## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis  Perbuatan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Teorisme Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018  (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)
Oleh :

## 1. Jasaraharja Sembiring
2. Marlina
3. Adil Akhyar

## Abstract
Terrorism  is  not  just  an  act  of  terror, but  in  fact  the  criminal  act  of  terrorism  also violates  human  rights  as  basic  rights  inherent in  human  nature,  namely  the  right  to  live  and the right to feel safe and comfortable.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis  is  how  to  apply  criminal  sanctions  to criminal  acts  of  attempted  terrorism,  how  to impose  criminal  sanctions  against  perpetrators of  attempted  criminal  acts  of  terrorism  in Decision  Number  13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, how  are  legal  considerations?  judges  in Decision  Number  13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim against attempted acts of terrorism.
The  results  of  the  study  indicate  that the application of criminal sanctions to criminal acts  of  attempted  terrorism  is  regulated  in Article  15  in  conjunction  with  Article  7  of  Law Number  15  of  2003  concerning  Eradication  of Criminal Acts of Terrorism jo. Law Number 5 of 2018  concerning  Amendments  to  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  15  of  2003 that the  defendant  has  been  proven  to  have committed  a  criminal  act  of  terrorism,  as charged  by  the  public  prosecutor.  The imposition  of  criminal  sanctions  against  the perpetrators  of  the  criminal  act  of  attempted terrorism in Decision
Number
13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim  is  the  defendant Musyafir  Alias  One  Alias  Kusman  who  has been  legally  and  convincingly  proven  guilty  of committing  a  criminal  act  of  trial  to  commit  a criminal act of  terrorism sentenced  to imprisonment for 4 (four) years
Keywords: Experiment, Crime, Theorism

## Abstrak
Terorisme  bukan  sekedar  aksi  teror semata,  tetapi  pada  kenyataannya  tindak pidana  terorisme  juga  melanggar  hak  asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat  dalam  diri  manusia  yaitu  hak  untuk hidup  dan  hak  untuk  merasa  aman  dan nyaman.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana  penerapan  sanksi  pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme,
bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap  pekakutindak  pidana  percobaan melakukan  terorisme  dalam  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, bagaimana pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan Nomor  13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim  terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Hasil
penelitian menunjukkan penerapan  sanksi  pidana  terhadap  tindak pidana  percobaan  melakukan  tindak  pidana terorismediatur  dalam  Pasal  15  Jo  Pasal  7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  jo. Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2003  bahwa terdakwa  telah  terbukti  melakukan  tindak pidana  terorisme,  sebagaimana  didakwakan oleh penuntut umum.Penjatuhan sanksi pidana terhadap  pekakutindak  pidana  percobaan melakukan  terorisme  dalam  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim  adalah  terdakwa Musyafir  Alias  One  Alias  Kusman  yang  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  terorisme  dipidana dengan    pidana  penjara  selama  4  (empat  ) tahun tahun.
.
Kata  Kunci: Perbuatan  Percobaan,  Tindak Pidana, Teorisme.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Aksi  teror  banyak  terjadi  diberbagai belahan  dunia,  dimana  aksi  para  teroris mempunyai  alasan  dan  tujuan  yang  berbeda untuk  melakukan  aksi  teror  tersebut.  Aksi-aksi teror  tersebut  telah  menimbulkan  banyak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum. 1 Tindak  pidana  terorisme  merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya  rasa  was-was  di  tengah  masyarakat dan  kecurigaan  yang  meningkat  antar  umat beragama.  Semua  pengaruh  negatif  dari terorisme tersebut beresiko  mengganggu tatanan kehidupan berbangsan dan bernegara. Ancaman  terorisme  yang  nyata  dan  serius dapat  membahayakan  negara  karena  jaringan yang luas. 2
Terorisme  bukan  sekedar  aksi  teror semata,  tetapi  pada  kenyataannya  tindak pidana  terorisme  juga  melanggar  hak  asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat  dalam  diri  manusia  yaitu  hak  untuk hidup  dan  hak  untuk  merasa  aman  dan nyaman.  Pengakuan  terhadap  hak  asasi manusia  merupakan  salah  satu  perwujudan dari  konsep  negara  hukum  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945. Pengakuan  atas  hak  asasi  manusia  diatur dalam  ketentuan  Pasal  28  dan  Pasal  28A-28J UUD 1945.
Terorisme
dikategorikan sebagai kejahatan  luar  biasa (extraordinary  crime) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan  atau crime  against  humanity . Mengingat  kategori  yang  demikian  maka pemberantasannya tentulah tidak dapat
menggunakan cara-cara yang biasa
sebagaimana  menangani  tindak  pidana  biasa
1 Fandy Ardiansyah
Catur Santosa,
“Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Perbuatan Persiapan  dalam  Tindak Pidana  Terorisme”, Jurnal Media Iuris , Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, h.314.
2 Shodiq, Paradigma  Deradikalisasi  Dalam Perspektif  Hukum, Pustaka  Harakatuna,  Jakarta, 2018, h.1.
seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.  Tindak  pidana  terorisme  selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang  mengancam  keselamatan  jiwa  tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. 3
Mencegah  dan  memerangi  terorisme tersebut,  sejak  jauh  sebelum  maraknya kejadian-kejadian  yang  digolongkan  sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional  maupun  regional  serta  berbagai negara  telah  berusaha  melakukan  kebijakan kriminal (criminal  policy) disertai  kriminalisasi secara  sistematik dan komperehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme. Secara sederhana, kebijakan kriminal ( criminal policy ) adalah upaya rasional dari  suatu  negara  untuk  menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat  ( social  defence  planning atau protection  of  society )  yang  tujuannya  tidak  lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. 4
Penanganan terorisme sebagai
kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinasy  crime ) memerlukan usaha ekstra keras ( extra
Ordinary effort ). Semua instansi, baik pemerintah  maupun  swasta  harus  fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan  terorisme  dan  peningkatan  kerja sama  yang  sangat  luas  dari  seluruh  lapisan masyarakat. 5
3 Petrus  Reinhard  Golose, Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh  Akar  Rumput ,  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010, h. 2
4 Dey  Ravena, Kebijakan  Kriminal  (Criminal Policy), Jakarta, Kencana, 2017,h.1.
5 Shodiq, Op.Cit, h. 5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemerintah  telah  membuat  undang-
undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  Tentang  Pemberatasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang.  Pasal  6 yang menjelaskan bahwa :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa takut  terhadap  orang  secara  meluas, menimbulkan  korban  yang  bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa dan  harta  benda  orang  lain,  atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran  terhadap  objek  vital  yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public
atau fasilitas internasional  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paing  lama  20  (dua  puluh)  tahun, pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana mati”.
Langkah  represif  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme  diantaranya  pembentukan  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta pembentukan  satuan  khusus  seperti  Densus
88 POLRI maupun Detasemen Penanggulangan Terorisme (Gultor TNI)
sebagai  langkah  dalam  menemukan  pelaku tindak pidana terorisme dan penjatuhan sanksi pidana  yang  tegas  terhadap  pelaku  terorisme berdasarkan  bukti  yang  telah  ada  dan  konsep deradikalisasi mengacu kepada tindakan pencegahan bahaya terorisme dengan menetralisir  paham yang  dianggap  radikal  dan
membahayakan bagi negara melalui pendekatan  tanpa  melalui  kekerasan  dengan cara  membuat  kebijakan  baru  dimana  para narapidana kasus terorisme diberikan pemahaman  tentang  masalah  sosial,  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  menanamkan  nilai- nilai  perdamaian  agar  pemikiran  radikal  dari para  narapidana  terorisme  mulai  hilang,  maka dari itu konsep deradikalisasi sangat diperlukan sebagai  penanggulangan  dan  pencegahan pemahaman  yang  bersifat  radikal  seperti kejahatan terorisme. 6
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018
Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme  mengaturbahwa    mengumpulkan dan  menyebarluaskan  tulisan  atau  dokumen yang  berbau  terorisme  dapat  dipidana  dan ancaman  pidana  tersebut  sebelumnya  tidak diatur. Bukan hanya itu undang-undang ini juga mengancam  setiap  orang  yang  memiliki hubungan  dengan  organisasi  terorisme  di mana  mereka  dengan  sengaja  menyebarkan ucapan  sikap  atau  perilaku  tulisan  maupun tampilan  dengan  tujuan  untuk  menghasut orang  atau  kelompok  orang  untuk  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  setiap orang  yang  dengan  sengaja  menggerakkan orang  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana terorisme.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018
Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme ini juga berlaku apabila setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan  percobaan  atau  membantu  untuk melakukan  tindak  pidana  terorisme  seperti dalam  kasus  tindak  pidana  percobaan  untuk
6 Indriyanto Seno Adji, Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM, Kompas, Jakarta, 2016, h.6.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  tindak  pidana  teorisme  dalam putusan  Nomor  13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang  dilakukan  olehMusyafir  alias  One  alias Kusman  yang  melakukan  permufakatan  jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak  pidana  terorisme,  dengan  sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan  bermaksud  untuk  menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat  massal  dengan  cara  merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda  orang  lain,  atau  untuk  menimbulkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  obyek- obyek  vital  yang  strategis,  atau  lingkungan hidup, atau  fasilitas publik,atau  fasilitas Internasional.
Akibat  perbuatannya  tersebut,  maka Musyafir alias One alias Kusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  terorisme,  sehingga Musyafir  alias  One  alias  Kusman  dipidana penjara selama 4 (empat ) tahun tahun.

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah  penerapan  sanksi  pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme ?
2.  Bagaimanakah  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  pekakutindak  pidana  percobaan melakukan  terorisme  dalam  Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  dalam  penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Untukmengetahui penerapan sanksi
pidana terhadap tindak pidana percobaan  melakukan  tindak  pidana terorisme.
2.  Untuk  mengetahui penjatuhan sanksi pidana  terhadap  pekakutindak  pidana percobaan  melakukan  terorismedalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. 3.  Untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim terhadap
perbuatan  percobaan  untuk  melakukan tindak pidana terorisme.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan praktis yaitu:
1.  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah  wawasan  dan  khazanah  ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya  hukum  pidana.  Selain  itu, memberikan  pengetahuan  yang  lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap  perbuatan  percobaan  untuk melakukan tindak pidana teorisme.
2.  Secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  jawaban-jawaban  atas persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap  perbuatan  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  teorismeserta menjadi  referensi  khusus  bagi mahasiswa, mengingat  perkembangan  ilmu  hukum pidana yang mengalami banyak
permasalahan  dan  membutuhkan  suatu pemecahan  untuk  menjelaskan  semua  itu,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran  sehingga  dapat  memecahkan bersama.

## II. PEMBAHASAN
A.  Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Melakukan Tindak Pidana Terorisme 1.  Pengaturan Tindak Pidana Terorisme  Menurut  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  di Indonesia Upaya  mencegah  terjadinya  tindak
pidana  terorisme  dalam  berbagai  tragedi  yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan  peraturan  nomor  1  tahun  2002 yang  kemudian  diundangkan menjadi  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. 7
Kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 dilakukan revisi hingga berubah menjadi Undang-undang Nomor  5  Tahun  2018  dengan  beberapa ketentuan  dan  pasal  yang  direvisi.  Namun Undang-undang  Nomor  1  tahun  1946  tentang kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP) merupakan  produk  hukum  Indonesia  yang isinya dibuat oleh pemerintah Belanda sehingga KUHP yang saat ini tidak lain adalah hasil  alih  terjemahan  yang  dilakukan  oleh beberapa sarjana. 8
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  tentang  Tindak  Pidana Terorisme  Bab III
7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
8 Moeljatno, Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h. 10.
Pasal  6  t ertulis  :  “Setiap  orang  yang  dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal,  dengan  cara  merampas  kemerdekaan atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap  objek-objek  vital  yang strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas public  atau  fasilitas  Internasional,  dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 9
Dari ketentuan tersebut penulis berpendapat bahwa kerusakan atau
kehancuan lingkungan hidup adalah
tercemarnya  atau  rusaknya  kesatuan  ruang dengan  semua  benda,  daya  keadaan,  dan mahluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan  kehidupan  dan  kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, termasuk merusak  atau  menghancurkan  adalah  dengan sengaja  melepaskan  atau  membuang  zat, energi,  atau  komponen  lain  yang  berbahaya atau  beracun  ke  dalam  tanah,  udara  maupun air  permukaan  yang  membahayakan  terhadap mahluk hidup atau barang sekalipun.
Pasal  6Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Terorisme termasuk  dalam  delik  materil  yaitu  yang ditekankan  pada  akibat  yang  dilarang  yaitu dengan  hilangnya  nyawa,  hilangnya  harta benda  atau  hancurnya  lingkungan  hidup, adalah  tercemarnya  atau  rusaknya  kesatuan
9 Ermansjah Djaja , KUHP Khusus, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.744

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ruang dengan semua benda, dan mempengaruhi  secara  langsung  maupun  tidak langsung  kesejahteraan  manusia  serta mahluk lainnya. 10
Selain  tentang  terorisme,  undang- undang  yang  juga  mengatur  tindak  pidana terorisme adalah pembuatan bahan kimia yang tertulis  pada  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2008  Tentang  Penggunaan  Bahan  Kimia  Dan Larangan  Penggunaan  Bahan  Kimia  Sebagai Senjata  Kimia.  Pasal  14  :    Setiap  orang dilarang :
1.  Mengembangkan, memproduksi,
memperoleh,  dan/atau menyimpan  senjata kimia.
2.  Mentransfer,  baik  langsung  maupun  tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun.
3.  Menggunakan senjata kimia.
4.  Melibatkan  diri  pada  persiapan  militer untuk menggunakan senjata kimia.
5.  Melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain dengan cara apa pun dalam  kegiatan  yang  dilarang  undang- undang ini.
Undang-undang  No.  15  Tahun  2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme,  mengkualifikasikan  tindak  pidana terorisme sebagai berikut :
1.  Delik materil yang terdapat pada Pasal 6. 2.  Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
3.  Delik pembantuan Pasal 6 huruf g.
4.  Delik penyertaan Pasal 13 dan Pasal 15.
5.  Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14. 11 10 Nurcahaya  Tandang  Assegaf, Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika
Internasional , Ombak, Jogjakarta, 2014, h.68.
11 Budi  Hardiman, Terorisme,  Defenisi,  Aksi dan Regulasi , Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2013, h.91.
Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi  pelaku  tindak  pidana  terorisme menurut  Pasal  1  butir  2  dan  Pasal  3  Undang- undang  pemberantasan  terorisme,  didalam melakukan  tindak  pidana  terorisme  dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan.  Dalam  rumusan  pasal  tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefenisikan  sebagai  seseorang,  beberapa orang  atau  koorporasi  dan  kelompok  tersebut yang  terdiri  dari  sipil  maupun  militer  ataupun polisi,  perseroan,  yayasan,  dan  organisasi lainnya. 12
Salah satu karaketeristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya  yang  mencekam  dan  bersifat meluas.  Ketakutan  yang  ditimbulkan  secara meluas  tadi  membedakan  terorisme  daripada tindak  pidana  yang  lain,  unsur  tindak  pidana yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  telah secara tegas menentukan suatu kriteria khusus untuk dinyatakan terorisme. 13
Perumusan yang secara ketat dimaksudkan  agar  dapat  dibedakan  dengan tindak  pidana  pada  umumnya  misalanya pembunuhan.  Tindak  pidana  pembunuhan hanya  dapat  menjadi  terorisme  jika  dilakukan dengan  tujuan  menimbulkan  suasana  teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  rasa takut  bagi  orang-orang  secara  massal  dan meluas.
12 Ibid , h.92.
13 PAF.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus Kejahatan  terhadap  Kepentingan  Hukum  Negara , Sinar Baru Bandung, 2017, h.44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Terorisme  adalah  segala  perbuatan yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan  tentang  pendanaan  untuk  kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme. 14 Meskipun
secara akademis nomenklatur  terorisme  belum  mendapatkan kata  sepakat  di  antara  para  ahli.  Konsep terorisme  masih  belum  jelas  dan  pada umumnya  orang  saling  berbeda  tentang definisi  terorisme.  Baginya  istilah  terorisme lebih  mengarah  pada  taktik,  alat  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Sebagai  sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok. 15
Menurut  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar  dan  berhubungan  dengan  tindak pidana  terorisme  dibagi  dalam  2  (dua) kelompok, yaitu:
1.  Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab
III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2.  Tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  terorisme,  diatur  dalam  Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.
14 Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 88.
15 Poltak  Partogi  Nainggolan, Terorisme dan  Tata  Dunia  Baru ,  Pusat  Pengkajian  dan Pelayanan  Informasi  Sekjen  DPR  RI,  Jakarta, 2012,h.242
A.  Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme Pelaku dalam melakukan aksinya para teroris  menggunakan  model  atau  bentuk  aksi gerakan  yang  tidak  sama  dan  berubah-ubah, dalam  kenyataannya  paling  tidak  terdapat sepuluh bentuk aksi teror, yaitu:

## 1. Peledakan Bom
Taktik  ini  merupakan  model  yang paling  banyak  digunakan  para  teroris,  karena pekerjaanya yang tersembunyi, tidak membutuhkan  orang  yang  banyak,  bahannya yang  mudah  diperoleh  dan  biaya  yang  relatif murah,  ini  tidak  membutuhkan  keahlian  yang tinggi,  mempunyai  daya  ledak  yang  dahsyat dan  dengan  korban  yang  lumayan  banyak. Bom  yang  digumakan  dalam  terorisme  sudah dikenal pada era Napoleon, untuk memperluas kekuasaan yang melebihi sasarannya sendiri.Pada  tahun  1858  Orsini  berusaha membunuh Napoleon III, menyebabkan delapan  orang  yang  tidak  bersalah  ikut  mati terbunuh. 16

## 2.  Bom Waktu dan Bom Buku
Bentuk  ini  menggunakan  getaran sesuai  dengan  waku  yang  dikehendaki/timer, ada  pula  yang  menggunakan  bom  bunuh  diri dengan  cara  melilitkan  bom  pada  bagian badan  yang  siap  diledakkan  baik  oleh pemakainya maupun  pihak lain  sesuai  dengan scenario  dan  yang  terakhir  ini  berkembang adalah bom buku, yaitu bom yang dimasukkan kedalam kotak berbentuk buku yang dikirim ke alamat  yang  dituju  sesuai  dengan  target. Dalam  dekade  terakhir  ini  hamper  semua
16 A.M. Hendropriyono, Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam , Buku Kompas, Jakarta,2009, h. 44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikaitkan  dengan  bom,  bahkan  hampir  65% dari tindakan terorisme. 17
3.  Bom Bunuh Diri (Suicide Bomb). Menurut Institude For Counter-
terrorism  (ICT) ,  peledakan  bom  bunuh  diri adalah  sebuah  “metode  operasi  dengan penyerangan bergantung pada kamatian pelaku,  pelaku  sepenuhnya  menyadari  bahwa jika  ia  akan  tewas,  rencana  penyeranngan tidak  akan  dilaksanakan.  Terorisme  bunuh  diri merupakan  terorisme  yang  sangat  agresif, dalam terorisme bunuh diri dengan menggunakan bom, pelaku teroris mengharapkan  tidak  akan  selamat  dari  maut, dan pelaku sudah pasti akan mati. Bom bunuh diri  sudah  mulai  ada  sejak  abad  ke-11,  dan cara  serupa  dipergunakan  pada  saat  pecah revolusi  Belgia  tahun  1830  pada  saat  perang dunia  ke-II  serangan  bom  bunuh  diri  menjadi metode  terutama  digunakan  oleh  pilot-pilot Jepang.  Mereka  menggunakan kamikaze dengan menjadikan diri mereka sebagai peluru kendali manusia.Mereka menerbangkan pesawat  yang  sarat  dengan  bahan  peledak dan  menabrak  pesawat  pada  kapal-kapal musuh  dan  yang  spektakuler  adalah  bom bunuh  diri  yang  dilakukan  dengan  menabrak menara  kembar WCT  dan  Pentangon  pada  11 September 2001. 18
Di  Indonesia,  bom  bunuh  diri  marak dipergunakan mulai dari bom bunuh diri di Bali 12  Oktober  200,  berlanjut  5  Agustus  2003 dihotel  J.W.Marriot  dan  Rize  Carlton  Jakarta yang  mengakibatkan  Sembilan  orang  tewas dan  puluhan  orang  mengalami luka-luka.  Cara ini  digunakan  karena  selain  biaya  yang  sangat
17 Ibid , h.45.
18 Ibid , h.46.
rendah,  juga  tidak  membutuhkan  teknologi yang  tinggi  dan  menimbukan  korban  yang cukup besar.
4.  Pembajakan
Aksi  pembajaka  popular  digunakan sejak  tahun  1960  yang  sampai  sekarang  masi ditemukan,  dalam  kurun  waktu  1960  sampai dengan 1975 tercatat 439 peristiwa pembajakan  diseluh  dunia.  Umumnya  aksi  ini dilakukan  atas  pesawat  terbang,  kapal  laut, kereta  api,  dan  mobil.  Pembajakan  kereta  api yang  cukup  terkenal  terjadi  di  Belanda  oleh sekelompok  warga  yang  menamakan  diri Republik  Maluku  Selatan  (RMS),  pertama  kali terjadi  pada  tanggal  21  Desember  1975, pemerintah  Belanda  menyatakan  sebagai Kidnappings  Around  the  World (krisis  sandera di dunia) . Dalam insiden tersebut, kelompok ini menembak  masinis  kereta  api,  namun  seluruh pembajak berhasil ditangkap. 19

## 5.  Penembakan
Taktik  penembakan  banyak  ditemukan di dearah-daerah konflik seperti Aceh, maluku, poso, dan papua seperti yang baru saja terjadi, penembakan terhadap pesawat Twin Otter PK- YRF  Trigana  di  pegunungan  Mulia  Jayawijaya Papua  pada  Minggu,  8  A  pril  2012  tujuannya menhabisi para pihak yang dipandang sebagai lawannya  dan  menimbulkan  rasa  takut  di kalangan  rakyat  atau  orang-orang  yang menjadi  target.  Para  penembak  merupakan kelompok  terlatih/ snipper seperti  yang  banyak terjadi  didaerah  konflik  di  Maluku,  poso,  aceh, dengan senjata yang canggih. 20

## 6.  Perampokan
19 Ibid .
20 Ibid , h.47.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Aksi  perampokan  biasanya  dilakukan para  teroris  dengan  merampas  uang  dalam jumlah  yang  besar  untuk  mendukung  kegiatan operasi  kaum  teroris.Dalam  aksi  ini  tidak segan-segan  mereka  meghabisi  orang-orang yang berhubungan dengan perampokan tersebut.  Perampokan  umumnya  dilakukan atas  mobil  pembawa  uang,  atau  barang berharga  dan  took-toko  emas,  bank,  atau tempat-tempat  yang  dipandang  memiliki  dana yang besar. 21

## 7.  Pembunuhan
Aksi  teror  pembunuhan  merupakan bentuk  teror  yang  paling  tua,  menurut  catatan sejarah  sudah  berlangsung  pada  jaman  Kain dan Habel ribuan tahun sebelum masehi.Taktik tersebut  masih  ditemukan  sampai  saat  ini. Sasaran pembunuhan biasanya sudah direncanakan  terlebih  dahulu,  setelah  terjadi pembunuhan,
para teroris
akan mengumumkan bertanggungjawab atas insiden pembunuhan tersebut.
Pembunuhan umumnya dilakukan secara  terpilih/selektif  terhadap  target  atas figur  yang  dikenal  dalam  mayarkat  seperti pejabat pemerintahan, pejabat diplomat, aparat kepolisian,  tokoh  agama,  tokoh  mayarakat, aparat keamanan, politisi, atau para pengusaha.  Apabila  aksi  terlaksana  akan membawa  dampak  bemberitaan  yang  sangat luas,  sehingga  aksi  teroris  akan  semkain dikenang  dan  diketahui  mesyarakat  luas. Semikin  tinggi  tingkatan  target  pembunuhan, akan  semakain  tinggi  efek  siosial  bagi kehidupan masyarakat. Menurut catatan,
21 Ibid , h.47.
dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini  terjadi  246 insiden pembunuhan diseluruh dunia. 22

## 8.  Penyandraan
Penyandraan  merupakan  salah  satu
taktik dan metode tradisional yang dipergunakan kaum teroris menangkap, mengurung  target  yang  menjadi  korban,  baik pribadi  atau  kelompok  disuatu  atau  beberapa tempat  yang  dirahasiakan  dengan  sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga,
organisasi,  ataupun  perorangan.  Pembebasan dapat diberikan apabila terjadi kesepakatan.Penyandera  dapat  berkomunikasi melalui media yang tersedia, sambil mengajuakan  berbagai  tuntutan,  sekaligus menyampaikan  ancaman  yang  dilakukan  bila tidak memenuhi tuntutan penyandera. 23

## 9.  Penculikan
Penculikan  ini  merupakan  taktik  yang dilakukan  para  teroris  dengan  melakukan penghadangan  terhadap  orang  atau  kelompok tertentu,  diikuti  dengan  tuntutan  tebusan berupa  uang,  benda,  atau  tuntutan  politik seperti  yang  dilakukan  oleh  kelompok  gerilia Abusayaf  di  Filipina. 24 Aksi  penculikan  di Indonesia  banyak  dilakukan  oleh  kelompok kecil  dengan  motif  ekonomi,  tebusan  uang, atau  balas  denda,  tidak  berkaitan  dengan jaringan Internasional seperti Al-Qaeda. 25

## 10.  Penghadangan
Penghadangan  merupakan  salah  satu bentuk  teror  yang  dilakukan  oleh  perorangan
22 Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, Membongkar  Jaringan  Terorisme ,  Abdika Press, Jakarta, 2009, h 17
23 Ibid , h 18.
24 AC. Manullang , Menguak Tabu Intelejen: Teror, Motif, dan Rezim , CMB Press, Jakarta, 2011, h 180 25 Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, Op.Cit, h 48.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau  kelompok  perorangan  terhadap  orang attau  kelompok  orang  dengan  menggunakan senjata  tajam,  senjata  api,  atau  benda-benda lain  yang  membuat  calon  korban  atau  korban terjebak, tertembak. Aksi penghadangan biasanya  dipersipakan  dengan  matang melalui perencanaan  medan  dan  waktu,  penggunaan sarana,  dan  latihan,  sehingga  hasilnya  lebih terjamin.  Tujuan  mencederai,  menakut-nakuti, atau  membunuh.  Biasanya  penghadangan dilakukan  karena  tidak  puas  terhadap  suatu kebijakan atau suatu protes terhadap penguasa. 26

## B.  Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  memilki  2  (dua)  jenis  hukuman pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  6  sampai dengan  pasal  15  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Terorisme yakni :
1.  Pidana Pokok : a.  Mati.
b.  Penjara.
2.  Pidana Tambahan :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan barang-barang tertentu.
c. Pengumuman putusan hakim.
d. Pembekuan korporasi.
e. Pencabutan izin korporasi.
f. Pelanggaran korporasi. 27
Menurut  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Pasal  1  ayat  1  adalah perbuatan melawan hukum dengan penjatuhan hukuman  pidana  dalam  penjelasan  Pasal  6 sebagai  berikut  :Setiap  orang  yang  dengan
27 Abdul  Kholiq, Hukum  Pidana  Terorisme, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2012, h 137
sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,  dengan  cara  merampas  kemerdekaan atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital  yang strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas publik  atau  fasilitas  Internasional,  dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 28
Pasal  6  ini  termasuk  dalam  delik materil  yaitu  yang  ditekankan  pada  akibat menimbulkan  hilangnya  nyawa,  hilangnya harta,  atau  keruksakan  dan  kehancuran sehingga harus dibuktikan akibat dari perbuatan  berupa  munculnya  suasana  teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.Sedangkan mengenai  delik  formil  tindak  pidana  terorisme terdapat  pada  pasal  7  sampai  Pasal  sampai pasal  16  Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme. 29
Bunyi  rumusan  Pasal  7  adalah  ; “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan  bermaksud  untuk  menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat  massal  dengan  cara  merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta
28 Soeharto, Perlindungan  Hak  Tersangka, Terdakwa  dan  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme , Refika Aditama, Bandung, 2017, h.59.
29 Muhammad  Taufik, Terorisme  Dalam Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2015, h.44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
benda  orang  lain,  atau  untuk  menimbulkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  obyek- obyek  vital  yang  strategis,  atau  lingkungan hidup,  atau  fasilitas  publik,  atau  fasilitas internasional,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama seumur hidup”.
Perbuatan yang dilarang dan
dikategorikan sebagai kegiatan setiap
terorisme  adalah  bermaksud  untuk  melakukan perbuatan  yang menggunakan  kekerasan  atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  suasana  teror ditengah-tengah masyarakat. Pasal 7 merupakan  delik  formil  sehingga  yang  harus dibuktikan  adalah  adanya  maksud  untuk Pengetahuan  Hukum  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  yang  meluas  atau menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. 30
Rumusan  Pasal  6  dan  Pasal  7, masing-masing  bisa  ditafsirkan,  yaitu  meliputi dua  macam  tindak  pidana  bila  dilihat  dari akibatnya, yaitu:
1.  Perbuatan  yang  dilarang  dan  dikategorikan sebagai  kegiatan  setiap  terorisme  adalah bermaksud  untuk  melakukan  perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  dimana  perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  suasana  teror ditengah-tengah masyarakat. Pasal 7 merupakan  delik  formil  sehingga  yang harus  dibuktikan  adalah  adanya  maksud untuk  Pengetahuan  Hukum  menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  yang  meluas atau  menimbulkan  korban  yang  bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya  belum  dilakukan.  Rumusan Pasal  6  dan  Pasal  7,  masing-masing  bisa ditafsirkan, yaitu meliputi dua macam tindak pidana  bila  dilihat  dari  akibatnya,  yaitu: Menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  yang  menimbulkan  suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas  atau  menimbulkan  korban  yang
30 Poltak Partogi Nainggolan, Op.Cit , h.71.
bersifat  massal,  dengan  cara  merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan harta benda orang lain.
2.  Rumusan  tindak  pidana  ini  menitikberatkan pada munculnya akibat, yaitu suasana teror atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara meluas  atau  menimbulkan  korban  yang bersifat  massal  dan  cara  yang  digunakan yaitu: merampas kemerdekaan atau hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang lain dalam Pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk  mencapai  akibat  tersebut  dan  yang perlu diperjelas dari rumusan ini adalah apa yang  dimaksud  dengan  suasana  teror, kalau yang dimaksud adalah ketakutan atau korban secara massal, seharusnya suasana teror‖  tidak  dimasukkan  lagi  karena  bisa ditafsirkan sepihak.
3.  Menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  yang  mengakibatkan  kerusakan atau  kehancuran  terhadap  objek-objek  vital yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.
4.  Rumusan  ini  dapat  ditafsirkan  menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan  akibat  yang  ditimbulkan  seperti ketakutan  dan  korban  massal  sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat,  dan  tidak  bisa  disejajarkan  dengan unsur dengan cara. Hal  ini sangat berbahaya  karena  mengandung  ketidak jelasan  tentang  perbuatan  kekerasan  apa sebagai  caranya,  serta  apa  yang  dimaksud dengan  objek  vital  strategis,  lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas
Internasional. 31
Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa  adanya  unsur  batin  dari  pembuat kehendak  yaitu  dengan  rumusan  bermaksud untuk  menimbulkan  suasana  teror,  delik  formil lainnya, yang mengatur tentang suatu kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  dan  di dalam pesawat udara. Pasal 8 dipidana karena melakukan  tindak  pidana  terorisme  dengan pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :
31 Wahyu  Wiriadinata , “ Peranan  Aparat Penegak  Hukum  Dalam  Pelanggulangan  Terorisme Di  Indonesia ”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Vol.1 Nomor 2  Juni 2015, h 212

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  13  berbunyi:  Setiap  orang dengan  sengaja  memberikan  bantuan  atau kemudahan  terhadap  pelaku  tindak  pidana terorisme, dengan:
1.  Memberikan  atau  meminjamkanuang  atau barang  atau  harta  kekayaan  lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.
2.  Menyembunyikan  pelaku  tindak  pidana terorisme.
3.  Menyembunykan  informasi  tentang  tindak pidana terorisme.
Pasal 15: Setiap orang yang melakukan  pemufakatan  jahat,  percobaan, atau  pembantuan,  untuk  melakukan  tindak pidana  terorisme  sebagimana  dimaksud  Pasal 6,  Pasal  7,  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal 11, dan Pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 32
Dibawah  ini  akan  dijelaskan  sistem perumusan  sanksi  pidana  dalam  Undang-
Undang pemberantasan tindak pidana
terorisme. Tabel 1 Jenis, Bobot Dan System Perumusan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal Jenis Sanksi Bobot Sanksi Sistem Perumus an Sanksi Pidana 6,8,10 Pidana mati Pidana Penjara Pidana mati atau penjara seumur  hidup atau pidana penjara  paling singkat 4 (empat)  tahun dan paling lama  20  (  dua puluh ) tahun. Alternatif 7 Pidana Penjara Pidana  penjara paling lama seumur hidup Alternatif/I mpresif
9,20,21 Pidana mati Pidana Penjara Pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara  paling singkat  3(tiga) tahun dan paling lama 20(dua  puluh) tahun. Alternatif 11,12,1 3 Pidana mati Pidana  penjara paling  singkat 3(tiga) tahun dan paling lama  15  (lima belas) tahun. Alternatif/I mpresif 14 Pidana mati Pidana Penjara Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Alternatif 22 Pidana Penjara Pidana penjara paling  singkat 2(dua)  tahun dan paling singkat 7(tujuh) tahun. Alternatif /Impresif 23 Pidana Kurung an Pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun. Alternatif /Impresif
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003    telah  direvisi  beberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  yaitu :Pasal  1:  Dalam  Undang-Undang  ini  yang dimaksud dengan:
1.  Tindak  pidana  terorisme  adalah  segala perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan daiam undang-undang ini. 2.  Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  yang  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang dapat  menimbulkan  korban  yang  bersifat massal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau  fasilitas  internasional  dengan  motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
serta ayat 3 sampai dengan ayat 14 dalam pasal ini dilakukan revisi
Pasal  5:  Tindak  Pidana  Terorisme yang  diatur  dalam  UndangUndang  ini  harus dianggap  bukan  tindak  pidana  politik,  dan dapat  diekstradisi  atau  dimintakan  bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 :
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik  atau fasilitas  internasional  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun,  pidana  penjara seumur hidup, atau pidana mati.”
Diantara  Pasal  10  dan  Pasal  11 disisipkan  I  (satu)  pasal,  yakni  Pasal  10A sehingga berbunyi sebagai berikut;
“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum memasukkan  kewilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  membuat,  menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan  dari  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  senjata  kimia,  senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif  atau  komponennya,  dengan  maksud untuk  melakukan  Tindak  Pidana  Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puiuh) tahun,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana mati”.
Diantara  Pasal  12  dan,  Pasal  13 disisipkan  2  (dua)  pasal,  yakni  Pasal  l2A  dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal l2A:
“Setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak  Pidana  Terorisme  diwilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  negara lain,  merencanakan,  menggerakkan,  atau mengorganisasikan  Tindak  Pidana  Terorisme dengan  orang  yang  berada  di  dalam  negeri dan/  atau  di  luar  negeri  atau  negara  asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun”.
Pasal 12B :
“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau
mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter,  atau  pelatihan  lain,  baik  di  dalam negeri  maupun  diluar  negeri,  dengan  maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut  berperang  di  luar  negeri  untuk  Tindak Pidana  Terorisme  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.
Pasai 13A :
“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi  Terorisme  dan  dengan  sengaja menyebarkan  ucapan,  sikap  atau  perilaku, tulisan,  atau  tampilan  dengan  tujuan  untuk menghasut  orang  atau  kelompok  orang  untuk melakukan
Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan  yang  dapat  mengakibatkan  Tindak Pidana  Terorisme  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.
Pasal 14 :
“Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasai  7,  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasa} 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan  Pasal  13A  dipidana  dengan  pidana  yang sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.
Pasal 15 :
“Setiap  Orang  yang  melakukan  permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk  melakukan  Tindak  Pidana  Terorisme

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12,  Pasal  12A,  Pasal  12B,  Pasal  13  huruf  b dan  huruf  c,  dan  Pasal  13A  dipidana  dengan pidana  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 13A”.
Pasal 16A: Setiap Orang yang melakukan  Tindak  Pidana  Terorisme  dengan melibatkan anak,
ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

## B. Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap
Pekakutindak Pidana Percobaan Melakukan Terorisme Dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM 1.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

## Terorisme
Gerakan  terorisme  mempunyai  tujuan- tujuan  yaitu  menciptakan  ketaakutan  dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk  menekan  target  sasaran  agar  bertindak atau  mengambil  kebijakan  sesuai  dengan keinginan  teroris,  seperti  halnya  teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan  keinginan  secara  radikal  guna terpenuhinya  kepentingan  para  teroris  ini. Kepentingan-kepentingan  ini  dapat  bersumber pada  penafsiran  ajaran  agama,  ideologi,  serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.
Menurut  FX  Adji  Samekto  yang mengutip pendapat James H. Wolfe,
menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :
1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme  bisa  sasaran  sipil (supermarket, mall,  sekolah, tempat  ibadah, rumah  sakit dan  fasilitas  umum  lainnya),  maupun
sasaran  non  sipil  (tangsi  militer,  kamp militer).
3. Aksi  terorisme  dapat  ditujukan  untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara. 4. Aksi  terorisme  dilakukan  melalui  tindakan yang tidak menghormati hukum internasional  atau  etika  internasional. Serangan  yang  dilakukan  dengan  segaja untuk  membinasakan  penduduk  sipil seperti  yang  terjadi  pada  Bom  Bali beberapa  waktu  lalu  adalah  pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas  teroris  menciptakan  perasaan tidak  aman  dan  merupakan  gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan  atau  perencanaan  aksi  teror bisa  bersifat  multinasional.  Maksudnya, pelaku  terorisme  dapat  dilakukan  oleh warga  negara  itu  sendiri  maupun  oleh warga  nagara  asing  atau  gabungan  dari keduanya.
7. Tujuan  jangka  pendek  aksi  terorisme adalah  menarik  perhatian  media  massa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan  ( shock  value )  yang  bagi teroris  bergguna  untuk  mendapatkan perhatian.  Untuk  itulah  dampak  aktivitas terorisme  selalu  terkesan  kejam,  sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. 33
Mengenai  karakteristik  terorisme  ini, Paul Wilkinson  juga  memberikan  pendapatnya yaitu  dalam  aksi  teror  yang  sistematik,  rapi, dan  dilakukan  oleh  teroris  politis  memiliki karakteristik sebagai berikut :
1.  Merupakan intimidasi yang memaksa.
2.  Memakai  pembunuhan  dan  penghancuran secara  sistematis  sebagai  sarana  untuk suatu tujuan tertentu.
3.  Korban  bukan  tujuan,  melainkan  sarana untuk  menciptakan  perang  urat  syaraf, yakni  membunuh  satu  untuk  menakuti seribu orang.
4.  Target  aksi  teror  dipilih,  bekerja  secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5.  Pesan  aksi  itu  cukup  jelas,  meski  pelaku tidak  selalu  menyatakan  diri  secara personal.
6.  Para  pelaku  kebanyakan  dimotivasi  oleh idealism  yang  cukup  keras,  misalnya
33 Mahrus  Ali, Hukum  Pidana  Terorisme Teori dan Praktik ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.6.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan. 34
Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan  teror  ini,  para  teroris
mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :
1.  Dorongan  atau  motivasi  dari  keinginan serta  pemikiran  yang  rasional  ( Rational Motivation ). Motivasi yang rasional membuat  para  teroris  berpikir  mengenai tujuan  dan  tindakan  yang  mereka  lakukan dapat  menghasilkan  keuntungan.  Untuk menghindari  resiko,  teroris  melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
2.  Motivasi dari keadaan psikologis ( Psychological  Motivation ).  Motivasi  ini berasal  dari  para  teroris  yang  mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan  tindakan  mereka  sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami  suatu  kejadian  yang  tidak mengenakkan  dalam  kehidupan  mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk  tindakan  yang  dapat  menimbulkan rasa  takut  serta  korban  jiwa  (balas dendam).
3.  Motivasi  yang  berasal  dari  kebudayaan ( Cultural  Motivation ).  Teroris  dari  tipe  ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang  keras  serta  mengarah  ke  terorisme. Pada  kehidupan  sosial  dimana  orang- orang  mengidentifikasikan  diri  mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan utuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa  seseorang  atau  lebih  untuk melakukan  hal-hal  di  luar  keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat
menciptakan  suatu  image  yang  nantinya dapat  menjadi  karakter  dari  perbuatan mereka. 35
Tb.Ronny  R.Nitibaskara  engemukakan bahwa  berbagai  corak  ragam  motif-motif
34 Indriyanto SenoAdji, Terorisme dan HAM dalam  Terorisme:  Tragedi  Umat  Manusia .  O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2017, h 17
35 Moch.  Faisal  Salam, Motivasi  Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung,  2015, h.19.
dilancarkannya  aksi  terorisme  timbul  akibat banyaknya  ragam  pelaku.  Adapun  ragam- ragam tersebut sebagai berikut:
1.  Motif politik. Secara umum terorisme mengandung motif politik  dan  menurut  pandangan  klasik mengenai  terorisme  bahwa  kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan  terorisme,  seperti liberation front (front  pembebasan)  atau  disebut dengan FMLN-Salvador.
2.  Motif ekonomi Terorisme  yang  bermotifkan  ekonomi, yakni  dengan  mencari  keuntungan  secara milenial  sebanyak-banyaknya,  biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (crime  organizations) seperti mafia,  yakuza,  kartel-kartel  perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.
3.  Motif penyelamatan (salvation).
Motif  penyelamatan  erat  dengan  ajaran- ajaran  atau  sekte  aliran  kepercayaan. Contoh  terorisme  dengan  motif  salvation yang  paling  menggetarkan  adalah  yang dilakukan  oleh  sekte  Aum  Shinrikyo  di
Jepang pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan maret 1995 melaukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah  tanah  Tokyo  yang menewaskan  10 orang  dan  melukai  5000  orang  lainnya. Pelaku  terorisme  sama  sekali  tindakan tersebut  sebagai  tindakan  teror.  Dalam keyakinan  mereka,  manusia  hidup  selalu dalam  keadaan  terpenjara  dan  sengsara, karena  itu  diperlukan  suatu  kematian  yang cepat  untuk  penyelamatan  nyawa  orang lain  sebagai  tindakan  mulia,  jauh  dari maksud  menakut-nakuti,  apalagi  menebar rage  of  teror. Oleh  karena  itu  dibutuhkan adanya  suatu  kematian  yang  cepat  untuk penyelamatan.
4.  Motif balas dendam
Terorisme  dengan  motif  ini  biasanya dilakukan pelaku Individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun  organisasi-organisasi  kejahatan. Pelaku  individual  dengan  motif  balas dendam salah satu contoh adalah
Unabomber . Pelaku yang nama sebenarnya adalah Theodore John Kecynski  ini  merasa  kecewa  dengan lembaga  riset  universitas  tertentu  yang telah  memperlakukannya  secara  kurang layak.  Selanjutnya,  ia  merasa  terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Kegilaan (madnes). Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan tindak pidana terorisme dengan berakar dari adanya penyimpangan psikologis.  Teroris  dari  spanyol,  carlos, yang  sempat  merajalela  ditahun-tahun 1970-an diduga memiliki motif ini. 36
Menurut  Paul  Wilkinson  ada  beberapa macam tipologi terorisme, antara lain :
1.  Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan  cir-ciri  tak  terencana  rapi,  terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2.  Terorisme revolusioner (teror  dari  bawah) yang  bertujuan  revolusi  atau  perubahan raddikal atas sistem yang ada dengan ciri- ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur  kepemimpinan,  program  ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3.  Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)  yang  bermotifkan  politis,  menekan pemerintah  untuk  mengubah  kebiakan atau hukum, perang politis dengan kelompok  rival,  menyingkirkan  pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh  kelompok  kecil,  bisa  juga  individu, sulit  diprediksi,  kadang  sulit  dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
4.  Terorisme represif (teror  dari  atas  atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas  individu  atau  kelompok  (oposisi) yang  tidak  dikehendaki  oleh  penindas (rezim  otoriter  atau  totaliter)  dengan  cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia,  teknik  penganiayaan,  penyebaran rasa  kecurigaan  di  kalangan  rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin. 37
Berdasarkan  macam-macam  tipologi terorisme tersebut dapat membantu
menganalisa  cara-cara  yang  umum  digunakan dalam  tindakan  terorisme,  diantaranya  adalah pengeboman/teror
bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan,  penculikan  dan  penyanderaan,
36 TB.  Ronny  R.  Nitibaskara, Terorisme sebagai  kejahatan  Penuh  Wajah:  Suatu  Tinjauan Kriminologi  dan  Hukum  Pidana,  Jurnal  Kriminologi Indonesia , Volume 2, Desember, 2012, h.16 37 Hery Firmansyah, “Upaya
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di Indonesia ”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  23,  No.  2, Juni 2019, h. 380
dan  dengan  cara  serangan  bersenjata.  Motif dari  tindak  pidana  terorisme  tersebut  bersifat kompleks,  karena  tidak  hanya  dari  faktor psikologis,  namun  juga  faktor  politik,  agama, sosiologis,  sosial  budaya  dan  faktor  lain  yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.
Tindak  pidana  terorisme  di  samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa ( extra  ordinary  crime ).  Di  samping  itu  tindak pidana  di  atas  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  ( crimes  against  humanity) yang mendapat  kutukan  keras  dari  setiap  bangsa- bangsa  di  dunia.  Terorisme  dengan  segala manifestasinya  merupakan  kejahatan  yang serius dan mengancam nilai-nilai
kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum  bagi  orang  dan  barang  bahkan  sering ditujuan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan  keamanan,  maupun  kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti  ditujukan  kepada  kepala  negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan  stategis  maupun  pusat-pusat  keramaian umum lainnya. 38
Salah satu karaketeristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya  yang  mencekam  dan  bersifat meluas.  Ketakutan  yang  ditimbulkan  secara meluas  tadi  membedakan  terorisme  daripada tindak  pidana  yang  lain.  Terorisme  telah menjadi  musuh  bersama  karena  merupakan kejahatan  serius,  bertentangan  dengan  nilai- nilai  kemanusiaan  disebabkan  dua  alasan yakni :
1.  Demokrasi  dan  kebebasan  politik  tidak lengkap  jika  tidak  merasa  aman.  Padahal gerakan  reformasi  bertujuan  membuat  kita
38 Muladi, Op.Cit , h.22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
semua  menjadi  lebih  aman  di  rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2.  Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dalam  bentuk  gerakan  yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki  jaringan  yang  luas  dan  bersifat global  yang  mengancam  perdamaian  dan keamanan nasional dan internasional. 39
Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa  agama  atau  lebih  luas  lagi  SARA (suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan), berpotensi  timbul  manakala  ada  faktor  yang memicunya  dan  terkadang  memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara  pada  umumnya.  Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang  dilakukan  oleh  kelompok  itu  yang kemudian  dapat  berujung  kepada  tindakan anarkisme dan persekusi.
Cara-cara  kekerasan  sebagaimana sering  dimunculkan  oleh  kelompok  radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya  sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang  terorisme.  Gerakan  terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah  tumbuh  dengan  pesat  di  tanah  air. Maraknya  iklim  demokratisasi  di  tanah  air terutama  semenjak  kehadiran  Orde  Reformasi yang menumbangkan rezim otoritarian sebelumnya  dapat  diduga  menjadi  penyebab terjadinya aksi-aksi kekerasan yang bernuansa SARA  akhir-akhir  ini.  Masyarakat  Indonesia sesungguhnya  belum  siap  untuk  menjalankan demokrasi dalam setiap usaha
penyelenggaraan  negara.  Kebebasan  dalam
39 Mahrus Ali, Op.Cit, h. 9
demokrasi  diartikan  sebagai  tindakan  tanpa batas  pertanggungjawaban  hukum.  Seakan semua  orang  bebas  bertindak,  berujar  tanpa perlu  tanggung  jawab  moral,  hukum  dan agama. 40
Terdapat  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  terorisme  termasuk  juga  berbagai aksi radikalisme di antaranya :
1.  Adanya faktor domestik berupa kesenjangan  sosial  dan  politik  yang  terjadi misalnya  jurang  pemisah  antara  si  kaya dan si miskin yang semakin melebar.
2.  Jaringan  internasional  yang  melakukan dukungan logistik kepada kelompok- kelompok  lokal  misalnya  mereka  yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filiphina maupun Afganistan.
3.  Faktor  kultural  yakni  adanya  pandangan yang  sempit  tentang  ideologi  keagamaan khususnya  berkaitan  dengan  konsep  jihad maupun  Khilafah  dalam  Islam  yang ditafsirkan  secara  sempit  dan  sektoral. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme  yang  memandang  bahwa akar  dari  terorisme  adalah  di  antaranya persamaan atas hak ( equal rights ), perlindungan terhadap penduduk sipil ( civil protection ), kebebasan (freedom). Menurut teori ini  yang menjadi  kunci  dari  penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan  ketidak  puasan  terhadap  kinerja pemerintah,  dan  ketidak  pedulian  dari  elit politik yang
berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat. 41
Bjørgo  dalam  buku Root  Causes  of Terrorism : Myths , Reality , and  Ways  Forward , menawarkan  sebuah  tipologi  yang  dapat digunakan  untuk  memahami  faktor  faktor penyebab  terorisme.  Bjørgo  membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya,  yaitu precondition  softerrorism dan precipitants of terrorism . Preconditions (prekondisi) adalah faktor-faktor yang
menyediakan  kondisi-  kondisi  yang  dalam jangka panjang kemudian melahirkan
40 Ibid , h.11.
41 Ibid , h.30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terorisme.  Sementara  itu, precipitants  of terrorism adalah  peristiwa  atau  fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului  atau  memicu  terjadinya  sebuah tindak terorisme. 42
Kedua  faktor  ini  dibagi  lagi  menjadi empat level sebagai berikut :
1.  Faktor  penyebab  struktural,  yaitu  faktor- faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan  masyarakat  ditingkat  makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa  faktor  struktural  antara  lain ketidak  seimbangan  emografik,  globalisasi, modernisasi  yang  sangat  cepat,  transisi masyarakat,  meningkatnya  individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam
masyarakat
(atomisasi), struktur kelas, dan sebagainya.
2.  Faktor  penyebab  fasilitator  (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme  menjadi  pilihan  menarik  untuk dilakukan,  meskipun  bukan  pendorong utama  terjadinya  terorisme.  Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa diera modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan sebagainya.
3.  Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan  aktual  ( grievances )  yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi  seseorang  untuk  bertindak. Para  ideolog  atau  pemimpin  politik  mampu menerjemahkan penyebab-penyebab dilevel  struktural  dan  membuatnya  relevan ditingkat  motivasional  melalui  ideologi- ideologi  sehingga  dapat  menggerakan orang-orang untuk bergerak.
4.  Faktor  pemicu,yaitu  penyebab  langsung terjadinya tindak teroris.
Faktor pemicudapat  berupa  terjadinya  peristiwa yang  provokatif  atau  persitiwa  politik tertentu  atau  tindakanyang  dilakukan  oleh pihak  musuh  yang  menimbulkan  reaksi tertentu. 43
Meskipun  demikian  harus  dinyatakan bahwa  akar  penyebab  terjadinya  terorisme maupun tindakan radikalisme sangat kompleks
42 Moch. Faisal Salam, Op.Cit , h.72
43 Ali Ashgar, “Islam, Politik dan Radikalisme”  :  Tafsir  Baru  Kekerasan  Aktivisme Islam  di  Indonesia ”, Jurnal  Keamanan  Nasional , Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, h.4.
artinya  tidak  cukup  diterangkan  dengan menggunakan  satu  perspektif  teori  tertentu. Berbagai  teori  telah  memberikan  penjelasan tentang akar penyebab terorisme di Indonesia. Setidak-tidaknya  iklim  kebabasan  berekspresi yang  kebablasan  merupakan  salah  satu penyebabnya. 44
Pemikiran-pemikiran  radikalisme  mulai tumbuh  dalam  kelompok  tertentu,  terutama yang  telah mendapatkan  pelatihan  di luar  atau di  dalam  negeri.  Semenjak  saat  itu  terjadi pengeboman  terhadap  fasilitas  publik,  simbol- simbol  negara  dan  personifikasinya  yang  juga diwarnai  dengan  aksi  bom  bunuh  diri.  Multi faktor  penyebab  terorisme  tentu  tidak  bisa dihadapi  dengan  perangkat  hukum  semata, tanpa  disertai  dengan  pendekatan  non  hukum seperti deradikalisme. 45

## B.  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Tindak  pidana  terorisme  di  samping berbagai bentuk radikalisme lainnya
merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa ( extra  ordinary  crime ).  Di  samping  itu  tindak pidana  di  atas  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan (crimes  against  humanity) yang mendapat  kutukan  keras  dari  setiap  bangsa- bangsa di dunia. 46
Terorisme dengan segala manifestasinya  merupakan  kejahatan  yang serius dan mengancam
nilai-nilai
kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum  bagi  orang  dan  barang  bahkan  sering
44 Romli  Atmasasmita, Masalah  Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia . Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum dan HAM RI. 2012, h.81.
45 Tohir  Bawazir, Jalan  Tengah  Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme . Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2015, h.47.
46 A.M. Hendropriyono, Op.Cit , h.55.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditujuan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan  keamanan,  maupun  kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti  ditujukan  kepada  kepala  negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan  stategis  maupun  pusat-pusat  keramaian umum lainnya. 47
Terorisme telah menjadi musuh bersama  karena  merupakan  kejahatan  serius, bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan disebabkan dua alasan yakni :
1.  Demokrasi  dan  kebebasan  politik  tidak lengkap  jika  tidak  merasa  aman.  Padahal gerakan  reformasi  bertujuan  membuat semua  menjadi  lebih  aman  di  rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara.  Semua  mengambil  tanggung jawab  memerangi  terorisme  yang  ingin mengambil rasa aman.
2.  Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dalam  bentuk  gerakan  yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki  jaringan  yang  luas  dan  bersifat global  yang  mengancam  perdamaian  dan keamanan nasional dan internasional. 48
Menurut  Muladi,  bahwa  terorisme merupakan  kejahatan luar  biasa  ( extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan dengan  mendayagunakan  cara-cara luar  biasa ( extraordinary measure) karena berbagai hal :
1.  Terorisme  merupakan  perbuatan  yang menciptakan  bahaya  besar (the  greatest danger ) terhadap hak asasi manusia.
2.  Terget  Terorisme  bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. 3.  Kemungkinan digunakannya Senjata- senjata  pemusnah  dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi modern.
4.  Kecenderungan  terjadinya  sinergi  negatif antar  organisasi  Teroris  Nasional  dengan organisasi Internasional.
47 Ari  Wibowo, Hukum  Pidana  Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di
Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h.81.
48 A.M. Hendropriyono, Op.Cit , h.57.
5.  Kemungkinan  terjdinya  kerjasama  antara organisasi  teroris  dengan  kejahatan  yang terorganisasi  dengan  baik  yang  bersifat nasional  maupun    transnasional  dapat membahayakan
perdamaian dan keamanan Internasional. 49 Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban  yang  menjadi  ancaman  bagi segenap  bangsa  serta  musuh  dari  semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun
organisasi  yang  mempunyai  jaringan  global dimana kelompok-kelompok teroris yang beroperasi  diberbagai  negara  telah terkooptasi oleh  suatu  jaringan  terorisme  Internasional serta  mempunyai  hubungan  dan  mekanisme kerjasama  satu  sama  lain  baik  dalam  aspek operasional infrastruktur  maupun struktur pendukung (support infrastructure) . 50
Fenomenanya,  kata  terorisme  dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar bangsa Indonesia, disamping dunia atau masyarakat  Internasional.  Kata  teror  sempat membuat  gentar  rakyat  kecil  karena  kejadian yang  mereka  alami  telah  mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan.Terorisme merupakan suatu
fenomena  modern  dan  telah  menjadi  fokus perhatian  berbagai  organisasi  Internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan  imperialism,  rasisme,  dan  zionisme mulai  mempropagandakan  dan  memasukkan terminologi  terorisme  kedalam  perbincangan politik  dan  berbagai  bidang  lainnya,  maka kaum tersebut telah mencampuradukkan
49 Muladi, Op.Cit , h.13.
50 Faisal Salam, Op.Cit, h 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  sengaja  dua  fenomena  yang  berbeda secara substansial. 51
Indonesia  sendiri  telah  menyadari betapa  bahayanya  tindakan  dari  terorisme itu.Karena  itulah,  maka  pemerintah  berupaya membuat  undang-undang  khususnya  yang mengatur  terorisme.  Akibat  dari  serangkaian tindakan  teror  yang  terjadi  di  Indonesia membuat  negara  Indonesia  sebagai  negara yang dianggap rawan dan terkesan menakutkan bagi siapapun yang ingin berkunjung. 52
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana Terorisme di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai macam kebijakan yakni salah satunya dikeluarkannnya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah menerapkan pemidanaan  bagi  pelaku  teror  itu  sendiri,  baik itu hukuman mati ataupun sanksi lainnya. 53
Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa  agama  atau  lebih  luas  lagi  SARA (suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan), berpotensi  timbul  manakala  ada  faktor  yang memicunya  dan  terkadang  memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara  pada  umumnya.  Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang
51 Ibid , h 79.
52 Petrus Reindhard Golose, Op.Cit , h. 62
53 Todung Mulya Lubis  dan Alexander Lay, Kontroversi  Hukuman  Mati ,  Buku  Kompas  Jakarta, 2009, h 251
halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang  dilakukan  oleh  kelompok  itu  yang kemudian  dapat  berujung  kepada  tindakan anarkisme dan persekusi. 54
Cara-cara  kekerasan  sebagaimana sering  dimunculkan  oleh  kelompok  radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya  sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang  terorisme.  Gerakan  terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah  tumbuh  dengan  pesat  di  tanah  air. Hubungan  kausilitas  antara  demokrasi  dengan terorisme    menurut  Eubank  dan  Weinberg bahwa  terdapat  hubungan  antara  terorisme dengan  tipe  rezim  otoriter  atau  demokratis dengan  terorisme  menemukan  bahwa  aksi terorisme jauh lebih sering menimpa masyarakat yang demokratis ketimbang masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter. 55 Negara-negara yang mengalami proses  transisi  menuju  demokrasi  memiliki kecenderungan lebih sering mengalami serangan  teroris.  Terorisme  lebih  sering menimpa negara-negara yang demokratis yang sudah  mapan  dan  kalaupun  ditemukan  di negara lain, korban serangan tersebut sebagian besar dari negara-negara demokratis. Hal ini tentu dapat diterima dengan akal  sehat,  di  mana  pada  negara-negara demokrasi  terutama  yang  masih  berkembang, akan  selalu  memberikan  kebebasan  kepada warganya  untuk  mengemukakan  pendapat, mendirikan organisasi dan mengadakan sejumlah  aksi-aksi  yang  dalam  batas-batas
54 Muzakir, Terorisme  Dalam  Perspektif Hukum  Pidana  Indonesia. Pustaka  Bangsa  Press, Medan, 2011, h.78.
55 Ibid, h. 79.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tertentu  masih  dapat  ditoleransi  akan  tetapi dalam  tataran  yang  lebih  tinggi,  berbagai  aksi tersebut terkadang ditujukan terhadap kelompok  tertentu  dengan  mengedepankan cara-cara non musyawarah. 56
Aspek  pencegahan  pemberantasan tindak  pidana  terorisme  secara  simultan, terencana  dan  terpadu  perlu  dikedepankan untuk  meminimalisasi  terjadinya  tindak  pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga  terkait  serta  seluruh  komponen bangsa  melalui  upaya  kesiapsiagaan  nasional, kontra  radikalisasi,  dan  deradikalisasi  yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorismedan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dan kepastian hukum
dalam mengatasi
permasalahan tindak pidana terorisme. 57 Deradikalisasi merupakan upaya untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan  pemahaman  radikal  terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana,  mantan narapidana,  dan  orang  atau  kelompok  orang yang  sudah  terpapar  paham  radikal  terorisme dapat  kembali  ke  masyarakat.  Pencegahan tindak  pidana  terorisme  dilakukan  secara komprehensif  dengan  melibatkan  seluruh
56 Ibid, h. 80. 57 Abdul  Wahid, Kejahatan  Terorisme Perspektif  Agama,  HAM,  dan  Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.112.
komponen  bangsa,  dalam  arti  pencegahan tindak pidana terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait,  namun  dapat  melibatkan  masyarakat, baik  akademisi,  praktisi,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT. 58
Mendukung  pelaksanaan  pencegahan tindak  pidana  terorisme  secara  cepat,  akurat, efisien,  dan  efektif  perlu  difasilitasi  dalam sistem  informasi  penanggulangan  terorisme. Sistem  ini  merupakan  wadah  pertukaran  data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna memudahkan  proses  koordinasi  yang  harus dilakukan  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana terorisme. 59
Deradikalisasi  diatur  dalam  beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi  menjadi  bagian  dari  revisi undang-undang terorisme yaitu Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018,  deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan teroirsme  di  Indonesia  yang  bukan  saja  fokus kepada hard  approach dalam  penanganan kasus  terorisme  namun  juga  fokus  ke pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam  kasus  tindak  pidana  terorisme  itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2018  deradikalisasi  juga  diatur  dalam beberapa  peraturan  namun  lebih  dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  77  Tahun  2019  Tentang  Pencegahan Tindak  Pidana  Terorisme  Dan  Pelindungan Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,
58 Ibid , h.105.
59 Sarlito  Wirawan  Sarwono, Terorisme  di Indonesia  dalam  Tinjauan  Psikologi ,  Jakarta, Pustaka Alvabet, 2018, h. 44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dan  Petugas  Pemasyarakatan,  Peraturan Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  Tentang Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER- 01/  K.BNPT/I/2017  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Penanggulangan  Terorisme,  yang didalamnya  mengatur  mengenai  tugas  BNPT dalam program deraddikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.
Deradikalisasi  diatur  dalam  Pasal  43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang  berbunyi:  “Deradikalisasi  merupakan suatu  proses  terencana,  terpadu,  sistematis, dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  dan membalikkan  pemahaman  radikal  terorisme yang  telah  terjadi” . Dari  pengertian  tentang deradikalisasi  diatas,  dapat  diketahui  dari  kata “membalikkan  pemahaman  radikal  Terorisme yang  telah  terjadi”bahwa  tujuan  utama  dari program  deradikalisasi  ini  adalah  bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan  pada  pihak-pihak  yang  terlibat dalam tindak pidana terorisme. 60
Deradikalisasi  yang  dilaksanakan  oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa  tahapan  yang  diatur  dalam  Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :
1.  Identifikasi  dan  penilaian,  dalam  program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya  suatu  assessment  terhadap  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana terorisme, assessment ini cukup diperlukan guna  mengetahui  sejauh  mana  pemikiran- pemikiran  atau  paham  radikal  dari  pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri
60 Saefudin Zuhri, Op.Cit , h.92.
sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan maksimal  terhapap  pelaku  tindak  pidana terorisme tersebut.
2.  Rehabilitasi,  tahapan  rehabilitasi  sendiri memiliki  arti  suatu  pengembalian  keadaan menjadi  keaadaan  menjadi  keadaan  yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi  rehabilitasi  dapat  berarti sebagai  pembinaan  para  pihak  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme  baik dalam  hal  pembinaan  mengenai  paham radikalisme  yang  dianut  agar  paham radikal  tersebut  dapat  dibina  menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna  sebagai  pembinaan  para  pihak yang  terlibat  terorisme  agar memiliki  suatu hal  yang  dapat  dimanfaatkan  ketika kembali  ke  masyarakat  dan  agar  dapat diterima dengan baik.
3.  Redukasi, tahapan reedukasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme  merupukan  suatu  tahapan  yang mana  didalamnya  diisi  dengan  pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran- ajaran  radikal  yang  selama  ini  dianut  oleh pelaku  terorisme  merupakan  ajaran-ajaran yang  menyimpang  dan  tidak  benar, tentunya  penyampaian  mengenai  hal  ini haruslah  disampaikan  secara  bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga  agar  pelaku  terorisme  dapat menerima  pemahaman  dari  reedukasi tersebut dengan baik dan efektif.
Dari  segi  bahasa  menurut  KBBI “reintegrasi”  sendiri  memiliki  artian  yaitu  suatu penyatuan  kembali  atau  pengutuhan  kembali dan  “sosial”  memiliki  arti  yaitu  sesuatu  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berkenaan  dengan  masyarakat,  sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya  untuk dapat menciptakan kembali suatu  kepercayaan  atau  keadaan  sosial  yang baik  setelah  adanya  suatu  proses  disintegrasi sosial.  Dalam  proses  deradikalisasi  tindak pidana  terorisme  tahapan  reintegrasi  sosial  ini dimaksudkan  agar  para  pihak  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  terorisme  ini  nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh  masyarakat  setelah  manjelani  masa hukumannya. 61
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  77  Tahun  2019  Tentang Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Pelindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut Umum,  Hakim,  dan  Petugas  Pemasyarakatan mengatur  mengenai  pelindungan  terhadap penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  dan  petugas pemasyarakatan beserta keluarganya. 62
Pelindungan terhadap penyidik,
penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya  yang  menangani  perkara  tindak pidana  terorisme  sebelumnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap  Saksi,  Penyidik,  Penuntut  Umum, dan  Hakim  dalam  perkara  Tindak  Pidana Terorisme.  Namun  demikian  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2003  tersebut, belum mengatur pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan.  Petugas  pemasyarakatan sebagai  salah  satu  aparatur  yang  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana tindak  pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  untuk  mendapatkan
61 Muladi, Op.Cit , h.82.
62 Ibid , h.83.
Pelindungan  dari  sasaran  intimidasi  dan  teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut. 63 Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  77
Tahun  2019  Tentang  Pencegahan  Tindak Pidana  Terorisme  dan  Pelindungan  Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan bahwa target
deradikalisasi dilakukan kepada:
1 Tersangka , terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme;
2 Mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

## C.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku
TindakPidanaPercobaan
MelakukanTerorisme  Dalam    Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim
Tindak  pidana  terorisme  merupakan kejahatan  serius  yang  dilakukan  dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan  dengan  sengaja,  sistematis,  dan terencana  yang  menimbulkan  suasana  teror atau  rasa  takut  secara  meluas  dengan  target aparat  negara,  penduduk  sipil  secara  acak atau  tidak  terseieksi,  serta  objek  vital  yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau  fasilitas  internasional  dan  cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan  keamanan  dan  kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan  dan  keamanan  manusia,  baik nasional, regionai, maupun internasional. 64
63 Abdul Kholiq, Op.Cit , h.80.
64 Azis Syamsuddin, Op.Cit , h.39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi  karena  memiliki  kekhasan  yang bersifat  rahasia,  diam-diam,  atau  gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan  teknologi  modern  di  bidang komunikasi,  informatika,  transportasi,  dan persenjataan  modern  sehingga  memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. 65
Tindak  pidana  terorisme  dapat  disertai dengan  motif  ideologi  atau  motif  politik,  atau tujuan  tertentu  serta  tujuan  lain  yang  bersifat pribadi,  ekonomi,  dan  radikalisme  yang membahayakan ideologi negara dan keamanan  negara.  Tindak  pidana  terorisme selalu  diancam  dengan  pidana  berat  oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara. 66
Terorisme  yang  bersifat  internasional merupakan  kejahatan  yang  terorganisasi, sehingga  pemerintah  Indonesia  meningkatkan kewaspadaan  dalam  memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  menyadari  terhadap bahaya  aksi  terorisme  yang  telah  menjadi  isu internasional  dan  negara  lain  seperti  Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. 67
Mengkategorikan  terorisme  sebagai suatu  tindak  pidana,  maka  unsur  objektif  dan subjektif  dari  suatu  tindak  pidana  wajib  ada dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama yakni melawan
65 Ibid , h.40.
66 Yeni  Handayani,   “Peranan  BNPT  Dalam Penanggulangan  Terorisme”, Jurnal  RechtsVinding, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2018, h.114.
67 Ibid , h.115.
hukum  secara  formil  yaitu  ajaran  yang  diatur oleh  undang-undang  yang  kemudian  ajaran formil  ini  tidak  memberikan  rumusan  tindak pidana  diluar  dari  undang-undang  pidana karena  yang  tercantum  tersebut  merupakan delik.  Sedangkan  yang  dimaksud  melawan hukum  secara  materil  adalah  tidak  hanya melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dilarang dalam  undang-undang,  namun  juga  perbuatan yang  dilarang  berdasarkan  asas  hukum  yang tidak  tertulis  seperti  norma  dan  adat  istiadat yang berlaku. 68
Ajaran  hukum  materiil  ini  hanya  ingin menyempurnakan  kaidah  melawan  hukum formil  yang  yang  tidak  saja  bersumber  dari undang-undang  namun  hukum  yang  berlaku dalam  bermasyarakat  yang  berupa  hukum pidana  adat  maupun  kebiasaan  sebagai norma.  Dalam  penerapan  unsur  perbuatan melawan  hukum  dalam  proses  pembuktian tindak  pidana  sangat  berguna  pada  saat proses  pembuktian  di  persidangan.  Apabila seseorang  yang  melakukan  perbuatan  yang telah  memenuhi  unsur  melawan  hukum,  maka dalam  proses  persidangan,  jaksa  penuntut umum  harus  dapat  membuktikan  unsur tersebut  karena  unsur  melawan  hukum  ini adalah syarat untuk dimintai pertanggungjawaban, namun jika unsur melawan  hukum  tersebut  tidak  terbukti  maka putusannya vrijspraak atau  putusan  bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak  pidana  maka  tidak  terbuktinnya  unsur tersebut  menyebabkan  putusannya  lepas  dari segala tuntutan hukum. 69
68 Ibid , h.82.
69 Moljatno, O.Cit , h.52.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Apabila  dilihat  dari  pemuatan  unsur- unsur  (syarat-syarat)  dipidananya  percobaan kejahatan  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
1.  Pada  perbuatan  percobaan  kejahatan dapat dipidana, jika telah memenuhi unsur- unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  ayat (1)  KUHP  dan  secara a  contrario (cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan  pada  perlawanaan  pengertian antara  permasalahan  yang  dihadapi  dan permasalahan  yang  diatur  dalam  undang- undang),  namun  ada  pula  percobaaan kejahatan  yang  tidak  dapat  dipidana,  jika salah satu unsur-unsur percobaan kejahatan tidak dapat terpenuhi;
2.  Bahwa  ada  pula  percobaan  kejahatan yang  secara  tegas  oleh  undang-undang dirumuskan  percobaan  yang  tidak  dapat dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan  biasa  (Pasal  351  ayat  (5) KUHP),  percobaan  penganiayaan  hewan (Pasal  302  ayat  (4)  KUHP),  percobaan perang tanding (Pasal 284 ayat (5) KUHP);
3.  Percobaan  melakukan  pelanggaran  juga tidak  dapat  dipidana  (dipertegas  dengan adanya Pasal 54 KUHP);
4.  Percobaan  kejahatan  yang  dapat  dikenai sanksi  pidana  hanya  diatur  pada  tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus) dan  tidak  ada  sanksi pidana  dalam  tindak  pidana  kealpaan (culpa). Bahwa  istilah  niat  merupakan bagian  kesengajaan,  karena  perbuatan tersebut  merupakan  tindak  pidana  yang disadari  juga  dikehendaki  oleh  pelaku. Sedangkan  kealpaan  adalah  tindakan kecerobohan/kurang berhati-hati dari pelaku yang berakibat tindak pidana culpa;
5.  Percobaan  tidak  dapat  terjadi  pada  tindak pidana  pasif  (delik ommisionis) ,  sebab tindak  pidana  ommisionis  pelanggaran terhadap  instruksi/perintah yang  dalam  hal ini tidak melakukan yang diinstruksikan;
6.  Terdapat  beberapa  perbuatan  kejahatan yang  sifat  dari  kejahatan  tersebut  telah dirumuskan tidak mungkin terjadi percobaannya, yaitu: a.  Bahwa  dalam  perbuatan  percobaan dalam  suatu  perkara  dimana  telah timbulniat kemudian telah ada permulaan  pelaksanaan  sebagaimana dimaksud  Pasal  53  KUHP,  dapat dirumuskan merupakan kejahatan
selesai,  sepertiperbuatan  makar  yang diatur  dalam  Pasal  104  KUHP  yang
bermaksudmembunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan  Presidendan  Wakilnya.
Kemudian  Pasal  106  KUHP  dengan maksud  agar  seluruhatau  sebagian wilayah  Indonesia  jatuh  ketangan musuh atau memisahkansebagian wilayah  negara  dan  Pasal  107  KUHP yang bermaksudmenggulingkan
pemerintahan;
b.  Bahwa  unsur  perbuatan  yang  dilarang dari  kejahatan,  misalnya  Pasal  163bis ayat (1) KUHP atau pasal 391 KUHP. 70
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme terdapat beberapa penambahan substansi atau norma  baru  untuk  menguatkan  peraturan dalam
undang-undang sebelumnya.
Setidaknya terdapat delapan poin penambahan substansi atau norma baru yaitu :
1.  Kriminalisasi  terhadap  berbagai  aturan baru  tindak  pidana  terorisme  seperti penjualan  terhadap  jenis  bahan  peledak maupun bahan dasar yang dijadikan bahan peledak, seseorang yang mengikuti pelatihan  militer  atau  para  militer  atau latihan  lain  baik  di  dalam  negeri  maupun luar negeri
dengan maksud mempersiapkan tindak pidana terorisme;
2.  Penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3.  Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi  yang  dikenakan  kepada  pendiri, pemimpin,  pengurus,  atau  orang-orang yang  mengarahkan  kegiatan  korporasi yang diduga sebagai organisasi terorisme;
4.  Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan  hak  untuk  memiliki  paspor dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada seseorang yang terafiliasi dengan kelompok tindak pidana terorisme; 5.  Revisi  penambahan  waktu  penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk
70 I Made Widnyana, Hukum Pidana II, Yuridika, Bandung, 2011, h.11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepentingan  penyidik  dan  penuntut  umum serta  penelitian  berkas  perkara  tindak pidana  terorisme  oleh  penuntut  umum dimana  penambahan  waktu  ini  menjamin bahwa  penegak  hukum  tidak  gegabah dalam  menyimpulkan  seseorang  sebagai pelaku  tindak  pidana  terorisme  serta menjamin hak dari para pelaku terorisme;
6.  Perlindungan korban tindak pidana terorisme  sebagai  bentuk  tanggung  jawab negara  yang  berupa  bantuan  medis, rehabilitasi  psikologis,  santunan  terhadap korban dan biaya kompensasi;
7.  Pencegahan tindak pidana terorisme dengan  melakukan  langkah  antisipasi melalui  kesiapsiagaan  nasional,  kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme;
8.  Kelembagaan  BNPT  dan  pengawasannya serta peran TNI. 71
Dengan  demikian  perbuatan  yang termasuk  tindak  pidana  terorisme  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak PidanaTerorisme antara lain :
1.  Memperjualbelikan  bahan  dasar  kimia sebagai bahan peledak, atau memperjualbelikan  senjata  kimia,  senjata biologi, mikro  organisme,  nuklir  dan  bahan radio  aktif  dan  komponennya  (sesuai dengan Pasal 10A ayat (1));
2.  Setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  terorisme  di  wilayah  kesatuan Republik  Indonesia,  atau  di  negara  lain, merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan
tindak pidana terorisme  dengan  orang  yang  berada  di dalam negeri, dan atau di luar negeri, atau negara  asing  (sesuai  dengan  Pasal  12A ayat (1));
3.  Setiap orang yang dengan sengaja menjadi  anggota  atau  merekrut  anggota, merekrut  orang  untuk  menjadi  anggota korporasi  yang  di  tetapkan  atau  di putuskan  pengadilan  sebagai  organisasi terorisme  (sesuai  dengan  Pasal  12A  ayat (2));
71 Yeni Handayani, Op.Cit , h.119.
4.  Pendiri,  pemimpin  pengurus  atau  orang yang  mengendalikan  kegiatan  korporasi terorisme  (sesuai  dengan  Pasal  12A  ayat (3));
5.  Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti  pelatihan  militer,  pelatihan  para militer,  atau  pelatihan  lain  baik  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri,  dengan maksud  merencanakan  mempersiapkan atau mempersiapkan tindak pidana terorisme  (sesuai  dengan  Pasal  12B  ayat (1));
6.  Setiap orang yang dengan sengaja merekrut,  menampung  atau  mengirim orang  untuk  mengikuti  pelatihan  (sesuai dengan Pasal 12B ayat (2)). 72
Penambahan di Pasal 12A dan 12B ini ditujukan  untuk  memuat  perbuatan  persiapan selain itu dapat menjangkau juga dalam bentuk perbuatan  pendahuluan  seperti  rekrutmen anggota  setelah  itu  dibentuk  suatu  organisasi terorisme  dan  setelah  terbentuk  kemudian dilakukan  pembaiatan  dan  mulai  dilakukan pelatihan  sampai  dengan  berbagai  kegiatan radikal  yang  terindikasi  terhadap  perbuatan persiapan.  Bahwa  dalam  dua  pasal  tersebut juga terdapat aspek pencegahan yakni mengizinkan bagi aparat penegak hukum untuk menindak  organisasi  teroris  kemudian  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak PidanaTerorisme  juga  menyusun  ketentuan penetapan dalam keterlibatan organisasi terorisme  tanpa  melalui  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  melainkan hanya melalui penetapan hakim yang kemudian  dalam  revisi  pada  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang Pemberantasan Tindak 72 Ibid , h.119.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PidanaTerorisme dapat menindak dan menjatuhi  pidana  dan  pencabutan  hak-hak tertentu  bagi  para  pelaku  berupa  pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sehingga  aksi  para  teroris  tersebut  dapat ditindak sebelum aksi dilakukan.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap tindak  pidana  percobaan  melakukan tindak  pidana  terorismediatur  dalam
Pasal  15  Jo  Pasal  7  Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  jo.  Undang-Undang  Nomor 5  tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 bahwa terdakwa  telah  terbukti  melakukan tindak  pidana  terorisme,  sebagaimana
didakwakan oleh penuntut umum.
2.  Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap
pekakutindak pidana percobaan
melakukan  terorisme  dalam  Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim adalah  terdakwa  Musyafir  Alias  One Alias  Kusman  yang  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme  dipidana  dengan    pidana penjara  selama  4  (empat  )  tahun tahun.
B.  Saran
1.  Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku teroris harus benar-benar diterapkan dengan ketentuan terundang-undangan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama
dengan  konsekuensi  yang  besar  bagi masyarakat luas. Namun harus dipahami  juga  bahwa  pemidanaan bukan solusi terakhir dalam
penanggulangan  masalah  kejahatan sehingga  perlunya  proses  pendekatan yang  dilakukan  guna  meminimalisir terjadinya  kesalahan  atau  perbuatan yang serupa.
2.  Dalam hal pendekatan terhadap pelaku teroris sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan hal  yang  sangat  baik,  sehingga  sedikit banyaknya akan mengubah cara pandang  pelaku  itu  sendiri  kepada  hal yang  lebih  baik,  contohnya  dengan upaya  non-penal  yang  dalam  arti  tidak menerapkan pemidanaan dalam upaya penanggulangan  sebab  kita  ketahui penyebab  tindakan  terorisme  paling banyak  akibat  pemahaman  ideologi yang  bertentangan  dengan  negara Indonesia sendiri.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Abas,  Nasir, Membongkar  Jamaah  Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI ,
Jakarta,  Penerbit  Grafindo  Khazanah
Ilmu, 2015.
Adji,  Indriyanto  Seno, Revisi  UU  Terorisme,
Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan HAM, Kompas, Jakarta, 2016.
-----------; Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi  Umat  Manusia .  O.C.  Kaligis  & Associates, Jakarta, 2017.
Ali,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
-----------; Hukum  Pidana  Terorisme  Teori  dan Praktik ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Amirsyah, Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi  Pemikiran,  Konsep  dan Strategi Pelaksanaan, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012. Assegaf, Nurcahaya Tandang, Terorisme Internasional,  Indonesia  Dan  Dinamika Internasional , Ombak, Jogjakarta, 2014.
Asshiddiqie,  Jimly  dan  Ali  Safa’at, Teori  Hans
Kelsen  tentang  Hukum ,  Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
Atmasasmita, Romli, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Rafika Aditama, Bandung, 2010. ----------; Masalah  Pengaturan  Terorisme  dan Perspektif Indonesia . Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. 2012. Bawazir, Tohir, Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme .  Pustaka  Al  Kautsar,
Jakarta, 2015.
Djaja , Ermansjah, KUHP  Khusus,  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  15 Tahun  2003,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
Effendi,  Erdianto, Hukum  Pidana  Indonesia , Refika Adiama, Jakarta, 2011. Golose, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme  :  Humanis,  Soul  Approach, dan Menyentuh Akar Rumput , Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010.
Gunadi,  Ismu, Hukum  Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Hardiman,  Budi, Terorisme,  Defenisi,  Aksi  dan
Regulasi ,  Imparsial  dan  Koalisi  Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2013. Hasani,  Ismail  dan  Bonar  Tigor  Naipospos, Radikalisme Agama: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan , Pustaka
Masyarakat Stara, Jakarta,  2018.
Hendropriyono, A.M. Terorisme Fundamentalis Kristen,  Yahudi,  Islam ,  Buku  Kompas, Jakarta,2009.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan .  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2018.
Kartanegara,  Satochid, Hukum  Pidana ,    Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 1992.
Khair,  Abul  dan  Mohammad  Eka  Putra, Pemidanaan ,  Usu  Press,  Medan,
2011.
Kholiq, Abdul, Hukum Pidana Terorisme, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2012.
Lamintang, PAF, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap  Kepentingan  Hukum  Negara , Sinar Baru Bandung, 2017.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Lubis,  Todung  Mulya  dan  Alexander  Lay,
Kontroversi Hukuman Mati , Buku Kompas Jakarta, 2009.
Manullang , AC. Menguak  Tabu  Intelejen: Teror,  Motif,  dan  Rezim ,  CMB  Press, Jakarta, 2011.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Maramis,  Frans, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Mardenis, Pemberantasan  Terorisme  (Politik Internasional dan Politik Hukum
Nasional  Indonesia, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Marlina, Hukum  Penitensier ,  Refika  Aditama, Bandung, 2011.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
-------------; Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 2011. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan
Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014.
Muladi, Penanggulangan  Terorisme  Sebagai Tindak  Pidana  Khusus, Rineka  Cipta,
Jakarta, 2014.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-  Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 2015.
Mulyadi,  Mahmud  dan  Feri  Antoni  Subakti,
Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi , Sofmedia,
Jakarta, 2010.
Muzakir, Terorisme  Dalam  Perspektif  Hukum Pidana  Indonesia. Pustaka  Bangsa Press, Medan, 2011.
Nainggolan, Poltak Partogi, Terorisme dan Tata Dunia  Baru ,  Pusat  Pengkajian  dan
Pelayanan  Informasi  Sekjen  DPR  RI, Jakarta, 2012.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,
2012.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halamanim Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana:
Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2015.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana , Raja
Grafindo, Jakarta,  2011.
Pribadi,  Abdurrahman  dan  Abu  Rayyan , Membongkar Jaringan Terorisme ,
Abdika Press, Jakarta, 2009.
Priyatno,  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara Di Indonesia ,  Refika Aditama,
Bandung, 2016. Prodjokoro,R.  Wirjono, Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia , Eresco,
Bandung, 2014.
Purwanto,  Wawan, Terorisme  Ancaman  Tiada Akhir , Grafindo, Jakarta, 2014.
Raharjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Ravena,  Dey, Kebijakan  Kriminal  (Criminal
Policy), Jakarta, Kencana, 2017. Salam, Moch. Faisal, Motivasi Tindakan
Terorisme, Mandar  Maju,  Bandung, 2015.
Saleh,  Roeslan, Stelsel  Pidana  Di  Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
Sarwono, Sarlito Wirawan, Terorisme di Indonesia  dalam  Tinjauan  Psikologi , Jakarta, Pustaka Alvabet, 2012. Shodiq, Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018. Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum
Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System  &  Implementasinya ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa  dan  Korban  Tindak  Pidana Terorisme ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2017. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya
Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, Politea, Bogor, 2014. -----------, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan  Umum  Dan  Delik-Delik Khusus, Ghalia Bogoro, 2014

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Suparni,  Niniek, Eksistensi  Pidana  Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2017.
Syamsuddin,  Azis, Tindak  Pidana  Khusus , Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Taufik, Muhammad, Terorisme Dalam Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
Waluyadi. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  2014.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Wibowo, Ari, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan  Formulatif  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme  di  Indonesia ,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta, 2012.
Widnyana,  I  Made, Hukum  Pidana  II, Yuridika, Bandung, 2011.
Wiyanto,  Roni, Asas-Asas  Hukum  Pidana
Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2012.
Yudhoyono,  Susilo  Bambang, Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme , Kementrian Koordinator Polkam, 2002.
Zuhri,  Saefudin, Deradikalisasi  Terorisme , Daulatpress, Jakarta, 2017.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme  menjadi  Undang- Undang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5
Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi Undang-Undang.

## C.  Artikel/Makalah/Jurnal/Internet
Ambarita,  Folman  P. Penanggulangan  Tindak Pidana  Terorisme ,  Binamulia  Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
Ashgar,  Ali, “Islam,  Politik  dan  Radikalisme” : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia ”, Jurnal Keamanan Nasional ,  Volume  1,  Nomor  2,  Tahun
2019
Firmansyah,  Hery ,“Upaya  Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  23,  No.  2, Juni 2019.
Handayani,  Yeni,    “Peranan  BNPT  Dalam Penanggulangan  Terorisme”, Jurnal RechtsVinding, Vol.1  Nomor  2  Tahun 2018.
Mareta,  Josefhin ,“Rehabilitasi  dalam  Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme ”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47 No.4, Oktober 2018. Nasution,  Bismar, Metode  Penelitian  Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum,Makalah disampaikan pada
Dialog  Interaktif  tentang  Penelitian Hukum  dan  Hasil  Penulisan  Hukum pada  Majalah  Akreditasi, Fakultas
Hukum  USU,  Medan,  Tanggal  18
Pebruari 2003. Nitibaskara,TB.  Ronny  R. Terorisme  sebagai kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologi dan Hukum
Pidana,  Jurnal  Kriminologi  Indonesia , Volume 2, Desember, 2012.
Pradityo,  Pandi, Kebijakan  Hukum  Pidana dalam  upaya  Menanggulangi  Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Rechtsvinding ,  Volume  5  Nomor  1, April 2016. Santosa, Fandy Ardiansyah Catur, “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku
Perbuatan  Persiapan  dalam  Tindak Pidana  Terorisme”, Jurnal  Media  Iuris , Vol. 2 No. 3, Oktober 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Wiriadinata , Wahyu, “ Peranan  Aparat  Penegak Hukum Dalam Pelanggulangan Terorisme Di Indonesia ”, Jurnal Hukum dan  Pembangunan, Vol.1  Nomor  2 Juni 2015.

## D.  Putusan
Putusan Pengadilan Nomor
13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.