## AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

## Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights
Asrizal Saiin 1 , Pipin Armita 2 , Muh. Rizki 3 , Zulfa Hudiyani 4
1, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, asrizal@stainkepri.ac.id 2 STAI Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau, Tanjungpinang, pipinarmita@gmail.com 3 Universitas Islam Indonesia, DIY, Sleman, muhammadrizki4714@gmail.com 4 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id
Abstract: This study aims to examine Intellectual Property Rights as the object of waqf. The research approach  method  in  this  paper  is  library  research,  a  type  of  qualitative  study  using  the  document analysis method. This study is divided into four main methods, namely, the method of determining the subject, the form of the study, the method of data collection, and the method of data analysis. The  findings  are  regarding  waqf  in  Intellectual  Property  Rights  as  stated  in  Law  No.  14  of  2014 concerning Waqf the categories are described in Government Regulation No. 42 of 2006 Article 21. In  point  b,  it  is  explained  that  movable  objects  other  than  money  that  can  be  represented  in Intellectual  Property  Rights  are:  a)  copyright,  b)  brand  rights,  c)  patent  rights,  d)  industrial  design rights, e) rights trade secrets, f) integrated circuit rights, g) protection rights of plant variates, and or other  rights.  Indonesian  law  regarding  waqf  categorizes  Intellectual  Property  Rights  as  immaterial objects that have a value due to royalties obtained by the creator of the Intellectual Property Rights.
Keywords: Waqf, Royalty, Economic Rights, Intellectual Property Rights
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek wakaf.  Metode  pendekatan  penelitian  dalam  karya  tulis  ini  adalah  penelitian  pustaka,  jenis  kajian kualitatif  dengan  menggunakan  metode  analisis  dokumen.  Kajian  ini  dibagi  menjadi  empat  metode pokok,  yaitu,  metode  penentuan  subjek,  bentuk  kajian,  metode  pengumpulan  data,  dan  metode analisis  data.  Adapun  temuannya  adalah  mengenai  wakaf  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2014  tentang  Wakaf  dijelaskan  kategorinya  di dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  Pasal  21.  Pada  poin  b,  dijelaskan  bahwa  benda bergerak  selain  uang  yang  dapat  diwakafkan  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  yaitu  berupa:  a)  hak cipta, b) hak merk, c) hak paten, d) hak desain industri, e) hak rahasia dagang, f) hak sirkuit terpadu, g)  hak  perlindungan  variates  tanaman,  dan  atau  hak  lainnya.  Hukum  Indonesia  tentang  wakaf mengkategorikan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  benda  immaterial  yang  memiliki  nilai  dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
Kata kunci: Wakaf, Royalti, Hak Ekonomi, Intellectual Property Rights
صخلم : فدهت هذه تساردلا ىلإ صحف قولح تيكللما تيزكفلا عوضومك فكولل . جهنم جهه ثحبلا يف هذه تكرولا وه ثحبلا يبتكلما ، وهو عوه نم تساردلا تيعونلا مادختساب تليزط ليلحج ثادنتسلما مسلنج هذه تساردلا ىلإ عبرأ قزط تيسيئر يهو : تليزط ديدحج عوضولما ، لكشو تساردلا ، ليزطو ت عمح ثاهايبلا ، تليزطو ليلحج ثاهايبلا . ملعتج جئاتنلا فكولاب يف قولح تيكللما تيزكفلا امك وه روكذم يف نوهاللا مكر 41 تنسل 4141 نأشب فكولا ، متي فصو ثائفلا يف تحئلالا تيموكحلا مكر
14 ماعل 4112 ةدالما 44 . يف تطلنلا ب ، مج حيضوج نأ ءايشالأ تلولنلما فلاخب ولنلا د نكمي نأ نأ نوكج تلثمم يف قولح تيكللما تيزكفلا يه :أ ) قولح زشنلا ، ب ) قولح تملاعلا تيراجتلا ، ج ) قولح ثاءازب عارتخالا ، د ) قولح ميمصتلا يعانصلا ، ـه ) رازسالأ تيراجتلا قولحلل ، و ) قولح زئاودلا تلماكتلما ، س ) قولح تيامح ثاريغتلما تيجابنلا ، وأ قولح ىزخأ . صي فن نوهاللا ي سيهودهالإ نأشب فكولا قولح تيكللما تيزكفلا ىلع اهنأ ءايشأ ريغ تيدام اهل تميك ببسب ثاواجالإ يتلا لصح اهيلع ئ شنم قولح تيكللما تيزكفلا . تاملكلا لما اافت ةي :
تيزكفلا تيكللما قولح ، تيداصتكالا قولحلا ، ةواجالإ ، فكولا

## Pendahuluan
Kompleksitas permasalahan umat manusia yang selalu terjadi karena berkembangnya zaman membuat  aturan  perundang-undangan  harus  menampakkan  sifat flexsibility agar  dapat memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Salah  satunya  adanya  perluasan  yurisdiksi objek wakaf yang selalu berkembang. Dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam era modern  ini,  maka  harus  dijelaskan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur hal itu.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  pada  pasal  16 menyebutkan  bahwa  harta  yang  dapat  diwakafkan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  benda  tidak bergerak  dan  benda  bergerak.  Benda  bergerak  juga  dikategorikan  menjadi  benda  bergerak selain  uang  dan  benda  bergerak  berupa  uang.  Atas  dasar  itulah  Hak  Kekayaan  Intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak selain uang (tidak berwujud). Alasannya, Hak Kekayaan Intelektual berbeda dibandingkan objek wakaf pada umumnya baik dari bentuk, sifat maupun manfaat yang dihasilkan.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  tentunya  dapat mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  wakaf  yang  ada  sebelumnya.  Sebelum lahirnya  undang-undang  ini,  ruang  lingkup  wakaf  hanya  terbatas  pada  benda  material  yang tidak bergerak, misalnya wakaf tanah milik. Akan tetapi, ketika undang-undang tentang wakaf ini  disahkan,  maka  benda  yang  dapat  diwakafkan  terbagi  kepada  benda  tidak  bergerak  dan benda bergerak, atau benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Salah  satu  benda  bergerak  yang  dapat  diwakafkan,  atau  lebih  tepatnya  benda  bergerak  dan tidak berwujud sebagaimana disebutkan di atas adalah  Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam bahasa  Inggris  disebut  dengan Intellectual  Property  Right (Saidin,  2003) . Secara  subtansial, pengertian  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  dideskripsikan  sebagai  hak  atas  kekayaan  yang timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia  (Riswandi  dan  Syamsudin,  2005). Sedangkan  orang  lain  dapat  memperoleh  sebuah  lisensi  dari  pemegang  atau  pemilik  Hak Kekayaan  Intelektual  untuk  dapat  memanfaatkan  temuan  yang  didapatkan  tersebut (Widyamartaya dan Santoso, 2004).
Di  dalam  undang-undang  wakaf,  sudah  memuat  di  dalamnya  ketentuan  yang  menyatakan bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  beralih  dan  dialihkan  seperti  wakaf.  Padahal  Hak Kekayaan  Intelektual  bukanlah  benda  nyata  (material).  Undang-undang  wakaf mengkategorikan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  benda  immaterial  yang  memiliki  nilai
dengan  adanya  royalti  yang  didapat  oleh  pencipta  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  tersebut (Saidin,  2003).  Pencipta  berhak  untuk  mengalihkan  hak  yang  dimilikinya  atas  royalti  yang didapat  olehnya  sesuai  keinginannya,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  mewakafkannya. Wakaf benda immaterial tersebut diperbolehkan karena sudah dipandang umum oleh tradisi masyarakat Indonesia.
Berangkat dari persoalan inilah, hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf, khususnya mengenai dasar atau alasan menjadikan wakaf atas royalti sebagai hak ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu juga dibahas terkait pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf  dari  bentuk  bendanya,  jangka  waktu  perlindungan  dan  status  kepemilikan  Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat hukum dari pengalihannya menjadi objek wakaf.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  penelitian  ini,  untuk  mendukung  penelitian  yang  lebih  konfrehensif,  sebagai pembanding  serta  sebagai  tinjauan  secara  sistematis  terhadap  penelitian  sebelumnya,  maka peneliti  berusaha  melakukan  kajian  awal  terhadap  karya-karya  yang  mempunyai  relevansi tentang wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya adalah:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juju Jumena dan Mia Siti Sumiati Dewi, dengan judul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf”. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa  ulam a  muta‟akhirin  Mazhab  Hanafi  membolehkan  wakaf  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual,  karena  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  termasuk  benda  dan  memiliki  nilai ekonomi dengan dasar adanya „urf. Menurut hukum positif , Hak Atas Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda wakaf dan bolehnya nazhir mengambil manfaat dari wakaf yang dikelolanya  dengan  cara  yang  baik.  Jadi  tidak  adanya  pertentangan  atas  kebolehan mewakafkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jumena dan Dewi, 2017).
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nor ma Herlina dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap  Wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf  Dalam  Undang-undang Wakaf  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf”. Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa pandangan  hukum  Islam  terhadap  wakaf  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  berprinsip  benda yang diwakafkan menurut fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas kemanfaatan  HAKI  yang  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomis  berupa  bentuk pembayaran royalty atau technical fee, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda  itu  sendiri  sebagai  harta  benda  wakaf  yang  dapat  diambil  manfaatnya  secara  kekal dengan terus menerus (Herlina, 2010).
Ketiga, penelitian  kelompok  yang  dilakukan  Puji  Sulistyaningsih,  Heniyatun,  Chrisna  Bagus Edhita  Praja,  dan  Dasep  Nurjaman dengan  judul  “Pelaksanaan  Hak  Kekayaan  Intelektual Sebagai  Objek Wakaf”.  Di  dalam  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  pandangan  Islam terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  wakaf  yaitu  bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan ( Huquq Maliyah ) yang mendapatkan perlindungan  hukum  sebagaimana  harta  kekayaan  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat dijadikan objek wakaf ( al- mauqud „alaih ) baik akad pertukaran, komersial ( mu‟awadhah ) maupun akad nonkomersial ( tabarru‟at ) dapat diwakafkan (Sulistyaningsih, dkk, 2019).
Berdasarkan  tinjauan  dari  beberapa  penelitian  di  atas,  maka  kajian  penelitian  ini  ingin menekankan  kembali  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  di  wakafkan.  Keterbaruan dalam penelitian ini adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat diwakafkan karena masuk ke  dalam  kategori  benda  immaterial  yang  memiliki  nilai  dengan  adanya  royalti  sebagai  hak ekonomi yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis kajian kualitatif dengan menggunakan metode analisis  dokumen.  Metode  pendekatan  penelitian  dalam  karya  tulis  ini  adalah library research (penelitian pustaka), yaitu kajian tentang wakaf atas royalti sebagai hak ekonomi dalam Hak Kekayaan  Intelektual.  Penelitian  pustaka  memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan  koleksi  perpustakaan  saja  tanpa  memerlukan  riset  lapangan.  Sedangkan penelitian  dilapangan  hanya  sebagai  pelengkap.  Sementara  metode  penelitian  dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 1998).
Tujuan  utama  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  dengan  lebih menitikberatkan  pada  gambaran  yang  lengkap  tentang  fenomena  yang  dikaji  daripada merincinya  menjadi  variabel-variabel  yang  saling  terkait.  Harapannya  ialah  diperoleh pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena  yang  dikaji  (Salim,  2001).  Adapun  bentuk analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  (Vredenberg,  1986).  Pergerakannya tidak  hanya  sebatas  pengumpulan  dan  penyusunan  data,  tapi  mencakup  analisis  dan interpretasi  tentang  data  tersebut.  Secara  fundamental,  dapat  dikatakan  bahwa  sebuah deskripsi  adalah  representasi  objektif  terhadap  fenomena  yang  dikaji  (Surachmad,  1970). Kajian  ini  dibagi  menjadi  empat  metode  yaitu,  metode  penentuan  subjek,  bentuk  kajian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## Pembahasan

## 1. Tinjauan tentang Wakaf
Wakaf  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  menjadi  kata  baku  dalam  bahasa Indonesia,  yaitu al-Waqf, yang  berarti  berhenti  atau  berdiri,  namun  dapat  juga  diartikan sebagai  menahan  ( al-habs )  (Sabiq,  2009).  Sedangkan  menurut  istilah,  para  ulama  berbeda pandangan  dalam  memberi  rumusan.  Salah  satunya  adalah  Imam  Takiyudin Abi  Bakr  yang lebih  menekankan  kepada  tujuan  wakaf,  yaitu  wakaf  adalah  menahan  atau  menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan mendekatkan diri kepada Allah swt (Rafiq, 1998).
Di dalam kitab fiqih,  wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada  seseorang  atau  nazhir  (pemelihara  atau  pengurus  wakaf)  atau  kepada  suatu  badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan (nazhir), tetapi menjadi milik Allah swt (Halim, 2005).
Secara  yuridis,  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara nash, wakaf tidak terdapat di dalam al-Qur ‟ an dan hadis, namun makna dan kandungan wakaf terdapat  dalam  dua  sumber  hukum  Islam  tersebut.  Al- Qur‟an  sering menyatakan  konsep wakaf  dengan  ungkapan  yang  menyatakan  tentang  mendermakan  harta  (infaq)  demi kepentingan umum. Sedangkan hadis sering adanya ungkapan wakaf dengan ungkapan habs (tahan).
Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006) menjelaskan bahwa dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya  untuk  berwakaf  berdasarkan  konteks  ayat  al- Qur‟an,  bukan  secara  teks. Adapun ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf diantaranya dalam surat Ali-Imran ayat 92:
Artinya:  “Kamu  sekali -kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan  sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  maka s esungguhnya Allah mengetahuinya”.
Selain  ayat  al- Qur‟an  di  atas,  juga  disebutkan  di  dalam Hadis  Rasulullah  saw:  Hadis  yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda (Ash Shiddieqy, 2001):
ًع أ : لاق ملس و هيلع الله ىلص يبىلا نأ ةريره يب إ هلمع عطقها ناسوالا تام اذ إ :ءايشأ ةثلاث ًم لا
ةيراج ةقدص هب عفتايي ملع وأ أ دلو و ةعامجلا هاور( .هلىعدي حلاص ، إ )هجام ًبا و يراخبلا لا
Artinya: “ Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  saw  bersabda,  apabila  seseorang  meninggal  dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do‟a anak yang shaleh” .
Ungkapan yang disebutkan di dalam al- Qur‟an dan Hadis Rasulullah di atas dapat dipahami maknanya  dengan  wakaf.  Hal  ini  berarti  penahanan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang berkelanjutan serta dimaksudkan untuk mendaoatkan ridha dari Allah swt.
Para  ulama  klasik  dan  kontemporer  pada  prinsipnya  dalam  beberapa  hal  mempunyai pendapat yang sama, bahwa wakaf sangat dianjurkan  dalam agama Islam sebagai amal yang utama dan berguna untuk kepentingan umum, persamaan itu khususnya dalam hal: a) wakaf untuk masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat, b) wakaf  yang  disedekahkan  berupa  hasil  benda  atau  manfaatnya,  bukan  bendanya  (Suhadi, 2002). Disamping itu, Suhadi mengatakan bahwa semua mazhab fiqih sepakat bahwa tujuan perwakafan  adalah  untuk  ibadah.  Menurut  Imam  mazhab  Hanafi,  bahwa  orang  yang mewakafkan  disyaratkan  harus  beragama  Islam.  Beribadah  menurut  syariatnya  harus dilakukan oleh orang  yang beragama Islam dan tujuannya  mengenai hal-hal yang baik serta beragama, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama.
Ulama  sepakat  bahwa  tujuan  wakaf  harus  dimanfaatkan  dalam  batas-batas  yang  sesuai  dan diperbolehkan  syariat  Islam.  Hal  ini  berdasarkan  bahwa  wakaf  merupakan  amal  yang
mendekatkan  diri  manusia  kepada  Allah  swt.  Oleh  karena  itu,  tujuan  wakaf  haruslah  dari pihak  orang  yang  baik.  Para  ulama  fiqih  sepakat  berpandapat  bahwa  infak  dari  orang  yang baik itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah swt.
Di  Indonesia,  wakaf  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  di  dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang berwakaf  ( wakif )  untuk  memisahkan  dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  dengan  niat  dan  keperluan  ibadah  dan  atau  kesejahteraan  umum  menurut syariat Islam.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  perwakafan  masih  tersebar  dalam  berbagai perundang-undangan, antara lain:  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  28  Tahun  1977,  tentang Perwakafan  Tanah  Milik,  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  1  Tahun  1978  tentang Pelaksanaan  PP.  Nomor  28  Tahun  1977,  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Depag  RI  Nomor Kep/D/75/1978 dan Inpres (Intruksi Presiden) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  dianggap  belum  memadai  dan  masih  menjadi  persoalan  yang  belum terselesaikan  dengan  baik,  sehingga  keinginan  kuat  dari  umat  Islam  untuk  memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  adalah  undang-undang  terakhir  yang  mengatur tentang  wakaf  (Anshori,  2006).  Salah  satu  perbedaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  adalah  ruang  lingkup  substansi yang  diaturnya.  Undang-undang  ini  mengatur  wakaf  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  tidak terbatas  hanya  pada  wakaf  tanah  milik  saja,  tetapi  sampai  kepada  wakaf  Hak  Kekayaan Intelektual. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf  tersebut.  Dengan  berlakunya  undang-undang  ini  juga,  semua  peraturan mengenai  perwakafan  masih  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  dan/atau  belum diganti dengan peraturan yang baru.
Adanya  proses  panjang  untuk  menghasilkan  suatu  karya  cipta  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni, yang melibatkan ide, pikiran, tenaga, waktu dan modal dari penciptanya, menimbulkan kesadaran  baru bahwa hasil karya tersebut mempunyai nilai untuk dihargai tidak saja secara moral tetapi juga secara ekonomis. Karena mempunyai nilai ekonomi, maka ciptaan, penemuan, atau tanda yang dituangkan dalam bentuk barang disebut dengan  harta  kekayaan  intelektual  ( Intellectual  Property ).  Hak  milik  atas  kekayaan  intelektual disebut  hak  milik  intelektual  ( Intellectual  Property  Right ),  sebagai  bagian  dari  harta  kekayaan immaterial. Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum (Abdulkadir, 1994).

## 2. Tinjaun tentang Intellectual Property Rights (HKI)
Istilah Property Rights diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan
maupun  seni  dan  sastra,  pemilikannya  bukan  terhadap  barangnya  melainkan  terhadap  hasil kemampuan intelektual manusianya, salah satunya ada ide pikiran. Menurut ilmu hukum, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil  kerja  otak,  hasil  kerja  rasio.  Hasil  dari  pekerjaan  rasio  manusia  yang  menalar,  hasil kerjanya berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud (Abdulkadir, 1994).
Intellectual  Property  Rights atau  sering  disebut  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual    merupakan hak  ekslusif  yang  diperoleh  dari  hasil  karya  intelektualitas  seseorang.  Hasil  dari  karya intelektual  tersebut  membutuhkan  pengorbanan  yang  sangat  besar,  seperti  tenaga,  pikiran, waktu,  bahkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Secara  substansial,  pengertian  Hak  Kekayaan Intelektual  dapat  dideskripsikan  sebagai  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  karena kemampuan  intelektual  manusia  (Riswandi  dan  Syamsudin,  2005).  Dari  kemampuan intelektual  tersebut,  tentunya  menjadikan  karya  yang  dihasilkan  memiliki  nilai  yang  patut dihargai.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  manfaat  yang  dapat  dinikmati  berupa  lisensi  dari pemegang  hak  untuk  dapat  menggunakan  temuan  yang  didapatkan  (Widyamartaya  dan Santoso,  2004).  Dari  sudut  ekonomi,  karya-karya  yang  dihasilkan  tentunya  memiliki  nilai ekonomi yang tinggi (Simatupang, 2003).
Pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual  mendapatkan  hak  eksklusif  terhadap  hasil  karya intelektualnya  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  undang-undang  yang  mengaturnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa  seseorang pemegang hak kekayaan Intelektual juga memiliki hak ekonomi terhadap karyanya, yang mana hak ekonomi ini  menghasilkan  manfaat  ekonomi  berupa  royalti  atau fee. Adapun  hak  ekonomi  yang didapatkan  yaitu  berupa  hak  untuk  melaksanakan,  memperbanyak,  mengizinkan  atau melarang  pihak  lain  untuk  memperbanyak,  menjual,  menyewakan  atau  menyediakan karyanya. Jadi Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia lainnya.
Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam:
a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta
b. Penemuan,  yaitu  kegiatan  pemecahan  masalah  tertentu  di  bidang  teknologi  yang dapat  berupa  proses  atau  hasil  produksi  atau  penyempurnaan  dan  pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten
c. Merek,  yaitu  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut,  yang  memiliki  daya
pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  atau  jasa.  Hak  yang  melekat pada merk disebut hak atas merk.
Dalam  agama  Islam,  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  dikategorikan  sebagai  kepemilikan manusia yang merupakan hak individu bagi pemiliknya. Dengan dasar kepemilikan manusia atas  harta  yang  bersifat  perwalian  ( amanah )  tersebut,  Islam  mengakui  hak-hak  individu manusia  atas  kekayaan  yang  dianugerahkan  Allah  swt  kepada  manusia  (Faridl,  2002).  Oleh karena itu,  Islam telah menetapkan sanksi  atau hukuman yang cukup berat bagi siapa yang berani melanggar hak pribadi manusia, yaitu Hak Asasi Manusia (Zuhdi, 1993). Hukum itu berlaku sekalipun tidak tertulis secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.
Perlindungan  dalam  hal  Hak  Kekayaan  Intelektual  lebih  dominan  pada  perlindungan individual,  namun  untuk  menyeimbangkan  kepentingan  individu  dengan  kepentingan masyarakat,  maka  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  mendasarkan  diri  pada  prinsip  sebagai berikut:
a. Prinsip Keadilan ( the principle of natural justice )
Pencipta  sebuah  karya  wajar  untuk  mendapatkan  suatu  imbalan  yang  dapat  berupa  materi atau  non  materi,  seperti  adanya  rasa  aman  karena  dilindungi  dan  diakui  hasil  karyanya. Hukum  memberikan  perlindungan  terebut  demi  kepentingan  pencipta  berupa  suatu kekuasaan  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut,  yaitu  hak.  Perlindungan itupun  tidak  terbatas  di  dalam  negeri  penemu  itu  sendiri,  tapi  sampai  luar  batas  negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pihak lain untuk melakukan ( commision ) atau tidak melakukan ( omission ) suatu perbuatan.
b. Prinsip Ekonomi ( the economic argument )
Hak  milik  intelektual  ini  merupakan  hak  yang  berasal  dari  hasil  kegiatan  kreatif  suatu kemampuan daya pikir manusia  yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, hak  milik  intelektual  merupakan  suatu  bentuk  kekayaan  bagi  pemiliknya.  Dari kepemilikannya,  seseorang  akan  mendapatkan  keuntungan,  misalnya  dalam  bentuk pembayaran royalti dan technical fee .
c. Prinsip Kebudayaan ( the culture argument )
Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan untuk hidup, selanjutnya dari  karya  itu  pula  akan  timbul  pula  suatu  gerakan  hidup  yang  harus  menghasilkan  lebih banyak  karya  lagi.  Dengan  konsep  demikian,  maka  pertumbuhan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  sangat  besar  artinya  bagi  peningkatan  taraf  kehidupan peradaban  dan  martabat  manusia.  Selain  itu  juga,  akan  memberikan  kemaslahatan  bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
d. Prinsip Sosial ( the social argument )
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, akan tetapi  hukum  mengatur  kepentingan  manusia  sebagai  warga  masyarakat.  Dengan  demikian, hak yang diakui oleh hukum dan diberikan  kepada seseorang tersebut dengan maksud agar kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.
Tidak  semua  orang  dapat  dan  mampu  mempekerjakan  otak  (intelektual)  secara  maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang pula dapat menghasilkan Intellectual Property Rights. Itulah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Artinya,  hanya  orang-orang  tertentu  saja  yang  dapat  melahirkan  hak  kekayaan  intelektual tersebut.

## 3. Wakaf atas Royalti dalam Intellectual Property Rights
Dalam Intellectual  Property  Rigths ,  mengandung  dua  kompenen  penting,  yaitu  hak  moral  dan hak ekonomi. Hak morak adalah hak yang melekat pada diri pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak ciptanya atau hak terkait dialihkan (Hidayah, 2013).  Sedangkan  hak  ekonomi  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  pencipta  untuk mendapatkan  keuntungan  atas  ciptaannya.  Hak  ekonomi  ini,  di  dalam  undang-undangnya dimaknai  berbeda-beda,  baik  terminologinya,  jenis  hak  yang  diliputinya  dan  ruang  lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.
Mengenai Wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Wakaf dijelaskan kategorinya di dalam Peraturan Pemerintah No. 42  Tahun  2006  Pasal  21.  Pada  poin  b,  dijelaskan  bahwa  benda  bergerak  selain  uang  yang dapat diwakafkan dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu berupa: a) hak cipta, b) hak merk, c) hak  paten,  d)  hak  desain  industri,  e)  hak  rahasia  dagang,  f)  hak  sirkuit  terpadu,  g)  hak perlindungan variates tanaman, dan atau hak lainnya.
Salah satu substansi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah ruang lingkup yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak  terbatas  hanya  pada  wakaf  tanah  milik,  akan  tetapi  menjangkau  pada  wakaf  Hak Kekayaan Intelektual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:
Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d) Kendaraan, e) Hak Kekayaan Intelektual, f) Hak sewa, g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberlakuan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  benda  wakaf  sudah  berlandaskan  hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia tentang wakaf mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalti yang didapat oleh  pencipta  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  tersebut.  Pencipta  berhak  untuk  mengalihkan hak  yang  dimilikinya  atas  royalti  yang  didapat  olehnya  sesuai  keinginannya,  salah  satunya adalah dengan cara mewakafkannya. Wakaf benda immaterial tersebut diperbolehkan karena sudah dipandang umum oleh tradisi masyarakat Indonesia.
Perluasan  ruang  lingkup  terhadap  benda  wakaf,  dari  benda  material  menjangkau  kepada benda  immaterial  seperti  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  salah  satu  dari  reformasi hukum. Tentu dengan adanya perluasan ruang lingkup ini, masyarakat yang ingin berwakaf dengan  benda  bergerak  dan  atau  tidak  berwujud,  bisa  langsung  diwakafkan  tanpa  harus
menukarkan hartanya yang bergerak dan atau tidak berwujud menjadi tidak bergerak dan atau berwujud terlebih dahulu.
Mengacu  pada  hukum  Islam,  hak  ekonomi  pada  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat dikategorikan  menjadi  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang. Imam  Syafi‟ I  mengatakan  harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (Djuwaini, 2008). Sementara  menurut sebagian ulama fuqaha, konsep wakaf dapat dilihat dari asas kemanfaatannya, artinya mereka lebih berpegang kepada prinsip bahwa  benda  yang  diwakafkan  itu  pada  hakikatnya  adalah  pengekalan  manfaat  benda tersebut.  Oleh  karena  itu,  hak  cipta  yang  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomi  berupa bentuk  pembayaran  royalti,  dipandang  sebagai  salah  satu  hak  kekayaan  yang  mendapatkan perlindungan  hukum,  sebagaimana  harta  kekayaan,  dan  dapat  dijadikan  objek  akad,  serta dapat diwakafkan (Syafa‟at, 2017) .
Dari  sisi  manfaat  yang  terkandung  di  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  berupa  aspek ekonomis,  dimana  pencipta  berhak  menerima  imbalan  berupa  honor  atau  royalti  berupa penerbitan  atau  penggandaan  ciptaannya  dalam  jumlah  tertentu  untuk  kepentingan  bisnis. Aspek  ekonomis  inilah  yang  menempatkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  tergolong  dalam kategori  harta.  Mayoritas  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  harta  bukan  hanya  berupa  benda (materi), tapi dapat juga berupa manfaat (immateri). Sehinggga kategori harta ( mal ) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada benda tersebut. Oleh karena itu, harta dapat berupa benda yang berwujud ( tangible asset ) dan tidak berwujud ( intangible asset ).
Seorang pencipta atas suatu karya, mempunyai hak atas hasil ciptaannya.  Dia berhak untuk mendapatkan  imbalan  yang  layak  berupa  royalti  atas  hasil  ciptaannya.  Hal  tersebut dikarenakan  manfaat yang  ditimbulkan  dari ciptaanya  dapat  dinilai  sebagai harta,  dalam  hal hak  kekayaan  intelektual  maka  pengetahuan  yang  terkandung  di  dalamnya  dinilai  sangat berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Jumena dan Dewi, 2008).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Indonesia  diberlakukan  wakaf  atas royalti  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Alasannya  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat dikategorikan  sebagai  benda,  lebih  tepatnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  benda immaterial  yang  dikategorikan  sebagai  benda  bergerak  berdasarkan  ketentuan  undang- undang.  Disamping  itu,  Hak  Kekayaan  Intelektual  juga  bernilai  ekonomis  karena  Hak Kekayaan  Intelektual  merupakan  bentuk  kekayaan  bagi  pemiliknya  dan  karena  kepemilikan tersebut, maka berhak mendapatkan keuntungan ekonomi seperti dalam bentuk pembayaran royalti.  Oleh  karena  Hak  Kekayaan  Intelektual  berupa  benda  dan  dapat  mendatangkan manfaat ekonomi, maka Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diwakafkan.
Selain memberikan manfaat secara ekonomi, keberadaan hak cipta sebagai harta wakaf juga meningkatkan  agama  seseorang.  Wakaf  yang  disyariatkan  dalam  Islam  mempunyai  dua dimensi  sekaligus,  yaitu  a)  dimensi  ekonomi  dan  b)  dimensi  religi.  Dimensi  ekonomi  dari wakaf  hak  cipta  adalah  pencipta  berhak  menerima  imbalan  berupa  honor/royalti  karena penerbitan  atau  penggandaan  ciptaan  dalam  jumlah  tertentu  untuk  kepentingan  bisnis. Sedangkan dimensi religi dari wakaf hak cipta adalah wakaf hak cipta berarti menyedekahkan
manfaat  hak  cipta  kepada  pihak  lain.  Oleh  karena  wakaf  merupakan  anjuran  agama  yang perlu  dipraktekkan  dalam  kehidupan  masyarakat  muslim,  sehingga  yang  mewakafkan mendapat pahala karena mentaati perintah agama.
Sehingga  saat  ini,  pemberlakuan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  benda  wakaf  telah dilegalkan  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  juga  telah  dinilai  sebagai asat  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  mendatangkan  banyak manfaat.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghafur.  (2006). Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia. Yogyakarta:
Nuansa Aksara
Creswell, J.W. (1998). Qualitatif Inquiry and Research Design. California: Sage Publications
Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2003). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta
Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Faridl, Miftah. (2002). Harta dalam Perspektif Islam. cet. ke-1, Bandung: Pustaka
Halim, Abdul. (2005). Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press
Herlina,  Norma.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf  Dalam  Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Hidayah,  K.  (2013). Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia:  Kajian  Undang-undang  dan Integrasi Islam. Malang: UIN Maliki Press
Jumena  Juju  dan  Mia  Siti  Sumiati  Dewi.  2017.  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Benda Wakaf”, Adzkia: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5 (2)
Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)
Muhammad, Abdulkadir. (1994). Hukum Harta Kekayaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Riswandi,  Budi  Agus  dan  M.  Syamsudin.  (2005). Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Kebudayaan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Rofiq, Ahmad. (1998). Hukum Islam di Indonesia. cet. III, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada Sabiq, Sayyid. (2009). Fiqh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara
Saidin. (2003). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Salim, Agus. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzim Guba dan Penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana
Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. (2001). Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7. cet. ke-3 Semarang: Pustaka Rizki Putra
Simatupang, Richard Burton. (2003). Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta
Suhadi, Imam. (2002). Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa Sulistyaningsih,  Puji,  dkk.  (2019) .  “Pelaksanaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Objek Wakaf” . Journal of Intellectual Property, 2 (2).
Surachmad, Winarno. (1970). Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung:
Tarsito
Syafa‟at. (2017) . “Wakaf Hak Cipta, Studi Komparatif  Hukum Positif dan Hukum Islam” .
Jurnal JPA, 18 (1)
Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)
Vredenberg, Jacob. (1986). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia
Widyamartaya,  A.  dan  J.D  Bowo  Santoso.  (2004). Enclosures  of  The  Mind. Yogyakarta:
Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas
Zuhdi, Masifuk. (1993). Studi Islam. cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.