## PAMPAS: Journal Of Criminal

## TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL (GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK)
Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: dinaelisa27@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital,  dan 2)  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bank  atas  tindak  pidana  penipuan melalui  aplikasi  digital.  Jenis  penelitian  adalah  yuridis  normative.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  terhadap  tindak  pidana penipuan  melalui  aplikasi  digital  dapat  berpedoman  pada  Pasal  492  dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam  pengaturannya masih  terjadi  kekaburan  norma  karena  dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut  juga  tidak  menegaskan  proporsi  “penipuan”  secara  spesifik, terutama  untuk  penipuan  yang  tidak  berkaitan  dengan  jual  beli.  Bentuk pertanggungjawaban  bank  atas  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi digital  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap nasabah  dengan  melakukan  perlindungan  secara  implicit  melalui pengawasan dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga  yang  menjamin  simpanan  masyarakat.  Se;anjutnya  pihak  bank memilki  tanggung  jawab  untuk  melakukan  ganti  rugi  terhadap  nasabah yang  mengalami  kerugian  jika  kesalahan  teknis  atau  bocornya  data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank.
Kata Kunci: pertanggungjawaban, bank, penipuan aplikasi digital

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-10 Accepted: 2024-02-10 Publish:  2024-03-05
KEYWORDS: liability, banks, digital application fraud

## ABSTRACT
The aim of this research is 1) to determine and analyze the regulations for criminal acts of fraud through digital applications, and 2) the form of bank criminal liability for criminal acts of fraud through digital applications. The type  of  research  is  normative  juridical.  The  research  results  show  that regulation  of  criminal  acts  of  fraud  through  digital  applications  can  be guided by  Article  492 and  Article  263 of  the  new  Criminal Code  as  well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in the regulation there is still a blurring of norms because Article 378, Article 492 and Article 263 of the Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law also do not  specifically  emphasize  the  proportion  of  "fraud",  especially  for  fraud that is not related to buying and selling. The form of bank accountability for criminal  acts  of  fraud  through  digital  applications  can  be  carried  out  by providing protection  to  customers by  providing implicit  protection  through supervision  and  explicit  protection  through  the  establishment  of  an institution  that  guarantees  public  savings.  Furthermore,  the  bank  has  the responsibility to provide compensation to customers who experience losses if  technical  errors  or  leakage  of  bank  customer  data  occurs  due  to negligence on the part of the Bank.

## A. PENDAHULUAN
Fungsi  umum  hukum  pidana  adalah  untuk  mengatur  tingkah  laku  dan menyelenggarakan  tata  aturan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sementara  itu,  fungsi  khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak  mengganggunya,  dengan  sanksi  berupa  pidana  yang  sifatnya  memaksa  dan mengikat. 1 Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan  pembuatnya  dapat  dipidana.  Tindak  pidana  ini  terbagi  menjadi  beberapa jenis.  Menurut  Musthafa  Abdullah  dan  Ruben  Ahmad  bahwa  jenis-jenis  dari  tindak  pidana adalah  “tindak  pidana  kejahatan  dan  tindak  pidana  pelanggaran,  tindak  pidana  formil  dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif”. 2
Dari  jenis-jenis  tersebut,  maka  salah  satu  jenis  tindak  pidana  kejahatan  dan  tindak pidana  pelanggaran  adalah  tindak  pidana  penipuan.  Penipuan  adalah  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  dikelompokkan  ke  dalam  kejahatan  terhadap  harta  benda  orang  lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada,  kecuali  apa  yang  dirumuskan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Rumusan  penipuan  dalam  KUHP  bukanlah  suatu  definisi  melainkan  hanyalah  untuk menetapkan  unsur-unsur  suatu  perbuatan  sehingga  dapat dikatakan  sebagai  penipuan dan pelakunya  dapat  dipidana. 3 Penipuan  menurut  pasal  378  KUHP.  Berdasarkan  unsur-unsur tindak  pidana  penipuan  yang  terkandung  dalam  rumusan  Pasal  378  KUHP  di  atas,  maka penipuan  adalah  tindakan  seseorang  dengan  tipu  muslihat  rangkaian  kebohongan,  nama palsu  dan  keadaan  palsu  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tiada  hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. 4
Setelah  KUHP  mengalami  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  maka  tindak  pidana  penipuan  dapat digolongkan  sebagai  tindak  pidana  perbuatan  curang.  Hal  ini  dikarenakan  menipu  sebagai salah  satu  perbuatan  curang  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  bahwa:  “Setiap  orang  yang  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rantaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyarahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tehun atau pidana denda paling banyak kategori V”.
Tindak  pidana  penipuan  terus  mengalami  perkembangan  seiring  dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi. 5 Hal ini dikarenakan
1 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5
2 Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43 3 Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) , Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2 4 Sugandhi, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Penjelasannya ,  Usaha  Nasional,  Surabaya, 2010, hlm.396-397
5 Nisa  Nindia  Putri.,  S.  Lasmadi  dan  Erwin,  Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers Terhadap  Pemberitaan  Yang  Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak  Online, Pampas: Journal of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view
perkembangan  kebutuhan  masyarakat  global,  teknologi  dan  informasi  dampak  terhadap perubahan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  perkembangan  tersebut  juga  mengubah perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia,  serta  memacu  timbulnya  modus  dan  tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi. 6
Perkembangan  teknologi  tersebut  juga  mempengaruhi  modus  dalam  tindak  pidana penipuan  yang  dilakukan  secara  online.  Penipuan  via  online  merupakan  suatu  bentuk kejahatan  yang  menggunakan  fasilitas  teknologi  dalam  setiap  perbuatannya. 7 Bentuk penipuan  secara  online  juga  dilakukan  oleh  para  pelaku  dengan  memanfaatkan  aplikasi digital,  dimana  aplikasi  digital  ini  merupakan  suatu  aplikasi  yang  memanfaatkan  teknologi komputer maupun smartphone. Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan  secara  konvensional,  dimana  setiap  kasus  penipuan  pasti  terdapat  korban  yang dirugikan  dan  pihak  lain  yang  diuntungkan  secara  tidak  sah.  Perbedaan  antara  penipuan online  melalui  aplikasi  digital  dengan  penipuan  konvensional  yaitu  penggunaan  sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).
Secara hukum kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik  penipuan  konvensional  yang  diatur  dalam  KUHP.  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  penipuan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP, sedangkan  dalam  KUHP  terbaru  diatur  dalam  Pasal  492.  Kemudian  mengenai  penipuan melalui  aplikasi  digital  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  penyiaran  atau penyebarluasan  berita  atau  pemberitahuan  bohong  dengan  ancaman  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  263  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan sebagai berikut:
1) Setiap  orang  yang  menyiarkan  atau  menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan padahal  diketahuinya  bahwa  berita  atau  pemberitahuan  tersebut  bohong  yang mengakibatkan  kerusuhan  dalam  masyarakat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2) Setiap  orang  yang  menyiarkan  atau  menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dala masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Namun  permasalahannya  adalah  dalam  Pasal  378  KUHP  lama  hanya  mengatur penipuan  secara  keseluruhan  dan  tidak  mengatur  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi digital. Sementara itu dalam KUHP terbaru justru tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur  mengenai  penipuan,  melainkan  penipuan  ini  dikategorikan  sebagai  perbuatan curang.  Akibatnya  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital  cukup  sulit  untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun  Pasal 492 KHUP terbaru. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku penipuan menggunakan aplikasi digital juga dapat merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik
6 Hendri  Diansah.,  Usman  dan  Y.  Monita,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Carding,  Pampas:  Journal  of  Criminal, Volume  3,  Nomor  1,  2022,  hlm.  16,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704
7 Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 105, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357
dipidana  penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.1  miliar  rupiah”. Kemudian dalam KUHP terbaru juga diatur mengenai penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 KUHP terbaru.
Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat digunakan pada kasus penipuan melalui aplikasi digital karena tindak pidana ini dapat merugikan orang atau pihak  yang  menjadi  korban  penipuan.  Hal  ini  dikarenakan  seseorang  dapat  dikatakan melanggar  Pasal  263  KUHP  maupun  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  apabila  memberikan berita/informasi bohong yang dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, media sosial, marketplace dan layanan elektronik lainnya. Pada kasus ini, korban atau pihak yang tertipu tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen karena antara korban dan pihak bank  terdapat  perjanjian/perikatan  selayaknya  hubungan  antara  penjual  dengan konsumen/pembeli,  sehingga  dari  perjanjian  tersebut  menimbulkan  tanggungjawab  dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya.
Akan tetapi permasalahannya adalah dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE  tersebut  juga  tidak  menegaskan  proporsi  “penipuan”  secara  spesifik,  terutama  untuk penipuan  yang  tidak  berkaitan  dengan  jual  beli,  sehingga  kasus  penipuan  melalui  aplikasi digital  yang  menjadi  fokus  dalam  peneltiian  ini  belum  diatur  secara  jelas  dalam  pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik  mengenai  penipuan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  penggunaan  proposisi “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun  pasal-pasal lain dalam UU  ITE.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  ketidakjelasan  atau  kekaburan  norma  dalam pengaturan  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital,  sehingga  menyebabkan  pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dan  analisis  data  dilakuakn  melalui inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat, serta  memberikan  pengaruh  perubahan  yang  sangat  signifikan  terhadap  kehidupan masyarakat.  Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  negara- negara maju, tetapi juga terjadi pada negara berkembang, seperti Indonesia. Perkembangan teknologi  informasi  di  Indonesia  tersebut  mempengaruhi  perkembangan  bisnis  yang  pesat dengan  memanfaatkan  teknologi  telekomunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan berbagai  bisnis.  Salah  satu  kemajuan  teknologi  yang  sangat  dirasakan  adalah  penggunaan internet.
Internet saat ini berperan sangat penting terhadap kehidupan, karena melalui internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa terkendala jarak dan waktu. Melalui internet kita  dapat  mengetahui  beberapa  hal  seperti  media  sosial,  berita,  gaya  hidup, online  shop hingga  melakukan  transaksi  keuangan  dengan  menggunakan  internet.  Masyarakat  telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan
komunikaasi  seperti  telepon  genggam,  internet  dan  media  elektronik  lainnya. 8 Hal  ini mengindikasi bahwa perkembangan internet banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif  maupun  dampak  negative.  Secara  umum,  dampak  positif  dari  adanya  internet  ini adalah:
a. Memudahkan komunikasi jarak jauh dan menemukan informasi terbaru.
b. Tercipatanya sistem remote dan memudahkan akses ke berbagai layanan.
c. Mengenal budaya baru, banyak konten hiburan.
d. Membantu dalam transaksi bisnis dan perekonomian.
e. Bermanfaat dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. 9
Selain  memberikan  dampak  positif,  perkembangan  internet dalam  kehidupan  sehari- hari juga dapat memberikan dampak negative apabila digunakan secara tidak tepat. Adapun dampak negative dari adanya perkembangan internet adalah:
a. Mengganggu  keseimbangan  hidup  karena  dapat  menyebabkan  kecanduan  apabila pengguna tidak mampu mengontrol diir.
b. Memudahkan tindak criminal dan penyebaran hoax.
c. Memudahkan tindak plagiasi. 10
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dampak  negative  dari  penyalahgunaan  internet  adalah memudahkan tindakan criminal. Hal ini dikarenakan kejahatan konvensional yang umumnya diatur  dalam  KUHP  bermetamorfosis  mengikuti  dan  menggunakan  teknologi  komputer/ informasi dan terknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru, yang memiliki  modus  (karakteristik)  yang  berbeda.  Kejahatan  komputer  memiliki  hubungan dengan kode etik profesi karena profesi terkait para ahli Information Techonolgy (IT), yang kemudian berkembang menjadi tindak kejahatan menyalahgunakan internet, dengan pelaku oknum tertentu ( cybercrime ). Kejahatan dalam dunia maya memiliki kompleksitas dan daya sebar  cukup  tinggi  dan  merugikan  masyarakat  dan/  pemerintah  kita  yang  saat  ini  massif menggunakan internet. 11
Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  memanfaatkan  internet  adalah adalah  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  penipuan.  Secara  umum,  penipuan  adalah enipuan  adalah  kebohongan  yang  dibuat  keuntungan  pribadi,  meskipun  ia  memiliki  arti hukum  yang  lebih  dalam,  detil  jelasnya  bervariasi  di  berbagai  wilayah  hukum. 12 Penipuan adalah  tipu  muslihat  atau  serangkaian  perkataan  bohong  sehingga  seseorang  merasa terpedaya  karena  omongan  yang  seakan-akan  benar.  Biasanya  seseorang  yang  melakukan penipuan,  adalah  menerangkan  sesuatu  yang  seolah-olah  betul  atau  terjadi,  tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu,  perkara  menipu  (mengecoh).  Dengan  kata  lain  penipuan  adalah  dua  pihak  yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan  atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur  atau  bohong dengan maksud  untuk  menyesatkan  atau  mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan  dirinya  atau kelompok.
8 Nita Aprilia, Perkembangan Teknologi, Pena Media, Jakarta, 2022, hlm. 5 9 Ibid. hlm. 12 10 Ibid. 11 Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 220,
https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/
12 Soesilo, Pokok  –  Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik  Khusus ,  Bogor,  Politeia, 2018 , hlm. 87
Tindak pidana penipuan juga mengalami transformasi atau perubahan, karena sebelum ada  internet,  maka  tindak  pidana  penipuan  dilakukan  secara  langsung  seperti  terjadinya komunikasi  langsung  antara  pelaku  dan  korban,  sehingga  penyebaran  kasus  ini membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Akan  tetapi,  semenjak  adanya  perkembangan teknologi  internet,  maka  para  pelaku  penipuan  berahil  memanfaatkan  teknologi  tersebut untuk  melakukan  tindak  pidana  secara  online  dengan  memanfaatkan  aplikasi  digital. Penipuan  dengan  memanfaatkan  teknologi  aplikasi  digital  juga  dapat  diartikan  sebagai penipuan online yaitu  perbuatan  memanipulasi  keterangan  untuk  mencari  keuntungan melalui  media  internet  dapat  “ditafsirkan”  sebagai  perbuatan  menyesatkan.  Penipuan melalui media online tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal: faktor  Pendidikan  dalam  konteks  masyarakat  yang  tidak  paham  hukum  dan/  malas membaca,  tidak  paham  teknologi,  faktor  keadaan  lingkungan  yang  hedonis/konsumtif, mudahnya  mengakses  teknologi,  dan  pengaruh  dalam  lingkungan  masyarakat  itu  sendiri; Secara eksternal: niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata  pencahariaan  pelaku  adalah  menipu,  mudahnya  mengakses  teknologi  dalam  konteks kecepatan dan daya sebar, dan keterbatasan  jumlah penegak hukum dan sarana Kepolisian dibidang siber. 13
Bentuk  tindak  pidana  penipuan  dengan  menggunakan  aplikasi  digital  ini  banyak dilakukan dengan menggunakan parktik scamming, dimana tindak pidana penipuan ini dapat menguras  habis  seluruh  uang  di  rekening  tabungan  milik  korban. Scam dapat  diartikan sebagai praktik atau tindakan yang bertujuan untuk menipu dan mendapatkan sesuatu dari korban, seperti informasi, data, barang, hingga uang yang ada di rekening tabungan maupun aplikasi dompet digital milik korban. Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dengan teknik scamming ini tentu memanfaatkan ajringan internet, karena pelaku akan mengriimkan link atau alamat aplikasi digital melalui e-mail, whatsApp maupun kontak lainnya. 14
Penipuan  melalui  aplikasi  digital  dengan  praktek scamming rata-rata  menggunakan modus file berekstensi Android Package Kit (APK), dimana pelaku akan mengirimkan sebuah program penipuan ( malware) untuk dapat diinsal di Handphone korban. Android Package Kit (APK)  adalah  format  file  yang  digunakan  untuk  menghimpun  berbagai  macam  elemn  guna memasang  aplikasi  pada  android.  Aplikasi  ini  digolongkan  sebagai  aplikasi  yang  sangat berbahaya karena memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah  ke  data-data  pribadi  milik  korban.  Setelah  itu,  pelaku  akan  mencuri  data  dan mengambil alih kendali perangkat korban. 15 Adapun modus penipuan menggunakan aplikasi digital yang sering terjadi adalah sebagai berikut:
1) Penipuan  undangan  pernikahan  online  dengan  aplikasi  APK  berupa  “surat undangan pernikahan digital” yang dikirim melalui pesan WhatsApp.
2) Penipuan resi dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”.
3) Penipuan tagian PLN dengan format APK.
4) Penipuan surat tilang online dengan format APK yang bertulis “Surat Tilang-1.0.
5) Penipuan tagihan BPJS dengan format APK yang bertuliskan “Lembar Tagihan”.
13 Hartanto, Op.,Cit. hlm. 222-223.
14 Narasi Daily, Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu, https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang-bisa-meraup- semua-uangmu diakses 30 Oktober 2023 15 Agustinus  Rangga  Respati, Waspada  ini  8  Modus  Penipuan  File  APK  Yang  Pernah  Terjadi  di Indonesia, https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus- penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia diakses 30 Oktober 2023
6) Penipuan dengan voicenote dengan aplikasi APK.
7) Penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
8) Penipuan pendaftaran BI-Fast. 16
Seluruh  modus  penipuan  dengan  aplikasi  digital  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk menguras uang di rekening tabungan milik korban. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik karena korban akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan melalui  aplikasi  digital  ini  juga  harus  memiliki  pengaturan  hukum  yang  jelas  agar  korban dapat  melindungi  haknya,  sedangkan  pelaku  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Pengaturan  tentang  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital  sangat diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat  yang  melakukan  transaksi  menggunakan  media digital.  Masyarakat  atau  konsumen  yang  melakukan  transaksi  dan  mengalami  penipuan dapat  menimbulkan  kerugian  secara  materiil  dan  menguntungkan  pihak  yang  melakukan kejahatan.
Penipuan melalui aplikasi digital masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang  penyalahgunaan  teknologi  informasi. Illegal  contens merupakan  suatu  kejahatan yang  memasukkan  informasi  atau  data  yang  tidak  benar  ke  dalam  Internet,  selain  itu informasi  yang  disajikan  juga  tidak  etis  dan  dapat  dianggap  melanggar  hukum  atau mengganggu  ketertiban  umum. 17 Pada  dasarnya,  kasus  penipuan  melalui  aplikasi  digital dapat  diperlakukan  sama  sebagai  delik  penipuan  konvensional  yang  diatur  dalam  KUHP. Delik penipuan konvensional atau penipuan biasa diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang berbunyi:
Barang  siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  ( hoednigheid ) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya  memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Setelah KUHP mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam KUHP baru ini justru tidak memberikan batasan pengaturan yang langsung merujuk pada kata “penipuan”. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak  pidana perbuatan curang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terbaru yang berbunyi:
Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  kedudukan  palsu,  menggunakan tipu  muslihat  atau  rantaian  kata  bohong,  menggerakan  orang  supaya  menyarahkan suatu  barang,  memberi  utang,  membuat  pengakuan  utang,  atau  menghapus  piutang, dipidana  karna  penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tehun  atau pidana denda paling banyak kategori V.
Kemudian berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikaitkan dengadapat diintegrasikan dengan Pasal 263 KUHP terbaru yang berbunyi:
1) Setiap  orang  yang  menyiarkan  atau  menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan padahal  diketahuinya  bahwa  berita  atau  pemberitahuan  tersebut  bohong  yang
16 Agustinus Rangga Respati, Waspada ini 8 Modus Penipuan File APK Yang Pernah Terjadi di Indonesia, https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada-ini-8-modus- penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia diakses 30 Oktober 2023 17 Noor Rahmad, Op.,Cit. hlm. 109
mengakibatkan  kerusuhan  dalam  masyarakat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2) Setiap  orang  yang  menyiarkan  atau  menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dala masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Hal  ini  dikarenakan  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital  termasuk  dalam upaya menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain. Selain dapat merujuk pada KUHP, pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UUITE.  Akan  tetapi,  dalam  UUITE  ini  tidak  secara langsung  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital.  Pada  hal  ini tidak  terdapat  proposisi  ‘penipuan’  dalam  pasal-pasalnya.  Meskipun  demikian,  pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat merujuk pada a Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik”.
Pasal  28  ayat  (1)  UUITE  ini  meskipun  tidak  secara  spesifik  menjelaskan  penipuan tetapi  sangat  kental  dengan dimensi  dari  tindak  pidana  penipuan.  Apabila  dilihat  dari  dari pengelompokan  dalam  pengaturan  pasal-pasal  di  UU  ITE,  Pasal  28  ayat  (1)  disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban  umum,  tetapi  kejelasan  pada  hal  ini  tidak  ditemukan  didalam  naskah  akademik pembentukan UU ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.
Unsur-unsur  yang terkandung dalam  Pasal  28  ayat  (1) UU  UTE  identik dan  memiliki beberapa  kesamaan  dengan  tindak  pidana  penipuan  konvensional  yang diatur dalam  pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media  elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan  pasal  378  KUHP  dilihat  dari  unsur-unsur  yang  mengatur  perbuatan  terhadap  pasal tersebut.  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  merupakan  delik  materiil,  yang  maksudnya  bahwa kerugian  konsumen  dalam  transaksi  online  dapat  sebagai  akibat  yang  dilarang  dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
Ancaman  untuk  pelanggaran  pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dapati  dipidana  penjara paling  lama  enam  tahun  dan  /atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,-  (satu  miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak  mensyaratkan  adanya  unsur  “menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Berdasarkan  seluruh  aturan  dalam  KUHP  maupun  dalam  UUITE,  maka  penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana penipuan belum mengalami perubahan yang lebih signifikan. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru juga tidak memberikan batasan yang secara  khusus  mengatur  mengenai  “penipuan”,  melainkan  penipuan  masih  dikategorikan sebagai  bentuk  tindak  pidana  yang  lain,  seperti  tindak  pidana  perbuatan  curang.  Hal  ini menyebabkan tindak pidana penipuan sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan modus dan
prakteknya  terus  berinovasi  dengan  memanfaatkan  teknologi,  sehingga  tehnik  penipuan semakin canggih. Seharusnya dalam KUHP ini tindak pidana penipuan memang diatur secara langsung dan tidak merujuk atau mengkategorikan sebagai perbuatan pidana yang lainnya.
Kemudian  dalam  Pasal  263  KUHP  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  mengenai penipuan  melalui  aplikasi  digital,  sehingga  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital cukup  sulit  untuk  diselesaikan  dengan  menggunakan  Pasal  378  KUHP  lama  maupun  Pasal 492  dan  Pasal  263  KHUP  terbaru.  Hal  ini  dikarenakan  ada  beberapa  unsur  tindak  pidana penipuan  melalui  aplikasi  digital  yang  tidak  terpenuhi  dalam  KUHP,  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) Tidak  terpenuhinya  unsur  media  utama  yang  digunakan  dalam  melakukan  tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang belum dikenal dalam KUHP.
2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan melalui aplikasi digital.
3) Terdapat  keterbatasan  dalam  KUHP  yaitu  tidak  dapat  membebankan pertanggungjawaban  pidana  pada  subyek  hukum  yang  berbentuk  badan  hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.
Selanjutnya  mengenai  pengaturan  dalam  UUITE  maka  penulis  juga  berasumsi  bahwa penggunaan  Pasal  28  UU  ITE  juga  belum  cocok  untuk  mengatur  tindak  pidana  penipuan dengan  aplikasi  digital.  Hal  ini  dikarenakan  korban  atau  pihak  yang  tertipu  dalam  kasus penipuan  dengan  aplikasi  digital  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai  konsumen  karena antara  korban  dan  pihak  bank  terdapat  perjanjian/perikatan  selayaknya  hubungan  antara penjual  dengan  konsumen/pembeli,  sehingga  dari  perjanjian  tersebut  menimbulkan tanggungjawab  dari  masing-masing  pihak,  termasuk  tanggungjawab  bank  kepada nasabahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik,  terutama  untuk  penipuan  yang  tidak  berkaitandengan  jual  beli,  sehingga  kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan  secara  spesifik  mengenai  penipuan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28  ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekaburan norma dalam pengaturan  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital,  sehingga  menyebabkan  pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

## 2. Bentuk  Pertanggungjawaban  Bank  Atas  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Aplikasi Digital
Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital masih terus terjadi dan sudah banyak pihak yang dirugikan, dimana pihak-pihak yang dirugikan ini disebut sebagai korban. Selain itu,  kasus  penipuan  melalui  aplikasi  digital  juga  semakin  sering  terjadi,  salah  satu  contoh menggunakan  modus  undangan  pernikahan  digital.  Kasus  ini  dialami  oleh  seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus undangan  digital  via WhatsApp. AKibat  dari  hal  ini,  maka  korban  mengalami  kerugian
sebesar Rp. 1,4  miliar. Kerugian ini  terjadi setelah korban mengakses udangan digital yang dikirim oleh pelaku. 18
Kasus  berikutnya  adalah  penipuan  melalui  aplikasi  digital  dengan  modus  foto  resi tagihan dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”. Penipuan ini dilakukan dengan  pelaku  mengirim  aplikasi  “foto  resi”  memalui WhatsApp korban  secara  acak, kemudian  korban  terlanjur  mengakses  atau  mengunduh  file  tersebut,  sehingga  tanpa sepengetahuan korban seluruh tabungan dan saldo m-banking ludes. Setidaknya dari kasus ini sudah ada 6 korban yang mengalami kerugian lebih dari Rp. 1 miliar rupiah. 19 Akan tetapi, dari  kedua  kasus  tersebut  belum  ada  putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  perkara  akan hal  ini,  dikarenakan  keterbatasan  barang  bukti  dan  peraturan  perundang-undangan  untuk menjerat pelaku. Meskipun demikian seharusnya nasabah korban penipuan melalui aplikasi digital dapat meminta ganti rugi kepada bank, karena bagaimanpun bank merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dari data-data nasabah, termasuk menjaga tabungan yang ada dalam rekening milik korban. Apabila data dan tabungan dapat dibobol dari kasus penipuan melalui aplikasi digital, berarti sistem keamanan yang diterapkan oleh bak  tersebut  masih  harus  ditingkatkan.  Selain  itu,  tanggungjawab  bank  ini  juga  termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap nasabahnya.
Bank  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  strategis  dalam  peningkatan  ekonomi masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kedudukan bank  sebagai  lembaga  intermediasi,  yang menghimpun dana dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dihimpun oleh bank  merupakan  dana  masyarakat  yang  wajib  dikelola  dengan  baik,  serta  dilindungi keberadaanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, maupun bagi bank itu sendiri, yang pada akhirnya secara sistemik akan berdampak pada perekonomian negara. 20 Besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  pengelolaan  bank  yang  tidak  profesional, telah  mendorong  pemerintah  melakukan  tindakan  preventif  maupun  represif  melalui pengaturan  bisnis  perbankan.  Secara  normatif,  pengaturan  aktivitas  perbankan  tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Berdasarkan  pengaturan tersebut,  bank  wajib  melaksanakan  kepatuhan  terhadap  pelbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Adanya  tindak  pidana  penipuan  mellaui aplikasi digital melihat kejahatan yang terjadi pada bank tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya pencurian data  dan  dana  nasabah  tetapi  dalam  hal  ini  ada  dalam  dunia  siber.  Keberadaan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik  ini  sebenarnya  dapat meningkatkan  keamanan  dan  kenyamanan  nasabah  saat  melakukan  kegiatan  perbankan melalui  sistem  elektronik  yang  disediakan  bank,  dengan  beberapa  alasan  diantaranya sebagai berikut:
18 Linda Nur Dewi, Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam, https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07 diakses 19 Agustus 2023 19 Kompasiana, Penjelasan Ahli Soal Modus Penipuan Kurir Paket yang Bikin Saldo Ludes, https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal-modus- penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes diakses 30 Oktober 2023
20 Lukanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2018, hlm. 3, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1
1. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam  memfasilitasi  pelayanan  jasa  bank  via  Internet  (e-banking),  bertanggung jawab  secara  hukum  terhadap  kerugian  yang  dialami  nasabah  berkaitan  dengan pemanfaatan  layanan  yang  disediakannya.  Namun,  jika  kerugian  disebabkan  oleh force majeur atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik mengharuskan  bank  untuk  menyelenggarakan  sistem  elektronik  yang  andal  dan aman,  serta  bertanggung  jawab  terhadap  operasional  sistem  elektroniknya.  Bank juga  wajib  mengoperasikan  sistem  elektronik  yang  memenuhi  persyaratan minimum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Elektronik.
3. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik  ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.  Laporan  transaksi  perbankan  via  e-mail,  yang  menunjukkan  adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.
4. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik menegaskan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan e- banking  untuk  transaksi  perbankannya,  maka  laporan  mutasi  rekening  miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap system informasi, sehingga memudahkan aparat  penegak  hukum  untuk  menindaklanjutinya.  Selain  itu,  terdapat pula  sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Dengan demikian, siapa pun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan  terhadap  e-banking.  Namun  demikian,  beberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Elektronik  masih perlu  pengaturan  lebih  lanjut  melalui  peraturan  pemerintah.  Salah  satunya mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu system elektronik. 21
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  16  huruf  b  UU  ITE,  dalam  menyelenggarakan  sistem elektronik, pelaku usaha berkewajiban menyelenggarakan sistem elektronik dengan menjaga keutuhan  dan  kerahasian  sistem  elektronik  itu  sendiri.  Pada  perlindungan  hukum  nasabah bank  yang  mengalami  pencurian  data  maupun  dana,  sebelum  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  nasabah,  bank  harus  terlebih  dahulu  melakukan  berbagai  upaya  sebagai berikut :
1. Bank  harus  mengetahui  identitas  yang  akan  atau  sedang  menggunakan  jasa perbankan.
2. Manajemen  bank  harus  menjamin  bahwa  transaksi  yang  dilakukan  telah  sesuai dengan  kode  etik dan peraturan  atau  ketentuan  peraturan  yang  berkaitan dengan transaksi tersebut (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
21 Ibid. hlm. 3-6
3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( bank secrecy ). 22
Kemudian  perlindungan  yang  dapat  diberikan  pada  nasabah  bank  dapat  melalui  dua cara, yaitu :
1. Perlindungan secara implisit ( implicit deposit  protection ), yaitu perlindungan yang dihasilkan  oleh  pengawasan  dan  pembinaan  yang  efektif  yang  dapat menghindarkan  terjadinya  kebangkrutan  bank.  Perlindungan  ini  dapat  diperoleh melalui :
a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
e) Melakukan usaha bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
f) Menyediakan informasi risiko pada bank.
2. Perlindungan  secara  eksplisit  ( explicit  deposit  protection ),  yaitu  perlindungan melalui  pembentukan  suatu  lembaga  yang  menjamin  simpanan  masyarakat, sehingga  apabila  bank  mengalami  kegagalan,  lembaga  tersebut  yang  akan mengganti dana masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada nasabah Bank biasanya melakukan hal sebagai berikut :
a. Bank  dengan  menggunakan  teknologi Secure  Socket  Layer (SSL)  128  bit  yang akan  melindungi  komunikasi  antara  komputer  nasabah  dengan  server  Bank. Untuk  menambah  keamanan  digunakan  metode  time  out,  maksudnya  adalah setiap 10 (sepuluh) menit tanpa aktivitas nasabah, akses dari komputer nasabah ke server Bank secara otomatis tertutup.
b. Bank  akan  menjaga  kerahasiaan  data  pengguna  internet  banking  dan  hanya orang  tertentu  yang  berhak  untuk  mengakses  informasi  tersebut  untuk digunakan  sebagaimana  mestinya  (dalam  hal  ini  Bank  selalu  mengingatkan pegawai Bank akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah). Bank tidak akan memperlihatkan atau menjual data tersebut kepada pihak ke tiga.
c. Bank  juga  tidak  secara  otomatis  mengumpulkan  informasi  data  pengunjung internet banking .
d. Informasi umum yang dikumpulkan dan digunakan antara lain :
1) Domain yang akan digunakan oleh nasabah untuk mengakses internet;
2) Internet banking yang digunakan untuk mengakses website Bank;
3) Browser;
4) Hari, tanggal, dan waktu;
5) Pilihan  yang  ditentukan  oleh  nasabah  untuk  memberikan  informasi  kepada bank antara lain jenis rekening ;
e. Untuk dapat mengakses internet banking , nasabah harus memasukkan terlebih dahulu  user  ID  dan  PIN  untuk  keamanan  nasabah  diharuskan  memasukkan kembali PIN untuk transaksi bersifat financial.
22 Ibid. hlm. 7
f. Saat  ini  Bank  menyediakan  sarana  internet  banking  yang  lebih  cocok  di  akses dengan  menggunakan  netscape  communitor  4.7  atau  Microsoft  internet  explorer 5.01  (yang  menggabungkan  navigator,  klien  e-mail,  editor  halaman  website,  dan aplikasi lainnya). 23
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pihak bank memilki tanggung jawab untuk melakukan  ganti  rugi  terhadap  nasabah  yang  mengalami  kerugian.  Pengaturan  mengenai kewajiban bank untuk  mempertanggung jawabkan dana nasabahnya dapat ditemukan juga dalam tingkatan aturan yang lebih rendah yakni pada Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/2014  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  yang  menyebutkan “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada  konsumen  atas  kerugian  yang  timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.” Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  juga  mengeluarkan  Peraturan  yang  berisikan  kewajiban  bank  mengganti rugi atas kerugian yang diderita nasabahnya.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh  bank  terhadap  nasabah  yang mengalami penipuan dapat mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum.  Adapun  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank adalah sebagai berikut:
a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum Bank  dapat  bertanggungjawab  apabila  terbukti  adanya  suatu  perbuatan  yang melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dibuktikan. Apabila perbuatan tidak dapat dibuktikan, maka bank tidak akan memberikan tanggungjawabnya terhadap nasabah.  Artinya  pertanggungjawaban  bank  akan  muncul  apabila  terbukti  secara sah adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.
b. Adanya  seorang  pembuat  atau  pelaku  yang  dianggap  mampu  bertanggung  jawab atas perbuatannya
Pada  hal  ini,  bank  dapat  bertanggungjawab  apabila  terbukti  adanya  pihak  yang bersalah. Pada hal ini, jika suatu kerugian terjadi karena kesalahan dari bank, maka bank  akan  bertanggungjawab.  Namun  jika  kerugian  muncul  karena  kesalahan nasabah sendiri, maka bank tidak akan bertanggungjawab.
Dari  unsur  tersebut,  jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  penipuan  melalui  aplikasi digital, maka pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
a. Adanya pembuktian penyebab terjadinya kerugian Proses  ganti  rugi  kepada  nasabah  yang  menderita  kerugian  harus  ada pembuktian terlebih dahulu mengenai penyebab hilangnya dana nasabah tersebut. pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerugian nasabah disebabkan perilaku  melawan  hukum  pihak  lain  atau  murni  karena  kesalahan  daripada nasabah. Pihak yang harus membuktikan dan menyelidiki adalah bank itu sendiri, ini terkait dengan kemampuan bank yang menguasai teknologi dan membawa data- data  transaksi  nasabah  sehingga  bank  berkewajiban  membuktikan  hal  tersebut. Saat  bank  mendapatkan  laporan  dari  nasabah  yang  mengalami  kehilangan  dana, bank harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi nasabah tersebut.
b. Adanya riwayat transaksi dari rekening nasabah Riwayat transaksi nasabah dapat diketahui dengan menelusuri data transaksi seperti  penyetoran,  penarikan,  dan/atau  pengiriman  dana  melalui  ATM/teller
23 Ibid. hlm. 7-8
bank/e-banking  yang  menyebabkan  berkurangnya  dana  nasabah  tersebut.  Setelah data-data  tersebut  didapatkan  maka  akan  dilakukan  klarifikasi  kepada  nasabah. Nasabah  akan  ditanya  yang  manakah  transaksi  yang  dilakukan  nasabah  dan  yang manakah  tranasaksi  yang  tidak  dilakukan  nasabah.  Jika  ditemukan  transaksi- transaksi yang mencurigakan dan bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, maka akan  dilakukan  pengecekan  lebih  lanjut  seperti  pengecekan  CCTV  jika  transaksi tersebut  dilakukan  melalui  mesin  ATM  atau  mengecek  detail  login  jika  transaksi yang dianggap mencurigakan tersebut dilakukan melalui mobile banking.
Tentu  saja  prosedur  penanganan  setiap  instansi  bank  berbeda-beda,  namun dengan mengecek hal-hal tersebut akan diperoleh informasi berupa siapa-siapa saja yang  sudah  melakukan  proses  transaksi  menggunakan  ATM  atau  akun  e-banking milik nasabah.
c. Kerugian tidak terjadi karena kesalahan/kelalaian nasabah Jika  hasil  klarifikasi  menyatakan  hilangnya  uang  nasabah  akibat  tindakan melawan hukum orang lain yang dengan sengaja ingin mengambil atau menguasai dana  nasabah  yang  menyebabkan  nasabah  kerugian,  maka  pihak  bank  akan mengganti rugi kerugian yang diderita nasabah dengan mengembalikan uang yang hilang  dari  rekening  nasabah.  Hal  ini  berlaku  sebaliknya,  jika  terbukti  bahwa hilangnya uang nasabah diakibatkan oleh perilaku nasabah itu sendiri, maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab dalam mengembalikan uang tersbeut.
Akan  tetapi dari  beberapa  kasus  penipuan  melalui  aplikasi  digital  sedikit  sulit  untuk meminta  ganti  rugi  kepada  bank,  karena  Bank  akan  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian yang  dialami  nasabah  pengguna  fasilitas  internet  banking  jika  kesalahan  teknis  atau bocornya  data  nasabah  bank  terjadi  karena  kelalaian  dari  pihak  Bank,  Bank  juga  akan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  Bank  yang  mengalami  kerugian dikarenakan oleh pihak Bank. Sementara itu, dalam kasus penipuan melalui aplikasi digital dinilai sebagai kesalahan nasabah yang dengan sengaja mengunduh aplikasi yang dikirimkan oleh  pelaku.  Permasalahan  berikutnya  adalah  transaksi  perbankan  yang  dilakukan  oleh pelaku masih menggunakan data-data korban, sehingga terlihat seperti nasabah sendiri yang melakukan  transaksi  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  nasabah  sulit  meminta pertanggungjawaban  atau  ganti  rugi  dari  bank  atas  kasus  kasus  penipuan  melalui  aplikasi digital. Sebenarnya jika merujuk pada aturan terkait perbankan, norma dalam pasal terkait nasabah sifatnya adalah normatif yang artinya adalah kewajiban setiap penyedia layanan jasa keuangan  untuk  memberikan  perlindungan  dasar.  Persoalannya  adalah  perkembangan kejahatan  perbankan  semakin  pesat  dari  sisi  modus  dan  media,  perbankan  seharusnya memberikan  sekuritas  maksimum  bagi  nasabah  melalui  system  keamanan  yang  maksimal agar tidak mudah diretas. Selain itu sifat kejahatan yang canggih ini tentunya, memerlukan aksi  yang  lebih  responsive  dari  pihak  bank  dalam  system  pengamanan  dan  penanganan. Bahwa ketika oknum pelaku meretas akun dan kemudian memindahkan uang kejahatan ke rekening  yang  lain,  seharusnya  pihak  bank  cepat  tanggap  untuk  merespon  dengan menelusuri  identitas  pemilik  rekening  penampung  uang.  Initnya  bahwa  pihak  bank  lebih aktif  dalam  merespon  dan  menanggapi  tindakan  tersebut.  Sebab  jika  semua  diserahkan kepada  kelalaian  nasabah,  Dimana  letak  jaminan  keselamatan  nasabah  dan  keadilan  bagi nasabah.  Sebab  orang  menyimpan  uang  di  bank  justru  supaya  uangnya  selamat  dan  aman. Terlebih  setiap  bulan  ada  biaya  biaya  tertentu  yang  dibebankan  pada  nasabah,  sehingga seharusnya  pihak  bank  lebih  meningkatkan  system  keamanan  dan  memberikan  kenyaman pada nasabah.

## D. SIMPULAN
Pengaturan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital  dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP lama, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE  tersebut  juga  tidak  menegaskan  proporsi  “penipuan”  secara  spesifik,  terutama  untuk penipuan  yang  tidak  berkaitan  dengan  jual  beli,  sehingga  menyebabkan  pelaku  maupun pihak  bank  yang  seharusnya  menjaga  nasabah  tidak  dapat  bertanggungjawab  atas  tindak pidana  penipuan  melalui  aplikasi  digital.  Bentuk  pertanggungjawaban  bank  atas  tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap  konsumen  atau  nasabah  dengan  melakukan  perlindungan  secara  implicit  melalui pengawasa  dan  perlindungan  secara  eksplisit  melalui  pembentukan  suatu  lembaga  yang menjamin  simpanan  masyarakat.  Selanjutnya  pihak  bank  memiliki  tanggung  jawab  untuk meningkatkan  system  keamanan  yang  harus  dimuatkan  dalam  aturan  hukum  sebagai kewajiban bank pada nasabah. Melakukan respon aktif terkait penanganan penipuan aplikas digitasl  dengan  melacak  dan  menelusuri  segala  idenittas pemilik  rekening  yang  juga  harus dimuatkan  dalam  aturan  hukum.  Sehingga  terlihat  jelas  bentuk  tanggung  jawab  kepada nasabah

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) , Bumi Aksara, Jakarta, 2007
Nita Aprilia, Perkembangan Teknologi, Pena Media, Jakarta, 2022
Soesilo, Pokok  –  Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik  Khusus ,  Bogor,  Politeia, 2018
Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya , Usaha Nasional, Surabaya, 2010

## Jurnal
Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2022, https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/
Hendri  Diansah.,  Usman  dan  Y.  Monita,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Carding,  Pampas:  Journal  of  Criminal, Volume  3,  Nomor  1,  2022,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704
Lukanul  Hakim,  Pertanggungjawaban  Lembaga  Perbankan  terhadap  Pencurian  Data Nasabah,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2018, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1
Nisa  Nindia  Putri.,  S.  Lasmadi  dan  Erwin,  Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, Pampas:  Journal  of  Criminal, Volume  2,  Nomor  2,  2021,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view
Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, 2019, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357

## Website
Agustinus  Rangga  Respati, Waspada  ini  8  Modus  Penipuan  File  APK  Yang  Pernah  Terjadi  di Indonesia, https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/07/075807426/waspada- ini-8-modus-penipan-file-apk-yang-pernah-terjadi-di-indonesia  diakses  30  Oktober 2023
Kompasiana, Penjelasan  Ahli  Soal  Modus  Penipuan  Kurir  Paket  yang  Bikin  Saldo  Ludes, https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/06/132900965/penjelasan-ahli-soal- modus-penipuan-kurir-paket-yang-bikin-saldo-ludes diakses 30 Oktober 2023
Linda Nur Dewi, Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4  M  Raib  dalam  5  Jam, https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07 diakses 19 Agustus 2023
Narasi Daily, Kenali Scam, Praktik Penipuan di Era Digital yang Bisa Meraup Semua Uangmu, https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-scam-praktik-penipuan-di-era-digital-yang- bisa-meraup-semua-uangmu diakses 30 Oktober 2023