Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali Slamet Subekti

## Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali

## Slamet Subekti
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Email: slamet.subekti@live.undip.ac.id

## Abstract
This  paper  discusses  what  are  the  benefits  of  Marine  Protected  Area  (MPA)  in  relation  to SDG  (Sustainable  Development  Goal)  number  14  on  marine  ecosystems.  Furthermore,  it  is discussed how the prospect of the Benoa Bay coast as an MPA. Sustainable development requires a balance  between  social  inclusion,  ecological  conservation  and  economic  benefits;  but  in  practice MPA among stakeholders places more importance on one pillar than the other. Then it is reviewed how about the status of Benoa Bay as MPA based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries decree number 46/KEPMEN-KP/2019 which has divided into core zones and limited use zones.  In this case, the core zone is used for Hinduism ritual activities of local communities, while the one is used  for  small-scale  fisheries  and  marine  tourism  activities.  Thus,  Benoa  Bay  serves  to  preserve local  wisdom  and  customs,  as  well  as  the  locus  for  religious  activities  of  the  Balinese  people. Finally,    Benoa  Bay  as  an  MPA  is  part  of  the  success  of  the  indigenous  peoples'  movement  and academic studies to encourage the state's commitment to achieve national and global targets to seek 10 percent of Indonesia's territorial waters as MPA. The prospect of Benoa Bay as an MPA in the future is expected to be in line with the goals of sustainable development with the impact of creating social  inclusion,  improving  the  welfare  of  local  communities  and  ensuring  the  sustainability  of marine ecosystems in the coastal areas of Bali.
Keywords: Benoa Bay, local wisdom, marine ecosystem, MPA, SDG 14

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia ini memiliki ekosistem pesisir dan  laut  yang  keberadaannya  terancam.  Ini  terjadi  karena  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (SDA) yang  terkandung  di  dalamnya  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  merusak  ekosistem.  Selain  itu, penangkapan  ikan  berlebihan  juga  mengakibatkan  berkurangnya  secara  drastis  persediaan  alami ikan. Dengan demikian perlu dilakukan perlindungan terhadap lingkungan laut agar sumber daya di pesisir  dan  laut  dapat  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan.  Perlindungan  terhadap  ekosistem  pesisir dan lautan ini masih sangat kurang dibandingkan dengan daratan.
Sehubungan  dengan  itu,  Marine  Protected  Area  (MPA)  atau  Kawasan  Konservasi  Maritim (KKM)  dikenal  sebagai  sarana  untuk  mengawetkan  sumber  daya  alam  kelautan.  Melalui perlindungan  jenis-jenis  biota  dan  habitatnya,  KKM  memberi  keuntungan-keuntungan  sosial  dan
ekonomi, termasuk pemanfaatan sumber daya laut untuk rekreasi dan komersial secara lestari. KKM menyebabkan  beberapa  kegiatan  manusia  dilarang  atau  dibatasi  untuk  mencapai  manfaat  dalam menciptakan kelestarian ekosistem kelautan (Romimohtarto et al., 2004).
Tulisan  ini  mendiskusikan  berturut-turut  tentang  manfaat  KKM,  kemudian  arti  pentingnya KKM  dalam  rangka  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs).  Fokus  pembahasan  pada  tujuan 14  SDG  yang  terkait  dengan  ekosistem  kelautan.  Akhirnya,  dilihat  prospek  perairan  Teluk  Benoa sebagai KKM di perairan Provinsi Bali.

## 2. Kebijakan Konservasi Maritim
Diperkirakan  87%  lautan  di  dunia  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  aktivitas  manusia. (Jones et al., 2018). Pada tahun 2010 Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menetapkan  target  tahun  2020  yang  mencanangkan  10%  pesisir  dunia  dan  laut  lepas  dilestarikan melalui sistem konservasi kawasan maritim (KKM) (CBD, 2010, Aichi target 11). Target KKM ini di  tingkat  global  telah  meningkat  secara  substansial  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ke  titik  yang dianggap sebagai “landasan” konservasi laut (Giakoumi et al., 2018).  Diperkirakan pada tahun 2017 mencapai  sekitar  13%  dari  lingkungan  laut  di  bawah  yurisdiksi  nasional  (hingga  200  mil  laut  dari pantai)  dilindungi  dalam  KKM,  ini  merupakan  5,3%  dari  total  luas  lautan  (PBB,  2017).  Namun perkiraan  cakupan  global  bervariasi  menurut  sumber  dan  termasuk  angka  alternatif  yang  lebih rendah yaitu 3,6% dari lautan global yang dilaporkan dilindungi dalam KKM yang dikelola secara aktif (Humpreys et al., 2018).
Marine  Protected  Area  merupakan  kawasan  laut  yang  khusus  didedikasikan  untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam dan budaya terkait, dan  dikelola  melalui  cara  hukum  atau  cara  efektif  lainnya.  Menurut  IUCN:  “ A  clearly  defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve  the  longterm  conservation  of  nature  with  associated  ecosystem  services  and  cultural values ”.  Sementara  itu,  menurut  FAO:  „ any  marine  geographical  area  that  is  afforded  greater protection  than  the  surrounding  waters  for  biodiversity  conservation  or  fisheries  management purposes will be considered an MPA “.
KKM meliputi taman laut, cagar alam, dan wilayah laut lokal yang dikelola yang melindungi terumbu, padang lamun,  bangkai kapal, situs arkeologi, laguna pasang surut, dataran lumpur, rawa asin, bakau, anjungan batu, area bawah air di pantai dan dasar laut di perairan dalam, serta kolom air terbuka. (Commonwealth of Australia 2003).
Pada  tahun  1988,  The  World  Conservation  Union  (IUCN)  menghimbau    pemerintah nasional, lembaga-lembaga internasional dan komunitas non-pemerintah untuk:
Provide for the protection, restoration, wise use, understanding and enjoyment of the marine heritage  of  the  world  through  the  creation  of  a  global,  representative  system  of  marine protected  areas  and  through  management  in  accordance  with  the  principles  of  the  World Conservation Strategy of human activities that use or affect the marine environment.
Di banyak bagian dunia ada fokus yang berkembang dan apresiasi akan kebutuhan KKM yang lebih banyak dan untuk pengelolaan lingkungan pesisir dan laut yang lebih baik secara umum.
Berikut  ini  diidentifikasi  empat  kategori  untuk  konsep  KKM  dan  pertanyaan-pertanyaan kunci: (Humpreys et al., 2018).
(1) Kawasan  geografis  dengan  karakter  dipengaruhi  laut  yang  ditentukan  berbatas,  biasanya termasuk  kolom  air  dan  dasar  komponen  bentik.  Seberapa  besar  seharusnya  suatu  KKM  agar dapat menangkap dengan baik fitur tertentu? Sampai sejauh mana batasan itu sewenang-wenang atau  rasional  secara  ilmiah?  Apakah  pemicu  batas  berubah  ke  sistem  sekitarnya?  Apa  yang merupakan  "konektivitas"  yang  efektif  di  dalam  maupun  di  antara  KKM?  Bagaimana  dan sejauh mana suatu kawasan berbatas melestarikan spesies yang sangat motil?
(2) Perlindungan  melalui  cara  hukum  atau  cara  eksplisit  lainnya.  Tingkat  perlindungan  apa  yang harus diterapkan? Haruskah sebuah KKM atau bagiannya menjadi "penggunaan campuran" atau "tidak  boleh  diambil"?  Apakah  ada  keseimbangan  yang  tepat  antara  konservasi  dan  mata pencaharian? Apa implikasi politik dari perlindungan yang lebih atau kurang? Bagaimana kita mengukur kesuksesan?
(3) Fitur tujuan konservasi atau sistem tertentu. Apa tujuan KKM secara khusus dan umum? Dalam keadaan  apa  yang  mungkin  efektif  sebagai  perwakilan  lingkungan  konservasi,  untuk  fokus perlindungan  spesies,  atau  sebagai  strategi  untuk  memastikan  ekosistem  laut  yang  lebih  luas atau  manfaat  ekonomi?  Fitur  konservasi  mana  yang  harus  ditentukan  dan  mengapa?  Apakah status saat ini menyarankan untuk mempertahankan atau memulihkan tujuan?
(4) Pengelolaan  dengan  tujuan  mencapai  tingkat  perlindungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Pendekatan manajemen mana yang optimal dalam menyampaikan tujuan  hal  tersebut?  Apa  yang  merupakan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  yang  efektif? Dimana  keseimbangan  terbaik  antara  pendekatan  manajemen  sukarela  dan  konflik?  Apakah rencana  pengelolaan  tertentu  memadai  atau  dapat  dicapai?  Dalam  praktiknya,  dengan  sumber daya yang terbatas, sejauh mana kepatuhan dapat dicapai?
Empat  kategori  pertanyaan  tersebut  bersifat  umum  dan  penerapannya  dibahas  dalam  teori  dan praktik  di  banyak  lembaga  mulai  dari  organisasi  perjanjian  internasional  melalui  pemerintah nasional  dan  provinsi  hingga  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  lembaga  penelitian  dan universitas.
Perhatian  pemerintah  terhadap  pembentukan  kawasan  konservasi  laut  ditunjukkan  melalui Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Tahun  1957  yang  menyatakan  berlakunya  Ordonansi Perlindungan  Alam  1941.  Keputusan  menteri  tersebut  menegaskan  bahwa  upaya  penetapan  dan penyelenggaraan  pengelolaan  kawasan  konservasi  laut  dalam  bentuk  cagar  alam  dapat  dilakukan berlandaskan ordonansi tersebut. Contohnya adalah Cagar Alam Laut Banda (2.500 ha) tahun 1973 dan  Cagar  Alam  Laut  Kep.  Seribu  (108.000  ha)  tahun  1982  yang  kemudian  dirobah  statusnya sebagai taman nasional laut pertama di Indonesia. Penetapan wilayah pesisir, pulau dan hutan pantai dilakukan  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Pokok  Kehutanan  1967  misalnya  P.  Semama (Suaka Margasatwa) dan P. Sangalaki (Taman Wisata Laut) untuk melindungi habitat pantai/pulau peneluran penyu.
Setelah  Ordonansi  Perlindungan  Alam  1941  dinyatakan  tidak  berlaku,  maka penyelenggaraan  pengelolaan  kawasan  konservasi  laut  dilakukan  dengan  berlandaskan  Undang- Undang  No.  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam.  Pengelolaannya  dilakukan  sesuai  dengan  fungsi  kawasan yaitu:
(1) Suaka Alam berupa Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut.
(2) Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional (Laut) dan Taman Wisata Alam (Laut).
Adapun perluasan ke arah laut dari taman nasional terestris  dapat  dilaksanakan menurut  ke empat  bentuk  kawasan  konservasi  laut  di  atas  sesuai  keperluan  berlandaskan  penelaahan  aspek ekologi dan pengelolaan konservasi.
Teritori  Indonesia  terdiri  dari  70%  area  kelautan  yang  dibagi  menjadi  11  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP).  Produksi  tangkapan  ikan  laut  tumbuh  dari  tahun  2014-2018  dan mencapai  6,72  juta  ton  tahun  2018.  Indonesia  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam mengimplementasikan  praktik  penangkapan  ikan  berkelanjutan  untuk  memelihara  kelestarian sumber  daya  laut  yang  searah  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir.  Salah  satu pendekatannya adalah memastikan keberlanjutan melalui implementasi manajemen WPP.
Tantangan masih datang baik dari perikanan hulu dan hilir termasuk  tata kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan beberapa strategi seperti optimisasi kapasitas tangkapan  baik  dalam  hal  produktivitas  dan  kualitas  tangkapan,  mempromosikan  praktik penangkapan  ikan  yang  berkelanjutan,  memperkuat  rantai  pasok,  dan  mekanisme  pelacakan, meningkatkan  kehandalan  data  untuk  asesmen  persediaan  dan  langkah  pengelolaan,  dan melaksanakan  tata  kelola  perikanan  yang  inklusif  baik  di  tingkat  WPP,  provinsi,  maupun  nasional (BAPPENAS 2013).
Indonesia dengan 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 99 ribu kilometer dikenal sebagai negara  megabiodiversitas.  Banyak  sekali  potensi  sumber  daya  laut  yang  dapat  ditingkatkan  yang dapat  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  baik  di  masa  sekarang  dan  masa  depan.  MPA (Marine  Protected  Area)  atau  kita  lebih  mengenal  sebagai  kawasan  konservasi  maritim  (KKM) dapat  memberikan  manfaat  ekologis,  ekonomi,  dan  sosial  bagi  masyarakat  sekitarnya.  Pada pertengahan  2019,  Indonesia  telah  membentuk  22,68  juta  hektar  KKM,  sekitar  6,97%  dari  total perairan  Indonesia.  Indonesia  juga  telah  berkomitmen  untuk  mempercepat  pembentukan  dan meningkatkan KKM menjadi 32,5 juta hektar atau sekitar 10% dari total wilayah perairan Indonesia.
Namun demikian, untuk mendapatkan manfaat sumber daya laut dan perikanan, bukan hanya meningkatkan  kuantitas  KKM  namun  perlu  juga  diperhatikan  pengelolaan  KKM  yang  sudah dibentuk.  Tantangan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  mengenai  efektivitas  pengelolaan  KKM,  dan juga  sumber  daya  manusianya,  kapasitas  manajemen,  dan  infrastruktur  pendukungnya.  Partisipasi dari  komunitas  daerah  setempat  untuk  menangani  degradasi  lingkungan  terutama  yang  disebabkan oleh  aktivitas  penangkapan  ikan  ilegal  dan  sampah  laut  juga  diperlukan  untuk  mendukung  tujuan menjaga ekosistem kelautan.
Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali Slamet Subekti
Gambar 1. Pencapaian MPA Saat ini Sumber: Dirjen PRL KKP 2020

## 3. Kawasan Konservasi Maritim dan SGD 14
Praktik KKM tidak lepas dari perdebatan terkait masalah keseimbangan antara pertimbangan lingkungan dan sosial-ekonomi. Bagi beberapa pemangku kepentingan jawabannya cenderung pada satu  atau  lain  pendekatan.  LSM  dan  nelayan  misalnya  sering  menjelaskan  preferensi  mereka  yang berlawanan.  Akibatnya  konfigurasi  dan  rezim  pengelolaan  KKM  dapat  menjadi  isu  politik  yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga lokalnya dapat menjadi tantangan, dan pertanyaan dasarnya bagaimana dalam praktiknya mencapai “pembangunan berkelanjutan” dalam konteks KKM?
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  telah  diadopsi  berbagai  negara  sejak  diperkenalkan  ke arena kebijakan internasional  oleh Komisi  Dunia untuk  Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987.  Oleh  karena  itu  implikasinya  pembangunan  berkelanjutan  tampaknya  dapat  dicapai.  Akan tetapi pembangunan berkelanjutan berbeda dari perlindungan lingkungan karena premis utama dari yang  pertama  adalah  bahwa  tidak  perlu  ada  pertukaran  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan lingkungan.  Secara  politis,  ide  ini  memiliki  daya  tarik  yang  besar  karena  memungkinkan  untuk pertumbuhan ekonomi sebagai komponen yang sah dari pemikiran konservasi. Akibatnya tantangan umum untuk mencapai konservasi dan eksploitasi ekonomi di lingkungan laut ditetapkan di semua tingkat politik dari pemerintah lokal dan nasional hingga organisasi internasional (Humpreys et al., 2018).
Tujuan  14  dari  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDG  14)  PBB  adalah  untuk  “Konservasi  dan pemanfaatan  sumber  daya  samudra,  laut,  dan  perairan  secara  berkelanjutan”.  Tujuan  ini  sering dikutip  sebagai  satu  alasan  kuat  untuk  penetapan  KKM  yang  efektif,  ini  hanya  salah  satu  dari sejumlah  tujuan  yang  dalam  praktiknya  berinteraksi  sedemikian  rupa  untuk  membuka  interpretasi kebijakan  dan  manajemen  utama.  Dalam  Tujuan  1  Pembangunan  Berkelanjutan  berusaha  untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, dan Tujuan 10 untuk mengurangi ketidaksetaraan
di dalam dan di antara negara. Apalagi tujuan ini terwujud dalam tujuan kebijakan serupa di tingkat nasional dan lokal.
Argumen konservasi maupun ekonomi seolah-olah dapat diakomodasi dalam jangka pendek, dengan  memprioritaskan  satu  di  atas  yang  lain.  Akan  tetapi  dengan  pertumbuhan  pesat  dalam jumlah dan luas KKM yang ditetapkan, dicari cara untuk mencapai keduanya pada saat yang sama bergandengan tangan. Di antara pendekatan konservasi, penetapan kawasan lindung, yang terpenting menghasilkan  interaksi  lokal  yang  kuat  antara  dinamika  sosial,  ekonomi  dan  ekologi.  Masing- masing KKM  dapat  dikatakan bermain  keluar dalam  mikrokosmos tantangan umum pembangunan berkelanjutan di lingkungan laut.
Alhasil,  meskipun  ada  target  yang  berpihak  pada  peningkatan  jumlah  dan  ukuran  KKM, kontroversi  masih  melingkupi  efektivitas  dan  bahkan  legitimasinya.  Ketiga  pilar  ini  pembangunan ekonomi,  kelestarian  lingkungan  dan  inklusi  sosial  dapat  menjadi  ilusi.  Tidak  terkecuali  di  laut pesisir,  untuk  setiap  kritik  yang  menekankan  pentingnya  "zona  larang  tangkap"  atau  "KKM  yang sangat dilindungi", ada kota pesisir yang relatif tertinggal di negara makmur, atau komunitas miskin yang  berisiko  mengalami  kemiskinan  absolut  yang  mengeksploitasi  laut  sebagai  bagian  mata pencaharian  atau  bahkan  mata  pencaharian  utama  mereka.  Dalam  konteks  ini  Glib  menegaskan bahwa  keseimbangan  berkelanjutan  yang  aman  antara  konservasi  dan  eksploitasi  dapat  dilakukan dalam  praktik,  dengan  sedikit  sumber  daya  di  lingkungan  yang  sebagian  besar  tidak  terlihat  dan seringkali  miskin  data  kebijakan  politis  yang  secara  ilmiah  dipertanyakan.  Akhirnya  demi kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat  dengan  KKM  untuk  mencapai  secara  kolektif  tugas mentransformasikan retorika konservasi laut menjadi satu realitas yang berhasil di lapangan.

## 4. Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim
Teluk  Benoa  merupakan  perairan  pasang  surut,  terletak  di  belahan  selatan  Pulau  Bali. Perairan teluk Benoa paska reklamasi Pulau Serangan merupakan tipologi teluk semi-tertutup karena mulut teluk yang meyempit hingga 75%. Luas perairan Teluk Benoa apabila diukur pada sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dapat dibagi dalam 3 zona. Zona 1 dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Benoa meliputi luas 1.668,3 ha. Zona 2 antara Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan meliputi luas 231,3 ha. Zona 3 antara Suwung  Kangin dan Pulau Serangan meliputi luas 88,5 ha (Sudiarta et al., 2013).
Teluk  Benoa  secara  administratif  merupakan  perairan  lintas  kabupaten/kota,  yaitu  Kota Denpasar  dan  kabupaten  Badung.  Perairan  Teluk  Benoa  meliputi  3  kecamatan,  yaitu  Denpasar Selatan,  Kuta,  dan  Kuta  Selatan.  Perairan  teluk  ini  dikelilingi  oleh  12  desa/kelurahan,  masing- masing 6 kelurahan di Kota Denpasar dan 6 desa di Kabupaten Badung (Tabel 1).
No   Desa/Kelurahan  Kecamatan   Luas
(Ha) No   Desa/Kelurahan  Kecamatan   Luas
(Ha) A Kota Denpasar B Kab. Badung 1 Sanur Kauh Denpasar Selatan 386 Tanjung Benoa Kuta Selatan 239 2 Sidakarya Denpasar Selatan 389 Benoa Kuta Selatan 2828 3 Sesetan Denpasar Selatan 739 Jimbaran Kuta Selatan 2030 4 Pedungan Denpasar 749 Kedongan Kuta 191
Selatan 5 Pemogan Denpasar Selatan 971 Tuban Kuta 268 6 Serangan Denpasar Selatan 481 Kuta Kuta 782

## Tabel 1. Desa/Kelurahan di Sekitar Teluk Benoa Sumber: BPS Provinsi Bali 2012
Hasil kajian Suadiarta dkk. (2013) menyimpulkan bahwa dalam konteks konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan Teluk Benoa mempunyai  nilai konservasi yang penting dan strategis. Berikut ini pertimbangan akademis terkait dengan posisi strategis perairan Teluk Benoa: (1) Secara  geologi,  genesisnya  merupakan  bentang  alam  dengan  struktur  geologi  yang  unik: bersatunya  proses  vulkanisme,  struktur  angkatan  dan  proses-proses  marine  yang  membentuk Pulau  Bali  secara  utuh  seperti  yang  ada  saat  ini.  Dengan  demikian,  keberadaan  bentang  alam Teluk Benoa memiliki nilai intrinsik yang melampaui nilai ekonomi atau nilai pemanfaatan.
(2) Paska reklamasi Pulau Serangan merupakan perairan teluk semi-tertutup, di dalamnya bermuara 4  sungai  (Tukad  Mati  dan  Tukad  Badung  dari  sisi  utara,  serta  Tukad  Sama  dan  Tukad  Bualu dari  sisi  selatan)  sehingga  identik  dengan  “campuhan  agung”.  Ditinjau  dari  aspek  hidrologi merupakan  tampungan  ( Reservoir )  aliran  permukaan  dari  DAS  hinterland  sebelum  keluar memasuki  perairan  laut  lepas  melalui  mulut  teluk  yang  sempit.  Dengan  demikian,  keberadaan perairan Teluk Benoa mempunyai fungsi penting dalam manajemen banjir  kawasan perkotaan di sekitarnya.
(3) Berkaitan  langsung  dengan  hutan  mangrove  di  sekelilingnya,  stabilitas  dan  keseimbangan dinamis  ekosistem  mangrove  kawasan  ini  dikontrol  oleh  proses-proses  oseanografi  di  dalam teluk  seperti  rambatan  pasang  surut  dan  arus.  Ditinjau  secara  bio-ekologis,  antara  sistem mangrove  dan  perairan  Teluk  Benoa  akan  mendukung  pelestarian  proses-proses  ekologis  dan sistem  penyangga  kehidupan,  perlindungan  dan  pengawetan  keanekaragaman  hayati  serta plasma nutfah secara optimal.
(4) Secara  kawasan  mempunyai  arti  penting  dari  aspek  fisik,  biologis,  dan  mitigasi  dampak kegiatan  manusia  dalam  mewujudkan  sasaran  konservasi  ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  di  kawasan  terdekatnya,  yaitu  Kawasan  Sanur,  Serangan  dan  Nusa  Dua;  terutama  dalam penyelamatan keberadaan ekosistem terumbu karang. Perairan Teluk Benoa merupakan sebuah sistem penyangga yang menjaga keutuhan dan kesehatan ekosistem, terumbu karang di kawasan sekitarnya dari ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh kegiatan manusia di daerah perkotaan hinterland seperti pencemaran bersumber tidak tetap dari daratan.
(5) Secara regional Bali bersama dengan kawasan perairan sekitarnya (Sanur, Serangan, dan Nusa Dua) berperan penting memelihara koneksitas biologi dalam konteks jejaring keanekaragaman hayati regional  Bali.  Koneksitas  antar kawasan  tersebut dapat  digambarkan sebagai  “Kawasan Segitiga Emas” keanekaragaman pesisir Bali dari berbagai ancaman dampak kegiatan manusia, perubahan  iklim  dan  bencana  alam.  Sehingga  secara  ekologis-mikro,  konservasi  ekosistem pesisir  Teluk  Benoa  dan  kawasan  sekitarnya  akan  semakin  memperkuat  ketahan  dan kelentingan ekosistem pesisir Pulau Bali secara keseluruhan.
Pemerintah merespon kajian akademik dan mengakomodasi gerakan masyarakat adat melalui ForBALI  yang  kuat  mendesak  agar  perairan  Teluk  Benoa  ditetapkan  sebagai  KKM. KKM  Teluk Benoa  memiliki  luas  keseluruhan  1.243,41  hektar  yang  terbagi  menjadi  zona  inti  dan  zona pemanfaatan terbatas. Zona inti KKM adalah 15 muntig titik suci yang diperuntukkan bagi aktivitas ritual  keagamaan/adat  masyarakat  di  sana.  Sementara  zona  pemanfaatan  terbatas  digunakan  untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara tradisional oleh masyarakat lokal dan kegiatan wisata bahari.
Teluk  Benoa  selama  ini  telah  menuai  polemik  berkepanjangan  disertai  aksi  demonstrasi. KKP berharap, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat segera melakukan pengelolaan KKM dengan menunjuk organisasi pengelola, menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan, penataan batas dan sosialisasi.  Keberadaan  KKM  Teluk  Benoa  diharapkan  kearifan  lokal,  adat  istiadat,  dan  aktivitas keagamaan masyarakat Bali dapat terjaga dan lestari.
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi  Pudjiastuti  menetapkan  status  Perairan  Teluk  Benoa Kabupaten  Badung,  Bali,  sebagai  Kawasan  Konservasi  Maritim  (KKM)  menindaklanjuti  surat Gubernur  Bali  kepada  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 523.32/1687/KL/Dislautkan  tertanggal  11  September  2019  Perihal  Usulan  Penetapan  Kawasan Konservasi  Maritim  Teluk  Benoa . Gubernur  Bali d alam  surat  tersebut  mengusulkan  agar  Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada 6  September  2019  yang  dihadiri  kelompok  ahli,  LSM,  asosiasi,  pemangku  kepentingan,  para sulinggih (pendeta Hindu) serta bendesa (pimpinan) adat yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa. Teluk Benoa selama ini telah menuai polemik berkepanjangan disertai aksi demonstrasi.
Penetapan Teluk  Benoa sebagai  Kawasan  Konservasi  Maritim  tertuang  dalam  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  46/KEPMEN-KP/2019  tentang  KKM  Teluk  Benoa  di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019. Keputusan Menteri Kelautan dan Kemaritiman ini memuat  sejumlah  poin. Pertama ,  menetapkan  Perairan  Teluk  Benoa  sebagai  KKM  di  Perairan Provinsi  Bali.  Poin kedua ,  menyebutkan  bahwa  Kawasan  Konservasi  Maritim  Teluk  Benoa  di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.
Berikutnya  poin ketiga ,  mengatur  tentang  luas  Daerah  Perlindungan  Budaya  Maritim keseluruhan mencapai 1.243,41 hektar yang meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing- masing  dengan  radius  kurang  lebih  50  cm  (Sikut  Bali/telung  tampak  ngandang)  dan  zona pemanfaatan  terbatas. Pada  poin keempat ,  batas  koordinat  Daerah  Perlindungan  Budaya  Maritim tercantum  dalam  lampiran  I  dan  lampiran  II  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Keputusan  Menteri. Kelima ,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  menunjuk  Pemprov  Bali melakukan  pengelolaan  Daerah  Perlindungan  Budaya  Maritim  Teluk  Benoa  yang  meliputi penunjukan  organisasi  pengelola,  penyusunan  dan  penetapan  rencana  pengelolaan  dan  peraturan zonasi KKM (Liputan 6).
Sehubungan  dengan  itu,  ForBALI  berpandangan  bahwa    Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan  Propinsi  Bali  ini  belum  cukup  untuk  sepenuhnya  menetapkan  Teluk  Benoa  sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Bayang-Bayang Perpres No 51 th 2014 masih cukup kuat. ForBALI berpendapat bahwa masih dibutuhkan instrumen hukum yang mengkhusus dan/atau sederajat seperti Perpres yang mengatur Rencana Zonasi  Kawasan Strategis Nasional sebagai  turunan dari Rencana Tata  Ruang  Laut/RTRL  yang  menetapkan  Teluk  Benoa  sebagai  Kawasan  Konservasi  Maritim (Siaran Pers ForBALI 10/10/2019).

## 81
Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali
Oleh karena itu, instrumen hukum tersebut dapat menggugurkan keberlakuan Perpres Nomor 51  Tahun  2014.  Selanjutnya  hal  tersebut  akan  dapat  menguatkan  Perda  RZWP3K  yang  saat  ini sedang  dalam  pembahasan.  Sehingga  masih  dibutuhkan  kerja  keras  dan  perjuangan  total  seluruh elemen rakyat Bali untuk benar-benar memastikan Teluk Benoa kuat secara hukum sebagai kawasan konservasi maritim.
Gambar 2. Peta Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa
Sumber:
https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=561&ei=kgS3X _ugAsTdz7sP2eK6cA&q=tekuk+benoa+sebagai+                 kawasan+ konservasi+maritim

## 5. Simpulan
Kawasan Konservasi Maritim (KKM) ditetapkan sebagai langkah perlindungan utama untuk lingkungan  kelautan,  tetapi  menjadi  sumber  perdebatan  di  dalam  maupun  di  antara  kelompok pemangku kepentingan. Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan (SDGs) menghasilkan manfaat lingkungan  dan  sosial-ekonomi,  tetapi  di  antara  pemangku  kepentingan  lebih  memandang  KKM sebagai sarana untuk menangkap peluang ekonomi. Pemahaman masyarakat tentang manfaat KKM dalam rangka konservasi kelautan ini mengandaikan edukasi yang memadai.
Partisipasi  aktif  para  pemangku  kepentingan  berkontribusi  dalam  praktik  KKM  untuk eksploitasi  laut  yang  berkelanjutan,  dengan  memperhatikan  konservasi  keanekaragaman  hayati. Penetapan Teluk Benoa sebagai KKM merupakan bagian dari keberhasilan gerakan masyarakat adat dan kajian akademisi untuk mendorong komitmen negara guna mencapai target nasional dan global untuk  mengusahakan  10  persen  kawasan  perairan  Indonesia  sebagai  KKM.  Prospek  Teluk  Benoa sebagai  KKM  ke  depan  diharapkan  selaras  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan
dampak  menciptakan  inklusi  sosial,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  dan  menjamin kelestarian ekosistem perairan.

## Referensi
BAPPENAS. 2013. Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030 . Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas Commonwealth of Australia 2003, The Benefits of Marine Protected Area .
Humpreys,  John,  Roger  J.H.  Herbert.  2015.    “Marine  protected  area:  Science,  policy  & management”. Estuarine, Coastal and Shelf Science 2015 (2018) 215-218
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4086520/kkp-tak-boleh-ada-reklamasi-di-kawasan- konservasi-maritim-teluk-benoa
Romimohtarto.  2004.    Kasijan,  Ismu  Sutanto  Suwelo,  Sri  Murni  Soenarno, Lokakarya  Daerah Perlindungan Laut: Marine Protected Area (MPA) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatannya di Indonesia . Jakarta:  4 Agustus 2004.
Rusandi, Andi. 2020.  Indonesia Marine Protected Area: Outlook and Progress. Directorate General Marine Spatial Planning, Ministry Marine Affairs and Fisheries.
Siaran  Pers  ForBALI.  2019.  “ Tanggapan  ForBALI  atas  Penetapan  Teluk  Benoa  sebagai  Kawasan Konservasi Maritim”, 10/10/2019.
Sudiarta,  Ketut,  I  Gede  Hendrawan,  Ketut  Sarjana  Putra,  I  Made  Iwan  Dewantama.  2013. Kajian Modeling  Dampak  Perubahan  Fungsi  Teluk  Benoa  untuk  Sistem  Pendukung  Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali . Denpasar: Conservation International Indonesia.