## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.05, No. 2 (Mei ,  2023), pp. 63-75 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Antara Aturan VS Implementasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
Diyar Sugiarti 1
1 Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; diyarsugiarti@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: BOS Implementation; School Operational Assistance Fund (BOS); Distribution  of  BOS Funds; ARKAS There are still problems with the use of school operational funds, both in terms of coverage and use. This study aims to  identify  several  problems,  namely:  How  is  the implementation, limitations and efforts to provide BOS financing  for  educational  equity  in  SD  Negeri  1 Padaherang  in  2022.  In  this  study  the  technique  used was  qualitative  data  analysis  techniques  using observation, interview and study techniques data. Based on the findings and discussion results regarding the use of  School  Operational  Assistance  funds,  SDN  1 Padaherang  in  the  implementation  of  the  allocation  of BOS funds has achieved success and is running on target in  a  directed  manner.  starting  with  the  planning, implementation,  monitoring  and  evaluation  stages  of implementation. BOS funds are used to pay for natural benefits, such as finding library reference works, paying for  non-teaching  activities,  tests  and  exams. Implementation was constrained by delays in BOS funds at each payment stage and a lack of human resources such as  the  BOS  Treasurer  to  use  ARKAS  (School  Activity Plan and Budget Application). This causes difficulty in generating usage reports. Efforts to overcome obstacles in managing  BOS  funds  are  to  first  seek  recovery  funds, meanwhile  schools  provide  technical  guidance  and ARKAS  reporting  training  through  the  Cluster  KKG group to fill gaps in ARKAS understanding that must be overcome.

## Article history:
Received 2023-01-20
Revised  2023-02-13 Accepted 2023-05-03
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author: Diyar Sugiarti Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; diyarsugiarti@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  dalam  bidang  pembangunan  nasional  suatu  negara  salah  satunya ditentukan  ialah  pendidikan  (Sagala,  2006).  Pemerintah  dan  masyarakat  memiliki tanggungjawab  bersama  dalam  pembiayaan  pendidikan,  sumber  daya  berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain (Sudarmono, et al, 2021).  Telah diatur  dalam  UUD  Negara  RI  1945  dengan  Pasal  3,  ayat  (1)  yang  menyebutkan pendidikan menjadi hak setiap warga negara untuk mengembangkan potensi pada dirinya  secara  optimal”.  Oleh  karena  itu,  dalam  mewujudkan  tujuan  ini,  negara berkewajiban  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  baik  sesuai  dengan kemampuan dan kepentingannya, tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, ras, suku  bangsa,  jenis  kelamin,  atau  agama  (Putu,  2018).  Untuk  melaksanakan  hal tersebut  negara  telah  berupaya  memberlakukan  kebijakan  peraturan  Undang- Undang, pada No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 6 ayat 1, mengamatkan bahwa “usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Diperkuat oleh Pasal 34 ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  “penjaminan  wajib  belajar  minimal  yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar haruslah tanpa biaya”, selanjutnya dalam ayat 3 menyatakan bahwa “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat”.  Oleh  karena  pelayanan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyeluruh kepada semua siswa baik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan jenjang pendidikan lain yang sejenis.
Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencarian  sumber  dana  serta  penyalurannya  untuk  keperluan  segala penyelenggaraan  proses  pendidikan  (Melati,  2019).  Secara  garis  besar  dana pendidikan digunakan untuk mengelola pendidikan secara efektif dan efisien guna menganalisis  berbagai  sumber  pendapatan  dan  mencapai  tujuan  dari  proses pendidikan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan Bagaimana dana tersebut digunakan  (Mulyono,  2010).  Dalam  penyelenggaraan  Pendidikan,  ditingkat  mikro (lembaga)  dan  di  tingkat  makro  (negara),  manajemen  pembiayaan  merupakan  hal
yang  wajib  harus  terus  ditingkatkan  kualitasnya  (Ekowati,  2019).  Pembiayaan pendidikan merupakan elemen yang esensial dan saling berhubungan satu sama lain dalam  penyelenggaraan  proses  kegiatan  belajar-mengajar  (Ferdi,  2013).  Demi mencapai kualitas sekolah yang baik, maka biaya pendidikan harus diatur dengan baik dan benar (Ulpha, 2016).
Pembiayaan  pendidikan  ialah  bagian  vital  dalam  terselenggaranya  berbagai program pendidikan, segala sumber dana pembiayaan pendidikan harus di Kelola dan  dihitung  dengan  cermat  demi  terselenggaranya  program  pendidikan  pada masing-masing  lembaga/sekolah  (Rojii,  2019).  Pengelolaan  dana  pendidikan berdampak langsung terhadap mutu sekolah, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber belajar. Dari segi administrasi, fasilitator pimpinan sekolah khususnya harus mampu memahami tugas pokok dan proses pengelolaan dana pendidikan, dimulai dari sekolah mempersiapkan RKAS dengan sumber dana BOS. Kepemimpinan yang baik dalam kesiapan RKAS akan berdampak positif pada optimalisasi alokasi dana negara.  Selain  itu,  kita  perlu  meningkatkan  proses  perencanaan  dan  pemantauan penggunaan  dana  untuk  mencapai  pendidikan  yang  berkualitas.  Tugas  proses pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. (Ekowati, 2019).
Implementasi penggunaan dana BOS baik penerimaan dan penyalurannya masih mengalami  berbagai  permasalahan  di  lapangan.  Permasalahan  tersebut  berkaitan dengan ketepatan dan daya guna pemanfaatan yang kemudian menjadi penghambat tercapainya  sasaran  dana  BOS  tersebut.  Permasalahan  yang  terjadi  yakni  terkait dengan esensi rekening sekolah yang tidak berhasil pemutakhiran data, data rekening tidak  valid  (Kaldera  News,  2021).  Masalah  lainnya  adalah  penyusunan  juknis penyaluran  dana  BOS  yang  tidak  sesuai  aturan,  dan  banyak  sekolah  yang  tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. (Republik, 2016)
Maka,  untuk  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang  diinginkan,  pihak  sekolah harus berperan besar dalam pemanfaatan dan penggunaan dana BOS (Sucika, dkk, 2018).  Berdasarkan  adanya  permasalahan  yang  telah  dijabarkan  tersebut,  peneliti menentukakan beberapa poin penting, yaitu:
1. Bagaimana  penggunaan  dana  BOS  dalam  aspek  pemerataan  lingkup pendidikan di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ?
2. Apa  hambatan  yang  dihadapi  serta  upaya  pada  penyelenggaraan penggunaan Dana BOS di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ?

## 2. METODE
Pada penelitian mengenai penggunaan Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah, peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  terhadap  kondisi  properti  dan  kondisi  yang  dialami  guna  memperoleh jawaban dan klarifikasi berbagai pertanyaan yang terjadi di SD Negeri 1 Padaherang terkait  pelaksanaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  Kecamatan  Padaherang, Kabupaten  Pangandaran  tahun  2022.  Teknik  pengumpulan  data  utama  penelitian kualitatif  berupa  observasi  partisipan  dan  indept  interview,  dan  telaah  dokumen, yang  tujuannya  tidak  hanya  untuk  mengumpulkan  informasi  tetapi  juga  untuk mengungkapkan  pentingnya  lingkungan  penelitian  (Djaelani,  Aenu  Rofik,  2013). Informan  diidentifikasi  menggunakan  teknik  sampling  yang  ditargetkan.  Artinya, informasi  diperoleh  pada  tahap  awal  dari  pihak-pihak  yang  mampu  memberikan keterangan  dan  informasi  relevan  serta  pendapat  atas  penggunaan  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan uraian diatas, informan penelitian ini adalah kepala sekolah SD Negeri 1 Padaherang, dewan sekolah, guru dan Bendahara BOS. Fokus penelitian ini adalah pada:
1.  Penggunaan  anggaran  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di  SDN  Padaherang yang meliputi:
a. Proses  interaksi  dan  komunikasi  berbagai  pihak  di  lingkungan  sekolah yakni  kepala  sekolah,  dewan  komite  sekolah,  tim  pengelola  BOS,  Guru sekolah, pihak orang tua siswa dan masyarakat.
b. Situasi dan sumber daya yang mendukung seperti fasilitas, anggaran dan sumber daya manusia.
c. Proses dalam pendekatan implementasi berbagai kebijakan berupa sikap atau disposisi yakni integritas juga komitmen.
d. Struktur  pada  birokrasi  sekolah  yang  mendukung  pelaksanaan, pembagian tugas pengelolaan BOS, dan fungsi selama pelaksanaan.
2. Kendala serta upaya dalam pelaksanaan dana BOS.
a. kendala. berupa: Staf, sarana dan prasarana, komunikasi serta anggaran.
b. Upaya berupa: mengikuti bimbingan teknis dan meningkatkan fasilitas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
Rencana  program  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  BOS  dalam pengalokasian dana sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, antara lain Keputusan  Mendikbud  mengenai  petunjuk  teknis  penggunaan  dana  BOS,  negara setiap  tahun  mengeluarkan  aturan  dari  BOS  pada  awal  tahun  tahun  sekolah.  SD Negeri  1  Padaherang  adalah  sekolah  yang  didanai  BOS.  Sekolah  Dasar  Negeri  1 Padaherang terletak di Dusun Sukarenah Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. SD Negeri 1 Padaherang berdiri pada 15  Juli  1951.  Secara  geografis  SD  Negeri  1  Padaherang  terletak  di  lokasi  yang  bisa untuk dijangkau. Berada di tengah kota Padaherang dan tepat di depan Jalan Raya Pangandaran,  sekolah  SDN  1  Padaherang  sangatlah  strategis.  SD  Negeri  1 Padaherang  merupakan  jenis  sekolah  standar  dengan  Nilai  Terakreditasi  B.  Sejak tahun  2015,  SD  Negeri  1  Padaherang  merupakan  sekolah  ramah  anak  dan  sekolah berkarakter. Sekolah telah menerima Dana BOS SD sejak tahun 2005. Dana BOS pada hakekatnya  telah  menjadi  dana  untuk  mendukung  pengembangan  sekolah  pada umumnya dan pengelolaan potensi sekolah pada khususnya. Pelaksanaan dana BOS di  SD  Negeri  1  Padaherang  mengikuti  petunjuk  teknis  pengalokasian  dana  untuk menunjang  operasional  sekolah  yaitu  pedoman  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaturan Kebijakan Dana BOS 2022 tertuang
dalam  Permendikbudristek  2022  nomor  2,  yang  menyangkut  petunjuk  teknis pengelola  dana  penyelenggaraan  pendidikan  usia  dini,  dukungan  operasional sekolah dan dukungan operasional penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Adapun mengenai  pengurusan  dokumen,  pengurusan  dan  tanggung  jawab  keuangan  juga diatur  dalam  Permendagri.  Pertama  adalah  Permendagri  Nomor  24  Tahun  2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pendahuluan APBD.
Peneliti  mengidentifikasi  pelaksanaan  dana  BOS  dan  menganalisis berdasarkan Teori dan konsep dari Edward tiga pada Widodo (2011):

## 1.  Komunikasi
Komponen terpenting dalam mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berjalan baik  atau  tidak  adalah  dengan  komunikasi.  Sebab  komunikasi  mempengaruhi terhadap  penerimaan  pelaksana.  Pemberitahuan  ini  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu pendistribusian  (delivery),  kejelasan  pelaksanaan  agar  pelaksanaan  tidak membingungkan dan pelaksanaan pedoman konsisten.
Komunikasi  selama  menggunakan  dana  BOS  SD  Negeri  1  Padaherang  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  dilaksanakan  secara  terukur.  Hal  ini  dianggap konsisten karena meskipun ada perubahan administrasi pada teknik pelaporan, hal ini merupakan langkah menuju penyelesaian laporan BOS untuk alokasi dana BOS. Implementasi  kebijakan  yang  berhasil  menuntut  pelaksana  untuk  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan.  Kelompok  sasaran  harus  diberi  tahu  tentang  tujuan  dan maksud  kebijakan  untuk  mengurangi  bias  dalam  implementasi.  Jika  tujuan  dan sasaran  kebijakan  tidak  dipahami  dengan  jelas  atau  bahkan  tidak  dipahami  oleh kelompok sasaran, maka dapat diperkirakan terjadi kesalahpahaman dari kelompok sasaran.
Sebagaimana dikemukakan oleh Edward 3 (Widodo, 2011), komunikasi dalam melibatkan beberapa aspek utama, yaitu transformasi informasi (transfer), kejelasan dalam  informasi  (clarity),  serta  konsistensi  dalam  informasi  (consistency).  Luasnya perubahan  membutuhkan  transmisi  informasi  tidak  hanya  untuk  implementasi kebijakan  namun  juga  untuk  kelompok  tujuan  dan  keluarga  peserta  didik.  Aspek
kejelasan memerlukan informasi yang baik dan mudah dipahami agar tidak terjadi salah tafsir oleh pelaksana aturan, kelompok tujuan dan pihak yang terlibat dalam aplikasi kebijakan. Di sisi lain, aspek koherensi mensyaratkan agar informasi yang ditujukan harus selaras, sehingga tidak memunculkan kerancuan antara penyelengga kebijakan, kelompok tujuan, dan pihak terkait.
2.  Sumber Daya
Variabel lain yang memberikan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan dana  BOS  yaitu  sumber  daya.  Sumber  daya  terbagi  menjadi  beberapa  aspek diantaranya staf adalah sumber daya utama. Pegawai yang bertindak sebagai penentu dalam pelaksanaan aturan penggunaan dana BOS ialah orang yang ahli dan mampu mengelola  yaitu  Kepala  Sekolah,  Dewan  Sekolah  komite,  Guru,  Staf,  dan  Tim Administrasi  BOS.  Seluruhnya  secara  umum  SD  Negeri  1  Padaherang  sudah diamanatkan  oleh  pemerintah  daerah,  termasuk  yang  terkait  dengan  pelaksanaan penggunaan  dana  BOS  yakni  dimensi  perencanaan  dalam  penganggaran,  dimensi penyelenggaraan, dan dimensi pertanggung jawaban laporan keuangan dana BOS, hal tersebut dilaksanakan seperti petunjuk teknis anggaran BOS.
Dengan tidak adanya temuan penyalahgunaan atau pelanggaran dana BOS oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  tidak  pernah  ada  Surat  Peringatan  (surat teguran)  membuktikan  bahwa  SD  Negeri  1  Padaherang  patuh  terhadap  peraturan dan perundang-undangan dibuktikan guru dan staf konsisten dalam implementasi dana BOS. Elemen sumber daya yang ketiga adalah otoritas. Surat kuasa harus resmi agar amanat dapat dilaksanakan. Di SD Negeri 1 Padaherang dewan sekolah harus bekerjasama dengan Pengontrol Dana BOS SD Korwil Disdikpora Kec. Padaherang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran sebagai contoh perekrutan operator BOS  untuk  menangani  bendahara  bekerja  lebih  cepat  dalam  menyusun  laporan keuangan.
Dengan  demikian  kepala  SD  Negeri  1  Padaherang  tidak  menyalahgunakan wewenangnya, ia tetap dapat mempergunakan kewenangannya untuk meningkatkan keterampilan guru dan staf, bukan untuk kepentingan sebagian orang atau kelompok, melainkan untuk pembangunan manusia. Sumber Daya (Sumber Daya Manusia) di
SD Negeri 1 Padaherang. Kemudian fasilitas yang berupa sarana dan prasarana untuk mendukung  pelaksanaan  dana  BOS.  Sebagaimana  dicatat  oleh  Edward  3  (Widodo 2011), sumber daya memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan.  Seperti yang dikemukakan Edward III menegaskan bahwa:
“Sejelas  dan  sekonsisten  apapun  peraturan  dan  aturan  itu,  dan  betapa  pun tepatnya  pelaksanaan  peraturan  atau  aturan  itu,  jika  para  penegak  kebijakan  yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan itu tidak memiliki sarana untuk mengimplementasikan kebijakan itu secara efektif, implementasinya Kebijakan ini tidak akan dilaksanakan.” Sumber daya yang dipaparkan tersebut adalah semua sumber  yang  bisa  dipakai  untuk  mendorong  ketercapaian  implementasi  kebijakan BOS. Sumber daya tersebut berupa SDM, dana, sarana, informasi dan kewenangan.

## 3.  Disposisi/sikap
Disposisi  merupakan  aspek  ketiga  yang  dapat  mempengaruhi  dalam implementasi,  yaitu  sikap  implementasi,  juga  dikenal  sebagai  disposisi.  Karakter merupakan  faktor  utama  pada  pendekatan  implementasi  kebijakan  umum. Pemimpin harus tahu apa yang perlu dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berdasarkan yang kami dapatkan dari SD Negeri 1 Padaherang, ada dua hal yang memiliki tujuan yaitu:
Pertama,  kurangi  birokrasi  kemudian  kedua,  ciptakan  insentif.  namun menurut Edward 3 (Widodo 2011), “kecenderungan atau kecenderungan merupakan salah satu faktor yang berimplikasi penting bagi implementasi politik yang efektif”. Jika  pelaksana  memiliki  prasangka  atau  sikap  positif,  atau  jika  ada  dukungan terhadap  pelaksanaan  kebijakan,  maka  kemungkinan  besar  pelaksanaan  kebijakan akan  sesuai  dengan  keputusan  semula.  Sebaliknya,  jika  pihak  eksekutif  bersikap negatif atau menolak melaksanakan kebijakan karena adanya benturan kepentingan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi hambatan yang serius.

## 4.  Struktur Birokrasi
Elemen birokrasi politik yang beragam misalnya itu membutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kebijakan & waktu, struktur birokrasi kurang mendukung kebijakan yang ada, sehingga implementasi kebijakan akan sulit. Sebagai pelaksana
kebijakan  birokrasi,  wajib  bisa  mendukung  kebijakan  yg  diputuskan  secara  politis menggunakan koordinasi yg baik. Struktur birokrasi aplikasi alokasi asal daya BOS pada Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang terdiri berdasarkan 3 penanggung jawab yaitu ketua sekolah, komite sekolah, tim pengelola BOS & pengawas sekolah yang sinkron menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan kebijakan mempunyai efek yang meningkat terhadap pelaksanaan kebijakan.  Beberapa aspek struktural yang vital berdasarkan suatu  organisasi  merupakan  adanya  baku  operasional  mekanisme  (SOP).  SOP memungkinkan  penegak  buat  memanfaatkan  saat  yang  tersedia.  SOP  sebagai panduan  bagi  setiap  pelaksana  pada  perusahaan.  Struktur  organisasi  mempunyai efek  yang  baik  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Dimensi  struktur  organisasi  ini meliputi  2  hal  yaitu  prosedur  &  struktur  birokrasi  tersebut.  Aspek  yang  pertama merupakan  prosedur,  umumnya  mengikuti  baku  operasional  mekanisme  (SOP) waktu  menerapkan  suatu  kebijakan.  SOP  adalah  petunjuk  bagi  setiap  pelaksana waktu bertindak supaya aplikasi kebijakan nir menyimpang berdasarkan maksud & tujuan  kebijakan.  Aspek  lain  merupakan  struktur  birokrasi,  struktur  birokrasi  yg terlalu bertele-tele & terfragmentasi justru akan melemahkan kontrol & menyebabkan mekanisme birokrasi yang kompleks & rumit, yang dalam gilirannya menciptakan operasi organisasi kaku (Widodo, 2011).

## 3.2.  Kendala  dan  Upaya  Dalam  Implementasi  Dana  BOS  di  SD  Negeri  1  Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran
Secara keseluruhan implementasi kebijakan pendidikan sudah berjalan cukup baik, namun implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan upaya. Tentang berbagai kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan kebijakan program  Dana  BOS.  Kendalanya  adalah  penerimaan  anggaran  BOS  yang  sering terlambat,  dan  meskipun  adanya  keterbatasan  internal  dalam  melaksanakan peraturan  program  Dana  BOS  di  SD  Negeri  1  Padaherang  Kecamatan  Padaherang Kabupaten Pangandaran, infrastruktur pendukung pengelolaan dana BOS didukung Keuangan, staf yang tidak memadai. Langkah-langkah karena rumitnya penyusunan
laporan  diatur  dalam  pelaporan  dana  BOS  yang  diatur  dalam  Pasal  79  Keputusan Dewan Negara Tahun 2008 Nomor 48 tentang Pembiayaan Pendidikan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi akuntansi (LPJ) aplikasi ARKAS diimplementasikan dalam bentuk BKU (buku kas umum), BKT (buku kas), buku besar bank dan buku bantuan pajak, yang dilaksanakan setiap akhir bulan. Waktu tanggung jawab tergantung pada peraturan saat  ini  yang  dikenakan  pada  sekolah  swasta  oleh  negara  atau  yayasan.  Bentuk tanggung  jawab  dalam  implementasi  program  BOS  adalah  sekolah,  pihak  dinas pendidikan  kabupaten/kota,  pihak  dinas  pendidikan  kabupaten  dan  dinas pembangunan  harus  membuat  laporan  hasil  pelaksanaan  program  kepada  pihak terkait. Secara umum, laporan yang harus dibuat oleh sekolah penerima dana SD-BOS adalah sebagai berikut: Laporan secara bertahap, i. H. Tahap I/Januari-April), Tahap II/Mei-Agustus dan Tahap III/September-Desember).
Berbagai  permasalahan  yang  muncul  di  SD  Negeri  1  Padaherang  menjadi kendala dalam pengenalan dana BOS, maka harus segera dicarikan jalan keluar agar penerapannya  berjalan  baik  sesuai  dengan  yang  diinginkan  yaitu  sesuai  dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar yang berkualitas. SD Negeri  1  Padaherang  Kecamatan  Padaherang  Kabupaten  Pangandaran  upaya mengatasi  kendala  yang  ada  cukup  maksimal  dalam  mengelola  dana  BOS  yaitu mencari dana penyelamatan terlebih dahulu menggunakan dana penyelamatan dari uang  pribadi  dan  upaya  kepala  sekolah  dan  pihak  sekolah  bendahara  digunakan. Sekolah menyiapkan laporan untuk menjelaskan keterlambatan dengan menangani Bendahara  dana  BOS  dalam  menyiapkan  laporan  keuangan.  Sebagaimana  telah dijelaskan,  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  merupakan  program  negara  yang pada  intinya  membiayai  biaya  operasional  material  satuan  sekolah  dasar  sebagai pengemban program wajib belajar di sekolah dasar.
Berdasarkan edaran Mendikbud RI, No 80 Tahun 2015, juknis Tanggung Jawab Keuangan  Anggaran  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dasar  dan  Menengah.  Sekolah Menengah Pertama (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menangani mengisi perlengkapan sekolah tersebut. BOS SD dan SMP dipakai untuk membantu sekolah
menutupi  biaya  perlengkapan  sekolah,  termasuk  pembelian  buku  pelajaran  pada tahun 2013.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  dana  untuk  menunjang operasionalnya  sekolah  di  SD  Negeri  1  Padaherang  Kecamatan  Padaherang Kabupaten  Pangandaran  secara  umum  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan penggunaan  dana  BOS  tepat  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya.  Baik  itu perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  maupun  evaluasi  pelaksanaan  hingga pengalokasian dana BOS, seluruhnya berjalan dengan lancar.
Hambatan  pelaksanaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yaitu terlambatnya  pencairan  dana  BOS  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan infrastruktur,  menyebabkan  kesulitan  dalam  penyusunan  pelaporan  penggunaan BOS  karena  membutuhkan  waktu  dan  informasi.  Tim  pengelola  BOS  dalam manajemen keuangan. Cara mengantisipasi kendala penggunaan dana BOS adalah dengan mengajukan hibah terlebih dahulu dengan mengajukan pinjaman dan pihak sekolah berusaha mengatasi ketidakpahaman antara guru, staf dan dewan sekolah karena  kurangnya  bimbingan  teknis  untuk  semua.  mengalahkan  guru,  staf  dan komite, sekolah didukung oleh klaster memberikan bimbingan teknis dan pelatihan cara  penggunaan  dana  BOS  dan  mengatasi  keterlambatan  penagihan,  khususnya membantu  Bendahara  BOS  dalam  menyusun  laporan  keuangan  dan  secara  rutin mengikuti juknis online dan juknis langsung. instruksi pelaporan ARKAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani & Mokhtar M. (2019). Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Makassar (Vol. 10, No 2).
https://doi.org/10.21009/10.21009/JPD.081
Djaelani & Rofik A. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. Majalah Ilmiah Pawiyatan, 20(1), 82-92.
Ekowati,  E.T.,  Sunandar,  &  Nyoman,  N.  A.  (2019).  Manajemen  Pembiayaan
Pendidikan  Di  Sekolah  Dasar  Islam  Ar  Rahmah  Kecamatan  Suruh,  Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(1), https://doi.org/10.26877/jmp.v8i1.5368
Fattah,  N.  (2002).  Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Ferdi, W.P., (2011). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 19(4), 565-578. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310
Kaldera  News.  2021.    Ini  Akibat  Administrasi  Penyaluran  Dana  BOS  yang  Tak Kunjung  Diselesaikan.  (https://www.kalderanews.com/2021/11/ini-akibat- administrasi-penyaluran-dana-bos-yang-tak-kunjung-diselesaikan)
“Kebijakan  Dana  BOS  tahun  2022”  Direktorat  Sekolah  Dasar  .  09  Februari  2022. https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-dana-bos-sekolah- dasar-tahun-2022
Kurniadi,  D.,  A.,  (2012).  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pembiayaan  Pendidikan  Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 14 No. 01. https://doi.org/10.17509/jap.v14i1.6720
Melati. (2019). Pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri 4 Semadam Kab. Aceh Tenggara.
EducanduM: Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 12 No 1.
https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/22909
Muliatuise,  Husnatarina  F.,  Priyati,  R.,  Y.,  (2022).  Analisis  Implementasi  Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. Jurnal Pendidikan Tambusai
Vol 6 No 1 4288-4295 https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3531
Mulyono.  (2010).  Konsep  Pembiayaan  Pendidikan.  (Edisi  Revisi)  Jakarta  :  Ar-Ruzz Media.
Republika.
2016. Tindak Lanjut Temuan BPK Soal Dana BOS. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/23/o1dyr4330- kemendikbud-akan-tindaklanjuti-temuan-bpk-soal-dana-bos)
Rojii,  Muhammad.,  (2019).  Problematika  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Era  Otonomi Daerah Di Indonesia. Universitas
Muhamadiyah Sidoarjo.
http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6498
Sailan,  Manan.,  (2011).  Pembiayaan  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar  Kota  Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. Vol 2, 1. 10- 15.  https://www.neliti.com/publications/96967/pembiayaan-pendidikan-di- sekolah-dasar-kota-bau-bau-provinsi-sulawesi-tenggara
Sucika,  Putu.,  Suprapta,  I,  N.,  (2018).  Implementasi  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan  Kecamatan  Buleleng  Kabupaten  Buleleng.  Locus  majalah  Ilmiah FISIP. Vol 9. No 1.
https://doi.org/10.37637/locus.v9i1.80
Sudarmono,  Hasibuan  L.,  Anwar,  K.,  (2021).  Pembiayaan  Pendidikan.  Jurnal
Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol 2(1). https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1
Tinggogoy, Deiby,. C,. (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 7 (1). https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.37
Ulpha.,  Kurniadi.,  D.,  (2016).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan,  Fasilitas Pembelajaran,  Dan  Mutu  Sekolah.  Jurnal  Administrasi  Pendidikan.  Vol.XXIII No.2. https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945.
https://www.dpr.go.id/dokumen/pansus-undang-undang-dasar-tahun-1945- 1421724948.pdf. Diakses Desember, 2, 2022
Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia
Widiastuti,  G.,  Zaenal,  H.,  Dwimawanti,  I.,  H.,  (2012).  Analisis  Kualitas  Pelayanan Penyaluran Dana Bos Tahun 2011 Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, Vol 1 No 2 https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i2.1307