Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya).
Soraya Devy Mela mirdawati Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Musibah  tsunami  menyisakan  luka  mendalam  bagi  masyarakat  Aceh. Musibah  tsunami  Aceh  memakan  banyak  korban,  anak-anak  telah kehilangan  orang  tua  dan  sanak  keluarga.  Langkah  yang  harus  diambil terhadap  anak  korban  sunami  yaitu  pengangkatan  perawlian  anak. Pengangkatan  wali  anak  ini  telah  dilakukan  di  berbagai  daerah,  salah satunya di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan yang ingin digali yaitu terkait peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali  anak  korban  tsunami  di  Kec.  Krueng  sabee  berikut  dengan pengawasannya,  serta  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan perwalian  anak  korban  tsunami  di  kec.  Krueng  sabee.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa yaitu melakukan musyawarah pengangkatan wali anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong,  yang  melibatkan  keuchik,  sekdes,  tengku  imum/imum meunasah,  tuha  peut  gampung,  sanak  kerabat  anak  jika  masih  ada,  dan masyarakat  gampong  secara  umum. Perwalian  anak  korban  tsunami  di Kecamatan  Krueng  Sabee  Kabupaten  Aceh  Jaya  tidak  dilakukan pengawasan.  Alasannya: Pertama ,  penunjukan  wali  tidak  dilakukan dengan akte tertulis. Kedua, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak  kerabat  yang  masih  hidup. Ketiga, adanya  keinginan  masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu. Kata Kunci: Perangkat Desa, Perwalian Anak, Korban Tsunami

## Pendahuluan
Perwalian  adalah  pengaturan  orang  dewasa terhadap orang  yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah  orang  yang  tidak  sempurna ahliyyatul  ada‟ -nya  atau  kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya.  baik  itu  kehilangan ahliyyatul  ada‟ -nya  sama  sekali,

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
96
seperti  anak  yang  belum  mumayyiz,  maupun  yang ahliyyatul  ada‟ -nya kurang,  seperti  anak  yang  mumayyiz  atau    anak    yang  sudah  mencapai usia 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Orang ini untuk disebut al- qaashir atau  orang  yang  tidak  sempurna ahliyyatul  ada‟ -nya.
1
Makna  perwalian  dalam  konteks  hukum  dan  kajian  ini  adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam pasal 50-54 UU No.1 tahun 1974 dan  pasal  107-112  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang  menyatakan bahwa  adalah  “sebagai  kewenangan  untuk  melaksanakan  perbuatan hukum  demi  kepentingan  anak  yang  orang  tuanya  telah  meninggal  atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”. 2
Menurut hukum Islam Perwalian terbagi 3 macam, yaitu perwalian jiwa  (diri  seseorang),  perwalian  harta,  dan  perwalian  terhadap  jiwa  dan harta.  Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam  hukum  itu  adalah  termasuk  dalam  perwalian  jiwa  dan  harta. Perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan sianak, Seperti menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyatul ada‟ -nya,  baik  dalam  perdagangan,  sewa,  gadai,  dan  lain-lain. 3 Adapun dalam  kamus  praktis  bahasa  Indonesia,  wali  berarti  orang  yang  menurut hukum  (agama,  adat)  diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta hartanya  sebelum  anak  itu  dewasa. 4 Dan  menurut  Sayyid  sabiq mengatakan  wali  adalah  suatu  ketentuan  hukum  yang  dapat  dipaksakan
1 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu .  Diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10/cet. Ke 10 (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.
2 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  cet.1  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016), hlm. 136-139.
3 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 136.
4 Hartono, Kamus  Praktis  Bahasa  Indonesia, (  Jakarta:  Rineka  Cipta,  1996), hlm. 176.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
97
pada  orang  lain  sesuai  dengan  bidang  hukumnya. 5 Syarat-syarat  wali adalah  baliqh,  berakal,  mampu  mendidik  anak,  amanah,  beragama  islam untuk anak muslim dan muslimah. Peran wali atas jiwa dan harta adalah mengurus kepentingan si anak mulai dari mengasuh, menjaga kesehatan, mengawasi  perkembangan  fisik,  memberi  pendidikan  dan  bimbingan agama,  dan  mengurus  pernikahannya  selama  perwalian  dan  mengurus atau  mengelola  harta  orang  yang  ada  dibawah  perwaliannya. 6 Dalam menetapkan  hukum  dan  ketentuan  perwalian,  Islam  merujuk  kepada firman  Allah  SWT  mengenai  pentingnya  pemeliharaan  terhadap  harta, terutama  harta  anak  yatim  yang  orang  tuanya  telah  meninggal.  Allah berfirman:
                                                                                                                       
                            Artinya :“Dan berikanlah kepada anak-anak (yang sudah dewasa) harta mereka,  janganlah  kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang buruk,  dan  janganlah  kamu  memakan  harta  mereka  bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (QS. An-Nisa: 2.) 7
Ayat  ini  menjadi  suatu  landasan  dalam  memelihara  harta  anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Selain Al- Qur’an  sebagai  landasan  hukum  terhadap  ketentuan  perwalian.  Dalam konteks  sistem  hukum  indonesia,  landasan  hukum  terhadap  perwalian juga diatur dalam KHI pasal 107 ayat 1-4. 8 Sementara dalam Pasal 51 UU No.  1  tahun  1974  juga  menjelaskan  tentang  landasan  hukum  terhadap ketentuan  perwalian.  Dan  mengenai  larangan  bagi  wali  di  atur  dalam Pasal 52 UU No.1 tahun 1974. Sedangkan perwalian menurut hukum adat
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7, ( Bandung: Al Ma’arif, 1980), hlm. 7.
6 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, hlm. 83
7 Departemen  Agama  R.I., Alqur‟an  dan  terjemahannya (Bandung:  CV. Diponegoro, 2000), hlm 61
8 Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 52

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
98
mengacu  pada  serangkaian  kepercayaan,  norma,  atau  kebiasaan  yang biasanya  ditetapkan  dikomunitas-komunitas  sehingga  perwalian  yang terjadi  tidak  berdasarkan  hukum  formal,  akan  tetapi  berdasarkan kebiasaan.
Pada  kenyataannya  masih  ada  wali  yang  tidak  menjalankan perannya  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  menurut  hukum  islam, bahwasannya  anak  yang  telah  kehilangan  orang  tuanya  itu  diberi kewenangan  secara  penuh  kepada  walinya  untuk  menjaga  dan memelihara  jiwa  dan  harta  anak  tersebut,  dan  Allah  sangat  murka  jika orang yang menjadi wali tidak dapat menjaga jiwa dan memelihara harta anak tersebut. Dalam kasus yang terdapat di provinsi Aceh, yaitu seperti yang  terjadi  di  Kec.  Krueng  Sabee,  Kab.  Aceh  Jaya  setelah  tsunami, sistem  perwalian  yang  di  laksanakan  pada  umumnya  bukan  hasil penunjukan  resmi  berdasarkan  hukum  formal,  tetapi  berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga, atau komunitas.
Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan tidak  konduksif  sehingga  sistem  penunjukan  wali  untuk  anak  korban tsunami dilakukan secara adat yang melibatkan tokoh masyarakat. Proses penunjukan  wali    dilakukan  dimenasah-menasah  yang  ada  didaerah tersebut,  dimana  tujuan  dari  pertemuan  dan  perlibatan  para  petua kampung  ini  adalah  untuk  mengkonfirmasi  mengenai  pengangkatan seorang  wali  dalam  keluarga  tersebut.  Maka  pada  saat  itu  penunjukan wali diberikan kewenangan kepada keuchik, imum  meunasah, dan petua kampung  lainnya.  Adapun  keuchik  dan  petua  kampung  lainnya merupakan  bagian  dari  pada  anggota  lembaga  adat.  Hal  ini  dirumuskan dalam  Qanun  Aceh  nomor  10  tahun  2008  tentang  lembaga  adat.  Salah satu wewenang keuchik adalah seperti yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 qanun  nomor  10  tahun  2008  yang  berbunyi “Bahwa  keuchik  bertugas untuk  memimpin  dan  menyelesaikan  masalah  sosial  yang  timbul  dalam masyarakat  dan  menegakkan  hukum  adat” Salah  satu  masalah  sosial yang  terjadi  dalam  masyarakat  adalah  anak  yang  ditelantarkan  oleh walinya.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati

## 99
Karena  penunjukan  wali  pasca  stunami  dilakukan  tidak  resmi berdasarkan  hukum  formal,  maka  muncul  dampak  negatif  dari penunjukan  wali  tersebut.  Adapun  dampak  negatif  yang  terjadi dimasyarakat  adalah  peran  wali  yang  dilakukan  tidak  sesuai  petunjuk hukum  dan  dilakukan  seadanya  oleh  orang  yang  menjadi  wali  tersebut. Seperti  yang  terjadi  di  kec.  Krueng  sabee,  kab.  Aceh  jaya  menurut  data yang  di  peroleh  oleh  penulis  ada  4  kasus  anak  yang  berada  di  bawah perwalian dari hasil penunjukan wali yang dilakukan pasca tsunami yang sampai  saat  ini  masih  tidak  terpenuhi  hak-hak  nya,  mulai  dari  segi pendidikan, dimana anak yang seharusnya sudah mencukupi umur untuk sekolah  sampai  saat  ini  masih  belum  merasakan  bagaimana  rasanya bersekolah, bukan cuma dalam hal pendidikan saja yang tidak terpenuhi, akan  tetapi  dari  pengawasan,  dan  bahkan  kebutuhan  lainnya  itu  masih belum  terpenuhi  bahkan  mereka  banyak  yang  memenuhi  kebutuhannya sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  peran  wali itu  tidak  dijalankan  dengan  baik oleh  walinya,  sehigga  sebagian  dari  mereka  diterlantarkan  oleh  walinya dan tidak terurus kebutuhannya.
Dari  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  didalam Islam  seorang  wali  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  menjaga  jiwa dan  memelihara  harta  sianak,  dan  Allah  juga  memerintahkan  untuk menjaga  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Apabila  orang  yang menjadi  wali  tersebut  tidak  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik, maka  Allah  sangat  murka  terhadap  wali  yang  tidak  dapat  menjaga  jiwa dan  harta  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  penulis  lebih  fokus  kepada  anak korban  tsunami,  dikarenakan  pasca  tsunami  proses  dalam  penunjukan wali  untuk  anak  yang  telah  kehilangan  kedua  orang  tuanya  itu  tidak berkekuatan  hukum  formal,  maka  peran  wali  tersebut  tidak  dijalankan dengan baik oleh walinya. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana peran  keuchik  dan  petua  kampung  lainnya  dalam  masalah  seperti  ini, sesuai  dengan  Qanun  nomor  10  tahun  2008.  Bahwa  keuchik  dan  petua kampung lainnya berwewenang untuk menyelesaikan masalah sosial dan menegakkan  hukum  adat.  Bagaimana  dengan  anak  yang  ditelantarkan

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
100
oleh  walinya,  karena  anak  yang  ditelantarkan  oleh  walinya  itu  juga merupakan masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat.
Dari fenomena yang terjadi di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, penulis melihat adanya permasalahan. Oleh karena itu penulis terdorong untuk  mengadakan  penelitian  di  Kec.  Krueng  Sabee,  Kab.  Aceh  Jaya dalam  hal  perwalian,  yaitu  tentang  Peran  Perangkat  Desa  Terhadap Pelaksanaan  Perwalian  Anak  Korban  Tsunami (Studi  Kasus  di  Kec.
Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya).

## Pengertian Pemeliharaan Anak
Pemeliharaan anak merupakan istilah yang banyak dimuat dalam literatur fikih, karena persoalan pemeliharaan anak merupakan salah satu bagian  materi  hukum  kekeluargaan.  Frasa  pemeliharaan  dalam  bahasa Indonesia diambil dari kata “pelihara”, berarti jaga dan rawat. Sedangkan pemeliharaan  (setelah  mengalami  pengimbuhan/afiksasi pem-an )  berarti proses,  cara,  perbuatan  memelihara,  proses  penjagaan  dan  perawatan, baik dalam hal pendidikan, penyelamatan diri, maupun proses penjagaan atas  harta  kekayaan. 9 Berdasarkan  makna  tersebut,  pemeliharaan diartikan  tidak  hanya  dalam  menjaga  dan  merawat  diri  seseorang,  tetapi juga  mendidik  dan  menjaga  harta  orang  yang  dipelihara,  khususnya seorang anak di bawah umur, atau anak yang masih kecil.
Kata  anak  sendiri  mempunyai  beragam  makna,  bisa  keturunan kedua dalam sebuah keluarga, atau seseorang yang masih kecil. 10 Definisi anak  ini  agaknya  masih  perlu  diperjelas.  Mengingat,  baik  dalam  fikih maupun  peraturan  perundang-undangan  berbeda  dalam  membuat rumusan tentang batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan Anak,  Pasal  1  angka  2,  dinyatakan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  pernah
9 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 396.
10 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., hlm. 41.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
101 kawin. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 21 merumuskan anak sebagai orang laki- laki  atau  wanita  yang  berumur  kurang  dari  15  tahun.  Sedangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan  tiga  rumusan  peraturan  di  atas,  terlihat  ada perbedaan terkait batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Perbedaan  tersebut  tentu  disebabkan  karena  tujuan  undang-undang tersebut  dikeluarkan.  Dalam  hukum  Islam,  khususnya  dalam  al-Qur’an dan  hadis  juga  tidak  dijelaskan  batasan  umur  seseorang  dapat  dikatakan anak. Untuk itu, para ulama kemudian membuat rumusan yang berbeda- beda dalam masalah ini.
Kaitannya dengan persoalan tersebut, C. Takariawan menyebutkan  bahwa  anak  adalah  orang  yang  masih  kecil  hingga  telah baligh ( mukallaf ),  dalam  artian  anak  telah  mempunyai  beban  hukum. 11
Imam Syafi’i, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menetapkan batasan seseorang  sebagai  anak  yaitu  mencapai  umur  tujuh  tahun.  Umur  tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri. 12 Batasan umur tujuh tahun ini juga tidak baku, ada juga pendapat  yang  menetapkan  batasan  umur  hungga  18  tahun,  sebab  pada umur ini telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab). 13
Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tidak ada batasan umur seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  anak,  namun  titik  temu  yang  dapat
11 Cahyadi  Takariawan, Pernak-Pernik  Rumah  Tangga  Islami;  Tatanan  dan Peranannya  dalam  Kehidupan  Masyarakat ,  cet.  5,  (Surakarta:  Era  Intermedia,  2005), hlm. 308.
12 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  al-Syāfi‟ī  al-Muyassar, ed.  In, Fiqih  Imam Syafi‟i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadits ,  (terj: Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75.
13 Lihat dalam Syaikh Khalid Abdurrahman  Al-Ikk, Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah , (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
102
diambil  dan  menjadi concern di  sini  yaitu  anak  merupakan  seseorang yang  belum  mencapai  usia baligh .  Batasan  ini  penulis  tentukan  karena pada  usia baligh seseorang  telah mukallaf ,  artinya  ia  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  perintah  dan  ia  telah  dibebani  hukum. Jadi,  berdasarkan  makna  kata  pemeliharaan  dan  anak  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  pemeliharaan  anak  merupakan  proses  merawat, mendidik, dan menjaga diri anak, serta hartanya.
Istilah  pemeliharaan  anak  dalam  fikih  disebut  dengan ḥaḍānah . Secara bahasa, kata ḥaḍānah berasal dari kata ḥa-ḍa-na, yaḥḍinu, ḥiḍnan , berarti  samping  atau  merengkuh  ke  samping, 14 lambung,  memeluk, mengasuh dan merawat. 15 Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya:
1. Menurut  Wahbah  Zuhaili, ḥaḍānah adalah  pemeliharaan  anak bagi  orang  yang  berhak  untuk  memeliharanya.  Bisa  juga  berarti memelihara  atau  menjaga  orang  yang  tidak  mampu  mengurus kebutuhannya  sendiri,  karena  tidak mumayyiz seperti  anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila. 16
2. Menurut  Abdul  Aziz  Dahlan, ḥaḍānah yaitu  merawat  dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan
kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. 17
14 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Hak-Hak Anak,  Wasiat,  Wakaf,  Warisan, (terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk),  jilid  10,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.
15 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm.
260.
16 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 59.
17 Lihat  dalam  Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Pekembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI , cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
103
3. Menurut  Amir  Syarifuddin, ḥaḍānah atau kaffalah yaitu pemeliharaan  atau  pengasuhan.  Lebih  lengkap, ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil. 18
Berdasarkan tiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa ḥaḍānah merupakan pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini ditujukan  pada  dua  kategori,  yaitu  kepada  anak-anak  yang  masih  kecil atau  belum mumayyiz (belum  berakal),  dan  kepada  orang  yang kehilangan  kecerdasan  akal  (gila  dan  idiot).  Pengkhususan  dua  kategori ini  karena  keduanya  dianggap  tidak  bisa  mengurus  diri  sendiri  seperti keperluan-keperluannya. Dalam hal ini, ḥaḍānah itu sendiri dimaksudkan untuk  mengurus  keperluan  seseorang,  merawat  dan  mendidiknya berdasarkan  ketentuan  syari’at.  Namun,  dalam  tulisan  ini  hanya dimaksudkan pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz saja.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan,  pemeliharaan  anak  atau ḥaḍānah merupakan  proses  mengasuh,  merawat,  menjaga  dan  mendidik anak-anak yang masih kecil terkait dengan keperluan-keperluan mendasar anak, seperti mengurus diri dan harta anak.

## Dasar Hukum Pemeliharaan Anak
Terkait  dengan  dasar  hukum  pemeliharaan  anak,  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  ketentuan  umum,  yaitu  dasar  hukum pemeliharaan anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya pemeliharaan anak merujuk  pada  ketentuan  umum  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  233, yaitu:
                                                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                                 
18 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2006), hlm. 327.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
104
                                                                                                       
                                                                                               
Artinya:  “Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan  kewajiban  ayah  memberi  Makan  dan  pakaian  kepada  Para ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan  karena anaknya  dan seorang  ayah  karena  anaknya, dan  warispun  berkewajiban  demikian.  apabila  keduanya  ingin menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  dan  jika kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut yang  patut.  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang  kamu  kerjakan”.  (QS.  Al- Baqarah: 233).
Ketentuan  ayat  di  atas  tidak  hanya  membicarakan  hukum pemeliharaan  anak  saja,  tetapi  juga  dibicarakan  mengenai  hukum penyusuan,  batasan  penyusuan  yang  sempurna  yaitu  selama  dua  tahun penuh,  kewajiban  kepala  keluarga  (ayah)  untuk  menafkahi  anggota keluarganya secara ma‟ruf , khususnya ibu, serta tentang upah penyusuan.
Terkait dengan hukum pengasuhan anak pada materi ayat di atas, secara  umum  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  ibu,  juga  berlaku bagi  anak.  Abdul  Majid  menyebutkan,  kewajiban  ayah  memberikan nafkah  seperti  pada  ayat  di  atas  juga  berlaku  antara  ayah  dengan  anak. Konteksnya  memang  disebutkan  kepada  ibu  saja,  namun  kewajiban tersebut  disebabkan  karena  adanya  anak  yang  dikandung.  Oleh karenanya, kewajiban nafkah ayah ini juga ditujukan kepada anak-anak. 19
19 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah , (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 422.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
Kemudian, kewajiban membiayai dan memelihara anak yang masih kecil bukan  hanya  berlaku  selama  ayah  dan  ibu  masih  terikat  dalam  tali perkawinan  saja,  namun  juga  berlanjut  setelah  terjadinya  perceraian. 20
Selain ketentuan ayat, juga ditemukan dalam kandungan hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan dari Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid hingga Abdullah ibn Umar, sebagai berikut: 21
ُهْب َُسْمَع ِٓىَحَّدَح َِّٓعاَش ََْ ْلْا ِٓىْعَٔ ٍَسْمَع ِٓبَأ  ْهَع ُدِٕىَُْىا اَىَحَّدَح ُِّٓمَيُّسىا ٍدِىاَخ  ُهْب ُدُُمْحَم اَىَحَّدَح ًَُى ِٓىْطَب  َناَم اَرٌَ ِٓىْبا  َّنِإ ِ َّاللَّ َهُُسَز أَ  ْتَىاَق ًةَأَسْما  َّنَأ ٍَسْمَع ِهْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ِيِّدَج  ْهَع ًِِٕبَأ  ْهَع ٍبَْٕعُش ِ َّاللَّ ُهُُسَز اٍََى َهاَقَف ِّٓىِم ًَُعِصَتْىَٔ  ْنَأ َداَزَأََ ِٓىَقَّيَط ُياَبَأ  َّنِإََ ًءاَُِح ًَُى ِْسْجِحََ ًءاَقِس ًَُى ِْٓٔدَحََ ًءاَعَِ
ِٓحِنْىَت ْمَى اَم ًِِب ُّقَحَأ ِتْوَأ َمَّيَسََ ًَِْٕيَع ُ َّاللَّ َّّيَص
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Mahmud  bin  Khalid  As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al  Auza'i,  telah  menceritakan  kepadaku  'Amr  bin  Syu'aib,  dari ayahnya  dari  kakeknya  yaitu  Abdullah  bin  'Amr  bahwa  seorang wanita  berkata;  wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  anakku  ini, perutku  adalah  tempatnya,  dan  putting  susuku  adalah  tempat minumnya,  dan  pangkuanku  adalah  rumahnya,  sedangkan ayahnya  telah  menceraikannya  dan  ingin  merampasnya  dariku. Kemudian  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  berkata kepadanya;  engkau  lebih  berhak  terhadapnya  selama  engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).
Ketentuan  hadis  ini  juga  mengandung  beberapa  permasalahan hukum.  Di  antaranya  yaitu  hukum  pengasuhan  anak,  ibu  lebih  berhak mengasuh ketimbang ayah setelah terjadinya perceraian. Ibu tidak berhak
20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., hlm. 328.
21 Mahmud  bin  Khalid  bin  Abi  Khalid  pada  sanad  hadis  tersebut  yaitu  dari kalangan  sahabat,  dari  Syam,  wafat  149  H.  Menurut  Ibnu  Hibban  dan  Ibnu  Hajar  al- Asqalani,  bahwa  beliau ṡiqah atau  terpercaya.  Dimuat  dalam  Softwere:  “Lidwa  Pusaka Kitab Sembilan Imam”.
22 Abu Daud, Sunan Abī Dāwud, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
106
mengasuh  anak  apabila  ia  telah  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain. 23
Secara  umum,  hadis  ini  menjadi  landasan  tentang  pengasuhan  dan pemeliharaan anak.
Adapun  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dasar  hukum pemeliharaan anak setidaknya dapat ditemukan dalam tiga regulasi, yaitu Undang-Undang  Perkawinan,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  materi  tentang  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak dimuat dalam bab x tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adapun pasal-pasalnya sebagai berikut:
Pasal  45  ayat  (1):  “Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan menddidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya”.  Ayat  (2): “Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.
Pasal  47  ayat  (1):  “Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  ( delapan  belas  )  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  juga  dimuat  hukum  pemeliharaan  anak.  Khususnya pada bab viii tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Adapun pasal- pasalnya yaitu:
Pasal  37  ayat  (1):  “Pengasuhan    anak    ditujukan  kepada  anak yang  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh  kembang anaknya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun sosial”.  Ayat  (2):  “Pengasuhan  anak  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan    oleh  lembaga  yang  mempunyai
23 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, Zādul Ma‟ād fī Hadyī Khairil „Ibād, ed.  In, Zadul Ma‟ad;  Panduan  Lengkap  Meraih  Kebahagiaan  Dunia  Akhirat, (terj:  Masturi  Ilham, dkk), jilid. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25.
107
kewenangan  untuk  itu”.  Ayat  (3):  “Dalam  hal  lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  berlandaskan agama, anak yang  diasuh  harus  yang  seagama  dengan  agama  yang  menjadi landasan  lembaga  yang  bersangkutan”.  Ayat  (4):  “Dalam  hal pengasuhan  anak  dilakukan  oleh  lembaga  yang  tidak berlandaskan  agama,  maka  pelaksanaan  pengasuhan  anak  harus memperhatikan  agama  yang  dianut  anak  yang  bersangkutan”. Ayat  (5):  “Pengasuhan  anak  oleh  lembaga  dapat  dilakukan  di dalam  atau  di  luar  Panti  Sosial”.  Ayat  (6):  “Perseorangan  yang ingin berpartisipasi dapat melalui  lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal  38  ayat  (1):  “Pengasuhan  anak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  37,  dilaksanakan  tanpa  membedakan  suku,  agama, ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak,  dan  kondisi  fisik  dan/atau mental”.  Ayat  (2):  “Pengasuhan  anak  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  diselenggarakan  melalui  kegiatan  bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan,  serta  dengan  memberikan  bantuan  biaya dan/atau  fasilitas  lain,  untuk  menjamin  tumbuh  kembang  anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.
Kemudian,  dalam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Kompilasi  Hukum  Islam  juga  disebutkan  hukum  pemeliharaan  anak. Khususnya  pada  bab  xiv  tentang  pemeliharaan  anak.  Adapun  pasal- pasalnya yaitu:
Pasal  98  ayat  (1):  “Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri atau  dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.  Ayat  (2):  “Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar pengadilan.  Ayat  (3):  “Pengadilan  agama  dapat  menunjuk  salah

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
108
satu  kerabat  terdekat  yang  mampu  menunaikan  kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.
Pasal  105:  “Dalam  hal  terjadi  perceraian:  a.  Pemeliharaan  anak yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun adalah  hak ibunya.  b.  Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai pemegang  hak  pemeliharaan.  c.  Biaya  pemeliharaan  ditanggung oleh ayahnya”.
Pasal  106  ayat  (1):  “Orang  tua  berkewajiban  merawat  dan mengembangkan  harta  anaknya  yang  belum  dewasa  atau  di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan  yang  mendesak  jika kepentingan  dan  kemaslahatan  anak  itu  menghendaki  atau  suatu kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  lagi”.  Ayat  (2):  “Orang tua  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditumbulkan  karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.
Berdasarkan  tiga  ketentuan  di  atas,  pemeliharaan  anak merupakan  suatu  ketentuan  hukum  yang  wajib  dijalankan,  baik  bagi orang  tua  maupun  wali  terhadap  seorang  anak  yang  belum  mampu mengurus  keperluannya  sendiri.  Pengasuhan  dan  pemeliharaan  anak diwajibkan bagi kedua orang tua. Dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua  tidak  ada  atau  tidak  layak  untuk  mengasuh  anak,  maka  pengadilan bisa menetapkan status hak pengasuhan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak  untuk  mengasuh.  Bahkan,  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  sebelumnya,  dijelaskan  bahwa  suatu  lembaga  seperti  Panti  Sosial bisa  juga  dijadikan  pihak  yang  memelihara  anak,  ketika  orang  tua  tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan mengasuh anak.

## Hak-Hak Asuh
Dalam pembahasan ini, hak-hak anak asuh dimaksudkan sebagai segala  hal  yang  mesti  ia  terima,  kemestian  menerima  hak  ini  karena berimbang  dengan  kewajiban  orang  tua  atau  wali  terhadap  anak  itu

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
109
sendiri.  Hak-hak  anak  yang  berada  dalam  asuhan  seseorang  harus diperhatikan dan ditunaikan. Khususnya dalam masalah hak perwaliannya. 24 Hak-Hak anak asuh dalam pembahasan ini secara khusus dikategorikan  ke  dalam  dua  bentuk,  yaitu  hak-hak  materil  dan  non- materil. Berikut ini, akan dijelaskan dua hak khusus anak tersebut:
a. Hak-Hak Materil
Hak-hak  materil  seorang  anak  erat  kaitannya  dengan  hak-hak keperdataan.  Meliputi  hak  atas  nafkah,  dan  hak  atas  harta  waris  ketika orang tua meninggal dunia.
b. Hak-Hak Non Materil
Selain  hak  materil,  berupa  segala  bentuk  hak  keperdataan,  anak juga berhak atas hak-hak lain yang bersifat non materil. Hak non materil ini  meliputi  segala  bentuk  kasih  sayang  orang  tua  terhadap  anak, pendidikan,  nasehat  dan  bimbingan. 25 Dalam  berbagai tinjauan,  keluarga adalah  tempat  pendidikan  pertama  dan  utama  bagi  anak-anak. 26 Kedua orang  tua  yang  mengasuh  anak  hendaknya  bekerja  secara  kolektif, sehingga keberhasilan anak akan tercapai. 27
24 Perwalian dalam literatur fikih disebut dengan al-wilāyah . Hakikat perwalian di sini yaitu mengurus dan menguasai orang yang berada dalam perwaliannya. Perwalian mencakup  dua  bentuk,  yaitu  perwalian  atas  diri  seseorang,  dan  perawalian  atas  harta. Perwalian atas harta di sini berhubungan dangan ihwal pengelolaan harta kekayaan dalam hal  pengembangan,  pemeliharaan  dan  pengawasan,  serta  pembelanjaan  harta orang  yang berada  di  bawah  perwaliannya.  Lihat  dalam  Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga Islam di Dunia Islam, Edisi Revisi, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134- 136.
25 Abdul  Qadir  Mansur, Fikih  Wanita;  Segala  Hal  yang  Ingin  Anda  Ketahui Tentang  Perempuan  Dalam  Hukum  Islam ,  pj:  Muhammad  Zainal  Arifin,  (Tanggerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45
26 Muladi, Hak  Asasi  Manusia;  Hakekat,  Konsep  Dan  Implikasinya  Dalam Perspektif  Hukum  Dan  Masyarakat ,  (cetakan  ke-1,  Bandung:  Refika  Aditama,  2005), hlm. 210
27 Cahyadi  Takariawan, Di  Jalan  Dakwah  Kugapai  Sakinah;  Panduan Merencanakan  Pernikahan  Hingga  mencapai  Pernikahan  Puncak  Dalam  rumah Tangga ,(Solo: Era Intermedia,2006), Hlm. 316-317

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati

## 110

## Perlindungan  dan  Pemeliharaan  Anak  dalam  Situasi  Darurat
Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
Istilah  perlindungan  dan  pemeliharaan  anak  di  sini  bermaksud segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi,  dan  memelihara  anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Hal  ini  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, yang bunyinya:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hakhaknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Dalam  peraturan  perundang-undangan,  sangat  jelas  disebutkan bahwa  anak  dalam  situasi  darurat, 28 seperti  anak  korban  bencana  alam, berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  pemeliharaan.  Pemeliharaan  dan perlindungan  ini  sendiri  menjadi  tanggung  jawab  bersama  masyarakat, khususnya  ditujukan  pada  pemerintah.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:
“Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak.  Seperti  anak  dalam  situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Pada  Pasal  60  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  juga menyebutkan:
28 Pemilihan  istilah  “anak  dalam  situasi  darurat”  dalam  tulisan  ini  digunakan untuk  menggaris  bawahi  bahwa  topik  penelitian  ini  berkaitan  dengan  pemeliharan  anak- anak  yang  berada  dalam  situasi  darurat,  khususnya  anak-anak  korban  bencana  alam stunami.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
111
“Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  terdiri  atas:  a.  anak  yang  menjadi  pengungsi;  b.  anak  korban kerusuhan;  c.  anak  korban  bencana  alam;  dan  d.  anak  dalam situasi konflik bersenjata”.
Term “anak dalam situasi darurat” secara umum mencakup anak yang  menjadi  pengungsi,  anak  korban  kerusuhan,  anak  korban  bencana alam,  dan  anak  dalam  situasi  konflik  bersenjata.  Untuk  itu,  anak  dalam kondisi  ini  harus  mendapat  perlindungan  khusus  dan  pemeliharaan. Perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi darurat bisa dalam bentuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  atas  pangan,  sandang, pemukiman,  pendidikan,  kesehatan,  belajar  dan  berekreasi,  jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak  yang  menyandang  cacat  dan  anak  yang  mengalami  gangguan psikososial.
Lebih  lanjut,  peran  perlindungan  dan  pemeliharaan  anak  dalam situasi darurat ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi bersama-sama  dengan  masyarakat  secara  kolektif  demi  terwujudnya kemaslahatan  anak.  Dalam  bab  x  tentang  peran  masyarakat,  khususnya Pasal  72  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dinyatakan  bahwa masyarakat  berhak  memperoleh  kesempatan  seluas-luasnya  untuk berperan  dalam  perlindungan  anak.  Peran  masyarakat  di  sini  dilakukan baik  oleh  orang  perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga sosial  kemasyarakatan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  lembaga pendidikan,  lembaga  keagamaan,  badan  usaha,  dan  media  massa.  Pada Pasal  73,  juga  disebutkan  bahwa  peran  masyarakat  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa anak-anak  dalam  situasi  darurat,  meliputi  anak  yang  mengungsi,  anak korban  kerusuhan,  anak  korban  bencana  alam,  dan  anak  dalam  situasi konflik  wajib  dipelihara  dan  dilindungi  oleh  negara  (pemerintah).  Di samping  itu,  pemeliharan  dan  perlindungan  tersebut  tidak  menafikan

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
112
bolehnya  peran  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  perlindungan tersebut.
Adapun menurut perspektif hukum Islam, anak-anak yang orang tuanya  meninggal  itu  disebut  dengan  anak  yatim  atau  yatim  piatu,  anak dalam  kategori  memerlukan  perhatian  khusus,  baik  dari  sanak  kerabat, masyarakat, maupun pemerintah.
Dalam  beberapa  ayat  al-Quran,  disebutkan  bahwa  anak  yatim perlu  mendapat  perhatian  dari  orang  lain.  Hal  ini  sebagaimana  yang terdapat dalam surah Ad-dhuha ayat 6 yang berbunyi:
ََِٰاَ  َف ا ٗمِٕتَٔ َك ۡدِجَٔ  ۡمَىَأ
Artinya:”Bukankah  Dia  mendapatimu  sebagai  seorang  yatim,  lalu  Dia melindungimu”.
Dalam  ayat  ini  menjelaskan  bahwa  Allah  mendapati  nabi Muhammad  dalam  keadaan  yatim  karena  ayahnya  telah  meninggal,  lalu Allah  melindungi  nabi  Muhammad  dengan  cara  menyerahkan  nabi kepada  asuhan  pamannya  Abu  Thalib,  dan  ayat  keenam  ini  jugan menunjukkan  respon  Allah  yang  sangat  cepat  untuk  memberi perlindungan.
Dan ad-dhuha ayat 9 tentang bersikap terhadap anak yatim yang berbunyi:
اَّمَأَف َمِٕتَٕۡى ۡسٍَۡقَت  َلََف
Artinya:”Sebab  itu,  terhadap  anak  yatim  janganlah  kamu  berlaku sewenang-wenang”.
Dari  ayat-ayat  al-qur’an  di  atas  paling  tidak  menjadi  pelajaran penting  bagi  umat  islam  agar  meneladani  apa  yang  di  contohkan  Allah kepada nabi Muhammad tentang keutamaan memelihara dan melindungi anak  yatim,  hal  ini  juga  pernah  dipraktekkan  oleh  sahabat-sahabat  nabi, diantaranya adalah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kewajiban ini  bukan  hanya  di  bebankan  kepada  Wali  atau  sanak  saudaranya  akan

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
113
tetapi  di  wajibkan  kepada  seluruh  kaum  muslimin,  baik  itu  masyarakat ataupun pemerintah. 29
Ibnu Anshori juga menyatakan bahwa anak dalam situasi apapun juga wajib dilindungi. dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara.  Lebih  lanjut, dinyatakan  bahwa  penampakan  kasih  sayang  dan  pemenuhan  hak  dasar anak  dapat  tercapai  apabila  anak  dalam  keadaan  normal.  Namun  ketika anak  berada  dalam  situasi  yang  tidak  normal,  misalnya  menjadi  anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi,  menjadi  korban  kekerasan  dan  sebagainya,  maka  anak membutuhkan  perlindungan  dan  penanganan.  Itulah  yang  disebut  hak perlindungan khusus bagi anak. 30
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  antara hukum  Islam  dan  hukum  positif  menempatkan  anak-anak  dalam  situasi darurat  sebagai  anak  yang  wajib  dilindungi.  Perlindungan  dan pemeliharannya  pun  berbeda  dengan  anak-anak  dalam  kondisi  normal. Pemerintah  harus  turun  langsung  untuk  menangani  permasalahan  anak dalam  kondisi  tersebut.  Sebagaimana  amanah  undang-undang,  bahwa pemerintah  wajib  melakukan  perlindungan  dan  pemeliharaan  khusus terhadap  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  dalam  masalah  hukum  dan anak-anak  lainnya.  di  samping  pemerintah,  masyarakat  juga  memiliki peran dalam melakukan pemeliharaan anak, karena masyarakat ini sendiri yang  mudah  menjangkau  dan  melihat  anak-anak  tersebut.  Oleh  karena itu,  baik  dalam  Islam  maupun  hukum  perundang-undangan,  pemerintah dan  masyarakat  diharapkan  mampu  berkerja  sama  dalam  melakukan pemeliharaan, penjagaan, pembimbingan dan perlindungan anak.
29 Imam  Jalaluddin  Al-Mahalli  dan  Imam  Jalaluddin  As-Sayuti,  Terjemahan Tafsir Jalalain, cet. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2003), Hlm. 1343-1344.
30 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam , (Jakarta:  KPAI, 2007), hlm. 45.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati

## 114

## Peran  Perangkat  Desa  dalam  Sistem  Pengangkatan  Wali  Anak
Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
Istilah peran di sini diartikan sebagai peran serta, yaitu ikut ambil bagian  dalam  suatu  kegiatan,  atau  keikutsertaan  secara  aktif  dan partisipasi dalam satu kegiatan dalam menyelesaikan satu permasalahan. Secara  khusus,  perangkat  desa  di  Kecamatan  Krueng  Sabee  Kabupaten Aceh  Jaya  dalam  hal  ini  ikut  serta  dalam  menyelesaiakan  masalah pengangkatan  wali  anak  korban  tsunami . Mekanisme  yang  dilakukan dalam  Penetapan  dan  penunjukan  wali anak  korban  tsunami  diantaranya adalah  dengan  mengumpulkan  data-data  anak  yang  telah  kehilangan orang  tuanya,  kemudian  mengumumkan  kepada  masyarakat  untuk melakukan  musyawarah  penetapan  wali  anak  korban  stunami.  Hal  ini dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  (bagi  anak  yang  masih mempunyai  keluarga)  dan  masyarakat  dengan  sepengetahuan  orang- orang tua, seperti keuchik, tuha peut gampong .
Pengawasan Perangkat  Desa  terhadap  Wali  Anak Korban  Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
Pengawasan  memang  sangat  diperlukan  dalam  perwalian  anak. Hal  ini  berguna  sebagai  kontrol  terhadap  tugas-tugas  wali  kepada  anak yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Dalam  praktek  di  lapangan, khususnya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, anak-anak korban  tsunami  memang  telah  mendapatkan  wali  pengampu  yang ditunjuk oleh perangkat desa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam  hal    ini,  perwalian  tersebut  justru  tidak  diawasi  oleh  aparatur gampong  (perangkat  desa)  yang  notabene  telah  berperan  dalam menetapkan  wali  anak,  sehingga  menyebabkan  wali  lalai  dan  tidak bertanggung  jawab  terhadap  anak  yang  dibawah  perwaliannya,  dan sebagian  wali  bahkan  ada  yang  menelantarkan  anak  yang  jadi  tanggung jawabnya.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
115
Pengawasan  perangkat  desa  terhadap  wali  anak  korban  tsunami tidak pernah dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa sebab, di  antaranya  mengingat  waktu  penunjukan  wali  dahulu  tidak  dilakukan dengan  akte  tertulis  wali.  Sehingga,  kedudukan  perwaliannya  tempak tidak  mengikat.  Kemudian,  ada  anggapan  bahwa  bagi  anak  korban tsunami yang diwalikan oleh sanak kerabat yang masih hidup, tidak perlu diawasi.  Mengingat  yang  mewalikannya  keluarganya  sendiri.  Ada  juga alasan  bahwa  anak  yang  tidak  mempunyai  sanak  kerabat  sama  sekali akan diwalikan oleh orang lain yang berkeinginan mewalikan. Atas dasar keinginan tersebut, maka pengawasan dipandang tidak perlu. 31

## Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Pelaksanaan  Perwalian  Anak
Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
Banyaknya  orang  tua  yang  meninggal  dunia  setelah  tsunami menjadi  masalah  tersendiri  bagi  pengasuhan  dan  perwalian  anak-anak yang  ditinggalkan,  sehingga  untuk  menjamin  kelangsungan  pengasuhan terhadap anak-anak tersebut perlu adanya penetapan wali. Pengangkatan wali anak tentu harus diimbangi dengan kontrol yang kuat, media kontrol pertama bisa melalui bukti surat tentang siapa yang mewalikan, dan harus dilakukan di pengadilan.
Dalam  hukum  Islam,  anak-anak  yang  orang  tuanya  meninggal atau disebut dengan anak yatim atau yatim piatu, merupakan anak dalam kategori  memerlukan  perhatian  khusus,  baik  dari  sanak  kerabat, masyarakat,  maupun  pemerintah.  Anak  merupakan  calon  generasi  muda yang memerlukan  pembinaan dan  perlindungan dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  psikis,  mental  serta sosial  anak.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perhatian  yang  cukup  besar dari keluarga atau wali.
31 Hasil  wawancara  dengan  Ag,  Tuha  Peut  Gampong  Mon  Mata,  tanggal  13 November 2017.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
116
Dalam  beberapa  ayat  al-Quran,  disebutkan  bahwa  anak  yatim perlu  mendapat  perhatian  dari  orang  lain,  bahkan  ada  balasan  yang  luar biasa  kelak  akan  diterima.  Hal  ini  sebagaimana  dapat  dipahami  dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:
                                                                                                   
                                                                                                     
      Artinya:  “Tentang  dunia  dan  akhirat.  dan  mereka  bertanya  kepadamu tentang anak yatim,  katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut  adalah  baik,  dan  jika  kamu  bergaul  dengan  mereka,  Maka mereka  adalah  saudaramu;  dan  Allah  mengetahui  siapa  yang membuat  kerusakan  dari  yang  Mengadakan  perbaikan.  dan Jikalau  Allah  menghendaki,  niscaya  Dia  dapat  mendatangkan kesulitan  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi Maha Bijaksana”.
Dalam ayat lain ditegaskan bahwa memelihara anak yatim adalah satu kewajiban. Hal ini seperti ditetapkan dalam surat al-Nisa’ ayat 127, yang berbunyi:
                                                                                             
                                                                                                                                                                                   
                           Artinya:  “Dan  mereka  minta  fatwa  kepadamu  tentang  Para  wanita.
Katakanlah:  "Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  mereka, dan  apa  yang  dibacakan  kepadamu  dalam  Al  Quran  (juga memfatwakan)  tentang  Para  wanita  yatim  yang  kamu  tidak memberikan  kepada  mereka  apa  yang  ditetapkan  untuk  mereka, sedang  kamu  ingin  mengawini  mereka  dan  tentang  anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (kamupun diwajibkan) supaya kamu mengurus (hak dan keperluan) anak-anak yatim secara adil.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati

## 117
Dan  kebajikan  apa  saja  yang  kamu  kerjakan,  Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.
Dua  ayat  di  atas  paling  tidak  menjadi  landasan  tentang keutamaan memelihara anak yatim. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa  orang  yang  memelihara  anak  yatim  akan  masuk  surga bergandengan  seperti  dua  jari  yang  saling  berdekatan.  Hal  ini  dapat dipahami melalui ketentuan hadis riwayat dari Ishaq, sebagai berikut: َهاَق َةَسَْٔسٌُ ِٓبَأ  ْهَع  ُثِّدَحُٔ ِجَْٕغْىا اَبَأ  ُتْعِمَس َهاَق ِِّٓئِّدىا ٍدَْٔش ِهْب ِزَُْح  ْهَع ٌلِىاَم اَوَأَبْوَأ ُقاَحْسِإ ِٓىَحَّدَح َ َّاللَّ َّقَّتا اَذِإ ِتَّىَجْىا ِٓف ِهَْٕتاٍََم ٌَََُُ اَوَأ ِيِسَْٕغِى ََْأ ًَُى ِمِٕتَْٕىا ُوِفاَم َمَّيَسََ ًَِْٕيَع ُ َّاللَّ َّّيَص ِ َّاللَّ ُهُُسَز َهاَق
َّطْسُُْىاََ ِتَباَّبَّسىاِب ٌلِىاَم َزاَشَأََ
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Ishaq  telah  memberitakan kepada  kami  Malik  dari  Tsaur  bin  Zaid  Ad  Dili  berkata;  aku mendengar  Abu  Al  Ghaits  menceritakan  dari  Abu  Hurairah,  dia berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: “Penanggung  anak  yatim  baik  miliknya  atau  milik  orang  lain akan  berada  di  surga  denganku  seperti  dua  jari  ini,  selama  dia bertaqwa kepada Allah”. Dan Malik mengisyaratkan dengan jari tulunjuk dan tengah”. (HR. Malik).
Perwalian  anak  yatim  di  sini  merupakan  suatu  bentuk perlindungan  dengan    otoritas  penuh  atas  dasar  tanggung  jawab, tujuannya  untuk  memberikan  pertolongan  atas  ketidakmampuan  anak yatim  itu  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum,  baik  yang berhubungan  dengan  harta  maupun  dengan  dirinya.  Untuk  itu,  ulama mazhab  sepakat  bahwa  wali  harus  mempunyai  syarat-syarat  tertentu,
32 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al-Barad Syarh  al-Adab  al-Mufrad, ed.  In, Syarah  Adabul  Mufrad, (terj:  Taqdir  Arsyad),  jilid  1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 120.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
118
yaitu  wali  dipersyaratkan  harus  berakal  dan  baligh,  mengerti  dan mampun mewalikan, dan seagama, amanah dan adil. 33
Hukum  Islam  menentukan,  wali  mempunyai  tanggung  jawab untuk  mengurus  segala  keperluan  anak  yatim,  baik  keperluan  nafkah, pendidikan,  maupun  kesehatan.  Wali  juga  bertanggung  jawab  untuk menjaga  harta-harta  anak  yatim. 34 Misalnya,  harta  yang  diperoleh  dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.
Menurut al-Jazairi, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di  antaranya  memberikan  pendidikan  moral,  agama,  dan  akhlak  yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian,  serta  kepentingan  kesehatan  anak.  Dalam  hal  harta,  wali  wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggung jawabkan kelak. 35
Hal  yang  sama  juga  ditegaskan  oleh  Abdul  Majid,  bahwa  perwalian dalam  Islam  tidak  hanya  berkenaan  dengan  diri  anak  saja,  tetapi  juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang  meninggal  dunia. 36 Intinya,  wali  mempunyai  beban  yang  cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.
Terkait  dengan  pelaksanaan  perwalian  anak  korban  tsunami  di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam pandangan
33 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  cet.  6,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1926: Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „alā al-Mażāhib al-Khamsah, ed. In, Fiqih Lima Mazhab: Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali , (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 2, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696.
34 Wahbah  Zuhaili, AL-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam: Pernikahan  Talak,  Khuluk,  Mengila‟  Istri,  Li‟an,  Zuhar  dan  Masa  Iddah, (terj:  Abdul Hayyie al-Kattani) , jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.
35 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, (terj:  Ikhwanuddin  &  Taufik  Aulia  Rahman),
(cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.
36 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al-Islamiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhli  &  Ahmad  Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
119
Islam  tidak  bertentangan.  Hal  ini  dengan  syarat  wali  tidak  melalaikan kewajibannya  terhadap  anak  di  bawah  perwaliannya.  Mengenai pengawasan  wali,  dalam  hukum  Islam  memang  tidak  ditegaskan  secara rinci.  Namun,  pengawasan  tersebut  dipandang  perlu.  Sebagaimana disebutkan  dalam  surat  al-Nisā’  ayat  6,  bahwa  Allah  menjadi  pengawas dalam  proses  pemeliharaan  diri  dan  harta  anak  yatim.  adapun  bunyinya adalah:
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                     
Artinya:  “Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk kawin.  kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas (pandai  memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada  mereka harta-hartanya.  dan  janganlah  kamu  Makan  harta  anak  yatim lebih  dari  batas  kepatutan  dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa (membelanjakannya)  sebelum  mereka  dewasa.  barang  siapa  (di antara  pemelihara itu)  mampu,  Maka  hendaklah  ia menahan  diri (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  Barangsiapa  yang miskin,  Maka  bolehlah  ia  Makan  harta  itu  menurut  yang  patut. kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka, Maka  hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan itu)  bagi  mereka.  dan  cukuplah  Allah  sebagai  Pengawas  (atas persaksian itu).
Kontek  ayat  tersebut  berbicara  dalam  hal  mengendalikan, memeliharta, dan berbuat hukum  atas harta anak  yatim. Di bagian  akhir ayat  di  atas,  jelas  bahwa  Allah  menjadi  pengawas  para  wali  dalam mewalikan harta anak yatim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan  wali  anak  yatim  dari  korban  tsunami  perlu  dilakukan. Pengawasan  bertujuan  menjadi  alat  kontrol  bagi  wali  dalam  memenuhi hak-hak anak anak.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
120
Dalam  sistem  peradilan,  perwalian  hanya  dapat  dilalui  melalui petunjuk  undang-undang.  Peraturan  tertulis  mengenai  perwalian  ada  di dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  yaitu  dalam  Bab XI  Pasal  50  sampai  54  yang  mengatur  mengenai  batas-batas  umur  anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali,  tanggung  jawab  seorang  wali,  serta  bagaimana  seorang  wali  dapat dicabut kekuasaannya.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  cara  pengangkatan  dan penunjukan wali dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Disebutkan  bahwa  dalam  hal  orang  tua  anak tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  atau  tidak  diketahui  tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang tentang perwalian ditemukan dalam  atau  badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  dapat  ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan  harus  melalui  penetapan  pengadilan.  Wali  yang  ditunjuk tersbeut wajib mengelola harta milik dan diri anak. 37
Berikutnya,  hukum  perwalian  dalam  Qanun  Aceh  mengenai perlindungan anak yang tidak ada orang tuanya pasca tsunami sebenarnya telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2007  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2007  tentang  Penanganan  Permasalahan  Hukum  dalam  Rangka Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Wilayah  dan  Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara.
Dalam  undang-undang  tersebut,  tepatnya  pada  Pasal  31 disebutkan  bahwa  anak  di  bawah  umur  yang  orang  tuanya  telah meninggal  atau  tidak  cakap  bertindak  menurut  hukum,  maka  harta kekayaannya  dikelola  oleh  wali  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  tersebut, menunjukkan  bahwa  semua  aturan  perawalian  harus  berdasarkan
37 Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, (Cet.  V,  Bandung:  Citra  Umbara, 2014), hlm. 358.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
121
ketentuan  undang-undang.  Misalnya  penetapan  wali,  syarat-syarat menjadi wali, hak dan kewajiban wali, anak anak yang diwalikan dan lain sebagainya.
Dalam kaitannya dengan praktek penunjukan wali terhadap anak korban  tsunami  di  Kecamatan  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya,  memang  tidak dilakukan  berdasarkan  undang-undang.  Bahkan  tidak  dilakukan pengawasan  wali  yang  mewalikan  anak-anak  tersebut.  Meski  demikian, menurut  penulis  ada  dua  sisi  yang  perlu  dicermati  terkait  perwalian  di Kecamatan Krueng Sabee. Pertama, hendaknya ada sosialisasi tetang tata cara  pengangkatan  wali  melalui  prosedur  pengadilan.  Hal  ini  bertujuan agar  masyarakat  mengetahui  kegunaan  dan  pentingnya  menempuh  jalur pengadilan. Kedua , mengenai beberapa alasan tokoh masyarakat tentang tidak  adanya  pengawasan  terhadap  perwalian  anak  sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya  merupakan  alasan  murni  dari  masyarakat  itu sendiri.  Artinya,  pengawasan  itu  hanya  berlaku  ketika  prosedurnya dilakukan  berdasarkan  undang-undang,  dan  adanya  akta  tertulis  bagi wali.  Sedangkan  dalam  praktek  masyarakat,  perwalian  dilakukan  secara musyawarah,  atas  dasar  keinginan  dan  kemampuan,  sehingga  tidak  ada pembebanan hukum di dalamnya.

## Penutup
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pembahasan  serta  menganalisis mengenai  Peran  Perangkat  Desa  Terhadap  Pelaksanaan  Perwalian  Anak Korban  Tsunami  Di  Kec.  Krueng  Sabee    Kab.  Aceh  Jaya  sebagaimana telah  diuraikan  dalam  artikel  ini  ,  dapat  ditarik  kesimpulan  atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perangkat  desa  memeliki  peran terhadap anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yaitu melakukan musyawarah pada saat pengangkatan wali anak korban tsunami.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
122

## 2. Perwalian  anak  korban  tsunami  di  Kecamatan  Krueng  Sabee
Kabupaten  Aceh  Jaya  tidak  dilakukan  pengawasan.  Alasannya:
Pertama ,  penunjukan  wali  tidak  dilakukan  dengan  akte  tertulis.
Kedua, anak  korban  tsunami  diwalikan  sendiri  oleh  sanak  kerabat yang  masih  hidup. Ketiga, adanya  keinginan  masyarakat  untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu.
3. Menurut  hukum  Islam,  anak-anak  korban  tsunami  merupakan  anak yatim.  anak  yatim  harus  mendapat  perhatian  khusus  dari  wali  anak. Perwalian  anak  di  Kec.  Krueng  Sabee  belum  sesuai  dengan  hukum
Islam.  Wali  tidak  menjalankan  kewajiban  secara  penuh  terhadap  diri dan harta anak, serta tidak dilakukan pengawasan.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, , dkk. Hukum Dan Hak-hak Anak , Jakarta: Rajawali, 1986.
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al- Islamiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, terj:
Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005. Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006.
Abdul Qadir Mansur, Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui
Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam , pj: Muhammad Zainal
Arifin, Tanggerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al-
Barad  Syarh  al-Adab  al-Mufrad, ed.  In, Syarah  Adabul Mufrad,
terj: Taqdir Arsyad, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
123
Abu  Bakar Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim;
Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, terj:  Ikhwanuddin  &
Taufik Aulia Rahman,  Jakarta: Ummul Qura, 2016. Abu Daud, Sunan Abī Dāwud, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,
2011.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia:  Studi  Kritis  Pekembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,
UU.  No.  1/1974  sampai  KHI ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Cahyadi  Takariawan, Di  Jalan  Dakwah  Kugapai  Sakinah;  Panduan Merencanakan  Pernikahan  Hingga  mencapai  Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga , Solo: Era Intermedia,2006.
Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan
Peranannya  dalam  Kehidupan  Masyarakat ,  Surakarta:  Era
Intermedia, 2005.
Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung:
Citra Umbara, 2014.
Ibnu  Anshori, Perlindungan  Anak  Menurut  Perspektif  Islam ,  Jakarta:
KPAI, 2007 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, Zādul  Ma‟ād  fī  Hadyī  Khairil  „Ibād, ed.  In, Zadul  Ma‟ad;  Panduan  Lengkap  Meraih  Kebahagiaan  Dunia Akhirat, terj:  Masturi  Ilham,  dkk,  Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,
2008.
Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Prenadamedia
Group, 2016.
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

## Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak
Soraya Devy, Mela Mirdawati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
124
Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Praktis , Bandung: Al-Mizan, 2002.
Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „alā al-Mażāhib al-Khamsah, ed.
In, Fiqih Lima Mazhab: Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali , terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Lentera, 2001.
Muladi, Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam
Perspektif  Hukum  Dan  Masyarakat ,    Bandung:  Refika  Aditama,
2005.
Sayyid Quthb, Tafsīr fī Żilāl al-Qur‟ān, ed. In, Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah  Naungan  Alquran ,  terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,
Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  terj:  Nor  Hasanuddin,  dkk,  Jakarta:  Pena
Pundi Aksara, 2006.
Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Perkawinan, yogyakarta: liberty, 1986.
Ter  Haar  dalam  Syafiyudin  Sastrawujaya, Beberapa  Masalah  Tentang
Kenakalan
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munahakat;  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam:
Hak-Hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf,  Warisan, terj:  Abdul  Hayyie  al-
Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  al-Syāfi‟ī  al-Muyassar, ed.  In, Fiqih  Imam Syafi‟i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits , terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.