## PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK SECARA ADAT LAMPUNG MEGOW PAK TULANG BAWANG DALAM RANGKA RESTORATIVE JUSTICE
Completion of Child Criminal Case in the Indigenous Lampung Megow Pak Tulang Bawang into Restorative Justice
Hendri Pratama Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang email: hendripratama67@ymail.com

## Abstract
The  completion  of  the  juvenile  criminal  case  in  restorative  justice  can  be done  in  a  various  way,  one  of  the  completion  is  using  Megow  Pak  Tulang Bawang  custom.  The  results  of  this  research,  in  the  completion  process  of juvenile criminal case using Megow Pak Tulang Bawang Lampung Custom, there are several stages and the completion of juvenile criminal case using Megow  Pak  Tulang  Bawang  Lampung  Custom  has  been  suitable  with restorative  justice  principle  because  in  the  settlement,  involving  all stakeholder and using penal mediation that was form of restorative justice. There are several reason the completion of the juvenile criminal case using Megow Pak Tulang Bawang custom rarely used, that are: the society is not homogenous  anymore,  there  are  no  strict  rules  that  recognize  the  unity  of customary  law,  and  sometimes  the  authority  is  taken  by  law  enforcement officers  contrary  to  customary  law  of  Megow  Pak.  Suggestions  for  this research  is  the  completion  of  juvenile  criminal  case  using  Megow  Pak Tulang Bawang Lampung custom can be taken as consideration for the law enforcement  officers  in  Juvenile  criminal  case  completion  and  also  as  well as consideration in formulating the new rules (Ius constituendum).
Keywords : Juvenile Criminal Cases, Lampung Costum, Restorative Justice.

## Abstrak
Penyelesaian  kasus  pidana  anak  di  keadilan  restoratif  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara,  salah  satu  penyelesaian  yang  menggunakan  adat
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
Megow Pak Tulang Bawang. Hasil penelitian ini, dalam proses penyelesaian kasus  pidana  anak  menggunakan  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang,  ada beberapa  tahapan  dan  penyelesaian  kasus  pidana  anak  menggunakan  adat Megow  Pak  Tulang  Bawang  Lampung  telah  sesuai  dengan  prinsip restorative justice karena di pemukiman, yang melibatkan semua pemangku kepentingan  dan  menggunakan  mediasi  pidana  yang  bentuk  keadilan restoratif.  Ada  beberapa  alasan  penyelesaian  kasus  pidana  anak menggunakan  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang  digunakan,  yaitu: masyarakat  tidak  homogen  lagi,  tidak  ada  aturan  ketat  yang  mengakui kesatuan hukum adat, dan kadang-kadang otoritas yang diambil oleh aparat penegak  hukum  yang  bertentangan  dengan  hukum  adat  Megow  Pak.  Saran untuk  penelitian  ini  adalah  penyelesaian  kasus  pidana  anak  menggunakan adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  Lampung  dapat  diambil  sebagai pertimbangan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  kasus  pidana  anak, penyelesaian  dan  juga  serta  pertimbangan  dalam  merumuskan  aturan  baru ( Ius constituendum ).
Kata Kunci: Perkara Pidana Anak, Adat Lampung, Restorative Justice

## A. Pendahuluan
Dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum  dan  melindungi kepentingan  anak  maka  dibentuklah  sistem  peradilan  anak  yang  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Penyelesaian  perkara  pidana  anak  seperti dalam sistem Peradilan pidana anak sebenarnya telah lama ada di Indonesia salah  satunya  penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui  hukum  adat. Sebelum  lebih  lanjut  memahami  tentang  hukum  adat  kita  harus  memahami ilmu dogmatik hukum.
Masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  aturan  hukum  sendiri  sebelum diterapkannya  aturan  hukum  positif  di  Indonesia  memiliki  sebuah penyelesaian  perkara  yang  dianggap  sebagai  pendekatan  progresif  karena menekankan  pada  nilai-nilai  keadilan  restoratif  tetapi  sebenarnya  cara penyelesaian  seperti  ini  telah  ada  sebelumnya  yang  sering  disebut  dengan kearifan lokal. Ada 4 (Empat) bentuk keadilan Restoratif, yang mempunyai tunjuan  yang  sama  yaitu  memperbaiki  tindakan  kejahatan  dengan menyeimbangkan  kepentingan  pelaku,  korban  dan  komunitas.  Keempat bentuk  Keadilan  Restoratif  adalah 1 :  (1)  Mediasi  penal  ( victim-offender mediation ), (2) Restorative conference , (3) Family group conferencing , Dan (4) Community  panel  meetings .  Berdasarkan  4  (Empat)  bentuk  keadilan
1 Menurut Stephenson, Giller dan Brown di dalam I Made Mahendra Iswara, Ibid . p. 3
restoratif  di  atas  dapat  diartikan  jika  penerapan  hukum  adat  dalam penyelesaian  masalah  hukum  sesuai  dengan  nila-nilai restorative  justice sehingga dapat menyelesaikan masalah perkara pidana ataupun perdata tanpa melalui  jalur  peradilan.  Di  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  membahas tentang  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  hukum  adat  Lampung Megou Pak Tulang Bawang.
Masyarakat  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  merupakan  suatu kesatuan  masyarakat  adat  yang  memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam menyelesaikan sebuah masalah, sampai saat ini masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara  turun-temurun.  Hukum  senantiasa  mengalami  perkembangan,  tidak hanya  dalam  isinya,  melainkan  juga  dalam  bertambahnya  jenis-jenis  yang ada. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan mediasi penal dengan mengacu pada ketentuan hukum adat Lampung (adat Lampung Megow Pak Tulang  Bawang),  di  sini  terlihat  nilai  dari  sebuah  kearifan  lokal  sangat mempengaruhi  praktek  penegakan  aturan  hukum  positif.  Penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan sebuah kearifan lokal yang hidup dalam  suatu  masyarakat  seperti  hukum  adat  telah  lama  ada  sebelum terbentuknya  sistem  peradilan  pidana  anak.  Ekspresi  Budaya  Tradisional merupakan  aspek  tak  terpisahkan  dalam  pembentukan  identitas  bangsa. 2
Tetapi  hukum  adat  jarang  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana anak  walaupun  ada  aturan  hukum  positif  yang  telah  mengatur  ketentuan tentang pengakuan Negara Indonesia terhadap hukum adat.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini,  yaitu:  1)  Bagaimanakah  proses  penyelesaian  perkara  pidana anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  dan  apakah penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang  sesuai  dengan  prinsip Restorative  Justice ?;  dan  2)  Mengapa penyelesaian  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak?
Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  yuridis  empiris.  yuridis  normatif  yaitu  suatu  penelitian  yang secara  deduktif  dimulai  analisa  terhadap  pasal-pasal  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  permasalahan.  Pendekatan yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa  dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di  lapangan  yaitu  tentang  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  hukum adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang.  Kemudian  juga  dilakukan
2 Ratna  Korompot,  Ratu  dan  Miqat,  Nurul.  (2016).  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tak Benda terhadap Cipta akan Musik Tradisional Kakula” . Tadulako Law Review , 1(2): 141.
wawancara kepada beberapa orang, yaitu: 1) Muhammad Idham Pesirah RP (Tokoh  Adat);  2)  Sugiarto  (Kepolisian  resor  Tulang  Bawang);  3)  Hamidi L.H  (Kantor  Kepala  Kampung  Kahuripan  Dalam);  4)  Erna  Dewi  (Dosen Universitas Lampung)

## B. Pembahasan
1. Proses  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Secara  Adat  Lampung
Megow Pak Tulang Bawang Dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice
Penyelesaian suatu perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak  Tulang  Bawang  erat  kaitannya  dengan  peniadaan  pidana.  Menurut  Edi Setiadi  dasar  peniadaan  pidana  dibagi  menjadi  dua  yaitu  dasar  pembenar ( recht  vaardivging  grooaden )  dan  dasar  pemaaf  ( schuld  uit  sluiting gronden ).  Pengaturannya  terdapat  pada  Buku  1  Bab  II,  sampai  Pasal  52 3 . Dapat  dipahami  jika  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  secara  Adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  sangat  erat  dengan  dasar  peniadaan pidana yaitu pemaaf ( Schuld uit sluiting gronden ), ini juga memperlihatkan jika masyarakat Lampung yang menganut Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang telah mengenal dasar peniadaan pidana tersebut yaitu pemaaf. Lebih lanjut  lagi  tentang  dasar  peniadaan  pidana  dapat  dipahami  sebagai  sebuah dasar  dalam  menilai  suatu  perbuatan  dari  suatu  individu  yang  berhadapan dengan  dengan  hukum,  apakah  individu  tersebut  pantas  mendapatkan hukuman  atau  tidak.  Untuk  memahami  lebih  lanjut  tentang  dasar  dari peniadaan pidana terhadapa suatu individu yang berhadapan dengan hukum. Dasar  peniadaan  pidana  yang  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pembenar  dan pemaaf dapat diartikan sebagai berikut 4 :
“Dasar pembenar yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Dasar pemaaf yaitu  unsur delik  sudah  terbukti  namun  unsur  kesalahan  tidak  ada pada pembuat, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan”
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami terdapat 2 (dua) dasar peniadaan  pidana  selain  itu  juga  Edi  menjelaskan  dasar  peniadaan  pidana diluar KUHP yang dibaginya menjadi tiga yaitu 5 :
a. Hak  mendidik  orang  tua/wali  terhadap  anaknya/guru  terhadap  anak muridnya
b. Hak jabatan atau perkerjaan
c. Zaaknoming
3 Setiadi,  Edy  dan  Andriasari,  Dian.  (2013). Perkembangan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .
Yogyakarta: Graha Ilmu, p. 73-74.
4 Ibid , p. 75.
5 Loc . Cit .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami jika dasar  peniadaan pidana  selain  terdapat  pada  unsur  pembenar  dan  pemaaf  juga  unsur  yang terdapat  diluar  KUHP  seperti  yang  dijelaskan  di  atas.  Dalam  hal penyelesaian perkara pidana anak seperti yang terjadi pada tahun 2006 yang diselesaikan  secara  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang sangat  erat  dengan  kaitan  dasar  pemaaf  karena  masyarakat  yang  hidup  di tulang bawang masih menjunjung tinggi kekeluargaan dan adat istiadat yang masih  hidup  disekitar  mereka  sampai  sekarang,  terbukti  dengan  banyak masalah yang diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut L.J. van Apeldoorn sebagaimana  yang  telah  dikutip  Peter  Mahmud  Marzuki,  tujuan  hukum adalah untuk mempertahan ketertiban dalam masyarakat 6 .
Hukum  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  yang  merupakan  sebuah aturan yang berkearifan lokal yang bertujuan untuk mempertahan ketertiban dalam  masyarakat  sehingga  dalam  menyelesaian  suatu  perkara  pidana diselesaikan  dengan  cara  mediasi  serta  sanksi  denda,  seperti  yang  tertulis dalam Pasal 42 ayat (11) Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung yang merupakan  kitab  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  yang menerangkan:
“ Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka jang matikan itoe  bajar  bangoen  artinja  mengganti  djiwa  jang  mati  tadi  f  450 dan  dia  kena  denda  lagi  30  rial  dan  1  kerbau  harga  10  rial, ditanggoeng olih pepadoen jang matiken tadi ”.
Penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  jika  seseorang  yang  membunuh orang  lain  hanya  dikenakan  sanksi  denda.  Sanksi  denda  tersebut  dapat diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  jika  pihak  pelaku  dan korban  telah  melakukan  mediasi  untuk  perdamaian  serta  telah  melakukan perdamaian. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak, denda  yang  ditetapkan  tetap  sama  sesuai  dengan  kesepakatan  walau  tidak sama  dengan  aturan  yang  ada  dalam  Kitab  Pelatoeran  Sepandjang  Hadat Lampong yang dianut oleh masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. Selain itu di dalam Kitab Cepalo 12 yang merupakan kitab dari orang Abung Siwo Migow  yang  memiliki  persamaan  dengan  Megow  Pak  Tulang  Bawang karena merupakan sama-sama pepadun. Di dalam Cepalo 12 Pasal 1-Pasal 3 berisi sebagai berikut:
Pasal 1: “ Sapo sai matiken jimo, yo musti bayar bangun piro, piro sai dipatiken ”.
Pasal  2:  “ Tapung  nyawo,  mulo  yo  gelar  tappung  nyawo  sebab magas  jimo,  nanggal  jimo  katan,  betanggan  nappar  mati.  Sai ngatani  bayar  “tappung  nyawo”  sepertigo  igo  beli.  Ibarat  beli
6 Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Group, p. 58.
seribu  maka  yo  bayar  tappung  nyawo  400.  Serto  yo  nikelken  sai pepiko ulah no sino kibau sai. Ki nibo di sai lunik kambing sai .” Pasal  3:  “ Ki  matiken  ulun  sai  lak  makko  beli  sekali,  bangun  300 serto  yo  tanggung  “Balun”,  “selawat  dan  nawo”  no  sai  patut nawo wo .”
Berdasarkan Pasal 1-Pasal 3 yang terdapat pada Cepalo 12 yang telah ditulis  di  atas  dapat  diartikan  jika  pelaku  dari  tindak  pidana  yang menghilangkan nyawa orang lain dikenakan sanksi denda bahkan pada Pasal 3  yang  telah  ditulis  tersebut  menjelaskan  juga  tentang  harga  dari  korban yang belum diketahui nilai ganti ruginya. Dalam Pasal 1 – Pasal 3 dan Pasal 42  ayat  (11)  Pelatoeran  Sepandjang  Hadat  Lampung,  hukuman  denda  yang ditetapkan tidak membedakan pelaku masih anak atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda. Selanjutnya dalam proses perdamaian tindak pidana anak  atau  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  diselesaikan  secara Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  melibatkan  penyimbang  dari kedua  belah  pihak,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  tersebut 7 .  Penjelasan tersebut  dapat  diartikan  keterlibatan  penyimbang  kedua  belah  pihak merupakan  suatu  bukti  dan  wujud  dari  penyelesaian  perkara  pidana  anak, diselesaikan secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak Tulang  Bawang  memiliki  sebuah  proses  yang  bertahap.  Menurut Muhammad  Idham  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  secara  Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang memiliki proses bertahap yaitu 8 :
a. Pertama sebelum melakukan perdamaian kepada pihak korban, pihak dari pelaku  tidak  bisa  langsung  mengajak  melakukan  perdamaian.  Pihak pelaku  harus  memberikan  jarak  waktu  antara  kapan  kejadian  yang menjadi penyebab musibah itu terjadi dengan tujuan agar pihak keluarga korban  tidak  emosi  ketika  utusan  dari  pihak  pelaku  menemui  keluarga korban dengan maksud mengajak berdamai.
b. Tahap kedua pihak pelaku mengutus salah satu dari anggota keluarganya menemui  pihak  keluarga  korban  untuk  mengajak  berdamai  dan  setelah pihak  korban  menyetujui  kesepakatan  tersebut  baru  ditentukan  waktu pertemuan  kedua  belah  pihak,  dalam  mengutus  utusan  untuk  melakukan perdamaian,  penyimbang  dilarang  berperan  sebagai  utusan  yang menemui  untuk  mengajak  berdamai  dikarenakan  jika  ajakan  berdamai tersebut  ditolak  oleh  pihak  korban  akan  mempermalukan  penyimbang dari  pihak  pelaku  dan  akan  makin  memperkeruh  masalah,  utusan  yang boleh  diutus  tersebut  merupakan  keluarga  dari  pihak  pelaku,  atau  suami
7 Muhammad  Idham  Pesirah  RP  (wawancara  Tokoh  Adat).  Menggala.  Tanggal  23  Oktober 2015
8 Ibid.
dari  bibi  si  pelaku,  penyimbang  boleh  menjadi  utusan  yang  mengajak damai jika semua utusan telah ditolak.
c. Tahap  terakhir  setelah  ditentukan  waktu  dan  tempat  melaksanakan perdamaian,  pihak  keluarga  korban,  korban,  pelaku,  keluarga  serta penyimbang dari kedua belah pihak, dan disaksikan kepala kampung dan polisi.  Pelaku  melakukan  musyawarah  yang  disebut pepung,  dan  setelah menemukan  kesepakatan  perdamaian,  kemudian  diwujudkan  dalam bentuk  surat  perdamaian  yang  kemudian  surat  tersebut  dipegang  oleh kedua  belah  pihak,  polisi  serta  kepala  kampung  atau  lingkungan  untuk tindak  pidana  yang  pelaku  dan  korban  berbeda  kampung,  selanjutnya pihak  korban  menerangkan  ke  khalayak  ramai  jika  si  pelaku  telah diangkat  sodara  secara  adat.  Di  dalam  proses  perdamaian  seluruh  biaya yang  dikeluarkan  ditanggung  oleh  si  pelaku  (anak  yang  menjadi  pelaku tindak pidana) dan keluarga pelaku.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami,  dalam  proses perdamaian  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  terdapat beberapa proses yang harus dilalui yaitu, proses penenangan pasca musibah atau  tindak  pidana  yang  terjadi  terhadap  korban,  proses  datangnya  utusan dari  pihak  pelaku  ke  keluarga  korban,  menentukan  waktu  dan  tempat berdamai,  pembuatan  perjanjian  secara  tertulis  dan  pengumuman  ke khalayak ramai tentang angkatan saudara serta melibatkan penyimbang dari kedua  belah  pihak,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  proses  perdamaian ditanggung  oleh  pihak  pelaku.  Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana tersebut dilakukan secara Adat Lampung Megow  Pak Tulang Bawang yang melibatkan  pihak  kepolisian  sebagai  fasilitator  atau  mediator  dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut, karena pada tahun 2006  masih  berlaku  Undang  –  Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  yang  belum  mengatur  tentang  diversi.  Tetapi  pihak kepolisian terlibat karena pihak kepolisian memiliki hak untuk diskresi.
Lebih  lanjut  istilah  diskresi  adalah  peng-Indonesiaan  dari  bahasa Inggris  yaitu  “ discretion ”  yang  mempunyai  artin  kebijakan,  keleluasaan. Sementara  itu  ada  pendapat  lain  tentang  diskresi,  yang  menyatakan  bahwa diskresi  adalah  suatu  pelaksanaan  wewenang  yang  lebih  mengutamakan “moral”  dari  pada  “hukum”.  diskresi  dapat  terjadi  di  semua  instansi  yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan 9 . Sedangkan kewenangan pihak kepolisian diatur dalam Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Pasal 18. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan
9 Husin, Kadri. (2012). Sistem Pradilan Pidana . Bandar Lampung: Universitas  Lampung, p. 150.
(2)  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dapat  dipahami  Kepolisian  mempunyai  hak  untuk bertindak  sesuai  dengan  penilaiannya  sendiri  yang  brarti  polisi  mempunyai hak  untuk  menghentikan  atau  melanjutkan  suatu  pengaduan  atau  laporan suatu  tindak  pidana  seperti  tindak  pidana  anak  atau  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Kewenangan diskresi dari pihak kepolisian juga mempunyai fungsi  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana  anak  yang  diselesaikan secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  karena  dalam  proses perdamaian  antara  anak  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  atau  keluarga korban  dari  tindak  pidana  tersebut,  pihak  Kepolisian  berfungsi  sebagai mediator  atau  fasilitator  dalam  perdamaian  kedua  belah  pihak  yang bermasalah serta pihak Kepolisian juga sebagai saksi perdamaian dari kedua belah  pihak  karena  dalam  membuat  surat  perjanjian  perdamaian  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak  yang  diselesaikan  secara  Adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  keterlibatan  polisi  sangat  penting karena surat perjanjian damai dipegang juga oleh pihak kepolisian.
Penjelasan  yang  telah  dikemukan  di  atas  tersebut  sesuai  dengan pendapat Sugiarto 10 : Perdamaian yang telah disepakati antara  pelaku tindak pidana  anak  dengan  korban  dari  tindak  pidana  anak  dibuat  secara  tertulis dengan  disaksikan  oleh  keluarga  dari  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  dan  pihak  kepolisian  serta  surat  perjanjian  tersebut  dipegang kedua belah pihak dan kepolisian”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  dalam  proses penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang,  peran  pihak  Kepolisian  sangat  penting  karena  pihak  kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menindak atau menghentika pengaduan atau  laporan  terkait  dengan  tindak  pidana  anak  sehingga  memberikan kesempatan  pada  hukum  adat  Lampung  seperti  hukum  Adat  Megow  Pak Tulang Bawang menyelesaikan tindak pidana anak secara aturan hukum adat yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang,  serta berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  juga  dalam  penyelesaian perkara pidana anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  diselesaikan  secara  Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dipengaruhi oleh diskresi dari pihak Kepolisian dikarenakan diversi belum berlaku.
Proses  perdamaian  di  dalam  kasus  tindak  pidana  anak  yang melibatkan  pelaku,  keluarga  pelaku,  korban  dan  keluarga  korban,  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  proses  perdamaian  yang  telah  disepakati  dimuat dalam  sebuah  perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  pihak  yang  terkait  dan
10 Sugiarto (wawancara). Kepolisian resor Tulang Bawang. Tanggal 28 Oktober 2015.
diserahkan juga pada pihak kepolisian, yang membedakan setelah penerapan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  proses  perdamaian  yang  telah  disepakati  harus  dibuat  berita  acara diversi dan dikirim ke pengadilan karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku diversi dan dalam proses perdamaian melibatkan juga tokoh masyarakat, seperti Kepala Kampung, RT, RW, Lurah atau Ketua lingkungan 11 . Kepala kampung  yang dilibatkan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  berfungsi  sebagai  saksi  dalam perdamaian kedua belah pihak yang memiliki masalah seperti tindak pidana anak,  kepala  kampung  sebagai  tokoh  masyarakat  juga  bisa  menjadi penengah  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak  karena  kepala kampung  bisa  memberikan  nasehat-nasehat  atau  pemahaman  agar  antara pelaku tindak pidana anak dengan pihak korban berdamai 12 .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diartikan  jika  penyelesaian perkara  pidana  anak  secara  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang Bawang bukan hanya melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban  dan  pihak  Kepolisian  tetapi  tokoh  masyarakat  dilibatkan  dalam proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  diselesaikan  secara  adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang.  Perdamain  yang  terjadi  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  diselesaikan  secara  Adat  Lampung Megow Pak Tulang Bawang melibatkan banyak pihak dan kepala kampung karena setelah terjadi perdamaian dan angkatan saudara akan diumumkan di depan  khalayak  ramai  pada  saat  acara  atau  pada  saat  musyawarah  antara pelaku dan pihak korban.
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  sebelum  dan  setelah  berlaku  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memiliki perbedaan di pembuatan berita acara diversi oleh pihak kepolisian, sebelum berlaku  undang-undang  tersebut  pada  saat  berdamai  hanya  membuat perjanjian  tertulis  kedua  belah  pihak  dan  setelah  berlaku  undang-undang tersebut pihak kepolisian diharuskan membuat berita acara diversi selain dari surat  perjanjian  damai  tersebut.  Diversi  merupakan  proses  penyelesaian perkara  pidana  anak  diluar  proses  Peradilan  pidana  yang  diatu  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Proses  diversi  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  8  ayat  (1)  sampai  (3).
11 Sugiarto (wawancara). Kepolisian resor Tulang Bawang. Tanggal 28 Oktober 2015.
12 Hamidi L.H (wawancara). Kantor Kepala Kampung Kahuripan Dalam. Tanggal 29 Oktober 2015.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  Tersebut  dapat  dianalisis  bahwa  diversi merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  pidana anak  keluar  dari  sistem peradilan  pidana  anak  yang  berfungsi  memberikan  penyelesaian  suatu perkara  pidana  anak  secara  kekeluargaan  atau  memberikan  suatu penyelesaian  dengan  menggunakan  tata  cara  dan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  di  tempat  kejadian  tersebut  terjadi  seperti  di  Tulang Bawang.
Berdasarkan contoh kasus tersebut dan dikaitkan dengan syarat diversi yang menggaris bawahi jika diversi hanya untuk ancaman hukuman dibawah 7  tahun.  Ini  memberikan  kesempatan  terhadap  hukum  Adat  Megow  Pak Tulang  Bawang  dengan  berdasarkan  aturan  diversi  yang  terdapat  pada undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak  untuk  menyelesaikan  secara hukum  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  dengan  cara  musyawarah  yang melibatkan seluruh pihak yang terkait.
Menurut  Erna,  hukum  adat  atau  hukum  kebiasaan  yang  tidak  tertulis telah  ada  sebelum  berlaku  hukum  positif  di  Indonesia  dan  disetiap  daerah memiliki  hukum  adat  yang  berbeda  dengan  daerah  lain  seperti  di  lampung terdiri  dari  2  hukum  adat  yaitu  pepadun  dan  saibatin.  Dalam  penyelesaian suatu perkara pidana anak secara adat Megow Pak Tulang Bawang sebelum dan  sesudah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  memiliki  perbedaan  pada  pembuatan berita  acara  diversi,  karena  sebelum  berlakunya  undang-undang  tersebut penyelesaian  perkara  pidana  anak  hanya  dengan  membuat  suatu  perjanjian tertulis,  dengan  berlakunya  diversi  membuat  penyelesaian  perkara  pidana anak secara adat Megow Pak Tulang Bawang memiliki payung hukum 13 . Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diartikan  dengan  berlaku  diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membuat penyelesaian perkara pidana  anak  yang  diselesaikan  secara  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang memiliki payung hukum atau dasar aturan hukum karena dalam penyelesaian secara  adat  Megow  Pak  dilakukan  secara  musyawarah  kedua  belah  pidak. Penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Megow Pak Tulang Bawang merupakan  suatu  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  anak  dengan menggunakan kearifan lokal yang hidup sampai sekarang.
Proses penyelesaian perkara pidana secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang menggunakan musyawarah untuk mufakat yang disebut juga mediasi.  Sedangkan  model-model  mediasi  pidana  dalam  “ Explanatory memorandum ”  dari  rekomendasi  dewan  Eropa  Nomor  R  (99)  19  tentang “ Mediation in Penal Matters ”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut 14 :
13 Erna Dewi (wawancara dosen). Universitas Lampung. Tanggal 5 November 2015.
14 Arief,  Barda  Nawawi.  (2010). Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister, p. 7.
a. “Informal mediation”
b. “Traditional village or tribal moots”
c. “Victim-offender mediation”
d. “Reparation negatiation programmes”
e. “Community panels or courts”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  dalam  proses penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang  termasuk  kedalam  semua  model  mediasi  penal  tersebut,  karena dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung Megow Pak Tulang Bawang memiliki ciri-ciri seperti berikut: a. Dilakukan  oleh  keterkaitan  pihak  kepolisian  untuk  mengundang  semua pihak  yang  terkait  dalam  tindak  pidana  seperti  korban  dan  pelaku  serta keluarga  mereka,  apabila  terjadi  sebuah  kesepakatan  tidak  melanjutkan tuntutan atau proses Peradilan
b. Sering  mendahului  hukum  positive  dan  telah  ada  sebelum  Indonesia merdeka yang sering juga mengilhami mediasi modern
c. Dalam  penyelesaian  dapat  digunakan  dalam  berbagai  proses  peradilan pidana, terlebih lagi untuk anak
d. Dalam  proses  penyelesaian  sering  berkaitan  dengan  perencanaan perbaikan materil dengan menaksir nilai kompensasi
e. Kesepakatan yang dihasilkan adalah sebuah kesepakatan yang dihasilkan bersama  secara  komprehensif  yang  memuaskan  korban  dan  dapat membantu pelaku keluar dari kesusahan.
Berdasarkan 5 (lima) ciri dari penyelesaian perkara pidana anak secara Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  termasuk  kedalam  lima  model mediasi  penal  karena  didasarkan  pada  ciri-ciri  dari  proses  penyelesaian perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Dikaji  dari  perspektif  peraturan  perundang- undangan Indonesia saat ini ( ius constitutum ) terminology hukum adat dapat dilihat  dari  perspektif  asas,  norma,  teoritis  dan  praktek  dikenal  dengan istilah,  “hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat”,  “ living  law ”,  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  “hukum  tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya 15 .
Sedangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Lampung  Nomor  2 Tahun  2008  Pasal  17  mengatur  tentang  hak,  kewajiban  dan  peran  serta masyarakat. Proses penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  dalam menerapakan  hukum  yang  tidak  tertulis  atau  sebuah  kearifan  lokal  yang hidup  dalam  masyarakat  karena  masyarakat  Adat  Lampung  Megow  Pak
15 Dewi,  Erna.  (2014). Sistem  Pemidanaan  Indonesia  Yang  Berkearifan  Loka. Bandar Lampung: Justice Publisher , p. 63.
Tulang  Bawang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  melestarikan  segala kearifan  lokal  yang  hidup  disekitar  masyarakat  Lampung  khususnya masyarakat  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  yang  menyelesaikan  suatu sengketa atau masalah secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.
Menurut  Erna  Dewi  bentuk  penyelesaian  sengketa  dalam  Adat Lampung  dapat  berupa  pemberian  sanksi  pada  pelaku  dengan  cara pengakuan salah, pemaafan atau Mewari (angkat saudara/sesumpahan), atau pemberian  sanksi  berupa  denda  atau  pengasingan  (tidak  diakui  dalam masyarakat  hukum  adat).  Sedangkan  proses  penyelesaian  sengketa  dalam adat lampung melalui peradilan adat sebagai berikut 16 :
a. Penyimbang  marga  meminta  penjelasan  dari  penyimbang  tuha  dan penyimbang suku baik dari pihak korban maupun pelaku.
b. Kemudian  punyimbang  marga  meminta  keterangan  dari  korban  dan pelaku untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan oleh masing- masing  punyimbang  tuha  dan  punyimbang  suku  dengan  keterangan pelaku dan korban
c. Punyimbang  marga  menanyakan  kepada  korban  dan pelaku  (pihak  yang bersengketa  apakah  mereka  bersedia  apabila  permasalahan  yang  sedang mereka  hadapi  diselesaikan  secara  adat  (hukum  adat).  Apabila  kedua belah  pihak  bersedia  atau sepakat  untuk  diselesaikan  secara  adat  ,  maka punyimbang marga melanjutkan proses Peradilan adat.
d. Oleh  para  punyimbang  marga  dilanjutkan  dengan  proses  peradilan  adat dengan  menanyakan  persoalan  yang  sesungguhnya  dengan  para  pihak yang bersengketa atau bertikai (pihak korban dan pelaku).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  dalam  proses penyelesaian suatu perkara atau sengketa secara Adat Lampung (hukum adat Lampung)  menggunakan  mediasi  penal  sebagai  sarana  atau  alat  untuk menyelesaikan sebuah permasalahan agar terjadi sebuah kesepakatan damai antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  serta  dalam  prose  penyelesaian perkara  pidana  anak  secara  adat  lampung  sangat  memerlukan  keterlibatan berbagai pihak  agar  dapat terjadi  suatu  penyelesaian atau jalan  keluar  yang baik bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan masalah lagi kelak dikemudian hari.
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  hukum  Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang melibatkan banyak pihak yang terkait  karena  dalam  masyarakat  hukum  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang bersifat  komunal  (individu  yang  terikat  dalam  suatu  masyarakat)  sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kearifan lokal yang melandasi restorative  justice , sehingga  secara  tidak  langsung  proses  penyelesaian perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang
16 Ibid , p. 84-85.
yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang, membuktikan  masyarakat  Adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  telah melaksanakan restorative  justice dari  dulu  dengan  diimplementasikannya prinsip-prinsip restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak secara  hukum  adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang.  Implementasi prinsip-prinsip  restorative  justice  dalam  peneyelesaian  perkara  pidana  anak secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  terlihat  pada  proses perdamaian. Proses penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  dalam  rangka restorative  justice terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar terciptanya perdamaian dari kedua belah pihak, tahapan tersebut sebagai berikut:
a. Pendinginan atau cooling down pasca terjadinya tindak pidana
b. Datangnya utusan atau perwakilan dari pihak pelaku ke pihak korban
c. Penentuan waktu dan tempat pihak korban dan pihak pelaku bertemu
d. Kesepakatan  damai  yang  telah  disepakati  berupa  ganti  rugi  materil  dan mewarei
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  dalam  rangka restorative  justice ,  segala  biaya yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  penyelesaian  perkara  pidana  anak tersebut ditanggung oleh pihak pelaku dari tindak pidana anak tersebut. Hasil yang  telah  disepakati  bersama  dalam  penyelesaian  secara  Adat  Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang,  diumumkan  dihadapan  khalayak  ramai masyarakat  jika  si  pelaku  telah  diangkat  saudara  oleh  pihak  korban  dan tanggung  jawab  pelaku  terhadap  keluarga  korban  tidak  berakhir  pada  saat perdamaian saja, tetapi berlanjut untuk selamanya. Pada proses penyelesaian perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang terlihat  implementasi  dari  prinsip restorative  justice dengan  terlibatnya berbagai  pihak  dalam  penyelesaian  dan  memberikan  kesempatan  pelaku terlibat secara langsung pada korban yang dirugikan.
Penggantian  kerugian  atau  denda  yang  ada  di  dalam  penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang, ini sesuai dengan ajaran agama islam yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat (178) berikut ini yang artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari saudaranya,  hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan  cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diat) kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu
rahmat.  Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  maka baginya siksa yang sangat pedih”.
Pembayaran  diat  bagi  pelaku  pembunuhan  yang  telah  mendapatkan ma”af  dari  keluarga  korban  yang  telah  di  tuliskan  dalam  surat  Al-Baqarah ayat  (178)  di  atas  menunjukan  hukum  adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang Bawang  yang  memberikan  sanksi  denda  terhadap  pelaku  agar  membayar kepada  korban  atau  keluarga  korban  menunjukan  penyelesaian  perkara pidana secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dipengaruhi oleh Hukum Islam, karena denda yang dikenakan kepada pelaku bertujuan untuk mengganti  kerugian  yang  telah  diderita  oleh  korban  atau  keluarga  korban. Penggantian  kerugian  terhadap  korban  yang  ada  di  dalam  hukum  Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang selain ada dalam ajaran agama islam tetapi  juga  ada  di  dalam restorative  justice yang  fokus  tehadap  perbaikan atas  kerugian  yang  diderita  korban  serta  memberikan  kesempatan  terhadap pelaku untuk terlibat di dalam perbaikan tersebut.
Keadilan restoratif  memfokuskan  diri  pada  kejahatan  ( crime )  sebagai kerugian/kerusakan,  dan  keadilan  ( justice )  merupakan  usaha  untuk memperbaiki  kerusakan  dengan  visi  untuk  mengangkat  peran  korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang  sangat  penting  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  demi  kesejahteraan dan  keamanan  masyarakat 17 .  Korban  kejahatan,  pelaku  dan  masyarakat merupakan  unsur  penting  dalam  keadilan  restoratif  karena  dalam pelaksanaan  keadilan  restoratif  dibutuhkan  keterlibatan  semua  pihak  dalam memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada korban seperti korban tindak pidana  anak  dan  keluarga  korban  tindak  pidana  anak.  Keadilan  restoratif ( restorative  justice )  merupakan  produk  proses  penyelesaian  perkara  pidana yang  berorientasi  pada  upaya  pemulihan  ( restoration )  dampak  kerusakan atau  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  korban  tindak  pidana  atau keluarganya 18 . Restorative justice yang mempunyai tujuan kepada perbaikan kembali atas  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  kejahatan  khususnya  anak  yang menjadi  pelaku tindak  pidana  sangat  sesuai dengan  masyarakat  yang  masih tradisional  karena  dalam  masyarakat  tersebut  masih  hidup  sebuah  nilai kearifan  lokal  seperti  hukum  adat  yang  mengedepankan  kekeluargaan  dan perbaikan  terhadap  korban  seperti  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak Tulang Bawang yang menyelesaikan secara adat seperti mewarei. Ini sesuai dengan apa yang telah dikemukan Hilman Hadikusuma, di daerah Lampung
17 Makarao,  M.  Taufik.  (2013). Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Anak-Anak .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, p. 68.
18 Surbakti,  Natangsa.  (2012).  “Dialektika  Hukum  Modern  dan  Hukum  Tradisional  dalam Bingkai Logika Revolusi Sains”, Jurnal Ilmu Hukum ,15(2): 126.
tindakan  reaksi  dan  atau  koreksi  itu,  berkelanjutan  dengan  mengikat  tali persaudaraan  (Mewari),  dalam  hal  hilang  nyawa  diganti  dengan  nyawa, dalam  arti  pihak  yang  berbuat  delik  menyerahkan  anggota  keluarganya sebagai ganti dari korban yang telah mati kepada pihak yang dirugikan untuk diangkat  sebagai  anggota  keluargga 19 .  Angkatan  saudara  (Mewari)  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  atau  umum  dikalangan  masyarakat  adat Lampung  seperti  Megow  Pak  Tulang  Bawang  menunjukan  masyarakat tersebut  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  antara  korban  dan  pelaku dari tindak  pidana  anak  agar  terciptanya  tatanan  sosial  yang  baik,  sehingga setelah  terjadi  penyelesaian  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang Bawang  menciptakan  hubungan  yang  berkesinambungan  antara  keluarga dari  kedua  belah  pihak  juga.  Sedangkan  Hans  Kelsen  mengemukakan pendapat,  “Sebuah  tatanan  norma  yang  mengatur  prilaku  manusia  dalam hubungan  langsung  atau  tak  langsung  dengan  manusia  lain  adalah  tatanan sosial.  Moral  dan  hukum  adalah  tatanan  sosial 20 .  Hubungan  yang berkesinambungan  setelah  terjadi  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secarat Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  merupakan  bentuk  dari terciptanya sebuah tatanan sosial yang baik.
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak Tulang  Bawang  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan  prinsip restorative justice karena dalam penyelesaiannya melibatkan satu pihak yang berfungsi sebagai  penghubung  (mediator)  yang  menghubungkan  kedua  belah  pihak serta  menyampaikan  keinginan  dari  kedua  belah  pihak  agar  sepakat  untuk berdamai.  Ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Idaham  Pesirah,  Dalam penyelesaian suatu perkara pidana secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang  membutuhkan  penghubung  yaitu  pihak  yang  menjadi  penengah yang bertugas mendamaikan atau menyampaikan ajakan untuk berdamai dari pihak  pelaku  kepada  pihak  korban 21 .  Keterlibatan  pihak  lain  yang  bertugas sebagai penghubung atau mediator dalam penyelesaian perkara pidana anak secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  sangat  penting  serta menunjukan  penyelesaian  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang Bawang telah sesuai dengan konsep serta prinsip restorative justice .
19 Hadikusuma,  Hilman.  (2003). Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .  Bandung:  Mandar Maju, p. 236.
20 Kelsen, Hans. (2014). Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif . Bandung: Nusamedia, p. 27.
21 Muhammad  Idham  Pesirah  RP  (wawancara  Tokoh  Adat).  Menggala.  Tanggal  23  Oktober
2015.
Penjelasan di atas juga sesuai dengan pendapat Liebmann seperti yang dikutip  Fachrianto  Hanief  memberikan  rumusan  prinsip  dasar restorative justice sebagai berikut 22 : a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
e. Pelaku  pelanggar  harus  sadar  tentang  bagaimana  cara  menghindari kejahatan di masa depan
f. Masyarakat  turut  membantu  dalam  mengintegrasikan  dua  belah  pihak, baik korban maupun pelaku.
Berdasarkan  Liebman  tersebut  dapat  dipahami,  prinsip  dasar restorative justice berpusat pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban  untuk  berdamai,  ganti  rugi  pelaku, kesadaran  pelaku  akan  tidak  melakukan  tindakan  yang  sama  serta keterlibatan  pihak  lain  dalam  proses  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  atau  bermasalah.  Berdasarkan  prinsip  dasar  dari  Liebman tersebut  dan  dihubungkan  dengan  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  yang  dalam  proses penyelesaiannya  terdapat  6  (enam)  prinsip  dasar  tersebut  bawah penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  adat  lampung  telah  sesuai  dengan prinsip  dari restorative  justice ,  karena  secara  garis  besar  prinsip  dasar penyelesaian  perkara  pidana  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang Bawang dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Kesadaran  pelaku  dan  keluarga  pelaku  terhadap  kesalahan  yang  telah pelaku lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi.
b. Penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan.
c. Ganti rugi dibebankan kepada pelaku dan keluarga pelaku.
d. Melibatkan pihak lain seperti polisi, tokoh masyarakat atau tokoh adat.
e. Memperbaiki  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  guna  memberikan penyembuhan terhadap korban dengan cara angkatan saudara Mewari.
Dalam  kontek  sebuah  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang,  mekanisme  penyelesaiannya  secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga):
a. Pra-perdamaian,  pada  tahap  ini  meliputi,  upaya-upaya  sebelum  dan sesudah perdamaian
b. Perdamaian, pada tahap ini, semua pihak yang terkait sudah setuju untuk melakukan perdamaian secara tertulis maupun secara tidak tertulis.
c. Post-perdamaian
22 Hanief,  Fachrianto.  (2012).  “ Restorative  Justice ”,  Universitas  Airlangga,  diakses  dari http://fachriantohanief-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42000-My%20Artikel- Restorative%20Justice.html, pada tanggal 19 november 2015 pada pukul 21:00 WIB.
Pada  tahap  ini,  meliputi  wujud  dari  hasil  perdamaian  tersebut  yang diwujudkan  dalam  sebuah  ikatan  persaudaraan  yang  berkelanjutan  yaitu dengan  Mewari/seangkatan  saudara  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut.
Terkait  dengan  penyelesaian  sebuah  perkara  pidana  anak  dengan menggunakan  hukum  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang,  perdamaian  yang terjadi  antara  kedua  belah  pihak  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  tertulis terkadang  tidak  menghentikan  proses  peradilan  terhadap  pelaku  tindak pidana  tetapi  perdamaian  yang  dibentuk  secara  tertulis  tersebut  hanya sebagai  sebuah  acuan  untuk  aparat  penegak  hukum  untuk  meringankan terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  tersebut.  Dengan  adanya  diversi  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  diskresi  dari  pihak  Kepolisian  membuat  kesepakatan  perdamaian yang  dihasilkan  dari  sebuah  penyelesaian  perkara  pidana  anak  dengan menggunakan  hukum  adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  memiliki dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menghentikan  proses  peradilan  terhadap pelaku  perkara  pidana  anak  dan  tidak  menghilangkan  tujuan  dari  hukum tersebut  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian.  Sehingga  dengan mengkombinasikan  antara  diversi,  diskresi  dan van  dading (perdamaian tertulis)  yang  telah  diatur  dalam  KUHPdt  Pasal  1851  sampai  Pasal  1864 memberikan kesempatan terhadap hukum adat dapat menyelesaikan perkara pidana  anak  dengan  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  sehingga  terciptanya modernisasi terhadap adat dalam kontek yang positif.

## 2. Alasan  Jarang  Digunakannya  Penyelesaian  Secara  Adat  Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Anak
Kearifan  lokal  di  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  ajaran  sifat melawan hukum materil dalam fungsinya positif maupun negatif yang dapat dijadikan  dasar  atau  alasan  menghapus  perbuatan  atau  dasar  untuk memidana  orang 23 .  Telah  dimaklumi  bahwa  upaya  penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan,  kekurangan  dan  keterbatasan 24 .  Penyelesaian  konflik  dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang  lemah,  melainkan  didasarkan  pada  kriteria  objektif  yang  berlaku  bagi pihak yang kuat dan pihak yang lemah 25 .
23 Erna Dewi, Sistem… Op. Cit. , p. 41.
24 Arief, Barda Nawawi. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 15.
25 Erwin, Muhammad. (2012). Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 52-53.
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  dengan  menggunakan hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  dalam  proses penyelesaiannya  menggunakan  jalan  musyawarah  untuk  mufakat  juga merupakan  alasan  yang menjadi  penyebab  jarang  digunakannya penyelesaian  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  karena musyawarah  yang  melibatkan  banyak  pihak  sulit  menemukan  solusi  karena disebabkan  banyak  perbedaan  pendapat  dalam  menentukan  keputusan  yang akan  diambil  terhadap  permasalahan  ketika  sanksi  atau  denda  yang ditentukan  sulit  untuk  dipenuhi  oleh  pihak  pelaku  dan  korban.  Selain  itu menurut  Nikmah  Rosidah,  hukum  pidana  membagi  ajaran  sifat  melawan hukum dalam dua sudut pandang yaitu 26 :
a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik  dalam  undang-undang; sedang  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  itu  dapat  hapus,  hanya berdasarkan  suatu  ketentuan  undang-undang.  Jadi  menurut  ajaran  ini melawan  hukum  sama  dengan  melawan  atau  bertentangan  dengan undang-undang (hukum tertulis)
b. Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam  undang-undang  (yang  tertulis)  saja,  akan  tetapi  harus  dilihat berlakunya  azas-azas  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sifat  melawan hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  masuk  dalam  rumusan  delik  itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis ( uber gezetzlich ).
Berdasarkan  ajaran  sifat  melawan  hukum  formil  dan  materiil  telah terpenuhi oleh pelaku dari tindak pidana anak, maka pidana terhadap pelaku anak  tersebut  tidak  hapus,  karena  secara  formil  dan  materiil  perbuatan  dari pelaku  tindak  pidana  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana  sehingga  butuh aturan khusus dalam perundang-undangan yang dapat menghapuskan pidana terhadap anak tersebut, hal ini yang menyebabkan penyelesaian secara Adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang  digunakan  dalam menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  anak.  Selain  hal  yang  telah dikemukakan tersebut terdapat alasan lain yang tidak secara jelas mengakui hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang jarang digunakan dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak,  seperti  yang  terdapat  pada  Undang- Undang Repuliblik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
26 Rosidah,  Nikmah.  (2011). Asas-Asas  Hukum  Pidana . Semarang:  Pustaka  Magister,  p.  32- 33.
masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang”.
Penjelasan pasal di atas memiliki arti pengakuan terhadap hukum adat yang ada di dalam masyarakat tetapi pasal di atas juga tidak tegas mengakui kesatuan  masyarakat  hukum  adat  karena  dalam  pasal  tersebut  terselip kalimat  “sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI” karena kalimat tersebut membuat pengakuan terhadap  hukum  adat  tetapi  sekaligus  pembatasan  atas  pengakuan  tersebut karena  tidak  memberikan  parameter  atau  tolak  ukur  yang  jelas  terhadap hukum  adat  yang  seperti  apa  yang  diakui  oleh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sehingga  dalam  implementasi  hukum  adat  terhadap  penyelesaian perkara  pidana  anak  seperti  penyelesaian  perkara  pidana  anak  secara  Adat Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang  digunakan  dalam  melakukan penyelesaian  terhadap  perkara  pidana  anak  karena  walaupun  penyelesaian telah  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berpekara  tersebut,  terkadang tidak  menghapuskan  pidana  bagi  pelaku  dan  pihak  aparat  penegak  hukum tetap melanjutkan proses peradilan pidana bagi pelaku.
Aparat  penegak  hukum  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan pidana  yang  melakukan  penegakan  hukum.  Salah  satu  aparat  penegak hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu  kepolisian.  Kepolisian  yang merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  memiliki  kewenangan melakukan penegakan hukum serta  memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi  yang  memiliki  kaitan  dalam  implementasi  hukum  Adat  Lampung Megow  Pak  Tulang  Bawang  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak. Kesempatan bagi pihak kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri  terhadap  suatu  kasus  seperti  penyelesaian  perkara  pidana  anak dengan  menggunakan  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang karena  pihak  kepolisian  dapat  mengimplementasikan  hukum  adat  dalam penyelesaian  perkara  yang  telah  diatur  dalam  hukum  positif,  tetapi  ini juga bisa  menjadi  penyebab  jarang  diimplementasikan  hukum  adat  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  karena  pihak  kepolisian  diberikan wewenang  untuk  bertindak  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  dan  penilian dari  pihak  kepolisian  belum  tentu  sama  dengan  penilaian  tokoh  masyarakat atau  adat  dan  ini  yang  terkadang  menyebabkan  walau  perkara  pidana  telah diselesaikan  secara  adat  tetapi  pihak  kepolisian  tetap  melanjutkan  proses peradilan  untuk  pelaku  pidana  seperti  pelaku  pidana  anak.  Karena  hukum merupakan  alat  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Seperti  yang dikemukakan  Sunaryati  Hartono  sebagaimana  yang  telah  dikutip  Mahfud MD  yang  mengemukakan  “hukum  sebagai  alat”  sehingga  secara  praktis politik  hukum  juga  merupakan  alat  atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara 27 .
Keberlakuan  hukum  adat  yang  masih  kuat  di  suatu  daerah  oleh masyarakat  yang  masih  menganut  hukum  adat  tersebut  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Sonclair  Dinnen  yang  telah dikutip Eva Achjani Zulfa sebagai berikut 28 :
a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
b. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi  hukum  yang  kuat  berdasarkan  hukum  tradisionalnya  dalam memecahkan  permasalahan  hukum  yang  terjadi.  Hal  ini  merupakan realitas dimana tradisi atau ”custom” masih berlaku di banyak tempat. Ini juga  merupakan  realita  dimana  perubahan  masyarakat  kadang  kala terbentur  batas  wilayah,  dan  bahwa  hal  ini  juga  merupakan  kenyataan dimana  terdapat  daerah-daerah  yang  masih  ”steril”  keberlakukan  sistem hukum formal).
Berdasarkan  penjelasan  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  dipahami keberlakuan  hukum  adat  dan  sering  digunakannya  hukum  adat  dalam penyelesaian  suatu  perkara  pidana  anak  atau  umum  disebabkan  faktor terisolasinya  masyarakat  disuatu  daerah  dan  akses  terhadap  hukum  positif yang  terbatas  sehingga  dapat  diartikan  juga  alasan  jarangnya  penerapan penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang sebagai berikut:
a. Akses  masyarakat  yang  menganut  hukum  adat  Megow  Pak  Tulang Bawang  yang  hidup  di  wilayah  Kabupaten  Tulang  Bawang  terhadap hukum  positif atau  hukum  formal  sangat  mudah  dan tidak  terbatas  serta pengetahuan  hukum  positif  masyarakat  yang  hidup  di  wilayah  tersebut sangat tinggi.
b. Wilayah  Kabupaten  yang  mudah  diakses  dan  tidak  terisolasi  membuat pandangan  dan  pengetahuan  hukum  positif  lebih  cepat  berkembang sehingga  cepat  mempengaruhi  masyarakat  adat  lampung  megow  pak meninggalkan dan melupakan aturan adat mereka.
Sinclair  Dinnen  dalam  Eva  mengungkapkan  sejumlah  keraguan berkaitan  dengan  keberadaan  institusi  peradilan  adat  salah  satunya,  bahwa institusi  peradilan  adat  hanya  akan  efektif  dan  mengikat  dalam  masyarakat tradisional  yang  homogen  akan  tetapi  akan  sangat  berbeda  jika  diterapkan dalam lingkup urban-area 29 .
27 Mahfud MD, Mohammad. (2012). Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 2.
28 Achjani  Zulfa,  Eva  (2010).  “ Kadilan  Restoratif  Dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  Di
Indonesia ”. Jurnal Kriminologi Indonesia. 6(2). p. 198.
29 Ibid. , p. 199.
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang  dilakukan salah  satu  alasannya  karena  masyarakat  yang  menetap  dan  berdiam  diri  di wilayah  Tulang  Bawang  bukan  lagi  masyarakat  yang  homogen  yang menganut  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  sehingga penerapan  hukum  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  jarang  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat  atau  aparat  penegak  hukum  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Tulang  Bawang.  Ini  juga  sesuai  dengan  pendapat  Kepala  Kampung Kahuripan  Dalam  yaitu;  perdamaian  secara  adat  lampung  sulit  dilakukan terhadap  orang  yang  berbeda  suku  dan  bahkan  sering  berakhir  pada  proses peradilan, seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu anak dari suku lampung yang mencuri di rumah orang bersuku bali yang ada di Desa Tiyuh Toho yang berakhir pada proses peradilan 30 .
Masyarakat  yang  berbeda  suku  yang  merupakan  masyarakat  yang tidak homogen akan sulit menerapkan aturan hukum adat atau penyelesaian secara  adat  dalam  penyelesaian  suatu  kasus  tindak  pidana.  Seperti  kasus yang  di  kemukakan  di  atas  menunjukan  perbedaan  suku  dan  kebudayaan merupakan  salah  satu  alasan  yang  menyebabkan  penyelesaian  perkara pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  jarang dilaksanakan  bila  pelaku  atau  korban  merupakan  masyarakat  yang  berasal dari  suku  yang  berbeda  sehingga  jalur  hukum  positif  lebih  sering  dipilih dalam penyelesaian suatu perkara pidana pidana anak.
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  jarang  dilakukan  yang disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas dapat  dihilangkan  dengan  cara  memodernisasi  hukum  adat  seperti  hukum adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  dengan  cara  mengaitkan penyelesaian  terhadap  hukum  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  kedalam celah-celah  yang  ada  di  dalam  hukum  positif,  seperti  diversi,  diskresi  dan van  dading (perdamaian  tertulis)  tersebut,  sehingga  dalam  kontek  khusus penyelesaian  perkara  terhadap  perkara  pidana  anak  dapat  menggunakan hukum  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang  .  Sehingga  setelah  terjadi perdamaian  kedua  belah  pihak  dapat  menghentikan  proses  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  anak  dan  tidak  memberikan  pihak-pihak  lain  untuk melanjutkan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana anak tersebut.
Pembuatan  akta  perdamaian  perlu  dilakukan  karena  akta  perdamaian tersebut mengikat dan dapat dilakukan eksekusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,  pembuatan  akta  perdamaian  (Acta  van  dading)    sendiri  diatur dalam  Pasal  130  Herzien  Inlandsch  Reglement  (H.I.R).  Terkait  dengan
30 Hamdi  L.H  (wawancara).  Kantor  Kepala  Kampung  Kahuripan  dalam  Kabupaten  Tuang Bawang. Tanggal 29 Oktober 2015.
pembuatan  akta  perdamaian  tersebut,  yang  seperti  putusan  hakim  maka  hal tersebut  mempunyai  kaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  menyatakan  sebagai  berikut:  “  segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat  pula  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili.”  Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  hakim  harus menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Pasal 28 menyatakan sebagai berikut: (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  (2)  Dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

## C. Penutup
Proses penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan secara adat lampung  tulang  bawang  menunjukan  masyarakat  lampung  yang  menganut adat  megow  pak  tulang  bawang  secara  tidak  langsung  telah  menerapkan restorative  justice dalam  penyelesaian  suatu  perkara  tindak  pidana  yang diselesaikan secara adat. Ini menunjukan sebuah kearifan lokal yang hidup di dalam  masyarakat  mampu  menyelesaikan  suatu  masalah  hukum  diluar proses peradilan. Dengan diaturnya diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  memberikan kesempatan  lebih  besar  terhadap  hukum  adat  Megow  Pak  Tulang  Bawang dalam  melakukan  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Penyelesaian  perkara pidana  anak  secara  Adat  Lampung  Megow  Pak  Tulang  Bawang  yang diselesaikan  secara  musyawarah  kekeluargaan  dengan  memperhatikan kerugian  yang  dialami  oleh  korban  serta  melibatkan  semua  pihak  yang terkait  telah  sesuai  dengan  prinsip  dari restorative  justice dengan menyelesaikan perkara pidana anak diluar sistem peradilan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arief, Barda Nawawi. (2010). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan . Semarang: Pustaka Magister. ________________.  (2005). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan
Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dewi, Erna. (2014). Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: Justice Publisher .
Erwin,  Muhammad.  (2012). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hadikusuma,  Hilman.  (2003). Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Husin,  Kadri.  (2012). Sistem  Pradilan  Pidana .  Bandar  Lampung: Universitas Lampung. Kelsen,  Hans.  (2014). Teori  Hukum  Murni  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia. Mahfud MD, Mohammad. (2012). Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Makarao,  M.  Taufik.  (2013). Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak-Anak .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenada Group. Rosidah,  Nikmah.  (2011). Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Semarang:  Pustaka Magister. Setiadi, Edy dan Andriasari, Dian. (2013). Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syaukani,  Imam  dan  Thohari,  A.  Ahsin.  (2013). Dasar-Dasar  Politik Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## B. Tesis, Jurnal
Iswara,  I  Made  Mahendra.  (2013).  “Mediasi  Penal  Penerapan  Nilai-nilai Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Adat  Bali”, Tesis , Jakarta: Universitas Indoensia.
Natangsa  Surbakti,  (2012).  “Dialektika  Hukum  Modern  Dan  Hukum Tradisional  Dalam  Bingkai  Logika  Revolusi  Sains”, Jurnal  Ilmu Hukum , 15(2).
Rachaman,  Zainal.  (2015).  “Mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara pidana (studi kasus penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat lampung  pesisir  di  propinsi  lampung)”, Tesis ,  Bandar  Lampung:
Universitas Lampung.
Ratu  Ratna  dan  Miqat,  Nurul.  (2016).  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tak Benda terhadap Cipta akan Musik Tradisional Kakula” , Tadulako Law Review , 1(2).
Zulfa, Eva Achjani. (2010). “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia 6(2).

## C. Internet
Hanief,  Fachrianto.  (2012).  “ Restorative  Justice ”,  Universitas  Airlangga, diakses dari http://fachriantohanief fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail- 42000-My%20ArtikeRestorative%20Justice.html,  (diakses  tanggal  19 november 2015 pada pukul 21:00 WIB).