Puspita Trimulya Desi E-mail: puspitatrimulyadesi@gmail.com Staff Frans Girsang & Partners Jakarta Pusat
Arief Suryono
E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords : legal protection; otoritas jasa keuangan; standard contract; insurance
Kata  Kunci :  perlindungan hukum;  otoritas  jasa  keuang- an;  perjanjian  baku; asuransi
This  study  aims  to  determine  the  similarities  and  differences between  the insurance standard contract and purchase contract and to know the legal protection of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the insured. This study is a normative legal research whose data is sourced from primary legal materials, namely regulations related to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and secondary insurance and legal materials, namely scientific journals, books and writings discussing the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and insurance. The study is prescriptive, using the technique of collecting legal materials by reviewing and studying  literature, books,  legislation,  report  documents,  and  other  research results that have a correlation with research that is being researched with data analysis techniques using a deductive interpretation by the method of silogism, namely the emphasis on logic thinking to find the cause and effect that occurs. The results of this study are insurance contract have similarities and differences with purchase contract identified from the creation factor and the process of making contract and legal protection by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the insured has been regulated in the current regulations.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data primer, yaitu peraturan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi dan data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  serta asuransi.  Kajian  ini  bersifat preskriptif,   menggunakan teknik   pengumpulan   bahan   hukum   dengan   cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti dengan teknik analisis data   menggunakan penafsiran yang bersifat dedukasi dengan metode silogisme,
yakni mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Hasil dari kajian ini adalah perjanjian asuransi memiliki persamaan dan perbedaan  dengan  perjanjian  jual  beli  yang  diidentifikasi dari faktor terbentuk serta proses pembuatan perjanjian dan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.

## A.   Pendahuluan
Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, yang di dalamnya terdapat paling sedikit dua pihak. Pihak pertama adalah tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risikonya kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak kedua adalah penanggung (perusahaan asuransi), yakni pihak yang bersedia menerima suatu pembayaran yang disebut premi atau dengan kata lain pihak yang menerima risiko. Risiko sendiri adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian (Arief Suryono, 2009:213).
Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian asuransi sendiri diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya suatu keadaan (ekonomi) sesuai dengan sebelum terjadinya peristiwa.
Perbedaan pokok perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya ialah pada pemenuhan prestasi. Pada perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan sebagai perjanjian yang memberikan proteksi dan ganti kerugian apabila terjadi risiko, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian lainnya. Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk pengimplementasian perjanjian baku ( standard contract) . Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah (Salim, 2006:145).
Beberapa tahun belakangan ini, industri perasuransian di Indonesia sedang mengalami  penurunan.  Kesadaran  berasuransi  di  Indonesia  masih  dianggap rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yakni hanya sekitar 1,7% dari total jumlah penduduk  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  YLKI pada tahun 2018, ada 21 kasus yang berasal dari industri perasuransian. Menjelang pertengahan tahun 2019, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) telah mencatat ada sekitar 8 (delapan) kasus terkait hal serupa. (https://koran.bisnis.
com/read/20181022/444/851662/tantangan-industri-asuransi-literasi-masih- rendah, diakses pada tanggal 5 November 2019, Pukul 16.15 WIB).
Sejak hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, terdapat aturan mengenai standarisasi penggunaan klausula baku yang harus dimuat dalam setiap polis asuransi. Standarisasi ini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan OJK ini, OJK mengeluarkan   Surat   Edaran   Otoritas   Jasa   Keuangan   (SEOJK)   Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
Meskipun OJK telah membuat aturan standarisasi yang begitu ketat dalam suatu polis asuransi, pada kenyataannya masih ada yang tidak melaksanakan peraturan OJK tersebut dalam setiap klausula perjanian asuransi yang dibuat. Hal ini dapat terlihat di beberapa perjanjian asuransi, dimana didalamnya masih terdapat beberapa klausula baku yang seolah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun luput dari perhatian tertanggung.
Kajian ini akan menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian baku  asuransi  dengan  perjanjian  jual  beli  serta  bentuk  perlindungan  hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum doktrinal  atau  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka ( library based ). Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian  ini  bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah- masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam kajian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga memperoleh simpulan argumentasi hukum.
Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta bahan hukum sekunder adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan dari media internet yang memiliki korelasi dalam mendukung kajian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, serta penafsiran hukum yang digunakan adalah mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).
Perlindungan Hukum Otoritas...

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.    Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Baku Asuransi dengan Perjanjian Jual Beli
Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kehendak yang bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak secara hukum. Namun, ada kemungkinan kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tidak seimbang, yang kemudian melahirkan perjanjian yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada seorang yang lain atau dimana kedua orang tersebut berjanji untuk saling melakukan sesuatu (R. Subekti, 2014:1). Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :
a.    Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
b.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c.    Suatu hal tertentu
d.    Suatu sebab yang halal
Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif dikarenakan mengenai orang-orangnya atau subyeknya  yang  mengadakan  perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan (R. Subekti, 2004:17). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak memiliki hak untuk menggugat atau meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Sutan Remy Sjahdeni, 1993:66). Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin ditawar oleh pihak yang kedudukannya lebih lemah. Perjanjian standar atau perjanjian baku dikenal pula dengan sebutan “take it or leave it” contract.
Penggunaan perjanjian baku ( standard contract ) diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yakni perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak, idealnya dilakukan jika para pihak dalam perjanjian berada dalam kedudukan yang sama yaitu posisi tawar yang seimbang. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Hukum Otoritas...
tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian (Ahmadi, 2007:39-40).
Dasar yang menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian yang telah dibuat antara pihak penanggung dan tertanggung diatur dalam Pasal 246 KUH Dagang. Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang masing-masing pihaknya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Menurut Pasal  255  KUH Dagang,  dijelaskan  bahwa  suatu  pertanggungan  harus  dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis.
Polis asuransi dengan perjanjian jual beli memiliki kesamaan pada faktor terbentuknya perjanjian yakni, polis asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Konsensus menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih orang dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan (Eti, 2008:4). Sifat konsensus didasarkan pada Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang yang menjelaskan bahwa pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung dimulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Sedangkan perjanjian jual beli juga terbentuk karena adanya kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat.
Perbedaan  polis  asuransi  dengan  perjanjian  jual  beli  adalah polis asuransi tidak mensyaratkan bentuk, cara atau metode tertentu pada proses pembuatannya. Polis asuransi lebih mengutamakan persetujuan para pihak yang terlibat mengenai substansi dari perjanjian tersebut. Selain itu, polis asuransi hanya melibatkan satu pihak saja dalam membuat substansi yang berkekuatan hukum, yakni perusahaan asuransi. Sedangkan pihak lain yakni tertanggung, harus menerima isi polis asuransi tersebut.
Dalam polis asuransi, dimungkinkan salah satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya daripada nilai yang diberikan oleh pihak tersebut. Dalam hal ini, pihak tertanggung dimungkinkan mendapat nilai manfaat atau pertanggungan yang nilainya lebih besar dari akumulasi premi yang ia bayarkan kepada perusahaan asuransi. Begitu juga sebaliknya, perusahaan asuransi juga dimungkinkan memperoleh akumulasi premi lebih banyak dari kewajibannya menyediakan manfaat kepada tertanggung. Perjanjian ini disebut dengan Aleatory Contract .
Berbeda dengan perjanjian jual beli yang mensyaratkan suatu bentuk tertentu mengenai cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, para pihak menetapkan  terlebih  dahulu  nilai-nilai  yang  akan mereka  tukar  atau  disebut dengan Commutative Contract . Selain itu,
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum Otoritas...
kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk menentukan substansi perjanjian yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, para pihak menetapkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian secara bersama-sama serta melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan perjanjian.

## 2.   Bentuk Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Asuransi
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Novianta, 2016:33). Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi (Philipus M. Hadjon, 205:1987):
a.   Sarana perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
b.   Sarana perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesai- kan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen/tertanggung asuransi. Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:
a.   Perlindungan Hukum Preventif
Upaya hukum preventif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan terhadap kegiatan asuransi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan penanggung kepada tertanggung asuransi. Dengan kata lain, upaya hukum preventif ini dapat melindungi hak tertanggung dalam kegiatan asuransi. OJK berwenang dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas Undang-undang dan peraturan  di  sektor  keuangan  yang  berada dibawah  kewenangannya  (Adji Assyafei Solaiman, 2018 : 64). Wujud
120 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Hukum Otoritas...
perlindungan hukum preventif yang dilakukan  oleh OJK ialah Literasi,  Edukasi  dan  Inklusi  Keuangan,  Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pemantauan Market Conduct . Peraturan   yang   mengatur   berkaitan   dengan   perlindungan hukum   yang diberikan oleh OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai pelayanan pengaduan konsumen. Kebijakan Perlindungan Konsumen telah tercermin dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan berupa pembelaan hukum dan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang di dalamnya menjelaskan mengenai  Pemantauan Market Conduct . Market Conduct adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam   mendesain, menyusun   dan   menyampaikan   informasi,   menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Penerapan Market Conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
b.   Perlindungan Hukum Represif
Upaya hukum represif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Pembelaan hukum merupakan upaya yang dilakukan OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak- pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan (Kasmir, 2016:330). Wujud perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh OJK ialah Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain, Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan Alternative Dispute Resolution atau Pembelaan Hukum.
Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain diatur dalam Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK yang berupa peringatan tertulis, denda yaitu
Perlindungan Hukum Otoritas...
kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.
Proses pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaku- kan oleh OJK telah   tercermin   dalam   Pasal   42   sampai   dengan   Pasal 46   POJK   Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK. Pemberian fasilitasi oleh OJK ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) yakni Internal Dispute Resolution antara pihak tertanggung dengan PUJK dan External Dispute Resolution oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS), Pengadilan atau Fasilitasi Terbatas OJK. Alternative Dispute Resolution atau Pembelaan Hukum, telah tercermin dalam Pasal 36 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  yang mengatur bahwa setiap  Lembaga Jasa Keuangan  wajib memiliki   unit   kerja dan   atau   fungsi   serta   mekanisme   pelayanan   dan penyelesaian pengaduan   bagi   konsumen.   Jika   penyelesaian   sengketa   di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS meliputi 3 tahap yakni mediasi, ajudikasi dan arbitrase.
OJK tidak bertanggung jawab memberikan sanksi kepada penanggung dalam hal sengketa penolakan klaim yang dilakukan oleh penanggung terhadap tertanggung,  karena  OJK  hanya  sebagai fasilitator  untuk  membantu menyelesaikan   sengketa   sampai   tahap mediasi   bukan   sebagai   lembaga penyelesain sengketa penolakan klaim. OJK akan membawa sengketa penolakan klaim tersebut dan mengajukan permohonan kepada ketua BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) untuk diselesaikan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada penanggung apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU OJK.
Ketentuan di atas merupakan suatu penegasan kepada OJK untuk bersama-sama dengan tertanggung serta mendampingi tertanggung dalam proses hukum. Dengan hadirnya OJK, diharapkan sistem jasa keuangan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi, maju, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi konsumen jasa keuangan (Erna Radjagukguk, 2000:35). Selain itu, OJK juga diharapkan dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman (Kasmir, 2016:274).

## D.   Simpulan
Persamaan polis asuransi dengan perjanjian jual beli terletak pada faktor terbentuknya   perjanjian   yakni,   berdasarkan   kesepakatan   atau   konsensus. Sedangkan perbedaannya terletak pada proses pembuatan perjanjian, dimana perjanjian asuransi hanya melibatkan satu pihak saja dalam proses pembuatan substansi perjanjian yakni perusahaan asuransi. Sedangkan perjanjian jual beli melibatkan kedua belah pihak dalam proses pembuatan substansi perjanjian. Perlindungan preventif oleh OJK berupa Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pelayanan  Konsumen,  Kebijakan  Perlindungan  Konsumen  dan  Pemantauan Market Conduct . Selanjutnya, perlindungan represif oleh OJK apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung berupa Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain, Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan Alternative Dispute Resolution atau Pembelaan Hukum.

## E.   Saran
OJK selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi setiap praktik perusahaan asuransi dalam melindungi tertanggung perlu melakukan lebih banyak sosialisasi terhadap calon tertanggung agar lebih mencermati lagi setiap klausula yang tertuang dalam perjanjian asuransi yang ditawarkan. OJK harus secara pro aktif bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam mengawasi setiap perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi agar tidak memuat klausula eksonerasi yang akan merugikan tertanggung di kemudian hari. Selain itu, OJK juga harus mempertimbangkan untuk menyeragamkan perjanjian asuransi agar tercipta standarisasi atau pedoman yang seimbang antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

## F.   Daftar Pustaka
Ahmadi Miru & Sutarman, Yodo. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group.
Phillipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
R. Subekti. 2004. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
Salim H.S. 2006. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutan Remy Sjahdeni. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Perlindungan Hukum Otoritas...
Adji Assyafei Solaiman. 2018. “Perlindungan  Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2. Surabaya: Universitas Airlangga.
Agus Suwandono. 2016. “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Perspektif . Volume 21 Nomor 1. Bandung : Universitas Padjajaran.
Arief Suryono. 2009. “Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 9 No. 3, September 2009. Purwokerto: UNSOED.
Desi Aeriani Putri & Sri Walny Rahayu. 2019. “Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum . Volume 21 Nomor 1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Eti Purwiyantiningsih. 2008. “Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam   Asuransi   Kerugian”. Jurnal Dinamika Hukum . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Inosentius Samsul. 2013. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Jurnal Negara Hukum . Volume 4 Nomor 2. Jakarta: Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI.
Novianta Budi Surana. 2016. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta”. Jurnal Idea Hukum . Volume 2 Nomor 1.
Rovita, Ayuningtyas. 2015. “Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Jurnal Repertorium , ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni: 123-131. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Sunarmi. 2012. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya”. Jurnal Ilmu Hukum . Volume 3 Nomor 1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
(https://koran.bisnis.com/read/20181022/444/851662/tantangan-industri- asuransi- literasi-masih-rendah,  diakses  pada  tanggal  5  November  2019, Pukul 16.15 WIB)
(https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-kenali-perbedaan-polis- asuransi-dengan-  kontrak-lainnya/95084, diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 14.20 WIB)
Perlindungan Hukum Otoritas...