Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri Pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Dalam Akad
Al-Ujrah Di BSM KCP Genteng Banyuwangi

## Abdul K ol q Sy f ’ t
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya abdulkholiqsyafaat@gmail.com

## INTISARI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library reseach).  Untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  penulis  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini  dilakukan  kepada  Wahyu  Perdana  yang  men a at  s  a ai   inan ial    visor  PT Man iri    nt n     n an  tu uan  untuk  m n  ta ui  prakt k  aka    ak la    i  al-U ra   pa a asuransi  iwa  an  atwa  SN-MUI t ntan  aka   ak la   i al-Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi  syariah  dengan  menggunakan  aka    ak la    i  al-Ujrah.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  ada  dua  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Setelah  data-data terkumpul  maka  penulis  menganalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan menggunakan  pendekatan  kualitati    Hasil   ari  p n litian   an    ip rol    a ala   p laksanaan asuransi   iwa   i  PT        Man iri    nt n   m n  unakan  aka    an   su a    it tapkan  ol SN-MUI NO:     SN-MUI III       T ntan  aka   ak la   i al-Ujrah asuransi syariah dan reasuransi  syariah.  Sesuai    n an   atwa   SN-MUI   an  p laksanaann a   i  PT        Man iri, aka   al-  kala   a ala   aka    an    i unakan  p s rta  polis  untuk  m m  rikan  kuasa  k pa a pihak  asuransi  untuk  mengelola  dana  kontribusi,  serta  diperbolehkannya  pihak  asuransi meminta ujrah kepa a p s rta polis  M nurut ulama’ as -S a i’i a  k tika su stansi al- ak la n an  sist m  upa   a ala   aka   al-I  ra ,  maka  p rlu  a an a  p n  lasan  m n  nai  aka   al- I  ra    P rmintaan  u ra    an  aka    ak la    i  al-Ujrah  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  AXA Mandiri  karena  jasa  dari  perwakilannya  mengelola  dana  kontribusi  nasabah  sudah  sesuai dengan  fatwa  DSN-MUI  dan  menurut  hukum  Islam.  Namun  masih  ada  sedikit  kekurangan mengenai penghitungan ujrah yang tidak dijelaskan kepada nasabah, serta pemberitahuan antar nasa a  m n  nai aka  ta arru’  an   ilakukan k pa a s sama p m  an  polis t rs  ut.
Kata Kunci: Hukum Islam, Akad  ak la   i al-Ujrah, Asuransi Jiwa, Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Umat  Islam  dewasa  ini  memerlukan  suatu  sistem  perlindungan  terhadap  resiko  yang mungkin  menimpa  diri,  harta,  dan  perusahaan  yang  dimiliki.  Adapun  asuransi  konvensional sebagai  suatu  sistem  perlindungan  yang  wujud  sekarang  ini  masih  berkait  erat  dengan  unsur- unsur gharar, maisir, dan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, kewujudan bank-bank Islam sebagai realisasi dari keinginan umat Islam dalam mengaplikasikan sistem keuangan Islam juga memerlukan sistem perlindungan asuransi mekanisme kerjanya mesti sejalan dengan syariat Islam.
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Menurut Suci Fitriani (2015:1) secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan  yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama  yang berkenaan dengan ihwal administrasi dan sistem pelaporannya. Tetapi yang membedakan dalam asuransi syariah adalah tata  cara  dan  operasionalnya  harus  berdasarkan  pada  Al-Quran  dan  Hadist  Nabi  Muhammmad SAW.  Prinsip-prinsip  tersebut  tidak  boleh  dilanggar.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  ketentuan  Al- Qur‟an  dan  Hadist  Nabi  yang  menjadi  landasan  setiap  kegiatan  yang  bersifat  muamalah  harus menghindarkan unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi resiko.
Asuransi  masih  menjadi  perdebatan  bila  dilihat  dalam  sudut  pandang  hukum  Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (Kuat Ismanto, 2009:7)
Perdebataan  itu  bermuara  pada  anggapan  bahwa  asuransi  itu  tidak  islami.  Kalangan  yang berpendapat  demikian  didasarkan  pada  argumen  bahwa  orang  yang  melakukan  asuransi  sama halnya  dengan  orang  yang  mengingkari  takdir  (ketentuan)  Allah.  Allah-lah  yang  menentukan segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :
... و ه ن ي ر ز ق ك ن ه ن سلا و ءآ و لا ر ض ء ا هل ه ع الل .... : لونلا( ٤٦ )
Artinya  :  dan  siapa  (pula)  yang  memberikan  rezeki  kepadamu  dari  langit  dan  bumi  ? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain). (QS. an-Naml:64).
: ر  ج ح لا(   ن ي ق زا ر ب ه ل  ن ت س ل   ن ه و   ش يا ع ها ه ي ف  ن ك لا ن ل ع ج و ٠٢ )
Artinya  :  dan  kami  telah  menjadikan  untukmu  di  bumi  keperluan-keperluan  hidup,  dan (kami  menciptakan  pula)  makhluk-makhluk  yang  kamu  sekali-kali  bukan  pemberi  rezeki kepadanya . (QS. al-Hijr:20)
Bagi  kelompok  yang  tidak  sependapat  dengan  asuransi  ayat  kedua  di  atas,  dijadikan  dalil ketidakbolehan  asuransi,  sebab  Allah  adalah  penentu  kehidupan  manusia.  Karena  itu,  manusia tidak  perlu  menggantungkan  nasibnya  pada  manusia  yang  lain.  Di  sisi  lain,  bagi  sebagian kalangan  berpendapat  bahwa  melibatkan  diri  kedalam  asuransi  merupakan  slah  satu  ikhtiyar (usaha) atau untuk menghadapi masa depan dan masa tua yang lebih baik.
Bagi  kelompok  yang  tidak  sependapat  dengan  asuransi  ayat  kedua  di  atas,  dijadikan  dalil ketidakbolehan  asuransi,  sebab  Allah  adalah  penentu  kehidupan  manusia.  Karena  itu,  manusia tidak  perlu  menggantungkan  nasibnya  pada  manusia  yang  lain.  Di  sisi  lain,  bagi  sebagian kalangan  berpendapat  bahwa  melibatkan  diri  kedalam  asuransi  merupakan  slah  satu  ikhtiyar (usaha) atau untuk menghadapi masa depan dan masa tua yang lebih baik.
Menurut  Kuat  Ismanto  (2016:7)  perdebatan  dikalangan  umat  Islam  di  atas  merupakan sebuah kewajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa  masalah asuransi tidak dijelaskan secara  khusus  dalam  nash  (al-Qur‟an  dan  Hadits),  Maka  masalah  asuransi  dipandang  sebagai masalah ijtihadiyah .
Dalam  Industri  Perbankan  sekarang  sudah  banyak  dijumpai  unit-unit  bisnis  lainnya  seperti gadai, kredit pemilikan rumah, micro banking , dan asuransi. Menurut Ahmad Permadi (2014:1) dalam Bank Syariah terutama Bank Syariah Mandiri mempunyai unit bisnis yaitu Gadai Syariah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Micro Banking , dan AXA Mandiri. Di dalam unit tersebut yang paling menarik adalah mengenai unit link asuransi syariah yaitu pada AXA Mandiri. AXA Mandiri mengeluarkan produk unit link syariah AXA Mandiri Rencana Sejahtera Syariah.
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Dalam penelitian  produk unit  link  syariah ini  dilakukan  pada  kantor  Bank  Syariah  Mandiri  Genteng Banyuwangi.
Sedangkan  peneliti  pada  penelitian  ini  akan  meneliti  pada  produk  Mandiri  Rencana Sejahtera  Syariah  Plus  yang  didalamnya  berupa  asuransi  jiwa  (Pertanggungan),  asuransi pendidikan, asuransi simpanan, dan asuransi pensiunan. Menurut financial Advisor asuransi jiwa dapat  masuk  pada  semua  produk.  Tetapi  untuk  mempermudah  penelitian  agar  lebih  spesifikasi maka  peneliti  hanya  akan  meneliti  pada  PT.  AXA  Mandiri  dengan  produk  Mandiri  Rencana Sejahtera Syariah Plus.
Produk  Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan Syari‟ah  (LKS)  yang  mendapat  respon  dari  Dewan  Syari‟ah  Nasional  (DSN),  kemudian  DSN- MUI  memberikan  fatwa  kepada  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  tentang  akad  yang  sesuai dengan asuransi syari‟ah pada produk Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh pihak LKS.
Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang dijalankan oleh PT. Axa Mandiri dan fatwa  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  No.52  tahun  2006  adalah  bentuk  produk  dengan  akad Wakâlah bi  al-Ujrah dimana  pemegang  polis  (nasabah)  memberikan  kuasa  kepada  pihak asuransi (perusahaan asuransi) untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non- tabungan  untuk  dikelola  dengan  pemberian ujrah (fee)  yang  diberikan  kepada  pihak  asuransi dengan perjanjian yang telah disepakati.
Dengan  melihat  pendapat  sebagian  ulama  yang  mengharamkan  dan  sebagian  pula memperbolehkan  praktek  asuransi  dalam  masyarakat,  dan  terdapat  bermacam-macam  proses akad yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya pada asuransi syariah, untuk produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dan dikeluarkan oleh PT. AXA  Mandiri yang  bertempat  di  BSM  KCP  Genteng  Banyuwangi,  yang  di  dalamnya  berupa  asuransi  jiwa (pertanggungan)  serta  fatwa  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI,  maka  penulis  mencoba  untuk meneliti dan mengkaji kembali relevansi praktek hukum asuransi jiwa yang menggunakan akad Wakâlah bi al-Ujrah .

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah praktek transaksi asuransi jiwa PT. AXA Mandiri pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad Wakâlah bi al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah analisa hukum Islam terhadap asuransi jiwa PT. AXA Mandiri pada produk Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  dalam  akad Wakâlah bi  al-Ujrah di  BSM  KCP Genteng Banyuwangi?

## KERANGKA TEORITIS

## A. Asuransi
Dipandang dari segi umum asuransi dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang  terdiri  dari  kata  “ assuradeur ”  yang  berarti  penanggung  dan  “ geassureerde ”  yang  berarti tertanggung.  Kemudian  dalam  bahasa  Prancis  disebut  “ assurance ”  yang  berarti  menanggung sesuatu  yang  pasti  terjadi.  Sedangkan  dalam  bahasa  latin  disebut  “ assecurare ”  yang  berarti meyakinkan  orang.  Selanjutnya  bahasa  Inggris  kata  asuransi  disebut  “ insurance ”  yang  berarti menanggung  sesuatu  yang  mungkin  dan  tidak  mungkin  terjadi  dan  “Assurance”  yang  berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir, 2012:261).
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Sedangkan di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung, dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak  ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Kasmir, 2012:261)

## B. Asur ns  Sy r ’
Menurut  Nurul  Ichsan  Hasan  yang  dikutip  dari  buku  E.  W  Lane  (2014:17)  secara  bahasa asuransi  ( takaful )  berasal  dari  akar  kata Kafala (لفك)  yang  artinya  bermacam-macam  yaitu mendukung,  memberi  makan.  Asuransi  juga  berarti  saling  membantu,menolong,  menjamin, menanggung satu sama lain. Dalam kitab Munjid asuransi diartikan dengan kalimat ( ت ك فا ل لا ق ى م : ك ف ل ب ع ض ه ن ب ع ض )  bermakna  menyokong,  memelihara,  memberikan  sedekah,  memberikan perlindungan,  dan  perhatian  atas  urusan  seseorang.  (al-  Munjid  fi  al-Lughoh  wa  al-A‟lam, 1987:691). Kafala : Radful al-‘  zu yang artinya menanggung kelemahan. Kafala : al-Qathnu yang  bermakna  sesuatu  yang  ada  dibelakang  manusia  atau  binatang  (ekor).  (Jamal  al-Din Muhammad bin Mukarram al-Anshari Ibn Mansur, Vol.12, 1488H/1997:128).
Kafala yang  artinya  menanggung  hutang  orang  lain,  menjamin.  (Mushthafa  Ibrahim, Hamid  Abdu al-Qadir,  Ahmad  Hasan al-Zayyat, Muhammad Ali al-Najjar, t.th.:793). Kafala : Dhaman yang  mempunyai  arti  memberi  jaminan,  menetunkan,  menetapkan,  menjadi  wali, menanggung bertanggung jawab). Kafala : I’ la yang artinya memberi dukungan, memelihara, menyediakan. Kafala : ‘  izun, Ra i un yang artinya punggung, buntut, terkemudian, belakang, atau  ekor.  (Munir  Ba‟albaki,  1999:897).  Asuransi  ( takaful )  dari  segi  etimologi  di  atas  pada dasarnya  tidak  berbeda  satu  sama  lain  yang  mengandung  makna  pertanggungan  atau  saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain  dari  asuransi  syariah  dan  juga  paling  banyak  dipergunakan  diberbagai  negara  termasuk Indonesia adalah istilah takaful .

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan ( library research )  yaitu penelitian yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  literatur  (kepustakaan),  ditinjau  dari  segi  tempat dilaksanakannya  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  pustaka,  suatu  penelitian  yang dilakukan  di  ruang  perpustakaan  untuk  menghimpun  dan  menganalisis  data  yang  bersumber dari  perpustakaan,  baik  berupa  buku-buku,  periodikal-periodikal,  seperti  majalah-majalah ilmiah, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (Abdurrahmat Fathoni, 2006:95-96).
Sedangkan  ditinjau  dari  segi  jenisnya  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  deskriptif, yaitu  suatu  penelitian  yang  bermaksud  mengadakan  pemeriksaan  dan  pengukuran-pengukuran terhadap  gejala  tertentu.  (Abdurrahmat  Fathoni,  2006:97).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk membuat depenelitian atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang  diselidiki.  (Nurul  Zuhriyah,  2006:47).  Dalam  penelitian  ini,  yang  telah  sesuai  dengan
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
pengertian di atas yaitu mengkaji dan meneliti secara langsung ke PT. AXA Mandiri tepatnya di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi.

## B. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Observasi atau pengamatan.
Untuk  menghasilkan  data  dalam  penelitian  ini  maka  dilakukan  observasi  dengan  cara berkunjung,  mengamati,  serta  belajar  secara  langsung  praktek  asuransi  jiwa  PT.  AXA Mandiri  dengan  menggunakan  akad Wakâlah  bi  al-Ujrah pada  produk  Mandiri  Sejahtera Mapan Syariah Plus di BSM KCP Genteng Banyuwangi.
2. Wawancara
Dalam  penelitian  ini  mealakukan  wawancara  langsung  dengan  Bapak  Wahyu  Perdana sebagai  Financial  Advisor  di  PT.  AXA  Mandiri,  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  tentang praktek  asuransi  jiwa  dengan  menggunakan  akad Wakâlah  bi  al-Ujrah di  PT.  AXA Mandiri.
3. Dokumentasi Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  dari  sebagian dokumen-dokumen  penting  yang  berkaitan  tentang  asuransi  jiwa  menggunakan  akad Wakâlah bi al-Ujrah di PT. AXA Mandiri, selain menggunakan dokumen perusahaan yang diperoleh  dari  financial  advisor  dan  tentunya  untuk  kalangan  umum,  penelitian  ini  juga menggunakan  kitab,  buku,  brosur,  internet  serta  bahan  yang  dibutuhkan  lainnya,  yang berkaitan dengan asuransi jiwa dengan akad Wakâlah bi al-Ujrah di PT. AXA Mandiri dan fatwa DSN-MUI tentang akad Wakâlah bi al-Ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah.

## C. Sumber Data
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Financial Advisor PT. AXA Mandiri. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penilitian  dan  data-data lain yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah dengan akad Wakâlah bi al-Ujrah .

## D. Metode Analisis
Setelah  data-data  terkumpul  maka  peneliti  akan  melaksanakan  analisis  dengan menggunakan  metode  interaktif  model,  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen  yaitu: Pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan dan verifikasi data.
1. Tahapan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  data  yang  muncul  berwujud  kata-kata dikumpulkan  dalam  aneka  cara  yaitu  wawancara,  kemudian  data  yang  diperoleh  diproses melalui  pencatatan  atau  dilapangan  dan  dianalisa  melalui  tiga  jalur  kegiatan  yaitu  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2. Tahapan reduksi data
Reduksi data sudah dimulai sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual,  permasalahan  penelitian  dan  cara  pengumpulan  data  yang  dipakai,  proses reduksi  data  ini  terus  berlangsung  sesudah  penelitian  lapangan  sampai  selesainya  laporan akhir penelitian.
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
3. Tahapan Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset  dapat  dilakukan.  Dengan  melihat  suatu  penyajian  data,  peneliti  akan  mengerti  apa yang  terjadi  dan memungkinka  untuk mengerjakan  sesuatu  pada analisa  ataupun  tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. (Aji Damanuri, 2010:86) Hal ini merupakan kegiatan yang  dirancang  untuk  merangkai  informasi  secara  teratur  agar  mudah  dilihat  dan dimengerti sebagai informasi yang lengkap dan saling mendukung.
4. Tahapan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data  dilakukan  pengumpulan  data,  peneliti telah  mengerti  tentang  apa  arti  dari  hal-hal  yang  ditemukan  di  lapangan  dengan  mencatat keteraturan,  pola-pola,  arahan  sebab-akibat  dan  proposisi-proposisi.  (Aji  Damanuri, 2010:86).  Namun  demikian  peneliti  tidak  terpancing  kuat  dengan  hal-hal  tersebut,  tetap terbuka dan menuju pada kesimpulan yang lebih jelas.

## HASIL PENELITIAN
A. Analisis Praktek Transaksi Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam Akad Wakâlah bi al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi
Untuk mengetahui proses penerapan produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang dijalankan di PT. AXA Mandiri Genteng, peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi, kemudian  melakukan  wawancara  dengan  pegawai  PT.  AXA  Mandiri  Genteng  yaitu  Wahyu Perdana  sebagai  Financial  Odvisor.  Dari  hasil  temuan  lapangan,  melalui  wawancara  dari pegawai PT. AXA Mandiri tersebut untuk tahun 2016, jumlah dana ujrah yang ditentukan oleh perusahaan sebagai berikut :
a. Tahun pertama 80%
b. Tahun kedua 60%
c. Tahun ketiga 30%
d. Tahun keempat 20%
e. Tahun kelima 10%
f. Tahun keenam 0% dan seterusnya
Ujrah di  atas  merupakan  dana  kontribusi  dari  pemegang  polis  yang  telah  ditentukan  oleh peusahaan  asuransi,  namun  itu  belum  dihitung  dengan  bagi  hasil  yang  diperoleh  dari  hasil pengelolaan investasi. Dengan sistem akad yang digunakan adalah sistem akad ak la   i al- Ujrah. Dengan  biaya  administrasi  yaitu  Rp.  35.000,-  hanya  pada  saat  pendaftaran  pertama menjadi peserta polis. (Proposal asuransi MRSS, 2016:4)
Dalam  asuransi  jiwa  yang  dikelola  oleh  PT.  AXA  Mandiri  Genteng  Banyuwangi  dengan produk  Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  (MRSS),  menurut  Bapak  Wahyu  Perdana (Wawancara 2016) produk tersebut menggunakan akad wak la   i al-Ujrah dimana pemegang polis  sebagai Muwakkil dan  pihak  asuransi  sebagai wakil ,  yang  mana  pemegang  polis melimpahkan  atau  memberikan  hak  kuasa  kepada  pihak  asuransi  untuk  mengelola  dana  dari pemegang polis serta pihak asuransi  meminta ujrah kepada peserta.
Dalam akad wak la   i al-Ujrah yang digunakan dalam asuransi jiwa masih belum cukup maka  dari  itu  diperlukan  akad Tabarru ‟  kepada  sesama  peserta  asuransi,  dan  diperlukan  pula akad syirkah yang  mana  akad  ini  diperuntukkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  mengelola dananya,  baik  dana  investasi  maupun  dana Ta arru’ peserta.  Kedua  dana  ini  sudah diklasifikasikan  oleh  pihak  asuransi  dan  itupun  peserta  mamiliki  tabungan  tersendiri. (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Adapun  kontribusi  pada  asuransi  jiwa  telah  ditentukan  besarannya  menurut  perusahaan, besarnya kontribusi ditentukan pula melalui usia para peserta polis, untuk usia 1 tahun sampai 40  tahun  dapat  menggunakan  kontribusi minimal  Rp.  250.000,-  per  bulan  dan  seterusnya,  dan untuk usia 40 tahun keatas tidak dapat menggunakan kontribusi sebesar Rp. 250.000,- per bulan akan  tetapi  minimal  biaya  kontribusi  adalah  Rp.  300.000,-  per  bulan  ke  atas.  Untuk  batasan kontribusi  maksimal  tidak  ditentukan.  (Wawancara  pribadi  dengan  Wahyu  Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)
Proses  akad  secara  global  dalam  asuransi  jiwa  syariah  yang  dilaksanakan  oleh  PT.AXA Mandiri  Genteng  dengan  contoh  kasus  sebagai  berikut  :  Bapak  Adi  adalah  seorang  nasabah asuransi dari PT. AXA Mandiri  dengan kontribusi sebesar Rp. 250.000,- per bulan, usia beliau sekarang 35  tahun sementara beliau bekerja sebagai driver, sedangkan usia perlindungan  yang diberikan kepada Bapak Adi adalah 100 tahun dari pihak asuransi, dan uang pertanggungannya sebesar Rp. 50.000.000,- dana ta arru’ sebesar Rp. 15.000,- dan biaya administrasinya sebesar Rp.  35.000,-,  biaya  administrasi  ini  hanya  dilakukan  pada  awal  transaksi  mendaftar  sebagai pemegang polis saja. serta biaya kontribusi resiko sebesar Rp. 9.000,- karena pekerjaan beliau yang beresiko.
Kontribusi dasar : Rp. 250.000,- Kontribusi resiko : Rp.     9.000,- Dana Ta arru’ : Rp.   15.000,- - Kontribusi investasi awal : Rp. 226.000,-
Dari  contoh  kasus  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwasannya  Bapak  Adi  adalah  sebagai Muwakkil dan pihak asuransi sebagai wakil, dan dana kontribusi merupakan Muwakkal fih , jadi untuk  dana Ta arru’ yang  dilakukan  oleh  pihak  asuransi  sebesar  Rp.  15.000,-  tersebut  adalah dana  yang  mana  akan  dikumpulkan  oleh  pihak  asuransi  untuk  membantu  peserta  lain  yang sedang  mengalami  musibah.  Biaya  administrasi  yang  berjumlah  Rp.  35.000,-  di  atas  tidak dicantumkan pada perhitungan kontribusi investasi awal yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, karena kontribusi awal yang berjumlah Rp. 226.000,- tersebut merupakan tolak ukur dari biaya yang harus dibayarkan setiap bulan nantinya.
Dalam asuransi jiwa ada dua jenis dana yaitu dana ta arru’ dan dana investasi, kedua dana tersebut masih dikelola lagi oleh pihak asuransi, dan bagi hasil ( ujrah -nya) telah ditentukan oleh pihak  asuransi.  Dengan  dimasukkan  ke  dalam  rekening  masing-masing  peserta  untuk  dana investasi  dan  rekeneng  khusus  untuk  dana ta arru’ .  (Wawancara  pribadi  dengan  Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016) Untuk  pembagian ujrah dana ta arru’ dalam  persentase  adalah  50%  untuk  peserta,  40% untuk  pihak  asuransi,  dan  10%  dimasukkan  ke  dalam  rekening tabarru’ yang  nantinya  akan dikelola  lagi.  (Wawancara  pribadi  dengan  Wahyu  Perdana,  Banyuwangi  13  Juni  2016).  Akad pada  asuransi  jiwa  (MRSS)  dalam  bentuk  polis,  yaitu  surat  perjanjian  antara  peserta  dengan perusahaan. Polis dapat diterbitkan apabila syarat sahnya perjanjian asuransi sudah lengkap dan terpenuhi. Dengan terbitnya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta.
Adapun beberapa tahapan seseorang yang ingin membuka polis asuransi jiwa pada produk Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  di  PT.  AXA  Mandiri.  Agar  tahapan-tahapan  tersebut dapat dimengerti dengan mudah, maka akan digambarkan tentang pelaksanaan akad ak la   i al-Ujrah pada  asuransi  jiwa  di  PT.  AXA  Mandiri  dengan  mewawancarai  karyawan  bagian financial  advisor  di  PT.  AXA  Mandiri  Genteng.  Prosedur  (tahapan)  bagi  peserta  yang  ingin
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
membuka  polis  asuransi  jiwa  produk  Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  di  PT.  AXA Mandiri Genteng antara lain  :
a. Calon peserta (nasabah) dapat meminta penjelasan lengkap tentang spesifikasi produk dan polis asuransi jiwa syariah kepada fianancial advisor.
b. Jika  peserta  berminat  untuk  menjadi  peserta  asuransi  Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah Plus,  maka  financial  advisor  akan  membuatkan  ilustrasi  manfaat  asuransi  yang  akan diterima  oleh  calon  peserta  atau  ahli  warisnya.  Jika  calon  peserta  menyetujuinya,  maka menandatangani ilustrasi tersebut.
c. Kemudian  calon  peserta  harus  mengisi  dengan  lengkap  dan  benar  formulir  aplikasi kepesertaan  Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah,  menandatanganinya  serta  melampirkan copy  KTP  (kartu  identitas  diri)  dan  bukti  pembayaran  kontribusi.  Dalam  isi  formulir terdapat  beberapa  keterangan-keterangan  yang  harus  diisi  oleh  calon  peserta  sebagai berikut.  Data  calon  pemegang  polis,  produk,  informasi  tambahan  pemegang  polis,  data calon peserta, data pekerjaan calon peserta, data ahli waris calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, pernyataan calon pemegang polis dan pernyataan agen.
d. Financial  advisor  akan  menyetorkan  formulir  aplikasi  kepesertaan,  beserta  dokumen lengkap (pendukung) ke kantor pusat melaui fax.
e. Kantor pusat akan memproses aplikasi calon peserta sesuai dengan penerimaan peserta dan pemegang polis.
Selain  itu  dalam  suatu  akad  peserta  harus  mengetahui  bahwa  pada  asuransi  jiwa  produk Mandiri  Rencana  Sejahtera  Syariah  Plus  memilki  beberapa  ketentuan  yang  mengenai berakhirnya  akad ak la    i  al-Ujrah ,  adapun  hal-hal  yang  menyebabkan  berakhirnya perjanjian (akad) akibat dari akad ak la   i al-Ujrah adalah : a. Tanggal berakhirnya akad takaful
b. Pemegang polis melakukan penarikan seluruh unit ( redemption )
c. Pada saat peserta meninggal
d. Dana Investasi peserta tidak mencukupi untuk membayar kontribusi ta arru’ dan biaya- biaya lainnya.
e. Apabila pada akhir akad takaful pemegang polis tidak mengajukan klaim, maka perusahaan akan melakukan penarikan seluruh unit dan selanjutnya dikembalikan kepada pemegang polis.
f. Peserta mengundurkan diri (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad Wakâlah bi al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi
Dewan  Syariah  merupakan  sebuah  lembaga  yang  berperan  dalam  menjamin  keislaman keuangan  syariah  di  selruh  dunia.  Di  Indonesia,  peran  ini  dijalankan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  yang  dibentuk  oleh  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  14  Oktober 1997 dan diterbitkan SK No. Kep-745/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999. Rukun dan Syarat akad al- ak la 1. S    at
S    at atau  bahasa  transaksi  dalam  akad al- ak lah meliputi dan qa  l yang menunjukkan  makna  perizinan  ( idznu ),  baik  secara  eksplisit  ( s ar ),  atau  implisit ( kin  a ). Hanya saja, persetujuan ( qa  l ) dari pihak wakil tidak harus diutarakan secara
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
verbal ( la  z ), melainkan cukup dengan tindakan ( i’li ), atau tidak adanya aksi penolakan ( adam  ar-Radd ).  (Mushthafa  al-Bugha,  Mushthafa  al-Khann,  Ali  al-Syurbaji,  2008,  Vol. 3:318)
2. Muwakkil
Syarat ini hanya bersifat umum (agl biyyah), sehingga tidak menafikan kasus orang yang tidak  sah  melakukan  sendiri  urusannya,  namun  tetap  sah  melimpahkannya  kepada  orang lain,  seperti  orang  buta,  tidak  sah  melakukan  transaksi  jual  beli,  namun  tetap  sah mewakilkan  kepada  orang  lain,  seperti  orang  yang  sedang  mengambil  haknya  (dh fir), boleh  membobol  pintu  untuk  mengambil  haknya,  namun  tidak  boleh  ia  wakilkan  kepada orang lain. (as-Syaikh as-Sulaim n al-Bujairamiy, Vol. 3:457-458). Dari syarat Muwakkil secara  umum  di  atas  akan  dikecualikan  yaitu  anak  kecil,  orang  gila,  orang  saf h  yang dibekukan  tasarufnya,  tidak  mewakilkan  tasaruf  harta  kepada  orang  lain,  sebab  tasaruf tersebut tidak sah dilakukan oleh diri mereka sendiri. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al- Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317).
3. Wakil Wakil adalah  orang  yang  mengganti  atau  mengambil  alih  urusan  orang  lain  atas  izin perwakilan. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317). Secara  umum,  syarat wakil adalah  orang  yang  sah  melakukan  urusan  yang  dilimpahkan, atas  nama  dirinya  sendiri.  Orang  yang  tidak  sah  melakukan  sebuah  urusan  atas  nama dirinya  sendiri,  maka  tidak  sah  melakukannya  atas  nama  orang  lain.  Sebab,  keabsahan melakukan  urusan  atas  nama  dirinya  sendiri  bersifat  tindakan  tangan  pertama  ( as  la ) yang  lebih  kuat  dibanding  keabsahan  melakukanya  atas  nama  orang  lain  yang  bersifat tindakan tangan kedua atau asisten ( ni   a ). Sehingga keabsahan melakukan urusan atas nama  diri  sendiri,  menentukan  bagi  keabsahan  melakukan  atas  nama  orang  lain. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317)
4. Mawakkal Fih Muwakkal adalah  urusan  yang  dilimpahkan  oleh  muwakil  agar  dilakukan  oleh  wakil sebagai  penggantinya.  (Mushthafa  al-Bugha,  Mushthafa  al-Khann,  Ali  al-Syurbaji,  2008, Vol. 3:319).

## C. Hukum Islam Tentang Akad -
Rukun dan Syarat Akad al-I  ra
1. ‘ qi ain
Syarat  mu‟jir  dan musta‟jir  sama  dengan  syarat  b ‟i  dan  musytar ,  dimana  secara  umum, harus memiliki kriteria mutlak al-Tasharruf dan mukht r. (Ab   ahya  akariy  al-Ansh r , Vol. 5:379-380). Hanya saja, dalam jual beli, apabila komoditinya budak muslim, musytar disyaratkan  harus  seorang  muslim.  Sedangkan  dalam  al-Ij rah,  ketika  menyewa  jasa seorang  muslim,  musta‟jir  tidak  disyaratkan  seorang  muslim.  (as-Syaikh  as-Sulaim n  al- Bujairamiy, Vol. 3:563)
2. Man a’a Man a’a adalah  jasa  atau  manfaat  barang  yang  menjadi  obyek  akad al-I  ra .  Secara umum,  batasan  jasa  atau  manfaat  yang  legal  diakadi al-I  ra adalah  setiap  barang  yang secara syar‟i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahterimakan. (Ab   ahya  akariy  al-Ansh r , Vol. 5:379)
3. Ujrah
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang  yang disewa.  Syarat ujrah sama  dengan syarat tsaman dalam ba’i , yakni harus mutawammal , munta a’  i , maq  r ‘al  tasl m , li al-‘ qi   wil  a ,  dan ma’lum. Diantara  praktek  akad al-I  ra dengan ujrah yang  tidak ma’lum adalah  menyewa  jasa  pemanen  padi  dengan  upah  sekian  persen  dari  total  hasil panen yang akan diperoleh, menyewa jasa agen makelar atau agen produk tertentu dengan upah  sekian  persen  dari  setiap  produk  yang  akan  laku,  dll.  (Mushthafa  al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:130-132) . Ujrah akad al-I  ra juga sah berupa jasa atau manfaat, seperti menyewa rumah selama satu tahun dengan ujrah berupa jasa  mengajar  al-Qur‟an.  Menyewa  emas  juga  sah  dengan  ujrah  berupa  emas,  dan  tidak berlaku ketentuan-ketentuan jual beli ribawi, seperti serah terima di majlis, dll., sebab tidak ada  istilah  riba  dalam  konteks  jasa  atau  manfaat.  (Ab    ahya   akariy   al-Ansh r ,  Vol. 5:384)
4. S    a
S    a dalam akad al-I  ra adalah bahasa transaksi berupa dan qa  l yang memuat perjanjian  kontrak  pemberian  kepemilikan  jasa  atau  manfaat  dari  pihak mu’ ir kepada musta’ ir dengan  ganti  berupa  upah  ( ujrah )  tertentu,  baik  secara  eksplisit  ( s ar )  atau implisit  ( kin  a ),  atau  bahkan  secara  simbolis  ( mu’ t a ).  (Mushthafa  al-Bugha, Mushthafa al-Khann,  Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:123-124). Melihat dari isi fatwa DSN- MUI  yang  ditetapkan  pada  tanggal  23  Shafar  1427  H/  23  Maret  2006,  bahwa  bagi  LKS yang ingin melaksanakan akad ak la   i al-Ujrah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, melihat dari fatwa DSN-MUI dan menurut hukum Islam praktek yang dilakukan oleh PT. AXA  Mandiri  sudah  sesuai,  akan  tetapi  dari  temuan  yang  dilakukan  penulis  dalam  akad Ta arru’ tidak  dijelaskan  dan  ujrahnya  masih  kurang  jelas  karena  tidak  tahu  akan  cara penghitungannya.  Ditakutkan apabila tidak diketahui secara pasti berapa persen (%) ujrah yang harus diterima oleh pihak asuransi maka akan terjadi manipulasi atau gharar .

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Asuransi jiwa di PT. AXA Mandiri menggunakan akad yang sudah ditetapkan oleh DSN- MUI, yaitu akad ak la   i al-Ujrah , dimana akad al- ak la digunakan nasabah untuk mewakilkan  kepada  pihak  asuransi,  yang  mana  pemegang  polis  memberikan  hak  kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana yang diwakilkan dari nasabah secara penuh. Serta  diperbolehkannya  pihak  asuransi  meminta  ujrah  kepada    pemegang  polis  atas  jasa perwakilannya, yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006.
2. Adapun  analisis  tentang  praktek  asuransi  jiwa  pada  produk  Mandiri  Rencana  Sejahtera Syariah  Plus  di  PT.  AXA  Mandiri  Genteng  sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  dan Hukum Islam, namun perlu sedikit penjelasan mengenai akad ta arru’ antara peserta polis. Adapun ujrah yang diminta perusahaan penulis tidak mengetahui secara pasti, yang penulis ketahui  dari  wawancara  dengan  financial  advisor  hanya ujrah dari  dana  kontribusi,  dari hasil temuan tersebut perlu adanya penjelasan dan perincian mengenai ujrah yang diminta perusahaan,  meskipun  hanya  persentasenya  saja.  Menurut  kajian  yang  telah  penulis lakukan dapat menyimpulkan bahwasanya praktek yang terjadi dalam PT. AXA  Mandiri, menurut ulama‟ asy-S a i’i a akad al- ak la akad menjadi laz m dikarenakan akad al- ak la tersebut menggunakan ujrah , adapun ujrah adalah akad al-I  ra .

## B. Saran
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
1. Perlu  ditingkatkan  pemahaman  karyawan  PT.  AXA  Mandiri  di  BSM  KCP  Genteng Banyuwangi  di  dalam  akad  yang  terdapat  disetiap  poduk  asuransi,  sehingga  kinerja karyawan  tentang  pemahaman  sekaligus  praktiknya  dapat  lebih  maju  yang  sesuai  dengan syari‟ah.
2. Bagi  pihak  terkait  yang  ingin  mengembangkan  penelitian  ini  diharapkan  untuk menyempurnakan  segala  kekurangan  yang  masih  terdapat  di  dalam  penelitian  yang  telah penulis lakukan.
3. Bagi  seluruh  Mahasiswa  IADA  (Institut  Agama  Islam  Darussalam)  pada  umumnya  dan Prodi Ekonomi Syari‟ah secara khusus, teruslah berkarya dalam bidang yang kalian tekuni, terutama dalam bidang keilmuan yang  nantinya dapat  melahirkan karya-karya yang baru. Marilah kita buktikan bahwasanya mahasiswa IAIDA dapat berkarya dalam segala bidang umunya dan dalam bidang keilmuan pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhammad. Fi al-Mu tama’ al-Islamiy , Qahirah: Dar al-Fikr al-„Arabi Adi, Rianto. 2004. Methodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta:  Granit Al-Ansh r , Ab   ahya  akariy . 2008. Asna al-Mathalib , Libanon: Dar al-Fikr Al-Bugha,  Mushthafa.,  al-Khann,  Mushthafa.,    al-Syurbaji,  Ali.,    2008. iq   al-Man a ,  al- Fithrah
Al-Bujairamiy,  as-Syaikh  as-Sulaim n. al-Bu airami   ‘ala  al-Khatib ,  Dar  al-Kitab  al- „Alamiyyah
Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. at   al-Qarib , Surabaya: Dar al-„ bid n Al-H an fi,  „Alauddin  Ab   Bakar  bin  Mas‟ud  al-Kassani. Ba  ’i  al-S an ’i  Tarti   al-S ara’i , Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah Al-H a iriy, Abdu ar-Rahman. Maz   i  al- r a’a , Maktabah at-Tij riyyah al-Kubr Al-Haitami, Ahmah Syihabuddin bin Hajar. Tu  atul al-Mu  t , Dar al-Fikr Al- Munjid fi al-Lughah wa al- ’lam . 1987. Beirut: Dar al-Mashriq Al-Qaly b , Syihabuddin Abu al-„Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah., Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri, al-Qol , Dar al-Kitab al-„Alamiyyah An-Nawawi,  Abu  Zakariya  Muhyiddin  Yahya  bin  Syaraf. l-Ma mu’  S ara    al-Muhaddzab , Libanon: Dar al-Fikr Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Ni   at al-Mu  t , Dar al-Fikr Asy-Syafi‟i, Abu  Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. 1997. I’ana  at-T  li in , Beirut: Dar al-Fikr
Asy-Syafi‟i, as-Syaikh Taqiyuddin al-Hishni. Ki   a  al-Akhyar , al-H aramain Asy-Syarbiniy,  Syamsudin  Muhammad  Ibn  al-Khatib. Mu n   al-Muhtaj ,  Dar  al-Kitab  al- „Alamiyyah
Asy-Syira i, Abu Ish aq. al-Muhazdzdab , Surabay: al-Hid yah A - uh aili, Wahbah. 2008. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Libanon: Dar al-Fikr Amirudin., & Asikin , Zainal. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Antonio, Muhammad Syafi‟i. 2001. Bank S ari’a   ari T ori k  Praktik , Jakarta: Gema Insani Arikunto, Suharsimi. 2000. Managemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta Arikunto, Suharsimi . 1999. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis , Jakarta: Rineka Cipta Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1975. Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari  2017, ISSN : 2460-0083
Ba‟albaki, Munir. 1999. al-Maurid , Beirut: Dar al-„Ilmi li al-Malayyin Dahlan,  Moh.  2009. Abdullah  Ahmed  An-Na’im  Epist molo i  Hukum  Islam ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Damanuri, Aji. 2010. M to olo i P n litian Mu’amala , Ponorogo: STAIN Po PRESS Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama, Jakarta: Logos Fathoni,  Abdurrahmat.  2006. Metodologi  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Penelitian ,  Jakarta: Rineka Cipta
Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian , Malang: UMM Press Hamidullah et. al,  Muhammad.  2003. Fikih  Islam  dan  Hukum  Romawi ,  terjemah  M.  Ali Muhammad dan Rusdji Ali Muhammad, Yogyakarta: Gama Media Hasan,  Nurul  Ichsan.  2014. Pengantar  Asuransi  Syariah ,  Jakarta:  Referensi  (Gaung  Persada Group)
Ibn  Manzur,  Jamal al-Din  Muhammad  bin  Mukarram al-Anshari.  1488H/1997. Lis n al-‘ ra ,
Beirut: Dar al-Ihya‟ al-Turath al-„Arab Ibn Qudamah, as-Syaikh Muwafiquddin. 1997. al-Mughni , Dar „Alamul Kutub Ibn Umar, Ibn „Abidin Muhammad Amin. Rad al-Muhtar , Maktabah asy-Sy milah Ibrahim, Mushthafa. al-Qadir, Hamid Abdu.,  al-Zayyat, Ahmad Hasan.,  al-Najjar, Muhammad Ali., al-Mu’ am al-Wasith , Istambul: al-Maktabah al-Islamiyyah Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Lubis, Ibrahim. 1995. Ekonomi Islam Suatu Pengantar , Jakarta: Kalam Mulia Mardalis. 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya Munawir, Ahmad Warshan. 1997. al-Munawir , Surabaya: Pustaka Progresif Muslehudin, Muhammad. 1995. Asuransi Dalam Islam , Jakarta: Bumi Aksara Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia , Banyuwangi: OJK Purnama,  Deni.  2012. Penerapan  Akad  Wakalah  Bi  al-Ujrah  Dalam  Industri  Asuransi  dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (kopertais4.or.id di akses pada tanggal Minggu, 08 Mei 2016)
Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr Soemitra, Andri. 2009. Bank & L m a a K uan an S ari’a , Jakarta: Kencana Syafe‟i, Rachmat. 2001. Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam , Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum
Wa  rat al-Auqaf wa asy-Syuun  al-Kuwait, al-Mausûah al-Fiqhiyyah al-Kuwait , Maktabah asy- Syamilah
W. Gulo. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Grasindo Zuhriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara Zahrah, Abu. Buhus fi ar-Riba , Beirut: Dar al-Fikr