## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia
Lulu Yulianti 1 , Dr. Ivan Zairani Lisi 2 , Rini Apriyani 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: yuliantilulu3@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
A Pimp is a man or a woman whose life is financed by prostitutes, in prostitution it helps to find costumers where she gets her portion and profiting from work done by prostitutes. This covers two points, the first wanted  to  know  criminal  law  enforcement  against  pimps  related  to  online  prostitution  in  Indonesia. Second  to  know  and  analyze  the  determination  of  pimps  in  criminal  law  in  Indonesia.  As  for  the  law enforcement against pimps the ensnares Information and Transaction Electronic law, Human Trafficking law and Penal Code can’t reach the problem of online prostitution. In Indonesia the responsibility of pimps in criminal law does not meet elements done by pimps because the law that ensnares pimps in Indonesia haven’t set it about online prostitution.
Keywords: law enforcement; criminal liability; online prostitution.

## ABSTRAK
Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana  ia mendapatkan bagiannya dan menarik  keuntungan  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pelacur.  Penelitian  ini  membahas  dua  pokok pembahasan,  yaitu  Pertama  ingin  mengetahui  penegakan  hukum  pidana  terhadap  mucikari  terkait prostitusi online di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa penentuan pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun penegakan hukum terhadap mucikari yang dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan Orang dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  dapat  menjangkau  masalah  prostitusi  online. Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  mucikari  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  tidak  memenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh mucikari karena undang-undang yang menjerat mucikari di Indonesia belum mengatur terkait masalah prostitusi online.
Kata Kunci: penegakan hukum; pertanggungjawaban pidana; prostitusi online.

## PENDAHULUAN
Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak  negatif  yakni  memberikan  peluang  untuk  dijadikan  sarana  melakukan cyber crime . 1 Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang  dilakukan  melalui  jaringan  elektronik  global. 2 Salah  satu  kejahatan  yang berkembang  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  yaitu  kejahatan  prostitusi online
1 Siswanto Sunarso, ‘Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari’, 2009.
2 Sunarso.
melalui media sosial. 3 Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat  yang  harus  dihentikan  penyebarannya,  tanpa  mengabaikan  usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro- stauree ,  yang  berarti  membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  persundalan, percabulan, dan pergendakan. 4
Orang  yang  memudahkan  orang  lain  berbuat  cabul dan menjadikannya sebagai  mata pencaharian  atau  kebiasaan  dalam  masyarakat  disebut  mucikari  atau  germo. 5 Istilah mucikari  dalam  penjelasan  Pasal  506  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) adalah  seorang  laki-laki  atau  wanita  yang  hidupnya  seolah-olah  dibiayai  oleh  pelacur yang  tinggal  bersama-sama  dengan dia,  yang dalam  pelacuran  menolong  mencarikan langganan-langganan  dari  hasil  mana  ia  mendapatkan  bagiannya.  Kemudian  menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. 6 Mucikari merupakan profesi dalam  masyarakat  yang  diatur  dalam  Pasal  296  dan  Pasal  506  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong kejahatan kesusilaan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang, ditambah hadirnya teknologi yang  semakin  canggih  membuat  banyaknya  masyarakat  melakukan  prostitusi  secara online dengan begitu rapi dan sistematis.
Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Tarakan Kalimantan Utara, pada hari sabtu 23 Februari 2019 pukul 23.40 wita, kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari Dimas Prabowo (20) tahun yang menawarkan sejumlah wanita melalui applikasi sosial media WhatsApp  Messenger. Salah  satunya  wanita  berinisial  NDD  (22)  tahun  yang merupakan  seorang  mahasiswi  dan  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  di  Tarakan.  Dimas Prabowo menawarkan NDD kepada pria dengan tarif 1,75 juta untuk sekali kencan. 7
Mucikari dan Pekerja Seks Komersial merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama  lain,  dan  merupakan  suatu  mata  rantai. 8 Apalagi  kalau  dilihat  yang  menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya  pelanggan  yang  membutuhkan  jasa  dari  pekerja  seks  komersial  dan  mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi  pidana  bagi  mucikari  yang  melakukan  tindak  pidana  prostitusi.  Tetapi  dengan
3 Melinda Arsanti, ‘Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online’, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Tahun , 2017, p. 51.
4 Kartini Kartono, ‘Patologi Sosial Jilid 1’, Jakarta: Rajawali Pers , 2011, p. 207.
5 Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, ‘Analisis Yuridis Tentang Pasal  506  KUHP  Sebagai  Peraturan  Utama  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Prostitusi’, Jurnal Komunitas Yustisia , 4.2 (2021), 531 – 41.
6 Rotua Octaviyani Saragih and others, ‘The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)’, Law Research Review Quarterly , 5.2 (2019), 181 – 200 (p. 215).
7 Saud Rosadi,” m.merdeka.com Polisi Bongkar Prostitusi Online di Tarakan, Kencani Mahasiswi Bayar Rp 1,75  juta”, diakses  dari  https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di- tarakan-kencani-mahasiswi-bayar-rp-175-juta.html pada tanggal 12 Juli 2019
8 Rini Tri Utami, ‘Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296,297’ (Fakult as Hukum Unpas, 2018).

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50
adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui online , sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan  Pasal  506  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  menjabarkan  lebih  jauh tentang  bagaimana  mucikari  melakukan  prostitusi  secara online serta  bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui online dalam menarik pelanggan-pelanggannya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  doktrinal  yaitu  penelitian  yang  menyediakan ekspos  sistematis  terhadap  peraturan  yang  mengatur  kategori  hukum  tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan  bahkan  memperkirakan  perkembangan  mendatang. 9 Yang  mengandung  karakter normatif,  memiliki  sasaran  penelitian  berupa  sekumpulan  norma  ( black  letter  law ). Dalam  pendekatan  ini  peneliti  akan  mengkonstruksikan  dan  menggabungkan  antara perundang-undangan  ( black  letter  law ) dan teori-teori  hukum  yang  relevan  termasuk yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, seperti teori penegakan dan teori pertanggungjawaban pidana.

## PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. 10 Menurut Profesor W.A. Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual  diri  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai  mata  pencaharian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan,  baik  dengan  imbalan  jasa  maupun  tidak. 11 Berdasarkan  pengertian  prostitusi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prostitusi merupakan  kegiatan  seksual  diluar pernikahan dengan mendapatkan  imbalan berupa uang sedangkan pelacur merupakan perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang.
Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih  menjadi  masalah  yang  belum  terselesaikan. 12 Beriringan  dengan  kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Prostitusi  yang  bermula  dari  sebuah  tempat  lokalisasi  saja,  kini  berubah  menjadi prostitusi online yang dianggap mudah di jangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melalui  internet  berupa  social  media.  Prostitusi online mulai  marak  digemari  oleh beberapa pelaku pekerja seks komersial karena dianggap lebih luas akses untuk mencari
9 Peter Mahmud Marzuki, ‘Penelitian Hukum, Cet’, Jakarta: Kencana , 2008, p. 32.
10 Mia Amalia, ‘Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab’, Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2.2 (2018), 861 – 80 (p. 869).
11 Kartono, p. 214.
12 Saragih and others, p. 210.
pelanggannya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien. 13
Dalam praktik  prostitusi  ini  seorang  pekerja  seks  komersial  (PSK) tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari  pelanggan,  mengatur  pertemuan  dan  lain  sebagainya.  Seorang  mucikari merupakan  aspek  penting  dalam  praktik  prostitusi  ini  karena  sebagian  besar  kasus prostitusi  yang  terungkap  di  Indonesia  khususnya  di  kota-kota  besar  dijalankan  oleh mucikari.
Mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi secara khusus diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Tindakan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  295  ayat  (1)  yang berbunyi:
(1) Dihukum:
1e. dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  tahun,  barangsiapa  yang dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  yang dikerjakan  oleh  anaknya,  anak  tirinya,  atau  anak  angkatnya  yang  belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau  bujangnya  yang  dibawah  umur  atau  orang  yang  dibawahnya  dengan orang lain .
2e. dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun,  barangsiapa  yang dengan  sengaja,  diluar  hal-hal  yag  tersebut  pada  1e,  menyebabkan  atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa
Dalam  pasal  ini  disebutkan  perbuatan  cabul  (termasuk  pula  bersetubuh)  oleh  orang- orang  yang  belum  dewasa  atau  anak-anak.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dilakukan oleh orang dewasa, dikenakan pasal 296.
Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa  yang  pencahariannya  atau  kebiasannya  yaitu  dengan  sengaja mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  dihukum penjara  selama-lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp 15.000
13 Dinda Zulaini Madjid and others, ‘Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)’, in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2019, V , 229 – 54 (p. 230).

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50
Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran  yang  banyak  terdapat  dikota-kota  besar.  Supaya  dapat  dihukum  harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Kemudian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang  yang  menyediakan  rumah  atau  kamarnya  (dengan  pembayaran  atau  lebih  dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki unuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.  Orang  yang  menyewakan  rumah  kepada  seorang  perempuan  yang  kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia yang melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini. Mucikari itu sendiri diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa  sebagai  mucikari  (sounteneur)  mengambil  untung  dari  pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari ( sounteneur ) adalah makelar cabul, artinya seoang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama- sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula  dihukum  sebagai  mucikari,  bia  ia  menarik  istrinya  untuk  melakukan  pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdapat  tiga  pasal  yang  memberikan penjelasan  mengenai  perbuatan  mucikari  yang  mengadakan  kegiatan  pelacuran  atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 295,  296,  dan 506  KUHPidana  tidak  menjabarkan  lebih jauh  mengenai  mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online .
Di Indonesia prostitusi melalui online dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
Dan  dihubungkan  pula  kedalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:
Setiap  orang  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban  tindak  pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya  dengan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6
Jika  melihat  dari  kedua  bunyi  undang-undang  tersebut,  tidak  menyebutkan  adanya mucikari  yang  mengadakan  kegiatan  prostitusi.  Padahal  beberapa  kasus  putusan pengadilan mengenai mucikari dalam kegiatan prostitusi online banyak dijerat kedalam dua  Undang-Undang  tersebut.  Rangkuman  dari  beberapa  putusan  pengadilan  diatas mengenai  mucikari  yang  mengadakan  kegiatan  prostitusi online dapat  dilihat  dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1 Rangkuman Putusan Pengadilan Mengenai Mucikari 14
14 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp, Putusan Pengadilan Negeri  Makassar  Nomor  1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  Nomor 800/Pid.Sus/PN.Bpp, dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Smr
No Nomor Putusan Permasalahan Pasal Yang Di Jatuhkan Hukuman Pidana 1 228/Pid.B/2015/PN.Pgp Enzel Binti Kamari menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan menggunakan jaringan percakapan Blackberry Messenger (BBM) yang dapat diakses oleh orang lain Pasal  27  (1)  Jo Pasal 45 ayat (1) UURI  Nomor  19 Tahun 2016 perubahan  atas UURI  Nomor  11 Tahun 2008 tentang ITE Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 2 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mk s Zulkifli alias Kican menghubungi saksi Tika dan Tyas dengan mengirim pesan Line dan WhatsApp meminta datang ke Hotel Aston untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Agung Junianto dan Tegar Pebrianto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) 3 800/Pid.Sus/2017/PN Bpp Ida Norhayati selaku mucikari mempromosikan wanita yang bisa di booking melalui WhatsApp dengan tujuan agar saksi Kurdi mau membooking saksi Putri Syahrul Pasal 27 (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (seratus juta rupiah) 4 241/Pid.Sus/2019/PN Smr Garnies merupakan penyedia jasa wanita mendapat pesan WhatsApp dari saksi Pamungkas untuk dicarikan wanita bayaran yang dapat melayaninya Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana penjara selama 6 (enam bulan)

## Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50
Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Mucikari dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dijatuhi  hukuman pada Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini hanya memberikan penjelasan terkait  dengan mendistribusikan, menstransmisikan, dan membuat dapat diakses, tidak memuat unsur- unsur mengenai prostitusi yang dijalankan oleh mucikari. Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut . 15
Selain  itu,  jika  dirumuskan  berdasarkan  prinsip  tindak  pidana  berdasarkan  doktrin hukum pidana, maka terlihat dengan jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stripta yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat  unsur-unsur  baik  perbuatan,  keadaan  maupun  akibat)  dan  rumusan  tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. 16 Jadi, dapat dilihat bahwa  pertanggungjawaban  pidana  mucikari  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  jauh  mengenai  obyek  yang dilakukan oleh mucikari yaitu mengadakan prostitusi online .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, mucikari dijatuhi hukuman pada Pasal 12. Menurut Pasal 12 bahwa “ Setiap orang yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban  tindak  pidana  perdagangan orang”. Dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa ”Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan,  kekuasaan,  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Definisi  perdagangan  orang  menyebutkan  “ancaman  kekerasan” . Menurut  Pasal  1 angka  12  yang  dimaksud  ”Ancaman  Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  yang  secara melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh,  baik
15 Lalu  Heru  Sujamawardi,  ‘Analisis  Yuridis  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang -Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 9.2 (2018), p. 91.
16 Sujamawardi, p. 92.
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.
Berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks  bahwa  kasus prostitusi online yang dijalankan oleh mucikari bukan berasal dari ancaman kekerasan, tetapi kasus prostitusi ini di dasarkan atas kesepakatan dari ketiga pihak (Mucikari, PSK, Pengguna Jasa) yang terlibat di dalam kasus tersebut, karena dalam kasus ini mereka bersama-sama  mendapatkan  keuntungan  dan  dalam  kronologi  kasus  pula  tidak menyebutkan korban perdagangan orang. Jadi dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari dalam Pasal 12 ini lebih mengarah kepada korban perdagangan orang yang tereksploitasi. Sementara kasus prostitusi online bukan berasal dari korban perdagangan orang, tetapi murni korban pelacuran biasa.
Mucikari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijatuhi hukuman pada Pasal 296 dan  Pasal  506.  Berdasarkan  kedua  bunyi  pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana sudah jelas mengatur perbuatan mucikari yang mengadakan praktik prostitusi. Tetapi,  dalam  hal  ini  kedua  pasal  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai prostitusi secara online, karena dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana prostitusi secara konvensional. Sehingga untuk sekarang ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  hanya  bisa  menjangkau  masalah  prostitusi konvensional dan belum bisa menjangkau secara online .
Pertanggungjawaban strict liability yang merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersoalkan adanya sikap batin jahat si pelaku ( mens rea ) karena unsur pokok  dari strict  liability adalah  perbuatan  terlarang  ( actus  reus ).  Sehingga  pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini menentukan pertanggungjawaban pidana mucikari haruslah terlebih dahulu melihat perbuatan apa yang dilakukannya, dan tidak hanya perbuatannya saja tetapi dampak dari perbuatannya itu, karena dalam penerapan strict liability perbuatan itu telah dilarang keras oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandung bahaya. Dapat diketahui bahwa perbuatan mucikari yang  mengadakan  prostitusi online sangat  dilarang  keras  oleh  undang-undang  dan berpotensial mengandung bahaya kesehatan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ini.  Selain  itu  perbuatan  mucikari  juga  mendapat  celaan  dan  hinaan  dari  masyarakat karena  perbuatannya  telah  meresahkan  hidup  masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini memberikan  pertanggungjawaban  pidana  mucikari  haruslah  terpenuhi  unsur-unsur melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dan  melihat  keadaan  mucikari  yang  mendapat celaan dari masyarakat, agar sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana.

## SIMPULAN
Penegakan hukum terhadap mucikari di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan- putusan,  yang  dimana  dalam  putusan  ini  mucikari  dijatuhi  hukuman  pidana  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Akan  tetapi,  ketiga  undang-undang  tersebut  tidak  dapat
Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50
menjangkau mengenai mucikari yang mengadakan prostitusi online seperti melakukan transaksi  melalui  media  internet  atau online untuk  menarik  para  pelanggan- pelanggannya  yang  ingin  menggunakan  jasa  mucikari.  Hal  ini  dapat  memungkinkan masyarakat mengadakan prostitusi di media internet secara berulang-ulang.
Penentuan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  mucikari  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  tidak  memenuhi  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  mucikari  seperti melakukan  transaksi  melalui  media  internet  atau online dalam  menarik  pelanggan- pelanggannya yang ingin menggunakan jasa mucikari , karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur  mengenai  kegiatan  prostitusi  melalui online. Sehingga  dalam  hal  ini penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  mucikari  di  Indonesia,  tidak  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukannya.

## REFERENSI
Amalia, Mia, ‘Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab’, Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2.2 (2018), 861 – 80
Arsanti, Melinda, ‘Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online’, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Tahun , 2017
Kartono, Kartini, ‘Patologi Sosial Jilid 1’, Jakarta: Rajawali Pers , 2011
Madjid, Dinda Zulaini, Anastasia Meilindari, Lilik Handayani, Eko Agustinus, and Agi Febri, ‘Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)’, in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2019, V , 229 – 54
Marzuki, Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum, Cet’, Jakarta: Kencana , 2008
Parwanta, Kadek Martha Hadi, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, ‘Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi’, Jurnal Komunitas Yustisia , 4.2 (2021), 531 – 41
Saragih, Rotua Octaviyani, Michael Hagana Bangun, Jane Baiduri Simanjuntak, Kezia Damanik, and Yuni Astriana, ‘The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)’, Law Research Review Quarterly , 5.2 (2019), 181 – 200
Sujam awardi, Lalu Heru, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 9.2 (2018)
Sunarso, Siswanto, ‘Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari’, 2009
Utami, Rini Tri, ‘Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang
Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296 ,297’ (Fakultas Hukum Unpas, 2018)