## EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS TUNTUNGAN 1
Jesi Wanda Harahap 1*) ; Ananda Nurmairani Laoli 2) ; Fitriani Pramita Gurning 3)
1) jesiwanda1@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) anandalaoli06@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) fitrianigurning@uinsu.ac.id Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
This study examines the effectiveness of the Social Security Administrator (BPJS) Health program at Tuntungan 1  Community  Health  Center  in  Pancur  Batu  District,  Deli  Serdang  Regency.  Using  a  qualitative  descriptive approach, the research explores the program's implementation through interviews with health workers and BPJS participants.  The  findings  reveal  varied  effectiveness  levels,  with  positive  changes  in  healthcare  access  and awareness, but challenges in program understanding, target accuracy, and timely premium payments. While the program has reduced financial burdens for chronic illnesses and expensive medical procedures, there's room for improvement in socialization efforts, data collection systems, payment mechanisms, and service quality. The study concludes with recommendations for enhancing the program's effectiveness to better achieve its ideal goals. Keywords: BPJS Health, Community Health Center, Healthcare Effectiveness, Health Insurance, Social Security

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji efektivitas program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Tuntungan 1 Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian  ini  menggali  implementasi  program  melalui  wawancara  dengan  tenaga  kesehatan  dan  peserta  BPJS. Temuan menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi, dengan perubahan positif dalam akses layanan kesehatan dan  kesadaran  masyarakat,  namun  terdapat  tantangan  dalam  pemahaman  program,  ketepatan  sasaran,  dan ketepatan waktu pembayaran iuran. Meskipun program ini telah mengurangi beban finansial untuk penyakit kronis dan  tindakan  medis  yang  mahal,  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  upaya  sosialisasi,  sistem  pendataan, mekanisme pembayaran, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program guna mencapai tujuan idealnya dengan lebih baik Kata Kunci: Asuransi Kesehatan, BPJS Kesehatan, Efektivitas Layanan Kesehatan, Jaminan Sosial, Puskesmas

## PENDAHULUAN
BPJS ialah program kesejahteraan yang terbuat oleh Badan Pemerintah dengan harapan masyarakat  bisa  terjamin  kesejahteraannya,  baik  dari  segi  biaya  yang  terjamin  ataupun administrasi yang bisa diandalkan. Sesuai Pasal 3 Peraturan No 24 Tahun 2011 tentang Alibi BPJS Kesejahteraan yang berarti kalau tujuan BPJS Kesejahteraan merupakan buat menguasai penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mencukupi untuk tiap anggota serta pula keluarganya selaku  pemenuhan  kebutuhan  hidup  pokok  Masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  Kantor Kesejahteraan  Tingkatan  Utama  (FKTP)  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesejahteraan merupakan Balai Kesejahteraan Daerah. Puskesmas diseleksi oleh BPJS Kesehatan buat jadi bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebab ialah pusat pelayanan kesehatan yang  sangat  dekat  dengan  warga  Buat  menanggulangi  keadaan  kedokteran  warga  serta pemerintah wajib bekerja sama.
Permasalahan  kesehatan  umum  bisa  membatasi  kemajuan  sesuatu  negeri  serta menimbulkan kerugian finansial. Pemerintah wajib memiliki opsi buat membangun kerangka administrasi  kesejahteraan  yang  utilitarian.  Sebab  ialah  peninggalan  berharga  untuk kesejahteraan  raga  mental,  serta  sosial  tiap  orang,  hingga  kesehatan  sangat  berarti  untuk kehidupan warga (Permata Sari et al., 2023). Tidak hanya itu, kesejahteraan yang baik ditopang oleh  kantor  yang  mencukupi  serta  lazim.  Tidak  hanya  itu,  industri  asuransi  wajib  sediakan layanan yang tingkatkan keselamatan manusia, spesialnya yang terpaut dengan upaya kenaikan kesehatan  masyarakat  (Farida  Nur  Azmi  et  al.,  2022).  Indonesia  sudah  mempunyai  jaminan kesehatan semenjak masa pionir Belanda. Begitu pula sehabis pemerintah Belanda meresmikan
kemerdekaan negaranya pada tahun 1949, bermacam upaya dicoba buat menjamin kebutuhan pelayanan kesejahteraan warga setempat, spesialnya pejabat pemerintah serta keluarganya, bisa terpenuhi (Dany et al., 2021). Dalam dua ratus tahun terakhir, jaminan kesehatan memainkan kedudukan berarti dalam keamanan ramah area serta jadi terus menjadi universal dalam industri keuangan dunia. Salah satu program jaminan kesehatan terbanyak di Indonesia diketahui selaku BPJS atau  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didukung Pemerintah, serta perihal ini berakibat signifikan terhadap kerangka kesejahteraan negara. Asuransi berperan selaku fasilitas penggalangan  dana  dari  masyarakat  umum  dengan  kurangi  resiko  sosial  serta  mengganti bahaya.  Berarti  buat  dimengerti  apakah  kerangka  BPJS  Kesejahteraan  di  Indonesia  cocok dengan peraturan Syariah Islam ataupun wajib diganti buat mencerminkan kepercayaan yang ketat.  Perihal  ini  membutuhkan  pemikiran  terhadap  bermacam  variabel,  tercantum  ditaksir premi, organisasi toko, serta keuntungan anggota. Kerangka cakupan layanan BPJS Kesehatan bisa  jadi  mempunyai  bagian-bagian  yang  membutuhkan  pemikiran  bersumber  pada  sudut pandang syariah dalam keadaan tertentu c
Penelitian  (Fitriani  et  al.,  2020)  menyatakan  bahwa  pelayanan  kesehatan  dikatakan berkualitas apabila tertanggung memenuhi seluruh persyaratan pengobatannya dan masyarakat atau pemerintah yang menangani pelayanan kesehatan tersebut. Banyak komponen, baik dari sudut pandang kerangka budaya dan kesejahteraan, yang mempengaruhi sifat manfaat klinis. Terlepas  dari  apakah  terdapat  kantor  layanan  medis  yang  memadai,  sangat  penting  untuk memusatkan perhatian pada akses masuk ke kantor-kantor tersebut karena, jika kantor-kantor tersebut  sulit  dijangkau,  kelangsungan  kantor  tersebut  sebagai  kantor  layanan  medis  akan terancam. Karena berbagai faktor, seperti jarak yang jauh, penundaan yang signifikan, masalah transportasi, keterbatasan keluarga, jadwal yang tidak tepat, dan layanan yang sulit dijangkau, semakin  sedikit  orang  yang  mengunjungi  klinik.  Setiap  individu  mempunyai  hak  istimewa untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan setiap daerah mempunyai pilihan untuk hidup dan berkembang tanpa henti.
Salah satu puskesmas yang belum memiliki rawat inap adalah Puskesmas Tuntungan I, yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terdapat 41 puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Medan, dengan 13 puskesmas untuk pasien rawat inap dan 28 untuk pasien non rawat inap. Puskesmas Tuntungan I menyediakan dua jenis pelayanan: Umum  dan  BPJS.  Peran  puskesmas  adalah  posisi  pelayanan  kesehatan  dasar  dan  berfungsi sebagai  kontak  pertama  bagi  pengguna  BPJS  Kesehatan.  Cakupan  pelayanan  yang  didapat peserta BPJS Kesejahteraan di FTKP atau Puskesmas adalah pelayanan jangka pendek tingkat pertama, pelayanan gigi, pengobatan berkelanjutan tingkat pertama dan pemberian darah sesuai gejala klinis. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Puskesmas Tuntuungan I, masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena  itu,  peneliti  menyadari  perlunya  mengkaji  berbagai  permasalahan  atau  kekurangan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  BPJS  Kesehatan  di  tingkat  puskesmas  karena  pentingnya puskesmas  sebagai  sarana  pelayanan  BPJS  Kesehatan  dalam  meningkatkan  kesehatan masyarakat.
Penelitian ini difokuskan pada Puskesmas Tuntungan I di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelayanan di Puskesmas Tuntungan I dengan jumlah tenaga medis yang sedikit terhadap pasien BPJS.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  menggunakan  metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data mendalam berdasarkan fakta yang terlihat. Sesuai (Herdiasnyah, 2014) dalam penelitian kualitatif, jenis informasinya berupa kalimat atau cerita  dari  subjek  penelitian  atau  responden  yang  diperoleh  dari  strategi  pengumpulan informasi, kemudian informasi  tersebut  dipecah  dan ditangani  dengan menggunakan metode subjektif. akan ditarik informasi prosedur penyelidikan dan tujuan atau hasil eksplorasi yang akan  menjawab  pertanyaan  eksplorasi  yang  disajikan.  Para  ahli  menggunakan  teknik pemeriksaan  subyektif  ilustratif  karena  penelitian  ini  untuk  melihat  efektivitas  program pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di Puskesmas Tuntungan 1 Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang.  Peneliti  menggunakan  teknik  sampling insidental untuk mengidentifikasi informan yang terdiri dari pegawai Puskesmas Tuntungan 1 dan  informan  pendukung.  Dua  warga  masyarakat  tersebut  merupakan  peserta  BPJS  di Puskesmas. Pemilihan saksi  dilakukan melalui prosedur pemeriksaan purposive dimana data atau  keterangan  dikumpulkan  dengan  memilih  sumber-sumber  yang  dianggap  ahli  sebagai sumber  informasidan  area  lingkungan  puskesmas  tuntungan  1  Kecamatan  Pancur  Batu Kabupaten Deli Serdang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian mengenai efektivitas program pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tuntungan  1  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang  menunjukkan  adanya  variasi dalam  implementasi  dan  penerimaan  program.  Tenaga  kesehatan  menyatakan  bahwa “sosialisasi BPJS masih kurang intensif, dengan frekuensi yang tidak terlalu sering. Mereka juga  mengamati  bahwa  masih  banyak  pasien  yang  belum  sepenuhnya  memahami  program, terutama mengenai alur rujukan dan cakupan obat. Terkait ketepatan sasaran, tenaga kesehatan mengakui masih ada celah dalam sistem pendataan peserta PBI”. Sementara itu, peserta BPJS seperti informan 1 mengatakan “merasa cukup puas dengan program ini, menyatakan bahwa ia lebih  sering  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  dan  merasa  program  sudah  cukup  tepat sasaran”.  Namun,  informan  dua  menyatakan  “memiliki  pengalaman  yang  berbeda, mengungkapkan kebingungannya tentang prosedur rujukan, jarangnya sosialisasi, dan merasa program  belum tepat  sasaran”.  Kedua peserta juga memiliki perbedaan dalam hal  ketepatan waktu  pembayaran iuran, dengan informan 1 yang selalu membayar tepat waktu,  sedangkan informan  2  sering  terlambat  karena  adanya  kebutuhan  lain  yang  lebih  mendesak.  Tenaga kesehatan dan peserta BPJS sepakat bahwa meskipun ada perubahan positif, program ini masih belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya, dengan tantangan yang masih perlu diatasi dalam berbagai  aspek  pelayanan  dan  implementasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tenaga kesehatan  dan  masyarakat  pengguna  BPJS  terhadap  berbagai  aspek  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas  Tuntungan,  dapat  dievaluasi  sejauh  mana  efektivitas  program  pelayanan  badan penyelenggara jaminan sosial sebagai berikut:

## Pemahaman Program
Keberhasilan  pelaksanaan  suatu  strategi  atau  program  dapat  didukung  oleh  disposisi pelaksananya. Pelaksana yang mempunyai cara pandang yang inspiratif terhadap suatu strategi atau  program  akan  menjamin  bahwa  strategi  atau  program  tersebut  terlaksana  sesuai  aturan yang  telah  ditetapkan.  Melaksanakan  strategi  atau  proyek  tidak  hanya  harus  memahami  apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, namun juga harus mau melaksanakan rencana atau  program  tersebut  (Putra  &  Khaidir,  2019).  Hasil  kuesioner  menunjukkan  bahwa pemahaman masyarakat terhadap program BPJS Kesehatan masih bervariasi. Sebagian peserta, seperti  Informan  1,  menyatakan  cukup  paham  bahwa  BPJS  Kesehatan  adalah  asuransi kesehatan  dari  pemerintah  untuk  meringankan  biaya  berobat.  Namun,  peserta  lain  seperti Informan  2  mengaku  masih  bingung  terutama  mengenai  prosedur  rujukan  dan  cakupan  obat
yang ditanggung. Tenaga kesehatan di Puskesmas Tuntungan 1 mengonfirmasi bahwa masih banyak  pasien  yang  belum  sepenuhnya  paham  program  BPJS.  Mereka  sering  harus menjelaskan  ulang  tentang  alur  rujukan  atau  obat-obatan  yang  ditanggung.  Hal  ini mengindikasikan bahwa sosialisasi program BPJS Kesehatan belum optimal, dengan frekuensi yang tidak terlalu sering dan terakhir dilakukan sekitar setahun yang lalu.

## Tepat Sasaran
Terkait  ketepatan  tujuan  program  BPJS  Kesejahteraan,  terdapat  perbedaan  penilaian antara  pekerja  kesejahteraan  dan  daerah  setempat.  Responsiveness  yang  meliputi  mentalitas petugas  dalam  memperhatikan  keluhan  pasien  dan  memberikan  jenis  bantuan  dengan  cepat mempengaruhi pemenuhan pasien (Medika, 2023). Keluhan dari pasien mengenai keramahan petugas  di  Puskesmas  menunjukkan  perlunya  pelatihan  lebih  lanjut  bagi  staf  dalam meningkatkan keterampilan pelayanan dan manajemen pasien. Tenaga kesehatan menyatakan bahwa secara umum, program  ini sudah cukup tepat  sasaran, namun  masih  ada  celah dalam sistem  pendataan.  Mereka  sering  menemui  kasus  di  mana  ada  warga  yang  seharusnya mendapatkan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) tapi tidak terdaftar, dan sebaliknya. Dari sisi masyarakat,  Informan  1  merasa  program  ini  sudah  cukup  tepat  sasaran,  dengan  keluarganya yang  kurang  mampu  mendapatkan  bantuan  iuran.  Namun,  Informan  2  berpendapat  bahwa program  ini  masih  belum  tepat  sasaran,  dengan  mengetahui  ada  tetangga  yang  seharusnya mendapat bantuan tapi tidak terdaftar.

## Perubahan Nyata
Eksplorasi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kesederhanaan  teknik  dan  administrasi merupakan pertimbangan penting dalam menentukan kepuasan pasien dalam administrasi BPJS (Pratiwi  et  al.,  2020).  Hal  ini  dapat  diprediksi  dengan  adanya  penemuan  di  Pusekemas Tuntungan I dimana kedua pasien tersebut merasa bahwa cara pendaftarannya sederhana dan mudah.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kesederhanaan  teknik  dan  administrasi merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan pasien dalam penyelenggaraan BPJS (Pratiwi  et  al.,  2020). BPJS  Kesehatan  telah  membawa  beberapa  perubahan  nyata  bagi masyarakat. Tenaga kesehatan mencatat adanya peningkatan jumlah orang yang berani berobat karena  adanya  jaminan  kesehatan.  Mereka  juga  melihat  peningkatan  kesadaran  masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan berkurangnya beban finansial pasien untuk pengobatan  penyakit  kronis  atau  tindakan  medis  yang  mahal.  Dari  perspektif  masyarakat, Informan 1 mengakui adanya perubahan positif, di mana ia menjadi lebih sering melakukan cek kesehatan karena tidak khawatir soal biaya. Namun, Informan 2 merasa tidak terlalu banyak perubahan dan kadang merasa repot karena harus mengikuti prosedur yang rumit.

## Tepat Waktu
Secara khusus, kesesuaian nama samaran dari sudut pandang pembayaran iuran masih menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  program  BPJS  kesehatan.  Penelitian  sebelumnya oleh  (Nasution  et  al.,  2023)  juga  menemukan  bahwa  waktu  tunggu  merupakan  salah  satu hambatan utama yang dihadapi peserta saat menggunakan layanan Sistem Informasi Pengaduan dan Keluhan (SIPP) BPJS Kesehatan, dimana peserta seringkali harus menunggu sekitar 10–15 menit  sebelum  menerima  tanggapan  atas  keluhannya.  Temuan  ini  sejalan  dengan  temuan penelitian (Mukharrim et al., 2021) mengidentifikasi masalah jaringan sebagai hambatan umum dalam menggunakan layanan SIPP, namun masalah ini dapat diselesaikan langsung oleh agen. Penting  untuk  dicatat  bahwa  perawatan  yang  andal  tidak  hanya  memerlukan  teknologi  dan infrastruktur yang tepat, namun juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Hartati (2023),  keandalan  tersebut  mencakup  kemampuan  memberikan  pelayanan  sesuai  yang dijanjikan, tanpa kesalahan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi  penyedia  layanan  kesehatan  seperti  BPJS  Kesehatan  untuk  memastikan  bahwa  sistem mereka tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diandalkan dan memenuhi harapan anggotanya.
Tenaga  kesehatan  melaporkan  bahwa  masih  banyak  peserta  mandiri  yang  menunggak pembayaran  iuran,  yang  menyebabkan  status  kepesertaan  mereka  menjadi  non-aktif.  Hal  ini menimbulkan masalah saat peserta membutuhkan pelayanan mendadak. Dari sisi masyarakat, terdapat variasi dalam kepatuhan pembayaran iuran. Informan 1 menyatakan selalu membayar tepat  waktu  setiap bulan karena khawatir jika terlambat,  ia tidak bisa menggunakan layanan saat  sakit.  Sementara  itu,  Informan  2  mengaku  sering  terlambat  membayar  karena  adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak.

## PENUTUP Simpulan
Program  pelayanan  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas  Tuntungan  1  Kecamatan  Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi. Meskipun telah membawa  beberapa  perubahan  positif,  seperti  meningkatnya  akses  layanan  kesehatan  dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin, masih terdapat sejumlah tantangan yang  perlu  diatasi.  Pemahaman  masyarakat  terhadap  program  BPJS  masih  belum  merata, dengan beberapa aspek seperti prosedur rujukan dan cakupan obat masih membingungkan bagi sebagian  peserta.  Ketepatan  sasaran  program  juga  masih  menjadi  perhatian,  dengan  adanya kasus-kasus di mana peserta yang seharusnya mendapat bantuan iuran (PBI) tidak terdaftar, dan sebaliknya. Selain itu, ketepatan waktu pembayaran iuran masih menjadi masalah bagi sebagian peserta, yang dapat  mempengaruhi status  kepesertaan mereka. Meskipun  demikian, program ini  telah  berhasil  mengurangi  beban  finansial  pasien  untuk  pengobatan  penyakit  kronis  dan tindakan medis yang mahal.

## Saran
Untuk meningkatkan efektivitas program BPJS Kesehatan di Puskesmas Tuntungan 1, beberapa  langkah  perbaikan  dapat  diambil.  Pertama,  perlu  dilakukan  sosialisasi  yang  lebih intensif  dan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  program BPJS,  terutama  mengenai  prosedur  rujukan  dan  cakupan  layanan.  Kedua,  sistem  pendataan peserta  PBI  perlu  diperbaiki  untuk  memastikan  ketepatan  sasaran  program.  Ketiga,  perlu dikembangkan  mekanisme  yang  lebih  fleksibel  untuk  pembayaran  iuran,  misalnya  dengan memberikan opsi pembayaran yang lebih beragam atau sistem pengingat otomatis. Keempat, kualitas  pelayanan  di  Puskesmas  perlu  terus  ditingkatkan,  termasuk  dalam  hal  manajemen antrian  dan  keadilan  pelayanan.  Terakhir,  perlu  dilakukan  evaluasi  berkala  terhadap implementasi  program  untuk  mengidentifikasi  area-area  yang  masih  memerlukan  perbaikan dan memastikan bahwa tujuan ideal BPJS Kesehatan dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Dany,  B.  E.,  Ar,  A.,  &  Rahmadani,  G.  (2021).  Kesehatan  Di  Tinjau  Dari  Peraturan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2017.  Jurnal  Normatif,  1(2), 82–85. http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/95
Farida Nur Azmi, Faturohman, & Imogene Salsabilanza Massanito. (2022). Dampak Program Asuransi Kesehatan (ASKES) Terhadap Pembiayaan Rawat Jalan di Indonesia. Prosiding HERO 2022, 149–153. https://himie.umy.ac.id
Fitriani, A. N., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2020). Efektivitas Pelayanan Rawat  Inap Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Lempake Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara, 8(1), 9479–9493.
Herdiansyah,  H.  (2014).  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Humanika.
Medika,
J. M. (2023). Jurnal Menara Medika https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/index JMM 2023 p-ISSN 2622-657X,
e-ISSN 2723-6862. 5(2), 159–165.
Mukharrim, M. S., Abidin, U. W., & Rahmani, F. A. (2021). Hubungan Tingkat Pemahaman dan  Partisipasi  Masyarakat  Dusun  Silopo  Terhadap  Penerima  Bantuan  Iuran  BPJS Kesehatan. Journal Peqguruang: Conference Series, 3(2), 781. https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2536
Nasution, S. L. R., Rinaldy, M., & Girsang, E. (2023). Evaluasi Penerapan Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) bagi Peserta BPJS Kesehatan. Journal of Telenursing (JOTING), 5(1), 290–302. https://doi.org/10.31539/joting.v5i1.5319
Permata  Sari,  I.,  Lubis,  F.  A.,  &  Tambunan,  K.  (2023).  Analisis  Efektivitas  Program  BPJS Kesehatan  Dalam  Meningkatkan  Kesehatan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Reslaj : Religion Education
Social Laa
Roiba Journal, 6(1), 512–521. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4575
Pratiwi,  Y.,  Rahmawaty,  A.,  &  Islamiyati,  R.  (2020).  Peranan  Apoteker  Dalam  Pemberian Swamedikasi  Pada  Pasien  Bpjs.  Jurnal  Pengabdian  Kesehatan,  3(1),  65–72. https://doi.org/10.31596/jpk.v3i1.69
Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional  Regulations  No.  12  of  2017  Concerning  Youth  in  Granting  Youth  Service  in West Sumatera. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT, 15(1), 236–242. http://ijpsat.ijsht-journals.org
Suci,  H.  W.,  Salsabila,  N.  G.,  (2023).  Analisis  Penerapan  Prinsip  Asuransi  Bpjs  Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam. Religion: Jurnal Agama, 1, 487–501.
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/247 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Kesehatan Sosial