## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Korespondensi dengan Penulis:
Syaiful Arifin : Telp. 0341.568395 Ext.548 E-mail: jurkubank@yahoo.com
DINAMIKA IMPLEMENTASI KONSEP SISTEM TANGGUNG RENTENG DAN KONTRIBUSINYA PADA TERCAPAINYA ZERO BAD DEBT

## Syaiful Arifin
Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No.62 Malang, 65146
Abstract: Co-operation realizing togetherness and member prosperity, more and more became a solution in replying global challenge and regional newly. Pursuant to analysis  result of research which had been conducted to co-operation of woman  saving and loan in region of Town Probolinggo in the reality co-operation managed by all this womankind was dynamic enough. It was proven because 31,25% among others were always as the commitment of system norm account the renteng. The comitment was looked  from its management dynamics which always respected the togetherness, the core importance in specifying decision.The case of stipulating of membership status and also case of comitment togetherness to account the loss when it  happened did not bill the members. Something else from the result finding of this research was that in reality the dynamism of system management account the renteng had the linearity to make-up of net income (SHU), even in the reality it also affected positively to alloted net income. A fact empirically proved that system account the renteng represented the social capital which could not be disregarded. Managing economy was an entity like co- operation.
Keywords : Tanggung Renteng, Zero Bad Debt
Koperasi yang mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan anggota, makin menjadi sebuah solusi dalam menjawab tantangan global dan regional baru (Soetrisno, 2003). Selanjutnya berawal dari realitas kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan relatif besar di tengah- tengah masyarakat, maka bermunculanlah keinginan masyarakat untuk membentuk sebuah wadah organisasi sosial yang disebut sebagai koperasi simpan pinjam.   Sebuah koperasi yang
fokus kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa simpan pinjam untuk kepentingan para anggotanya.  Dan salah satu di antara koperasi tersebut dan bahkan kemudian mendapatkan perhargaan sebagai koperasi terbaik adalah Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita yang dipelopori Hj Yoos A. Luthfi yang berkedudukan di Surabaya.  Namun jauh  sebelum koperasi simpan pinjam tersebut didirikan, umumnya diawali dengan kegiatan arisan ibu-ibu.
Dengan berbagai kendala klasik yang selalu dialami dan kemungkinan risiko piutang yang makin besar maka kemudian muncullah gagasan sistem tanggung renteng. Sebuah sistem yang
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 3 September 2008, hal. 517 – 531 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
membagi risiko bersama proporsional terhadap kemungkinan terjadinya tidak tertagihnya piutang koperasi. Sistem tanggung renteng juga diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan.  Termasuk keputusan dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan juga menyangkut  besarnya plafon yang harus disetujui.  Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota, minimal yang menjadi anggota kelompoknya. Tentu, manfaatnya sangat besar bagi entitas koperasi dalam format kemungkinan terwujudnya Zero Bad Debt (kerugiaan piutang sama dengan 0%) (Lutfi,2004). Fenomena ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti.
Karena pada umumnya, risiko utama pengelolaan koperasi simpan pinjam adalah sering dan banyak tidak tertagihnya piutang pada anggota. Makin besar nilai piutang anggota koperasi yang tidak tertagih maka sudah pasti akan mengganggu kondisi keuangan  koperasi. Imbasnya, manakala kondisi tersebut terus berlangsung menimpa koperasi, maka sangat pasti akan berdampak buruk pada daya tahan koperasi, lebih-lebih dalam menghadapi era persaingan yang makin kompetitif belakangan ini. Jangankan untuk berkembang menjadi besar, bertahanpun tentu akan sangat sulit.
Selanjutnya, koperasi wanita simpan pinjam ini juga bertekad menghadapi tantangan zaman dan berbuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat, khususnya di kalangan wanita. Hal tersebut tentu sebuah idealisme mulia dan sangat penting mengingat terdapat kecenderungan bahwa kekayaan koperasi wanita simpan pinjam kini makin besar dan asetnyapun  terus bertambah. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah keberhasilan dan besarnya aset koperasi tersebut sebagai implikasi dari implementasi sistem tanggung renteng pada koperasi tersebut. Karena
berkembang keyakinan bahwa sistem tersebut memiliki keunggulan yang formatnya tertagihnya semua piutang koperasi.   Dengan kata lain bad debt koperasi besarnya 0 (nol) rupiah.
Fenomena tersebut tentu sangat menarik yang perlu dikaji dan diteliti. Dengan harapan temuannya nanti bermanfaat pada pengembangan koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng. Belum pula fenomena yang terjadi saat ini bahwa perhargaan pada koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng muncul hanya menggunakan tolak ukur daya tahan dalam menghadapi kompetisi, berkembangnya asset dan besarnya jumlah anggota.  Padahal misi pendirian koperasi bukan hanya pada indikator-indikator tersebut, melainkan yang paling utama adalah makin makmurnya kehidupan ekonomi anggotanya.
Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika implementasi konsep sistem pengelolaan koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng dan kontribusinya pada Zero Bad Debt perlu dilakukan.  Harapan besar, informasi yang didapat nanti bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan entitas koperasi secara menyeluruh menjadi lebih maju dan sesuai dengan idealisme mulia sebuah koperasi. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat pula menjadi informasi berharga bagi pemerintah daerah melalui dinas terkait guna kepentingan formulasi pengembangan koperasi simpan pinjam dan koperasi-koperasi lain pada umumnya. Sehingga entitas koperasi dapat lebih tangguh, berdaya saing dan menjadi simbol penggerak perekonomian di daerah. Hal itu karena kebangkitan ekonomi daerah akan terjadi bilamana bermunculan simpul-simpul ekonomi di berbagai daerah.
Sehingga secara bertahap hasil penelitian ini akan berkontribusi positif pada berkembangnya perekonomian daerah dan selanjutnya akan pula memberikan optimisme

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
pada terwujudnya sebuah perekonomian daerah yang relatif maju dan mandiri sebagaiman tertuang  pada idealisme implementasi otonomi daerah (otoda) yang tersurat jelas pada Undang- undang No. 32 tahun 2004. Harus dipahami bahwa koperasi merupakan entitas ekonomi yang bersifat kerakyatan yang terus akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Hal itu karena organisasi koperasi bukan hanya sebuah entitas ekonomi yang merupakan kumpulan modal, melainkan sebuah entitas usaha ekonomi yang merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan nasib yang relatif sama. Idealisme tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat partisipasi anggota koperasi pada setiap dilakukan pengambilan keputusan bersama dalam menentukan status keanggotaan, (2) untuk menganalisis tingkat partisipasi anggota koperasi pada setiap dilakukan pengambilan keputusan bersama dalam menentukan pinjaman anggota. (3) Untuk mengkaji tingkat partisipasi anggota koperasi dalam ikut menanggung bad debt . (kerugian piutang) koperasi, dan (4) untuk menganalisis  tingkat pencapaian Zero Bad Debt pada kinerja keuangan koperasi.

## KONSEP DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
Berdasarkan Undang Undang No 25/1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan organisasi berwatak sosial yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kemakmurkan kehidupan para anggotanya. Namun demikian, berdasarkan pengamatan Suyanto (2003), Ujianto (2004), Kamaluddin (2002) dan Suratman (2003) atas banyak koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri, yaitu anggota dan pengurus, maka dapat disintesakan beberapa faktor fundamental yang
menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi di masyarakat. Faktor-faktor berikut merupakan faktor pembeda antara koperasi yang tetap eksis dan berkembang dengan koperasi-koperasi yang telah tidak berfungsi bahkan telah tutup: (1) Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. (2)  Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk  berorganisasi.   (3) Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai  koperasi.  (4) Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat  pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.  Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang : (a) luwes ( flexible ) sesuai dengan kepentingan anggota,  (b) berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota, (c) berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota, (d) biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non- koperasi, dan (e) mampu mengembangkan modal yang ada didalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.  (5) Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya.
Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat diwarnai oleh peranan dunia usaha, maka mau tidak mau peran dan juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis).   Bahkan peran kegiatan usaha koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial. Isu strategis pengembangan usaha koperasi dapat dipertajam untuk beberapa hal berikut : (1) Mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi. (2) Keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum.  (3) Mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
kecil untuk  berkembang.  (4) Mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi.  (5) Pengembangan kerjasama usaha antar koperasi.   (6) Peningkatan kemampuan usaha koperasi pada umumnya.  (7) Peningkatan Citra Koperasi. (8) Penyaluran Aspirasi Koperasi

## SISTEM TANGGUNG RENTENG
Gunawan (2003), Mulyadi (2000) berpendapat bahwa sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan risiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan berbagi tanggungjawab pada seluruh anggota kelompok secara proposional.  Sistem pemerataan tanggung jawab bagi seluruh kelompok atau sebagian anggota koperasi atas kewajiban seorang anggota kepada Koperasi ini telah banyak dilakukan khususnya pada koperasi Wanita, yang dipelopori koperasi Setia Bhakti Wanita. Pengertian yang terkandung dalam sistem tanggung renteng meliputi tanggung jawab bersama atas risiko utang (kewajiban) yang diperbuat oleh seorang atau beberapa orang anggota koperasi. Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau perilaku pemimpin kelompok atau pengurus kelompok. Pengertian yang terkandung dalam sistem ini juga mencakup kesempatan untuk memperoleh keanggotaan secara selektif dan mendidik (sistem tanggung renteng dapat menciptakan mekanisme seleksi bagi calon anggota kelompok/koperasi secara otomatis dan efektif). Selain itu, dapat menciptakan mekanisme kontrol yang berjalan secara otomatis, di samping  bisa memperkecil risiko
piutang koperasi. Pada dasarnya, sistem tanggung renteng merupakan pencerminan dari pelaksanaan atau perwujudan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Isdaryadi (2004), Suprapto (2002) menyatakan, sasaran dalam sistem tanggung renteng terutama ditujukan kepada unsur manusianya.  Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya, manusia sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam mencapai tujuan.
Sistem Tanggung Renteng yang diterapkan di Koperasi Setia Budi Wanita oleh pendirinya Ibu Mursiah Zaafril. Sistem ini merupakan basis untuk prosedur pinjaman di kebanyakan koperasi simpan pinjam di Malang. Tanggung renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yaitu, kebersamaan, tolong- menolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Inilah sistem bergotong-royong dan kebersamaan, biar kalau ada kesulitan, kelompoknya kerja sama untuk meringankan. Kalau ada yang jahat, semua anggota lain di kelompok harus bertanggung jawab. Oleh karena ini, proses untuk menjadi anggota di koperasi simpan pinjam harus selektif dan anggota harus sudah kenal sama anggota baru. Jadi, sistem ini, dilaksanakan sebagai berikut. Semua anggota yang ada di setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggota masing-masing. Yang disampaikan di Rapat Triwulan di Koperasi Citra Kartini. Semua anggota harus setuju, anggota harus berani menahan risiko atau harus berani menolak, itulah tanggung renteng.
Kalau ada anggota baru yang minta ijin masuk, semua anggota lain harus membuat

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
kesepakatan didasarkan tingkat kepercayaan sama anggota itu. Selanjutnya, pertemuan menjadi hal yang wajib, karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila di antara anggota tidak terjadi interaksi, dan kalau tidak ada jiwa kebersamaan, bagaimana mungkin di antara mereka mau saling menanggung jiwa individu yang justru akan menonjol? Maka, bisa dikatakan bahwa sistem ini merupakan dasar koperasi simpan pinjam. Di samping itu, juga merupakan alat yang dikembangkan agar fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan anggota tidak susut bahkan terus dikembangkan.
Lagipula, pelaksanaan sistem tanggung renteng mengurangi masalah pembayaran secara drastis. Dengan sistem ini, kalau ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka, seluruh anggota dalam kelompok itu menanggungnya jadi mau tidak mau, setiap anggota akan saling kontrol dan mengingatkan supaya tidak lalai dalam menemuhi kewajibannya.
Setiap kelompok berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial. Mekanisme tanggung renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan, serta dapat dipakai sebagai pengaman aset koperasi melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah.
Selanjutnya, kelompok menyediakan waktu berinteraksi, saling tanggung rasa, saling menghargai dan menjaga diri – harus ada disiplin dan kebersamaan dalam memenuhi kewajiban sebagai menerima kredit. Oleh karena ini, ada peningkatan harga diri, kesejahteraan masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial. Melalui kelompok rakyat miskin menjadi bankable karena tanggungan dapat ditanggung renteng. Sebuah realitas bagaimana sistem pengelolaan yang menjunjung tinggi norma-norma modal sosial
akhirnya dapat mereduksi bahkan menghilangkan sama sekali terjadinya kerugian piutang koperasi.

## ZERO BAD DEBT
Koperasi simpan pinjam memang bukan bank. Tapi distribusi dananya bisa menjangkau hingga pada masyarakat lapisan paling bawah. Seperti juga Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” Surabaya yang bergerak di bidang simpan pinjam. Saat ini ada 10.700 perempuan di Surabaya dan sekitarnya yang menjadi anggota dan telah merasakan pelayanan berupa pinjaman. Mereka terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari mbok bakul jamu, pracangan hingga para intelektual.
Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita memang telah menjadi pilihan masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah. Pendek kata hari ini mengajukan pinjaman, hari ini pula pinjaman bisa cair. Dan itu semua bisa didapatkan tanpa harus mengajukan proposal ataupun jaminan. Hanya satu syaratnya, harus menjadi anggota dan tergabung dalam kelompok. Walaupun pinjaman diajukan tanpa jaminan atau agunan, hingga kini Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita tetap bisa mempertahankan kemacetan piutang 0 %.Hal tersebut terjadi karena Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita sejak lahirnya tahun 1978 telah mengetrapkan sistem tanggung renteng. Dalam sistem ini mensyaratkan anggota untuk tergabung dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok minimal terdiri dari 15 anggota dan maksimal 30 anggota. Anggota dalam kelompok tersebut wajib mengadakan pertemuan kelompok setiap bulannya. Pertemuan kelompok ini menjadi wajib, karena sesungguhnya dari pertemuan kelompok inilah awal dari kegiatan yang ada dalam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Di dalam pertemuan kelompok inilah penerimaan dan mengeluarkan anggota dilakukan. Dalam pertemuan kelompok ini pula penentuan berapa besar pinjaman yang bisa didapatkan oleh setiap anggota. Melalui pertemuan kelompok, anggota melunasi semua kewajibannya (membayar angsuran) yang kemudian disetor ke Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita oleh penanggung jawab kelompok (PJ) paling lambat 1 hari setelah pertemuan. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan melalui proses musyawarah dan hasil musyawarah yang berupa kesepakatan bersama dijadikan rambu-rambu dalam setiap kegiatan berkoperasi. Musyawarah dilakukan ketika ada calon anggota. Calon anggota tersebut diterima atau tidak tergantung dari kesepakatan semua anggota dalam kelompok tersebut. Jadi kalau diantara anggota dalam kelompok tersebut tidak ada yang mengenal, maka bisa dipastikan calon anggota tidak bisa diterima.
Dengan demikian diantara anggota dalam kelompok akan saling kenal dan mengetahui latar belakangnya. Sehingga kedekatan sebagai syarat terwujudnya kebersamaan di antara mereka akan terjadi. Begitupula ketika akan mengeluarkan salah satu anggotanya karena ketidak patuhan terhadap peraturan yang ada terutama lalai terhadap kewajibannya, maka anggota pun bermusyawarah. Dan hasil kesepakatan itu akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota dalam kelompok tersebut.
Musyawarah dalam pertemuan kelompok juga dilakukan untuk menentukan pinjaman. Artinya ketika anggota mengajukan pinjaman, harus diketahui oleh seluruh anggota dalam kelompok. Kemudian musyawarah dilakukan dengan menampung masukan-masukan dari anggota termasuk kemampuan mengangsur dari anggota yang mengajukan tersebut. Setelah kesepakatan diambil untuk menentukan berapa besar pinjaman, kemudian seluruh anggota wajib membubuhkan tanda tangan di balik lembar Surat Permohonan Pinjaman (SPP). Tanda tangan
tersebut mempunyai arti sebagai bukti “setuju” atas pinjaman yang diajukan dan harus bertanggung jawab bila terjadi kelalaian atas angsuran. Dengan demikian bila ada anggota yang tidak membayar kewajibannya (membayar angsuran) maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut ikut bertanggung jawab. Dalam hal demikian diistilahkan di TR kepanjangan dari kata di tanggung renteng. Artinya besar angsuran yang tak terbayar tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota dalam kelompok. Sehingga seluruh angsuran yang disetor ke Kopwan Setia Bhakti Wanita sesuai dengan jumlah tagihan. Proses inilah yang kemudian terbukti mampu mengamankan asset koperasi dengan tunggakan 0 % ( zero bad debt ).
Namun atas kesepakatan dari anggota dalam kelompok, biasanya setiap kelompok mempunyai dana cadangan yang disebut dengan tabungan kelompok. Tabungan ini dikeluarkan manakala ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran. Sehingga anggota merasa lebih ringan dibanding dengan cara membayar spontan tatkala ada anggota yang ditanggung.
Kendati demikian, dalam penggunaan tabungan kelompok juga harus melalui musyawarah. Artinya penggunaan tabungan kelompok tidak bisa seenaknya dikeluarkan oleh penganggung jawab. Tapi semuanya harus melalui persetujuan semua anggota. Dan ada pula kelompok yang kemudian menggunakan tabungan tersebut untuk rekreasi, karena ternyata dana tersebut dalam setahun tidak terkurangi. Karena memang tidak ada anggota yang ditanggung (atau lalai dalam membayar angsuran). Kalaupun ada dan itu karena suatu musibah biasanya atas persetujuan seluruh anggota kelompok, dana tabungan kelompok dikeluarkan dengan persetujuan lebih lanjut akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Suatu contoh, salah satu anggota tidak bisa membayar angsuran karena kecelakaan, sehingga dananya tersedot untuk biaya pengobatan.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Permasalahan ini disampaikan pada seluruh anggota dalam pertemuan kelompok. Dari kesepakatan akhirnya diputuskan angsuran dipinjami dulu dari tabungan kelompok. Kemudian anggota yang mengalami musibah tersebut ditanya bagaimana sistem pengembaliannya. Biasanya yang terjadi, pengembalian dilakukan dengan cara mengansur selama beberapa bulan. Dengan demikian beban akan terasa lebih ringan sementara aset koperasi tidak terganggu. Sistem Arisan Kelompok memang sudah tidak asing di kalangan masyarakat, baik itu arisan berupa barang maupun uang. Dalam kelompok arisan ini biasanya ada satu orang yang menjadi borek atau penganggung jawab. Tugasnya menagih pada anggota kelompok untuk membayar arisan.
Kemudian dari tagihan tersebut akan diberikan pada mereka yang menarik baik itu melalui urut nomor maupun diundi. Namun bila ada salah satu anggota yang belum sanggup bayar biasanya iapun meminjami sementara. Untuk itulah borek ini biasanya mendapat fasilitas narik lebih dulu atau mendapatkan satu tarikan tanpa mengansur. Semua itu tergantung dari kesepakatan awal seluruh anggota kelompok arisan.Sistem arisan inilah yang dikembangkan menjadi sistem kelompok tanggung renteng. Jadi dalam kelompok tanggung renteng juga harus ada penanggung jawabnya atau disingkat PJ. Dia inilah yang mengkoordinir dan sebagai faisilitator terselenggaranya pertemuan kelompok. Dia pula yang harus bertanggung jawab lengkap tidaknya jumlah ansuran yang disetorkan ke Kopwan Setia Bhakti Wanita. Kalau memang angsuran kurang, PJ juga harus bisa menggerakkan anggotannya untuk melakukan tanggung renteng (bermusyawarah untuk membagi tanggung jawab bersama-sama dengan seluruh anggotanya). Untuk beban tanggung jawab yang dipikul tersebut seorang PJ mendapat fasilitas dari Kopwan Setia Bhakti Wanita berupa berbagai insentif. Hanya bedanya bila dalam kelompok arisan,
pertemuan kelompok bukanlah suatu kewajiban karena yang lebih diutamakan adalah membayar tanggungan arisan.
Sedangkan dalam kelompok tanggung renteng, pertemuan menjadi hal yang wajib. Karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila di antara anggota tidak terjadi interaksi. Dan kalau tidak ada jiwa kebersamaan bagaimana mungkin diantara mereka mau saling menanggung. Jiwa individu yang justru akan menonjol. Kalau sudah demikian yang terjadi hutangmu adalah tanggung jawabmu dan tidak akan mau tahu bila kamu mengalami kesulitan. Hal - hal seperti itulah yang membedakan antara koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng dan koperasi simpan pinjam lainnya. Tak mengherankan bila koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng seperti yang diterapkan Kopwan Setia Bhakti Wanita dan primer lain di Puskowanjati mampu menekan tunggakan.
Tata nilai “kok mau-maunya menanggung angsuran anggota lain?” memang itulah pertanyaan yang sering muncul dalam benak mereka yang baru mengenal sistem tanggung renteng. Di Kopwan Setia Bhakti Wanita ada proses seleksi anggota yang sangat mendukung hal itu. Ketika calon anggota mau mengajukan menjadi anggota ia diberi pemahaman terlebih dahulu tentang sistem tanggung renteng. Kemudian ia bisa diterima bila punya komitmen dan sepakat menerima sistem tanggung renteng dengan segala konsekuensinya. Hal tersebut dilakukan dalam kelompok yang akan dimasuki. Tapi bila yang mendaftar menjadi anggota merupakan satu kelompok (minimum 15 orang), maka seluruh anggota kelompok tersebut wajib hadir dan bertemu pengurus. Dalam pertemuan itulah dijelaskan apa dan bagaimana sistem tanggung renteng. Setelah mereka faham dan punya komitmen untuk mengetrapkan sistem tanggung renteng. Mereka akan menjadi kelompok anggota baru. Tentunya setelah beberapa syarat

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
administrasi juga dipenuhi. Dengan demikian tidak ada alasan bagi anggota tersebut untuk tidak melaksanakan tanggung renteng.Sistem tanggung renteng memang menuntut adanya kedisiplinan setiap anggota. Mereka harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok. Karena tertinggalnya seorang anggota dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tertinggal berarti akan menjadi tanggungan seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Dengan pola demikian akan muncul rasa malu di antara mereka jika sampai lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Dan kontrol serta saling mengingatkan juga akan terjadi diantara anggota dalam kelompok. Sehingga memunculkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota baik terhadap eksistensi dirinya sendiri maupun kelompoknya.

## METODE

## Variabel Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif.  Sedangkan variabel-variabel penelitian dan definisi operasionalnya:
Dinamika Koperasi Sistem Tanggung Renteng .
Dinamika Koperasi Sistem Tanggung Renteng adalah sebuah potret perkembangan dan pengelolaan koperasi simpan pinjam sistem tanggung renteng yang  indikatornya antara lain: (1) Perkembangan tingkat partisipasi anggota koperasi pada setiap dilakukan pengambilan keputusan bersama dalam menetapkan status keanggotaan. (2) Perkembangan tingkat partisipasi anggota koperasi pada setiap dilakukan pengambilan keputusan bersama dalam menetapkan pinjaman baru. (3) Perkembangan tingkat partisipasi anggota koperasi dalam ikut menanggung bad debt (kerugian piutang).
Zero Bad Debt.
Zero Bad Debt merupakan salah satu kinerja keuangan koperasi yang ditunjukkan dengan tertagihnya semua piutang anggota. Dengan kata lain, koperasi dalam setiap memberikan pinjaman uang pada anggota-anggotanya, selalu dilunasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Indikatornya ditunjukkan dengan besarnya nilai kerugian piutang.

## Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh koperasi wanita simpan pinjam yang pengelolaannya menggunakan sistem tanggung renteng di Kota Probolinggo. Sedangkan tehnik pengambilan sampelnya dilakukan secara proportional random sampling. Sehingga setiap kecamatan dari 3 (tiga) kecamatan di wilayah Kota Probilinggo terwakili secara proporsional. Namun jika ternyata pada salah satu kecamatan, jumlah koperasi wanita tersebut sedikit atau koperasi tersebut tidak memiliki kelompok maka untuk ini menggunakan purposive random sampling (Sanusi, 2003).

## Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) tertutup dan terbuka serta juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan pada pengurus pada koperasi-koperasi simpan pinjam wanita di Kota Probolinggo.

## Sumber data
Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber primer yaitu dari pengurus koperasi simpan pinjam wanita di wilayah Kota Probolinggo dan juga dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kopindag) pemerintah daerah Kota Probolinggo.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data temuan yang didapat dari lapangan disusun secara sistematik untuk menjelaskan bagaimana dinamika implementasi konsep sistem tanggung renteng dan kontribusinya pada percapaian Zero Bad Debt . Secara rinci, analisisnya didasarkan pada aspek masukan (input), proses, keluaran (output) dan kontribusinya pada tercapainya Zero Bad Debt.

## HASIL
Berdasarkan Informasi Dinas Koperasi Proppinsi Jawa Timur, saat ini terdapat 4.000 Koperasi Simpan Pinjam (KSP), termasuk didalamnya koperasi-koperasi wanita. Diantara koperasi-koperasi simpan pinjam tersebut ada yang berskala propinsi, dan ada pula berskala nasional. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ternyata kesehatan usahanya, mayoritas masih cukup memprihatinkan (Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propini Jatim, 2006).
Sebagian besar koperasi tersebut masih kurang sehat dalam hal penanganan manajemennya. Sedangkan koperasi yang kondisinya sehat hanya sebagian kecil saja. Untuk mengetahui kondisi koperasi tersebut sehat harus siap dilakukan evaluasi untuk pembenahan secara berkelanjutan baik di tingkat kabupaten/kota maupun nasional untuk menjadi entitas koperasi yang lebih baik lagi. Tingkat kesehatan ini penting baik koperasi maupun tingkat perbankan. Kalau tingkat kesehatan koperasi itu kurang sehat pasti akan berdampak negatif pada koperasi itu sendiri, maupun bagi anggotanya serta masyarakat yang akan meminjam. Oleh karena sangat pentingya tingkat kesehatan Koperasi tersebut, kedepan diharapkan dalam pengelolaan dan operasionalnya mendapatkan perhatian serius.
Pada tahun lalu, tim penilai telah melakukan penilaian sejumlah 52 koperasi se Jawa timur. Dari angka tersebut terdapat 33 Koperasi yang sudah dilakukan penilaian secara administrasi yakni 6 koperasi dinyatakan sehat, 20 cukup sehat dan 7 dalam catatan.
Sedangkan koperasi yang berskala nasional, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propini Jatim tidak berwenang menilai namun tim penilai tetap membuat laporan kepusat dan tim pusat yang akan membuat keputusan tentang tingkat kesehatan koperasi tersebut. Jelasnya Apabila koperasi tersebut dinilai tidak sehat maka koperasi tersebut tidak bisa membuka cabang di daerah lainnya. Sama dengan bank apabila dalam kurun waktu 2 tahun bank tersebut dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia (BI) baru dapat membuka cabang di tempat lain.
Selanjutnya, koperasi saat ini dianggap sebagai pesaing yang sangat hebat oleh pihak perbankan, sehingga pihak bank ikut-ikutan menyalurkan dana simpan pinjam seperti yang dilakukan koperasi. Seperti yang dilakukan oleh Bank Danamon, yang telah membuka beberapa cabangnya sampai ke pelosok-pelosok desa. Sementara itu ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) H.A Zaky Arsalan Djunaed menyatakan, koperasi simpan pinjam tersebut didirikan para pengusaha kecil menengah sejak 1970 dengan modal awal Rp 4 juta dan saat ini telah berkembang menjadi RP 730 miliar, dengan rincian simpanan anggota Rp 619 miliar. Dana yang digulirkan pada anggotanya sejumlah Rp 605 miliar yang tersebar di Jawa tengah, wilayah Jakarta, Surabaya, Sulawesi selatan, Maluku dan Malang. Ditambahkan Zaky, meski saat ini bank umum telah banyak melakukan praktek simpan pinjam seperti yang dilakukan oleh koperasi. Namum kenyataannya koperasi tetap mempunyai pangsa pasar tersendiri yakni anggota dan calon anggotanya. Sedangkan bank tidak mempunyai anggota hanya mempunyai nasabah.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Di wilayah kerja pemerintah Kota probolinggo, saat ini terdapat 185 badan usaha koperasi. Dari koperasi-koperasi tersebut, hanya 131 koperasi yang masih aktif dan sisanya sebanyak 54 koperasi sudah dapat dinyatakan tidak aktif lagi. Sedangkan jumlah keseluruhan anggotanya sebanyak 33.546 orang. Selanjutnya, secara keseluruhan juga, jumlah modal sendiri koperasi sebesar Rp 11.696.770.000,-. Modal pinjaman yang tercatat sebanyak Rp 12. 559.500.000,-. Sedangkan besarnya volume usaha yang telah dicapai oleh koperasi-koperasi tersebut sebesar Rp23.623.940.000,-. Sebuah realitas keberadaan entitas koperasi yang tidak bisa diabaikan, karena secara faktual nyata-nyata memberikan kontribusinya pada dinamika sosial ekonomi daerah. Hal itu tentu sangat selaras dengan idealisme pelaksanaan otonomi daerah yang menginginkan perkembangan koperasi yang berkelanjutan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan pada semua responden pengelola/pengurus koperasi wanita simpan pinjam (KSP) yang menerapkan sistim tanggung renteng, maka beberapa temuan yang diperoleh terinci pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Koperasi Wanita Sistim Tanggung Renteng.
Sumber : Data Primer, 2008
Berdasarkan temuan yang terangkum pada Tabel 1 tersebut, terdapat fenomena menarik diantaranya, terbukti koperasi wanita simpan pinjamn sistim tanggung renteng sangat diminati masyarakat yang nampak dari jumlah anggotanya yang relatif cukup banyak.  Sangat mungkin hal tersebut karena implementasi sistim tanggung renteng yang memberikan banyak manfaat pada para anggotanya, serta sangat sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat yang memang menjunjung tinggi budaya gotong royong. Bahkan beberapa koperasi tetap eksis kendatipun pada tahun 1997, negeri ini tertimpa musibah krisis ekonomi.  Dengan kata lain, koperasi wanita sistim tanggung renteng relatif tahan terhadap gejolak-gejolak perekonomian

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
manakala dibandingkan dengan entitas usaha lainnya yang kemudian cukup banyak yang kolaps.
Selanjutnya, dinamika pengelolaan koperasi wanita sistim tanggung renteng pada semua koperasi yang menjadi responden kegiatan penelitian ini, utamanya tentang tingkat partisipasi anggota koperasi dalam keputusan bersama menetapkan status anggota sebagai berikut.

## Tabel 2. Tingkat Partisipasi Anggota dalam
Menetapkan Status Keanggotaan
Tabel 3. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Keputusan Bersama Menolak Anggota Baru
Sumber : Data Primer Diolah, 2008.
Berdasarkan temuan yang terdapat pada Tabel 2 tersebut, terungkap bahwa pengelolaan koperasi wanita sistim tanggung renteng di Kota Probolinggo, ternyata masih setengah hati. Hal tersebut karena faktanya dari 16 responden koperasi, ternyata 12,5% diantaranya tidak pernah melakukan kegiatan pengambilan keputusan bersama dalam menseleksi dan menerima anggota baru koperasi. Namun demikian, 87,5% diantaranya ternyata telah melakukan kegiatan pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam setiap menerima anggota baru sesuai dengan prinsip dan norma yang tertuang dalam sistim tanggung renteng.

## Sumber : Data Primer Diolah, 2008
Berdasarkan Tabel 3, tentang partisipasi Keputusan Bersama Dalam Menolak anggota baru, terungkap bahwa 12,50% dari 16 responden koperasi tidak pernah melakukannya. Sedangkan mayoritas sisanya sebesar 87,50% ternyata memang menerapkan pengelolaan koperasi sistim tanggung renteng. Maknanya, sistim keputusan bersama dalam menolak anggota baru selalu menggunakan masukan dan pertimbangan semua anggota koperasi. Kemudian, potret tingkat kekerapan anggota koperasi dan pengambilan keputusan bersama dalam memberhentikan anggota koperasi karena suatu hal, sebagai berikut.

## Tabel 4. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Keputusan Memberhentikan Anggota
Sumber : Data Primer Diolah, 2008.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Tabel 4, mendeskripsikan bahwa hanya 12,50% koperasi wanita simpan pinjam yang tidak pernah mengikuti norma-norma sistim tanggung renteng dalam memutuskan pemberhentian anggota koperasi. Maknanya, sebagian besar koperasi yaitu 82,5% taat asas dengan tradisi yang berlaku dalam sistim tanggung renteng.  Sebuah tradisi dan budaya dalam pengelolaan koperasi yang menjunjung tinggi modal sosial yang formatnya terwujud dalam semua aktivitas yang selalu melibatkan anggota koperasi.  Tentu, realitas ini sangat positif pada perkembangan entitas ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berasaskan kekeluargaan ini.  Karena hanya dengan demikianlah, entitas ekonomi koperasi akan tetap eksis dan akan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi rakyat di tengah berlangsungnya liberalisasi hampir pada semua sektor perekonomian akhir-akhir ini.

## Tabel 5. Tingkat Partisipasi Anggota dalam
Keputusan Penetapan Pinjaman
Tabel 6. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Keputusan Ikut Menanggung Kerugian Piutang.
Sumber : Data Primer Diolah, 2008.
Tentang tingkat kekerapan kegiatan keputusan bersama dalam memberikan/ memutuskan pinjaman, 18,75% ternyata tidak pernah melakukannya dan 12,50% kadang- kadang melakukannya. Namun, mayoritas koperasi wanita di Kota Probolinggo sudah menerapkan sistim tanggung renteng dalam memutuskan pemberian pinjaman pada anggota koperasi.
Sumber : Data Primer Diolah, 2008.
Berdasarkan tabel 6 tersebut, terungkap bahwa tingkat partisipasi anggota dalam ikut memutuskan ikut menanggung kerugian piutang koperasi manakala ternyata tidak tertagih ternyata dilakukan oleh  mayoritas koperasi wanita simpan pinjam. Hal tersebut terbukti 68,75% sering melakukannnya.  Bahkan 12,50% koperasi sangat sering melakukannya dan 18,75% selalu melakukan kegiatan tersebut.  Maknanya, dinamika pengelolaan koperasi cukup baik.
Tabel 7. Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)
Sumber : Data Primer Diolah, 2008.
Selanjutnya, perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dinyatakan cukup menggembirakan, karena hanya satu responden koperasi yang perkembangan SHU-nya menyatakan sedang. Selebihnya menyatakan baik (75%) dan sangat baik (18,75%).

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Tabel 8. Perkembangan SHU yang Dibagikan
ternyata benar-benar berkontribusi pada perkembangan SHU yang dibagikan pada anggota, yang merupakan salah satu cermin dari kemakmuran ekonomi anggota dalam ikut berkoperasi.
Sedangkan dalam dinamika pengelolaan koperasi simpan pinjam sistim tanggung renteng dalam kaitan dengan kontribusinya pada pencapaian zero bad debt ( tertagihnya semua piutang) dijelaskan pada Tabel 10.

## Tabel 10. Hubungan Dinamika Pengelolaan
Sistem Tanggung Renteng dan Zero Bad Debt
Sedangkan perkembangan SHU yang dibagikan pada anggota-anggota koperasi wanita di Kota Probolinggo juga menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal itu nampak dari 93,75% diantaranya yang menyatakan baik dan sangat baik. Sebuah realitas yang menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi wanita sistim tanggung renteng, secara nyata memberikan kontribusi hasil cukup baik pada kemakmuran anggota.

## Tabel 9. Hubungan Tingkat Kekerapan
Keputusan Bersama dan SHU yang Dibagikan
Sumber : Data Primer diolah, Tahun 2008.
Berdasarkan Tabel 9 tersebut dapat didiskripsikan bahwa koperasi yang kerap melakukan kegiatan pengambilan keputusan bersama, kontribusinya pada perkembangan SHU sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan koperasi sistim tanggung renteng
Sumber : Data primer diolah, 2008.
Berdasarkan Tabel 10 tersebut,  terungkap bahwa dinamika pengelolaan koperasi wanita simpan pinjam sistim tanggung renteng ternyata sangat berkontribusi pada pencapaian zero bad debt .  Hal tersebut nampak dari 5 (lima) entitas koperasi yang dinamis tersebut ternyata kontribusinya pada terwujudnya zero bad debt dengan predikat sangat baik.  Dengan kata lain, pengelolaan koperasi simpan pinjam yang taat asas pada norma dan kaidahnya akan berdampak positif pada kemungkinan terhindarnya beban kerugian piutang.  Singkat kata koperasi yang dikelola dengan sistem tanggung renteng, utamanya yang fokus kegiatannya memberikan layanan simpan pinjam akan dapat terhindar dari persoalan klasik berakumulasinya jumlah kerugian piutang menuju tercapainya zero bad debt .

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap koperasi wanita simpan pinjam di wilayah Kota Probolinggo ternyata koperasi-koperasi yang dikelola oleh para kaum wanita ini cukup dinamis. Hal tersebut terbukti karena 31,25% diantaranya selalu komit pada norma-norma sistem tanggung renteng.  Komitmen tersebut nampak dari dinamika pengelolaannya yang selalu menjunjung tinggi asas kebersamaan, utamanya dalam menetapkan keputusan bersama. Baik dalam hal penetapan status keanggotaan maupun dalam hal komitmen kebersamaan dalam ikut menanggung kerugian manakala terjadi kasus tidak tertagihnya piutang anggota.
Hal lain yang juga cukup menarik dari temuan hasil penelitian ini adalah ternyata tingkat dinamikan pengelolaan sistem tanggung renteng memiliki linearitas terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU), bahkan ternyata juga berdampak positif terhadap sisa hasil usaha yang dibagikan. Sebuah fakta empirik yang membuktikan bahwa sistem tanggung renteng merupakan modal sosial yang tidak bisa diabaikan. Lebih-lebih dalam mengelola sebuah entitas ekonomi seperti koperasi.
Untuk itu, dari hasil analisis penelitian ini tentu dapat menjadi masukan berharga bagi koperasi wanita lainnya, yang dalam pengelolaannya tidak cukup memiliki komitmen pada nilai-nilai sistem tanggung renteng.  Bahkan juga dapat menjadi informasi berharga pada pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam rangka menumbuhkembangkan koperasi, utamanya di wilayah Kota Probolinggo.
Maknanya, pembinaan entitas ekonomi berbasis kerakyatan ini tidak bisa hanya dilakukan dengan memberikan terus pinjaman modal kerja, melainkan harus mulai disosialisasikan betapa pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan modal
sosial dalam pengelolaan sebuah koperasi, lebih- lebih koperasi yang dikelola oleh para kaum perempuan.  Karena hanya dengan demikianlah, koperasi akan terus eksis dan berkembang pada era perubahan yang makin kompetitif ini.

## Saran
Dari hasil penelitian yang  telah ditemukan pada Koperasi-Koperasi Wanita di Kota Probolinggo, maka: (1) Sebaiknya sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam pengelolaan modal simpan pinjam koperasi. Hal tersebut harus  dimusyawarahkan dalam rapat anggota untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan, sehingga tercapai Zero Bad Debt yang akan menguntungkan bagi seluruh anggota koperasi. (2) Sebaiknya para Pengurus Koperasi harus terus lebih meningkatkan perhatiannya pada pengelolaan dana Koperasi, termasuk keputusan dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan juga menyangkut  besarnya plafon yang harus disetujui.  Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka seharusnya pelunasan harus ditanggung renteng seluruh anggota, minimal yang menjadi anggota kelompoknya. Hal tersebut akan sangat besar manfaatnya bagi entitas koperasi dalam format terwujudnya Zero Bad Debt (kerugiaan piutang sama dengan 0%). (3) Sebaiknya terus ditingkatkan lagi partisipasi para anggota dalam bebagai kegiatan koperasi, sehingga mereka merasa dihargai dan merasa ikut memiliki terhadap koperasi, agar Koperasi- Koperasi Wanita di Kota Probolinggo tetap eksis, sehingga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota, berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota, berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota, biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi, dan mampu mengembangkan modal yang ada di dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan. 2003. Koperasi Simpan Pinjam dan Pengelolaannya . Cetakan Pertama.
Bayumedia. Malang.
Isdaryadi, F. 2004. Pengembangan KUKM (Koperasi Usaha Kecil menengah) dan Tantangannya di Yogyakarta. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi), Juni, Vol.7, No.2.
Kamaluddin. 2002. Ekonomi Koperasi . Cetakan Pertama. Dioma Media. Malang.
Mulyadi. 2000. Manajemen Usaha Kecil dan Koperasi . Cetakan Kedua. Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya.
M Lutfi. 2004. Sistem Tanggung Renteng dan Risiko Kerugian Piutang . Jurnal Ilmu Ilmu Sosial .
Soetrisno. 2003. Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan. Jurnal Ekonomi Rakyat , No.5, Agustus.
Suyanto, B. 2003. Eksistensi Koperasi dan Berbagai Kendalanya . Jurnal Humaniora . Kopertis
Wilayah VII, Surabaya.
Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan . Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
Sumiati. 2003. Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita . Jurnal Manajemen . No. VII, Vol.2. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang.
Sanusi, A. 2003. Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial Ekonomi. Buntara Media. Cetakan Pertama, Malang.
Suprapto, R.R. 2002. Kajian Strategi dan Model Pembinaan serta Pengembangan UKM  di Kota Pasuruan . Jurnal Ilmu-ilmu Sosial . Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
Suratman. 2003. Manajemen dan Akuntansi untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) . Buntara Media. Cetakan Pertama. Malang.
Tim Peneliti Lemlit Unmer Malang. 2004. Master Plan UKM Kota Probolinggo . Jurnal Penelitian , Vol. XVI. No.1.
Ujianto. 2004. Peranan dan Posisi Ekonomi Rakyat dalam Konteks Perkembangan dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal IPS , No.2, Juli.
__________. 2004. Statistik Industri Kecil di Indonesia. Biro Pusat Statistik (BPS), Bagian Pertama. Jakarta.
__________. 2005. Profil Industri Kecil di Kota Probolinggo , Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kota Probolinggo.
__________. 1992. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Industri Kecil . Jakarta.
__________. 2001. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 2. Tentang Pemberdayaan UMKM . Jakarta.
__________. 2002. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor: 27.1/KEP/M.KUKM/ III/2002). Jakarta.
__________. Kompas Jawa Timur , Tanggal 10 Maret 2005.
__________. Kompas Jawa Timur , Tanggal 11 Maret 2005.