FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Majalengka)
Luky Septian 1 Agus Machfudz Fauzi 2
Luky Septian, lukyseptian.20014@mhs.unesa.ac.id , Universitas Negeri Suarabaya 1 Agus Machfudz Fauzi, agusmfauzi@unesa.ac.id , Universitas Negeri Surabaya 2

## Abstract
Corruption  is  a  problem  that  screams  throughout  the  country,  including  Indonesia.  Corruption  in Indonesia is now increasingly prevalent, rampant, and has the impact of suffering. Corruption which is  an  extraordinary  crime  has  a  very  big  criticism,  especially  economic  losses.  A  more  concerning condition is when cases of criminal acts of corruption have managed to infiltrate village government institutions.  The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  rationality  in  acts  of  corruption.  The research uses qualitative methods, while the data uses literature study data and case studies. Then, this data is managed so that it can be generalized so that it becomes a conclusion. From the results taken, it is known that there are several foundations that underlie someone committing corruption, such as the motivation of the perpetrator, the factors that influence it, and also the destructive power of a criminal act of corruption.
Keywords: Corruption; Rationality; Village Head

## Abstrak
Korupsi  merupakan  masalah  yang  memekik  diseluruh  negara,  termasuk  Indonesia.  korupsi  di Indonesia  kini  semakin  menggurita,  merajalela,  serta  memberikan  dampak  penderitaan.  Koprupsi yang  merupakan  extra  ordinary  crime  memiliki  kecaman  yang  sangat  besar,  terutama  kerugian perekonomian. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah ketika kasus tindak pidana korupsi berhasil menyusup  ke  dalam  instasi  pemerintahan  desa.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui rasionalitas  dalam  tindakan  korupsi.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif,  sedangkan  data-data memakai  data  studi  literature  dan  studi  kasus.  Kemudian,  data  ini  dikelolah  sehingga  dapat digeneralisasikan  sehingga  menjadi  sebuah  kesimpulan.  Hasil  yang  ditempuh,  diketahui  beberapa
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
landasan  yang  mendasari  seseorang  melakukan  korupsi,  seperti  motivasi  pelaku,  faktor-faktor  yang ikut mempengaruhi, serta ditemui juga daya rusak dari sebuah tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Korupsi; Rasionalitas; Kepala Desa

## Pendahuluan
Korupsi sampai saat ini menjadi masalah  yang memekik diseluruh Negara, termasuk di  Indonesia.  Korupsi  di  Indonesia  kini  semakin  menggurita,  merajalela,  serta  membuat rakyat mendirita karena imbas dari korupsi.
Akibat  tindak  korupsi  selama  ini  yang  terus  memanjang  juga  berdampak  pada pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi (Evi Hartani, 2012).  Korupsi  menghambat  segala  struktur  kepemerintahan  yang  ada,  dikarenakan  korupsi memotong  jalannya  struktur  tersebut.  Misalnya  dalam  struktur  pembangunan  nasional  yang dikorupsi  akan  berdampak  kematian  dalam  proses  pembangunannya,  karena  dana  yang seharusnya  untuk  percepatan  pembangunan,  tetapi  malah  dikorupsi  sehingga  terjadi  sebuah hambatan  dalam  struktur  pembangunan  yang  ada.  Selain  itu,  korupsi  di  Indonesia  telah melibatkan banyak kalangan, baik itu yang berada di pusat maupun yang berada di daerah, di lembaga  eksekutif,  legislative,  yudikatif,  dan  tokoh  masyarakat  (Martiman,  2001;  2). Maraknya korupsi yang memasuki berbagai lembaga pemerintah dan para tokoh masyarakat, yang  seharusnya  mengemban  amanah  dengan  baik  menjadi  sebuah  kemirisan  dari  suatu Negara.  Telah  terjadi  permainan  di  dalam  sistem  negara  yang  kepentingannya  bisa  bersifat individu atau kelompok.
Korupsi  memiliki  hukum  pidana  khusus.  Jika  dijabarkan,  hukum  pidana  dalam tindakan korupsi berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Dalam hal ini hukum pidana memiliki spesifikasi tertentu, seperti  penyimpangan dalam hukum acara yang peninjauannya dari materi  yang  diatur.  Tindakan  korupsi  langsung  ataupun tidak  langsung  bertujuan  untuk menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  serta  penyimpangan  terhadap  keuangan dan perekonomian negara.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Tindakan  korupsi  merupakan extra  ordinary  crime sehingga  penanganannya  lebih didahulukan  dibandingkan  tindak  pidana  lainnya.  Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi diperlukan  tindakan  secara  intensif  dan  kerja  keras  yang  luar  biasa.  Salah  satu  langkah komprehensif  dalam  sistem  ini,  yakni  dilakukannya  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia (SPPI) sebagai salah satu cara ideal dalam memformulasikan suatu sistem hukum pidana.
Korupsi merupakan tindakan pidana kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang  berhasil  menyusupkan  diri  ke  dalam  ruang  instansi  pemerintahan.  Jika  ditilik  secara jelih, hampir disetiap instasi pemerintah telah terjadi praktik korupsi. Praktik korupsi seperti ini  jika  dibiarkan  saja  dan  tidak  adanya  preventif  secara  tanggap  oleh  pemerintah,  maka sangat  membahayakan,  terutama  bagi  kelangsungan  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Seperti yang  dikatakan  Luis  Ocampo  (1993)  bahwa  korupsi  yang  tidak  pandang  bulu  dan  bebas peraturan  main,  maka  disebut hypercorruption. Korupsi  yang  sudah  memasuki  stadium hypercorruption akan  membawa  implikasi  berbahaya.  Korupsi  sistematis  menimbulkan kerugian  ekonomi  karena  mengacaukan  insentif,  kerugian  politik,  kerugian  sosial. Dampaknya,  terjadi  hak  milik  yang  tidak  dihormati,  aturan  hukum  dianggap  remeh,  dan insentif  untuk  investasi  kacau,  sehingga  akibatnya  pembangunan  ekonomi  dan  politik mengalami kemandegan.
Sampai  kini,  upaya  pemerintah  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  masih belum juga menemukan titik kemenangan. Pemerintah masih saja harus terus bergelut dengan lorong  gelap  yang  diciptakan  oleh  mereka  para  koruptor.  Diantara  upaya-upaya  yang  harus dilakukan  pemerintah  dalam  memberantas  pidana  korupsi  tertera  dalam  intruksi  Presiden Nomor  5  Tahun  2004  tentang  percepatan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  yang mengamanatkan  untuk  melakukan  langkah-langkah  upaya  strategis  dalam  rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.
Dewasa  ini,  melihat  kasus  korupsi  di  Indonesia  terasa  sangat  memperihatikan. Jumlahnya  yang  terus  meningkat  menandakan  bahwa  operasional  dan  upaya  pemerintah masih  belum  maksimal  sesuai  dengan  visinya.  Lebih-lebih  keprihatinan  itu  muncul  ketika tindak  pidana  korupsi  itu  berhasil  merambah  hingga  ke  tataran  desa,  yakni  kepemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  mengungkapkan  bahwa  sejak  2015  hingga  2020 telah  terdapat  676  terdakwa  kasus  korupsi  pada  perangkat  desa.  Data  ini  menjadi  petunjuk bahwa  praktik  korupsi  juga  marak  dilakukan  oleh  perangkat  desa  setelah  Aparatur  Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta.
Adapun  bentuk  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  diantaranya penggelapan  uang,  penyalahgunaan  anggaran,  penyalahgunaan  wewenang,  laporan  fiktif, pemotongan  anggaran  dan  suap.  Bentuk  korupsi  ini  semuanya  bermuara  pada  kepentingan- kepentingan yang dimiliki dan juga bermuara pada kerugian bagi negara, serta  mengundang kegusaran masyarakat.

## Metode penelitian
Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tentunya diperlukan sebuah metode yang baik, sehingga hasil yang di dapat bisa sesuai harapan. Metode adalah sebuah cara atau alat  instrumental  terhadap  apa  yang  ingin  dikehendaki.  Sebagaimana  diketahui  juga  bahwa penelitian  merupakan  alat  untuk  memperoleh  suatu  pengetahuan  tentang  hal-hal  yang diyakini  benar  dan  teruji  secara  keilmuan  melalui  berbagai  proses,  baik  dalam  bertanya maupun dalam hal menjawab (Moreno Ocampo, 1998).
Mengenai pembahasan kali ini penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang tentunya sesuai prinsipnya, yaitu ingin memberikan, menjelaskan, menerangkan, dan mendeskripsikan secara lugas dan kritis apa yang sedang dibahas, sehingga didapat makna dalam konteks yang sebenarnya.
Pendeskripsian  kepenulisan  dilandasi  atas  dasar  analisis  data  yang  didapat.  Data-data tersebut  berupa  data  hasil  studi  literatur  dan  studi  kasus.  Studi  literature  adalah  data-data berupa  kajian  pendukung  untuk  penelitian,  data  ini  diambil  dari  berbagai  sumber  seperti artikel,  jurnal,  berita,  dan  jenis  sumber  terpercaya  lainnya.  Sedangkan  studi  kasus,  yaitu penyelidikan  intensif  terhadap  apa  yang  diteliti.  Dari  data-data  ini,  penulis  kemudian menganalisis,  dan  menghasilkan  kesimpulan  atas  apa  yang  dicarinya.  Tujuan  penulisan  ini yaitu  untuk  mengetahui  apa  saja  rasionalitas  instrumental  yang  mendasari  tindak  korupsi dana desa yang terjadi di daerah Majalengka.

## Hasil dan pembahasan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## Penyidikkan dalam menetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa di Majalengka
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  semakin  meluas  dalam  masyarakat. perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari segi kasusnya yang terjadi, taksiran  kerugian  keuangan  negara  yang  dialami,  dan  segi  kualitas  tindak  pidana  yang dilakukan  semakin  sistematis  serta  lingkupnya  sudah  menyusupi  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat.  Masalah  korupsi  menjadi  masalah  yang  kompleks,  yakni  antara  lain  masalah moral, masalah pola hidup, masalah sosial budaya, masalah ekonomi dan kesenjangan dalam ekonomi  sosial,  masalah  sistem  politik  dan  lemahnya  birokrasi  di  bidang  keuangan  dan pelayanan public (Arief, 2013).
Tindak pidana korupsi tergolong extra ordinary crime , sehingga penanganannya harus diprioritaskan  dalam  agenda  pemerintah,  untuk  ditanggulangi  secara  serius  dan  mendesak sebagai  bagian  progam  guna  memulihkan  kembali  kepercayaan  rakyat  dan  dunia internasional  guna  meningkatkan  kembali  pertumbuhan  ekonomi  negara  (Nurdjana,  dkk, 2005). Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi,  disebutkan  bahwa  “penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  disidang pengadilan  terkait  perkara  tindak  pidana  korupsi  harus  didahulukan  dari  perkara  lain  guna penyelesaian secepatnya”.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  telah  memberikan  kewenangan secara  otonom  kepada  pemerintahan  desa  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  desanya. Berdasarkan  Undang-Undang  desa  tersebut  juga  bahwa  pemerintah  pusat  meberikan anggaran  pertahunnya  kepada  masing-masing  desa  yang  ada  di  Indonesia  kurang  lebih sebesar  1  M  hingga  1,5  M.  Tujuannya,  yakni  agar  dapat  membantu  mensejahterakan masyarakat  dengan  berbagai  progam  pemberdayaan  dan  pengelolahan  sumber  daya  desa. Tetapi,  dalam  praktiknya  masih  terlihat  nihil,  masih  terdapat  indikasi-indikasi  terjadinya permainan  dalam  struktur  lembaga  terkait  penggunaan  dana  desa.  Dengan  kata  lain,  bisa terjadinya tindak pidana korupsi.
Dari  sekian  kasus  tindak  pidana  korupsi  dana  desa  di  Majalengka,  dua  diantaranya yang  masih  terbilang  baru  menurut  data  di  tahun  2019,  yakni  desa  Cigaleuh,  kecamatan Lemahsugih dan desa Cihaur. Kedua kepala desa tersebut tersangka menjadi pidana korupsi.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Modus operandi yang dilakukan kepala desa tersebut dalam tindak pidana korupsi, yaitu tidak menyalurkan  bantuan  sesuai  dengan  proposal  pengajuan  dana  bantuan,  Dana  Desa  tahun 2016  Tahap  II  dan  dana  bantuan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Tahun  2016  Tahap  II  dan  III serta  dana  bantuan  infrastruktur  pedesaan  Tahun  2016.  Akibatnya,  terdapat  kerugian  yang sangat  besar  (diambil  dari  Tipikor).  Kepala  desa  dengan  inisial  SD  dan  BD  ini  berhasil menjatuhkan kerugian negara mencapai 200 juta lebih.
Mengenai  penanganan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  daerah  ada  dua  yang memiliki kewenangan, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan korupsi.  Dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  terkait  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.
Berdasarkan  undang-undang  tersebut  yang  dimaksud  “hukum  acara  pidana  yang berlaku”  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHP).  Dengan  menunjukkan  hal  demikian  bahwa  ketentuan KUHAP, terutama ketentuan pada bab XIV, XV, dan XVI KUHAP berlaku pada penanganan masalah  tindak  pidana  korupsi,  mulai  dari  tahapan  penyidikan,  penuntutan  hingga pemeriksaan dipersidangan.
Sedangkan  terkait  pelaporan  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan  praktik  tindak pidana  korupsi,  terdapat  pada  Pasal  1  butir  5  KUHAP  “Penyelidikan  adalah  serangkaian tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  bukti  tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Penyidikan dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting dilakukan sebagai kerangka mengungkap fakta-fakta atau bukti-bukti yang mengarahkannya kepada pelaku sebagai tersangka tindak pidana tersebut.
Dengan adanya penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Terutama ketika  adanya  beberapa  bukti  permulaan  yang  patut  dijadikan  sebagai  dugaan  pelaku melakukan tindak pidana. Bukti pemulaan juga sebagai penetapan dugaan terdapat pada Pasal
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni “Bukti permulaan yang cukup telah dianggap ada apabila ditemukan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada  informasi  ataupun  data  yang diuncapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik”.  Bukti  permulaan  pada  dasarnya  merupakan  satu  kesatuan  dengan  fungsi  bukti  yang cukup.  Menurut  Hamzah  (2014)  bahwa  bukti  yang  cukup  diklasifikasikan  menjadi  dua kategori, yakni; Pertama, Untuk melakukan penyidikan. Kedua, Penetapan status tersangka.
Proses  penyidikan  sendiri  dilakukan  setelah  ada  laporan  dari  masyarakat  desa  tempat terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  laporan  tindak  pidana  korupsi  telah  diterima  oleh  pihak penyidik  dari  dua  daerah  Majalengka  yang  melapor.  Untuk  proses  penyidikannya  sendiri tidak  berbeda,  yakni  sama  pada  umumnya.  Dalam  hal  ini  penyidik  menerima  laporan  atau pengaduan dari salah satu masayarakat di desa tersebut terkait adanya tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 KUHAP.
Dalam hal ini penyelidik yang dimaksud adalah polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka  4  KUHAP,  atas  laporan/pengaduan  mencari  dan menemukan  peristiwa tindak  pidana yang  nantinya  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan.  Namun  dalam praktiknya penyidikan tindak pidana korupsi dalam penentapan tersangka berlangsung lama dan kadang terdapat hambatan.
Dalam  penyidikan  kedua  kades  di  Majalengka  penyelidik  mendapati  bukti-bukti  kuat dalam  menetapkan  keduanya  sebagai  tersangka.  Berdasarkan  pemerikasaan  laporan penyidikan  terdapat  bukti  laporan  proposal  fiktif  dengan  anggaran  yang  besar  yang  sudah disalurkan.  Namun  setelah  dilakukan  pendalaman  terkait  proposal  tersebut  tersangka  tidak menyalurkan  seluruh  dana  sesuai  dengan  laporan  yang  dibuatnya.  Dari  sini  mulai  sedikit terkuak  beberapa  tindak  pidananya  yang  perlahan  terbuka  semua,  sehingga  penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa.

## Rasionalitas pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Majalengka
Setiap  tindakan  yang  dalakukan  oleh  seseorang  didasari  oleh  sesuatu  yang mempengaruhi  dirinya  untuk  bertindak  hal  demikian.  Tindakan-tindakan  tersebut  perlu dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  rasional  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  melakukan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
tindakannya.  Seorang  sosiolog,  Max  Weber  berusaha  untuk  menafsirkan  dan  memahami ( interpretative  understanding )  tindakan  sosial  serta  hubungan  sosial  untuk  sampai  kepada penjelasan  kausal.  Baginya,  studi  tindakan  sosial  berarti  mencari  pengertian  subyektif  atau motivasi yang berkaitan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang.
Dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kedua  kades  di  Majalengka, perlu kita tafsiri terlebih dahulu dan pahami sebelum dilakukan langkah-langkah selanjutnya sebagai  respon  atas  tindakannya.  Hal  pertama  yang  perlu  kita  ketahui  bahwa  tindakan tersebut  termasuk  hal  yang  rasional  dilakukan,  sehingga  menarik  dirinya  untuk  melakukan tindakan tersebut adalah motivasi dibalik dirinya yang mendorong tindakan tersebut.
Ada  beberapa  motivasi  yang  dilakukan  kepala  desa  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi, yaitu:
1. Kepala desa seringkali terkondisika di ujung tombak dan lebih dari ujung tombok.
2. Kepala  terpilih  berdasarkan  sisi  elektabilitas  yang  bagus,  namun  dari  sisi  modalitas tak memadai (lemah) sehingga mudah terdorong melakukan penyimpangan.
3. Kurangnya pengawasan serta keterbukaan dalam sistem pemerintahan desa.
Suatu  tindakan  tidak  bisa  dikatakan  tindakan  sosial  jika  seseorang  tidak  memiliki tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Maka tindakan haruslah memiliki sebuah tujuan. Tujuan dalam tindakan sosial berfungsi sebagai stimulus seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan pemikiran Weber, Durkheim, dan Pareto, yakni seseorang melakukan sebuah  tindakan  berdasarkan  atas  pengalaman,  persepsi,  pemahaman,  dan  atas  suatu  objek stimulus pada situasi tertentu.
Dengan adanya tujuan ini membuat tindakan yang dilakukan setiap orang bisa  di nilai rasional.  Namun  dalam  hal  rasionalitas  suatu  tindakan  sosial,  Weber  membaginya  menjadi empat, yaitu:
1. Tindakan  rasional  instrumental,  suatu  tindakan  yang  memiliki  tujuan  terhadap  apa yang dilakukannya dengan cara-cara rasional untuk mencapainya.
2. Tindakan  rasional  nilai,  suatu  tindakan  yang  melibatkan  kesadaran  nilai-nilai  yang diyakini dalam mencapai tujuannya.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
3. Tindakan afektif, suatu tindakan yang di dominasi perasaan atau emosi tanpa adanya refleksi intelektual dan perencanaan sadar terlebih dahulu.
4. Tindakan  tradisional,  suatu  tindakan  yang  berlandasakan  tradisi  atau  kebiasaan  yang sudah berjalan dalam jangka waktu yang panjang.
Melihat  dari  klasifikasi  tindakan  rasional  menurut  weber,  pada  kasus  korupsi  ini tergolong  tindakan  rasional  instrumental.  Tindakan  rasional  instrumental  adalah  tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu  tujuan terntentu. Alasan tindak pidana korupsi merupakan tindakan rasional instrumental. Karena, tindak pidana korupsi dilakukan secara  kerja  sama  sehingga  ada  pola  interaksi  sosial  sebagaimana  pandangan  Weber  bahwa tindakan  sosial  berkaitan  dengan  interaksi,  adanya  instrumen  dalam  mencapai  tujuannya yakni  dengan  mengirimkan  proposal  anggaran  fiktif  hingga  dana  itu  diberikan,  dan  hasil akhir sebagai tujuannya, yaitu korupsi.
Alasan-alasan  ini  dikaji  secara  analisa  dari  data  yang  didapat  terkait  tindak  pidana korupsi di desa tersebut. Secara detail untuk memahami tindakan yang dilakukan kedua kades tersebut juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor terbagi menjadi dua kategori, yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  berikut  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tindak pidana korupsi.

## a. Egoitisme/kepentingan diri
Tidak jarang orang yang melakukan tindak pidana korupsi diselimuti oleh rasa egois pada  dirinya.  Egositime  atau  kepentingan  diri  adalah  sikap  tidak  memperdulikan orang  lain.  Eksistensinya  hanya  mementingan  kepentingan  pribadinya.  Sikap  egois dapat dilihat dalam diri seorang koruptor, yakni berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri,  meskipun  dampaknya  buruk  terhadap  hal  lainnya.  Misalnya,  terhambatnya kemajuan desa karena dana desanya dikorupsi. Hal ini yang dipraktikkan oleh kedua kades tersebut.
b. Kepentingan kelompok
Tidak jauh dari kepentingan diri, ternyata ada kepentingan kelompok. Dibalik proses korupsi  yang  dilakukan  ada  jalinan  kerja  sama  di  dalamnya.  Kepentingan  kelompok bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lainnya. Pada dasarnya, kepala desa
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
tersebut tidak bisa melakukan korupsi tanpa adanya bantuan aktor yang bersembunyi dibalik layar.
c. Kondisi ekonomi
Sebagai  permasalahan  pokok,  apapun  bisa  dilakukan  seseorang  demi  memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila seseorang tertekan dengan penderitaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seorang tersebut tidak memandang baik atau buruknya pekerjaan yang  dilakukan.  Namun  dalam  kasus  ini  berbeda  dengan  perkiraan  yang  ditetapkan. Kedua kades tersebut memiliki kecukupan dalam perihal ekonomi. jika diperkirakan, mereka tegolong ke dalam kelas ekonomi menengah. Dugaan terbesar adalah adanya motivasi  memperkaya  dirinya  dengan  menambah  perekonomian  melalui  tindakan korupsi.
d. Budaya politik
Dari  tahun  ke  tahun  dan  seterusnya  budaya  politik  akan  terus  berkelimang.  Korupsi dilakukan dengan permainan politik sistematis. Sehingga, tujuan perngkorupsian dana desa  yang  terjadi  bisa  tercapai  dengan  sukses.  pelaku  dan  para  unitnya  saling bekerjasama  membuat  cara  untuk  mencapai  tujuannya.  Struktur  yang  mengalami tindak pidana korupsi berarti menunjukkan adanya kejanggalan dalam data-data yang diinput, sehingga hal ini patut dicurigai.

## Daya rusak dari tindak pidana korupsi
Bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  korupsi  menjadi  penghambat  yang  serius. Pelbagai  sektor  apapun  akan  mengalami  kelumpuhan.  Menurut  Gunnar  Myrdal  terdapat beberapa daya rusak dari adanya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:
1. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah-masalah yang ada.
2. Permasalahan  kemajemukan  masyarakat  semakin  dipertajam  oleh  korupsi  serta bersamaan dengan itu kesatuan negera mulai memudar.
3. Menurunkan  martabat  pemerintah  karena  korupsi  yang  bertendensi  membahayakan stabilitas politik.
4. Korupsi mematikan struktur fungsional dalam perencanaan pembangunan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## KESIMPULAN
Korupsi  yang  terus  memanjang  dan  meningkat  mulai  dari  permerintah  pusat  hingga pemerintahan  daerah  dengan  jumlah  yang  sudah  menyentuh  ratusan  lebih  kasus,  menjadi sesuatu  yang  miris  dipandangan  kita.  Kemirisan  tersebut  bertambah  ketika  mengetahui korupsi  berhasil  menyusup  ke  dalam  perangkat  desa.  Alih-alih  rencana  untuk  memajukan desa, tetapi sebaliknya malah semakin merosot, karena dana desa yang diberikan pemerintah dikorupsi  begitu  saja.  Korupsi  yang  dilakukan  tentunya  memiliki  dasar  kesadaran  sehingga tindakan tersebut dilakukan. Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya rasionalitas, seperti motivasi  dan  faktor  yang  mendorong  pelaku  melancarkan  tindakannya.  Di  samping  itu, terdapat juga kerjasama antar unit yang tujuannya saling menguntungkan satu sama lainnya.
Tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan extra  ordinary  crime ,  menjadikan  korupsi sebagai permasalah  yang amat penting untuk didahulukan penanganannya.  Hal ini dilandasi atas  dasar  dampak  yang  terjadi  dari  tindakan  korupsi.  Tidak  hanya  kerugian  perekonomian negara  yang  dialami,  tetapi  penderitaan  masyarakat  juga  dapat  terasa.  Oleh  karena  itu, pemerintah harus berupaya lebih keras lagi dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai macam strategis yang lebih baik lagi.

## Bibliography
Arief, Barda Nawawi. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
Adyatama, Andra. (2019). Terlibat Korupsi Dana Desa Dua Mantan Kades Segera Disidang.
Dipublikasi Pada 21 Februari 2019.
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/hasanudin659/terlibat-korupsi-dana- desa-dua-mantan-kades-segera-disidang/1
Abduh.  (2019).  Dua  Kades  di  Majalengka  Jadi  Tersangka  Dugaan  Korupsi  Dana  Desa. Dipublikasi  pada  21  Februari  2019.  https://www.citrust.id/dua-kades-di- majalengka-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa.html
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Erawati,  E.,  &  Budiono,  H.  (2010). Penjelasan  Hukum  Tentang  Kebatalan  Perjanjian . Nasional Legal Reform Program . Retrieved
from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b3892 cfdcda8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdcaf68b7b313834383535.html
Hartani, Evi. (2012). Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Hamzah,  M.  (2012).  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  (Sebuah  Upaya  Progresif  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi). Yustisia Jurnal Hukum , 1 (2), 1–5. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10618
Kompas.  (2021).  ICW:  Perangkat  Desa  Dominasi  Terdakwa  Kasus  Korupsi  Desa  Perlu
Diawasi. Publikasi Pada 22 Maret 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa- dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all
Ifrani.  (2017).  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa. Jurnal  Al’Adl, Vol  9 (3), 319-336
Manajemen, J., & Kebijakan, D. A. N. (2019). Gema publica, 5 , 17–25.
M. Solly Lubis. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju
Medistiara,  Yulida.  (2017).  ICW  Sebut  Pak  Kades  Paling  Banyak  Korupsi  Dana  Desa.
Diakses Pada 11  Agustus 2017. https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw- sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa
Moreno  Ocampo,  L.  (1998).  Corrupción  estructural  y  sistemas  normativos:  el  papel  de  las “islas de integridad.” Revista Jurídica de La Universidad de Palermo , (1), 1– 18.
-,  M.  (2012).  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi (Sebuah  Upaya  Progresif  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi). Yustisia Jurnal Hukum , 1 (2), 1–5. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10618
Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia. TAQNIN: Jurnal
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Syariah Dan Hukum , 2 (02), 53–65. https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8438
Pengajar, S., Studi, P., Pemerintahan, I., & Brawijaya, U. (1995).  KORUPSI  DI TINGKAT DESA  Pendahuluan  Setiap  negara  pasti  terdapat  korupsi  .  Korupsi  paling banyak  dijumpai  pusat  . Tetapi  kasus  korupsi  yang  dilaporkan  limabelas  kali lipat  dan  jumlah  empiris  betapa  perilaku  korupsi  semakin  massif  dan  tak terkendali  .  3  Teorisasi  tentang  Korupsi  Pada  dasarnya  tidak  ada  definisi tunggal  tentang  korupsi  .  Korupsi  sendiri-sendiri  atau  dalam  kelompok  kecil menggunakan  wewenang  yang  tersusun  secara  sistematis  .  Menurut  Luis Moreno Ocampo bahwa korupsi, 13–14.
Prodjohamidjojo, Martiman. (2001). Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi.
Bandung: Mandar Maju
Rahman,  F.,  Baidhowi,  A.,  &  Agnesia,  R.  (2018).  Pola  Jaringan  Korupsi  di  Tingkat Pemerintah  Desa  (  Studi  Kasus  Korupsi  DD  dan  ADD  Tahun  2014-2015  di Jawa  Timur ). Jurnal Integritas , 1 (2), 29–56. Retrieved from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198
Surya, A. (2018). Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka. Resam Jurnal Hukum ,
4 (April), 1–16. Retrieved from https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/5 Suyatmiko,  W.  H.  (2021).  Memaknai  Turunnya  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia Tahun 2020. Integritas , 7 (1), 161–178.
https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717

## Sumber peraturan Undang-Undang
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia