Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Tindak  Kekerasan  di Sumatera Barat

## Efren Nova
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: efrennova11@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 07-07-2022
Revised     : 29-11-2022 Accepted : 29-11-2022 Published  : 30-11-2022
Keywords: Violence Women Children Based on data from the West Sumatran Women's Conscience NGO, the number of violence against women and children in West Sumatra in the 4  (four)  years  is  still  very  high.  The  research  method  used  in  this research is sociological juridical. Based on the results of research at the Integrated  Service  Center  for  the  Empowerment  of  Women  and Children  at  5  (Five)  Regencies/Cities  in  West  Sumatra:  the  model  of protection  by  P2TP2A  for  women  and  children  victims  of  violence  is through prevention efforts carried out through socializing the existence of P2TP2A, handling complaints services, rehabilitation services health services,  social  rehabilitation  services,  legal  aid  services  and information  data  administration  services,    recovery  is  carried  out through  training  training  so  that  victims  can  become  independent  and social  rehabilitation  so  that  victims  can  socialize  again  into  the community. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 07-07-2022 Direvisi      : 29-11-2022
Disetujui : 29-11-2022
Diterbitkan : 30-11-2022 Kata Kunci: Kekerasan Women Children Berdasarkan  data  dari  LSM  Nurani  Perempuan  Sumatera  Barat,  angka kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Sumatera  Barat  dalam  4 (empat)  tahun  masih  sangat  tinggi.  Metode  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak di 5 (Lima)  Kabupaten/Kota di Sumatera Barat : model perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak  kekerasan  adalah  melalui  upaya  pencegahan  dilakukan  melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A, penanganan adanya layanan pengaduan,  layanan  rehabilitasi  kesehatan,  layanan  rehabilitasi  sosial, layanan  bantuan  hukum  dan  layanan  administrasi  data  informasi  , pemulihan  dilakukan  melalui  pelatihan  pelatihan  agar  korban  dapat mendiri  serta  rehabilitasi  ssosial  agar  korban  dapat  bersosialisasi kembali ke
masyarakat. / rumah aman
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  merupakan  masalah  yang  komplek yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat bahwa anak-anak adalah generasi muda yang diharapkan memiliki kualitas sumber daya yang memadai sebagai  pewaris  masa  depan  bangsa.  Fenomena  kekerasan  dikalangan  anak  muda  juga  akan mengancam  kehidupan bangsa dan negara. Dalam  Pasal  1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  jo  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  dijelaskan  bahwa  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh  dan  berkembang  dan  berpatisipasi  secara  optimal  sesuai  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  bagi  anak  dari  faktor  yang  merugikan  dan  mengancam  kehidupan  anak sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar.  Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana, prasarana  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak. Undang-Undang perlindungan anak juga mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum  anak,  tata  cara  pendampingan  dan  keterlibatan  seluruh  perangkat  daerah  dalam menyukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.
Kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan sebagai kelompok yang rentan pada awalnya  distigmatisasi  bahwa,  seperti  kasus  penganiayaan  fisik  atau  seksual  misalnya pemerkosaan.  Sejak  awal  telah  dicurigai  bahwa  ia  sedikit  banyaknya  turut  berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya ( victim participating ), bahkan perempuan sebagai korban.
Dibentuknya Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 (PP dan PA)  pada  tanggal  22  Oktober  2009  melahirkan  kebijakan  yang  paling  mendasar  adalah  Pusat Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan Pembentukan  dan  Pengembangan  Pusat  Pelayanan  Terpadu,  menyatakan  bahwa  sebagai lembaga  pemerintah  yang  dibentuk  secara  khusus  sebagai  tempat  pendampingan  dan perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Maka  diperlukan  model  penanganan  dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak dalam rangka perlindungan tehadap perempuan dan anak.
1 Santri  Ramadhana  Andi  Megadara,”Upaya  Pemulihan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  oleh  P2TP2A  di Kabupaten Maros  “ Jurnal Ilmiah Ecosystem , Vol 22 No 1 ( 2022) : 49-72, https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393.
Berdasarkan  data  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Nurani  Perempuan,  angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat dalam 4 (empat) tahun masih sangat tinggi 2 ,  pada  tahun  2013  setidaknya  ada  88  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang dilaporkan, yaitu 39 kasus kekerasan seksual dan 34 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan orang, 4 kasus kriminalisasi perempuan, 2 kasus kekerasan oleh mantan suami dan 4 kasus non kekerasan gender.  Kemudian  tahun  2014,  81  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu  38  kasus kekerasan seksual, 40 kasus KDRT dan 9 kasus lainnya. Pada tahun 2015, ada 85 kasus yaitu 44 kasus kekerasan seksual, 35 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia , 1 kasus non kekerasan berbasis  gender.  Selanjutnya  pada  tahun  2016,  ada  109  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan yaitu 54 kekerasan seksual, 43 KDRT, 6 kasus perdagangan orang. Tingginya angka kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  dipicu  oleh  situasi  di  tingkat  struktural  dan  individual  korban 3 .
Pada  tingkat  struktural    budaya  patriarki,  kemiskinan,  dan  penafsiran  agama  yang  dangkal, sedangkan  pada  tingkat  individual  korban  karena  masih  terbatasnya  pengetahuan  dan pemahaman  korban  terhadap  mekanisme  hukum  yang  berlaku.  Konsep  layanan  terpadu  untuk penanganan  kasus  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dilahirkan  atas  kebutuhan untuk  mendekatkan  akses  keadilan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan  dan strategi menjawab kebutuhan korban dalam proses  pemulihan.
Anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsugan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4 . Menurut W. I. Thomas sebagaimana dikutip oleh I. Susanto 5 mengatakan bahwa ada  4  (empat)  kebutuhan  dasar  anak/remaja  yaitu  kebutuhan  akan  rasa  aman,  kebutuhan  untuk ditanggapi,  kebutuhan  untuk  diakui  dan  kebutuhan  untuk  ditanggapi  dan  kebutuhan  untuk memperoleh pengalaman baru.
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun 2015 dan 2016 tentang Pengaruh Model  Pola  Asuh  Orang  Tua  terhadap  Kenakalan  Remaja  ( Juvenile  Delinquency )  serta Penanggulangan  di  Sumatera  Barat.  Karena  semakin  maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  anak khususnya  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  lepas  dari  pola  asuh  yang  diterapkan  kepada anak  dan  peran  orang  tua  sebagai  madrasah  pertama  bagi  anak.  Sehubungan  dengan  urgensi
2 Muhammad  Arya,  “Pelaku  Kekerasan  Tertinggi  terhadap  Perempuan,  Ini  Orangnya”,    27  November  2017, https://padangkita.com/pelaku-kekerasan-tertinggi-terhadap-perempuan-ini-orangnya/.
3 Muklir, “Penanganan Korban KDRT oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Utara”, Resam Jurnal Hukum , 7 No 1 ( 2021) : 3, https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.51.
4 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Anak di Indonesia ,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.
5 I.S Susanto, Diktat Kriminologi , (Semarang: UNDIP, 1991).
diadakannya  persoalan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  maka  harus terlebih  dahulu  dilakukan  suatu  kajian  yang  menyeluruh  mengenai  berbagai  aspek  tentang perlindungan perempuan dan anak, terutama sekali dengan menggali konsep dan yang sudah ada dalam masyarakat. Adapun identifikasi masalah dalam tulisan ini yaitu model perlindungan oleh P2TP2A  terhadap  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan  di  Sumatera  Barat,  kendala- kendala P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat.

## MODEL PERLINDUNGAN HUKUM OLEH P2TP2A TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI SUMATERA BARAT
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  merupakan  salah  satu  perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan dan bebas dari perhambaan 6 .  Perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak  saat  ini  menjadi  isu  yang  berkembang  di  masyarakat  dunia termasuk di  Indonesia umumnya khususnya di Sumatera Barat. Kekerasan terhadap perempuan dan  anak 7 dapat  terjadi  dimana  saja,  bisa  di  dalam  rumah,  bisa  diluar  rumah,  bisa  dijalan  dan bisa  di  sekolah  yaitu  bisa  berupa  tindak  kekerasan,  eksploitasi,  pencabulan.  Setiap  perempuan berhak  memperoleh  perlindungan  dari  tindakan  diskriminasi,  eksploitasi  ekonomi,  eksploitasi seksual,  kekerasan  fisik,  psikologi  dan  kekerasan  seksual  serta  penelantaran.  Sedangkan  setiap anak  berhak  untuk  tumbuh,  berkembang  dan  berpatisipasi  secara  wajar  sesuai  harkat  dan martabat kemanusiaan.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak,  ”negara  , pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan sarana  prasarana  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  perlindungan  anak.  Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi seluruh sarana  dan  prasarana,  misalnya  sekolah,  lapangan  olahraga,  rumah  ibadah,  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  lainnya  termasuk  unit  pelaksana  teknis.  Penyelenggaraan  perlindungan  anak  di daerah  adalah  berupa  lembaga  sosial  kemasyarakatan  ataupun  lembaga  sosial  daerah  yang bergerak  dibidang  perlindungan  anak  guna  melindungi  hak-hak  anak.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaran  dan  Kerjasama  Pemulihan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Pasal  5  ayat  dinyatakan  bahwa  resosialisasi  korban
6 Iin  Ratna  Sumirat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kejahatan  Perdagangan Manusia”, Jurnal Studi Gender dan Anak ,7 No 01, ( 2020):21, https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174.
7 Dona  Fitriani,  Haryadi  dan  Dessy  Rakhmawati,  “  Peranan  P2TP2A  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  KDRT, Pampas  Journal  Criminal  Law ,  2  No  2  (  2021):  3, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769.
dilaksanakan  oleh  instansi  sosial  dan  lembaga  sosial  agar  korban  dapat  kembali  melaksanakan fungsi.
Keberadaan  P2TP2A  adalah  sebagai  jawaban  dari  permasalahan  tindak  kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada mulanya adalah gagasan dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan layanan yang menyeluruh dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, atas dasar untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan  dan  anak  sebagai  korban  serta  sebagai  strategi  menjawab  kebutuhan  korban  dalam proses  pemulihan.  Visi  dibentuknya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  adalah  mengedepankan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan  sesuai  dengan  prinsip  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sedangkan  yang  menjadi  misi P2TP2A 8 adalah  membangun  gerakan  bersama  untuk  menghapus  kekerasan  dan trafficking terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampinngan psikologi, advokasi  serta  informasi  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan, menjadikan P2TP2A 9 sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, juga berperan penting dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
Tujuan  pembentukan  P2TP2A  dibagi  2  (dua)  yaitu 10 tujuan  umum  untuk  melakukan pelayanan  bagi  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  dan  berupaya  memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak  dalam rangka terwujudnya kesetaraaan gender.  Sedangkan  tujuan  khusus  yaitu  menyediakan  sarana  yang  dikelola  oleh  masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan informasi  dan layanan bagi penyelesaian masalah  yang dihadapi perempuan dan anak  korban  tindak  kekerasan,  meningkatkan  kepedulian  berbagai  organisasi  masyarakat  dan pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  yang  bersahabat  bagi  perempuan  dan  anak, meningkatkan  tanggung  jawab  semua  pihak  untuk  mencegah,  menghentikan  dan  tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
P2TP2A juga mempunyai pelayanan dan program bagi masyarakat berupa 11 pelayanan hotline  service 24  jam  bagi  para  korban,  pendampingan  legitasi  dan  non  legitasi,  program penanganan tahapan awal, program penanganan tahap lanjutan dan program pendidikan relawan dengan hukum.
8 Andi Fardian, Gerralda Chintyaarizma Putriaksa , “ Peran P2TP2A di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking ” Jurnal Widya Pranata Hukum , 2 No 1, ( 2020):44, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83.
9 Rezky Adelia, Hamza Baharuddin, Sutiawati, ” Peranan P2TP2A Terhadap Perlindungan Anak Jalanan”, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 1 No 2 ( 2020) : 34-52, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/203.
10 Abdul  Rahman  Saida,”  Analisis  Kinerja  Pada  Kantor  P2TP2A  Propinsi  Sulawesi  Tengah”, Katologis ,3  Nomor 9,(2015) 54-67, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6418.
11 Buku Saku P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar.
Penelitian  dilaksanakan  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) di 5 (lima) Kabupaten /Kota di Sumatera Barat yaitu :

## 1. P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatara Barat
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Limpapaeh  Rumah  Nan Gadang  dibentuk  atas  prakarsa  bersama  sejumlah  LSM  dan  kalangan  masyarakat  yang peduli  dengan  perempuan  dan  anak  dengan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang dilandasi atas banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak.
Hal  ini  sejalan  dengan  filosofi  adat  Minangkabau  yaitu  Adat  Basandi  Syarak,  Syarak Basandi  Kitabullah.  Pada  tahun  2003  dengan  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat Nomor  260-292-2003  dan  diperbarui  dengan  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat Nomor  260-134-  2007  tanggal  24  April  2007  terbentuklah  P2TP2A  Limpapeh  Rumah Nan Gadang Sumatara Barat.

## Tabel 1
Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang  Sumatera Barat Tahun 2015 – 2017
S u r
S
Sumber : P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang
Dari hasil penelitian di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat masih sangat tinggi. Berdasarkan tabel 1 diatas pada tahun 2015 ada 85 kasus terdiri dari 44 kasus kekerasan seksual, 35 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia, 1 kasus kekerasan dalam pacaran dan 1 kasus non kekerasan  berbasis  gender.  Sedangkan  pada  tahun  2016  ada  109  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  yaitu  54  kasus  kekerasan  seksual,  43  kasus  KDRT,  6  kasus perdagangan  manusia,  2  kasus  kekerasan  dalam  pacaran  dan  4  kasus  non  kekerasan berbasis gender, selanjutnya tahun 2017 ada 46 kasus kekerasan berbasis gender dan 44 kasus  KDRT.  Adapun  meningkatnya  kasus  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak di Sumatera Barat karena faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya pendidikan seksual, pengaruh negatif kemajuan IPTEK, konflik peran gender.
No  Tahun Kekerasan seksual Perdaganga n Manusia KDRT  Non kekerasan berbasis gender Kekerasan dalam pacaran Jmlh Kasus 1. 2015 44 4 35 1 1 85 2. 2016 54 6 43 4 2 109 3. 2017 46 - 44 - - 90

## Tabel  2
Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang  Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
Sumber : P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  model  pelindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  pada umumnya  adalah  menjalankan  fungsi  sebagai  pusat  layanan  dalam  bentuk  pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi dan konseling serta layanan bantuan hukum dan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marnis Murut dan Ibu Zulva  Tarmina 12 ,  proses  pedampingan  dan  perlindungan  yang  diberikan  kepada perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan  adalah  korban  datang  langsung  bersama orang  tua/wali  atau  tetangga  ke  P2TP2A  atau  melalui  telepon,  adakalanya  korban dilaporkan  oleh  unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polresta  Padang  dan  Polda Sumatera  Barat.  Setelah  dilakukan  identifikasi  terhadap  korban  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  barulah  dilakukan  konseling,  kemudian  dilakukan pendampingan,  pendidikan  dan  latihan.  Menurut  informasi  dari  Ibu  Zulva  Tarmina, P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  telah  menjadi  pusat  pelayanan  dalam  bentuk  : layanan  pengaduan,  layanan  rehabilitasi  sosial  dan  konseling,  layanan  kesehatan. Pelaksanaan  program  pemberdayaan  ekonomi  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah
12 Marnis Nurut (Wakil Ketua di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang) dan Zulva Tarmina (sekretaris P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang) wawancara kepada penulis pada,Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
No Bentuk Layanan Model  Perlindungan 1.  Layanan Pengaduan/informasi 1. Laporan melalui telepon 2. Telepon Sahabat Anak  (Tesa) 3. Baliho, standing banner 4. Talkshow RRI dan TVRI 2.  Layanan Kesehatan 1. Bekerjasama  dengan  rumah  sakit Bhayangkara, M.Jamil dan Reksodiwiryo 2. Pemulihan korban 3.  Layanan Rehabilitasi sosial 1. Adanya rumah aman/ shelte r
2. Konseling dengan psikolog
3. Layanan  pemberdayaan  ekonomi bagi perempuan korban KDRT 4 Layanan Bantuan Hukum 1. Pendampingan  korban  dalam  proses peradilan 2. Kerjasama  dengan  aparat  penegak hukum
tangga  (KDRT)  dengan  cara  diberikan  pelatihan  dan  penguatan  diri  untuk  menghadapi masa depan, pelatihan keterampilan hidup serta memberikan peralatan jahit, bantuan alat- alat  perlengkapan  masak  seperti  kompor,  kuali  dan  lainnya  untuk  modal  melakukan usaha  produktif  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  Program  pemberdayaan  ekonomi bagi perempuan korban KDRT mempunyai tujuan salah satunya adalah mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam proses reintegrasi sosial atau kembali ke masyarakat dengan tidak menjadi beban.
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Masni  Nurut 13 ,  Wakil  Ketua  P2TP2A  Limpapeh  Rumah Nan Gadang mengatakan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  RI  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Tata  Kelola  Unit  Pelaksana Teknis  Perlindungan  Perempuan  maka  mulai  dari  bulan  Januari  2018  bentuk kelembagaan  P2TP2A  berubah  semula  lembaga  non  struktural  menjadi  lembaga struktural atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DPP-PA)  Provinsi  Sumatera  Barat.  Menurut  Ibu  Masni  Nurut,  fungsi  dari P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  hanya  melakukan  pencegahan  dengan mengadakan sosialisasi  dan tidak ada lagi  fungsi layanan pengaduan dan laporan. Akan tetapi masyarakat tetap datang melapor dan mengadu ke P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang. Demikianlah model perlindungan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## 2. P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar
P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo  Kabupaten  Tanah  Datar  dibentuk  tahun  2009  dengan  SK Bupati  Nomor  260/334/Badan  Taskin  PMPKB/2009  tanggal  27  Maret  2009.  Tingkat kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Tanah  Datar  meningkat  setiap tahun  terutama  kasus  pelecehan  seksual,  cabul,  KDRT  dan  pemerkosaan.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  faktor  diantaranya  kurangnya  pengawasan  orang  tua,  pengaruh lingkungan  serta  dampak  negatif  kemajuan  teknologi.  Untuk  mengatasi  kondisi  di  atas terutama  trauma  yang  dirasakan  korban  tindak  kekerasan,  maka  pemulihannya membutuhkan  waktu  yang  panjang.  Inilah  salah  satu  tugas  P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo Kabupaten Tanah Datar.
13 Ibid.
Hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar, Ibu Hj Musyidah 14 ,  menjelaskan  P2TP2A  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  upaya pencegahan,  penanganan  dan  pemulihan  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan. Hal  ini  sangat  serius  dengan  fenomena-  fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak.  Kita  gencar  mensosialisasikan  pada  masyarakat,  inilah  kiranya  menyebabkan banyak masuk laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  terjadi  di  Tanah  Datar.  Disatu  sisi  membuat  nama Tanah  Datar  tercoreng,  namun  disisi  lain  penting  diungkap  menyangkut  pemulihan terhadap  trauma  yang  dialami  oleh  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan. Pemulihan  ini  membutuhkan  waktu  yang  panjang  dan  kita  harus  melakukan pendampingan.  Anak-anak  korban  kekerasan  perlu  didampingi  dan  ini  juga  butuh dukungan  keluarga  dan  lingkungan  sekitar.  Dengan  keseriusan  P2TP2A  Tanah  Datar, pemerintah  pusat  menjadikan  P2TP2A  Tanah  Datar  menjadi pilot  project program perlindungan anak berbasis masyarakat sampai tahun 2019.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data yang ditangani oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar dalam waktu 3 ( tiga ) tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2017 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.:

## Tabel 3 Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo  Tanah Datar Tahun 2015 – 2017
No  Tahun Cabul Sodomi  KDRT Perkosaa n DLL Jmlh Kasus Jmlh Korban 1. 2015 18 1 16 3 9 47 60 2. 2016 29 4 10 - 12 55 57 3. 2017 36 1 6 - 12 55 72
Sumber : P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan  hasil  wawacara  dengan  Ibu  Nora 15 ,  petugas  P2TP2A  Tanah  Datar menyatakan pada awal terbentuknya tahun 2009 memang tidak banyak masyarakat yang melapor  dan  mengadu  ke  P2TP2A.  Tetapi  setelah  diadakan  seminar  dalam  rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada KUA, Kepala Sekolah SMP
14 Mursyidah  (Ketua  P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo)  ,  wawanacara  dengan  penulis  Rabu  7  November  2018  ,  jam 13.00WIB.
15 Nora (Petugas P2TP2A Luhak NanTuo), wawancara dengan penulis hari Kamis 25 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
dan  SMA,  organisasi  wanita,  UPT  Puskesmas,  MUI  dan  Dinas  Pendidikan.  P2TP2A Tanah  Datar  juga  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  KDRT, perlindungan  anak, trafficking dan  pornografi.  Setelah  tahun  2011  sampai  sekarang sudah meningkat kasus yang ditangani P2TP2A Luhak NanTuo.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari tabel  3 diatas pada tahun 2015 P2TP2A  Luhak Nan Tuo menangani 47 kasus dengan 60 korban terdiri dari kasus pencabulan terbanyak 18 kasus dan 16 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 55 kasus dengan 57 korban, terdiri dari tertinggi  pencabulan sebanyak 29 kasus  dan KDRT 10 kasus,  tahun 2017 55 kasus dengan 72 korban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Mursyida  Ketua  P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo, kasus  pencabulan    pada  umumnya  korban  berusia  5  tahun  sampai  dengan  18  tahun. Umumnya pelaku adalah orang terdekat korban yaitu pacar, orang lain, ayah tiri, paman, guru, orang baru kenal,  suami  orang lain, tetangga, teman sepermainan.  sedangkan usia pelaku  17  tahun  sampai  dengan  82  tahun.  Kasus  KDRT  faktor  penyebabnya  umumnya faktor  ekonomi  dan  kemiskinan  serta  kurangnya  pemahaman  baik  istri  maupun  suami tentang  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagai  anggota  keluarga.  Kasus  sodomi yang hanya berjumlah 1 kasus terjadi pada anak berusia 8 tahun sedangkan pelaku kakak kelas  korban  yang  berusia  12  tahun.  Sedangkan  kasus  dan  lain-lainnya  seperti penelantaran  anak  dan  hak  asuh  anak,  konsultasi  masalah  belajar  anak,  penganiayaan, kenakalan  remaja,  depresi,  pekerja  seks,  penyalagunaan  narkotika  maka  penyelesaian kasus  tersebut  dilakukan  dengan  psikolog  bersama  ketua  P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo.
Demikianlah kasus yang ditangani P2TP2A Luhak Nan Tuo selama tiga tahun terakhir.

## Tabel  4
Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A
Luhak  Nan Tuo Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan No Bentuk Layanan Model Perlindungan 1. Layanan pengaduan/informasi 1. Memberikan konseling kepada korban dan pelaku 2. Melaksanakan mediasi  bagi  korban KDRT 3. Memberikan  rekomendasi  kepada korban  tenaga  ahli  psikolog  untuk membantu korban dalam persidangan 4. Memberikan  pembinaan  tentang fungsi  ninik  mamak  dan  bundo kanduang  dalam  hal  perlindungan anak. 2. Layanan kesehatan 1. Memberikan bantuan kepada korban  untuk  melakukan  visum gratis  dan  transportasi  bagi  korban yang tidak mampu. 2. Melakukan pemeriksaan, pengobatan  dan  perawatan  lanjutan terhadap  korban  anak  di  Rumah Sakit Ali Nafiah Batusangkar 3. Melakukan koordinasi dengan Rumah  Sakit  Ali  Nafiah  dalam penanganan korban anak 3. Layanan  rehabilitasi  sosial, pemulangan  dan  reintegrasi sosial 1.  Memberikan  kegiatan  bimbingan konseling  pada  korban  dengan psikolog,  bimbingan konseling
rohani,  bimbingan  pendidikan  dan keterampilan. 2. Melaksanakan pendampingan selama  proses  penanganan  kasus korban. 3. Menitipkan  anak  korban  cabul ketempat tititpan anak ke Pariaman dalam rangka merehabilitasi mental anak/ 4. Melakukan pemulihan korban pasca kasus cabul dan sodomi. 4. Layanan bantuan hukum 1. Memberikan  keterangan  saksi  ahli dari  psikolog  di  Kejaksaan  dan Pengadilan, 2. Melaksnakan pembinaan dan sosialisasi  UU  PKDRT,  UU SPPA, UU Pornograafi dan UU Trafficking 3. Melakukan sosialisasi tentang peran  masyarakat  dan  orang  tua dalam penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Layanan  administrasi  data informasi 1. Membuat  leaflet,  poster,  barner untuk dibagikan ke 14 kecamatan 2. Membuat laporan data kasus dan dokumentasi.
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  Luhak  Nan  Tuo  sudah  menjalankan  fungsinya  sebagai  pusat  informasi  bagi perempuan  dan  pusat  pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan dan  pusat  pemberdayaan  perempuan  dan  anak.  Ketua  P2TP2A  Luhak  Nan  Tuo  Ibu Mursyida  mengatakan  kendala  yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak  adalah  sumber  daya  manusia  khusus  tenaga  psikolog dan juga P2TP2A Luhak Nan Tuo belum mempunyai Tesa (telepon sahabat anak ) dan shelter atau rumah aman.
3. P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi
Dinamika  perkembangan  teknologi  dan  gaya  hidup  serta  perilaku  dewasa  ini, memposisikan  anak  dalam  situasi  rentan  terhadap  perilaku  yang  tidak  ramah  anak serta perempuan dan anak rentan untuk menjadi korban dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan  dipandang  sebagai  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku  yaitu  melanggar  hak  asasi  manusia.  Kompleksitas  dan  beban  permasalahan yang  berat  dalam  diri  korban  tindak  kekerasan  menuntut  diambilnya  langkah penanganan  yang  holistik  dan  komprehensif,  diperlukan  dukungan  yang  optimal  dari berbagai  sumber  dan  potensi  dalam  masyarakat  seperti  organisasi  sosial,  organisasi perempuan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  institusi  lokal,  pemuka  masyarakat, pemuka agama dan pemuka adat, para akademisi, organisasi profesional .
Kota  Bukit  Tinggi  adalah  kota  terbesar  kedua  di  Sumatera  Barat  dan  juga  pusat perdagangan  dan  wisata  jelas  berdampak  kompleksnya  persoalan  sosial kemasyarakatan 16 .  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Saayun  Salangkah  yang  dibentuk  tahun  2009  dan  mulai  beroperasional tahuan  2010  mencoba  hadir  dan  memberikan  jalan  keluar  dalam  persoalan pemberdayaan  perempuan.  P2TP2A  merupakan  pusat  layanam  terpadu  yang menyediakan  pelayanan  bagi  masyarakat  terutama  perempuan  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

## Tabel 5
Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 – 2018 No Tahun Kekera san Fisik Kekera san Psikis KDRT/ Penelanta ran Kekerasa n Seksual DL L Jmlh Kasus Jmlh Korba n 1. 2016 5 4 4 4 3 20 - 2. 2017 - - - 20 4 24 - 3. 2018 3 20 8 8 7 46 48
Sumber : P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi
16 Profil Organisasi P2TP2A Kota Bukit Tinggi
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  kasus  yang  ditangani  oleh  P2TP2A  Saayun  Salangkah Kota Bukit Tinggi dalam waktu 3(tiga) tahun dari 2016-2018 meningkat, tahun 2016 hanya 20 kasus yang terbanyak kasus kekerasan fisik 5 kasus, sedanagkan pada tahun 2017  kasus  terbanyak  adalah  kasus  kekerasan  seksual  sebanyak  20,  kemudian  tahun 2018 meningkat 46 kasus, dimana kasus terbanyak kasus kekerasan psikis 20 kasus, 8 kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  8  kasus  kekerasan  seksual,  3  kasus  kekerasan fisik serta 7 kasus sepeti eklploitasi, perdagangan orang,penganiayaan.

## Tabel  6
Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A Saayun Salangkah
Kota Bukit Tinggi  Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan No Jenis Layanan Model Perlindungan 1. Layanan pengaduan /laporan 1. Langsung  datang ke P2TP2A 2. Hotline service 24 jam 3. KIE (Komunikasi Info Edukasi) 2. Layanan kesehatan 1. Penanganan tahap awal bagi korban 2. Penanganan lanjutan 3. Pemeriksaan visum et repertum 3. Layanan rehabilitasi sosial 1. Konseling psikologis 2. Melaksanakan  koordinasi  dengan instansi  terkait  dan  pekerja  sosial untuk rehabilitasi korban 4. Layanan bantuan dan penegakan hukum 1. Pendampingan  legitasi  dan  non legitasi 2. Pendampingan oleh LSM Gempita 3. Pendampingan  dalam peradilan pidana
Sumber : P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi
Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Ibu Zulhemi 17 , Kabid P2KPA Dinas P3 APPKB Kota Bukit Tinggi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  Saayun  Salangkah  dalam  memberikan  perlindungan  kepada
17 Zulhemi  (Kabid  P2KPA  Dinas  3  APPKB  Kota  Bukit  Tinggi  di  P2TP2A  Saayun  Salangkah)  ,  wawancara dengan penulis pada 3 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai berikut yaitu keluarga langsung datang ke P2TP2A atau  melalui telepon, SMS atau merupakan  rujukan dari lembaga lain.  Biasanya  yang  melapor  tidak  selalu  korban  bisa  tetanggga,  pendamping  lain, keluarga  dengan  mengisi form pengaduan  secar  tertulis  dan  ditandatangani.  Apabila korban  memerlukan  pedampingan  hukum  ada  dua  cara  yang  dilakukan  yaitu, pendamping  P2TP2A  Saayun  Salangkah  dibantu  oleh  LSM  Gempita  akan mendampingi  secara  langsung  selama  proses  peradilan  berlangsung  yang  yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung dalam bentuk  konsultasi  dalam  menghadapi  proses  peradilan,  membuatkan  konsep  gugatan dan sebagainya.

## 4. P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh
P2TP2A  Luhak  Nan  Bungsu  Kota  Payakumbuh  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Bupati Nomor 361/2009 Tahun 2009, untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Maraknya  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  masyarakat  khususnya  di  Kabupaten  Lima  Puluh Kota memerlukan peningkatan komitmen serta koodinasi dari pemerintah, pemerintah daerah  dan  masyarakat  serta  semua  pemangku  dalam  rangka  melakukan  langkah pencegahan  dan  penanganan  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Maka dikeluarkanlah  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak.  Dalam  Pasal  4  dijelaskan  ruang  lingkup  pengaturan perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  meliputi  :  a)  pencegahan,  b) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, c) penanganan, d) pemberdayaan e). pembinaan dan pengawasan.

## Tabel 7 Kasus yang ditangani  oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota  Payakumbuh Tahun 2015 – 2017
No  Tahun Kekerasan fisik Kekera sam seksual KDRT Perkosa an Dll  Jmlh Kasus Jmlh Korba n 1. 2015 15 11 20 4 15 65 65 2. 2016 10 7 10 - 10 37 37 3. 2017 - 1 7 - 2 10 10
Sumber P2TP2A Kota Payakumbuh
Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh, kasus yang ditangani selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat dari tabel 7 diatas pada tahun 2015 kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kota Payakumbuh sebanyak 65 kasus, tahun 2016 turun menjadi 37 kasus kemudian tahun 2017 turun lagi menjadi  10 kasus.

## Tabel  8
Model Layanan dan Perlindungan oleh
P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan No Bentuk Layanan Model Perlindungan 1. Layanan pengaduan 1. Secara langsung, hotline 2. Layanan telepon 24 Jam 2. Layanan kesehatan 1. Unit layanan korban kekerasan di Puskesmas 2. Konsultasi dengan psikolog 3. Kerjasama dengan Rumah Sakit 4. Pemeriksaan visum 3. Layanan sosial , rehabilitasi 1. Rumah perlindungan  sosial anak 2. Pembentukan forum anak 4. Layanan bantuan hukum 1. Pendampingan  dan  perlindungan korban pada setiap proses peradilan 2. Melaksanakan  pencegahan  primer dan pencegahan sekunder
Sumber : P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Andiko  Jumarel 18 ,  model  perlindungan  yang diberikan  oleh  P2TP2A  Kota  Payakumbuh  terhadap  perempuan  dan  anak  korban tindak kekerasan telah melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan dan pemulihan. Fungsi  pencegahan  dengan  melaksanakan  pencegahan  primer  berupa  pemberian edukasi kepada tentang kekerasan seksual, pencegahan dan upaya yang dilakukan jika terjadi  kekerasan  seksual  namun  belum  mengadakan  pelatihan  tentang  perlindungan diri  untuk  mencegah  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Pencegahan  sekunder  belum dilakukan secara optimal. Deteksi dini kasus dilakukan kerjasama dengan Kepolisian , sekolah-sekolah  dan  deteksi  dini  laporan  kasus  dari  P2TP2A.  Pemberian  konseling sudah  dilaksanakan  secara  optimal  namun  sarana  dan  prasarana  seperti  ruang konseling belum tersedia.

## 5. P2TP2A Sakinah Kota Solok
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Sakinah  Kota  Solok merupakan lembaga atau suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi  korban  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta  berupaya memberikan  kontribusi  terhadap  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  korban  tindak kekerasan,  yang  pengelolanya  msyarakat,  unsur  pemerintah,  LSM  perempuan,  Pusat Studi  Wanita  Perguruan  Tinggi  dan  organisasi  perempuan  serta  pihak  lainnya  yang peduli dengan perempuan dan anak.
Tabel  9 Kasus yang ditangani oleh
P2TP2A Sakinah Kota Solok Tahun 2016 – 2018 No  Tah un Sodomi/pen cabulan anak Kekerasa n fisik KDRT  Penelantar an anak DLL Jmlh Kasus Jmlh Korban 1. 2016 39 9 11 5 - 64 64 2. 2017 9 11 4 1 8 33 30 3. 2018 6 11 1 - 12 30 28

## Sumber : P2TP2A Sakinah Kota Solok
18 Andiko  Jumarel  (Kabid  Perlindungan  Anak  DP3AP2KB  Kota  Payakumbuh)  ,  wawancara  dengan  penulis tanggal 3 Oktober 2018 jam 14.00 WIB.
Berdasarkan  tabel  di  atas  jumlah  kasus  yang  ditangani  P2TP2A  Sakinah  Kota  Solok tahun  2016,  64  kasus  terdiri  dari  39  kasus  pencabulan  oleh  anak/sodomi,  KDRT  11 kasus, 9 kasus kekerasan fisik dan 5 penelantaran anak. Pada tahun 2017 kasus  yang ditangani  P2TP2A  Sakinah  Kota  Solok,  terdiri  11  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  9 kasus  pelecehan  seksual,  4  kasus  KDRT,  3  kasus  melarikan  perempuan  sedangkan kasus  yang  lain-lain  8  kasus  seperti  LGBT,  narkoba,  penelantaran  anak,  pencurian, pengancaman  pembunuhan.  Sedangkan  pada  tahun  2018  terdiri  dari  11  kasus kekerasan  fisik  terhadap  anak,  6  kasus  sodomi,  1  kasus  KDRT,  dan  kasus  lain-lain sebanyak  12  kasus  yaitu  1  kasus  kekerasan  psikis  terhadap  anak,  3  penganiayaan terhadap  perempuan,  1  kasus  narkotika,  1  kasus  peerbutan  hak  asuh  anak,  3  kasus penculikan anak, 2 kasus pencurian dan 1 kasus percobaan pembunuhan.
Tabel  10
Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A
Kota Solok  Sakinah Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan No Bentuk Layanan Model Perlindungan 1. Layanan pengaduan 1.  Laporan 2. Layanan kesehatan 1. Melakukan  pengobatan  lanjutam terhadap korban 2. Memintakan visum korban pemerkosaan 3. Mendatangkan psikolog 3. Layanan  rehabilitasi  sosial dan pemulihan 1. Pendampingan kerohanian 2. Pendampingan  oleh  tokoh  agama dan adat 4. Layanan bantuan hukum 1. Pemberian bantuan hukum 2. Pendampingan dalam proses peradilan
Sumber : P2TP2A Sakinah Kota Solok
Tabel di atas merupakan hasil wawancara dengan Ibu Delli Harni 19 , Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Sakinah  Kota  Solok  dalam  menangani  dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
19 Delli  Harni  (Kabid  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  DPP-PA  Kota  Solok),  wawancara  dengan  penulis tanggal 22 November 2018 jam 10.00 WIB.

## KENDALA-KENDALA P2TP2A DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP  PEREMPUAN  DAN  ANAK  KORBAN  TINDAK  KEKERASAN  DI SUMATERA BARAT
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayan  Perempuan  dan  Anak  yang  ada  di Kabupaten/  Kota  di  Sumatera  Barat  merupakan  pusat  kegiatan  terpadu  yamg  menyediakan pelayanan  bagi  masyarakat  terutama  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  tindak kekerasan.  Melalui  operasional  pemberdayaan  perempuan  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  gender  yang  dikelola  oleh  masyarakat.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  kekuatan P2TP2A  dipengaruhi  oleh  komitmen  dan  dukungan  kepala  daerah,  anggaran,  dan  dukungan sumber daya manusia agar menjalankan fungsi  dan misi nya.
Adapun yang menjadi kendala –kendala P2TP2A di Sumatera Barat antara lain :

## 1. Anggaran/dana
Sumber dana atau anggaran merupakan salah satu hal penting. Hampir setiap lembaga perlindungan  atau  lembaga  sosial  memiliki  masalah  terkait  dengan  anggaran  yang disediakan  oleh  pemerintah  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kasus  yang  ditangani. Hasil penelitian dari 5 (lima) P2TP2A di Sumatera Barat hampir semuanya terkendala dengan  dana  operasional  dalam  menangani  dan  memberikan  perlindungan  kepada perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan.  Namun  jika  dibandingkan  anggaran yang  sudah  ada  dengan  layanan  yang  disediakan  hanya  25  %  P2TP2A  Kabupaten/ Kota  yang  sudah  memiliki  anggaran  memadai  sedangkan  sisanya  sebanyak  75  % P2TP2A  belum  memiliki  anggaran  yang  memadai.  Hasil  wawancara  dengan  Ibu Masni  Nurut  merupakan  wakil  ketua  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang semenjak  menjadi  UPTD  peran  dan  anggaran  P2TP2A  berkurang  karena  anggaran langsung dibawah UPTD PPA-PA Sumatera Barat.
2. Sumber daya manusia
Berbicara masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala dalam penanganan  dan  perlindungan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di Sumatera  Barat.  Kualitas  sumber  daya  manusia  berhubungan  dengan  keterampilan, profesionalitas,  dedikasi  dan  kompentensi  dibidangnya,  sedangkan  kuantitas  sumber daya  manusia  berhubungan  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia  belum  mencukupi.
Inilah  yang menjadi  kendala dalam memberikan  perlindungan dan penanganan kasus oleh P2TP2A. Kompetensi sumber daya manusia  yang mendukung P2TP2A 5 (lima)
Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat sudah kompoten, karena pengurusnya berasal dari berbagai  SKPD,  akademisi,  tokoh  masyarakat  dan  LSM  yang  sensitif  gender  dan peduli anak. Sesuai dengan layanan yang diperlukan sebahagian besar SDM yang ada di  P2TP2A  Kapubaten/  Kota  atau  lebih  kurang  80  %  sudah  pernah  mengikuti pelatihan  dan  sosialisasi  tentang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang PKDRT,  Undang–Undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  tentang Perdagangan  Orang.  Hanya  jumlah  SDM  yang  kurang  hal  ini  menjadi  kendala P2TP2A  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban tindak kekerasan di Sumatera Barat.

## 3. Sarana dan prasarana
Berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  kegiatan  yang  akan dilakukan  berdasarkan  hasil  penelitian  di  5  (lima)  P2TP2A  di  Sumatera  Barat  sudah memiliki gedung/ bangunan yaitu, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, P2TP2A Luhak  Nan  Tuo  Kabupaten  Tanah  datar,  P2TP2A  Sakinah  Kota  Solok,  sedangkan yang tidak terpisah dengan DP3P2KB adalah P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi dan P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian model perlindungan oleh P2TP2A 5 (lima ) Kabupaten/
Kota  di  Sumatera  Barat  yaitu  pertama,  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang,  P2TP2A Luhak  Nan  Tuo  Kabupaten  Tanah  Datar,  P2  TP2A  Saayun  Salangkah  Kota  Bukit  Tinggi  , P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota dan P2TP2A Sakinah Kota Solok telah  melaksanakan  perannya  dan  fungsinya  melakukan  pencegahan,  penanganan  dan pemulihan  melalui  bentuk-bentuk  layanan  informasi,  layanan  kesehatan  layanan  rehabilitasi sosial  dan  layanan  bantuan  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  dan anak korban tindak kekerasan .
Kedua,  kendala-kendala  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak di 5 ( lima) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yaitu anggaran tidak sebanding dengan jumlah kasus  yang  ditangani,  bantuan  dana  tidak  sekali  setahun  tapi  sekali  2  tahun.  P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang disamping fungsinya sudah berkurang hanya pencegahan saja dan/  anggaran  juga  berkurang  karena  sudah  kelembagaanya  sudah  berubah  menjadi  Unit
Pelaksana  Teknis  Daerah  DPP-PA  Sumatera  Barat.  Kurangnya  sumber  daya  manusia terutama tenaga psikolog dan sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung sendiri dan shelter serta  ruang  konseling  hal  ini  juga  menjadi  kendala  P2TP2A  dalam  memberikan perlindungan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumateran Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia,  Rezky,  Hamza  Baharuddin,  Sutiawati,  ”  Peranan  P2TP2A  Terhadap  Perlindungan Anak  Jalanan”. Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  1  No  2  (  2020)  :  34-52, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/203.
Arya,  Muhammad.  “Pelaku  Kekerasan  Tertinggi  terhadap  Perempuan,  Ini  Orangnya”.  27 November 2017, https://padangkita.com/pelaku-kekerasan-tertinggi-terhadap- perempuan-ini-orangnya/ .
Buku Saku P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar.
Fardian,  Andi,  Gerralda  Chintyaarizma  Putriaksa.  “  Peran  P2TP2A  di  Indonesia  dalam Menangani  Kasus Human  Trafficking ”. Jurnal  Widya  Pranata  Hukum ,  2  No  1,  ( 2020):44, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83 .
Fitriani,  Dona,  Haryadi  dan  Dessy  Rakhmawati.  “  Peranan  P2TP2A  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  KDRT. Pampas Journal Criminal Law , 2 No 2 (2021): 3,
https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769 .
Harni,  Delli  (Kabid  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  DPP-PA  Kota  Solok).  Wawancara dengan penulis tanggal 22 November 2018 jam 10.00 WIB.
Jumarel,  Andiko  (Kabid  Perlindungan  Anak  DP3AP2KB  Kota  Payakumbuh).  Wawancara dengan penulis tanggal 3 Oktober 2018 jam 14.00 WIB.
Megadara,  Santri  Ramadhana  Andi.  ”Upaya  Pemulihan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan oleh P2TP2A di Kabupaten Maros. “ Jurnal Ilmiah  Ecosystem , Vol 22 No 1 ( 2022) : 49-72, https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393 .
Muklir.  “Penanganan  Korban  KDRT  oleh  P2TP2A  Kabupaten  Aceh  Utara”. Resam  Jurnal Hukum , 7 No 1 ( 2021) : 3, https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.51 .
Mursyidah (Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo). Wawanacara dengan penulis Rabu 7 November 2018 , jam 13.00WIB.
Nora (Petugas P2TP2A Luhak NanTuo). Wawancara dengan penulis hari Kamis 25 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
Nurut, Marnis (Wakil Ketua di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang). Wawancara kepada penulis pada,Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

## Profil Organisasi P2TP2A Kota Bukit Tinggi
Saida,  Abdul  Rahman.  ”Analisis  Kinerja  Pada  Kantor  P2TP2A  Propinsi  Sulawesi  Tengah”.
Katologis ,3 Nomor 9,(2015) 54-67, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6418 .
Sumirat, Iin Ratna. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan  Manusia”. Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak ,7  No  01,  (  2020):21, https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174.
Susanto, I.S. Diktat Kriminologi . Semarang: UNDIP, 1991.
Tarmina,  Zulva  (sekretaris  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang).Wawancara  kepada penulis pada,Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
Wahyudi,  Setya. Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaharuan  Sistim  Peradilan  Anak  di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Zulhemi (Kabid P2KPA Dinas 3 APPKB Kota Bukit Tinggi di P2TP2A Saayun Salangkah). Wawancara dengan penulis pada 3 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.