## PERENCANAAN KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HILISATARO NANDISA MENUJU DESA WISATA
BERBASIS SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT.
Oleh: Elok Perwirawati 1) Bantors Sihombing 2)
Prietsaweny Riris T Simamora 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: elokperwirawati@yahoo.com 1) bantors@gmail.com 2)
wenny.debataraja@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  assisting  the  village  community  of  Hilisataro  Nandisa  plan  tourism development in the village while at the same time fostering community participation in building  and  advancing  their  village  towards  a  tourist  village  through  the  natural resources  of  the  village.  Through  this  tourism  communication  plan,  a  tourism development  model  design  from  the  perspective  of  communication  science  will  be produced to help the community in Hilisataro Nandisa village, not only market tourism products but also find the right form of communication so that synergy between village communities, village government stakeholders and local governments can be established with  so  that  the  development  of  the  village  towards  a  tourism  village  based  on sustainable tourism can be realized. A qualitative approach was applied in this study to understand  the  phenomenon  of  what  is  experienced  by  the  research  subject  by describing it in the form of words and language. The results of the study indicate that to design  tourism  communication  plans  in  empowering  rural  communities  towards tourism  villages,  it  must  be  designed  and  adapted  to  the  South  Nias  Regency  Regional Regulation  Number  5  of  2018  concerning  the  Master  Plan  of  South  Nias  Tourism Development for 2017-2025 so that the direction of tourism development in Hilisataro Nandisa  village  is  towards  tourist  villages  remain  on  the  mission  of  regional  tourism development and in line with the vision and mission of the village. In addition, all village problems  related  to  regulation,  coordination,  distribution,  research,  personnel  and training  for  village  development  towards  tourism  villages  can  be  resolved  with communication therapy.
Keywords : Model, Tourism Communication, Empowerment, Village

## ABSTRAK
Tujuan  dari  riset  ini  adalah  untuk  membantu  masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa merencanakan  pengembangan  kepariwisataan  di  desa  sekaligus  menumbuhkan  partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan desanya menuju desa wisata melalui sumber daya  alam  yang  dimiliki  desa tersebut. Melalui  perencanaan  komunikasi  pariwisata  ini  akan dihasilkan rancangan model pengembangan pariwisata dari perspektif ilmu komunikasi untuk membantu  masyarakat  di  desa  Hilisataro  Nandisa,  tidak  hanya  memasarkan  produk  wisata namun juga menemukan bentuk komunikasi yang tepat sehingga sinergitas antara masyarakat
desa, stakeholder pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik sehingga pengembangan  desa  menuju  desa  wisata  berbasis  pariwisata  berkelanjutan  dapat terealisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa  yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  untuk  merancang  perencanaan komunikasi  pariwisata  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  menuju  desa  wisata  harus dirancang dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2018  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nias  Selatan  Tahun  2017-2025 agar  arah  pengembangan  pariwisata  di  desa  Hilisataro  Nandisa  menuju  desa  wisata  tetap berada pada misi pembangunan kepariwisataan daerah dan sejalan dengan visi serta misi desa. Selain  itu  segala  permasalahan  desa  terkait  regulasi,  kordinasi,  distribusi,  riset,  tenaga  dan pelatihan  untuk  pengembangan  desa  menuju  desa  wisata  dapat  diselesaikan  dengan  terapi komunikasi.

## Kata Kunci : Model, Komunikasi Pariwisata, Pemberdayaan, Desa

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia konsisten dalam mengembangkan  sektor  pariwisata  dengan harapan mampu menjadi penyumbang salah satu  devisa  di  Indonesia  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Untuk  mensukseskan  pengembangan  di sektor  tersebut  maka  pemerintah  harus mampu  bersinergi  dengan  semua  lapisan masyarakat  dan  juga  para  stakeholder. Salah  satu  bentuk  sinergitas  antara pemerintah  dengan  masyarakat  adalah dengan  melakukan  pemberdayaan  kepada masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat pada  hakekatnya  adalah  upaya  untuk memandirikan  masyarakat  agar  mampu berpartisipasi  aktif  dalam  segala  aspek pembangunan termasuk dalam hal pembangunan dan pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah dan masyarakat  pada  khususnya  dipandang penting untuk menggali dan mengkaji setiap potensi  wisata  yang  dimiliki  daerahnya.
Ketidaktahuan  dan  atau  ketidakmampuan segenap elemen penyelenggara pembangunan  atas  potensi  yang  ada, menjadi  salah  satu  titik  lemah  laju pembangunan  di  desa  yang  mengakibatkan rendahnya produktivitas masyarakat.
Ketika potensi wisata dan sumber daya sudah  dimiliki  oleh  suatu  daerah  maka tahapan  berikutnya  adalah  pengembangan dari  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri yang harus di berdayakan.
Pemberdayaan   masyarakat   memiliki
tujuan akhir yakni memandirikan masyarakat, memampuka  dan  membangun kemampuan untuk  memajukan diri ke arah kehidupa yang lebih baik secara berkesinambunga Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi  dalam  pembangunan  yang berpusat  pada  rakyat (people-centered development). Pemberdayaan  tidak  hanya menyangkut pendanaan, tetapi juga
peningkatan  kemampuan  sumber  daya manusia (SDM) beserta  kelembagaannya.
Desa  Hilisataro  Nandisa  adalah  salah satu  desa  yang  berada  di  kecamatan  Toma, Kabupaten  Nias  Selatan  yang  memiliki potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  desa wisata.  Kementerian  Pariwisata  (2011) menjelaskan bahwa kriteria dalam menentukan desa yang akan dijadikan desa wisata adalah memiliki potensi wisata yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  atraksi  wisata, memiliki  aksesibilitas,  dan  sudah  memiliki aktivitas  wisata  atau  berada  dekat  dengan aktivitas  wisata  yang  sudah  ada  dan terkenal. Jika merujuk dari kriteria tersebut maka  Desa  Hilisataro  berpotensi  dijadikan desa  wisata  karena  memiliki  objek  wisata alam berupa Air Terjun Gumbu Park dengan ketinggian 25 meter. Saat ini objek wisata alam Gumbu Park dikelola  seadanya  oleh  masyarakat  desa dengan  segala  keterbatasannya.  Mengingat banyaknya beban pemerintah dan
keterbatasan  anggaran  daerah  tidak  tepat rasanya jika hanya berharap dan mengandalkannya.  Masyarakat  desa  sejak awal harus terlibat dan berpartisipasi aktif. Oleh  karena  itu  riset  tentang  perencanaan komunikasi  pariwisata  dan  pemberdayaan masyarakat di desa merasa perlu dilakukan agar  dapat  membantu  masyarakat  desa merencanakan pengembangan kepariwisataan di desa sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan desanya  menjadi  desa  wisata  melalui sumber  daya  alam  yang  dimiliki  desa tersebut.  Melalui  perencanaan  komunikasi pariwisata  ini  akan  dihasilkan  rancangan model  pengembangan  pariwisata  dari perspektif ilmu komunikasi untuk membantu  masyarakat  di  desa  Hilisataro Nandisa,  tidak  hanya  memasarkan  produk wisata  namun  juga  menemukan  bentuk komunikasi  yang  tepat  sehingga  sinergitas antara  masyarakat  desa,  stakeholder pemerintah  desa  dan  pemerintah  daerah dapat  terjalin  dengan  baik  sehingga pengembangan  desa  menuju  desa  wisata berbasis  pariwisata  berkelanjutan  dapat terealisasikan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Perencanaan Komunikasi
Membahas  perencanaan  komunikasi maka  terdapat  dua  konsep  dasar  yang berbeda yakni “Perencanaan” dan
“Komunikasi”.  Perencanaan  merupakan bagian  dari  aspek  manajemen  sedangkan konsep  komunikasi  akan  dilihat  sebagai suatu  proses  penyebaran  dan  pertukaran informasi.  Meskipun  kedua  konsep  ini menunjukkan  perbedaan  terutama  dari kedua  kajian  yang  berbeda.  Namun  kedua konsep  ini  dapat  di  integrasikan  menjadi satu kajian khusus dalam studi komunikasi dapat diaplikasikan dalam bidang penyebarluasan  informasi,  penyadaran masyarakat, pemasaran, penyelesaian krisis dan lainnya. Menurut (Cangara, 2013: 41),perencanaan  komunikasi  dimaksudkan untuk  mengatasi  rintangan-rintangan  yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi,
sedangkan  dari  sisi  kegunaan  dan  fungsi
perencanaan komunikasi untuk mengimplementasikan  program-program yang ingin dicapai baik kegiatan kampanye, penyuluhan,  pencitraan,  pemasaran  social dan komersial, maupun untuk pembangunan infrastruktur komunikasi. Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi merupakan  sebuah  dokumen  tertulis  yang berisikan tentang apa yang harus dilakukan yang  berhubungan  dengan  komunikasi dalam mencapai tujuan. Program komunikasi  itu  untuk  mengetahui  kepada siapa  program  komunikasi  itu  ditujukan, mengunakan  alat  apa  dan  memerlukan waktu berapa lama untuk mencapai semua itu,  dan  untuk  mengetahui  hasil  yang diperoleh  sebagai  bahan  evaluasi.  Hal  ini berarti  bahwa  perencanaan  komunikasi menjadi  hal  yang  sangat  krusial  dan memiliki  peran  penting  bagi  kesuksesan organisasi  atau  Lembaga  dalam  mencapai tujuan.

## Komunikasi Pariwisata
Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan kajian- kajian  komunikasi  dan  pariwisata  yang melahirkanya. Komunikasi menyumbangkan  teori-teori  komunikasi persuasif,  teori  komunikasi  massa,  teori komunikasi  interpersonal  dan  kelompok.
Sementara  pariwisata  menyumbangkan field kajian pemasaran. Komunikasi pariwisata  merupakan  suatu  aktivitas manusia  dalam  menyampaikan  informasi tentang  perjalanan  ke  suatu  daerah  atau objek  wisata  yang  akan  dikunjungi wisatawan  dengan  menikmati  perjalanan dari  suatu  objek  ke  objek  wisata  lain sehingga  wisatawan  tertarik  dan  sampai pada  suatu  tindakan  untuk  mengunjungi  ( Bungin,2015).

## Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pola pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat memiliki  peran  yang  sangat  penting. “Pembangunan pariwisata
harus didasarkan  pada  kriteria  keberlanjutan yang  artinya  bahwa  pembangunan  dapat didukung  secara  ekologis  dalam  jangka panjang  sekaligus  layak  secara  ekonomi,
adil  secara  etika  dan  sosial  terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan,  1995).  Sementara  itu Adiyoso  (2009)  menegaskan  bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat merupakan  komponen  terpenting  dalam upaya  pertumbuhan  kemandirian  dan proses  pemberdayaan.  Abu  Huraerah, mengatakan bahwa pemberdayaan
masyarakat  merupakan  sebuah  proses memperkuat community  self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi  untuk  menganalisis  masalah yang  dihadapi,  pendampingan  untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan, serta strategi untuk memanfaatkan  berbagai  kemampuan  yang dimiliki oleh masyarakat (2008:87)
Model  Pemberdayaan  masyarakat menurut Dhamotharan (2009) diantaranya melalui  pendekatan  7D  yang  dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai- nilai  murni  yang  ada  dalam  masyarakat tersebut.  Dilanjutkan  kemudian  dengan mendorong  mereka  untuk  menyadari ketersediaan  sumberdaya  yang  mereka miliki  serta  menganalisis  kekuatan  dan kelemahan  mereka.  Pendekatan  7D  terdiri dari  tahapan  sistematis  sebagai  berikut: D1– Developing  relation (Mengembangkan hubungan) D2– Discovering capacities
(Menemukan  kapasitas)  D3– Dreaming  of community  future (Membangun  cita-cita masyarakat)  D4– Directions  of  community actions (Arah  tindakan  masyarakat)  D5–
Designing  community  actions (Merancang tindakan masyarakat) D6– Delivering Planned Activities (Melaksanakan kegiatan)
D7– Documenting  Outputs,  Outcomes  and Learning (Mendokumentasikan  hasil  dan hal yang dipelajari).
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan ( Sustainable Tourism Development )
Secara historis, paradigma pembangunan  pariwisata  berkelanjutan merupakan  bentuk  kritikan  tajam  yang ditujukan  untuk  paradigma  konvensional pembangunan  kepariwisataan  yang  telah muncul  sebelumnya.  Dalam  paradigma konvensional orientasi pembangunan pariwisata  memberikan  prioritas  tinggi
pada kepariwistaan massal yang mengedepankan  perolehan  devisa  dan pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan  dengan  pihak  pemerintah sebagai  pemegang  kendali  yang  dominan dalam tata kelola kepariwisataan sementara pembangunan pariwisata berkelanjutan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi  manfaat  kepariwisataan  bagi masyarakat  dan  pelestarian  lingkungan fisik  dan  non  fisik  pada  destinasi  wisata. Peran  pemerintah  dalam  paradigma  ini hanya  sebagai  fasilitator  dan  regulator dalam tata kelola kepariwisataan (Sunaryo, 2013:49-50)
Jadi,  Pembangunan  pariwisata berkelanjutan  pada  intinya  berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk  pembangunan  pariwisata  pada generasi  ini  agar  dapat  dinikmati  terus hingga  generasi  yang  akan  datang. Pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,
seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata  Berkelanjutan  (1995)  adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis  sekaligus  layak  secara  ekonomi, juga  adil  secara  etika  dan  sosial  terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan  adalah  upaya  terpadu  dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas  hidup  dengan  cara  mengatur penyediaan,  pengembangan,  pemanfaatan dan  pemeliharaan  sumber  daya  secara berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan  hanya  dapat  terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ( good governance )  yang  melibatkan  partisipasi aktif  dan  seimbang  antara  pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan  berkelanjutan  tidak  hanya terkait  dengan  isu  pelestarian  lingkungan, tetapi  juga  isu  demokrasi,  hak  asasi manusia  dan  lainnya  yang  lebih  luas. Hingga  saat  ini  konsep  pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai paradigma pembangunan terbaik, termasuk pembangunan kepariwisata Dalam buku panduan
pemberdayaan  masyarakat  desa  wisata berbasis  pendampingan  yang  dikeluarkan oleh  Direktorat  pengembangan  SDM pariwisata  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif/  Badan  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  Tahun  2020  dijelaskan bahwa  konsep  desa  wisata  berbasis pembangunan  pariwisata  berkelanjutan menekankan pada empat prinsip yakni :
1. Layak  secara  ekonomi  maksudnya bahwa  proses  pembangunan  harus layak secara ekonomi dan dilaksanakan  secara  efisien  untuk dapat  memberikan  nilai  manfaat ekonomi  baik  bagi  pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Berwawasan lingkungan yang menekankan bahwa proses pembangunan  harus  tanggap  dan memperhatikan  upaya-upaya  untuk menjaga  kelestarian  lingkungan  dan seminimal  mungkin  menghindarkan dampak negative yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi. 3. Dapat  diterima  secara  sosial  yang menekankan bahwa proses pembangunan  harus  dapat  diterima secara sosial  dengan tetap memperhatikan nilai-nilai, dan norma  yang  ada  di  lingkungan masyarakat  dan  memastikan  bahwa dampak pembangunan tidak merusak tatanan tersebut. 4. Dapat  diterapkan  secara  teknologi maksudnya dalam proses pembangunan  yang  dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan,efisien dan memanfaatkan  sumber  daya  lokal serta mudah diadopsi oleh masyarakat  setempat  dengan  mudah dan berorientasi jangka panjang.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif    dengan rancangan  studi  kasus.  Menurut  Lexy  J. Moelong  (2010  :  6),  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk
memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi  dan  tindakan, dll.,  secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.
Pada  penelitian  ini  akan  dirumuskan sebuah  rancangan  model  komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat  desa  Hilisataro  menuju  desa wisata  yang  berbasis sustainable  tourism development berdasarkan  masukan  dan saran  baik  dari  pemerintah  desa  setempat, masyarakat  desa  maupun  stakeholder terkait  yang  diperoleh  dalam  penelitian untuk  mendapatkan  rancangan  model komunikasi  pariwisata  yang  tepat  sehingga pemberdayaan  kepada  masyarakat  desa  ke depannya akan lebih maksimal.
Sampel  dalam  riset  ini  adalah  orang- orang  yang  di  pandang  memahami  situasi sosial  dan  kondisi  desa  Hilisataro  tersebut. Penentuan  sumber  data  pada  orang  yang diwawancarai  dilakukan  secara  purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Moelong  (2010  :  224)  purposive  sample adalah  menggali  informasi  yang  menjadi dasar  dari  rancangan  dan  teori  yang muncul. Peneliti memutuskan untuk meneliti  pemerintah  desa,  Lembaga  desa, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan
Keolahragaan  ,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  masyarakat  desa Hilisataro Nandisa.
Data kualitatif  yang  diperoleh akan dianalisa  berdasarkan  model  analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles &  Huberman  (Sugiyono;  2011  :  246). Terdapat  tiga  analisis  yang  dilakukan dalam penelitian ini yaitu :
a. Data  Reduction  (Reduksi  Data), dimulai dengan membuat ringkasan, memberi kode, menelusur  tema,  membuat  gugus- gugus,  menulis  memo  dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
b. Data Display (Penyajian Data), Data yang  sudah  direduksi  tersebut disajikan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Semuanya dirancang guna menggabungkan  informasi  yang tersusun  dalam  bentuk  yang  padu dan  mudah  dipahami.  Dengan demikian data tersebut memudahkan  dalam  penarikan kesimpulan.
c. Conclusions :  Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).
Langkah  ketiga  menurut  Miles  and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan  bersifat  sementara, dan  akan  berubah  bila  tidak ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat untuk mendukung tahap pengumpulan  data  berikutnya. Tetapi  apabila  kesimpulan  awal didukung  oleh  bukti-bukti  yang valid dan konsiten maka kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan  Kabupaten  Nias  Selatan (RIPPARKAB) Tahun 2017-2025.
Pembangunan  pariwisata  Kabupaten Nias  Selatan  memiliki  visi  pembangunan kepariwisataan daerah yakni: “Terwujudnya Kabupaten  Nias  Selatan  sebagai  Destinasi Pariwisata,  Budaya,  Ekowisata  Alam  dan Bahari  Berbasis  Masyarakat,  Berkelanjutan dan Bertaraf Internasional.”
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Nias
Selatan  juga  telah  menetapkan  bahwa pembangunan pariwisata berdasarkan
Ripparda  mencakup  dalam  4  aspek pembangunan yaitu :
a. Destinasi pariwisata
b. Industri Pariwisata
c. Pemsaran pariwisata

## d. Kelembagaan Kepariwisataan
Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan    (RIPPARKAB)  tahun  2017  -  2025 ditetapkan bahwa prinsip pembangunan kepariwisataan mengacu pada: a. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat,  budaya  khas  dan  kearifan lokal nias selatan. b. Pemerataan pembangunan.
c. Pembangunan  berbasis  sistem  mitigasi bencana dan ramah lingkungan d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jika merujuk dari strategi pembangunan kepariwisataan, destinasi pariwisata  di  perkotaaan  pesisir  Teluk  Dalam, Lagundri,  Sorake  dan  sekitarnya  maka Kecamatan  Toma  merupakan  bagian  dari kawasan  strategis    pariwisata  yang  akan dikembangkan  agar  dapat  berkelanjutan  dan berdaya  saing.  Oleh  karena  itu  sangat  jelas bahwa  pemerintah  Kabupaten  Nias  Selatan sudah  mengagendakan  bahwa  Kecamatan Toma merupakan kawasan starategis pariwisata yang harus dikembangkan.
Kecamatan  Toma  sendiri  memiliki  14 desa  yang  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan potensi  dan  kearifan  lokal  yakni  :  Desa Bawoganowo, Desa Hili'alawa, Desa Hiliamaetaluo,  Desa  Hiliasi,  Desa  Hilimagari, Desa  Hilinamoniha,  Desa  Hilindraso  Raya, Desa  Hilindrasoniha.  Desa  Hilisataro,  Desa Hilisataro  Eho  Sofayo,  Desa  Hilisataro  Gewa, Desa Hilisataro Nandisa, Desa Hilisataro Raya dan Desa Hilisoromi.
Sebagai desa hasil pemekaran, masyarakat  Desa  Hilisataro  Nandisa  memiliki harapan  bahwa  desa  mereka  dapat  menjadi desa wisata sama seperti Desa Hilisataro Raya yang  sudah  lebih  dahulu  masuk  dalam  daftar 15  Desa  Wisata  Kabupaten  Nias  Selatan. Masyarakat optimis potensi wisata yang berada di  desanya  dapat  dikembangkan  secara optimal. Desa Hilisataro Nandisa memiliki Air terjun  Gumbu  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Gumbu Park setinggi 25 Meter yang terbentuk secara  alami  dari  sumber  mata  air  berbentuk goa  di  dalam  tanah  yang  berjarak  tidak  jauh dari  lokasi  air  terjun  tersebut.  Keindahan  dari potensi  wisata  desa  Hilisataro  Nandisa  ini memang  tidak  diragukan  lagi,  mulai  dari  tiga tingkatan  air  terjun  yang  cukup  unik,  lokasi yang  masih  sangat  alami  dan  asri  serta
didukung  dengan  suasananya  di  sekitar  air terjun tersebut yang identik dengan ketenangan.
Berdasarkan  rencana  pembangunan kawasan  strategis  pariwisata  perkotaan  pesisir Kabupaten  Nias  Selatan,  terdapat  dua  tema yakni  tema  primer  dan  sekunder  yang digunakan  dalam  pengembangan  pariwisata. Tema primer adalah wisata perkotaan sedangkan  sekunder  adalah  wisata  olah  raga dan  bahari.  Namun  dalam  pengembangan tema-tema  tersebut  Kecamatan  Toma  yang berada  pada  Pasal  25  point  a  tentang  sasaran pembangunan  tidak  masuk  dalam  sasaran pembangunan kawasan yang mereka laksanakan  baik  dalam  tema  primer  maupun dalam  tema  sekuder  yang  sudah  ditetapkan. Dari  hasil  wawancara  dan  obeservasi  yang dilakukan  juga  ditemukan  bahwa  masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan  di  desa  maupun  di  Kecamatan Toma khususnya desa Hilisataro Nandisa.

## Pembangunan Pariwisata di Desa Hilisataro
Nandisa.
Pembangunan pariwisata di Desa  Hilisataro  Nandisa  sudah  mulai  dirintis sebagai desa wisata binaan  LANAL Nias pada tahun  2019.  Kegiatan  di  mulai  dengan melaksanakan  bersih  –  bersih  di  sekitar lingkungan  obyek  wisata,  pemasangan  sarana pendukung  seperti  penempatan  tong  sampah, plang  lokasi  dan  penunjuk  arah  menuju  lokasi Air  Terjun  Gumbu  Park  serta  pembuatan jembatan  di  lokasi  Air  Terjun  Gumbu  Park. Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  agar  Lokasi Wisata  Air  Terjun  Gumbu  Park  Nias  Selatan memiliki  fasilitas  yang  baik  dan  bersih  serta nyaman unt dikunjungi wisatawan. Diharapkan dengan  adanya  perbaikan  fasilitas  ini,  Wisata Air  Terjun  Gumbu  Park  dapat  menjadi  tujuan wisata  favorit  bagi  pengunjung  dan  menjadi salah satu destinasi tujuan wisata di Kabupaten Nias Selatan.
Gambar 1. Kegiatan kerja bakti oleh Lanal Nias
Sumber: redaksi maritimindonesia.co, 2019 Salah  satu  kendala  yang  dialami oleh Desa Hilisataro Nandisa dalam melakukan  penataan  aksesibilitas  menuju lokasi  wisata  adalah  adanya  konflik  internal berkaitan  dengan  status  kepemilikan  lahan yang  digunakan  sebagai  akses  menuju  lokasi wisata.  Perlu  diketahui  bahwa  destinasi Gumbu  Park  berada  di  antara  tiga  desa  yakni Desa  Hilisataro  Nandisa,  Desa  Hilisataro  raya dan Hilisataro Gewa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  Bapak  Duha  selaku  Kepala  Desa “Pemilik  jalan  yang  menuju  lokasi  wisata dimiliki  kurang  lebih  5  kepala  keluarga. Kemarin  kasusnya  itu  kenapa  tidak  terbangun jalannya  karena  proyek  yang      untuk  masuk pengaspalan disitu di hadang sama salah satu pemilik  lahan,  pemilik  berkata  supaya  dia yang  mengelola  proyek  itu  kasusnya  itu. Pemda  sudah  menghunjuk  satu  orang  CV mengerjakan  itu  tapi  pemilik  lahan  ini  tidak mau, itu aja kemarin kendalanya.”
Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hatizifaulu Laia selaku Camat Toma bahwa:
“Menurut pemilik lahan, lebih baik tanah mereka  dibiarkan  kosong  ditumbuhi ilalang daripada harus memberikan tanah tersebut untuk akses jalan menuju Gumbu Park,  jika  pemerintah  daerah  tidak memberikan proyek pengerjaan pengaspalan jalan tersebut kepada mereka. Dan konflik antar desa seperti ini tidak  pertama  kali  terjadi  di  kecamatan toma.  Belum  lama  ini  juga  ada  konflik terkait  pipa  air  yang  melintasi  halaman salah  satu  desa  dan  dipotong  begitu  saja
oleh  desa  tersbut  karena  dianggap bukan air untuk desa mereka.”
Konflik
kepemilikan lahan membuat  proses  pembangunan  aksesibilitas menuju  destinasi  Gumbu  Park  terhambat.  Hal ini  kemudian  berdampak  pada  pemeliharaan objek  wisata  dan  minimnya  kunjungan wisawatan  baik  lokal  maupun  internasional  ke objek  wisata  tersebut.  Dalam  pembangunan pariwisata dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi  aktif  dari  masyarakat.  Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua bentuk yakni:  ikut  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pembagian  manfaat  pariwisata. Oleh  karena  itu  ketika  konflik  internal  antar desa  terkait  pembangunan  pariwisata  terjadi maka  dibutuhkan  keterlibatan  masyarakat  dan perangkat  desa  untuk  secara  bersama-sama mencari solusi terbaik agar konflik yang terjadi tidak  menjadi  faktor  penghambat  dalam pembangunan pariwisata di desa.
Komunikasi Pariwisata Dalam Pembangunan Pariwisata di Desa Hilisataro Nandisa Komunikasi  Pariwisata  secara umum  berhubungan  dengan  aspek  komponen maupun elemen-elemen pariwisata.
Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan komponen  pariwisata  ke  dalam  beberapa bagian  penting  seperti  (1)  industry  pariwisata, (2)  destinasi  pariwisata,  (3)  pemasaran pariwisata  dan  (4)  kelembagaan  pariwisata (Bungin,2015:86). Namun dalam pembangunan  pariwisata  di  Kabupaten  Nias Selatan  khususnya  Desa  Hilisataro  Nandrisa, komunikasi  pariwisata  dilakukan  mencakup  4 aspek  yang  tercantum  dalam  RIPPARKAB Nias Selatan Tahun 2017-2025 yakni :
1. Pembangunan Destinasi.
Dalam  hal  ini,  Dinas  Kebudayaan,
Pariwisata,  dan  Kepemudaan  Olahraga mengidentifikasi  potensi  yang  dimiliki oleh desa tersebut kemudian memasukannya  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARKAB)  Kabupaten  Nias  Selatan sebagai  Kawasan  Strategis  Pariwisata Kabupaten  (KSPK)  Nias  Selatan  yang tertuang  dalam  pasal  16  ayat  2  namun belum  melakukan  sosialisasi  baik  terkait program  desa  wisata  ataupun  program pengembangan
pariwisata lainnya.
Sehingga  kebijakan  aspek  pembangunan destinasi yang tercantum dalam RIPPARKAB  Pasal  14  belum  di  rasakan oleh  masyarakat  di  Desa  Hilisataro
Nandisa. Masyarakat merasa tidak diberdayakan  dan  tidak  dilibatkan  secara aktif  dalam  pembangunan  kepariwisataan Kabupaten  Nias  Selatan  sejak  tahap perencanaan,  pembangunan,  pengelolaan dan  pengawasan.  Salah  satunya  pada program  desa  wisata.  Bapak  Dedi  Harita selaku  pendamping  desa  menjelaskan bahwa:
“Ketika  dikeluarkan  daftar nama-nama  itu  (15  desa  wisata  di Kab. Nias Selatan) kami dari pihak pemerintahan desa justru kaget dan tidak  tahu  sama  sekali  kapan  dan bagaimana kok  bisa tiba-tiba adadaftar  nama-nama  desa  wisata di  nias  selatan  itu  bisa  keluar. Makanya ketika tadi ibu menyampaikan  hal  tersebut  kami merasa tersinggung… Karena kami tidak  tahu  kapan  ajang  itu  dibuat apa persyaratannya apa yang perlu dipersiapkan  kami  ga  tau.  Boleh tanya  sama  pak  kades…  saya sebagai  pendamping  desa  justru tidak pernah tau program itu”.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  belum  ada  hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa.
Seharusnya  setelah  tahap  identifikasi potensi desa dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan masyarakat  desa  saling  bersinergi  untuk duduk  bersama  membangun  destinasi. Hubungan  yang  baik  antara  masyarakat dengan  pemerintah  daerah  merupakan modal dasar kemajuan suatu daerah.
2. Pembangunan Industri Pariwisata Desa  Hilisataro  Nandisa  memiliki
potensi ekowisata yang dapat dikembangkan secara maksimal. Pertama: Desa  ini  memiliki  potensi  wisata  alam berupa  berupa  air  terjun  Gumbu  Park setinggi  25  Meter  yang  terbentuk  secara alami dari sumber mata air berbentuk goa di  dalam  tanah  yang  berjarak  tidak  jauh dari  lokasi  air  terjun  tersebut.  Objek
wisata  ini  masih  sangat  alami  dan  asri. Suasana  di  sekitar  air  terjun  tersebut identik dengan ketenangan.
Gambar 2.  Air Terjun Gumbu Park
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2022
Kedua:  Desa  Hilisataro  Nandisa  juga memiliki sumberdaya alam seperti Durian dan  Pinang  yang  dapat  dikelola  menjadi produk wisata.
Gambar 3. Tim Peneliti Menikmati Durian Nias
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022
Selain  durian,  desa  ini  juga dikenal  sebagai  desa  penghasil  pinang.
Bagi  masyarakat  Nias,  pinang  menjadi salah satu bahan makanan yang disuguhkan kepada tamu-tamu kehormatan  atau  dalam  pesta  adat. Masyarakat  Nias  memiliki  kebiasaan memakan sirih-pinang yang disebut dengan manafo . Manafo dianggap
sebagai  simbol  budaya  dan  menjadi bagian  dari  acara-acara  adat  di  Nias seperti acara penyambutan tamu kehormatan,  pejabat  pemerintah,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  atau  tamu  lain dari luar daerah. 3. Pemasaran Pariwisata
Kabupaten  Nias  Selatan  memiliki beberapa  destinasi  pariwisata  unggulan daerah.  Dalam  Peraturan  Bupati  Nias Selatan  Nomor  76  Tahun  2021  tentang Penetapan  Destinasi  Pariwisata  Unggulan
Daerah  (DPUD)  Secara  Terpadu  di Kabupaten  Nias  Selatan  pada  pasal  7,  di jabarkan  secara  detail  bahwa  DPUD secara  terpadu  adalah  kawasan  wisata bahari,  kawasan  wisata  alam,  kawasan wisata  situs  megalith  dan  kawasan  wisata cagar budaya.
Salah  satu  kecamatan  yang  masuk  dalam
Destinasi  Pariwisata  Unggulan  Daerah (DPUD)  Secara  Terpadu  di  Kabupaten Nias  Selatan  adalah  Kecamatan  Toma sebagai Kawasan wisata bahari. Kecamatan  Toma  ditetapkan  sebagai kawasan wisata bahari sebab di kecamatan  tersebut  terdapat  Rockstar
Beach  sebagai  salah  satu  spot  surfing yang  ada  di  Kabupaten  Nias  Selatan. Namun  sebenarnya  tidak  hanya  wisata bahari  saja  yang  dimiliki  oleh  kecamatan ini,  terdapat  juga  wisata  alam  yang terletak  di  Desa  Hilisataro  Nandisa  yakni Air  Terjun  Gumbu  Park.  Dari  hasil wawancara  yang  dilakukan  ditemukan data bahwa kegiatan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah desa Hilisataro Nandisa masih sangat  minim.  Seperti  yang  disampaikan oleh pendamping desa, Bapak Dedi Harita bahwa “kita pernah mempromosikan,
meskipun  tidak  ada  akun  medsos  resmi desa, tapi dari akun fb nya pak kades kita sering memposting ketika kita berkunjung ke  tempat  wisata  di  desa  kita  ini khususnya  gumbu  park.  Namun  masih belum terorganisir.
Minimnya kegiatan pemasaran pariwisata  yang  dilakukan  juga  terlihat dari  hasil  penelusuran  melalui  website resmi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara (http://disbudpar.sumutprov.go.id/), destinasi  wisata  Kabupaten  Nias  Selatan
yang  ditampilkan  dalam website tersebut hanya  pantai  sorake  sementara  destinasi wisata lainnya belum ditampilkan. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat website adalah teknologi informasi terbaik saat  ini sebagai sarana  pertukaran informasi  yang  dapat  diakses  dengan mudah  secara  gampang,  cepat,  dan  tanpa batas jarak ataupun waktu. .
4. Kelembagaan Pariwisata Dalam
menyelenggarakan pembangunan, desa mendayagunakan lembaga-  lembaga  desa  untuk  membantu pelaksanaan mulai dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.    Desa
Hilisataro Nandisa sudah memiliki beberapa  kelembagaan  desa  antara  lain pemerintahan desa, BPD, LKMD, Kelompok  Tani,  PKK,  Karang  Taruna, Simpan  Pinjam,  Poskesdes  dan  Bumdes,
Namun  dari  beberapa  kelembagaan  desa tersebut  belum  terdapat  kelembagaan pariwisata  yang  khusus  untuk  mengelola destinasi wisata seperti kelompok masyarakat  sadar  wisata  (Pokdarwis) yang  bertanggung  jawab  secara  penuh dalam  pengelolaan  objek  wisata  Gumbu Park. Sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)  yang  ada  di  Desa  Hilisataro Nandisa lebih memilih fokus pada bidang usaha di luar dari sektor pariwisata.
Dari pembahasan diatas, kelemahan komunikasi  pariwisata  terjadi  dalam  hal pemasaran  destinasi  dan  kelembagaan desa.  Untuk  itu  dibutuhkan  konsep perencanaan  komunikasi  agar  4  aspek pembangunan pariwisata yang diharapakan oleh Kabupaten Nias  Selatan maupun masyarakat desa Hilisarao Nandisa dapat terealisasikan.

## Perencanaan Komunikasi Pariwisata
Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa Terdapat beberapa permasalahan yang perlu  mendapatkan  perhatian  dalam penyusunan  perencanaan  komunikasi untuk  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Hilisataro  Nandisa  menuju  desa wisata adalah:
a. Regulasi :
Regulasi terkait pembangunan pariwisata perkecamatan sudah melibatkan  Kecamatan  Toma  seperti yang  tercantum  dalam  Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5  tahun  2018  pasal  16  ayat  2  namun dalam peraturan daerah tersebut Pasal 25  Ayat  e  &  f    Kecamatan  Toma  tidak dimasukan  baik  dalam  tema  primer maupun  tema  sekunder.  Tema  primer adalah  wisata  perkotaan  sementara tema  sekunder  adalah  wisata  olahraga bahari.  Pada  tahun  2021,  Keputusan Bupati  Nias  Selatan  Nomor  4.16_105 tentang  penetapan  desa  wisata  di Kabupaten  Nias  Selatan  memasukan salah  satu  desa  dari  14  desa  di Kecamatan Toma sebagai desa wisata. Dalam  hal  regulasiDesa  Hilisataro
Nandisa belum mengetahui bahwa desa yang berbatasan dengan mereka sudah ditetapkan  sebagai desa  wisata.  Hal  ini mengakibatkan masyarakat desa merasa terabaikan. Seyogyanya regulasi dibuat harus mampu mengayomi masyarakat secara keseluruhan.  Setiap  regulasi  harus  ada sosialisasi  agar  setiap  desa  dan masyarakat tumbuh tingkat pemahamanya  baik  tentang  manfaat maupun tujuan dari regulasi tersebut. b. Kebijakan Nasional: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten ( RIPPARKAB  )  yang  dirancang  oleh Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,  dan
Kepemudaan  Olahraga Kabupaten  Nias Selatan  merupakan  turunan  dari kebijakan  nasional  yang  bersumber dari  Undang-Undang  dan  Peraturan Menteri  oleh  karena  itu  sebaiknya dalam mengimplementasikannya harus bersinergi  dengan  kedinasan  lain  di Kabupaten seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan  Umum  dan  lain  sebagainya sebab  beberapa  kebijakan  saling berkaitan. Misalnya terdapat kerjasama antar  daerah  yang  harus  diselesaikan dengan  duduk  bersama.  Salah  satunya adalah permasalahan antar desa. Dalam hal  ini,  kasus  legalitas  destinasi  air terjun  Gumbu  Park  yang  harus diselesaikan secara kekeluargaan.

## c. Kordinasi:
Kordinasi  antara  kabupaten  dan kecamatan  sangat  dibutuhkan  dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kabupaten dan kecamatan harus dapat menjadi  fasilitator  yang  berperan memfasilitasi  masyarakat  desa  dalam setiap proses, tahapan,pelaksanaan dan evaluasi  pengembangan  desa  seperti pengembangan pariwisata desa. Terkadang masyarakat menyadari bahwa  desa  mereka  memiliki  potensi alam  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf hidup  masyarakat.  Namun,  mereka tidak memiliki kapasitas dan pengalaman  dalam  hal  pengelolaanya. Disinilah peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan.  Terdapat  fakta  bahwa masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa menyadari bahwa desa mereka memiliki  potensi  wisata  yang  dapat dikembangkan namun masyarakat desa merasa  diabaikan  dan  tidak  difasilitasi oleh  pemerintah  daerah  dan  dinas terkait.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Bapak  Dedi  Harita  selaku  pendamping desa bahwa:
“ Masyarakat desa tidak pernah mendapat  sosialisasi  tentang  desa wisata  dari  Dinas  Pariwisata  Nias Selatan,  kalau  kita  bisa  bilang  kita  ini seperti  anak  yang  tidak  diakui.  Mereka tidak pernah secara khusus memberikan perhatian  kepada  potensi  wisata  desa kami,  tidak  pernah  mensosialisasikan gerakan  sadar  wisata  juga,  pokoknya tidak pernah. Titik .”
Jadi  masalah  kordinasi  menjadi  salah satu  penyebab  dari  terhambatnya pengembangan  dan  pembangunan pariwisata di desa.
d. Distribusi.
Distribusi atau penyebaran informasi di era  digital  saat  ini  kian  mudah,  tidak ada lagi batasan ruang dan waktu yang menghalanginya. Kemudahan ini seyogyanya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama dalam hal penyebaran  informasi  terkait  program pembangunan  baik  yang  berasal  dari
pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Begitu  juga  masyarakat  desa Hilisataro  Nandisa  yang  seharusnya dapat  dengan  mudah  mengakses informasi  terkait  pembangunan  di Kabupaten  Nias  Selatan.  Salah  satunya adalah informasi tentang rencana induk pembangunan  kepariwisataan  tahun 2017-2025  dan  tentang  program- program  yang  sedang  atau  akan dilaksanakan  oleh  Dinas  Kebudayaan, Pariwisata,  dan  Kepemudaan  Olahraga Kabupaten Nias Selatan seperti program  desa  wisata.  Namun  dalam hasil  wawancara  didapatkan  data bahwa  pendistribusian  informasi  dari pemerintah daerah ke masyarakat desa Hilisataro  Nandisa  belum  merata sampai  ke  masyarakat  desa.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Bapak  Dedi Harita bahwa:
“Ketika  dikeluarkan  daftar  nama-nama itu (15 desa wisata di Kab. Nias Selatan) kami  dari  pihak  pemerintahan  desa justru kaget dan tidak tahu sama sekali kapan dan bagaimana kok bisa tiba-tiba ada  daftar  nama-nama  desa  wisata  di nias  selatan  itu  bisa  keluar.  Makanya ketika  tadi  ibu  menyampaikan  hal tersebut  kami  merasa  tersinggung….. Karena kami tidak tahu kapan ajang itu dibuat  apa  persyaratannya  apa  yang perlu  dipersiapkan  kami  ga  tau.  Boleh tanya  sama  pak  kades…..saya  sebagai pendamping  desa  justru  tidak  pernah tau program itu”.
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa sinergitas penyebaran informasi bersama antara pemerintah daerah,kecamatan  dengan  desa  belum terjalin  secara  maksimal  sehingga menimbulkan  dugaan  diskriminasi sosial di masyarakat
e. Riset.
Berdasarkan  hasil  pengamatan, penelitian  terkait  dengan  perencanan komunikasi  pariwasata  belum  ada dilakukan  di  desa  tersebut  dan  juga  di Kecamatan  Toma.  Hasil  riset  ini nantinya  akan  menjadi  kajian  untuk kepentingan evaluasi dan menjadi salah satu  pertimbangan  dalam  penyusunan perencanaan sebuah program.
f. Tenaga dan Pelatihan
Dari  hasil  penelitian  didapatkan data  bahwa  belum  ada  kompetensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa Hilisataro  Nandisa.  Hal  tersebut dikarenakan  memang  belum  ada pelatihan  yang  diberikan  oleh  dinas terkait  khusus  untuk  masyarakat  yang berada  di  desa  Hilisataro  Nandisa. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Desa, Bapak Duha bahwa “tidak  pernah.  Meskipun  kami  pernah mendengar bahwa pemandu wisata ada di  nias  selatan.  Kadernya  ada  di hilisataro,  hanya  saja  ke  hilisataro nandisa  nya  belum  pernah ada pelatihan dan lainnya”. Masalah  sumber  daya  manusia dalam  bidang  pariwisata  menjadi krusial jika tidak adanya pendampingan  dari  dinas  terkait terutama  bagi  masyarakat  desa  yang memiliki  potensi  wisata  artinya  ketika potensi  wisata  sudah  dimiliki  namun sumber daya manusianya tidak memiliki  kompetensi  maka  mustahil potensi  tersebut  bisa  dikembangkan secara maksimal.
Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Hilisataro  Nandisa  Menuju
Desa  Wisata  Berbasis  Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan,  Desa  Hilisataro  Nandisa belum  ditetapkan  sebagai  desa  wisata oleh  Bupati  Nias  Selatan  melalui
Keputusan Bupati Nias Selatan  Nomor 4.16_105 Tahun 2021. Hal ini kemudian menjadi  motivasi  tersendiri  bagi pemerintah  Desa  Hilisataro  Nandisa untuk menjadikan desa mereka menjadi desa wisata. Harapan tersebut tertuang  dalam  Visi  Misi  RPJM-desa tahun  2021-2026.  Agar  visi  misi  desa dapat  terwujud  maka  dalam  proses pembangunannya  harus  merujuk  pada empat prinsip pembangunan.
Hasil  riset  juga  menunjukan  bahwa masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa ingin dilibatkan dalam hal perencanaan komunikasi  pariwisata  dimulai  dari pemberdayaan  terhadap  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  menurut
Dhamotaran  (2009)  diantaranya  dapat
diketahui  melalui  pendekatan  7D  yang dimulai dengan memberikan penghargaan  terhadap  potensi  dan prestasi  masyarakat  serta  nilai-nilai murni  yang  ada  dalam  masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong  mereka  untuk  menyadari ketersediaan sumberdaya yang mereka miliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan  mereka.  Pendekatan  7  D terdiri  dari  tahapan  sistematis  sebagai berikut : Developing Relations (Mengembangkan Hubungan) Dari hasil wawancara yang dilakukan,  pada  tahap  ini  pemerintah daerah  melalui  Dinas  Kebudayaan, Pariwisata  dan  Kepemudaan  Olahraga serta  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Kabupaten  Nias  Selatan  belum secara  maksimal  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarkat  desa  Hilisataro  Nandisa untuk menggali, membina serta mengembangkan desa tersebut.
Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata  dan Kepemudaan  Olahraga Kabupaten  Nias Selatan hanya mengidentifikasi potensi yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut kemudian memasukannya dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARKAB) Kabupaten  Nias  Selatan  yang  tertuang dalam  pasal  16  ayat  2  namun  Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan  Olahraga Kabupaten  Nias Selatan  belum  melakukan  sosialisasi baik  terkait  program  desa  wisata ataupun program pengembangan pariwisata  lainnya  kepada  masyarakat desa Hilisataro Nandisa.
Discovering  Capacities (Menemukan Kapasitas) Pada  tahap  ini  masyarakat  Desa Hilisataro  Nandisa  menyadari  bahwa desa  mereka  memiliki  obyek  menarik berupa  alam  dan  makanan  lokal  yang dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu syarat  untuk  dijadikan  desa  wisata. Munculnya kesadaran masyarakat
untuk menjadikan desa mereka sebagai desa  wisata  dikarenakan  masyarakat menyadari  bahwa  akan  memiliki dampak  terhadap  peningkatan  kualitas hidup diantaranya mampu menciptakan  peluang  kegiatan  dan usaha  baru.  Hal  ini  kemudian  akan berdampak pada peningkatan pendapatan  masyarakat.  Keterlibatan dan  partisipasi  masyarakat  yang  ikut serta menjadi pelaku dalam kegiatan di desa secara langsung memberi tambahan pendapatan. Pengelolaan sederhana yang masyarakat  desa  lakukan  lainnya adalah  dengan  berpartisipasi  aktif dalam  kegiatan  kerja  bakti  di  lokasi wisata, membuat jembatan penyeberangan  dari  kayu  dan  juga membuat  ayunan  namun  masyarakat desa  ini  belum  secara  maksimal dibantu  oleh  pemerintah  daerah  dan dinas  terkait  untuk  memberikam bimbingan  atau  pelatihan  tentang kompetensi  sehingga  pengembangan potensi  wisata  di  desa  tersebut  hanya jalan ditempat.
Dreaming  of  Community  Future (Membangun cita-cita masyarakat) Pada  tahap  ini  masyarakat  desa didorong  untuk  menyatakan  cita-cita mereka tentang gambaran kreatif masa depan  desa  yang  positif  setelah memiliki  cita-cita  tersebut  mereka kemudian  dapat  mengembangkannya menjadi  visi.  Visi  adalah  terjemahan dari sebuah cita-cita menjadi gambaran jangka  panjang  yang  jelas  dan  mampu menumbuhkan  suatu  komitmen  yang kuat  serta  motivasi  dan  arah  untuk bertindak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Desa) tahun 2021-2026 Bab IV Pasal 4, sudah termuat  dengan  jelas  cita-cita  dari masyarakat  Desa  Hilisataro  Nandisa yakni:  “  Dengan  perubahan  dan semangat  bersama  kita  wujudkan pembangunan  desa  yang  merata  di segala  bidang,    dan    Desa  Hilisataro Nandisa  sebagai  Desa  Wisata  andalan yang  sejahtera  (Bersih,  Produktif, Edukatif, Sehat,Aman dan Nyaman)”.
Dari  visi  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  desa  Hilisataro Nandisa  mempunyai  keinginan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  secara sosial, ekonomi dan juga menumbuhkan kemandirian desa dengan  menjadikan  desa  mereka sebagai  desa  wisata.  Salah  satu  hal sederhana  yang  mendukung  visi tersebut  adalah  masyarakat  dengan sadar  dan  secara  bersama-sama berpartisipasi  aktif  dalam  mengelola objek  wisata  Gumbu  Park  walaupun secara sangat sederhana sebab masyarakat belum diberikan pendampingan tentang bagaimana cara mengembangkan  desa  mereka menjadi layak  disebut  desa  wisata  sesuai dengan  persyaratan  yang  sudah ditentukan oleh Kementrian Pariwisata. Keterbatasan inilah yang menjadi tugas tersendiri  bagi  Pemerintah  Daerah, dinas  terkait,  akademisi  maupun stakeholder lainnya  untuk  membantu desa tersebut sesuai dengan kompetensinya  mewujudkan  visi  desa mereka. Directions of Community Future (Arah tindakan masyarakat) Pada  tahap  ini  masyarakat  desa Hilisataro Nandisa cenderung melaksanakan ragam kegiatan pengelolaan  objek  wisata  didasarkan pada  keinginan  bersama  yakni  saling bergotong-royong  dalam  membangun sarana  dan  prasarana  sederhana  di lokasi  wisata  seperti  pembuatan ayunan  membuat  jembatan  kayu  dan kamar  mandi  umum.  Jadi  pengelolaan yang  dilakukan  lebih  bersifat  inisiatif bersama  tanpa  memahami  visi  dari pengembangan desa wisata.
Masyarakat hanya memahami bahwa  jika  objek  wisata  tersebut dikunjungi  oleh  wisatawan  maka sedikit banyak akan menambah pemasukan  secara  finansial  bagi masyarakat di desa tersebut.  Jadi arah tindakan yang dibangun berprinsip dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Dibutuhkan peran pemerintah  daerah  untuk  membantu pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam  mengembangkan  dan  mengelola
pariwisata.  Secara  garis  besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak  hanya  dalam  bentuk  fisik), memperluas  berbagai  bentuk  fasilitas, kegiatan  koordinasi  antara  aparatur pemerintah  dengan  pihak  swasta,  dan pengaturan  promosi  destinasi  wisata. Namun  peran  pemerintah  daerah  dan dinas  terkait  belum  dirasakan  oleh masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa baik  melalui  program  pendampingan maupun  sosialisasi  tentang  program desa wisata.
Designing Community Actions (Merancang Tindakan Masyarakat) Pada tahap ini masyarakat merancang tindakan dengan menerjemahkan  visi,  tujuan  dan kegiatan-kegiatan  ke  dalam  suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis.  Selama  proses  perencanaan, masyarakat harus menggunakan sumberdaya  internal  di  samping  juga sumberdaya  eksternal,  misalnya  yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah. Belum adanya ketentuan desa dalam pengelolaan desa menjadikan masyarakat  bergerak  karena  inisiatif kelompok.  Masyarakat  Desa  Hilisataro Nandisa saat ini merasakan senang jika desa mereka dikunjungi tanpa memikirkan  nilai  uang  yang  diterima. Dengan kata lain, pemikiran masyarakat  belum  terbangun  untuk mengkomersilkan  atas  potensi  yang dimilikinya.  Misalnya  belum  ada  biaya retribusi  masuk  yang  dibebankan kepada wisatawan yang mana seharusnya  retribusi  masuk  dapat dimanfaatkan  sebagai  pendapatan  asli daerah  selain  itu  pilihan  jenis  usaha yang  dikelola  oleh  BUMDes  juga  tidak berhubungan  dengan  potensi  yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai  desa  yang  memiliki  visi menjadi  desa  wisata  seharusnya pembentukan  BUMDes  benar-benar untuk  memaksimalkan  potensi  desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya.  Jadi  Desa  Hilisataro Nandisa seharusnya dapat fokus dalam
memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki oleh desa tersebut baik itu potensi hasil perkebunan  (durian,  pinang)  maupun potensi  wisata  alam  (air  terjun  gumbu park)  sehingga  memiliki  nilai  jual  atau diminati wisatawan sebagai suatu daya tarik  yang  unik  dalam  kehidupan pedesaan  yang  tidak  ditemukan  di daerah perkotaan. Delivering Planned Activities (Melaksanakan Kegiatan). Sebagaimana disampaikan diatas bahwa  belum  adanya  Peraturan  Desa yang  mengatur  tentang  pengelolaan Desa  Hilisataro  Nandisa  menuju  desa wisata,  sehingga  masyarakat  tidak memiliki acuan atau standar yang jelas dalam  melaksanakan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pariwisata. Selain  itu  juga  belum  terdapat kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis)  di desa  tersebut  sehingga  masyarakat desa hanya sekedar mengetahui bahwa desanya  memiliki  potensi  wisata  yang mampu  mendatangkan  wisatawan  tapi mereka  tidak  memahami  nilai  dan penerapan dari sapta pesona.
Documenting  Outputs,  Outcomes  and Learning (Mendokumentasikan  hasil dan hal yang dipelajari). Dalam tahap ini masyarakat melakukan  refleksi  terhadap  “proses perjalanan”  dan  hasil  yang  telah dicapai. Refleksi dilakukan oleh kelompok  masyarakat  beserta  semua pihak  luar  yang  terlibat.    Semangat masyarakat  desa  Hilisataro  Nandisa untuk memajukan objek wisata Gumbu Park dan menjadi desa mereka menjadi desa  wisata  telah  menghasilkan  hal yang  positif.  Dimana  masyarakat  desa ikut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan destinasi  wisata  tersebut  meskipun dalam  konteks  yang  masih  sangat sederhana.  Seperti  yang  disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Harita bahwa “Keterlibatan  masyarakat  desa  ini dalam  hal  kerja  bakti,  membuat jembatan  penyebrangan  dari  kayu,  dan juga membuat ayunan.”
Dari  uraian  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sebagai  desa  yang memiliki keinginan untuk menjadi desa wisata  maka  diperlukan  perhatian
khusus  baik  dari  pemerintah  daerah maupun dinas terkait untuk menjembatani  pemerintah  desa  dan masyarakat  mewujudkan  keinginan mereka  dimulai  dengan  melakukan perencanaan  komunikasi  pariwisata dalam pemberdayaan masyarakatnya. Model  Perencanaan  Komunikasi
Pariwisata  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Hilisataro  Nandisa Menuju  Desa  Wisata  Berbasis Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Perencanaan komunikasi pada dasarnya  adalah  perencanaan  yang bersifat operasional, karena menyangkut  pelaksanaan  program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembuatan model perencanaan  komunikasi  dilakukan agar  masyarakat  dapat  menemukan masalah  dan  kemudian  solusi  dalam rangka  peningkatan  kesejahteraan hidup  dihari  yang  akan  datang. Komunikasi  menjadi  salah  satu  faktor penting  untuk  keberhasilan  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Tanpa  adanya  komunikasi maka masyarakat tidak akan menyadari  tentang  manfaat  dari program yang ditawarkan oleh pemerintah. Bupati Nias Selatan dalam peraturan daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  Nomor
05  Tahun  2018  sudah  menetapkan bahwa  Nias  Selatan  fokus  terhadap pengembangan  kepariwisataan  pada  4 aspek  yakni  destinasi  pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.  Maka  perencanaan komunikasi  pariwisata  yang  dirancang harus  disesuaikan  dengan  perda tersebut  agar  arah  pengembangan pariwisata  di  desa  Hilisataro  Nandisa tetap  berada  pada  misi  pembangunan kepariwisataan daerah. Berikut  adalah  model  perencanaan komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat desa menuju desa wisata berbasis sustainable  tourism  development yang dapat peneliti rekomendasikan :
Gambar 4. Model Perencanaan Komunikasi
Sumber: Olahan peneliti, 2022 Model  ini  merupakan  hasil  kajian yang  mengadopsi  model  perencanaan komunikasi  yang  bersumber  dari  non komunikasi.  Sebab  pada  awalnya masalah  yang  ada  di  desa  Hilisataro Nandisa adalah masalah non- komunikasi yaitu pengembangan kepariwisataan namun untuk menyelesaikan  masalah  diatas  maka bisa diselesaikan dengan terapi komunikasi. Berikut adalah penjabaran dari model diatas :
A. Pengumpulan  Fakta  : Untuk memberikan  kejelasan  arah pembangunan yang ingin dicapai oleh desa maka pemerintah desa harus membuat rencana pembangunan  desa.    Desa Hilisataro  Nandisa  sebenarnya sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes) yang  mana  di  dalam  visi  desa termuat  gambaran  masa  depan yang  akan  diwujudkan  oleh pemerintah desa dalam periode
2021-2026.
Namun dalam strategi pembangunan desa dan arah  kebijakan  pembangunan desa  tidak  dijabarkan  secara detail  tentang  strategi  yang akan  dilakukan  pemerintah desa  agar  mampu  mewujudkan visi  tersebut  sehingga  perlu untuk  dilakukan  revisi  agar
perjalanan  pembangunan  desa lebih fokus dan terarah.
B. Masalah  Komunikasi  : Tahap berikutnya  adalah  memetakan permasalahan yang ada di Desa Hilisataro  Nandisa  khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata menuju  desa  wisata.  Dari  hasil observasi  dan  wawancara  yang dilakukan,  terdapat  beberapa permasalahan  yang  ditemukan, seperti  kuranngnya  kordinasi antar lembaga, distribusi informasi  yang  tidak  merata, regulasi  dan  kebijakan  yang tidak  dipahami  masyarakat, SDM  tidak  kompeten  dan penggunaan teknologi informasi yang kurang dioptimalkan. Permasalahan atau  konflik  muncul  karena adanya  perbedaan  pendapat, pengetahuan,  pemahaman  dan lain  sebagainya.  Hal  ini  dapat diatasi dengan terapi komunikasi  dan  juga  dengan pendampingan dari dinas terkait. C. Penetapan Strategi Komunikasi. Tahap berikutnya adalah penetapan strategi komunikasi erat kaitannya dengan  tujuan  yang  akan dicapai  dengan  permasalahan- permasalahan yang harus diselesaikan.  Untuk  mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukan bagaimana operasionalnya  secara  taktis dan  harus  dilakukan  dengan pendekatan yang berbeda- beda tergantung  dari  situasi  dan kondisi  di  lapangan.  Untuk menyelesaikan  permasalahan yang  terjadi  di  Desa  Hilisataro Nandisa terkait dengan pengembangan  desa  menuju desa wisata maka perlu ditetapkan  strategi  komunikasi yang  tepat,  seperti  penentuan sumber  yang  akan  menjadi komunikator,  penentuan  isi
pesan  yang  akan  disampaikan, penentuan  saluran  media  yang digunakan,  penentuan  sasaran (komunikan)  dan  menentukan efek  apa  yang  diharapkan  oleh pemerintah desa kedepannya.
D. Perencanaan Komunikasi Pariwisata  &  Pemberdayaan Masyarakat .  Pada  tahap  ini perencanaan komunikasi pariwisata  dan  pemberdayaan masyarakat  mulai  dilakukan dengan terlebih dahulu merencanakan kegiatan komunikasi pariwisata apa yang sesuai  dengan  visi  dan  misi desa.  Hal  ini  dilakukan  agar arah  pembangunan  desa  sesuai dengan  yang  diharapkan  oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dari hasil wawancara  dan  observasi  yang dilakukan maka direncanakanlah beberapa kegiatan komunikasi pariwisata untuk memberdayakan masyarakat desa seperti penyuluhan tentang desa wisata,  pelatihan  sumber  daya manusia  di  bidang  pariwisata, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis), pendampingan masyarakat desa untuk mengelola homestay dan pendampingan masyarakat untuk  menemukan  UMKM khas desa Hilisataro Nandisa. E. Implementasi Berdasarkan Regulasi merupakan  tahap selanjutnya dari model perencanaan  komunikasi  yang diusulkan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana  yang  sudah  disusun secara  matang  dan  terperinci. Untuk  mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan  rencana  strategis sama  pentingnya,  atau  bahkan lebih  penting,  daripada  strategi itu  sendiri.  Dari  beberapa
usulan kegiatan yang ditawarkan, untuk implementasinya tergantung dari  bagaimana  pemerintah desa menyikapi dan menyetujuinya. Jika tidak setuju maka  perencanaan  kegiatan komunikasi  harus  dilakukan audit komunikasi dan disesuaikan  kembali  dengan yang  tujuan  yang  diharapkan. Namun  jika  setuju  maka  dapat dilaksanakan  dengan  tetap berpegang  pada  regulasi  yang berlaku.
F. Audit  komunikasi merupakan tahapan  terakhir  dari  model perencanaan komunikasi pariwisata. Perencanaan komunikasi  pariwisata  yang sudah diimplementasikan dalam  bentuk  kegiatan  akan dilakukan  audit  komunikasi untuk menemukan apakah program  komunikasi  berjalan dengan  baik,  mendiagnosis hambatan  atau  permasalahan yang terjadi, memeriksa hubungan  antara  komunikasi dengan  tindakan  operasional dan  lainnya.  Hasilnya  audit komunikasi  akan  di  bawa  ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas masalah dan  solusi  serta  tindakan  yang layak  menurut  skala  prioritas dan dilaksanakan dalam memaksimalkan  potensi  yang dimiliki  sebagai  dasar  program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan  kegiatan  tahunan  desa kedepan. 5. SIMPULAN
a. Model perencanaan komunikasi pariwisata  yang  dirancang  harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Nias  Selatan  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Rencana  Induk
Pembangunan  Kepariwisataan  Nias Selatan  Tahun  2017-2025  agar  arah pengembangan  pariwisata  di  desa
Hilisataro  Nandisa  menuju  desa wisata  tetap  berada  pada  misi pembangunan  kepariwisataan daerah dan sesuai dengan visi serta misi desa.
b. Pemetaan  masalah  dan  solusi  atas permasalahan  yang  ditemukan  di Desa  Hilisataro  Nandisa  khususnya terkait dengan komunikasi pariwisata dan  pemberdayaan  masyarakat  desa dapat  diselesaikan  dengan  terapi komunikasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan.2015.Komunikasi Pariwisata:  Pemasaran  dan  Brand Destinasi. Prenadamedia :Jakarta Adiyoso, W. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif  dalam  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : ITS Press Cangara,  Hafied.  (2013).  Perencanaan  dan Strategi  Komunikasi.  Jakarta  :  Raja Grafindo Dhamotharan,  M.  (2009).  Handbook  on integrated community development:  Seven  D  approach  to community  capacity  development. Tokyo,  Japan:  Asian  Productivity Organization. Huraerah, Abu, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora, 2008 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Afabeta Sunaryo, Bambang. 2013.Kebijakan Pembangunan  Destinasi  Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.  Penerbit  Gava  Media: Yogyakarta. Piagam  Pariwisata  Berkelanjutan  tahun 1995. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nias  Selatan Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Nias Selatan Tahun 2017-2025 Peraturan  Bupati  Nias  Selatan  Nomor  76 Tahun  2021  Tentang  Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah  Secara  Terpadu    di Kabupaten Nias Selatan. Peraturan  Desa  Hilisataro  Nandisa  Nomor 06  tahun  2020  Tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Desa Tahun 2021-2026. Keputusan  Bupati  Nias  Selatan  nomor
4.16_105  Tahun  2021  Tentang Penetapan  Desa  Wisata    di Kabupaten Nias Selatan. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya