## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org
UPAYA PERLINDUNGAN DAERAH PEMIJAHAN IKAN KAKAP MERAH ( Lutjanus bohar ) DI PERAIRAN PULAU HOGA, KALEDUPA-TAMAN NASIONAL WAKATOBI
(Protection Efforts of Lutjanus bohar (The Two-Spot Red Snapper) Spawning Area in Hoga Island Waters, Kaledupa-Wakatobi National Park)
Muhajirin*, La Ode Orba, and La Ode Sahari
Balai Taman Nasional Wakatobi
Jl. Lagiwae, Kel. Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, Kode Pos 93792 Sulawesi Tenggara, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article History: Received 23 December
2019; received in revised form 23 July 2020; accepted 29 July 2020. Available online since 31 August 2020
Kata Kunci: Daerah pemijahan ikan, zonasi, Lutjanus bohar Keywords: Fish spawning area, zoning, Lutjanus bohar
How to cite this article: Muhajirin, Orba, L., Sahari, L. (2020). Protection Efforts of Lutjanus bohar (The Two-Spot Red Snapper) Spawning Area in Hoga Island Waters, Kaledupa- Wakatobi National Park . Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 9 (2), 143-150. doi:
http://dx.doi.org/10.1833
0/jwallacea.2020.vol9iss2p p143-150
Daerah  pemijahan  ikan  ekonomis  tinggi Lutjanus  bohar merupakan  satu  dari delapan sumber daya penting Wakatobi dan juga merupakan habitat kritis yang terdapat di perairan Pulau  Hoga. Upaya perlindungan yang telah  dilakukan oleh Taman Nasional Wakatobi adalah dengan memasukkannya dalam zona pariwisata (zona  larang  ambil).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  upaya perlindungan habitat Lutjanus Bohar dengan mengkaji dinamika populasi dari sisi jumlah,  ukuran  panjang  ikan  dan  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di  daerah pemijahan.  Pengambilan  data  dilakukan  pada  kurun  waktu  2018-2019.  Metode pengumpulan data jumlah dan ukuran ikan mengacu pada pedoman monitoring Spawning Aggregation Site (SPAGs), dan pengamatan dengan sensus visual bawah air  ( Underwater  Visual  Census). Data  kasus  pelanggaran  dikumpulkan  dengan wawancara.  Analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Hasil  penelitian menujukkan  bahwa  upaya  perlindungan  daerah  pemijahan  ikan Lutjanus  bohar yang dilakukan selama dua tahun terakhir menunjukkan dampak positif dengan meningkatnya    jumlah dan ukuran panjang ikan. Akan tetapi, pelanggaran fungsi zonasi  di  perairan  Pulau  Hoga  masih  menunjukkan  peningkatan.  Pelanggaran tersebut  berupa  kegiatan  penangkapan  ikan  oleh  nelayan  di  daerah  pemijahan. Upaya  perlindungan  ini  perlu  dijadikan  acuan  untuk  mengevaluasi  upaya perlindungan yang telah dilakukan selama ini, jumlah patroli dan model sosialisasi terhadap nelayan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran nelayan.

## ABSTRACT
A spawning area of Lutjanus bohar, a marine fish of high economic value, is one of the eight important resources of Wakatobi and also a critical habitat in the waters of Hoga Island. For protecting the area, Wakatobi National Park has stated the area as a  tourism  zone  (no-take  zone).  This  research  was  conducted  to  evaluate  progress toward spawning-area protection by examine number of individuals, length size of fish, and trespassing cases that occurred in the spawning area. Research was carried out in 2018-2019. Number of individuals and size of fish were collected by referring to  the  monitoring  guidelines  for  the  Spawning  Aggregation  Site  (SPAGs),  and observations with an Underwater Visual Census. Trespassing case data were collected by interview key persons. Descriptive analysis was used to describe progress toward spawning-area protection. The results indicate that the protection effort of spawning area has a positive impact in increasing number of individuals and length of Lutjanus bohar. However, number of trespassing cases in the waters of Hoga Island still shows an  increase.  Fishing  activities  are  the  most  trespassing  cases  occurred  in  the spawning  area.  This  approach  should  be  implemented  to  evaluate  the  progress towards protection efforts, besides increasing the number of patrols and socialization with fishermen to increase their awareness.
Read online: Scan this QR code with your Smart phone or mobile
device to read online.
*Corresponding author. Tel: +62 85298525188 Fax: +62 4022825652 E-mail address: muhajirinjirin3@gmail.com (Muhajirin)

## I. PENDAHULUAN
Kawasan  perairan  Wakatobi  merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya hayati, seperti  keanekaragaman  karang  dan  jenis biota  lautnya.  Potensi  ini  menjadikan Wakatobi  ditunjuk  sebagai  Taman  Nasional
(TN) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan  No.  393/KKPTS-VI/1996  tanggal 30  Juli  1996  dan  ditetapkan  melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/KPTS-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002,
dengan  luas  kawasan  ±1,39  juta  hektare meliputi  kawasan  perairan  dan  seluruh kawasan  daratan  pulau-pulau  yang  ada  di wilayah  tersebut.  Menurut  UU  No.  5  Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya,  TN  Wakatobi merupakan  kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
Kawasan  TN  Wakatobi  (TNW)  memiliki delapan  sumber  daya  penting  yang  menjadi target  konservasi,  yaitu  terumbu  karang, mangrove,  lamun,  penyu,  cetacea,  habitat pendaratan  burung  pantai,  ikan  bernilai ekonomi  penting,  dan  lokasi  pemijahan  ikan ( Spawning
Aggregation
Site - SPAGS) . Menurut  Firmansyah et  al. ( 2016 ),  SPAGS merupakan  salah  satu  habitat  kritis  yang menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu daerah pemijahan ikan di  TNW  adalah  perairan  Pulau  Hoga  yang terletak  di  Kaledupa  dan  bagian  zona pariwisata Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah II TNW.
Salah  satu  jenis  ikan  yang  banyak ditemukan  di  perairan  Hoga  adalah  jenis kakap  merah ( Lutjanus  bohar ).  Menurut English et al . ( 1997 ), ikan kakap (Lutjanidae) termasuk dalam jenis ikan target. Berdasarkan laporan monitoring SPAGS Balai TN Wakatobi ( 2019 ), kakap merah merupakan ikan  bernilai  ekonomi  tinggi  dan  terancam kelestariannya  akibat  dari  meningkatnya aktivitas penangkapan dan perdagangan ikan hidup  di  Wakatobi.  Oleh  sebab  itu, perlindungan  terhadap  species  tersebut khususnya  daerah  pemijahannya  sangat penting  untuk  dilakukan.  Dalam  pengelolaan penangkapan ikan, ѕuаtu daerah penangkapan ( fishing  ground )  dараt  dilakukan  penutupan јіkа  daerah  tеrѕеbut  merupakan  tempat
pemijahan  ( spawning  ground ).  Dengan demikian,  ikan  akan  memiliki  ruang  untuk berkembang  biak  dan  menjadi  dewasa  yang pada akhirnya persediaan ikan akan terus ada secara berkelanjutan.
Upaya  perlindungan  yang  dilakukan tertuang  dalam  bentuk  penerapan  sistem zonasi  yang  baru  diberlakukan  pada  tahun 2007. TN Wakatobi menerapkan sistem zonasi yang  mengatur  daerah  pemanfaatan  dan perlindungan  habitat  kritis.  Zonasi  tersebut terdiri dari zona inti (ZI), zona perlindungan bahari (ZPB), zona pemanfaatan umum (ZPU), dan zona pariwisata (ZP). Perairan Pulau Hoga termasuk dalam zona pariwisata, yang artinya aktivitas  penangkapan  dilarang  untuk dilakukan  dan  hanya  diperuntukkan  untuk kegiatan penelitian, wisata, restorasi/pemulihan sumber daya, pendidikan, dan upacara/ritual budaya. Penerapan  upaya  perlindungan  daerah pemijahan  ikan  berupa  zonasi  telah  berjalan selama satu dekade. Upaya-upaya perlindungan yang telah dilakukan diantaranya  patroli  rutin  dan  sosialisasi  ke masyarakat  terhadap  pencegahan  dan penindakan langsung oleh nelayan yang ingin melakukan  pelanggaran  di  perairan  Hoga. Tidak  hanya  itu,  upaya  pencegahan pelanggaran fishing  ground juga  dapat dilakukan  dengan  melibatkan  masyarakat terutama nelayan untuk melakukan pengawasan  saat  melakukan  penangkapan ikan  di  laut  (Kusherawanti  &  Dermawan, 2016 ).  Upaya  perlindungan  yang  telah dilakukan  oleh  pihak  TNW  diharapkan  akan membawa  dampak  terhadap  sumber  daya yang  dilindungi.  Tujuan penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  (1)  variasi  jumlah  dan ukuran ikan kakap merah di daerah pemijahan ikan,  dan  (2)  kasus  pelanggaran  di  sekitar perairan  Pulau  Hoga  yang  menjadi  daerah pemijahan  ikan.  Hasil  dari  kajian  ini  dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan
perlindungan kedepannya.

## II. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  perairan  Pulau Hoga,  Kaledupa,  yang  merupakan  lokasi pemijahan ikan kakap merah ( Lutjanus bohar ). Penelitian  ini  dilakukan  mulai  dari  bulan
Februari  –  Nopember  2018  dan  2019.  Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 .
B. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  terdiri  dari  data  jumlah  ikan,  ukuran panjang  ikan,  dan  data  kasus  pelanggaran. Data sekunder terdiri dari data zonasi Taman Nasional  Wakatobi  dan  laporan  monitoring SPAGs.
Pengumpulan  data  ikan  kakap  merah tahun  2018-2019  mengacu  pada  pedoman monitoring Spawning  Aggregation  Site (SPAGs),  metode  pengamatan  dengan  sensus visual  bawah  air  ( Underwater  Visual  Census , UVC),  pada  kedalaman  15-25  m,  kemudian dicatat  jumlah  ikan  dan  ukurannya  (BTNW, 2019 ).  Data  kasus  yang  meliputi  jenis pelanggaran dan jumlah pelanggaran diperoleh  dengan  melakukan  wawancara mendalam  ( indepth  interview) terhadap  4 responden  kunci  yaitu  kepala  SPTN  II  TNW dan 3 Polisi Kehutanan (polhut) SPTN Wil. II TNW.

## C. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara deskriptif, dimana statistik deskriptif digunakan  untuk  mendeksripsikan  jumlah ikan  pada  masing-masing  tahun  yang disajikan  dalam  bentuk  grafik  batang.  Untuk melihat pergeseran kelas ukuran panjang ikan di lokasi penelitian, data ukuran panjang ikan pada  masing-masing  tahun  dikelompokkan dalam  kelas  ukuran  panjang  (5  cm)  (BTNW, 2019 ),  kemudian  dianalisis  deskriptif  yang disajikan  dalam  bentuk  grafik  batang. Sedangkan  data  kasus,  diuji  validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu cara  uji  silang  antar  sumber  data  yang  satu dengan sumber data lainnya (Kasiyan, 2015 ). Triangulasi  pada  hakikatnya  merupakan pendekatan  multimetode  yang  dilakukan peneliti saat melakukan penelitian,
mengumpulkan,  dan  menganalisis  data. Selanjutnya,  data  kasus  yang  diperoleh dikelompokkan
berdasarkan jenis pelanggarannya mengacu pada aturan Zonasi Taman Nasional Wakatobi (BTNW, 2007 ).
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Perairan Pulau Hoga, Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi Figure 1. Studied area in Hoga Island Waters, Kaledupa, Wakatobi National Park

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. HASIL PENELITIAN
1. Jumlah  dan  ukuran  panjang  ikan Lutjanus bohar (Kakap Merah) di Lokasi
Pemijahan Ikan
Jumlah  ikan  kakap  merah  yang ditemukan selama penelitian tahun 2018 yaitu 2052  ekor.  Sedangkan  untuk  kelas  ukuran panjang  ikan,  terdapat  5  kelas  panjang  ikan yaitu  ukuran  41-45  cm  sebanyak  87  ekor, ukuran 46-50 cm sebanyak 240 ekor, ukuran 51-55 cm sebanyak 665 ekor, ukuran 66-70 cm sebanyak  740  ekor  dan  ukuran  71-75  cm sebanyak 320 ekor.
Jumlah  ikan  kakap  merah  yang ditemukan dalam penelitian tahun 2019 yaitu 2850  ekor.  Untuk  kelas  ukuran  panjang  ikan terdapat  4  kelas  yaitu  ukuran  46-50  cm sebanyak 343 cm, ukuran 51-55 cm sebanyak 875  cm,  ukuran  66-70  sebanyak  1158  ekor dan ukuran 71-75 cm sebanyak 474 ekor.

## 2. Kasus Pelanggaran di Perairan Pulau
Hoga
Pada  tahun  2018  ditemukan  7  kasus pelanggaran  yang  terdiri  dari  3  jenis pelanggaran,  yaitu  (1)  pelanggaran  fungsi zonasi;  (2)  pemanfaatan  kawasan  tanpa  ijin; dan (3) wisatawan yang masuk tanpa izin dan tidak membayar  PNBP.  Pelanggaran  jenis  (1) berupa  penangkapan  ikan  merupakan  jenis pelanggaran  yang  paling  banyak  ditemukan yaitu lima kasus, sedangkan pelanggaran jenis (2)  dan  (3)  masing-masing  satu  kasus. Sedangkan  pada  tahun  2019  hanya  terdapat satu jenis pelanggaran yaitu pelanggaran jenis (1)  berupa  penangkapan  ikan  sebanyak  8 kasus.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Variasi  Jumlah  dan  Ukuran  Panjang
Lutjanus bohar (Kakap Merah) Jumlah kakap merah di lokasi penelitian dari
tahun 2018-2019 mengalami
peningkatan.  Jumlah  ikan  pada  tahun  2018 sebanyak 2052 ekor dan mengalami kenaikan pada  tahun  2019  yaitu  sebanyak  2850  ekor ( Gambar 2 ). Selama dua tahun terakhir, jumlah ikan  kakap  merah  di  daerah  pemijahan mengalami peningkatan sebesar 28%.
Panjang  ikan  kakap  merah  yang  ditemui
di perairan Pulau Hoga bervariasi dari tahun 2018-2019  ( Gambar  3 ),  namun  terjadi peningkatan ukuran ikan pada masing-masing kelas panjang. Pada tahun 2018, selang kelas ikan mulai dari 41-75 cm dengan ukuran 66- 70  cm  (740  individu)  tercatat  paling  banyak ditemukan.  Kemudian  pada  tahun  2019, selang  kelas  ikan  mengalami  peningkatan yaitu 46-75 cm dimana ikan berukuran 66-70 cm juga masih ditemukan paling banyak yaitu 1158 individu.
Variasi  jumlah  dan  panjang  ikan diperkirakan  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  salah  satunya  adalah  kegiatan perikanan tangkap (Firmansyah et al ., 2016 ). Dekatnya  lokasi  daerah  pemijahan  ikan dengan  perkampungan  nelayan  mungkin menyebabkan  intensitas  penangkapan  ikan menjadi tinggi dan akhirnya dapat mempengaruhi  jumlah ikan  dan  ukuran  ikan di  daerah  pemijahan.  Selain  mempengaruhi jumlah  ikan,  aktivitas  penangkapan  juga mempengaruhi  ukuran/besar  ikan  di  daerah pemijahan,  karena  diduga  nelayan  tidak memperhatikan  ukuran  ikan  yang  layak tangkap.
Kesehatan terumbu karang yang menjadi “rumah”  bagi  ikan  kakap  merah  akan menentukan  kelimpahan  ikan  di  suatu perairan. Kegiatan penangkapan bukan hanya berdampak pada ketersediaan ikan tetapi juga berpengaruh pada terumbu karang. Caras dan Pasternak ( 2009 ), Clifton ( 2013 ) menyatakan bahwa  menangkap  ikan  menggunakan  bom akan  menyebabkan  kerusakan  karang  dan akan sulit untuk terjadi recovery . Selain  aktivitas  nelayan,  kegiatan  wisata juga menjadi salah satu penyebab kerusakan terumbu karang (Clifton, 2013 ) yang menjadi tempat bagi ikan-ikan karang. Perairan Pulau Hoga  merupakan  lokasi  penyelaman  yang cukup sering dikunjungi oleh para wisatawan, aktifitas menyelam diduga menjadi salah satu penyebab terganggu dan menurunnya jumlah ikan yang ditemukan di daerah pemijahan.
2. Dinamika Kasus Pelanggaran di Perairan Pulau Hoga
Perairan  Pulau  Hoga  termasuk  dalam zona  pariwisata.  Zona  pariwisata  adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk  kepentingan  pariwisata  alam  dan kondisi/jasa  lingkungan  lainnya.  Zona
pariwisata bukan hanya    berfungsi    sebagai zona  wisata,  akan  tetapi  juga  berfungsi sebagai  wilayah  larang  tangkap  yang  terjaga sebagai upaya mengurangi dampak
penangkapan  ikan  berlebihan (overfishing) sehingga  dapat  menjadi  “ bank  ikan” dan mampu  memulihkan  kondisi  sumber  daya perikanan (RARE-TNW-WWF, 2011 ). Sebagai salah  satu  zona yang dilindungi, terdapat  berbagai  aktifitas  yang  tidak  boleh dilakukan  di  zona  pariwisata.  Aktifitas tersebut adalah (1) sengaja atau tidak sengaja melakukan  penangkapan  dan  atau  sumber daya alam laut; (2) sengaja atau tidak sengaja melakukan kegiatan penelitian dan pendidikan kecuali mendapat ijin khusus; (3) sengaja  atau  tidak  sengaja  melakukan penambangan/pengambilan pasir laut, penggalian  atau  pemindahan  bagian  atau komponen  ekosistem  laut;  (4)  melakukan kegiatan budidaya ( mariculture ) atau pemeliharaan  ikan  karang  dan  biota  lainnya; (6)  melakukan  pembangunan  sarana  dan prasarana; dan (7) melakukan kegiatan wisata tanpa izin (BTNW, 2017 ).
Kegiatan  perlindungan  dan  pengamanan yang dilakukan SPTN Wilayah II TNW adalah melakukan  kegiatan  patroli.  Patroli  adalah kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan  secara  rutin,  terus  menerus, berencana, dan simultan oleh polisi kehutanan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama  sesuai  kewenangannya  (BTNW, 2005 ). Zona  pariwisata  Perairan  Pulau  Hoga termasuk  dalam  salah  satu  wilayah  patroli pengamanan kawasan.
Jenis kasus pelanggaran di perairan Pulau hoga  yang  merupakan  daerah  pemijahan didominasi  oleh  pelanggaran  fungsi  zonasi. Jenis  pelanggaran  tersebut  berupa  adanya kegiatan  penangkapan  ikan  pada  perairan hoga yang merupakan zona pariwisata. Jumlah kasus pelanggaran zonasi dari tahun 2018 ke 2019 telah meningkat dari 5 kasus menjadi 8 kasus.  Meningkatnya  kasus  pelanggaran zonasi  ini  disebabkan  oleh  dekatnya  akses nelayan ke lokasi yang dilindungi. Kebanyakan pelaku yang melakukan pelanggaran merupakan  nelayan  lokal  Wakatobi  yang berasal  dari  Desa  Samabahari  dan  Ambeua Raya  yang  berjarak  tidak  jauh  dari  perairan Pulau Hoga.  Selain jarak  tempuh  yang dekat, menurut Fasa ( 2012 ) kemiskinan, rendahnya pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat terhadap  pentingnya  konservasi,  serta minimnya  keterampilan  masyarakat  dalam mengembangkan  usaha  ekonomi  produktif masih  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya pelanggaran dalam zona perlindungan.
Perairan  Pulau  Hoga  termasuk  dalam zona  larang  tangkap  yang  dlindungi  dan dipantau  secara  teratur  dengan  kegiatan patroli  yang  dilakukan  oleh  polhut.  Tujuan patroli  untuk  mencegah  gangguan  terhadap
Sumber: Data primer 2018-2019 Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, 2019 Source: Primary data 2018-2019 National Park Management Section II, 2019
Gambar 2 . Grafik Jumlah Ikan kakap merah ( Lutjanus bohar ) tahun 2018-2019
Figure 2 . Chart for the Number of the Two-Spot Red Snapper (Lutjanus bohar) in 2018-2019
2052 2850 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2018 2019 In d iv id u (eko r) Tahun
hutan  dan  hasil  hutan,  mengetahui  situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku  pelanggaran  atau  kejahatan  yang ditemukan  pada  saat  patroli  (Sultan, 2017 ). Tujuan yang sama juga berlaku dalam patroli perairan, sehingga aktivitas    apapun    yang dijumpai dalam kegiatan patroli akan dicatat sebagai pelanggaran, meski belum atau telah melakukan
kegiatan pemanfaatan/ penangkapan.  Kegiatan  patroli  secara  nyata menunjukkan bahwa upaya pelanggaran yang dilakukan  oleh  nelayan  akan  selalu  terjadi, namun berhasil dicegah oleh polhut. Upaya ini memberikan dampak positif berupa terjadinya  peningkatan  jumlah  ikan  selama kurun waktu dua tahun terakhir (2018-2019).
Konsep  zonasi  dalam  konteks  pengelolaan kawasan konservasi digunakan untuk mengontrol  aktivitas  manusia,  agar  kegiatan yang  dilakukan  tidak  berdampak  terhadap kerusakan sumber daya alam (Rotich, 2012 ). Kawasan  konservasi  di  darat  berbeda dengan di perairan laut (Yun Lu et al., 2014 ), dinamika  yang  cepat  dan  kompleks  menjadi tantangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan.  Penelitian  Adimu  ( 2018 )  di kawasan  TN  Wakatobi  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  sekitar  35,3%  nelayan  dari
190  nelayan  yang  tidak  tahu  adanya  patroli rutin yang dilakukan. Data kasus pelanggaran ( Tabel  1 )  menunjukkan  bahwa  meski  telah diberikan  sosialisasi  kepada  nelayan,  namun tingkat kepatuhan masih kurang. Hal ini harus menjadi perhatian utama dalam mengevaluasi upaya  perlindungan,  mengingat  asal  nelayan dan  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  sama  di setiap tahunnya.
Firmansyah et  al. ( 2017 )  menyatakan bahwa  sistem  zonasi  di  TN  Wakatobi  (2009- 2016)  menunjukkan  persentase  penutupan terumbu  karang  cenderung  stabil  namun kelimpahan dan biomassa ikan fluktuatif antar tahun.  Sistem  zonasi  yang  telah  berjalan  di perairan  Pulau  Hoga  menunjukkan  hal  yang positif  bahwa  selama  dua  tahun  terjadi peningkatan  jumlah  ikan  kakap  merah  di daerah  pemijahannya.  Akan  tetapi,  masih terjadi  kenaikan  jumlah  kasus  pelanggaran yang  ditemukan  saat  patroli  pengamanan selama  dua  tahun  terakhir.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  upaya  perlindungan daerah  pemijahan  ikan  khususnya  kakap merah  kedepannya  akan  terus  menghadapi berbagai  tantangan.  Pengamanan  secara preventif  adalah  salah  satu  cara  untuk mencegah dan melakukan pengawasan secara

## Sumber: Data primer 2018-2019 Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II
Source: Chart of distribution of the Length of Two-Spot Red Snapper (Lutjanus bohar) in 2015-2019
Gambar 3. Grafik jumlah individu kakap merah ( Lutjanus Bohar ) pada masing-masing kelas panjang pada tahun 2018 – 2019 Figure 3. Chart of the number of individu of the Two-Spot Red Snapper (Lutjanus bohar) in each Length class in 2018 - 2019
langsung  dalam  mencegah  pelanggaran  yang dilakukan    oleh      nelayan.    Patroli      rutin merupakan  salah  satu  kegiatan  upaya pencegahan  (BTNK, 2009 ).  Peningkatan jumlah  patroli  rutin  harus  diiringi  dengan peningkatan kesadaran nelayan lokal mengenai upaya perlindungan yang dilakukan. Tidak  hanya  itu,  perlu  adanya  keikutsertaan dari nelayan lokal yang berada dekat perairan Pulau  Hoga  sehingga  nelayan  tersebut  dapat memahami  arti  dan  pentingnya  menjaga daerah pemijahan khususnya pemijahan ikan yang  berada  di  perairan  Pulau  Hoga. Mengingat daerah pemijahan ikan merupakan bagian dari perairan yang dipergunakan untuk reproduksi  ikan  secara  alamiah  maka  perlu adanya upaya perlindungan secara berkelanjutan  sehingga  pemanfaatan  dapat berlangsung
tanpa mempengaruhi kelestariannya di alam.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Upaya  perlindungan  daerah  pemijahan ikan kakap merah ( Lutjanus bohar ) dalam dua tahun  terakhir  telah  menunjukkan  dampak positif  dengan  meningkatnya  jumlah  dan
ukuran panjang ikan.
Jumlah  kasus  pelanggaran  berupa kegiatan penangkapan ikan di perairan Pulau Hoga  mengalami  peningkatan  dua  tahun terakhir.  Meskipun  telah  dilakukan  kegiatan patroli,  namun  aktivitas  nelayan  di  sekitar perairan  Pulau  Hoga  tidak  bisa  dihentikan seluruhnya  dikarenakan  masih  kurangnya tingkat  kepatuhan  nelayan  terhadap  aturan zonasi  dan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh polhut.

## B. Saran
Dari kajian ini, beberapa saran yang dapat dijadikan  acuan  dalam  mengevaluasi  upaya perlindungan  daerah  pemijahan  ikan  kakap merah  adalah  meningkatkan  jumlah  patroli, melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan  perlindungan,  pengamanan  serta pemantauan  daerah  pemijahan  ikan  serta memformulasikan  sosialisasi  yang  sifatnya meningkatkan  kepatuhan  nelayan  terhadap aturan zonasi yang berlaku. Kemudian untuk menjaga  keberlangsungan  usaha  nelayan, pengoptimalan
pemanfaatan
zona pemanfaatan  lokal,  diversifikasi  alat  tangkap dan  usaha  pemanfatan  zona  pariwisata lainnya perlu untuk dilakukan.
Tabel 1. Data kasus dugaan pelanggaran di perairan Pulau Hoga tahun 2018-2019
Table 1. Trespassing cases in marine teritory of Hoga Island waters
Tahun (Year) Dugaan pelanggaran (Allegation of trespassing) Jumlah kasus (Number of Case) Asal pelaku (Origin of executant) Upaya tindak lanjut (Follow up) 2018 Pelanggaran  fungsi  zonasi berupa  penangkapan  ikan pada zona pariwisata 5 Nelayan Desa Samabahari Melakukan penyadartahuan, sosialisasi  sistem  zonasi  dan memberi arahan untuk melakukan aktifitas  penangkapan  di  zona pemanfaatan lokal (ZPL) Pemanfaatan kawasan tanpa ijin berupa adanya perusahaan yang melakukan usaha budidaya kerang mutiara 1 Kendari Mengarahkan kepada pihak perusahaan untuk segera mengajukan  permohonan  ijin pemanfaatan  dalam  kawasan TNW Wisatawan mancanegara yang  masuk  tanpa  izin  dan tidak membayar PNBP 1 Perancis, Belgia, Polandia, Slovenia dan Swiss Melakukan pendataan, pemungutan serta sosialisasi terkait aturan PNBP Subtotal 7 2019 Pelanggaran  fungsi  zonasi berupa  penangkapan  ikan pada zona pariwisata 8 Nelayan Desa Samabahari dan Ambeua Raya Melakukan penyadartahuan, sosialisasi  sistem  zonasi  dan memberi arahan untuk melakukan aktiftas  penangkapan  di  zona pemanfaatan lokal (ZPL) Subtotal 8 Total 15
Sumber: Data primer patroli/operasi fungsional BTNW SPTN II Kaledupa tahun 2018-2019 Source: Primary data of patrol/functional operation BTNW SPTN II Kaledupa in 2018-2019

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Kepala seksi Wilayah II dan Staf Balai Taman  Nasional  Wakatobi  yang  telah membantu  dalam  penulisan  ini,  sehingga penulisan tulisan ini dapat diselesaikan.

## KONTRIBUSI PENULIS
MM:  Kontributor  utama,  konseptualisasi penelitian  dan  penulisan,  koordinator penelitian, analisis hasil, penulisan naskah; LO: Kontributor  anggota:  pelaksana  penelitian, analisis  hasil,  interpretasi  hasil,  penulisan naskah;  LOS:  kontributor  anggota,  pelaksana penelitian, interpretasi hasil, pembuatan peta, penulis naskah.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak  memiliki  hubungan  keuangan  atau pribadi  yang  mungkin  secara  tidak  wajar mempengaruhinya dalam menulis artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adimu, H. E. (2018) Strategi pengelolaan kawasan konservasi  yang  efektif  dan  berkelanjutan  di Taman  Nasional  Wakatobi (Tesis).  Bogor: Jurusan  Manajemen  Sumber  Daya  Perairan Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan Institut Pertanian Bogor.
BTNK. (2009). Buku Standar Pengamanan Terpadu Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang
BTNW.  (2005).  Petunjuk  teknis  pengamanan kawasan  Taman  Nasional  Wakatobi.  Taman Nasional  wakatobi.  Bau-Bau,  Sulawesi Tenggara.
BTNW.  (2007).  Zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi. Balai  Taman  Nasional  Wakatobi.  Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
BTNW.  (2019).  Laporan  Monitoring  SPAGS  Seksi Pengelolaan  Taman  Nasional  Wilayah  II Kaledupa.  Laporan  Hasil  Monitoring.  Balai Taman  Nasional Wakatobi. Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Caras,  T.,  Pasternak,  Z.  (2009).  Long-term environmental impact of coral mining at the Wakatobi  Marine  Park,  Indonesia. Ocean  & Coastal Management, 52 (10), 539-544.
Clifton, J. (2013). Refocusing conservation through a cultural lens: improving governance in the Wakatobi  National  Park,  Indonesia. Marine Policy, 41 , 80-86.
English, S., Wilkinson, C., & Baker, V. (1997). Survey manual for tropical marine resources. Second Edition.  Townsville:  Australian  Institute  of Marine Science.
Fasa,  L.  (2012). Penegakan  hukum  dengan  upaya non  penal  dalam  penanggulangan  tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati  dan  ekosistemnya  di  Taman  Nasional Wakatobi (Tesis).  Surakarta:  Jurusan  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret.
Firmansyah, F. Mustofa A., Estradivari, Damora, A., Handayani,  C.,  Ahmadia,  G.,  Harris,  J., Amkietiela, Teule, K.J., Sugiyanta, Santiadji, V., Wijonarno,  A.,  Yusuf,  M.  (2017).  Keterkaitan antara sistem zonasi dengan dinamika status ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Wakatobi. Coastal  and  Ocean  Journal, 1(2) , 147-156.
Firmansyah, F., Musthofa, A., Estradivari, Damora, A.,  Handayani,  C.,  Ahmadia,  G.,  &  Haris,  J. (2016). Satu  dekade  pengelolaan  Taman
Nasional Wakatobi: Keberhasilan dan tantangan  konservasi  laut .  Laporan  Hasil Penelitian. WWF-ID. Jakarta, DKI Jakarta.
Kasiyan.  (2015).  Kesalahan  implementasi  teknik triangulasi  pada  uji  validitas  data  skripsi mahasiswa jurusan pendidikan seni rupa FBS UNY. Jurnal Imaji, 13 (1), 1-13.
Kusherawanti,  S.  &  Dermawan  M.  (2016). Implementasi  Kemitraan  dalam  Pemolisian Komunitas  Untuk  Pencegahan  Praktik Destructive  Fishing  ( Studi  Kasus  Perairan Laut  Maluku  Utara ).  Skripsi.  Universitas Indonesia, Depok
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (1990).  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta:  Biro  Hukum  dan  Perundang- Undangan.
RARE,  TNW,  &  WWF.  (2011).  Rencana  proyek kampanye  pride  Taman  Nasional  Wakatobi. Laporan  Dokumen  Perencanaan.  RARE. Jakarta, DKI Jakarta. (Tidak Dipublikasikan)
Rotich, D. (2012). Concepts of zoning management in  protected  areas. Journal  of  Environment and Earth Science, 2(10) , 173-183.
Sultan, S. (2017). Dasar-dasar pengamanan hutan. Ombak.  Yogyakarta,  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Yun  Lu,  S.,  Shen,  C.H.,  Chiau,  W.Y.  (2014).  Zoning strategies  for  marine  protected  areas  in Taiwan: case study of Gueishan Island in Yilan Country, Taiwan. Marine Policy, 48, 21-29 .