## PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST/SWAB
ANTIGEN

## (STUDI PUTUSAN NOMOR 943/PID.B/2021/PN. SRG)
Ejia Elang Winora 1 , Hary Soeskandhi 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ejiawinora95@gmail.com

## Abstrak
World  Health  Organization  (WHO)  yaitu  organisasi  kesehatan  Perserikatan  Bangsa – bangsa menetapkan  pandemi  covid  19  sejak  tanggal  11  maret  2022.  Penyebaran  virus  ini  begitu  cepat melanda  dunia  hingga  menimbulkan  banyak  korban  yang  meninggal  dunia  termasuk  Indonesia. Pandemi Covid 19 ini masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dengan kasus pertama terdapat 2 (dua) warga Negara Indonesia yang berdomisili di depok dinyatakan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo  telah  terpapar  virus  covid  19.  Selanjutnya  pandemi  Covid  19  ini  melanda  Provinsi /Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Berbagai rumah sakit di tanah air saat itu kewalahan melayani pasien  yang  terpapar  covid  19  karena  terbatasnya  tenaga  kesehatan,  terbatasnya  kamar  maupun obat – obatan.  Benar – benar  pandemi  Covid  19  telah  menghancurkan  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat,  tidak  hanya  aspek  kesehatan  semata  tetapi  juga  aspek  ekonomi.  Terlebih  dengan diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sehingga masyarakat wajib membekali  dirinya  dengan  surat  keterangan  hasil  test  rapid/swab.  Melihat  tingginya  antusias masyarakat yang mengurus test rapid/swab serta mahalnya harga test rapid/swab ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab palsu dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga test yang sesungguhnya  (resmi).  Salah  satu  contohnya  pada  Putusan  Nomor  943/Pid.B/2021/PN.Srg  dimana terdakwa,  SUPRIYADI  bin  SAMSU  dengan  maksud  mencari  keuntungan  melakukan  tindakan membuatkan atau melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu)  dalam  rangka  sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk  melakukan  perjalanan  pada  masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat pada Masa Pandemi Corona Virus Desease  2019  (Covid  19).  Topik  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  pemidanaan terhadap  pemalsuan  surat  keterangan  hasil  rapid  test/swab  antigen  dalam  Putusan  Nomor 943/Pid.B/2021/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  pendekatan  konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pemidanaan, Pemalsuan Surat

## Abstract
The World Health Organization (WHO), the United Nations health organization, has established the COVID-19 pandemic since March 11, 2022. The spread of this virus so quickly swept the world that it caused many victims to die, including Indonesia. The Covid-19 pandemic entered Indonesia on March 2, 2020, with the first case there were 2 (two) Indonesian citizens domiciled in depok officially declared by  President  Joko  Widodo  to  have  been  exposed  to  the  covid  19  virus.  Furthermore,  the  Covid-19 pandemic has hit provinces / regencies / cities throughout Indonesia. Various hospitals in the country at that time were overwhelmed to serve patients exposed to covid 19 due to limited health workers, limited rooms and medicines. Really, the Covid-19 pandemic has destroyed various aspects of people's lives,  not  only  health  aspects  but  also  economic  aspects.  Especially  with  the  enactment  of  PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities), so that the community is obliged to provide themselves with a certificate of rapid/swab test results. Seeing the high enthusiasm of the public who take care of the rapid / swab test and the high price of the rapid / swab test, this is used by irresponsible individuals by opening illegal services providing a certificate of rapid / swab results at a relatively cheap
price  compared  to  the  actual  (official)  test  price.  One  example  is  in  Decision  Number 943/Pid.B/2021/PN.Srg  where  the  defendant,  SUPRIYADI  bin  SAMSU  with  the  intention  of  seeking profit took the act of making or serving the making of a certificate of rapid test results/antigen swabs illegally (fake) in order to be one of the requirements to travel during the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) during the Corona Virus Desease Pandemic 2019 (Covid 19). The topic studied in this study is about the punishment of forgery of certificates of rapid test results / antigen swabs in Decision Number 943 / Pid.B / 2021 / PN.Srg. The research method used is a type of normative legal research, and uses a statute approach, a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach).
Keywords : Covid-19 Pandemic, Punishment, Letter Forgery

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  badai  covid  19  pertama  kali  ditemukan  di  Kota Wuhan Tiongkok. Virus jenis baru ini dalam perjalananya telah menyebar ke berbagai penjuru dunia  yang  dikenal  dengan  istilah  virus  coronavirus  disease  2019  atau  yang  lebih  mudah dikenal  dengan  Covid  19.  World  Health  Organization  (WHO)  yaitu  organisasi  kesehatan Perserikatan Bangsa – bangsa menetapkan pandemic covid 19 sejak tanggal 11 maret 2022. Penyebaran virus ini begitu cepat melanda dunia hingga menimbulkan banyak korban yang meninggal  dunia  termasuk  Indonesia.  Badai  Covid  19  ini  masuk  Indonesia  pada  tanggal  2 Maret 2020, dengan kasus pertama terdapat 2 (dua) warga Negara Indonesia yang berdomisili di depok dinyatakan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo telah terpapar virus covid 19. Selanjutnya  pandemi  Covid  19  ini  melanda  Provinsi  /Kabupaten/Kota    seluruh  Indonesia, tercatat DKI Jakarta sebagai Kota terbanyak korban yang terpapar maupun yang meninggal dunia. Berbagai rumah sakit di tanah air saat itu kewalahan melayani pasien yang terpapar covid  19  karena  terbatasnya  tenaga  kesehatan,  terbatasnya  kamar  maupun  obat – obatan. Benar – benar  pandemic  Covid  19  telah  menghancurkan  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan semata tetapi juga aspek ekonomi.
Terlebih  dengan  diberlakukannya  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat) saat  itu  oleh  Pemerintah,  semakin  membuat  sendi – sendi  kehidupan  masyarakat  porak poranda.  Karena  masyarakat  dibatasi  tidak  boleh  keluar  rumah,  pusat – pusat  keramaian Pasar,  Mall,  Kantor  dan  lain – lain  ditutup  karena  pengetrapan  physical  distancing  melalui kebijakan  PPKM.  Geliat  ekonomi  porak  poranda,  pedagang  tidak  dapat  berjualan  padahal mata pencaharian berdagang itu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehari – hari. Benar – benar  Pandemi  covid  19  tidak  hanya  merugikan  sisi  kesehatan  saja  tetapi  juga  sangat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
berdampak pada  perekonomian  di  Indonesia.  Bukan  hanya  produksi  barang  yang  terhenti, investasi  stagnasi/terhambat.  Harga  barang  menjadi  mahal  dan  langka  untuk  ditemukan, sementara disisi lain daya beli masyarakat semakin menurun.
Menyikapi kondisi yang serba sulit ini Pemerintah mengambil langkah mengucurkan berbagai bantuan  baik  berupa  uang  tunai  (BLT)  maupun  ekonomi  setiap  bulan  untuk  mengatasi problem ekonomi akibat pandemic Covid 19. Paling tidak program Bantuan langsung tunai maupun  sembako  sedikit  banyak  dapat  mengurangi  beban  hidup  masyarakat  yang  serba kesulitan  untuk  mencukupi  berbagai  kebutuhan hidup  sehari-hari  akibat dampak  covid  19. Sehingga  dampak  Covid  19  benar – benar  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  khususnya masyarakat bawah.
Apalagi  dengan  adanya  pembatasan  aktifitas  masyarakat  untuk  keluar  rumah  tidak diperbolehkan,  kalaupun  diperbolehkan  hanya  dibatasi  sampai  jam  20.00  WIB.  Semua aktifitas tidak boleh buka harus tutup termasuk pertokoan, tempat ibadah, warung, restoran dan lain – lain. Hal ini tentu sangat menganggu kehidupan masyarakat. Perlahan lahan kondisi Pandemi ini mulai surut sehingga saat itu Pemerintah menetapkan kebijakan New Normal.
Menurut  ketua  Tim Pakar  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid 19  Wiku  Adisasmita New  Normal  adalah  merupakan  perubahan  perilaku  untuk  tetap  aktifitas  normal  namun dengan  ditambah  menerapkan  protokol  kesehatan  guna  mencegah  terjadinya  penularan covid 19. Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain wajib menggunakan masker, menjaga psichal  distancing  (jarak  1  Meter),  tidak  boleh  melakukan  kerumunan  dan  lain – lain. Kenormalan baru (New normal) pada prinsipnya membuka kembali aktifitas ekonomi, sosial dan  kegiatan  public  secara  terbatas  dengan  tetap  menggunakan  protocol  kesehatan. Kenormalan baru ini mengacu pada perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh warga  setelah  menjalani  masa  pembatasan  sosil  berskala  besar.  Prinsipnya  New  normal adalah tindakan preventip diri yakni dengan menjaga protocol kesehatan ksususnya selama aktifitas diluar yaitu memakai masker, hand sanitizer, face shield, tisu basah dan lain – lain.
Sementara di sisi lain aktifitas bepergian keluar daerah baik menggunakan angkutan udara (pesawat terbang), angkutan darat (bis, kereta api, mobil, dll), laut (kapal) masyarakat wajib membekali dirinya dengan surat keterangan hasil test rapid / swab selain wajib masker. Rapid test antigen adalah pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang. Rapid test antigen umumnya hanya dilakukan untuk pemeriksaan
penyaring  (skrining),  dan  sampel  yang  digunakan  tergantung  pada  penyakit  yang  ingin dideteksi.  Antigen  adalah  zat  asing  yang  dapat  memicu  sistem  kekebalan  tubuh  untuk membentuk  reaksi  perlawanan  berupa  antibodi.  Tes  rapid  antigen  bertujuan  untuk mendeteksi antigen tersebut, yaitu dengan memeriksa sampel darah atau lendir tenggorokan pasien.
Harga  test  rapid/swab  yang  mahal  tentu  sangat  memberatkan  masyarakat  yang  hendak bepergian  keluar  daerah.  Melihat  tingginya  antusias  masyarakat  yang  mengurus  test rapid/swab serta mahalnya harga test rapid/swab ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab  palsu  dengan  harga  yang  relatif  murah  dibanding  dengan  harga  test  yang sesungguhnya  (resmi).  Salah  satunya  yang  terjadi  di  Kelurahan  Pasanggrahan  Kecamatan Solear  Kabupaten  Tangerang  Provinsi  Banten.  Dimana  terdakwa,  SUPRIYADI  bin  SAMSU dengan  maksud  mencari  keuntungan  melakukan  tindakan  membuatkan  /  melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu) dalam rangka sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk  melakukan  perjalanan  pada  masa  Pemberlakukan Pembatasan  Kegiatan  Masayarakat  (PPKM)  Darurat  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Desease 2019 (Covid 19).
Penyedian surat keterangan hasil rapid/swab yang palsu ini jelas merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang melanggar Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  karantina  Kesehatan.  Terkait karantina  kesehatan  dalam  hal  ini  “tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarant inaan Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-  halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Terhadap  tindakan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama memvonis terdakwa dengan pidana 4 (empat) bulan penjara sebagaimana dalam putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Srg.
Penulis  tertarik  untuk  menganalisis  lebih  jauh,  bagaimana  seseorang  dapat  dikenakan pemidanaan  atas  pemalsuan  surat  keterangan  hasil  rapid  test  /  swab  antigen.  apa  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  melakukan  pemidanaan,  seperti  yang  terjadi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dalam kasus Putusan Nomor  943/Pid.B/2021/PN Srg., dimana terdakwa dijatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  murni  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  Normatif,  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  pendekatan  kasus  (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PEMIDANAAN  TERHADAP  PEMALSUAN  SURAT  KETERANGAN  HASIL  RAPiD  TEST/SWAB ANTIGEN DALAM PUTUSAN NOMOR 943/PID.B/2021/PN.Srg
3.1.1  Dasar Pertimbangan Hakim
3.1.2 Kasus Posisi
Bahwa pada masa pandemic covid 19 telah terjadi pembatasan ruang gerak masyarakat untuk keluar rumah atau bepergian keluar daerah, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan PSPB ,PPKM  darurat  yang  diperlakukan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Kalaupun  masyarakat  bepergian keluar  kota  harus  bersiap-siap  menghadapi  berbagai  macam  persyaratan  yang  harus dipenuhi, dan salah satunya adalah adanya surat keterangan hasil Rapid test/swab antigen. Dengan  adanya  persyaratan  surat  keterangan  tersebut  mengakibatkan    membludaknya animo  masyarakat  yang    mengurus  surat  keterangan    rapid  test/swab  antigen.  Mahalnya harga  surat  keterangan rapid  test/swab  antigen dan  disisi  lain  banyak  yang  membutuhkan surat keterangan tersebut telah dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab antigen palsu  dengan  harga  yang  relatif  murah  dibanding  dengan  harga  test  yang  sesungguhnya (resmi). Salah satunya yang terjadi di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang  Provinsi  Banten.  Terdakwa,  SUPRIYADI  bin  SAMSU  dengan  maksud  mencari keuntungan  ditengah  pandemic  covid  19  melakukan  tindakan  membuatkan  /  melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu) dalam rangka sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk  melakukan  perjalanan  pada  masa  Pemberlakukan Pembatasan  Kegiatan  Masayarakat  (PPKM)  Darurat  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Desease  2019  (Covid  19).  Akibat  tindakan  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut  Hakim
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
menyatakan  semua  unsur  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-  halangi  penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat. Sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam putusan majelis hakim Nomor 943/PID.B/2021/PN.Srg.
3.1.3 Dasar Pertimbangan Hakim
Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis penjara 4 bulan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :
a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis
Hal  ini  mengacu  pada  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana.
Subtansi  Dasar  pertimbangan  Hakim  disini  pada  prinsipnya  Hakim  menyatakan  bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana “tidak mematuhi menyelengga raan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat“ sebagaimana diatur dalam Pasal 93  Jo  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Sehingga  semua  unsur  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana  sebagaimana didakwakan  dalam dakwaan  alternatif,  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-  halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
Ad.1 Unsur Setiap orang;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Menimbang,  Bahwa  untuk  mengetahui  pengertian  unsur  setiap  orang  dapat  kita  simak penjelasan sebagai berikut :
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian  “setiap  orang”  disamakan  pengertiannya  dengan  kata  “barang  siapa”,  yang dimaksud  dengan  barang  siapa  adalah  setiap  orang  atau  siapa  saja  pelaku  tindak  pidana sebagai  subyek  hukum  yang  dapat  bertanggungjawab  menurut  hukum  atas  segalah tindakannya  dan  dalam  hubungan  dengan  perkara  yang  sedang  disidangkan  ini  subjek hukumnya mengacu pada manusi/orang yang sesungguhnya “naturalijk persoonen”. Dengan demikian  unsur  setiap  orang  menunjuk  kepada  subjek  hukum  yang  diajukan  ke  depan persidangan sebagai terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan  perkara  yang  sedang disidangkan  ini  yang  menjadi  subjek  hukumadalah  seseorang yang  mengaku  bernama  SUPRIYADI  bin  SAMSU  yang  menjalani  pemeriksaan  sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia  oleh  Penuntut  Umum  dan  setelah  ditanyakan  dan  diteliti  oleh  Majelis  Hakim, ternyata  identitias  terdakwa  sama  dengan  identitas  yang  terdapat  dalam  surat  dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa  dapat  menjawab  seluruh  pertanyaan  Mejelis  Hakim,  Penuntut  Umum  maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain  itu  selama  persidangan  berlangsung,  terdakwa  dapat  mengikuti  proses  persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang- undangan.  Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas  maka  kepada  terdakwa  dapat  dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum.
Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
1.  Ad.2.  Unsur  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan yang didapatkan  dari  keterangan  para  saksi,  petunjuk  maupun  keterangan  terdakwa  maka didapatkan fakta bahwa, bahwa terdakwa Supriyadi Bin Samsu, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Taman Argo Subur Blok.S13 No.22  Rt.004/Rw.013  Kelurahan  Pasanggrahan  Kecamatan  Solear  Kabupaten  Tangerang Propinsi Banten  berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat
(2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat keterangan hasil rapid test/swab antigen Palsu dengan cara berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan  dari masyarakat yang  akan  melakukan  pemeriksaan  Swab  Antigen  dalam  rangka  sebagai  salah  satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masayarakat  (PPKM)  Darurat  Pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Desease  2019  (Covid  19), selanjutnya  untuk  melaksanakan  niatnya  tersebut  maka  pada  sekira  awal  bulan  Juli  2021 terdakwa kemudian mulai mempelajari cara membuat surat keterangan hasil swab antigen Covid-19 melalui youtube dan terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit printer, terdakwa kemudian mulai mengunduh logo-logo klinik kesehatan yang ada di internet selanjutnya terdakwa mengeditnya diaplikasi photoshop,  selanjutnya  terdakwa  mulai  memberitahukan  kepada  orang-orang  yang  ingin membuat surat keterangan hasil swab antigen Covid-19 melalui sarana grup WA perumahan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bisa membuat surat dimaksud dan untuk tiap surat  terdakwa  menghargainya  sebesar  Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  pemesan cukup memperlihatkan KTP sebagai syarat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang mencetak surat keterangan dokter hasil swab antigen Covid-19 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar yang isinya tidak benar, terdakwa  kemudian  diamankan  oleh  pihak  kepolisian  dari  Polda  Banten  yang  sedang melakukan  patroli  dalam  rangka  pelaksanaan  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat  Pada Masa Pandemi  Corona  Virus Desease 2019  (Covid 19) di wilayah  Propinsi  Banten.  Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  tersebut  telah  menyebabkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
tidak  dipatuhinya  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  dan  juga  menghalang-halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  Pada Masa  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masayarakat  (PPKM)  Darurat  Pada  Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19). Dengan demikian unsur “tidak  memat uhi penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1) dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sehingga menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat”  telah  terbukti  secara  sah  menurut hukum. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan  yang  lain  tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Selanjutnya  Terdakwa  haruslah  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1);
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Hakim  mengacu  diantaranya  latar  belakang  perbuatan  terdakwa,  akibat          perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri Terdakwa.
Secara subtansi pertimbangan hakim yang non yuridis dapat diuraikan sebagai berikut :
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## KESIMPULAN
Berorientasi dari uraian-uraian  dalam bab  pembahasan,  maka dapat ditarik  benang merah sebagai kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa  terdakwa  pada  prinsipnya  melakukan  perbuatam  melawan  hukum  dengan membuat  surat  keterangan  hasil  rapid  test  atau  swab  antigen  palsu  yang  bukan kompetensinya dengan memalsukan isi dokumen, tanda tangan stempel dan lain-lain dengan cara yang melanggar hukum ;
2. Tindakan terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan  surat  dan  menurut  pertimbangan  Hakim  semua  unsur  dalam  Pasal  263 tentang pemalsuan surat sudah terpenuhi ;
3. Adapun Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa pada prinsipnya dibagi dua yaitu Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni  mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti,  pasal-pasal  peraturan  hukum.  Sementara  pertimbangan  yang  bersifat  non yuridis  Hakim  mengacu  diantaranya  latar  belakang  perbuatan  terdakwa,  akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri Terdakwa.
4. Mengingat semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi, maka majelis hakim  menyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  terdakwa    SUPRIYADI  bin SAMSU  bersalah  melakuka n  tindak  pidana  “tidak  mematuhi  penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat“ sebagaimana diatu r dalam Pasal 93  Jo  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  dalam  dakwaan  alternatif  ketiga,  sehingga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyadi Bin Samsu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  N.  J.  (2022).  Analisis  hukum  positif  dan  hukum  pidana  islam  terhadap  sanksi  pidana penipuan  administrasi  swab:  studi  putusan  Nomor:  600/Pid.  B/2021/Pn.  Sda  (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Gunawan, R., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Habib Rizieq Shihab selama di RS Bogor terkait Hasil Swab Tes. Jurnal Komunikasi, 15(1), 71-82.
Jafar, F. H. (2021). Tinjauan hukum pemberlakuan harga rapid test antigen dan swab test PCR. Literasi Hukum, 5(1), 124-135.
Muhyidin,  A.  Hukum  Tes  Swab  Untuk  Deteksi  COVID-19  Saat  Berpuasa  Dalam  Perspektif Perbandingan  Mazhab  (Bachelor's  thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta).
Nur,  I.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Pengenaan  Tarif  Rapid  Tes Antigen-Swab Di Atas Batasan Tertinggi (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).