215

## PORNOGRAFI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KAJIAN KRITIS
PANDANGAN FEMINISME RADIKAL)
Atun Wardatun *
__________________________________________________

## Abstract
Some people presume that feminisms are permissive for pornography due to  the  fact  that  many  women  support  pornography  as  an  expression  of women’s freedom. By critical reading and analysis of radical feminism point of  view  on  women’s  sexuality,  this  work  proves  that  feminisms  are  ant pornography.  Pornography,  since  it  always  puts  women  as  the  object,  is violence against women, dehumanization, and colonialization of women by the domination of patriarchal society.
There is no way for women to minimize—if not to bring to an end— pornography but to start realizing that women are the  blamed victims and keep on struggling for gaining equal distribution of power between men and women. Besides, women have to ensure that women are not the only party who  have  responsibilities  for  moral  degradation  of  society  but  at  the  same time women must be the one as the primary controller for their own body and life.
Keywords : Pornografi, Dehumanisasi, Kolonialisasi, Pembagian Power , Feminisme Radikal, Institusionalisasi Hijab.
______________
M ENGEMUKANYA penolakan  para  pemerhati  perempuan terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Anti  Pornografi Pornoaksi  (RUU  APP)  di  Indonesia,  seakan  menempatkan (mempersepsi-salahkan)  feminisme  sebagai  entitas  yang
* Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Mataram,  Jln.
Pendidikan 35 Mataram. email: atun2004@yahoo.com
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
216 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
mendukung  pornografi  dan  pornoaksi.  Persepsi  yang  salah terhadap feminisme terjadi baik di kalangan pejuang perempuan (feminisme?)  sendiri,  maupun  berasal  dari  pihak  luar.  Ada beberapa  kalangan  yang  atas  nama  pejuang  hak  perempuan, menolak  mentah-mentah  RUU  APP  dengan  dalih  hal  itu menghalangi  kebebasan  berekspresi  kaum  perempuan. Sayangnya  penolakan  tersebut  tidak  didasari  argumen  yang cukup  memadai,  misalnya  bagaimanakah  batas-batas  kebebasan itu sendiri? Apakah bijak jika menyandingkan pornografi dengan kebebasan  berekspresi?  Padahal  pornografi  adalah  kejahatan, dan  kebebasan  berekspresi  tentu  tidak  membenarkan  kejahatan sebagai  salah  satu  aspek  yang  harus  diperjuangkan.  Sementara itu,  pihak-pihak  di  luar  feminis  semakin  mengukuhkan ketidaksukaannya  terhadap  kelompok  feminisme  berdasar  pada pendapat  apriori  yang  mencap  para  feminis  sebagai  pihak  yang pro terhadap tindak asusila dan penghancuran moral bangsa.
Tulisan ini berupaya mendedah dan menyodorkan bagaimana sebenarnya  pandangan  “ genuine ”  feminisme  terhadap  isu pornografi. 1 Selain  itu,  beberapa  catatan  juga  dikemukakan untuk sekedar mengomentari pandangan feminisme tentang isu terkait.  Feminisme  radikal  dan  beberapa  eksponen  pemikirnya menjadi  varian  aliran  feminis  yang  banyak  dikemukakan  dalam makalah ini. Hal ini disebabkan karena feminisme radikal adalah aliran  feminis  yang  banyak  membahas  perempuan  dan seksualitas,  di  mana  isu  pornografi  menjadi  satu  dari  beberapa subtemanya. Dengan menelusuri pendapat dan corak perjuangan feminisme  radikal,  ternyata  feminisme  menolak  habis-habisan pornografi.  Pornografi  sama  sekali  bukan  tentang  keindahan tetapi mutlak sebagai sebuah kekerasan terhadap perempuan dan degradasi  sifat  kemanusiaan  perempuan  dalam  dunia  patriarki.
1 Istilah pornografi yang dipakai dalam tulisan ini juga mencakup istilah pornoaksi  yang  dikenal  dalam  konteks  Indonesia,  sehingga  tidak  perlu disebutkan  pornografi  dan  pornoaksi.  Alasannya  dapat  dilihat  pada  bagian lain tulisan ini.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
217
Kekerasan  dan  degradasi  ini  adalah  potret  betapa  posisi  tawar perempuan sangat tidak seimbang baik secara  sosial, ekonomis, maupun politis di dunia yang masih dimiliki oleh kaum berjenis kelamin  lelaki.  Oleh  karena  itu  penghapusan  pornografi  dan pornoaksi  adalah  sebuah  perjuangan  yang  mendesak  bagi perempuan  dan  sistem  kehidupan  secara  keseluruhan. Pembebasan  dunia  ini  dari  pornografi  adalah  satu  dari  sekian banyak  hak-hak  sipil  ( civil  rights )  perempuan  yang  perlu diperjuangkan bersama, bukan saja atas nama perempuan tetapi atas nama kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.

## Sekilas tentang Feminisme Radikal
Kata radical secara bahasa berarti down to the roots atau kembali ke akar permasalahan. Aliran feminisme radikal terbentuk untuk menggali akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan power antara  perempuan  dan  laki-laki.  Pada  dasarnya,  aliran  ini berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tataran struktural atau  reformasi  hukum  sebagaimana  yang  diusung  oleh feminisme  liberal,  tetapi  harus  dilakukan  pada  tataran  kultural dan perempuanlah yang harus memulainya. 2
Arah  perjuangan  feminisme  radikal  yang  bersifat  kultural tersebut  berupaya  menumbuhkan gender  awareness pada  tataran
2 Lihat  Judith  Lorber, Gender  Inequality:  Feminist  Theories  and  Practice ( California: Roxbury Publishing Company, 2001), 77-88. Walaupun terkesan bertentangan  dengan  feminisme  liberal,  feminisme  radikal,  dalam  batas tertentu,  sebenarnya  muncul  untuk  menambah  analisis  feminisme  liberal. Dalam  pandangan  feminisme  liberal,  kesetaraan  perempuan  dan  laki-laki diupayakan  dengan  menciptakan gender  neutral  world (dunia  yang  netral gender),  memfokuskan  isu  dunia  patriarki  pada  lingkungan  keluarga,  dan pembenahan struktural (aturan hukum). Bagi aliran ini, menciptakan gender- neutral  world adalah  sebuah  pengingkaran  terhadap  sifat  keunikan  baik  laki- laki  maupun  perempuan.  Masing-masing  laki-laki  dan  perempuan  memang berbeda walaupun perbedaan itu tidak lalu menjadi alasan untuk menerima ketidakadilan.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
218 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
sosial. Pada tingkat yang paling radikal,  aliran ini menginginkan agar  perjuangan  perempuan  dimotori  oleh  dan  dikhususkan untuk perempuan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya  kritik  habis-habisan  terhadap  aliran  ini.  Aliran  ini tentu punya alasan tersendiri bagi maksudnya menciptakan dunia perempuan.  Untuk  sekian  lama  dunia  dan  kehidupan  lebih ditentukan  oleh  suara  laki-laki.  Ide,  naluri,  suara  perempuan sama  sekali  tidak  diperhitungkan  baik  dalam  kancah  politik, produksi ilmu pengetahuan, perputaran dunia industri, maupun seluk-beluk  penelitian  sehingga  kehidupan  perempuan  selalu menjadi  obyek  yang  ditentukan  sepihak  oleh  kaum  laki-laki. Perempuan  selalu  teralienasi  bahkan  untuk  menentukan  dan memberi  arah  bagi  kehidupan  mereka  sendiri.  Saatnya perempuan didengarkan. Mendengarkan suara perempuan harus murni berasal dari perempuan, tidak dicampuri oleh pandangan sexisme laki-laki. Muncullah kemudian pusat-pusat kajian wanita (PSW)  atau women’s  studies di  berbagai  perguruan  tinggi,  yang banyak  melibatkan  kaum  perempuan,  karena  perempuan  sudah jengah untuk terus ditentukan arah hidupnya oleh laki-laki.
Golongan  feminisme  radikal  tidak  setuju  bila  pendekatan yang  dipakai  oleh  pejuang  feminisme  lebih  difokuskan  pada tataran  legal-formal.  Bagi  aliran  ini  hukum  apapun  adalah produk dari kepentingan pihak yang berkuasa. Selama dunia ini masih dipegang kendalinya oleh pihak laki-laki maka hukum pun pasti  akan  mewakili  kepentingan  laki-laki. 3 Audre  Lorde,  salah seorang tokoh aliran ini mengatakan bahwa “ the master’s tools will never  dismantle  the  master’s  house .”  (senjatanya  seorang  tuan  tidak akan  pernah  menghancurkan  rumah  sang  tuan  itu  sendiri). 4
3 Lebih jauh tentang masalah ini, dapat di lihat pada D. Kelly Weisberg, “Introduction”  dalam Feminist  Legal  Theory:  Foundations ,  (Philadelphia: Temple  University  Press,  1997),  dan  Catherine  A.  MacKinnon, Toward  a Feminist Theory of the State (Cambridge: Harvard University Press, 1989)
4 Powerful Quotation yang selalu dialunkan oleh pejuang feminisme radikal. Lihat Audre Lorde, “The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
219
Berdasarkan  periodesasi  kelahiran,  feminisme  radikal  masuk menjadi  kelompok second  wave  feminism (feminisme  gelombang kedua)  yang  kemunculanya  ditandai  dengan  lahirnya  karya monumental Simone de Beauvoir‟s yang berjudul The Second Sex pada  tahun  1949  di  Perancis.  Karya  itulah  yang  memulai munculnya  analisis  yang  membedakan  konsep gender dan sex . Berdasarkan  kategorisasi  corak  perjuangan,  aliran  ini  termasuk dalam kelompok gender resistance feminism yaitu aliran feminis yang berjuang  melawan  penindasan  dan  eksploitasi  perempuan  pada kehidupan  sosial  yang  bias  gender,  khususnya  mengenai  isu seksualitas,  kekerasan,  dan  representasi  kultural  mengenai perempuan. Selain aliran ini, yang termasuk juga dalam aliran ini adalah feminisme psikoanalitis dan feminisme standpoint . 5
Singkatnya,  menurut  aliran  ini,  beberapa  sumber ketidakadilan gender adalah: 6
a. Sistem  penindasan  terhadap  perempuan  oleh  kaum  laki-laki (sistem  patriarkhi)  yang  selalu  mendiskriminasikan perempuan;
House,” dalam This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color , ed.  Cherrie  Moraga  dan  Gloria  Anzaldua  (New  York:  Kitchen Table/Women  of  Color  Press,  1983),  98-101.  Ketidaksetujuan  ini tampaknya,  menurut  hemat  penulis,  bukan  berarti  penolakan.  Aliran  ini hanya  menyangsikan  jika  hukum  atau  pendekatan  politis  saja  bisa  berbuat banyak  untuk  menciptakan  dunia  yang  lebih  berkeadilan  bagi  perempuan, ketika cara pandang dunia patriarkhi sudah begitu kuat berakar tidak hanya pada  tataran  politik-struktural,  tetapi  juga  individual-kultural.  Bagi  penulis, munculnya  aliran  ini  yang  notabene  setelah  kehadiran  feminisme  liberal tentu menentukan bagaimana corak analisis aliran ini. Sebagai sebuah aliran yang  muncul  kemudian,  tentu  mereka  tidak  mungkin  memunculkan  corak yang sama dengan feminisme liberal yang merupakan pendahulunya. Mereka perlu menunjukkan karakterisitik khusus perjuangan mereka sendiri dengan mengusulkan pendekatan kultural.
5 Lihat  Lorber, Gender  Inequality…, 9-10.  Kategorisasi  feminisme berdasarkan  corak  dan  teori  perjuangannya  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu gender reform feminism , gender resistance feminism dan gender rebellion feminism .
6 Ibid ., 77.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
220 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
b. Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan;
c. Pengabsahan  penindasan  terhadap  perempuan  melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya;
d. Objektifikasi  tubuh  perempuan  melalui  iklan-iklan,  mass media, dan produksi-produksi industri lainnya;
e. Eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi. Dari  poin-poin  di  atas,  nampak  bahwa  menurut  pandangan aliran ini, perempuan adalah korban dari budaya patriarkhi yang terjelma dalam berbagai bentuk. Budaya patriarkhi ini didukung oleh berbagai institusi, di mana agama adalah salah satunya. Oleh karenanya,  aliran  ini  juga  mengusung  kepentingan  perempuan lewat  perang  terhadap  teks-teks  agama  yang  mendiskreditkan perempuan. Satu yang perlu di catat, bahwa keinginan aliran ini untuk  menciptakan  dunia  sendiri,  dunia  yang  ditentukan  oleh suara  perempuan  karena  pesimisme  aliran  ini  melihat  begitu kuat-berakarnya  budaya  patriarkhi  sepanjang  perempuan  dan laki-laki masih berada dalam satu „ruang‟.
Corak radikalisme feminis juga mewarnai pemikiran dan aksi para feminis muslim. Sebut saja misalnya Fatimah Mernissi yang aktif mendebat konsep ruang yang mendiskriminasi perempuan dalam tradisi Islam. Konsep ruang itu sendiri menurutnya adalah perpanjangan  dari  konsep  hijab  (penghalang)  yang  diperluas menjadi  sistem  pengurungan  ( confinement )  perempuan  di  dalam rumah. Seksualitas perempuan dituduh sebagai sumber masalah yang  oleh  karenanya  perlu  dibatasi  sedemikian  rupa.  Riffat Hassan  dan  Aminah  Wadud  yang  berupaya  mereinterpretasi teks-teks  keagamaan  untuk  menggali  prinsip-prinsip  egaliterian dalam ajaran Islam. Di Indonesia, aliran ini terwakili oleh corak pemikiran  Nasaruddin  Umar,  Hosein  Muhammad,  Zaitunah Subhan, dan lain-lain.

## Mendefinisikan Pornografi
Definisi  pornografi  tidak  sekonkret  dan  sefamiliar tampilannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  prakteknya,
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
221
orang mungkin dengan sangat mudah menuding hal-hal tertentu sebagai  pornografi,  tetapi  ketika  sampai  pada  tataran pendefinisian,  kata  pornografi  seakan  sangat  sulit  untuk diketengahkan. Definisi-definisi yang ditawarkan oleh feminisme radikal  mengenai  pornografi  juga  sangat  umum  dan  abstrak. Untuk  kepentingan  bahasa  hukum,  misalnya,  definisi-definisi tentang pornografi berikut ini sungguh tidak memadai: 7
a. Pornografi adalah eksploitasi sexual terhadap perempuan.
b. Pornografi  adalah  memanfaatkan  hubungan  seks  untuk mengintimidasi  dan  mengontrol  perempuan  dan  anak-anak atau siapa saja yang bisa terperangkap dalam situasi serupa.
c. Pornografi adalah subordinasi  seksual secara nyata terhadap perempuan yang telah terskenario sedemikian rupa, dari yang berbentuk dehumanisasi terhadap perempuan (menempatkan perempuan  sebagi  objek  dan  barang  komoditi)  maupun dalam  bentuk  ketika  perempuan  itu  tidak  menunjukkan reaksi penolakan ketika diperkosa.
Beberapa  pengertian  istilah  pornografi  tersebut  di  atas mungkin  dapat  dirangkum  bahwa  menurut  feminisme  radikal, pornografi adalah sistem subordinasi yang berlaku di mana saja terhadap  perempuan  oleh  laki-laki  melalui  kekerasan  dan eksploitasi  seksual  ( a  worldwide  system  of  subordination  of  women  by men through violence and sexual exploitation).
Tampaknya beberapa definisi pornografi yang ditawarkan di atas  hanya  menggarisbawahi  pornografi  sebagai  tindakan  yang memanfaatkan  perempuan  sebagai  obyek  seksual  semata. Objektifikasi  perempuan  secara  seksual  ini  lahir  dari ketidakberdayaan  perempuan  berfungsi  sebagai  mesin pengontrol, bahkan untuk tubuhnya sendiri, yang lalu berakibat pada  mapannya  subordinasi  perempuan.  Ternyata  beberapa
7 Marcia  Ann  Gilespie  et.al,  “Where  do  We  Stand  on  Pornography,” dalam Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality , ed. Adele M. Stan (New York: Dell Publishing, 1995), 51-2.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
222 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
pengertian  pornografi  yang  ditawarkan  di  atas overlap dengan definisi pornoaksi. Di Indonesia, pornografi lebih sempit artinya, lebih  pada  gambar-gambar,  atau  tampilan-tampilan  visual  yang berbau  porno.  Kalau  porno  atau  asusila  itu  berkait  dengan tindakan, maka itu dinamakan dengan pornoaksi. Dalam kamus bahasa  Inggris  memang  kata pornoaction tidak  ditemukan. Biasanya istilah pornography atau obscenity lebih umum digunakan. Sebagai  sebuah  penjelasan  awal  yang  menitikberatkan kekerasan kepada perempuan, arti pornografi sebagaimana yang ditawarkan  oleh  feminisme  radikal  di  atas  mungkin  cukup. Tetapi  untuk  kepentingan  yang  lebih  besar,  misalnya  sebagai dasar  menuding  perbuatan  tertentu  sebagai  pornografi,  maka pengertian-pengertian  tersebut  sangatlah  tidak  memadai.  Lebih dari itu, aliran ini terlalu menitik-tekankan korban pornografi itu selalu  perempuan  dan  oleh  karenanya  tersurat  juga  bahwa pelakunya selalu laki-laki. Misalkan kasus Anjasmara yang difoto bugil  baru-baru  ini  hendak  dikategorikan  sebagai  pornografi tentu lalu tidak ter- cover oleh keterbatasan pengertian tersebut. Kesulitan  mendefinisikan  pornografi  serta  memberikan batasan-batasan inilah yang lalu mengganjal upaya meminimalisir pornografi  lewat  perangkat  hukum.  Di  satu  sisi  hukum memerlukan  kepastian  batasan,  pengertian,  dan  aturan. Sementara di sisi lain, pada konteks Indonesia misalnya, batasan- batasan  itu  sulit  terbentuk  di  hadapan  keragaman  budaya, penafsiran, dan kepentingan berbagai pihak.

## Mendebat Politik Ketimpangan Seksual
Beberapa eksponen feminisme radikal sangat anti pornografi. Sebut  saja  di  antaranya  Andrea  Dworkin,  Catharine  A. MacKinon, dan Ellen Willis. Secara umum, mereka memandang pornografi  sebagai  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan ( Pornography  is  not  really  about  sex  but  about  violence  against  women ) yang juga secara langsung mendorong tingginya angka perkosaan
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
223
terhadap perempuan ( pornography is the theory, rape is the practice ). 8
Pornografi  oleh  karenanya  adalah  penghinaan  dan  perendahan derajat  perempuan.  Perempuan  tidak  lagi  dipandang  sebagai manusia  dan  subyek  dalam  dunia  mereka  tetapi  semata-mata sebagai  benda  yang  bebas  diobyektifikasi  dan  dikomodifikasi untuk kepentingan dunia patriarkhi. Pada poin inilah pornografi sebenarnya  adalah  politik  dunia  patriarkhi  yang  mencerminkan ketidakseimbangan  posisi  tawar  antara  dua  jenis  seks  yang berbeda yang lagi-lagi perempuan berposisi sebagai pelaku yang dibius sekaligus sebagai korban yang selalu disalahkan.
Dalam tradisi Islam, sebagaimana yang dilansir oleh Fatimah Mernissi,  perempuan  dipandang  sebagai  penyebab  terjadinya penyimpangan  seksual.  Hal  ini  banyak  bersumber  dari pemakaian  yang  salah  kaprah  terhadap  kisah  dalam  al-Qur‟an mengenai  Nabi  Yusuf  yang  digoda  oleh  Zulaikha.  Dalam  Qs. Yûsuf (12): 8 disebutkan inna kaydakunna  ‘azhîm (sesungguhnya muslihatmu sangat hebat). Potongan ayat inilah yang digunakan oleh  para  ulama  yang  bias  gender  untuk  melihat  perempuan sebagai  penggoda  dan  penawar  diri  bagi  perbuatan  zina. Seksualitas  perempuan  dianggap  sebagai  penghancur  tatanan masyarakat yang bermoral. Potongan ayat di atas selalu dimaknai sebagai  “kekuatan  subversif  kaum  perempuan  untuk menimbulkan  kekacauan  melalui  seksualitas,  sensualitas,  dan kemampuan rayuan mereka.” 9
Selanjutnya,  karena  kekuatan  subversif  perempuan  ( qa’id ) tersebut  menghancurkan  tatanan  sosia  yang  bermoral  maka muncullah institusi hijab. Institusi hijab secara politis digunakan untuk menjauhkan perempuan dari ruang publik yang bertujuan
8 Ellen  Willis,  “Feminism, Moralism  and  Pornography,” dalam Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality , ed. Adele M. Stan (Newyork: Dell Publishing, 1995), 43
9 Lihat,  Fatimah  Mernissi, Pemberontakan  Wanita:  Peran  Intelektual  Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim,” ter. Rahmani Astuti (Mizan: Bandung, 1999), 113-4.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
224 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
melindungi  mereka  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Konsep hijab  lalu  beranjak  jauh  dari  sekedar  sebuah  mode  berpakaian, sebagaimana  yang  diwahyukan  dalam  Qs.  al-Ahzâb  (33):  59, tetapi  menjadi  sebuah  institusi  politik  yang  membatasi  bahkan melarang  akses  perempuan  kepada  sumber-sumber  kekuatan yang  seharusnya  mereka  miliki,  semisal  pendidikan  dan partisipasi politik. 10
Politisasi  konsep  hijab  atau  jilbab  inilah  yang  mendorong banyak feminis muslim menentang jilbab sebagai kewajiban dan keharusan  bagi  perempuan.  Tahar  Haddad  misalnya,  seorang feminis  dari  Tunisia,  menolak  kewajiban  berjilbab  bagi perempuan  karena  hal  itu  adalah  bentuk  alienasi  terhadap perempuan. 11 Muhammad Sa‟îd al-Asymâwî dengan sangat tegas pula  melakukan  kritik  terhadap  jilbab  sebagai  kewajiban keagamaan bagi perempuan. Menurutnya, salah satu prinsip etik hukum  Islam  adalah ‘adam  al-ikrah (tidak  ada  paksaan).  Jika agama saja tidak boleh dipaksa mestinya tidak ada paksaan pula dalam  implementasi  hukum-hukum  maupun  kewajibannya. 12
Tentu  saja  pendapat  para  feminis  muslim  itu  tidak  bisa  ditelan mentah-mentah.  Masih  sangat  terbuka  lebar  ruang  untuk mendebat  kesimpulan  tersebut.  Misalnya  saja  dalam  konteks Indonesia di mana pemakaian jilbab menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri dan bukan paksaan yang  diinstitusionalisasi  secara top-down (kecuali  fenomena  di Aceh  baru-baru  ini),  maka  jilbab  menjadi  isu  lain.  Jilbab  lalu menjadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri perempuan yang bisa  jadi  merupakan  suatu  bentuk  berpakaian  yang  mempunyai nilai  tersendiri  bagi  kaum  perempuan.  Menarik  pula  apa  yang diungkap  oleh  Abdun  Nasir  lewat  penelitiannya  di  Belanda,
10 Ibid , 115.
11 Pengantar Andree Feilard dalam Husein Muhammad, Fiqh Perempuan:
Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), xvi.
12 Muhammad Sa‟îd al-Asymâwiî, Kritik atas Jilbab, ter. Novrianti Kahar dan Opie Tj. (Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003), 18.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
225
bahwa  walaupun  secara  umum  perempuan  muslim  di  Belanda melihat  hijab  sebagai  kewajiban  dan  simbol  jati  diri  muslimah tetapi keputusan mereka untuk memakai atau tidak lebih banyak dipengaruhi  oleh  pengalaman  dan  kecenderungan  individu. Banyak  juga  di  antara  perempuan  muslim  di  Belanda  yang memandanga  bahwa  hijab  tetap  sejalan  dengan  modernitas karena  mereka  tetap  bisa  aktif  dan  terlibat  dalam  kegiatan- kegiatan  sosial  profesional  dan  tidak  terhambat  oleh  mode berpakaian mereka. 13
Lebih  dari  itu,  menurut  penulis,  jika  pemikiran  al-Asymâwî ditelusuri lebih lanjut maka sebenarnya ada beberapa poin yang menjadi  prasyarat  bagi  penggunaan  jilbab  oleh  perempuan, dalam arti al-Asymâwî tidak menolak secara total jilbab (Qs. al- Ahzâb  [33]:59)  atau  hijab  (Qs.  Al-Sajadah  [32]:  53)  atau khimâr (Qs.  Al-Nûr  [24]:31)  itu  sendiri  tetapi  perlu  ada  pre-kualifikasi yang menyertainya, yaitu: (a) Tidak ada politisasi bagi kewajiban beragama,  termasuk  berjilbab;  (b)  Jilbab  hendaknya  dipandang sebagai  konsep  yang  bermuatan  etika  dan  estetika  daripada substansi  ajaran Islam itu sendiri;  (c) Jilbab adalah simbol yang harus diperluas menjadi substansi, sehingga menutup aurat lewat simbol jilbab hendaknya disertai dengan kesopanan pribadi dan tidak  berlebih-lebihan  di  dalam  berbusana.  Apapun  dasar argumen  pihak  yang  mengkritisi  jilbab,  menurut  penulis,  dapat ditarik  benang  merah  bahwasanya  tubuh  wanita  tidak  perlu dikontrol  secara  struktural  sistematis  tetapi  perlu  dikembalikan menjadi  kesadaran  sejati  dari  perempuan  itu  sendiri.  Selain  itu, kasus-kasus  penyimpangan  seksual  tidak  harus  serta  merta dialamatkan kepada perempuan sebagai satu-satunya sumber dan pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  karena  sebenarnya  pada saat yang sama perempuan juga menjadi korban. 14
13 Mohammad Abdun Nasir, “ Muslim Female Students‟ Views on Hijab in the Netherlands,” Jurnal Ulumuna, 1 (Januari-Juni, 2004), 47-67.
14 Walaupun  para  pejuang  feminisme  radikal  sepakat  bahwa  pornografi merugikan  dan  mengorbankan  kaum  perempuan,  tetapi  mereka  berbeda
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
226 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Sekilas,  seolah  feminisme  radikal  bersikap  ambivalen  terkait dengan masalah pendekatan politik atau konstitusional terhadap pornografi.  Di  satu  sisi  aliran  ini  menganggap  bahwa  politik apapun  sebagai  representasi  dari  kepentingan  yang  berkuasa selalu  menyodorkan  kepentingan  pihak  tersebut  sehingga mereka  meragukan  (baca:  bukan  menolak)  upaya  legal  formal untuk  meminimalisir  pornografi.  Tetapi  di  sisi  lain,  aliran  ini tidak bisa terhindar dari upaya hukum sebagai salah satu strategi gerakannya.  Inilah  yang  penulis  maksud  dan  dijelaskan sebelumnya  bahwa  ketidaksetujuan  aliran  ini  terhadap  corak analisis  dan  gerakan  feminisme  liberal  yang  bertitik  tolak  pada upaya  hukum,  bukan  berarti  penolakan  total.  Upaya  hukum untuk  meminimalisir  pornografi  sebenarnya  bisa  saja  ditempuh apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 15
a. Aturan  hukum  tidak  semakin  menyuburkan  industri pornografi;
b. Aturan  hukum  tidak double-standard ;  hanya  menuding perempuan sementara laki-laki sebagai pelaku tidak disentuh;
c. Penolakan pornografi oleh aturan hukum harus berdasarkan alasan bahwa ia adalah kekerasan terhadap perempuan;
pendapat tentang cara bagaimana menghentikan laju dan derasnya pengaruh pornografi. Kelompok pertama, misalnya Andrea Dworkin, memilih untuk mengutamakan  jalur  konstitutional  dengan  mengusulkan  pembentukan civil right legislation (UU Hak Sipil) untuk meminimalisir pornografi. Lihat Andrea Dworkin,  “Pornography  is  a  Civil  Right  Issue,”  dalam Debating  Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality ,  ed.  Adele  M.  Stan  (Newyork:  Dell  Publishing,  1995),  35-37. Kelompok  kedua,  misalnya  Elen  Willis  memandang,  pendekatan  hukum tidak akan bisa berbicara banyak karena hukum itu sendiri pasti patriarkhis. Yang paling utama dan efektif, menurut kelompok ini, untuk meminimalisir pornografi adalah dengan melakukan penyadaran baik terhadap perempuan yang  utamanya  sebagai  korban  maupun  terhadap  pelaku  intensif  industri pornografi  dan  pornoaksi  dalam  berbagai  bentuknya.  Ellen  Willis, “Feminism, Moralism and Pornography…, 48. In a male-supremacist society the only obscenity law that will not be used against women is no law at all .
15 Dworkin, “Pornography is a Civil…, 35-37.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
227
d. Aturan hukum tidak memuat kebencian terhadap perempuan ( women-hating ) baik secara implisit maupun eksplisit.
Keragu-raguan  feminisme  radikal  untuk  menggunakan pendekatan  konstitusional,  tampaknya  bukan  pada  problem model  pendekatannya  itu  sendiri,  tetapi  lebih  pada  pertanyaan apakah aturan hukum yang terbentuk oleh sistem yang dipenuhi oleh colluders (pihak-pihak yang berkolusi dan berkepentingan) itu akan  benar-benar  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  yang mereka usulkan pada poin-poin tersebut di atas.
Jadi jelaslah bahwa penolakan beberapa kalangan feminisme (atau  yang  menamakan  dirinya  pejuang  perempuan)  terhadap RUU  APP  yang  terjadi  di  Indonesia,  misalnya,  pada  dasarnya bukan  sikap  pro  pornografi.  Penolakan  tersebut  lebih  sebagai upaya  ketidaksetujuan  golongan  ini  terhadap  RUU  APP  yang selalu  menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  yang  bersalah. Perempuaan  diasumsikan  sebagai  penanggungjawab  utama  dan penuh terhadap kehancural moral. Hal ini tentu saja bukan cara pandang  yang  komprehensif  menurut  kalangan  feminis,  karena perempuan  tidak  lebih  hanya  sebagai  korban.  Menunjuk  jari terhadap  perempuan  untuk  sekedar  berhenti  dari  dunia pornografi tidak menyelesaikan akar masalah, ibarat mematikan nyala  api  hanya  lewat  kobarannya  bukan  lewat  baranya. Sebenarnya yang paling mendasar adalah merubah cara pandang dunia patriarkhi dan industri mesum terhadap posisi perempuan sebagai obyek. Tak ayal, perempuan pun perlu disadarkan untuk menentang  arogansi  dunia  patriarkhi  dalam  hal  ini.  Bahkan menurut  kalangan  feminisme  radikal,  perempuan  hendaknya menjadi avant-graders issue menentang pornografi.

## Pornografi versus Kebebasan
Pornografi  sebenarnya  menganggap  perempuan  bukan sebagai  manusia  bebas,  bahkan  bukan  sebagai  manusia  itu sendiri.  Pornografi  adalah  sebuah  tindakan  kolonialisasi  dan dehumanisasi perempuan.  Bagi  feminisme radikal, mereka yang
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
228 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
mengatasnamakan pornografi sebagai kebebasan, adalah mereka yang  tidak  pernah  menggunakan  akal  sehatnya  untuk  melihat masalah  pornografi.  Bagaimana  mungkin  pornografi  dianggap sebagai kebebasan jika pada dasarnya pornografi adalah sebuah tindakan  pemerkosaan  dan  penyiksaaan  terhadap  perempuan ( they won’t accept the hatred and the rape of women as anybody’s idea of freedom ). 16 Membebaskan  dunia  dari  pornografi,  dengan demikian,  adalah  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan dan mengembalikan posisi kemanusiaan perempuan yang bebas berkehendak mengontrol dirinya sendiri.
Pornografi  bukan  ekspresi  kebebasan  karena  sesungguhnya dalam  pornografi  terjadi  objektifikasi  tubuh  dan  naluri  seks perempuan.  Obyektifikasi  itu  sendiri  menyimpan  upaya dehumanisasi dan kolonialisasi perempuan. Dehumanisasi adalah menjadikan  perempuan  tidak  sebagai  manusia  yang  punya kehendak  dan  naluri  independen,  tetapi  lebih  sebagai subhuman yang  pantas  diberlakukan  sesuai  kehendak  dan  kepentingan orang lain. 17 Kolonialisasi adalah menjadikan perempuan sebagai obyek  yang  dijajah  yang  bebas  diarahkan  untuk  kepentingan penjajah  yaitu  dunia  patriarkhi.  Ketika  pornografi  itu menempatkan  perempuan  sedemikian  rupa,  lalu  lewat  pintu manakah  ekspresi  kebebasan  dapat  dimasukkan  dalam  isu pornografi?
Mungkin saja perempuan merasa bebas karena menganggap bahwa  dengan  keterlibatan  mereka  dalam  pornografi  berarti mereka  telah  melakukan  apapun  yang  dia  inginkan,  tubuh mereka  adalah  milik  mereka  sehingga  apapun  yang  mereka lakukan  itu  adalah  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat. Pandangan  semacam  ini  sebenarnya  adalah  karena  perempuan
16 Ibid ., 40 17 Lebih jauh tentang ini lihat, Martha C Nussbaum, Women and Human Development (Cambridge:  Cambridge  University  Press:  2000),  dan  karyanya yang lain berjudul Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press: 1999).
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
229
itu sendiri tidak menyadari bahwa ada kekuatan lain di luar diri mereka  yang  telah  tersistematisasi  sedemikian  rupa  sehingga seakan-akan  mereka  yakin  bahwa  mereka  melakukan  tindakan- tindakan  porno  itu  di  alam  kesadaran  mereka.  Aliran  Marxian menyebutkan kesadaran yang demikian sebagai false consciousness , yaitu kesadaran yang sengaja dibentuk oleh pihak yang berkuasa ( who  are  in  power ). 18 Karena  terbentuk  sedemikian  rupa  maka pihak-pihak tertentu yang tidak berkuasa lalu merasa bahwa apa yang  dialaminya  adalah  memang  seharusnya  demikian. Perempuan  tidak  menyadari  bahwa  kehidupan  di  dunia patriarkhi  yang  mereka  jalani  berlangsung  sesuai  dengan kehendak master  narrative. Kehidupan  ini  selalu  diarahkan  oleh narasi seorang master yang dianggap sebagai satu-satunya narasi yang absah dari rentang sejarah kehidupan manusia.
Berbicara tentang sistematisasi subordinasi di satu pihak dan kebebasan  ( freedom )  atau  hak  ( agency )  menentukan  kehidupan perempuan  oleh  perempuan  itu  sendiri  pada  isu  pornografi memang  sangat  sulit  dan  seolah  tidak  berujung.  Kesulitan  itu muncul  karena  feminisme,  khususnya  feminisme  radikal,  pada umumnya  selalu  melihat  bahwa  apapun  alasannya,  perempuan adalah  korban  dan  objek  di  hadapan  keangkuhan  budaya  dan politik  patriarkhi.  Sepertinya  sangat  sedikit,  untuk  tidak mengatakan tidak ada sama sekali, celah bagi perempuan untuk berposisi  sebagai  subjek.  Ini  ironis!  Padahal  sesungguhnya seperti  apa  yang  pernah  disampaikan  Rousseau,  bahwa sebenarnya  permasalahan sexuality ,  misalnya,  adalah the  potential power  of  women .  Dia  menuturkan  bahwa  perempuan  telah ditakdirkan  untuk  menjadi  perangsang  nafsu  laki-laki,  oleh karenanya  laki-laki  harus  mencoba  untuk  menyenangkan perempuan  jika  keinginan  nafsu  mereka  hendak  dipenuhi. 19
18 Lihat Lois Tyson, Critical Theory Today (New York: Garland Publishing, Inc., 1999), 55.
19 Zillah R. Eisenstein, The Radical Future of Liberal Feminism (New York: Longman:1981), 62.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
230 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Lebih  jauh,  Rousseau  menambahkan  bahwa  walaupun  dalam beberapa  aspek,  kehidupan  perempuan  memang dependent terhadap  laki-laki  tetapi  khusus  masalah  seksualitas  sebenarnya laki-laki  sangat dependent terhadap  perempuan.  Kekuatan perempuan lewat potensi seksual ini sebenarnya bisa digunakan oleh  para  feminis  untuk  memperjuangkan  posisi  perempuan sebagai  subyek  yang  mampu  mengarahkan  potensi  seksualitas mereka  sebagai  kekuatan  pengontrol,  baik  terhadap  dirinya maupun  terhadap  laki-laki.  Bukan  sebaliknya,  justru  potensi kontrol  lewat  seksualitas  ini,  lagi-lagi,  disalah-posisikan  menjadi pendukung obyektifikasi perempuan itu sendiri.

## Politik Patriarkhi
Dalam  pandangan  feminisme  radikal,  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  pornografi  adalah  bentukan  dari  sistem  patriarkhi  yang melihat  perempuan  semata-mata  sebagai  obyek  keindahan, inspirasi  seni,  dan  korban  empuk  dari  kehausan  birahi  dunia industri.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  industri  ini mengatasnamakan pornografi  sebagai  forum  hiburan, kesenangan, dan ekspresi kebebasan. Tentu saja kebebasan yang dimaksud  hanya  milik  mereka  yang  memperlakukan  pornografi sebagai kebebasan dan kesenangan. Perempuan dibius sehingga mereka  seakan-akan  rela  menyodorkan  tubuhnya  untuk ditelanjangi,  dieksploitasi,  dan  dipajang.  Perempuan  yang  tidak terlibat dirayu untuk mengimitasi apa yang dilakukan oleh rekan perempuan  mereka.  Pada  akhirnya,  yang  terlihat  dipermukaan adalah  perempuan  sangat  menyukai  dan  menikmati  eksploitasi itu bahkan meminta untuk tidak dihentikan.
Kenapa  perempuan,  sesungguhnya,  adalah  korban?  Padahal mereka  senyatanya  adalah  pelaku?  Bagi  aliran  ini,  ketimpangan power antara  perempuan  dan  laki-laki  di  dunia  patriarkhis  telah membungkam perempuan untuk menolak tawaran-tawaran yang membius  mereka.  Perempuan  tidak  berdaya,  bagaimana mungkin  perintah  tuan  ditolak  oleh  hamba  sahaya?  Pornografi
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
231
semakin membungkam perempuan dan menjadikan perempuan sebagai subhuman . Tubuh perempuan sepenuhnya dikontrol oleh pihak-pihak  yang  berkuasa.  Kalaupun  ada  upaya  untuk meminimalisir pornografi, maka biasanya dunia patriarkhi malah melindungi  pihak-pihak  yang  mengeksploitasi  dan  melakukan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, bukan menyelamatkan perempuan dari kejahatan sistem eksploitasi itu sendiri.
Sistem  patriakhi  ini  didukung  oleh  enam  komponen  utama yang  berkolusi  melanggengkan  pornografi  dan  bahkan menciptakan  pornografi  itu  sebagai  kebutuhan  perempuan. Mereka adalah: 20
a. Industri yang meraup keuntungan lewat pornografi;
b. Media cetak maupun elektronik yang selalu mempublikasikan pornografi;
c. Politisi  yang  tidak  mendukung  upaya-upaya  penghapusan pornografi  sebagai  sebuah  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan;
d. Para  penasehat  hukum  yang  selalu  membela  kepentingan para pelaku eksploitasi terhadap perempuan;
e. Komisi  hukum  yang  memprakarsai Obscenity  Laws (UU Pornografi) yang notabene menempatkan tubuh perempuan sebagai pelaku utama pornografi dan satu-satunya yang perlu di atur.
f. Terakhir  dan  yang  terpenting  adalah  para  pihak  penikmat ( consumer ) pornografi.
Para pihak yang berkolusi  memapankan pornografi tersebut di  atas  dapat  berupa  kekuatan  yang  tersistematisasi  sedemikian rupa  seperti  dunia  industri,  atau  juga  kecenderungan  personal seperti para penikmat pornografi. Kedua bentuk tersebut sama- sama  sulit  untuk  dikendalikan.  Dunia  industri  dipenuhi  oleh kepentingan  berbagai  pihak.  Demikian  pula,  pada  tingkat
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
232 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
individu,  para  penikmat  itu  sulit  dijerat  karena  mereka sebenarnya  bersembunyi  di  balik  argumen privacy dan  hak pribadi.

## Catatan Akhir
Feminisme  radikal  memandang  bahwa  hanya  ada  satu  cara untuk  meminimalisir  pornografi,  yaitu  dengan  membebaskan perempuan dari dominasi sistem yang dimiliki oleh laki-laki. Sulit memang,  tetapi  itu  semua  mungkin,  dan  memerlukan  proses dekolonialisasi  yang  mendalam.  Dan  perempuan  itu  sendiri harus  memulai,  melakukan,  bahkan  menjadi  pihak  terdepan menantang dominasi pria.
Perempuan  tentu  tidak  perlu  menunggu  belas  kasihan  laki- laki. Untuk memposisikan perempuan secara  setara dengan laki laki, menurut Catharine A. MacKinon, perlu dilakukan dominance approach , yaitu bukan dengan mengemis penyamaan itu dari laki- laki  tetapi  dengan  merebut  kekuasaan  yang  didominasi  mereka agar  terdistribusi  secara  adil  dan  jujur.  MacKinon  menegaskan usulannya ini dengan kata-katanya yang terkenal: “ take your foot off our  neck,  then  we  will  hear  in  what  tongue  women  speak ,” 21
(Lepaskanlah kakimu dari leher kami, kita lalu akan mendengar bagaimana  perempuan  berbicara).  Yang  diperlukan  oleh perempuan adalah kesempatan dan ruang yang lebih lebar untuk berpartisipasi dalam dunia yang juga turut mereka miliki.
Proses  dekolonialisasi  dan  perebutan  kekuasan  tersebut walaupun,  mungkin,  terdengar simple tetapi  dalam  tahapan pelaksanaan sangat kompleks dan tidak gampang, apa lagi kalau perempuan  memang  ditekankan  untuk  menjadi  pelaku  utama dalam upaya ini. Di sinilah menurut penulis, letak inkonsistensi feminisme  radikal.  Sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya
21 Catharine  A.  MacKinnon  “Difference  and  Dominance:  On  Sex Discrimination,” dalam Gender and American Law: Feminist Legal Theories (New York: Garland Publishing, Inc:2000).
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
233
bahwa  pada  isu  pornografi,  aliran  ini  menganggap  bahwa perempuan  semata-mata  sebagai  obyek.  Karena  obyek  maka mereka sesungguhnya adalah korban. Posisi perempuan sebagai obyek  di  sini  seakan-akan  menafikan  bahwa  sesungguhnya perempuan  punya  kekuatan  untuk  mencegah  terjadinya pornografi.  Pada  poin  ini  sebenarnya  seakan-akan  aliran  ini sangat  pesimis  dan  meragukan  kemampuan  perempuan  sendiri untuk berbuat menentang pornografi ini. Padahal ketika sampai pada  upaya  menolak  dan  meminimalisir  pornografi,  aliran  ini menggugah  dan  mendorong  perempuan  untuk  menjadi avant- graders .  Pada  proses  ini  tampaknya  konsep power yang  di  pakai oleh  aliran  ini  adalah  konsep power ala Michael  Foucault. Menurut  Foucault,  bahwa power itu  tidak  hanya  berada  pada posisi atas atau penguasa tetapi bahwa kekuasaan itu bersirkulasi pada segala arah, kepada dan dari seluruh tingkatan sosial, setiap saat . 22 Oleh  karenanya,  jika  perempuan  dipandang  punya kekuatan  untuk  memerangi  pornografi,  perempuan  seharusnya juga  diyakinkan  bahwa  mereka  mempunyai  kekuatan  untuk mengontrol  potensi  seksualitasnya  sehingga  tidak  semata-mata menjadi  obyek  bagi  nafsu  seks  dunia  patriarkhi.  Tetapi  justru sebagai  potensi  untuk  mengontrol  liarnya  kebutuhan  dunia patriarkhi  yang  mengorbankan  sifat  kemanusiaan  perempuan. Oleh  karenanya,  seyogyanya  perempuan  berperan  dalam  upaya mencegah sekaligus memerangi terjadinya pornografi.
Selain  itu,  kesimpulan  feminisme  radikal  yang  memandang perempuan  sebagai  obyek  di  satu  sisi  dan avant-graders pembasmian  pornografi  juga  tidak  dilengkapi  dengan  tawaran- tawaran aplikatif. Katakanlah bahwa tubuh perempuan memang indah  dan  selalu  menjadi  stimulan  birahi  kaum  laki-laki,  tetapi what to do next by those women itu belum diformulasikan. Mungkin laki-laki  memang  perlu  di  dorong  untuk  tidak  haus  dan  rakus terhadap  keindahan  dan  stimulus  tersebut,  tetapi  tentu
22 Tyson, Critical Teory …, 281.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
234 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
perempuan juga perlu berbuat sesuatu untuk bertanggungjawab. Misalnya lewat tawaran alternatif tentang bagaimana perempuan harus menunjukkan identitas dirinya yang memang berharga.
Menarik  misalnya  apa  yang  disampaikan  oleh  Fadwa  el Guindl  bahwa  sesungguhnya  perempuan  muslim  meneguhkan identitas keagamaannya lewat cara berpakaian itu sesungguhnya bertujuan  mengontrol  tubuh  mereka  sendiri  dan  menolak obyektifikasi dunia publik terhadap privacy mereka. 23 Pengutipan pendapat  Guindl  di  sini  bukan  bermaksud  „memaksa‟  aliran  ini untuk mengimpor budaya Islam, untuk diselipkan sebagai bagian dari  keseluruhan  analisis  mereka  tentang  pornografi,  khususnya cara  berpakaian. Pertama ,  karena  etika  berpakaian  dalam  Islam pun masih debatable dan multi-interpretasi. Kedua , jilbab misalnya sebagai etika berpakaian dalam Islam, dalam batas tertentu, juga di  pandang  sebagai  penyerahan  tanggungjawab  dan  beban kontrol moral hanya kepada perempuan. Ketiga , tentu tidak bijak budaya yang berasal dari dasar filosofis yang berbeda diterapkan pada budaya lain. Tetapi paling tidak, agar perjuangan feminisme radikal  menentang  pornografi  lebih  fokus,  hendaknya  disertai dengan tawaran langkah-langkah operasional dan realistis untuk perempuan  itu  sendiri,  semisal  dengan  merumuskan  bagaimana cara  perempuan  menjaga performance mereka  agar  tidak  siap dimangsa oleh nafsu bejat pihak-pihak tertentu.
Di  atas  itu  semua,  celah  untuk  mengkritik  memang  selalu ada.  Tetapi  yang  penting,  di  mana  feminisme  radikal  dianggap berjasa, adalah keberhasilan aliran ini menteorisasikan pornografi sebagai  tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan,  meng- highlight budaya patriarkhi sebagai penyebab utamanya, dan mengusulkan upaya  dekolonialisasi  perempuan  sebagai  solusi  atas dehumanisasi  perempuan  lewat  pornografi  di  mana  perebutan kekuasaan menjadi langkah awalnya.●
23 Fadwa  El.  Guindl,  “Feminism  Comes  of  Age  in  Islam,”  dalam Arab Women:  Between  Defiance  and  Restraints, ed.  Suha  Sabbagh  (New  York:  Olive Branch Press, 1996), 15-21.
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
235

## Daftar Pustaka
Andrea  Dworkin,  “Pornography  is  a  Civil  Right  Issue,”  dalam Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape  and  The  Politics  of  Sexual  Equality ,  ed.  Adele  M.  Stan (Newyork: Dell Publishing, 1995).
Andree  Feilard,  “pengantar”  dalam  Husein  Muhammad, Fiqh Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender
(Yogyakarta: LKiS, 2001)
Audre  Lorde,  “The  Master's  Tools  Will  Never  Dismantle  the Master's House,” dalam This Bridge Called My Back: Writings by Radical  Women  of  Color ,  ed.  Cherrie  Moraga  dan  Gloria Anzaldua  (New  York:  Kitchen  Table/Women  of  Color Press, 1983).
Adelle  M.  Stan  (ed.), Debating  Sexual  Correctness:  Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality (New York: Dell Publishing, 1995).
Catharine  A.  MacKinnon,  “Sex  and  Violence:  A  Perspective,” dalam Feminism  Unmodified ,  ed.  Catharine  A.  MacKinnon (Cambridge: Harvard University Press: 1987).
___________,  “Difference  and  Dominance:  On  Sex Discrimination,”  dalam Gender  and  American  Law:  Feminist Legal Theories (New York: Garland Publishing, Inc: 2000). ___________,Catherine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State (Cambridge: Harvard University Press, 1989). D.  Kelly  Weisberg,  “Introduction”  dalam Feminist  Legal  Theory: Foundations , (Philadelphia: Temple University Press, 1997).
Ellen  Willis,  “Feminism,  Moralism  and  Pornography,”  dalam Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrasment, Date Rape  and  The  Politics  of  Sexual  Equality ,  ed.  Adele  M.  Stan (New York: Dell Publishing, 1995).
Fadwa  El  Guindl,  “Feminism  Comes  of  Age  in  Islam,”  dalam Arab Women: Between Defiance and Restraints, ed. Suha Sabbagh (New York: Olive Branch Press, 1996).
Atun Wardatun, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan… ___________________________________________________________
236 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Fatimah  Mernissi, Pemberontakan  Wanita:  Peran  Intelektual  Kaum Wanita  dalam  Sejarah  Muslim,” ter. Rahmani  Astuti  (Mizan: Bandung, 1999). Judith  Lorber, Gender  Inequality:  Feminist  Theories  and  Practice (California: Roxbury Publishing Company, 2001).
Lois Tyson, Critical Theory Toda (New York: Garland Publishing, Inc., 1999).
Marcia  Ann  Gilespie  et.al,  “Where  do  We  Stand  on Pornography,”  dalam Debating  Sexual  Correctness:  Pornography,
Sexual Harrasment, Date Rape and The Politics of Sexual Equality , ed. Adele M. Stan (New York: Dell Publishing, 1995). Martha  C  Nussbaum, Women  and  Human  Development . (Cambridge: Cambridge University Press:2000).
___________, Sex  and  Social  Justice (New  York:  Oxford University Press: 1999).
Mohammad Abdun Nasir, “ Muslim Female Students‟ Views on Hijab  in  the  Netherlands,” Jurnal  Ulumuna, 1  (Januari-Juni,
2004).
Muhammad  Sa‟îd  al-Asymâwî, Kritik  atas  Jilbab, ter.  Novrianti Kahar  dan  Opie  Tj  (Jakarta:  JIL  dan  The  Asia  Foundation, 2003).
Zillah R. Eisenstein, The Radical Future of Liberal Feminism (New York: Longman:1981).