## EVALUASI DESA PEMEKARAN

## Pirdo Mangatur MS dan M.Y. Tiyas Tinov
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Evaluation of Village Expansion . This research relate to countryside evaluation of pemekaran in Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu; as a mean to analyse fluency management of governance of utilizable countryside, and also service fluency to society to reach improvement, growth, and progress of development. This research use method research of survey with descriptive quantitative approach, and also obtained data of taken away from sampel is population, namely [done/conducted] research at small and also big population, but data studied by data of taken away from sampel is population, so that found by events relative, relations and distribution between variable. Whereas data collecting technique that is by observation, interview, and enquette. Result of research and solution of data analysis concerning evaluation countryside known that policy of pemekaran  of implementation  countryside  have  better  by  government.  This  matter  seen  from responder comments of countryside evaluation pemekaran of mean enter at good category.
Abstrak: Evaluasi Desa Pemekaran. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi desa pemekaran di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan tujuan untuk menganalisa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, serta data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi, yakni penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel. Sementara teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan angket.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui  bahwa  kebijakan  pemekaran  desa  telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari tanggapan responden dari evaluasi desa pemekaran rata-rata masuk pada kategori baik.
Kata Kunci: Evaluasi, pemekaran desa, pemerintahan desa, dan kemajuan pembangunan.

## . PENDAHULUAN
Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya  masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pela- yanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran  diharapkan  dapat  menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekar- kan.
Dilihat dari posisinya, Kecamatan Rambah Samo merupakan pintu gerbang menuju Ibukota Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini berarti Keca- matan Rambah Samo menurut letaknya sangat strategis, karena berdekatan langsung dengan Kota Pasir Pengaraian (Ibukota Kabupaten). Keadaan tersebut akan berbanding terbalik jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Rambah Samo yang memiliki wilayah cukup luas dan letak
antar desa yang berjauhan serta jarak tempuh menuju pusat pemerintahan kecamatan yang agak begitu jauh, hal ini menyebabkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam admi- nistrasi kependudukan dan pembangunan men- jadi lamban, seperti halnya Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning.
Bertambahnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan mening- katnya beban tugas di bidang penyelenggaran pemerintah di wilayah pedesaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 24 Juli 2007 tentang Peme- karan Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Namun dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran yang ada di kecamatan Rambah Samo, ditemu- kan gejala sebagai berikut: Pertama , setelah dimekarkan belum dapat mandiri karena semua pembangunan  yang  dilakukan  hanya  meng- andalkan bantuan dari pemerintah dan masih
lemahnya gerakan swadaya dari masyarakat. Kedua , belum adanya perubahan setelah peme- karan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa ter- sebut. Hal ini terlihat dari kurang handalnya aparat desa  di  dalam  memberikan  pelayanan  serta rendahnya pengetahuan aparat dalam memberi- kan pelayanan terhadap masyarakat dan aparat kurang dapat memanfaatkan waktu, cenderung hanya sebagian waktu yang dipergunakan untuk melayani masyarakat.
Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah ada. Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil peme- karan wilayah, menimbulkan hasil yang memuas- kan/tidak. Apakah kinerja meningkat atau tidak. Apakah  dengan  adanya  pemekaran  malah menimbulkan konflik horizontal atau malah men- jadikan daerah semakin makmur dan sejahtera. Evaluasi dilaksanakan karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang diinginkan. Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah ditetap- kan. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu kebijakan.
Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan- tujuan tertentu yang berasal dari dari permasa- lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan meru- pakan  tahap  akhir  dalam  proses  kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang me- ngatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan me- rupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik
Mustopadidjaja (2003) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai ( value judgement ) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipe- ngaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai,  dampak  yang  terjadi  dan  lain-lain. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan merupa- kan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara
spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.
Selanjutnya menurut Widodo  (2008) untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan : Pertama , mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan. Kedua , penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan. Ketiga, pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program. Keempat , berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebija- kan program tadi, data dicari di lapangan. Kelima, hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan. Sementara itu, Dunn (1999) menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yakni  efektifitas, ffisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi desa pemekaran di Kecamatan Rambah Samo Kabu- paten Rokan Hulu, dengan tujuan untuk meng- analisa kelancaran penyelenggaraan pemerin- tahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan,  perkembangan,  dan  kemajuan pembangunan.

## METODE
Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan lalu disajikan dalam bentuk angka-angka yang disusun dalam tabel dan hasilnya digambarkan dalam uraian kalimat-kalimat secara rinci. Penyajian data me- lalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Data yang dikum- pulkan  lalu  dijabarkan  dalam  bentuk  uraian secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi kebijakan pemekaran desa merupa- kan suatu penilaian terhadap keberhasilan pelak-
sanaan pemekaran desa, dalam artian apakah pemekaran desa telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dalam hal pembangunan maupun pelayanan  desa.  Maka  penilaian  kebijakan pemekaran desa, yakni Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning, menekankan terhadap beberapa indikator penilaian seperti efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di- tentukan. Setelah itu, efisiensi yang berkaitan langsung  dengan  usaha  pencapaian  sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpa- duan antara persyaratan dengan produk pelaya- nan  yang  berkaiatan.  Kemudian  kecukupan dalam menjawab permasalahan masyarakat dan kepentingan masyarakat, perataan dari distribusi manfaat pembangunan, respon terhadap keluhan masyarakat dan mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini dan kete- patan  dalam  manfaat  kebijakan  terhadapa masyarakat desa.
Berdasarkan  data  yang  telah  diuraikan, maka dapat diketahui bahwa evaluasi atau peni- laian itu termasuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 52,3 %. Hal ini menunjuk- kan  bahwa  kebijakan  pemekaran  desa  telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat cukup baik. Ini dapat dilihat dari semua indikator termasuk dalam kategori baik.
Ditinjau dari indikator efektifitas yang mana efektifitas adalah pengukuran dalam arti ter- capainya sasaran atau tujuan yang telah ditentu- kan. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Adapun tujuan pemekaran itu mengenai beberapa hal, antara lain:  pemerataan  pembangunan,  pelayanan kepada masyarakat. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektifitas kebijakan termasuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 68,3. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa pembangunan desa cukup merata meskipun masih ada sebagian yang kurang merata seperti halnya ada sebuah dusun yang letaknya agak jauh dari pusat desa.
Selanjutnya dari indikator efisiensi, yang mana efisiensi yaitu mengandung arti pelayanan
hanya  dibatasi  pada  hal-hal  yang  berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan  memperhatikan  keterpaduan  antara persyaratan  dengan  produk  pelayanan  yang berkaitan. Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana usaha mencapai pembangunan yang merata dan bagaimana  usaha  yang  dilaksanakan  untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian terhadap efisiensi termasuk dalam kategori baik dengan persentase 37,0 %. Hal ini menunjukkan usaha-usaha dalam men- capai tujuan kebijakan dirasakan telah optimal bagi masyarakat. Ini disebabkan pemerintah desa telah maksimal dalam mengusulkan pem- bangunan yang sudah direncanakan di desa. Setelah itu dilihat dari usaha untuk meningkatkan pelayanan  masyarakat,  ini  disebabkan  telah adanya pemekaran desa sehingga menjadi sangat terjangkau dengan pelayanan yang diberikan sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik  oleh Pemerintah Desa.
Berikutnya dilihat dari aspek kecukupan, dalam pengertiannya kecukupan merupakan suatu rumusan kebijakan untuk menjawab per- masalahan masyarakat dan kepentingan masya- rakat. Disini menyangkut masalah pelayanan dalam segala keperluan yang berhubungan de- ngan urusan pemerintah, dengan adanya peme- karan  dapat  menyelesaikan  masalah.  Dalam indikator kecukupan dalam pelayanan dapat dilihat dari bagaimana keadilan pembangunan yang dilaksanakan dan bagaimana pemberian pelayanan yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa penilaian ter- hadap kecukupan dalam menyelesaikan masalah masuk dalam kategori baik dengan rata-rata 55 atau dengan persentase mencapai 52,9 %.
Hal ini berarti masalah pembangunan di- rasakan telah merata oleh masyarakat, namun tidak  semua  masyarakat  dapat  merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan ke- adilan pembangunan kurang merata sebanyak 42 orang, sementara untuk kategori baik ada se- jumlah 49 orang. Itu menandakan terjadi selisih yang tidak begitu besar antara kategori baik dan tidak baik.Dilihat dari pemberian pelayanan,
penilaian masyarakat telah sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat desa. Tapi dari hasil wawancara langsung dengan beberapa responden, ada yang menyatakan pelayanan hanya dilakukan pada pusat desa saja.
Dilihat dari aspek perataan, yang mana pe- rataan merupakan pembangunan yang dilak- sanakan dapat semakin merata dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Sampai sejauhmana biaya manfaat yang dapat dirasakan semua  lapisan masyarakat  dapat dilihat  dari bagaimana manfaat hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat dan bagaimana pemera- taan pelayanan yang diberikan terhadap masya- rakat. Dari data yang ada mengenai penilaian terhadap perataan dapat diketahui bahwa aspek ini masuk dalam kategori baik dengan persentase 44,2 %. Hal ini disebabkan masyarakat me- rasakan distribusi manfaat kebijakan dari hasil pembangunan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat desa dan pelayanan yang diberikan dalam kelancaran urusan admi- nistrasi di kantor desa juga memberikan manfaat yang positif bagi warga masyarakat.
Responsivitas adalah tanggap terhadap kel- uhan masyarakat dan mampu memberikan apa yang  dibutuhkan  masyarakat  pada  saat  ini. Berdasarkan  data  mengenai  penilaian  masuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 38,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas cukup  baik dalam mengakomodir  kebutuhan masyarakat  serta  menanggapi  daya  tanggap Pemerintah  Desa  dalam  hal  melaksanakan kebijakan pemekaran desa dan juga cukup baik untuk merespon keluhan serta menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pembangunan desa.
Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapat ditemukan dan dikembangkan sehingga benar- benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan. Ditegaskan bahwa penilaian kete- patan disini yaitu menekankan pencapaian tujuan yang  dihasilkan  dapat  memberikan  manfaat untuk warga masyarakat. Dari data mengenai penilaian ketepatan dapat diketahui masuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 58,2 %. Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa
yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat desa,  selanjutnya  pelayanan  surat  menyurat kependudukan dapat memberikan kemudahan, tepat serta jika menimbulkan biaya masih me- mungkinkan terjangkau oleh warga masyarakat desa setempat.

## SIMPULAN
Evaluasi  terhadap  pemekaran  Desa  Sei Salak dan Desa Sei Kuning dengan hasil penilaian secara umum masuk dalam kategori baik. Dari enam  indikator,  dua  dintaranya  menyatakan bahwa pemekaran desa cukup sesuai dengan ketentuan  dalam  perataan  dan  responsivitas terutama pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masya- rakat  cukup  mengalami  perubahan.  Pemba- ngunan infrastruktur seperti semenisasi yang dilaksanakan pemerintah desa masih kurang merata. Pemerintah desa telah dikatakan cukup baik dalam merespon aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemekaran desa yang dilaksanakan belum memberikan manfaat langsung bagi warga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zainal.  2002. Kebijakan  Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Dunn, William N.,  1999. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
Mustopadidjaya. 2005. Manajemen  Proses Kebijakan  Publik. Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation.
Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo. Sugiyono.  2005. Metodologi  Penelitian Administrasi , Bandung: Alfa Beta.
Yusuf, Farida. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen  Penelitian .  Jakarta:  Rineka Cipta.