## Penguatan Fungsi Organisasi Kesekretariatan Di Deputi  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

## Indra Muhammad Nur Nasution
1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; indra.nasution01@gmail.com * Correspondence: indra.nasution01@gmail.com ;  Jalan  Lap.  Banteng  Timur  No.2,  Jakarta  Pusat  Kode  Pos 10710)
Received: 13-03-2023; Accepted: 30-05-2023; Published: 31-05-2023
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan fungsi organisasi kesekretariatan di setiap Deputi agar terjadi pelayanan internal dan administrasi yang efektif dan efisien. Dibutuhkan pelimpahan kewenangan atau desentaralisasi beberapa fungsi-fungsi operasional manajemen, tata kelola, pengendalian dokumen, filter issue dan beberapa urusan lain yang bersifat kekhususan di Deputi masing-masing. Saat ini pelaksanaan good governance di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dalam tahap upaya pembenahan. Evaluasi SAKIP,  zona  integritas,  pengajuan  WBK  dan  WBBM  serta  banyaknya  agenda  reformasi  birokrasi  serta reformasi birokrasi tematik saat ini telah bergeser ke masing-masing unit eselon I. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, pemetaan dalam manajemen risiko, beban kerja organisasi, fungsi-fungsi  serta  branding  organisasi  yang  menjadi  semakin  detail,  kompleks  dan  komprehensif.  Hal  ini mengakibatkan  kurang  optimalnya  kinerja  pelayanan  internal  Sekretariat  Kementerian  yang  menimbulkan berbagai  permasalahan  terkait  optimalisasi  pelayanan  internal.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif yang diawali dengan asumsi, poin pandangan, studi masalah, dan eksploitasi teoritis untuk menelaah informasi dari individu dan kelompok tentang isu-isu sosial. Hasil penelitian terdapat 3 (tiga) pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi. Pertama, menambah jumlah pegawai pada sekretariat kementerian; kedua, menambah unit eselon III yang khusus mengurusi kesekretariatan pada Deputi; atau ketiga, menaikkan unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi dua pejabat setingkat eselon IV menjadi unit  eselon  II  yang  dedicated  mengurus  fungsi  kesekretariatan.  Pilihan  yang  dianggap  efektif  adalah  pilihan kedua  dengan  menambah  unit  eselon  III  atau  menambah  jumlah  pegawai  yang  khusus  mengurus  fungsi kesekretariatan di setiap Deputi. Harapannya terjadi pendekatan pelayanan internal dengan rentang kendali yang lebih singkat sesuai kebutuhan di setiap Deputi.
Kata Kunci : Fungsi Sekretariat; Kesekretariatan, Organisasi; Beban Kerja Organisasi.
Abstract: This article aims to analyze the strengthening of secretarial organizational functions in each deputy so  that  effective  and  efficient  internal  and  administrative  services  occur.  Delegation  of  authority  or decentralization  of  some  of  the  operational  functions  of  management,  governance,  document  control,  filter issues, and other specific matters in their respective deputies are needed. Currently, the implementation of good governance  in  the  Coordinating  Ministry  for  the  Economy  is  still  in  the  stage  of  revamping.  Evaluation  of SAKIP,  integrity  zones,  submission  of  WBK  and  WBBM,  and  the  many  bureaucratic  reform  agendas  and thematic bureaucratic reforms have now shifted to each echelon I unit. This has implications for changes in the management of the performance accountability system, mapping in risk management, organizational workload, functions, and organizational  branding  that are becoming more detailed,  complex, and comprehensive.  This resulted  in  less  than  optimal  performance  of  the  Ministry  Secretariat's  internal  services,  which  gave  rise  to various  problems  related  to  the  optimization  of  internal  services.  The  research  method  uses  a  qualitative approach that begins with assumptions, points of view, problem studies, and theoretical exploitation to examine the information from individuals and groups about social issues. The research results show that 3 (three) policy options  can  be  taken  to  strengthen  the  secretarial  function  of  the  deputies.  First,  increasing  the  number  of employees at the ministry secretariat; second, adding an echelon III unit that deals explicitly with secretarial work in deputies; or third, increasing echelon III units in each Deputy that oversees two officials at echelon IV level  to  become  echelon  II  units  that  are  dedicated  to  managing  secretarial  functions.  The  option  that  is considered effective is the second option by adding echelon III units or increasing the number of employees who specifically take care of secretarial functions in each deputy. It is hoped that there will be an internal service approach with a shorter span of control according to the needs of each deputy.
Keywords: Secretariat Function; Secretariat; Organization; Organizational Workload.

## 1. Pendahuluan
Kementerian  Koordinat  Bidang  Perekonomian  (Kemenko  Perekonomian)  telah berusaha  mendukung  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  berbagai  aspek. Berdasarkan sifat urusannya, Kemenko Perekonomian merupakan organisasi tipe C yang dapat  diklasifikasikan  sebagai  organisasi  kecil  di  tingkat  kementerian.  Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2019 tentang  Penataan  Tugas  dan  Fungsi Kementerian  Negara  Kabinet  Indonesia  Maju  Periode  Tahun  2019-2024,  Kemenko Perekonomian bertugas untuk mengkoordinasikan 8 (delapan) kementerian.
Sumber: Dokumen Kemenko Perekonomian Tahun 2023
Gambar 1. Kementerian/ Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian
Sebelum  lahirnya  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi,  pada  tahun  2019  Kemenko Perekonomian telah menjadi pilot project penyederhanaan birokrasi dengan menjadikan salah satu Deputi fungsional tanpa lapisan struktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah keharusan bagi setiap organisasi. Seiring dengan berbagai perubahan dan kebutuhan reformasi birokrasi, kebijakan tentang grand  design reformasi  birokrasi  ini  kemudian  didukung  dengan  lahirnya  Peraturan Menteri  PAN  RB  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  evaluasi  reformasi  birokrasi  yang menggeser lokus evaluasi kinerja yang pada awalnya di tataran holistik tingkat organisasi kementerian  berubah  menjadi  lingkup  unit  kerja  eselon  I.  Perubahan  ini  berdampak terhadap  kegiatan  penilaian  evaluasi  zona  integritas  dan  pengajuan  WBK  dan  WBBM
yang juga bergeser yang semula di level organisasi kementerian menjadi unit kerja setiap eseon  I  bahan  unit  eselon  II.  Kebijakan  ini  diperkuat  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri PAN RB Nomor  88 Tahun 2021 tentang evaluasi SAKIP yang mewajibkan pada setiap  unit  kerja  eselon  I  untuk  dapat  mengelola  sistem  akuntabilitas  kinerja  unitnya sendiri.
Seiring  dengan  penyetaraan  jabatan,  perubahan  struktur  organisasi,  dan bertambahnya  beban  kerja  eksternal  berimplikasi  terhadap  meningkatnya  beban  kerja internal organisasi di tengah perubahan struktur organisasi pasca alih jabatan struktural ke jabatan fungsional serta berubahnya pola struktur organisasi menjadi 2 (dua) layer yaitu eselon  I  dan  II.  Hal  ini  berdampak  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  kesekretariatan  di sekretariat  kementerian  yang  menjadi  lebih  besar.  Beberapa  tugas  pokok  dan  fungsi kesekretariatan  menjadi  kurang  optimal  untuk  dikerjakan  oleh  sekretariat  Kemenko Perekonomian.  Beberapa  kebutuhan  terkait  pelayanan  internal  untuk  Deputi  menjadi cukup  berat  jika  harus  dikerjakan  oleh  satu  unit  eselon  I  yaitu  sekretariat  Kemenko Perekonomian.  Padahal  kegiatan  evaluasi  zona  integritas  dan  pengajuan  WBK  dan WBBM  telah  bergeser  ke  setiap  unit  eselon  I  bahan  unit  eselon  II  yang  berimplikasi terhadap berubahnya pemetaan dalam manajemen risiko, fungsi transparansi dan branding organisasi yang semakin detail.
Kelebihan beban kerja di sekretariat Kemenko Perekonomian mendorong kebutuhan baru  untuk  penguatan  fungsi  utama  kesekretariatan  di  setiap  Deputi  pada  Kemenko Perekonomian. Upaya untuk memaksimalkan proses layanan internal dengan tugas pokok dan  fungsi  kesekretariatan  di  Deputi  merupakan  sebagian  besar  layanan  dan  kegiatan operasional  kesekretariatan  yang  telah  didelegasikan  dari  sekretariat  Kemenko Perekonomian kepada Deputi. Hal ini dimaksudkan agar fungsi layanan secara simultan dapat terdistribusi dan terselenggara sesuai dengan asas dan tujuan good governance di setiap unit kerja eselon I dan eselon II.
Fungsi kesekretariatan pada Deputi pada desain organisasi saat ini hanya diampu oleh pejabat setingkat eselon III yang membawahi 2 pejabat setingkat eselon IV. Permasalahan terjadi ketika unit-unit eselon III lainnya yang ada di Deputi justru dianggap lebih penting dari pada unit eselon III yang mengampu fungsi kesekretariatan. Bahkan terkadang unit eselon  III  di  kesekretariatan  dibebaskan  oleh  kepala  unit  eselon  II  untuk  langsung memberikan pelayanan kesekretariatan di Deputi masing-masing agar pelayanan internal menjadi lebih efisien dan cepat.
Masih  belum  optimalnya  fungsi  kesekretariatan  dalam  menjalankan  tugas-tugas administrasi  pada  unit  Deputi  berimplikasi  terhadap  beberapa  permasalahan  internal  di Deputi.  Sebagai  contoh  untuk  pelayanan  kepegawaian  yang  kurang  diakomodir  secara khusus untuk layanan pengembangan karir pegawai di tingkat Deputi. Informasi kegiatan pelatihan, tawaran beasiswa dan berbagai kegiatan yang berpeluang untuk pengembangan diri  pegawai  masih  belum  tersosialisasi  dan  terdistribusikan  ke  berbagai  unit  Deputi sehingga informasi masih terpusat di sekretariat. Permasalahan  lain juga ditemukan untuk layanan kehumasan berupa program-program berkualitas, produk transparansi kinerja dan akuntabilitas  di  masing-masing  Deputi  yang  belum  secara  optimal  dikembangkan. Terdapat  masalah  lain  seperti  belum  optimalnya  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  (SAKIP),  belum  lengkap  dan  terintegrasinya  data  output  kinerja  serta berbagai  permasalahan  tumpang  tindih  regulasi  dan  fungsi  hukum  yang  saling bersingungan  dan  beririsan.  Permasalahan  ini  seyogyanya  dapat  disederhanakan  dan disinkronkan oleh fungsi kesekretariatan di masing-masing Deputi dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi unit eselon I.
Penelitian  ini  memiliki  urgensi  sebagai  telaahan  yang  nanti  menjadi  pertimbangan kebijakan  terkait  penguatan  fungsi  organisasi  di  Kemenko  Perekonomian  apakah  perlu dilakukan  pemekaran  organisasi  pada  tingkat  Deputi  agar  terjadi  optimalisasi kesekretariatan  yang  mampu  memberikan  pelayanan  internal  yang  lebih  optimal  atau tidak? Hal ini agar tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip reformasi birokrasi yaitu  ramping  struktur  kaya  fungsi.  Akan  tetapi  apabila  penguatan  fungsi  organisasi kesekretariatan di setiap Deputi sudah dianggap sangat penting maka tidak ada salahnya dilakukan pengembangan organisasi dengan tujuan pendekatan pelayanan internal dengan rentang kendali yang lebih singkat (Tanjung, 2021) sesuai kebutuhan di setiap Deputi.
Pada penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana strategi penguatan organisasi melalui  pergantian  jabatan  fungsional  di  lingkungan  sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau (Ariza, 2021), selanjutnya terdapat artikel yang membandingkan struktur organisasi  perusahaan  developer  (Buulolo  Progresif,  2021)  serta  artikel  lain  tentang analisis  pengaruh  tugas  pokok  sebagai  fungsi  organisasi  terhadap  peningkatan  kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin (Calista, 2020). Masih belum ada artikel yang membahas tentang penguatan fungsi organisasi pada sektor publik pasca alih jabatan struktural ke jabatan fungsional.  Berdasarkan research gab di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis tentang penguatan fungsi kesekretariatan di
Deputi  pasca  alih  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional  di  Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  dimulai  dengan  hipotesis, perspektif,  studi  masalah  dan  eksploitasi  teoritis  untuk  menguji  informasi  individu  dan kelompok tentang  masalah  sosial  (J. Creswell, 2018) dimana peneliti bertindak sebagai alat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan uji silang berupa dokumen, observasi, dan  studi  kepustakaan.  Sedangkan  analisis  data  menggunakan  teknik  induktif  untuk menemukan  makna  daripada  generalisasi  (J.  W.  Creswell  &  Tashakkori,  2007).  Topik penelitian  adalah  organisasi  setingkat  deputi  dan  organisasi  kependetaan  kementerian. Data penelitian dikumpulkan  dengan membagi  2 (dua) jenis data yaitu data primer  dan sekunder  berupa literature  review dari  berbagai  esai,  buku  literatur,  dan  jurnal  ilmiah lainnya  sebagai  referensi  atau  sumber  informasi  yang  relevan  (Miles,  Matthew  B. Huberman, A Michael. Saldana, 2014).
Teknik pengumpulan data dan alat penelitiannya adalah: dokumentasi, observasi dan  wawancara  dengan    beberapa  sumber  data  berupa:  (1)  informan  wawancara,  yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dalam bidang organisasi kerja, ekonomi, dan reformasi birokrasi (2) surat-surat (papers/documents) berupa data sekunder penting karena merupakan data yang terekam sepanjang waktu serta kejadian yang berbeda pada setiap  periode  dan  (3)  lokasi  kegiatan  tempat  penelitian  yang  merupakan  bagian  dari organisasi Koordinator Bidang Perekonomian.
Teknik  analisis  data  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai sumber data seperti hasil- wawancara, dokumen dan observasi yang kemudian dilakukan pengkajian  dan  pengkategorian  berdasarkan  jenis  data.  Analisis  data  dilakukan  dengan langkah pertama, berupa pengumpulan data awal berupa observasi dan wawancara serta pengalaman  peneliti  di  lapangan.  Kedua,  merekam  data  dan  mendokumentasikan  data hasil  observasi  dalam  bentuk  dokumen  fotografi (visual  recording). Ketiga,  data merupakan hasil seleksi data atau hasil olah data dari data dan sumber lain seperti literatur dan dokumen resmi kelembagaan (Van Esch & Van Esch, 2013). Tahapan akhir adalah analisis  data  meliputi:  organisasi  data  (sortir  dan  klasifikasi),  pengkodean  data,  reduksi data,  interpretasi  data  (interpretasi  dan  konstruksi),  visualisasi  data  dan  membuat kesimpulan (Levitt et al., 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sekretariat  adalah  tempat  kegiatan  pekerjaan  yang  berlangsung  di  kantor  atau lokasi  tetap  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Terdapat  kegiatan  proses  surat  menyurat dimulai  dengan  pengumpulan,  pendaftaran,  penyalinan,  pengiriman  dan  penyimpanan semua informasi dokumen yang diperlukan untuk organisasi (Sedianingsih, 2014 ; Husin, 2022).  Kesekretariatan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  di  lingkungan  sekretariat,  yang secara  khusus  mewakili  tata  kerja  sekretariat  yang  bersifat  dinamis  dan  aktif  dalam kegiatan pelayanan perkantoran khususnya yang berhubungan dengan proses administrasi (Sedianingsih, 2014). Kesekretariatan dan sekretariat adalah kantor tempat sekretaris dan stafnya  melakukan  berbagai  kegiatan  struktural  untuk  pekerjaan  kantor,  termasuk pemeliharaan  surat-surat  resmi  dan  dukungan  lainnya  yang  dilakukan  sebagai  kegiatan pendukung.
Sekretariat adalah fungsi administrasi yang merupakan proses pelaksanaan, yaitu: (1) Pengumpulan adalah kegiatan mencari dan berusaha mengumpulkan semua informasi yang  sebelumnya  tidak  tersedia  atau  tersebar  dimana-mana,  kemudian  siap  digunakan pada saat dibutuhkan; (2). Mencatat adalah kegiatan menempelkan alat tulis yang berbeda pada informasi yang diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan; (3). Manajemen adalah rangkaian kegiatan berdasarkan informasi dengan tujuan agar  lebih  bermanfaat;  (4).  Duplikasi  adalah  perbuatan  memperbanyak  dokumen  atau informasi  dengan  alat  ataupun  cara  untuk  memperoleh output dan outcome sebanyak- banyaknya; (5). Mengirim adalah tindakan menyampaikan dengan berbagai alat dan cara dari  satu  pihak  ke  pihak  lain;  (6)  Penyimpanan  adalah  kegiatan  menyimpan  alat  dan perlengkapan pada tempat khusus yang aman (Sedianingsih, 2014; Winardi, 2010).
Ruang  lingkup  kegiatan  pada  sekretariat  adalah:  (1).  melakukan  pembinaan administrasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  persuratan  termasuk  penulisan surat,  penerimaan,  pengolahan,  pendistribusian  dan  pengarsipan;  (2).  penyelenggaraan rapat; (3). menyelenggarakan koordinasi secara internal maupun eksternal;  (4). melakukan kegiatan  yang  bersifat  rahasia;  (5).  mengorganisir  tamu  dan  kunjungan;  (6).  melakukan tugas-tugas  pendukung  lainnya  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan menyediakan  sarana,  terutama  dalam  mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  pokok organisasi (Sedianingsih, 2014).
Pengelolaan kesekretariatan memiliki tujuan: (1) memperlancar distribusi dan arus informasi  kepada  pihak  eksternal  dan  internal;  (2)  melindungi  rahasia  organisasi;  (3) memelihara dan mengelola dokumentasi organisasi yang bermanfaat untuk kinerja yang
tepat  dari  fungsi  manajemen  (perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan pengendalian) (Sedianingsih, 2010). Sedangkan fungsi administrasi sekretariat adalah: (1). Memelihara  catatan  dan  segala  kegiatan  manajemen  menurut  sistem  tertentu  untuk memberikan perhitungan dan sebagai sumber informasi; (2) sarana pelaksanaan prosedur administratif; (3). alat komunikasi organisasi; (4). sebagai pusat dokumen (Sedianingsih, 2014).
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  sekretariat,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh sekretariat, yaitu menunjukkan tata kerja atau tata kerja sekretariat. Sekretariat aktif dan dinamis  dalam  kegiatan  pelayanan  publik,  terutama  yang  berkaitan  erat  dengan  proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang bermakna dalam suatu proses, dan hanya dapat disebut manajemen jika prosedur itu dilakukan sekelompok orang yang disebut organisasi (Saiman, 2002).
Pada  periode  2020-2024  organisasi  Kemenko  Perekonomian  telah  melakukan transformasi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan fokus penyeimbangan tugas, fungsi dan  beban  kerja  untuk  menjamin  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Pembagian  tugas,  beban  kerja  dan  fungsi  organisasi  telah  didasarkan  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  serta  telah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja  organisasi,  kajian  internal  kelembagaan  juga  telah  aktif  dilaksanakan  secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di organisasi.
Hal ini telah sesuai dengan apa yang ada pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Evaluasi  Kelembagaan  di  Lingkungan  Instansi Pemerintah,  dimana  setiap  Kementerian/Lembaga  wajib  melaksanakan  evaluasi kelembagaan pemerintah. Pelaksanaan tata laksana di Kemenko Perekonomian fokus pada 3 ( tiga) hal, yakni penataan tata kelola kearsipan, penyusunan peta bisnis proses level nol sampai dengan tiga, dan pengembangan e-government.
Upaya  peningkatan  kinerja  di  bidang  kelembagaan  dan  tata  laksana  pada  tahun 2020-2024  telah  dilaksanakan  melalui  beberapa  langkah,  yaitu: pertama, penataan organisasi  untuk  menghindari  ketimpangan  beban  kerja  dan  tumpang  tindih  di  masing- masing  unit  kerja  sebagai  upaya  penguatan  fungsi  organisasi  (Rifa'i  &  Fadhli,  2013; Wijaya & Rifa'i, 2016). Hal ini bersifat mendesak sehubungan dengan adanya perubahan tugas, fungsi dan nomenklatur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun
2020  tentang  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  dan  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020.
Kedua, menyederhanakan administrasi dengan memetakan dan mengidentifikasi jabatan administratif yang dapat ditugaskan ke jabatan fungsional dengan pertimbangan keselarasan evaluasi jabatan untuk semua jenis jabatan fungsional, keselarasan minat, jalur karir profesional pegawai yang dipindahkan, dan transisi jabatan. Hal ini bertujuan agar tujuan  administrasi  kesekretariatan  dapat  terwujud  dengan  efektif  (Sedianingsih,  2014). Ketiga, mengembangkan dan menetapkan peraturan analisis jabatan yang berisi informasi tentang semua posisi yang tersedia di  Kemenko Perekonomian sehingga para pemangku jabatan  mampu  mengetahui  tugas  dan  fungsi  masing-masing  secara  holistik; Keempat, mereview  jumlah  kebutuhan  pegawai  di  organisasi  Kemenko  Perekonomian  dengan memperhitungkan  analisis  beban  kerja  untuk  mengetahui  jumlah  kebutuhan  pegawai  di setiap unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disesuaikan; Kelima, mereview kelas  jabatan  di  Kemenko  Perekonomian  melalui  proses  evaluasi  jabatan; Keenam, melakukan penyesuaian peta proses bisnis level 0 (nol)-3 (tiga) dengan regulasi organisasi dan tata kerja yang baru. Peta proses bisnis ini kemudian akan ditetapkan dalam sebuah regulasi  internal  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden; Ketujuh, memastikan implementasi standard operational procedures (SOP) dan peta bisnis proses terlaksana  dengan  baik  di  setiap  level  unit  kerja  untuk  menghindari  peluang  ataupun tindakan  penyimpangan  pelaksanaan  proses  kerja; Kedelapan, mengefektifkan implementasi  regulasi  terkait  naskah  dinas  dan  kearsipan  baik  secara  manual  maupun elektronik; dan kesembilan, meningkatkan implementasi e-government yang terintegrasi, agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholder.
Upaya  peningkatan  kinerja  kelembagaan  dan  tata  laksana  tidak  hanya  dititik beratkan pada sekretariat Kemenko Perekonomian tetapi juga kepada seluruh unit eselon I  dan  II  di  Kemenko  Perekonomian.  Kondisi  ini  menjadi  lebih  kompleks  ketika  secara bersamaan  terjadi  penyetaraan  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional  rentan  terhadap turbulensi di dalam internal organisasi (Nasution, 2022).
Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi di Kemenko Perekonomian telah berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian dengan mekanisme kerja 2 (dua) level struktur, yaitu JPT Madya dan JPT Pratama dengan dibantu  pejabat  fungsional  dan  pelaksana.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat beberapa unit kerja jabatan administrasi yang karena tugas dan fungsinya belum
dapat dialihkan ke jabatan fungsional. Penyederhanaan struktur organisasi dengan 2 (dua) level meliputi tiga hal, yaitu pertama, unit kerja yang melaksanakan tugas utama dalam pencapaian  tujuan  organisasi  yaitu  Deputi; kedua, unit  kerja  yang  melaksanakan  tugas dukungan  manajemen  untuk  mendukung  kelancaran  dan  efektivitas  pelaksanaan  tugas utama yaitu Sekretariat Kementerian dan Inspektorat; dan ketiga, PPT Madya yang secara langsung membantu Menteri Koordinator dalam pemberian saran atau rekomendasi terkait bidang tugas tertentu yaitu staf ahli
Tabel 1. Perubahan Pola Struktur Organisasi Pasca Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional di Kemenko Perekonomian
Eselon Jumlah Unit Kerja Keterangan Sebelum   Sebelum Eselon Ia 8 8 Tetap Eselon Ib 5 5 Tetap Eselon II 40 40 Tetap Eselon III 93 10 Eselon III yang tetap o Biro KLIP: Bagian Persidangan
o Biro Umum: Bagian RT & Bagian Protokol dan TU Pimpinan
o Deputi: 7 (tujuh) Bidang  Protakel pada Deputi Eselon IV 204 23 Eselon IV yang tetap o Biro  KLIP  :  Subbagian  Penyiapan  Persidangan,  Subbagian Fasilitasi Persidangan, Subbagian Dokumentasi Persidangan
o Biro  Umum  :  Subbagian  Urusan  Dalam,  Subbagian  Protokol,
Subbagian  TU  Menteri  Koordinator,  Subbagian  TU  Sekretaris
Kementerian Koordinator, Subbagian TU Staf Ahli
o Inspektorat:  Subbagian TU o Subbidang: 14 (empat belas) Subbidang pada Bidang Protakel di Deputi Total 350 86 Persentase Penyederhanaan 88.9% Jumlah unit kerja yang dihapus 264

## Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pergeseran  jabatan  struktural  menjadi  jabatan  fungsional  membawa  perubahan mekanisme  kerja  dalam  tahapan  penyederhanaan  administrasi,  yang  diatur  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang  Sistem  Kerja  pada  Instansi  Pemerintah  untuk  Penyederhanaan  Birokrasi. Penyederhanaan  birokrasi  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  yaitu:  a.  penyederhanaan
struktur organisasi; b. penyetaraan jabatan; dan c. penyesuaian sistem kerja (mekanisme kerja dan proses bisnis).
Struktur  organisasi  Kemenko  Perekonomian  saat  ini  hanya  memiliki  2  (dua)  level struktur,  sehingga  roda  organisasi  dan  mekanisme  kerja  organisasi  diharapkan  data berjalan lebih dinamis/fleksibel dan kolaboratif dengan mengedepankan profesionalisme, keahlian  dan  keterampilan  untuk  lebih  meningkatkan  efisiensi  dalam  mencapai  tujuan organisasi dan menetapkan tujuan kinerja untuk membuat organisasi menjadi organisasi yang  lebih  sederhana  dan  lincah  (Marthalina,  2022).  Prinsip-prinsip  yang  digunakan dalam penyelenggaraan mekanisme kerja pasca penyederhanaan organisasi di Kemenko Perekonomian, antara lain: a). berorientasi pada hasil; b). kompetensi; c). profesionalisme; d). kolaboratif;  e). transparansi; dan f). akuntabel.

## Sumber : Dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023

## Gambar 2. Transformasi Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pola  struktur  organisasi  Kemenko  Perekonomian  berubah  menjadi  3  (tiga)  pola yaitu: pertama, pola struktur organisasi Deputi yang terdiri atas a). 7 (tujuh) unit kerja Deputi yaitu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; Deputi Bidang Koordinasi  Pangan  dan  Agribisnis;  Deputi  Bidang  Koordinasi  Pengembangan  Usaha Badan  Usaha  Milik  Negara,  Riset,  dan  Inovasi;  Deputi  Bidang  Koordinasi  Ekonomi Digital,  Ketenagakerjaan,  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah;  Deputi  Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.; b) masing-masing  Deputi  terdapat  5  (lima)  Asisten  Deputi  dengan  membawahi  kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada setiap Asisten Deputi; c). Khusus untuk Asisten
Deputi yang melaksanakan tugas dukungan teknis dan administrasi di lingkungan Deputi yang  bersangkutan,  selain  memiliki  kelompok  Jabatan  Fungsional  dan  Pelaksana  yang melaksanakan tugas substansi, juga memiliki 1 (satu) Pejabat Administrator dan 2 (dua) Pejabat Pengawas serta Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administrasi.
Kedua, pola struktur organisasi sekretariat Kemenko Perekonomian yang terdiri atas : a) 4 (empat) Biro dengan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada  setiap  Biro;  b).  Khusus  untuk  Biro  Umum,  selain  memiliki  kelompok  Jabatan Fungsional  dan  Pelaksana  yang  melaksanakan  tugas  substansi,  juga  memiliki  2  (dua) Pejabat Administrator dan 5 (lima) Pejabat Pengawas serta Pelaksana yang melaksanakan tugas  dan  fungsi  tugas  kerumahtanggaan,  keprotokolan,  dan  tata  usaha  pimpinan;  c). Khusus  untuk  Biro  Komunikasi,  Layanan  Informasi  dan  Persidangan,  selain  memiliki kelompok  Jabatan  Fungsional  dan  Pelaksana  yang  melaksanakan  tugas  substansi,  juga memiliki  1  (satu)  Pejabat  Administrator  dan  3  (tiga)  Pejabat  Pengawas  serta  Pelaksana yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pengelolaan  persidangan. Ketiga, pola  struktur organisasi  Inspektorat  yang  terdiri  atas  :  a)  kelompok  jabatan  fungsional;  b)  1  (satu) Pejabat  Pengawas  serta  Pelaksana  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  tata  usaha  dan administrasi Inspektorat

## Sumber: Dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023
Gambar  3:  Struktur  Organisasi  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020
Berdasarkan  gambar  struktur  organisasi  di  atas,  Kemenko  Perekonomian diharapkan menjadi organisasi yang lebih sederhana dan lincah dalam penyelenggaraan
tugas  kerja  untuk  efektivitas  pelayanan  publik  dan  pencapaian  tujuan  organisasi. Penyederhanaan birokrasi dan pola struktur organisasi justru meningkatkan kebutuhan dan fungsi  sekretariat  kementerian  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  internal  organisasi sebagai dampak beralihnya para pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional yang baru. Akibatnya  beban  kerja  organisasi  sekretariat  kementerian  menjadi  berlebih  dengan konsekuensi  berkurangnya  pegawai  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  mengurus administrasi. Padahal tujuan utama kesekretariatan adalah melakukan pelayanan internal berupa administrasi (Weku. dkk, 2018). Beberapa pelayanan internal terhadap unit eselon I yang lain tidak mampu dijalankan secara optimal.
Saat  ini  tugas  pokok  dan  fungsi  kesekretariatan  dilaksanakan  oleh  unit  eselon  I yaitu sekretariat Kemenko Perekonomian yang terdiri atas 4 (empat) biro yaitu: a. Biro Perencanaan; b. Biro Hukum dan Organisasi; c. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; dan d. Biro Umum. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  pemberian  dukungan administrasi  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian dimana sekretaris kementerian bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kemenko Perekonomian. Terdapat 16 bagian yang ada di sekretariat Kemenko Perekonomian  yang  mencerminkan  16  bagian  dengan  50  urusan  kesekretariatan  yang dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 2. Struktur Organisasi/ Urusan Kesekretariatan di Sekretaraiat Kementerian
NO  BIRO BAGIAN SUB BAGIAN 1 2 3 4 1. Biro Perencanaan; 1. Bagian  Program dan Anggaran; 1. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I; 2. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II;
3. Subbagian  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Program dan Anggaran. 2. Bagian Analisis Kebijakan; 1. Subbagian  Analisis  Kebijakan  dan  Harmonisasi Kebijakan; 2. Subbagian Pengembangan Kajian Kebijakan;
3. Subbagian  Administrasi  Jabatan  Fungsional  Analis Kebijakan. 3. Bagian  Data  dan Sistem Informasi; 1. Subbagian Pengumpulan Data;
2. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data;
3. Subbagian Sistem Informasi. 4. Bagian  Fasilitasi Penguatan Kinerja; 1. Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja; 2. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
3. Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
1 2 3 4 2. Biro  Hukum dan Organisasi; 1. Bagian Hukum I; 1. Subbagian Hukum Ekonomi Makro dan Keuangan;
2. Subbagian Hukum Pangan, Agribisnis, Perniagaan, dan Industri;
3. Subbagian  Hukum  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Riset, dan Inovasi.
2. Bagian Hukum II; 1. Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,
2. dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Subbagian Hukum Wilayah dan Tata Ruang; 4. Subbagian Hukum Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan. 3. Bagian  Reformasi Birokrasi; 1. Subbagian  Pelaksanaan  dan  Evaluasi  Reformasi Birokrasi I; 2. Subbagian  Pelaksanaan  dan  Evaluasi  Reformasi Birokrasi II; dan
3. Subbagian  Pelaksanaan  dan  Evaluasi  Reformasi Birokrasi III. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 1. Subbagian Organisasi; 2. Subbagian Tata Laksana; dan
3. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia. 3. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; 1. Bagian  Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri; 1. Subbagian Pengumpulan Bahan Naskah Menteri; 2. Subbagian Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri; dan
3. Subbagian Dokumentasi Naskah Menteri. 2. Bagian Persidangan; 1. Subbagian Penyiapan Persidangan; 2. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan; dan
3. Subbagian Dokumentasi Persidangan. 3. Bagian  Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; 1. Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Media;
2. Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik;
3. Subbagian Edukasi Publik.
4. Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi 1. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi; 2. Subbagian Publikasi; dan
3. Subbagian Monitoring dan Analisis Berita.
4. Biro Umum. 1. Bagian Keuangan;  1. Subbagian Verifikasi I;
2. Subbagian Verifikasi II; dan
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2. Bagian Sumber Daya Manusia; 1. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja; dan
3. Subbagian Penatausahaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia. 3. Bagian Rumah Tangga; 1. Subbagian Urusan Dalam; 2. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan; dan
3. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan. 4. Bagian Protokol dan  Tata  Usaha Pimpinan; 1. Subbagian Protokol; 2. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
3. Subbagian  Tata  Usaha  Sekretaris  Kementerian Koordinator; dan
4. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretariat  Kemenko  Perekonomian  menyelenggarakan  fungsi:  1).  Koordinasi kegiatan Kemenko Perekonomian; 2). Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kemenko Perekonomian 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang  meliputi  ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  kerja  sama, hubungan  masyarakat,  arsip,  dan  dokumentasi  Kemenko  Perekonomian;  4).  Pembinaan dan  penataan  organisasi  dan  tata  laksana;  5).  Koordinasi  dan  penyusunan  peraturan perundang-undangan  serta  pelaksanaan  advokasi  hukum;  6).  Penyelenggaraan pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  dan  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa;  7). Pengelolaan  data  dan  informasi;  dan  8).  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh Menteri Koordinator.
Saat ini fungsi kesekretariatan di Deputi hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Administrator  dan  2  (dua)  Pejabat  Pengawas  serta  Pelaksana  yang  melaksanakan  tugas dan fungsi dukungan teknis dan administrasi. Padahal terdapat 50 urusan kesekretariatan. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan internal yang tidak maksimal, lamban dan tidak up to date. Kebutuhan terhadap penguatan fungsi kesekretariatan pada Deputi memunculkan 3 (tiga) pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam organisasi. Pertama, perlu menambah jumlah  pegawai  pada  sekretariat  kementerian. Kedua ,  perlu  menambah  unit  eselon  III yang khusus mengurusi kesekretariatan pada Deputi. Ketiga, perlu menaikkan unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi 2 pejabat setingkat eselon IV menjadi unit eselon II yang dedicated untuk urusi fungsi kesekretariatan.
Jika  pilihan  pertama  dilaksanakan  dengan  menambah  jumlah  pegawai  pada sekretariat  Kemenko  Perekonomian  agar  secara  komprehensif  dapat  memberikan pelayanan internal terhadap  Deputi, maka pilihan tersebut dianggap  cukup berat karena akan menamah sumber daya manusia (Mahyuddin. Dkk, 2021). Beban kerja di sekretariat Kemenko  Perekonomian  masih  belum  mampu  mewadahi berbagai  kegiatan  pelayanan internal terhadap 7 (tujuh) Deputi secara komprehensif ditambah lajunya arus informasi dan tantangan permasalahan di setiap Deputi yang berbeda-beda. Selanjutnya unit eselon I Deputi juga tetap harus menyelenggarakan kegiatan evaluasi zona integritas, pengajuan WBK  dan  WBBM  dan  penyelenggaran  berbagai  kegiatan  reformasi  birokrasi  dan reformasi  birokrasi  tematik  yang  baru  diluncurkan  pada  akhir  tahun  2022.  Sehingga pilihan  menambah  jumah  pegawai  di  sekretariat  Kemenko  Perekonomian  belum  bisa menjadi  solusi  penguatan  fungsi  kesekretariatan  (pelayanan  internal)  di  masing-masing unit eselon I yang dalam hal ini adalah masing-masing Deputi.
Selanjutnya jika pilihan kedua dilaksanakan dengan menambah unit eselon III atau menambah  jumlah  pegawai  yang  khusus  mengurus  kesekretariatan  merupakan  langkah
penguatan  fungsi  kesekretariatan  di  Deputi.    Pendistribusian  beberapa  tugas  pokok  dan fungsi kesekretariatan di Sekretariat Kementerian yang diberikan kepada Deputi adalah salah  satu  usaha  memangkas  alur  pelayanan  (Solong,  2021)  dan  birokrasi  internal organisasi  Kemenko  Perekonomian.  Beberapa  tugas  pokok  dan  fungsi  kesekretariatan dapat  diselenggaran  secara  mandiri  oleh  Deputi.  Hal  ini  membuka  peluang  untuk terselenggaranya  integrasi  data  dan  prioritas  menyelenggarakan  kegiatan  evaluasi  zona integritas, pengajuan WBK dan WBBM dan penyelenggaran berbagai kegiatan reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi tematik di masing-masing unit eselon I atau Deputi.
Jika  pilihan  terakhir  dilanksanakan  dengan  menaikkan  unit  eselon  III  di  setiap Deputi  yang  membawahi  2  pejabat  setingkat  eselon  IV  menjadi  unit  eselon  II  yang dedicated untuk  urusi  fungsi  kesekretariatan  justru  akan  menambah  pola  struktur organisasi  di  level  eselon  II.  Penambahan  unit  kerja  tersebut  justru  relatif  bertentangan dengan  prinsip  penyederhanaan  birokrasi  yang  menginginkan  organisasi  yang  lebih ramping, kaya fungsi dan lincah (Suyuthi,2020). Dengan menambah unit eselon II justru akan berimplikan terhadap penambahan beban keuangan, anggaran dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sehingga pilihan ketiga ini adalah pilihan terkhir yang dapat ditempuh sebagai usaha penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi.
Beberapa  layanan  di  sekretariat  Kemenko  Perekonomian  seharusnya  dapat diadopsi  pada  tingkat  kesekretariatan  di  Deputi.  Seperti  halnya pertama: tugas  Biro Perencanaan  pada  sekretariat  Kemenko  Perekonomian  yakni  melaksanakan  koordinasi dan  penyusunan  rencana  program  dan  anggaran,  rencana  strategis  jangka  menengah, rencana  kerja,  analisis  dan  harmonisasi  kebijakan  di  bidang  ekonomi,  pengelolaan  data dan  informasi,  serta  memfasilitasi  peningkatan  kinerja   di  lingkungan  Kemenko Perekonomian,  ketika  tugas  tersebut  didistribusikan  ke  kesekretariatan  Deputi  maka pelaksanaan mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, menganalisis dan menyelaraskan kebijakan di bidang  ekonomi,  pengelolaan  data  dan  informasi,  serta  memfasilitasi  peningkatan kinerja  di lingkungan Deputi masing-masing.
Kedua ,  tugas  Biro  Hukum  dan  Organisasi  bertanggung  jawab  untuk mengkoordinasikan penyiapan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan  advokasi  hukum,  pembenahan  birokrasi  dan  organisasi,  dan  tata  cara
penyelenggaraan  pemerintahan   di  lingkungan  Kemenko  Perekonomian.  Ketika  tugas tersebut didistribusikan ke kesekretariatan Deputi maka pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan  dan  penelaahan  rancangan  peraturan  perundang-undangan,  rancangan keputusan  dan  pendapat  hukum  atas  kebijakan  lain,  menganalisis  dan  menyelaraskan peraturan  perundang-undangan,  mendokumentasikan  peraturan  sesuai  peraturan perundang-undangan,  pelaksanaan  perlindungan  hukum,  reformasi  birokrasi,  dan penataan organisasi dan tata kelola  dapat dilaksanakan pada lingkungan Deputi masing- masing.
Ketiga, tugas Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas  penyiapan,  perumusan  dan  pelaksanaan  manajemen  di  bidang  strategi,  publikasi, pelaksanaan  komunikasi  layanan  publik  dan  penyiapan  dokumen  kementerian  serta penyiapan  dan  pelaksanaan  pengujian   di  lingkungan  Kemenko  Perekonomian.  Ketika tugas  tersebut  didistribusikan  ke  kesekretariatan  Deputi  maka  pelaksanaan  tugas menyusun,  merumuskan  dan  melaksanakan  manajemen  di  bidang  strategi,  publikasi, pelaksanaan  komunikasi  layanan  masyarakat  dan  penyusunan  naskah  serta  penyusunan dan ujian mengemudi dapat dilaksanakan  pada lingkungan Deputi masing-masing.
Keempat, tugas  Biro  Umum  mempunyai  tugas  mengoordinasikan  dan melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Perekonomian. Ketika tugas tersebut didistribusikan ke kesekretariatan Deputi maka pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan  pengelolaan  barang  milik  negara,  serta  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  dapat dilaksanakan pada lingkungan Deputi masing-masing.

## 4. Kesimpulan
Penguatan  fungsi  organisasi  kesekretariatan  di  setiap  Deputi  harus  segera dilakukan agar terjadi pelimpahan kewenangan atau desentaralisasi beberapa fungsi-fungsi operasional  manajemen,  tata  kelola,  pengendalian  dokumen, filter  issue dan  beberapa urusan  lain  yang  bersifat  kekhususan  di  keDeputi  masing-masing.  Sebagai  upaya penguatan fungsi kesekretariatan pada Deputi, penulis menyimpulkan ada 3 (tiga) pilihan kebijakan  yang  dapat  dipertimbangkan  oleh  pimpinan  maupun  organisasi. Pertama, menambah jumlah pegawai pada sekretariat kementerian; kedua , menambah unit eselon III  yang  khusus  mengurusi  kesekretariatan  pada  Deputi;  atau ketiga, menaikkan  unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi 2 pejabat setingkat eselon IV menjadi unit
eselon II yang dedicated untuk urusi fungsi kesekretariatan. Pilihan kedua dianggap lebih efektif untuk penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi dengan menambah unit eselon III atau  menambah  jumlah  pegawai  yang  khusus  mengurus  kesekretariatan  merupakan langkah penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi.  Pendistribusian beberapa tugas pokok dan  fungsi  kesekretariatan  di  Sekretariat  Kementerian  yang  diberikan  kepada  Deputi adalah  salah  satu  usaha  memangkas  alur  pelayanan  dan  birokrasi  internal  organisasi Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Beberapa  tugas  pokok  dan  fungsi kesekretariatan dapat diselenggaran secara mandiri oleh Deputi. Hal ini membuka peluang untuk terselenggaranya integrasi data dan prioritas menyelenggarakan kegiatan  evaluasi zona  integritas,  pengajuan  WBK  dan  WBBM  dan  penyelenggaran  berbagai  kegiatan reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi tematik di masing-masing unit eselon I atau Deputi.

## 5. Daftar Pustaka
Ariza, R. (2021). Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara (JUAN) , 9 (2), 125–140.
Buulolo  Progresif.  (2021).  Fungsi  Organisasi  dalam  Manajemen  Proyek. Jurnal  Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (2), 7–15.
Calista, I. R. A. (2020). Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPRO) , Vol 1 No 2 (2020):
Integritas  Jurnal  Manajemen  Profesional  (IJMPro) - Juli  2020 ,  211–226. https://journal-fe.uigm.ac.id/index.php/IJMPRO/article/view/25/29
Creswell,  J.  (2018). Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches, Fifth Edition .
Creswell,  J.  W.,  &  Tashakkori,  A.  (2007).  Differing  perspectives  on  mixed  research methods. Journal of Mixed Research Methods , 1 (4), 303–308.
Husin, I. (2022). Teori Organisasi. Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh, 12(2), 56-66.
Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Suárez-orozco, C., Appelbaum,
M., Cooper, H., Kline, R., Mayo.Wilson, E., Nezu, A., & Rao, S. (2018). Reporting Standards  for  Qualitative  Research  in  Psychology:  The  APA  Publications  and Communications  Board  Task  Force  Report. American  Psychologist , 1 (2),  26–46. http://search.proquest.com.ezp- prod1.hul.harvard.edu/docview/61476746?accountid=11311%5Cnhttp://sfx.hul.har vard.edu/hvd?url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:so cabsshell&atitle=The+Victim+Ideology+of+Whit
Mahyuddin, M., Kurniullah, A. Z., Hasibuan, A., Rahayu, P. P., Purba, B., Sipayung, P.
D., ... & Butarbutar, M. (2021). Teori Organisasi. Yayasan Kita Menulis.
Marthalina.  (2022).  Agility  Organisasi  Pasca  AlihJabatan  Fungsional. Jurnal  MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 10 (1), 31–51. https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i1.2502
Nasution, I. (2022). Bureaucratic Turbulence After Transferring Structural to Functional Positions  at  the  Coordinating  Ministry  for  Economic  Affairs . 10 (2),  138–157. https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i2.2759
Rifa’i, H. M., & Fadhli, M. (2013). Manajemen organisasi. Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
Sedianingsih,  S.  E.,  Mustikawati,  E.  F.,  &  Soetanto,  N.  P.  (2014).  Teori  dan  Praktik Administrasi Kesekretariatan. Prenada Media.
Solong,  H.  A.,  &  Yadi,  A.  (2021).  Kajian  Teori  Organisasi  Dan  Birokrasi  Dalam Pelayanan Publik. Deepublish.
Suyuthi, N. F., Lie, D., Nainggolan, N. T., Kadar, M. G., Purba, S., Butarbutar, M., ... & Mustar,  M.  (2020).  Dasar-Dasar  Manajemen:  Teori,  Tujuan  dan  Fungsi.  Yayasan Kita Menulis.
Tanjung, M. (2017). Fungsi organisasi dalam manajemen proyek. Jurnal Mantik Penusa, 1(1).
Tanjung,  R.,  Mawati,  A.  T.,  Ferinia,  R.,  Nugraha,  N.  A.,  Simarmata,  H.  M.  P., Sudarmanto, E., ... & Silalahi, M. (2021). Organisasi dan manajemen. Yayasan Kita Menulis.
Van  Esch,  P.,  &  Van  Esch,  L.  J.  (2013).  Justification  of  a  Qualitative  Methodology to Investigate  the  Emerging  Concept:  The  Dimensions  of  Religion  as  Underpinning Constructs  for  Mass  Media  Social  Marketing  Campaigns. Journal  of  Business Theory and Practice , 1 (2), 214. https://doi.org/10.22158/jbtp.v1n2p214
Wijaya, C., & Rifa’i, M. (2016). Dasar-Dasar Manajemen mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Perdana Publishing.
Winardi, J. (2006). Teori organisasi dan pengorganisasian.
Weku, E., Manopo, M., & Tenges, R. Modul Kesekretariatan I. 2018
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).