## Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Desa Informatif di Kabupaten Bangka
(Studi di Desa Bukit Layang

## Kecamatan Bakam)

## Syahrezi Fajar
syahrezifajar@gmail.com STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  implementasi  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  dalam  mewujudkan  desa informatif  di  Kabupaten  Bangka  (Studi  di  Desa  Bukit  Layang  Kecamatan  Bakam).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif,  khususnya  kualitatif  interaktif,  yakni  penelitian  yang  menuntut  penulis  berinteraksi  langsung  dengan  objek penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  (pengamatan),  dan  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi belum berjalan baik. Adapun untuk variabel sumber daya cukup baik. Begitu pula dengan variabel disposisi yang sudah berjalan cukup baik. Untuk variabel terakhir, yakni struktur birokrasi, diimplementasikan dengan cukup baik.
Kata kunci: implementasi, keterbukaan informasi publik, Desa Bukit Layang

## ABSTRACT
This research was conducted to see the implementation of  public information disclosure policy in realizing informative villages in Bangka  Regency  (Study  in  Bukit  Layang  Village,  Bakam  District). This  type  of  research  used  in  this  study  is  qualitative  research,  especially interactive qualitative where this study requires writers to interact directly with the object of research. Data collection techniques were carried out  through  interviews,  observations,  and  literature  studies. The  results  showed  that  the  communication  variable  had  not  gone  well. Furthermore,  for  the  resource  variable,  it  is  quite  good.  Likewise,  the  disposition  variable  has  gone  quite  well.  As  for  the  last  variable,  the bureaucratic structure is implemented quite well.
Keywords: implementation; openness of public information; Bukit Layang village

## PENDAHULUAN
Informasi  merupakan  manifestasi  kebutuhan setiap orang tanpa terkecuali, yang telah bertransformasi  menjadi  suatu  hak  yang  harus terpenuhi. Hak memperoleh informasi juga merupakan  perwujudan  hak  asasi  manusia  dan diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala  jenis  saluran  yang  tersedia.”  Pasal  inilah yang  kemudian  menjadi  salah  satu  inisiasi pembentukan regulasi keterbukaan informasi publik.
Keterbukaan  informasi  publik  secara  yuridis telah  termaktub  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yakni  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi publik memang sudah seharusnya  diimplementasikan  secara  optimal  oleh segenap  badan  publik  yang  tugas  pokok  dan fungsinya  berkaitan  erat  dengan  penyelenggaraan negara,  yang  seluruh  atau  sebagian  dananya bersumber  dari  APBN/APBD,  termasuk  dalam  hal ini desa.
Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Informasi Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Standar  Layanan Informasi Publik Desa pasal  1  angka 3, dinyatakan bahwa  “Badan  Publik  Desa  adalah  Pemerintah Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Badan  Usaha Milik  Desa,  dan  Badan  Kerjasama  Antar  Desa.”
Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Desa  dan  Badan
Permusyawaratan Desa Bukit Layang yang menjadi fokus  penelitian  ini  merupakan  badan  publik  desa yang  memiliki  kewajiban  dalam  menyediakan  dan memberikan  informasi  publik  kepada  masyarakat desa.
Observasi  penulis  di  lapangan  menunjukkan bahwa  desa  ini—hingga  tulisan  ini  dibuat— belumlah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  desa.  Selain  itu,  peraturan desa  mengenai  keterbukaan  informasi  publik  juga belum  pernah  dibuat  di  Desa  Bukit  Layang. Padahal,  jika  menilik  Peraturan  Komisi  Informasi Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Standar  Layanan Informasi Desa pasal 7 angka (a), dijelaskan bahwa “Pemerintah  Desa wajib menetapkan  Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik.”

## LANDASAN TEORI Implementasi
Implementasi  dan  kebijakan  merupakan  dua hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Dalam  hal  ini, implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan  atau  pelaksanaan  kebijakan  yang  dibuat oleh  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah,  baik berupa  program  maupun  regulasi  (yang  notabene telah  terencanakan),  perlu  diimplementasikan  agar dapat berdampak kepada kelompok sasaran. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2015:  21)  bahwa “implementasi  intinya  adalah  kegiatan  untuk mendistribusikan  keluaran  kebijakan  ( to  deliver policy output ) yang dilakukan oleh para implementer  kepada  kelompok  sasaran  ( target group )  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan kebijakan.”
Sementara  itu,  Mazmanian  dan  Sabatier
(dalam  Wahab,  2017:  135)  menjelaskan  bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan,  yang  menjadi fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, berupa  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman- pedoman  kebijaksanaan  negara  serta  menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.
Tahapan  implementasi  kebijakan  merupakan bagian  yang  terpenting  dalam  proses  kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Udoji  (dalam Wahab,  2017:  126)  yang  mengatakan  bahwa “the execution  of  policies  is  important  if  not  more important  than  policymaking.  Policies  will  remain dreams  or  print  in  file  jackets  unless  they  are implemented” (pelaksanaan  kebijakan  merupakan hal  penting  yang  mungkin  jauh  lebih  penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan- kebijakan  hanya  akan  berupa  impian  jika  tidak diimplementasikan).
Hal senada juga turut disampaikan Adiwisastra  (dalam  Tahir,  2015:  54)  yang mengatakan  bahwa  “implementasi  merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya  akan  menjadi  ‘macan  kertas’  apabila  tidak berhasil dilaksanakan.”
Edward  III  (dalam  Tahir,  2015:  61) mengatakan  bahwa  di  dalam  studi  implementasi kebijakan  pertanyaan  abstraknya  dimulai  dari bagaimana  prakondisi  untuk  suksesnya  sebuah implementasi  kebijakan,  dan  kedua  adalah  apa hambatan  utama  dari  kesuksesan  implementasi kebijakan.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, Edward III (dalam Mulyadi, 2016: 68)
mengemukakan empat variabel yang mempengaruhi
implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut: 1. Komunikasi
Implementor  harus  mengetahui  dengan  jelas  terkait dengan  apa  yang  harus  dilakukan.  Tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  secara  jelas dan  konsisten  kepada  kelompok  target  ( target group )  untuk  menghindari  distorsi  implementasi kebijakan.
2. Sumber daya
Meski  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan secara  jelas,  jika  implementor  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan  implementasi  tersebut, maka  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan efektif.  Sumber  daya  meliputi  sumber  daya manusia,  kompetensi  implementor,  dan  sumber daya finansial.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi
Salah  satu  aspek  yang  penting  dari  struktur birokrasi  adalah  adanya Standard  Operating Procedures (SOP).  SOP  akan  menjadi  pedoman bagi implementor dalam bertindak.

## Keterbukaan Informasi Publik
Di  Indonesia  keterbukaan  informasi  publik mulai  menjadi  perhatian  sejak  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Dalam  regulasi  ini, dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim, dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara
dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya  sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  Sugiyono  (2017:  8)  berpendapat  bahwa penelitian  kualitatif  memandang  realitas  sosial sebagai  sesuatu  yang  holistik/utuh,  kompleks, dinamis,  penuh  makna,  dan  hubungan  gejala bersifat interaktif ( reciprocal ).
Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Layang Kecamatan  Bakam  Kabupaten  Bangka.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yakni  sumber data primer dan sumber  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  langsung  dari  subjek  penelitian, sedangkan  data  penunjang  yang  berkaitan  dengan pokok  pembahasan  dalam  penelitian  sifatnya melengkapi dan memperkuat data primer.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi kepustakaan.
Analisis  data  yang  digunakan  antara  lain: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Bukit  Layang  merupakan  salah  satu desa  di  Kecamatan  Bakam  Kabupaten  Bangka mempunyai  luas  wilayah  25.281,90  ha  dengan batas-batas  administrasi  sebagai  berikut:  sebelah utara  berbatasan  dengan  Desa  Penyamun;  sebelah selatan  berbatasan  dengan  Desa  Mabat;  sebelah barat berbatasan dengan Desa Berbura, Desa Pugul,
Desa Cit; sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Duren.
1. Komunikasi
Jika  diurutkan  dari  pernyataan  Syawaludin, M.H. (Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang menyatakan bahwa sosialisasi  tentang  keterbukaan  informasi  publik desa baru sekali dilakukan, yakni pada tahun 2019, yang  saat  itu  difasilitasi  Dinas  Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bangka. Tentu saja  hal  ini  masih  belum  cukup  untuk  mengawal keterbukaan  informasi  publik  di  desa.  Apalagi  jika menilik  pernyataan  Ketua  Komisi  Informasi Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung—bahwa sosialisasi  belum  sampai  pada  tahap  teknis—maka kendala  pemerintah  desa  dalam  mewujudkan keterbukaan informasi publik di tempatnya belumlah teratasi.
Berdasarkan  wawancara  dengan  M.  Khadafi, S.Sos.  (Kepala  Seksi  Informasi  Publik  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kabupaten Bangka)  diperoleh  keterangan  bahwa  pemerintah daerah  kabupaten  sudah  memberikan  dua  kali sosialisasi  terkait  keterbukaan  informasi  publik desa.  Menurut penulis,  capaian ini juga  masih jauh dari  kata  ideal  untuk  menuntut  badan  publik  desa mampu melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi.  Di  lain  pihak,  pemerintah  desa sebenarnya  sudah  cukup  memahami  bahwa  desa memang harus terbuka dan transparan. Akan tetapi, minimnya sosialisasi yang diberikan akan berpengaruh  terhadap  pemahaman  pihak  desa dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Berikutnya kita alihkan ke lingkup yang lebih sempit,  yakni  Desa  Bukit  Layang  yang  menjadi
fokus  penelitian  ini.  Berdasarkan  observasi  dan hasil  wawancara  penulis  kepada  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Ketua  BPD,  Kepala  Dusun,  dan SMD  menyatakan  bentuk  keterbukaan  informasi publik  yang  disampaikan  pemerintah  desa  kepada masyarakat desa umumnya hanya dilakukan dengan cara  memasang  baliho/spanduk/ banner APBDes  di tiap dusun.
Aktivitas  tersebut  dirasakan  belum  cukup efektif  bagi  beberapa  masyarakat  dalam  upaya mewujudkan  desa  informatif.  Jika  menelaah pernyataan  beberapa  masyarakat  yang  menjadi narasumber  penelitian  ini,  mereka  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  desa  juga menginginkan  cara  atau  pendekatan  yang  lain sebagai  bentuk  keterbukaan  informasi  yang dilakukan  pihak  desa.  Cara  atau  pendekatan  yang lain itu tidak lain adalah upaya-upaya menginformasikan segala sesuatu yang menjadi hak masyarakat untuk tahu.
2. Sumber Daya
Masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.  Sebagai  contoh,  Komisi  Informasi  Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung masih  terkendala pada kualitas sumber daya manusia, dan dari ketersediaan  anggaran.  Alhasil,  mereka  kesulitan mengawal keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Walaupun  demikian,  keterbatasan  yang  ada itu  masih  bisa  diakomodasi.  Hal  ini  antara  lain karena—misalnya—jumlah sengketa informasi yang  terjadi  di  Provinsi  Bangka  Belitung  belum begitu  banyak  sehingga  masih  bisa  diselesaikan secara tuntas dengan baik.
Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan  Statistik Kabupaten Bangka juga  memiliki kendala dari segi sumber  daya  manusia.  Hal  tersebut  diakui  M. Khadafi,  S.Sos.,  Ketua  Seksi  Informasi  Publik Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan  Statistik Kabupaten  Bangka,  yang  mengatakan  bahwa “dalam  birokrasi  sering  terjadi  perpindahan  orang dari  satu  instansi  ke  instansi  yang  lain  sehingga orang  baru  umumnya  belum  begitu  memahami dengan  masalah  yang  ada  di  tempat  tersebut. Adapun  dari  sumber  daya  yang  lain  cukup  baik meski belum terlalu optimal.”
Pemerintah  Desa  Bukit  Layang  dan  BPD Bukit  Layang  selaku  badan  publik  desa  dalam aspek  ini,  baik  sumber  daya  manusia  maupun sumber  daya  pendukung  lain,  secara  umum  dapat disimpulkan  cukup  baik.  Hal  ini  juga  didasarkan atas  hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat Desa Bukit Layang dan pengamatan yang dilakukan penulis selama penelitian yang menunjukkan bahwa variabel ini dapat dikategorikan cukup baik.
Meskipun  demikian,  masih  ada  beberapa  hal kecil  yang  harus  ditingkatkan  dan  diperbaiki. Misalnya pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat  (KIM)  Udang  Satang  Desa  Bukit Layang  yang  masih  pasif  dikarenakan  kelompok belum didukung penuh oleh Pemerintah Desa Bukit Layang,  khususnya  dalam  hal  anggaran.  Padahal, keberadaan  KIM  memainkan  peranan  penting dalam  upaya  mewujudkan  Desa  Bukit  Layang menjadi desa yang informatif.
3. Disposisi
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dan  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan
Statistik Kabupaten Bangka menunjukkan komitmen untuk melaksanakan sosialisasi
keterbukaan informasi publik desa. Sosialisasi yang dilakukan  memang  masih  belum  begitu  optimal dikarenakan  keterbatasan  anggaran  khususnya. Walaupun  demikian,  mereka  tetap  berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Pemerintah Desa dan BPD juga menunjukkan sikap yang cukup baik, misalnya dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  dan  memasang  baliho/spanduk/ banner APBDes  untuk  diketahui  masyarakat  desa  sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik di desa.
Namun, belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Desa  dan peraturan  desa  tentang  keterbukaan  informasi publik  desa  juga  menjadi  persoalan  yang  cukup serius.  Belum  lagi  tuntutan  masyarakat  yang  ingin bentuk  penyampaian  informasi  dilakukan  dengan pendekatan  yang  bervariasi.  Hal  ini  merupakan tantangan  bagi  Pemerintah  Desa  Bukit  Layang dalam mewujudkan desa yang informatif.
4. Struktur Birokrasi
Dari aspek mekanisme, hal ini sudah berjalan sebagaimana  mestinya.  Misalnya,  jika  warga  ingin meminta data atau informasi, mereka bisa menemui RT  dan  kepala  dusun  terlebih  dahulu  sebelum  ke kantor  desa.  Cara  yang  kedua,  mereka  bisa langsung  datang  ke  kantor  Desa  Bukit  Layang. Pemerintah  Desa  akan  meminta  salinan  ( fotocopy ) KTP  yang  bersangkutan  dan  surat  tugas  terkait keperluan  dan  pihak  pemberi  perintah.  Tahap berikutnya,  Kepala  Urusan  Tata  Usaha  dan  Umum akan  memberikan  formulir  yang  harus  diisi pemohon informasi publik.  Jika  memang  informasi yang  diminta  bersifat  terbuka  dan  tidak  termasuk informasi  dikecualikan,  maka  akan  diberikan langsung  kepada  pemohon  informasi  publik.
Namun,  jika  informasi  tersebut  termasuk  informasi yang  dikecualikan,  maka  informasi  yang  diminta tidak dapat diberikan setelah menimbang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada pemohon.
Dalam  hal  koordinasi  juga  sudah  berjalan.
Pemerintah Desa
Bukit Layang selalu berkoordinasi, baik  dalam  internal pemerintah  desa maupun  dengan  pihak  kecamatan  atau  kabupaten, jika terkait dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan  informasi  publik  di  desa.  Akan  tetapi, permasalahan  seperti  belum  terbentuknya  PPID Desa  dan  Peraturan  Desa  tentang  keterbukaan informasi  publik  yang  belum  ditetapkan  tentunya akan menjadi kendala administrasi dalam mewujudkan  Desa  Bukit  Layang  menjadi  desa informatif di Kabupaten Bangka.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  dalam mewujudkan  desa  informatif  di  Kabupaten Bangka (studi di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam) belum berjalan baik.
2. Variabel  sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  dalam mewujudkan  desa  informatif  di  Kabupaten Bangka (studi di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam) secara umum cukup baik.
3. Variabel  disposisi  atau  sikap  pelaksana  maupun komitmen dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan  desa  informatif  di  Kabupaten
Bangka (studi di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam) sudah berjalan cukup baik.
4. Variabel  struktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  dalam mewujudkan  desa  informatif  di  Kabupaten Bangka (studi di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam) sudah berjalan cukup baik .
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Pemerintah  Desa  Bukit  Layang  dan  BPD  Bukit Layang  harus  membuat  dan  menetapkan peraturan  desa  tentang  keterbukaan  informasi publik desa.
2. Kepala Desa Bukit Layang sebaiknya membentuk  dan  menetapkan  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Desa  yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. 3. Pemerintah  Desa  Bukit  Layang  dan  BPD  Bukit Layang  secara  konsisten  harus  melakukan sosialisasi  dan  pertemuan  dengan  masyarakat desa membahas terkait dengan kegiatan, program maupun  penggunaan  dana  desa  dan  realisasinya minimal satu bulan sekali.
4. Memanfaatkan  situs  Desa  Bukit  Layang  yang telah  difasilitasi  oleh  Dinas  Komunikasi, Informatika,  dan  Statistik  Kabupaten  Bangka sebagai media penyaluran informasi di desa. Hal ini memudahkan masyarakat Desa Bukit Layang, khususnya,  ketika  ingin  mendapatkan  berbagai informasi  yang  dibutuhkan  yang  bisa  diakses kapan pun dan di mana pun.

## DAFTAR PUSTAKA
Batinggi,  Achmad,  dan  Badu,  Ahmad.  (2014).
Manajemen Pelayanan Umum . Jakarta:
Universitas Terbuka
Mulyadi,  Deddy.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik;  Konsep  dan  Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis Bukti  untuk  Pelayanan  Publik .  Bandung:

## Alfabeta
Purwanto,  E.A.  dan  Sulistyastuti,  D.R.  (2015).
Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan Aplikasinya  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gava Media
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Tahir,  Arifin.  (2015). Kebijakan  Publik  & Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14
Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik Desa
Wahab, Solichin Abdul. (2017). Analisis Kebijakan dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Bumi Aksara