## JURNALISME KUNING , ‘LAMPU KUNING’ ETIKA KOMUNIKASI MASSA

## Abdul Malik
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya Email: kangdoel2002@gmail.com

## Abstrak
Praktik  jurnalisme  kuning (yellow  journalism) di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak  era Demokrasi  Liberal  dan  berlanjut  di  era  Orde  Baru  seiring  dengan  kemunculan  koran Pos  Kota dengan  trilogi  informasi  yang  disajikan:  kriminalitas,  kekerasan  dan  seksualitas.  Pasca diberlakukannya  Undang-Undang  Pers  No.  40  Tahun  1999,  praktik  jurnalisme  demikian  semakin memperlihatkan  peningkatan  dengan  munculnya  berbagai  media  serupa  dengan Pos  Kota . Pemberitaan  yang  bombastis  penuh  sensasi,  vulgar,  bahkan  cenderung  sadistis  menjadi trend di banyak  media.  Kondisi  yang  kemudian  juga  berlangsung  pada  media  berita  online  di  era  milenial saat ini.  Kebebasan pers yang didedikasikan untuk mencapai kemerdekaan pers guna mewujudkan kedaulatan  rakyat  yang  berasaskan  demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi  hukum,  sesuai  semangat Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999,  pada  sebagian  media  dan  wartawan  lebih  bermakna kebebasan  tanpa  batas  dan  cenderung  keluar  dari  koridor  etis-profetis,  sehingga  menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil bagi masyarakat.
Kata
Kunci:
Jurnalisme
Kuning,
Undang-Undang Pers, Kebebasan Pers.

## PENDAHULUAN
Dalam setiap kebebasan selalu muncul dampak ikutan  yang menyertainya.  Demikian pula dengan kebebasan pers di Indonesia yang telah  berlangsung  lebih  dari  17  tahun. Kebebasan yang didedikasikan untuk mencapai
kemerdekaan pers guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan,  dan  supremasi  hukum,  sesuai dengan  semangat  Undang-undang  No.  40 tahun  1999  tentang  Pers,  sebagaimana  kita rasakan,  juga  memiliki  dampak,  baik  positif maupun negatif.
Di  antara  dampak  positif  yang  kita rasakan  adalah  bahwa  kebebasan  pers  telah berimplikasi  pada  kehidupan  demokrasi  yang lebih  baik,  terwujudnya  keran  keterbukaan, dan  berjalannya  fungsi  pengawasan  yang dilakukan pers, khususnya terhadap kekuasaan.  Terbongkarnya  berbagai  kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat dan elit politik di negeri ini adalah bukti yang
tidak  terbantahkan  dari  kekuatan  pers  dalam menjalankan  fungsi  anjing  penjaga (watch dog) .  Tak  hanya  itu,  pemberitaan  yang  terus menerus  dari  media  tentang  berbagai  fakta, semisal kasus korupsi atau korban ketidakadilan,  mampu  membangun  opini  dan kesadaran publik untuk melakukan ‘perlawanan’  baik  dengan  aksi  seperti unjukrasa, pengumpulan tanda tangan dukungan,  maupun  gerakan  massif  lainnya, sehingga  mampu  menjadi  kontra-hegemoni terhadap kekuatan tertentu.
Namun, fakta lain yang tak terbantahkan  adalah  dampak  negatif  yang timbul  dari  kebebasan  itu  sendiri.  Makna kebebasan  pers  lebih  diartikan  sebagai perwujudan  dari  tindakan  yang  serba  bebas tanpa  batas  yang  menisbikan  nilai-nilai  etis profetis  maupun  tanggung  jawab  sosial  dari pers  itu  sendiri.    Era  kebebasan  menjadi semacam  momentum  bagi  siapapun  untuk terjun  dalam  industri  media,  meskipun  tanpa disertai  kecakapan  modal,  moral,  maupun kemampuan  di  bidang  jurnalistik.  Atas  nama
kebebasan  pula  mereka  melakukan  aktivitas jurnalistik  yang jauh dari  kaidah-kaidah  yang benar, sehingga karya  yang dihasilkan  adalah karya  jurnalistik  ‘kacangan’  yang  miskin nilai-nilai  kebaikan,  kecuali  nilai  hiburan yang  sensasional,  atau  dalam  bahasa  orang awam,  media  yang  demikian  adalah  media yang  hanya  mengejar  oplah  semata  atau sebanyak-banyaknya klick, visit dan view dari pembaca  agar traffic -nya  terus  meningkat (motif  ekonomi)  sehingga  rawan  melakukan malpraktik .
Maka,  tak  heran  bila  hingga  kini masih  banyak  berita  di  berbagai  media  yang menonjolkan  unsur  kekerasan  baik  dalam bentuk  foto/gambar  atau    kata-kata  (teks) maupun  narasi,    termasuk  unsur  pornografi dan hal-hal yang bersifat vulgar bahkan cabul. Dalam istilah jurnalistik, pemberitaan demikian disebut pula sebagai karya jurnalisme  kuning.  Meski  akar  sejarahnya berasal dari media cetak yang populer dengan sebutan koran kuning atau yellow newspaper , namun  dalam  perkembangannya  praktik jurnalisme  tersebut  kini  juga  dianut  oleh banyak  media  online.  Suatu  kondisi  yang tidak  saja  memprihatinkan,  tetapi  sekaligus menjadi ‘lampu kuning’ bagi etika komunikasi  massa  karena  dampaknya  bagi pembaca yang tidak bisa dianggap remeh.
Banyak pihak menyebut bahwa jurnalisme  kuning  adalah  praktik  jurnalisme yang mengaburkan makna. Dikatakan demikian  karena  berita  sebagai  produk jurnalistik  telah  keluar  dari  substansi  oleh sebab  didominasi  oleh  aspek-spek  bersifat sensasi,  sadis,  vulgar  dan  bahkan  cabul  yang didramatisir  begitu  rupa,  jauh  dari  realita sesungguhnya.  Dalam  hal  ini  Emery  dan Emery  (dalam  Conboy,  2003:  53)  menyebut jurnalisme  kuning  sebagai  jurnalisme  tanpa jiwa. “Yellow  journalism,  it  worst,  was  the new  journalism  without  a  soul...  The  turned the  high    drama  a  life  into  a  cheaf melodrama....  instead  a  giving  affective leadership,  yellow  journalism  offered  a palliative of sin, sex, and violence.”
Tulisan  bersifat  deskriptif  analitis  ini akan mengkaji lebih jauh tentang akar sejarah dan fenomena jurnalisme kuning di Indonesia yang  dikaitkan  dengan  persoalan  etis  dalam komunikasi massa berdasarkan kajian pustaka.

## Sejarah Jurnalisme Kuning
Berbicara  tentang  jurnalisme  kuning tak  lepas  dari  sejarah  persuratkabaran  di Amerika  Serikat  lebih  dari  dua  abad  silam yakni  pada  pertengahan  abad  19,  sebagai ekses dari ketatnya persaingan bisnis suratkabar  di  negara  itu  yang  kemudian memunculkan  teori  masyarakat  massa.  Teori ini menyatakan bahwa media menyubersi dan mengganggu  tatanan  sosial  yang  ada.  Media juga  dipandang  sebagai sebuah  solusi potensial  bagi  kekacauan  yang  mereka ciptakan. Mengapa demikian?
Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis (2010:  34)  mengemukakan  bahwa  pada  masa itu  di  Amerika  Serikat  terjadi  perkembangan yang  cepat  dari  pabrik-pabrik  besar  di wilayah  perkotaan  yang  kemudian  menarik semakin banyak orang dari wilayah pedesaan untuk  pindah  ke  kota.  Pada  saat  yang  sama, media cetak yang semakin kuat memungkinkan  pembuatan  surat  kabar  yang dapat  dijual  dengan  harga  lebih  murah  pada populasi  pembaca  yang  bertumbuh  dengan cepat.  Koran-koran  yang  menyasar  kaum urban  ini  kemudian  disebut  sebagai Penny Pers ,  karena  dijual  hanya  dengan  harga  satu penny dengan  bahan  baku  kertas  kualitas rendah,  sehingga  mengubah  jurnalisme  di Amerika.
Orang  yang  disebut-sebut  sebagai pioneer dalam  melihat  ceruk  pasar  kaum urban ini adalah Benjamin Day. Pada 1833, di saat  usianya  baru  menginjak  22  tahun  ia menerbitkan  koran  bernama New  York  Sun yang  dijual  dengan  harga  satu penny per eksemplar. Padahal, kala itu koran-koran pada umumnya  sangat  mahal    dengan  biaya langganan  tahunan  setara  gaji  satu  minggu.
Bila  koran-koran  lain  didistribusikan  melalui pos, Sun cukup  dijual  di  jalanan  setiap  hari. Konten  koran Sun juga  berbeda  dengan koran-koran  lain. Sun menghindari  berita politik  dan  ekonomi,  tetapi  lebih  fokus terhadap  berita  menarik  yang  dekat  dengan kehidupan masyarakat awam. Sun pun  sukses di  pasaran  sehingga  banyak  ditiru  oleh  orang lain untuk menerbitkan koran serupa. Sun tak hanya  sukses  dengan  penjualan  melainkan juga  sukses  dalam  perolehan  iklan,  karena penerimaan  iklan  berarti  memperbesar  oplah koran dan menarik lebih banyak lagi pembaca maupun  kuantitas  iklan.  Untuk  menutup ongkos produksinya, Sun cukup mengandalkan  keuntungan  dari  iklan  yang diraupnya, bukan hasil  dari  penjualan  satu penny per eksemplar (Vivian, 2008: 297-299). Fenomena  inilah  kemudian  disebut  sebagai periode koran penny .
Tingkat persaingan antar-koran sebagai  efek  dari  munculnya  koran penny rupanya berimbas pada persaingan lebih ketat dan cenderung tidak sehat, sehingga melahirkan  jurnalisme  bernama  jurnalisme kuning  atau yellow  period (periode  koran kuning)  pada  1890-an.  Aktornya  utamanya adalah Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst. John Vivian (2008: 301-303) mengisahkan, Pulitzer adalah seorang imigran miskin  yang  berhasil  menjadikan  koran St. Louis  Post-Dispatch menjadi  sukses  secara finansial.  Pada  1883  Pulitzer  membeli New York  World. Agar  sesukses St.  Louis ,  ia melakukan berbagai promosi dan menggunakan  pendekatan human  interest
dalam pemberitaannya. Misalnya, ia mengirim  reporternya,  Nellie  Bly,  ke  tempat penampungan  orang  gila  dan  berpura-pura sakit  mental,  dan  sekeluarnya  dari  sana  ia menuliskan tentang berita yang amat menggemparkan,  yakni  tentang  perawatan orang-orang sakit mental. Untuk memperoleh berita  menarik  lainnya,  Pulitzer  bahkan sempat  mengirim  Bly  melakukan  tugas jurnalisme  keliling  dunia  seperti  tokoh Phileas Fogg dalam kisah fiksi Jules Verne .
Kesuksesan  Pulitzer  dengan  cara pemberitaan  demikian  rupanya  menginspirasi Wililiam Randolph Hearst untuk menerbitkan San
Fransisco
Examiner dengan
menggunakan  gaya  jurnalistik New  York
World . Pada 1895,  Hearst membeli New York Journal ,  sehingga  tercipta  persaingan  bisnis yang  begitu  sengit  dengan  Pulitzer.  Bahkan Hearst bersumpah untuk mengalahkan sekaligus  menyingkirkan  Pulitzer  dari  peta persaingan  bisnis  surat  kabar.    Akibatnya, terjadi persaingan yang tidak sehat antarmereka. Bahkan, halaman komik pun tak luput  dari  aroma  persaingan  antarkeduanya. Komik Yellow  Kid yang  muncul  di  halaman New  York  World ,  tiba-tiba  para  kartunisnya dibajak  oleh  Hearst  untuk  dipekerjakan  di New  York  Journal .  Pulitzer  kemudian mempekerjakan  lagi  kartunis  lain,  sehingga kedua  koran  itu  sama-sama  memuat  karakter yellow dan  membuat  promosi    besar-besaran dengan  menempel  poster-poster  di  berbagai penjuru  kota.  Perang  sirkulasi  itulah  yang kemudian  dinamakan jurnalisme  kuning. Istilah ini selanjutnya menjadi arti ejekan bagi berita yang berlebihan dan sensasional.
Pertarungan  sengit  Pulitzer-Hearst mencapai puncaknya manakala mereka sama- sama  meliput  ketegangan  antara  Spanyol  dan Amerika  Serikat.  Lantaran  dibumbui  oleh berita-berita  yang  berlebihan,  ketegangan kemudian  berubah  menjadi  perang.  Padahal, kala  itu  Spanyol  menyetujui  semua  tuntutan Amerika  Serikat.  Namun,  semuanya  berubah dan  terjadi  perang  setelah  Hearst  mengirim wartawan Frederic Remington ke Kuba untuk meliput  suasana  di  sana.  Karena  dianggap suasananya  kondusif  Remington  kemudian mengirim pesan lewat telegram: “Keadaannya  tenang.  Tidak  akan  ada perang.  Ingin  pulang.” Pesan  Remington dijawab  oleh  Hearst: “Harap  tetap  di  sana. Anda  membumbui  gambarnya.  Saya  akan membumbui  perang.” Tak  lama  setelah  itu muncul  berita  yang  menggemparkan  di New York  Journal tentang  ketegangan  antara Spanyol-Amerika  Serikat  di  Kuba  yang  telah dibumbui  dan  didramatisasi  sedemikian  rupa
hingga  menimbulkan  perang.  Tragedi  ini selanjutnya  dikenal  sebagai  masa  “The  Dark Age of American Journalism” (Tribuana Said, 1988: 113).
Meski banyak  dikritik  karena  hanya menjual  sensasionalitas  dengan  membesar- besarkan dan merekayasa berita guna menarik sebanyak-banyaknya  pembaca  serta  dianggap hanya  melayani  kebutuhan  khalayak  yang inferior  (Baran dan Davis, 2010: 35), namun jurnalisme kuning a la Pulitzer dan Hearst ini ditiru  oleh  banyak  koran  di  Amerika  Serikat maupun  di  berbagai  negara  lain  termasuk  di Indonesia dan terus bertahan dan berkembang hingga kini.

## Jurnalisme Kuning di Indonesia

## Era Demokrasi Liberal
Fenomena  jurnalisme    kuning  di Indonesia  sesungguhnya  tidak  hanya  muncul pasca pemberlakukan Undang-Undang Nomor  40  tahun  1999  tentang  Pers  yang otomatis menggugurkan undang-undang tentang  pers  terdahulu,  seiring  runtuhnya rezim  Orde  Baru  yang  dikenal  amat  represif terhadap  pers.  Salah  satu  kelebihan  dari Undang-Undang  produk  Orde  Reformasi  ini adalah  dihapuskannya  Surat  Izin  Usaha Penerbitan  Pers  (SIUPP)  dan  tiadanya pembredelan,  sehingga  memungkinkan  siapa pun dapat bergelut di bidang penerbitan pers.
Berdasarkan penelusuran kepustakaan, persoalan  sensasionalitas  berita  telah  muncul dan  dikeluhkan  sejak    Demokrasi  Liberal antara 1950-1959, di mana kala itu Indonesia menganut  sistem  multipartai  dan  dengan sendirinya  berbagai  penerbitan  yang  ada umumnya  merupakan  bagian  dari  organ partai, sehingga lebih menyuarakan kepentingan  partai.  Akibatnya,  antara  satu koran    dengan  koran  yang  lain  kerap  kali terlibat  dalam  perang  berita,  tajuk  rencana, karikatur,  dan  pojok  pers,  yang  ditujukan untuk  saling  menjatuhkan.  Meski  demikian koran-koran    yang  diterbitkan  oleh  orang- orang  Belanda  dan  Cina  pun  bermunculan.
Begitu  pula  dengan  koran  yang  sama  sekali tidak  membawa  kepentingan  partai.  Intinya adalah  bahwa  era  liberalisme  bukan  saja menjadi  era  pertarungan  wacana  antar-partai politik,  tetapi  juga  ditandai  dengan  mulai masuknya  kepentingan  kapitalisme  (baca; pasar).
Hal  ini  amat  dimungkinkan  karena sebagaimana  dikemukakan  Wikrima  (dalam Wina  Armada  Sukardi,  2007:2),  pada  era sistem  politik  liberal  yang  memakai  Undang- Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  1950, kemerdekaan  pers  memperoleh  ruang  yang cukup besar. Pada periode tersebut, kemerdekaan  pers  diakui  pemerintah  dan dalam  praktiknya  pun  pers  cukup  mendapat ruang lingkup yang dibutuhkan.
Kendati demikian, kondisi tersebut tak pelak  menimbulkan  persoalan  tersendiri khususnya bagi pemerintah karena pemberitaan di berbagai surat kabar dianggap telah  mengganggu  kondusivitas  dan  stabilitas khususnya  di  bidang  politik.  Pemberitaan- pemberitaan  ‘berbau’  sensasionalitas  (dalam hal  penggunaan  bahasa),  terkesan  provokatif dan  cenderung  menyerang  lawan  politik, setidaknya  terlihat  jelas  pada  judul-judul headline  koran  waktu  itu  (Said,  1988:  85- 116).  Sebagai  contoh,  koran Kalimantan Berdjuang pada  edisi  31  Desember  1951 memuat judul headline: Dr. Diapari: Indonesia Sekarang, Adalah Negara
Anarchie . Susunan Kabinet Harus Dibongkar.
Kemudian,  koran Pemandangan pada  edisi  8 Agustus      1955  menulis  judul  headline: PKI Paling  Giat  dalam  Krisis  Sekarang  Ini. Sampai-sampai  Memperkuda  Orang-orang Jang Buta Huruf .
Kondisi kebebasan pers yang demikian  membuat  suasana  panas  roda pemerintahan sehingga tak kurang dari Wakil Presiden  Mohammad  Hatta  mengeluhkan sekaligus mengingatkan tentang peran pers di masyarakat. Menurutnya:
“Yang dapat bersuara setiap  hari  ialah  surat  kabar.
Sebab  itu  surat  kabarlah  yang lebih mendekati sifat, apa yang disebut orang ‘anggota perasaan  umum’.  Sifat  ini hanya  dapat  dipenuhi  oleh suatu  surat  kabar,  apabila  ia memberikan  kesempatan  pada tiap-tiap orang untuk melahirkan pendapatnya secara objektif, yang benar-benar
mencerminkan perasaan rakyat yang  terpendam.  Dalam  pada itu,  pada  tuntutan  ini  terdapat dua  kesukaran.  Pertama,  orang yang pandai mengeluarkan pendapatnya,  tidak  selamanya dapat menduga perasaan orang banyak  yang  pasif  itu  secara objektif. Sering ia
mengemukakan pendapatnya
sendiri, yang berdasarkan kepada  keyakinan  politiknya atau pandangan hidupnya.
Sebagai cita-cita penganjur, ini memang ada baiknya, istimewa dalam  lapangan  pembangunan masyarakat. Pendapat semacam  ini  dapat  melahirkan pendapat  yang  bertentangan.
Dan dari pertukaran pikiran ini kita dapat mencapai kebenaran yang sempurna. Tapi persoalan ini,  apabila  ia  mengenal  soal- soal politik, menghadapi kesulitan  yang  kedua.  Yaitu, surat  kabar  tidak  selamanya bersikap netral, ia juga memilih bulu. Pembawaan dari demokrasi ialah, bahwa lambat laun  kebanyakan  surat  kabar memihak  kepada  salah  satu aliran  politik  atau  terpengaruh oleh  salah  satu  partai  politik. Apabila  suatu  surat  kabar sudah menjadi suara dari suatu partai  politik,  ia  tidak  mudah lagi  menjadi  ‘mimbar  umum’ yang  memuat  juga  suara-suara
dari  golongan  politik  yang berlainan  paham.  Surat  kabar itu tidak lagi ‘anggota perasaan umum’,  melainkan  saluran bagi  sebagian  dari  perasaan umum”  (Tribuana  Said,  1988: 97-98).
Kebebasan  pers  masa  demokrasi liberal  itu  juga  membawa  konsekuensi  logis bagi  insan  pers.  Pemerintah  yang  merasa ‘kebakaran  jenggot’  dan  tak  mampu mengharmoniasi kebebasan pers yang berlangsung  akhirnya  membuat  langkah represif  dengan  melakukan  pembredelan terhadap  sejumlah  koran  dan  penangkapan terhadap  para  wartawan.  Umumnya  koran- koran  yang  dibredel  dan  wartawan  yang ditangkap  itu  terlibat  dalam  lima  jenis  delik, yakni  delik  terhadap  kepala/wakil  kepala negara,  delik  terhadap  pemerintah,  delik terhadap  alat  negara,  dan  delik  terhadap pegawai  negeri  dalam  melakukan  tugas,  dan delik terhadap kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Tribuana Said, 1988: 101).
Salah  satu  koran  yang  mengalami delik itu adalah Merdeka pada 1952. Menteri Keuangan kala itu, Dr. Sumitro, mengadukan Merdeka ke  pengadilan  karena  tulisan  dan karikatur  mengenai  kasus  penjualan  besi  tua sisa  Perang  Dunia  II  di  Pulau  Morotai  dekat Halmahera.  Sumitro  waktu  itu  menyebut koran Merdeka sebagai koran kuning , sehingga  pemimpin  redaksi  B.M.  Diah  balik menuntut  Sumitro  ke  pengadilan.  Menurut penulis  Soebagijo  I.N.  (Tribuana  Said,  1988: 104),  sejak  itulah  istilah  ‘koran  kuning’ digunakan dalam dunia pers di Indonesia.
Melihat  kondisi  kebebasan  pers  yang kian  memprihatinkan  itu,  harian  milik Masjumi, Abadi, dalam tajuknya 25 November 1958 menulis sebagaimana dikutip Tribuana Said (1988: 111): “Adalah merupakan kenjataan jang sangat menjolok  sekali,  betapa  di
masa  jang  achir-achir  ini
pers  dan  djurnalistik  kita begitu mengalami kemerosotan  sehingga  kode etik  dan  etika  djurnalistik seolah-olah sama sekali tidak  diindahkan  lagi  atau dianggap  tidak  ada  oleh beberapa  wartawan  atau golongan  wartawan  untuk kepentingan  dan  tudjuan mentjari  uang  semata-mata atau  untuk  politik  jang dianutnya.
Kadang-kadang orang bukan sadja harus menggelengkan  kepalanja,
akan  tetapi  merasa  diri diliputi  rasa  muak  dan djidjik melihat tulisan- tulisan  jang  tidak  mengenal lagi  batas-batas  kesopanan dan kesusilaan. Tjara pemberitaan  atau  tulisan jang sama sekali tidak patut disadjikan kepada masjarakat  jang  mengenal dan  mendjundjung  tinggi norma-norma kesopanan dan kesusilaan”.
Orde  Baru  dan  Lahirnya  Sang  Pelopor: Pos Kota
Kendati  istilah  koran  kuning  sudah muncul  sejak  era  Demokrasi  Liberal,  namun perwujudan  sesungguhnya  koran  kuning  di Indonesia  --  sebagaimana  fenomena  koran kuning  di  Amerika  --  baru  muncul  pada  era Orde  Baru  seiring  dengan  terbitnya  harian Pos  Kota dengan  trilogi  informasi  yang disajikan: kriminalitas, kekerasan dan seksualitas. Pos  Kota didirikan  oleh Harmoko yang juga mantan menteri penerangan  di  era  pemerintahan  Soeharto, Yachya  Suryawinata  (wartawan),  Tahar  S.
Abiyasa (wartawan), S. Harsono (pengusaha), dan Pansa Tampubolon (pengusaha).
Lukman  Solihin  dalam  artikelnya, Etnografi  Sejarah  Koran  Kuning  (2)  Pos Kota: Sang Pemula (http://etnohistori.org/etnografi-sejarah-koran- kuning-2-pos-kota-sang-pemula-lukman- solihin.html), menuliskan cukup
komprehensif  tentang  bagaimana  sejarah berdirinya Pos  Kota menjadi  koran  populer dan  tampil  dengan  gaya  sensasionalitasnya hingga  kemudian  banyak  ditiru  oleh  koran- koran  sejenis.  Menurut  Lukman,    Harmoko memperoleh ide koran kuning ketika menghadiri  sebuah  konferensi  bertajuk “Asia Assembly” pada  April  1970  di  Manila, Filipina,  yang  diselenggarakan  oleh Press Foundation  of  Asia  (PFA) .  Di  Manila  pada saat itu tengah menjamur koran-koran populer yang  dijual  murah  di  emperan  jalan.  Dari situlah  kemudian  Harmoko  tertarik  untuk menerbitkan koran sejenis di Indonesia.
Maka  pada  April  1970, Pos  Kota terbit dengan oplah sebanyak 3.500 eksemplar dan  dijual  dengan  harga  eceran  Rp  10,00, harga  yang setara dengan ongkos sekali jalan bus  kota  di  Jakarta  kala  itu.  Meski  usianya belum  genap  setahun  keberadaan Pos  Kota sebagai  koran  populer  berhasil  menarik perhatian  khalayak  ibu  kota.  Oplah Pos  Kota semakin  melejit  mencapai  angka  21.000 eksemplar setelah secara bersambung memuat cerita sensasional tentang bayi ajaib yang bisa bicara  dalam  perut  ibunya,  Cut  Zahara  Fona, dan tentang berita kematian Presiden Soekarno.  Meskipun  terbukti  bahwa  Cut Zahara  Fona  telah  melakukan  penipuan karena  menyimpan tape  recorder kecil  yang disetel  untuk  mengeluarkan  suara  tertentu seperti  suara  bayi  mengaji  di  balik  setagen dalam  gaun  yang  dipakainya,  namun  cerita tentang  bayi  ajaib  ini  telah  melambungkan nama  dan  mendongkrak  oplah  Pos  Kota  di tahun pertamanya terbit.
Fenomena  Pos  Kota  dengan  berhasil memosisikan  diri  sebagai  koran  populer dengan  berita-berita  sensasionalitasnya  mirip
dengan  fenomena  koran-koran  sejenis  di Amerika  pada  penghujung  1800-an  yang kemudian  melahirkan  istilah  koran  kuning yang  para  pembacanya  adalah  masyarakat bawah. Pos  Kota juga  berhasil  menyasar pembaca kelas bawah ibu kota, dengan berita- berita  seputar  kriminalitas,  kekerasan  dan seksualitas. Pos  Kota juga  tampil  dengan cerita-cerita bergambar seperti  komik Yellow Kid yang  muncul  di  halaman New  York World, dengan  tokoh  dan  cerita Doyok,  Dul Kemplo , dan sebagainya. Ciri khas lain adalah pada segi tampilan, koran ini dicirikan dengan tata  letak  dengan  menonjolkan  judul  berita yang  ditulis  besar  dengan  kalimat  bombastis. Bahkan  sebagai  penonjolan,  judul  dan  tubuh berita  diberikan  warna  tertentu.    Rosihan Anwar sebagaimana dikutip Lukman, menyebut  tata  letak Pos  Kota sebagai  tata letak yang amburadul. Selain judul dan berita sensasionalitas, Pos  Kota juga  menampilkan rubrik  khusus  seperti Nah  Ini  Dia... yang isinya  tak  kalah  sensasional  dengan  berita- berita yang ditampilkan.
Kelahiran Pos  Kota sebagai  koran populer  di  era  Orde  Baru  dinyatakan  seperti sebuah  anomali  dan  seolah  melawan  arus. Selain dikenal dengan kekangan atas kebebasan  persnya,  surat  kabar-surat  kabar yang  ada  kala  itu  cenderung  dengan pemberitaan-pemberitaan dengan gaya bahasa formal  sesuai  dengan  semangat  rezim  Orde Baru  yang  sangat  formalistik,  sehingga banyak  pihak  memandang  koran  seperti  itu hampir  mustahil  bisa  terbit  di  Indonesia. Rosihan Anwar, sebagaimana dikutip Lukman,    menyatakan  alasan  kemustahilan terbitnya  koran  populer  kala  itu. Pertama , sejak  awal  para  wartawan  yang  terlibat  aktif dalam  pergerakan  nasional  adalah  orang- orang  yang  serius    mengemban  misi perjuangan.  Demi  gengsi,  mereka  enggan menerbitkan  koran  populer. Kedua, jika berani  menerbitkan  koran  populer,  mereka akan  berhadapan  dengan  kenyataan  bahwa masyarakat kelas bawah belum memiliki daya beli yang cukup untuk berlangganan koran.
Faktanya, kehadiran Pos Kota sebagai koran  populer  justru  sangat  diminati  dan memperoleh  tempat  khusus  di  masyarakat akar  rumput.  Mengomentari  fenomena  ini, Jakob  Oetama  menyatakan  sebagai  cerminan keinginan  pembacanya.  Dalam  hal  ini  ia mengatakan  bahwa    media  populer  ini menjadi  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  mengenai  hal-hal  yang  sifatnya tetek bengek tetapi dengan aroma sensasional, sama  halnya  dengan  perasaan  ingin  tahu tentang  gosip  tetangga  maupun  rekan  kerja. Sedangkan  Ashadi  Siregar  yang  melihat  dari sisi  dunia  sosial  pembacanya  yang  notabene kaum  urban  mengatakan  bahwa Pos  Kota telah  menggantikan  media  sosial  lama  yang hilang selama berada di  Jakarta.  Kaum  urban kelas bawah yang merupakan pendatang telah kehilangan  ruang-ruang  komunikasi  sehari- hari  untuk  membicarakan  persoalan  mereka. Kaum pendatang ini memerlukan media untuk saling  bertukar  informasi  layaknya  kebiasaan mereka  dalam  bergosip.  Ketika  di  kampung, mereka  dapat  berkumpul  dengan  tetangga, mengobrol di pos ronda, atau di warung kopi. Topik  obrolannya  adalah  masalah  seputar mereka, tentang kejadian sehari-hari seperti si Polan yang kemalingan, anak Pak Soma yang hilang,  mbakyu  Anu  ketangkap  basah,  Si Sono bunuh diri, atau harga kebutuhan pokok yang  melambung  tinggi.  Media  sosial  inilah yang hilang dan lalu diisi oleh Pos Kota .

## Reformasi  dan  Era  Kejayaan  Jurnalisme Kuning
Cerita  tentang  keberhasilan Pos  Kota menciptakan ceruk pasar tersendiri di tengah- tengah  keberadaan  koran-koran mainstream tidak  berhenti  seiring  bergantinya  rezim pemerintahan,  dari  orde  baru  ke  reformasi. Sebaliknya,  era  reformasi  dengan  kebebasan persnya  semakin  menancapkan  taji Pos  Kota sebagai koran  populer dengan  jumlah pembaca  terbanyak  sekaligus  mengalahkan jumlah  pembaca  koran  serius  semacam Kompas .  Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dari  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh
sejumlah  lembaga.  Survey  Media  SPS  pada tahun  2000,  misalnya,  menyatakan  bahwa jumlah  pembaca Pos  Kota di  wilayah Jabotabek mencapai 2.304.000 orang, mengungguli Kompa s  yang  hanya  memiliki jumlah  pembaca  sebanyak  1.521.000  orang. Lalu,  pada  tahun  2007,  berdasarkan  data Nielsen  Media  Research,  jumlah  pembaca Pos  Kota di  Jabotabek  hingga  bulan November  2007  mencapai  1.199.000  orang dan  berada  di  urutan  kedua  setelah Kompas dengan  jumlah  pembaca  1.337.000  orang (https://bincangmedia.wordpress.com/tag/seja rah-jurnalisme-kuning-di-indonesia/  Diakses pada  Senin  19  Januari  2016  pukul  18.20). Sedangkan  secara  nasional Pos  Kota juga pernah  mengungguli Kompas baik  dari  sisi oplah maupun dari jumlah pembaca. Majalah Cakram  Fokus edisi  Mei-Juni  2005  merilis hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Nielsen Media Research yang menempatkan Pos Kota sebagai  terbitan  paling  laris  di  Indonesia dengan  tiras  mencapai  600.000  eksemplar dengan  pembaca  mencapai  2.551.000  orang, mengungguli  oplah  dan  pembaca Kompas yang berada di urutan kedua.
Di  era  kebebasan  pers  ini  pula Pos Kota semakin  berani  menampilkan  berita- berita  sensasional  dan  bombastis,  baik  isi maupun  judul,  seperti  berikut  ini: Mayat Dikarungi  Kepala  Dipenggal  Tangan-Kaki Putus (Edisi  20  Mei  2007), Helmy  Yahya Pergoki  Istri  Selingkuh dengan  sub  judul Gugat  Cerai  di  Pengadilan  Agama  Bekasi (Edisi  Sabtu  23  Mei  2009), Kepala  KUA Mesum  di  Kantor  Diarak  Warga dengan  sub judul Mesum  dengan  Janda (Edisi  15  Maret 2012),  dan Pria  Keturunan  Tionghoa  Tewas Bugil dengan dua sub judul Mayat Dibungkus Plastik dan Motif  Pembunuhan  Diduga Bisnis,  Wanita  dan  Dendam (Edisi  16  Maret 2012). Tidak hanya berita seputar kriminalitas, kekerasan dan seksualitas, dunia politik  pun  tidak  lepas  dari  komoditas pemberitaannya, ranah yang pada zaman Orde Baru  cenderung  dihindari.  Foto-foto  yang ditampilkan tak kalah berani dan vulgar. Foto pelaku  kejahatan  yang  babak  belur  dihakimi
massa  atau  korban  kecelakaan  lalu  lintas ditampilkan  apa  adanya.  Begitu  pun  dengan foto  artis  dan  selebritis,  ditampilkan  dengan gaya dan dandanan yang dikenal  sebagai foto “sekwilda”  alias  sekitar  wilayah  dada  dan “bupati” atau buka paha tinggi-tinggi.
Kesuksesan Pos Kota dengan jurnalisme  kuningnya  rupanya  menginspirasi penerbitan lain untuk membuat koran sejenis.
Kesuksesan Pos Kota dengan jurnalisme  kuningnya  rupanya  menginspirasi penerbitan lain untuk membuat koran sejenis. Di  sejumlah  daerah  bermunculan  koran  yang ber genre sama  dengan  Pos  Kota.  Antara lain Lampu  Merah dan Non  Stop yang  terbit di Jakarta, Meteor yang terbit di Semarang, Posko yang  terbit  di  Manado, Pos Metro yang  terbit  di  tiga  kota  sekaligus (Bogor,  Medan,  Batam),  dan Merapi yang terbit  di  Yogyakarta.  Khusus  untuk Lampu Merah ,  sejak  Minggu,  20  Oktober  2008 berubah  nama  menjadi Lampu  Hijau .  Pada pengantar  edisi  perdana Lampu  Hijau ditulis dengan berganti nama baru, Lampu Merah ingin  mengubah  citranya  menjadi koran  yang  lebih  “teduh”  sebagaimana filosofi  warna  hijau.  Akan  tetapi  dalam praktiknya  perubahan  tersebut  hanya  terlihat dari  pengurangan  materi  seksualitas.  Sebagai gantinya Lampu  Hijau menambah  materi berita-berita  politik  dan  kriminalitas  dengan teknik  pengemasan  dan  penyajian  yang  sama dengan Lampu Merah
(https://bincangmedia.wordpress.com/2010/0
4/30/menelisik-sejarah-koran-kuning-di- indonesia/).  Sebagaimana  juga Pos  Kota , koran-koran yang terbit di masa reformasi ini juga  menjual  sensasionalitas  dengan  judul yang bombastis disertai foto-foto yang vulgar.
Era Milenial: Merambah ke Media Online
Praktik jurnalisme kuning kenyataannya  tidak  hanya  berlangsung  di  era kejayaan  media  cetak  terutama  pada  pasca reformasi  seiring  diterbitkannya  Undang- Undang  No.  40  Tahun  1999  tentang  Pers, melainkan berlangsung pula pada era
sekarang. Pada era milenial ini praktik-praktik semacam  tumbuh  subur  di  berbagai  media atau situs berita online. Longgarnya aturan  dan  mudahnya  mendirikan  media berbasis  online,  ditambah  dengan  keinginan mendapatkan  sebanyak-banyaknya klick,  visit dan view dari pembaca agar traffic -nya terus meningkat  sebagai  upaya  memperoleh  iklan, menjadikan  media  berita  online  berlomba menampilkan  pemberitaan  yang  bombastis yang  mengarah  pada  praktik  jurnalisme kuning.
Sebagai  contoh  betapa  media  berita online  telah  terjebak  pada  praktik  jurnalisme kuning  dapat  dilihat  dari  kasus  pembunuhan Deudeuh  Alfisahrin  atau  populer  dengan nama  Tata  hubby  pada  2016  silam.  Kasus pembunuhan    ini  menjadi  perhatian  begitu rupa  dari  berbagai  media,  terutama  media berita online dengan judul dan isi berita  yang bombastis  disertai  foto  yang  sangat  vulgar. Kondisi  yang  membuat  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  merasa  prihatin.  Melalui ketuanya  Suwardjono,  AJI  sebagaimana dimuat
Tempo.co (https://metro.tempo.co/read/666629/heboh- prostitusi-aji-menilai-media-terjebak- jurnalisme-kuning)
menyebut bahwa pemberitaan kasus pembunuhan terhadap Tata Chubby  itu  telah  melanggar  dan  melenceng dari koridor etika jurnalistik, tetapi juga sarat dengan  rumor  yang  tak  jelas  sumbernya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Deudeuh  Alfisahrin  alias  Tata  Chubby  ini cukup  menyita  perhatian  publik  akibat pemberitaan  berbagai  media  yang  tidak  saja mengulas tentang kasus itu sendiri, tetapi juga telah melebar ke persoalan lain, bahkan telah masuk  ke  ranah  privasi.  Tidak  hanya  itu, kasus  tewasnya  Tata  Chubby  juga  membuka tabir pihak kepolisian tentang praktik prostitusi  online  yang  kemudian  menjadi objek pemberitaan menarik media.
Kasus  lain  dari  praktik  jurnalisme kuning  adalah  kasus  pemerkosaan  dan pembunuhan  seorang  gadis  bernama  Enno Parinah  di  Tangerang.  Oleh  banyak  media
berita  online,  kisah  gadis  yang  dibunuh  dan diperkosa  secara  sadis  itu  diceritakan  begitu gamblang,  bahkan  bagaimana  ia  merasa kesakitan  dan  meminta  ampun  dikisahkan dengan amat detil. Demikian pula dengan foto korban, dimuat begitu jelas tanpa mengindahkan  etika  jurnalistik  dan  empati terhadap korban maupun keluarga korban.
Untuk  menyebut  contoh,  berikut  ini sejumlah media berita online yang memberitakan  kasus  pembunuhan  tersebut secara vulgar dan tanpa mengindahkan kaidah dan  etika  jurnalistik. Pertama ,  situs  berita Tribunnews.com menulis  judul  yang  begitu vulgar  dan  sadis: Enno  Merintih  Kesakitan Saat  Gagang  Pacul  Menancap  di  Organ Intimnya (http://www.tribunnews.com/metropolitan/20 16/05/17/enno-merintih-kesakitan-saat- gagang-pacul-menancap-di-organ-intimnya).
Kedua , Situs lensaindonesia.com menulis  judul: Terungkap, Enno masih  hidup dan minta ampun saat kemaluannya dimasuki gagang  pacul dengan  subjudul Erangan kesakitan  setelah  diperkosa  bergiliran  tak digubris  ketiga  pelaku. Selain  judul  yang begitu  vulgar,  situs  berita  tersebut  juga menampilkan  foto  korban  semasa  masih hidup.  Adapun  isi  beritanya,  juga  tak  kalah vulgar  dan  sadis.  Kasus  pembunuhan  itu diceritakan  secara  detil,  termasuk  pernyataan aparat  kepolisian  selaku  narasumber  yang dikutip secara utuh, yang semakin menegaskan  bahwa  telah  terjadi  pengabaian etika  dalam  penulisan  berita.    Kutipan pernyataan  itu  adalah  sebagai  berikut: “Korban tewas setelah kemaluannya dimasuki  gagang  pacul  sepanjang  60  cm.” (https://www.lensaindonesia.com/2016/05/17/ terungkap-enno-masih-hidup-dan-minta- ampun-saat-kemaluannya-dimasuki-gagang- pacul.html).
Ketiga ,
situs berita Bangka.tribunnews.com menulis  judul: Eno Dibunuh  Karena  Menolak  Hubungan  Intim, Kemaluannya  Dimasukan  Gagang  Cangkul dengan  pemuatan  foto  korban  dan  isi  berita
yang vulgar
dan sadis. (http://bangka.tribunnews.com/2016/05/17/en o-dibunuh-karena-menolak-hubungan-intim- kemaluannya-dimasukan-pacul).
Keempat , Sindonews.com menulis judul: Saat  Dimasukan  Cangkul,  Kondisi Enno Masih Hidup dengan isi berita yang tak kalah  vulgar  dan  sadis,  termasuk  menuliskan pernyataan  narasumber  dari  pihak  kepolisian yang juga vulgar dan apa adanya sebagaimana berikut  ini: “RAF  menekan  pacul  dengan kakinya  hingga  masuk  ke  dalam  dadanya, dari  panjang  gagang  pacul  65  sentimeter hanya  menyisakan  15  sentimeter  yang  di luar.”
(https://metro.sindonews.com/read/1109231/1 70/saat-dimasukan-cangkul-kondisi-enno- masih-hidup-1463479461).
Kehadiran  situs  berita  online  yang terjebak  dalam  praktik  jurnalisme  kuning, juga  menimbulkan  keprihatinan  dari  Dewan Pers.  Dewan  Pers  melalui  ketuanya,  Yosep Adi  Prasetyo  menyebut  media-media  yang melakukan  praktik  jurnalisme  demikian sebagai media yang tidak peka dan melanggar etika.  Khusus  dalam  kasus  pembunuhan Enno,  Yosep  Adi  bahkan  menyatakan: "Kisahnya  diceritakan  dengan  demikian besar,  bagaimana  ia  kesakitan  dan  meminta ampun  sangat  detail  oleh  media.  Foto  sadis yang  dipampang  di  media  bisa  jadi  kepuasan untuk  para  penjahat  ataupun  trauma  pada masyarakat."
(http://www.viva.co.id/berita/nasional/779705
-dewan-pers-kritik-cara-media-online- beritakan-kejahatan-seks)
Karaniaya Dharmasaputra dalam artikelnya, Jurnalisme Online: Asal  Seru dan Saru? (2011)
menuliskan tentang
kecenderungan  media  online  dalam  menulis berita yang menurutnya identik dengan berita asal  cepat,  tidak  akurat,  menjurus  saru (seronok, menjurus porno). Berita online juga seperti boleh dibuat tanpa mengindah prinsip- prinsip  dan  kode  etik  jurnalistik.  Rumor  bisa langsung  naik  menjadi  berita,  meski  belum dicek  kebenarannya.  Korban  di  bawah  umur
tak mengapa disebut dengan jelas identitasnya, termasuk dimuat fotonya. Gambar  kekerasan  langsung  diunggah  tanpa diedit  atau  dikaburkan  terlebih  dahulu.  Yang penting  menarik,  membuat  orang  banyak meng-klik  dan  trafik  pengunjung  menjadi tinggi,  dengan  harapan  dapat  menarik  lebih banyak  iklan.      Sedangkan  Iwan  Qodar Himawan (2011) menyebut bahwa kecepatan, tuntutan pembaca akan variasi informasi telah mengubah  cara  wartawan.  Tekanan  bisnis, yang  membuat  berita  harus  banyak  di-klik agar  pemasang  iklan  terpuaskan,  juga membuat  pengelola  media  berita  online menggeber  berita-berita  yang  cenderung ‘kuning’ dan menjual sensasi.

## Jurnalisme  Kuning  dan  Etika  Komunikasi Massa
Jurnalisme  kuning  adalah  praktik jurnalisme yang mengaburkan makna. Demikian  sejumlah  pihak  memaknai  praktik jurnalisme  seperti  itu.  Ada  juga  yang mengatakan bahwa jurnalisme kuning bukanlah  praktik  jurnalistik  karena  selain tidak  mengindahkan  etika,  isinya  jauh  dari realitas sesungguhnya. Penuh sensasi, padahal tidak  sesensasional  fakta  sebenarnya.  Penuh drama,  padahal  tidak  sedramatis  fakta  yang ada. Dikemas dengan kata dan kalimat vulgar dan  cabul,  bahkan  sadistis,  terutama  berita tentang  seks,  korban  pemerkosaan,  dan pembunuhan, disertai foto korban secara jelas dan apa adanya, tanpa ada rasa empati sedikit pun.  Bahkan,  beritanya  tak  jarang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan oleh karena
ketidakjelasan  sumber  atau  berasal  dari narasumber yang tidak kapabel.
R.H.  Siregar  (dalam  Sukardi,  2007:
24) menyebut bahwa pada sebagian wartawan,  penerapan  etika  jurnalistik  masih kurang  diperhatikan.  Suatu  keadaan  yang dinilainya  sangat  buruk.  Dalam  kondisi demikian itu, yang terjadi adalah pers menjadi cenderung  main  hakim  sendiri,  yang  karena
pengaruh  yang  ditimbulkannya  masyarakat ikut-ikutan main hakim.
“Tidak  heran  apabila  kemudian masyarakat sering  mengeluh bahwa  wartawan  Indonesia  di era  reformasi  sekarang  telah mempraktikkan apa yang disebut ‘jurnalisme anarki’,
‘jurnalisme  preman’,  jurnalisme plintir’,  jurnalisme  hitam’,  dan lain-lain  predikat  yang  merusak citra wartawan Indonesia”
Pernyataan  R.H.  Siregar  ini  dikuatkan oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Wina Armada  Sukardi  pada  2007  silam  tentang pengetahuan  dan  pemahaman  wartawan Indonesia pasca reformasi terhadap Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Hasil
penelitian itu antara lain menyebutkan bahwa pertama , pengetahuan dan pemahaman wartawan  Indonesia  terhadak  kode  etik jurnalistik  masih  jauh  dari  memadai. Kedua . mudahnya  menjadi  wartawan  tanpa  kriteria apa pun menimbulkan kualitas kewartawanan dan  berimplikasi  pada  pengabaian  terhadap kode etik jurnalistik (Sukardi, 2007: 59-60).
Etika pada dasarnya adalah bukan apa yang  sesungguhnya  dilakukan,  tetapi  apa yang  seharusnya  dilakukan.  Etika  berbicara tentang  norma  moral,  yakni  seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya kita berperilaku, dengan implikasi bahwa  melakukan  sebaliknya  adalah  salah, karena  mungkin  membahayakan  diri  sendiri atau  orang  lain  (Baggini,  2003:  45).  Kaitan dengan etika ini, maka agar tidak menyimpang  dari  koridor  etis  dan  tidak melakukan  tindakan  malpraktik,  wartawan dalam  menjalankan  profesinya  harus  dipandu oleh  kode  etik.    Hal  ini  mengingat  dari besarnya  pengaruh  yang  diakibatkan  oleh pemberitaan.  Dalam  hal  ini  McQuail  (2000: 102)  menyebut  bahwa  karena  sifatnya  dan karakteristiknya  yang  mampu  menjangkau massa  dalam  jumlah  yang  besar  dan  luas (universality  of  reach) ,  media  massa  telah memberikan  konsekuensi  bagi  kehidupan
politik  dan  budaya  kontemporer  dewasa  ini. Dari  sisi  politik,  media  massa  telah  menjadi elemen  penting  dalam  proses  demokratisasi karena  menyediakan  arena  dan  saluran  bagi debat  publik,  menjadikan  calon  pemimpin politik  dikenal  luas  masyarakat  dan  juga berperan menyebarluaskan berbagai informasi dan  pendapat.  Sedangkan  dari  sisi  budaya, media  massa  telah  menjadi  acuan  utama untuk  menentukan  definisi-definsi  terhadap suatu  perkara,  dan  media  massa  memberikan gambaran  atas  realitas  sosial.  Media  massa bahkan  menjadi  perhatian  utama  masyarakat untuk  memperoleh  hiburan  dan  menyediakan lingkungan budaya bersama bagi setiap orang. Termasuk  dalam  peran  ekonomi,  terus meningkat  bersamaan  dengan  meningkatnya pertumnbuhan  industri  media,  diversifikasi media massa dan konsolidasi kekuatan media massa di masyarakat.
Dalam konteks sebagaimana dikemukakan  McQuail  di  atas,  maka  media massa  memiliki  pengaruh  bagi  dinamika sosial,  politik,  dan  budaya,  termasuk  pada perubahan perilaku sosial masyarakat. Praktik-praktik jurnalisme kuning pada sebagian  media  massa  baik  cetak,  elektronik, maupun  yang  bersifat  online,  juga  memiliki pengaruh  besar  pada  sikap  dan  perilaku masyarakat. Menurut Straubhaar, dkk. (2011), pengaruh  atau  efek  komunikasi  massa  atau yang  ditimbulkan  oleh  media  massa  adalah terjadinya  perubahan  pada  pengetahuan, sikap, emosi, atau tingkah laku setiap individu atau  seseorang  yang  mengonsumsi  media tersebut  sebagai  hasil  dari  paparan  media massa yang dilakukandengan terus-menerus.
Dalam perspektif komunikasi, pemberitaan  hasil  dari  praktik  jurnalisme kuning  adalah  bentuk  komunikasi  yang  tidak tulus,  keluar  dari  koridor  etis,  dan  tentu  saja bertendensi negatif. Dalam banyak penelitian, berbagai  perilaku  buruk  yang  terjadi  di masyarakat  banyak  disebabkan  oleh  imitasi dan  pengaruh  dari  apa  yang  mereka  baca  di media massa.

## Penutup
Persoalan  etika  dalam  menghasilkan karya  jurnalistik  penting  menjadi  perhatian para jurnalis dan pemilik media. Kepentingan ekonomi  politik  media  sebagai  sesuatu  yang tidak  bisa  dihindarkan  di  era  industrialisasi media  saat  ini,  harus  tetap  mengedepankan aspek  etis,  yakni  kesadaran  dan  tanggung jawab  etis.  Kebebasan  pers  yang  telah berhasil  diraih  tidak  bisa  dimaknai  untuk bebas menulis apa, atau melegitimasi praktik- praktik jurnalisme kuning. Sebaliknya kebebasan  itu  harus  senantiasa  didedikasikan untuk  mencapai  kemerdekaan  pers  guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi  hukum,  sesuai  semangat  Undang- Undang No. 40 Tahun 1999.
Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud,  maka  wartawan  tidak  boleh  bebas nilai. Ia terikat oleh sikap dan tanggung jawab etis.  Karenanya,  kode  etik  jurnalistik  atau Kode  Etik  Wartawan  Indonesia  (KEWI)  dan sejenisnya harus menjadi ‘lilin pemandu’ bagi wartawan  agar  tidak  terjebak  pada  praktik jurnalisme  kuning.  Sebab,  bagaimana  pun jurnalisme  kuning  adalah  lampu  kuning  bagi etika komunikasi massa.
Sebelum  menutup  tulis  ini,  ada baiknya  kita  renungkan  ungkapan  Prof. Hubert  Dreyfus  (dalam  Priyambodo,  2011: 86),  guru  besar  ilmu  filsafat  di  University  of California  berikut  ini: “Media    massa, termasuk    yang  menggunakan  internet, berada di ruang publik sehingga keberadaannya  harus  memperhatikan    ruang keindahan,  ruang  beretika  dan  ruang beragama.”

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Baggini, Julian. 2003. Making Sense; Filsafat di  Balik  Headline  Berita  (edisi terjemahan) . Bandung: Mizan.
Baran, Stanley J., dan Davis, Dennis K. 2010.
Teori  Komunikasi  Massa;  Dasar, Pergolakan  dan  Masa  Depan  (edisi terjemahan) . Jakarta:  Salemba Empat.
Conboy,  Martin.  2003. The  Press  and Popular  Culture .  London:  The  Sage Publications Ltd.
McQuail,  Dennis.  2000. McQuail’s  Mass Communication  Theory .  New  Delhi:
Sage Publications, Ltd.
Said,  Tribuana.  1988. Sejarah  Pers  Nasional dan  Pembangunan  Pers  Pancasila. Jakarta: CV Haji Masagung.
Sukardi  Wina  Armada.  2007. Keutamaan  di Balik  Kontroversi  Undang-Undang Pers . Jakarta: Dewan Pers.
Sukardi,  Wina  Armada.  2007. Close  Up Seperempat  Abad  Pelaksanaan  Kode Etik Jurnalistik . Jakarta: Dewan Pers.
Straubhaar,  J.,  LaRose,  R.  dan  Davenport  R. 2011. Media  Now:  Understanding Media, Culture and Tchnology.
Thomson-Wadsworth.
Vivian, John. 2008. Teori Komunikasi Massa (edisi  terjemahan) .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.

## Majalah:
Cakram Fokus , edisi Mei-Juni 2005

## Artikel:
Iwan  Qodar  Himawan. Soal  Etika  dalam Jurnalisme  Online .  Artikel  dimuat dalam  Jurnal  Dewan  Pers,  Edisi  No.
4 Januari 2011.
Karaniya  Dharmasaputra. Jurnalisme  Online: Asal  Seru  dan  Saru? Artikel  dimuat dalam Jurnal Dewan Pers, Edisi No. 4  Januari 2011.
Priyambodo  RH. Melek  Multimedimassa . Artikel  Artikel  dimuat  dalam  Jurnal
Dewan  Pers,  Edisi  No.  4  Januari 2011.

## Portal Online:
Bangkapos.com  (2017,  17  November). Eno Dibunuh  Karena  Menolak  Hubungan Intim, Kemaluannya
Dimasukan Cangkul. Diunduh dari: http://bangka.tribunnews.com/2016/05 /17/eno-dibunuh-karena-menolak-
hubungan-intim-kemaluannya- dimasukan-pacul.
Bincangmedia.wordpress.com
(2017, 19
November).  Menelisik  Sejarah  Koran Kuning  di  Indonesia.  Diunduh  dari: https://bincangmedia.wordpress.com/t ag/sejarah-jurnalisme-kuning-di- indonesia/.
Etnohistori.org.
(2017, 19 November) Etnografi  Sejarah  Koran  Kuning  (2):
Pos  Kota  Sang  Pemula .  Diunduh  dari http://etnohistori.org/etnografi- sejarah-koran-kuning-2-pos-kota- sang-pemula-lukman-solihin.html.
Lensaindonesia.com  (2017,  17  November). Terungkap,  Enno  Masih  Hidup  dan Minta  Ampun  Saat  Kemaluannya Dimasuki  Gagang  Pacul.  Diunduh dari: https://www.lensaindonesia.com/2016/ 05/17/terungkap-enno-masih-hidup- dan-minta-ampun-saat-kemaluannya- dimasuki-gagang-pacul.html.
Sindonews.com  (2017,  17  November). Saat Dimasukan  Cangkul  Kondisi  Enno
Masih Hidup . Diunduh
dari:
https://metro.sindonews.com/read/110
9231/170/saat-dimasukan-cangkul- kondisi-enno-masih-hidup- 1463479461.
Tribunnews.com  (2017, 17 November). Enno
Merintih  Kesakitan  Saat  Gagang
Pacul  Menancap  di  Organ  Intimnya . Diunduh
dari:
http://www.tribunnews.com/metropoli
tan/2016/05/17/enno-merintih- kesakitan-saat-gagang-pacul- menancap-di-organ-intimnya
Viva.co.id (2017, 17 November). Dewan Pers Kritik  Cara  Media  Online  Beritakan Kejahatan. Diunduh dari:
http://www.viva.co.id/berita/nasional /779705-dewan-pers-kritik-cara- media-online-beritakan-kejahatan- seks.