## KOREKSI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM JAHILIAH

## Mukran H. Usman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email : mukran@stiba.ac.id

## Akhmad Hanafi Dain Yunta
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email : ahmadhanafi@gmail.com
Keywords : ABSTRACT law, jahiliyyah, polygamy, dowry, iddah Islamic law came to bring justice and benefit. The law of jahiliah in some cases were corrected but not removed, so this also strengthened the understanding that the sharia Law of the previous people were originated from Allah who were improved, corrected, and adjusted. This study aimed to provide an explanation and knowledge concerning the law of jahiliah that were corrected by Islamic law without being removed. The research method used was the literature study with normative approach and was supported by a historical approach. The result shows that it is clear that Islamic justice did not necessarily eradicate some of the laws of jahiliah, such as: Polygamy, dowry, and the period of idah. On the contrary, Islam eliminates the technical that are unjust and still consider that law as part of Islamic law. Kata kunci : ABSTRAK hukum, jahiliah, poligami, mahar, iddah Hukum Islam datang untuk membawa keadilan dan kemaslahatan. Hukum jahiliah pada beberapa hal mendapatkan koreksi tapi bukan menghapus, sehingga hal ini juga menguatkan pemahaman kepada hukum-hukum syariat umat terdahulu bahwa hukum-hukum itu berasal dari Allah Ta’ala yang mendapatkan penyempurnaan dan perbaikan serta penyesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang hukum-hukum jahiliah yang mendapatkan koreksian dari hukum Islam tanpa menghapus hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kajian literatur kepustakaan dengan pendekatan normatif dan didukung dengan pendekatan histroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nampak jelas keadilan Islam yang tidak serta merta menghapus beberapa hukum jahiliah, seperti: poligami, mahar dan masa Idah. Sebaliknya, Islam menghapus bagian sisi teknis yang nampak ketidakadilannya dengan tetap menjadikan hukum itu sebagai bagian dari hukum Islam.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Masa jahiliyyah dengan berbagai hukum yang berlaku di masyarakat memberikan gambaran akan tatanan kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan berbagai ketidakadilan. Abu al-Hasan al-Nadawi> menggambarkan kondisi masyarakat jahiliah dengan mengatakan: “Pada masa itu, pada umumnya tidak terdapat suatu bangsa yang mempunyai tabi’at baik. Tidak ada masyarakat yang berdiri di atas landasan akhlak dan keutamaan, tidak ada pemerintahan yang ditegakkan atas dasar keadilan dan kasih sayang. Tidak ada pimpinan dan pemerintahan yang bertindak atas dasar ilmu dan pengetahuan, dan tidak ada agama yang benar sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi. 1
Al-Qur’an telah menyebutkan tentang kondisi masyarakat jahiliah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berperikemanusiaan. Yang menjadi banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun mengalami kondisi yang tidak adil. Wanita sejak ia lahir sudah tidak disukai, Allah Subha>nahu wa Ta’a>la. berfirman dalam Q.S. Al- Nahl/16: 58 yang artinya: “Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan.” Dan bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi istri, disaat mereka akan menikah, maka sangat jelas ketidakadilan yang mereka dapatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab pembahasan artikel ini.
Dalam kondisi bangsa Arab yang demikian buruk, Allah Subha>nahu wa Ta’a>la. kemudian mengutus Nabi Muhammad s}allalla>hu ’alayhi wa sallam untuk membawa bangsa Arab ke dalam Islam, memimpin kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak. Sayyid Qutub dalam kitabnya ma>’alim fi> al-Tori>q mengatakan: “Masyarakat (arab) dibersihkan dari segala kerusakan dan kezaliman yang ada di masyarakat, maka tegaklah hukum (syariat) Islam, menegakkan keadilan dengan keadilan Islam, dan menimbang dengan timbangan Islam, mengangkat panji keadilan dengan nama Allah semata
1 Abu al-Hasan al-Nadawi>, Ma>dza Khasira al-A>lam bi> Inhitoti> al-Muslimi>n (Cet. 1; Mesir: Maktabatu al-Ima>n Mansu>rah, t.th), h. 63.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan memberi nama ‘ Bendera Islam’ (bendera itu) telah menghapus segala kerusakan, dituliskan di dalam bendera itu La> Ila>ha Illalla>h.” 2
Kehadiran Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam yang membawa ajaran Islam adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar. Dalam buku Al-Qiya>m wa al-Ibar wa al-Amtsa>l fi> al-Qur’a>n oleh Fa>yiq Muhammad al-Gana>yim dikatakan: “Sesungguhnya risalah Islam membawa umat (bangsa arab) dari segala sisi kehidupan kepada perubahan, dari kekufuran kepada Islam, dari kesesatan kepada hidayah, merubah kehidupan politik mereka, kehidupan sosial masyarakat, dan pola berfikir mereka.” 3
Hal yang mendapat perhatian besar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dalam perbaikannya, yang kemudian penulis mengangkat dalam artikel ini adalah masalah poligami, idah dan mahar. Ketiga masalah ini telah mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam, kaitannya dengan penegakan keadilan, yang di masa jahiliah, masalah ini tampak memberikan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dan didukung dengan pendekatan historis, alih-alih berupa kajian literatur kepustakaan ( library research). Untuk pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan sumber data primer dan sekunder dengan menjadikan sumber data primer sebagai bahan utama dan kemudian dijelaskan oleh sumber data sekunder, seperti beberapa kutipan ayat-ayat al-Qur’an lalu dikuatkan dengan penafsiran para ulama. Demikian pula hadis Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dengan menjabarkan beberapa penjelasan hadis tersebut dari para ulama. Untuk beberapa pengertian, penulis menggunakan buku-buku rujukan berbahasa Arab sebagai sumber data, demikian pula sebagian besar isi dari pada penelitian ini dengan banyak menjadikan sumber data dari buku-buku induk berbahasa Arab.
Untuk menjaga amanah ilmiah pada penelitian ini, peneliti mengambil dan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terdahulu atau relevan, alih-alih membahas tentang bagian-bagian yang ada pada penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Hermanto tentang Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan, 4 dalam mana
2 Sayyid Qutub, Ma'a>lim fi> al-Tori>q (Cet. 6; Beirut: Da>r al-Syuru>q, 1399 H/1979 M), h. 29.
3 Fa>yiq Muhammad Gana>yim, al-Qiyam wa al-Ibar, wa al-Amtsa>l fi> al-Qur'an al-Kari>m (Urdun: Da>rul Ma'mun li> al-Munsyir wa al-Tauzi'), h. 13.
4 Agus Hermanto, Islam, poligami dan perlindungan perempuan, Kala>m 9, no. 1 (2015): h.
167.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
pembahasannya adalah seputar bagaimana Islam mengatur hukum poligami untuk perlindungan kaum perempuan, tanpa membahas bagaimana hakikat poligami di masa jahiliah dan di masa Islam. Ihwal mahar, sebuah penelitian berjudul “ Tinjauan fiqih tentang mahar sebagai pemberian atau pembelian” dilakukan oleh Khafidhoh 5 yang membahas tentang mahar yang merupakan pemberian, dan bukan pembelian. Demikian pula untuk idah, sebuah penelitian berjudul “ Idah dan ihdad dalam Islam: pertimbangan legal formal dan etik moral” yang dilaksanakan oleh Moqsith, 6 dalam mana lebih kepada kajian fungsi dari pada pensyariatan idah, dan belum secara utuh membahas apa yang menjadi fokus pada penelitian ini.
Hal yang baru dari apa yang penulis simpulkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa penulis selain menjelaskan perbandingan antara poligami, mahar, dan idah di masa jahiliah dengan masa Islam. Penulis juga menyebutkan beberapa bukti akan kelebihan yang ada pada poligami, mahar dan idah dalam Islam dengan menyebutkan landasan syariat berupa dalil-dalil yang sahih.
Berdasarkan dari landasan perkara inilah, peneliti kemudian ingin mengkaji bagaimana kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Islam sebagai wujud untuk memberikan keadilan kepada wanita atas hak-hak mereka yang sekian lama kaum wanita tidak mendapatkannya. Adapun wanita adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membawa umat manusia kepada penegakan keadilan yang sesungguhnya. Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam bersabda yang artinya: “Sesungguhnya wanita (dalam masalah hukum syar’i) adalah saudara kandung laki-laki.” 7

## PEMBAHASAN
Poligami
Pengertian Poligami
Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang
5 Riadhiyati Khafidhoh, “tinjauan fiqih tentang mahar sebagai pemberian atau pembelian”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum UNISNU Jepara, 2015), h. 1-4
6 Abd Moqsith Ghazali, iddah dan ihda>d dalam islam: pertimbangan legal formal dan etik moral (Jakarta: LkiS Rahima, 2002 M), h. 138.
7 Abu Daud al-Sajasta>ni, Sunan Abi Daud , Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th), h. 61.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. 8 Sementara dalam pengertian terminologi disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 9

## Poligami Sebelum Islam
Poligami adalah perkara yang sudah ada sebelum Islam. Bahkan, poligami adalah budaya yang hampir ada pada semua bangsa dengan ragam dan corak yang berbeda. Bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Babilonia, bangsa Mesir, Yahudi, dan bangsa Eropa terkhusus pada abad pertengahan adalah merupakan bangsa yang mempraktekkan poligami yang tidak terbilang jumlahnya (jumlah istri), tidak mengenal syarat harus adil (sebagaimana dalam Islam), dan tujuan mereka berpoligami sebatas pada syahwat semata. 10 Apa yang ada pada bangsa- bangsa tersebut tentang praktik poligami tanpa batas, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada bangsa arab, terkhusus pada masa jahiliah sebelum datangnya Islam. Imam al-Tobari dalam kitabnya Ja>’mi al-Baya>n mengatakan: “Adalah laki-laki Qurays di masa jahiliah menikahi wanita sampai sepuluh bahkan lebih atau kurang.” 11 Hal itu tergambarkan dalam beberapa pengakuan dari para sahabat rhadiallahu ‘anhu yang masuk Islam dan menyampaikannya kepada Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam tentang jumlah istri mereka.
Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa al-Ha>ris ibn Qais al-Asadi berkata kepada Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam: “Saya masuk Islam dan saya memiliki 8 istri, lalu saya sampaikan kepada Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dan memerintahkan saya untuk memilih 4 dari mereka.” 12 Al-Ima>m As-Sya>fi’i> rahimahullah dalam musnadnya juga berkata bahwa Naufal bin Muayyiah al-Dailami berkata: “Saya masuk Islam dan memiliki 5 (lima) istri, maka Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam berkata kepada saya, pilih 4 (empat) dari mereka yang engkau mau dan ceraikan yang lain.” 13

## Poligami Dalam Islam
8 Haris Hidayatullah, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Studi Islam 6, no 2 (2015): h. 207-236.
9 Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, al-Imarah 2, no.
1 (2018): h. 48.
10 Ali Abdul Wa>hid Wa>fi>, " Hukuk al-Insa>n fi> al-Islam " , (1429 H), h. 123.
11 Muhammad ibn Jari>r al-Tobari, Ja>mi' al-Baya>n, Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Muassatu al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), h. 552.
12 Abu Daud Sulaiman al-Sajasta>ni, Sunan Abu Daud li> al-Arno>t , Juz 3(Cet. I; Beirut: Da>r al- Risa>lah al-A>lamiyah, 2009 M/1430 H), h. 556.
13 Mujiddin al-Jaza>ri ibn al-Asi>r, Al-Sya>fi’i> fi> Syarhi Musnadi al-Sya>fi'i> , Juz 4 (Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Rusydi, 2005 M/1426 H), h. 388.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ketika Islam datang, beberapa syariat yang ada di masyarakat jahiliah Arab tetap dilakukan oleh sebagian besar sahabat radialla>hu ‘anhu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sampai kemudian datang koreksinya dari syariat Islam. Poligami adalah termasuk syariat yang ada sebelum Islam yang tidak dihapus hukumnya, namun telah mendapatkan koreksian dari syariat Islam. Dalam syariat Islam yang tertuang langsung dalam ayat-ayat al-Qur’an memberikan keterangan tentang syariat poligami. Di antaranya adalah firman Allah Subha>nahu wa Ta’a>la dalam Q.S. An-Nisa’/4: 3 berfirman:

## U D ªÈDȐ ŘÌº   Èǈ 蹸º ŘďDǼǈ § º Ř D ǼŘ ǰ
Terjemahnya: “Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”
Ayat ini dijadikan sumber pegangan oleh para ulama yang memandang akan pensyariatan poligami. Baik ulama salaf (terdahulu) maupun ulama khalaf (kontemporer). Al-Imam As-Sya>fi’i> rahimahullah memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa sunah Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam telah
menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah membatasi seorang laki-laki untuk untuk menikahi empat orang wanita saja dan mengharamkan lebih dari empat. 14 Demikian pula al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap Q.S. An-Nisa’/4: 3 mengatakan bahwa “Nikahilah wanita sebagaimana yang engkau mau, bila engkau mau maka nikahilah 2 wanita, dan bila engkau mau maka nikahilah 3 wanita, dan bila engkau mau maka nikahilah 4 wanita”. 15
Alasan bahwa Islam membatasi empat orang istri saja tentu untuk kemaslahatan dan kebaikan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili> dalam bukunya al- Fiqhu al-Islami> wa Adillatuhu, beliau mengatakan tentang alasan pembatasan poligami: “Bahwa seorang laki-laki yang memiliki lebih dari empat istri sangat diyakini akan terjadi penzoliman kepada mereka dengan ketidakmampuan suami dalam menunaikan kewajibannya. Hal itu dikarenakan yang nampak pada kebanyakan laki-laki adalah ketidakmampuan dalam menunaikan hak-hak istri”. 16 Bahkan beliau, pada halaman 6668 dalam bukunya lebih menjelaskan secara teknis tentang mengapa syariat membatasi pada empat istri saja. Beliau mengatakan: “Sebab mengapa syariat membatasi empat istri, bahwa hal ini
14 Muhammad ibn Idris al-Sya>fi’i>, Tafsir al-Ima>m al-Sya>fi'i> , Juz 2 (Cet. I; Saudi Arabia: Da>r al-Tadmu>riyah, 2006 M/1427 H), h. 515.
15 Ibnu Katsi>r, Tafsir al-Qur'a>n al-Adzi>m , Juz 2 (Cet. 2; Riyad: Da>run Thoyyibah li> al-Nasyri> wa al-Tauzi’, 1999 M/1420 H), h. 209.
16 Wahbah al-Zuhaili>, Al-Fiqhu al-Isla>mi wa Adillatuhu , Juz 9 (Cet. 4; Damaskus: Da>r al- Fikr, 2011 M), h. 6669.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
sejalan dengan pandangan manusia dengan landasan akan kemampuan, dan keinginan yang harus mereka penuhi dalam sebulan. Dengan perhitungan bahwa dalam sebulan setiap istri memiliki waktu sepekan bersama suami (berbeda hal apabila memiliki lima istri)”. 17 Saguni, M. K., juga menambahkan bahwa makna keadilan yang dituntut pada Q.S. An-Nisa’/4: 129 bagi seorang laki-laki yang bepoligami adalah keadilan lahiriyah, seperti pembagian malam, pemberian nafkah dan pergaulan yang baik. 18 Rahman, R. A., juga mengimbuhkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam berpoligami adalah pembagian hak kepada masing-masing istri. 19 Dengan demikian, hakikat adil dalam ayat tersebut berkonsekuensi pada proporsionalitas suami terhadap pemberian waktu, materi, dan kasih sayang terhadap istinya.
Oleh karena begitu lebarnya praktek poligami di masa jahiliah sehingga batasan-batasan kehormatan tidak lagi memiliki arti. Maraknya praktek poligami tanpa batas, sampai wanita yang pernah menjadi istri bapak anakpun bisa dinikahi oleh anaknya (anak tiri) tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ha>tim dari bapaknya, bahwa Abu Qois seorang anshar yang dikenal kesolehannya meninggal dunia, maka istrinya (ibu tiri) dilamar oleh anaknya. Maka wanita tersebut berkata: ‘ Saya telah menganggap engkau sebagai anakku dan engkau termasuk orang yang saleh dari kaummu’. Kemudian (kembali) wanita itu berkata: ‘ Saya akan datang kepada Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dan bertanya’. Sesampainya di rumah Rasulullah maka wanita itu bertanya, wahai Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam, sesungguhnya Abu Qois telah meninggal dunia, dan salah seorang anaknya melamarku yang anak tersebut telah saya anggap sebagai anak sendiri dan termasuk anak yang saleh dari kaumnya, maka apa pendapatmu wahai Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam. Lalu Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam memerintahkannya untuk kembali, dan turunlah firman Allah Subha>nahu wa Ta’a>la dalam Q.S. An-Nisa’/4: 22 yang artinya: “Dan janganlah nikahi wanita-wanita yang merupakan bekas istri bapak- bapakmu.” 20
Mahar
Pengertian Mahar
17 Wahbah al-Zuhaili>, Al-Fiqhu al-Isla>m wa Adillatuhu, h. 6760.
18 Saguni, M. K. (2018). Meluruskan Beberapa Persepsi tentang Poligami (Tafsir Surat al- Nisa'Ayat 3 dan 129). NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 4 (2), 161-172.
19 Rahman, R. A. (2016). Konsep Keadilan dalam al-Quran. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 2 (1), 167-175.
20 Ibnu Abi Hatim, Tafsi>r al-Qur'a>n al-Azi>m li> ibn Abi Ha>tim , Juz 3 (Cet. 3; Saudi Arabia:
Maktabah Naz>ar Mustafa al-Baz>, 1995 M/1419 H), h. 909
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mahar dalam bahasa arab disebut dengan “ al-shoda>q” yang jamak katanya adalah “ muhu>run.” 21 Adapun “ al-shoda>q” adalah: harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada wanita yang akan dinikahinya. 22 Dan sebab penamaan mahar dengan “ al-shoda>q” adalah agar betul-betul diketahui dengan “al-sidqu” (jujur) akan keinginan calon suami terhadap calon istri. 23 Adapun secara terminologi, arti mahar adalah harta yang wajib diberikan pada saat akad nikah bagi seorang laki-laki (calon suami) sebagai pengganti dari manfaat yang akan didapatkannya dari wanita calon istri. 24

## Mahar Sebelum Islam
Mahar wanita yang dinikahi sebelum Islam adalah menjadi milik dari wali nikah wanita tersebut. Hal itu disebutkan dalam beberapa buku tafsir para ulama, seperti Al-Ima>m al-Zamahsyari>, 25 Al-Ima>m Al-Radzi>, 26 Al-Ima>m Al-Thontowi>, 27 dan ulama lainnya yang menyebutkan bahwa para wali wanita tersebut yang mengambil mahar nikah dari calon suami yang akan menikahinya. Bahkan ada satu bentuk pernikahan di masa jahiliah yang sama sekali tidak memberikan mahar kepada perempuan yang disebut dengan nikah syigha>r. Dalam kitab al- Mausu>atu al-Fiqhiyah disebukan bahwa arti nikah syigha>r adalah nikah yang begitu dikenal di masyarakat jahiliah, dalam mana seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, “Nikahkan saya dengan saudarimu, atau anak perempuanmu, atau wanita yang engkau tanggung, dan saya juga akan menikahkanmu dengan saudari perempuanku, atau anak perempuanku, atau wanita yang di bawah tanggunganku dan tanpa ada mahar yang diberikan, dan dengan cara seperti itu maka, maka itulah pengganti daripada mahar.” 28 Adapun Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam telah melarang pernikahan syigha>r yang tanpa 21 Jama>luddin ibn Mandzu>r, Lisa>nul Arab Juz 5 (Cet. 3; Beirut: Da>run Sho>diru>n, 1414 H), h.
184.
22 Taqiyuddin al-Sya>fi’i>, Kifa>yatu al-Akhya>r fi> Halli Go>yatu al-Ikhtiso>r (Cet. 1; Damaskus: Da>ru al-khair, 1994 M/1416 H), h. 367.
23 Kamal ibn Sayyid al-Sa>lim, Sohi>h Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih Maza>hib al- A'immah , Juz 3 (Cet. 1; Mesir: Al-maktabah al-Tauqifiyyah, 2003 M), h. 160.
24 Muhammad Jama>luddin al-Ba>barti, al-Ina>yah Syarhu al-Hida>ya>h , Juz 3 (t.t.; Da>r al-Fikr, t.th), h. 316
25 Abu al-Qo>sim al-Zamahsyari>, Al-Kasya>f al-Haka>iq Gawa>mi>di al-Tanzi>l , Juz 1 (Cet. 3; Beirut: Da>r al-Kita>b al-Arabi>, 1407 H), h. 470.
26 Muhammad al-Ra>dzi, Mafa>ti>hu al-Qoib , Juz 9 (Cet 3; Beirut: Da>r Ihya al-Turo>si al-Arabi>, 1420 H), h. 491.
27 Muhammad Sayyid Tontowi, Al-Tafsi>r al-Wasi>t li> al-Qur'a>n al-Kari>m , Juz 3 (Cet. 1; Mesir:
Da>r Nahdah, 1997 M), h. 37.
28 Husain ibn Audah al-Awa>yisah, al-Mausuatu al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi> Fiqhi al-Kita>b wa al-Sunnah al-Mutahharah , Juz 5 (Cet. 1; Beirut: Al-Maktabah al-Isla>miyyah, 1423 H), h. 55.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
mahar, sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya: “Tidak ada nikah syigha>r dalam Islam.” 29
Mahar Dalam Islam
Islam memerintahkan untuk seorang laki-laki yang menikah untuk menyiapkan mahar nikah. Adapun mahar nikah sebagai bentuk pemuliaan kepada seorang Wanita. Dalam al-Qur’an Q.S. A-Nisa’/4” 4, Allah Subha>nahu wa Ta’a>la berfirman:

## ŘD 蹸 ēDƢÈ   Èǈ DÉ
Terjemahnya: “Berikanlah maskwain (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberi dengan penuh kerelaan.”
Pada ayat tersebut memerintahkan untuk memberi mahar bagi suami kepada istri, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa: “Adalah seorang laki-laki dahulu ketika menikahkan anak perempuannya maka mahar anaknya diambil, lalu kemudian Allah melarangnya dengan turunnya ayat ini”. 30 Demikian pula apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, 31 dan Imam Al-Tobari 32 bahwa ayat tersebut sebagai perintah kepada laki-laki yang akan menikah untuk memberi mahar sebagai pemberian yang wajib dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini juga dikuatkan lagi oleh perkataan para ulama tafsir sebagaimana disebutkan dalam buku tafsir al-Maisi>r yang berbunyi: “Wahai para suami-suami, berikanlah mahar istri-istri kalian sebagai pemberian wajib, dan kewajiban yang harus dengan penuh kerelaan hati yang tulus, dan apabila hati mereka (para istri) memberikan kembali mahar tersebut kepada kalian dengan kerelaan hati juga maka ambillah dan gunakan semaumu karena harta itu sudah menjadi halal.” 33
Dalam buku al-Mar’atu baina al-Fiqhu wa al-Qonu>n yang ditulis oleh Mustafa
29 Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisa>bu>ri, Sahih Muslim , Juz 2 (Beirut: Da>r Ihya' al-Turo>s al- Arabi>, t.th), h. 1035.
30 Abu al-Fida’ ibn katsir, Tafsir al-Qur'a>n al-Adzi>m , Juz 2 (Cet. 2; Riyad: Da>run Toyyibah li> al-Nasyri wa al-Tauzi', 1999 M/1420 H), h. 213.
31 Abu Muhammad Makki al-Qurtubi, Al-Hida>yah Ila> Bulu>gi al-Niha>yah , Juz 2 (Cet. 1; Emirat Arab: Ja>miah Sya>riqoh, 2008 M/1429 H), h. 1222.
32 Muhammad ibn Jarir al-Tobari, Ja>mi' al-Baya>n fi> Ta'wi>l al--Qur'a>n , Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Muassasatu al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), h. 552.
33 Kumpulan Ulama Tafsir, Al-Tafsi>r al-Maisi>r (Cet. 2; Saudi Arabia: Mujamma’ Malik Fahad, 2009 M/1430 H), h. 77.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Suba>’i beliau mengatakan bahwa: “Mahar dalam Islam adalah bentuk pemuliaan kepada wanita dan sebagai bentuk keinginan yang kuat untuk hidup bersama, dan menghilangkan mahar adalah satu bentuk gambaran masyarakat jahiliah dan lalainya akan pengetahuan tentang hikmah dari mahar dan perkawinan.” 34 Demikian pula apa yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili> dalam bukunya al-Fiqhu al-Isla>mi wa Adillatuhu, beliau mengatakan: “…Mahar sebagai bukti akan pentingnya akad nikah dan kedudukannya, dan sebagai bentuk pemuliaann wanita dan ketinggian kehormatannya…” 35 Muhammad Ya’kub al- Dahlawi dalam bukunya mengatakan tentang mahar kawin: “Diantara landasan yang sangat ditekankan dalam perkara hak-hak dalam berumah tangga, bahwa ada hak yang mencakup hak Allah dan hak hamba sebagaimana hak mahar bagi wanita…” 36

## Idah
Pengertian Idah
Al-Iddah secara bahasa berasal dari kata “al-addu” dan “al-hisa>b” yang memiliki arti menghitung sesuatu, dan sebab penamaan tersebut karena cakupan yang dihitung adalah bilangan jumlah haid dan bilangan bulan. 37 Menurut ulama Hana>fiyyah, al-Iddah secara terminologi memiliki 2 (dua) pengertian yaitu; Pertama, waktu menunggu untuk hilangnya apa yang tersisa dari pengaruh pernikahan atau hubungan tidur. Kedua, masa menunggu yang diketahui setelah terjadinya cerai apakah dari pernikahan yang sahih (benar) atau dari pernikahan yang syubhat. 38 Menurut ulama Malikiyyah, al-Iddah adalah masa yang terlarang bagi seorang wanita setelah perceraian, atau karena meninggalnya suami atau karena pembatalan nikah oleh pengadilan. 39 Menurut ulama Syafi’iyyah, Al- Iddah adalah waktu menunggu bagi seorang perempuan (istri) untuk mengetahui bersihnya rahim dari suami yang telah mentalaknya. 40 Menurut ulama Hanabilah, Al-Iddah adalah masa menunggu yang dibatasi oleh syariat bagi seorang wanita
34 Mustafa al-Suba>'i, Al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qonu>n (Cet. 7; Beirut: Da>r al-Warra>q li> al-Nasyri wa al-Tauzi', 1999 M/1420 H), h. 56.
35 Wahbah al-Zuhaili>, Al-Fiqhu al-Isla>mi wa Adillatuhu , Juz 9 (Cet. 4; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2011 M), h. 6668.
36 Muhammad Ya’ku>b al-dahla>wi, Doma>na>t Huqu>q al-Mar'ah al-Zaujiyah (Cet. 1; Riyad: Al- Ja>miah al-Isla>miyah bi> al-Madi>nah, 1424 H), h. 37.
37 Kamal ibn Sayyid al-Sa>lim, Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudihu Maza>hib al- A'immah , Juz 3 (Cet. 1; Mesir: Almaktabah al-Tauqi>fiyyah, 2003 M), h. 317.
38 Abdurrahman Iwad al-jaziri, Al-Fiqhu Ala>’ al-Maza>hib al-Arba'ah , Juz 4 (Cet. 2; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 451.
39 Abdurrahman Iwad al-Jazi>ri, Al-Fiqhu Ala>’ al-Maza>hib al-Arba'ah , Juz 4, h. 454.
40 Abdurrahman Iwad al-Jazi>ri, Al-Fiqhu Ala>’ al-Maza>hib al-Arba'ah , Juz 4, 455.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang telah menikah, maka tidak boleh menikah selama masa idah apakah karena meninggal suami atau karena cerai. 41

## Idah Di Masa Jahiliah
Masa idah bagi seorang wanita di masa jahiliah adalah sebuah keburukan yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut bisa dilihat dari berita langsung yang disampaikan oleh Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dalam sabda-sabda beliau. Diantara apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam memberikan gambaran bagaimana wanita yang sedang berada dalam masa idah, bahwa ia masuk ke dalam gubuk dan memakai pakain yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu 1 (satu) tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan sangat jarang ia mengusap sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan. Setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian ataupun yang lainnya. 42 Demikian pula apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Ba>ri tentang masa idah wanita di masa jahiliah, bahwa mereka tidak boleh menyentuh air, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, kemudian seteleh genap setahun barulah wanita itu keluar dengan kondisi yang sangat buruk. 43

## Idah Di Masa Islam
Idah bagi wanita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian Idah, bahwa dia adalah masa menunggu seorang wanita setelah terjadi cerai atau karena meninggalnya suami. Masa Idah telah dijelaskan pensyariatannya dalam al-Qur’an sebagaimana dalam Firman Allah Subha>nahu wa Ta’a>la :

## Ř DÂDē ȐÈȐ 蹸Ê DÊŘ 蹸ŘÌ Â ǂ D© D Řǈ
Terjemahnya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu)
41 Abdurrahman Iwad al-Jazi>ri, Al-Fiqhu Ala>’ al-Maza>hib al-Arba'ah , Juz 4 (Cet. 2; Beirut:
Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 451.
42 Muhammad ibn Ismai>l al-Bukha>ri, Sahih al-Bukha>ri , Juz 7 (Cet. 1; Damaskus: Da>r Touku al-Naja>h, 1442 H), h. 59.
43 Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Fathul Ba>ri Syarah Sahih al-Bukha>ri , Juz 9 (Cet. 1; Riyad: Da>r al- Mar’rifah, 1421 H), h. 470.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
tiga kali quru’ (Q.S. Al-Baqarah/2: 228)”
Sedangkan dalil dari sunah diantaranya adalah hadis dari Ummu Salamah istri Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam yang terjemahannya: “Dari Ummu Salamah istri Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam bahwa seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil. Lalu Abi Sana>bil ibn Ba’ka>k melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, ‘demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa idah’. Setelah 10 (sepuluh) malam berlalu, ia mendatangi Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dan Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam bersabda menikahlah.” 44 Bila di masa jahiliah wanita yang berada di masa idah tidak dibolehkan sama sekali keluar dari gubuk tempat mereka dengan keadaan yang sangat buruk, maka dalam Islam dibolehkan dengan tentunya melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat.
Dalam sebuah hadis Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam, ada kebolehan wanita yang telah ditalak 3 (tiga) (talak bain) untuk keluar rumah dalam rangka mencari nafkah. Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam bersabda yang artinya: “Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu., dia berkata, ‘Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya, namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (sebagai nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam berkata; silakan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. 45
Ada juga hadis yang membolehkan bagi wanita di masa idah untuk keluar rumah mengunjungi tetangga, dan hal itu atas pengetahuan Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam. “Beberapa laki-laki telah gugur dalam perang Uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang dari mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam dan bertanya, ‘Ya Rasulullah s}allalla>hu ’alayhi wa sallam, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing’. Nabi s}allalla>hu ’alayhi wa sallam bersabda, ‘kalian saling menghibur di rumah salah seorang dari kalian. Bila kalian akan tidur, maka kembali masing-masing ke
44 Muhammad ibn Ismail al-Bukha>ri, Sahih al-Bukha>ri , Juz 7 (Cet. 1; Damaskus: Da>r Touku al-Naja>h, 1442 H), h.56.
45 Muslim ibn Hajja>j al-Naisa>bu>ri>, Sahih Muslim, Juz 2 (Cet. T.d.; Beirut: Da>r Ihya’ al- Turo>ts al-Arabi>, t.th.), h. 1121.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id

## rumahnya’”. 46
Dalam kitab al-Muhalla oleh Ibnu Hazm disebutkan bahwa: ”Dari jalur Ismail bin Ishaq telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengabarkan kepadaku Abdul al-Wahhab Ats-Tsaqafi dari Habib al-Mu’allim, saya pernah bertanya kepada Atha’ tentang perempuan yang ditalak 3 (tiga) kali (talak bain) atau perempuan yang ditinggal mati suaminya, apakah keduanya boleh menunaikan ibadah haji ketika masih dalam masa idahnya? Atha’ pun menjawab, ya boleh. Dan Al-Hasan (Hasan Al-Basri) juga berpendapat demikian. 47

## KESIMPULAN
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui koreksi hukum Islam terhadap hukum jahiliah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa poligami yang berlaku di masa jahiliah yaitu dengan tidak membatasi jumlah istri sehingga memberikan dampak sosial buruk dan ketidakadilan Adapun Islam datang membatasi jumlah dengan 4 (empat) istri saja. Demikian pula mahar, dimana di masa jahiliah wanita mendapatkan ketidakadilan dengan tidk memiliki hak mendapatkan mahar, maka Islam mengoreksi dan memberikan hak mahar kepada wanita calon istri. Demikian pula halnya dengan idah yang dimasa jahiliah wanita memiliki idah yang cukup lama, maka Islam dating dengan memberi batasan yang adil terhadap kemaslahatan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Iwad al-Jazi>ri, Al-Fiqhu Ala>’ al-Maza>hib al-Arba'ah, Juz 4 (Cet. 2; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H). Abd Moqsith Ghaza>li, idah dan ihdad dalam islam: pertimbangan legal formal dan etik moral (Jakarta: LkiS Rahima, 2002 M).
Abu Daud al-Sajasta>ni, Sunan Abi Daud, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah,
t.th).
Abu Daud Sulaiman al-Sajasta>ni, Sunan Abu Daud Li al-Arno>t, Juz 3(Cet. I; Beirut: Da>r al-Risa>lah al-A>lamiyyah, 2009 M/1430 H).
Abu al-Fida>’ ibn katsi>r, Tafsir al-Qur'an al-Adzi>m, Juz 2 (Cet. 2; Riyad: Da>run Toyyibah li> al-Nasyri> wa al-Tauzi', 1999 M/1420 H).
46 Ahmad ibn Husain al-Baihaqi>, Sunan al-Kubro li> al-Baihaqi> , Juz 7 (Cet. 3; Beirut: Da>r al- Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h.717.
47 Ibnu Hazam al-Andalu>si>, Al-Muhalla bi> al-Atsa>r , Juz 10 (Cet. t.d.; Beirut: Da>r-al-Fikr, t.th. ), h. 79.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ahmad ibn Husain al-Baihaqi>, Sunan al-Kubro li> al-Baihaqi>, Juz 7 (Cet. 3; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H).
Abu al-Hasan al-Nadawi, Ma>dza Khasira al-A>lam bi> Inhito>ti al-Muslimi>n (Cet. 1; Mesir: Maktabatu al-Ima>n Mansu>rah, t.th).
Abu Muhammad Makki al-Qurtubi, Al-Hida>yah Ila> Bulu>gi al-Niha>yah, Juz 2 (Cet.
1; Emirat Arab: Ja>miah Sya>riqoh, 2008 M/1429 H). Abu al-Qo>sim al-Zamahsya>ri, Al-Kasya>f al-Haka>’iq Gawa>midi al-Tanzi>l, Juz 1 (Cet. 3; Beirut: Da>r al-Kita>b al-Arabi, 1407 H).
Agus Hermanto, Islam, Poligami dan perlindungan perempuan, kalam 9, no. 1 (2015). h. 167.
Ali Abdul Wa>hid Wa>fi, Huku>k al-Insa>n fi al-Isla>m , (1429 H).
Fa>yiq Muhammad Gana>yim, al-Qiyam wa al-Ibar, wa al-Amtsa>l fi> al-Qur'a>n al- Kari>m (Urdun: Da>rul Ma'mu>n li> al-Munsyir wa al-Tauzi>'), h. 13.
Haris Hidayatullah, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Studi Islam 6, no 2 (2015): h. 207-236.
Husain ibn Audah al-Awa>yisah, al-Mausu>atu al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi> Fiqhi al-Kita>b wa al-Sunnah al-Mutahharah, Juz 5 (Cet. 1; Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1423 H).
Kamal ibn Sayyid al-Sa>lim, Sahi>h Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudihu Maza>hib al-A'immah, Juz 3 (Cet. 1; Mesir: Almaktabah al-Tauqifiyyah, 2003 M).
Kumpulan Ulama Tafsir, Al-Tafsi>r al-Maisi>r (Cet. 2; Saudi Arabia: Mujamma’ Malik Fahad, 2009 M/1430 H).
Ibnu Abi Hatim, Tafsir al-Qur'an al-Azim Li ibn Abi Ha>tim, Juz 3 (Cet. 3; Saudi Arabia: Maktabah Naz>ar Mustafa al-Baz>, 1995 M/1419 H).
Ibnu Hajar al-asqala>ni, Fathul Ba>ri Syarah Sahi>h al-Bukha>ri, Juz 9 (Cet. 1; Riyad: Da>r al-Mar’rifah, 1421 H).
Ibnu Hazam al-Andalu>si, Al-Muhalla bi> al-Atsa>r, Juz 10 (Cet. t.d.; Beirut: Da>r- al-Fikr, t.th. ).
Ibnu Katsir, Tafsi>r al-Qur'a>n al-Adzi>m, Juz 2 (Cet. 2; Riyad: Da>run Thoyyibah li> al-Nasyri>’ wa al->
Jamaluddin ibn Mandzu>r, Lisa>nul Arab Juz 5 (Cet. 3; Beirut: Da>run Sho>diru>n, 1414 H).
Kamal ibn Sayyid al-Sa>lim, Sohi>h Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudih
Maza>hib al-A'immah, Juz 3 (Cet. 1; Mesir: Al-maktabah al-Tauqifiyyah, 2003 M).
Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, al- Imarah 2, no. 1 (2018): h. 48. Muhammad ibn Idris al-Syafi’i>, Tafsi>r al-Ima>m al-Syafi'i>, Juz 2 (Cet. I; Saudi
Arabia: Da>r al-Tadmu>riyyah, 2006 M/1427 H), h. 515.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 1-15 Website: https://journal.stiba.ac.id
> al-Baya>n, Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Muassatu al-Risa>lah, 2000 M/1420 H).
Muhammad ibn Ismail al-Bukha>ri, Sahi>h al-Bukha>ri, Juz 7 (Cet. 1; Damaskus: Da>r Touku al-Naja>h, 1442 H). Muhammad Jamaluddin al-Ba>barti, al-Inaya>h Syarhu al-Hida>yah, Juz 3 (t.t.; Da>r al-Fikr, t.th).
Muhammad al-Ra>dzi, Mafa>ti>hu al-Qoib, Juz 9 (Cet 3; Beirut: Da>r Ihya al-Turo>si al-Arabi>, 1420 H).
Muhammad Sayyid Tonto>wi, Al-Tafsi>r al-Wasi>t li> al-Qur'a>n al-Kari>m, Juz 3 (Cet. 1; Mesir: Da>r Nahdah, 1997 M).
Muhammad Ya’ku>b al-dahla>wi, Doma>na>t Huqu>q al-Mar'ah al-Zaujiyyah (Cet. 1; Riyad: Al-Ja>’miah al-Isla>miyyah bi> al-Madinah, 1424 H).
Mujiddin al-Jaza>ri ibn al-Asi>r, Al-Sya>fi’i> fi> Syarhi Musnadi al-Sya>fi'i>, Juz 4 (Cet.
1; Riyad: Maktabah al-Rusydi, 2005 M/1426 H).
Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisa>buri, Sahih Muslim, Juz 2 (Beirut: Da>r Ihya' al- Turo>s al-Arabi, t.th).
Mustafa al-Suba>'i, Al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qonu>n (Cet. 7; Beirut: Da>r al- Warraq li> al-Nasyri’ wa al-Tauzi', 1999 M/1420 H).
Rahman, R. A. (2016). Konsep Keadilan dalam al-Quran. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 2(1), 167-175.
Riadhiyati Khafidhoh, “tinjauan fiqih tentang mahar sebagai pemberian atau pembelian”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum UNISNU Jepara, 2015), h. 1-4.
Saguni, M. K. (2018). Meluruskan Beberapa Persepsi tentang Poligami (Tafsir Surat al-Nisa'Ayat 3 dan 129). NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 4(2), 161-172.
Sayyid Qutub, Ma'a>lim fi> al-Tori>q (Cet. 6; Beirut: Da>r al-Syuru>q, 1399 H/1979
M).
Taqiyuddin al-Syafi’i>, Kifa>yatu al-Akhya>r fi> Halli Go>yatu al-Ikhtiso>r (Cet. 1; Damaskus: Da>r al-Khair, 1994 M/1416 H).
Wahbah al-Zuhaili>, Al-Fiqhu al-Isla>mi wa Adillatuhu, Juz 9 (Cet. 4; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2011 M).