## PENYULUHAN TENTANG PPH 21 PADA PT. BUDI KARYA MAJU GUMPANG KARTASURA
Abstrak  : Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  bagi  negara.  Sehingga  pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan  perpajakan.  Masalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  sering terlambatnya  Wajib  Pajak  dalam  membayar  kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak. Salah satu pajak itu adalah pajak penghasilan. Pajak ini dipungut atas penghasilan yang  bersumber  dari  usaha,  kerja,  modal  dan  sumber  lain.  Maka  yang  berkaitan dengan  masalah perpajakan di  lingkungan usaha PT Budi Karya Maju (PT BKM) adalah  adalah  penghasilan  dari  seluruh  karyawan  yang  terlibat  di  dalamnya. Seluruh karyawan PT Budi karya Maju merupakan Wajib Pajak. Tujuan pengabdian dengan  topik  penyuluhan  PPH  21  Pada  Karyawan  PT  Budi  Karya  Maju  agar karyawan  paham  tentang  kewajiban  perpajakan  khususnya  PPH  21  sehingga tercipta  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak penghasilan.  Metode pengabdian  dilakukan  dengan  memberikan  ceramah  tentang  perpajakan  secara umum  dan  dilanjutkan  ceramah  tentang  pajak  penghasilan  dan  latihan  pengisian SPT,  cara  pemotongan  pajak  dan  pelaporannya.  Hasil  penyuluhan  tersebut  sangat membantu  karyawan  tetap,  tidak  tetap,  dan  tenaga  honorer  PT  Budi  Karya  Maju dalam  menghitung  kewajiban  pajak  khususnya  Pajak  Penghasilan  Pasal  21. Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  sangat  membantu  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  khususnya  karyawan  PT  Budi  Karya  Maju  dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilan PPH 21.
Kata kunci: penyuluhan, PPH 21, PT BKM

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  bagi  negara.  Sehingga  pemerintah mengharapkan  wajib  pajak  untuk  patuh  membayar  pajak  dengan  mengeluarkan  peraturan- peraturan  perpajakan.  Pajak  menurut Mardiasmo adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  Undang-Undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum. Masyarakat pada masa sekarang ini sangat tertarik dengan isu pajak, terbukti dengan banyaknya pemberitaan  tentang  pajak  di  berbagai  media.  Pemberitaan-pemberitaan  tentangpajak  tersebut memperkata pengetahuan masyarakat mengenao pajak.
Wikan Budi Utami, Budiyono , Devi Yuliyanti
ITB-AAS Indonesia Surakarta Jln. Slamet Riyadi 361 Windan Kartasura Email : budiutamiwikan@gmail.com
Masalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  sering  terlambatnya  Wajib  Pajak  dalam membayar  kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak.  Salah  satu  pajak  itu  adalah  pajak  penghasilan. Pajak  ini  dipungut  atas  penghasilan  yang  bersumber  dari  usaha,  kerja,  modal  dan  sumber  lain. Maka yang berkaitan dengan  lingkungan usaha PT Budi Karya Maju adalah adalah penghasilan dari seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya.
Tidak  ada  sanksi  yang  tegas  dalam  hal  kepatuhan  membayar  pajak  sehingga  warga memilih  untuk  tidak  membayar  pajak.  Wajib  Pajak  merasa  tenang  karena  tidak  adanya  sanksi jika  mereka  tidak  membayar.  Hal  ini  yang  membuat  Wajib  Pajak  tidak  patuh  membayarkan pajaknya
Sasaran  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  para  karyawan  tetap  dan  tidak tetap  PT  Budi  Karya  Maju  Gumpang  Kartasura  agar  tepat  dalam  menghitung  dan  sadar  untuk melunasi  kewajiban  pajak  khususnya  PPH  pasal  21  yang  meliputi  penghasilan  dari  kerja  atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya.
Penyuluhan  tentang  PPH  21  pada  PT.  Budi  Karya  Maju  Gumpang  Kartasura  merupakan salah  satu  upaya    yang    dilakukan    agar    para    karywan  di  PT  Budi  Karya  Maju  Gumpang Kartasura  semakin  menyadari  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  dan  agar  mamahami Undang-undang  (UU)  perpajakan  di  Indonesia    yang  terus    mengalami    perubahan.    Dalam penyuluhan tersebut disampaikan pula tentang tata cara pengisian SPT. Pengertian  mengisi  SPT menurut Waluyo yaitu  mengisi  formulir  SPT  dalam  bentuk  kertas  dan/atau  dalam  bentuk elektronik,  dengan  benar,lengkap,    jelas    sesuai    dengan    petunjuk    pengisian    yang    diberikan berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan[2].
Secara  terperinci,  tujuan  Pengabdian  Masyarakat  dengan  judul  Penyuluhan  Tentang  PPH 21 Pada PT. Budi Karya, Gumpang, Kartasura sebagai berikut:
a. Sebagai  wujud  pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  oleh  para  Dosen    ITB  -  AAS Indonesia Surakarta.
b. Untuk dapat memanfaat ilmu pengetahuannya khususnya tentang perpajakan pada kehidupan praktek yang nyata.
c. Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  khususnya  karyawan  PT  Budi  Karya  Maju tentang kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
d. Untuk  memberikan  informasi  tentang  perubahan  Undang-Undang  perpajakan  di  Indonesia sehingga  karyawan  PT  Budi  Karya  Maju  mengetahui  Undang-Undang  Perpajakan  terbaru yang berlaku di Indonesia.
Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya, Gumpang, Kartasura, waktu dan tempat pelaksanaannya sebagai berikut:
a. Hari/tanggal : Senin, 14 September 2020
b. Waktu : Jam 8.30 sampai selesai
c. Tempat : PT Budi Karya Maju Gumpang Kartosuro
d. Peserta : Karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang,Kartasura, Jawa Tengah

## 2. METODE PENGABDIAN
Langkah -langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan PPH 21 di PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura sebagai berikut:
Langkah pertama melakukan wawancara dengan manajer PT Budi Karya Maju tentang apa saja  yang  telah  dipahami  tentang  PPH  21  agar  mengetahui  materi  apa  saja  yang  perlu disampaikan kepada karyawan PT Budi Karya Maju tersebut untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Pada saat tersebut sekalian meminta jadwal waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhah  PPH  21  di  PT  Budi  Karya  Maju,  Gumpang,  Kartasura  dan  disepakati  penyuluhan akan diselenggarakan tanggal 14 Setember 2020.
Setelah diketahui tentang apa saja yang telah dipahami tentang PPH 21 dan materi apa saja yang  perlu  disampaikan  kepada  karyawan  PT  Budi  Karya  Maju,  Gumpang,  Kartasura selanjutnya  dilakukan  perumusan  masalah  agar  diperoleh  solusi  yang  dapat  dilakukan. Perumusan masalah dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah :
a. Bagaimana pentingnya pajak bagi Karyawan PT BKM dan bagi PT  BKM itu sendiri?
b. Apakah yang dimaksud PPh Orang Pribadi/ PPH OP ?
c. Bagaimana car mengisi SPT Tahunan WP OP ?
d. Bagaimana cara melaporkan    SPT PPh WP OP ?
Metode  penyelesaian  masalah  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan melakukan  penyuluhan  tentang  perpajakan  di  Indonesia  yang  meliputi:  informasi  tentang perubahan  Undang  Undang  tentang  pajak  di  Indonesia  yang  terbaru,  informasi  tentang pentingnya  pajak,  cara mengisi SPT Tahunan PPh WP OP, cara melaporkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Penyuluhan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  dengan beberapa metode, yaitu:
a. Metode Ceramah
Dalam  ceramah  ini  disampaikan  pengertian-pengertian    tentang  tentang  perpajakan  secara umum,  pentingnya  pajak,    dan  dilanjutkan  ceramah  tentang  pajak  penghasilan,  perubahan- perubahan  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  khususnya  PPH  OP  pasal  21.  Direktorat  Jenderal Pajak  telah  menerbitkan Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  31/PJ/2009 tentang  pedoman  teknis  tata  cara  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  orang  pribadi.  Peraturan  tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008 , tentang petunjuk pemotongan  atas  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  orang  pribadi. Para  peserta  dimotivasi  agar  lebih  memahami  tentang  perpajakan  di  Indonesia  dan  dimotivasi agar  selalu  mengikuti  informasi  perubahan  peraturan  perpajakan  khususnya  PPH  OP  pasal  21, serta  menumbuhkan  kesadaran  pentingnya  memenuhi  kewajiban  pajak  bagi  karyawan  di  PT BKM Gumpang, Kartasura.
b. Metode Tutorial
Peserta  penyuluhan,  yaitu  Karyawan  PT  BKM      Gumpang,  Kartasura  diberi  pelatihan praktek pengisian formular SPT PPh  WP  orang pribadi, cara pemotongan pajak dan pelaporan pajak.
c. Metode Diskusi dan tanya jawab
Peserta  penyuluhan,  yaitu  Karyawan  PT  BKM      Gumpang,  Kartasura  diberi  kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengisian formular SPT PPH WP OP

## 3. HASIL KEGIATAN
Hasil kegiatan yang dimaksud disini meliputi beberapa hal antara lain:
a. Relevansi
Menurut pemilik PT Budi  Karya Maju, bahwa kegiatan penyuluhan tersebut sangat relevan dan bermanfaat dengan kondisi karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang Kartasura. Mereka semakin  paham  tentang  peraturan  perpajakan  khususnya  PPh  21  agar  para  karyawan  tepat dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPH pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya. Disamping  itu  para  karyawan  PT  BKM  Gumpang  Kartasura  menjadi  lebih  paham  akan adanya perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.
b. Akseptabilitas
Kegiatan ini dapat diterima oleh karyawan PT Budi Karya Maju, Gumpang Kartasura, serta sangat didukung oleh pemilik dan manajer PT Budi Karya Maju, Gumpang, Kartasura.
c. Efektivitas
Proses  penyampaian  materi  penyuluhan  dengan  bahasa  yang  sangat  sederhana,  mengingat penyuluhan  ini  ditujukan  kepada  para  karyawan  tetap  dan  honorer  PT  Budi  Karya  Maju, Gumpang,  Kartasura  dengan  berbagai  latar  pendididikan  dari  yang  berpendidikan  rendah hingga  pendidikan  tinggi.  Bahasa  yang  digunakan  sederhana  sehingga  tujuan  penyuluhan tentang PPH 21 mudah dipahami para peserta.
d. Ketepatan
Kegiatan  dan  materi  penyuluhan  ini  sangat  tepat,  menjadikan  karyawan  paham  dalam menghitung  dan  sadar  untuk  melunasi  kewajiban  pajak  khususnya  PPH  pasal  21  yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya
Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 Di PT BKM Gumpang Kartasura
Gambar2. Kegiatan Penyuluhan PPH 21 Di PT BKM Gumpang

## Kartasura

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan penyuluhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 Bahwa  penyuluhan  tersebut  sangat  membantu  karyawan  tetap,  tidak  tetap,  dan  tenaga honorer  PT  Budi  Karya  Maju  dalam  menghitung  kewajiban  pajak  khususnya  Pajak Penghasilan Pasal 21
 Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  sangat  membantu  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat  khususnya  karyawan  PT  Budi  Karya  Maju  dalam  melaksanakan  kewajiban membayar pajak penghasilan PPH 21
 Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  menjadikan  karyawan  PT  BKM  Gumpang, Kartasura termotivasin untuk selalu mengikuti perubahan peraturan tentang perpajakan di Indonesia.

## b. Saran
Dengan  adanya  penyuluhan  tentang  PPH  21  bagi  Karyawan  PT  Budi  Karya  Maju  maka perlu  adanya  tindak  lanjut  dari  kegiatan  ini,  yang  dapat  berupa  dibukanya  forum  konsultasi bagi para Karyawan PT Budi Karya Maju tentang Pajak Penghasilan maupun peraturan pajak lainnya.  Karyawan PT  Budi karya  Maju disarankan/dipersilakan setiap saat bila dirasa perlu untuk berkonsultasi di Unit Tax Center ITB AAS Indonesia Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2009).  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penaganan Wajib Pajak Non efektif. Jakarta.
Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi
Moralitas, Budaya & Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta. Wijaya, T. 2011.
Indonesia,  R.  (2014).  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32-PJ/2015  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan. Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal , 21
Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Widodo,Widi.
Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan keempat atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Kententuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta.
Tony Marsyahrul, 2006, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat