## ANALISIS PRAKTIK PPP DALAM PENGELOLAAN PROGRAM INTERNET PONOROGO MASUK RT (INPOMASE)
Naomi Susilowati 1 , Deby Febriyan Eprilianto 2  , Muhammad Farid Ma’ruf 3 , Galih Wahyu Pradana 4
1,2,3,4 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

## Abstract
The Ponorogo RT Internet Program (INPOMASE) is a free internet program for every RT in Ponorogo Regency. So that the Regency Government cooperates with the private sector through the Public Private Partnership (PPP) concept, namely with PT Lentera Digital Nusantara. The purpose of this research is to identify and describe the practice of Public Private Partnership in the  management  of  the  Ponorogo  Entering  RT  Internet  Program.  In  the  practice  of  Public Private Partnership there are 9 stages of agreement implementation namely project selection, public  consultation,  feasibility  study,  risk  review,  forms  of  cooperation,  government  support, procurement, implementation, and supervision. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique uses an interactive model according to Milles  and  Hubberman  which  consists  of  data  collection,  data  reduction,  data  presentation, drawing conclusions, and verification. The results showed that the PPP practice in managing the  Ponorogo  Internet  Entering  RT  (INPOMASE)  using  PPP  stages  according  to  the Coordinating Ministry for the Economy did not comply with the applicable regulations, because there were two stages namely the form of cooperation and the procurement stage which were not implemented.

## Keywords: program management, public private partnership

## Abstrak
Program  Internet  Ponorogo  RT  (INPOMASE)  merupakan  program internet gratis  untuk  setiap RT  di  Kabupaten  Ponorogo.  Sehingga  Pemerintah  Kabupaten  melakukan  kerja  sama  dengan pihak swasta melalui konsep Public Private Partnership (PPP) yakni dengan PT Lentera Digital Nusantara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  praktik Public  Private  Partnership dalam  pengelolaan  Program  Internet  Ponorogo  Masuk  RT.  Dalam praktik Public Private Partnership ada 9 tahapan pelaksanaan perjanjian yakni pemilihan proyek, konsultasi  publik,  studi  kelayakan,  tinjauan  risiko,  bentuk  kerjasama,  dukungan  pemerintah, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  interaktif menurut Milles dan Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik  kesimpulan,  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  PPP  dalam pengelolaan  Internet  Ponorogo  Masuk  RT  (INPOMASE)  dengan  menggunakan  tahapan  PPP menurut  Kementerian  Koordinator  Perekonomian  belum    memenuhi  ketentuan  yang  berlaku, karena terdapat dua tahapan yakni tahapan bentuk kerja sama dan tahapan pengadaan yang tidak diterapkan.
Kata kunci: pengelolaan program, public private partnership
 debyeprilianto@unesa.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9229
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  internet  mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap orang tanpa terkecuali pasti
membutuhkan  internet.  Internet  sendiri merupakan  sebuah  hasil  teknologi informasi  yang  mampu  menjangkau seluruh  dunia.  Internet  menjadi  hasil teknologi  yang selalu  dicari, dan paling mudah  untuk  diakses  dalam  mencari informasi apapun. Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi dewasa  ini  merupakan  sebuah  hal  yang tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat  Indonesia.  Dengan  adanya pemanfataan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  terus  menerus  dan selalu mengalami perkembangan
merupakan sebuah bukti untuk
menunjukkan  maju  atau  tidaknya  suatu negara. Teknologi informasi dan komunikasi  dilihat  sebagai  suatu  hal yang  keberadaannya  dapat  mengangkat citra  bangsa,  sehingga  negara-negara  di dunia bersaing untuk memajukan teknologi  informasi  dan  komunikasi.
Dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi juga menandakan bahwa terdapat perkembangan mengenai ilmu pengatahuan dan perkembangan peradaban manusia di negara tersebut. Negara Indonesia dikenal dengan
dunia  karena  menjadi  salah  satu  negara berkembang. Meskipun tergolong negara  berkembang  namun  Pemerintah Indonesia  tentunya  selalu  berusaha untuk melakukan percepatan pengembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam setiap aspek kehidupan  masyarakatnya  agar  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  dengan istilah smart village . Pada implementasi
smart village dipandang sebagai konsep yang  memiliki  banyak  makna  sesuai dengan  kebutuhan  dari  pemakainya (Subekti  &  Damayanti,  2019). Smart village sendiri  tidak  memiliki  arti tunggal . Di  Indonesia smart  village digunakan  oleh  pemerintah  sebagai solusi  untuk  menyelesaikan  masalah pedesaan di Indonesia yang beranekaragam. Namun, mayoritas yang dimaksud  dengan smart  village di Indonesia  terbatas  pada  pemanfataan teknologi  internet  dalam  pembangunan desa. Salah satu program untuk mewujudkan smart village yang dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten  Ponorogo  adalah  Program Internet  Ponorogo  RT  (INPOMASE). Program  tersebut  merupakan  turunan dari  Anggaran  Kegiatan  RT  yang digagas oleh Bupati Ponorogo.
Untuk  menunjang  implemantasi Program  Internet  Ponorogo  Masuk  RT (INPOMASE) bagi masyarakat diwujudkan pemerintah dengan melakukan  kerja  sama  dengan  pihak swasta  melalui  konsep Public  Private Partnership (PPP). Public  Private Partenership merupakan  konsep  kerja sama yang dilakukan  antara pemerintah dengan pihak investor atau swasta yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat. Public  Private Partnership merupakan  suatu  alur pembiayaan dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas di berbagai negara yang khusunya telah dipakai  di  negara  maju. Public  Private Partnership juga  sebuah  hubungan berbasis  kontrak  menentukan  secara rinci  tanggung  jawab  dan  kewajiban masing-masing  mitra.  Dalam  kontrak kerja  sama  tersebut  disebutkan  secara jelas  dan  detail  bagaimana  bentuk
perjanjian  dan  segala  kewajiban  yang harus  dipenuhi  masing-masing  pihak. Public  Private  Partnership juga  dapat diartikan  sebagai  kerangka  kerja  yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah yang memiliki peran masing-masing.  Pihak  swasta  sebagai investor dengan keahlihan teknik, operasional  dan  inovasi  dan  peran pemerintah  sebagai  pembuat  peraturan atau  kebijakan  dalam  pembangunan tersebut (Abbas, 2018).
Salah  satu  alasan  perlu  adanya keterlibatan  pihak  swasta  (PPP)  dalam hal  penyediaan  fasilitas  publik  yakni keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh  pemerintah  serta  dengan  adanya keterlibatan  pihak  swasta  maka  dinilai pengelolaannya  dapat  dilakukan  lebih cepat  dan  efisien  jika  dibandingkan dengan pemerintah itu sendiri. Cara kerja pihak  swasta  yang  efisien,  kualitas sumber  daya  manusia  yang  dimiliki, kecepatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi menjadi alasan perlu  melibatkan  pihak  swasta  (PPP) dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam  Abbas  (2018)  menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan public private partnership terdapat  sembilan  tahapan dalam  pelaksanaan  perjanjian  yang meliputi:  (1)  Pemilihan  proyek,  dengan tujuan untuk menarik mitra-mitra swasta dan  dengan  memperhatikan  kebijakan dan  tujuan  pemerintah;  (2)  Konsultasi publik, yang digunakan untuk mendapatkan saran-saran yang
dipergunakan  dan  mengenai  rancangan suatu  proyek  tertentu  dari  pihak  di  luar pemerintah; (3) Studi kelayakan, dengan tujuan untuk memenuhi tahapan-tahapan yang  ada  dalam  kerjasama  pemerintah
dan  swasta;  (4)  Tinjauan  risiko,  yang berisi  tentang  kegiatan  identifikasi berbagai risiko dalam proyek; (5) Bentuk kerjasaama,  bentuk  kerja  sama  dapat berupa  suatu  bentuk  perjanjian;  (6) Dukungan  pemerintah,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  potensi  kelayakan finansial  pada  suatu  proyek; (7) Pengadaan, dengan memperhatikan beberapa  hal  yakni  persiapan  proyek, pra-kualifikasi,  tender  dan  evaluasi, negosiasi,  pembuatan  kontrak;  (8) Pelaksanaan, dilakukan pada saat ditandatanganinya  suatu  proyek  sampai berakhirnya proyek tersebut; (9) Pengawasan,  dengan  tujuan  sebagai pemantauan  proyek  kerja  sama  antara pemerintah    dengan  pihak  swasta  yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan perjanjian kerja.
Salah  satu kerjasama  yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak swasta  yakni  kerjasama  Pemerintah
Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara. Kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan smart village di  Kabupaten  Ponorogo.  PT Lentera  Digital  Nusantara  merupakan salah  satu  perusahaan  swasta  yang bergerak  pada  bidang  penyediaan  jasa jaringan wifi. Dengan  ketersediaan wifi maka internet yang stabil dapat membantu  pembangunan  Sumber  Daya Manusia  antara  desa  dengan  kota  bisa berjalan dengan baik dan beriringan.
“Desa  memiliki  hak  yang  sama dengan kota untuk maju bersama. Untuk itu,  saya  mendukung  konsep  Smart village atau Cover Area akses internet di desa  yang  dikerjakan  oleh  PT  LDN” . (Sumber:  wawancara  Bupati  Ponorogo dalam  www.pelopor.net,  08  Agustus 2021).
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Pengelolaan  Program  Internet Ponorogo  Masuk  RT  (INPOMASE) menjadi program yang perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya karena  menyangkut  beberapa  pihak yakni  antara  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  dengan  PT  Lentera  Digital Nusantara. Berdasarkan latar belakang di atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis PPP ( Public Private Partnership) dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT”.
Menurut    Kementrian  Koordinator bidang  Perekonomian  dalam  (Abbas, 2018)  di  dalam  pelaksanaan Public
Private Partnership ada sembilan tahapan  pelaksanaan  perjanjian  yakni pemilihan  proyek,  konsultasi  publik, studi  kelayakan,  tinjauan  risiko,  bentuk kerjasama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan,
dan
pengawasan.  Rumusan  masalah  pada penelitian ini bagaimana praktik Public Private  Partnership dalam  pengelolaan program  Internet  Ponorogo  Masuk  RT (INPOMASE). Adapun tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan mendeskripsikan  praktik Public  Private
Partnership dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  deskriptif. Setting penelitian ini adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja  Sama  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo.  Sedangkan  fokus  penelitian yang  digunakan  peneliti  menggunakan tahapan Public  Private  Partnership (PPP) menurut
Kementerian
Koordinator bidang Perekonomian dalam  (Abbas,  2018)  yang  terdiri sembilan  tahapan  yakni  pemilihan proyek, konsultasi publik, studi kelayakan, tinjauan risiko, bentuk kerjasaama, dukungan pemerintah, pengadaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
Sumber  data  yang  didapatkan oleh  peneliti  yaitu  sumber  data  primer dan  sekunder.  Sumber  data  primer berupa hasil wawancara dari narasumber utama  yakni  pegawai  Bagian  Tata
Pemerintahan dan Kerja Sama
Pemerintah Kabupaten Ponorogo selaku penanggung  jawab  program  Internet Ponorogo Masuk RT. Sedangkan sumber data sekunder berupa uraian dari artikel, jurnal,  penelitian  terdahulu  serta  data yang  relevan  dengan  penelitian  ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi serta  studi  literatur  untuk  menunjang data yang diperoleh peneliti di lapangan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan peneliti  menurut  Miles  dan  Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang dilakukan dengan  mengumpulkan  data,  mereduksi data dengan mengutamakan pada hal-hal penting  disertai  dengan  penyajian  data yang dikembangkan peneliti dan ditarik kesimpulan  berdasarkan  data  yang menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Internet  Ponorogo  Masuk RT (INPOMASE)
Program Internet Ponorogo
Masuk  RT  merupakan  salah  satu penjabaran  dari  Anggaran  Kegiatan  RT yang  digagas  oleh  Bupati  Ponorogo. Salah satu visi-misi Bupati saat
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kampanye menyebutkan mengembangkan  dan  mempersiapkan UMKM  untuk  memasuki  era  ekonomi digital,  dengan  beberapa  kegiatan  salah satunya  menyediakan  fasilitas  internet gratis  untuk  masyarakat.  Membangun konektivitas  serta  interaksi  melalui teknologi,  informasi  dan  komunikasi yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan  ekonomi  masyarakat.
Dengan  adanya  program  internet  gratis dalam  bentuk wifi ini  diharapkan  akan membantu  pemasaran  produk-produk
masyarakat,  sehingga  menumbuhkan perekonomian  bagi  masyarakat,  selain itu  dapat  digunakan  oleh  masyarakat yang  belum  memiliki  kecukupan  biaya mengikuti
pendidikan secara daring/ online , serta mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas layanan  kesehatan  dan  lain  lain. Pemasangan internet gratis dalam bentuk wifi ini akan dilakukan di seluruh RT di Kabupaten  Ponorogo  yang  berjumlah 6.869  RT  yang  tersebar  di  setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
Tabel 1.

## Jumlah RT Tiap Kecamatan di Kabupaten Ponorogo
No. Nama Kecamatan Jumlah RT 1 Siman 289 2 Ponorogo 405 3 Babadan 480 4 Jenangan 402 5 Bungkal 340 6 Sambit 302 7 Sawoo 490 8 Mlarak 267 9 Jetis 216 10 Sooko 257 11 Pudak 79 12 Pulung 465 13 Ngebel 165 14 Kauman 303 15 Jambon 278 16 Badegan 229 17 Sampung 320 18 Sukorejo 388 19 Ngrayun 439 20 Slahung 413 21 Balong 342 Jumlah 6.869 Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 Dari data tersebut, dapat diketahui  bahwa  setiap  kecamatan memiliki  jumlah  RT  yang  berbeda
sehingga diharapkan pemasangan jaringan internet gratis dalam bentuk wifi
dapat dirasakan manfaatnya oleh
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
masyarakat. Untuk membangun keadalin di  masyarakat,  maka  tiap  RT    harus menentukan titik-titik lokasi penempatan pemancar wifi dengan  syarat  titik tersebut  merupakan  tempat  fasilitas
umum/  tempat  tertentu  yang  ditentukan melalui  musyawarah  RT. Password untuk mengakses Wi-fi Ponorogo Hebat adalah “ponorogohebat”.

## Gambar 1. Infrastuktur Wifi Ponorogo Hebat
Sumber: SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022
Dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemasangan
jaringan internet gratis dalam bentuk wifi di  setiap  RT  membutuhkan  beberapa peralatan yakni  modem dan router agar jaringan  internet  dapat  dipancarkan  ke tempat-tempat sekitar titik pemasangan. Untuk  menunjang  ketersediaan  alat-alat tersebut  maka  terjadilah  praktik Public Private  Partnership antara  Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital  Nusantara  sebagai  penyedia jaringan wifi .
Praktik    Public  Private  Partnership dalam Pengelolaan Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)
Dalam  teorinya,  praktik Public Private  Partnership (PPP)  diartikan sebagai  sebuah  kerja  sama  dan  bentuk sinergi jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan suatu proyek atau program  pada  suatu  daerah  guna meningkatkan pelayanan umum
(pelayanan  publik)  antara  pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta/BUMN/BUMD  selaku special purpose  company (SPC)  yang  sangat bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan  suatu  proyek  atau  program tersebut.  Salah  satu    pelaksanaan kerjasama dalam bentuk ini terjadi antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT  Lentera  Digital  Nusantara  dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk  RT  (INPOMASE).  Praktik  PPP antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan  PT  Lentera  Digital  Nusantara dianalisis  melalui  sembilan  tahapan
Public Private Partnerhip (PPP) menurut Kementerian Koordinator
bidang  Perekonomian  dengan  hasil sebagai berikut.
Pemilihan Proyek
Latar  belakang  adanya  kerja sama  antara  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  dengan  PT.  Lentera  Digital Nusantara  yakni  adanya  Anggaran
Kegiatan  RT  sebesar  Rp  10.000.000 untuk  setiap  RT  yang  digagas  oleh
Bapak  Sugiri  Sancoko  selaku  Bupati Ponorogo.  Berikut pemanfaatan Dana RT  sesuai  dengan  SE  Bupati  Ponorogo Nomor  140/913/405.14/2022  tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan RT. Tabel 2.

## Uraian Penggunaan Anggaran Kegiatan RT
No Nama Kegiatan Jumlah Dana 1 Biopori 1.000.000/ tahun 2 Olah Sampah RT 1.000.000/ tahun 3 Penguatan Ekonomi Perempuan Tingkat RT 1.000.000/ tahun 4 Wifi Ponorogo Hebat RT 2.048.000/ tahun 5 BPJS Ketenagakerjaan Pengurus RT 10.500/ bulan 6 Insentif Pengurus RT 1.000.000/ tahun 7 Rembug Warga RT 1.000.000/ tahun 8 Penanaman Toga 200.000/ tahun
Sumber: Diolah penulis dari SE Bupati Ponorogo Nomor  140/913/405.14/2022
Dari  data  di  atas,  diketahui bahwa  salah  satu  penggunaan  anggaran RT  tersebut  yakni  untuk  program tersedianya  jaringan  internet  gratis dalam  bentuk wifi di  setiap  RT  untuk mendukung smart  village di  masing- masing desa dan kelurahan yang terdapat di  Ponorogo.  Pemilihan proyek ini juga memiliki  manfaat  yang  sangat  besar yakni  ketika  masyarakat  Ponorogo berpergian  ke  wilayah  bagian  di Ponorogo  baik  wilayah  dengan  mudah ditemukan  jaringan  internet  sampai wilayah yang sulit akan jaringan internet maka  secara  otomatis  telah  tersambung oleh jaringan wifi yang terdapat di setiap RT di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Konsultasi Publik
Dalam  pelaksanaan  konsultasi publik, tidak dilakukan dengan pihak di luar  dari  pemerintah  namun  dengan Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait saja. Sebelum direalisasikannya
Program  Internet  Ponorogo  Masuk  RT (INPOMASE),  Pemerintah  Kabupaten
Ponorogo bersama dengan Bupati Ponorogo melaksanakan pertemuan dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah terkait yakni Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa; serta  Bagian  Tata  Pemerintahan  dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Konsultasi publik degan  Organisasi  Perangkat  Daerah terkait  tersebut  dilaksanakan  secara offline. Kegiatan  konsultasi  publik  ini dilaksanakan  sebelum  penetapan  SE Bupati Ponorogo terkait dengan anggaran kegiatan RT. Dalam melaksanakan konsultasi publik, pertemuan  dengan  OPD-OPD  terkait selama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak dua kali, sedangkan pada tahun 2022  hingga  teralisasi  program  tersebut telah  dilaksanakan  sebanyak  empat  kali pertemuan.
Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan  dengan  sosialisasi  kepada masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Tentunya  dalam  sosialisasi  tersebut terdapat masyarakat yang pro dan kontra mengenai program yang akan dilaksanakan.  Pihak  masyarakat  yang kontra menolak adanya program tersebut dengan  alasan  bahwa  lebih  baik anggaran  kegiatan  RT  dirupakan  uang tunai  bukan  sebuah  program  internet gratis. Namun setelah SE ditetapkan oleh Pemerintah, masyarakat dapat menerima sehingga  kerja  sama  dapat  dilakukan dengan  pihak  PT  Lentera  Digital Nusantara  sebagai  penyedia  jaringan
wifi .
Studi Kelayakan
Mengenai studi kelayakan Bagian  Tata  Pemerintahan  dan  Kerja
Sama  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Ponorogo bersama dengan Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa mengkaji mengenai kelayakan program tersebut untuk segera direalisasikan.  Salah  satu  hal  yang mendesak  yakni  adanya  kebutuhan masyarakat  modern  ini  yang  sangat membutuhkan  kehadiran  internet  dalam kehidupan seharinya mulai dari berjualan, promosi, belanja serta komunikasi  antar  masyarakat  terlebih saat  ini  kepada  desa  dan  lurah  telah membuka  konsultasi  via Whatsapp hal tersebut menjadi prioritas utama.
Diharapkan  Program  Internet  Ponorogo Masuk  RT  (INPOMASE)    dapat berkembang  terus-menerus  dan  selalu dijalankan walaupun terdapat pergantian pemimpin  di  Kabupaten  Ponorogo. Dalam  melaksanakan  studi  kelayakan terkait  program  juga  didukung  dengan adanya  kesepakatan  bersama  dengan masyarakat,  dan  masyarakat  merasa
sama-sama membutuhkan akan Program
Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)  maka  program  ini  layak untuk diimplementasikan. Sedangkan studi kelayakan yang
dilakukan  untuk  memilih  penyedia jaringan wifi yakni dilihat dari keunggulannya dalam menyediakan jaringan  di  area blank  spot seperti dataran tinggi. Menurut topografi daerah, Kabupaten Ponorogo mempunyai  luas  wilayah  1.371.78  km 2
dengan  ketinggian  antara  92  sampai dengan 2.563 m di atas permukaan laut. Wilayah  Ponorogo  terbagi  menjadi  dua subarea  yakni  area  dataran  tinggi  yang meliputi  Kecamatan  Ngrayun,  Sooko, Pulung  dan  Ngebel  sisanya  merupakan area dataran rendah. Untuk mengakomodir  tersedianya  internet  di area  dataran  rendah  dan    terutama dataran  tinggi  tentunya  harus  memilih penyedia  jaringan  internet  yang  unggul jangkauannya di wilayah dataran tinggi. Untuk itu, PT Lentera Digital Nusantara memiliki  empat  keunggulan  diantara penyedia  jaringan wifi yang  lain. Keempat  keuggulan  tersebut  yaitu:  a. Raliable, dimana  LDN  memiliki  akses internet  kelas  premium  yang  cepat dengan besaran bandwith terjamin tanpa batasan  ruang  dan  waktu;  b. Efficient, dimana jaringan internet LDN penunjang smart  village goals yang berbasis  corporate  dengan availability 98%  dapat  menjangkau  pelosok;  c. Affordable, dimana  LDN  mempunyai jaringan  stabil,  murah,  dan unlimited yang  sesuai  bagi  kebutuhan  dan kemampuan masyarakat desa; d.
Unlimited, dimana  LDN  memiliki coverage area yang luas jangkauannya.
Dari keempat keunggulan tersebutlah salah satunya telah
menjawab  permasalahan  pemasangan wifi di  area  dataran  tinggi  Ponorogo dimana availability wifi  mencapai  98% yang dapat menjangkau wilayah dataran tinggi  yang  cukup  sulit  dijangkay internet.  Sehingga  kerja  sama  yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo  dengan  PT  Lentera  Digital
Nusantara sangat layak untuk dilakukan. Tinjauan Risiko Risiko  yang  ditimbulkan  dari pengelolaan program ini yakni perbedaan  realisasi  yang  dilakukan setiap  kelurahan  dan  desa.  Sehingga akan  membuat  kecemburuan  antara wilayah yang telah terpasang wifi dengan wilayah  yang  belum  terpasang wifi . Selain  itu,  semakin  lambat  pemerintah desa/kelurahan  untuk  merealisasikan maka bandwidtch yang  diterima  akan semakin besar, sedangkan semakin cepat realisasi yang dilaksankan oleh
pemerintah  desa  atau  kelurahan  maka bandwidth yang  diterima  kecil.  Dapat
disimpulkan bahwa risiko yang
ditimbulkan  lebih  kepada  risiko  dari masyarakat dan pemerintah desa/ kelurahan itu sendiri. Risiko lain terkait dengan  kerja  sama  dengan  PT  Lentera Digital  Nusantara  selaku  penyedia wifi tidak terdapat risiko yang ditimbulkan.
Bentuk Kerjasama
Bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital  Nusantara terhitung sejak  08  Agustus  2021.  Namun  kerja sama ini tidak dilakukan melalui Bagian Tata  Pemerintahan  dan  Kerja  Sama
Pemerintah Kabupaten
Ponorogo melainkan  langsung  dilakukan  oleh
Bupati  Ponorogo  selaku  Pemimpin
Daerah dimana dalam pelaksanaan kerja sama  juga  mempertimbangkan  nilai ekonomis atau bisa disebut dengan value for  money yang  diartikan  sebagai anggaran  (dana)  yang  dibelanjakan menghasilkan  suatu  nilai  tertentu  bagi masyarakat.  Untuk  itu,  dalam  hal operasional  yang  dilakukan  oleh  PT
Lentera Digital Nusantara sangat mempertimbangkan nilai keekonomisan. Dimana  PT  Lentera  Digital  Nusantara hanya  mematok  harga  yang  sangat terjangkau  yakni  sebesar  Rp  100.000 untuk  tiga device dengan  kesempatan masing-masing 10 mbps secara
dedicated (utuh).  Dengan  harga  yang terjangkau  tersebut  akses  internet  yang diterima  juga  telah  stabil  yang  dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat Ponorogo  bahkan  masyarakat  yang berada  di  area blank  spot atau  wilayah yang tidak terjangkau signal.
Dukungan Pemerintah
Dalam pengelolaan program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)  ini  diberikan  dukungan yang  penuh  Pemerintah  Kabupaten
Ponorogo dengan  mencairan    Anggaran Kegiatan  RT  melalui  APBD  untuk Kelurahan,  dan  APBDes  untuk  Desa yang  dapat  dimanfaatkan  masyarakat setiap RT untuk melakukan pemasangan wifi gratis. Sedangkan dukungan pemerintah  yang  diberikan  kepada  PT Lentera Digital Nusantara yakni diberikan akses yang sangat besar untuk memasang wireless  fidelity ( wifi )  di seluruh  wilayah  di  Ponorogo  sehingga keberadaan PT Lentera Digital
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Nusantara sebagai penyedia jaringan wifi di Ponorogo sangat didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Untuk menunjang  kegiatan  operasional  maka PT  Lentera  Digital  Nusantara  juga menggandeng BumDes dan KUD setempat dengan tujuan untuk
pemberdayaan  kembali  dan  memajukan Bumdes yang ada.

## Pengadaan
Dalam  hal  pengadaan  tidak dilakukan  dengan  prosedur  tender  yang secara  terbuka  untuk  umum.  Namun pengadaan  ini  dilakukan  oleh  Bapak Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo untuk  mengajak  PT  Lentera  Digital Nusantara sebagai penyedia jaringan wifi di  setiap  RT  sehingga  dalam  proses pengadaannya  tidak  melibatkan  Bagian Tata  Pemerintahan  dan  Kerja  Sama Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Pelaksanaan
Dalam pengelolaan Program Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE) dimulai sejak
diberlakukannya  SE  Bupati  Nomor
140/913/405.14/2022  tentang  Pedoman Penggunaan  Anggaran  Kegaitan  RT Tahun  Anggaran  2022  yang  berlaku sejak  tanggal  30  Maret  2022.  Namun untuk  kegiatan  kerja  sama  dengan  PT
Lentara Digital Nusantara selaku penyedia jaringan wifi telah dilaksanakan  tanggal  08  Agustus  2021, satu  tahun  sebelum  Surat  Edaran disahkan.  Hal  tersebut  sebagai  bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar Program Internet Ponorgo Masuk RT (INPOMASE) dapat diimplementasikan dengan baik.
Pengawasan
Pengawasan  kerja  sama  antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera Digital Nusantara dilakukan oleh  Kepala  Desa/  Lurah  melalui Perangkat  Desa/  Kelurahan,  Camat, Dinas  Komunikasi  Informatika  dan Statistik serta Bagian Tata Pemerintahan dan  Kerja  Sama  Pemerintah  Kabupaten
Ponorogo yang memiliki peran pengawasan berbeda-beda. Berikut peran dalam pengawasan yang dilakukan oleh keempat OPD terkait tersebut.

## Tabel 3.

## Peran OPD dalam Pengawasan Program Interner Ponorogo Masuk RT (INPOMASE)
No Nama OPD Peran dalam Pengawasan 1 Kepala Desa/Lurah melalui Perangkat Desa/ Kelurahan Melakukan pengawasan wifi Ponorogo Hebat RT terpasang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 2 Camat Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 3 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Ponorogo Melakukan pengawasan wifi Ponorogo Hebat RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 4 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Melakukan pengawasan wifi Ponorogo Hebat RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Sumber: Diolah Penulis dari SE Bupati Ponorogo Nomor 140/913/405.14/2022
Dari  informasi  di  atas,  maka kegiatan pengawasan program dan kerja sama ini dilaksanakan dengan pembagian  peran  pengawasan  yang berbeda-beda.  Kegiatan  pengawasan dilakukan  pada  bulan  Oktober  2022 dengan  datang  langsung  ke  kelurahan dan  desa-desa  untuk  mengecek  kondisi wireless  fidelity ( wifi )  yang  terpasang pada setiap RT.

## KESIMPULAN
Program  untuk  pengembangan smart  village di  Kabupaten  Ponorogo disebut dengan Program Internet Ponorogo  RT  (INPOMASE).  Sehingga dilaksanakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan penyedia jaringan wifi yakni PT Lentera Digital  Nusantara.  Berdasarkan  hasil  di lapangan, jika  dilihat dari tahapan  yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator  Perekonomian  mengenai tahapan Public Private Partnership yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Lentera
Digital  Nusantara  belum  memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, kerena terdapat  beberapa  tahapan  yang  tidak diterapkan dalam melakukan kerja sama tersebut  yakni  terkait  tahapan  bentuk kerja  sama  dan  tahapan  pengadaan. Bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan merupakan inisiasi oleh Bupati
Ponorogo  sebagai  pemimpin  daerah untuk melakukan kerja sama dengan PT
Lentera  Digital  Nusantara.  Sedangkan dalam  tahapan  pengadaan  yakni  terkait dengan pemilihan tender tidak dilaksanakan  pemilihan  tender  namun Bupati Ponorogo langsung mengajak PT Lentera Digital Nusantara untuk
melakukan kerja sama sebagai penyedia jaringan wifi untuk implementasi program  Internet  Ponorogo  Masuk  RT (INPOMASE).
Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT  Lentera  Digital  Nusantara  sudah berjalan  dengan  baik,  namun  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan, antara lain: (1) Kerja sama dengan pihak swasta merupakan suatu hal yang sangat penting  dalam  menunjang  program- program pemerintah. Untuk itu diharapkan  pemerintah  terkait  lebih memperhatikan tahapan serta
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  adanya  risiko  yang mungkin  bisa  terjadi  di  kemudian  hari; (2)  Untuk  penelitian  selanjutnya  bahwa penelitian  ini  masih  perlu  untuk  dikaji lebih  lanjut.  Hal  tersebut  dikarenakan penelitian  ini  masih  melihat  segi pelaksanaan  program  dan  kerja  sama. Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya diharapkan  membahas  tema  yang  sama namun melihat dari sudut pandang lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi  dalam  peneluisan  artikel ilmiiah ini diantaranya: 1. Seluruh dosen S1  Ilmu  Administrasi  Negara  FISH Unesa;  2.  Deby  Febriyan  Eprilianto, S.Sos., MPA. Selaku dosen pembimbing Tugas  Mata  Kuliah  Kerja  Sama  Antar Daerah;  3.  Bapak  Yudhi  dan  Ibu  Fara sebagai  narasumber  dari  Bagian  Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo;  4.
Pihak-pihak  lainnya  yang  memberi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
dukungan  baik  secara  finansial  maupun dukungan moral kepada peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel
Abbas,  M.  Y.  (2018).  Public  Private Partnership  Dalam  Pembangunan Dan  Pengelolaan  Suncity  Plaza
Sidoarjo  (Model  Perjanjian  Build Operate  Transfer  (BOT)  antara Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo dengan  PT.  Indraco). Jurnal  Ilmu
Administrasi Negara, Departemen Admnistrasi,  FISIP,  Universitas
Airlangga , 2 (3), pp. 1–9.
Djabbari, M. H., Alwi, & Tamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten  Toraja  Utara. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 7 (1),  pp. 1–13. https://journal.unhas.ac.id/index.p hp/jakpp/article/view/13203.
Hardani, H.A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R.R.,  Fardani,  R.A.,  Sykmana,  D.
J.,  &  Auliya,  N.  H.  (2020). Buku Metode  Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitatif (Issue April). Yogyakarta:  CV.  Pustaka  Ilmu Group. Irsyadillah,  R.  R.,  &  Ma’ruf,  M.  F. (2021).  Kerjasama  Pemerintah Desa  Kemiri  dengan  Polresta Sidoarjo dalam Mewujudkan Kampung  Tertib  Lalu  Lintas. Publika , 10 (1),  pp.  101–110. https://ejournal.unesa.ac.id/index. php/publika/article/view/44211.
Pratiwi,  N.  G.  (2018).  Analisis  Public Private Partnership dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga  Sarangan  di  Kabupaten Magetan. Journal of Public Policy and Management Review , 7 (2), pp. 1–16. Subekti,  T.,  &  Damayanti,  R.  (2019). Penerapan  Model  Smart  Village dalam Pengembangan Desa Wisata:  Studi  pada  Desa  Wisata Boon  Pring  Sanankerto  Turen Kabupaten  Malang. Journal  of Public  Administration  and  Local Governance , 3 (1), p. 18. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i 1.1358. Tobing,  S.  M.  (2019).  Pemanfaatan Internet  Sebagai  Media  Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada  Mata  Kuliah  Pendidikan Pancasila. JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 4 (1),  pp.  64–
73.
https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1. 376.

## Buku
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## Peraturan
Surat  Edaran  Bupati  Ponorogo  Nomor 140/  913/  405.14/  2022  Tentang Pedoman  Penggunaan  Anggaran Kegiatan  Rukun  Tetangga  Tahun Anggaran 2022.

## Website
Pelopor  Net.  (2021). Dukung  Smart Village,  Bupati  Ponorogo  ajak kerja sama PT LDN . https://pelopor.net/dukung-smart- village-bupati-ponorogo-ajak-
kerja-sama-pt-ldn/.  Diakses  pada 14 Oktober 2022 Ponorogo,  K.  (2022). Dana  RT  di Ponorogo,  Selesaikan  Persoalan Pembangunan dari Wilayah Terkecil  |  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo .
https://ponorogo.go.id/2022/03/15
/dana-rt-di-ponorogo-selesaikan- persoalan-pembangunan-dari- wilayah-terkecil/. Diakses pada 12 Oktober 2022