## SEKULERISASI POLITIK DAN ULAMA DI INDONESIA DALAM PRESFEKTIF AHMAD SYAFII MAARIF

## Putri Wulansari
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta email: wulansarip85@gmail.com

## Abstrak:
Maaruf Amin Sebagiamana kita ketahui merupakan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) sekaligus kaum elit politik dikalangan masyarakat Nadhiyin. Tentunya ia memiliki daya tarik dalam menyasar pemilih muslim. Terlebih NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia membuka jalan lebar-lebar pasangan Jokowi-Maaruf Amin melenggang menuju Istana. Memilih dan dipilih ataupun mendeklarasikan pilihan ideologi maupun politiknya adalah bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat diganggu gugat, sehingga keterlibatan ulama dalam politik baik sebagai dewan maupun pemimpin daerah dan pusat adalah hal yang sah-sah saja. Namun, ketika keteribatan ini diletakkan dalam konteks politik praktis atupun politik identitas yang dapat mengancam keharmonisan kehidupan bangsa  dalam bingkai keberagaman dan persatuan. Maka terminologi sekularisasi ulama dan politik akan menjadi pas agar terwujudnya Indonseia berkemanusian dan berperadaban.  Mengingat ulama (Islam), pendeta dan pemuka agama lainya memiliki peranan sebagai guru spiritual maka seyogyanya mereka terfokus pada mengedukasi bangsa untuk tidak mudah terseret dalam hawa panas politik atapun politik identitas, bukan justru berlomba-lomba menyatakan dukunganya hingga menjadikanya sebagai fatwa politik sehingga tidakan tersebut justru membodohkan sekaligus mencederai demokrasi dan hak berpolitik orang lain.

## Kata Kunci : Politik, Sekularisasi, Ulama

## Abstract:
Maaruf Amin As we know, it is the Chairman of the MUI (Indonesian Ulema Council) as well as the political elite among the Nadhiyin community. Surely he has an appeal in targeting Muslim voters. Moreover, NU, which is the largest Islamic mass organization in Indonesia, opened a wide road to the Jokowi-Maaruf Amin pair, strolling towards the Palace. Choosing and choosing or declaring their ideological or political choices is a part of human rights that cannot be contested, so that the involvement of ulamas in politics both as council and regional and central leaders is legitimate. However, when this involvement is placed in the context of practical politics or identity politics that can threaten the harmony of the life of the nation in the framework of diversity and unity. So the terminology of ulama and political secularization will be the right to realize the humanized and civilized
Indonesia. Considering that ulama (Islam), pastors and other religious leaders have a role as spiritual teachers, they should focus on educating the nation not to be easily dragged into the heat of politics or identity politics, instead of competing to declare their support to make it a political fatwa. instead it fools and injures democracy and political rights of others.
Keywords : Politics, Secularization, Ulama

## Pendahuluan
Kini udara kita diperkaya sekaligus dicemari oleh informasi yang bisa kita peroleh semudah menarik napas. Sekelumit kutipan dalam buku Koran Kami with Lucy In The Sky 1 tersebut perlu kita amini bersama.  Seperti udara informasi mengenai pendeklrasian Capres dan Cawapres dari kubu Jokowi dengan menggandeng Ma’aruf Amin sebagai wakilnya menyeruak begitu cepatnya. Selayaknya udara yang mengisi setiap ruang-ruang hampa tanpa mengenal gravitasi, bahkan Segala macam media dari cetak hingga elektronik saling adu cepat meghadirkan berita tersebut. Selain itu, pendeklarasian tersebut turut mengukuhkan politik praktis dikalangan ulama dalam konstestasi politik pemilihan presiden 2019.
Melenggangnya Maaruf Amin dalam kontestasi politik praktis bukanlah sebuah yang aneh. Sebab tidak ada yang tabu dalam politik semua akan tampak sah serta wajar ketika dibalut dalam balutan politik sehingga keterkejutan publik terhadap pencalonanya pun lambat laun menguap begitu saja. Pasalnya di awal publik berspekulasi jika bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi melenggang adalah Mahfud MD karena dipandang mampu mempresentasikan kalangan ulama yang tidak hanya pandai dalam keagaaman tetapi politik dan hukum sebagaimana gelar guru besar dalam bidang hukum yang di sandangnya 2 .
Namun fakta berkata lain, di detik-detik terakhir terjadi sebuah manuver politik yaitu dengan dipilihnya Maaruf Amin sebagai Pendamping Joko Widodo.  Manuver tersebut rupanya bukan tanpa alasan ataupun sekedar ambisi sesaaat. Sebab pasangan Jokowi-Maaruf Amin mampu mempresentasikan citra pemimpin nasionalis-religius 3 , sehingga partai koalisi yang mengusung mereka berharap dapat mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan koalisi tersebut dalam kontestasi politik 2019. Baik itu pemilih yang merepresentasikan golongan nasionalis maupun dari golongan agamis, terlebih suara dari golongan agamis (Islam) yang sangat menentukan semenjak kontetasi Pilkada DKI Jakarta. 4
Maaruf Amin Sebagiamana kita ketahui merupakan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) sekaligus kaum elit politik dikalangan masyarakat Nadhiyin atau Nahdatul Ulama. Tentunya ia memiliki daya tarik dalam menyasar pemilih muslim. Terlebih NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia membuka jalan lebar-lebar pasangan Jokowi-Maaruf Amin melenggang menuju Istana. Kemudian hal ini diperkuat dengan citra Joko Widodo yang digambarkan sebagai pemimpin yang sederhana, kerja nyata serta bebas dari korupsi. Maka tak ayal jika kemenangan pasangan ini seolah-olah telah dipastikan jika kembali bertarung dengan Prabowo yang berduet dengan Sandiaga Uno. Kendati, pasangan ini pun turut di sokong oleh suara pemilih muslim dari aktivis kanan yang pengikutnya terus bertambah seiring melemahnya kepercayaan terhadap sebagai sebuah ideologi negara dan meningkatanya keinginan perubahan sistem pemerintahan menjadi negara islam.

## Pembahasan
Soe Hok Gie merupakan seorang aktivis mahasiswa 66’ yang terkenal karena catatan harianya yang sudah dibukukuan dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Buku tersebut merekam bagaiamana ruang gerak aktivis mahasiswa dalam mengarsitekturi gerakan 66’dan tentunya berisi gagasan-gagasan ataupun pemikiranya mengenai dunia mahasiswa maupun situasi politik saat itu. Salah satu pemikiran tersebut ialah, pandangan Gie mengenai politik dalam pandanganya merupakan barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor sehingga berdasarkan pemikiranya tersebut ia menghindari politik.
Pandangan lain mengenai politik muncul pada tokoh sastrawan Indonesia  Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Pulau Buru: Jejak Langkah yang bersebrangan dengan pemikiran Soe Hok Gie. Pram berpandangan jika Politik tidak bisa dipisahkan dari seorang manusia:
“Semua berpautan dengan politik, semua berjalan dengan Organisasi. Apakah tuan-tuan kira petani yang buta huruf hanya dapat mencangkul itu tidak mencampuri politik? Begitu ia menyerahkan sebagain penghasilanya yang kecil kepada pemerintahan desa sebagai pajak maka ia sudah berpolitik. Sebab ia membenarkan dan mengakui kekuasaan Gubermen. Sejak zaman Nabi hingga sekarang tidak ada manusia yang dapat terlepas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Selama ada yang diperintah dan memerintah, menguasai dan dikuasaai maka orang berpolitik” 5
Kendati kedua pemikiran tersebut saling berseberangan karena keduanya mengggunakan sudut pandang berbeda dalam perintrepretasiaan makna dari politik. Sebab Gie memaknai politik sebagai sebuah hal yang pragmatis dan terfokus pada upaya memperoleh kekuasaan serta menjatuhkan lawan. Sedangkan, Pram memaknai politik dalam bingkai filosofis,  dimana  politik  menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  mengiringi kehidupan manusia, sehingga pemaknaan politik dapat dikembalikan pada sudut pandang yang digunakan dalam pengintrepretasian tersebut.
Ilustrasi dalam pemaknaan politik berdasarkan Pram dan Gie dapat dikolerasikan dengan dasar pemikiran ulama ataupun cendikiawan muslim dalam memasuki pangggung politik baik praktis maupun tidak.  Secara filosofis  terdapat  beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi  hal  tersebut diantaranya dari sudut pandang peranan ulama NU dalam politik praktis: Pertama, ulama sebagai pembharu serta mejaga sistem pemerintahan agar menjadi sehat serta terbebas dari praktek-praktik korupsi. Kedua,
semangat amar ma’ruf nahi munkar dan ketiga, menjadi filter sosial dan coflict  breaker dalam  memanajemen  konflik  terutama  yang  berkaitan dengan isu-isu sara 6 .
Selain itu, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai pandanganya terhadap politik. Pendapat-pendapat tersebut di dalam sebuah penelitian yang berjudul Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya yang ditulis oleh Hakim Syah dengan hasil sebagai berikut.

## Tabel 1
Persepsi Ulama tentang Partai Politik 7 No Informan Argumen 1.  KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013) Semestinya kehadiran partai politik Islam bisa menjadi sarana perjuangan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Namun pada kenyataannya jauh panggang dari api. Idealnya antara ormas Islam dan partai politik Islam memiliki kesamaan tujuan 2.  KH. Busro C h a l i d (wawancara 10 Nov 2013) Kehadiran partai politik Islam itu baik sebab kehadirannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan idealnya umat Islam semestinya cukup memiliki satu partai saja yang mewadahi aspirasinya. 3 KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013) Kehadiran partai politik Islam sebenarnya sangat bagus untuk umat Islam jika mereka berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan umat 4.  KH. Chairudin H a l i m (wawancara 16 Des 2013) Demokrasi memang memberikan ruang dan kesempatan bagi lahirnya partai politik Islam. Dan hal ini semestinya bisa dijadikan alat perjuangan umat. Kehadiran partai politik Islam jangan sampai sekadar menjadi alat memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saj
5.  KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013) Partai politik Islam sebenarnya bagus dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun, pada kenyataannya parpol-parpol Islam masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai alat perjuangan politik umat
Islam sebagaimana yang diharapkan
Berdasarkan Argumentasi ulama Palangkaraya tersebut memunculkan sebuah pemaknaan politik sebagai bagian dari usaha mewujudkan kemaslahatan, kemudian hal ini tak dapat ditampikkan sebab perjalanan bangsa Indonesia hingga menjadi bangsa merdeka tak lepas dari peranan ulama.  Era penjajahan ulama atau kyai berperan sebagai aktor intelektual atau inisiator berbagai pemberontakan terhadap pemerintah kolonial seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol yang merupakan representasi pemberontakan dengan aktor intelektual ulama. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah kolonial untuk menerjunkan para sarjananya untuk mengkaji Islam sehingga melahirkan seorang Islamolog Snouck Hourgronje.
Secara filosofis keikutsertaan ulama dalam kontestasi politik merupakan bagian dari upaya amar ma’ruf nahi mungkar sehingga hal ini akan bernilai positif,  tetapi keterlibatan tersebut turut menghadirkan ke pragmatisan yang berdampak  pada praktik-praktik politik praktis. Sebagaimana dipahami bersama jika politik syarat akan berbagai kepentingan yang mempertaruhkan keidealisan, kewarasan bahkan rasa kemanusian. kepragmatisan ini terlihat dari beberapa pemilu yang melibatkan ulama dalam panggung politik sehingga memunculkan terminologi kyai khos dan kyai high cost 8 .   Fenomena ini muncul ketika Gus Dur mengatakan jika pencalonanya sebagai presiden tidak terlepas dari peran para kyai “khos” yaitu seorang kyai dengan kapasitas keilmuwan mumpuni dan dijadikan rujukan kyai lainya dalam berbagai hal. Populernya istilah ini turut menghadirkan sebuah kesalahpahaman yang dimanfaatkan oleh para aktor politik dengan mendekati para ulama dan menjadikanya sebagai mesin penggumpul masa dengan mahar politik tertentu,  sehingga hal ini secara tidak langsung membawa ulama kedalam pusaran politik praktis.
Fakta lain yang menyebabkan aktor politik menjaring ulama sebagai mesin pengumpul suara ialah sosok kyai atau ulama sebagai guru spritual masyarakat yang digugu lan di tiru atau dengan kata lain menjadi rujukan dalam beragama bahkan dalam berpolitik. Fakta ini terlihat dalam kontestasi pemilihan presiden 2014 dimana  terdapat sebuah fatwa politik menghibau warga PKB agar menyalurkan aspirasinya pada Sholahuddin Wahid dalam Pilpres 5 Juli 2004 9 . Kendati fatwa tersebut mengibau warga
PKB namun sebagaiamana dipahami bersama bahwa PKB merupakan salah satu perpanjangan politik NU, maka dengan kata lain fatwa tersebut mengarahkan aspirasi masayarakat NU untuk memberikan suaranya kepada Sholahuddin Wahid. Praktis hal seperti ini merupakan bagian dari pembodohan dan juga pencederaan demokrasi yang baru seumur jagung, sehingga menuai protes dari kalangan NU sendiri sebab dieluarkanya fatwa tersebut seolah-olah menempatkan agama sebagai kedok politik dan menegaskan ulama dalam pusaran politik praktis.
Keterlibatan ulama atau kyai dalam politik terutama politik praktis ini turut disayangkan oleh Ahamad Syafii Maarif salah satu Cendikiawan Muslim Indonesia dalam bukunya Titik Kisar Perjalananku yang memuat pandanganya megenai politik praktis dikalangan ulama.
“Karena berasal dari ranah Minang, aku sering dipanggil buya, sedangkan aku sendiri merasa tidak layak untuk menduduki posisi itu. Dalam perkataan buya jika saja disisipkan huruf a di antara bu dan ya, akan terbaca buaya, bukan? Aku menyaksikan di ranah Minang pada permulaan abad ke-21 ini, setelah para buya masuk politik, integritasnya sebagai buya sering berantakan, wibawanya merosot ke titik nol. Oleh sebab itu aku takut menyandang suatu atribut yang mungkin aku tak kuasa memikulnya. Aku lebih senang dipanggil nama tanpa atribut. Salah- salah tingkah dapat menimbulkan cibiran dan cemeeh yang menyakitkan” 10
Sikap  keengganan  tersebut  menujukan  bahwa  Ahmad  Syafii  Maarif menyayangkan keterlibatan ulama dalam politik praktis. Kendati ia telah aktif dalam berpolitik sejak masa Aliyah dengan keterlibatanya dalam kampanye partai Masyumi di pemilu pertama tahun 1955. Meskipun dalam  pemilu tersebut PNI keluar sebagai pemenang dengan dengan porelah suara 22%, Masyumi 20,9%, NU !8,4%, PKI 16,4% dan lain-lain 22%. 11 Namun, kemenangan PNI  tersebut sebagai partai yang bercirikan nasionalis turut berdampak pada pamor partai Islam sebab  partai ini mengukuhkan pancasila sebagai ideologi bangsa  dan satu-satunya asas yang digunakan, kemudian timbulnya mosi tidak percaya dari Islam 12 . Ketidakpercayaan terhadap bentuk negara Islam  didasarkan pada peletakkan  dalam konteks keindonesian turut diutarakan oleh Ahmad Syafii  Maarif.  Ia  berpandangan  bahwa  baginya  kajian  mengenai  Islam dan politik  adalah kecelakaan intelektual yang perlu diluruskan,  sebab teori ini berangkat dari budaya imperialisme Islam sehingga  tidak mengherankan jika di era modern negara-negara Islam tidak dapat meletakkan  sistem politiknya di atas fondasi syura-egilatarian. 13 Selain itu ia turut berpandangan jika bila tetap menginginkan adanya sebuah
negara Islam sampai saat ini tidak ada negara Islam yang dapat dijadikan tauladan atau percontohan sehingga dengan kata lain konsep ini sudah tidak relevan atau bersifat futuristik. 14 Selanjutnya mosi ketidakpercayaan tersebut mengarah pada bentuk sekularisasi antara negara dan agama. Namun sekularisasi negara dan agama tersebut perlu di kritisi kembali sebab menjauhkan agama dari negara (politik) mengukuhkan kekuasaan yang  amoral  dan  zalim.    Tak  sebatas  itu  Ini  fakta  keras  dalam  sejarah bahwa yang membedakan mereka yang beragama punya rujukan moral yang pasti. Tergantung kemudian, apakah acuan moral itu dipakai atau dibuang pada saat-saat kritikal.  Jika dibuang, kita akan sukar membedakan antara mereka yang percaya kepada wahyu dengan mereka yang telah membebaskan dirinya dari agama sehingga terminologi ini akan terasa pas jika meletakkanya dalam  konteks pemisahan ulama dan politik terutama politik praktis. Jalan ini dipilih demi kemaslhatan bersama serta untuk menghidarkan kegaduhan publik yang lebih masif.   Sebab politik penuh intrik dan penjegalan adalah hal yang lumrah seperti sebuah puisi yang ditulis oleh Syafii Maarif:
“ // Politik mengatakan:  Si A adalah kawan/  Si B adalah lawan/ Da’wah mengoreksi: Si A adalah kawan/ Si B adalah sahabat/  Politik cenderung berpecah dan memecah/  Da’wah merangkul dan mempersatukan //.” 15
Selain itu, dampak nyata dari keterlibatan ulama dalam ranah politik praktis adalah saat dipilihnya Abdurahhman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat serta Amien Rais yang menduduki kursi MPR sebagai lembaga tinggi negara.  Dua figur ini telah menjadikan harapan adanya kebersatuan umat antara NU dan Muhamadiyah. Namun ketika Abdurahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan  dan di duga digoyang oleh Amien Rais selaku ketua MPR kala itu.  Kendati  pelengseran tersebut dilalakukan oleh MPR tetapi publik terlanjur terjebak dalam figur Amien Rais sebagai ketua MPR sehingga warga NU terlanjur memberikan stigma dalang pelengseran tersebut kepada Amien Rais.  Pelabelan tersebut tak ayal  membuat  kegaduhan  di  akar  rumput  hingga  menyebabkan  konflik horizontal di kalangan NU  dan  Muhammadiyah khususnya di  Khususnya di Jawa Timur, masjid-masjid dan bangunan lain milik Muhammadiyah dirusak, warga diteror dengan diberi tanda X di rumahnya. Sekolahnya pun ada yang dibakar hangus seperti di Situbondo 16 .
Efek konflik tersebut begitu mengakar meskipun telah ada upaya untuk mereduksi pembuatan buku putih yang mengurai akar permasalahan tersebut tetapi hawa perseteruan tetaplah terasa. Seperti pengalaman
subjektifitas  penulis  rasakan  ketika  diadakanya  peringatan  hari  santri nasional pada tahun 2017 di IAIN Surakarta dengan turut mengadakan kirab santri.  Salah satu seorang  teman yang berasal dari kalangan NU atau bersifat ekslusif mengatakan jika pelaksanaan kirab tersebut dengan rute petilasan keraton Kartasura menuju kampus agar Keraton Karta- sura menjadi NU kembali karena berdasarkan penilainya sudah terlalu kemuhamadiyahan.   Argumentasi atau pandangan tersebut seolah meng- isyarakatkan  jika  konflik  antara  NU-Muhammadiyah  masih  mengakar kendati telah satu dekade berlalu, kemudian jika melihat dasar argumen itu berakar dari pemahaman dari kalangan NU yang bersifat ekslusif maka memungkinkan jika pandangan ini pun akan muncul dalam komunitas masyarakat Muhammadiyah yang bersifat eklusif sehingga semakain mengukuhkan konflik horizontal akibat perseteruan politik yang telah satu dekade berlalu.
Memilih dan dipilih ataupun mendelarasikan sebuah keberpihakan terhadap pemikiran, ideologi dan politik adalah hak asasi manusia yang tidak dapat digangu gugat. Tetapi jika kita meletakkanya dalam konteks keterlibatan ulama dalam pusaran politik maka terdapat beberapa hal yang harus digaris bawahi yaitu:  Pertama, ulama berhak berpolitik menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, Ulama tidak boleh terjebak dalam politik praktis dengan menerima mahar politik ataupun mengelurakan sebuah fatwa politik. Ketiga, Ulama harus mampu mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam politik praktis ataupun dalam politik identitas  demi terciptanya Indonesia yang berkemanusian dan berperadaban.
Pasalnya hal ini menjadi begitu amat penting seperti apa yang telah penulis paparkan  bahwa konflik horizontal anatara NU dan Muhamdiyah yahg telah satu dekade  berlalu pun dampaknya masih begitu terasa. Kemudian hal ini disulut atau diperpanas dengan kontestasi pilkada DKI Jakarta yang sarat akan politik identitas yang semakin melukai keberagaman bangsa. Oleh karenanya upaya untuk keluar dari politik praktis atau politik identitas menjadi sebuah keharusan. Usaha ini tak terlepas dari peran ulama dalam artian Kyiai, pendeta, biksu dan pemuka agama lainya sebagai guru spirtual sekaligus mesib penggerak masa untuk mampu mengedukasi masyarakat menjadi lebih cerdas tidak mudah tersulut hawa politik yang kian memanas demi terciptanya keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai keragaman dan persatuan.

## Penutup
Memilih dan dipilih ataupun mendeklarasikan pilihan ideologi maupun politiknya adalah bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat diganggu gugat, sehingga keterlibatan ulama dalam politik baik sebagai dewan maupun pemimpin daerah dan pusat adalah hal yang sah-sah saja. Namun, ketika keteribatan ini diletakkan dalam konteks politik praktis atupun politik identitas yang dapat mengancam keharmonisan kehidupan bangsa  dalam bingkai keberagaman dan persatuan. Maka terminologi sekularisasi ulama dan politik akan menjadi pas agar terwujudnya Indonseia berkemanusian dan berperadaban.  Mengingat ulama (Islam), pendeta dan pemuka agama lainya memiliki peranan sebagai guru spiritual maka seyogyanya mereka terfokus pada mengedukasi bangsa untuk tidak mudah terseret dalam hawa panas politik atapun politik identitas, bukan justru berlomba-lomba menyatakan dukunganya hingga menjadikanya sebagai fatwa politik sehingga tidakan tersebut justru membodohkan sekaligus mencederai demokrasi dan hak berpolitik orang lain.

## Endnotes
1 Bre Redana, Koran Kami With Lucy in The Sky (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017): hlm.
2 https://m.cnnindonesia.com, Nasionalis-Religius Alasan Jokowi Memilih Ma’aruf Amin , Diakses pada Kamis 28-09-2018 pukul 23.59
3 https://nasional.kompas.com, Gerindra Dukung Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi , diakses pada Kamis 28-09-2018 pukul 23.56
4 Majalah Tempo, Berebut Pemilih Muslim edisi 17-23 APRIL 2017.
5 Pramaoedya Ananta Toer, Rumah Kaca , (Jakarta: Lentera Dipantara, 2010 ): hlm.562- 563.
6 Wasisto RaharJo Jati, Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdhatul Ulama , www. researchgate.net.  hlm.5  Diakses pada 22 September 2018 Pukul 14.24 WIB
7 Dikutip dari Hakim Syah, Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya, Al- hadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, (Januari–Juni :2016): hlm. 73-76.
8 Munawar Fuad Noeh, Kyai di Panggung Pemilu dari Kyai Khos sampai High Cost, (Jakarta: Renebok, 2014):hlm. XI-XII
9 Ibid, hlm. 108.
10 Ahmad Syafii maarif, Titik Kisar Perjananku , (Bandung; Mizan, 2009): hlm. 319.
11 Munawar Fuad Noeh, Kyai di Panggung Pemilu dari Kyai Khos sampai High Cost hlm. 29.
12 Majalah Editor No 38, 14 Mei 1988: hlm. 98.
13 Ahmad Syafii Maarif, Al-Quran dan Realitas Umat , (Jakarta:Republika, 2010): hlm. 25.
14 Ahmad Syafii maarif, Titik Kisar Perjananku, ibid. hlm. 202.
15 ibid, hlm. 299.
16 Ibid,  hlm.. 289.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syafii Maarif, Al-Quran dan Realitas Umat , Jakarta:Republika, 2010
Ahmad Syafii maarif, Titik Kisar Perjananku , Bandung; Mizan, 2009
Bre Redana, Koran Kami With Lucy in The Sky (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017): hlm.
Hakim Syah, Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya, Al- hadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, Januari-Juni :2016
https://m.cnnindonesia.com, Nasionalis-Religius Alasan Jokowi Memilih Ma’aruf Amin , Diakses pada Kamis 28-09-2018 pukul 23.59
https://nasional.kompas.com, Gerindra Dukung Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi , diakses pada Kamis 28-09-2018 pukul 23.56
Majalah Editor No 38, 14 Mei 1988: hlm. 98.
Majalah Tempo, Berebut Pemilih Muslim edisi 17-23 APRIL 2017.
Munawar Fuad Noeh, Kyai di Panggung Pemilu dari Kyai Khos sampai High Cost, jakarta: Renebok, 2014)
Pramaoedya Ananta Toer, Rumah Kaca ,Jakarta: Lentera Dipantara, 2010
Wasisto RaharJo Jati, Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdhatul Ulama , www. researchgate.net.  Diakses pada 22
September 2018 Pukul 14.24 WIB