lmplementasi Hukum Anti Monopoli  Dan Persaingan tidak sehat
Setragai Sumtrangsih  Dalam  Pembangunan Di Indonesia
Oleh: Azwar  Pakaya

## Abstract
Economics  crisis  affecting at crisis in all areas,  started from practice of indisposed  economic  activity. Competition faced  by economic perpetrator in 2lth century is competition in global area. In order to growing and extends econotnics  concept  that prohibiting of practices of indisposed  monopolies and emulation to  all nationql entrepreneur  intplemented  as according to nationality  economics theme, its will be face to faces with various challenges and constraint. The Cowtraint or challenge is inter alia, in the form: Firstly, continuously  corruption, collution and nepotism (KKN). Second, collection  bureaucracy. Third, dependency qt credit.  Fourth, overseas debt. Fiftla international qnd domestic market.
With implementaion of UU No. 5/1999 qbout Prohibition Of Monopoly Practices and  Emulation of lndisposed Business and UU No 8/1999  about Consumerism,  hence pushing the business perpetrator .fo, trying corupetitively  in corporate  world and consumer will not sacrificed.
Kata  Kunci: Hukum, Anti Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, Pembangunan.

## Pendahuluan
Dalam perkembangan  dunia ekonomi saat ini, ada dua isu penting yang kiranya menarik  untuk dikaji dan dibahas, yakni praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang keduanya merupakan perrnasalahan dunia ekonomi  yang' seharusnya mendapat ternpat tersendiri  dalam pengaturan hukum kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan  globalisasi, di mana sustu sistem ekonomi  suatu negara akan terdesak atau kalah bersaing dengan negara lain, atau dengan bahasa sederhananya ekonomi suatu negara akan dipengaruhi dan mempengaruhi
ekonomi suatu negara lain atau balikan ekonomi  dunia.
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana  perekonomian kita di zaman orde lama dan orde baru yang sangat tergantung  pada  bantuan  negara- negara yang ada di dunia, tennasuk Belanda, Jepang, Amerika  Serikat dan lain sebagainya. Impas dari ketergantungan tersebut adalah tekanan-tekanan  dalam  berbagai  bidang termasuk bidang tata negara, bidang politik sarnpai penentuau kebijakan ekonomi Indonesia  kedepan yang diberikan oleh uegara-negara yang memberikan  bantuan  kepada Indonesia. Hasilnya adalah negara  trndonesia tidak
berdaya terhadap intervensi yang diberikan negara-negara yang selalu setiap  saat memberikan bantuannya kepada Indonesia.
Puncaknya ketika  tahun i998 terjadi  krisis ekonomi global, negara- negara yang tadinya memberikan bantuan ke Indonesia, akhirnya menarik diri dan tidak bersedia lagi memberikan  bantuan ke Indonesia. Akibatnya  negara Indonesia yang sudah terbiasa  dengan  bantuan  tersebut mengalami keguncangan ekonomi yang luar biasa dan berimpas pada proses pergantian rezim kekuasaan dari orde baru  ke era reformasi.
Sesungguhnya kalau kita renungkan  bahwa  krisis yang  ekonomi yang berdampak  pada krisis di segala bidang, tidak  lain diawali dari praktek kegiatan ekonomi yang tidak sehat. Dapat dikatakan  bahwa ketergantungan pada  suatu negara atau  beberapa  negara lain merupakan  suatu peluang  ke arah bisnis ekonomi  yang tidak baik. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi hanya itu-itu saja, dan sudah pasti akan menimbulkan tingkat egoisme yang tinggi atau praktek  monopili  yang pada akhirnya  berimbas ke dunai persaingan ekonomi yang tidak sehat. Pada hakekatnya, berbicara tentang dunia  bisnis ekonomi maka tidak terlepas pada  masalah kompetisi. IImu ekonomi dapat dikatakan sebagai ilmu (science of competition)( Jepma dan Rhoen,  1996: 7-8). Selai itu ekonomi  dapat dipandang sebagai science of scarcity. Pendapat di atas tersebut  harus diakui  realistik, karena pada dasarnya manusia berusaha memenuhi keinginan  melalui resources yang ada dan terbatas, sehingga
manusia berkompetisi  untuk memenuhi keinginannya.
Harus diakui bahwa  kompetisi yang dihadapi  pelaku  ekonomi di abad ke 21 adalah kompetisi  yang serba global. Bahkan dapat dikatakan perekonomian di dalam negari saja, seperti pasar-pasar domestik di muka bumi,  menjadi bagian dari pasar  global, karena  menang atau kalahnya produk dalam pasar  tersebut terkait dengan persaingan  yang terjadi di pasar global, tennasuk penentuan harga yang sudah mengacu harga global. Akibatnya organisasi bisnis paling kecilpun menuntut pengelolaan kelas global pula.
Pada dasarnya arus globalisasi tidak lianya dipicu  oleh persaingan pasar, tetapi juga interpendensi global yang  baru, seperti makin dominannya lembaga-lembaga internasional seperti lMF, Bank Dunia, dan WTO, serta meningkatnya  pengelompokan pasar belbagai kawasan.  Secara ekonomi kedaulatan setiap negara terkikis. Persaingan global bermakna tantangan efisiensi  dan  daya  saing yang makin beragam dan rumit. Acuan efisiensi dan daya  saing bangsa tak lain dari dinamika persaingan  pasar global yang terbuka dan terbebas. Hal ini menyebabkan pemerintah dan para pelaku utama ekonomi tidak memiliki alternatif lain kecuali memberantas sumber-sumber ekonomi biaya tinggi seperti egoisme sektoral, monopoli, serta segala  sesuatu yang ada hubungannya  dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Politik hukum  ekonomi kita haruslah mengacu pada rumusan pasal 33 UUD 1945, di mana di jelaskan bahwa  perekonomian di susun berdasar
asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi negara  dan masyarakat dikuasai  oleh negara,  serta semua  kekayaan alama dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dikatakan sebagai usaha untuk menciptakan negara
kesejahteraan. Dengan kata lain sistem liberal bukanlah  sistem yang dipakai atau dianut oleh  negara  Indonesia.
Hakekat Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Dalam  Pasal I ayat (l) UU No 5 tahun 1999  tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, disebutkan  bahwa  monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan  atau pemasaran barang  atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Sementara dalam Kamus Black's Law Dictionary secara detail menegaskan bahwa monopoly l's privilege or peculiar advantage  vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to cary out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole  supply of  a particular commodity.
Menuru{ Rahayu Hartini (2006: 189),  praktek monopoli adalah pemusatan  kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga  menimbulkan persaingan  usaha tidak sehat dan  dapat merugikan kepentingan  umum.
Pada dasarnya, apabila dicermati bahwa suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya  unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum  (Suherman, 2005:
87).
Sementara yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan  antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan  produksi dan atau pemasaran barang  dan jasa yang dilakukan  dengan cara atav tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Hartini,  2006: 190). Menurut Munir Fuady  {1999: 146-147), monopoli dilarang karena terdapat berbagai aspek negatif,  yakni Pertama, ketinggian harga. Karena tidak adanya kompetisi, maka harga akan tinggi. Ha.l ini akan mendorong timbulnya inflasi sehingga merugikan masyarakat  luas. Kedu4 excess profit yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal  karena suatu monopoli.  Karenanya monopoli merupakan  suatu  pranata ketidakadilan.
Ketiga,  eksploitasi, hal ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih  terhadap konsumen, karena  rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen. Keempat, pemborosan, karena perusahaan monopoli  cenderung  tidak beroperasi pada average cost yang minimum, menyebabkan ketidakbagusan perusahaan, dan akhirnya cost tersebut ditanggung konsumen. Kelima, entry baruier, karena monopoli menguasai pangsa pasar yang  besar,  maka  perusahaan lain terhambat untuk  bisa masuk ke bidang perusahaan tersebut, dan pada gilirannya  nanti akan mematikan usalra
kecil. Keenam, ketidakmerataan pendapatan. Hal ini karena  timbulnya unsur akumulasi  modal dan  pendapatan dari usaha  monopoli. Ketujuh, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Monopoli bertentangan dengan sila kelirna Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, yakni prinsip-prinsip usaha  bersama,  asas kekeluargaan dan asas sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada  dasarnya kegiatan yang dilarang oleh UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat,  adalah berupa: Pertama, kegiatan  monopoli. Kedua, kegiatan monopsoni.  Ketiga, penguasaan  pasar. Keempat, persekongkolan.
Pertama, Kegiatan monopoli. Dalam hal ini pelaku usaha  dilarang melakukan praktik monopoli karena akan  menimbulkan persaingan  tidak sehat, mengendalikan harga  seenaknya, yang akhimya konsumen akan terabaikan. Dalam UU No 5 tahun 1999 telah dirumuskan beberapa kriteria kegiatan rnonopoli  yakni:
1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran  barang  dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan  usaha tidak sehat 2) pelaku usaha yang diduga atau dianggap  melakukan penguasaan atas  produksi dan atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) apabila: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya; b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat  masuk ke dalam persaingan  usaha  barang atau jasa yang sama;
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar  satu jenis barang atau jasa tertentu.
Kedua, kegiatan monopsoni. Dalam ketentun Pasal 18 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu:
1) Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai  penerimaan pasokan atau  menjadi  pembeli  tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat:
2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana di maksud dalam  ayat (1) apabila  satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha  menguasai lebih dari 50%o (lima puluh persen) pangsa pasar satujenis barang atau jasa  tertentu.
Ketiga,  kegiatan penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun  bersama- sama pelaku  usaha lain yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan  usaha tidk sehat, berupa:
I ) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada  pasar  bersangkutan;
2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha  dengan pelaku usaha persaingan itu;
3) membatasi  peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada  pasar bersangkutan;
4) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pasal  19 UU N 5 tahun 1999).
Keempat, kegiatan
persekongkolan. BeberaPa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang  adalah  sebagai berikut:
l) pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan  dengan Pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan  Pemenang tender sehingga  mengakibatkan terjadinya persaingan  usaha tidak sehat;
2) pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendaPatkan informasi  kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan;
3) pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran  barang atau  jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud  agar  barang  atau jasa Yang ditawarkan  atau  dipasok di Pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah,  kualitas, maupun
kecepatan waktu
yang dipersyaratkan.
Tantangan  Pemerintah Di era Reformasi \ Konsep kepentingan nasional pada era reformasi wajib dituangkan dalam butir-butir  kebijakan (policy) yang lebih transparan  dan  menampung aspirasi publik seca.ra lebih luas (Drajat, 2001: 9). APa Yang  terjadi dalam kurun  waktu 64 tahun Indonesia merdeka merupakan eksperimentasi dari berbagai tafsir ekonomi Yang
terkadang condong  kepada etatisme dan dalam kesempatan lain condong rtne market economy. Dengan demikian  dapat dikatakan pemimpin kita telah  gagal  dalam merutnuskan sistem ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Pada zalnan era orde baru mengklaim  bahwa apa yang dilakukan dalam  kegiatan  ekonomi pada saat itu merupakan pengejawantahan dari sistem ekonomi sesuai  dengan  Pasal 33 UUD 1945. Dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun era orde baru berkuasa, sistem ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran kepada free market econonxy yang di sana sini di subversi oleh distorsi  berupa  korupsi, kolusi dan nepotisme. Persaingan ekonomi di dorong, tetapi lisensi khusus dan intervensi negara  juga terjadi, sehingga tatanan ekonomi negara menjadi rapuh tidak berdaya.
Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair,  tetapi sekaligus berhadapan  dengan kelas pengusaha yang  menggurita secara mena(ubkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitasi khusus  seperti yang kita liliat pada sektor perminyakan,  telekomunikasi, otomotif, semen dan cengkih, transportasi,  infrastruktur dan lain
sebagainya.
Sehubungan dengan hal itu,
maka Todung  Mulya  Lubis (2001: 21), menyatakan zamafl orde baru yang berkuasa pada waktu itu dapat dikatakan pembangunan ekonomi telah dijadikan sebagai panglima. Untuk atas nama pembangunan ekonomi, stabilitas dalam artian kearnanau dan ketertiban menjadi persyarat rlutlak. Kebijakan yang refresif menjadi  suatu hal yang bergandengan deugan petnbangunatt
ekonomi, dan dalam  konteks ini dominasi militer menjadi instrumental. Melihat kenyataan yang ada di mana paket deregulasi hukum yang dikeluarkan  selama ini menunjukan konsep reformasi ekonomi justru semakin tidak jelas. Deregulasi hukum yang dikeluarkan  tergantung pada kebutuhan pasar, tetapi sering pula tergantung pada kepentingan bisnis sekelompok orang tertentu yang bisa saja punya  hubungan dengan  pemilik kekuasaan.
Kesemerawutan dalam paket deregulasi  hukum yang terjadi, namun kenyataannya tetap  saja telah membawa pemerintah untuk meratifikasi  berbagai traktat internasional mengenai ekonomi seperti GATT,  GATS, TRIMs dan TRIPs sebagai tindak  lanjut dari keanggotaan Indonesia pada WTO. Sebelumnya telah diratifikasi berbagai konvensi  seperti  patent cooperation treaty, berne convention dan New york convention yang pada dasarnya bertujuan untuk meliberalkan sistem ekonomi dan menjadikan  negara  ini sebagai  bagian dari pasar  bebas  global. Dalam menumbuhkan dan memperluas  konsep ekonomi yang melarang praktek  monopoli dan persaingan yang tidak sehat bagi para pengusaha nasional sesuai  dengan  tema ekonomi  kerakyatan,  akan berhadapan dengan  berbagai  tantangan  dan kendala yang  dihadapi.  Kendala atau  tantangan tersebut  antara lain, berupa: pertama, lingkungan KKN yang  terus menerus bertahan dan diperbaharui di dalam tubuh negara. Kedua, sudah menjadi pengetahuan umum, baik usaha koperasi  maupun  usaha kecil dan menengah sejauh ini tak terbatas dari
pergumulan kasus-kasus korupsi, ataupun  menghadapi  masalah birokrasi pungutan.  Melebarnya lingkungan KKN menjadi perintang bagi peneguhan ekonomi kerakyatan yang tak memiliki aparat kepolisian  atai kejaksaan untuk menyabu bersih KKN, baik ditubuh  koperasi maupun  yang dihadapi usaha kecil dan menengah. Ketiga, persoalan  serius yang  dihadapi perekonomian nasional, apalagi ekonomi  kerakyatan pada saat ini adalah krisis yang berkepanjangan yang hingga kini belum teratasi. Ketergantungan aktor-aktor ekonomi dalam  hal ini para pengusaha terhadap kredit dan fasilitas negara.  Keempai, dalam menabur uang ekonomi kerakyatan perlu diingat bahwa dana yang berasal dari ApBN, sebagiannya bersumber dari  utang luar negeri.  Jika gagal membuahkan lrasil yang diharapkan, resiko  yang dipikul adalali kian menggunungnya  timbunan utang luar negeri. Kelima, tanpa  memperjelas produk-produk unggulan yang dibayangkan dalam ekonomi kerakyatan, sudah tentu merupakan rintangan  untuk mencapai hasil seperti yang dipropogandakan. Hal ini jelas menyangkut  pasar, baik luasnya pasar domestik  maupun pasar dunia (Hendardi, 200 I : 50-5 l).
Kenyataannya bahwa struktur dunia usaha kita sangat didominasi oleh perusahaan  berskala besar dan raksasa. Hal ini tidak  Iain karena ada kedekatan  dengan pengambil  kebijakan yakni pemegang  kekuasaan.
Kualitas Hukum Yang Diperlukan Ada beberapa  pendapat para ahli yang menyatakan bahwa ke depan ada 3 (tiga) faktor yang sangat  potensi
berpengaruh terhadap iklim persaingan bisnis yakni Pertama, PesatnYa perkembang teknologi. Kedua, penegakan hukum persaingan sehat.
Ketiga,  perlindungan konsumen.
Ade Maman SuParman  (2005: 52), menyatakan bidang hukum persaingan  usaha di Indonesia relatif masih  baru, jika dilihat  dari substansi memiliki karakteristik  yang unik, tidak hanya ditujukan bagi kepentingan konsumen juga terciptanya efisiensi ekonomi melalui PenciPtaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif.
Dengan  demikian Persaingan usaha yaang sehat di Indonesia akan banyak tergantung dari kualitas  hukum persaingan  usaha. Hukum persaingan usaha merupakan  suatu bidang  hukum dengan  interaksi tinggi antara konsep hukum dan ekonomi (Wibowo dan Sinaga,2005:  V).
Pemerintah Paling tidak memberikan respon Positif dalam bidang perekonomian bahkan tidak bersifat sepihak,  artinya pemerintah terlalu  ikut  campur  dalam memberikan berbagai fasilitas kemudahan bahkan pelaku usaha seringkali dimanjakan.
Akibatnya  banYak Pelaku usaha melakukan  praktek-praktek  monopoli dalam melakukan kegiatan usaha,
sekaligus  konsumen  kurang mendapat perlindungan.
Dengan  demikian hukum anti monopoli memegan bertujuan untuk mendorong dan menjaga timbulnYa suatu kompetisi  pasar. Dalam  doktrin ilmu hukum dan ekonomi, suatu Pasar yang kompetitif memiliki karakteristik yakni: Pertama, terdaPat banYak pembeli dan Penjual.  Kedua, tidak satupun  perusahaan  dianggap sangat besar, sehingga tidak tanduk
perusahaan tersebut dapat
mempengaruhi harga  pasar. Ketiga, produk  dipasar cukup homogen,  di mana setiap produk sanggup menjadi substitusi bagi yang lain. Keempat, tidak terdapat penghalang untuk memasuki  pasar (barrier to entry). Kelima, kemampuan untuk meningkatkan produksi tidak ada rintangan.  Keenant,  produsen dan konsumen  mempunyai informasi yang lengkap  mengenai faktor-faktor yang relevan  tentang pasar. Ketujuh,
keputusan yang diambil oleh produsen dan konsumen  bersifat individual dan tidak terkoordinasi antar sesama produsen maupun konsumen (Salelr,
2007:26-27).
Pada asasnya untuk rnelihat dan mengukur kualitas  hukum Yang dihasilkan oleh pemerintah menghadapi praktek  ekonomi, maka dua paket kebijakan Perundang- undangan yakni UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat  dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, menjadi tolok ukur
penilaian.
Ketika suatu  negara  memasuki tahap negara  kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi  pemerintah  melalui pembentukan hukum yang  melindungi kepentingan yang lemah sangatlah kuat (Rajagukguk, 2000: 14). Pada periode
ini negara mulai rnemperhatikan antara lain kepentingan tenaga kerja,
konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup  (Fishman, 1989: 7 -9).
Di Indonesia intervensi pemerintah rnelalui hukum perlindungan  konsumen meruPakan
bagian dari implementasi negara kesejahteraan, karena UUD 1945 di
samping  sebagi konstitusi politik juga disebut konstitusi  ekonomi, yaitu konstitusi  yang mengandung  ide  negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme  sejak abad ke 19.
Penghapusan monopoli secara keseluruhan bukanlah pekerjaan mudah, karena pelaku usaha yang biasa dimanjakan akan mengalami proses panjang untuk  tidak berlaku monopolistik. Dalam hal monopoli posisi konsumen menjadi rentan dengan pelaku usaha. Ketika pelaku usaha menempati  posisi sebagai pihak yang dibutuhkan dari pada konsumen, terbuka  peluang  besar bagi pelaku usaha untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistik.
Meskipun dalam presfektif perjalanan  waktu  yang cukup panjang kedua pranata hukum diatur dalam peraturan yang berbeda. Tetapi sebagai payung hukum  khususnya menyangkut konsumen haruslah berpijak pada undang-undang perlindungan konsumen.  Kehadiran undang-undang
perlindungan  konsumen sangat penting untuk  mendukung hal tersebut, dengan tujuan  pokoknya  adalah meningkatkan harkat  dan  martabat  konsumen.
Kehadiran UU No 8 tahun 1999  membawa  dampak positif yakni untuk mendukpng dan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yang pad  intinya menawarkan dua strategi dasar untuk mencapainya yakni di satu sisi melalui upaya pemberdayaan konsumen, yang  ditempuh dengan  cara meningkatkan  pengetahuan, kesadaran kepedulian,
kemandirian kemampuan dan
konsumen untuk
di sisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat.
Ketika UU No 5 tahun 1999 di godok  dan dibahas di DPRD RI, yang berkembang pada saat itu di masyarakat  adalah  perasaan anti pelaku yang monopoli. Untuk itu ada keinginan agar ekonomi pasar berlangsung, tetapi di lain pihak ada keinginan masyarakat dan DPR bahwa pemerintah harus melakukan intervensi. Berkembang  pada  saat itu, salah satu kendala utama ekstemal yang  dihadapi UU No 5 tahun 1999 adalah bagaimana mengsinkronisasikan antara keinginan ekonomi pasar dan ekonomi yang  harus diintervensi. Sementara di  sisi lain menunjukkan pada saat undang-undang ini di susun sikap nasionalisme yang muncul berhadapan  dengan globalisasi, sehingga undang-undang perlu kehadirannya. Pada saat kehadiran undang-undang itu, diakui  ada sikap pertentangan antara nasionalisme dengan globalisasi yang mempersoalkan tentang kedaulatan negara (Silalahi, 1999 : 34).
Secara logika dalam menilai suatu ketentuan  undang-undang  apakah dapat dilaksanakan atau tidak, pengalaman  mengajarkan  kepada  kita semua bahwa kebanyakan undang- undang di Indonesia mungkin saja baik secara teoti, namun ketika dihadapkan pada tahapan penegakan hukum, undang-undang tersebut tidak dapat menerobos  kendala yang penuh  dengan ketidakpastian.
Kehadiran UU No 5 tahun 1999 membawa dampak positif lain yakni terciptanya  pasar yang tidak mengenal  perbedaan,  sehingga  peluang melindungi dirinya sendiri, sedangkan
usaha yang semakin besar bagi Para pelaku usaha.  Keadaan ini memaksa para pelaku usaha untuk  lebih inovatif dalam menciPtakan dan memasukan produk yang lebih  baik dan kompetetif. Hal ini berarti  bahwa secara  tidak langsung  kehadiran UU No 5 tahun 1999 akan  memberikan keuntungan bagi konsumen  dalam  bentuk Produk yang  lebih berkualitas, harga Yang Lersaing, dan PelaYanan Yang lebih baik. Adapun  institusi Yang diberikan  kewenangan oleh negara untuk melakukan  Penegakan  hukum kepada persaingan usaha adalah Komisi Persaingan Usaha (KPPU)'
Institusi atau lembaga ini diberi kewenangan  berdasarkan undang- undang. Hal  ini sesuai dengan ketentuan  yang diatur oleh UU No 5 tahun 1999 itu sendiri-

## Penutup
Berdasarkan  Pada Pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, rasanYa kita sepakat bahwa  apapun sistem dan model ekonomi Yang kita akan Pakai, pembangunan ekonomi kita harus didasarkan  dan tergantung  antara  lain pada dua hal Pokok Yakni Praktek monopoli  dan  persaingan tidak sehat.
Kedua hal yang Pokok ini sePanjang
masih  berlaku di Indonesia  maka cita-

## cita  untuk
mewujudkan asas kekeluargaan  rasanya sangat sulit diwujudkan.
Dengan  berlakunYa UU No 5 tahun 1999  tentang Larangan Praktik Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak
Sehat dan di tambah juga kehadiran dari UU No 8 tahun  1999 tentang
Perlindungan  Konsumen,  maka pelaku usaha untuk selalu berusaha secara kompetitif dalam dunia usaha  dan tidak akan mengorbankan pihak konsumen.
Hal-hal yang pernah terjadi dalam praktek di masa lalu terutama dalam hal monopoli diharapkan tidak akan terjadi  lagi.
Kehadiran UU No 5 tahun 1999 ditujukan untuk memberikan jaminan dalam proses Persaingan, maka  pelaku  usaha harus menyesuaikan  dengan  ketentuan yang ada, jika tidak pratrtek yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang kembali.  Konsekuensi dari hal tersebut akan menyebabkan kualitas hukum dari
UU No 5 tahun 1999  tersebut tidak ada jaminan kepastian hukum, keadilan  dan bahkan juga kemanfaatan. Dengan
demikian  cita-cita untuk mewujudkan dunia ekonomi yang tetap  berlandaskan prinsip-prinsi  Pasal 33 UUD 1945 yakni asas  kekeluargaan  hanya akan menjadi keinginan di atas kertas.
Jepma"
Karen,
Daftar Pustaka
Drajat, Ben Perkasa, 2001, Tantangan Diplomasi Di Era Reformasi;  Dalam Demolcratisasi Dan Otonomi,  Mencegah Disintegrasi  Bangsa,  Debat Publik Seputar Reformasi Kehidupan  Bangsa,  Cetakan  Kedua. PT Kompas.  Jakarta.
Fuady, Munir, 1999, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek.  Citra Aditya  Bakti. Bandung Hartini, Rahayu,  2006, Hukum Komersial, Cetakan Kedua, UMM Pres. Universitas Muhamadiyah  Malang. Malang.
Hendardi,  2007, Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN), Cetakan Kedua Februari. Kompas.  Jakarta Catrinus dan Andre Rhoen, 1996, International Trade A Business Prespective.  Longman. New York. S. Fishman,  1986, An Overview Of Consumer Law, dalam Donald P Rotschild dan David W Carrol, Consumer Protection Reporting Service, Volume One. Maryland. Mulya Lubis, Todung,  2001, Reformasi Hukum Ekanomi: Harmonisasi  Dan Int ernas i onal i s as i, Cetakan Kedua  Kompas.  Jakarta Rajagukguk, Erman, 2000, Peranan Hukum Di Indonesia:  Menjaga Persetuan, Memulihknn  Ekonomi  Dan  Memperluas Kesejahteraan SosiaL "Pidato Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis dan Peringatan Emas
Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI. Depok Jakarta. Saleh. Mohamad, 2005, Larangan  Praldek Monopoli Terhadap Pelaku (Jsaha Dan Implikasi  Bagi Konsumen, Makalah  Disampaikan Pada Diskusi Intern Dosen Bagian Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum  Universitas Mataram. Mataram
Silalahi, Pande Raja, 2004, Aspek Yang Menghambat Secara Substantif  Dan Prosedural W No 5 tahun 1999,Makalah  Dalam Lokakarya  UU No 5 tahun 1999  dan KPPU,  Bulan September. Jakarta Suherman, Ade Maman,  2005,  Aspek  Hukum Dalam  Ekonomi Global, Cetakan Kedua. PT Ghalia.  Bogor Wibowo,  Destivano  dan Harjono Sinagq 2005, Hukum Acara  Persaingan Usaha, Raja Grafindo Persada. Jakarta Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 TentangLarangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen