NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702

## PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI’AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG

## Devita Ayusafitri, Aminah, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: Devitayu.safitri@gmail.com

## Abstract
Problematic  financing  for  BMT  is  financing  where  the  members  do  not  keep  the  installment schedule,  so  BMT  will  make  efforts  to  resolve  the  issue.  This  study  examines  the  problematicc musyarakah financing at BMT Syari’ah Makmur. The purpose of this study was determine the form of  problematic  financing  of  musyarakah  and  its  completion  in  BMT  Syari’ah  Makmur.  The approach  method  used  is  juridical  empirical.  The  results  showed  that  the  form  of  problematic musyarakah financing based on the Program Rules for Transfer of Collectibility of BMT Syari’ah Makmur financing devide into 3 (three) forms,  they  are musyarakah financing in  the substandard, doubtful  and  bad  category.  Data  collection  of  2016-2018,  musyarakah  financing  collection  shows that the problematic musyarakah financing in the category of substandard is fairly RP 5.780.000,- of 5  members,  the  doubtful  category  is  Rp  1.350.000,-  of  1  member,  dand  the  non-performing category is Rp 82.334.000,- of 47 members. The problem of musyarakah contract financing at BMT Syari’ah Makmur in 2016-2018 amounted to 60 members with a total financing of Rp 60.020.000,- which were resolved by rescheduling efforts and no cases have beeen resolved by other settlement efforts.

## Keywords: settlement; problem funding; musyarakah contract

## ABSTRAK
Pembiayaan bermasalah pada BMT adalah pembiayaan dimana anggotanya tidak menepati jadwal angsuran,  sehingga  pihak  BMT  akan  melakukan  upaya  penyelesaian  permasalahan  tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan musyarakah bermasalah pada BMT Syari’ah Makmur. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  pembiayaan musyarakah bermasalah  dan penyelesainnya  pada  BMT  Syari’ah  Makmur.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  pembiayaan musyarakah bermasalah berdasarkan  Program  Aturan  Perpindahan  Kolektibilitas  Pembiayaan  BMT  Syari’ah  Makmur terbagi  menjadi  3  (tiga)  bentuk  antara  lain,  pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar, diragukan  dan  macet.  Data  perpindahan  kolektibilitas  pembiayaan musyarakah tahun  2016-2018 menunjukkan  bahwa  pembiayaan musyarakah bermasalah  kategori  kurang  lancar  terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota. Kasus pembiayaan akad musyarakah bermasalah pada  BMT  Syari’ah  Makmur  tahun  2016-2018  berjumlah  60  anggota  dengan  total  pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.
Kata kunci: penyelesaian; pembiayaan bermasalah; akad musyarakah
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
-
1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Kelompok  usaha  kecil  (mikro)  biasanya  berada  dalam  sektor  usaha  riil  dengan  modal yang  terbatas.  Kendala  permodalan  bagi  umumnya  pengusaha  mikro  tidak  dapat  diakses melalui  perbankan  modern,  maka  diperlukan  adanya  sistem  kredit  yang  mampu  menjangkau semua  lapisan  masyarakat  (Ridwan,  2004).  Amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  menyiratkan  bahwa  satu-satunya  bentuk  badan  usaha  yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah koperasi (Primasatya, 2014).
Lembaga  keuangan  yang  mampu  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat  antara  lain, Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP),  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT),  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR),  Perum  Pegadaian,  dan  lain  sebagainya.  Dilihat  dari  asas  dan  prinsipnya,  lembaga keuangan  tersebut  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  lembaga  keuangan  berdasarkan  sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam) (Ridwan, 2004).
Pelaksanaan  sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  tahun  1992. Dikenal  dua  jenis  lembaga  keuangan  syariah  bank  yaitu  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam  bentuk  Asuransi  Takaful  (AT),  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT),  dan  Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia (Ridwan, 2004).
Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT merupakan lembaga keuangan mikro  yang  menginduk  pada  koperasi,  sehingga  BMT  lebih familier dengan  koperasi  jasa keuangan  syariah.  Peran  BMT  dalam  memacu  pertumbuhan  perekonomian  daerah  semakin strategis  dalam  rangka  mewujudkan  struktur  perekonomian  yang  semakin  berimbang (Supriyadi,  2016).  Pengaturan  mengenai  BMT  mangacu  pada  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan  pada  pelaksanaanya  BMT  tunduk  pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  No.11/Per/M.KUKM/XII/2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
BMT  bergerak  dalam  penggalangan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil  maupun  jasa.  BMT  beroperasi  berlandaskan  prinsip  ekonomi  Islam  yang  pada  intinya menerapkan  bahwa  dana  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  alat  produksi  untuk meningkatkan kesejahteraan bersama bukan orang atau perorang (Faozah, 2015).
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah , transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik , transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna ,  transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk qard ,  dan  transaksi  sewa-menyewa  jasa dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi  multijasa  (Marzuqoh,  2016). Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak  memberikan  kontribusi  dana  ( expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2010).
Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah  atau non  perfoming  finance (NPF)  (Anshori,  2008).  Pembiayaan  bermasalah adalah  pembiayaan-pembiayaan  yang  tidak  lancar,  pembiayaan  dimana  anggotanya  tidak memenuhi  persyaratan  atau  tidak  menepati  jadwal  angsuran,  pembiayaan  yang  memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu .
Akibat  terjadinya  pembiayaan  bermasalah,  pihak  BMT  akan  melakukan  penyelesaian permasalahan  tersebut.  Secara  garis  besar  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  tahapan  yaitu  upaya  penyelamatan  dan  upaya  penyelesaian (Fuady,  2002).  Sebuah  lembaga  keuangan  yang  bergerak  di  bidang  simpan  pinjam memerlukan  kemampuan  pengelolaan  dari  manajemen  agar  dapat  meminimalisir  risiko  dan dapat  mengoptimalkan  pendapatan  serta  keuntungan.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  terutama dalam  bidang  perencanaan,  pengelolaan,  pengembangan  dan  pengendalian  risiko  yang  tentu dihadapi oleh sebuah lembaga keuangan (Anwar, 2018).
Penelitian ini didasarkan pada teori keimbangan hukum dimana terdapat keserasian atau keharmonisan,  dan  tidak  dalam  kecenderungan  berat  sebelah  atau  condong  pada  hal  tertentu dengan  memperhatikan  proporsional  masing-masing  komponen  yang  melingkupinya.  Asas keseimbangan  dalam  hukum  perjanjian  mengatakan  di  dalam  sebuah  perjanjian  dan perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dijadikan tolak ukur dalam membuat sebuah perjanjian (Aburaera, 2013).
Herlien  Budiono  berpendapat  adanya  asas  baru  dalam  hukum  perjanjian  yaitu  asas keseimbangan.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  setiap  perjanjian  didasari  dengan  adanya kesepakatan yang kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan luhur yang menghasilkan tujuan akhir  berupa  keseimbangan  di  antara  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  untuk  mencapai tujuan perjanjian tersebut.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Salah  satu  koperasi  syariah  yang  membantu  kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat adalah  BMT  syari’ah  makmur  yang  beralamat  di  Jalan  Pangeran  Tirtayasa  No.11A  Kel. Sukabumi  Indah  Kec.  Sukabumi  Bandar  Lampung.  Berdasarkan  hasil  observasi  pada  BMT Syari’ah  Makmur,  diperoleh  informasi  bahwa  akibat  adanya  kemudahan  persyaratan pembiayaan  yang  diberikan  oleh  pihak  BMT  ini  kepada  anggota  dan  calon  anggota  banyak yang  disalah  gunakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  Program  Aturan  Perpindahan Kolektibilitas  Pembiayaan  BMT  Syari’ah  Makmur  dalam  kurun  waktu  tahun  2016  sampai dengan  2018  terdapat  pembiayaan  yang  bermasalah.  Jumlah  keseluruhan  pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan oleh BMT Syari’ah Makmur selama kurun waktu per-tiga tahun tersebut  adalah  Rp  2.091.594.000,-  dari  579  anggota,  dengan  total  pembiayaan  bermasalah adalah Rp 89.464.000,- dari 53 anggota.
Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  diketahui  upaya  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  seperti  apa  yang  digunakan  oleh  BMT  Syari’ah  Makmur  untuk melancarkan  kembali  angsuran  anggota  yang  masih  menunggak,  khususnya  dalam pembiayaan  akad musyarakah .  Hal  ini  dilakukan  guna  mencari  solusi  bagi  BMT  lain  yang juga mengalami permasalahan dalam pembiayaan.
Fokus  pembahasan  masalah  dibatasi  pada  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dalam akad musyarakah yang terjadi di BMT Syari’ah Makmur. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad musyarakah pada BMT  Syari’ah  Makmur  dan  bagaimana  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dalam  akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur.
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini,  membandingkan  dengan  3  (tiga)  karya penelitian jurnal yang sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu yakni jurnal atas nama Mustafa Kamal  Dosen  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  (STIE)  Bangkinang  yang  berjudul  Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa’ Yogyakarta, jurnal  atas  nama  Nur  Melinda  Lestari,  Setyawati  Universitas  muhammadiyah  Prof  DR. HAMKA  yang  berjudul  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Akad Mudharabah di  Bank  Muamalat  Indonesia  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Penurunan  Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia, dan jurnal atas nama Viciliawati Sudrajat,  Lucky  Rachmawati  Program  Studi  Ekonomi  Islam  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri  Surabaya  yang  berjudul  Analisis  Strategi  Penanganan  Pembiayaan Murabahah Bermasalah  Dalam  Menekan  Tingkat  NPF  Nomor  07/PER/DEP.6/IV/2016  Pada  BMT Madani Sepanjang.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Karya  penelitian  jurnal  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  judul  Penyelesaian Pembiayaan  Akad Musyarakah Bermasalah  Pada  Koperasi  BMT  Syari’ah  Makmur  Bandar Lampung  memiliki  perbedaan  dengan  karya  penelitian  jurnal  yang  sudah  ada  sebelumnya. Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  fokus  studi  yang  dibahas  dalam  pokok  permasalahan dalam penelitian jurnal. Pokok permasalahan penulis membahas mengenai bentuk pembiayaan bermasalah  yang  terjadi  dalam  akad musyarakah pada  BMT  Syari’ah  Makmur  dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur.
Penelitian  jurnal  sebelumnya  atas  nama  Mustafa  Kamal  yang  berjudul  Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa’ Yogyakarta memiliki fokus studi permasalahan mengenai penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah pada  KopWan  BMT  An-Nisa’  serta  kebijakan  dan  solusi  yang  diberlakukan  KopWan  BMT An-Nisa’  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah  pada  akad mudharabah ,  sedangkan dalam  penelitian  jurnal  atas  nama  Nur  Melinda  Lestari,  Setyawati  yang  berjudul  Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Penurunan  Tingkat  Non  Performing  Financing  (NPF)  Bank Muamalat  Indonesia  memiliki  fokus  studi  permasalahan  mengenai  faktor  penyebab  disertai cara meminimalisir pembiayaan mudaharabah bermasalah pada Bank Muamalat dan strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat.
Selanjutnya dalam penelitian jurnal atas nama Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati yang  berjudul  Analisis  Strategi  Penanganan  Pembiayaan Murabahah Bermasalah  Dalam Menekan  Tingkat  NPF  Nomor  07/PER/DEP.6/IV/2016  Pada  BMT  Madani  Sepanjang memiliki  fokus  studi  permasalahan  mengenai  strategi  yang  diterapkan  oleh  BMT  Madani dalam  penanganan  pembiayaan murabahah bermasalah  dalam  menekan  tingkat  NPF  sesuai dengan Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/dep.6/IV/2016 dan hambatan- hambatan  yang  dihadapi  oleh  BMT  Madani  saat  melakukan  penanganan  pembiayaan murabahah bermasalah  dalam  menekan  tingkat  NPF  untuk  mencapai  tingkat  kesesuaian Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan  perundang-undangan  dengan  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam masyarakat.  Implementasi  secara in  action merupakan  fakta  empiris  dan  berguna  untuk
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh  negara  atau  oleh  pihak-pihak  dalam  kontrak (Muhammad, 2004).
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif-analitis.  Sifat  analisis  deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan  atas  subjek  dan  objek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukannya (Dewata,  M.  F.  N.,  2013).  Sumber  dan  jenis  data  untuk  mendukung  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka,  studi  dokumen,  dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Pembiayaan  Bermasalah  Dalam  Akad Musyarakah Pada  BMT  Syari’ah Makmur
Lembaga  BMT  memiliki  basis  ekonomi  rakyat  dengan  falsafah  yaitu  dari  anggota, oleh anggota dan untuk anggota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. BMT berhak  menggunakan  badan  hukum  koperasi,  tetapi  letak  perbedaannya  dengan  koperasi konvensional  (non  syariah)  salah  satunya  terletak  pada  teknis  operasionalnya.  Koperasi syariah mengharamkaan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan ushanya (Bukhari, 2013).
BMT  terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu baitul  maal dan baitul  tamwil . Baitul  Maal lebih mengarah  pada  usaha-usaha  non  profit  yang  menerimaa  titipan  dana  dari  zakat,  infaq,  dan sadaqah  serta  menjalankannya  sesuai  dengan  peratusan  dan  amanahnya. Baitul  tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha  kecil  dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan ekonomi (Imaniyati, 2010).
Pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  BMT  Syari’ah  Makmur  secara  umum  sudah dikenal  oleh  anggota  dan  masyarakat  sebagai  calon  anggota.  BMT  Syari’ah  Makmur memiliki  3  (tiga)  macam  sistem  pembiayaan  yang  berlaku  untuk  semua  jenis  produk pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan sistem harian; pembiayaan dengan sistem mingguan; dan  pembiayaan  dengan  sistem  bulanan.  Dikarenakan  oleh  bermacam-macam  sifat  yang berkembang  di  masyarakat  dalam  ketertiban  dan  ketaatan  memenuhi  kewajiban keuangannya,  terdapat  banyak  risiko  yang  dihadapi  oleh  BMT  Syari’ah  Makmur  pada
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 aktivitas  pembiayaan  yang  diberikan.  Salah  satu  risiko  yang  dihadapi  oleh  BMT  Syari’ah Makmur adalah pembiayaan bermasalah (Fakhrurozi, 2017).
Pembiayaan  bermasalah  atau non  performing  finance yang  terjadi  pada  BMT umumnya  sama  seperti  yang  terjadi  pada  bank.  Pembiayaan  bermasalah  merupakan  risiko yang  terkandung  dalam  setiap  pemberian  pembiayaan  oleh  bank.  Risiko  tersebut  berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu  yang  telah  ditentukan  (Hermansyah,  2007).  Pembiayaan  bermasalah  menurut ketentuan  Bank  Indonesia  merupakan  kredit  yang  digolongkan  ke  dalam  kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat waktu, anggota  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diperjanjikan,  misalnya  persyaratan  mengenai pengembalian pokok pinjaman secara tertib sesuai dengan akad yang telah disepakati. Salah satu  akad  yang  banyak  digunakan  oleh  anggota  pada  BMT  Syari’ah  Makmur  adalah  akad musyarakah ,  sehingga  akad  pembiayaan  tersebut  menjadi  akad  yang  banyak  terdapat pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan  Program  Aturan  Perpindahan  Kolektibilitas  Pembiayaan  Pada  BMT Syari’ah  Makmur,  bentuk  pembiayaan  bermasalah  dalam  akad musyarakah pada  BMT Syari’ah  Makmur  terbagi  menjadi  3  (tiga)  bentuk  antara  lain,  pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar,  pembiayaan musyarakah kategori  diragukan,  dan  pembiayaan musyarakah kategori macet. Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah sistem harian  dan  mingguan  memiliki  ciri-ciri  berbeda  dengan  sistem  bulanan  ( Program  Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari’ah Makmur , 2017).
Ciri-ciri bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah dengan sistem harian dan  mingguan  antara  lain,  pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar  yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 1 kali dan maksimal 3 kali selama  masa  pembayaran  masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan  melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama 1 bulan atau kurang dari 1 bulan.
Pembiayaan musyarakah kategori  diragukan  yaitu  pembiayaan  dimana  angsuran pembiayaan  menunggak  lebih  dari  3  kali  dan  maksimal  6  kali  selama  masa  pembayaran masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan  melebihi  jatuh  tempo  yang  telah ditentukan  selama  lebih  dari  1  bulan  dan  tidak  lewat  2  bulan.  Pembiayaan musyarakah kategori macet yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 6 kali selama  masa  pembayaran  masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan  melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama lebih dari 2 bulan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Ciri-ciri  bentuk  pembiayaan  bermasalah  dalam  akad musyarakah dengan  sistem bulanan  antara  lain,  pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar  yaitu  pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 3 kali (3 bulan) dan maksimal 6 kali (6 bulan)  selama  masa  pembayaran  masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama 1 bulan atau kurang dari 1 bulan.
Pembiayaan musyarakah kategori  diragukan  yaitu  pembiayaan  dimana  angsuran pembiayaan  menunggak  lebih  dari  6  kali  (6  bulan)  dan  maksimal  9  kali  (9  bulan)  selama masa  pembayaran  masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan  lebih  dari  jatuh tempo  yang  telah  ditentukan  1  bulan  dan  tidak  lewat  2  bulan.  Pembiayaan musyarakah kategori macet yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 9 kali (9  bulan)  selama  masa  pembayaran  masih  berjalan;  atau  pelunasan  angsuran  pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama lebih dari 2 bulan (Fakhrurozi, 2017).
Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur dapat  dilihat  dari  sistem  informasi  perpindahan  kolektibilitas  pembiayaan  BMT  Syari’ah Makmur  dalam  kurun  waktu  tahun  2016-2018.  Penelitian  ini  hanya  akan  menganalisis pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet  pada  data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah BMT Syari’ah Makmur.
Data  perpindahan  kolektibilitas  pembiayaan musyarakah tahun  2016-2018 menunjukkan  bahwa  jumlah  keseluruhan  pembiayaan musyarakah yang  dikeluarkan  oleh BMT  Syari’ah  Makmur  selama  kurun  waktu  per-tiga  tahun  (2016-2018)  adalah  Rp 2.091.594.000,-  dari  579  anggota,  dengan  total  pembiayaan  bermasalah  adalah  Rp 89.464.000,-  dari  53  anggota.  Bentuk  pembiayaan musyarakah bermasalah  per-tiga  tahun kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,-  dari  1  anggota,  dan  kategori  macet  terbilang  Rp  82.334.000,-  dari  47  anggota (Fakhrurozi, 2017).
Penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  terlepas  dari  kesengajaan  anggota  yang tidak  mengembalikan  pembiayaannya,  faktor  kelalaian  pihak  BMT  Syari’ah  Makmur  juga melatar belakangi terjadinya pembiayaan  yang bermasalah dalam akad musyarakah . Faktor yang  terjadi  di  dalam  manajemen  pengelolaan  BMT  Syari’ah  Makmur  dapat  disebabkan antara lain karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam  menganalisa  data  pembiayaan  anggota,  serta  lemahnya  tenaga  kerja  khusus  bagian penagihan (Fakhrurozi, 2017).
Berdasarkan  data  primer  yang  telah  diolah,  secara  rinci  dapat  dijabarkan  bahwa pembiayaan musyarakah bermasalah tahun 2016 hanya terdapat kategori macet terbilang Rp
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
6.040.000,- dari 10 anggota dengan rincian periode harian sebesar Rp 340.000,- dari jumlah anggota 1 orang, periode mingguan sebesar Rp 3.250.000,- dari jumlah anggota 6 orang, dan periode bulanan sebesar Rp 2.450.000,- dari jumlah anggota 3 orang.
Tahun  2017  hanya  terdapat  pembiayaan musyarakah bermasalah  kategori  macet terbilang  Rp  32.160.000,-  dari  9  anggota  dengan  rincian  di  periode  mingguan  sebesar  Rp 3.885.000,- dari jumlah anggota 3 orang , dan periode bulanan sebesar Rp 28.275.000,- dari jumlah anggota 6 orang. Tahun 2018 terdapat pembiayaan musyarakah bermasalah sebesar 51.264.000,- dengan rincian di periode mingguan kategori macet sebesar Rp 8.215.000,-, di periode bulanan pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar sebesar Rp 5.780.000,- dari 5  anggota,  kategori  diragukan  sebesar  Rp  1.350.000,-  dari  1  anggota,  dan  kategori  macet sebesar Rp 35.919.000,- dari 23 anggota.
2. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Dalam  Akad Musyarakah Pada  BMT  Syari’ah Makmur
Kebijakan  yang  diambil  oleh  setiap  BMT  berbeda-beda  dalam  menangani permasalahan dalam pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Syari’ah Makmur  dapat  dilakukan  secara  pendekatan  dan  pembuatan  surat  teguran  serta mengintensifkan penagihan kepada anggota agar dapat melunasi tunggakannya dengan cara continue mendatangi  nasabah  yang  bermasalah. Menurut  ketentuan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  30/PMK.010/2010  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  Bagi Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Pasal  23  ayat  (1)  menentukan  bahwa  dalam  rangka mengidentifikasi,  menganalisis,  memantau  dan  menyediakan  laporan  secara  efektif  untuk dapat  memastikan  bahwa  transaksi  yang  dilakukan  Nasabah  konsisten  dengan  profil, karakteristik dan pola  transaksi  Nasabah  yang bersangkutan,  LKNB  wajib memiliki sistem informasi yang memadai.
Upaya yang dilakukan BMT Syari’ah Makmur untuk menerapkan prinsip yang diatur dalam  Pasal  23  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  30/PMK.010/2010 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  Bagi  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  adalah dengan  melakukan  strategi  pengelola  pembiayaan  guna  meminimalkan  pembiayaan bermasalah  pada  BMT  Syari’ah  Makmur  yaitu,  melakukan Monitoring atau  pengawasan pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengelola  pembiayaan  secara  langsung.  Proses pengawasan  merupakan  langkah  yang  menjadikan  tingkat  pembiayaan  macet  menjadi rendah  karena  pembiayaan  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  sehingga  risiko pembiayaan dapat diminimalisir (Anwar, 2018).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu upaya penyelamatan  kredit  dan  upaya  penyelesaian  kredit.  Pengertian  dari  upaya  penyelamatan kredit  adalah  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  perundingan  kembali  antara Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  sebagai  kreditur  dan  nasabah  sebagai  peminjam sebagai debitur (Akhmad, 2017). Upaya penyelesaian yang yang diterapkan BMT umumnya mengikuti  kelaziman  yang  ada  pada  Bank.  Peraturan  BI  No.  13/9/PBI/2011  Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  Pasal  1  angka7  menentukan  bahwa  Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain  melalui  Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ), Persyaratan kembali ( reconditioning ), dan Penataan kembali ( restructuring ).
Pedoman  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (PJOK)  No.  11/PJOK.03/2015  tentang ketentuan  kehati-hatian  dalam  rangka  stimulus  perekonomian  nasional  bagi  lembaga keuangan  yang  terdapat  pada  Pasal  1  nomor  04  tentang  restrukturisasi  pembiayaan menyatakan  bahwa  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  lembaga  keuangan  dalam  kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya dengan  melalui  penurunan  tingkat  margin,  perpanjangan  waktu  serta  pengurangan tunggakan (Sudrajat, 2019).
Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Syari’ah Makmur dilakukan dengan cara  melakukan  upaya  administratif,  penjadwalan  kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning ),  penataan  kembali (Restructuring )  dan  eksekusi  jaminan.  Upaya administratif  adalah  memberikan  peringatan  kepada  anggota  yang  dilakukan  secara  terus menerus sampai batas waktu toleransi yang diberikan Pihak BMT Syari’ah Makmur. Upaya Rescheduling merupakan  penjadwalan  kembali  sebagian  atau  seluruh  kewajiban  anggota. Penjadwalan  tersebut  bisa  berbentuk  memperpanjang  jangka  waktu/jumlah  angsuran, sehingga  dalam  hal  ini  anggota  diberi  keringanan  jangka  waktu  angsuran  (Fakhrurozi, 2017).
Upaya Reconditioning merupakan  usaha  Pihak  BMT  Syari’ah  Makmur  untuk menyelamatkan  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  mengubah  sebagian  atau  seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama pihak BMT Syari’ah Makmur dengan anggota dimana  perubahan  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh anggota, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Pihak BMT Syari’ah Makmur memberi  kesempatan  pada  anggota  dengan  hanya  membayar  kewajiban  pokoknya  saja,
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 sementara nisbah bagi  hasil  atau  keuntungan  diberi  kelonggaran  waktu  sampai  ia  sanggup membayarnya sesuai kewenangan dan kesepakatan dari pihak BMT Syari’ah Makmur.
Upaya Restructuring dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  pihak anggota dalam  melakukan pembiayaan. Hal  yang harus diperhatikan dalam  melakukan  upaya restructuring adalah  prospek  usaha  dan  i’tikad  baik.  Tindakan  BMT  Syari’ah  Makmur  dapat berupa  menambah  modal  anggota  dengan  mempertimbangkan  anggota  tersebut  memang membutuhkan  tambahan  dana  dan  usaha  yang  dibiayai  masih  layak.  Pihak  BMT  Syari’ah Makmur melihat kondisi usaha dari anggota yang bermasalah tersebut.
Selanjutnya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan dapat dilakukan  apabila  kebijakan  yang  dilakukan  dengan  surat  peringatan  dan  kebijakan rescheduling , reconditioning , serta restructuring masih  belum bisa menangani  pembiayaan musyarakah bermasalah  di  BMT  Syari’ah  Makmur.  Tindakan  eksekusi  yang  dilakukan BMT  Syari’ah  Makmur  atas  permohonan  anggota  atau  pemilik  jaminan  dengan mempertimbangkan  kondisi  anggota  karena  sudah  tidak  ada  kebijakan  yang  lainnya (Fakhrurozi, 2017).
Ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  RI  No.11/Per/M.KUKM/XII/2017  menentukan  bahwa  dalam  hal  KSPPS  dan USPPS  koperasi  memiliki  agunan  yang  telah  jatuh  tempo  dan  tidak  mungkin  lagi  ditebus oleh  peminjam,  dapat  dilakukan  tindakan  sesuai  dengan  isi  perjanjian.  Penyitaan  barang jaminan dapat berupa jaminan BPKB dan peralatan rumah tangga (Elektronik).
Dasar  berlakunya  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dalam  akad musyarakah pada  BMT  Syari’ah  Makmur  adalah  kesepakatan  pengurus  berbentuk keputusan  berdasarkan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  yang  menjadi  dasar  operasional prosedur.  Tahapan  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  pada  BMT  Syari’ah  Makmur mulai  dari  upaya  administratif  dan  salah  satu  upaya  penyelesaian rescheduling , reconditioning , restructuring atau  eksekusi  jaminan  diterapkan  pada  semua  sistem pembiayaan  secara  sama  baik  itu  pada  sistem  pembiayaan  harian,  mingguan,  maupun bulanan (Fakhrurozi, 2017).
Langkah  pertama  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  dalam  akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur adalah melakukan upaya administratif yang akan terus dilakukan pada saat anggota memiliki tunggakan pembayaran 1 kali atau lebih selama jangka  waktu  pembayaran  angsuran  masih  berjalan  sebelum  jatuh  tempo  atau  pada  saat jangka  waktu  angsuran  pelunasan  telah  melebihi  jatuh  tempo,  kemudian  salah  satu  upaya penyelesaian rescheduling , reconditioning atau restructuring dapat  dilakukan  sesuai
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 kesepakatan  antara  pihak  BMT  Syari’ah  Makmur  dengan  anggota  pada  saat  kualitas pembiayaan  kurang  lancar,  diragukan  ataupun  macet.  Sedangkan  pada  saat  pembiayaan dalam  kualitas  kurang  lancar,  diragukan  ataupun  macet  sudah  dilakukan  kebijakan  dengan surat peringatan dan kebijakan rescheduling , reconditioning , atau restructuring masih belum bisa  menangani  pembiayaan musyarakah bermasalah  tersebut  dan  sudah  tidak  ada perubahan  iktikad  baik  dari  anggota  dalam  membayar  angsuran,  maka  dapat  dilakukan upaya eksekusi jaminan.
BMT  Syari’ah  Makmur  lebih  menerapkan  upaya  penyelesaian rescheduling sebagai solusi  terbaik  dan  aman  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  yang  dalam  hal  ini adalah  akad musyarakah .  Hingga  saat  ini  belum  ada  kasus  pembiayaan  bermasalah  dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur yang diselesaikan dengan cara penyelesaian reconditioning , restructuring dan eksekusi  jaminan ,  dikarenakan  sebagian  besar  anggota pembiayaan musyarakah yang  bermasalah  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  angsuran pembiayaannya  dapat  melunasinya  menggunakan  upaya  penyelesaian rescheduling (Fakhrurozi, 2017).
Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur tahun  2016-2018  berjumlah  60  anggota  dengan  total  pembiayaan  sebesar  Rp  60.020.000,- yang  diselesaikan  dengan  upaya  penyelesaian rescheduling dan  belum  ada  kasus  yang diselesaikan  dengan  upaya  penyelesaian  lain.  Upaya  penyelesaian rescheduling lebih diutamakan untuk dipakai karena tidak memberikan risiko merugikan pihak BMT Syari’ah Makmur  ataupun  pihak  anggota.  Alasannya  karena  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah  dalam  akad musyarakah dengan  cara rescheduling hanya  dengan  menambah jangka  waktu  angsuran  dan  menurunkan  jumlah  angsuran,  sehingga  anggota  pembiayaan musyarakah dapat  terbantu  dalam  menyelesaikan  pembiayaannya  dengan  adanya kelonggaran  waktu  dan  pihak  BMT  Syari’ah  Makmur  juga  tidak  mengalami  kerugian (Fakhrurozi, 2017).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari’ah Makmur, bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur terbagi  menjadi  3  (tiga)  bentuk  antara  lain,  pembiayaan musyarakah kategori  kurang  lancar, pembiayaan musyarakah kategori  diragukan,  dan  pembiayaan musyarakah kategori  macet. Bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah per-tiga tahun (2016-2018) kategori kurang lancar
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari’ah  Makmur  adalah  dengan  cara  melakukan  upaya administrative ,  penjadwalan  kembali ( rescheduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  penataan  kembali  ( restructuring )  atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur per-tiga tahun (2016-2018) berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,-  yang  diselesaikan  dengan  upaya  penyelesaian rescheduling dan  belum  ada  kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Aburaera,    dkk.  (2013). Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Akhmad,  N.  T.  (2017). Strategi  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Untuk  Mencegah  Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah . Surakarta: STMIK Duta Bangsa. Anshori,  A.  G.  (2008). Penerapan  Prinsip  Syari’ah  Dalam  Lembaga  Keuangan  Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Antonio, M. S. (2010). Bank Syariah: dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Bukhari, N. S. (2013). Koperasi Syari’ah Teori dan Praktik . Jawa Timur: Shuhuf Media Insani. Dewata,  M.  F.  N.,  Y.  A.  (2013). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Fuady, M. (2002). Hukum Perkreditan Kontemporer . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hermansyah. (2007). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Imaniyati, N. S. (2010). Aspek-Aspek Hukum BMT . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Ridwan, A. H. (2004). BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah . Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal wat Tamwil . Yogyakarta: UII Press.

## Artikel Jurnal
Anwar,    a.  Z.  (2018).  Analisa  Manajemen  Pembiayaan  Macet  (Studi  Pada  BMT  Mitra
Muamalah Jepara). Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 9 (No. 1), 2.
Faozah,  U.  (2015).  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Akad  Murabahah  (Studi  Kasus Pada  KJKS  BMT  Amanah  Ummah  Kc.  Karah  Agung  Surabaya). Global-Jurnal Ekonomi Pembangunan , 42.
Haryoso,  L.  (2017).  Penerapan  Prinsip  Pembiayaan  Syariah  (Murabahah)  Pada  BMT  Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Jurnal Law and Justice , Vol. 2 (No. 1), 35.
Primasatya,  A.  (2014).  Penanganan  Pembiayaan  Mudharabah  Bermasalah  di  Koperasi  Syariah Kanindo  Jatim  (Studi  di  Koperasi  Syariah  Kanindo  Jatim,  Dau,  Kabupaten  Malang).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 3.
Sudrajat,  V.  (2019).  Analisis  Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang.
Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 2 (No. 2), 52–53.
Supriyadi.  (2016).  Desain  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pembiayaan  Murabahah  BMT  Bina UMMat Sejahtera Melalui Pendekatan Sosio Legal Research. Al-Adalah , Vol. XIII (No. 2), 192.

## Peraturan Perundang-undangan
BI. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/13/PBI/2011  tanggal  24  Maret  2011  tentang  Penilaian Kualitas  Aktiva  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah .  ,  Pub.  L.  No. 13/13/PBI/2011 (2011).
BI. Peraturan  BI  No.  13/9/PBI/2011  tanggal  8  Februari  2011  tentang  Perubahan  atas Peraturan  BI  No.  10/18/PBI/2008  Tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . , Pub. L. No. 13/9/PBI/2011 (2011).
BPHN . Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian .  , Pub. L. No. 25 Tahun 1992 (1992).
M. KUKM . Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11/Per/M.KUKM/XII/2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam dan Pembiayaan Syariah . , Pub. L. No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 (2017).
Menkeu . Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  30/PMK.010/2010  Tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah  Bagi  Lembaga  Keuangan  Non  Bank .  ,  Pub.  L.  No. 30/PMK.010/2010 (2010).

## Wawancara
Fakhrurozi,  M.  (2017). Wawancara  dengan  M.  Fakhrurozi,  Manager  BMT  Syari’ah  Makmur, Tanggal 20 Januari 2017 .
Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari’ah Makmur . (2017).