## THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUND ON CAPITAL EXPENDITURE IN DISTRICS/CITIES IN WEST JAVA
Lionita Maharany 1 , Gatot Wahyu Nugroho 2
1&2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: nita.maharany@gmail.com , gatotwahyunu2@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures in Districts/Cities in West Java in 2017-2020. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. The population in this study consisted of 18 districts and 9 cities in West Java. With a  research  observation  period  of  4  years,  namely  2017-2020.  The  analytical  method  used  in  this  research  is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25.0 for Windows. From the results of the research that has  been  done,  the  simultaneous  regression  test  (Test  F)  shows  that  together  Regional  Original  Income  and General Allocation Funds have a significant positive effect on Capital Expenditures. The partial regression test (t test) shows that Regional Original Income has a significant positive effect on Capital Expenditures and General Allocation Funds has a significant positive effect on Capital Expenditures. The magnitude of the effect (R 2 ) by the two independent  variables shows that the Regional  Original  Income and the General  Allocation Fund have an effect of 62.1% on Capital Expenditures.
Keywords: Regional Original Income; General Allocation Fund and Capital Expenditure

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  metode purposive  sampling. Populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Dengan periode pengamatan penelitian selama 4 tahun, yaitu 2017-2020. Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan program SPSS 25.0 for Windows . Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara uji regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Secara uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (R 2 ) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh sebesar 62,1% terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
e-ISSN: 2685-
5607

## PENDAHULUAN
Seluruh wilayah Indonesia tidak pernah terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna untuk menjalankan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  di  setiap  masing-masing  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  dalam  mengatur  serta  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan sistem Negara  Kesatuan Republik Indonesia  (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6)). Sehingga dengan diberlakukannya peraturan tersebut pemerintah daerah memiliki hak keleluasaan dalam mengatur kebutuhan daerahnya.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  agar  pemerintah  memperhatikan  pelayanan  publik  yang  dapat dirasakan  langsung oleh  masyarakatnya. Terwujudnya pelayanan publik  yang  berkualitas  merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik ( good governance) (Adisasmita, 2020, p. 143).
Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah,  semua  itu  berkaitan  dengan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  pemerintah  daerah,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020).
Menteri keuangan Sri Mulyani  mengatakan  bahwa pembangunan  infrastruktur berpotensi  memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat (www.kemenkeu.go.id, 2021). Maka dari itu belanja modal merupakan  salah  satu  komponen  penting  bagi  pemerintah  daerah  yang  akan  memberikan  manfaat  bagi perkembangan daerah dalam aktivitas pembangunan daerah.
Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini dalam pengalokasian serta  pelaksanaan  belanja  modal  masih  rendah  dibawah  30%,  dimana  hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  yang ditetapkan  dalam  perundang-undangan.  Pemerintah  daerah  perlu  mengalokasikan  belanja  modal  pada  APBD minimal 30% dari belanja daerah (Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang APBD Pemerintah Daerah).
Belanja  modal  ini  merupakan  komponen  pengeluaran  daerah  yang  dapat  menghasilkan  sebuah pembangunan  berupa  infrastruktur,  sarana  maupun  prasarana  yang  kemudian  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat,  dimana  hal tersebut dapat menambah aset tetap suatu daerah  yang  memberikan  manfaat lebih dari periode akuntansi dua belas bulan atau satu tahun.
Belanja daerah  yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih relatif terhadap belanja yang kurang produktif, sehingga belanja modal yang bersifat produktif masih belum mendapatkan perhatian  khusus  oleh  pemerintah  daerah.  Seharusnya  pengeluaran  untuk  investasi  publik/modal  mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada anggaran tahun berjalan dan juga akan membebani anggaran tahun berikutnya (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2020). Rendahnya belanja modal dapat menghambat pembangunan berupa infrastruktur, sarana dan prasarana.
Tabel 1. Data Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020
Tahun Belanja Daerah Belanja Modal Persentase 2017 75.202.526 16.214.186 22% 2018 86.626.098 14.699.684 17% 2019 93.883.878 17.103.768 18% 2020 89.920.615 12.397.224 14%

## Sumber: Data Diolah
Pada tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan  Kabupaten/Kota di Jawa  Barat pengalokasian  atas terlaksananya  belanja  modal  selama  4  tahun  berturut-turut  masih  terbilang  rendah  dibawah  30%,  belum sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Serapan  belanja  modal  yang  rendah  berpotensi menimbulkan kerugian publik, karena belanja modal biasanya digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2019).
Dengan  adanya  fenomena  tersebut  Menteri  keuangan  Sri  Mulyani  mengaskan  kembali  bahwa  batasan maksimal untuk belanja pegawai di setiap daerah sebesar 30%, yang kemudian dilanjut oleh Rancangan Undang- Undang (RUU) dalam mengatur besaran minimun belanja infrastruktur termasuk belanja modal sebesar 40%. Hal tersebut  diharapkan  dapat  mengingatkan  kembali  dan  menjadi  sebuah  kesadaran  bagi  pemerintah  daerah  untuk lebih  bijak  lagi  dalam  mengoptimalkan  pengaloaksiannya  terhadap  belanja  modal  agar  perkembangan  dan kemajuan daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Faktor  yang  mendukung terlaksananya belanja  modal  ialah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  perolehan  pendapatan  daerah  yang  dipungut  secara  langsung  dari daerah  itu  sendiri  yang  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Diharapkan  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  agar  pelaksanaan  belanja  modal  dalam  pelayanan  publik  dapat
terlaksana  sebaik  mungkin  serta  dapat  mengurangi  ketergantungannya  pemerintah  daerah  terhadap  dana  yang ditransfer oleh pemerintah pusat.  Peningkatan pada pelayanan publik diharapkan juga agar dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut (Sagara, 2021). Maka dengan cara menariknya para investor  dapat  terciptanya  lapangan  pekerjaan  baru,  sumber  daya  alam  yang  dapat  dikelola  dengan  baik,  dapat terjadi hubungan kemitraan dengan masyarakat serta membantu dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber langsung daerah itu sendiri.
Pada dasarnya kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda sehingga kemungkinan terjadinya ketimpangan fiskal  antar  daerah  itu  akan  ada.  Maka  dengan  adanya  dana  perimbangan  yang  salah  satunya  merupakan  Dana Alokasi Umum dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN.
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  komponen  yang  memiliki  nilai  tertinggi  dari  komponen  dana perimbangan.  Sehingga  dengan  tingginya  perolehan  Dana  Alokasi  Umum  perlu  dialokasikan  secara  optimal khususnya  terhadap  pengalokasian  belanja  modal.  Agar  pelaksanaan  belanja  modal  dapat  terlaksana  sebaik mungkin.
Maka dari itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdapat didalam komponen belanja modal  pemerintah daerah perlu  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah dan  mengelola perolehan  Dana  Alokasi Umum  terhadap  pengalokasian  belanja  modal.  Pelaksanaan  belanja  modal  yang  bersifat  produktif  harus ditingkatkan semaksimal mungkin daripada belanja yang relatif kurang produktif. Karena dengan meningkatkan belanja  modal  maka  manfaatnya  akan  secara  langsung  dirasakan  masyarakat  sehingga  dapat  mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Penelitian terdahulu seperti Abid et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Sedangkan  menurut  Dalail  et  al.,  (2020)  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal.  Kemudian  menurut  Putri  et  al.,  (2021)  menunjukkan  hasil  bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut  Surakhman et al., (2019) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah: Untuk  menjelaskan  dan  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  tahun  2017-2020.  Untuk  menjelaskan  dan  mengetahui  pengaruh  Dana  Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020.
Berdasarkan hal tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Belanja Modal
Menurut Putra (2020, p. 282) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintahan dalam APBD yang dialokasikan untuk belanja yang menambah aset, diantaranya tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan,  irigasi,  jaringan,  jasa  dan  aset  tetap  lainnya  yang  tertuang  dalam  APBD.  Sedangkan  menurut  Standar Akuntansi Pemerintahan (2021, p. 69) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Putra  (2020,  p.  150)  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  murni  daerah  yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah serta perananya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut  secara  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Sedangkan  Menurut  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Dana Alokasi Umum
Menurut Wijaya (2017, p. 47) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari pusat  kepada  daerah  yang  bersifat block  grand yang  kewenangan  pengaturan  dan  penggunaannya  diserahkan sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  Pasal  1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
e-ISSN: 2685-
5607
Daerah (APBD) pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Populasi penelitian ini ialah Kabupaten/kota di Jawa Barat tahun  2017-2020.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah purposive  sampling didapatkan  sampel sebanyak 108 sampel dalam penelitian ini.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Operasioanalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran berdasarkan definisi dan indikator dari masing-masing  variabel  untuk  mempermudah  pengukuran  saat  pengolahan  data.  Variabel  dalam  penelitian  ini terdiri dari variabel dependen yaitu belanja modal, kemudian variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

## Variabel Dependen
Belanja Modal  merupakan pengeluaran anggaran  untuk perolehan aset tetap dengan  manfaat  lebih  dari periode akuntansi dua belas bulan. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.
Penelitian ini belanja modal diukur dengan menggunakan Ln total realisasi belanja modal. Penggunaan Logaritma Natural ( Ln ) dalam penelitian ini dimaksudkan agar mengurangi fluktuasi data yang berselisih cukup tinggi.

## Variabel Independen
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  secara  murni  dari  daerah  itu  sendiri  yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Alokasi umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN.
Penelitian  ini PAD dan DAU diukur dengan  menggunakan Ln total realisasi PAD dan Ln total realisasi DAU . Penggunaan  Logaritma  Natural  ( Ln )  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  agar  mengurangi  fluktuasi  data  yang berselisih cukup tinggi.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (bebas) dengan variabel dependen terikat (Ghozali, 2021, p. 145). Sebelum melakukan pengujian analisis regresi linear berganda maka peneliti perlu melakukan pengujian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Setelah uji asumsi dilakukan dan semua terdistribusi normal, maka dilanjutkan untuk melakukan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik
Menurut  Syafina  & Harahap (2019, p. 61)  uji asumsi klasik adalah analisis  yang digunakan untuk memastikan serta  menentukan  bahwa  data  yang  diperoleh  dapat  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  regresi  linear berganda.

## Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2021, p. 196) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel penelitian ini terdistribusi  secara  normal  atau  tidak  dengan  kriteria  pengujian  α  =  0,05  serta    melihat  tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test . Sebuah variabel dapat dikatakan normal apabila nilai pengujian sig > α, namun apabila nilai pengujian sig < α maka data tidak terdistribusi normal.
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas dengan menggunakan One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai sig = 0,200 yang dimana 0,200 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.
Tabel 2. Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 108 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,36696642 Most Extreme Differences Absolute ,069 Positive ,052 Negative -,069 Test Statistic ,069 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data Diolah

## Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2021, p. 157) uji multikolinearitas ini bertujuan untuk apakah dalam variabel ditemukan adanya korelasi  antar  variabel  bebas  yang  dapat  dilakukan  dengan  kriteria  pengujian  menggunakan  Variance  Inflation Factor  (VIF).  Jika  nilai tolerance >  0,10  dan  VIF  <  10,  maka  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Namun  jika  nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.
Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) ,518 2,264 ,229 ,820 PAD ,268 ,053 ,375 5,092 ,000 ,666 1,501 DAU ,690 ,100 ,509 6,916 ,000 ,666 1,501 a. Dependent Variable: Belanja Modal

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa angka tolerance sebesar 0,666 yang dimana nilai tersebut 0,666 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,501 yang dimana nilai tersebut 1,501 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (independen).

## Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2021, p. 162) uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear atau  data  dalam  penelitian  ini  terdapat  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Durbin-Watson (DW). Jika dU < d < 4 – dU maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.

## Tabel 4 Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,788 a ,621 ,613 ,37044 2,085 a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,085. Kemudian untuk mendapatkan nilai du dan dl dapat didapatkan dari tabel Durbin-Watson, yang dimana dalam penelitian ini terdapat dua variabel X dan jumlah data N = 108 sampel, sehingga diperoleh nilai dl sebesar 2,352 dan nilai du sebesar 2,276, dalam pengujian ini didapatkan hasil 1,724 < 2,085 < 2,352. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.
e-ISSN: 2685-
5607

## Uji Heterokedastisitas
Menurut  Ghozali (2021, p. 178)  uji  heterokedastisitas  ini  bertujuan untuk menguji apakah dalam  model regresi atau data terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan scatterplot.
Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

## Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  gambar  scatterplot  diatas  terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  menyeluruh  di  atas maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  serta tidak  membentu  pola  tertentu.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Hipotesis
Menurut Syafina & Harahap (2019, p. 75) uji hipotesis bertujuan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan  bukti  yang  berupa  data-data  dalam  menentukan  keputusan  apakah  menolak  atau  menerima kebenaran dari suatu pernyataan yang telah dibuat.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut  Ghozali  (2021,  p.  145)  analisis  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  atau seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (depenen). Dengan rumus sebagai berikut:
Y = α + b 1 x 1 + b 2 x 2 + ε Keterangan: Y  = Belanja Modal a  = Koefisien Konstanta b  = Koefisien Regresi X 1 = PAD X 2 = DAU ε  = error Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,518 2,264 ,229 ,820 PAD ,268 ,053 ,375 5,092 ,000 DAU ,690 ,100 ,509 6,916 ,000 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  hasil  dari  regresi  linear  berganda  antara  pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal sebagai berikut:
y = 0,518 + 0,268X 1 + 0,690X 2 + ε
Nilai α atau konstanta sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa apabila besaran nilai variabel PAD dan DAU atau seluruh variabel independen dinyatakan 0, maka untuk nilai belanja modal sebesar 0,518.
Koefisien regresi X 1 atau variabel PAD sebesar 0,268, maka dapat disimpulkan bahwa apabila variabel PAD mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka berpengaruh meningkatkan variabel belanja modal sebesar 0,268.
Koefisien regresi X 2 atau variabel DAU sebesar 0,690, maka dapat disimpulkan bahwa apabila variabel DAU  mengalami  peningkatan  sebesar  satu  satuan,  maka  berpengaruh  meningkatkan  variabel  belanja  modal sebesar 0,690.

## Uji t
Menurut  Ghozali  (2021,  p.  149)  uji  t  atau  parsial  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  seberapa  jauh pengaruh  signifikan  pada  satu  variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  vasiasi  variabel dependen.
Tabel 6. Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,518 2,264 ,229 ,820 PAD ,268 ,053 ,375 5,092 ,000 DAU ,690 ,100 ,509 6,916 ,000 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel PAD diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 5,092 > 1,985 dan nilai sig t < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Artinya bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
DAU diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 6,916 > 1,985 dan nilai sig t < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Artinya bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

## Uji F
Menurut Ghozali (2021, p. 148) uji F atau simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang masukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 23,571 2 11,785 85,881 ,000 b Residual 14,409 105 ,137 Total 37,980 107 a. Dependent Variable: Belanja Modal b. Predictors: (Constant), DAU, PAD
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan tabel uji F diatas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 85,881. Nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 85,881 > 3,082 dan nilai sig F < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) dan Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Menurut  Ghozali  (2021,  p.  147)  uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Secara  umum  koefisien determinasi untuk data runtun waktu ( time series ) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi, sedangkan untuk data silang ( crossection ) relatif lebih rendah. Tabel 8. Tabel Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,788 a ,621 ,613 ,37044 a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
Sumber: Data Diolah
e-ISSN: 2685-
5607
Berdasarkan  tabel  koefisien  determinasi  (R 2 )  diatas  menunjukkan  bahwa  haisl  dari  uji  koefisien determinasi sebesar 0,621 yaitu 62,1%. Artinya bahwa 62,1% belanja  modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Kemudian sisanya 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari variabel dalam penelitian ini.

## Pembahasan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dimana hal tersebut dibuktikan oleh pengujian uji t yang diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 5,092 > 1,985 dan nilai sig t < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Artinya  semakin  tinggi  PAD  yang  didapatkan  oleh  pemerintah  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pula pengalokasian terhadap pelaksanaan  belanja  modal,  hasil tersebutpun  sesuai dengan teori  yang dijelaskan pada buku  Putra  (2020,  p.  150)  yang  menyatakan  bahwa  peningkatan  PAD  yang  maksimal  mampu  meningkatkan kemampuan dalam urusan penyelenggaraan urusan daerah terutama pada pembiayaan pembangunan daerah.
Hasil penelitian inipun selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Dalail et al (2020) dan Putri  et  al.,  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap belanja  modal.  Dari  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  PAD  menjadi  sumber  pendapatan  yang  penting  bagi pemerintah daerah dalam  membiayai kebutuhan  belanja daerahnya sehingga pemerintah daerah perlu menggali kembali sumber-sumber PAD agar terwujudnya pelaksanaan belanja modal yang dapat ditingkatkan kembali.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dibuktikan oleh pengujian uji t yang diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 6,916 > 1,985 dan nilai sig t < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Artinya semakin  tinggi  Dana  Alokasi  Umum  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  maka  akan  tinggi  pula  pengalokasian terhadap pelaksanaan belanja modal, hasil tersebutpun sesuai dengan teori yang dijelaskan pada buku Putra (2020, p. 85) yang menyatakan bahwa DAU dalam penggunaan perlu ditetapkan sesuai dengan capaian otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil penelitian inipun selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surakhman et al., (2019) dan  Abid  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap belanja modal. Pembiayaan kebutuhan belanja daerah didominasi oleh Dana Alokasi Umum dikarenakan selalu didominasikan oleh jumlah DAU yang diperoleh daerah tergolong cukup tinggi, sehingga DAU cukup berperan penting dalam membiayai kebutuhan belanja modal.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sama-sama dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap belanja modal sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Oktoriza  et  al.,  (2022)  yang menyatakan bahwa secara  parsial  maupun bersama-sama (simultan)  Pendapatan Asli  Daerah dan Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Tingginya  Dana  Alokasi  Umum  tidak  selalu memberikan arti yang baik dikarenakan akan membuat pemerintah daerah menjadi bergantung besar terhadap dana yang diperoleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan ketidakmandiriannya suatu daerah dalam mendapatkan pendapatan secara  murni. Jadi alangkah  lebih  baiknya Dana Alokasi Umum dapat diimbangi dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

## PENUTUP
Berdasarkan tujuan dari sebuah penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017- 2020.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  tahun  2017-2020.  Nilai  t hitung > t tabel yaitu  sebesar 5,092 > 1,985 dan nilai sig t < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berperan  penting  dalam  membiayai pelaksanaan belanja modal.
Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di Jawa Barat tahun 2017-2020. Nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 6,916 > 1,985 dan nilai sig t  < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berperan penting dalam membiayai pelaksanaan belanja modal.
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan  terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  tahun  2017-2020.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  berkontribusi  terhasap  belanja  modal sebesar 62,1%, sedangkan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari variabel dalam penelitian ini.
Saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  penulis  yaitu  bagi  pemerintah  sebaiknya  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber daerah yang berpotensi sehingga dapat meningkatkan pengalokasian terhadap belanja  modal, kemudian dapat mengelola perolehan Dana  Alokasi Umum sebaik  mungkin  agar pengalokasian belanja  modal  dapat  perhatian  khusus  dan  ditingkatkan  kembali  dan  sebaiknya  pemerintah  daerah  dapat memperhatikan  pengalokasian  belanja  modal  yang  bersifat  produktif  daripada  belanja  yang  relatif  kurang produktif.  Kemudian  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  sampel  dan  variabel  agar  hasil  penelitian yang didapatkan lebih luas. Variabel yang ditambahkan bisa berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain sebagainya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). E-Proceeding of Management , Vol. 5 (No. 1), 753–759. Adisasmita, R. (2020). Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. Jurnal Pendidikan Ekonomi , Vol. 14 (No. 1), 178. Dirjen Perimbangan Keuangan. (2020). Belanja Daerah . Kementerian Keuangan RI. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada 05 Mei 2022
Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2019). Serapan APBD untuk Belanja Modal Rendah, Masyarakat Dirugikan . www.kppod.org. Diakses pada 18 Mei 2022 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan RI . KSAP. Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur . (2021). www.kemenkeu.go.id. Diakses pada 05 Februari 2022
Oktoriza, L. A., Widowati, A. I., & Surjawati. (2022). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation In Central Java Province. Jurnal Manajemen Dan Dinamika Bisnis , Vol. 1 (No. 1), 15–27. Permendagri No. 27 Tahun 2013. (2013). APBD Pemerintah Daerah . www.peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 05 Februari 2022 Permendagri No. 77 Tahun 2020. (2020). Pedoman Keuangan Daerah . peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 04 Februari 2022 Putra, W. (2020). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah . Depok: PT Raja Grafindo Persada. Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jambura Economic Education Jurnal , Vol. 3 (No. 2), 85–93. Sagara, E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2015-2018 . Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.
Kolegial , Vol. 7 (No. 2), 150–166. Syafina, L., & Harahap, N. (2019). Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif . Medan: Febi UIN-SU Press.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. (2014). Pemerintah Daerah . peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 02 Februari 2022
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. (2004). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 02 Februari 2022 Wijaya, H. (2017). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Depok: PT Raja Grafindo Persada. www.djpk.kemenkeu.go.id