## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENGGABUNGAN, PELEBURAN,DAN PENGAMBILALIHAN BADAN USAHA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

## Zainal Asikin, Moh. Saleh, Eduardus Bayo Sili
Universitas Mataram Corresponding email : zainalasikin@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk menganalisis  pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi menurut hukum di Indonesia, serta  mengkaji bagaimana penerapannya  dan  praktiknya di Indonesia.   Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menginfentarisasi bahan bahan hukum primer (perundang undangan), skunder  ( dokumen dokumen hukum berupa buku dan jurnal hukum) serta bahan hukum tertsier berupa kamus hukum dan kamus bahasa lainnya. Hasil penelitian bahwa  praktik prakti merger, akuisisi dan konsolidasi   telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara  dengan membawa  keuntungan baik secara ekonomi dan non ekonomi.  Namun demikian perlulah payung hukum yang lebih terinci melalui Peraturan Pemerintah  dan Peraturan OJK   jika merger, akuisisi dan kpnsolidasi tersebut menyangkut badan hukum publik dan badan hukum milik negara  agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham perusahaan publik.

## Kata Konci  : merger, akuisisi, konsolidasi

## A. PENDAHULUAN
Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan disadari atau tidak,dapat mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya  atau  berkurangnya  persaingan yang   berpotensi  merugikan konsumen dan masyarakat. 1
Aspek negatif bagi persaingan sehat dipasar ini dapat ditemukan apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan maksud menguasai pasar dengan cara yang tidak fair . 2
Sepanjang tahun 2011, nilai transaksi penggabungan usaha (merger) asing lebih dominan ketimbang domestik. Namun, dari jumlah merger, maka penggabungan usaha antar perusahaan domestic tercatat paling banyak sepanjang periode 2011. 3
1 MustafaKamalRokan,HukumPersaingan Usaha(TeoridanPraktiknya diIndonesia), (Jakarta:RajagrafindoP- ersada,2010),hal.215-216.
2 Pasal1 angka6  Undang-UndangNomor5  Tahun1999tentang LaranganPraktek Monopoli danPersain- ganUsahaTidakSehatmenyatakan bahwa“Persaingan usahatidaksehat adalahpersaingan antarpelakuusahadalam- menjalankan kegiatanproduksidanataupemasaran barangdanataujasayangdilakukan dengancaratidakjujuratau- melawan hukumataumenghambat persainganusaha.”LihatSuyudMargono,HukumAntiMonopoli, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),hal.130
3 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0be32acda3a/terbanyak-merger-perusahaan- lokal-2011
Praktek  merger   berpotensi  pada   terjadinya  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui strategi merger & akuisisi pelaku usaha  berusaha untuk mempertahankan posisinya bahkan berusaha mendominasi pasar.  Dominasi ini bias didapatkan melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, melalui  kepemimpinan biaya dan melalui  kepemimpinan  teknologi.  Dominasi yang berlebihan memungkinkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat. Jika keadaan ini terjadi maka akan ada pihak-pihak yangdirugikan karena tidak memiliki ruang untuk bersaing secara sehat. 4
Secara keseluruhan, kebijakan merger merupakan bagian dari kebijakan  persaingan, yang juga merupakan bagian kebijakan public yang cukup luas, yang  mempengaruh bisnis (kegiatan usaha), pasar, dan ekonomi. Kebijakan merger diperlukan karena dua alasan,yaitu:
1. Merger  mengurangi  persaingan  yang  ada  antara  pihak-pihak  yang melakukan merger dan mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, dimana pengurangan jumlah perusahaan pesaing  ini  memiliki  efek  substansial pada  keseluruhan persaingan di pasar. Orientasi pasar akan tujuan konsumen dan efisiensiakan berkurang, bahkan pada  kondisi dimana tidak terdapat hukum persaingan.
2. Penegakan  ketentuan  larangan  hukum  persaingan  usaha  belumlah sempurna. Mendeteksi dan membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sulit dilakukan. Kebutuhan akan aturan hokum berkurang dengan  memperoleh kondisi persaingan sehingga insentif dan kesempatan untuk berkolusi,  penyalahgunaan  posisi dominan,  dan  pelanggaran  hukum lainnya dapat dicegah sejak dini, atau setidaknya mampu menekan efek negative dari merger.
Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 29 yang secara tegas menyatakan bahwa kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk melaporkan telah terjadinya  merger selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya merger tersebut. Ketentuan ini jelas memperlihatkan bahwa undang-undang persaingan usaha Indonesia menganut system post-merger notification . Padahal untuk mencegah terjadinya  pembatalan merger, undang-undang persaingan usaha dibanyak Negara lain mewajibkan pelaku usaha yang hendak merger untuk memberitahukan rencana mergernya terlebih dahulu ( pre - mergernotification ) kepada otoritas persaingan usaha, sehingga otoritas tersebut dapat melakukan penilaian apakah merger tersebut mengakibatkan praktek  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga bisa ditentukan apakah merger tersebut dapat diteruskan atau tidak.

## 172~179
Knud Hansen, et. al, berpendapat bahwa larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus diartikan bahwa rencana merger  harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan apakah merger tersebut berdampak buruk bagi persaingan atau tidak.
Pemahaman ini didukung juga dengan sejarah hokum persaingan di negara-negara yang telah menerapkan merger review yang menunjukkan bahwa suatu merger yang telah selesai dilaksanakan akan sulit untuk dibatalkan dan perusahaan hasil merger dikembalikan  pada keadaan  semulas ebelum  merger. Pembatalan   merger juga merugikan bagi pelaku usaha yang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk persiapan dan pelaksanaan merger tersebut. Pembatalan merger juga dapat berdampak kepada kondisi ketidakpastian dalam berusaha sehingga justru dapat menghambat merger yang pro  kepada persaingan yang sehat.
Berdasarkan amanat Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, KPPU 5 melengkapi  kebutuhan  pengaturan  teknis  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ini dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan,   yaitu   peraturan komisi   (Perkom).   Usaha   KPPU   dengan mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan patut dihargai sebagai bentuk pelaksanaan terhadap amanat Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) tersebut diatas. Dalam perkembangannya, KPPU kemudian mengeluarkan Perkom Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan, Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi. Kemudian,  Perkom Nomor  10 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang  Dapat Mengakibatkan  Terjadinya Praktik  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah lebih serius dalam menghadapi kegiatan merger yang bersifat anti-persaingan atau setidaknya mengurangi persaingan. Tolak ukur yang digunakan KPPU dalam menilai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah threshold notifikasi dan substantivetest .
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian  ini  akan menganalisis dari sisi hukum dan ekonomi atas Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Badan Usaha Dalam Hukum Persaiangan Usaha di Indonesia   ”.

## D. PERUMUSAN MASALAH
5 KPPU merupakan lembaga Negara komplementer (stateauxiliaryorgan) yang mempunyai wewenang ber- dasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha.Secara sederhana stateaux- iliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelak- sanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut  dengan lembaga independen semunegara (quasi) Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Konpress,2006) hal.24
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan KONSEP , AKUISISI  DAN KONSOLIDASI  dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah   implementasi  ketentuan   notifikasi  penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha tersebut?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Merger
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 butir 9, merger sendiri adalah yang mana diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jadi, pada dasarnya setelah merger hanya ada satu perusahaan yang bertahan.
Merger terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Merger horizontal , adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam jenis usaha yang sejenis/sama, misalnya merger antara perusahaan sepatu.
2.  Merger vertikal , adalah merger yang terjadi antara perusahaan yang saling berkaitan, misalnya dalam alur operasional/produksi yang berurutan. Contohnya: perusahaan pemintalan benang melakukan merger dengan perusahaan kain.
3. Konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda dan saling tidak berhubungan, misalnya perusahaan pakaian merger dengan perusahaan elektronik.
Tujuan utama jenis meger ini ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Merger jenis ini dilakukan dengan cara bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan.

## Peraturan Merger di Indonesia
Proses merger di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat penggabungan. Syarat umum merger diatur dalam Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

## 174~179
perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Syarat diatas bersifat kumulatif, jadi semua unsur harus terpenuhi dan apabila satu di antaranya dilanggar maka merger akan batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Pasal 123 ayat (4) UUPT menambah satu lagi syarat bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan. yaitu perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait. Setelah syarat terpenuhi, maka para pihak selanjutnya menyusun rencana penggabungan.

## Aspek Persaingan Usaha
Pelaku usaha dilarang melakukan merger apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu cara untuk mencegah praktik monopoli adalah KPPU mewajibkan pelaku usaha yang melakukan merger dengan nilai aset hasil merger melebihi Rp 2,5 triliun atau nilai penjualan hasil merger melebihi Rp 5 triliun wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis merger tersebut. Apabila merger dilakukan oleh perbankan, maka wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU apabila nilai aset atas erger melebihi Rp 20 triliun.

## 2.  Akuisisi

## 1. Menurut  PSAK No. 2 paragraf 08 tahun 1999
Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), akuisisi (acqusition) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.

## 2 . Michael A. Hitt
Menurut  Michael A. Hit  ,   Akuisisi yaitu memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran.

## 3. P.S Sudarsanan
Menurut  PS. Sudarsanan , akuisisi  adalah sebuah perjanjian, di mana sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan.

## 4. Marcell Go
Menurut Marcell Go,   Akuisisi sering juga disebut sebagai investasi peranan modal. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary, melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiary, dalam jumlah material (lebih dari 50%).
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akuisisi dapat disimpulkan sebagai pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha.

## b. Manfaat  dan  Kelebihan  Akuisisi
Menurut Shapiro (1991 : 933) dalam Christina (2003 : 12), keuntungan atau manfaat akuisisi adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal.
2. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan.
3. Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus.
4. Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha.

## Kelebihan Akuisisi
Beberapa kelebihan pada sistem akuisisi:
1.  Adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakusisisi.
2.  Tidak perlu mengurus banyak persyaratan terutama yang berkaitan dengan badan hukum.
3.  Tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dengan mengambialih perusahaan kompetitor.

## Kekurangan Akuisisi
Beberapa kekurangan pada sistem akuisisi:
1.  Mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas.
2.  Akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju.
3.  Perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakusisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 176~179

## c. Konsolidasi
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.Bank Mandiri merupakan salah Bank yang terbesar di Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, melakukan konsolidasi dan membentuk Bank baru dan berubah.Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah ynag membiayai sektor industri. Bank industri ini merupakan Bank yang berhubungan dengan bidang jasa industri.
Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya. Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor.

## E. KESIMPULAN
Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu:
a. Pertumbuhan atau diversifikasi
Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.
b. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.
c. Meningkatkan dana
Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal.
Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.
d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi
Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.
e. Pertimbangan pajak
Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik.
f. Meningkatkan likuiditas pemilik

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 178~179
Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.
g. Melindungi diri dari pengambilalihan
Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat .

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi Kelebihan Merger
Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambi-lalihan yang lain, namun demikian dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing- masing pe-rusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.
Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:
a.  Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak Bidding firm.
b.  Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan
c.  Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover).
d.  Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi .
Kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut :
a.  Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.
b.  Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merge
c.  Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Moin, Merger, Akuisisi & Divestasi, 2007, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia) , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli , Jakarta: Sinar  Grafika, 2009
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Konpress, Jakarta; 2006
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0be32acda3a/terbanyak-merger- perusahaan- lokal-2011
Undang-Undang Nomor 5  Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat