http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4807 eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4807 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 96 - 104

## INTERAKSIONISME SIMBOLIK APARATUS DAN PEKERJA SEKS DI BALI
I Dewa Ayu S Joni¹, Ni Nyoman Dewi Pascarani², Tedi Erviantono³ ¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana email: ayu_sugiarica@unud.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana email: pasca.bali@yahoo.com
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana email: erviantono2@unud.ac.id

## ABSTRACT
This article explores a form of symbolic interaction between the formal security apparatus of the  State  and  sex  workers  in  Bali.  The  study  uses  qualitative  research  methods  with  data collection methods for interviews and observations. Through this type of research traced the efforts of sex workers to communicate in order to  negotiate their interests with the power represented  by  the  local  government  security  apparatus  (apparatus).  Sanders'  (2001)  and O'Neill's  (2001)  study  shows  sex  workers  are  resistant  to  control.  But  in  this  capacity,  sex workers have a communication style to negotiate activities with local state officials. Theory used symbolic interactionism from Blumer. In the field data obtained there are two types of meaning in symbolic interactions. Sex worker as a party spreading disease and violation of morality. Even this is used as building the meaning of the moral image of regional leaders. In this symbolic interaction meaning, sex workers with bureaucratic state apparatus are very dependent on social structures in society which depend on social status, involvement in sex trade organizations, and laws or policies related to the regulation of CSWs. Bali as a world tourism destination prioritizes the basic value of the development of cultural tourism and has never once declared it as sex tourism. It's just ironic that Bali is often used as a transit point for the existence of the trafficking industry before they depart overseas. Bali is used as the main transit  of  commercial  sex  workers  in  the  women's  trafficking  network.  Although  in  the interactionism the symbolic meaning of the repression of the state apparatus is still considered to manifest a patriarchal value system that provides more legal sanctions to service providers in this case sex workers, especially women, than their users, namely men .
Keyword: symbolic interactionism; sex workers; state apparatus .

## ABSTRAK
Artikel  ini  mendalami  bentuk  interaksionisme  simbolik  antara  aparat  keamanan  formal Negara dengan para pekerja seks di Bali. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode koleksi data wawancara dan observasi. Melalui jenis penelitian ini ditelusuri upaya pekerja seks berkomunikasi guna menegosiasikan kepentingannya dengan kekuasaan yang terepresentasi melalui diri perangkat keamanan (aparatus) pemerintah daerah. Kajian Sanders  (2001)  dan  O'Neill  (2001)  menunjukkan  pekerja  seks  resisten  terhadap  aksi penertiban.  Namun  pada  kapasitas  ini,  pekerja  seks  memiliki  gaya  berkomunikasi  untuk menegosiasikan aktifitas dengan aparat negara setempat. Teori digunakan interaksionisme simbolik dari Blumer. Pada data lapangan yang diperoleh terdapat dua jenis makna dalam interaksi simbolik. PSK sebagai pihak atau agens persebaran  penyakit dan agen pelanggaran moralitas.  Hanya  saja  stigmasi  ini  digunakan  sebagai  sarana  membangun  makna  citra
moralis  pemimpin  daerah.  Pada  makna  interaksionisme  simbolik  ini,  pekerja  seks  dengan aparatus  negara  birokrasi  bergantung  pada  bangunan  sosial  di  masyarakat  yaitu  tataran status  sosial,  seperti  keterlibatan  mereka  pada  organisasi  perdagangan  seks,  dan  resiko pelanggaran hukum atau kebijakan terkait pengaturan PSK. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia mengedepankan dasar nilai pengembangan pariwisata budaya dan sama sekali tidak pernah mendeklarasikan sebagai pariwisata seks. Hanya saja ironisnya Bali seringkali justru dijadikan ajang transit bagi keberadaan industri trafiking sebelum mereka diberangkatkan ke  luar  negeri.    Bali  digunakan  sebagai  transit  utama  PSK  dalam  jaringan  tindak perdagangan perempuan (women trafiicking).  Meski dalam interaksionisme makna simbolik ini, tindakan represi aparatus negara dianggap memanifestasikan tata nilai patriarkhi yang memberikan  sanksi  hukum  pada  penyedia  jasa  dalam  hal  ini  pekerja  seks,  terutama perempuan, ketimbang penggunanya, yaitu laki-laki.
Kata Kunci: interaksionisme simbolik; pekerja seks; aparatus negara.

## PENDAHULUAN
Kajian  terkait  keberadaan  pekerja  seks  senantiasa  aktual.  Pemberitaan  terkait penangkapan  artis  yang  diindikasikan  terlibat  prostitusi  online  beberapa  waktu  lalu, memperlihatkan kepada masyarakat sebenarnya upaya Negara dalam penanganan kasus ini tidak  pernah  tuntas.  Merebaknya  penertiban  kasus-kasus  prostitusi  pada  beberapa  sisi masih parsial. Penutupan lokalisasi sudah menjadi aksi klasik para kepala daerah di negara kita yang mengedepankan alasan terjaminnya moralitas masyarakat sekitar dan pencegahan penyakit seksual, meski kenyataannya kontraproduktif (cnnIndonesia, 25 Mei 2018). Alasan lain  yang  menyebabkan  kontrapruduktif  adalah  keterbatasan  pemahaman  bahwa  aksi prostitusi hanya dijalankan pekerja seks berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki atau  transgender  (Joni,  2018).    Pada  posisi  ini  muncul  anggapan  selama  ini  bekerjanya aparat  dalam  kasus  prostitusi  dianggap  pencitraan  yang  mengukuhkan  posisi  mereka sebagai sekedar polisi moral (Sindonews, 26 Agustus 2018).
Beberapa riset Sanders (2001) dan O'Neill (2001) memperlihatkan perbincangan tata  kelola  prostitusi  menjadi  realitas  yang  senantiasa  berhadapan  dengan  perbincangan diskursif  soal  moral  dan  gangguan  publik,  sehingga  keberadaannya  harus  berhadapan dengan  aparatus.  Cara  pandang  opresif  sebagian  besar  aparatus  menganggap  pelegalan segala  bentuk  kegiatan  prostitusi  berarti  merestui  negativitas  di  tengah  masyarakat, sehingga penolakannya lebih besar ketimbang pelegalannya. Hanya saja saat pekerja seks komersial vis a vis (berhadapan) dengan aparatus selalu muncul kontestasi dengan beragam kepentingan. Kontestasi ini bisa dikaji melalui teori interaksionisme simbolik, yaitu  teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki iindividu berdasarkan interaksi dengan individu lain.
Pekerja seks penelitian ini adalah pekerja seks berjenis kelamin perempuan serta trans-gender  yang  ada  di  Bali.  Sedangkan  aparatus  mengikuti  konsep  Athusserian  yang mengarah  pada State  Apparatus yang  merupakan  perangkat  negara  moden,  yaitu  polisi, satuan  polisi  pamong  praja.    Pertanyaan  riset  bagaimana  pola  interaksionisme  simbolik antara pekerja seks dengan aparatus di Bali.   Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pola interaksionisme simbolik antara aparatus dengan pekerja seks di Bali.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang pola interaksionisme simbolik di kalangan pekerja seks masih terbatas dan banyak didominasi penelitian deskriptif maupun persepsional khusus terkait PSK  perempuan  beserta  faktor  pendorong  ekonomi  maupun  aspek  legalitasnya.  Hal  ini seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Caswanto  (2016),  Mariyadi  (2013)  serta  Saputra (2017). Pada konteks relasinya dengan penelitian ini, terdapat kajian Sanders (2001) dan O’Neill  (2001)  yang  mengkaji  tata  kelola  prostitusi  dipengaruhi  jaringan  pengetahuan kepentingan  beserta  relasinya.  Tata  kelola  negativitas  tidak  berjalan  tunggal,  melainkan terfragmentasi.  Desakan  sosial  atas  kebijakan  memperlihatkan  perbincangan  tata  kelola prostitusi menjadi realitas yang berhadapan dengan perbincangan diskursif soal moral dan gangguan publik, sehingga advokasi apapun yang mengatasnamakan kesetaraan hak sipil untuk pelegalannya di parlemen dianggap tidak relevan dan senantiasa ditolak.
Pada situasi sama, Weitzer (2009) menyebut cara pandang opresif sebagian besar politisi menganggap pelegalan prostitusi berarti merestui pemerintah membiarkan tindak kekerasan  perempuan,  kejahatan  terorganisasi  perdagangan  anak  dan  manusia.  Politisi cenderung mengakomodasi tuntutan kepanikan moral yang disuarakan kekuatan penyeru moralitas  individual,  organisasi  yang  mengatasnamakan  gerakan  berbasis  perbaikan moralitas  oleh  masyarakat  dan  media  massa,  sehingga  pertimbangan  atas  penolakannya jauh lebih besar ketimbang pelegalannya.
Fragmentasi wacana diatas menunjukkan bahwa aktifitas prostitusi sangat  dekat dengan  bentuk  bentuk  interaksi  yang  sifatnya  simbolik.  Sifat  interaksi  simbolik  ini, modelnya di setiap negara berbeda dan salah satunya dipengaruhi iklim sistem sosial dan politik yang sedang berlangsung. Negara-negara Eropa penganut sosial demokrasi, misalnya, dalam kebijakan, sosial, politik dan ekonomi harus berkontestasi dengan ragam kekuatan, baik  negara  auxiliary  state  maupun  kekuatan  eksternal  negara  seperti  jaringan  aktifis pekerja. Studi atas model ini dikaji antara lain oleh Mattson (2016), Hubbard, Matthews & Scoular (2008), dengan memperlihatkan berjalannya kebijakan sosial tata kelola prostitusi di negara-negara Eropa. Mereka menunjukkan kebijakan di masing-masing negara dengan sistem  sosial  berbeda,  arus  dominan  dimainkan  petinggi  NGO  internasional  dan  peneliti lembaga riset yang dibiayai pemerintah. Termasuk pula hadirnya jaringan pekerja seks dan aktifis  pekerja  seks  yang  berinisiatif  mentransformasikan  kebijakan  prostitusi  yang mengatasnamakan hak asasi manusia pada pembahasan parlemen di negara-negara Eropa (Banurea, 2013).
Hal ini memberikan penjelas, respon negara terkait kebijakan tata kelola prostitusi diterjemahkan  berbeda,  seperti,  berbasis  larangan  di  Swedia,  penghapusan  di  Inggris, pelegalan  penuh  di  Belanda  atau  pelegalan  terbatas  di  Yunani.  Penerjemahan  atas  sifat legalitas  kebijakan  tata  kelola  prostitusi  berelasi  dengan  persoalan  bagaimana  negara mengakui  hak-hak  sosial  warganegaranya  (social  citizenship).  Kebijakan  tata  kelola prostitusi  pada  negara-negara  dengan  social  democratic  citizenship,  corporatist  social citizenship dan liberal-residual social citizenship sangat bergantung pada rentang hubungan terhadap beberapa aspek (Hernes, 1987), seperti kapasitas lobby kalangan feminis liberal mengadvokasi  kesetaraan  gender  dalam  pekerjaan,  perlindungan  perempuan  dari  tindak kekerasan,  antisipasi  atas  tindak  pidana  perdagangan  orang,  posisi  negara  sebagai  wasit yang  adil  atas  kesejahteraan,  termasuk  pilihan  warga  negara  atas  pekerjaan  berikut  hak sosial  yang  melekat  padanya,  hingga  ke  persoalan  perlindungan  hukum  kepemilikan badan/tubuh individu warga negara.
Pada konteks tertentu, pekerja seks komersial adalah profesi legal dengan standar kerja  yang  jelas  sehingga  mereka  memiliki  hak  berkomunitas  dalam  serikat  pekerja termasuk  ragam  upaya  tuntutan  penghapusan    kriminalisasi  atas  profesinya  tersebut
(Meulen, 2011). Kebijakan sosial penatakelolaan prostitusi berupa program pemberdayaan PSK,  juga  turut  disorot  kelompok  kontra  kebijakan.  Pola  interaksi  yang  dibangun  adalah tuntutan  tuntutan  seputar  pemberian  bantuan  perumahan,  modal  usaha  mandiri,  dan jaminan  kesehatan,  hanya  intrumen  eksperimental  yang  terlampau  otoritatif  dan meniadakan aspek partisipatif dan emosional. Interaksi ini memang sangat bergantung pada aparatus sebagai penerjemahan dari negara.
Pada riset ini aparatus merujuk pada pengaktegorian Althusser dimana mengajukan konsep State Apparatus yang  terdiri dari polisi, pengadilan, penjara, dsb.  State Aparatus (SA) atau Aparatus Negara (AN) memusatkan pengaruhnya pada wilayah publik serta  cara bagaimana  institusi-institusi  itu  berfungsi.  Althusser  kerap  menyebut  apapratus  negara sebagai aparatus represif negara atau represif state apparatus (RSA) namun juga mengambil bentuk atau pola pola yang lebih baru. Teori interaksionisme simbolik merupakan  tindakan sosial  yang  dilakukan  individu  dan  didorong  oleh  hasil  pemaknaan  sosial  terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya.
Proses interpretasi ini menyertakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dan  menyampaikan  pesan  pada  orang  lain.  Teori  interaksionisme  simbolik  yang  paling populer  adalah  teori  yang  dikemukakan  Herbert  Blumer.  Teori  interaksionisme  simbolik menganalisis  masyarakat  berdasarkan  makna  subjektif  yang  diciptakan  individu  sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa  yang  diyakininya,  bukan  berdasar  pada  apa  yang  secara  objektif  benar.  Apa  yang diyakini  benar  merupakan  produk  konstruksi  sosial  yang  telah  diinterpretasikan  dalam konteks  atau  situasi  yang  spesifik.  Hasil  interpretasi  ini  disebut  sebagai  definisi  situasi. Blumer  menuliskan  tga  prinsip  utama  teori  interaksionisme  simbolik.  Pertama,  kita bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang kita interpretasikan dari perilaku atau tindakan kita. Kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Ketiga, penciptaan makna  sosial  dan  pemahaman  makna  sosial  merupakan  proses  interaktif  yang  terus berlangsung.  Makna  sosial  biasanya  sudah  eksis  jauh  sebelumnya.  Proses  interaksi  bisa melanggengkannya, mengubahnya perlahan, atau menggantinya secara radikal.
Teori  interaksionisme  simbolik  melihat  realitas  sebagai  konstruksi  sosial  yang dibentuk  melalui  proses  interaksi  yang  terus  berlangsung.  Teori  ini  sering  digolongkan sebagai  teori  mikro  sosiologi  karena  ranah  analisisnya  sampai  pada  aspek  individu. Terdapat    tiga  ide  dasar  interaksi  simbolik.  Pertama,  pikiran  (Mind)  adalah  kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Kedua, diri (Self)  adalah  kemampuan  untuk  merefleksikan  diri  tiap  individu  dari  penilaian  sudut pandang  atau  pendapat  orang  lain,  dan  teori  interaksionisme  simbolis  adalah  salah  satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (The-Self) dan dunia luarnya.  Ketiga,  masyarakat  (Society)  adalah  jejaring  hubungan  sosial  yang  diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut  terlibat  dalam  perilaku  yang  mereka  pilih  secara  aktif  dan  sukarela,  yang  pada akhirnya  mengantarkan  manusia  dalam  proses  pengambilan  peran  di  tengah masyarakatnya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif mengikuti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati (Moleong, 2005:16).  Penelitian ini diarahkan pada  penggambaran obyek penelitian secara holistik (menyeluruh) dengan memanfaatkan dua jenis data, yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam  kepada  para  PSK  perempuan  yang  terkonsentrasi  di  Bali  serta  aparatus  yang menangani,  seperti  satuan  polisi  (Satpol  PP)  dan  organisasi  pemerintah  daerah  lainnya. Pilihan  atas  lokasi  penelitian  ini  didasarkan  pada  konsentrasi  para  pekerja  seks  yang menjalani  jasa  ini  kebanyakan  berada  di  kabupaten  Denpasar,  Singaraja,  Karangasem, Badung  dan  Tabanan  (Bali  Ekspress,  5  Januari  2018).  Data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh melalui sumber pustaka, antara lain informasi media cetak/website.
Terdapat dua bahan data pada penelitian ini. Pertama, bahan data primer diperoleh dari  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  PSK  di  kabupaten  Denpasar, Singaraja, Karangasem, Badung dan Tabanan; serta para aparatusnya (pemerintah daerah). Kedua, bahan data sekunder, antara lain: dokumen yang diperoleh pada pejabat berwenang, serta organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan tema penelitian.
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan analisa data. Pada tahap ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Pada tahap ini data-data primer yang berupa hasil wawancara digabungkan dengan data- data  sekunder  yang  berasal  dari  dokumen  pendukung.  Masing-masing  data  yang  diolah harus diverifikasi dan  di cross-check satu sama lain sehingga dalam proses analisis hanya data yang memiliki relevansi kebutuhan penelitianlah yang akan dipakai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  riset  yang  dilakukan  ini  terdapat  temuan  bahwa  aparatus  dominan  yang berinteraksi dengan pekerja seks di Bali meliputi  aparat pemerintahan lokal seperti Sapol PP atau dinas pariwisata kabupaten atau kota. Interaksionisme simbolik sangat bergantung pada makna simbol yang diberikan diantara keduanya. Makna simbol ini sifatnya dinamis dan selalu mengalami pergeseran. Kehadiran industri prostitusi dalam turisme senantiasa mengalami  pergerakan  relatif  sehingga  memunculkan cultural  diversifikasi yang  terserap dari berbagai macam pengaruh dan termanifestasi dalam simbol yang beragam.
Praktek prostitusi di dalamnya mengandung makna terkait seksualitas. Seks adalah interaksi dua manusia bersifat mendasar serta diikat berbagai peraturan dan struktur yang melembaga.  Ia  tidak  hanya  sekedar  hubungan  kuasa  antara  laki-laki  dan  perempuan, melainkan  cerminan  berbagai  makna  simbol  yang  terbangun  dari  interaksi  bersama masyarakat, kelompok agama, adat, serta berbagai lembaga negara sebagai aparatus yang menyertainya  (Olong,  2007:16).  Beragam  simbol  ini  bisa  berwujud  pada  makna  positif maupun  negatif,  baik  yang  mengandung  handicap  atau  stigmatisasi.  Untuk  membingkai makna  simbolik  dari  proses  interaksionisme  ini  maka  konsepsi  Blumer  menyediakan operasionalisasinya. Blumer dalam konsepnya membangun interaksi simbolik pekerja seks dengan  lingkungannya,  termasuk  aparatus  seksualitas,  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu tekstual dan sosial.
Makna  simbolik  yang  terbangun  pada  interaksi  ini  adalah  tubuh  sebagai  realitas keseharian yang tidak pernah netral atau sekedar fisiogis semata. Melainkan persoalan yang disebut Synnot melekat erat dengan hubungan yang masing-masing bagiannya dikonstruksi simbolisme kultural, publik dan privat, positif dan negatif, kepentingan politik atau ekonomi, seksual, atau dominasi moral yang sarat kontroversi. Interaksi antara pekerja seks dengan aparatus menjadi pertarungan kontruksi makna dengan berbagai cara dan proses disertai beragam  atribut.  Konstruksi  makna  ini  bergantung  sepenuhnya  pada  siapa  dan  dimana interaksi  tersebut  terjadi  dan  dimaknai.  Makna  ini  terus  menerus  diproduksi  guna mendukung kekuasaan yang termanifestasi di wacana masing-masing kelompok.
Wacana berkaitan erat  dengan relasi kuasa dimana interaksi antara pekerja seks dengan  aparatus  adalah  perangkat  yang  tidak  saja  menjamin  kepatuhan  atau  cara penundukan  yang  berbentuk  aturan  atas  warga  negara  semata.  Kekuasaan  lebih  kepada strategi  dan  praktik  sosial  yang  senantiasa  menyertakan  pergeseran  makna  diantara keduanya.  Makna  interaksionise  simbolik  ini  meminjam  terminologi  Blumer  dimana interaksi tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan termasuk klaim-klaim  kebenaran  yang  dibangunnya.  Makna  simbolik  juga  dilahirkan  kelompok tertindas  yang  kondisinya  disembunyikan  atau  tersembunyi.  Bangunan  relasi  kuasa simbolik  beroperasinya  menyebar  di  setiap  level  kehidupan  secara  produktif  serta  turut membentuk,  memperkokoh,  atau  justru  memperlemah  pondasi  bekerjanya  pekerja  seks dalam dunia prostitusi.
Pada  interaksionisme  persebaran  penyakit  dan  pelanggaran  moralitas  menjadi lebih  dominan.  Pelanggaran  moralitas  mendominasi  makna  bagi  aparatus  negara  untuk tetap  senantiasa  merepresi  pekerja  seks  di  Bali.  Dalam  pola  interaksi  atau  komunikasi diantara  kedua  belah  pihak  (pekerja  seks  dan  aparatus)  yang  terjadi  pekerja  seks  tidak memiliki kemampuan menolak atau mengadvokasi dirinya. Mereka lebih banyak menerima atas tindak represi aparatus birokrasi dengan pemberian biaya pemulangan dan pesangon untuk  membuka  usaha  bagi  pekerja  seks  adalah  beban  pembiayaan  yang  senantiasa dianggarkan  secara  rutin  di  dalam  APBD  setiap  tahunnya  (Wawancara  Anak  Agung; Wawancara I Wayan).
Interaksi simbolik yang sangat terlihat oleh publik adalah penutupan, pemblokiran atau penyegelan lokalisasi prostitusi. Aksi – aksi ini seringkali dijadikan komunikasi prolitik strategis  berupa  simbol  pencitraan  berjalannya  program-program  moralis  para  kepala daerah setempat.   Menariknya, interaksi simbolik yang dibangun antara aparatus dengan pekerja  seks  di  kabupaten  Badung  tidak  hanya  berhenti  dalam  kapasitas  represi  moral. Pekerja seks lebih dimaknakan pada interaksi antara individu dengan negara sebagai warga yang  harus  disejahterakan.  Melalui  program  kesejahteraan  krama  (warga)  Badung,  para pekerja seks ini diberikan jaminan pengentasan dari industri prostitusi menjadi usahawan mandiri, termasuk jaminan warga dari lahir, manula, hingga pemberian santunan kematian. Hal  inipun  digunakan  sebagai  membangun  makna  citra  moralis  pemimpin  daerah  yang mensubstitusikan  pekerja  seks  dalam  logika  kepantasan  kesejahteraan  ekonomi  atau program  pengalihan,  pemberdayaan  usaha  ekonomi  produktif,  serta  beragam pemberdayaan sejenisnya, senafas dengan upaya pengentasan ekonomi yang digaungkan di tingkat nasional maupun daerah.
Pada kapasitas interaksi yang dibangunnya, makna simbolik pemberdayaan dengan pemberian  modal  ekonomi  masih  dimaknakan  sebagai  solusi  ideal  memutus  mata  rantai industri  jasa  seksualitas.  Hanya  saja  kini  logika  tersebut  bergeser,  tidak  lagi  menjadi kebenaran  tunggal  yang  diyakini  seratus  persen  sanggup  menyelesaiakan  persoalan kehadiran industri jasa seksualitas. Awalnya, pro kontra pendapat yang dijadikan pembenar atas  pengetahuan  ini  adalah  narasi  sukses  kebijakan  Walikota  Surabaya  menangani penutupan  lokalisasi  Dolly  (Wawancara  Putu  Eni).  Namun  disisi  berbeda,  terdapat  pula mindset kesadaran akan keterancaman kesehatan terutama persebaran endemi HIV AIDS yang memiliki urgensi lebih mendesak ketimbang sekedar alasan penegakan moralitas.
Beberapa birokrat berkeyakinan bahwa upaya pembubaran atau penyegalan justru mempersulit  upaya  pendeteksian  persebaran  endemi  HIV  AIDS  yang  sebelumnya terlokalisir  menjadi  menyebar  dan  tak  terkontrol.  Interaksi  simbolik  lebih  memporsikan pekerja seks sebagai ancaman terhadap HIV AIDS dan memiliki pemaknaan simbolik atas ketidaktuntasan  penanganan  industri  jasa  seksualitas.  Terungkap  pada  salah  satu wawancara dengan informan birokrat dinas sosial, bahwa di tahun anggaran 2016 masih
terdapat pekerja seks yang terjaring razia. Jumlahnya sekitar 10 orang dengan kelompok usia  produktif  20  tahun  ke  atas.  Hanya  saja  di  tahun  2017  tidak  ada  pekerja  seks  yang terjaring  dalam  operasi  Satpol  PP  dan  dinas  sosial  tidak  dipasrahi  subyek  yang  harus ditangani, dibina atau dipulangkan. Dari kondisi ini anggaran khusus pos ini masih utuh dan dianggap pekerja seks sudah tertib meski mereka (birokrasi) tidak menelusuri secara lebih jauh peluang atas ruang lain yang digunakannya.
Pada konteks ini pula, apabila di wilayah bersangkutan tidak ada aksi penindakan terhadap  pekerja  seks  (perempuan)  selama  satu  tahun  anggaran,  maka  hal  tersebut dianggap bagian cerita sukses atas keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, baik yang diberlakukan pada kalangan pekerja seks maupun pemilik (perantara). Meski pada produksi pengetahuan  lainnya,  muncul  anggapan  di  kalangan  birokrat  bahwa  program-program pemberdayaan pekerja seks sifatnya  kosmetikal. Saat dikenakan upaya penertiban, masih terdapat  pekerja  seks  yang  cenderung  kembali  pada  profesi  lamanya.  Interaksi  simbolik yang  bermakna  penertiban  sifatnya  masih  sebatas  parsial  represif  dan  sekedar  terjebak menelisik  dampak  yang  ditimbulkan  sesudahnya.  Parsial  represif  dan  hanya  mengejar outcome  program rutin pemerintahan  semata nampak dari wawancara dengan informan birokrat dari Dinas Sosial.
Upaya penertiban abai terhadap penelusuran kondisi substantif beragam dorongan subyektif kehadiran pekerja seks yang justru berpeluang membuka lebar kehadiran  industri jasa seksualitas di Bali. Kondisi ini pun akhirnya dipahami oleh kalangan birokrat sebagai bentuk pengetahuan atas hak asasi manusia serta koridor di luar kewenangan pelaksanaan tugas  pekerjaan  rutin  mereka.  Sepanjang  aktifitas  dalam  industri  jasa  pariwisata  yang dilakukan  tidak  menggangu  ketentaraman  dan  keamanan,  kesemuanya  akan  terdapat jaminan untuk tetap bisa melangsungkan aktifitas jasanya (Wawancara NT).
Antara  pekerja  seks  dengan  aparatus  negara  birokrasi  relasi  kuasanya  sangat bergantung  pada  bangunan  sosial  di  masyarakat  dimana  mereka  berada.  Pada  interaksi simbolik ini, otonomi pekerja seks bervariasi tergantung pada status sosial,  dan persepsi masyarakat  yang  melingkupinya.  Hukum  positif  Indonesia  memang  sama  sekali  tidak memperkenankan adanya industri jasa seksualitas.  Industri jasa seksualitas dianalogikan sebagai  sebuah  tindak  kriminalitas  yang  berhubungan  dengan  perdagangan orang/perempuan.  Perdagangan  perempuan  menjadi  agenda  yang  sangat  dipengaruhi maraknya agenda perdagangan manusia serta pergerakan perempuan lintas batas (migrasi) (Matthews, 2007:12).
Bali sebagai destinasi utama dunia lebih mengedepankan dasar nilai pengembangan pariwisata budaya dan sama sekali tidak pernah mendeklarasikan sebagai pariwisata seks. Hanya saja ironisnya Bali seringkali justru dijadikan ajang transit bagi keberadaan industri trafiking sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri (LBH APIK). Bali digunakan sebagai wilayah  transit  utama  PSK  dalam  jaringan  tindak  perdagangan  perempuan  ( women trafiicking ). Penyergapan sindikat jaringan perdagangan orang oleh Reskrim Polres Garut yang  melibatkan  TKW  sebagai  PSK  asal  Garut  dan  Banten  tersebar  di  tempat  hiburan wilayah  Bali.  Dari  20  orang  PSK  terjaring,  sebagian besar  tidak  mau  dipulangkan karena niatannya memang ingin menjadi PSK di Bali. (Tribun, Selasa, 20 Maret 2018).
Bali  dianggap  memiliki  daya  tarik  bagi  persemaian  tindak  traffiking  karena menjamurnya  industri  spa  yang  tersebar  pada  berbagai  wilayah  di  Bali.  Daya  tarik  spa dijadikan kedok sekaligus tujuan dimana didalamnya digunakan oknum industri trafiking sebagai pelatihan sebelum akhirnya mereka dikirim ke luar negeri dengan perantara agen maupun pribadi. ada 12 September 2018, Kepolisian Metro Kota Bandara Soekarno Hatta menangkap Ilham Rairamanda, yang hendak menjual empat anak perempuan dibawah umur sebagai terapis di sebuah spa di Bali. Modus yang dikemukakan polisi, pelaku merekrut anak
di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai tenaga terapis di sebuah spa di Pulau Bali dengan menjanjikan  sejumlah  uang.   Para  korban  dibawa  dari  Jakarta  menuju  Bali  dengan penerbangan Lion Air JT42.
Polisi  menyita  barang  bukti  telepon  genggam,  surat  palsu  berupa  surat  bukti perekaman KTP elektronik atas nama para korban, lima lembar boarding pass, serta satu bundel screen  capture percakapan  WhatsApp  antara  mereka  dengan  korban.  Akibat perbuatan tersangka dikenakan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 dan atau Pasal 76F Jo Pasal 83 dan atau Pasal 76I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan  atau  Pasal  2  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  ttg  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  dan  atau  Pasal  263  KUHP  dan  atau  Pasal  266  KUHP.  (Jawa  Pos,  19 September 2018).
Sebelum  diberangkatkan  ke  luar  negeri,  pekerja  seks  mempekerjakan  dirinya maupun diperkerjakan para pemilik bisnis seksualitas sebagai tenaga terapis plus beberapa tempat spa yang tersebar di wilayah Bali.  Spa dalam makna simbol para birokrat menjadi tempat yang paling dimungkinkan menjadi tempat berlangsungnya industri jasa seksualitas karena didalamnya menyangkut persentuhan tubuh dengan tubuh (Wawancara I Wayan). Selain  itu  pula  akibat  undang  0undang  tidak  menjamin  adanya  pertumuhan  usaha  yang semuanya berjin. Hanya beberapa industri spa yang berijin dan terpantau, selebihnya tidak berijin dan tempat ini menjadi persemaian industri jasa seksualitas (Wawancara NT).
Meski  dalam  interaksionisme  makna  simbolik  tindakan  represi  aparatus  negara tetap dianggap memanifestasikan tata nilai patriarkhi yang lebih memberikan sanksi hukum pada  penyedia  jasa  dalam  hal  ini  pekerja  seks,  terutama  perempuan,  ketimbang penggunanya,  yaitu  laki-laki.  Konteks  ini  menyebabkan  kehadiran  industri  seksualitas senantiasa  terbuka  lebar  dengan  ketiadaan  kriminalisasi  terhadap  pengguna  sehingga mendorong  bertumbuhnya  penawaran  yang  beragam  rupa  oleh  kalangan  pekerja  seks. Pemaknaan simbolik birokrat yang menyatakan melalui bahasa-bahasa pekerja seks yang membandel,  masih  senang  melakukan  profesi  pekerja  seks,  tahu  praktik  industri  ini  ada namun  sepanjang  tidak  ada  laporan  merugikan  dari  masyarakat  maka  semuanya  adalah konsekuensi  tindak  pelanggaran  hukum  yang  memang  senantiasa  akan  direpresi  namun harus selalu diterima.
Intinya segala bentuk aktifitas ekonomi yang dilakukan pekerja seks tidak pernah bisa dilepaskan dari realitas teraksi simbolik dengan keragaman struktur, termasuk iklim dan kondisi setempat. Bahkan beberapa diantaranya  adalah iklim transnasional, struktur sosial-budaya, ekonomi global yang selanjutnya turut dipengaruhi oleh konteks lokal gaya hidup, norma dan nilai seksual, pengalaman rasisme, serta seksisme yang terbentuk sejarah kolonial. Di satu sisi, harus berhadapan dengan tuntutan obyektifikasi seksual, namun di sisi lain memperkenankan terbukanya liberasi seksualitas di kalangan pekerja seks. Hal inilah yang  kemudian  menjadi  pintu  masuk  kehadiran  industri  jasa  seksualitas  yang  keduanya senantiasa  diskursif  pada  arena  perang  yang  tidak  pernah  berkesudahan  (Weitzer,  2000 dalam Sanders, Prostituion, Halaman 13).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dekan FISIP Universitas Udayana dan Ketua LPPM  Universitas  Udayana  karena  penulisan  artikel  ini  didasarkan  dari  penggalian  data bersumber Hibah Unggulan Program Studi (HUPS) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2019. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada narasumber terkait riset ini.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Althusser, Louis. (2015) Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara . Indo Progress: Jakarta Hubbard, Phil, Matthews, Roger, dan Scoular, Jane.  (2008) Regulating sex work in the EU: prostitute women and the new spaces of exclusion, dalam Gender, Place and Culture Vol. 15, No. 2, April 2008, 137 – 152, Routledge.
Hernes, Helga Maria. (1987) The Welfare State and Women Woman Power: Essays in State Feminism . Oslo: Norwegian University Press. Lebih lanjut lihat Mattson, ibid. Joni, Dewa Ayu Sugiarica (2018) Pemanfaatan Media Online Pekerja Seks Pria di Bali . Laporan Penelitian.
Mattson,  Greggor,  Christian  (2008) Governing  Loose  Women:  Rationalizing  European prostitution, 1998 – 2004 . University of California, Berkeley, ProQuest Dissertations Publishing, 2008. 3331707.
Mattson,  Greggor. The  Cultural  Politics  of  European  Prostitution  Reform:  Governing  Loose Women . Palgrave Macmillan: UK. Moleong.  Lexi.  J.  (2007) Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
O’Neill, Maggie & Pitcher, Jane (2001) Prostitution: Sex Work, Policy & Politics . Sage: London.

## Jurnal
Banurea, Rima Nusantriani (2013) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 16, Nomor 3, Maret  2013, Berlindung  dalam  Hak  Asasi  Manusia:  Strategi  Pekerja  Seks  di  Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi , Halaman 274. Caswanto,  NPM.  (2016)  repository.unpas.ac.id/4975/3/BAB%20I.pdf, Tindak  Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia . Duarte, Magdalena (2012) Prostitution and Trafficking in Portugal: Legislation, Policy, and Claims. Sex Res Soc Policy (2012) 9:258 – 268 DOI 10.1007/s13178-012-0093-2. Harringtonn, Carol (2011) Asia Pacific Viewpoint, 04/2011, Volume 52, Issue 1, Governing Sex Workers in Timor Leste . Mariyadi  (2013)  Journal  Volume  II.  No.  4.  Tahun  2013, Persepsi  Masyarakat  tentang Prostitusi Liar di Keluarahan Sempaja Utara Samarinda . Sanders, Teela. (2001) Social Policy & Society (2017) 16:3, 429 – 441, C Blinded by morality? Prostitution policy in the UK. Capital & Class, Issue 86; serta Sanders, Teela & Brown, Kate. 2017. Pragmatic, Progressive, Problematic: Addressing Vulnerability through a Local Street Sex Work Partnership Initiative .
Sauer, Birgit (2004) Taxes, rights and regimentation: discourses on prostitution in Austria. Dalam The Politics of Prostitution: Women’s Movements, Democratic States and The Globalisation of Sex Commerce. Dalam Outshoorn . Op.cit. Halaman 41. Saputra,  RP. Dampak  Praktek  Prostitusi  terhadap  Pengembangan  Pariwisata  di  Sekitar Parangtritis . eprints.uny.ac.id/53389/5/Ringkasan%2013413241037.pdf Umiarso,  Elbadiansah  (2016) Interaksionisme  Simbolik:  Dari  Era  Klasik  hingga  Modern . Rajagrafindo Press: Jakarta.
Weitzer. Ronald (2009) Journal of Criminology, Vol. 49, No. 1, Morality Politics in Western Australia. The British, Moral Panics- 36 Years on Januari 2009, pp. 88-105.
Surat Kabar Bali Ekspress, 5 Januari 2018 cnnIndonesia, 25 Mei 2018 Sindonews, 26 Agustus 2018