INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10554-10571
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana  di Provinsi Kepulauan Riau (Policy Paper)
Denok Maya Dewi 1 ✉
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
Email: mayadewi_dr@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Policy Paper ini : Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana tentunya harus terukur manfaatnya dan dampaknya terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya penyerapan dana yang optimal tentunya diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap turunnya prevalensi stunting di Kab/Kota yang tentunya berdampak terhadap capaian di tingkat Provinsi. Kajian tentang Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana  Di Provinsi Kepulauan Riau. Dari kondisi yang ada sekarang ini, rumusan permasalahan yang menjadi dasar pentingnya kajian ini adalah rendahnya cakupan realisasi DAK Sub Bidang KB baik DAK Fisik maupun BOKB sehingga pemberian DAK Sub Bidang KB terlihat tidak efektif. Penelitian  ini dilakukan untuk  mendapatkan gambaran manfaat DAK Sub Bidang KB terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil  kebijakan DAK Sub Bidang KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyampaian petunjuk teknis tepat waktu kepada daerah. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar DAK Sub Bidang KB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan KB dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi yang tentunya akan memberikan  kontribusi  di  skala  nasional.  Diperlukan  dukungan/komitmen  yang  kuat  dari  semua stakeholder/kepala  daerah  guna  optimalisasi  dalam  capaian  realisasi  DAK.  Pemerintah  perlu memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  program  KB  dan  percepatan penurunan stunting.
Kata Kunci : Kebijakan, DAK, Stunting, dan KB

## Abstract
This Policy Paper: The Special Allocation Fund Policy for the Family Planning Sub-Sector must of course measure the benefits and impact on the stunting reduction acceleration program in the Riau Islands Province. With optimal absorption of funds, it is hoped that it will have a large leverage in reducing the prevalence of stunting in districts/cities, which of course will have an impact on achievements at the provincial level. Study of the Policy for the Acceleration of Stunting Reduction Program through Special Allocation Funds for the Family Planning Sub-Sector in the Riau Islands Province. From the current conditions, the formulation of the problem that is the basis for the importance of this study is the low coverage of the realization of DAK for the Family Planning Sub-Sector, both Physical DAK and BOKB, so that the provision of DAK for the Family Planning Sub-Sector appears to be ineffective. This research was conducted to get an overview of the benefits of DAK for the Family Planning Sub-Sector for  the  accelerated  stunting  reduction  program  in  the  Riau  Islands  Province.  The  data  collection method used uses primary data in the form of interviews. The results of the DAK policy for the Family Planning Sub-Sector and the Acceleration of Stunting Reduction in the Riau Islands Province are still facing various problems. Timely delivery of technical instructions to the regions. Efforts need to be made to overcome these problems so that the Family Planning Sub-Sector DAK can become a more effective  instrument  in  achieving  family  planning  goals  and  accelerating  stunting  reduction  at  the provincial  level  which  will  of  course  make  a  contribution  on  a  national  scale.  Strong support/commitment is needed from all stakeholders/regional heads to optimize the achievement of DAK  realization.  The  government  needs  to  utilize  technology  to  increase  the  efficiency  and effectiveness of family planning programs and accelerate stunting reduction.
Keywords: Policy, DAK, Stunting, and KB

## PENDAHULUAN
Stunting atau kerdil adalah kondisi  gagal tumbuh pada anak dibawah usia  2 (dua) tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis). Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia menuju SDM unggul, Indonesia maju(1). Pemerintah  telah  menetapkan  stunting  sebagai  isu  prioritas  nasional  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN  2020-2024)  dengan  target  penurunan  yang signifikan  dari  kondisi  24,4%  pada  tahun  2021  menjadi  14%  di  tahun  2024.  Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 adalah di angka 17,6% (2), dan telah mengalami  penurunan  menjadi  15,4%  pada  tahun  2022  (SSGI  2022)  dari  target  sebesar 15,14%. Adapun target di tahun 2023 adalah 12,7% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,20%.  Raihan  ini  memang  masih  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  capaian  secara nasional, namun bukan berarti tidak perlu bekerja keras dalam upaya mencapai kontribusi dalam menurunkan target secara nasional(3).
Dalam upaya pencapaian target, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui Peraturan Presiden  Nomor 12  Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting  yang mana BKKBN diberikan mandat menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) melakukan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan keluarga untuk mencegah lahirnya bayi stunting(4).
Oleh sebab itu diperlukan koordinasi di semua K/L terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota,  dan  pemerintah  desa/kelurahan  untuk  dapat  melakukan  pemaduan, sinkronisasi,  dan  sinergitas  program  dan  kegiatan  dalam  upaya  percepatan  penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersisa dalam pencapaian target, penurunan daya beli masyarakat dan pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19, kontraksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja (APBD), menuntut pemerintah dan pemerintah daerah mampu  memprioritaskan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  meningkatkan  cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting yang meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-59 bulan(5).
Salah satu upaya dalam mencapai target penurunan stunting  adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari DAK Fisik  dan Dana BOKB (Bantuan Operasional keluarga Berencana) bagi Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana tentunya harus terukur manfaatnya dan dampaknya terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan  Riau.  Dengan  adanya  penyerapan  dana  yang  optimal  tentunya  diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap turunnya prevalensi stunting di Kab/Kota yang tentunya berdampak terhadap capaian di tingkat Provinsi. Dari kondisi yang ada sekarang ini,  rumusan  permasalahan  yang  menjadi  dasar  pentingnya  kajian  ini  adalah  rendahnya cakupan realisasi DAK Sub Bidang KB baik DAK Fisik maupun BOKB sehingga pemberian DAK Sub Bidang KB terlihat tidak efektif. Atas dasar rumusan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  kajian  ini  pada  intinya  membahas  terkait  Dana  Alokasi  Khusus  Sub Bidang KB sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau yang didasari dari  penilaian  secara kualitatif dampak  dari penerapan kebijakan DAK Sub Bidang KB tersebut(4).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran manfaat DAK Sub Bidang KB terhadap  program  percepatan  penurunan  stunting  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap pengelola DAK Sub Bidang Kb Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau serta data sekunder yaitu  data  capaian  prevalensi  stunting  dari  SSGI,  data  realisasi  DAK  Sub  Bidang  KB  dari Aplikasi Morena (Monitoring, Perencanaan dan Evaluasi) BKKBN, serta data data terkait DAK maupun program stunting lainnya. Selanjutnya dari analisis dampak penerapan kebijakan DAK Sub Bidang KB terhadap percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan  identifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  penerapan kebiajakan DAK Sub Bidang KB yang kemudian dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi kebijakan DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  dimana  dalam  UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK)  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik  sentral  dalam  pembangunan  berkelanjutan,  sehingga  harus  dilaksanakan  secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan  dengan  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  serta  memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  harus  mengurangi  kemampuan  dan  kebutuhan generasi mendatang(6).
Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi gap (celah) dalam sinkronisasi  penyelenggaraan  pembangunan  berkelanjutan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  terutama  dalam  meningkatkan  dukungan,  baik  dukungan  sarana  dan  prasarana (melalui  DAK  Fisik)  maupun  dukungan  operasional  DAK  (DAK  Non  fisik)  yang  terkait program/kegiatan  prioritas  pembangunan  nasional  yang  merupakan  urusan  Pemerintah Daerah(7).
Dasar hukum lain yang  juga  perlu  diperhatikan  adalah Undang Undang Nomor 23 tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  urusan  pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi
kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Berencana  (KB)  yang  dioperasionalkan  dalam  Program  Pembangunan  Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga  Berkualitas  dan  Pertumbuhan  Penduduk  yang  Seimbang.  Untuk  memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan  wilayah,  dibutuhkan  komitmen  Pemerintah  Daerah  (Kabupaten  dan  Kota) terhadap  urusan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana.  Salah  satu  bentuk komitmen  yang  diharapkan  adalah  tingkat  kontribusi  APBD  yang  dialokasikan  untuk berbagai  kegiatan  operasional  yang  mengacu  pada  kegiatan  prioritas  pembangunan nasional  (sesuai  kewenangannya),  serta  alokasi  dukungan  sarana  prasarana  untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Apabila komitmen  tersebut  tidak  optimal  maka  akan  berdampak  pada  sulitnya  pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN),  RencanaStrategis,  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota(8).
Dana  Alokasi  Khusus,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  DAK,  adalah  dana  yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional,  sesuai  dengan  fungsi  yang  merupakan  perwujudan  tugas  kepemerintahan  di bidang  tertentu,  khususnya  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan dasar masyarakat ( https://djpb.kemenkeu.go.id/ ) .

## D.1. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2021
Untuk  melaksanakan  Peraturan  Presiden  Nomor  123  Tahun  2020  tentang  Petunjuk Teknis  Dana  Alokasi  Khusus  Tahun  Anggaran  2021  maka  dikeluarkan  Peraturan  Kepala BKKBN  Nomor  27  Tahun  2020  tentang  Petunjuk  Operasional  Penggunaan  Dana  Alokasi Khusus  Fisik  Sub  Bidang  Keluarga  Tahun  2021,dimana  disebutkan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK  Fisik  Sub  bidang  Keluarga  Berencana  adalah  dana  alokasi  khusus  fisik  sub  bidang keluarga  berencana  reguler  dan  penugasan  stunting  yang  dialokasikan  dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  kegiatan  khusus  fisik  yang  merupakan  urusan  pengendalian  penduduk  dan keluarga  berencana  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Ruang  lingkup penggunaan DAK Fisik Sub Bidang KB meliputi : DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan Stunting (pasal 3). DAK Fisik reguler digunakan untuk kegiatan :
1.  Penyediaan  sarana  pelayanan  KB,  yaitu  untuk  fasilitas  kesehatan,  jaringan/jejaring  dan
Praktik Mandiri Bidan (PMB) serta gudang alat dan obat kontrasepsi;
2. Penyediaan sarana transportasi program Banggakenacana bagi Kab/Kota;
3.  Penyediaan  arana  dan  prasarana  infrastruktur  sistem  informasi  data  keluarga  dengan sasaran yaitu Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan.
Sedangkan DAK Fisik Penugasan digunakan untuk kegiatan : 1) Penyediaan Kit Siap Nikah  Anti  Stunting;  dan  2)  Penyediaan  BKB  (Bina  Keluarga  Balita)  Kit  Stunting  dengan immediate  outcome  frekuensi  penyuluhan  penurunan  stunting  melalui  Poktan  di  desa stunting.  Definisi  operasionalnya  adalah  frekuensi  kumulatif  dari  BKB  dan  PIK-R  di  desa stunting.
DAK  Non  Fisik  Sub  Bidang  Keluarga  Berencana/Bantuan  Operasional  Keluarga Berencana (BOKB) Tahun  2021
Dana Alokasi Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya  disebut  BOKB  adalah  dana  yang  dialokasikankedaerah  untuk  membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk  dan  Keluarga  berencana  yang  menjadi  urusan  daerah  guna  meningkatkan capaian  pelaksanaan  program  pembangunan  Keluarga,  kependudukan,  dan  Keluarga berencana (Perka BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan  Operasional  Keluarga  Berencana  Tahun  Anggaran  2021)(9).  Di  dalam  pasal  4 disebutkan bahwa ruang lingkup BOKB terdiri atas :
1. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB;
2. Biaya Operasional Pelayanan KB;
3. Biaya Operasional Penggerakkan di Kampung KB;
4. Biaya Operasional Penanganan Stunting;
5. Biaya Operasional Pembinaan Program Banggakencana oleh kader;
6. Biaya dukungan KIE serta manajemen.
Biaya operasional stunting meliputi :
1)  Biaya  operasional  untuk  pemahaman  kesehatan  reproduksi  dan  stunting  bagi calon pengantin :
- penggunaan juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala OPDKB Kab/Kota;
- pengelola  anggaran  dalam  penggunaan  BOKB  di  menu  pemahaman  kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin adalah OPDKB kabupaten dan kota;
- Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina PIK R;
- Pelaksana  dalam  pemahaman  kesehatan  reproduksi  dan  stunting  bagi  calon
pengantin  adalah  Penyuluh  KB/PLKB/PLKB  Non  ASN  dan  petugas  yang  ditunjuk oleh OPD-KB serta mitra dari dinas lain/remaja sebaya; dan
- Penggunaan bantuan operasional pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi  calon  pengantin  terdiri  dari  biaya:  belanja  konsumsi,  transport  peserta  dan fasilitator kegiatan.
2) Edukasi pengasuhan 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) bagi ibu dan keluarga :
- Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan;
- Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
- Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB;
- Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB; dan
- Penggunaan  bantuan  operasional  Edukasi  Pengasuhan  1000  HPK  Bagi  Ibu  dan Keluarga  yang  memiliki  baduta  terdiri  dari  biaya:  belanja  konsumsi,  transport peserta dan fasilitator kegiatan.

## D.2. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2022
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa DAK Fisik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan Penugasan (Pasal 2). DAK Fisik Reguler meliputi bidang : pendidikan, kesehatan  dan  keluarga  berencana,  jalan,  air  minum,  sanitasi  serta  perumahan  dan permukiman. DAK Fisik Bidang kesehatan dan keluarga berencana terdiri atas sub bidang : penguatan  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  penguatan  percepatan  penurunan stunting, pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan, kefarmasian, dan keluarga berencana (Pasal 3 ayat 3)(10).
Menurut  Perka  BKKBN  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Penggunaan  Dana  Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 bahwa DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun 2022 adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan stunting(11).
DAK Fisik Reguler Subbidang KB  Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada pemerintah
daerah  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  fisik  dalam  penyelenggaraan  urusan pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  serta  upaya  percepatan  penurunan stunting sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yang diarahkan untuk :
1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana (KB);
2. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi pelayanan KB;
3. Penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi data keluarga;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan stunting.
Adapun sasarannya sebagai berikut :
1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah dan jejaring/jaringannya;
2. Tersedianya sarana dan transportasi KB di OPDKB Kab/Kota;
3. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan stunting.
Dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat amanah selaku Ketua Pelaksana dalam menurunkan prevalensi  balita  stunting  menjadi  14%  pada  tahun  2024.  Untuk  itu,  DAK  Fisik  Reguler Subbidang KB TA 2022 juga diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Untuk tahun 2022, seluruh kabupaten dan kota menjadi lokus program percepatan  penurunan  stunting.  Oleh  karena  itu,  menu  Penurunan  Stunting  diberikan kepada 514 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil kajian, di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada kejadian Stunting adalah kondisi gizi remaja putri sebagai calon ibu dan kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada  masa  remaja  (terutama  remaja  puteri  sebagai  calon  ibu)  dapat  mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan (Stunting) pada bayi yang dilahirkan. Usia ibu saat hamil dan melahirkan juga berpengaruh pada kejadian Stunting: makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang Stunting (12). Oleh karena  itu,  peningkatan  status  gizi  anak  balita  dan  remaja  serta  pembekalan  informasi seputar Stunting  kepada remaja yang  akan menikah dan  pembekalan kepada orang tua yang memiliki balita menjadi salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi Stunting di Indonesia.
DAK  Non  Fisik  Sub  Bidang  Keluarga  Berencana/Bantuan  Operasional  Keluarga Berencana (BOKB) Tahun  2022(13). Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting. Untuk mengurangi ketimpangan alokasi
anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  belanja  DAK  diprioritaskan  untuk mendanai kegiatan fisik  dan  dapat  digunakan untuk kegiatan nonfisik(14). Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk  dapat  membantu  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  konkuren Pemerintah  Daerah  terkait  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (KB)  serta penurunan  stunting  melalui  Alokasi  DAK  Nonfisik  berupa  Bantuan  Operasional KeluargaBerencana  (BOKB)  yang  bersifat  bantuan  untuk  dapat  dimanfaatkan  oleh Pemerintah  Daerah  secara  optimal  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  Program Bangga  Kencana  serta  penurunan  stunting,  dan  dapat  disinergikan  dengan  berbagai kegiatan  operasional  lain  yang  dialokasikan  dari  APBD  dan  dana  transfer  lainnya  untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana(14).
Adapun ruang lingkup BOKB Tahun 2022 sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 13 Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (pasal 4) adalah sebagai berikut(9):
Biaya  Operasional  Balai  Penyuluhan  KB;  Biaya  Operasional  Pelayanan  KB;  Biaya Operasional penggerakkan di Kampung KB; Biaya Operasional Penanganan stunting; Biaya Operasional pembinaan program Banggakencana bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina  KB  desa/kelurahan  dan  sub  pembantu  pembina  KB  desa/kelurahan;  dan  Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga(15).
Biaya Operasional penanganan stunting tersebut meliputi kegiatan; Biaya operasional pendampingan  catin  di  desa;  Biaya  operasional  pendampingan  ibu  hamil  di  desa;  Biaya operasional  pendampingan  ibu  pasca  persalinan  di  desa;  Biaya  operasional  surveilans stunting di tingkat desa;  Biaya operasional mini lokakarya di tingkat kecamatan; Biaya audit kasus stunting; Biaya cetak data keluarga berisiko stunting.
Semua kegiatan dalam ruang lingkup BOKB saling berkaitan dan komprehensif sebagai  upaya  mensukseskan  program  Banggakencana  dan  percepatan  penurunan stunting. Sebagai contoh,  kegiatan berikut dilaksanakan di Kampung KB berbasis poktan Program  Bangga  Kencana(4):  1)  Penguatan  pengelolaan  Dapur  Sehat  Atasi  Stunting (Dashat);  2)  Konseling,  informasi,  dan  edukasi  tentang  kebutuhan  dan  kecukupan  gizi, pengasuhan  dan  pembinaan  tumbuh  kembang  anak;  3)  Pemberian  pengetahuan  dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja; 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan
kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas.

## Profil Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu 1) Kabupaten Bintan ibukota  Bintan  Bunyu;  2)  Kabupaten  Karimun  dengan  ibukota  Tanjung  Balai  Karimun;  3) Kabupaten Natuna ibukota Ranai; 4) Kabupaten Lingga ibukota Daik; 5) Kota Tanjungpinang ibukota  Tanjungpinang;    6)  Kota  Batam  ibukota  Batam,  dan  7)  Kabupaten  Kepulauan Anambas ibukota Tarempa, dimana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari  Kabupaten  Natuna  yang  terbentuk  pada  akhir  tahun  2008  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2008.
Gambar II.1
Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
Secara  geografis  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  terletak  pada  07 o 19’  Lintang Utara dan 0 0 40’ Lintang Selatan serta antara 103 0 3’ Bujur Timur sampai dengan 110 0 00’ Bujur Timur,  yang  merupakan  daerah  kepulauan  terdiri  atas  pulau  besar  dan  kecil,  berjumlah kurang lebih 2.408 pulau, seluruh pulau telah diidentifikasi dan bernama.
Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas 251.810,71 km 2 terdiri dari wilayah daratan seluas 10.595.41 km 2 dan wilayah lautan seluas 241.215.30 km 2 , dengan demikian luas laut wilayah provinsi kepulauan Riau seluas 96% dan luas daratan seluas 4%. Daratan di  Provinsi Kepulauan Riau merupakan  bentangan  pulau-pulau yang tersebar membujur dari Selat Malaka sampai dengan perbatasan Pulau Kalimantan dari Laut Cina Selatan hingga Perbatasan Sumatera yang berjumlah 2.408 Pulau.
Provinsi  Kepulauan  Riau  terbentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2002 yang merupakan Provinsi  ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau yang tersebar diwilayah laut yang sangat luas. Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, alternatif
transportasi  yang  mayoritas  digunakan  adalah  transportasi  laut  (kapal  laut),  disamping transportasi udara (pesawat udara) serta transportasi darat (kendaraan roda dua/empat). Dengan kondisi geografis yang sulit, tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian  program  dan  ini  memerlukan  dukungan/komitmen  yang  tinggi  dari  seluruh stakeholder.

## Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi  serta  konvergensi  program  di  lapangan  dengan  menyelenggarakan  kegiatan intervensi stunting melalui Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik Sub Bidang (BOKB)  yang  bertujuan  sebagai  upaya  dalam  menurunkan  angka  stunting  dari  17,6%  di tahun 2021 menjadi 10,20% pada tahun 2024 mendatang. Ini artinya, jika pelaksanaan DAK optimal, maka target penurunan angka stunting tersebut akan tercapai, dan tentunya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan angka stunting di skala nasional(16).
Namun, pada kenyataannya capaian realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau  masih  rendah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  DAK  tersebut  kurang  efektif. Realisasi pada tahun 2021 hanya sebesar 75,02% (peringkat terendah nomor 6 nasional), dengan  pagu  sebesar  Rp8.666.517.000,00  dengan  capaian  realisasi  sebesar Rp6.501.508.936,00. Capaian ini meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 91,74% (dari pagu Rp4.243.680.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp3.893.195.971,00).
Tabel II. 1. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2021 (Nasional)
Tabel II. 2. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2021 (Provinsi Kepulauan Riau)
1 PAPUA 31,695,560,000
31,140,652,717 98.25 2 D.I. YOGYAKARTA 4,034,924,000 3,820,092,398 94.68 3 SULAWESI TENGGARA 23,183,030,000 21,758,925,280 93.86
4 MALUKU 14,511,358,000 13,288,702,534 91.57
5 MALUKU UTARA 13,825,712,998 12,612,201,359 91.22
6 NUSA TENGGARA BARAT 14,213,893,000 12,782,326,824 89.93 7 KALIMANTAN UTARA 7,330,677,000 6,552,284,281 89.38
8 JAMBI 12,787,349,000 11,342,703,010 88.7
9 ACEH 26,209,094,000 23,245,142,555 88.69
10
SULAWESI TENGAH 16,197,550,000 14,137,761,292 87.28 11 BANGKA BELITUNG 5,868,477,000 5,053,262,640 86.11 12 NUSA TENGGARA TIMUR 29,282,048,000 24,756,634,691 84.55
13
JAWA TENGAH 40,108,236,905 33,763,878,710 84.18
14 BANTEN 8,774,588,000 7,354,776,225 83.82 15 KALIMANTAN TENGAH 15,827,019,000 13,198,250,271 83.39
16 BENGKULU 11,164,114,000 9,304,933,366 83.35
17
KALIMATAN TIMUR 13,984,475,000 11,629,548,825 83.16
18
SULAWESI UTARA 18,017,319,000 14,610,873,628 81.09
19 KALIMANTAN BARAT 15,595,343,675 12,534,104,364 80.37
20
SUMATERA BARAT 19,185,671,000 15,368,730,557 80.11
21
SULAWESI SELATAN 29,143,289,000 22,967,578,301 78.81
22
KALIMANTAN SELATAN 14,331,820,080 11,236,750,417 78.4
23
SULAWESI BARAT 8,826,670,000 6,829,260,697 77.37
24
SUMATERA SELATAN 19,448,455,000 15,019,991,828 77.23
25 RIAU 13,251,197,999 10,142,109,190 76.54
26 JAWA TIMUR 34,598,413,000 26,364,862,815 76.2
27
SUMATERA UTARA 34,682,376,000 26,022,428,786 75.03
28
KEPULAUAN RIAU 8,666,517,000 6,501,508,936 75.02
29
JAWA BARAT 33,043,362,000 24,685,831,977 74.71
30 GORONTALO 7,045,729,968 5,155,190,082 73.17
31 LAMPUNG 15,564,533,000 10,258,346,958 65.91
32 BALI 4,685,940,000 2,812,026,582 60.01 33 PAPUA BARAT 13,893,229,000 8,328,550,000 59.95 34 DKI JAKARTA -
578,977,971,625 474,580,222,096 81.97 TOTAL NO PROVINSI PAGU REALISASI (%) Persentase Realisasi
Tabel II. 3. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2022 (Nasional)
Tabel II. 4. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2022 (Provinsi Kepulauan Riau)
Capaian  Nasional  BOKB  di  tahun  2021  adalah  sebesar  76,76%  dimana  Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat terbawah dengan raihan sebesar 40,72%. Sementara di  tahun  2022  mengalami  peningkatan,  dimana  pencapaian  realisasi  BOKB  Provinsi Kepulauan Riau sebesar 52,55% walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional yang diraih dengan angka 73,50%.
Tabel II. 5. Realisasi BOKB Tahun 2021 (Nasional)
NO KABUPATEN/KOTA
PAGU REALISASI (%) Persentase
Realisasi 1 KABUPATEN LINGGA 1,289,677,000 1,194,015,830 92.58 2 KABUPATEN NATUNA 1,414,435,000 1,204,692,920 85.17 3 KOTA BATAM 962,220,000 799,976,000 83.14 4 KABUPATEN BINTAN 1,322,279,000 1,063,300,670 80.41 5 KABUPATEN KARIMUN 959,455,000 656,479,280 68.42 6 KOTA TANJUNG PINANG 1,270,000,000 849,121,816 66.86 7 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 1,448,451,000 733,922,420 50.67
8,666,517,000 6,501,508,936 75.02 TOTAL 1 PAPUA 26.942.461.000 26.744.080.493 99,26 2 DKI JAKARTA 1.764.000.000 1.735.596.000 98,39 3 GORONTALO 7.535.867.000 7.302.458.235 96,90 4 BANGKA BELITUNG 3.826.477.000 3.649.342.725 95,37 5 KALIMANTAN TENGAH 12.245.828.000 11.671.854.315 95,31 6 ACEH 23.101.261.000 21.922.858.906 94,90 7 SULAWESI TENGAH 23.384.114.000 22.163.187.557 94,78 8 SULAWESI BARAT 7.240.436.000 6.858.993.402 94,73 9 NUSA TENGGARA BARAT 13.500.175.300 12.769.848.830 94,59 10 SULAWESI SELATAN 30.645.462.000 28.888.791.098 94,27 11 NUSA TENGGARA TIMUR 27.556.727.000 25.818.413.175 93,69 12 SULAWESI TENGGARA 30.337.659.000 28.377.532.389 93,54 13 BANTEN 9.811.183.000 9.166.159.165 93,43 14 D.I. YOGYAKARTA 6.917.252.000 6.427.478.367 92,92 15 SUMATERA BARAT 16.498.601.000 15.291.274.821 92,68 16 JAMBI 16.903.134.000 15.617.886.987 92,40 17 JAWA TENGAH 41.044.796.000 37.903.693.112 92,35 18 SULAWESI UTARA 24.542.972.000 22.641.784.471 92,25 19 KEPULAUAN RIAU 4.243.680.000 3.893.195.971 91,74 20 KALIMANTAN BARAT 12.455.899.000 11.421.598.385 91,70 21 RIAU 15.387.812.697 13.908.047.057 90,38 22 SUMATERA UTARA 36.688.277.000 33.054.526.406 90,10 23 MALUKU UTARA 16.172.445.000 14.567.860.190 90,08 24 SUMATERA SELATAN 22.308.168.000 19.998.824.586 89,65 25 MALUKU 12.162.025.000 10.760.740.788 88,48 26 KALIMANTAN SELATAN 16.356.671.000 14.462.761.481 88,42 27 BENGKULU 15.238.887.000 13.470.868.676 88,40 28 LAMPUNG 15.703.320.000 13.847.992.270 88,19 29 KALIMANTAN UTARA 5.130.224.000 4.432.707.995 86,40 30 JAWA BARAT 33.392.542.000 28.505.498.599 85,36 31 JAWA TIMUR 32.980.466.000 27.280.602.690 82,72 32 KALIMATAN TIMUR 12.117.984.000 9.831.289.696 81,13 33 PAPUA BARAT 17.768.983.000 13.844.386.045 77,91 34 BALI 6.450.292.000 4.705.947.957 72,96
598.356.080.997 542.938.082.840 90,74 TOTAL NO PROVINSI PAGU REALISASI (%) Persentase Realisasi NO KABUPATEN/KOTA PAGU REALISASI (%) Persentase
Realisasi 1 KABUPATEN NATUNA 94.159.000 94.072.500 99,91 2 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS            251.071.000 250.205.000 99,66 3 KOTA TANJUNG PINANG 292.424.000 289.434.862 98,98 4 KOTA BATAM 975.000.000 964.989.375 98,97 5 KABUPATEN LINGGA 824.866.000 792.264.850 96,05 6 KABUPATEN BINTAN 1.354.910.000 1.149.979.384 84,87 7 KABUPATEN KARIMUN 451.250.000 352.250.000 78,06 4.243.680.000 3.893.195.971 91,74
TOTAL
Tabel II. 6. Realisasi BOKB Tahun 2021 (Provinsi Kepulauan Riau)
Tabel II. 7. Realisasi BOKB Tahun 2022 (Nasional)
Tabel II. 8. Realisasi BOKB Tahun 2022(Provinsi Kepulauan Riau)
1 MALUKU
28.328.782.000
27.441.371.030 96.87
2 MALUKU UTARA 26.744.324.000 25.831.543.945 96.59
3 NUSA TENGGARA BARAT 36.126.549.700 33.171.118.593 91.82
4 SULAWESI TENGGARA 51.686.738.378 46.919.354.149 90.78
5 SULAWESI TENGAH 44.422.235.000 40.250.807.073 90.61 6 D.I. YOGYAKARTA 19.600.625.287 17.249.034.253 88 7 SUMATERA SELATAN 67.030.477.000 58.576.170.521 87.39 8 BANTEN 43.648.682.000 37.944.355.583 86.93 9 BANGKA BELITUNG 12.294.978.000 10.380.370.904 84.43 10 ACEH 90.507.588.000 76.194.047.876 84.19 11 JAWA BARAT 168.355.116.000 140.993.162.171 83.75 12 PAPUA 113.211.779.000 93.901.115.345 82.94 13 BENGKULU 30.235.161.000 25.027.691.552 82.78 14 SULAWESI SELATAN 88.169.574.000 72.294.657.309 82 15 NUSA TENGGARA TIMUR 84.981.980.000 69.397.900.682 81.66 16 JAWA TENGAH 192.577.635.000 156.631.081.083 81.33 17 LAMPUNG 62.596.816.000 48.617.649.999 77.67 18 KALIMANTAN TENGAH 31.080.276.000 24.129.595.715 77.64 19 KALIMANTAN BARAT 51.588.282.268 39.492.698.747 76.55 20 KALIMANTAN SELATAN 43.710.080.000 33.015.654.839 75.53 21 JAMBI 36.483.077.000 26.653.249.919 73.06 22 KALIMATAN TIMUR 24.815.220.000 17.747.009.909 71.52 23 GORONTALO 18.130.328.000 12.720.756.589 70.16 24 SULAWESI UTARA 41.815.109.000 28.952.943.198 69.24 25 SUMATERA UTARA 141.156.398.000 97.383.370.680 68.99 26 RIAU 45.713.543.000 30.488.425.628 66.69 27 SUMATERA BARAT 48.371.489.000 31.932.707.262 66.02 28 KALIMANTAN UTARA 10.078.423.000 6.284.382.315 62.35 29 SULAWESI BARAT 16.919.691.000 10.535.553.886 62.27 30 JAWA TIMUR 209.751.892.000 130.549.168.707 62.24 31 PAPUA BARAT 41.702.325.000 22.452.441.337 53.84 32 DKI JAKARTA 19.640.963.080 9.385.218.408 47.78 33 BALI 21.374.277.000 9.750.951.354 45.62 34 KEPULAUAN RIAU 15.731.686.250 6.405.916.754 40.72
1.978.582.099.963 1.518.701.477.315
76.76
TOTAL NO PROVINSI PAGU REALISASI (%) Persentase Realisasi NO KABUPATEN/KOTA PAGU REALISASI
(%) Persentase Realisasi 1 KOTA BATAM 3,245,347,000 2,245,600,410 69.19 2 KABUPATEN BINTAN 1,703,968,000 893,621,813 52.44 3 KABUPATEN LINGGA 2,471,931,000 1,175,776,760 47.57 4 KABUPATEN NATUNA 3,051,169,000 1,210,196,075 39.66 5 KOTA TANJUNG PINANG 785,439,000 210,671,896 26.82 6 KABUPATEN KARIMUN 2,488,174,250 459,627,000 18.47 7 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 1,985,658,000 210,422,800 10.6 15,731,686,250 6,405,916,754 40.72 TOTAL 1
MALUKU UTARA 28.444.854.300 27.236.071.125 95,75 2 PAPUA 90.438.486.000 86.192.223.337 95,30 3 PAPUA BARAT 32.237.022.500 27.515.791.487 85,35 4 SULAWESI TENGAH 49.372.875.000 41.385.380.660 83,82 5 SULAWESI BARAT 20.697.100.000 17.088.273.072 82,56 6 SULAWESI TENGGARA 55.261.324.400 45.056.011.738 81,53 7 ACEH 107.866.335.000 87.651.784.242 81,26 8 D.I. YOGYAKARTA 29.567.543.100 23.826.961.143 80,58 9 MALUKU 31.636.474.400 25.212.745.735 79,70 10 JAWA TENGAH 335.699.220.000 263.669.906.177 78,54 11 NUSA TENGGARA BARAT 53.583.269.600 41.761.390.081 77,94 12 SULAWESI SELATAN 104.441.057.500 80.630.058.181 77,20 13 KALIMANTAN SELATAN 48.111.224.900 36.452.853.809 75,77 14 GORONTALO 20.360.860.010 15.339.753.445 75,34 15 JAWA BARAT 392.478.190.000 291.262.412.000 74,21 16 BANTEN 88.703.489.600 65.641.768.275 74,00 17 NUSA TENGGARA TIMUR 95.788.253.100 70.096.683.468 73,18 18 BANGKA BELITUNG 15.865.606.000 11.564.238.334 72,89 19 JAWA TIMUR 334.301.578.000 242.261.917.341 72,47 20 SULAWESI UTARA 45.015.759.200 32.452.802.806 72,09 21 KALIMATAN TIMUR 35.885.987.300 25.252.492.507 70,37 22 JAMBI 41.504.424.000 29.125.211.841 70,17 23 SUMATERA UTARA 171.717.815.400 119.430.574.186 69,55 24 BENGKULU 36.164.302.000 24.939.818.303 68,96 25 KALIMANTAN BARAT 59.423.150.800 40.438.170.766 68,05 26 KALIMANTAN TENGAH 38.051.542.100 25.586.783.876 67,24 27 SUMATERA SELATAN 89.794.689.500 58.331.744.880 64,96 28 SUMATERA BARAT 61.453.771.000 39.211.031.969 63,81 29 LAMPUNG 84.518.928.800 52.551.171.418 62,18 30 KALIMANTAN UTARA 10.569.200.200 6.145.022.300 58,14 31 RIAU 62.657.838.200 35.441.688.769 56,56 32 KEPULAUAN RIAU 20.849.756.800 10.956.534.139 52,55 33 BALI 39.045.840.600 20.024.533.924 51,28 34 DKI JAKARTA 28.266.100.000 8.676.868.070 30,70
2.759.773.869.310 2.028.410.673.404
73,50
TOTAL NO PROVINSI PAGU REALISASI (%) Persentase Realisasi
Capaian Prevalensi Penurunan Stunting
Diagram II.1. Trend Angka Stunting secara Nasional (Sumber SSGI 2022)
Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa angka stunting secara nasional hasil SSGI 2019 mengalami penurunan dari 27,7% menjadi 24,4% di tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2022 di angka 21,6%. Tentunya kondisi ini masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%.
Diagram II.2. Trend Angka Stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Sumber SSGI)
Dari  diagram  diatas  dapat  diketahui  terjadi  penurunan  angka  stunting  di  Provinsi Kepulauan  Riau  berdasar  hasil  SSGI  2021-2022  yaitu  dari  17,6%  menjadi  15,4%,  hal  ini tentunya masih memerlukan kerja keras dalam mencapai target di tingkat Provinsi di angka 10,20% pada tahun 2024.
Keberhasilan penurunan angka  stunting  tentunya mendapat kontribusi yang cukup besar dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah yang salah satunya dengan kegiatan intervensi  stunting  melalui  Dana  Alokasi  Khusus.  Jika  penyerapan/penggunaan  dana
NO KABUPATEN/KOTA PAGU REALISASI (%) Persentase
Realisasi 1 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 1.409.531.000 1.051.689.233 74,61 2 KABUPATEN LINGGA 2.140.873.600 1.550.374.262 72,42 3 KABUPATEN BINTAN 2.061.120.000 1.474.201.962 71,52 4 KABUPATEN NATUNA 2.420.049.000 1.583.002.800 65,41 5 KOTA TANJUNG PINANG 1.549.254.000 863.553.045 55,74 6 KOTA BATAM 8.665.447.200 3.877.035.621 44,74 7 KABUPATEN KARIMUN 2.603.482.000 556.677.216 21,38 20.849.756.800 10.956.534.139 52,55
TOTAL
tersebut dilakukan secara optimal, maka bukan tidak mungkin pada tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau dapat merealisasikan target angka penurunan stunting yang tentunya akan menjadi kontribusi capaian pada skala nasional. Berdasarkan realisasi yang ada, peningkatan capaian realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB sudah cukup baik, namun pada capaian BOKB masih  belum  berarti  peningkatannya,  artinya  ada  permasalahan  yang  terjadi  sehingga Kab/Kota tidak dapat merealisasikan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian penyerapan/realisasi DAK di Provinsi terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II.9 Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau
Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa faktor dalam komponen analisis SWOT berikut :
Tabel II.10 Analisis SWOT
Perencanaan dan
Penganggaran
a. Keterlambatan penyampaian petunjuk teknis: Petunjuk teknis  DAK  sering  kali  terlambat  disampaikan  kepada daerah,  sehingga  menghambat  proses  perencanaan  dan penganggaran.
Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan daerah: Program DAK tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga program tidak selalu efektif dalam mencapai  tujuan,  misal  unit  cost  yang  ditetapkan  di  dalam menu DAK tidak  dapat mengakomodir kebutuhan di  daerah mengingat  kondisi  geografis  wilayah  yang  sebagian  besar adalah air.
Keterbatasan  anggaran:  Keterbatasan  anggaran  daerah (APBD) dapat menghambat pelaksanaan program DAK. Kapasitas  daerah  yang  terbatas:  Kapasitas  daerah  dalam mengelola  DAK  bervariasi,  sehingga  dapat  menghambat efektivitas program.
Koordinasi  antar  lembaga  yang  lemah:  Koordinasi  antar lembaga  terkait  dalam  pelaksanaan  program  DAK  masih lemah,  sehingga  program  tidak  selalu  berjalan  dengan optimal.
Birokrasi yang rumit: Birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses penyaluran dan penggunaan DAK.
Ketersediaan  data  yang
NO Identifikasi Faktor Deskripsi 1. b. c. 2. Pelaksanaan a. b. c. d. e. 3. a. b. tidak  akurat:  Ketersediaan  data yang  akurat  dan  terkini  tentang  KB  dan  stunting  masih terbatas,  sehingga  dapat  menghambat  perencanaan  dan pelaksanaan program.
Terbatasnya  SDM  yang  menjadi  pengampu  DAK  pada OPDKB  Kab/Kota  dan kurangnya  pemahaman SDM terkait serta seringnya mutasi pegawai/pengelola DAK Monitoring dan Evaluasi Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah: Sistem monitoring  dan  evaluasi  yang  lemah  dapat  menghambat upaya  untuk  melacak  kemajuan  program  dan  melakukan penyesuaian yang diperlukan. Keterlambatan  pelaporan:  Pelaporan  kemajuan  program DAK  sering  kali  terlambat,  sehingga  menghambat  upaya untuk monitoring dan evaluasi.
Dari  Analisis  SWOT  tersebut,  dapat  disimpulkan  konsep/rumusan  kebijakan  dalam optimalisasi penerapan DAK Sub Bidang KB sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau  sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dalam perencanaan dan penganggaran DAK.
2. Peningkatan  kapasitas  daerah:  Pemerintah  pusat  perlu  memberikan  pelatihan  dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengelola DAK.
3. Peningkatan  ketepatan  sasaran  program:  Pemerintah  perlu  melakukan  pemetaan  dan analisis kebutuhan daerah untuk memastikan DAK disalurkan kepada daerah yang paling membutuhkan.
4. Penguatan  koordinasi  antar  lembaga:  Pemerintah  perlu  memperkuat  koordinasi  antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting.
5. Pemanfaatan  teknologi:  Pemerintah  perlu  memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting.
6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi: Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat untuk melacak kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Ketersediaan Dana:
DAK memberikan sumber pendanaan yang stabil untuk program KB dan percepatan penurunan stunting. Kapasitas Daerah: Kapasitas daerah dalam mengelola DAK bervariasi, sehingga dapat menghambat efektivitas program.
Pemanfaatan Teknologi:
Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting. Fokus Prioritas: DAK memungkinkan pemerintah untuk fokus pada program yang paling efektif dalam mencapai tujuan KB dan penurunan stunting.
Ketepatan Sasaran: Penyaluran DAK belum tentu tepat sasaran, sehingga program tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan. Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam program KB dan percepatan penurunan stunting dapat meningkatkan keberhasilan program. Bencana Alam: Bencana alam dapat mengganggu pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting. Koordinasi Antar Lembaga: DAK mendorong koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program KB
Strengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman) dan percepatan penurunan stunting. Birokrasi: Birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses penyaluran dan penggunaan DAK. Kerjasama Antar Sektor:
Kerjasama antar sektor terkait dapat memperkuat program KB dan percepatan penurunan stunting. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi program KB dan percepatan penurunan stunting.
Monitoring dan Evaluasi: DAK memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk melacak kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Ketersediaan Data: Ketersediaan data yang akurat dan terkini tentang KB dan stunting masih terbatas, sehingga dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas daerah dalam mengelola DAK dapat meningkatkan efektivitas program. Isu Politik: Isu politik dapat mempengaruhi program KB dan percepatan penurunan stunting.

## SIMPULAN
Pelaksanaan kebijakan DAK Sub Bidang KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar DAK Sub Bidang KB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan KB dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi  yang  tentunya  akan  memberikan  kontribusi  di  skala  nasional.    Rekomendasi Kebjikannya melakukan penyusunan menu hendaknya memperhatikan kondisi/disesuaikan dengan  kebutuhan  daerah  masing-masing,  misalnya  unit  cost  transportasi  di  daerah kepulauan tentu berbeda dengan daerah yang lain; Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi secara  berkala terhadap  pelaksanaan DAK  di  daerah  dalam rangka  akuntabilitas penggunaan  DAK.  Pencantuman  target  capaian  realisasi  anggaran  beserta  reward  dan punishment kepada daerah terhadap Peraturan Kepala BKKBN terkait Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Sub Bidang KB baik Fisik maupun BOKB; Membuat regulasi  terkait  pelatihan  dan  pendampingan  (TOT)  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengelola DAK sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas daerah terhadap pengelolaan DAK; Penyusunan petunjuk pelaksanaan DAK Sub Bidang KB di daerah sebagai pedoman pelaksanaan DAK yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah; Membuat regulasi terkait pelatihan dan pendampingan kepada pengampu/pengelola DAK di daerah dalam  mengelola  DAK  sebagai  upaya  dalam  peningkatan  kapasitas  daerah  terhadap pengelolaan  DAK.  Menyusun  SOP  terkait  DAK  Sub  Bidang  KB,  mulai  dari  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  serta  monitoring  dan  evaluasi;  Menetapkan  SK pengampu/pengelola  DAK  Sub  Bidang  KB  di  masing-masing  OPDKB  Kab/Kota  beserta target kinerja dan target realisasi anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriani Ningsih D. Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pentingnya. 2022;7(2):314 –
8.
Kesehatan KR. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Angew Chemie Int Ed 6(11),
951 – 952. 2021;82 – 95.
Kemenkes. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kemenkes. 2022;1 – 150.
BKKBN. Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. 2021;7823 – 30. BKKBN. Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana TA
2023. 2022;(28):1 – 6.
Rehamn  and  Sultana  2011.  Perkembangan  Kependudukan  Dan  Pembangunan  Keluarga.
Undang RI NO 52 TAHUN [Internet]. 2009;2(5):255.
Indra. Kajian kontribusi dak fisik terhadap penurunan. 2022;
BKKBN B. Petunjuk Operasional DAK Fisik Subbidang KB dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. 2020;1 – 61.
Peraturan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Republik  Indonesia
Nomor 13. Tahun. 2021;
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  D.  Perpres  NO  7  Tahun  2022  Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Kementeri Keuang Republik Indones [Internet].
2021;(131449).
Available from: https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-
content/uploads/2022/01/PMK-198_PMK.07_2021.pdf
Peraturan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Republik  Indonesia
Nomor  2.  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Reguler  Subbidang  Keluarga Berencana. 2022;
Ana Veria Setyawati V, Rimawati E, Kholiq Pradana FP, Nurmandhani R, Iqbal M, Wardoyo A, et al. Pengembangan Fitur Edukasi Cegah Stunting Beserta Dashboard Si-Gembul untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) berbasis Android. Semin Nas Inform UPGRIS. 2023;1(1):693 – 9.
BKKBN. Demi Keluarga Pahami Langkah Penting Cegah Stunting. Book. 2021;
Undang-Undang No 23 Tahun 2014. PEMERINTAH DAERAH . Rev CENIC Ciencias Biológicas.
2014;17(3):1 – 26. Available from: file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de- mejora
institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revis taalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfac med.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
BKKBN.  Sekretaris  Utama,  Tavip  Agus  Rayanto  Tembusan  Yth:  Kepala  BKKBN  (sebagai laporan). 2021;
No.72  PPR.  Percepatan  Penurunan  Stuivtilvg  Dengan.  Percepatan  penurunan  stunting.
2021;(1):1 – 75.