## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK
Oleh : Ahmad Sururi
Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya

## ABSTRACT
This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through the  Rural  Infrastructure  Development  Program  (PPIP)  in  Improving  Public  Welfare Wanasalam District of Lebak
From  the  results  of  this  study  concluded  that  the  Community  Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District  of  Lebak  has  implemented  10  (ten)  of  the  12  (twelve)  principles  proposed community  empowerment  in  Mardikanto  Dahatma  and  Bhatnagar  (2013:  106),  then through  the  Community  Empowerment  for  Rural  Infrastructure  Development  (PPIP)  in improving  public  welfare  Wanasalam  District  of  Lebak  not  carry  two  (2)  principles  of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the  meaning  of  community  empowerment  and  the  existence  of  the  Rural  Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and  institutional  devices  village  in  providing  information  on the  activities  and  the  lack  of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment,  3  There  is  a  culture  of  compliance  citizens  against  warlords  (formal  and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making.
Keyword: Community Empowerment, Rural Infrastructure Development Program (PPIP), Public Welfare.

## A. PENDAHULUAN
Bahwa
tidak ada satupun pemerintahan  dari  suatu  negara  dengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan  secara  efektif  ataupun  dapat melaksanakan kebijakan dan progam- programnya  secara  efisien  melalui  sistem sentralisasikarena  itu urgensi pelimpahan kebutuhan atau penyerahan sebagian kewenangan  pemerintah  pusat,  baik  dalam konteks politik maupun secara administratif kepada  organisasi  atau  unit  di  luar pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah pemerintahan  daerah  menjadi  hal  yang sangat penting untuk dilakukan guna menggerakkan dinamika sebuah pemerintahan.
Untuk melaksanakan pembangunan
daerah  secara  tepat,  efektif  dan  efisien, dibutuhkan kredibilitas sumber daya manusia  masyarakat  dan  kualitas  aparatur pemerintahan  yang  mampu  merumuskan dan  memformulasikan  kebijakan,  di  sini dibutuhkan  adanya  kebijakan-kebijakan dari  sumber  daya  manusia  pemerintah daerah yang mampu merespon persoalan masyarakat  setempat karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tugas yang terbebankan kepada seluruh masyarakat di daerah dan pembangunan  suatu  daerah  tidak  hanya dimonopoli oleh aktor-aktor kebijakan eksekutif (pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota)dan legislatif  (anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah) saja, melainkan terdapat
peranan  dari  seluruh  masyarakat  untuk merencanakan,  mengarahkan,  menentukan dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri. Sebagai sebuah konsep
penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi  pada  akhirnya  menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan sebuah negara  yang  wilayahnya  luas  dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistis.Desentralisasi  dalam  hal  ini menjadi  sebuah  pilihan  karena  di  dalamnya terkandung  semangat  demokrasi  untuk mendekatkan  partisipasi  masyarakat  dalam menjalankan  sebuah  pembangunan.Pada perkembangan  selanjutnya,  desentralisasi menjadi  semangat  bagi  negara-negara  yang menyepakati  demokrasi  sebagai  landasan gerak utamanya.Kesamaan orientasi desentralisasi  dan  demokratisasi  inilah  yang membuat sebuah pemerintahan di masa kini tidak bisa lagi memerintah secara sentralistik  dan  pada  akhirnya  terdapat kesadaran baru di kalangan para penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat  merupakan  pilar  utama  yang harus  dilibatkan  dalam  berbagai  formulasi dan implementasikebijakan pembangunan.
Di  Indonesia,  keberadaan  UU  No  5 Tahun  1974  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagai  payung  hukum  merupakan  sumber sentralisasi  kebijakan  pembangunan  maka dengan  datangnya  reformasi  pemerintahan yang melahirkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU  No  25  Tahun  1999,  dan  direvisi  melalui UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  lebih membuka peluang partisipasi masyarakatdan upaya pemberdayaan pembangunan  berbasis  masyarakat  dalam rangka  merumuskan  dan  melakasanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu  kepada  kebutuhan  masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan  potensi  sumber  daya  yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat.
Pembangunan dari atas (top down)
menempatkan  pemerintah  pusat  dan  atau elit  masyarakat  sebagai  pencetus  gagasan dengan  asumsi  mereka  tahu  yang  terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan akomodasi aspirasi masyarakat  (bawah)  dilibatkan  atau dimobilisasi dengan memberikan insentif dan  atau  menumbuhkan  rasa  takut. Sebaliknya  pembangunan  dari  bawah (bottom  up) memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  berinisiatif sejak perencanaan dengan asumsi bahwa masyarakat  memiliki  kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta  cara-cara  terbaik  yang  cocok dengan kondisi mereka.
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai sebuah  strategi  sekarang  telah  banyak diterima  bahkan  telah  berkembang  dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  sebuah konsep pembangunan merangkum nilai-nilai sosial  dan  budaya  yang  berkembangan dinamis  di  masyarakat  dan  mencerminkan paradigma  pembangunan  yang  bersifat people  centered atau  berpusat  kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan. Secara konseptual pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan masyarakat  yang  dalam  kondisi  sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan  adalah  memampukan dan memandirikan masyarakat.
Program  pembangunan  infrastruktur perdesaan  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai PPIP adalah salah satu program pemerintah dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  melalui Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  yang berupaya  menciptakan  dan  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat,  baik  secara individu maupun kelompok melalui partisipasi  dalam  memecahkan  berbagai permasalahan  yang  terkait  kemiskinan  dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. PPIP merupakan program bantuan langsung masyarakat yang bantuannya meliputi
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
fasilitasi  dan  memobilisasi  masyarakat dalam melakukan identifikasi
permasalahan  kemiskinan,  menyusun perencanaan dan
melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.
Dalam pelaksanaannya, PPIP meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat  dan  peran  stakeholder  dalam pelaksanaan program.Menurut Buku Pedoman
Pelaksanaan
PPIP yang
diterbitkan  oleh  Direktorat  Jendral  Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum hal- hal tersebut dilakukan melalui :
1. Peningkatan  kepekaan  dan  kesadaran
di semua tingkatan melalui pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal 2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program
3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan  secara  berjenjang  dari tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya  peran  serta  perempuan  dan masyarakat  kelompok  miskin,  terutama dalam proses pengambilan keputusan
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem,  penghargaan,  dan  sanksi  bagi penyelenggara  program,  dari  tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa berdasarkan  kinerja  dalam  pelaksanaan program; dan
6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan
Selanjutnya Program Pembangunan Infrastruktur  Pedesaan  (PPIP)  berfokus pada  :  1).peningkatan  akses  masyarakat terhadap  pelayanan  infrastruktur  dasar permukiman perdesaan, 2).peningkatan kapasitas  perencanaan  dan  pengembangan masyarakat  serta  3).peningkatan  kapasitas pemangku  kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good governance) . PPIP 2014 merupakan  bagian  dari  Program  Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) yang
tersebar  di  32  (tiga  puluh  dua)  propinsi dengan  sasaran  lokasi  mengacu  kepada Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Pekerjaan Umum.  Salah  satu  daerah  yang  mendapat program  ini  adalah  Kecamatan  Wanasalam Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten  yang tersebar  di  3  (tiga)  desa yaitu  Desa  Cisarap, Desa Cilangkap dan Desa Parungsari.
Sebagai  program  yang  berbasis pemberdayaan masyarakat, PPIP senantiasa mendorong  keterlibatan  masyarakat  secara optimal  dalam  semua  tahapan  kegiatan, mulai  dari  pengorganisasian  masyarakat, penyusunan  rencana  program,  menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan,  serta  pengelolaanya.  Disamping itu terdapat 3 (tiga) komponen PPIP sebagai landasan  pemberdayaan  masyarakat  yaitu 1). Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat,  2).  Peningkatan  layanan  dan penyediaan infrastruktur desa melalui Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  dan 3).Peningkatan  kapasitas  pelaksanaan  dan pengendalian program.
Rendahnya  tingkat  pemberdayaan masyarakat diindikasikan dengan kurangnya tingkat kerjasama dan partisipasi masyarakat  dalam  tahap  penyiapan  dan mobilisasi masyarakat dimana tingkat kehadiran masyarakat terutama kaum miskin  dan  perempuan  pada  sosialisasi  desa dan  musyawarah  desa  1  masih  sangat rendah,  rendahnya  tingkat  pemberdayaan masyarakat pada tahap perencanaan partisipatif  oleh  masyarakat  diindikasikan kurangnya  tingkat  kehadiran  masyarakat pada kegiatan musyawarah desa II sedangkan rendahnya tingkat pemberdayaan  masyarakat  pada  tahap pelaksanaan  fisik  ditemukan  bahwa  pada pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur dikontraktualkan atau menggunakan pihak  ke-3  dan  tidak  dilaksanakan  secara swakelola  atau  oleh  masyarakat  langsung untuk  memberikan  tambahan  pendapatan kepada masyarakat setempat.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  yang  ada,  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.  Rendahnya tingkat pemberdayaan
masyarakat  dalam  kerjasama  dan partisipasi  pelaksanaan  kegiatan,  hal ini berdasarkan data tingkat kehadiran masyarakat  dalam  tahap  penyiapan dan  mobilisasi  dan  tahap  perencanaan partisipatif yang rendah.
2. Rendahnya   tingkat   pemberdayaan masyarakatdalam demokrasi
(metodepemberdayaan) dan
pengambilan keputusan, hal ini berdasarkan  temuan  bahwa  dalam kegiatan musyawarah
desa
masyarakat cenderung bersikap pasif dan menerima saja hasil keputusan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1.  Pemberdayaan Masyarakat
Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat ( community development ) dan pembangunan  yang bertumpu pada masyarakat
( community-based development )
Chamber tahun 1995” (Kartasasmita,  1997:41).  Pendekatan  utama dalam  konsep  pemberdayaan  adalah  bahwa masyarakat  tidak  dijadikan  obyek  dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.
Pembangunan partisipatif
mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaanmasyarakat, dimana pada pembangunan  partisipatif  diperlukan  upaya dan  langkah-langkah  untuk  mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan  kemajuan,  kemandirian,  dan kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan  yang berkelanjutan  untuk  meningkatkan  harkat dan  martabatnya  serta  mampu  melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan  salah  satu  wujud  nyata  dari pemberdayaan  masyarakat  (Sumaryadi, 2005:111).
“Empowerment  –  “process  by which  individuals  and groups  gain power, acces  to  resources  and  control  over  their own lives. In doing so, they gain the ability to  achieve  their  highest  personal  and collectives apirations and goals” (Robbins,
Chatterjee &  Canda, 1998 dalam Aprillia theresia dkk, 2014:115)
Sedangkan Mardikanto (2013:100)  mendefinisikan  pengertian pemberdayaan masyarakat adalah :
“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik  untuk  memberdayakan  dan memperkuat  kemampuan  masyarakat melalui  proses  belajar  bersama  yang partisipatif,  agar  terjadi  perubahan perilaku  pada  diri  semua  stakeholders (individu,  kelompok  dan  kelembagaan) yang terlibat dalam proses
pembangunan demi terwujudnya kehidupan  yang  semakin  berdaya, mandiri  dan  partisipatif  yang  semakin sejahtera secara berkelanjutan”.
Filosofi  pemberdayaan  masyarakat dan  paling  banyak  dikemukakan  oleh berbagai pihak dan dalam banyak kesempatan  dikutip  oleh Kelsey  dan Hearne (1995) bahwa “falsafah  pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan  pertumbuhan  masyarakat  dan bangsanya  Mardikanto  dan  Soebiato,  2013. Pemberdayaan  masyarakat  pada  dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya  memiliki  potensi,  gagasan  serta kemampuan  untuk  membawa  dirinya  dan komunitasnya  untuk  menuju  ke  arah  yang lebih  baik,  namun  potensi  itu  terkadang tidak  bisa  berkembang  disebabkan  faktor- faktor tertentu.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,  yakni  yang  bersifat  " people- centered,  participatory,  empowering,  and sustainable "  (Chambers,  1995).  Konsep  ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah  proses  pemiskinan  lebih  lanjut ( safety  net ),  yang  pemikirannya  belakangan ini  banyak  dikembangkan  sebagai  upaya mencari  alternatif  terhadap  konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi  untuk  mencari  apa  yang  antara lain  oleh  Friedman  (1992)  disebut alternative development, yang
menghendaki “ inclusive democracy, appropriate  economic  growth,  gender equality and intergenerational equity”.
Dengan  demikian,  pemberdayaan adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki kekuasaan  atau  mengetahui  pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi  maupun  sosial  seperti  memiliki kepercayaan  diri,  mampu  menyampaikan aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian, berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial  dan mandiri sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai
indikator keberhasilan
pemberdayaan sebagai sebuah proses. Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan  masyarakat  memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan  dan  kebersamaan  pihak  yang sudah  maju  dengan  pihak  yang  belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian.
Sumodiningrat  (1999)  juga  menjelaskan bahwa  segenap  program  pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi  ketertinggalan  merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal.
Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses agar setiap orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi  dalam  berbagi  pengontrolan dan  mempengaruhi  kejadian-kejadian  serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
Pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan  kekuasaan  yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan  orang  lain  yang  menjadi perhatiannya  (Parsons et  al. 1994  dalam Mardikanto 2010). Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan  potensi  yang  terpendam dalam  masyarakat  yang  mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun
kapasitas produktif masyarakat (Indrianingrum 2011).
Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat  khususnya  kaum  miskin,  kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan
lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan,  membagi  kekuasaan dan  tanggung  jawab,  dan  meningkatkan tingkat  keberlanjutan.  (Delivery  dalam Sutrisno, 2005:17).
Lebih lanjut, Dahama dan
Bhatnagar dalam Mardikanto (2010) mengungkapkan prisip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup:
1)  Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan  akan  efektif  jika selalu  mengacu  pada  minat  dan kebutuhan masyarakat.
2) Organisasi  masyarakat  bawah,  artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat  bawah,  sejak  dari  setiap keluarga/kekerabatan.
3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan  harus  memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan  harus  selalu  disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
4) Perubahan   budaya,   artinya   setiap kegiatan pemberdayaan akan
mengakibatkan perubahan budaya.
Kegiatan
pemberdayaan harus
dilaksanakan  dengan  bijak  dan  hati- hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
5) Kerjasama  dan  partisipasi,  artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika
6 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 1 - 25
mampu menggerakan partisipasi masyarakat  untuk  selalu  bekerjasama dalam  melaksanakan  program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6) Demokrasi dan penerapan ilmu, artinya  dalam  pemberdayaan  harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya  untuk  menawar  setiap ilmu  alternatif  yang  ingin  diterapkan. Yang  dimaksud  demokrasi  disini, bukan  terbatas  pada  tawar  menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan  keputusan  yang  akan dilakukan masyarakat sasarannya.
7) Belajar  sambil  bekerja,  artinya  kegiatan pemberdayaan  harus  diupayakan  agar masyarakat dapat “belajar  sambil bekerja”  atau  belajar  dari  pengalaman tentang  segala  sesuatu  yang  ia  kerjakan. Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  tidak hanya  sekedar  menyampaikan  informasi atau  konsep-konsep  teoritis  tetapi  harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui
kegiatan secara nyata.
8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan  harus  dilakukan  dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan
(lingkungan  fisik,  kemampuan  ekonomi dan nilai sosial budaya) sasarannya.
9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan  pemimpin-pemimpin lokal  atau  memanfaatkan  pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan.
10) Spesialis  yang  terlatih,  artinya  penyuluh harus  benar-benar  pribadi  yang  telah memperoleh  latihan  khusus  tentang segala  sesuatu  yangs  esuai  dengan fungsinya  sebagai  penyuluh.  Penyuluh- penyuluh yang disiapkan untuk
melakukan beragam kegiatan (meskipun  masih  berkaitan  dengan kegiatan pertanian).
11) Segenap  keluarga,  artinya  penyuluh harus  memperhatikan  keluarga  sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:
a) Pemberdayaanharus dapat mempengaruhi  segenap  anggota keluarga.
b) Setiap anggota keluarga memiliki peran  atau  pengaruh  dalam setiap pengambilan keputusan.
c) Pemberdayaan   harus   mampu mengembangkan pemahaman bersama.
d) Pemberdayaanmengajarkan pengelolaan keuangan keluarga.
e) Pemberdayaanmendorong keseimbangan  antara  kebutuhan keluarga  dan  kebutuhan  usaha tani.
f) Pemberdayaan harus mampu mendidik  anggota  keluarga  yang masih muda.
g) Pemberdayaanharus mengembangkan
kegiatan-
kegiatan  keluarga,  baik  yang menyangkut masalah sosial,
ekonomi, maupun budaya.
h) Mengembangkanpelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.
12) Kepuasan,  artinya  pemberdayaan  harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.
2. Kesejahteraan Masyarakat Pengertian sejahtera menurut W.J.S
Poerwadarimta  adalah  ‘aman,  sentosa,  dan makmur’.  Sehingga  arti  kesejahteraan  itu meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut  sector  kesejahteraan  sosial sebagai  suatu  bidang  atau  bagian  dari pembangunan  sosial  atau  kesejahteraan rakyat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan
kualitas  kehidupan  manusia,  terutama  yang dikatagorikan  sebagai  kelompok  yang  tidak beruntung dan kelompok rentan, yaitu hal
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
yang  menyangkut  program-program  atau pelayanan-pelayanan sosial untuk
mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinana, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.
Kesejahteran  sosial  memiliki  arti kepada keadaan  yang baik, kebahagiaan dan  kemakmuran,  banyak  orang  yang menamainya  sebagai  kegiatan  amal.  Di Amerika  serikat  kesejahteraan  sosial juga  diartikan  sebagai  bantuan  public yang dilakukan pemerintah bagi keluarga  miskin  dan  anak-anak  mereka. Para  pakar  ilmu  sosial  mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.
Menurut  Segel  dan  Bruzy  (1998:8), “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.
Kesejahteraan  sosial  meliputi  kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup  rakyat”.  Sedangkan  Wilensky  dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan  sosial  sebagai  sistem  yang terorganisasi  dari  pelayanan-pelayanan  dan lembaga-lembaga  sosial,  yang  dirancang untuk  membantu  individu-individu  dan kelompok-kelompok  agar  mencapai  tingkat hidup  dan  kesehatan  yang  memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan- hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka  seluas-luasnya  dan  meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Sedangkan  menurut  Midgley  (1995:14) Kondisi  kesejahteraan  sosial  diciptakan  atas kompromi  tiga  elemen.  Pertama,  sejauh mana  masalah-masalah  sosial  ini  diatur, kedua  sejauh  mana  kebutuhan-kebutuhan dipenuhi,  ketiga  sejauh  mana  kesempatan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dapat disediakan.
Konsep kesejahteraan menurut Nasikun  (1993)  dapat  dirumuskan  sebagai padanan  makna  dari  konsep  martabat manusia  yang  dapat  dilihat  dari  empat indicator  yaitu  :  (1)  rasa  aman (security) , (2) Kesejahteraan (welfare) , (3) Kebebasan
(freedom) , dan (4) jati diri (Identity.
Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan,  pada  dasarnya  terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan  antara  lain  :  (1)  social ekonomi  rumah  tangga  atau  masyarakat, (2)  struktur  kegiatan  ekonomi  sektoral yang  menjadi  dasar  kegiatan  produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional  (sumberdaya  alam,  lingkungan dan  insfrastruktur)  yang  mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi,  dan  (4)  kondisi  kelembagaan yang  membentuk  jaringan  kerja  produksi dan  pemasaran  pada  skala  lokal,  regional dan global (Taslim, 2004).

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif.Melalui metode penelitian
deskriptif, penulis berusaha
mendeskripsikan  tentang  pemberdayaan masyarakat melalui PPIP dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Dengan  pemilihan  rancangan  deskriptif kualitatif,  maka  penulis  akan  melakukan pendekatan  terhadap  obyek  penelitian dengan  menggali  informasi  sesuai  dengan persepsi  penulis  dan  informan  dan  dapat berkembang  sesuai  dengan  interaksi  yang terjadi dalam proses wawancara.
Penulissenantiasa menginterpretasikan makna  yang  tersurat  dan  tersirat  dari penjelasan  yang  diberikan  informan,  hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.Definisi  operasional  dan  indikator- indikator  yang  diteliti  dalam  penelitian tentang  pemberdayaan  masyarakat  melalui PPIP  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten  Lebak  ini  berdasarkan  kepada prinsip-prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan teori dari Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2013)
Teknik  pengumpulan  data  yang dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer  dan data skunder.Dataprimer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat
melaksanakan penelitian di lapangan berupa wawancara,  pengamatan  langsung  melalui komunikasi  yang  tidak  secara  langsung tentang  pokok  masalah.Sedangkan  data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan  orang  atau  instansi  dalam bentuk  publikasi,  laporan,  dokumen,  dan buku-buku  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.Data  primer  berasal  dari informan.  Informan  yang  dipilih  adalah unsur Camat Wanasalam, Perangkat
Kecamatan, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perwakilan dari Masyarakat/ stakeholders (Tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita/PKK),  Organisasi  Masyarakat Setempat  (OMS),  Kelompok  Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), Kader Desa (KD) dan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau  catatan  yang  berasal  dari  instansi yang  terkait,  hasil  penelitian  sejenis maupun  publikasi  buku-buku  yang menunjang pembahasan penelitian.

## D. HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat  dan  pemberian  kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial  ekonomi  yang  produktif,  sehingga mampu  menghasilkan  nilai  tambah  yang lebih  tinggi  dan  pendapatan  yang  lebih besar.  Dengan  demikian,  pemberdayaan masyarakat  pada  hakekatnya  diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi  individu,  keluarga  dan  kelompok masyarakat  terhadap  sumber  daya  untuk melakukan proses produksi dan
kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya  untuk  memotivasi  dalam  bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)yang direncanakan merupakan  bentuk  pengembangan  dari model perencanaan pembangunan yang
berpihak  padapembangunan  manusia khususnya masyarakat miskin di
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.Dalam  memantau  dan  melakukan analisis bagaimana keberhasilan dan indikator pemberdayaan masyarakat peneliti melakukan analisis berdasarkan teori indikator-indikator dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2013) yang dipakai untuk mengukur
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu :
1. Analisis Minat dan kebutuhan Minat dan kebutuhan tersebut harus berdasarkan minat dan kebutuhan yang dirasakan (felt – need) artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari minat dan kebutuhan-kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki.Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa kebutuhan infrastruktur sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya dapat dikemukakan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat sudah dilakukan berdasarkan prioritas pemilihan usulan kegiatan minat dan kebutuhan masyarakat, hal ini dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Desa II sebagai bagian dari tahapan perencanaan partisipatif masyarakat dalam penentuan minat dan jenis kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
Tabel 1
Analisis Prioritas Usulan Kegiatan/ Minat dan Kebutuhan Masyarakat No Aspek Penilaian Nilai Kegiatan mendukung 1. peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaat potensi (pertanian, perkebunan,
A = 3
perikanan, sumber air baku,
dll) yang ada di desa B = 2 C = 1
a. Sangat mendukung
b. Mendukung c. Tidak
Penerima Manfaat a. < 1/3 jumlah penduduk
A = 1
2. b. Antara 1/3 s.d. 2/3 B = 2 jumlah penduduk C = 3 c. >dua pertiga jumlah penduduk Manfaat dirasakan secara
3. langsung oleh masyarakat
A = 3
a. Ya
B = 1 b. Tidak
Ketersediaan Lahan
a. Ada, dari lahan A = 3 4. eksisting B = 2 b. Ada, namun berupa
C = 1
ruang/fasilitas umum c. Tidak tersedia Lokasi kegiatan berada pada
5. kantung-kantung kemiskinan A = 3 a. Ya B = 1
b. Tidak
Usulan Kegiatan Masyarakat Pengas Rabat Paving Telford MCK Air Drai palan Beton Block Bersih nase
2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3
3 1 3 Besarnya biaya 6. a. <250 juta A = 3 1 3 3 3 3 3 1 b. 250 – 300 juta B = 2 c. >300 juta C = 1 Metode Pengerjaan 7. a. Teknologi sederhana A = 3 b. Memerlukan peralatan B = 1 1 3 3 3 3 3 3 berat Waktu Pelaksanaan 8.a. <3 bulan A = 3 3 3 3 3 1 3 1 b. >3 bulan B = 1 TOTAL NILAI 17 22 19 23 17 16 16 PERINGKAT 4 2 3 1 5 6 7
(Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2015)

## Tabel 2
Analisis Prioritas Usulan Kegiatan/

## Minat dan Kebutuhan Masyarakat Desa Cisarap
No Aspek Penilaian Nilai Kegiatan mendukung 1. peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaat potensi (pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air baku, A = 3 dll) yang ada di desa B = 2 a. Sangat mendukung C = 1
b. Mendukung
c. Tidak
Penerima Manfaat
a. <sepertiga jumlah A = 1 penduduk B = 2 2. b. Antara 1/3 s.d. 2/3 jumlah penduduk
C = 3
c. >dua pertiga jumlah
penduduk Manfaat dirasakan secara 3. langsung oleh masyarakat a. Ya A = 3 b. Tidak B = 1 Ketersediaan Lahan a. Ada, dari lahan eksisting A = 3 4. b. Ada, namun berupa B = 2 ruang/fasilitas umum c. Tidak tersedia C = 1 Lokasi kegiatan berada pada kantung-kantung kemiskinan 5. a. Ya A = 3 b. Tidak B = 1 Besarnya biaya
6. a. <250 juta A = 3 b. 250 – 300 juta B = 2 c. >300 juta C = 1 Metode Pengerjaan
7. a. Teknologi sederhana A = 3 b. Memerlukan peralatan berat B = 1 Waktu Pelaksanaan 8. a. <3 bulan A = 3 b. >3 bulan B = 1 TOTAL NILAI

## PERINGKAT
(Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2015)
Usulan Kegiatan Pengas Rabat Paving Telford MCK Air Drai palan Beton Block Bersih nase
2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 1
1 3
3
3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 17 24 19 21 17 16 16 4 1 3 2 5 6 7

## Tabel 3
Analisis Prioritas Usulan Kegiatan/ Minat dan Kebutuhan Masyarakat Desa Parungsari
No. 1. 2. 3. Aspek Penilaian Kegiatan mendukung peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaat potensi ( pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air baku, dll) yang ada di desa
a. Sangat mendukung b. Mendukung c. Tidak Penerima Manfaat a. <sepertiga jumlah penduduk b. Antara sepertiga s.d. duapertiga jumlah penduduk c. >dua pertiga jumlah
penduduk
Manfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
a. Ya b. Tidak Nilai A = 3 B = 2 C = 1 A = 1 B = 2 C = 3 A = 3 B = 1
Usulan Kegiatan Pengas
Rabat Paving Telford   MCK Air Drainase palan Beton Block Bersih
2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1
3 Ketersediaan Lahan A = 3 2 3 1 3 1 1 3 a.   Ada, dari lahan eksisting B = 2 4. b. Ada, namun berupa
ruang/fasilitas umum C = 1 c. Tidak tersedia Lokasi kegiatan berada pada
5. kantung-kantung kemiskinan 3 3
3
3 3 1 3 a. Ya A = 3 b. Tidak B = 1 Besarnya biaya
6. a. <250 juta A = 3 1
3
3 3 3 3 1 b.   250 – 300 juta B = 2 c. >300 juta C = 1 Metode Pengerjaan
7. a. Teknologi sederhana A = 3 b. Memerlukan peralatan 1 3
3 3 3 3 3 berat. B = 1 Waktu Pelaksanaan 8. a. <3 bulan A = 3 3 3 3 3 1 3 1 b. >3 bulan B = 1 TOTAL NILAI 17 22 19 23 17 16 16 PERINGKAT 4 2 3 1 5 6 7
(Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2015)
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  indikator  minat  dan kebutuhan  masyarakat  sudah  mendapatkan perhatian  dan  dilaksanakan  dengan  baik, minat  dan  kebutuhan  tersebut  sudah  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  dan  selaras dengan rencana kerja program yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dengan demikian  indikator  dan  prinsip-prinsip pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis  minat  dan  kebutuhan  sudah dilaksanakan.
2.  Analisis
Pengorganisasian masyarakat
Menurut  Ross  dalam  Aprillia Theresia  (2014:237)  pengorganisasian masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan- kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengembangkan  kepercayaan  diri  dan kemauan  untuk  bekerja  dalam  memenuhi kebutuhan, menemukan sumber daya
(internal/eksternal)
untuk menangani kebutuhan-kebutuhan,  mengambil  tindakan dan  mengembangkan  sikap kooperatif dan kolaboratif dan praktik di masyarakat.
Tujuan utama pengorganisasian masyarakat bawah  adalah  untuk  memperbaiki  kualitas hidup  masyarakat  melalui  pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.
Dan  dari  hasil  wawancara  dapat disampaikan bahwa pengorganisasian masyarakat  sudah  menjadi  prioritas  setiap tahapan  kegiatan  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikemukakan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan melalui  proses  kegiatan Musyawarah  Desa  I yang  memilih  dan  menetapkan  Organisasi Masyarakat  Setempat  (OMS),  Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Kader Desa  (KD)  sebagai  organisasi  masyarakat yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  Susunan  OMS  terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, tenaga teknis  dan  anggota  dengan  keanggotaan minimal  30%  perempuan.  Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
Struktur Organisasi OMS dapat digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1 Struktur Organisasi OMS
KETUA
BENDAHARA SEKRETARIS ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA

## Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP, 2014
Dari uraian di atas dapat kemukakan pengorganisasian masyarakat sangat penting di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur  berbasis  masyarakat  karena organisasi masyarakat merupakan instrumen  institusional  dimana  kinerja pembangunan dapat diukur dan
berdasarkan tujuan awal program pemberdayaan, maka program atau usaha ini dapat dikatakan telah efektif dikarenakan  telah  mencapai  salah  satu tujuannya  yakni  keterlibatan  masyarakat bawah dimulai dari keluarga, kekerabatan dan persaudaraan sehingga keefektifan
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
pemberdayaan  dapat  dilaksanakan.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  pemberdayaan masyarakat  melalui  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis pengorganisasian masyarakat.
3. Analisis Keragaman Budaya Lokal. Menurut Colletta dalam Aprillia Theresia (2014:59) menguraikan
pentingnya  budaya  lokal  dalam  proses pembangunan masyarakat yaitu : 1. Unsur-unsur  budaya  lokal  mempunyai legitimasi tradisional di mata
masyarakat  binaan  yang  menjadi sasaran program pemberdayaan dan
pembangunan;
2. Unsur-unsur  budaya  secara  simbolis merupakan  untuk  komunikasi  paling berharga dari penduduk setempat;
3. Unsur-unsur  budaya  mempunyai  aneka ragam fungsi (baik terwujud maupun terpendam) yang sering menjadikannnya sebagai  sarana  yang  paling  berguna untuk  perubahan  dibandingkan  dengan yang  tampak  pada  permukaan  jika hanya  dilihat  dalam  kaitan  dengan fungsinya yang berwujud saja. Berdasarkan data observasi lapangan,  peneliti  uraikan  mengenai peta,  profil  masalah  dan  potensi  sosial budaya dalam tabel berikut

## Tabel 4
Peta, Profil Masalah dan
Potensi Sosial dan Budaya Profil dan Karakteristik Masalah No Potensi Sosial Prioritas Lokasi Nilai Sosial/ Tingkat Akses Budaya Masalah (Dusun) Pendidikan/ Modal Budaya/Adat Pelatihan Pasar Desa Cisarap, Desa Belum mampu Pelatihan Belum ada 1. Gapoktan Belum Cilangkap dan menciptakan khusus yang dukungan optimalnya Desa Parungsari sesuatu yg perlu materiil dan hasil ekonomis untuk digalakan non materiil produksi kebutuhan warga dari pihak terkait Desa Cisarap, Desa Kemampuan SDM Tidak ada 2. Karang Taruna Kurang Cilangkap dan yang terbatas pelatihan yang berperan Desa Parungsari sangat memadai aktif menghambat sesuai kegiatan kebutuhan Desa Cisarap, Desa 3. Lembaga Kurang Cilangkap dan Pemahaman Pembinaan pendidikan & sinergi Desa Parungsari persepsi yang dari tokoh keagamaan dengan harmonis masyarakat Pemdes dan BPD

## Sumber : Laporan Fasilitator Masyarakat, 2015
Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan  fakta  empiris  di  Kecamatan Wanasalam keragaman budaya setiap desa bersifat homogen sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan,  dengan  demikian  dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan
Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis keragaman budaya.
4. Analisis Perubahan budaya Mengenai perubahan budaya yang
terjadi  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat,  berikut  hasil  wawancara dengan fasilitator masyarakat selaku pendamping masyarakat dalam melaksanakan  kegiatan  PPIP  di  tingkat desa :
“Sebagai fasilitator, kami senantias melihat  terlebih  dahulu  nilai-nilai budaya yang ada di desa sepert hal- hal yang tabu dan tidak diperbolehkan, tujuannya agar pendekatan  pemberdayaan  kepada masyarakat  dalam  pelaksanaan program  dapat  tercapai.” (Sumber Informan : Fasilitator Masyarakat, 10 April 2015)
Dari  hasil  penelitian  lapangan ditemukan  bahwa  nilai-nilai  budaya  yang berada  di  dalam  masyarakat  Kecamatan Wanasalam  mempunyai  hubungan  yang sangat erat dengan pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal atau nilai-nilai budaya  selalu  dijadikan  pedoman  atau acuan  oleh  masyarakat  dalam  bertindak atau berperilaku dalam praktek kehidupannya sehingga mempunyai
dampak  positif  terhadap  pemberdayaan masyarakat  karena  nilai-nilai  budaya tersebut memberikan input bagi kegiatan pemberdayaan  masyarakat  atau  dapat diartikan  pemberdayaan  masyarakat sudah  menyesuaikan  dengan  perubahan budaya setempat.
Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis perubahan budaya sudah memberikan  kontribusi  positif  terhadap pemberdayaan masyarakat.
5. Analisis Kerjasama dan partisipasi Slamet dalam Aprilia Theresia (2014:207) menguraikan bahwa tumbuh
berkembangnya partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  sangat  ditentukan  hal- hal  seperti  :  adanya  kesempatan  yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi,  adanya  kemauan  masyarakat dan  adanya  kemampuan  masyarakat  untuk berpartisipasi. Dilihat dari tingkatan partisipasi masyarakat, Wilcox dalam Aprillia Theresia (2014:202) mengemukakan sebagai berikut :

## Gambar 2

## Jenjang Tingkat Partisipasi
5. Supporting 4. Acting Together 3. Deciding Together 2. Consultation

## 1. Information
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
1. Information , memberikan Informasi;
2. Consultation ,  memberikan  pendapat sebagai  pendengar  yang  baik  untuk memberikan  umpan  balik  tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan;
3. Deciding Together , pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan,pilihan-pilihan serta mengembangkanpeluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
4. Acting  together ,  bertindak  bersama dalam  arti  tidak  sekedar  ikut  dalam pengambilan  keputusan  tetapi  juga terlibat  dan  menjalin  kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
5. Supporting, memberikan  dukungan dimana  kelompok-kelompok  lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan
dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.
Selanjutnya hasil wawancara yang  dilakukan  dengan  Kepala  Desa mengatakan sebagai berikut :
“Ketidakhadiran  masyarakat  terutama kaum  perempuan  dalam  kegiatan musyawarah  desa  karena  masyarakat sibuk  dengan  aktivitas  di  siang  hari dan masyarakat cenderung pasif kalaupun hadir dalam setiap pertemuan  atau  musyawarah  desa. ” (Sumber Informan
: Tokoh Masyarakat/Agama, 11 April 2015)
Untuk  melengkapi  data  wawancara  di atas  peneliti  menguraikan  data  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan PPIP yaitu sebagai berikut :

## Tabel 5
Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tingkat Desa Kegiatan Uraian Nama Desa Sasaran Cisarap Cilangkap Parungsari Jumlah Undangan 45 40 45 Sosialisasi Jumlah Total Peserta 34 36 31 Jumlah Peserta Perempuan 10 26 6 Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir 36 24 27 Jumlah Total KK 959 577 697 Jumlah Undangan 55 60 50 Musyawarah Jumlah Total Peserta 49 52 41 Desa I Jumlah Peserta Perempuan 8 15 4 Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir 41 47 31 Jumlah Total KK 959 577 697 Jumlah Undangan 135 60 95 Musyawarah Jumlah Total Peserta 125 56 83 Desa II Jumlah Peserta Perempuan 40 21 20 Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir 110 48 71 Jumlah Undangan 85 60 95 Musyawarah Jumlah Total Peserta 82 57 88 Desa III Jumlah Peserta Perempuan 23 16 19 Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir 78 49 81 Jumlah Total KK 959 577 697
Sumber : Fasilitator Masyarakat, Tahun 2015
18 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 1 - 25
Berdasarkan tabel monitoring partisipasi  dalam  perencanaan  tingkat  desa di  atas  dapat  diketahui  jumlah  kehadiran masyarakat  masing-masing  desa  dalam setiap  kegiatan  musyawarah  desa  cukup rendah  dan  apabila  dibandingkan  dengan jumlah  total  Kepala  Keluarga  (KK)  di  satu desa  maka  rata-rata  presentase  kehadiran masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi  desa sebesar  4,74  persen,  rata-rata  tingkat partisipasi  kegiatan  Musyawarah  Desa  I sebesar  6,67  persen,  rata-rata  tingkat partisipasi  kegiatan  Musyawarah  Desa  II sebesar  11,55  persen  dan  rata-rata  tingkat partisipasi  kegiatan  Musyawarah  Desa  III sebesar 10,35 persen.Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip-prinsip pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis kerja sama dan partisipasi belum dilaksanakan.
6. Analisis Demokrasi dan penerapan
ilmu
Menurut  Freire  dalam  Mardikanto (2013:210) terkait dengan metode pemberdayaan bahwa kegiatan pendidikan orang dewasa merupakan proses
penyadaran menuju kepada pembebasan
oleh sebab itu proses pemberdayaan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk- bentuk  penindasan  baru  artinya  melalui pemberdayaan  penerima  manfaat  harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarnya sehingga dalam  proses  pemberdayaan  tersebut kedudukan  fasilitator  (sebagai  pendidik) dan  penerima  manfaat  (yang  dididik) berada dalam situasi yang setara.
Berdasarkan  wawancara  ditemukan fakta empiris bahwa dalam proses demokrasi  (metode  pemberdayaan)  dan pengambilan  keputusan  dalam  kegiatan musyawarah  desa  masyarakat  cenderung bersikap  pasif  dan  menerima  saja  hasil keputusan seperti dalam wawancara berikut ini dengan anggota masyarakat :
“Sebagai  warga  masyarakat,  kami  nurut saja dengan apa kata pimpinan (dalam hal ini  kepala  desa  dan  aparat  desa),  karena mereka lebih tahu dan paham tentang apa kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  dari warganya.” (Sumber  Informan  :  Anggota Masyarakat, 11 April 2015)

## Tabel 6
Pemantauan Partisipasi Masyarakat Dalam setiap Kegiatan Kualitas Partisipasi dalam Komentar Kegiatan demokrasi dan pengambilan Umum keputusan Sangat aktif Aktif Rendah Musyawarah Desa I √ Identifikasi Permasalahan √ Musyawarah Desa II √ Penyusunan UPD dan RKM √ Musyawarah Desa III √ Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga kerja, √ pengadaan bahan dan material) Musyawarah Desa IV √ Pelestarian (Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian) √
Sumber : Laporan Fasilitator Masyarakat, tahun 2015
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
Proses  penyadaran  ini  perlu  pula mengkaji  problem-problem  yang  dihadapi oleh  masyarakat  miskin,  sehingga  solusi yang  diberikan  benar-benar  sesuai  dengan kondisi  dan  potensi  yang  ada  pada  diri mereka.  Dengan  demikian  pemberdayaan masyarakat  melalui  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak belum melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dan penerapan ilmu.

## 7. Analisis Belajar sambil bekerja Dalam kaitan ini, menurut
Mardikanto  (2013:68),  inti  dari  kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan
perubahan adalah terwujudnya  proses  belajar  yang  mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Dengan  perkataan  lain,  pemberdayaan harus  didesain  sebagai  proses  belajar  atau dalam  setiap  upaya  pemberdayaan  harus terkandung  upaya-upaya  pembelajaran  dan penyelenggaraan pelatihan.

## Tabel 7
Mat
Dari  hasil  wawancara  peneliti dengan  ketua  Organisasi  Masyarakat Setempat  (OMS)  ditemukan  adanya fakta  bahwa  pemberdayaan  dilakukan dengan  pembelajaran  nyata  kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :
“Dalam pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dari fasilitator  kepada  masyarakat  terlihat cukup  antusias,  fasilitator  memberikan bimbingan  dan  pembinaan  misalnya bagaimana membuat laporan keuangan dan melakukan pemetaan wilayah.” (Sumber Informan : Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS), 11 April 2015)
Dari  hasil  temuan  lapangan,  peneliti menguraikan  data-data  hasil  observasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait  dengan  bimbingan  dan learning by  doing Fasilitator  Masyarakat  dan masyarakat yaitu sebagai berikut :
riks Analisis Belajar sambil bekerja No Kegiatan Progres dan Hasil Kegiatan Keterlibatan Masyarakat 1. Identifikasi o Tersusunnya kondisi Demografi desa; - Organisasi  Masyarakat  dan Permasalahan dan o Tersusunnya  peta  dan  Profil  Keluarga Kader Desa menjadi pemetaan Desa o Miskin; koordinator pemetaan Tersusunnya peta dan Profil Relawan dan  - Masyarakat menjadi relawan o Sumber Daya; di lapangan dengan ikut aktif Tersusunnya  peta  dan  Profil  Masalah melakukan  identifikasi  dan o Infrastruktur;
pemetaan dengan didampingi
Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan oleh FM. o Potensi Ekonomi;
Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan
o Potensi Sosial dan Budaya; Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan
o Potensi Kelembagaan;
Tersusunnya  peta  sederhana  kawasan desa, yang berisi Tata letak tapak, status
o tanah dan status penguasaan
Tersusunnya  kondisi dan  permasalahan
o sarana dan prasarana desa;
Tersusunnya profil persoalan dan potensi
o lingkungan; Tersusunnya profil Keluarga miskin. 2 Penyusunan a.  Usulan rencana pembangunan Penyusunan dilakukan OMS, KPP Rencana Kegiatan infrastruktur dan Kader Desa Masyarakat b.  Usulan rencana operasi dan pemeliharaan c. Usulan rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan
Sumber : Laporan OMS Desa Cisarap, tahun 2015
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi di  atas,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui belajar  sambil  bekerja  yang  dilakukan sudah  berjalan  dengan  baik,  masyarakat terlibat  dan  diberikan  kesempatan  untuk belajar  dan  dapat  merasakan  pengalaman nyata  dan  tidak  hanya  sekedar  menerima informasi atau konsep-konsep teoritis tentang  program,  dengan  demikian  dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program
Pembangunan Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  sudah melaksanakan  prinsip  pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis belajar sambil bekerja,
8.  Analisis  Penggunaan  metode  yang sesuai Scmidt
dalam Mardikanto (2013:211)  mengatakan  agar  pemilihan metode  pemberdayaan  masyarakat  harus selalu  mengacu  kepada  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  program  pemberdayaan  yang pada dasarnya menjadi dua, yaitu :
a) Menata pengalaman masa lampau yang telah dimilikinya dengan cara baru
b) Memberikan pengetahuan baru (pengetahuan, sikap dan keterampilan).

## Sedangkan   Mardikanto   dalam
Aprillia  Theresia  (2014:228)  menguraikan ragam  metode  pemberdayaan  masyarakat yang  secara  rinci  dikemukakan  dalam tabel sebagai berikut :

## Tabel 8 Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat
No Kelompok Metode Ragam Metode Keterangan 1 Tatap Muka Percakapan/dialog, Individual Pertemuan ceramah, diskusi, FGD, Kelompok pelatihan, Pameran Masal 2 Percakapan tak langsung Telepon, TV, radio, teleconference Individual Kelompok 3 Demonstrasi Demonstrasi cara, demonstrasi hasil.  Kelompok 4 Barang cetakan Foto, pamflet, brosur, baliho 5 Media masa Surat kabar, tabloid, Media cetak Radio, tape recorder Media lisan TV, VCD, DVD Media Multi media Terproyeksi 6 Kampanye Gabungan dari semua metode di atas Sumber : Mardikanto, 2014
Pemberdayaan  masyarakat  dengan prinsip  penggunaan  metode  yang  sesuai sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  dengan demikian  peneliti  memberikan  kesimpulan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan
masyarakat berdasarkan penggunaan metode pemberdayaan masyarakat yang sesuai. 9.  Analisis Kepemimpinan,
Rogers dalam Mardikanto (2013:149) mengemukakan kualifikasi fasilitator
pemberdayaan  masyarakat  dalam  aspek kepemimpinan yaitu sebagai berikut :
1. Kemauan  dan  kemampuan  untuk menjalin  hubungan  secara  langsung dan tidak langsung dengan masyarakat penerima manfaatnya;
2. Kemauan  dan  kemampuan  untuk menjadi  perantara  antara  sumber- sumber inovasi (lembaga penelitian, tokohmasyarakat) dengan
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran;
3. Kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yangdapatdirasakan oleh pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran.
Selanjutnya berdasarkan hasil data- data sekunder, peneliti kemukakan komponen program PPIP sebagai salah satu pengembangan  masyarakat  dalam  aspek kepemimpinan  yaitu  program  ini  akan mendukung  dan  meningkatkan  kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan,  melaksanakan,  mengelola dan  memantau  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur dasar.
Penguatan dilaksanakan  melalui:  (i)  memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan  dan  pelaku  utama  pembangunan, (ii)  mengutamakan  nilai-nilai  universal  dan budaya serta kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan
geografis.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat  melalui  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak sudah melaksanakan prinsip pemberdayaan
masyarakat berdasarkan analisis kepemimpinan.

## 10. Analisis spesialis yang terlatih
Lippit  dan  Rogers  dalam  Mardikanto (2013)  bahwa  fasilitator  adalah  pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat dan  agen  perubahan (agent  change) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh  (calon)  penerima  manfaat  dalam mengadopsi  inovasi.  Karena  itu  fasilitator haruslah  profesional  dalam  arti  memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian,  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan  memfasilitasi  pemberdayaan masyarakat.

## Tabel 9
Evaluasi Kemampuan Organisasi Masyarakat
Setempat dan Kader Desa
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di
Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak sudah melaksanakan
prinsip pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis spesialis yang terlatih dengan baik.

## 11. Analisis Segenap keluarga,
Kegiatan  PPIP  sebagai  salah  satu  program pemerintah yang fokus kepada pembangunan  infrastruktur  mengutamakan keluarga  sebagai  organisasi  masyarakat yang  terkecil,  dan  berikut  adalah  data sekunder  berdasarkan  komponen  program, konsep  dan  dampak  manfaat  analisis segenap keluarga berikut ini :

## Tabel 10

## Matrik Analisis dampak masyarakat (keluarga)
Komponen Program Konsep (Panduan) Fakta Empiris Lapangan/Dampak Analisis Segenap Keluarga Penguatan kapasitas Memposisikan masyarakat sebagai Keluarga  sebagai komponen organisasi perencanaan masyarakat penentu/pengambil kebijakan dan pelaku masyarakat terkecil berperan aktif dalam utama pembangunan, (ii) mengutamakan pelaksanaan  program  dana  nilai -nilai nilai-nilai universal dan  bud aya serta  kemasyarakatan dalam keluarga kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan bersinergi  dengan pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai den gan karakteristik  kegiatan sosbud dan geografis. Peningkatan layanan  dan Dana BLM disalurkan langsung ke desa Dana BLM dimanfaatkan untuk rencana penyediaan infra- struktur sasaran  untuk  mendukung pelaksanaan  pembangunan infrastruktur dan
Permukiman perdesaan rencana pembangunan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Bantuan Langsung meningkat. Masyarakat Peningkatan kapasitas (i).Pendampingan  dan  fasilitasi  oleh Proses pendampingan dengan kontribusi Pelaksanaan
dan konsultan manajemen, (ii). Peningkatan melalui pengawasan   dan evaluasi Pengendalian pelaksanaan pengendalian dengan dilakukan oleh seluruh  masyarakat menguatkan tugas dan fungsi setiap unsur (keluarga) dalam struktur organisasi program, (iii).Pengawasan  dari  seluruh  lapisan masyarakat  melalui pe mantauan
dan evaluasi.
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, tahun 2015
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten
Lebak  sudah  melaksanakan  prinsip pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis segenap keluarga.

## 12. Kepuasan
Salah  satu  tolok  ukur  dari  keberhasilan sebuah  proyek  adalah  tingkat  kepuasan masyarakat  terhadap  proses  dan  hasil  yang dapat dicapai selama program berlangsung.
Dalam evaluasi terhadap ketiga program ini, cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat  dilakukan  melalui  dua  teknik yaitu  wawancara  terstruktur  dan  diskusi kelompok terarah (FGD). Aspek yang dilihat dari  kepuasan  masyarakat  antara  lain meliputi  transparansi  informasi  program, pengetahuan  masyarakat  tentang  program, ketersediaan informasi dan publikasi program, termasuk yang terkait dengan mekanisme penanganan komplain
masyarakat tentang program hingga kepada tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder/pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan dan hasil program. Tabel 11

## Matriks Tingkat Kepuasan Masyarakat
Variabel Konsep (Panduan) Fakta empiris lapangan Kinerja Teknis Seluruh  kriteria  teknis baik  Sebagian besar  telah memenuhi secara kualitas maupun  kriteria  teknis  dalam  hal  volume kuantitas telah dipenuhi dan pekerjaan bahkan terjadi penambahan diterapkan dengan baik volume meski dengan anggaran yang tetap. Kriteria Manajemen Pengelolaan program  Pengelolaan sudah dilakukan memenuhi kriteria  menurut  prinisp  dan pendekatan manajemen yang ditetapkan pemberdayaan masyarakat Kriteria Keuangan Efektivitas   dan efisiensi  Efektivitas  dan efisiensi  anggaran penggunaan anggaran  telah dipenuhi dengan baik Kriteria Organisasi Terjadinya partisipasi  Adanya  partisipasi masyarakat dan masyarakat informasi  (sosialisasi)  proyek  dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Sumber : Hasil analisis peneliti, tahun 2015
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dikemukakan  bahwa  tingkat  kepuasan, pemberdayaan masyarakat telah mendorong agar  masyarakat  luas  dapat  mengetahui tentang  program.Pengetahuan  masyarakat terhadap  program  kelak  dapat  membantu partisipasi masyarakat  untuk  terlibat  dalam pelaksanaan  program  hingga  pengawasan dan  pelestarian  infrastruktur  yang  telah dibangun. Hal ini dilakukan melalui 2
bentuk  kegiatan  yakni  sosialisasi  program melalui pertemuan, publikasi atas
program.Disamping itu pengaduan masyarakat berkenaan dengan penyimpangan  atau  dampak  negatif  dari pelaksanaan program. Kesemua ini menunjukan  bahwa  program  dirancang tidak semata mengukur kepuasan masyarakat dari sisi hasil fisik infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari aspek
proses  dari  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur perdesaan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di
Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak sudah  melaksanakan  prinsip  pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kepuasan.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1.  Kesimpulan Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ;
a) Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan Wanasalam  Kabupaten  Lebak  sudah melaksanakan  10  (sepuluh)  dari  12  (dua belas) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Dahatma dan Bhatnagar dalam
Mardikanto  (2013:106)  yaitu  analisis minat  dan  kebutuhan,  analisis  prinsip pengorganisasian  masyarakat,  analisis keragaman  budaya  lokal,  analisis perubahan  budaya,  analisis  belajar sambil  bekerja,  analisis  penggunaan metode yang sesuai, analisis kepemimpinan,  analisis  spesialis  yang terlatih,  analisis  segenap  keluarga  dan analisis kepuasan.
b) Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan
Wanasalam  Kabupaten  Lebak  belum melaksanakan  2  (dua)  prinsip-prinsip pemberdayaan  masyarakat  dari  12  (dua belas) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat  yaitu  prinsip  pemberdayaan masyarakat  berdasarkan  analisis  kerja sama partisipasi dan prinsip
pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis  demokrasi  dalam  penerapan ilmu, hal ini disebabkan karena :
1) Kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang makna pemberdayaan masyarakat dan keberadaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP); 2) Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh  fasilitator masyarakat dan perangkat  kelembagaan  desa  dalam memberikan informasi kegiatan dan
3) Kurangnya  kesadaran  masyarakat baik  sebagai  individu  maupun anggota  masyarakat  menyangkut kondisi dan lingkungannya
4) Sebagian  besar  masyarakat  tidak mempunyai kapasitas yang
memadai  untuk  terlibat  secara produktif dalam pengambilan keputusan
5) Adanya  budaya  kepatuhan  warga masyarakat terhadap penguasa wilayah  (tokoh  formal  maupun informal) yang mempengaruhi sikap  masyarakat  dalam  kebijakan pengambilan keputusan.
2. Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah  diuraikan  di  atas,  disarankan  hal- hal sebagai berikut :
1. Pemberdayaan  masyarakat  melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan Wanasalam  Kabupaten  Lebak  yang sudah  dilaksanakan  berdasarkan  10 (sepuluh)  prinsip-prinsip  pemberdayaan masyarakat menurut Dahatma dan
Bhatnagar dalam Mardikanto (2013:106)  perlu  dipertahankan  dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
2. Pemberdayaan  masyarakat  melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan Wanasalam  Kabupaten  Lebak  yang belum  melaksanakan  2  (dua)  prinsip- prinsip  pemberdayaan  masyarakat, disarankan hal-hal sebagai berikut :
a. Fasilitator masyarakat perlu membangun komunikasi dan
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak
pemahaman serta komitmen kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya program pembangunan infrastruktur  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b.  Pemerintah desa perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi di tingkat desa mengenai kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c.  Melakukan proses penyadaran masyarakatbaik sebagai  individu
maupun anggota masyarakat tentang kondisi  lingkungannya  baik  yang menyangkut lingkungan fisik, sosial budaya  dan  ekonomi termasuk menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya.
d.  Memberikan kesempatan pendidikan  non  formal  kepada masyarakat sebagai upaya penguatan  modal  sosial  dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekaligus mengurangi peranan fasilitator dalam pengambilan keputusan  dan meningkatkan  intensitas  kegiatan kepada masyarakat.
e.  Fasilitator masyarakat harus
mendorong masyarakat untuk berani berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat, ide dan gagasan dalam proses pengambilan  keputusan dengan  tetap  memperhatikan  dan mempertimbangkan  karakteristik budaya,   nilai-nilai   sosial   dan peraturan dalam masyarakat.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Girsang LJ. 2011. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbaikan prasarana jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Perdesaan  di Desa Megamendung, Bogor) Hasan, Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya. Jakarta, Ghalia Indonesia
Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi
Pembangunan.  Jakarta,  LP3ES Mardikanto T dan Soebiato P, 2013,
Pemberdayaan
Masyarakat.
Bandung, Alfabeta
Michael, Todaro,  1977,  Pembangunan ekonomi  di  dunia  Ketiga,  Jakarta Erlangga,
Siagian,  Sondang  P,  1994,  Administrasi Pembangunan,  Jakarta,  Gunung Agung
Sumaryadi,  I  Nyoman,  2005,  Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat,
Jakarta: Penerbit Citra Utama
Sumaryadi,  I  Nyoman,  2005,  Perencanaan
Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Citra Utama Sumodiningrat G.  1999.  Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman  sosial.  Jakarta  [ID]:
Gramedia Pustaka Utama.
Theresia,
Aprillia, at al, 214, Pembangunan Berbasis Masyarakat Bandung, Alfabeta W.J.S.  Poerwadarimta,  1996,  Pengertian Kesejahteraan Manusia, Bandung, Mizan Buku  Pedoman  Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Direktorat
Jendral  Cipta  Karya  Kementrian Pekerjaan Umum, 2014
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Undang-undang No.  32  Tahun  2004 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009
tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat (PS2PM) FISIP UNSERA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya