INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2734-2746 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua
Muhammad Iqbal Altamis 1 , Indri Oktari 2 ✉ , Syaiful Khoiri Harahap 3
Faculty of Law, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan Email: indrioktari123@gmai.com 2 ✉

## Abstrak
Lingkungan  hidup  adalah  hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  dan  benda  mati  yang merupakan  kesatuan  yang  utuh,  dengan  manusia  juga  termasuk  di  dalamnya.  Manusia  dapat mempengaruhi lingkungan melalui tingkah lakunya, baik itu mencemari, merusak, atau melestarikan lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia, sehingga kualitasnya  menurun  hingga  tingkat  tertentu  yang  mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak  dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.. Pencemaran air sungai sangat sering dijumpai karena manusia masyarakat masih membuang limbah di sungai. Penelitian ini bertujuaan untuk mengevaluasi upaya penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  air  sungai  di  Taman  Mercy  Deli  Tua,  Kab.  Deli  Serdang Sumatra Utara dan juga untuk  mengetahui  penyebab masyarakat membuang limbah ke sungai dari penulisan  ini  adalah  mengetahui    Dengan  melalui  metode  normatif,  ditemukan  bahwa  alasan masyarakat memilih membuang sampai di sungai adalah kurangnya kesadaran diri dari masyarakat dan kurangnya tempat pembuangan limbah. Masyarakat melakukan tindakan hukum untuk mengatasi pencemaran air sungai melalui cara pencegahan dan cara penindakan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah setempat dan pemerintah daerah juga masih kurang efektif dalam mengatasi masalah ini. Beberapa  pihak  yang  terkait  seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Polisi  Lingkungan  belum  dapat bekerja sama secara efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air sungai. Dalam penelitian  ini,  disarankan  agar  pemerintah  setempat  bisa  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku pencemaran air sungai serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi
masalah ini. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas industri dan domestik yang berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai
Kata kunci: upaya, Penegakan hokum, Pencemaran, Pembuangan, limbah

## Abstrak
The environment is a medium for mutual relations between living things and inanimate objects which form a unified whole, and humans are in it. Humans with their behavior can affect the environment (can  pollute,  damage  or  preserve  the  environment).  Environmental  pollution  as  its  meaning  is formulated in article 1 number 12 of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Management is "environmental pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities so that the quality drops to a certain level which causes  the  environment  to  not  function  in  accordance  with  with  the  allotment.  One  of  the  most common environmental pollution is river water pollution that occurs due to the disposal of waste by humans. This study aims to evaluate law enforcement efforts against river water pollution in Taman Mercy Deli Tua, Kab. Deli Serdang, North Sumatra and also to find out the causes of the community throwing waste into the river from this writing is to know. By using the normative method it was found that the cause of the community disposing of waste into the river was due to the lack of awareness from the community itself and also the unavailability of a place for waste disposal. The legal efforts made  by  the  community  to  tackle  river  water  pollution  are  through  preventive  and  repressive measures.  In  addition,  coordination  between  local  government  and  local  government  is  still  not effective in overcoming this problem. Several related parties, such as the Environmental Service and the Environmental Police, have not been able to work together effectively in imposing sanctions on the perpetrators of river water pollution. In this study, it is suggested that the local government can provide stricter sanctions against perpetrators of river water pollution and improve coordination with local  governments  in  overcoming  this  problem.  In  addition,  the  government  must  also  improve supervision and control of industrial and domestic activities that have the potential to cause river water pollution
Keywords: Effort, Law Enforcement, Pollution, Waste Disposal

## PENDAHULUAN
Penerapan hukum merupakan sebuah proses penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Penghormatan dan penegakan hukum adalah fondasi dalam menjaga integritas sistem hukum suatu negara. Penegakan hukum adalah proses melalui mana hukum  diterapkan  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  berwenang,  seperti  aparat  kepolisian,  jaksa penuntut umum, dan sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum,  mencegah  dan  menangani  pelanggaran  hukum,  serta  menyediakan  mekanisme
penyelesaian  sengketa.  Dalam  rangka  memperkuat  penegakan  hukum,  sistem  hukum  dan lembaga penegak hukum perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, pelatihan yang baik,  serta  kebijakan  yang  mendukung.  Juga  penting  untuk  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  penegakan  hukum,  sehingga  tercipta  hubungan  saling  percaya  antara masyarakat dan lembaga penegak hukum.
Sungai merupakan bagian penting dari siklus air dan memiliki peran ekologis, sosial, dan  ekonomi  secara  susbtansial.  Maka  dari  itu,  sungguh  penting  untuk  menjaga keberlanjutannya dengan tidak mencemarinya, menjaga keseimbangan ekosistem sungai, dan menggunakan  sumber  daya  air  secara  berkelanjutan  (Kamalia  &  Sudarti,  2022).  Membuang sampah ke sungai tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar serta efek jangka panjang.  Sungai Deli berada di  kota  Medan,  Sumatera  Utara  yang  merupakan  satu  dari  delapan  sungai  di  kota  tersebut. Hingga saat ini, sungai Deli masih digunakan sebagai aktifitas masyarakat, salah satunya sebagai jalur perdagangan antar daerah. Saat ini, luas hutan di bagian hulu Sungai Deli hanya tersisa 3.655 hektar atau 7,59% dari total luas DAS Deli yang mencapai 48.162 hektar. Padahal, dengan luas sebesar itu, DAS Deli seharusnya mempunyai setidaknya 140 hektar hutan alam sebagai daerah resapan air, sekitar 30% dari total luas DAS. Selain itu, saat ini sungai juga tercemar oleh limbah, dimana 70% nya disebabkan oleh limbah padat dan cair. Kota Medan menghasilkan 1.235 ton sampah domestik padat setiap hari (Khairuni et al., 2018).
Pencemaran air sungai merupakan isu yang memprihatinkan karena dapat mengancam ekosistem sungai serta kualitas air yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks Taman Mercy Deli Tua, pencemaran air sungai menjadi tantangan yang harus ditangani dengan serius agar dapat menjaga kelestarian lingkungan serta kualitas hidup masyarakat sekitar.
Penelitian ini telah berlangsung di Kecamatan Deli tua, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatara  Utara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  pencemaran  limbah  rumah tangga serta limbah industry di sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya untuk menegakkan  hokum  pada  tindakan  yang  dapat  mencemarkan  air  sungai  di  Taman  Mercy, Kecamatan Deli tua, Kabupaten Deli serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini alah metode deskriptif normatif, mengacu pada Undang-Undang no. 32 tahun 2009 yang mengupas tentang  perlindungan  serta  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Yang  menjadi  indicator  dalam penelitian ini adalah indikarot dampak, indicator kualitas air, dan upaya yuridis. Yang dianalisis dengan  metode  deskriptif  untuk  menghasilkan  presentase  dari  setiap  indicator  itu. Dari penelitian  ini,  dihasilkan  bahwa  terdapat  pencemaran  air  sungai  di  Taman  Mercy  Deli  Tua disebabkan oleh aktivitas industri dan domestik yang tidak memenuhi standar lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normative  dengan pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  berfokus  pada  deskripsi analitis mengenai permasalahan yang tertuai pada judul penelitian (Zetria et al., 2021). Bahan data yang digunakan adalah informasi yang didapatkan dari sumber sekunder berupa peraturan hukum,  seperti  Undang-undang  NO.  32  Tahun  2009  yang  membahas  perlindungan  serta pengolahan lingkungan hidup, serta Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Data ini dianalisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan terhadap masalah yang sedang diteliti, setelah data tersebut terkumpul dan diatur dengan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Tinjauan Tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Pada Sungai
Sungai sebagai saluran utama air akan selalu berada di posisi terendah di permukaan bumi,  ini  merupakan  system  dari  daerah  aliran  sungai.  Maka,  kondisi  sungai  akan  selalu berkaitan dengan kondisi daerah aliran sungai (Samudro, 2020). Kualitas pasokan air akan mempengaruhi kualitas air sungai dan kegiatan masyarakat di dalamnya (Wiwoho, 2005). Keadaan kualitas air sungai di aliran sungai adalah efek dari pembuangan pembuangan dari lahan  yang  ada  (Tafangenyasha  &  Dzinomwa,  2005).  Peningkatan  kualitas  air  melalui pengolahan  bertujuan  agar  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Teknologi  dan  metode pengelolaan yang sesuai dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih yakni harus sesuai dengan sumber air,  ekonomi, kondisi social  budaya,  dan sumber daya manusia  masyarakat  setempat.  Beberapa  metode  yang  digunakan  termasuk  oksidasi, flokulasi, koagulasi, filtrasi, dan absorbsi (Samudro, 2020), Menurut Adip. M, salah satu cara yang  sering  digunakan  dalam  memproses  air  sungai  atau  air  mentah  adalah  dengan menggunakan metode koagulasi-filtrasi atau koagulasi-flokulasi. Metode koagulasi-flokulasi sangat  umum  digunakan  karena  bahan-bahan  yang  digunakan  relative  murah  dan  dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta sumber daya manusia lokal. Metode ini lebih ekonomis dibandingkan metode koagulasi-filtrasi yang mengharuskan untuk menyaring pasir kuarsa dengan harga yang lebih tinggi (Bacin & Nuzlia, 2021).
Limbah domestik merupakan penyebab utama pencemaran Sungai, terutama akibat penumpukan  sampah  yang  menyebabkan  aliran  sungai  menjadi  terhambat  dan meningkatkan risiko banjir. Di sisi lain, dalam hal pencemaran sungai akibat limbah industri, pembuangan  limbah  yang  berbahaya  serta  beracun  di  sungai  tanpa  melalui  proses pengolahan terlebih dahulu menjadi penyumbang terbesar (Artajaya & Putri, 2022). Dalam
mengelola kualitas air serta pencemaran air pada sungai, diperlukan juga pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas air dan pencemaran air yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan mengambil sampel air dari sungai secara rutin dan menganalisis kualitas air sesuai dengan standar  yang  telah  ditetapkan.  Secara  keseluruhan,  dalam  pemeliharaan  kebersihan  dan kualitas  air  di  sungai  sangat  penting  untuk  memperhatikan  pengolahan  air  dan mengendalikan  pencemaran  pada  air  sungai.  Dengan  demikian,  diperlukan  upaya  yang konsisten  dan  terpadu  dari  berbagai  pihak  untuk  mengelolanya  dengan  baik.  Beberapa metode yang digunakan dalam mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air pada sungai pada sungai antara lain:
1. Metode fisika-kimia: Metode ini menggunakan proses fisika dan kimia untuk mengurangi kontaminan dalam air. Contohnya adalah proses penyaringan, koagulasi, flokulasi, dan pengendapan.
2. Metode biologi: Metode ini menggunakan proses biologi untuk mengurangi kontaminan dalam  air.  Contohnya  adalah  proses  pengomposan,  penguraian,  dan  pengendalian mikroorganisme.
3. Metode pengendalian sumber: Metode ini dilakukan dengan cara mengendalikan sumber pencemaran  air  sebelum  sampai  ke  sungai.  Contohnya  adalah  pengendalian  limbah industri dan pengelolaan sampah.
3.2  Implementasi .. Undang-Undang .. NO. .. 32  Pasal3  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan .. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Serta  Peraturan  Pemerintah  No  82  Tahun 2001 .. Tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Taman Mercy Deli Tua.
Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang tentang Perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sangat  jelas:  kebijakan  lingkungan  di  Indonesia  perlu menitikberatkan pada tujuan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Pasal 3 UUPPLH. Tujuan-tujuan  tersebut  antara  lain  adalah  melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dari  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup,  menjamin  keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian  ekosistem.  Selain  itu,  menjaga  kelestarian  peran  lingkungan  hidup,  mendapat keseimbangan,  keseraian,  dan  kelarasan  lingkungan  hidup  menjadi  hal  penting  untuk memastikan hak lingkungan hidup tetap terpenuli dan dan dilindungi di masa depan karena sudah menjadi hak bagi setiap manusia. Selain itu, juga penting untuk selalu bijaksana dalam menggunakan  sumberdaya  alam,  melaksanakan  pembangunan  berkepanjangan,  serta memperhitungkan  isu  lingkungan  grobal  (Efendi,  2011).  Pencemaran  dan  kerusakan
lingkungan hidup kasusnya  dumping limbah tanpa terlebih dahulu mengolah seperi yang sudah di tetapan Bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebut, mereka akan menghadapi hukuman pidana yang berat sesuai yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 110 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah Pasal 104 yang menyatakan bahwa setiap orang yang  melakukan  pembuangan  limbah  dan/atau  bahan  ke  lingkungan  hidup  tanpa  izin sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  60,  akan  dikenai  hukuman  penjara  maksimal  3 tahun dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). Pasal 60 dari Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  juga  menetapkan  larangan  bagi  setiap  orang  untuk melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin (Arfa, 2019). Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama dalam kasus pembuangan ilegal  limbah.  Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan  Lingkungan  Hidup.  Dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut,  peranan hukum akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam  aspek  perencanaan  dan  penegakan  hukum.  Menjelaskan  bahwa  dalam  rangka memberikan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup,  pemerintah  telah  menerbitkan peraturan  berupa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Melalui undang-undang ini, peran hukum diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengubah keadaan, terutama dalam hal perencanaan dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.
Dalam rangka penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Taman Mercy dan untuk upaya pengendalian air, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan. Ayat (2) menegaskan bahwa penetapan daya tampung  beban  pencemaran,  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (1),  dilakukan  secara berkala setidaknya setiap 5 (lima) tahun sekali. Ayat (3) menjelaskan bahwa daya tampung beban pencemaran, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), digunakan untuk:
a. Izin untuk lokasi diberikan;
b. Air dan sumber air dikelola;
c. Rencana tata ruang ditetapkan;
d. Izin pembuangan air limbah diberikan;
e. Standar kualitas air yang dituju dan program pengendalian pencemaran air ditetapkan. Penetapan  batas  daya  tampung  pencemaran  seperti  yang  dijelaskan  pada  ayat  (2) dilakukan melalui Keputusan Menteri.
Implementasi  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia masih mengalami kendala, seperti kurangnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan mengantisipasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan  hidup,  serta  kurangnya  koordinasi  antar  instansi  yang  berwenang  dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
Faktanya, sungai yang berada di taman marcy deli tua di temukannya masih banyak masyarakat  yang  belum  paham  akan  aturan-aturan  yang  ada,  sehingga  masyarakat  tidak perdulinya akan air sungai.
Faktanya, sungai yang berada di taman mercy, kecamatan deli tua tersebut sangat jauh  dari  undang-undang  tersebut;  dimana  di  bibir  sungai  masih  banyak  nya  sampah- sampah organik maupun sampah non organik di temukan. Pada UU NO 32 THN 2009 Pasal 3 ayat 1 juga di jelaskan mengenai peremajaan air sungai yang dimana sekala 5 tahun 1 kali di lakukan, belum adanaya tindak lanjutan tentang penegakan aturan ini.
PP  No.  82  Tahun  2001  tentang  Pengolahan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran  Air  merupakan  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

## 1. Pemberian izin
Pemberiaan izin untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air: Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus memiliki izin dari pemerintah setempat.
2. Penyusunan rencana pengelolaan kualitas air
Peraturan ini mengatur bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun rencana pengelolaan kualitas air yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut.
3. Pengawasan kualitas air
Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat, termasuk dalam pembuangan limbah cair.
4. Penyediaan air bersih
Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah harus memberikan akses air bersih yang sesuai standar kesehatan kepada masyarakat.
Sanksi  bagi  pelanggar  Peraturan  ini  mengatur  sanksi-sanksi  yang  akan  dikenakan kepada pelaku yang melakukan pencemaran air, seperti denda atau pembatasan aktivitas. Implementasi  PP  No  82  Tahun  2001  tentang  Pengolahan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran Air diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas air di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati air yang  berkualitas dan aman digunakan. Namun
demikian,  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  tantangan  yang  dihadapi  dalam  hal pengawasan dan sanksi serta dukungan dana yang cukup untuk pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.
3.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencemaran Air Sungai Di Taman Mercy Deli Tua Penyebab pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industry yang cepat. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai Citarum, sehingga sungai  tersebut  menjadi  tercemar  (Setiady,  2017).  Karena  adanya  pencemaran  ini,  terjadi masalah lingkungan di perairan Sungai seperti berkurangnya kemampuan lingkungan hidup, kapasitas lingkungan hidup, dan daya adaptasi lingkungan. Faktor lainnya termasuk faktor internal dan eksternal, serta kurangnya pengendalian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga  yang  tidak  terkelola  dengan  baik  merupakan  penyebab  utama  pencemaran lingkungan, terutama air sungai. Limbah rumah tangga mengandung berbagai zat organik dan anorganik yang dibuang melalui parit dan berakhir di sungai. Selain itu, limbah rumah tangga juga dapat membawa kuman penyakit yang dapat menular pada hewan dan manusia, sehingga menyebabkan wabah yang meluas di masyarakat (Idrus & Wahidah, 2018).
Adanya  tingkat  korelasi  dan  kombinasi  yang  signifikan  antara  faktor  internal  dan eksternal dalam pembangunan berarti ada pengaruh saling mempengaruhi. Faktor internal menyebabkan pencemaran air secara alamiah melalui proses pembusukan sampah organik dan  peralihan  fungsi  lahan  seperti  erosi  di  hulu  sungai.  Di  sisi  lain,  faktor  eksternal menyebabkan pencemaran air dari sumber yang berasal dari luar lingkungan akibat perilaku manusia  (Artajaya  &  Putri,  2022).  Analisis  SWOT  digunakan  sebagai  faktor  kunci  dalam perumusan strategi keberhasilan. Analisis ini terdiri dari analisis internal dan eksternal yang saling  mempengaruhi  dalam  pembangunan.  Sungai  Deli  menjadi  tempat  pembuangan limbah dan sampah rumah tangga dengan sembarangan karena kurangnya identifikasi dan evaluasi atas kondisi, kinerja, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Analisis internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sedangkan  analisis  eksternal  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan. Berdasarkan  analisa  SWOT,  Tujuan,  Sasaran,  dan  Strategi  pengembangan  Pengelolaan Persampahan Kota Medan berada di kuadran empat yaitu Internal Lemah dan Lingkungan tidak Mendukung (Arda et al., 2020).

## 1.3.1 AMDAL
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  merupakan  sebuah  ilmu  yang dilakukan dalam mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi oleh suatu aktivitas di lingkup masing-masing. Studi AMDAL mencadi bagian yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dikarenakan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mencegah dan menghindari kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Dalam proses AMDAL, dampak- dampak  yang  mungkin  timbul  akan  diidentifikasi  dan  dievaluasi  secara  dini.  Dengan demikian,  langkah-langkah pencegahan  dapat diambil sehingga kerusakan yang mungkin terjadi dapat dihindari. AMDAL juga memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif suatu kegiatan.
sebenarnya,  semua  kegiatan  dalam  pembangunan  harus  mempertimbangkan dampak kedepannya untuk lingkungan hidup sejak perencanaan awal. Pada semua usaha atau  kegiatan  pembangunan,  perkiraan  dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup, termasuk dampak fisik dan non-fisik seperti aspek sosial dan budaya, harus diikutsertakan. Menurut Pasal 22 UU Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup tahun 2009, setiap rencana kegiatan yang memiliki potensi dampak besar dan penting diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL).  Jadi,  tidak  setiap  kegiatan  atau  usaha  harus mengajukan AMDAL, tetapi hanya terbatas pada rencana kegiatan yang memiliki dampak besar  dan  penting.  Dalam  PP  No.  27  tahun  2012,  dampak  besar  dan  penting  berarti perubahan lingkungan hidup yang mendasar karena suatu usaha atau kegiatan. Dalam pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa AMDAL merupakan bagian penting dari studi kelayakan rencana usaha  dan  atau  kegiatan.  .Studi  kelayakan  yang  dilakukan  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis. Menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya studi  AMDAL,  studi  kelayakan  teknis,  dan  studi  kelayakan  ekonomis  dilakukan  secara bersamaan. Dengan melakukan ketiga studi ini secara bersamaan, informasi yang diperoleh dari masing-masing studi dapat saling memberikan masukan untuk mencapai keadaan yang optimal. Hal ini akan menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang lebih efisien. Tujuan dari melaksanakan  studi  kelayakan  secara  komprehensif  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa proyek  atau  usaha  yang  direncanakan  memiliki  keberlanjutan  jangka  panjang  dan  juga memberikan  manfaat  ekonomis  yang  layak.  Dengan  menerapkan  pendekatan  holistik  ini, diharapkan akan tercapai pengelolaan dampak yang efektif dengan biaya yang lebih murah. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  2012  telah  efektif  berlangsung  lama,  namun dalam praktiknya implementasinya masih belum optimal. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain kurangnya perhatian terhadap penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL),  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan,  adanya  peraturan  yang
terlalu operasional, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Seharusnya, AMDAL dilakukan sesegera mungkin dalam setiap tahap proyek, mulai dari tahap eksplorasi hingga telaah kelayakan rekayasa dan ekonomi. Dengan demikian, AMDAL akan menjadi komponen integral dalam proses telaah kelayakan proyek secara keseluruhan. Integrasi AMDAL pada tahap-tahap awal ini penting agar potensi dampak terhadap lingkungan dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan adanya kesadaran dan perhatian yang lebih terhadap lingkungan serta implementasi yang lebih baik terhadap ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 2012, diharapkan dapat  meningkatkan  efektivitas  penerapan  AMDAL  dan  mewujudkan  pembangunan  yang lebih berkelanjutan. Salah satu alasan utama mengapa AMDAL tidak efektif adalah karena pelaksanaannya yang terlambat, yang pada gilirannya mempengaruhi proses perencanaan. Akibatnya,  AMDAL  seringkali  dilakukan  hanya  demi  memenuhi  persyaratan  hukum  atau digunakan  secara  tidak  benar  untuk  melegitimasi  suatu  proyek.  Selain  itu,  kurangnya pemantauan yang efektif juga menjadi faktor penghambat, sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi AMDAL benar-benar diimplementasikan untuk menyempurnakan perencanaan dan diketahui apakah telah dijalankan dengan baik dalam implementasi proyek.
Keterlambatan  dalam  melaksanakan  AMDAL  berdampak  negatif  pada  proses perencanaan karena informasi mengenai dampak lingkungan tidak dapat diperoleh secara dini.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  efektivitas  langkah-langkah  perlindungan  lingkungan yang seharusnya diambil selama tahap perencanaan proyek. Selain itu, jika AMDAL hanya dianggap sebagai aspek formalitas atau alat untuk membenarkan proyek, maka tujuan asli dari  AMDAL  untuk  mencegah  atau  mengurangi  dampak  pada  lingkungan  tidak  dapat tercapai (Artajaya & Putri, 2022).
Inilai berbagai persoalan yang krusial dan vital terkait dengan masalah sampah dan limbah di Taman Mercy Deli Tua, dilihat dari keadaan sanitasi sampah dan limbah saat ini:
1. Kurangnya infrastruktur pengelolaan persampahan: Kurangnya fasilitas yang memadai untuk  pengelolaan  persampahan  seperti  tempat  pembuangan  sampah,  fasilitas pengolahan limbah, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam  hal  pemilahan  sampah,  penggunaan  tempat  pembuangan  yang sesuai, dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
3. Dampak  negatif  terhadap  lingkungan:  Penumpukan  limbah  rumah  tangga  yang  tidak terkendali  akan  mengakibatan  terjadinya  pencemaran  lingkungan,  menyebabkan kerusakan ekosistem, dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
4. Perencanaan  yang  lemah:  Kurangnya  perencanaan  yang  komprehensif  dan  strategis dalam  pengelolaan  persampahan  sehingga  menyebabkan  ketidakseimbangan  antara kebutuhan pengelolaan sampah dengan kapasitas yang tersedia.
5. Kurangnya koordinasi antarinstansi: Kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti pemerintah, petugas sanitasi, dan masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan membuat upaya pengelolaan sampah tidak terkoordinasi dengan baik.
Dalam menghadapi permasalahan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Diperlukan upaya bersama antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta  untuk  memperbaiki  infrastruktur pengelolaan  persampahan,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  melindungi  lingkungan, meningkatkan perencanaan yang baik, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi.

## SIMPULAN
Kualitas  persediaan  air  pada  daerah  tangkapan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan masyarakat di dalamnya dapat mempengaruhi kualitas pada air sungai. Akibat dari membuang limbah dari spenggunaan lahan disana dapat berdampak langsung pada keadaan kualitas air di  aliran  sungai.  Untuk  menangani  permasalahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  bersih digunakan  teknologi  dengan  metode  pengolahannya  yang  sesuai    dengan  sumber  air, keadaan  social  budaya,  ekonomi,  serta  sumberdaya  manusia  di  masyarakat  yang  dapat dilakukan dengan menggunakan metode oskidasi, flokulasi, filtrasi, dan absorbs.  Implementasi Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Taman Mercy Deli Tua sangat penting  dalam memikirkan pengelolaan  kualitas  air  serta  pengendalian  pencemaran  pada  air  sungai.  Selain  itu,  upaya pengendalian sumber pencemaran air sebelum sampai ke sungai juga perlu dilakukan. Dengan demikian, Sungai Deli dapat terbebas dari pencemaran dan menjadi sumber air yang bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar. Penyebab pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industry yang cepat. Hal  ini  mengakibatkan  peningkatan  beban  limbah  industri  dan  domestik  yang  dibuang  ke sungai Citarum, sehingga sungai tersebut menjadi tercemar. Karena adanya pencemaran ini, terjadi masalah lingkungan di perairan Sungai seperti berkurangnya kemampuan lingkungan hidup, kapasitas lingkungan hidup, dan daya adaptasi lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL),  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan,  adanya  peraturan  yang terlalu operasional serta kurangnya system pengawasan yang efektif.
Inilah  beberapa  permasalahan  yang  mendesak  dan  isu  strategis  terkait  dengan masalah persampahan di Taman Mercy Deli Tua, berdasarkan kondisi sanitasi persampahan saat ini:
1. Kurangnya infrastruktur pengelolaan persampahan
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
3. Dampak negatif terhadap lingkungan
4. Perencanaan yang lemah
5. Kurangnya koordinasi antarinstansi

## DAFTAR PUSTAKA
Arda, M., Andriany, D., & Manurung, Y. H. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Medan. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA), 1 – 20.
Arfa, N. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(1), 112 – 120.
https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7139
Artajaya, I. W. E., & Putri, N. K. F. P. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Air Di Sungai Bindu. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2961
Bacin, J. B., & Nuzlia, C. (2021). Bersih., Pengaruh Penambahan Al2(So4)3 Dan Na2co3 Terhadap Turbiditas Dan Ph Air Baku Pada Instalasi Pengolahan Air Bersih. Amina, 1(3),
139 – 147. https://doi.org/https://doi.org/10.22373/amina.v1i3.494
Efendi, A. (2011). Asas-asas Umum Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jurnal Yustika, 14(32), 1 – 16.
Idrus, A., & Wahidah, S. (2018). Analisis Pencemaran Air Menggunakan Metode Sederhana Pada Sungai Jangkuk, Kekalik Dan Sekarbela Kota Mataram. Paedagoria | FKIP UMMat, 5(2), 8. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/paedagoria.v5i2.85
Kamalia, D., & Sudarti. (2022). Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam Di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. EnviScience, 6(1), 1 – 13.
https://doi.org/http://jurnalkesehatan.unisla.ac.id/index.php/jev/index
Khairuni, R. F., Novalinda, & Izzadati, Z. (2018). Pengelolaan Pencemaran Sungai Deli. Jurnal Panca Budi, 1(2).
https://doi.org/http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/410
Samudro, S. (2020). Peer_Presipitasi_9_2.
Setiady, T. (2017). Pencegahaan Pencemaran Air Sungai Citarum Akibat Limbah Industri.
Yustitia, 3(2), 185 – 298.
Tafangenyasha, C., & Dzinomwa, T. (2005). Land Use and Water Resources Research Land-Use Impacts on River Water Quality in Lowveld Sand River Systems in South-East Zimbabwe. Land Use and Water Resources Research, 3. http://www.luwrr.com Wiwoho. (2005). Model Identifikasi Daya Tampung Beban Cemaran Sungai.
Zetria, E., Anto, T., Asmaiyani, & Andi. (2021). Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate
Mother)Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata. Jurnal TEKESNOS, 3(2), 32 – 40.