## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DI KOTA BANDA ACEH
Roza Maulina* 1 , Syukri Abdullah *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : rozamaulina@yahoo.co.id *1 , syukriyabdullah@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
This research aims to empirically examine the influence of leadership, human resources, monitoring and evaluation, and regulation regarding the implementation of performance-based budgeting in the Banda Aceh city. Sampling was done with the purposive sampling analysis method the used is multiple linear regression using SPSS 22. This analysis data show there are significantly effect on leadership, human resoutces, monitoring and evaluation, and regulation to implementation  of  performance  based-bugeting  in  the  Banda  Aceh  city.  In  partial  leadership,  human  resoutces, monitoring and evaluasi, and regulation do not significantly affect the implementation performance based-budget.
Keywords: Performance-Based Budgeting, Leadership, Human Resources, Monitoring and Evaluation, Regulation

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  reformasi  pengelolaan  keuangan, menimbulkan  tuntutan  yang  beragam  terhadap pengelolaan daerah yang baik. Seluruh pihak/masyarakat  menginginkan  terciptanya  sistem pengelolaan keuangan yang dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  secara  efisien dan  efektif.  Kemudian  reformasi  anggaran  ditandai dengan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  serta  Undang-undang Nomor  32  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Reformasi ini  dimaksudkan  untuk    memperkenalkan  sistem penganggaran    berbasis  kinerja  ( Performance    Based Budgeting )  sebagai  pengganti  sistem  penganggaran lama  dengan  sistem  tradisional  yang  bersifat incrementalism.
Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  sistem penyusunan anggaran yang berorientasi pada pencapaian  kinerja  yang  lebih  fokus  pada output dan outcome serta pelaksanaanya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tercapai tingkat  efisiensi  dan  efektifnya  suatu  program.  Sistem penganggaran pemerintah daerah diharapkan  memiliki dampak  pada  peningkatan  kinerja  dan  meningkatkan penggunaan  instansi  pemerintah  (Nur,  Nunuy  dan Oman, 2014).
Pendekatan  anggaran  berbasis  kinerja  disusun untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan  yang  terdapat dalam  anggaran  tradisional,    khususnya  kelemahan yang  disebabkan  tidak  adanya  tolak  ukur  yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian tujuan  dan  sasaran  pelayanan  publik.  Pendekatan  ini menggeser  penekanan  penganggaran  dari  sebelumnya yang  sangat  menekankan  pos  belanja  pada kinerja terukur dari  aktivitas dan program kerja. Fokus utama dari  pendekatan    ini    adalah    pada    tingkat    efisiensi penyelenggaraan aktivitas. Anggaran dengan pendekatan  kinerja  sangat  menekankan  pada  konsep value  for  money (ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas) dan  pengawasan  atas  kinerja  output.  Pendekatan  ini juga  mengutamakan  mekanisme  penentuan  dan pembuatan  prioritas  tujuan    serta  pendekatan  yang sistematik  dan  rasional  dalam  proses  pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 84).
Kota Banda Aceh merupakan  salah  satu  kota di provinsi  Aceh  yang  telah  menerapkan  sistem penganggaran  berbasis  kinerja  pada  penyelenggaraan pemerintahnya  dan  dalam  laporan  keuanganya. Menurut  opini  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK), laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh menyajikan  secara  wajar,  dalam  semua  hal  yang material,  posisi  keuangan  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  tanggal  31  Desember  2013  dan  realisasi anggaran,  serta  arus  kas  untuk  tahun  yang  berakhir pada  tanggal-tanggal  tersebut  sesuai  dengan  Standar
ISSN: 1978-1520
Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Dengan  ini  BPK memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) yang  ke-6  secara  berturut-turut  untuk  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  Tahun Anggaran 2013.
Secara  formalitas  pemerintah  kota  Banda  Aceh sudah  mengaplikasinya,  tetapi  tidak  menjadi  jaminan terhadap pencapaian kinerjanya.
Dalam
pelaksanaannnya  masih  terdapat  kesalahan  dan
penyimpangan  dalam  eksekusi  ditataran  teknis sehingga pelaksanaannya belum memberikan kontribusi yang optimal. Belum optimalnya pengelolaan    keuangan  tercermin  pada  Laporan Realisasi Anggaran 3 tahun terakhir (2011-2013).  Hal ini  dapat  terlihat  pada  Tabel  1.1  Ringkasan  Pos Belanja LRA Pemerintah Kota Banda Aceh.

## Tabel 1.1

## Ringkasan Pos Belanja LRA Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran APBD Realisasi Selisih 2011 750.476.593.750 704.068.180.164 46.408.413.586 2012 812.298.188.664 752.919.172.455 59.379.016.209 2013 985.975.685.419 905.808.725.719 80.166.959.701 Sumber: LRA Pemerintah kotaBanda Aceh (2011-2013).
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penyerapan  angggaran  masih  menjadi  permasalahan dalam  bidang  pengelolaan  keuangan,  terlihat  dari jumlah  yang  dianggarkan  dengan  realisasinya  masih belum  mencapai  target  setiap  tahunnya.  Selanjutknya hasil  pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan pemerintah  kota  Banda  Aceh  Tahun  Anggaran  2013 mengungkapkan  ada  5  temuan  kelemahan  Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 5 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.  Kondisi  ini  tidak  sesuai  yang  diharapkan (direncanakan)  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan keuangan  yaitu  ekonomis,  efesiensi,  efektif  ( value  for money ).
Buku  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  tahun  2005  menyatakan: tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi  penggunaan  anggaran  berbasis  kinerja, yaitu:
1. Kepemimpinan  dan  komitmen  dari  seluruh komponen organisasi
2. Fokus  penyempurnaan  administrasi  secara  terus menerus
3. Sumber  daya  yang  cukup  untuk  usaha penyempurnaan  tersebut  (uang,  waktu  dan orang)
4. Penghargaan  ( reward) dan  sanksi  ( punishment ) yang jelas
5. Keinginan  yang kuat untuk berhasil
Menurut  Izzaty  (2011)  dalam  penelitianya menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan kualitas  sumber  daya  manusia  terbukti  mempengaruhi penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  badan  layanan umum  (BLU).  Sementara  menurut  Indrayati  (2008) dalam  Mesfriati  (2009),  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja antara lain resistensi aparat pelaksana maupun anggota legislatif, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya  standard  dan  acuan  tentang  penyusunan APBD berdasarkan performance budgeting .
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Sabri (2013) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan anggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Bukittinggi.  Hasil penelitian  ini  membuktikan    bahwa  kepemimpinan, sumber daya pengelola anggaran  serta monitoring dan evaluasi  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap implementasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja di Kota  Bukittinggi.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah penelitian, periode  waktu  penelitian,  dan  penambahan  satu variabel baru yaitu regulasi.
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai “Analisis  Faktor-Faktor  yang


## ISSN: 1978-1520
Mempengaruhi
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Banda Aceh”.
Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  Untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota Banda  Aceh.  (2)  Untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Banda  Aceh. (3)  Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh monitoring  dan  evaluasi  terhadap  implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Banda  Aceh. (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi terhadap  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja di Kota Banda Aceh.
2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

## Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Sembiring  (2009)  anggaran  berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan  fokus  pada  fungsi  dan  kegiatan  pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut  harus  dapat  diukur  kinerjanya.  Anggaran berbasis    kinerja  sebagai    prosedur    atau    mekanisme yang dimaksudkan   untuk  memperkuat   kaitan  antara dana    yang    diberikan    kepada    entitas  sektor    publik dengan    outcome  dan/atau  outcome    mereka    melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan  keputusan    alokasi    sumber    daya (Robinson    and    Brumby,  2005  dalam    Suhardjanto dan Cahya, 2008).
Sedangkan  Menurut  Young  (2013),  anggaran berbasis  kinerja  memiliki  empat  karakteristik  yang harus  dipenuhi,  yaitu:  (1)  menetapkan  tujuan  yang ingin  dicapai,  (2)  memberikan  informasi  dan  data tentang kinerja masa lalu sehingga dapat memandingkan  yang  diharapkan  dan  aktual,  (3) penyesuaian  program  yang  dibuat  baik  pada  saat  ini atau  selama  siklus  penyusunan  anggaran  masa  depan untuk  menutup  kesenjangan  kinerja  yang  mungkin ada,  (4)  PBB  memberikan  kesempatan  bagi  evaluasi program reguler atau khusus
Selanjutnya  menurut  De  Jong et  al. (2013), mengemukakan  tujuan  anggaran  berbasis  kinerja adalah  (1)  Meningkatkan  transparansi  pengeluaran pemerintah  dan  hasil  terkait  untuk  memberikan pemilih  dan  peluang  legislatif  yang  lebih  baik  untuk akuntabilitas  dan  pengawasan.  Hal  ini  melibatkan
mengintegrasikan  data  kinerja  ke  dalam  dokumen anggaran dan membutuhkan pengukuran dan pelaporan  informasi  kinerja,  (2)  Meningkatan  alokasi dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  efektif.  Hal  ini tidak  hanya  membutuhkan  pengukuran  dan  pelaporan informasi kinerja tetapi juga benar-benar menggunakan  informasi  ini  untuk  menginformasikan keputusan yang dibuat dalam proses anggaran.

## 2.2. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Sembiring  (2009)  anggaran  berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan  fokus  pada  fungsi  dan  kegiatan  pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut  harus  dapat  diukur  kinerjanya.  Anggaran berbasis    kinerja  sebagai    prosedur    atau    mekanisme yang dimaksudkan   untuk  memperkuat   kaitan  antara dana    yang    diberikan    kepada    entitas  sektor    publik dengan    outcome  dan/atau  outcome    mereka    melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan  keputusan    alokasi    sumber    daya (Robinson    and    Brumby,  2005  dalam    Suhardjanto dan Cahya, 2008).
Sedangkan  Menurut  Young  (2013),  anggaran berbasis  kinerja  memiliki  empat  karakteristik  yang harus  dipenuhi,  yaitu:  (1)  menetapkan  tujuan  yang ingin  dicapai,  (2)  memberikan  informasi  dan  data tentang kinerja masa lalu sehingga dapat memandingkan  yang  diharapkan  dan  aktual,  (3) penyesuaian  program  yang  dibuat  baik  pada  saat  ini atau  selama  siklus  penyusunan  anggaran  masa  depan untuk  menutup  kesenjangan  kinerja  yang  mungkin ada,  (4)  PBB  memberikan  kesempatan  bagi  evaluasi program reguler atau khusus
Selanjutnya  menurut  De  Jong et  al. (2013), mengemukakan  tujuan  anggaran  berbasis  kinerja adalah  (1)  Meningkatkan  transparansi  pengeluaran pemerintah  dan  hasil  terkait  untuk  memberikan pemilih  dan  peluang  legislatif  yang  lebih  baik  untuk akuntabilitas  dan  pengawasan.  Hal  ini  melibatkan mengintegrasikan  data  kinerja  ke  dalam  dokumen anggaran dan membutuhkan pengukuran dan pelaporan  informasi  kinerja,  (2)  Meningkatan  alokasi dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  efektif.  Hal  ini tidak  hanya  membutuhkan  pengukuran  dan  pelaporan informasi kinerja tetapi juga benar-benar menggunakan  informasi  ini  untuk  menginformasikan keputusan yang dibuat dalam proses anggaran.

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi Penganggaran  Berbasis Kinerja
Menurut  Kerlinger  dan  Padhazur  (2002)  dalam Izzaty  (2011),  Faktor  kepemimpinan  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan kinerja  pegawai  karena  kepemimpinan  yang  efektif memberikan  pengarahan  terhadap  usaha-usaha  semua pekerja  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi. Kepemimpinan  memungkinkan  fleksibilitas  dalam proses penyusunan anggaran dan memberikan peluang kepada  karyawan  untuk  terlibat  dalam  perancangan arah  organisasi,  mengekspresikan  ide-ide  mereka tentang  bagaimana  perusahaan  sebaiknya  beroperasi, dan memanfaatkan bakat mereka secara efektif (Izzaty: 2011).
Apabila  orang-orang  yang  menjadi  pengikut (bawahan)  dapat  dipengaruhi  kekuatan  kepemimpinan yang  dimiliki  oleh  atasan,  maka  mereka  (bawahan) akan  mengikuti  kehendak  pimpinannya  dengan  sadar, rela, dan sepenuh hati. Menurut Dharma (2000) dalam Alfiandri  (2010)  membagi  gaya  kepemimpinan  dalam empat bagian, yaitu:
1. Gaya  instruktif,  gaya  ini  bercirikan  komunikasi satu arah, pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya  dan  memberi  tahu  mereka  tentang apa, bagaimana, bilamana, dan dimana melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah  dan  pembuatan  keputusan  semata-mata dilakukan  oleh  pemimpin.  Pemecahan  masalah dan  keputusan  diumumkan,  dan  pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin.
2. Gaya Konsultasi, bercirikan komunikasi dua arah, pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan  masih  membuat  hampir  sama  dengan keputusan,  tetapi  hal  ini  diikuti  dengan  perilaku mendukung  dan  berusaha  mendengar  perasaaan pengikut  tentag  keputusan  yang  dibuat  serta tentang ide-ide dan saran-saran mereka.
3. Gaya Partisipasi, menempatkan posisi kontrol atas pemecahan  masalah  dan  pembuatan  keputusan dipegang secara bergantian. Komunikasi dua arah ditingkatkan,  dan  peranan  pemimpin  adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan  masalah  dan  pembuatan  keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut.
4. Gaya Delegasi, merupakan rendahnya pengarahan yang  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin,  karena pemimpin  mendiskusikan  masalah  bersam-sama
dengan  bawahan  sehingga  tercatat  kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruan kepada bawahan.
Menurut  Izzaty  (2011)  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  faktor  internal  yang  memegang peranan  penting  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi dalam  mencapai  tujuan  sehingga  perlu  diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan  efisien.  Faktor  sumber  daya  manusia  (SDM) mempunyai  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan suatu  daerah  karena  SDM  yang  melaksanakan  segala komponen  yang  telah  direncanakan.  Sumber  daya manusia  menjadi  pilar  peyangga  utama  sekaligus penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan visi  dan  misi  serta  tujuan  dari  organsasi  tersebut (Wiley, 2002 dalam Azhar, 2007).
Sedangkan  Mardiasmo  (2002)  mengatakan bahwa  faktor  yang    mempengaruhi    keberhasilan pengelolaan    anggaran    berbasis    kinerja  diantaranya, perencaanan    sumber    daya    yang    akan    mengelola, pembinaan  sumber  daya  tersebut,  kepemimpinan dalam  pengeolaan  keuangan  serta  monitoring  dan evaluasi    pelaksanaan    pengelolaan    keuangan. Beberapa  hal  tersebut  pada dasarnya  tidak  berbeda baik  konsepsi  maupun  aplikasinya.
Monitoring  dimaksudkan    untuk      menilai apakah    sumber    proyek    (input)  akan  dilaksanakan dan    digunakan    dalam  menghasilkan  output  yang dituju.  Sementara    itu    evaluasi    merupakan    proses penilaian  pencapaian  tujuan  dan  pengungkapan masalah    kinerja    program/kegiatan    untuk memberikan  umpan  balik  bagi  peningkatan kualitas kinerja  program/kegiatan. (Muktiali, 2009)
Dan  selanjutnya  dalam  menyusun  keuangan daerah  diperlukan  peraturan  atau  ketetapan  yang berlaku  dan  terkadang  untuk  menyempurnakan peraturan  agar  dapat  berorientasi  pada  tujuan,  maka perlu  adanya  perubahan  dalam  peraturan  tersebut. Menurut  Azhar  (2007)  regulasi  adalah  persepsi respoden  tentang  perubahan  peraturan,  keputusan  dan perundangan  dalam  waktu  yang  singkat,  dan perubahan  tersebut  sangat  berbeda  dengan  peraturan sebelumnya. Regulasi ini merupakan hal yang penting dalam  proses  pertanggungjawaban  karena  regulasi diatur dalam mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban  serta  hal-hal  apa  saja  yang  harus dilakukan  oleh  pimpinan  serta  hal-hal  apa  saja  yang
harus  dilakukan  oleh  pimpinan  organisasi  beserta jajarannya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan  organisasi  beserta  jajarannya  sehingga  ada pimpinan  yang  jelas  antara  yang  salah  dengan  yang benar (Bastian, 2010:393).

## Hipotesis
Berdasarkan    perumusan    masalah,    maka hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
1. Kepemimpinan, sumber daya manusia, monitoring  dan  evaluasi,  dan  regulasi  secara simultan  berpengaruh  terhadap  implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Banda Aceh.
2. Kepemimpinan  secara  parsial  berpengaruh terhadap  implementasi  penganggaran  berbasis kinerja di Kota Banda Aceh.
3. Sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Banda Aceh. 4. Monitoring dan evaluasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi
penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota  Banda Aceh.
5. Regulasi  secara  parsial  berpengaruh  terhadap implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kota Banda Aceh.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kausal, menurut  Bougie  dan  Sekaran  (2010:108)  studi  kausal yaitu  tipe  hubungan  yang  menjelaskan  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  atau tipe  hubungan  yang  menjelaskan  hubungan  sebab- akibat.  Peneliti  menggunakan  desain  penelitian  ini untuk  memberikan  bukti  empiris  dan  menganalisis faktor kepemimpinan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, dan regulasi sebagai variabel independen  terhadap  implementasi  penganggaran berbasis  kinerja  di  Kota  Banda  Aceh  sebagai  variabel dependen.  Selain  itu,  horizon  waktu  yang  digunakan merupakan studi cross-sectional dimana pada penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  hanya  sekali dikumpulkan,  mungkin  selama  periode  harian, mingguan,  atau  bulanan  dalam  rangka  menjawab pertanyaan penelitian.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  semua  pejabat struktural  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Teknik  penetuan  sampel  penelitian  adalah purposive sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pegawai  yang  memiliki  hak  kewenangan  penuh dalam  mengatur  dan  mengendalikan  penggunaan anggaran  dari  masing-masing  unit  satuan  kerja SKPD  di  Kota  Banda  Aceh.    SKPD  akan dijadikan responden sebanyak 2 orang.
2. Minimal  memiliki  pengalaman  kerja  1  (satu) tahun  dalam  jabatan  yang  sedang  dipangkunya. Alasannya  agar  dapat  lebih  memahami  proses kerja dalam jabatan yang sedang dipangkunya.
Tabel  3.1  menunjukkan  daftar  nama  dinas  dan badan  yang  menyusun  dan  mengajukan  RKA-SKPD pemerintah Kota Banda Aceh.

## Tabel 3.1
Data Responden Penelitian
No. Nama SKPD Responden 1 Sekretariat Daerah 2 2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 4 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2 5 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2 6 Dinas Pekerjaan Umum 2 7 Dinas Kesehatan 2 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 10 Sekretariat DPRK 2 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 12 Badan Pemberdayaan Masyarakat 2 13 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 14 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 16 Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian 2 17 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 2 18 Dinas Syariat Islam 2 19 Inspektorat 2 20 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan 2


## ISSN: 1978-1520
No. Nama SKPD Responden 21 Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 2 22 Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana 2 23 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 24 Kantor Lingkungan Hidup 2 25 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2 26 Sekretariat Baitul Mal 2 27 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 2 28 Sekretatiat Majelis Pendidikan Daerah 2 No. Nama SKPD Responden 29 Sekretariat Majelis Adat Aceh 2 Jumlah Responden 58
Sumber: E-kinerja kota Banda Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data
Instrumen    penelitian    ini    adalah    merupakan sebagai  alat  ukur  yang dikembangkan  dan  mengacu pada    karakteristik    variabel    penelitian    yang  diukur. Secara    garis    besar    penjabaran    dari    definisi opersional    beserta    indikator-indikatori  nstrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 3.2 Operasionalisai variabel No. Variabel Indikator Skala 1 Implementasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja  Ekonomis  Efisiensi  Efektif Interval 2 Kepemimpinan (X1)  Fungsi instruksi
 Fungsi konsultasi  Fungsi partisipasi  Fungsi delegasi Interval 3 Sumber daya Manusia (X2)  Pendidikan dan pelatihan
 Keahlian dan Keterampilan  Pengalaman Kerja Interval 4 Monitoring dan Evaluasi (X3)  Sistem monitoring dan evaluasi
 Teknik monitoring dan evaluasi  Kendala dalam monitoring dan evaluasi  Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Interval 5 Regulasi (X4)  Respon terhadap  regulasi  Konsistensi pelaksanaan  Kemudahan pelaksanaan Interval

## Metode Analisis
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah regresi  linear  berganda  yang  bertujuan  untuk  menguji dan  menganalisis,  baik  secara  bersama-sama  maupun secara  parsial  pengaruh  faktor  kepemimpinan,  sumber daya  manusia,  monitoring  dan  evaluasi,  dan  regulasi pada  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di kota  Banda  Aceh  yang  akan  diolah  dengan  program Statistical Package for Social Science (SPSS) 22.
Adapun  persamaan  untuk  menguji  hipotesis secara  keseluruhan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja; α = Konstanta;
X 1 = Kepemimpinan;
X 2 = Sumber daya manusia;
X 3 = Monitoring dan Evaluasi;
X 4 = Regulasi; β 1, β 2, β 3, β 4 = Koefisien Regresi;
e = error terms.

## 4 Hasil  Analisis Dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Dalam  penelitian    ini  peneliti  menyebarkan kuesioner  pada  58  pejabat  dilingkungan    Pemerintah Kota    Banda  Aceh  dan  telah  diterima  kembali sebanyak  58  kuesioner  (100%).  Lama  waktu responden  dalam  mengembalikan  kuesioner  berbeda- beda,  namun  rata-rata  pengembalian  kuesioner berkisar  antara  seminggu  sampai  dua  minggu.  Setelah kuesioner diisi oleh responden, peneliti mengumpulkan  kembali  kuesioner  tersebut  untuk
 ISSN: 1978-1520
ditalabusi
dan selanjutnya diolah dengan menggunakan  program  SPSS  22  dan Microsoft  Excel 2007.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian  validitas  data  dalam  penelitian  ini dilakukan secaara statistik, yaitu dengan menggunakan uji Pearson Product-Poment Coefficient of Correlation dengan bantuan sofware komputer melalui program Statistic  Package  for  Social  Science (SPSS) 22.0.  Jika  angka  korelasi  yang  diperoleh  lebih  besar dari  pada  angka  kritik  ( r hitung  > r tabel)  maka instrumen  tersebut  dikatakan  valid.  Berdasarkan  hasil uji  validitas  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  seluruh item  pertanyaan  untuk  mengukur  masing-masing variabel  penelitian  dinyatakan  valid.  Hal  ini  dapat dilihatkan  bahwa  tidak  seluruh  r  hitung  lebih  besar  r tabel.  Dimana  nilai  r  tabel  untuk  sampel  sebanyak  58 adalah 0,258.
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menunjukkan sejauh  mana  suatu  alat  pengukuran dapat  dipercaya. Untuk    menentukan    suatu    instrumen    reliabel    atau tidak    maka    bisa  menggunakan    batas    nilai    alpha 0,6.  Berdasarkan  analisis  reliabilitas  dapat  diketahui bahwa  α  untuk  masing-masing  variabel  yaitu kepemimpinan  sebesar  0,666,  sumber  daya  manusia sebesar  0,617,  monitoring  dan  evaluasi  sebesar  0,805, regulasi sebesar 0,827, dan implementasi penganggaran  sebesar  0,634.  Dari  keseluruhan  nilai alpha  tersebut,  semua  nilai  besar  dari  0,600  dengan demikian  seluruh  variabel  mempunyai  instrumen- instrumen yang handal untuk dipakai dalam penelitian.

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  data  dengan menggunakan  uji  kolmogorov-Sminov  dan  dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai  distribusi  normal.  Hal  ini  dapat  diketahui dengan  melihat  nilai kolmogorov-Sminov sebesar  0.85 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0.20.  Jika signifikansi  nilai  Kolmogorov-Smirnov  lebih  besar dari  0.05,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  data mempunyai  distribusi  normal.  Hal  ini  juga  didukung dengan grafik dimana data mengikuti garis diagonal.
Berdasarkan  hasil  uji  multikolonieritas,  dapat dilihat  bahwa  nilai  tolerance  dari  4  variabel  bebas semuanya  lebih  besar  dari  0,10.  Demikian  pula  nilai VIF  leibih  kecil  dari  10.  Dengan  demikian  dapat
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolonieritas atau asumsi non multikolonieritas terpenuhi.
Uji  asumsi  heteroskedastisitas  menyimpulkan bahwa  model  regresi  tidak  terjadi  heteroskedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Kesimpulan  ini  diperoleh  dengan  melihat  penyebaran titik-titik yang menyebar secara acek, tidak membentuk  sebuah  pola  tertentu  yang  jelas,  serta tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah  angka  0  pada sumbu Y.
Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Sumber  Daya Manusia,  Monitoring  dan  Evaluasi,  dan  Regulasi secara  bersama-sama  terhadap  Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik,  secara bersama-sama  variabel  kepemimpinan,  sumber  daya manusia,  monitoring  dan  evaluasi,  dan  regulasi berpengaruh  terhadap  implementasi  penganggaran berbasis  kinerja  pada  kota  Banda  Aceh.  Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai signifikansi  F  >  0,05  yaitu  0,030  yang  berarti  model regresi fit atau hipotesis diterima.
Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sabri (2013)  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan,    sumber daya    pengelola    anggaran    serta    monitoring    dan evaluasi    berpengaruh    signifikan    positif    terhadap implementasi  pengelolaan  anggaran    berbasis    kinerja di  Kota  Bukittinggi.
Selain  itu,  penelitian  ini  mendukung  penelitian Azhar  (2008)  menunjukkan  bahwa  regulasi  dan sumber  daya  manusia  yang  secara  bersama-sama mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada pemerintahan kota Banda Aceh.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Hasil penelirian menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja.  Hasil pengujian  statistik  menunjukkan  tingkat  signifikan kepemimpinan  sebesar  0,465  yang  lebih  besar  dari tingkat  signifikan  0,05  sehingga  hipotesis  yang  dibuat ditolak.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  pradana  (2014) yang  menunjukkan  bahwa  faktor  kepemimpinan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerapan  anggaran berbasis  kinerja.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  BPKP  yang menyatakan  bahwa  kepemimpinan  adalah  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  anggaran berbasis  kinerja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel kepemimpinan  kurang  memiliki  peranan  penting dalam  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kota Banda Aceh.
Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap

## Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sumber daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja. Pengujian  statistik  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  nilai  signifikansi  0,179  yang  lebih  besar  dari tingkat  signifikan  0,05  sehingga  hipotesis  yang  dibuat ditolak.
Hasil  Penelitian  ini  menolak  hasil  penelitian Sabri  (2013)  menunjukkan  bahwa  sumber  daya pengelola berpengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja di Kota  Bukittinggi  dan  juga  menolak  hasil  penelitian Azhar  (2008)  yang  menunjukkan  bahwa  sumber  daya yang  cukup    berpengaruh  signifikan  terhadap keberhasilan  penerapan  Permendagri  13  Tahun  2006. Hal  ini  berarti  faktor  sumber  daya  manusia  tidak selamanya  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  dari  implementasi  anggaran  berbasis kinerja  dalam  lingkup  pemerintah  kota  Banda  Aceh. Kemungkinan  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  semua anggota  organisasi  terlibat  dalam  proses  penyusunan anggaran.

## Pengaruh  Monitoring  dan  Evaluasi  terhadap Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh monitoring  dan  evaluasi  terhadap  implementasi penganggaran berbasis kinerja adalah positif dan tidak signifikan. Positif  terlihat  dari  koefisien  regresi monitoring  dan  evaluasi  sebesar  0,197  dan  nilai signifikan  sebesar  0,242  yang  lebih  besar  dari  tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat di tolak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Sabri (2013)  yang  menyatakan  bahwa  monitoring  dan
evaluasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja di Kota  Bukittinggi.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan belum  adanya  umpan  balik  yang  diperoleh  dari monitoring  dan  pengevaluasian,  sehingga  perlu dianalisa  kembali  secara  cermat  dengan  melihat keterserapan  dana  dan  pencapaian  indikator  kinerja anggaran  serta  melibatkan  instansi  terkait  dalam  tim monitoring  dan  evaluasi,  dan  memberikan  sanksi kepada  SKPD  yang  gagal  menerapkan  anggaran berbasis kinerja
Pengaruh Regulasi terhadap Implementas

## Penganggaran Berbasis Kinerja
Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh regulasi terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja  adalah  negatif  dan  signifikan.  Negatif  terlihat dari koefisien regresi regulasi sebesar  -0,041 dan nilai signifikan  sebesar  0,619  yang  lebih  besar  dari  tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat di tolak.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa hubungan antara regulasi dan implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  negatif,  yaitu  semakin sering perubahan peraturan dilakukan oleh pemerintah maka akan menurunkan tingkat keberhasilan penerapaannya  dari  peraturan  tersebut.  Tetapi  hasil penelitian ini menunjukkan nilai  yang tidak signifikan yang berarti hubungan antara regulasi dan implementasi  anggran  berbasis  kinerja  yang  negatif tersebut tidak dapar diterima.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Azhar (2008)  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  regulasi dan  keberhasilan  penerapan  Permendagri  13  tahun 2006 negatif dan tidak signifikan.

## 5 Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa faktor gaya kepemimpinan, sumber daya  manusia,  monitoring  dan  evaluasi,  dan  regulasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di  Kota Banda  Aceh.  sedangkan  pengujian  secara  parsial menunjukkan  bahwa  faktor  gaya  kepemimpinan, sumber  daya  manusia,  monitoring  dan  evaluasi,  dan regulasi  tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi berbasis kinerja di Kota Banda Aceh.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  pada beberapa hal, Penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner,  ada  kemungkinan  respon  bias  dari responden  karena  tidak  serius  dalam  memberikan jawaban,serta  objek  penelitian  ini  hanya  dilakukan pada lingkup pemerintah  kota Banda  Aceh dan belum mencakup  kabupaten  lain  khususnya  untuk  provinsi Aceh,  jadi  penelitian  ini  belum  dapat  digeneralisir secara luas.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti untuk  cakupan  yang  lebih  luas  misalnya  SKPD Provinsi. Dan mengembangkan keberhasilan instrumen  pengukuran  indikator  anggaran  berbasis kinerja  yaitu  adanya  target  kinerja,  pengukuran kinerja,  standar  pelayanan  minimal,  analisis  standat belanja,  dan  standar  harga  dan  Sebaiknya  peneliti selanjutnya  menggunakan  metode  observasi  atau pengamatan  langsung  kepada  objek  penelitian  untuk menghindari respon bias akibat penggunaan  kuesioner atau  menggunakan  metode  eksperimen  sebagai penganti metode kuesioner.

## Daftar Pustaka
Alfiandri.  2010.  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Pegawai  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara . Volume 10 No. 1: 37-47.
Avionita,  Venni.  2013. Pengaruh  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Program  Peningkatan  Disiplin  Aparatur Instansi  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah  Kota  Bandung) .  Skripsi  tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi
Universitas Widyatama. Bandung.
Azhar.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh .  Tesis
Tidak diterbitkan. Medan. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan. 2005.  Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta.
Idris,  Amiruddin  dan  Win  Konadi.  2012.  Pengaruh
Regulasi dan Ketersediaan Anggaran terhadap  Kinerja  Pelayanan  Aparatur  SKPD dan  Implikasinya  pada  Kualitas  Pelayanan Publik di Provinsi Aceh. Jurnal kebangsaan . Volume 1. No.1: 11-21.
Izzaty,  Khairina  Nur.  2011. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan  dan  Kualitas  Sumber  Daya
Manusia  terhadap  Penerapan  Anggaran Berbasis  Kinerja  Badan  Layanan  Umum (Studi  pada  BLU  Universitas  Diponegoro Semarang). Skripsi.  Program  Strata  Satu Universitas Diponegoro Semarang.
Kurnia. 2008. Anggaran Berbasis Kinerja: Implementasi  pada  Penyusunan  APBD. Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Bisnis  dan Sektor  Publik  (JAMBSP). Volume  5.  No.1  :
51-57. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mesfriati, Sari. 2009. Analisis Implementasi Kebijakan Anggaran  Berbasis  Kinerja  di  Sekretariat Jenderal  Departemen  Hukum  dan  HAM . Skripsi.  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Mufarrohah,  Sutrisno  T  dan  Bambang  Purnomosidhi.
2013. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Kompetensi terhadap Kinerja
Pemerintahan  Daerah  (Studi  Empiris  pada Kabupaten  Bangkalan). Jurnal  InFestasi.
Volume 9. No. 2: 123-136.
Muktiali,  Muhammad.  2009.  Penyusunan  Instrumen Monitoring  dan  Evaluasi  Manfaat  Program Pembangunan  di  Kota  Semarang. Jurnal Riptek. Volume 3. No. 2: 11-20.
Nur,  Nunuy  Afiah,  and  Oman  Rusmana.  2014.  The Impact  of  Budgeting  Approaches  on  the Budgeting Implementation and Local Governance  (Study  in  Indonesia). Word Journal of Social Sciences . Volume 4. No. 3: 1-11.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun    2006. Tentang    Pedoman    Pengelolaan  Keungan Daerah.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    59    Tahun    2007.
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keungan Daerah.
Peraturan    Pemerintah    Nomor.    105    tahun    2000.
Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan    Pemerintah    Nomor    20    Tahun    2001.
Tentang    Pembinaan    dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sabri.
2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Implementasi  Pengelolaan Anggaran  Berbasis  Kinerja  di  Kota  Bukit Tinggi.  . Jurnal  Ekonomi  STIE  Haji  Agus Salim  Bukittinggi. Volume  XIV.    No.2:  46- 59.
 ISSN: 1978-1520
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2010. Research Methods  for  Business ,
Edition.  United
Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.