## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK DI BIDANG KESEHATAN
Oleh :

## Sutono Widjaja
Email : sutono_w@yaahoo.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Malpraktik  pada  dasarnya  adalah  tindakan  tenaga  profesional  yang  bertentangan  dengan SOP,  kode  etik,  dan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  disengaja  maupun  akibat  kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain.Disisi lain, dalam pelaksanaan tindakan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  medis,  yaitu  dokter  maupun  perawat  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  suatu  kesalahan  ataupun  kelalaian.  Kesalahan  ataupun  kelalaian  yang dilakukan dokter dalam  melaksanakan  tugas profesinya dapat  berakibat  fatal  baik terhadap badan  maupun  jiwa  dari  pasiennya  (dalam  istilah  medis/hukum  kejadian  ini  disebut malpraktik)  dan  hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  bagi  pihak  pasien  sebagai  korban malpraktik.  Sebagai  korban  malpraktik  yang  dirugikan,  sudah  tentu  pasien  akan  menuntut apa yang menjadi haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktik akan menuntut ganti rugi atau  meminta  pertanggungjawaban dari dokter yang bersangkutan. Tuntutan tersebut  dapat berupa  tuntutan  perdata,  yaitu  ganti  rugi,  tuntutan  secara  pidana,  yaitu  hukuman  penjara bagi pelaku malpraktik.
Kata kunci : malpraktik, pasien, kesehatan

## Abstract
Malpractice cases are a crime that is very common in Indonesia. Malpractice is basically the actions of professionals who contravene SOPs, codes of ethics, and applicable laws, whether intentional or as a result of negligence resulting in loss or death to others. On the other hand, in  the  implementation  of  health  services,  medical  personnel,  namely  doctors  and  nurses  do not  rule  out  the  possibility  of  an  error  or  negligence.  Errors  or  negligence  by  doctors  in carrying out their professional duties can be fatal both to the body and soul of the patient (in medical/legal terms this incident is called malpractice) and this is of course very detrimental to the patient as a victim of malpractice. As a victim of malpractice that is harmed , of course the patient will demand what is his right. Patients who are victims of malpractice will demand compensation or ask for accountability from the doctor concerned. These demands can be in the  form  of  civil  claims,  namely  compensation,  criminal  charges,  namely  imprisonment  for perpetrators of malpractice.
Keywords : malpractice, patient, health

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Ada  berbagai  faktor  yang  menjadi latar  belakang  munculnya  gugatan-gugatan malpraktik  tersebut  dan  semuanya  berang- kat  dari  kerugian  psikis  dan  fisik  korban. Mulai  dari  kesalahan  diagnosis  dan  pada gilirannya  mengimbas  pada  kesalahan  te- rapi  hingga  pada  kelalaian  dokter  pasca operasi  pembedahan  pada  pasien  (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor- faktor lainnya. 1
Lepas  dari  fenomena  tersebut,  ada yang  mempertanyakan  apakah  kasus-kasus itu  terkategori  malpraktik  medik  ataukah sekedar  kelalaian  ( human  error )  dari  sang dokter.Untuk diketahui, sejauh ini di negara kita  belum  ada  ketentuan  hukum  ihwal standar  profesi  kedokteran  yang  bisa mengatur  kesalahan  profesi.  Sebenarnya kasus  malpraktik ini bukanlah barang baru. Sejak  bertahun-tahun  yang  lalu,  kasus  ini cukup akrab di Indonesia.
Kasus  malpraktik  merupakan  tindak pidana  yang  sangat  sering  terjadi  di  Indo- nesia.  Malpraktik  pada  dasarnya  adalah tindakan  tenaga  profesional  yang  berten- tangan dengan SOP, kode etik, dan undang- undang  yang  berlaku,  baik  disengaja maupun  akibat  kelalaian  yang  mengakibat-
1 Alexandra  Ide,  2012, Etika  dan  Hukum  dalam Pelayanan  Kesehatan ,  Grasia  Book  Publisher, Yogyakarta, hlm. 49
kan kerugian atau kematian pada orang lain.
Disisi  lain,  dalam  pelaksanaan  tinda- kan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  medis, yaitu dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan  terjadi  suatu  kesalahan  atau- pun  kelalaian.  Kesalahan  ataupun  kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas  profesinya  dapat  berakibat  fatal  baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam  istilah  medis/hukum  kejadian  ini disebut  malpraktik)  dan  hal  ini  tentu  saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korbanmalpraktik. 2
Sebagai  korban  malpraktik  yang  di- rugikan,  sudah  tentu  pasien  akan  menuntut apa  yang  menjadi  haknya.  Pasien  yang menjadi  korban  malpraktik  akan  menuntut ganti  rugi  atau  meminta  pertanggung- jawaban  dari  dokter  yang  bersangkutan. Tuntutan  tersebut  dapat  berupa  tuntutan perdata,  yaitu  ganti  rugi,  tuntutan  secara pidana,  yaitu  hukuman  penjara  bagi  pelaku malpraktik.
Berlakunya  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  meng- gantikan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 1992,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya yang ber- kaitan  baik  langsung  maupun  tidak  lang- sung  dengan  pemeliharaan  kesehatan  atau
2 Wila  Chandrawila  Supriadi,  2001, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung, hlm. 35
pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya dapat  melindungi  korban  malpraktik  ber- kaitan  dengan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh korban,  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan dari  hukum,  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan  benar-benar  dapat  dilaksana- kan sepenuhnya.
Lahirnya  Hukum  Kedokteran  yaitu Undang-Undang  tentang  Praktik  Kedok- teran  No.  29  Tahun  2004.  LN  No.  116 Tahun  2004,  TLN  No.  4431  yang  merupa- kan  bagian  dari  Hukum  Kesehatan,  di- tujukan  agar  hak-hak  pasien  lebih  dapat dilindungi  oleh  undang-undang.  Hukum Kedokteran tersebut bertumpu pada dua hak asasi  manusia,  yaitu  hak  atas  pemeliharaan kesehatan ( the right to healthcare ) dan hak untuk  menentukan  nasib  sendiri  ( the  right to  self-  determination atau zelf-bechikking- srecht ). 3

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan  diteliti  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Apa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pasien sebagai pengguna jasa kesehatan?
2. Bagaimana  tindakan  medis  yang  di- lakukan  dokter  dapat  dikatakan  dengan malpraktik?
3 Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1992, Beberapa Permasalahan  Hukum  dan  Medik, (PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.
3. Bagaimana penyelesaian sengketa penyelesaian  malpraktik  antara  pasien dengan dokter ?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangu- nan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  di- maksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 4
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau  statute  approach  digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  memper- masalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun  horizontal.  Misal- nya  norma  yang  berada  pada  sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  ber- sifat  khusus  atau  umum,  ataukah  berada pada  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah, dan berada pada yang lama atau yang baru.
Pendekatan  konseptual  atau concep- tual  approach beranjak  dari  pandangan-
4 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodolog iPenelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum (Jakarta:  Prenada  Media  Grup). hlm12
pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 5

## PEMBAHASAN

## 3.1. Bentuk Perlindungan Pasien Sebagai Konsumen Jasa Kesehatan
Perlindungan Hukum merupakan unsur  yang  harus  ada  dalam  suatu  negara. Setiap pembentukan negara pasti di  dalam- nya  ada  hukum  untuk  mengatur  warga negaranya.  Dalam  suatu  negara,  pasti  ter- jadi  hubungan  antara  negara  dengan  warga negaranya.  Hukum  adalah  suatu  peraturan yang  memaksa,  akan  tetapi  tidak  untuk memaksakan  sesuatu  pada  seseorang  me- lainkan  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingan  manusia.  Hal  ini  disebabkan karena  kepentingan  itu  kerap  kali  diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum  perlu  mengamankannya  dan  bila perlu memaksa. 6
Menurut  R.  Soeroso,  “Hukum  ada- lah  himpunan  yang  dibuat  oleh  yang  ber- wenang dengan tujuan untuk  mengatur tata kehidupan  bermasyarakat yang  mem- punyai ciri memerintah dan melanggar serta
5 Ibid, hlm. 159
6 R.Soeroso,  1992, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta:Sinar Grafika,hlm.24
mempunyai  sifat  memaksa  dengan  men- jatuhkan  sanksi  hukuman  bagi  yang  me- langgarnya”. 7 Perlindungan  hukum  terdiri dari  2  (dua)  suku  kata  yaitu  perlindungan dan  hukum  artinya  perlindungan  menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum  merupakan  sarana  untuk  mewujud- kan  dan  mempertahankan  keadilan  yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.
Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk  memberikan  rasa  aman  baik  secara fisik  maupun  secara  mental  dari  ancaman, gangguan  teror  atau  kekerasan  dari  pihak manapun  berdasarkan  asas  negara  hukum. Hubungan  hukum  yang  dilakukan  antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum  sehingga  setiap  hubungan  hukum dapat  menciptakan  kedamaian,  keadilan, dan  juga  kemanfaatan  kepada  masing- masing  pihak.Tujuan  perlindungan  hukum dilakukan  agar  para  pelaku  hukum  atau masing-masing  pihak  dapat  saling  percaya dan  saling  memiliki  itikad  baik,  agar  tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar  satu  sama  lain. 8 Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi tindakan  pemerintahan  yang  didasarkan pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan adanya  perlindungan  hukum  preventif pemerintah  terdorong  untuk  bersikap  hati-
7 Sumber:  http://  www.prakoso.com  :  pengertian- perlindungan-hukum. Html, (diakses pada 6 April 2019 pukul: 19.00 WIB)
8 Ridwan  Khairandy,2003, Itikad  Baik  dalam Kebebasan Berkontrak ,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 217.
hati  dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan  pada  diskresi.  Belum  ada  pera- turan khusus yang mengatur lebih jauh ten- tang  perlindungan  hukum  tersebut  di  Indo- nesia.  Patut  dicatat  bahwa  upaya  untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang  diinginkan  manusia  adalah  ketertiban dan  keteraturan  antara  nilai  dasar  dari hukum  yaitu  adanya  kepastian,  kemanfaa- tan,  serta  keadilan  hukum,  meskipun  pada umumnya  dalam  praktek  ketiga  nilai  dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsu- men  tidak  diatur  dengan  jelas  mengenai pasien atau korban malpraktik, tetapi pasien atau  korban  malpraktik  dalam  hal  ini  juga merupakan  seorang  konsumen.  Selain  itu, Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.756/ MEN.KES/SK/VI/2004  tentang  Persiapan Liberalisasi  Perdagangan  dan  Jasa  di Bidang  Kesehatan,  menyatakan  bahwa  jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Bahkan , World  Trade  Organisation  (WTO )  mema- sukkan  Rumah  Sakit  (RS),  dokter,  bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha.
Perlindungan hukum  terhadap korban malpraktik  kedokteran  sebagai  konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  yang selengkapnya  dinyatakan  bahwa  “Pelaku usaha  bertanggung  jawab  untuk  memberi-
kan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  meng- konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasil- kan atau diperdagangkan.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  ayat (1)  UU  Perlindungan  Konsumen,  kerugian yang  diderita  korban  malpraktik  sebagai konsumen  jasa  akibat  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  sebagi  pelaku  usaha jasa  dapat  dituntut  dengan  sejumlah  ganti rugi.
Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh  korban  malpraktik  menurut  Pasal  19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa  pengembalian  uang  penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  di- simpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  korban  malpraktik  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, yaitu  berupa  pengaturan  pertanggung- jawaban  dokter  untuk  memberikan  ganti rugi  kepada  korban  malpraktik  selaku konsumen, sebagai akibat adanya kesalahan atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan- nya  atau  malpraktik  yang  dilakukan  oleh dokter selaku pelaku usaha serta pengaturan pemberlakuan  ketentuan  hukum  pidana yang disertai dengan pidana tambahan.
Pasien  atau  pesakit  adalah  seseorang yang  menerima  perawatan  medis.  Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata  patient  dari  bahasa  Inggris.  Patient diturunkan  dari  bahasa  Latin  yaitu  patiens yang  memiliki  kesamaan  arti  dengan  kata kerja  pati  yang  artinya  "menderita”.  Se- dangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  pasien  merupakan  adalah  sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). 9
Malapraktik,  berasal  dari  kata  “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedang- kan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien)  dari  seorang  profesional  yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah di- tentukan  oleh  kelompok  profesinya.  Se- hingga malapraktik  dapat  diartikan  melaku- kan  tindakan  atau  praktik  yang  salah  atau yang  menyimpang  dari  ketentuan  atau prosedur yang baku(benar).
Hak  dan  kewajiban  pasien  selaku konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  di- dasari  dengan  adanya  hubungan  hukum antara  pasien  dengan  pemberi  jasa  pela- yanan  kesehatan  yang  dalam  hal  ini  adalah dokter.  Hubungan  antara  pasien  dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal  sebagai  perikatan  ( verbintenis ).
Dasar  dari  perikatan  yang  berbentuk  antara dokter  pasien  biasanya  adalah  perjanjian, tetapi  dapat  saja  terbentuk  perikatan  ber-
9 Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional,http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.p
hpdiakses pada tanggal 13 Januari 2020
dasarkan undang- undang. 10
Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian ( transaksi )  terapeutik.Transaksi  terapeutik adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan pasien,  berupa  hubungan  hukum  yang  me- lahirkan hak dan kewajiban bagi kedua bela pihak.Objek  dari  perjanjian  ini  adalah berupa  upaya  atau  terapi  untuk  penyem- buhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan,  dalam  transaksi  teraupetik  juga terdapat  para  pihak  yang  mengikatkan  diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yakni dokter  sebagai  pihak  yang  melaksanakan atau  memberikan  pelayanan  medis  dan pasien  sebagai  pihak  yang  menerima pelayanan medis.
Dalam  pengertian  hukum,  hak  adalah kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh hukum.  Kepentingan  sendiri  berarti  tuntu- tan  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindu- ngi  oleh  hukum. 11 Malpraktik  kedokteran pidana  hanya  terjadi  pada  tindak  pidana materiil  (KUHP),  yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Timbulnya  akibat,  menjadi  syarat  selesai- nya  tindak  pidana.  Adapun  akibat  yang
10 Wila Chandrawila Supriadi, , Hukum Kedokteran,  Mandar  Maju,  Bandung,  2001,  hal. 29.
11 Sudikno  Martokusumo,  1999, Mengenai  Hukum  : Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, hal.24.
menjadi  unsur  malpraktik  kedokteran  pi- dana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau  luka  yang  mendatangkan  penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian.
Dalam  hal  adanya  malpraktik  ke- dokteran  pidana  ( crime  malpractive), per- tanggungjawaban  pidana  itu  harus  dapat dibuktikan  tentang  adanya  kesalahan  prof- esional,  misalnya  kesalahan  diagnosis  atau kesalahan  cara  pengobatan  atau  perawa- tan. 12
Dalam  hal  korban  malpraktik  ke- dokteran pidana mengalami luka berat, atau luka  yang  mendatangkan  penyakit,  atau luka  yang  menghambat  tugas  dan  mata pencaharian,  ketentuan  pidananya  diatur pada  Pasal  360  ayat  (1)  yang  berbunyi: ”Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya )  menyebabkan  orang  lain mendapat  luka-luka  berat,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun  atau pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun”. Ayat  (2):  ”Barang  siapa  karena  kesalahan- nya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul penyakit  atau  halangan  menjalankan  pe- kerjaan,  jabatan  atau  pecaharian  selama waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  kurungan  paling  lamaenam  bulan
12 Y.A.  Triana  Ohoiwutun,  2007, Bunga  Rampai Hukum  Kedokteran  Edisi  I, Banyu  Media Publishing, Malang, hlm. 5.
atau  pidana  denda  paling  tinggi  empat  ribu lima ratusrupiah.

## 3.2.  Tindakan  Medis  Yang  Dilakukan
Oleh  Dokter  Yang  Dapat  Dikata- kan Tindakan Malpraktik
Untuk  dapat  menilai  dan  mem- buktikan  suatu  perbuatan  (tindakan  medis) termasuk  kategori  malpraktik  atau  tidak, menurut  Hubert  W.  Smith tindakan malpraktik meliputi 4D, yaitu : 13
a. adanya  kewajiban  ( duty ),  dalam  unsur ini tidak ada kelalaian jika tidak terdapat kewajiban,  oleh  karena  itu  unsur  yang pertama  ini  menyatakan  harus  ada hubungan  hukum  antara  pasien  dengan dokter/rumahsakit.
b. adanya  penyimpangan  dalam  pelaksana- an  tugas  ( dereliction ),  yaitu  dokter dalam  melakukan  kewajiban  terhadap pasien  melakukan  tindakan  penyim- pangan dari standar profesitersebut.
c. penyimpangan  akan  mengakibatkan  ke- rusakan ( direct caution ), dalam unsur ini terdapat  hubungan  kausal  yang  jelas antara  tindakan  medik  yang  dilakukan dokter  dengan  kerugian  yang  dialami- pasien.
d. sang  dokter  akan  menyebabkan  kerusa- kan  ( damage ),  yaitu  bahwa  tindakan medik yang dilakukan dokter merupakan
13 Hubert  W.  Smith,  2008, Kesalahan  Dokter  atau Tindakan  Malpraktik ,  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 40.
penyebab  langsung  timbulnya  kerugian terhadappasien.
Yang  termasuk  kriteria  tindakan medis yang bersifat malpraktik, yaitu:
a. Adanya pengaturan terhadaphukum
b. Adanya hubungan hukum parapihak
c. Adanya pelanggaran hak dankewajiban
d. Adanya akibat hukum yangditimbulkan.
Suatu  tindakan medis  yang dilakukan oleh  dokter,  dapat  digolongan  sebagai tindakan  medis  yang  bersifat  malpraktik jika  tindakan  medis  tersebut  memenuhi bentuk  dari  wanprestasi  (prestasi  yang buruk),  dan/atau  memenuhi  unsur-unsur perbuatan  melawan  hukum  dan  tindakan medis  tersebut  mengakibatkan  kerugian bagi  pasien  atau  korban  malpraktik  baik fisik  maupun  jiwanya  bisa  dilakukan tuntutan baik berupa ganti kerugian maupun pidana penjara.
Kasus hukum dalam pelayanan medis umumnya  terjadi  di  rumah  sakit  dimana tenaga  kesehatan  bekerja.  Rumah  sakit merupakan  suatu  yang  pada  pokoknya dapat dikelompokkan menjadi:
a. Pelayanan  medis  dalam  arti  luas  yang menyangkut  kegiatan  promotif,  preven- tif, kuratif dan rehabilitatif.
b. Pendidikan dan latihan tenagamedis.
c. Penelitian  dan  pengembangan  ilmu kedokteran.
Pertanggungjawaban  hukum  rumah sakit,  dalam  hal  ini  badan  hukum  yang memilikinya  bisa  dituntut  atas  kerugian yang terjadi, bisa secara:
a. Langsung  sebagai  pihak,  pada  suatu perjanjian bila ada wanprestasi,atau
b. Tidak  langsung  sebagai  majikan  bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbua- tan melanggarhukum.
Wujud  ganti  kerugian  tersebut  ber- tujuan  untuk  memperbaiki  keadaan,  dan dari  pengganti  kerugian  kebanyakan  besar berupa  sejumlah  uang.Pengganti  kerugian tersebut  harus  dinilai  menurut  kemampuan maupun  kedudukan  dari  kedua  belah  pihak dan harus pula disesuaikan.
Dalam  hal  pertanggung  jawaban  atas pelayanan  medis,  yang  mana  pihak  pasien merasa  dirugikan  maka  perlu  untuk  di- ketahui  siapa  yang  terkait  didalam  tenaga medis  tersebut.  Tenaga  Medis  yang  di- maksud  adalah  dokter,  yang  bekerjasama dengan  tenaga  profesional  lain  didalam menyelenggarakan dan memberikan pelaya- nan medis kepada masyarakat ataupasien.
Terhadap tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di rumah sakit, ada dua tenaga yaitu:  tenaga  dari  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil)  dan  Swasta.  Dalam  melaksanakan tugas  profesinya,  baik  tenaga  dari  PNS ataupun  swasta  mempunyai  perbedaan dalam  tanggung  jawab.  Terhadap  tenaga
kesehatan  (dokter)  dari  PNS  yang  melaku- kan  kesalahan/kelalaian  dalam  tindakan medis,  biasanya  dokter  tersebut  diberikan sanksi berupa pemindahan kerja ke instansi kesehatan  lain  atau  pemberhentian  semen- tara,  sedangkan  terhadap  dokter  yang swasta,  dalam  hal  melakukan  kesalahan atau  kelalaian  biasanya  sanksi  yang dijatuhkan berupa diberhentikan oleh rumah sakit  tempat  ia  bekerja,  dan  akibat  dari kesalahan  dokter  atau  paramedis  lain  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  pasien akan menjadi beban bagi pihak rumah sakit.
Tanggung  jawab  dilihat  dari  segi hukum  perdata  mengandung  beberapa aspek,  yaitu  dapat  ditimbulkan  karena “ wanprestasi ”, karena perbuatan melanggar hukum,  dapat  juga  karena  karena  kurang hati-hatinya  mengakibatkan  matinya  orang dan  juga  karena  kurang  hati-hatinya  yang menyebabkan  cacat  badan.  Akibat  perbua- tan  yang  mengakibatkan  kerugian  tersebut terbawa  oleh  karena  sifat  dari  perjanjian yang  terjadi  antara  dokter  dengan  pasien merupakan  suatu  perjanjian  yang  disebut “ inspannings  verbintenis ”.Suatu  perjanjian yang  harus  dilaksanakan  dengan  teliti  dan penuh  hati-hati  ( inspanning )  dan  hubungan dokter  dengan  pasien  ada  juga  dengan perikatan  hasil,  atau  yang  dikenal  dengan “resultaat verbintenis“.
Sehingga  berdasarkan  hal-hal  yang telah  disebutkan  didepan,  maka  perlu  kira- nya  kepentingan  pasien  juga  diperhatikan
dengan  mengadakan  perlindungan  terhadap korban  yang  menderita  kerugian  dari  ke- salahan  tenaga  medis  dengan  mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi .

## 3.3. Penyelesaian  Sengekta  Malpraktik Antara Pasien Dengan Dokter
Sistem  hukum  Indonesia  yang  salah satu  komponennya  adalah  hukum  sub- stantif,  diantaranya  hukum  pidana,  hukum perdata  dan  hukum  adminstrasi  tidak mengenal  bangunan  hukum  “ malpraktik ”.
Kalau  ditinjau  dari  budaya  hukum  Indo- nesia,  malpraktek  merupakan  sesuatu  yang asing,  karena  batasan  pengertian  mal- praktek  yang  diketahui  dan  dikenal  oleh kalangan  medis  (kedokteran)  dan  hukum berasal dari alam pemikiran barat.
Permasalahan malpraktik di Indonesia dapat  ditempuh  melalui  dua  jalur,  yaitu jalur  litigasi  (peradilan)  dan  jalur  non litigasi (diluar peradilan).
a. Melalui Jalur Litigasi
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Per- lindungan  Konsumen  yaitu  setiap  kon- sumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  ber- tugas  menyelesaikan  sengketa  antara  kon- sumen  dan  pelaku  usaha  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  atau  melaluiperadilan yang  berbeda  di  lingkungan  peradilan umum.
Pasal  45  ayat  (3)  mengatur  penye- lesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pidana sebagaimana  diatur  dalam  undang-  undang. Jelas  seharusnya  bukan  hanya  tanggung jawab  pidana  yang  tetap  dibuka  kesem- patannya  untuk  diperkarakan,  melainkan juga  tanggung  jawab  lainnya,  misalnya  di bidang  administrasi  negara.  Konsumen yang  dirugikan  haknya,  tidak  hanya diwakilkan  oleh  jaksa  dalmpenuntutan  di peradilan  umum  untuk  kasus  pidana,  tetapi ia  sendiri  dapat  juga  menggugat  pihak  lain di  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara jika  terdapat  sengketa  administratif  di- dalamnya.
b. Melalui Jalur Non Litigasi
Di  Indonesia,  penyelesaian  kasus malpraktek  medik  mengacu  pada  Pasal  66 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktek  Kedokteran  mengatur pasien  atau  keluarga  pasien  yang  merasa dirugikan  akibat  praktek  kedokteran  yang mereka  anggap  tidak  tepat  dapat  mengadu- kan  kasusnya  melalui  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI), yang  merupakan  jalur  non  litigasi.  Selain melalui  jalur  non  litigasi,  pasien  atau keluarga pasien yang menduga telah terjadi malpraktek  atas  diri  pasien  tidak  tertutup kemungkinan  untuksekaligus  menempuh jalur  litigasi,  yaitu  melalui  jalur  perdata
atau pidana. 14
Kewenangan  MKDKI  diatur  dalam Pasal 67, dimana MKDKI berwenang untuk memeriksa  dan  memberikan  keputusan terhadap  pengaduan  yang  berkaitan  dengan disiplin dokter dan dokter gigi.Lembaga ini merupakan  lembaga  otonom  dari  Konsil Kedokteran  Indonesia  yang  dalam  men- jalankan  tugasnya  bersifat  independen. Sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa  pem- berian  peringatan  tertulis,  rekomendasi pencabutan  surat  tanda  registrasi  atau  surat izin  praktek  dan/atau  kewajiban  mengikuti pendidikan  atau  pelatihan  di  institusi pendidikan atau kedokterangigi.
Apabila  dalam  pemeriksaan  ditemu- kan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan  pada  organisasi  profesi  (Ikatan Dokter  Indonesia/IDI  atau  Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia/PDGI). Kasus tersebut  kemudian  akan  ditangani  oleh Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran Indonesia  (MKEK)  IDI  atau  MKEK  Gigi adalah  suatu  badan  peradilan  profesi,  yang bertugas  mengadili  anggota  ikatan  profesi itu  sendiri.  Namun  apabila  suatu  kasus diduga  malpraktek  medik  diadukan  oleh masyarakat dan didapati pelanggaran hukum,  MKDKI  akanmenganjurkansupaya kasus  itu  langsung  dibawa  ke  sidang pengadilan  untuk  diperiksa.  Oleh  karena Undang-Undang  tentang  Praktek  Kedok-
14 Ari  Yunanto  dan  Helmi,  2010, Hukum  Pidana Malpraktik Medik , CV.Andi, Yogyakarta, hlm.87.
teran  hanya  fokus  pada  disiplin  kedokteran saja, sehingga masalah gugatan perdata atau pidana  diserahkan  kepada  peradilan  umum dengan  memakai  saksi  ahli  ( expert  witness testimonum) apabila  diperlukan  sebagai- mana lazimnya juga di luarnegeri.
Untuk  mengatasi  kerumitan  proses peradilan,  Undang-Undang  tentang  Perlin- dungan Konsumen memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar  pengadilan.  Pasal  45  ayat  (4)  me- ngatur, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh  jika  upaya  itu  dinyatakan  tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak  yang  bersengketa.  Ini  berarti  penye- lesaian pengadilan pun tetap terbuka setelah para  pihak  gagal  menyelesaikan  sengketa mereka di luar pengadilan.
Tafsir  yang  lebih  jauh  dari  ketentuan pasal tersebut, bahwa :
a. penyelesaian  diluar  pengadilan  merupa- kan  upaya  perdamaian  diantara  pihak yang bersengketa ;
b. penyelesaian  diluar  pengadilan  dapat dilakukan  melalui  suatubadan  indepen- den  seperti  Badan  Penyelesaian  Seng- keta Konsumen (BPSK).
c. Jika  penyelesaian  melalui  BPSK,  maka salah  satu  pihak  tidak  dapat  meng- hentikan  perkaranya  di  tengah  jalan, sebelum  BPSK  menjatuhkan  putusan. Artinya  bahwa  mereka  terikat  untuk
menenmpuh  proses  penyelesaian  sampai dengan penjatuhan putusan.

## KESIMPULAN
1. Malpraktik  kedokteran  pidana  hanya terjadi  pada  tindak  pidana  materiil (KUHP),  yaitu suatu tindak pidana  yang melarang  menimbulkan  akibat  tertentu yang  diancam  dengan  sanksi  berupa  pi- dana.  Timbulnya  akibat,  menjadi  syarat selesainya  tindak  pidana.  Adapun  akibat yang  menjadi  unsur  malpraktik  kedok- teran pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit,  atau  luka  yang  menghambat tugas  dan  mata  pencaharian.Dalam  hal adanya  malpraktik  kedokteran  pidana (crime malpractive), pertanggung- jawaban  pidana  itu  harus  dapat  dibukti- kan  tentang  adanya  kesalahan  profesi- onal,  misalnya  kesalahan  diagnosis  atau kesalahan  cara  pengobatan  atau  pera- watan. Ganti kerugian yang dapat dimin- takan  oleh  korban  malpraktik  menurut Pasal  19  ayat  (2)  UU  Perlindungan Konsumen  dapat  berupa  pengembalian uang  penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Suatu  tindakan  medis  yang  dilakukan oleh  dokter,  dapat  digolongan  sebagai tindakan  medis  yang  bersifat  malpraktik jika  tindakan  medis  tersebut  memenuhi bentuk  dari  wanprestasi  (prestasi  yang buruk),  dan/atau  memenuhi  unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tindakan medis  tersebut  mengakibatkan  kerugian bagi  pasien  atau  korban  malpraktik  baik fisik  maupun  jiwanya  bisa  dilakukan tuntutan  baik  berupa  ganti  kerugian maupun  pidana  penjara.  Dalam  hal  per- tanggungjawaban  atas  pelayanan  medis, yang  mana  pihak  pasien  merasa  dirugi- kan  maka  perlu  untuk  diketahui  siapa yang  terkait  didalam  tenaga  medis tersebut.  Tenaga  Medis  yang  dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan tenaga  profesional  lain  didalam  menye- lenggarakan  dan  memberikan  pelayanan medis kepada masyarakat ataupasien.
3. Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan tidak  menghilangkan  tanggung  jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.  Jelas  seharusnya  bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka  kesempatannya  untuk  diperkara- kan,  melainkan  juga  tanggung  jawab lainnya,  misalnya  dibidang  administrasi negara.  Konsumen  yang  dirugikan  hak- nya,  tidak  hanya  diwakilkan  oleh  jaksa dalampenuntutan  di  peradilan  umum untuk  kasus  pidana,  tetapi  ia  sendiri dapat  juga  menggugat  pihak  lain  di lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara jika  terdapat  sengketa  administratif didalamnya,  melalui  jalur  litigasi  dan nonlitigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexandra  Ide,  2012, Etika  dan  Hukum dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Grasia Book Publisher
Wila  Chandrawila  Supriadi,  2001 ,  Hukum
Kedokteran , Banfung: Mandar Maju
Hubert  W.  Smith,  2008, Kesalahan  Dokter
atau  Tindakan  Malpraktik, Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam
Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta:
Prenada Media Grup
R.Soeroso,  1992, Pengantar  Ilmu  Hukum,
Jakarta: Sinar Grafika
Sudikno  Martokusumo,  1999, Mengenai
Hukum:  Suatu  Pengantar, Yogya- karta :Liberty,
Wila  Chandrawila  Supriadi,  2001 ,  Hukum
Kedokteran , Bandung: Mandar Maju
Y.A.  Triana  Ohoiwutun,  2007, Bunga
Rampai  Hukum  Kedokteran  Edisi  I ,
Malang: Banyu Media Publishing

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan ;
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004
tentang Praktik Kedokteran Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MEN.KES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi
Perdagangan  dan  Jasa  di  Bidang Kesehatan,

## Internet
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, , http://bahasa.kemdiknas.go.i d/kbbi/index.php

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sutono Widjaja menyelesaikan pendidikan Sarjana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum
Universitas  Narotama, Surabaya  tahun  2018.
Saat  ini  tengah  menyelesaikan  program Magister  Ilmu  Hukum  di  Fakultas  Hukum Universitas Narotama, Surabaya.