## TINJAUAN YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH
Ni Made Puspasutari Ujianti dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia puspa.niwapong@gmail.com
How  To  Cite:  Ujianti.  N.  M.  P  and  Dewi.  A.A.S.L.  Tinjauan  Yuridis  Asas  Keseimbangan  Dalam  Kontrak Pengadaan    Barang/Jasa  Pemerintah.  Kertha  Wicaksana.  2018.  Volume  12,  Nomor  2.  Hal  133-139. http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.724.133-139

## Abstrak
Pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah yang menyerap dana APBN/APBD hampir sebesar 60 % akan menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  direbut  oleh  para  pengusaha  baik  pengusaha  dalam  negeri  maupun pengusaha  luar  negeri  karena  bangsa  Indonesia  telah  memasuki  era  globalisasi  dan  leberalisme  perdagangan. Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Pengadaan  barang/jasa  pada  dasarnya  melibatkan  dua  pihak,  yaitu pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dan pihak penyedia barang/jasa (pengusaha), dengan kepentingan yang berbeda  yang  sulit  dipertemukan  kalau  tidak  ada  saling  pengertian  dan  kemauan  untuk  mencapai  kesepakatan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui tahapan proses pengadaan, yang akhirnya penyedia barang/jasa yang terpilih akan  menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa. Kontrak tersebut  memuat  kesepakatan antara  pengguna  barang/jasa  sebagai  Pihak  Pertama  dan  penyedia  barang/jasa    sebagai  Pihak  Kedua.  Dalam pembuatan  suatu  kontrak,  para  pihak  seharusnya  memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  karena  apabila  tidak memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  maka  dimungkinkan  terjadinya  salah  satu  pihak  akan  mendominasi  pihak lain.  Bagaimana  prinsip  keseimbangan  diimplementasikan  dalam  kontrak  yang  telah  ditandatangani  kedua  belah pihak  dibidang  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan  Pemerintah  di  Kabupaten  Badung?  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa;    pada  kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan  pemerintah  di  Kabupaten  Badung,  pada awal kontrak (pra kontrak) memang terlihat bahwa posisi tawar para pihak adalah seimbang. Tetapi jika dicermati pada isi kontrak terlihat ada ketidakseimbangan kedudukan. Asas keseimbangan belum diimplementasikan secara baik di Kabupaten Badung.
Kata Kunci: Asas Keseimbangan; Kedudukan para pihak dalam kontrak.

## Abstract
Procurement of goods / services for the Government's needs which absorbs APBN / APBD funds by almost 60% will create jobs captured by entrepreneurs both domestic and foreign entrepreneurs because the Indonesian nation has  entered  the  era of  globalization  and  trade  liberalism.  To  anticipate this  by  issuing  a  Presidential  Regulation (Perpres) Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services. Procurement of goods / services  basically  involves  two  parties,  namely  the  user  of  goods  /  services  (government)  and  the  provider  of goods / services (employers), with different interests that are difficult to meet if there is no mutual understanding and  willingness  to  reach  an  agreement.  Procurement of  goods  /  services  is  carried  out through the  stages of the procurement  process,  in  which  the  selected  goods  /  services  providers  will  sign  contracts  with  users  of  goods  / services.  The  contract  contains  agreements  between  users  of  goods  /  services  as  First  Parties  and  providers  of goods /  services as Second Parties. In making a contract, the parties should have a balanced position, because  if they do not have a balanced position, it is possible that one of the parties will dominate the other party. How is the principle of balance implemented in contracts signed by both parties in the field of procurement of goods / services for the needs of the Government in Badung Regency? From the results of the study it is known that; in the contract of procurement of goods / services for the needs of the government in Badung Regency, at the beginning of the contract (pre-contract) it was seen that the bargaining position of the parties was balanced. But if we look closely at the contents of the contract, there is an imbalance in position. The principle of balance has not been implemented properly in Badung Regency.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 133 Received: 10/05/2018 Revised: 10/06/2018 Accepted: 15/07/2018

## I.  PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini kondisi perekonomian Negara  Republik  Indonesia  masih  belum  pulih dari  akibat  terjadinya  krisis  multi  dimensi  yang dipicu oleh krisis moneter pada penghujung tahun 1997-an  dan  kecilnya  investasi  yang  dilakukan oleh  pihak  swasta  sehingga  pertumbuhan ekonomi  menjadi  sangat  lambat.  Sedangkan kebutuhan  akan  terciptanya  lapangan  kerja merupakan  hal  yang  mutlak,  guna  menampung pertumbuhan  tenaga  kerja  yang  cukup  tinggi. Kondisi  tersebut  harus  diatasi  terutama  oleh Pemerintah,  dimana  pelaksanaan  program- program  Pemerintah  dalam  pembangunan  yang dibiayai  baik  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Nasional  (APBN)  maupun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  masih merupakan salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan kerja, baik untuk pekerjaan pembangunan  fisik,  maupun  untuk  penyediaan barang bagi kepentingan pemerintah.
Demikian juga halnya di bidang perekonomian, maka pelaku usaha ekonomi harus menyiapkan  diri  untuk  menghadapi  persaingan bebas  dalam  merebut  lahan  usaha  yang  sudah tentu  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah  telah  mengantisipasi  timbulnya persaingan  dunia  usaha  untuk  melaksanakan pekerjaan  fisik  dan  pengadaan  barang/jasa terutama  untuk  kepentingan  pemerintah  yang jumlahnya  cukup  besar,  yaitu  menerbitkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (selanjutnya  disebut  Perpres  No.16 Tahun  2018)  sebagai  pengganti  dari  Peraturan Presiden  No.  4  Tahun  2015  tentang    Perubahan Keempat    Atas  Peraturn  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Keberadaan  Peraturan  Presiden (Perpres)  tersebut  cukup  penting  karena  hampir 60  %  dari  volume  APBN/APBD  dialokasikan untuk dana pengadaan barang/jasa bagi kepentingan pemerintah.
Satu  kategori  barang  dan  jasa  ekosistem digambarkan sebagai layanan penyediaan ( Gunderson,  Cosens,  &  Garmestani,  2016 ). Pengadaan  produk  dan  layanan  oleh  lembaga publik  —  publik  pengadaan  —  diakui  sebagai kekuatan  pasar  utama  ( Obwegeser  &  Müller, 2018 ). Kebijaksanaan konvensional menunjukkan bahwa  pengadaan  terpusat  lebih  efisien  karena
sifatnya  kemampuan  untuk  membentuk  front yang  terpadu  dan  meningkatkan  kekuatan  tawar- menawar perusahaan dengan pemasok ( Li & Shi, 2017 ).  Lintasan  pengadaan  dicirikan  oleh  tingkat tinggi ketidakpastian, risiko, dan kerumitan teknis ( Bruno,  Gelderman,  Lambrechts,  &  Semeijn, 2018 ).  Pengiriman  memainkan  peran  penting dalam  perdagangan  global  karena  permintaan untuk  mengangkut  barang  tumbuh  dengan  tren globalisasi  ( Hu, Zhang, & Lim, 2016 ). Transaksi pengadaan  TI  dalam  kumpulan  data  melibatkan berbagai  kombinasi  layanan  dan  barang  akuisisi ( Wynstra, Rooks, & Snijders, 2018 ).
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  dasarnya melibatkan  dua  pihak  yaitu  pihak  pengguna barang/jasa  dan  pihak  penyedia  barang/jasa, tentunya  dengan  keinginan/kepentingan  berbeda, bahkan  dapat  dikatakan  bertentangan.  Pihak pengguna  barang/jasa  dalam  hal  ini  Instansi Pemerintah,  menghendaki  memperoleh  barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya namun dengan  kualitas  yang  baik  dan  jumlah  yang sesuai,  sedangkan  pihak  penyedia  barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan    pengguna  barang/jasa  ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi- tingginya.  Dua  keinginan/kepentingan  ini  akan sulit  dipertemukan  kalau  tidak  ada  saling pengertian  dan  kemauan  untuk  mencapai kesepakatan.  Untuk  melaksanakan  pengadaan publik  yang  berorientasi  lingkungan,  organisasi memerlukan  dukungan  dari  sumber  daya  yang nyata dan tidak berwujud ( Bakir, Khan, Ahsan, & Rahman, 2018 ).
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  setelah  melalui tahapan  proses  pengadaan,  sudah  tentu  penyedia barang/jasa  yang  terpilih  akan  menandatangani kontrak  dengan  pengguna  barang/jasa,  di  mana kontrak  tersebut  memuat  kesepakatan  antara pengguna  barang/jasa  sebagai  pihak  pertama  dan penyedia  barang/jasa  sebagai  pihak  kedua. Kontrak  pengadaan  barang/jasa  yang  dibuat antara  pengguna  barang    (pemerintah  atau  Pihak Pertama)  dan  penyedia  barang  (rekanan  atau pihak  Kedua),  yaitu  bentuknya  tertulis.  Pada Perpres  No.  16  Tahun  2018  tidak  diatur  secara tegas  mengenai  isi  kontrak.  Dalam  pembuatan suatu  kontrak,  para  pihak  seharusnya  memiliki kedudukan yang seimbang, maksudnya salah satu pihak  yang  membuat  kontrak  tidak  ada  yang dalam  posisi  mendominasi  pihak  yang  lain  atau dengan  kata  lain  adanya  keseimbangan  antara
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 134

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Keywords: Balance Principle; Position of the parties to the contract.
kepentingan    kedua  belah  pihak  sebagaimana masing-masing  pihak  menghendakinya.  Jika dalam membuat kontrak, keseimbangan kedudukan para pihak kurang diperhatikan, maka dimungkinkan  terjadi  salah  satu  pihak  akan mendominasi  pihak  lain,  seperti  misalnya  dalam kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan pemerintah di Kabupaten Badung pada  ketentuan mengenai  cidera  janji  dan  sanksi  dalam  hal  para pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya, yang sebagian  besar  hanya  mencantumkan  sanksi  bagi Pihak Kedua (penyedia barang/jasa) apabila tidak dapat  melaksanakan  kewajibannya  seperti  yang telah  diperjanjikan,  dan  tidak  pernah  ada  sanksi bagi  Pihak  Pertama  (pengguna  barang/jasa)  yang nota  bene  Instansi  Pemerintah.  Jelas,  metode terbaik  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan barang  atau  jasa  apa  pun  ditentukan  oleh  banyak faktor, seperti jenis layanan yang dibeli, sifat dan kecanggihan  pasar  untuk  barang  atau  jasa,  dan kehendak mereka membuat keputusan pengadaan ( Kavanagh, 2016 ).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  : Bagaimanakah prinsip keseimbangan diimplementasikan  dalam  kontrak  yang  telah ditandatangani  kedua  belah  pihak  dibidang pengadaan barang/jasa bagi  Pemerintah ?

## II. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  masalah yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  pencatatan dan  dokumentasi  bahan-bahan  hukum  primer yakni  peraturan  perundang-undangan,  bahan hukum  sekunder  seperti  buku-buku,  artikel- artikel. Analisis bahan hukum dengan menggunakan  metode  deduktif  yakni  dari  umum ke  khusus.  Metode  deskriptif  yaitu  dengan menguraikan  atau  menjabarkan  permasalahan, memberikan telaah, memberikan pandangan, serta pemecahan  terhadap  masalah  yang  dikaji,  yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## III.  PEMBAHASAN
Hakekat Kontrak Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa bagi keperluan pemerintah  pada  hakekatnya  adalah  upaya  pihak pengguna  untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan  metode  atau  proses  tertentu  untuk
dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Agar  hakekat  atau  esensi  pengadaan  barang/ jasa  bagi  keperluan  pemerintah  tersebut  dapat dilaksanakan  sebaik-baiknya,  maka  kedua  belah pihak  yaitu  pihak  pengguna  dan  pihak  penyedia barang/jasa  haruslah  selalu  berpedoman  kepada filosofi  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan pemerintah,  tunduk  kepada  etika  dan  norma pengadaan  barang/jasa  yang  berlaku,  mengikuti prinsip-prinsip,  metode  dan  proses  pengadaan barang/jasa bagi keperluan pemerintah yang baku. Filosofi  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan pemerintah  adalah  upaya  untuk  mendapatkan barang/jasa  yang  diinginkan  yang  dilakukan  atas dasar  pemikiran  yang  logis  dan  sistematis (the systemof  thought), mengikuti  norma  dan  etika yang  berlaku,  berdasarkan  metode  dan  proses pengadaan yang berlaku. ( Budihardjo Hardjowiyono & Hayie Muhammad, 2007;3 )
Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan  tersebut  akan  sulit  dipertemukan kalau  tidak  ada  saling  pengertian  dan  kemauan untuk  mencapai  kesepakatan.  Untuk  itu  perlu adanya  etika  dan  norma  yang  disepakati  dan dipatuhi bersama. Etika dalam pengadaan barang/ jasa  bagi  keperluan  pemerintah    adalah  perilaku yang  baik  dari    semua  pihak  yang  terlibat  dalam proses  pengadaan  barang/jasa.  ( Maria  Farida Indrati, 1998;56 ).
Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa bagi keperluan pemerintah  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pihak pembeli  atau  pengguna  barang  (pemerintah)  dan pihak penjual atau penyedia barang/jasa. Pembeli atau  pengguna  barang/jasa  (pemerintah)  adalah pihak  yang  membutuhkan  barang/jasa.  Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi keperluan  pemerintah,  pihak  pengguna  adalah pihak yang meminta kepada penyedia barang/jasa untuk  memasok  atau  membuat  barang  atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Untuk membantu pengguna barang/jasa dalam melaksanakan  pengadaan  dapat  dibentuk  Panitia Pengadaan.  Lingkup  tugas  panitia  dapat melaksanakan  seluruh  proses  pengadaan,  mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyeleksi dan  memilih  para  calon  penyedia  barang/jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran,  mengusulkan  calon  penyedia  barang/ jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen  kontrak.  Kontrak  pengadaan  barang/
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 135

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
jasa  bagi  keperluan  pemerintah  merupakan kontrak  komersial  yang  melibatkan  pemerintah sebagai  kontraktan  masuk  dalam  kategori perbuatan  hukum  privat.  Hubungan  hukum  yang terbentuk  merupakan  hubungan  hukum  dalam lapangan  hukum  perdata.  Sekalipun  di  dalam jenis  kontrak  ini  terdapat  pemerintah  yang merupakan  badan  hukum  publik,  tapi  watak hubungan hukumnya dalah murni hukum perdata. Keabsahan  kontrak  yang  dibentuk  diukur  juga melalui  pasal  1320  KUH  Perdata  sebagai  aturan umum  yang  menentukan  keabsahan  bagi  semua jenis kontrak.
Penyedia  barang/jasa  adalah  pihak  yang melaksanakan  pemasokan  atau  mewujudkan barang  atau  melaksanakan  pekerjaan  atau melaksanakan  layanan  jasa  berdasarkan  kontrak pekerjaan  yang  telah  disepakati  dengan  pihak pengguna barang/jasa. Penyedia barang jasa dapat merupakan badan usaha atau orang perseorangan. Sebelum  membahas  tentang  kedudukan  hukum para  pihak  yang  dalam  kontrak  pengadaan barang/jasa  bagi  keperluan  pemerintah,  akan dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam penelitian ini  yang  akan  dibahas  adalah  kontrak  pengadaan barang/jasa  dalam  bentuk  imbalan  khususnya lumpsum. Kontrak  pengadaan  barang/jasa berdasarkan cara pembayaran merupakan kontrak yang  dibuat  berdasarkan  atas  imbalan  atau  biaya yang  dikeluarkan  untuk  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa. Hal ini disebabkan karena pengadaan berdasarkan bentuk lump sum, hanya mencantumkan  harga  atau  nilai  kontrak  secara keseluruhan, jadi dalam kontrak tidak dicantumkan  harga  satuan  untuk  setiap  unsur pekerjaan  dengan  spesifikasi  tertentu.  Hal  ini akan  mempermudah  para  pihak  pada  waktu penawaran  harga. Disamping berdasarkan bentuk imbalan,  pengadaan  barang/jasa  pada  umumnya waktu  atau  lamanya  pengadaan  barang/jasa adalah  tahun  tunggal.  Tahun  tunggal  adalah pelaksanaan  pekerjaan  yang  mengikat  dana anggaran untuk masa satu tahun anggaran.
Dalam  konteks  perancangan  kontrak  ( contract drafting), istilah  kontrak  ditujukan  pada  kontrak yang  dibuat  secara  tertulis.  Kontrak  pada dasarnya  dibuat  oleh  para  pihak  untuk  menjamin kelancaran  bisnis  sekaligus    menghindari terjadinya  kerugian  bagi  para  pihak.  Oleh  karena itu  prinsip  dasar  dalam  perancangan  kontrak adalah  memastikan  keabsahannya.  Isi  kontrak adalah  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang bersifat  mengikat.  Tetapi  ini  hanya  berlaku apabila  kontrak  yang  dibuat  dan  ditandatangani
mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah.  Dalam konteks  inilah  perlu  dipahami  bahwa  kontrak adalah  proses  pelaksanaan  kontrak  bergantung pada keabsahan dalam pembentukannya.
Dalam hal itu pemahaman bahwa perancangan kontrak  juga  merupakan  proses  yang  sangat penting.  Pembuatan  kontrak  yang  gegabah  tanpa memperhatikan prinsip hukum, norma hukum dan metode  dalam  perancangan  dapat  berakibat  fatal. Ini  membuka  peluang  transaksi  bisnis  tidak berlangsung  sesuai  dengan  rencana  karena kontrak  yang  telah  disepakati  mengandung  cacat hukum  atau  karena  klausul  yang  mengatur  hak dan  kewajiban  tidak  lengkap,  kabur  atau melanggar ketentuan perundang-undangan. ( Yohanes  Sogar  Simamora;  280 ).  Rancangan Kontrak  tersebut  sekurang-kurangnya  memuat ketentuan  seperti  yang  diatur  dalam  Lampiran  II Perpres  No.  16  Tahun  2018,  dibahas  bersama oleh  Pihak  Pertama  dan  Pihak  Kedua.  Dalam tahap  ini  Pihak  Kedua  diberikan  kesempatan untuk  mempelajari  dan  mamahami  isi  kontrak tersebut.  Apabila  isi  kontrak  ternyata  belum sesuai  atau merugikan Pihak kedua , maka Pihak Kedua berhak untuk menanyakan atau mengutarakan  keberatan  terhadap  isi  kontrak  . Pada  kesempatan  ini  para  pihak  akan bernegosiasi.  Negosiasi  adalah  memberi  dan menerima  antara  pihak  pemerintah  dan  rekanan. Dalam  negosiasi  ini  akan  dibicarakan  mengenai isi  kontrak,  dilakukan  tawar  menawar  hal-hal yang akan disepakati oleh para pihak dan apabila sudah  dicapai  kata  sepakat  maka  kontrak  akan dibuat. Negosiasi ini merupakan suatu seni untuk mencapai  suatu  kesepakatan  antara  para  pihak, karena  dengan  melakukan  negosiasi  maka  para pihak  berkesempatan  untuk  bertukar  informasi demi kebaikan para pihak itu sendiri.
Hal ini sejalan dengan apa yag dikatakan oleh Ginny Pearson Barnes, Ed.D yang menyatakan :
” negotiation is give –and-take between people or  between  people  and  organizations.  To negotiate means to bargain, to  make arrangements, to settle with someone. It’s the art of  reaching  agreement  through  an  effective exchange of information.(Ginny Person Barns;13)
Dalam    pembahasan  ini  Pihak  Kedua  tidak pernah mempermasalahkan ketentuan sanksi bagi Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi  kewajibannya  tepat  waktu  dalam  hal pembayaran  harga  barang/jasa  yang  diadakan oleh  Pihak  Kedua.  Sedangkan  mengenai
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 136

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
ketentuan  sanksi  berupa  denda  apabila  Pihak Kedua  tidak  dapat  menyediakan  barang/jasa sesuai dengan  ketentuan kontrak. Setelah  seluruh materi  dalam  rancangan  kontrak  disetujui  oleh kedua belah pihak, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
Negara  merupakan  suatu  organisasi (dimana organisasi pemerintah termasuk didalamnya)  yang  sangat  besar  dan  sangat  pelik susunannya  yang  dibentuk  menurut  hukum publik. Lembaga-lembaga hukum publik diantaranya  adalah  lembaga-lembaga  tertinggi dan  tinggi  negara,  departemen,  badan-badan  non departemen,  provinsi,  kabupaten/kotamadya  dan lain  sebagainya  ( Indroharto;  1995 ).  Walaupun pemerintah  merupakan  badan  hukum  publik, tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  juga melakukan  perbuatan  yang  merupakan  bagian dari  hukum  perdata,  salah  satunya  adalah mengadakan  kontrak  pengadaan  barang/jasa,  dan telah  diketahui  bahwa  kontrak  termasuk  ranah dari hukum perdata.
Berdasarkan  teori  melebur  oleh  pemerintah, yaitu pemerintah tunduk terhadap hukum perdata, yang  dalam  hal  ini  adalah  hukum  kontrak  maka manakala  suatu  instansi  pemerintah  mengadakan suatu perjanjian/kontrak dengan warga masyarakat/swasta, maka menurut salah satu asas dalam hukum kontrak, yakni asas keseimbangan, maka  pemerintah  dianggap  berkedudukan  sejajar dengan lawan berkontraknya.
Jadi karena kedudukan yang sejajar seperti itu maka  akan  memberikan  jaminan,  bahwa  instansi pemerintah  itu  tidak  dalam  kedudukan  yang diistimewakan  baik  pada  waktu  penyusunan maupun pada waktu pelaksanaan isi kontrak yang telah disepakatinya.
Maka,  jika  dilihat  dari  tahapan-tahapan  yang dilalui  dalam  penyusunan  kontrak  pengadaan barang/jasa bagi keperluan pemerintah, sebenarnya  telah  terlihat  bahwa    Pihak  Pertama telah  melakukan  seperti  apa  yang  terdapat  dalam teori  melebur  oleh  pemerintah,  sehingga  Pihak Pertama  tidak  dalam  kedudukan  mendominasi Pihak  Kedua,  walaupun  rancangan  kontrak  telah disiapkan  oleh  Pihak  Pertama,  tetapi  tetap  saja sebelum  kontrak  ditandatangani,  Pihak  Kedua berhak  untuk  mempelajari  dan  memahami  isi kontrak.
Implementasi  Asas  Keseimbangan  Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Asas keseimbangan merupakan suatu keadaan
dimana  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak harus  memiliki  kedudukan  atau  posisi  yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik  dari  kedudukan  para  pihak,  kepentingan maupun  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Dalam suatu  kontrak,  kepentingan  individu  dan masyarakat  akan  bersamaan  dijamin  oleh  hukum objektif.  Asas  keseimbangan  dilandaskan  pada upaya  mencapai  suatu  keadaan  yang  seimbang. Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks asas  keseimbangan,  bukan  semata  untuk menegaskan  fakta  dan  keadaan,  melainkan  lebih daripada  itu  berpengaruh  terhadap  kekuatan yuridikal  kontrak  dimaksud.  Dalam  terciptanya atau terbentuknya suatu kontrak, ketidakseimbangan  bisa  muncul  sebagai  akibat dari  perilaku  para  pihak  itu  sendiri  ataupun sebagai  konsekuensi  dari  substansi  (muatan  isi) kontrak atau pelaksanaan kontrak.
Kontrak  harus  segera  ditolak  saat  itu  juga, apabila  tampak  bahwa  kedudukan  salah  satu pihak  terhadap  pihak  lainnya  adalah  lebih  kuat atau dominan, dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud  dan  tujuan  dibuatnya  kontrak.  Akibat ketidaksetaraan  prestasi  dalam  kontrak  adalah ketidakseimbangan.  Jika  kedudukan  lebih  kuat tersebut  berpengaruh  terhadap  perhubungan prestasi  satu  dengan  lainnya,  dan  hal  mana mengacaukan    keseimbangan  dalam  kontrak, dalam hal ini terhadap perhubungan prestasi  satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan bagi pihak  yang  dirugikan  akan  merupakan  alasan untuk  mengajukan  tuntutan  ketidakabsahan kontrak. Sepanjang prestasi kontrak mengandaikan  kesetaraan,  maka  bila  terjadi ketidakseimbangan,  perhatian  akan  diberikan terhadap  kesetaraan  yang  terkait  pada  cara bagaimana  kontrak  terbentuk,  dan  tidak  pada hasil  akhir  dari  prestasi  yang  diatur  dalam kontrak.
Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan  dalam  berkontrak  ialah  :  1)  cara terbentuk  kontrak  yang  melibatkan  pihak-pihak yang  kedudukannya  tidak  seimbang;  dan/atau  2) ketidaksetaraan prestasi-prestasi dalam kontrak.
Pada  prinsipnya,  dengan  melandaskan  diri pada  asas-asas  pokok  hukum  kontrak,  salah satunya  adalah  asas  keseimbangan,  faktor  yang menentukan  bukanlah  kesetaraan  prestasi  yang ada  dalam  kontrak,  melainkan  kesetaraan  para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 137

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Apabila  dalam  hal  keseimbangan  kontraktual terganggu,  maka  jalan  keluar  untuk  melakukan pengujian daya kerja asas keseimbangan, melalui ( Herlien  Budiono;  2006 ):     Perbuatan  para  pihak atau  perilaku  individual.  Perbuatan  yang mengejawantahkan  diri  sebagai  kehendak  yang telah  dinyatakan  dalam  bentuk  penawaran  dan penerimaan  merujuk  pada  perbuatan  individu yang  setiap  kali  dapat  dikenali  karena  cara pengungkapan  yang  sama,  yakni  baik  secara tertulis  maupun  secara  lisan.  Perilaku  individual di  dalam  khazanah  ilmu  hukum  didefinisikan sebagai  perbuatan  yang  ditujukan  kepada  suatu akibat hukum.
Agar suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan baik,  maka  perlu  diperhatikan  asas-asas  yang menjiwai  hukum  kontrak  itu  sendiri.  Salah satunya  adalah  asas  keseimbangan.  Untuk menguji  apakah  asas  keseimbangan  itu  telah diimplementasikan dengan baik atau belum, maka jalan  keluar  untuk  melakukan  pengujian  daya kerja  asas  keseimbangan,  adalah  melalui  tiga aspek  penting  yaitu  perbuatan  para  pihak,  isi kontrak  dan  pelaksanaan  dari  apa  yang  telah disepakati.
Telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi  keperluan pemerintah,  pada  umumnya,  terutama  pada  pasal yang  mengatur  mengenai  sanksi,  yang  mana sanksi  hanya  dikenakan  bagi  pihak  kedua (penyedia  barang/jasa),  tentu  hal  ini  kurang memenuhi  asas  keseimbangan  bagi  para  pihak. Perbuatan  sebagaimana  tersebut  diatas  apabila dilakukan oleh Pihak penyedia barang/jasa, maka dapat  dikenakan  sanksi  berupa  :  1)  Sanksi administrasi;  2)  Sanksi  pencantuman  dalam Daftar  Hitam;  3)  Gugatan  secara  perdata;  dan  4) Pelaporan  secara  pidana  kepada  pihak  yag berwenang.
Bagi  pihak  penyedia  barang/jasa  yang melakukan  pemalsuan  dokumen  atau  keterangan untuk  dapat  ikut  dalam  pengadaan  barang/jasa, maka pihak penyedia barang/jasa akan dimasukkan  dalam  Daftar  Hitam.  Daftar  Hitam dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Kerja Daerah/Instansi yang didalamnya memuat  identitas  penyedia  barang/jasa  yang dikenakan  sanksi  oleh  Kementerian/Lembaga/ Satuan Perangkat Kerja Daerah/Instansi.
Jika  dicermati  ketentuan  pasal  80  Perpres Nomor  16  Tahun  2018,  telah  diatur  perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang dapat  dikenakan  sanksi  adalah  antara  lain  :  1)
Melakukan  persekongkolan  dengan  penyedia barang/jasa  lainnya  untuk  mengatur  harga penawaran;  2)  Membuat  atau  menyampikan dokumen atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa; 3) Mengundurkan  diri  dari  pelaksanaan  kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Perbuatan sebagaimana tersebut diatas apabila dilakukan oleh Pihak penyedia barang/jasa, maka dapat  dikenakan  sanksi  berupa  :  1)  Sanksi administrasi;  2)  Sanksi  pencantuman  dalam Daftar  Hitam;  3)  Gugatan  secara  perdata;  4) Pelaporan  secara  pidana  kepada  pihak  yag berwenang. ( Pasal 80 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018).
Selain  perbuatan  tersebut  diatas  yang dilakukan  oleh  pihak  penyedia  barang,  pada umumnya  dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa di  Kabupaten  Badung,  pada  ketentuan  sanksi yang paling sering dicantumkan adalah ketentuan pada  pasal  78  ayat  (5)  huruf  f  nomor  4  Perpres Nomor  16  Tahun  2018  yaitu,  penyedia  barang/ jasa  yang  terlambat  menyelesaikan  pekerjaan dalam jangka  waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak,  dapat  dikenakan  denda  keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak untuk  setiap  hari  keterlambatan  dan  tidak melampaui  besarnya  jaminan,  dan  setinggi- tingginya  5/100  (lima  per  seratus)  dari  harga kontrak.
Selain mengatur  sanksi bagi penyedia barang/ jasa  bagi  keperluan  pemerintah,  Perpres  Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur tentang sanksi bagi pengguna  barang/jasa,  yang  diatur  pada  pasal  82 yaitu:
Sanksi  administratif  dikenakan  kepada  PA/ KPA/PPK/Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/ PjPHP/PPHP  yang  lalai  melakukan  suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.”
Di  Kabupaten  Badung,  kontrak  barang/jasa cenderung  hanya  mengenakan  sanksi  kepada Pihak Kedua/penyedia barang/jasa, padahal jelas- jelas sudah ditentukan akan pengenaan sanksi bila pemerintah  cidera  janji,  tapi  pada  kenyataannya hal  tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  dituangkan dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi keperluan  pemerintah  di  Kabupaten  Badung.  Hal ini  tentu  akan  menimbulkan  masalah  karena adanya ketidak sesuai antara apa yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan  apa  yang  terjadi  di  masyarakat . Disini,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 138

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
pada kontrak pengadaan barang/jasa di Kabupaten  Badung,  yang  mana  pihak  kedua berada  pada  posisi  yang  lemah  karena  kurang mendapat  perlindungan  hukum  bila  pihak pertama  cidera  janji  terutama  pada  pemenuhan kewajiban  yaitu  membayarkan  sejumlah  uang sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  dalam kontrak  pengadaan  barang/jasa.  Tidak  ada kepastian  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak kedua  jika  hal  itu  terjadi,  tidak  ada  kepastian berapa denda yang harus dikenakan kepada pihak pertama. Tetapi jika pihak kedua melakukan cidera janji, yakni pada keterlambatan melaksanakan  kewajibannya,  sanksinya  sudah sangat  jelas  yakni  pihak  kedua  harus  membayar denda  sebesar  1/1000  (  satu  perseribu)  dari  nilai kontrak. Padahal dalam  Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sudah jelas diatur mengenai isi kontrak yang salah satunya adalah aturan mengenai sanksi bagi para pihak jika melakuka cidera janji, dan pada pasal  82  Perpres  No.  16  Tahun  2018  juga  telah ditegaskan  sanksi  bagi  pemerintah  yang  dalam hak  kontrak  pengadaan  barang/jasa  diwakili  oleh PA/KPA/PPK/Pejabat
Pengadaan/Pokja
Pemilihan/PjPHP/PPHP  .  Hal  ini  sangat  penting artinya  untuk  kepastian  hukum  dan  tidak menimbulkan  penafsiran  yang  keliru  jika  terjadi cidera janji.

## IV.  SIMPULAN

## Simpulan
Asas  keseimbangan  yang  merupakan  salah satu  asas  dalam  hukum  kontrak  belum  dapat diimplementasikan  secara  baik.  Hal  ini  terlihat dari  kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi keperluan  pemerintah,  secara  normatif yang mana pada Perpres Nomor 16 Tahun 2016 sudah diatur  dengan  jelas  mengenai  ketentuan  sanksi bagi  PA/KPA/PPK/Pejabat  Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP  maupun  sanksi  bagi penyedia barang/jasa (Pihak II) melakukan cidera janji.  Tetapi  secara  empiris    hal  tersebut  tidak terjadi.  Pada  kontrak  pengadaan  barang/jasa  bagi keperluan  pemerintah  hanya  mencantumkan sanksi bagi Pihak II jika cidera janji.

## DAFTAR PUSTAKA
Books Budiono,  Herlien,  2006, “Asas  Keseimbangan  bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati Indonesia” , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Ginny  Pearson  Barnes, “Successful  Negotiating”,
Advantage Quest Publications.
Hardjowiyono,  Budihardjo  &  Hayie  Muhammad. 2007. Prinsip-prinsip  Dasar  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah. Cet.  Kedua.  Jakarta. Kementrian  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara.
Hernoko,  Agus  Yudha.  2010. hukum  Perjanjian  Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial. Ed. 1. Cet. 1. Kencana, Jakarta Indrati,  Maria  Farida.  1998. Ilmu  Perundang- undangan,  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya. Jakarta. Kanisius.
Indroharto.  1995. Perbuatan  Pemerintahan  Menurut Hukum  Publik  dan  Hukum  Perdata. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta.

## Articles
Bakir, S., Khan, S., Ahsan, K., & Rahman, S. (2018).
Exploring  the  Critical  Determinants  of Environmentally  Oriented  Public  Procurement Using  the  DEMATEL  Method. Journal  of Environmental Management . Bruno,  T.,  Gelderman,  C.  J.,  Lambrechts,  W.,  & Semeijn, J. (2018). The promise of Best Value Procurement:  Governance  and  (in)  stability  of specifications  within  an  innovative  biogas project. Journal  of  Cleaner  Production , 172 , 1465–1475.
Gunderson,  L.  H.,  Cosens,  B.,  &  Garmestani,  A.  S. (2016).  Adaptive  governance  of  riverine  and wetland ecosystem goods and services. Journal of Environmental Management , 183 , 353–360. Hu,  Q.,  Zhang,  Z.,  &  Lim,  A.  (2016).  Transportation service procurement problem  with transit time.
Transportation Research Part B: Methodological , 86 , 19–36.
Kavanagh,  P.  (2016).  A  case  for  negotiated performance-based  contracting  rather  than competitive  tendering  in  government  public transport  (bus)  service  procurement. Research in Transportation Economics , 59 , 313–322. Li,  J.,  &  Shi,  V.  (2017).  The  benefit  of  horizontal decentralization  in  durable  good  procurement. Omega (United Kingdom) . Obwegeser,  N.,  &  Müller,  S.  D.  (2018).  Innovation and public procurement: Terminology, concepts,  and  applications. Technovation , 74 – 75 (March), 1–17.
Wynstra, F., Rooks, G., & Snijders, C. (2018). How is service  procurement  different  from  goods procurement?  Exploring  ex  ante  costs  and  ex post  problems  in  IT  procurement. Journal  of Purchasing and Supply Management , 24 (2), 83
–94.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 139

## Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah