## MODEL  LEMBAGA  KEUANGAN  MIKRO (LKM) UNTUK MENGELOLA KEUANGAN MASYARAKAT
(Studi di Kabupaten Jepara dan Karanganyar)
Wiwin Widiastuti, Sriyanto Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: wiwinwidi@gmail.com

## ABSTRACT
The objective of the research was to identify micro finance institution model which is fit with the needs of low income community and community which has business within cluster. The research was  conducted in Karanganyar dan Jepara regency. The result showed that not all of the government funding that goes to community were sustained. The sustained and effective integrated microfinance model was the one which has empowerment orientation, in the form of village corporation and microfinance model which has bussiness within cluster orientation, in form of “koperasi”
Key Words : Micro finance institution, Micro finance institution model

## PENDAHULUAN
Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir,  konsep  tentang  keuangan  mikro telah  menjadi  tataran  kebijakan  global. Model  keuangan  mikro  diyakini  dapat menjadi  salah  satu  alternatif  dan  metode untuk  mengatasi  kemiskinan  di  negara dunia  ketiga.  Dalam  tataran  pelaksanaan, lembaga keuangan mikro kemudian dikembangkan  oleh  berbagai  lembaga multilateral  dan  bilateral  dalam  bentuk bantuan  program  dan  atau  program  kerja sama.
Implentasi pendekatan di atas dalam program  pembangunan  adalah  berupa kegiatan  bantuan  dana  secara  langsung kepada masyarakat dengan cara  bergulir di kelompok penerima manfaat dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan baik oleh kementerian maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah. Penerima  manfaat  atau  kelompok sasaran  program  bantuan  langsung  kepada masyarakat  secara  bergulir  difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kelembagaan  pengelola  keuangan  skala
kecil  ini  sering  disebut  dengan  Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Keberadaan LKM memberikan suasana  dan  harapan  baru  terhadap kehidupan  ekonomi  masyarakat  di  sekitar wilayah kerjanya. Manfaat utama keberadaan LKM adalah : (1) Memberikan peluang  bantuan  modal  untuk  mulai  dan mengembangkan usaha kecil; (2)
Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui penciptaan  dan  pengembangan  usaha mikro, (3) Meningkatkan produktivitas dan menambah  pendapatan  bagi  kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah, dan (4) Mengurangi  ketergantungan  masyarakat pedesaan terhadap resiko kegagalan panen, melalui  diversifikasi  kegiatan  sebagai substitusi  mendapatkan  penghasilan  dari sektor  lain.  (5)  Mengurangi  ruang  gerak rentenir di pedesaan.
Proses  lebih  lanjut  dalam  jangka waktu  tertentu,  LKM  akan  membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. LKM akan menjadi mitra kerja masyarakat
dalam mengais rejeki dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Harapan ini  dapat  tercapai,  apabila  LKM  memiliki kinerja  yang  baik  dan  didukung  oleh komitmen  serta  mental  dan  niat  baik pemerintah  daerah,  pengelola  LKM  dan para nasabahnya  yang dilandasi oleh nilai- nilai sosial  yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat.
Peraturan yang mengaturnya belum dapat  menyentuh  semua  LKM  yang  hidup dan  bekembang  di  masyarakat.  Perangkat hukum  yang  tersedia  mengatur  terhadap empat  bentuk  LKM,  yakni  :  (1)  Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (2) Koperasi, (3) Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dan (4)  Modal  Ventura.  Sedangkan  peraturan bagi  program  bantuan  langsung  dana bergulir sebagai embrio LKM dari berbagai departemen  atau  kementerian  dan  SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) menggunakan  aturan  masing-masing  yang berbeda satu sama lain. Secara spesifik
LKM B3K mempunyai  persoalan  :  (1)  LKM  yang terbentuk, khususnya dengan dana stimulan dari  pemerintah  (APBN,  APBD  Provinsi, APBD Kabupaten/Kota), jumlahnya semakin  banyak  dan  akumulasi  modalnya semakin  besar.  Dana  tersebut  adalah sebagai salah satu sumber daya pembangunan  ekonomi  masyarakat  dan sebagai pengelola uang masyarakat, namun pedoman  dan  aturan  pelaksanaannya berbeda untuk masing-masing kementerian maupun  SKPD.  (2)  LKM  tersebut  tidak masuk  dalam  kerangka  hukum  dan pembinaan  Bank,  Koperasi  dan  BUMDes yang  telah  mempunyai  payung  hukum berupa  undang-undang  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri. LKM kelompok ini dapat  disebut  LKM  B3K    (LKM  bukan bank dan bukan koperasi). (3) Pengaruhnya  ke  depan  adalah  bahwa  aset, khususnya  berupa  dana  pemerintah  yang digulirkan  kepada  kelompok  masyarakat berpenghasilan  rendah  tidak  terkelola
dengan  baik,  tidak  termonitor  dan  tidak berkelanjutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,
pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengarahkan pengembangan LKM yang belum mempunyai aturan hukum sebagaimana ke empat  bentuk  LKM  di  atas,  yakni  RUU LKM beserta instrumen kebijakan pendukung lainnya. Untuk mengisi kekosongan  instrumen  hukum  sebagai rujukan  pengaturan  tersebut,  Pemerintah dan  Bank  Indonesia  melakukan  langkah- langkah  pembinaan  sebagaimana  diatur dengan  SKB  Menteri  Keuangan,  Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah,  Menteri  Dalam  Negeri  dan Gubernur  Bank  Indonesia  (SKB  Nomor  :
351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009;
01/SKB/M.KUKM/IX/2009;
11/43A/KEP.6BI/2009  tentang  Strategi
Pengembangan LKM). Di lain pihak, di jajaran pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) kebijakan pengembangan LKM memperhatikan  dan  mengacu  pada  Surat
Menteri  Dalam  Negeri  kepada  Gubernur, Bupati/Walikota,  Ketua  DPRD  Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal  4  Nopember  2009  Nomor  : 412.2/3883/SJ, perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Strategi  ini,  di  antaranya  bahwa  :  LKM merupakan  salah  satu  penggerak  roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan  pendapatan,  memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  di daerah pedesaan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan desa.
Pemerintah daerah
perlu melaksanakan  langkah-langkah  strategis tersebut,  di  antaranya  agar  pemerintah daerah  melakukan  persiapan  pendataan LKM  yang  belum    berbadan  hukum  dan agar  memilih  kelembagaan  menjadi  LKM
yang telah mempunyai aturan hukum yang jelas,  yakni  LKM  dalam  bentuk  :  (1) BUMDes, (2) Koperasi, atau  (3) BPR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sasaran atau subyek  penelitian difokuskan kepada LKM yang  potensial  operasional  dengan  dana bantuan  langsung  secara  bergulir  yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  masyarakat bisnis berbasis klaster yang belum mempunyai  badan  hukum  atau  payung hukum.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: (1) Mendeskripsikan kinerja  dan  keberlangsungan  LKM  B3K,
(2)  Merumuskan  model  pengelolaan  LKM B3K  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan masyarakat, (3) Mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan serta afiliasi bentuk kelembagaan hukum yang dikehendaki oleh pengelola LKM B3K.

## BAHAN DAN METODE
Lokasi studi dipilih dengan pendekatan wilayah yang mewakili masyarakat di daerah utara dan mempunyai tingkat  perkembangan  LKM  urutan nomor sepuluh,  yakni  Kabupaten  Jepara  dan
masyarakat  wilayah  tengah  (dataran) dengan tingkat perkembangan LKM nomor satu, yakni Kabupaten Karanganyar (Ditjen PMD, Kemendagri, 2011).
Populasi sebagai keseluruhan subyek  penelitian  adalah  LKM  B3K  yang jumlahnya tidak diketahui.  LKM B3K jenis dan sumber dananya juga berbagai sumber, sehingga  dipilih  LKM  B3K  dari  sumber dana  pemerintah  (APBN,  APBD)  yang berada  di  suatu  wilayah  administrasi kecamatan.  Sampel  dipilih  secara  acak sederhana dari LKM yang mengelola dana bantuan  langsung  secara  bergulir  dari pemerintah  yang  beroperasi  di  wilayah administratif  tersebut.  Sampel  penelitian sejumlah  30  (tiga  puluh)  responden  pada tiap-tiap  lokasi  penelitian.  Unit  analisis penelitian adalah LKM B3K yang berlokasi di wilayah administratif pemerintahan desa. Sedangkan  responden  adalah  :  (1)  Pelaku LKM sebagai pengurus atau pengelola, (2) Institusi  pembina,  yakni  SKPD  (Bagian Perekonomian, Bapermasdes, Koperasi dan UKM) dan Perbankan (Bank Jawa Tengah Kabupaten), (3) Kelompok sasaran sebagai nasabah atau anggota.
Kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

## HASIL Model Lembaga Keuangan
Model  LKM  adalah  pola  acuan mengenai  rantai  aktivitas  penyaluran  dana bantuan langsung bergulir dari penanggung jawab  operasional  (Kementerian/SKPD) kepada  penerima  dana  bantuan  langsung bergulir (anggota kelompok sasaran,  yakni masyarakat berpenghasilan rendah).
Berdasarkan  pendekatan  institusi  sektoral, masing-masing  PJOK  (Penanggung  Jawab Operasional
Kegiatan)
mempunyai kebutuhan dan misi yang berbeda, sehingga model yang dipilih mempunyai  ragam yang berbeda  pula.  Perbedaan  tersebut  dapat diklasifikasikan menurut pendekatan pelaksanaan program. LKM sebagai pengelola dana bantuan langsung  bergulir, berdasarkan pendekatan pelaksanaan
program  dapat  dibedakan  menjadi  tiga ragam, yakni :
a. LKM  yang  sustainabel,  yakni  model LKM  dengan  dana    bergulirnya  tidak ditarik oleh PJOK dan terkelola dengan baik oleh pengurus yang ” pinter, kober dan  bener ”.  Modal  berkembang  di lingkungan masyarakat kelompok sasaran,  aset  modalnya  berputar  pada anggota  kelompok  dengan  angsuran yang lancar.
b. LKM sebatas umur pelaksanaan program  dengan  aset  modalnya  tidak ditarik oleh PJOK dan tidak sustainabel, yakni  LKM  setelah  program  selesai (satu  tahun  atau  lebih),  maka kegiatan dan  asetnya  tidak  termonitor  oleh PJOK. Dana bantuan langsung bergulir terkelola  oleh  pengurus  dan  dapat
Bagaimana Karakteristk
Pengurus &
Kelembgn?
Bagaimana Pembinaan Pengawasn Bagaimana Kinerjanya ? Bagaimana
Sustainabilitas? Kemana  ? Afiliasi Aturan Hukum : 1. BPR 2. Koperasi 3. BUMDes 4. Tetap Masyarakat Berpnghsln Rendah Sejahtera Bagaimana MODEL nya ? Evaluasi Kinerja, Kebijakan, Pembinaan, Pengawasan LKM B3K Sektoral Dept/Dinas
berkembang,  atau  dana  tersebar  pada anggota  kelompok  yang  angsurannya tidak lancar atau macet.
c. LKM sebatas umur pelaksanaan program  dengan  aset  modalnya  ditarik kembali,  yakni  jenis  LKM  setelah program selesai, modal dana bergulirnya ditarik kembali  oleh PJOK melalui bank penyalur atau SKPD/Kementerian.  Pada  model  ini, anggota  kelompok  tidak  mempunyai modal  lagi.  Kondisi  dan  kemampuan ekonominya  akan  kembali  seperti semula.
LKM  di  atas,  apabila  ditinjau  dari aspek  proses  penyaluran  dana  sampai dengan  terminal  akhir  akumulasi  dana pinjaman (anggota LKM), maka pada setiap aktivitas  proses  penyaluran  dana  terdapat variasi pada sub terminalnya. Sub terminal tersebut  sebagai  rantai  kegiatan  meliputi  : pencairan, penyaluran, angsuran dan akumulasi dana angsuran. Ragam aktivitas pada  sub  terminal  tersebut  (Tabel  1) penjelasannya sebagai berikut  :
a. Pencairan  dana, mempunyai  sub terminal  aktivitas  2  (dua)  ragam,  yaitu pencairan  dana  dari  sumber  dana (Kementerian/SKPD)  kepada  rekening pengurus kelompok (yang juga sebagai anggota  kelompok)  dan  pencairannya melalui pengelola yang statusnya bukan anggota kelompok sasaran;
b. Penyaluran  dana, terdapat  2  (dua) ragam  variasi  sub  terminal,  yaitu penyaluran  dari  pengurus  kelompok kepada  anggotanya  dan  dari  pengelola kepada  kelompok  dan  baru  kemudian didistribusikan kepada anggota;
c. Angsuran ,  mekanismenya  terdapat  4 ragam  variasi  sub  terminal,  yaitu  :  (1) Angsuran  dari  anggota  disetorkan kepada  pengurus;  (2)  Angsuran  dari
anggota  disetorkan  kepada  kelompok, baru  kemudian    disampaikan  kepada pengelola;  (3)  Angsuran  dari  anggota disetorkan kepada bank (BPR BKK dan BRI);  dan  (4)  Angsuran  dari  anggota disetorkan melalui kelompok, kemudian  disampaikan  kepada  SKPD (Bagian Ekonomi Setda Kabupaten); d. Akumulasi dana ,  terdapat 4 ragam sub terminal, yaitu : angsuran dari peminjam (anggota kelompok) terakumulasi pada : pengurus kelompok,  pada  pengelola,  pada  Bank dan ada pula terakumulasi pada SKPD.
Model  LKM atas dasar  pendekatan penyaluran dana sampai dengan akumulasi dana  angsuran,  sebagaimana  pada  Tabel  1 dapat dibedakan menjadi 4 (empat) model, yakni :
a. Penyaluran  langsung, yakni  LKM dengan  pemegang  kendali  adalah pengurus  kelompok  yang  juga  sebagai anggota  kelompok,  mempunyai  hak yang  sama  dengan  anggota  (hak meminjam).  Dana  bantuan  langsung bergulir dari Kementerian/SKPD disalurkan  langsung  kepada  rekening pengurus kelompok.
b. Penyaluran tidak langsung, yakni LKM dengan  pemegang  kendali  adalah pengelola  (pengurus  digaji  dan  bukan anggota  kelompok  sasaran).  Dana bergulir dari Kementerian/SKPD disalurkan  melalui  rekening  pengelola LKM
c. Penyaluran  dengan  lingkage  bank, pemegang  pengendali  adalah  bank, yakni  sebagai  pengambil  keputusan besaran plafon pinjaman
d. Penyaluran  dengan  lingkage  SKPD, pemegang  pengendali  adalah  SKPD, yakni  sebagai  pengambil  keputusan besaran plafon pinjaman.

## Tabel 1 : Model Penyaluran dan Akumulasi Dana LKM
No Model Pencairan Dana Penyaluran Dana Angsuran Akumula si Dana Keterang an 1 Penyaluran Langsung Kementerian/SKPD  ke  Rekening  Pengurus Kelompok Pengurus Kelompok  ke Anggota Anggota  ke  Pengurus Kelompok di Pengurus Kelompok - 2 Penyaluran Tidak Langsung Kementerian/SKPD  ke Rekening Pengelola Pengelola  ke Pengurus Kelompok  ke Anggota Anggota  ke  Pengurus Kelompok  Pengelola di Pengelola Pengelola tdk berhak pinjam, dpt gaji 3 Penyaluran dg Linkage Bank Kementerian/SKPD  ke  Rekening  Pengurus Kelompok Pengurus Kelompok  ke Anggota Anggota  Pengurus  ke Bank di Bank - 4 Penyaluran dg Linkage SKPD Kementerian/SKPD  ke  Rekening  Pengurus Kelompok Pengurus Kelompok  ke Anggota Anggota  ke  Pengurus Kelompok  SKPD di SKPD - Jumlah Ragam Dua ragam Dua ragam Empat ragam Empat ragam -
Sumber : Pengolahan data primer.
Model  LKM  di  atas  merupakan penyederhanaan berbagai model LKM dari berbagai Kementerian/SKPD. Masing- masing dana bantuan langsung bergulir dari Kementerian/SKPD mempunyai target kelompok sasaran atau segmen pasar  yang berbeda,  walaupun  dengan  tujuan  yang sama,  yakni  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Namun, model pengembangan bantuan  langsung  dana  bergulir  adalah dengan cara yang fleksibel dan multifungsi selaras dengan kebutuhan anggota kelompok.  Wujud  dana  bantuan  langsung bergulir  berupa  nilai  uang,  segmen pasarnya adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai pinjaman relatif kecil. Wilayah kerja LKM sesuai  dengan  wilayah  administratif  Desa, agar memudahkan pengelolaan, pembinaan dan  pengawasan.  Di  samping  itu,  Wilayah Desa  mempunyai  kekosongan  keberadaan Lembaga  Keuangan  Formal  (bank).  LKM yang  dibutuhkan  dan  mampu  menggugah motivasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk  bangkit  mandiri,  administrasinya sederhana,  prosedurnya  mudah,  dekat dengan nasabah, memberikan pembelajaran
sistem  perbankan  skala  kecil  kepada masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan berfungsi  pula  untuk  membatasi  ruang gerak  para  rentenir  atau  pelepas  uang perorangan  dengan  bunga  yang  relatif tinggi.

## Afiliasi kelembagaan
Afiliasi
kelembagaan yang dimaksudkan  adalah  agar  lembaga  dana bergulir  yang  berfungsi  sebagai  LKM mempunyai  aturan  hukum  dan  pedoman yang  jelas.  Regulasi  ini  selaras  dengan kebijakan pemerintah  yang tertuang dalam Surat  Menteri  Dalam  Negeri  kepada Gubernur,  Bupati/Walikota,  Ketua  DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota tertanggal  4  Nopember  2009  Nomor  :
412.2/3883/SJ,
perihal
Strategi
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, jo SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan  Bubernur  BI  perihal  yang  sama. Regulasi  ini  sebagai  salah  satu  arah kebijakan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat
guna
meningkatkan  pendapatan,  memperluas
lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.  Langkah  yang  dilakukan,  di antaranya  melalui  mempersiapkan  afiliasi pilihan  kelembagaan  LKM  dana  bergulir kepada  jenis  LKM  yang  telah  mempunyai aturan hukum yang jelas, yakni LKM dalam bentuk  :  (1)  BUMDes,  (2)  Koperasi,  atau (3) BPR.
Bentuk  kelembagaan  LKM  yang dipilih  oleh  pengurus  LKM  sebagai responden  penelitian  (Tabel  2),  tidaklah mencerminkan atau berlandaskan pengetahuan  yang  utuh  dan  seimbang  dari lembaga  LKM  yang  disediakan  oleh pemerintah (Koperasi, BUMDes dan BPR). Masing-masing  LKM  dalam  memilih kelembagaan LKM yang telah mempunyai payung  hukum  mempunyai  alasan  sendiri- sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman  dan  dorongan  dari  institusi yang  membinanya.  Berbagai  alasan  yang dikemukakan  atas  pilihan  terhadap  afiliasi kelembagaan adalah :
a. Tetap, yakni kelembagaan LKM seperti yang  ada  dan  berjalan  sekarang  ini. LKM  yang  menyatakan  hal  ini  adalah keseluruhan  PNPM  MD.  Alasannya bahwa : misinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat
berpendapatan rendah (RTM atau MPP) secara  keseluruhan;  bila  berafiliasi kepada  kelembagaan  koperasi  wajib mengikuti aturan perkoperasian, seperti iuran,  simpanan  wajib  dan  sukarela yang kelompok sasarannya belum tentu dapat memenuhinya, yang bisa
mengakses hanyalah yang telah menjadi anggota koperasi. Bila memilih menjadi BPR, tidak mampu memenuhi persyaratan  permodalan  yang  disetor dan status kepemilikannya. Sedangkan, bila berafiliasi kepada BUMDes, wilayah kerjanya sebatas wilayah Desa.
b. Koperasi, yakni pemilihan berdasarkan pengetahuan  secara  umum  yang  biasa didengar  dan  sudah  lama  berada  di masyarakat,  yakni  sebagai  koperasi simpan  pinjam  ala  masyarakat  Desa yang terbatas.
c. BUMDes, pemilihan kepada kelembagaan  ini  didasarkan  pada wilayah  Desa  yang  telah  mendapatkan sosialisasi  dan  fasilitas  bantuan  modal BUMDes.  Sedangkan  untuk  wilayah Desa  lain  belum  mengetahui  apa  itu BUMDes  dan  program  apa  yang  akan diberikan kepada masyarakat  penerima manfaat.
d. BPR, pengelola  LKM  yang  memilih berafiliasi pada kelembagaan BPR tidak ada,  karena  pengertiannya  bahwa  BPR adalah  milik  kecamatan  (BPR  BKK) dan milik swasta bermodal (BPR swasta pada umumnya).
Dasar pemilihan afiliasi kelembagaan  LKM  seperti  pada  Tabel 2, bukanlah dilandasi oleh pengetahuan yang  sama  atas  seluk  beluk  koperasi,
BUMDes dan BPR. Namun pemilihannya  lebih  dilandasi  oleh pengetahuan yang terbatas pada masing-masing kelembagaan dan pengalaman  sebatas  pengelolaan  LKM yang berada di wilayahnya.

## Tabel 2 :  Afiliasi Kelembagaan LKM
No Kabupaten Pembina Afiliasi Kelembagaan LKM Tetap  Koperasi  BUMDes BPR I Jepara 1  PMPN MD Bapermasdes v - - - 2  Peridustrian Perindag - v - - 3  P4K Dipertan - v - - 4  LUEP Bg. Ekonomi - - v - 5  BUMDes Bapermasdes - - v - II Kr.anyar 1  PDT Bapermasdes - v - - 2  UED SP Bapermasdes - - v - 3  LSPBM Bapermsdes - - v - 4  PNPM MD Bapermades v - - - 5  PUAP Dipertan - v - - 6  P4K BP4K - - - - 7  Kthn Pangan Dipertan - v - - III Lainnya 1  PenangglngnD ampak Krisis Kecamatan - v - - 2  PNPM.MD Bapermasdes v - - - 3  PUAP/KKPE Dipertan - v - - 4  Bant.Modal Diperindag - v - - 5  PNPM MD Bapermasdes v - - - 6  PNPM MD Bapermasdes V - - - Jumlah 5 9 4 -
Sumber : Pengolahan data primer.

## PEMBAHASAN
Model LKM yang Diperlukan Masyarakat :
LKM  yang  dibutuhkan  masyarakat adalah  model  yang  bersifat Integrated Micro  Finance ,  lembaga  keuangan  mikro yang  terintegrasi  dalam  wadah  satu  pintu, mengeliminir  egosektoral  dan  lembaga yang  sustainabel  di  dalam  lingkungan masyarakat  penerima  manfaat.  LKM  yang tidak  sektoral,  tidak  terkotak-kotak    tetapi LKM yang terintegrasi dalam satu manajemen  dalam  satu  wilayah  kerja pemberdayaan.  Modelnya  dapat  dirancang melalui : (1) Pendekatan wilayah kerja; dan (2) Pendekatan ” cor  intitas” kegiatan  atau tujuan.  Pendekatan  wilayah  kerja  adalah wilayah  administrasi  Desa  atau  Lintas Desa.  Tujuannya  adalah  pemberdayaan ekonomi masyarakat, stimulan pembangunan  fisik  sarana  dan  prasarana
sosial-ekonomi.  Sedangkan  pendekatan ” cor  intitas ”  kegiatan  bertujuan  untuk pengembangan  bisnis  komoditas  unggulan berbasis klaster. Pilihan model  LKM  yang dibangun adalah: (1) Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan (2) Model LKM
Berorientasi  Kegiatan  Bisnis  Berbasis Klaster.

## Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Masyarakat  yang  mendambakan LKM  model  ini,  adalah  masyarakat kategori berpenghasilan  rendah, bekerja di berbagai sektor dengan skala ekonomi yang kecil,  mereka  tidak  percaya  diri  untuk mengakses  kepada  lembaga  perbankan (tidak bankabel ).  Kebutuhan  pinjamannya relatif  sangat  kecil,  tidak  mempunyai agunan, menghendaki jarak antara domisili
dengan  lokasi  LKM  relatif  dekat.  Oleh karena  itu,  model  LKM  yang  diperlukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. Model LKM Berorientasi Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat adalah  LKM  Model  Village  Bank, yakni LKM resmi pada skala Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh
Pemerintahan  Desa  dengan  dasar hukum  Peraturan  Desa.  Tata  kelola bersifat bank berskala kecil, skala Desa (unit  pemerintahan  terbawah). Village Bank, sebagai  organisasi  pengelola keuangan  berbasis  masyarakat  lokal resmi yang diberikan mandat, kepercayaan  untuk  mengelola  dana bantuan  langsung  kepada  masyarakat dari berbagai sektor Kementerian/SKPD bagi warga
setempat yang berpenghasilan rendah.
b. Badan hukum , adalah Perusahaan Desa (PerusDes), yang tata cara pembentukannya diatur dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten,  atau minimal Keputusan Bupati sebelum ada Peraturan Daerah.
c. Modalnya, milik  Pemerintah  Desa sebagai penyertaan modal secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan desa  yang  dipisahkan.  Kekayaan  Desa yang  dipisahkan,  dalam  hal  ini  adalah kekayaan  milik  Desa  yang  meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak. Modal  tersebut  dapat berasal dari  hasil  usaha  sendiri,  modal  kerja sama,  maupun  modal  dari  bantuan pihak lain, seperti bantuan program/proyek dari SKPD atau
kementerian  (APBD,  APBN)  yang memberikan  bantuan  langsung  (dana bergulir) kepada masyarakat dan partisipasi  perusahaan  melalui  CSR ( Corporate Social Responsibility) . Pada umumnya  bantuan  program/proyek menggunakan  aturan  yang  berbeda- beda walaupun tujuan sama (kesejahteraan masyarakat) dan
sasarannya sama (kelompok masyarakat) dalam wilayah administrasi yang sama (Desa). Jumlah modal yang diperlukan dapat dirancang secara bertahap untuk mencapai minimal  pemasukan  untuk  memenuhi syarat minimal sebagai income generating (mampu membiayai operasional  lembaga  sendiri) . Modal tersebut akan menjadi kekuatan ekonomi  masyarakat  yang  abadi  pada lingkungan masyarakat dan pemerintahan Desa (mengelola keuangan masyarakat). Kebutuhan modal,  untuk  dapat  mencapai  fungsi income  generating pada  LKM  perlu dikaji  sebagai  perencanaan bisnis  yang matang.
d. Kelompok  sasaran atau segmen  pasar adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut
kegiatannya, kelompok  masyarakat  ini  meliputi  : masyarakat buruh, usaha tingkat gurem,
dan masyarakat usaha kecil. Kepemilikan  asetnya    terbatas,    hanya mempunyai tempat tinggal terbatas dan banyak dijumpai tidak memiliki pekarangan yang luas. Kepemilikan aset dan  kegiatan  kelompok  sasaran  LKM ini  akan  menjadi  pertimbangan  model pemberdayaan  masyarakat  yang  tepat. Kebijakannya  dapat  dilakukan  melalui dua pendekatan yang terpadu dari aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, yakni : Warga masyarakat  sebagai  rumah  tangga berpenghasilan rendah,
Warga masyarakat  yang  potensial  produktif. Lembaga yang diperlukan adalah LKM dengan  mengadopsi  sistem  perbankan skala  desa  yang  berfungsi  sosial- ekonomi.  Segmen  pasar  memerlukan pinjaman di bawah Rp.1.000.000,- e. Tujuannya, untuk pemberdayaan ekonomi  masyarakat  berpenghasilan rendah  agar  mempunyai  kemampuan untuk  mandiri.  Model  pemberdayaan
dan  penguatan  ekonomi  kelompok warga berpenghasilan rendah diprogramkan  melalui  tahapan  :  1)
Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi  potensial  dengan  memberikan ketrampilan  teknis,  2)  Masyarakat berpenghasilan  rendah  yang  potensial menjadi  produktif  dengan  pemberian bantuan  dana  langsung    bergulir,  3) Masyarakat  berpenghasilan  rendah, potensial dan produktif menjadi mandiri dengan pendampingan dan bimbingan.
f. Wilayah kerja, adalah cakupan wilayah administratif
sebagai domisili masyarakat kelompok sasaran. Wilayah kerja  pada  tingkat  kecamatan  telah direspon oleh LKM seperti BPR BKK, BPR Swasta, BRI Unit dan PNPM MD. Di  samping  itu,  lokasi  di  tingkat kecamatan relatif jauh letaknya dengan domisili  masyarakat  kelompok  sasaran yang  akan  diberdayakan.  Oleh  karena itu,  wilayah  kerja  yang  tepat  adalah LKM  dengan  skala  Desa  dengan wilayah kerja daerah administrasi Desa dan  dekat  dengan  domisili  kelompok sasaran. Desa merupakan unit pemerintahan  terbawah  (Pemerintahan Desa).  Bila  wilayah  kerjanya  skala Desa,  jumlah  warga  kelompok  sasaran berkisar 1.000 – 2.000 rumah tangga.
g. Agunan, sebagai jaminan pada prinsipnya adalah ”kepercayaan” dalam
rangka pemberdayaan. Sehingga agunan  moral  dan  ”tanggung  renteng” dari  anggota  kelompok  yang  lain menjadi penjamin, yakni sebagai penerapan welfare policy. Agunan yang berupa surat berharga (BPKB, Sertifikat Tanah) diperuntukkan pada nilai pinjaman tertentu sesuai kondisi setempat.
h. Tingkat bunga, sebagai imbal jasa guna membiayai  kegiatan  operasional  dan gaji pengelola LKM.
Manfaat pengenaan bunga adalah untuk mendidik  masyarakat  mengenal  pola
kerja  perbankan,  untuk  mencapai sustainabilitas
LKM dan dapat membiayai  operasional  LKM  ( income generating ). Tingkat bunga maksimal 1
(satu)  persen  per  bulan.  Bunga  kredit dimanfaatkan untuk keperluan opersional  lembaga,  kembali  kepada anggota dan sebagian sebagai penerimaan Desa. Pembagiannya  perlu ini diatur dalam AD/ART atau Peraturan Desa.
i. Penyaluran  dan  akumulasi  modal, dipilih dengan p enyaluran tidak langsung, sebagai  pemegang  kendali adalah  pengelola  atau  pengurus  yang digaji  dan  tidak  mempunyai  hak  yang sama dengan kelompok sasaran. Semua dana  bantuan  langsung  bergulir  dari Kementerian/SKPD  disalurkan  dalam satu  pintu,  satu  terminal,  yaitu  melalui LKM Desa untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Proses penyalurannya sebagai berikut : Sumber dana (Kementerian/SKPD)  Rekening Pengelola LKM melalui Bank Pemda  Dipinjamkan kepada anggota
masyarakat  Mengangsur  kepada LKM  Angsuran  terakumulasi  pada Pengelola LKM.
j. Organisasi pengelola, memadukan antara  masyarakat  sebagai  pelaksana teknis operasional yang profesional dan aparat  Desa  sebagai  pengarah  atau komisaris.  Dengan  demikian  terdapat check  and  balance dalam  mengelola LKM  yang  profesional,  berdaya  guna dan berhasil  guna terhadap masyarakat luas.

## Model  LKM  Berorientasi  Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster
Masyarakat  yang  mendambakan kehadiran  LKM,  di  samping  masyarakat kategori  berpenghasilan  rendah,  juga terdapat  kelompok  masyarakat  yang  telah mandiri dengan melakukan kegiatan
ekonomi  bisnis  dalam  lintas  wilayah administrasi.  Kelompok  kegiatan  ekonomi bisnis  ini  meliputi  kegiatan  hulu  dan  hilir dari pengelolaan suatu komoditas unggulan. Sehingga merupakan kegiatan bisnis berbasis  klaster.  Oleh  karena  itu,  model LKM  yang  diperlukan  dengan  kriteria sebagai berikut :
a. Model  LKM  Berorientasi  Kegiatan Bisnis  Berbasis  Klaster, adalah  LKM dalam  bentuk  badan  hukum koperasi . Koperasi, adalah  bentuk  badan  hukum sebagai kumpulan orang yang mempunyai  tujuan  yang  sama,  yakni tujuan  bisnis  berbasis  klaster.  Hal  ini karena  kegiatan  bisnis  berbasis  klaster adalah sekelompok orang yang bertujuan bisnis. Apabila dalam bentuk BUMDes tidak  sesuai,  karena  sebagai kumpulan  modal  yang  sebagian  besar berasal  dari  kekayaan  desa  yang dipisahkan.  Sedangkan,  Bentuk Badan Perkreditan  Rakyat (BPR), harus memenuhi  Peraturan  BI  Nomor  :
6/27/PBI/2004  tentang  Pelaksanaan Pengawasan BPR, bahwa ketentuan ini berimplikasi pada keharusan :
membuka kantor setiap hari;  memenuhi jumlah  modal  tertentu;  memenuhi tingkat  kesehatan  keuangan;  pelaporan bulanan  dan  yang  menjadi  beban  juga sistem  akunting,  organisasi  dan  biaya operasional yang tidak memadai sebagai  lembaga  keuangan  mikro  di pedesaan.
b. Kelompok  sasaran atau segmen  pasar adalah masyarakat bisnis yang
mengelola  komoditas  unggulan  suatu wilayah. Kegiatannya, perkuatan klaster dari  hulu  dan  hilir  dari  produk komoditas  unggulan  suatu  wilayah bisnis,  bukan  wilayah  administrasi. Masyarakat  yang  potensial  produktif, yakni  mempunyai  kegiatan  usaha ekonomi produktif, program ini
berperan sebagai upaya untuk
meningkatkan  kapasitas  produksi  dan produktivitasnya.
c. Tujuannya, untuk  penguatan  ekonomi masyarakat bisnis  berbasis klaster agar mempunyai kemampuan untuk berkembang. Model
penguatan ekonomi  kelompok  ini  diprogramkan melalui  penguatan  jejaring  bisnis  dari kegiatan hulu dan hilir. Kehadiran LKM adalah  sebagai  solusi  yang  diharapkan masyarakat  bisnis berbasis klaster agar dapat bahu-membahu mencapai efisiensi  dan  keuntungan  yang  optimal dan berdaya saing.
d. Wilayah  kerja, adalah  wilayah  bisnis yang bersifat lintas daerah administratif sebagai  domisili  masyarakat  kelompok sasaran. Oleh karena itu, wilayah kerja yang  tepat  adalah  LKM  dengan  skala antar wilayah daerah administrasi. e. Pendirian  koperasi didasarkan  kepada Undang-Undang  Nomor  :  25  Tahun 1992  tentang  Perkoperasian  (Bab  IV, Pasal  6,  7,  8)  jis  Keputusan  Menteri Negara  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan, Pengesaan Akta
Pendirian dan Perubahan  Anggaran  Dasar  Koperasi; Kepmeneg Koperasi dan UKM Nomor : 98  Tahun  2004  tentang  Prosedur Pendirian  Koperasi  yang  Melibatkan Notaris di dalamnya.

## Regulasi dan Strategi Pengelolaan LKM Regulasi
Regulasi  merupakan  pengaturan agar tata kelola Lembaga Keuangan Mikro mempunyai  dasar  pengaturan  yang  jelas dan  teruji.  Pengaturan  diperlukan,  karena mekanisme penyaluran dana pemberdayaan masyarakat dengan dana bantuan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh masing- masing  Kementerian  atau  SKPD  secara langsung  kepada  kelompok  binaannya dengan aturan yang berbeda-beda, sehingga
diperlukan  pengaturan  yang  terpadu.  Oleh karena  itu,  diperlukan  pengaturan  sebagai landasan hukum bagi semua
Kementerian/SKPD yang akan memberikan stimulan  dana  bergulir  kepada  masyarakat di  daerah  wajib  memenuhi  peraturan  yang sesuai dengan keperluan masyarakat setempat  dan  ketentuan  yang  diatur  di daerah.
Pengaturan  tersebut  bertujuan  agar pengelolaan dana batuan langsung  bergulir melalui satu pintu (terintegrasi), pembatasan  kegiatan  yang  diperbolehkan oleh  LKM,  menciptakan  kinerja  dan sustainabilitas,  dan  menjamin  keandalan dan  keamanan  aset  pemerintah  serta  dapat berkembangnya  stimulan  modal  LKM sebagai  dana  abadi  masyarakat.  Bentuk aturan  ini  yang  sesuai  dengan  tata  kelola perundang-undangan  adalah  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  Kabupaten    tentang
Pengaturan Dana Bergulir dari Kementerian/SKPD  kepada  Masyarakat atau  minimal  dengan  Peraturan  Kepala Daerah.
Organisasi  pengelola  di  tingkat Desa selaras dan identik dengan aset negara yang  dikelola  BUMN  dan  aset  pemerintah daerah  yang  dikelola  oleh  BUMD,  maka aset  di  Desa  dapat  dikelola  oleh  lembaga ekonomi  yang  berbentuk  Badan  Usaha Milik  Desa.  Pada  tingkat  Desa  juga diperlukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana Batuan Langsung
Bergulir.  Apakah  BUMDes  yang  telah diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri,  secara  material  dapat  melakukan pengelolaan  dana  bergulir,  kiranya  perlu kajian  yang  mendalam  dan  perlu  pilot proyek.
Pembinaan  dan  pengawasan  wajib mengkaitkan lembaga dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan RW dan RT.  Lembaga  yang  terkait , dalam  rangka pembinaan,  pengawasan,  monitoring  dan evaluasi  di  antaranya  adalah  :  Pemerintah sebagai  pemodal  awal;  SKPD  Kabupaten
sebagai  sumber  inovasi,  kewirausahaan, pembinaan dan pengawasan aset pemerintah; Bank Pemerintah (Bank
Daerah, BRI, BPR BKK) sebagai penyalur dana dan pembinaan teknis sistem perbankan mikro dan menejemen keuangan; Perangkat Desa sebagai pengambil  kebijakan  lokal;  BPD  sebagai pengawas lokal; Perangkat RT/RW sebagai sosiator (sosialisasi dan pengawasan umum);  dan  Masyarakat  Desa  sebagai pelaksana  teknis  dan  sebagai  kelompok sasaran dan penerima manfaat.
Upaya perkuatan kelembagaan, kinerja dan sustainabilitas serta pengembangan  LKM  diperlukan  pelatihan sebagai peningkatan kapasitas para pegelolanya,  seperti  untuk  :  Peningkatan modal dan menejemen; Capacity building , training, magang, pendampingan, pembinaan  teknis,  manajemen;  Dukungan dan  partisipasi  teknis  bank  pemerintah; Jejaring  penguatan  dan  pengembangan kebutuhan modal; Lembaga penjamin bagi LKM  dan  keselamatan  tabungan  nasabah; LKM  yang  sehat,  mandiri,  merata  dan mampu
menyediakan kebutuhan pembiayaan  usaha  mikro;  Pengembangan jejaring  antar  LKM,  mendayagunakan lembaga  simpan  pinjam  sekunder  yang berperan  mengatur interlending di  antara LKM;  antara  LKM  dengan  lembaga keuangan  lain,  meningkatkan  akses  dana pinjaman maupun equity.

## Strategi Pengelolaan LKM
Strategi  merupakan  serangkaian rencana  yang  cermat  mengenai  program Integrated  Micro  Finace untuk  mencapai sasaran tertentu, yakni kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Faktor yang berpengaruh terhadap intensitas dan formalitas rencana strategi adalah besarnya organisasi LKM, model manajemen, kompleksitas  lingkungan  bisnis  LKM, karakteristik  permasalahan  yang  dihadapi dan tujuan yang akan dicapai.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam menyusun  strategi  pengelolaan  LKM  ini adalah dengan pendekatan reguler ( reguler approach ), yakni berupaya secara periodik memperbarui  dan  melengkapi  sejumlah lingkungan yang berpengaruh (Suwarsono, Mohammad  2000  :  25-26).  Secara  selektif dipilih variabel yang berpengaruh nyata dan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dihadapi  atau  yang  akan  dikembangkan  di masa berikutnya. Pendekatan ini menghendaki  kepada  manejemen  LKM secara  berkala  untuk    menganalisis permasalahan pokok yang dihadapi dan isu lingkungan  strategis  yang  berpengaruh. Analisis  lingkungannya  dengan  cara  : seleksi variabel  yang relevan berpengaruh, mengidentifikasi  karakter  variabel  yang dominan  tersebut,  implikasi  manajerialnya dan memilih strategi relevan.
Strategi yang dipilih pada pengelolaan  model  LKM  yang  dibutuhkan masyarakat  di  atas  adalah  :  (1) Stategi pemberdayaan pada Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan  (2) Stategi  keterkaitan ke belakang  dan  keterkaitan  ke  depan (backward  and  forward  lingkages) pada
Model  LKM  Berorientasi  Kegiatan  Bisnis Berbasis Klaster.
Stategi  pemberdayaan pada  Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  dengan  mensinergiskan  peran masing-masing aktor  yang perperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok  sasaran.  Kebijakan  pemberian dana bantuan langsung kepada masyarakat, aktor  yang  terlibat  langsung  adalah pemerintah,  masyarakat  di  lingkungan sekitar  masyarakat  penerima  manfaat  dan masyarakat penerima manfaat itu sendiri.
Stategi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan  ke  depan  (backward  and forward  lingkages) digunakan pada Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis  Klaster.  Dalam  pengembangan suatu wilayah perlu diperhatikan komoditas
unggulan sebagai sektor pemimpin ( leading sector ) yang mempunyai banyak keterkaitan  pada  sektor  atau  kegiatan lainnya. Kebijakan ini merupakan implementasi  dari  model  pengembangan klaster  pada  komoditas  unggulan  suatu wilayah bisnis. Klaster bisnis pada awalnya dikembangkan  dari  sentra  komoditas tertentu yang menjadi sektor atau komoditas unggulan suatu wilayah bisnis.
Keterkaitan ke belakang ( backward lingkages ),  berarti  adanya  pengembangan sektor lain sebagai tempat membeli sebagai faktor  input  dan  kaitannya  ke  depan ( forward lingkages ), berarti perlu pengembangan  sektor  lain  sebagai  tempat menjual  sebagai  faktor  pasar.  Unsur  yang terlibat,  yang  perlu  berperan  di  antaranya adalah :
1. Pemerintah  berperan  untuk  mengkaji dan menyusun bisnis plan suatu wilayah pengembangan klaster yang mempunyai  keterkaitan  ke  belakang dan keterkaitan ke depan yang panjang, agar rantai kegiatan ekonomi dan rantai nilai  pengembangan  suatu  komoditas menjadi  sustainabel  dengan  orientasi bisnis berbasis klaster.
2. Dunia  usaha  di  lingkungan  wilayah klaster  yang  terkait  dengan  bisnis komoditas  unggulan  masyarakat  bisnis berbasis  klaster  memberikan  transfer pengalaman, teknologi dan pendampingan  serta  menjalin  kegiatan baik di tingkat hulu dan hilir yang saling menguntungkan,  baik  sebagai  transfer teknologi maupun pasar.
3. Masyarakat  bisnis  berbasis  klaster secara partisipatif bekerja sama dengan stakeholders lain
untuk mengembangkan bisnis masing-masing secara efisien dan berdaya saing.

## SIMPULAN
Karakteristik  pengelola  LKM  B3K sebagian besar dilakukan oleh tenaga muda
di bawah usia 50 tahun sebanyak 88,89 %, dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi  sebanyak  33,33  %,  dengan  status kekaryawanan sebagai “relawan” sebanyak 77,78  %,  dengan  kesetaraan  gender,  di mana pengurus wanita sebanyak 44,45 %.
Karakteristik  kelembagaan  LKM B3K  dengan  tahun  berdiri  bervariasi  sejak sebelum tahun 2000 hingga tahun 2010 dan masih  operasional  memberikan  pelayanan pinjaman  kepada  warga  sebagai  anggota kelompoknya.  Domisili  pengurus  sebagian besar  dari  Desa  pada  wilayah  kerja  LKM B3K  yang  bersangkutan,  sebanyak  70  %. Institusi Pembina sebagian besar dilakukan oleh Bapermades Kabupaten, yakni sebanyak  50  %.  Wilayah  kerja  LKM  B3K bervariasi  dari  skala  antar  RT  (Rukun Tetangga), skala Desa dan skala Kecamatan yang  berkorelasi  linear  dengan  jumlah modal yang dimiliki dan jumlah kelompok sasaran sebagai anggotanya.
Kinerja LKM B3K sebagai indikator  kemampuan  yang  telah  dicapai adalah  :  (1)  Permodalan  bersumber  dari dana  pemerintah  (APBN,  APBD  Provinsi, APBD  Kabupaten/Kota)  yang  sebagian besar  berstatus  hibah,  sebagian  kecil berstatus pinjaman yang
wajib dikembalikan  melalui  Bank  atau  SKPD yang  berwenang.  Peran  APBN  masih menduduki porsi yang besar; (2) Persyaratan  pinjaman  berwujud  bukti  diri secara  administratif  yang sederhana (KTP, rekomendasi,  RT,  RW,  Kepala  Desa  dan PPL),  sedangkan  agunan  berupa  surat berharga (BPKB, Sertifikat Tanah) dipersyaratkan  untuk  nilai  kredit  di  atas Rp.1  juta.  Keputusan  besaran  pinjaman diputuskan pada tingkat dan oleh pengurus, tetapi  juga  dibantu  oleh  tim  verifikasi dengan  tingkat  bunga  antara  1-2  %;  (3) Akumulasi modal terdapat empat terminal, yakni  pada  tingkat  pengurus  yang  juga sebagai  kelompok  sasaran;  pada  tingkat pengelola  yang  mendapat  gaji  dan  bukan sebagai  kelompok  sasaran;  pada  tingkat
bank  (BPR  BKK  dan  BRI);  dan  sebagian terakumulasi  pada  SKPD  penanggung jawab  program;  (4)  Pinjaman  yang  tidak lancar  relatif  kecil,  yakni  antara  0,35  %  - 9,58 %, karena pada prinsipnya masyarakat berniat  baik  untuk  mengembangkan  LKM sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonominya; (5) Pendapatan LKM dari jasa bunga pinjaman dapat membiayai kegiatan operasionalnya ( income generating), tetapi sebagian  besar  LKM  belum  mampu memberikan  honor  yang  layak  bagi pengelolanya;  (6)  Model  penyaluran  dana sampai  dengan  akumulasi  modal  terdapat empat  pola,  yakni  :  penyaluran  langsung, penyaluran  tidak  langsung,  penyaluran langsung  dengan lingkage bank,  dan  pola penyaluran  langsung  dengan lingkage SKPD.
Sustainabilitas  LKM  dipengaruhi oleh tiga unsur, yakni: komitmen kelompok sasaran, pengelola yang “ pinter, kober dan bener ”  (pandai,  peduli  dan  benar), keterlibatan  lembaga  RT  dan  komitmen lembaga  pembina  pada  tingkat  Desa, Kecamatan dan Kabupaten selama pelaksanaan  progam  dan  pada  paska program  dalam  memberikan  pembinaan dan pengawasannya. Afiliasi kelembagaan terhadap LKM  yang  telah  mempunyai  payung hukum  memilih  alternatif  sebagai  berikut: (a)  PNPM  MD  yang  mempunyai  modal cukup, wilayah kerja skala kecamatan, telah mampu  memberikan  gaji  layak  kepada pengelola dan mempunyai mekanisme kerja mapan  memilih  tetap  sebagai  PNPM  MD seperti  sekarang.    Namun  hal  ini  tidak sejalan  dengan  kebijakan  Kementerian Dalam Negeri, (b) LKM yang melaksanakan dana bantuan langsung skala kecil  dengan  wilayah  kerja  tingkat  Desa, sebagian  besar  memilih  afiliasi  kepada koperasi  (50  %).  Pilihan  ini  berdasarkan pengetahuan  yang  dimiliki  secara  umum, sedangkan BUMDes belum banyak dikenal oleh  masyarakat  maupun  SKPD  lain  dan
untuk memilih BPR relatif berat persyaratannya.
Model LKM yang  mengelola keuangan masyarakat terdapat berdasarkan pendekatan:  (a)  Pendekatan  wilayah  kerja; dan  (b)  Pendekatan  ” cor  intitas” kegiatan bisnis  produk  unggulan  berbasis  klaster. Pendekatan  wilayah  kerja  adalah  wilayah administrasi  Desa  atau  Lintas  Desa. Tujuannya  adalah  pemberdayaan  ekonomi masyarakat,  stimulan  pembangunan  fisik
sarana  dan  prasarana  sosial-ekonomi. Sedangkan  pendekatan  ” cor intitas ” kegiatan  bertujuan  untuk  pengembangan bisnis komoditas unggulan berbasis klaster. Pilihan model LKM yang dibangun adalah : (a) Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kelembagaan Perusahaan Desa, dan (b)  Model  LKM  Berorientasi  Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster dengan kelembagaan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2009.  SKB  Menteri  Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah,  Menteri  Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia (SKB Nomor : 351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009; 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; 11/43A/KEP.6BI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM). Bank Indonesia, Jakarta. …………..,  2009.  Surat  Menteri  Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 4 Nopember 2009 Nomor : 412.2/3883/SJ, perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Kemendagri, Jakarta. ………….., 2011. Arah Kebijakan Pengembangan  Keuangan  Mikro. Direktorat  Jendral  Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Makalah pada Rakor LKM di Jawa Tengah, Semarang 4 Mei 2011.
Arsyad,
Lincolin, 2008. Lembaga
Keuangan  Mikro.  Institusi,  Kinerja
dan  Sustanabilitas.  Penerbit  ANDI, Yogyakarta.
Ashari,  2006.  Potensi  Lembaga  Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi  Pedesaan.  Pusat  Analisis Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian, Bogor.
Hermana,  Budi,  dkk  2004.  Lembaga
Keuangan Mikro : Model Organisasi dan Pemanfaatan
Teknologi  Informasi,  Gunadarma University.
Mahmudi,  2005.  Manajemen  Kinerja Sektor  Publik.  Unit  Penerbit  dan Percetakan,  Akademi  Manajemen Perusahaan  YKPN  (UPP  AMP), Yogyakarta.
Martowijiyo,  Sumantoro,  2011.  Masa Depan  Lembaga  Keuangan  Mikro di  Indonesia,  Tinjauan  dari  Aspek Pengaturan dan Pengaturan. http://www.kmsgroups.com.
Nurcahyo,  2007,  Lembaga  Keunagan
Mikro  Dalam  Otonomi  Daerah. http://www.indonesiaindonesia.co m/f/8664-peran-lembaga-keuangan.
Pundjantoro,  Petir,  2007.  Pengembangan UPK  Sebagai  Badan  Usaha  Milik Desa. http://gerdutaskin.wordpress.com/2 007/11/14/pengembangan-upk
Rudjito,  2003.  Peran  Lembaga  Keuangan Mikro  Dalam  Otonomi  Daerah. Artikel,  Jurnal  Ekonomi  Rakyat. Th.II-No.1-Maret 2003.
Waluyo,  Setyo  Puji,  2009.  Kajian  Atas Kinerja  Lembaga  Keuangan  Mikro Dalam Rangka Peningkatan Kualitas LKM. http://setyopw.blong.friendster.com . Wardoyo  dan  Prabowo,  Hendro,  2008.
Kinerja  Lembaga  Keuangan  Mikro
Bagi  Upaya  Penguatan  Usaha
Mikro  Kecil  dan  Menengah  di Wilayah Jabotabek. Wijono, WW., 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah  Satu  Pilar  Sistem  Keuangan
Nasional.  Upaya  Konkrit  Memutus Mata  Rantai  Kemiskinan.  Kajian Ekonomi  dan  Keuangan.  Edisi Khusus.  http://www.fiskal.depkeu. Go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf