DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 26 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 12 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tata Kelola Perusahaan ( Good Corporate Governance ) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia
Tasman 1 , Ulfanora 2
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tasman.dtm@yahoo.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, ulfanorananda@gmail.com
Corresponding Author: tasman.dtm@yahoo.com
Abstract: In  1999  Indonesua  has  cause  economy  cricis  one  of  the  failure  corporate governance  implementation.  Corporate  Governance  is  a  management  for  standar operasional  procedure  in  industrial  activites  especially  banking.  The  essential  good governance in banking industrial for create to economy recovery so that have bad effect by systematic.  Corporate  Governance  operational    part  of  the  legal  culture  in  business enviromnet  so  that  banking  sector  has  responsibility  to  shareholder  and  stakeholder  by accountability  and  responsibility  principle.  In  research  by  doctrinal  research  methode.  The research so, Corporate Governance to attention the balance of stakeholder, shareholder, and banking  agent  about  banking  operasional  by  tranparancy,  fairness,  accountability,  and responsibility.  Second,  Legal  Culture  in  banking  sector  has  affection    Good  Corporate Governance  in  banking  industrial  in  Indonesia.  The  factors  cause  havc  patrimonialism, family  capitalism,  crony  capitalism  and  also  have  to  carefully  when  implementation Corporate Governance Procedure in Indonesia.
Keyword: Corporate Governance, Banking Sector, Legal Culture.
Abstrak: Pada  Tahun  1999  Indonesia  mengalami  suatu  krisis  ekonomi  salah  satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan  suatu  tata  Kelola  bagi  jalannya  suatu  kegiatan  industrial  terutama  perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi  sehingga  tidak  berdampak  sistemik.  Penerapan Corporate  governance bagian  dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan  kepada stakeholder maupun shareholder secara  prinsip akuntabilitas  dan  responsibilitas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif ( doctrinal  research ).  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Corporate  governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban.  Lalu,  Budaya  hukum  dalam  bidang  perbankan  mempengaruhui  tata kelola  perusahaan  ( Good  Corporate  Governance )  dalam  industri  perbankan  Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism,  family  capitalism,  crony  capitalism ,  harus  dicermati  dalam penerapan corporate governance di Indonesia.
Kata Kunci: Corporate Governance , Perbankan, Budaya Hukum .

## PENDAHULUAN
Menurut laporan World Bank pada tahun 1999, krisis ekonomi  di Asia Timur termasuk Indonesia  disebabkan  oleh  kegagalan  sistematik  penerapan corporate  governance yang berasal dari sistem kerangka hukum  yang lemah, standar akutansi dan standar auditing yang tidak  konsisten,  praktik  perbankan  yang  buruk,  pengawasan board  of  director yang  tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Sejalan dengan pendapat  tersebut  berdasarkan  kajian  Bank  Pembangunan  Asia  menarik  kesimpulan  bahwa krisis  ekonomi  yang  menimpa  negara-negara  ASEAN  adalah  terutama  akibat  sistem corporate governance yang buruk dalam perekonomian. 1
Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan  dalam  laporan  tahunan  1997/1998 menyimpulkan  bahwa  krisis  perbankan  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1997 memperlihatkan  adanya  kelemahan struktural  pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat  5 (lima) faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. Pertama ,  adanya  jaminan  terselubung  ( implicit  guarantee )  dari  bank  sentral  atas kelangsungan  hidup  suatu  bank. Kedua, sistem  pengawasan  yang  kurang  efektif. Ketiga , besarnya  pemberian  kredit  dan  jaminan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada individu/kelompok  usaha  yang  terkait  dengan  bank. Keempat ,  lemahnya  kemampuan manajerial  bank. Kelima, kurang  transparannya  informasi  mengenai  kondisi  perbankan. Kelemahan tersebut menimbulkan moral hazard pada industri perbankan. 2
Kesadaran  tentang  pentingnya corporate  governance di  Indonesia  diintrodusir pemerintah  melalui  kerjasama  dengan Internasional  Monetary  Fund (IMF)  dalam  rangka economy  recovery untuk  keluar  dari  krisis  ekonomi  yang  dialami  Indonesia  tahun  1997, sebagai  tata  cara  kelola  perusahan  yang  sehat.  Namun  dalam  perkembangan  implementasi corporate  governance di  Indonesia  dewasa  ini  masih  belum  optimal,  upaya  perbaikan regulasi  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  memasukan  norma  dan  prinsip corporate  governance telah  dilakukan  seperti  yang  terdapat  dalam  UU  Perseroan  Terbatas dan  UU  Pasar  Modal  serta  UU  Perbankan  maupun  dalam  peraturan  pelaksanaannya. Disamping  itu  untuk  mendorong  pelaksanaan corporate  governace dibentuk  Komite Nasional  Kebijakan Corporate  Governance serta Forum  For  Corporate  Governance  of Indonesia ,  yang  mengeluarkan  standar  dan  pedoman  ( Indonesian  Code  of  Good  Corporate Governance )  dalam implementasi corporate governance di Indonesia.
Industri  perbankan  di  Indonesia  telah  mengalami  yang  apabila  diamati  akar penyebabnya ( root causes ) adalah lemahnya dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang  baik  ( good  corporate  governance ).  Hal  ini  menyebabkan  industri  perbankan  tidak secara  berhati-hati  ( prudent )  menyerap  pertumbuhan  risiko  kredit  dan  harga  domestik  yang cepat  berubah.  Sementara  itu,  tidak  transparannya  praktik  dan  pengelolaan  ( practice  and governance ) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi kecurangan yang Penerapan Good  Corporate  Governance yang  merupakan  kultur  baru  di  lingkungan bisnis  bukanlah  persoalan  sederhana  terutama  jika  kultur  baru  dalam  lingkungan  bisnis bukanlah persoalan sederhana terutama jika kultur yang ada tidak pernah mengindahkan atau memelihara  kepekaan  unsur-unsur  etika  bisnis.  Oleh  karenanya,  menurut  Paripurna  P.
1 Adrian Sutedi, 2011 , Good Corporate Governance, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm 66.
2 Zulkarnain Sitompul, 2005 ,  Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Pengalaman Mengatasi Krisis . Majalah Pilar, Jakrta, hlm 1.
Sugarda menjadi persoalan tersendiri apakah Good Corporate Governance harus merupakan persyaratan hukum ataukah cukup dituangkan dalam etika bisnis perusahaan? 3
Penerapan corporate  governance di  Indonesia  sangat  beragam,  baik  di  kalangan perbankan,  di  bidang  pasar  modal  maupun  di  badan  usaha  milik  negara.  Dalam  praktiknya adakalanya  perusahaan  menerapkan corporate  governace sebagai  bagian  penting  dari keberlanjutan  perusahaan  ( sustainability ),  disisi  lain  dalam  implementasi corporate governance di  Indonesia  masih  banyak  perusahaan  menerapkan  prinsip  GCG  karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur atau budaya  ( legal culture ) perusahaan. 4
Benny Simon Tabulajan dalam penelitiannya dalam mendorong pelaksanaan corporate governance pada  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  untuk  dapat  segera  keluar dari  krisis  perekonomian  tahun  1997  dan  menciptakan  pengelolaan  perusahaan  yang  sehat menyebutkan  bahwa  reformasi  hukum  saja  tidak  menjamin  pelaksanaan corporate governance pada  perusahaan  di  Indonesia,  dimana  tidak  hanya  perbaikan  dalam  substansi hukum  dan  kelembagaan  juga  harus  ada  perubahan  pola  pikir  masyarakat  atau  budaya hukum. Budaya hukum mengacu pada cara orang melihat, kepercayaan dan bereaksi terhadap hukum dan lembaga hukum. 5
Soejono  Soekanto  berpendapat,  kaitan  antara  hukum  dengan  kebudayaan  adalah dimana  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  ekspresi  dari  suatu  kebudayaan.  Tertib  hukum merupakan  pengejawantahan  secara  fungsional  dari  sistem  kebudayaan.  Gagasan  tentang „sub-budaya  hukum‟  tersebut  dimulai  dari  pembahasan  tentang  kebudayaan  yang  berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai perangkat nilai-nilai sosial umum, seperti gagasan, pengetahuan, seni, lembaga, pola-pola sikap, pola perilaku dan hasil  material.  Kajian  tentang  “subbudaya  hukum”  menjadi  sangat  penting  karena  menjadi penentu tipe-tipe sikap dan prilaku hukum masyarakat. 6
Koentjaraningrat  dalam  bukunya  Kebudayaan  Mentalitas  dan  Pembangunan berpendapat  bahwa,  hukum  dan  kebudayaan  tersebut  tergambar  dalam  sistem  tata  kelakuan manusia  yang  berupa  norma-norma,  hukum  dan  aturan-aturan  khusus,  semua  berpedoman kepada  sistem  nilai    budaya  masyarakat.  Suatu  sistem  nilai  budaya  terdiri  dari  konsepsi- konsepsi  yang  hidup  dalam  pikiran  sebagian  masyarakat  mengenai  hal  yang  harus    mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum. 7
Lawrence  M.  Friedman  seperti  yang  dikutip  oleh    M.  Syamsudin  menjelaskan bekerjanya  sistem  hukum  di  masyarakat.  Sistem  Hukum  menurut  Friedman  terdiri  dari struktur,  substansi  dan  budaya  hukum.  Struktur  dan  substansi  merupakan  komponen- komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan  dan  bukan  sebuah  sebuah  mesin  yang  bekerja.  Kedua  komponen  tersebut  seperti foto  diam  yang  tak  bernyawa,  kaku,  beku,  dan  tidak  menampilkan  gerak  dan  kenyataan. Sistem  hukum  akan  bekerja  jika  terdapat  kekuatan-kekuatan  sosial  ( social  forces )  yang menggerakan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum ( legal culture ). 8
3 Raffles,    2008, Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam  Kaitannnya  Dengan  Tata  Kelola  dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan , Jurnal Ilmu Hukum , hlm 26.
4 Adrian Sutedi, op cit, hlm 3.
5 Benny Simon Tabalujan, 2001, Corporate Governance of Indonesia ;  Legal & Business Contexts , Nanyang Business school Nanyang Technological University, Singgapure,  hlm 42-43
6 M. Syamsudin, 2012, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Grup.  Jakarta,  hlm26-27
7 Ibid, hlm 27.
8 Ibid, hlm  27-28.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  budaya  hukum  ini  merupakan  wujud  praktik  dari pelaksanaan  struktur  dan  substansi,  dan  yang  merupakan  jiwa  dari  sistem  hukum  yang berlaku  tersebut.  Lawrence  M.  Friedman  menganggap  budaya  hukum  ini  lebih  istimewa dibandingkan  dengan  dua  faktor  sistem  hukum  yang  berlaku  yaitu  struktur  dan  substansi hukum,  dan menyatakan budaya hukum  dibentuk oleh hukum  dan memiliki  kekuatan untuk membentuk  hukum.  Budaya  hukum  yang  merupakan  pandangan  orang  terhadap  hukum; budaya  populer  yang  merupakan  pandangan,  norma,  dan  nilai  yang  diberikan  oleh masyarakat  umum;  serta  budaya  hukum  populer  yang  merupakan  pandangan,  norma  dan nilai  mengenai  hukum  dan  pengacara  yang  dipegang  oleh  masyarakat  umum,  akan merupakan informasi yang lengkap mengenai bagaimana anggapan terhadap hukum. 9
Daniel  S.  Lev  dalam  tulisannya    Lembaga-Lembaga  Peradilan  dan  Budaya  Hukum  di Indonesia melihat hukum tersebut bertumpu pada dua konsep, yaitu konsep “sistem hukum” sedangkan yang lain “budaya hukum”. Budaya boleh dibilang suatu konsep yang masih baru. Budaya hukum ini mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum tetapi tidak secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun dengan proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri. Daniel S. Lev dalam tulisannya berkaitan dengan konsep budaya hukum  dikaitkan dengan aspek nilai hukum keacaraan ( prosedur legal value ) dan nilai-nilai hukum substantif. 10
Menurut  Susan  Glazebrook,  pembahasan  mengenai  elemen legal  culture akan memperhatikan  teori  yang  membedakan formal  law, yaitu  seperangkat  norma  atau  aturan yang  dimuat  dalam  perundang-undangan  atau  dalam  kasus  hukum  dan law  in  action ,  yaitu hukum  yang  sebenarnya  diterapkan  atau  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  pengacara,  dan pengadilan.  Di  kebanyakan  negara  di  Asia  misalnya,  tradisi  atau  budaya  amat  berpengaruh dalam  penerapan  hukum,  misalnya  kepentingan  bersama  lebih  diutamakan  dari  pada  hak individu.  Dengan  demikian,  adat  istiadat    lebih  menentukan  sepanjang  hukum  formalnya bergantung kepada law in  action . Memahami hukum  dinegara-negara  Asia harus mencakup ketentuan perundang-undangan dan pemahaman atas pelaksanaan  yang mendasari ketentuan perundang-undangan dimaksud, norma adat dan kebiasaan dan agama, serta pengaruh prilaku moral  dan  budaya  dari  ketentuan  perundangan  dimaksud.  Pelaksanaan  hukum  juga  terkait dengan relationship ,  yang  mempunyai  sisi  negatif,  yaitu  wujud crony  capitalism dan choronic lack of transparency . 11
Benny  Simon  Tabalujan  menyebutkan  bagaimana  kekuatan  ekonomi  yang  dikerahkan oleh  bisnis  keluarga  sangat  besar  dan  mengemukakan  bahwa  kelompok  keluarga  top  15  di Indonesia  menguasai  61,7  persen  besar  dari  nilai  total  aset  yang  terdaftar  pada  perusahaan terbuka  ( listed  company )  yang  mewakili  21,5  persen  dari  GDB  pada  penelitiannya  yang dilakukan pada tahun 1997 sampai 2001 di  Indonesia. Gambaran  tersebut  juga menyiratkan ekonomi  nasional  dapat  dipengaruhui  oleh  diskusi  keluarga  disekitar  ruang  makan  dirumah sebanyak  diskusi  formal  di  sekitar  ruang  rapat  ditempat  kerja.  Dalam  penelitiannya  lebih lanjut  meneliti  paradigma  kapaitalisme  keluarga  untuk  tata  kelola  perusahaan  ( corporate governance )  dari  bisnis  keluarga  yang  berfokus  pada  pertanyaan  bagaimana  hubungan  dan nilai-nilai keluarga dapat mempengaruhui tata kelola perusahaan dengan menyoroti gagasan pertama ,  perusahaan  yang  secara  badan  hukum  yang  terpisah  ( legal  entity )  dapat  menjadi kabur, Kedua, tanggungjawab pribadi dari angota   dewan perusahaan ( board members )akan diremehkan. Ketiga ,  pengawasan  dan  otoritas  dalam  struktur  dewan  dua  tingkat  dari
9 Kusumaningtuti  SS,  2010, Peranan Hukum  dalam  penyelesaian  Krisis  Perbankan  di  Indonesia ,    PT RajaGrafindo Persada,  Jakarta,  hlm 209.
10 Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia ,  LP3ES , Jakarta,  hlm 119.
11 Kusumanigtuti SS, op cit ,  Hlm 210-211.
perusahaan di Indonesia ( two-tier board structure ) mungkin kurang optimal diberikan dalam tingkatan budaya keluarga. 12

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  atau  disebut  sebagai  doctrinal  research sehingga penelitian akan dilakukan berdasarkan analisis hukum melalui sumber bahan hukum primer  maupun  sumber  bahan  hukum  sekunder 13 .  Penelitian  hukum  ditujukan  untuk menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum  dengan  hasil  yang  sistematis  mengenai aturan hukum  yang berkaitan dengan judul penelitian melalui analisis terhadap suatu pokok permasalahan  dengan  konsep  tertulis  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan  pendekatan  masalah statute  approach,  conceptual  approach, dan case approach .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  ( Good  Corporate  Governance )  pada Perbankan di Indonesia.
Good  Corporate  Governance merupakan  paradigma  baru  dalam  menjalankan perusahaan  secara  sehat    dengan  menekankan  pada  pemenuhan  kepentingan stakeholder perusahaan. Corporate governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam  pengelolaan  perusahaan,  yang  semata-mata  demi  menjaga  kepentingan  perusahaan dalam rangka mencapai  maksud dan tujuan perusahaan. Prinsip korporasi yang sehat adalah keseimbangan  hubungan  antara  organ  perusahaan, shareholder ,  dan stakeholder 14 , pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang jelas diantara organ perseroan sesuai dengan struktur perseroan, mekanisme kerja organ perseroan seusai dengan Undang-Undang Perseroan  Terbatas  dan  Anggaran  Dasar  perseroan  terbatas  yang  mengimplementasikan corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip Transparency , Fairnes, Accountability , Komite  Cadbury  mendefenisikan corporate  governance sebagai  sistem  yang mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan,  agar  mencapai  keseimbangan antar kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya  dan  pertanggungjawaban  kepada stakeholder .  Hal  ini  berkaitan  dengan pengaturan  kewengan  pemilik,  Direktu,  manajer,  pemegang  saham  dan  sebagainya. 15 Menurut  Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, corporate governance adalah  suatu  proses  dari  struktur  yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Organization  for  Economic Cooperation and development (OECD) dalam The OECD Corporate  Governance  Principle  of 1999  mendefenisikan corporate  governance dengan  : “ Corporate Governance involves a set of relationship between a company’s management, its board,  its  shareholder  and  other  stakeholders.  Corporate  governance  also provides  the structure  through  which  the  objectives  of  the  company  are  set,  and  the  means  of  attaining
12 Benny Simon Tabalujan, 2002, Family Capitalism and Corporate Governance of Family-Controlled Listed Company in Indonesia , University of New South Wales  law Jurnal. Australia,  hlm 1.
13 Marzuki, P.M. 2021, “Peneltian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media.
14 Stakeholder adalah  setiap  pihak,  baik  individu  maupun  kelompok  yang  dapat  terkait  atau  berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan atau dengan kata lain stakeholder adalah merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja suatu perusahaan yaitu, para pemegang saham perusahan ( shareholde r), investor, karyawan,  dan  manajer,  suplier,  rekan  bisnis  dan  masyarakat  dan  pemerintah  serta  kelompok  sosial masyarakat dan lainya.
15 Ibid, hlm 40.
those objectives and monitoring peformence are determined”. Dari pengertian yang diberikan oleh  OECD  dapat  dikatakan  bahwa  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  adalah  mengacu kepada adanya hubungan antarab pihak manajemen, board of director , pemegang saham dan juga pihak lainnya yang berkepentingan. 16
Empa prinsip dasar Good Corporate Governance menurut Organization for Economic Cooperation  and  Development (OECD)  yaitu  :  Transparansi  ( Transparancy ),  Keadilan ( Fairness ),  Akuntabilitas  ( Accountability )  dan  Responsibilitas  ( Responsibility ).  OECD memberikan  pedoman  mengenai  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  tercipta Good Corporate Governance yaitu, berkaitan dengan hak dan tangung jawab pemegang saham, hak dan  tanggungjawab stakeholder ,  perlakuan  yang  wajar  terhadap  pemegang  saham,  aspek keterbukaan informasi dan transparansi, wewenang dan tanggung jawab board of director . Penerapan  prinsip-prinsip corporate  governance secara  kongkret  memiliki  tujuan terhadap  perusahaan  adalalah  ; Pertama ,  memudahkan  akses  terhadap  investasi  domestik maupun  asing. Kedua ,  mendapatkan cost  of  capital yang  lebih  murah. Ketiga ,  memberikan keputusan  yang  lebih  baik  dalam  meningkatkan  kinerja  ekonomi  perusahaan. Keempat , meningkatkan  keyakinan  dan  kepercayaan  dari stakeholder terhadap  perusahaan. Kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 17
Menurut  July  P.  Tambunan, corporate  governance berkaitan  dengan  permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan. Corporate  governance memusatkan  perhatian  pada  kebijaksanaan  Direksi,  isu  yang berkembang  dari  komite  audit  dan  laporan  dari  pengurus  perseroaan  kepada  pemilik  saham serta  pengawasan  manajemen  yang  dilakukan  oleh  komisaris.  Pada  saat  pemilikan perusahaan  dipisahkan  dari  pengelolanya,  maka  diperlukan  sistem  yang  dapat  menjadi penengah  dalam  permasalahan,  yaitu corporate  Governance . Corporate  Governance dapat memberikan  jawaban  bagi  investor  berkaitan  dengan  investasi  yang  telah  ditanamkan  pada suatu perusahaan,  yaitu bagaimana para investor percaya, bahwa pengurus perseroaan dapat memberinya  keuntungan,  bagaimana  investor  yakin,  bahwa  para  pengurus  perseroan  tidak akan  mencuri  modalnya  atau  tidak  akan  melakukan  kesalahan  dalam  mengelola  modalnya dan bagaimana investor dapat mengontrol para pengurus perusahaan. 18
Pelaksanaan corporate  governance bagi  perusahaan  di  Indonesia  baik  perusahaan terbuka  (Emiten/Perusahaan  Publik)  maupun  perusahaan  tertutup  pada  dasarnya  bersifat voluntary atau comply and explain dan bersifat mandatory . Di mana perusahaan diharapkan seluruh  aspek  Pedoman Good  Corporate  Governance ini.  Apabila  belum  seluruh  aspek pedoman  ini  dilaksanakan  maka  perusahaan  harus  mengungkapkan  aspek  yang  belum dilaksanakan  tersebut  beserta  alasannya  dalam  laporan  tahunan,  karena  bersifat voluntary maka  tidak  ada  sanksi  hukum  apabila  perusahaan  tidak  menerapkan  pedoman  ini.  Pedoman Good  Corporate  Governance di  Indonesia  hanyalah  sebagai  acuan  sedangkan pelaksanaannya  diatur  oleh  otritas  yang  mengatur  industri  yang  bersangkutan.  Pelaksanaan corporate  governance yang  bersifat mandatory terutama  bagi  perusahaan  terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) dan dibidang  Perbankan serta bagi  Badan Usaha Milik Negara, dimana  berdasarkan  ketentuan  otoritas  industri  yang  bersangkutan  beberapa  aspek  yang berkaitan dengan pedoman tersebut wajib dipatatuhi oleh perusahaan. 19
16 Djohari  Santoso,  2008. Kegagalan  Penerapan  Good  Corporate  Governance Pada  Perusahaan Publik  Di Indonesia ,  Jurnal Hukum No.2 Vol. April. Yogyakarta,  hlm 184.
17 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006. Penerapan Good Corporate Governance ; Mengesampingkan Hak-Hak  Istimewa  Demi  Kelangsungan  Usaha ,  Lembaga  Kajian  Pasar  Modal  dan  Keuangan  dan  Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta,   hlm 65.
18 Misahardi Wilamarta, 2003, op cit ,   hlm 44-45.
19 Tim Studi Kementerian Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2010. Kajian Tentang  Pedoman  Good  Corporate  Governance  di  Negara-Negara    ACMF ,    Badan  Pengawas  Pasar  Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta.  Hlm 3-4.
Menurut Raffles, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi kalangan industri  perbankan  merupakan  suatu  kebutuhan.  Ada  beberapa  alasan  untuk  mendukung pernyataan  tersebut.  Pertama,  situasi  eksternal  dan  internal  perbankan  dalam perkembangannya  sangat  kompleks,    yang  mana  resiko  kegiatan  perbankan  pun  semakin beragam.  Kondisi  demikian  menuntut  pengelolaan  perbankan  secara  baik,  baik  terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri ( corporate manajemen ) maupun pengelolaan resiko ( risk manajemen ).  Pengelolaan  perusahaan  dan  pengelolaan  resiko  dapat  disatupadukan (diintegrasikan)  melalui  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance. Kedua, penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance juga  berkaitan  dengan  persoalan persaingan  antar  bank.  Dalam  dinamika  persaingan  usaha  yang  semakin  Dalam  dinamika persaingan  usaha  yang  semakin  kompetitif,  tidak  terhindarkan  bahwa  setiap  usaha  harus mampu  menata  usaha  sebaik  mungkin  untuk  meningkatkan  daya  tawar  dan  daya  saing. Dalam  hal  ini,  pengelolaan  perbankan  dengan  penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance merupakan  suatu  keharusan  yang  tidak  terelakan.  Ketiga,  penerapan  prinsip- prinsip Good Corporate Governance bagi industri perbankan mengutip pendapat Indra Surya dan  Ivan  Yustiavandana  merupakan  suatu  keniscayaan  mengingat  sektor  perbankan mengelola dana publik (nasabah). 20
Dalam  kerangka  implementasi Good  Corporate  Governance pada  industri  perbankan, Ban  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  berkaitan dengan penerapan prinsip corporate governance antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia tentang  Bank  Umum,  No  2/27/PBI/200  Tentang  Bank  Umum,  Peraturan  Bank  Indonesia No.5/25/PBI/2003  tentang  Penilaian  Kemampuan  dan  Kepatuhan  ( Fit  and  Proper  Test ), Peraturan  Bank  Indonesia No. 5/PBI/2003  tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi  Bank Umum,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/4/PBI/2006  sebagaimana  di  ubah  dengan  PBI  No. 8/14/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Bank, Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  dinyatakan, Good  Corporate  Governance adalah suatu  tata  kelola  bank  yang  menerapkan  prinsip  keterbukaan  ( transparency ),  akuntabilitas ( accountability ),  pertanggungjawaban  ( responsibility ),  indepedensi  ( independency ),  dan kewajaran  ( fairness ).  Ketentuan  tersebut  juga  memuat  bahwa  bank  wajib  melaksanakan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance dalam  setiap  kegiatan  usahanya  pada  seluruh tingkatan  atau  jenjang  organisasi.  Pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  Corporate  governance pada  perbankan  menurut  Pasal  2  ayat  (2)  PBI  No.  8/4/PBI/2006  paling  kurang  harus diwujudkan dalam :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  komite-komite  dan  satuan  kerja  yang  menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern
5. Penyedian dana kepada pihak terkait dan penyedian dana besar
6. Rencana strategis bank
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank Pelaksanaan  prinsip corporate  governance pada  industri  perbankan  adalah  sebagai suatu  hubungan  antara  dewan  komisaris,  dewan  direktur  eksekutif,  pemangku  kepentingan ( stakeholder ),  dan  pemegang  saham. Corporate  governance menciptakan  struktur  yang membantu  bank  dalam  mencapai  tujuan,  menjalankan  operasi  harian,  mempertimbangkan kepentingan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder) bank  dengan  beroperasi  secara  sehat  dan
20 Raffles, op cit ,   hlm 26-27.
baik,  menyesuaikan dengan hukum  dan aturan  yang berlaku serta memproteksi kepentingan nasabah. 21
Sebagai best  practises dalam  industri  berbankan  Komite  Basel  II  menyatakan  dalam “ Enhanching  Good  Corporate  Governance  in  Banking  Organization ”  pada  tahun  1999 tentang  standarisasi corporate  governance secara  efektif  pada  industri  perbankan  sebagai berikut: 22
1. Bank  harus  menetapkan  sasaran  strategik  dan  serangkaian  nilai-nilai  perusahaan  yang dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
2. Bank  harus  menetapkan  wewenang  dan  responsibilitas  yang  jelas  pada  setiap  jenjang jabatan pada organisasi
3. Bank  harus  memastikan  bahwa  pengurus  bank  memiliki  kompetensi  yang  memadai  dan integritas yang tinggi serta memahami perannya dalam pengelolaan bank yang sehat dan independen terhadap pengaruh atau pengendalian pihak eksternal.
4. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh direksi.
5. Bank  harus  mengoptimalkan  efektivitas  peranan  fungsi  auditor  eksternal  (akuntan publik), serta satuan kerja audit internal.
6. Bank  harus  memastikan  bahwa  kebijakan  renumerasi  telah  konsisten  dengan  nilai  etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank.
7. Bank harus menetapkan praktik-praktik transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik.
Menurut Organization  For  Economic  Cooperation  and  Development (OECD),  dalam negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia  permasalahan  dalam  implementasi Good Corporate Governance , pada umumnya terdapat beberpa kendala sebagai berikut 23 :
1. Sering  kali  kerangka  peraturan  dengan constituencies yang  banyak  masing-masing dengan  wewenang  tertentu    dapat  menghambat  kualitas  dan  kekuatan  pelaksanaan  yang efektif  dan  pelaksanaan corporate  governance dari  undang-undang  dan  peraturan.  Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas tujuan suatu  undang-undang  atau  peraturan  yang  akan  diterapkan,  demikian  pula  peranan regulator di satu sisi dan pelaku pasar di sisi lain. Hal ini membutuhkan political will dan komitmen.
2. Pengawasan,  investigasi  dan  penghukuman  penyimpangan corporate  governance seringkali  melibatkan  yurisdiksi  yang overlapping (tumpang  tindih)  dari  beberapa regulator,  misalnya  Departemen  Kehakiman,  Departemen  Perindustrian,  Departemen BUMN,  Regulator  pasar  sekuritas,  bursa  efek,  dan  Bank  Sentral  yang  memiliki  peran penting  dalam  pelaksanaan  undang-undang  dan  ketentuan corporate  governance ,  tetapi tidak terdapat kebijakan yang transparan dalam pembagian tanggungjawab yang berbeda.
3. Kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang peradilan membentuk hambatan yang  serius  untuk  menyelesaikan  persengketaan  yang  terkait  dengan corporate governance ,  termasuk  hambatan  untuk  menyiapkan  opsi  jalan  keluar  bagi  pemegang saham dan kreditor, baik melalui proses likuidasi maupun kepailitan.
4. Transpalantasi  hukum  dapat  menjadi  kendala  administratif  hanya  karena  pada  berbeda kultur  hukum  ( common  versus  civil  law  system ).  Meskipun    membangun best  practises dari penjuru dunia  di tingkat nasional tampak logis, dalam jangka panjang implementasi yang efektif dan pelaksanaannya dapat menjadi sulit dan mahal, kecuali dilakukan strategi yang coherent.
21 Ferry N Idroes,  2011 ,  Manajemen Risiko Perbankan ; Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait  Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia ,  Rajawali Pers. Jakarta,  hlm 249-250.
22 Ibid,  hlm 251-252.
23 Organization For Economic Cooperation and Development - OECD, 2006, Implementing the White  Paper on  Corporate  Governance  in  Asia ,  Asian  Rountable  on  Corporate  Governance,  dalam  Kusumaningtuti  SS, Ibid , hlm 249-250.
Bagaimana  Karakteristik  Budaya  Hukum  Perbankan  Indonesia  dalam  Kaitannya Sebagai Upaya Memenuhui Tata Kelola Perusahaan ( Good Corporate Governance ).
Berkaitan  dengan  budaya  hukum  perbankan  dalam  memenuhi  aspek corporate governance ,  ketaatan  atau  kepatuhan  terhadap corporate  governance di  Indonesia  masih lemah  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  yang  menggangap  manfaat corporate governance sebagai bagian penting dari budaya perusahaan yang menentukan keberlanjutan ( sustainable )  perusahaan  pada  masa  yang  akan  datang.  Implementasi corporate  governance oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  masih  dalam  taraf  pada  kepatuhan  regulasi, diperlukan  transformasi  secara  menyeluruh  melalui  pola  kerja,  sikap  mentalitas  dan kebiasaan  yang  ada dalam  perusahaan ( corporate culture ). Kewajiban  untuk  melaksanakan corporate governance oleh perusahaan publik di Indonesia terkesan melaksanakannya secara sungguh-sungguh tetapi ketaatan terhadap corporate governance dilakukan karena atas dasar ketakutan  kepada  sanksi  yang  diberikan  oleh  otoritas,  bukan  didasarkan  komitmen perusahaan untuk melaksanakannya sebagai bagian budaya perusahaan. 24
Dalam  pemberian  kredit  perbankan  sering  dijumpai customary  practices didasarkan pada relationship  based, dimana  pentingnya  hubungan  pribadi  diatas  legalitas  pada  hal-hal yang formal dan hubungan yang baik serta menimbulkan crony capitalism . Kondisi tersebut mengakibatkan  fungsi  pemberian  kredit  sering  kali  menimbulkan  investasi  yang  kurang produktif  serta  timbulnya  kredit  bermasalah  ( non  peforming  loan )  pada  perbankan  serta mengarah pada kondisi perekonomian  yang tidak berkesinambungan dan menjadi salah satu penyebab kegagalan bank dan krisis perbankan. 25
Menurut  Kusumaningtuti  SS,  dalam  kaitannya  dengan corporate  governance faktor patrimonialisme atau faktor  yang terkait dengan leluhur  dan warisan merupakan  nilai  yang hidup  dalam  kerangka  hubungan  keluarga  dibandingkan  dengan  hubungan  hukum.  Praktik- praktik  yang  dijumpai  dalam  kasus  bank  yang  bermasalah  memperlihatkan  hidupnya  nilai- nilai ini, misalnya keluarga Soeryajaya berupaya menyelematkan Bank Summa karena faktor penyelamatan anggota keluarga yang karena kekurang hati-hatian terperangkap dalam beban pinjaman  yang  menimbulkan  kesulitan  keuangan  Bank  Summa. 26 Grup  usaha  besar  dan keuangan  swasta  di  Indonesia  didominasi  oleh  keluarga  yang  hampir  seluruhnya  keturunan Cina. Setiap grup usaha teratas memiliki sekurang-kurangnya satu bank, dengan tugas utama melayani kegiatan grupnya. Masing-masing menerapkan keleluasaan pengambilan keputusan yang  amat  terbatas  bagi  manejer  banknya,  termasuk  adanya  gab  objektivitas  dalam  analisis proyek  investasi.  Ketika  terjadi  krisis  1997,  terungkap  seluruh  bank  tersebut  memeiliki “ connected  loan ”  dengan  anggota  grup  jauh  melebihi  batas  maksimum  kredit  yang diperkenankan  oleh  ketentuan.  Hal  tersebut  juga  merupakan  penyebab  utama  insolvensi bank-bank dimaksud. 27
Menurut  Benny  Simon  Tabalujan,  budaya  hukum  yang  banyak  mempengaruhui  tata kelola  perusahaan  atau corporate  governance di  Indonesia  adalah  budaya patrimonialism . Patrimonialism merupakan  konsep  sosiologi  yang  dikemukakan  oleh  Max  Weber  dan mengacu  pada  sistem  hubungan  patriarkhi,  dimana  sosok  ayah  tidak  hanya  memiliki kekuasaan  dalam  kehidupan  keluarga  saja,  tetapi  juga  dalam  konteks  sosial,  bisnis  atau politik.  Faktor patrimonialism mempengaruhui corporate  governance pada  perbankan  di Indonesia,  dimana  keberadaan  perusahaan  dipandang  sebagai  jaringan  hubungan  keluarga dari pada hubungan hukum.  Pemberian hibah senilai   US$ 416 juta kepada Bank Duta oleh tiga  pemegang  sahamnya  tidak  lagi  menjadi  hal  yang  membingungkan  karena  perusahaan
24 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op cit, hlm 61-62.
25 Kusumaningtuti SS, op cit , hlm 211.
26 Ibid , 212.
27 Ibid,  246.
tersebut  dipandang  sebagai  hubungan  keluarga.  Kondisi  tersebut  sama  dengan  apa  yang terjadi  pada  Bank  Suma.  Ketika  salah  satu  angota  keluarganya  mengalami  kerugian,  maka anggota keluarga yang lainnya akan membantunya. 28
Budaya  hukum  perbankan  berkorelasi  juga  dengan  politik  pemerintahan  yang dijalankan,  hubungan  antara  pemerintahan  atau  politik  dan  dunia  usaha.  Pada  zaman pemerintahan  Orde  Baru  dalam  rezim  Suharto,  peranan  sektor  swasta  dibangun  dari peranannya di bidang keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah telah menciptakan moral hazard dalam sektor keuangan di Indonesia, ketika „Soeharto connection ‟ menjadi jaminan kolateral bagi  berlangsungnya lembaga-lembaga keuangan, hingga hampir setiap  upaya  regulator  keuangan  untuk  menerapkan  ketentuan  kehati-hatian  mengalami kegagalan. 29
Berbeda  dengan  „rezim  Suharto‟,  pada  era  pemerintahan  reformasi,  pemilik  dan pengurus  bank  melakukan  praktik moral  hazard dalam  pengelolaan  bank  dan  Bantuan Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  dalam  penyelesaian  kewajibannya  misalnya  dilakukan dengan  pola  yang  tidak  lazim  dalam  penegakan  hukum  atas  kejahatan  perbankan  dengn klausula release and discharge yang keluar dari koridor penegakan hukum dari pidana yang dipahami  di  Indonesia  selama  ini,  dimana  kewajiban  pemilik  dan  pengurus  bank  dalam rangka  pengembalian  bantuan  likuiditas  Bank  Indonesia  yang  diselewengkan  oleh  pemilik dan pengurus bank dilakukan melalui suatu kontrak dan jika pemilik dan pengurus bank tidak dapat  menyelesaikan  kewajibannya  barulah  dilakukan  upaya  tindakan  pidana  terhadap pemilik  bank  dan  pengurus  bank  tersebut.  Klausula release  and  discharge kemudian digantikan dengan model  Penyelesaian  Kewajiban Pemegang Saham  Bank (PKPS). Bahkan terhadap  bankir  yang  melakukan  kecurangan  ( fraud )  dan  menyelewengkan  dana  bantuan likuiditas (BLBI), oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan mengelar karpet  merah di  undang  ke-Istina  Negara  sebagai  tamu  negara  untuk  menyelesaikan  kewajibannya  tanpa dilakukan proses pidana.
Dalam  penyelesaian  krisis  perbankan  yang  terjadi  pada  tahun  1997  di  Indonesia, Kusumaningtuti  SS,  dalam  penelitiannya  menyebutkan,  dalam  menelaah  perkembangan budaya  hukum  perbankan  Indonesia  dikaitkan  dengan corporate  governance ,  tidak  terlepas dari kondisi perekonomian dan keuangan yang melatar belakanginya. 30
Kusumaningtuti  SS    selanjutnya  dalam  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai budaya  hukum  perbankan  dan  aspek-aspek corporate  governance yang  terkait  dengan penyelesaian krisis perbankan, dalam pembahasannya menyebutkan, pemerintah baru setelah krisis  merebak  dibangun  dengan  sikap  menolak  rezim  Soeharto  yang  otoriter  dan mengandung  praktik  korupsi  dan  nepotisme.  Keinginan  menuju  penerapan  demokrasi memberikan  kesempatan  untuk  mengurangi  kekuatan  elite  penguasa  melalui  penerapan disclosure,  tranparency ,  dan  bentuk  lain  yang  serupa  termasuk  pembentukan  kelembagaan ekonomi  yang  mengakomodasi  prinsip  perekonomian  berbasis  pasar  dan  kompetitif.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  telah  diamati  bahwa  meskipun  pertumbuhan  perekonomian  global mengalami  penurunan  demikian  pula  dengan  perekonomian  Amerika  Serikat  yang mengalami  kelambatan,  hal  ini  justru  dapat  menjadi  peluang  bagi  Indonesia  untuk meningkatkan pasar ekspor, sumber pendanaan, dan teknologi. Catatan pengamatan tersebut sekaligus dibarengi dengan pemberitahuan kewaspadaan bahwa untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  berdasarkan  orientasi  pasar  dan  berdaya  saing tersebut,  perlu  penciptaan  iklim  domestik  yang  mendukung.  Indonesia  memerlukan pembangunan  kelembagaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  untuk  memastikan  kebijakan  daya
28 Benny Simon Tabalujan, 2002, Why Indonesian Corporate Governance Failed – Conjecture s Concerning Legal Culture , Columbia Jurnal of Asian law, Spring, dalam Djohari Santoso, op cit , hlm 195.
29 Ibid,  hlm 241.
30 Ibid, hlm 242-243.
saing  yang  baik  dan corporate  governance maupun  pemerintahan  yang  baik.  Selanjutnya disebutkan  bahwa,  ditinjau  dari  segi  hubungan  atau relationship ,  Indonesia  mempunyai tradisi yang kompleks, jalinan hubungan sosial dan hierarki perorangan serta hubungan yang mendikte  merasuk  ke  dunia  perekonomian  dan  kemasyarakatan.  Secara  historis,  senantiasa terdapat  hubungan  yang  erat  antara  penguasa  dengan  elite  penguasaha.  Memang  pada dasarnya  hubungan  yang  baik  penting  dalam  membina  usaha  yang  berkesinambungan. Hubungan  yang  baik  akan  mengurangi  biaya  transaksi    yang  cukup  berarti,  dan  hubungan baik  merupakan  pengganti  hukum,  terlebih  apabila  sistem  hukum  termasuk  mekanisme  dan praktik pelaksanaanya lemah dan tidak berfungsi. Berbeda dengan rule of law berfungsi baik, hubungan  merupakan  mekanisme  pelengkap  untuk  membuat  dan  melaksanakan  transaksi- transaksi  usaha. Rule  of  law penting,  dalam  arti  meskipun  hukum  yang  baik  seperti perjanjian,  ketentuan prudensial ,  ketentuan  kepailitan,  aturan  daya  saing, corporate governance ,  dan foreign  direct invesment ,  adalah  penting,  namun  lebih  penting  lagi pelaksanaannya  yang  efektif.  Reformasi  hukum  termasuk  reformasi  pengadilan  harus merupakan agenda prioritas. 31
Benny  Simon  Tabalujan  dalam  penelitiannya  mengenai corporate  governance bank- bank  di  Indonesia  tahun  1990-an  yang  dilakukan  pada  tahun  2001  menyimpulkan  bahwa pelajaran buat masa depan bagi Indonesia perhatian corporate governance lebih difokuskan, pertama pada  implementasi  kebijakan  dari  pada  perumusan  kebijakan. Kedua ,  reformasi hukum perbankan yang dijalankan atau reformasi substansi dan kelembagaan harus dibarengi dengan inisiatif untuk meningkatkan budaya hukum. Ketiga , mengingat struktur kepemilikan dalam  perekonomian    Indonesia  kecil  kemungkinan  untuk  berubah  cepat  diperlukan  upaya- upaya  yang  diperbaharui  dalam  memahami  bagaimana  konglomerat  baik  etnik  keturunan Cina dan pribumi, dan badan usaha milik negara dikelola. 32

## KESIMPULAN
Tata  kelola  perusahan    atau Good  Corporate  Governance adalah  suatu  keniscayaan dalam  menjalan  perusahaan  secara  sehat  dan  memperhatikan  kepentingan stakeholder . Corporate  governance memperhatikan  keseimbangan  kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan  pertanggungjawaban.  Budaya  hukum  dalam  bidang  perbankan  mempengaruhui  tata kelola  perusahaan  ( Good  Corporate  Governance )  dalam  industri  perbankan  Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism , family  capitalism , crony  capitalism ,  harus  dicermati  dalam penerapan corporate governance di Indonesia.

## REFERENSI
Adrian Sutedi, 2011, Good Corporate Governance ,  Sinar Grafika, Jakarta. Benny  Simon  Tabalujan,  2001, Corporate  Governance  of  Indonesia  ;    Legal  &  Business Contexts , Nanyang Business School Nanyang Technological University, Singgapure.
--------------,  2002, Family  Capitalism  and  Corporate  Governance  of  Family-Controlled Listed Company in Indonesia , University of New South Wales  law Jurnal. Australia. Djohari  Santoso,  2008, Kegagalan  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Pada Perusahaan Publik Di Indonesia ,  Jurnal Hukum No.2 Vol. April. Yogyakarta. Daniel  S.  Lev  diterjemahkan  oleh  Nirwono  dan  AE.Priyono,  1990, Hukum  dan  Politik  di Indonesia ; Kesinambungan dan Perubahan ,  LP3ES, Jakarta. Ferry  N  Idroes.2011, Manajemen  Resiko  Perbankan;  Pemahaman  Pendekatan  3  Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
31 Ibid , hlm 243-245.
32 Benny Simon Tabalujan, op cit ,  hlm 47.
Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana,  2006, Penerapan  Good  Corporate      Governance; Mengesampingkan  Hak-Hak  Istimewa  Demi  Kelangsungan  Usaha ,  Lembaga  Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Kusumaningtuti  SS.  2010, Peranan  Hukum  dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia , Rajawali, Jakarta.
Misahardi  Wilamarta,  2002, Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka  Good Corporate Governance , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
M.  Syamsudin,  2012, Kontruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Raffles,  2008, Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam  Kaitannnya  Dengan  Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan , Jurnal Ilmu Hukum, Jambi. Tim Studi Kementerian Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2010. Kajian  Tentang  Pedoman  Good  Corporate  Governance  di  Negara-Negara ACMF ,  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Zulkarnain Sitompul, 2005, Peran dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian ,  Majalah Pilar No. 19/Th. VII/10-16 Mei 2004, Jakarta.