How to cite:
Maria Veronika Napitupulu (2023), Fungsi Securities Investor Protection Fund (SIPF) Sebagai Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal, (5) 10, https://doi.org/ 10.46799/syntax-
idea.v5i10.2925 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## FUNGSI SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND (SIPF) SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL
Maria Veronika Napitupulu
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia Email: marianapitupulu70@gmail.com

## Abstrak
Pasar modal mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian negara, namun adanya  resiko  seperti  penyalahgunaan  aset  pemodal  (fraud)  dapat  mengakibatkan  investor mengalami  kerugian  karena  kehilangan  aset  yang  berharga  dan  menggangu  iklim  transaksi pasar modal Indonesia. Sehingga perlindungan asset pemodal dalam instrument Pasar Modal menjadi  alasan  penting  dalam  menilai  resiko  investasi  dinegara  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  peran  dan  fungsi  lembaga  perlindungan  SIPF  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi investro pasar modal. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari Analisa penelitian ini adalah fungsi SIPF dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal sebagai  lembaga  perlindungan  dalam  menjamin  aset-aset  investor  apabila  terjadi  fraud, kecurangan sekuritas, dan tindak pidana pasar modal lainnya. SIPF merupakan lembaga yang dikelola  oleh  PT  Penyelenggara  Program  Perlindunngan  Investor  Efek  Indosia  (P3IE) berdasarkan  Surat  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep- 43/D.04/2013. Perlindungan ganti aset investor berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang PDPP.
Kata Kunci: Pasar Modal, Fungsi dan Peran SIPF, Perlindungan Hukum

## Abstract
The capital  market  has  a big  role in  improving the country's  economy,  but  the existence of risks such as misuse of investor assets (fraud) can cause investors to suffer losses due to loss of valuable assets and disrupt the climate of Indonesian capital market transactions. So that the protection  of  investor  assets  in  the  Capital  Market  instrument  is  an  important  reason  in assessing investment risk in Indonesia. This research aims to examine the role and function of SIPF  protection  institutions  in  providing  legal  protection  for  capital  market  investors.  The method  used  is  a  normative  juridical  method  with  descriptive-analytical  research specifications. The result of this research analysis is the function of SIPF in providing legal protection for capital market investors as a protection institution in guaranteeing investor assets in the event of fraud, securities fraud, and other capital market crimes. SIPF is an institution managed  by  PT  Penyelenggara  Program  Perlindunngan  Investor  Securities  Indosia  (P3IE) based  on  the  Decree  of  the  Board  of  Commissioners  of  the  Financial  Services  Authority Number Kep-43/D.04/2013. Investor asset replacement protection is based on POJK Number 49/POJK.04/2016 concerning DPP and POJK Number 50/POJK.04/2016 concerning PDPP. Keywords: Capital Market, Function and Role of SIPF, Legal Protection.
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 5, No. 10, Oktober 2023

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  merupakan  wadah  dan  mekanisme  yang  mempertemukan  antara  pihak yang  membutuhkan  dana  dengan  pihak  yang  kelebihan  dana  dalam  kerangka  investasi (Miftahuddin, 2023; Nor, 2013). Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara  karena  pasar  modal  menjalankan  dua  fungsi  yaitu  pertama  sebagai  sarana  bagi pendanaan  usaha  atau  sebagai  sarana  bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan  dana  dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan  usaha,  ekspansi,  penambahan  modal  kerja  dan  lain-lain,  kedua  pasar  modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi,  reksa  dana,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  menempatkan  dana yang  dimilikinya  sesuai  karakteristik  keuntungan  dan  resiko  masing-masing  instrumen (Herlianto, 2010; Susanto et al., 2023).
Pasar modal mempunyai peran strategis  sebagai  salah satu  sumber pembiayaan bagi dunia usaha karena  pasar modal  dijadikan sebagai  wadah  investasi  bagi  masyarakat.  Dalam pasar modal terdapat organ inti yang mengatur atau mendukung kegiatan pasar modal yang disebut sebagai Self Regulatory Organization (SRO), yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring  dan  Penjaminan  (LKP),  dan  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP).  SRO memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengaturan  transaksi  dan  penyelesaiannya, pengaturan pelaku pasar, fungsi penegakan aturan dan disiplin serta penyelesaian perselisihan (Anwar, 2005).  Dana Perlindungan Pemodal (DPP) secara resmi diluncurkan di Pasar Modal Indonesia  pada  tanggal  23  Desember  2013  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Securities Investor Protection Fund (SIPF) telah menjadi best practice di berbagai Pasar Modal hadir di Pasar Modal  Indonesia melalui Dana Perlindungan Pemodal. Sejak mendapatkan izin usaha tersebut,  maka  PT  Penyelenggara  Program  Perlindungan  Investor  Efek  Indonesia  (P3IEI) diberikan  wewenang  oleh  OJK  untuk  melakukan  operasional  sebagai  Penyelenggara  Dana Perlindungan Pemodal yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal (Aqmarina et al., 2023; Permana et al., 2022).
Secara  umum  terbentuknya  Investor  Protection  Fund  (IPF)  karena  adanya  payung hukum yang cukup memadai, yaitu; (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAB VI disebutkan harus adanya transparansi dan perlindungan terhadap kepemilikan efek termasuk detail dari pemilik efek di pasar modal. (2) Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian dalam hal kewajiban untuk mengasuransikan rekening efek.  (3)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  lembaga  IPF merupakan  institusi  yang  izin  usahanya  diterbitkan  oleh  OJK,  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan  dibidang  pasar  modal  dan  sebagai  organisasi  PT.  (4)  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab VI disebutkan bahwa OJK dapat mengeluarkan peraturan guna melindungi konsumen dan masyarakat.
Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 berlaku sebelum adanya Investor Protection Fund (IPF),  peraturan  Bapepam  Nomor  VI.A.3  mengenai  Rekening  Efek  Pada  Kustodian  dalam Pasal 5 mengatur tentang hak pemegang rekening atas efek dalam hal kustodian pailit, huruf (a)  yaitu  :  “Efek  yang  dicatat  dalam  rekening  efek  bukan  merupakan  harta  kustodian,  oleh karena itu efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur kustodian.”
Lebih lanjut, pengecualian pasal 5 huruf (c) mengatur: “Dalam hal aset milik kustodian tidak  cukup  untuk  menjamin  bahwa  semua  efek  yang  ada  dalam  rekening  efek  dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib membagikan efek yang ada dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening secara proporsional dengan nilai masing-masing rekening, sesudah efek yang tidak sepadan dikembalikan.”
Dengan  demikian,  Peraturan  Bapepam  mengenai  ganti  rugi  atas  pengembalian  aset nasabah memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengatur bahwa nasabah tidak dapat menerima pengembalian  aset  miliknya  secara  utuh.  Akan  tetapi  dengan  terbentuknya  IPF  yang
seharusnya  menjadi  inovasi  atau  pembaruan  dalam  perlindungan  hukum  bisa  memberikan jaminan terhadap hak- hak nasabah atas hilangnya aset mereka (Aqmarina et al., 2023).
Selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI telah melakukan berbagai persiapan serta kegiatan yang mendukung operasionalnya, yang meliputi kegiatan penyusunan dan  pembangunan  Good  Corporate  Governance  terkait  organ  Penyelenggara  Dana Perlindungan  Pemodal  dan  Management  Governance  terkait  dengan  prosedur  pengelolaan anggota, penanganan klaim, dan resolusi anggota Dana Perlindungan Pemodal. Demikian pula telah  dilakukan  perubahan  nama  penempatan  Dana  Perlindungan  Pemodal  di  bank,  yang semula diatasnamakan P3IEI - Dana Perlindungan Pemodal telah diubah menjadi atas nama Dana Perlindungan Pemodal (Navirinurani et al., 2018; Surya & Yustiavandana, 2008).
Indonesia  Securities  Investor  Protection  Fund  (SIPF)  di  bawah  PT  Penyelenggara Program  Perlindungan  Investor  Efek  Indonesia  (PPPIEI)  didirikan  untuk  memberikan perlindungan  investasi  untuk  para  investor/pemodal  di  Indonesia  melalui  penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Perlindungan atas aset investor diperlukan karena adanya ketergantungan  kepada  perusahaan  efek  yang  bertindak  untuk  kepentingannya  dalam berinvestasi.  Perusahaan  atau  lembaga  efek  yang  merupakan  anggota  dari  DPP  memiliki kewenenangan untuk  melakukan pencatatan, penyimpanan, transfer, menggunakan, maupun melaporkan  transaksi  aset  investor  dalam  rangka  aktivitas  transaksi  untuk  kepentingan investor. Namun, perusahaan efek juga dapat menggunakan efek tersebut untuk kepentingan perusahaan atau pegawai, yang dikategorikan sebagai fraud (penipuan). Berbeda dengan dana jaminan  yang  dikelola  oleh  PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI)  selaku  lembaga kliring  dan  penjaminan  untuk  melindungi  pemodal  dari  risiko  penyelesaian  transaksi (settlement risk), dana perlindungan pemodal merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan atas aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  menulis  mengenai bagaimana fungsi Securities Investor Protection Fund (SIPF) sebagai lembaga perlindungan bagi investor pasar modal dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif,  yang  mana  pengkajian  dilakukan  dengan  bahan-bahan  hukum  primer  dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang  penulis agar dapat memberikan kejelasan dengan suatu uraian atau substansi karya ilmiah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  aktual  secara  rinci melalui gejala/fenomena yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  data  yang  terkumpul  akan  diuraikan  untuk  menjawab rumusan masalah yang ada dalam suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  ("UU Pasar Modal") mengatur tentang perlindungan terhadap aset nasabah perusahaan efek, dimana pemodal,  mengatur  supaya  perusahaan  efek  yang  menerima  efek  dari  nasabahnya  memiliki kewajiban menyimpan efek tersebut kedalam rekening yang berbeda dari rekening perusahaan efek  dan  menyelenggarakan  pembukuan  secara  terpisah  untuk  setiap  nasabah  serta menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya. Pasar Modal memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan cara meningkatkan pemerataan, pertumbuhan,  dan  stabilitas  ekonomi  nasional  sehingga  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal Indonesia terus berkembang dengan mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pemerintah telah melakukan penerbitan berbagai regulasi
dibidang keuangan dan  perbankan termasuk pasar modal. Para investor tentunya menyadari bahwa perusahaan efek dapat memberikan keuntungan yang cukup baik bagi para investor dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia (Navirinurani et al., 2018). Namun masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  melakukan  investasi  dipasar  modal  karena  masih banyaknya penipuan yang terjadi dipasar modal sehingga perlu adanya perlindungan bagi para investor agar investor pasar modal tidak ragu berinvestasi di bidang pasar modal.

## Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
Penyelenggara dana perlindungan pemodal (PDPP) merupakan perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset investor, sebagaimana diatur dalam POJK. Investor adalah  pihak  terpenting  yang  berperan  di  dalam  kegiatan  pasar  modal  sebab  keberadaan investor  yang  terlibat  dalam  pasar  modal  Indonesia  adalah  investor  domestik  dan  asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal  tidak  lepas  dari  kebutuhan  dan  pengaruh  investor  (Nasarudin,  2014).  Penyelenggara dana perlindungan pemodal  (PDPP) yang dalam  hal  ini diwakilkan pada  PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) mempunyai tujuan utama yakni untuk meningkatkan  perlindungan  pemodal  dan  kepercayaan  bahwa  aset  mereka  aman  tanpa dihinggapi  rasa  khawatir  atas  ketidakmampuan  perusahaan  efek  dalam  memenuhi kewajibannya.  Pasar  modal  dapat  mengalami  kegagalan  akibat  hilangnya  ketidakpercayaan pemodal  yang  disebabkan  kegagalan  atau  kebangkrutan  perusahaan  efek  sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kridibilitas industri pasar modal di suatu negara (Navirinurani et al., 2018).
Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa resiko yang timbul yaitu diantaranya:
1. Dari segi  finansial, investor atau pemodal memiliki resiko mengalami kerugian apabila emiten tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dividen/bunga pokok investasi;
2. Dari  segi  pasar,  investor  memiliki  resiko  yang  diakibatkan  dari  turunnya  harga  pasar secara substansial, baik secara keseluruhan dalam saham maupun penurunan harga pasar saham  tertentu  akibat  perubahan  tingkat  inflasi  ekonomi,  keuangan  manajemen perusahaan negara, dan perubahan atas kebijakan pemerintah.
3. Resiko lain yang kemungkinan dihadapi oleh investor adalah timbulnya emosional dalam menghadapi  harga  saham  berdasarkan  optimisme  dan  pesimisme  dapat  menaikkan  dan menurunkan harga saham.
Resiko tersebut dapat terjadi secara nyata dan dialami oleh Investor, biasanya Investor yang  bermasalah  akan  mendapat  perlindungan  ganti  rugi  apabila  telah  menjadi  korban  dari kecurangan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi, namun ganti rugi ini tidak secara langsung  diberikan,  tapi  harus  menunggu  surat  edaran  dari  otoritas  jasa  keuangan  untuk memastikan  klaim  kerugian  memang  sudah  selayaknya  mendapatkan  ganti  rugi  (Mar’ati, 2012).  OJK  bertugas  melakukan  pengawasan  menggunakan  system  yang  terintegrasi,  yang mana seluruh aktifitas yang dilakukan dibidang keuangan harus tunduk kepada OJK, terkecuali pihak-pihak yang ditentukan dalam Self Regulatory Organization (SRO) sebagai lembaga yang memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  peraturan.  Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (4)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal  “Pada  saat  pendirian,  Pihak  yang  dapat  menjadi  pemegang  saham  Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan".
OJK dan SRO memberikan tugas kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal ( Investor  protection  fund )  dengan  karakteristik  untuk  melindungi  kepentingan  pemodal (investor) terhadap bahaya kehilangan aset, yaitu (Kusuma, 2014):
a. DPP merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal;
b. Pemodal  adalah  nasabah  dari  perantara  pedagang  efek  yang  mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian;
c. Aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, dan/atau dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian:
1) Efek dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian
2) Dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal.
d. PDPP  adalah  perseroan  yang  telah  mendapatkan  izin  usaha  dari  OJK  untuk menyelenggarakan  dan  mengelola  DPP.  Dalam  hal  ini  diamanatkan  kepada  Indonesia SIPF.
Beberapa ketentuan DPP yaitu :
a. Bukan  merupakan  milik  pihak  tertentu  dan  tidak  digunakan  untuk  keperluan  apapun, kecuali  untuk  tujuan  sebagaimana  ditentukan  dalam  POJK  Nomor  49/  POJK.04/2016 tentang DPP;
b. Digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal;
c. Hanya dapat diinvestasikan pada surat berharga negara dan/atau deposito pada bank dari bumn;
d. Tidak dapat dipinjamkan atau dijaminkan;
e. PDPP berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih hasil investasi
DPP terdiri dari beberapa sumber, yaitu :
1) Berasal dari kontribusi dana awal dari SRO yang berwenang terhadap keberlangsungan Pasar  modal  Indonesia  yakni  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  Lembaga  Kliring  dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sebesar Rp 45 Miliar pada tahun 2013 yang kemudian ditambah lagi sebesar Rp15 Miliar pada tahun 2014 sehingga total iuran adalah sebesar Rp 60 Miliar;
2) Berasal dari Iuran keanggotan yang nilainya ditetapkan oleh OJK, yang terdiri dari Iuran Keanggotaan Awal sebesa Rp 100 Juta dan Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumya yang dititipkan pada PPE dan BK yang dimana ke dua institusi tersebut wajib menjadi anggota DPP;
3) Berasal  dari  PPE  dan  BK  yang  terbukti  menyalahgunakan  Aset  Pemodalnya  sebagai penggantian dari pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal tersebut. Namun sejak  DPP  terbentuk  pada  tahun  2013  hingga  kini  dikarenakan  belum  adanya  kasus penyalahgunaan  Aset  Pemodal  oleh  Perusahaan  Pedagang  Efek  dan  Bank  Kustodian, hasil  dari  regulasi  yang  ketat  dari  OJK  serta  perbaikan  keamanan  pemantauan  Aset Pemodal melalui nomor tunggal identitas pemodal (SID) dan Kartu Akses dari KSEI;
4) Berasal dari hasil Investasi Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK bahwa DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Beharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.
Berdasarkan  Bab  XI  Pasal  90  sampai  Pasal  99  Undang-undang  Pasar  Modal, mengkategorikan Pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal yaitu :
a. Penipuan  ( Fraud )  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penipuan  di  pasar  modal  diatur didalam  UU  Pasar  Modal  yang  mengatur  bahwa  dalam  kegiatan  perdagangan  efek, setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung;
1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan cara apa pun;
2) Turut serta menipu;
3) Membuat  pernyataan  tidak  benar  mengenai  fakta  materiil  atau  tidak mengungkapkan  mengenai  keadaan  yang  terjadi  pada  saat  pernyataan  dibuat dengan  maksud  menguntungkan  atau  menghindarkan  kerugian  untuk  diri  sendiri
atau  pihak  lain  atau  dengan  tujuan  memengaruhi  pihak  lain  untuk  membeli  atau menjual efek.
Lingkup  penipuan  di  pasar  modal  dibatasi  pada  penipuan  dalam  kaitannya  dengan perdagangan  efek  yang  meliputi  kegiatan  penawaran,  pembelian  dan/atau  penjualan efek  yang  terjadi  dalam  rangka  penawaran  umum  atau  terjadi  di  bursa  efek,  maupun kegiatan  penawaran,  pembelian  dan/atau  penjualan  efek  di  luar  bursa  efek  atau  efek perusahaan publik atau emiten. Ketentuan tentang penipuan dalam perdagangan pada pasar  modal  memiliki  hubungan  potensial  terjadi  antara  perusahaan  efek  dengan investornya, sehingga pedoman perilaku yang mengatur tentang larangan dan kewajiban perusahaan  efek  dalam  hubungan  dan  menjaga  kepentingan  rekening  dan  harta kekayaan  investor  yaitu  saham  menjadi  objek  utama  pengaturan-pengaturan  untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan (Miftahuddin, 2023).
b. Manipulasi  Pasar  ( Market  Manipulation )  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  karena merupakan  kegiatan  yang  dapat  merusak  integritas  pasar  modal  dan  kepercayaan masyarakat  pada  aktivitas  di  pasar  modal,  kepercayaan  masyarakat  sangat  penting karena kepercayaan publik dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Larangan manipulasi pasar sebagaimana diatur didalam UUPM, yaitu:
1) Setiap  pihak  dilarang  melakukan  tindakan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  tujuan  untuk  menciptakan  gambaran  semu  atau  menyesatkan  mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek;
2) Setiap  pihak  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dilarang  melakukan  dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek;
3) Setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan  yang  secara  materiil  tidak  benar  atau  menyesatkan  sehingga memengaruhi  harga  efek  di  bursa  efek  apabila  pada  saat  pernyataan  dibuat  atau keterangan diberikan :
a) Pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa pernyataan  atau  keterangan  tersebut  secara  materiil  tidak  benar  atau menyesatkan; atau
b) Pihak  yang  bersangkutan  tidak  cukup  berhati-hati  dalam  menentukan kebenaran informasi dari pernyataan atau keterangan tersebut.
c) Manipulasi  pasar  adalah  segala  jenis  tindakan  hukum  yang  berupa  berbagai jenis  pernyataan tertentu yang dapat  mengakibatkan terjadinya kondisi  yang tidak fair , tidak transparan dan merugikan orang lain di bursa efek, yang dapat dilakukan oleh siapapun yang terkait erat dengan bursa efek, seperti misalnya emiten, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang pasar modal, pialang, bahkan investor atau wartawan.
d) Perdagangan Orang Dalam ( Insider Trading )
e) Pada dasarnya insider trading merupakan transaksi efek yang dilakukan orang dalam (insider) berdasarkan informasi orang dalam yang belum dibuka kepada publik ( non public information/inside information ). Perdagangan orang dalam adalah  perdagangan  efek  illegal  yang  merupakan  kategori  pelanggaran dan/atau kejahatan pasar modal. Mendasarkan UUPM, larangan orang dalam meliputi:
1. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik;
2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
3. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
4. Pihak  yang  dalam  waktu  enam  bulan  terakhir  tidak  lagi  menjadi  pihak sebagaimana disebut dalam angka 1, 2, dan 3.

## Lembaga Securities Investor Protection Fund (SIPF)
Pada  tahun  2010,  Kementrian  Keuangan  menuangkan  rencana  Kasus  PT  Sarijaya Permana  Sekuritas  (SPS)  dan  PT  Optima  Kharya  Capital  Securities  (OKCS)  menjadi  salah satu kasus yang penting untuk menjadi pelajaran dalam dunia investasi. Kasus ini membuat regulator pasar modal akhirnya membentuk  Investor Protection Fund (IPF) dengan prioritas utama melindungi aset nasabah menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor  Kep-715/BL/2012  tentang  Dana  Perlindungan Pemodal  (DPP)  (Peraturan  VI.A.4)  serta  Peraturan  VI.A.5  Lampiran  Keputusan  Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/202 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)  (Peraturan  VI.A.5)  yang  kemudian  dikonversikan  dan  digantikan  dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal pada tahun  2016.  Diterbitkannnya  izin  usaha  sebagai  PDPP  dari  OJK  melalui  Surat  Keputusan Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-  43/D.04/2013  tertanggal  11 September 2013 tentang pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau yang dikenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi  Perusahaan  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  Penyelenggara  Dana  Perlindungan Pemodal.  Lembaga  SIPF  ini  akhirnya  dibentuk  dan  kemudian  mendapatkan  SK  Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan pada  tanggal  18  Desember  2012.  OJK  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di bidang pasar modal (Susanto et al., 2023).

## Fungsi SIPF
Pada prinsipnya Lembaga SIPF memiliki 3 fungsi utama yaitu:
1) Fungsi  Investasi  yakni  menyusun  dan  melaksanakan  rencana  investasi  atas  Dana Perlindungan Pemodal, mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan  secara  segera  dari  Dana  Perlindungan  Pemodal,  dan  melakukan  proses  setor hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.
2) Fungsi Pembukuan dan Keuangan, yang terdiri dari :
a. Membuat  dan  menyelenggarakan  pencatatan  serta  pembukuan  atas  seluruh  transaksi dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
b. Membuat  dan  menyelenggarakan  pencatatan  serta  pembukuan  atas  seluruh  transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal. Hal ini bersifat terpisah  dari  pencatatan  dan  pembukuan  untuk  Penyelenggaraan  Dana  Perlindungan Pemodal.
c. Memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Menyusun laporan keungan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
e. Melakukan  kegiatan  perbendaharaan,  antara  lain  menerima  dana,  memungut  iuran, serta mengeluarkan biaya yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal.
f. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal.
g. Apabila  terdapat  keraguan  atau  perbedaan  dalam  pencatatan  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara  Dana  Perlindungan  Pemodal  dengan  pihak  lain,  Penyelenggara  Dana Perlindungan  pemodal  wajib  mengadakan  rekonsiliasi  dengan  pihak  terkait  untuk memastikan akurasi pembukuan.
3) Fungsi Audit dan Kepatuhan
a. Memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  serta  prosedur operasi  standar  dan  kode  etik  Penyelenggaraan  Dana  Perlindungan  Pemodal  yang berlaku;
b. Memproses  setiap  pengaduan  pemodal  dan  masyarakat  yang  terkait  dengan pelaksanaan tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
c. Memastikan  bahwa  pegawai  pengawasan  internal  dan  kepatuhan  memiliki  akses  ke pembukuan setiap waktu.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Oleh SIPF
Perlindungan  investor  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting.  Perlindungan yang  kurang  maksimal  bagi  investor  akan  menimbulkan  keengganan  bagi  investor  untuk melakukan  investasi  di  Pasar  Modal.  Kurangnya  ketertarikan  pemodal  akan  mengakibatkan kegiatan  pasar  menjadi  lesu  dan  fungsi  Pasar  Modal  tidak  akan  berkembang  (Surya  & Yustiavandana,  2008). Securities Investor  Protection  Fund (SIPF)  adalah  lembaga  yang didirikan untuk melindungi aset investor di pasar modal dari kerugian yang disebabkan risiko kejahatan oleh karyawan atau manajemen perusahaan efek dan risiko kebangkrutan perusahan efek. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU No 8/1995 dalam Pasal 90- 99 telah mengkategorikan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi  pasar,  dan  perdagangan  orang  dalam.  Keberadaan  Securities  Investor  Protection Fund diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal sehingga jumlah investor akan semakin bertambah. Dengan demikian, fungsi utama Securities Investor  Protection  Fund  hampir  sama  dengan  Lembaga  Penjaminan  Simpanan  di  industri perbankan (Anwar, 2005).
Keberadaan  SIPH  sebagai  lembaga  perlindungan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal sehingga jumlah investor akan semakin bertambah. Dengan demikian, fungsi utama SIPF hampir sama dengan Lembaga Penjaminan Simpanan di industri perbankan. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk melindungi investor, PT  P3IEI  mengalokasikan  Cadangan  Ganti  Rugi  Pemodal  (CGRP)  merupakan  dana  yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset  pemodal  sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016  tentang Dana  Perlindungan  Pemodal.  Pasal  21  POJK  No.  49/POJK.04/2016  tentang  Dana Perlindungan Pemodal mengatur syarat bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IE, pemodal harus:
1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian;
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; serta
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification. Kemudian Syarat aset pemodal yang dilindungi adalah :
1. Pasal 19 POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
2. Pasal 20 POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur dana yang ditipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.
Penyelenggara  Dana  Perlindungan  Pemodal  melakukan  kegiatan  penanganan  klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi :
1. Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
2. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang;
3. Bagi  Kustodian  berupa  Perantara  Pedagang  Efek  yang  mengadministrasikan  Efek dinyatakan  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  dan  dipertimbangkan  izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
4. BagiBankKustodiandinyatakantidakdapatmelanjutkankegiatanusahanya  sebagai  Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.
Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh)  hari  sejak  tanggal  surat  pemberitahuan  tidak  diterimanya  klaim.  OJK  melakukan pemeriksaan  atas  keberatan  atas  Surat  Keputusan  Klaim  yang  diajukan  oleh  Pemodal  OJK dapat  menerima  ataupun  menolak  keberatan  tersebut.  Dalam  hal  OJK  menetapkan  bahwa klaim dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP maka P3IEI wajib dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh OJK. Besaran batasan ganti rugi aset pemodal sesuai ketentuan yang tertuang pada Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020 pada 23  Desember  2020  ditetapkan  batasan  paling  tinggi  pembayaran  ganti  rugi  untuk  setiap pemodal  pada  satu  kustodian  dengan  menggunakan  dana  perlindungan  pemodal  adalah  Rp 200,000,000,-  dari  sebelumnya  sebesar  Rp  100,000,000,-.  Kemudian,  batasan  paling  tinggi pembayaran  ganti  rugi  untuk  setiap  kustodian  dengan  menggunakan  dana  perlindungan pemodal adalah Rp 100,000,000,000,- dari sebelumnya Rp50, 000,000,000,-. Penggantian aset pemodal  di  pasar  saham  hanya  diganti  oleh  Indonesia  Securities  Investor  Protection  Fund (SIPF) jika ada fraud atau penipuan atau penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek (broker) dan/atau  kustodian  yang  menjadi  anggota  Indonesia  Securities  Investor  Protection  Fund (SIPF). Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang adalah tidak mencakup nilai kerugian atas  perkiraan  nilai  investasi  masa  dengan  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  44  ayat  (4)  poin  c Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016.
Lingkup  perlindungan  SIPF  juga  belum  menjangkau  penggantian  kerugian  investor akibat pelanggaran hukum yang dilakukan di pasar modal berupa transaksi semu alias goreng saham, transaksi orang dalam atau insider trading, hingga penyalahgunaan dana nasabah atau yang lebih dikenal dengan disgorgement fund . SIPF hanya digunakan untuk membayar ganti kerugian  investor  akibat  penyelahgunaan  (fraud)  yang  menyebabkan  hilangnya  aset  dalam penyimpaan di perusahaan efek atau bank kustodian. Setelah dibentuk pada tahun 2012, SIPF belum  pernah  memberikan  ganti  kerugian  dikarenakan  tidak  terdapat  kasus  yang  wajib  di ditutup (cover) oleh SIPF. Pengelolaan DPP sepenuhnya dilakukan oleh lembaga SIPF sebagai lembaga yang ditunjuk OJK untuk menjadi penyelenggara DPP sesuai dengan POJK Nomor 50  Tahun  2016  tentang  Penyelenggara  Dana  Perlindungan  Pemodal  (DPP).  Adapun  bentuk dan  mekanisme  penyelenggaraan  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  SIPF  sendiri  berupa penjaminan,  di  mana  secara  khusus  bentuk  penjaminan  berupa corporate guarantee . Perlindungan  terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pelanggaran  hukum  di  pasar  modal, seperti kejahatan pasar  modal diberikan  dalam  bentuk Dana Kompensasi  Kerugian  Investor atau dikenal juga sebagai disgorgement fund sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 65 Tahun 2020  tentang Pengembalian Keuntungan  Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pada POJK ini disebutkan bahwa ketika terjadi pelanggaran hukum  oleh  suatu  pihak  di  pasar  modal,  maka  OJK  dapat  meminta  pihak  pelanggar  untuk mengembalikan  keuntungan  yang  didapat  dari  dimulainya  pelanggaran  untuk  kemudian dijadikan disgorgement fund . Disgorgement fund ini akan didistribusikan kepada investor yang
dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim. Berbeda dengan disgorgement fund , DPP tidak dibentuk dari pelanggaran hukum, namun dibentuk oleh SIPF (penyelenggara DPP) untuk mengganti rugi hanya ketika ada aset investor yang hilang. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hukum seperti kejahatan pasar modal dan pelanggaran hukum perusahaan emiten yang menyebabkan penurunan nilai aset pemodal ialah disgorgement fund, sedangkan DPP hanya memberikan perlindungan atas pelanggaran hukum pihak  kustodian,  khususnya  perantara  pedagang  efek,  ketika  terjadi  hilangnya  aset  pemodal dari kustodian tersebut (Mar’ati, 2012).
Pembentukan  DPP  ditujukan  agar  adanya  perlindungan  bagi  aset  pemodal  terhadap pihak  kustodian,  khususnya  perantara  pedagang  efek.  Selain  itu  sebenarnya  terdapat  fungsi lain  dalam  pembentukan  DPP,  yaitu  untuk  tujuan  investasi  sebagaimana  disebutkan  dalam POJK No.49 Tahun 2016 tentang DPP pada Pasal 8 dan 9 ialah DPP dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu  dalam penyelenggaraannya,  maka DPP memiliki dua  fungsi  utama,  yakni  sebagai  alat  untuk  mengganti  rugi  aset  pemodal  yang  hilang  serta sebagai alat untuk investasi. Pembentukan DPP sendiri dilakukan dengan menggunakan modal awal  dari  ketiga  Self  Regulatory  Organization(SRO)  yang  ada  di  pasar  modal,  yakni  BEI, KSEI, dan KPEI. Hingga saat ini modal tersebut dikelola oleh SIPF dan sudah berkembang jauh lebih besar, adapun pemegang saham dalam SIPF sendiri bukan lain adalah ketiga SRO juga (Kusuma, 2014).
Selain  SIPF,  keberadaan  PT  KPEI  (Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia)  di  industri pasar modal juga sebagai perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan perkembangan sistem perdagangan efek dalam pasar modal (Herlianto, 2010). Sebelum pertengahan tahun 2000, saham-saham yang dijual berbentuk fisik berupa  kertas  diamana  penyelesaian  transaksinya  menggunakan  sertifikat  efek.  Bentuk perdagangan  efek  dengan  secara  fisik  tersebut  menimbulkan  masalah  besar  antara  lain ketidakefisienan dan kelambatan dalam proses transaksi. Jumlah dan nilai transaksi menjadi sulit  mencapai  jumlah  besar,  yang  pada  akhirna  menyebabkan  rendahnya  likuiditas. Perdagangan saham secara fisik juga menyebabkan dapat terjadinya penyerahan saham-saham palsu,  yang  sangat  merugikan  para  pelaku  pasar  modal.  IOSCO  adalah  sistem  perdagangan tanpa  warkat  yaitu  sistem  perdagangan  yang  memiliki  mekanisme  penyelesaian  dan penyimpanan saham secara elektronik, dimana sertifikat saham berbentuk elektronik dan untuk penyelesaian  transaksinya  dilakukan  kliring  dengan  system  pemindahbukuan  antar  satu  ke rekening  lainnya.  Oleh  sebab  itu  terwujudnya  sistem  perdagangan  ini  diyakini  akan  dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan dan berbagai masalah yang terjadi di pasar modal.
Dalam  transaksi  bursa  tanpa  warkat,  PT  KPEI  memberikan  jaminan  penyelesaian transaksi  anggota  kliring  dengan  mengambil  alih  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkan  dari transaksi tersebut. Berdasarkan POJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa mengatur sebagai berikut:
"Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa  adalah  kewajiban  Lembaga  Kliring  dan Penjaminan  untuk  seketika  dan  langsung  mengambil  alih  tanggung  jawab  Anggota  Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan  transaksi  tersebut  pada  waktu  dan  cara  yang  sama  sebagaimana  diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan."
Langkah  preventif  untuk  melindungi  investor  oleh  PT  KPEI  antara  lain  dengan memastikan bahwa setiap pesanan transaksi bursa, anggota kliring mempunyai agunan yang cukup. PT KPEI wajib menolak pesanan Transaksibaru dari anggota Kliring yang mempunyai saldo  debit  pada  Agunan  sampai  saldo  Agunannya  positif  atau  yang  gagal  memenuhi kewajiban  penyelesaian  Transaksi  Bursa  kepada  PT  KPEI.  PT  KPEI  menjalankan  fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa ketika terdapat anggota kliring yang dinyatakan gagal
memenuhi  kewajibannya  terkait  penyelesaian  transaksi  bursa.  PT  KPEI  wajib  membayar kewajiban  anggota  kliring  tersebut  kepada  investor  terkait  kegagalan  anggota  kliring  dalam memenuhi  kewajibannya  dalam  transaksi  bursa.  Pembayaran  dalam  rangka  pemenuhan kewajiban anggota kliring didapat dari beberapa sumber keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal  21  ayat  (2)  POJK  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa,  dengan  urutan  sebagai berikut:
a. Cadangan Jaminan;
b. Kredit bank, jika sudah ada kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan bank;
c. Dana Jaminan;
d. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  telah  digunakan  tetapi  tidak mencukupi.
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa lembaga SIPF dan PT KPEI memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kepentingan dan hak- hak investor dalam kegiatan pasar modal, terutama adanya ketergantungan investor kepada perusahaan efek yang bertindak untuk kepentingannya dalam berinvestasi. Namun kedua Lembaga ini mempunyai ruang lingkup dan mekanisme berbeda dalam rangka perlindungan kepentingan investor. SIPF menjalankan  fungsinya  sebagai  penjamin  aset-aset  investor  dalam  hal  terjadinya  fraud, kecurangan sekuritas, dan tindak pidana pasar modal lainnya. Sumber dana untuk mengganti kerugian investor yang dilindungi SIPF berasal dari DPP yang didalamnya terdapat kontribusi dari perusahaan efek dan kustodian. Sementara dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dijalankan oleh PT KPEI, penjaminan hak-hak investor khusus terkait dengan transaksi efek dimana  anggota  kliring  gagal  memenuhi  kewajibannya.  PT  KPEI  berperan  mengambil  alih kewajiban-kewajiban  anggota  kliring  terkait  gagal  bayar  atas  transaksi  efek.  Akibat  hukum yang  terjadi  biasanya  subrogasi  antara  anggota  kliring  kepada  kepada  PT  KPEI.  Anggota Kliring pada PT KPEI wajib menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan  oleh  PT  KPEI  untuk  menyelesaikan  Transaksi  Bursa  Dengan  demikian,  anggota kliring tetap wajib bertanggung jawab atas kewajiban yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi penjaminan yang memastikan tidak terjadi gagalnya pemenuhan hak para pihak dalam  transaksi  bisnis.  SIPF  membuat  pentingnya  memperhatikan  perlindungan  hukum terhadap  aset  investor  untuk  mencegah  terjadinya  berbagai  pelanggaran-pelanggaran  yang dapat merugikan investor maupun perusahaan efek dalam kegiatan pasar modal Indonesia.

## KESIMPULAN
Pada  prinsipnya  lembaga  perlindungan  SIPF  berfungsi  sebagai  penjamin  aset-aset investor  dalam  hal  terjadinya  fraud,  kecurangan  sekuritas,  dan  tindak  pidana  pasar  modal lainnya yang mana untuk menutupi permasalahan tersebut SIPF memiliki sumber dana untuk mengganti kerugian investor yang dilindungi SIPF yang berasal  dari DPP yang didalamnya terdapat kontribusi dari perusahaan efek dan kustodian. Klaim ganti rugi investor kepada PDPP mengacu  pada  penetapan  OJK  yang  mengatur  bilamana  terdapat  kondisi  kehilangan  aset pemodal atas penyalahgunaan kepercayaan atau kebangkrutan anggota (perusahaan efek dan/ atau  kustodian)  akan  diberikan  ganti  rugi  dengan  besaran  batasan  ganti  rugi  aset  pemodal berdasarkan  POJK  Nomor  49/POJK.04/2016  tentang  DPP  dan  POJK  Nomor 50/POJK.04/2016  tentang  PDPP.  Dilain  sisi,  SIPF  masih  belum  dapat  memberikan perlindungan yang optimal karena terlalu tingginya rasio DPP yang terhimpun berbanding total asset pemodal yang dilindungi, serta belum adanya disgorgement fund dalam pengaturan SIPF. Namun SIPF maupun PT KPEI memberikan perlindungan hukum bagi investor pasar modal dengan  melakukan  pengambilalihan  tanggung  jawab  anggota  kliring  yang  gagal  memenuhi kewajibannya terkait transaksi bursa walaupun senyatanya tidak semua transaksi bursa  juga dijamin oleh PT KPEI.
Lembaga  Perlindungan  Penjaminan  SIPF  dan  PT  KPEI  sangatlah  vital  membangun kepercayaan dari Investor. Dari sisi perlindungan investor dalam penjaminan setiap transaksi bursa, PT KPEI, Bursa Efek, dan OJK memiliki peran besar dalam menentukan transksi bursa yang  tidak  bisa  mendapatkan  penjaminan  oleh  karenanya  perlu  ada  regulasi  yang  dapat menjamin ketiga lembaga ini tetap adil dan seimbang (fair) dalam menentukan transaksi bursa yang  tidak  mendapatkan  jaminan.  Karena  dana  jaminan  dan  dana  cadangan  jaminan  harus mengutamakan  perlindungan  hak-hak  investor  dalam  setiap  transaksi  bursa.  Kemudian perlunya pembaharuan peraturan yang ada di bidang pasar modal terkait Dana Perlindungan Pemodal  beserta  Penyelenggara  Dana  Perlidungan  Pemodal,  serta  Penggantian  kerugian seharusnya  perlu  mengikuti  progresifitas  presentasi  kerugian.  Begitupula  dengan disgorgement  fund yang  perlu  diatur  dalam  lembaga  SIPF.  Sebaiknya  pengelolaan  dananya mengikuti Dana Perlidungan Pemodal yang telah ada sehingga SIPF dapat lebih efektif dan optimal dalam memberikan pelayanan pelindungan investor pasar modal.

## BIBLIOGRAFI
Anwar, Y. (2005). Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi . Alumni.
Aqmarina, I., Manurung, R. D. I. W., & Simbolon, L. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. Journal on Education , 5 (3), 6942–6954.
Herlianto, D. (2010). Seluk beluk investasi di pasar modal Indonesia .
Kusuma,  R.  M.  S.  W.  S.  (2014). Dinamika  Personal  Dan  Corporate  Guarantee  Di  Dunia Perbankan Di Indonesia . Sebelas Maret University.
Mar’ati, F. S. (2012). Mengenal pasar modal (Instrumen pokok dan proses go public). Among Makarti , 3 (1).
Miftahuddin, B. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka  Dalam  Perspektif  Maslahah  Mursalah .  Uin  Prof.  Kh  Saifuddin  Zuhri Purwokerto.
Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia . Kencana.
Navirinurani, M., Abubakar, L., & Kartikasari, R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan  Saham  Tanpa  Nilai  Nominal  Dihubungkan  Perkembangan  Pasar  Modal  di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 2 (1), 16–28.
Nor, H. (2013). Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal). Graha Ilmu. Graha Ilmu .
Permana, A. H., Pohan, E. R., & Ananda, Y. Y. (2022). Mengukur Pengaruh CAR, ROA, NIM, LDR, dan Rasio NPL terhadap Harga Saham Bank pada Era Pre-Pandemic dan Era During Pandemic Covid-19. Syntax Idea , 4 (2), 281–300.
Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). Penerapan Good Corporate Govemanance sampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Kencana Prenada Group, Jakarta .
Susanto,  E.,  Ugiantara,  M.  B.,  Suparsana,  I.  M.,  Yudanta,  I.  B.  K.  D.,  Widana,  I.  G.,  & Herawan,  I.  G.  A.  M.  A.  (2023).  Perilaku  Keuangan  Berkelanjutan:  Dampak  Investasi Sosial dan Lingkungan. Syntax Idea , 5 (12), 2604–2619.

## Copyright Holder:
Maria Veronika Napitupulu (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: