemensos, dengan  anggaran  Rp  5,9  triliun,  akan dilaksanakan  272  kontrak dalam  dua periode  bansos sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (Mufrohim dkk. 2020). KPK menduga telah tercapai kesepakatan penunjukan mitra untuk pengadaan barang dari sebagian aliran dana  bantuan  sosial  Covid-19  yang  diduga  juga  diterima  Menteri  Sosial  Juliari  Batubara. Pandemi Covid-19, membuat Indonesia dalam kondisi keadaaan tertentu. Keadaan tertentu yang diatur dalam (UU Tipikor) dalam keadaan tertentu maka apratur penegak hukum dapat menuntut ataupun menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku(Chazawi 2016).
Dalam kondisi pandemi yang terus melanda  dunia termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo  menetapkan  bahwa  pandemi  covid  sebagai  bencana  non  alam  maka  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Covid 19) Dan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana  Non  alam  Penyebaran  (Covid  19)  untuk  mengatur  kestabilan  negara  dan  dalam keadaan tersebut sudah seharusnya Julian Peter Batubara dapat dijatuhkan dengan pidana mati.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif suatu prosedur atau  cara  peneliti  dalam  mengumpulkan  serta  menganalisis  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  baham  hukum  perundang  undang  dan  bahan  hukum  berupa  jurnal,  buku  atau publikasi hukum. Penelitian ini difokuskan pada penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bansos dalam masa pandemi covid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
Hukuman mati terhadap aktor kejahatan yang telah melalui proses huku dan kemudian sampao  kepada  putusan  hakim  yang  berarti  hakim  telah  membuat  keputusan  menurut keyakinan  nya  untuk  menjatuh  kan  hukuman  mati  yang  mana  hukuman  mati  merupakan tindakan mengambil hak hidup manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak hak yang ada pada diri  setiap  manusia  yang  tanpa  hak  tersebut  manusia  tidak  dapat  hidup  sebagai  layaknya manusia.  Hak  hidup  segala  sesuatu  yang  dapat  membuat  seseorang  tetap  hidup,  karena apabila  tanpa  adanya  hak  tersebut  eksistensi  sebagai  manusia  akan  hilang.  Menurut (DUHAM) yang merupakan konvensi pertama yang di dalam nya terdapat Hak Asasi Manusia Internasional  yakni  merupakan suatu  pencatatan hak  dan  kebebasan  paling  dasar.  Definisi hukum yang bermakna sempit, di dalam deklarasi tersebut merupakan suatu pendapat dunia internasional.  keseluruhan  anggota  persrikatan  bangsa  bangsa  telah  menyepakati  dan menghargai adanya hak asasi manusia ketika negara tersebut masuk ke dalam keanggotaan ini.  Seperti  yng  tertuang  dalam  DUHAM  pada  13  pasal  yang  berbunyi: “Setiap  orang mempunyai hakatas kehidup, kemerdekaan dan keselamatan seseorang”.
Pengancaman hukuman mati di golongkan dalam suatu bentuk hukuman yang sangat kejam  dan  terkesan  tidak  manusiawii,  tidak  hanya  itu  eksekusi  mati  di  Indonesia  telah melanggat  ketentuan  pasal  3  drklarasi  hak  asasi  manusia  (DUHAM)  yang  berbunyi “Setiap orang  berhak  atas penghidupan,  kebebasan dan  keselamatan ”. Deklarasi  ini  telah  menjadi dasar  dari  kesepakatan  mengenai  HAM  dalam  dunia  internasional,  bahkan  telah  60  tahun lama  nya  pasca  penetapan  DUHAM  berguna  bagi  negara  untuk  harus  menjamin  hak  dan kebebasan  yang  terdapat  dalam  suatu  kesepakatan  dunia  sebagai  suatu  hal  paling  dasar. Dalam beberapa konvensi atau instrument yang menyatakan larangan hukuman mati dimuat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dalam sebuah peraturan tersendiri. Jaminan ini diperkuat (ICCPR) tentang hak sipil dan politik pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 7, sekaligus diperkuat lagi oleh Protokol Opsional Kedua) atas perjanjian internasioanl mengenai hak Sipil serta Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati. Kedua nya berisi mengenai pemjatuahan hukumaan mati hanya dapat dikenakan oleh suatu putusan  yang  final  dalam pengadilan  yang  berwenang  sesuai  dengan  undang  undang  yang asas ini untuk hukuman pidana dan juga termuat sebagai pasal awal dalam kodifikasi hukum pidana yang menyatakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang undang ditekankan pada hukum pidana.
Pada pasal 6 (ICCPR) Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukumm serta tidak bisa diperlakukan sewenang wenang. Dalam bunyi pasal tersebut sebenarnya di Indonesia sudah tertuang pada UndangUndangDasar 45 pada pasal 27 ayat 2, 28A, pasal 38D ayat2,28H, serta 28I. Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak nountstandfest yang mana ketika hak istimewa tersebut berlaku tidak boleh menyimpang dari jaminan procedural. Hak asasi manusia yang diklasifikasikan menurut Pasal 28I (1) UUD 1945 dan hak-hak yang diklasifikasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi menurut Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memiliki suatu kesamaan. Oleh karena itu, ketentuan tentang hak yang tidak dapat dalam ICCPR sangat menjadi acuan dalam menafsirkan frasa “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti dalam ketentuan Pasal 28I (1) UUD 1945. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan demikian melanggar ketentuan pasal dalam instrumen hak asasi manusia tentang perampasan nyawa, kebebasan dan keamanan orang yang dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati merupakan pemidanaan yang melanggar hak untuk hidup bagi manusia.  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa  hak  hidup  harus  dilindungi  oleh  suatu  hukum nasional, menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat berkurang tanpa pengecualian.

## Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial Saat Pandemi
Korupsi  yang  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  yang  memiliki  dampak  merusak moral bangsa dan menimbulkan kerugian bagi negara yang mana dapat di lihat dampak dari korupsi pada terhambatnya pembangunan pada sebuah negara, yang terpenting ialah korupsi telah mencederai nilai keadilan dan kemakmuran sebuah bangsa(Binaji and Hartanti 2019). Dalam pemberantasan korupsi yang semakin merambah pada setiap pejabat yang memiliki kewenangan  dalam  negara.  Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  pilihan  hukum  pidana dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang Hukuman mati di Indonesia jika dilihat secara
filosifis  dilandasi  oleh  nilai  nilai  dan  moral  Pancasila.  Hukuman  mati  yang  dituangkan  (UU Tipikor)  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun,  Sebenarnya  di  Indonesia tidak pernah ada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku korupsi, meskipun tindakan koruptor harus pertanggungjawaban karena tindakan korupsi merupakan kejahatan yang merugikan seluruh  elemen  negara(Wijarnako  2021).  Hal  ini  juga  menjadikan  Indonesia  sebagai  lahan korupsi bagi para pejabat yang korup, Karena ancaman hukuman mati menurut UU Tipikor tidak  pernah  dilakukan,  tentu  hukuman  mati  bagi  oknum  koruptor  juga  diabaikan.  Sebab, ketentuan  pidana  mati  bagi  oknum  koruptor  hanya  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  2  UU Pemberantasan Korupsi, dan syarat pelaksanaannya sangat sulit. Makna khusus syarat-syarat tertentu  dalam  alinea  kedua  Pasal  2  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  syarat-syarat  yang dapat dijadikan alasan dilakukannya tindak pidana korupsi, yaitu:
a. Penanggulangan dalam keadaan bahaya
b. Bencana alam nasional
c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
Frasa  "keadaan  tertentu"  yang  digunakan  dalam  UU  Tipikor  di  atas  memberikan tuntutan  atau  pemberatan  hukuman  yang  hanya  dapat  dijatuhkan  dalam  keadaan  yang bersifat  tertentu  pada  koruptor  sebagaimana  dimaksud UU  Tipikor.  Maka pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  dijatuhkan,  dari  pernyataan  di  atas  tidak  perlu digunakan  untuk  membuktikan  bahwa  koruptor  mengetahui  saat  melakukan  korupsidala, keadaan tertentu pada saat korupsi. Isi Pasal 2 (2) (UU Tipikor) menyatakan sebagai berikut. Intinya,  peraturan  perundang  undangan  ini  bisa  dijadikan  senjata  ampuh  untuk  mengatasi korupsi di Indonesia. Namun, sejak pengesahan UU Tipiko tidak ada yang dijatuhi hukumaan mati. Adanya istilah “keadaan tertentu” sulit dipahami oleh banyak pihak dan tidak berani menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian istilah "keadaan tertentu" dalam  UU  Tipikor  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut:  "keadaan tertentu" dalam pasal ini adalah keadaan yang dapat memberatkan pemidanaan yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila kejahatan untuk dilakukan terhadap dana yang dialokasikan untuk mengatasi kondisi berbahaya, bencana alam di negara itu, mengatasi efek kerusuhan sosial yang meluas, mengatasi krisis ekonomi, dan korupsi yang berulang. Akibat dari  perubahan  definisi  dari  beberapa  kondisi  di  atas  adalah:  "Bukan  lagi  waktu  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
menentukan hukuman mati, tetapi alokasi uang untuk situasi bencana yang di korupsi dalan keadaan tertentu."(Mufida 2020).
Pemberlakuan  ancaman  hukuman  mati dalam  UU  Tipikor  sebenarnya  mengindahkan sebuah kekhususan terhadap koruptor yang mana korupsi yang bisa dikenakan ancaman atau hingga  penjatuhan  hukuman  mati,  namun  sebenarnya  multitafsir  yang  ada  dalam  frasa “keadaan tertentu” itu yang sebenarnya berpotensi melanggar HAM. Legislative drafter dari UU  Tipikor  memasukkan “keadaan  tertentu” untuk  pemberatan  pidana,  dalam  "keadaan tertentu"  pemberatan  hukuman  bagi  koruptor  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan dalam  kondisi  atau  keadaan  negara  dalam  bahaya  sesuai  aturan  yang  berlaku,  bisa  ketika bencana alam maupun non-alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter(Surahmad 2016). Apabila kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya penjelasan dari makna keadaan tertentu demikian juga tidak  menjamin  sebuah  kepastian  hukum  yang  jelas,  misalnya  terhadap  dana  dalam penanggulangan  keadaan  bahaya  misalnya.  Status  dari  keadaan  bahaya  itu  sendiri sebenarnya masih berpedoman kepada Pasal 1 ayat (1) angka 3 Perpu 23/1959 dinyatakan bahwasannya sebuah keadaan bahaya dapat menyangkut juga keadaan darurat/bahaya atau dari  keadaan  khusus  terhadap  gejala-gejala  yang  dapat  membahayakan  stabilitas  negara. Ketetapan tersebut tentunya dapat kita hubungkan dengan UU Penanggulangan Bencana dan Keppres  12/2020  di  mana  menggolongkan  COVID-19  sebagai  bencana  non-alam(Agus Wibowo  2020),  maka  dari  itu  dalam  hal  ini  mengundang  sebuah  multi-tafsir  lebih  lanjut apakah  Covid-19  dapat  digolongkan  sebagai  bagian  dari  keadaan  bahaya  disebabkan termasuk  sebagai  gejala-gejala  yang  dapat  membahayakan  hidup  negara,  hal  multitafsir demikianlah  sebenarnya  yang  perlu  diperhatikan  demi  pemenuhan  HAM,  rumusan  dan formulasi  syarat  hukuman  mati  pada  keadaan  tertentu  harus  diselaraskan  juga  dengan kebijakan yang makin berubah dari zaman yang satu kepada zaman yang lainnya.
Dalam konsep negara hukum penggunaan due process of law memberlakukan adanya asas  legalitas  dalam  segala  bentuk,  yaitu  bahwasannya  segala  tindakan  pemerintah  harus memiliki dasar atas peraturan perundang undangan yang sah dan tertulis(Asshiddiqie 2012). Sementara dalam kasus kasus korupsi yang ada di Indonesia implementasi konsep due process of law sangat dapat diterapkan dengan ancaman hukuman mati kepada para pelaku korupsi dalam  keadaan  tertentu  atau  keadaan  darurat  bencana.  Penjatuhan  hukuman  tersebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
sangat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat 2 Sehingga sebenarnya ditinjau dari asas legalitas dan due process of law sebenarnya sudah tidak ada masalah dan tentunya sudah sangat kompatibel untuk dikenakan atau  dijatuhkan  sebagai  sanksi  baik  dalam  tuntutan  ataupun  putusan,  hal  ini  disebabkan keberadaan dari dasar hukumnya sudah jelas adanya pada UU Tipikor.
Dalam  penjatuhan  hukuman  mati  bagi  koruptor  dalam  kondisi  darurat  bencana terdapat  kelemahan  substansi  hukum  yang  mana  ketentuan  dalam  pasal  2  ayat  2  Undang Undang Tindak Pidana Korupsi t erdapat frasa “dapat” dalam bunyi pasal tersebut, sehingga penjatuhan  hukuman  mati  bagi  koruptor  dalam  pasal  ini  bermakna  subjektif  yang  berarti dapat disalah artikan dalam rangka meringankan hukuman para koruptor akibat dari makna subjektif  dari  frasa  “dapat”  tersebut.  Kedua,  kelemahan  dalam  sisi  struktur  penegakan hukum(Yuhermansyah  and  Fariza  2017).  Dalam  hal  ini  dapat  terlihat  dari  masih  sering terjadinya  perbedaan  kepentingan  antar  aparatur  penegak  hukum,  Tumpang  tindih wewenang dalam proses penegakan hukum masih sering terjadi serta benturan kepentingan antar  lembaga  pemerintahan  yang  sering  menimbulkan  masalah  structural  yang  sering memicu  konflik  antar  lembaga  sehingga  dapat  berimbas  pada  proses  penjatuhan  vonis terhadap  koruptor  tidak  maksimal,  sehingga  koruptor  tidak  memiliki  efek  jera  dalam melakukan tindakan nya.
Lemahnya  budaya  hukum.  Yang  mana  dapat  terlihat  dari  perbedaan  pendapat  pro kontra  terhadap  kebijakan  hukuman  mati  bagi  koruptor.  Banyak  pendapat  bahwa pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang pada dasar nya ialah hak yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir. Mengingat hak asasi manusia yang merupakan hak dasar manusia. Maka ada tanggung jawab untuk menjalankan hak  asasi  manusia  yang  mana  hak  asasi  manusia  tersebut  hanya  dapat  berkurang  karena hanya  bersumber  dari  Tuhan  sebagai  pencipta  alam  semesta  beserta  isinya,  bukan  dari negara. Apakah dikurangi. Maka dari itu, yang dibutuhkan dari rule of law merupakan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
Penjatuhan  hukuman  mati  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  di  nilai  sangat pantas  untuk  diterapkan  mengingat  kejahatan  korupsi  yang  berdampak  kepada  seluruh struktur negara. Bahkan tidak hanya kehancuran dari sisi perekonomian negara tetapi dalam sisi moral bangsa juga turut mengalami degradasi moralitas yang mana dari banyak nya tindak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
pidana korupsi yang terus terjadi malah korupsi terlihat seperti “budaya” yang tidak pernah ada pemberlakuan suatu tindakan efek jera bagi para pelaku korupsi. Efek yang ditimbulkan dari terjadi nya korupsi di suatu negara terus berkelanjutan dan posisi bangsa Indonesia yang semakin lama semakin di lihat rendah oleh dunia internasional apabila tidak dapat melakukan pemberantasan korupsi.
Korupsi  dana  bantuan  sosial  dalam  kondisi  pandemi  covid-19  merupakan  salah  satu bentuk  korupsi  atas  hak  untuk  pangan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  mana  kondisi pandemic  yang  membuat  masyarakat  membutuhkan bantuan dari pemerintah  tetapi  dana bantuan  tersebut  di  korupsi  oleh  pejabat  negara  yakni  Mentri  Juliari  Batubara.  Tindakan korupsi  dana  bantuan  sosial  yang  dilakukan  oleh  Juliari  Batubara  sangat  berpengaruh terhadap  hak  hidup  masyarakat  Indonesia  karena  kondisi  pandemic  yang  mendorong masyarakat mengalami krisis ekonomi, maka atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara ini yang telah melakukan kejahatan atas hak atas pangan yang sangat berpengaruh oleh kelangsungan hidup masyarakat miskin maka sangat layak untuk dijatuhi hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati dapat dilakukan karena koruptor mengambil dana hak atas pangan masyarakat miskin hak atas pangan inilah yang mempertaruhkan nyawa orang miskin degan julah banyak sehingga dalam konteks ham dihindari tetapi hukman mati dijatuhkan karena alasan kemanusiaan yang lebih besar Hukuman mati di Indonesia dilakukan secara hati-hati oleh  pemerintah,  sehingga  jenis  hukuman  mati  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan tidak melanggar norma Hak Asasi Manusia (HAM). Jika melihat Indonesia sendiri, dari sekian banyak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati secara tertulis dalam banyak peraturan perundang-undangan, tidak banyak kejahatan yang dapat diancam dengan hukumaan mati, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba atau korupsi. beberapa jenis kejahatan yang  diancam  dengan  hukuman  mati  harus  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  memiliki kekhususan. Kejahatan yang dapat dipidana mati merupakan kejahatan yang melanggar atau merusak  hak  hidup  dan  kehidupan  manusia.  (Astuti  2016).  UNCAC  yang  mana  merupakan konvensi korupsi, yang di dalam nya juga tidak terdapat pasal yang melarang adanya sanksi hukuman  mati  terhadap  pelaku  korupsi.  Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  konvensi pemberantasan  meningkatkan  efektifitas  pemberantasan  dan  memperkuat  upaya-upaya untuk  memberantas  korupsi  di  setiap  negara.  Di  rumusan  pasaal  30  (UNCAC)  dinyatakan bahwa :” Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatan menurut
Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan”. Bahkan di Pasal 65 berbunyi bahwa:  “Negara  dapat  mengambil  tindakan -tindakan  yang  lebih  ketat  atau  keras  daripada yang diatur dalam Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi ” (Gunawan yapi 2014).
Menurut  United  (UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  terdapat  pernyaatan bahwa  korupsi  merupakan  sebagai  persoalan  yang  memiliki  kekhususan  yang  dapat mengancam  perekonomian  negara  dan  stabilitas  keamanan  masyarakat  akibat  adanya korupsi, mencoreng lembaga implementator hukum serta nilai nilai demokrasi yang memiliki konsep rule  of  law ,  nilai  nilai  etika  dan  keadilan,  serta  membahayakan  pembangunan berkelanjutan  dalam  aturan  hukum  (Hiariej  2019).  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan pasal 6 ayat (2) dalam (ICCPR) yang masih memperbolehkn penerapan hukuman mati pada jenis  jenis  kejahatan  yang  bersifat memiliki  kekhususan  tersendiri.  Hal  tersebut mendasari bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konvensi konvensi internasional.
Keberadaan hukuman mati di Indonesia juga telah menurut Mahkamah Konstitusi yang menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tetap  menjadi  opsi  untuk  sanksi  pidana  kejahatan tertentu.  Kenyataan  ini  berdasarkan  hukuman  mati  tidak  bertentangan  dengan  hak  untuk hidup dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945, yang juga dibatasi oleh Pasal 28J, yang pada diperkuat oleh (ICCPR) dan Undang-Undangtentang Hak Asasi Manusia yang dimaknai bahwa  hak  asasi  manusia  harus  digunakan  untuk  menghormati  hak  asasi  orang  lain  demi tercapainya ketertiban umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukuman mati tetap dapat diterapkan kepada mereka yang korup, karena korupsi itu sendiri juga melanggar hak asasi orang lain(Ryana and Idzati 2018).

## KESIMPULAN
Penelitian tentang Penjatuhan hukuman mati tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa  pandemi  Covid-19  harus  sinkron  antara  komponen  hukum,  komponen  perangkat penegakan hukum, dan komponen kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini. Permasalahan penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  terhadap  koruptor  adalah  berjalannya  sistem  hukum Indonesia, dan masih lemahnya kaitan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pemberantasan korupsi. Perhatian serius harus diberikan pada urgensi hukum pidana Indonesia  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati  bagi  korupsi  selama  pandemi  Covid-19  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
berdampak luas pada semua aspek kehidupan, sehingga jika pandemi korupsi terjadi selama periode ini. Konsekuensi yuridis yang dapat diberikan adalah unsur koruptor di masa pandemi Covid-19 dapat dituntut atau dijatuhi hukuman mati.

## DAFTAR BACAAN
Agus  Wibowo.  2020.  ‘Presiden  Tetapkan  COVID - 19  Sebagai  Bencana  Nasional’, Badan Penangulangan Bencana <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19- sebagai-bencana-nasional>
Asshiddiqie,  Jimly.  2012.  ‘L’école  de  Palo  Alto’, L’école  de  Palo  Alto :  1 – 17 <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
Astuti, Prasetyo Budi W; Pujiyono; Endah Sri. 2016. ‘Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001’, Diponegoro Law Journal , 5.4: 1 – 12
Binaji, Sigit Herman, and Hartanti. 2019. ‘Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes’, Jurnal Kajian Hukum , 4: 157 – 74 <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH> Chazawi, Adami. 2016. ‘Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana’ (Grasindo)
Eddy  O.S  Hiariej.  2015. Pembuktian  Terbalik  Dalam  Pengembalian  Aset  Kejahatan  Korupsi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada)
Gunawan yapi, kristian. 2014. ‘Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The
United Nations Convention Against Corruption’
<https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=7954>
Hiariej, Eddy Omar Sharif. 2019. ‘United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum  Indonesia’, Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada ,  31.1: 112 <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
Mufida, Anisa. 2020. ‘Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid- 19’, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan , 4.1: 223 – 30
Mufrohim,  Ook,  Imam  Subaweh,  and  Joko  Setiyono.  2020.  ‘Pidana  Mati  Terhada p  Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19’, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , 5.2: 220 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7042>
Ryana, Pricilia, and Aisy Idzati. 2018. ‘Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia’,
Lex Scientia Law Review , 2.2: 177 – 88 <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583> Surahmad.  2016.  ‘Kontroversi  Kebijakan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Di  Indonesia’,
P usdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional , pp. 23 – 30 Ubaedillah. 2018. Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani
Wijarnako,  dwi  seno.  2021.  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum  Pada  Tindak  Pidana’, Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8.7: 2335 – 48
Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. 2017. ‘Pidana Mati Dalam Undang -Undang Tindak Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir  Dan  Jawabir)’, LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana Dan Politik Hukum , 6.1: 156 – 74 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>