## PENURUNAN TINGKAT KEMATIAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR BERBASIS PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY DI KABUPATEN BANYUMAS

## Ahmad Taufiq

## Abstract
The  objective  of  the  research  is  to  analyze  the  descent  of  maternal  and  neonatal mortality  rate  program  based  on  civil  society  empowerment  in  Banyumas      District,  Central Java Province 2014. The research use qualitative model with several informants as sources of  primary  data.  The  data  is  taken  by  interviewing  with    some  informants,such  as:  Distric Team Leader of EMAS Banyumas Distric, Government Health Service of Banyumas Distric, CSSC Distric Banyumas, and civil society elements. Triangulation method is the best way to eliminate the fact contruction differences in the context of a certain study when collecting the data  about  the  events  and  relationships  of  the  various  views.  Through  this  technique  the researchers also compared the findings with a variety of sources.
The  study  found,  firstly,  to  empower  civil  society  in  the    descent  of  maternal  and neonatal mortality rate program based on civil society empowerment in Banyumas   District is to form  KIBBLA Forum  (Maternal, Child dan Neo-natal Health) as a  civil society  forum in appreciation  to  critisize  the  health  services  by  government;  Secondly:    In  context  in  civil society participation in the  descent of maternal and neonatal mortality rate implementation is to  form  FMM  (Civil  Soiety  form).  The  forum  use  civil  society  connection  is  involved  in  that forum. The another form function is  the feed-back forum in health service program.
Keywords:  Civil  Society  Empowerment,  The  Descent  of  Maternal  and  Neonatal  Mortality Policy

## A.  PENDAHULUAN
Kabupaten Banyumas berkomitmen mempercepat  penurunan  Angka  Kematian Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Neonatal (AKN)  atau  bayi  baru  lahir.  Melalui program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), yang merupakan program hasil  kerja  sama  antara  Pemerintah Indonesia  dengan  lembaga  donor  USAID, yang bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKN di Indonesia sebesar 25%.
Penurunan AKI ditargetkan dari 238 menjadi  102  per  100.000  kelahiran  hidup. Sedangkan  AKB  dari  34  menjadi  23  per 1.000 kelahiran hidup
Dalam jangka waktu 5 tahun (2012- 2016) akan dikembangkan model percepatan  penurunan  AKI  dan  AKN. Model percepatannya melalui melalui penguatan  sistem  rujukan  yang  efektif  dan efesien di rumah sakit dan Puskesmas.
Kualitas pelayanan khusus kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir  akan  membantu  penurunan  AKI  dan AKN.  Termasuk  penguatan  tata  kelola ( government )  dan  pemanfatan  teknologi sistem informasi.
Salah  satu  yang  dilakukan  adalah melalui  penguatan  partisipasi  masyarakat sipil.  Pemerintah  perlu  menggandeng organisasi  kemasyarakatan  untuk  turut memainkan perannya. Ormas bisa melakukan  advokasi  terhadap  pelayanan kusus dan kegawatdaruratan.
Pengetahuan yang luas tentang AKI dan  AKN  dan  segala  persoalanya,  akan menjadi peta petunjuk arah untuk merumuskan agenda intervensi dan advokasi  menyangkut  berbagai  persoalan yang ada di tengah masyarakat.
Berdasarkan evaluasi, program EMAS  di  Banyumas  tersebut  mencapai keberhasilan  hingga  99  persen  dengan dasar sarana prasarana, SDM serta proses yang  berjalan.  Pada  Tahun  2011  angka kematian  ibu  mencapai  35  kasus,  pada Tahun  2012  sebanyak  32  kasus  dan hingga  Juni  2013  sebanyak  14  kasus. Pukesmas yang mendapatkan nilai sempurna  adalah  Puskesmas  Cilonggok,
Pukesmas Jatilawang, Pukesmas Sumpyuh 2 dan Puskesmas Kemranjen 2. Temuan penelitian tentang Pelaksanaan  Program Emerging  Maternal
And  Neonatal (EMAS)  di  Kabupaten Brebes  (Taufiq,  2014)  menemukan  bahwa program  EMAS  di  Kabupaten  Brebes tersebut melibatkan peran aktif masyarakat sipil, yakni dalam bentuk Forum Masyarakat Madani (FMM), yang
merupakan  gabungan  berbagai  ragam masyarakat sipil, seperti:
NU, Muhammadiyah, Aisiyyah, Muslimat, Gereja  Katholik  Indonesia,  PGRI,  PKK, Walubi,  Asosiasi  Bawang  Merah,  IBI,  Pogi dan lainnya. Oleh karenanya menarik untuk mengkaji  peran  forum  masyarakat  madani dalam  pelaksanaan  program  EMAS  di Kabupaten Banyumas. Pilihan pada Kabupaten Banyumas, dikarenakan keberhasilan  pelaksanaan  program  EMAS di  Kabupaten  dan  pelaksanaan  program EMAS  di  Kabupaten  Banyumas  lebih  awal di bandingkan dengan kabupaten- kabupaten lain di Jawa Tengah. Kewmudian untuk kajian dirumuskan masalah  penelitian,  yakni,  bagaimana peran  dan  pemberdayaan Civil  Society dalam  penurunan tingkat kematian ibu dan dayi  baru  lahir  dari  program. Expanding Maternal And Neonatal Survival (EMAS)  di Kabupaten Banyumas Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara sebagai  metode  pengambilan  data  primer yang  berfokus  pada  apakah  visi  kepala daerah  konsisten  dengan  APBD  bagi peningkatan kesejahteraan rakyat?.
Apakah  visi  kepala  daerah  telah  tercermin dalam  program,kegiatan  dalam  APBD?. Apakah  alokasi  anggaran  untuk  program dan kegiatan sudah ideal?. Lokasi penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten Kendal, Kab Pekalongan, dan Kota Salatiga.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Hal  ini berangkat  dari  pemaknaan  pendekataan penelitian kualitatif itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Bogdan  dan  Taylor  1975:  5)  dalam (Moleong  2000:  3)  bahwa  "metodologi kualitatif'  merupakan  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Kemudian  (Kirk  dam  Miller  1986,  9)  dalam (Moleong  2000,  3)  memberikan  definisi bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi
tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya  sendiri  dan  berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya  dan  dalam  pengistilahannya (Lihat juga: Kathleen deMarris, 2004:66).
Jenis  penelitian  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif, yakni  mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat serta  situasi-situasi  tertentu,  termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,  pandangan-pandangan,  serta proses-proses  yang  sedang  berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.  Demikian pula yang dinyatakan (Neuman  2000,  21-23)  bahwa  penelitian deskriptif itu berupaya menampilkan gambaran  situasi,  seting  sosial,  atau hubungan  yang  lebih  rinci.  Adapun  lokasi penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
Teknik  pemilihan  informan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah non probability sampling. Informan yang ditentukan  dalam  penelitian  dibagi  dalam tiga  kelompok  ( triangulation ),  yaitu;  unsur pemerintah  (termasuk  pihak  provider  dari program  EMAS),  unsur  tokoh    masyarakat dan unsur kelompok masyarakat itu sendiri (khususnya  yang  terlibat  dalam  program EMAS tersebut).
Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat (Bowles 1998:90) yang menyatakan bahwa non  probability  sampling itu  bersifat; Each population  unit  does  not  have  an  equal chance  of  selection,  no  claim  to  be representative,  Does  not  necessarily  allow the  researcher  to  generalise  result (setiap populasi  tidak  mempunyai  kesempatan yang sarana untuk dipilih, tidak representatif,  tidak  membolehkan  peneliti untuk  menjeneralisasi  hasil).  Besarnya sampel  dalam  penelitian  kualitatif  bukan menjadi  persoalan  utama,  sebagaimana dijelaskan Bowles:
"  ...  sample  size  is  not  such  is  big issue.  With  qualitative  research  you tend  to  continue  to  sample  until  no new  information  is  emerging.  Once you  get  the  point  where  you  feel you've  heard  it  all  before  you  know your sample is complete ".
Ukuran sampel bukanlah isu utama. Dalam  penelitian  kualitatif  anda  cenderung meneruskan  sample  sampai  tidak  ada informasi  baru  yang  muncul.  Sekali  anda mendapat  informasi  yang  dirasa  sudah pernah anda dengar semuanya sebelumnya,  maka  ukuran  sampel  anda sudah lengkap)
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  kata-kata  dan  tindakan  para informan  sebagai  data  primer  dan  tulisan atau  dokumen-dokumen  yang  mendukung pernyataan  informan.  Hal  ini  sebagaimana dinyatakan  (Lofland  dan  Lofland  1984:  47) dalam (Moleong 2000: 112) bahwa sumber data  utama  dalam  penelitian  kualitatif adalah kata-kata  dan  tindakan, selebihnya adalah  data  tambahan  seperti  dokumen dan lain-lain. Adapun teknik-teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara  dengan  informan  secara individual dengan tetap mengacu pada panduan  wawancara  yang  disusun secara terbuka.
b. Observasi (pemantauan)
yaitu mengamati  aktivitas,  kejadian,  dan interaksi kehidupan masyarakat, terutama  dalam  menjalankan  kegiatan yang terkait dengan pelaksnaan Program  EMAS  dan  dalam  kaitannya yang melibat Civil Society di Kabupaten Banyumas.
c. Kajian Dokumentasi, hal ini merupakan
upaya untuk mendapatkan data sekunder  yang  berasal  dari  buku panduan  organisasi  atau  program, laporan kegiatan, implementasi program,  maupun  jenis  dokumentasi lainnya.  Beberapa  data sekunder  yang dicari  dalam  penelitian  ini  adalah laporan  pelaksanaan  Program  EMAS di Kabupaten Banyumas yang melibatkan Civil Society .
Teknik  analisa  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu  berupa  penyajian  hasil  data  secara menyeluruh,  baik  dari  hasil  wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan  ke  dalam  satuan-satuan,  (4) Kategorisasi,  (5)  Pemeriksaan  keabsahan data,  yaitu  upaya  menentukan  data  yang masuk  memenuhi  syarat  penelitian  atau belum,  sehingga  kalau  belum  maka  dapat disempurnakannya,  dan  (6)  analisa  dan penafsiran  data  berdasar  teori  dan  konsep yang digunakan.
Dalam penelitian ini data-data tentang  pelaksanaan  Program  EMAS  di Kabupaten  Banyumas  yang  melibatkan Civil  Society  yang  sasaran  utama.  Apabila didapatkan data yang  kurang  maka dilakukan  penyempurnaan  data  dengan mencari  kembali  baik  melalui  wawncara atau  dokumen  yang  ada,  dan  setelah  itu dilakukan pemaparan dan analisa terhadap data yang ada.

## B.  PEMBAHASAN
B.1.  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Civil Society
Pemberdayaan  menunjuk    kepada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan  dan  lemah  sehingga  mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:
(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga  mereka  memiliki    kebebasan ( freedom ),  dalam  arti  bukan  saja  bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan
mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh  barang-barang  dan  jasa  yang mereka  perlukan;  dan  (c)  berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi mereka (Suharto, 2009:58).
Pengertian pemberdayaan
masyarakat  dapat  juga  diartikan  sebagai berikut : Pertama , pemberdayaan bertujuan untuk  meningkatkan  kekuasaaan  orang- orang  yang  lemah  atau  tidak  beruntung (Ife,  1995)  dalam  Suharto  (2009:58); Kedua :  Pemberdayaan  adalah  sebuah proses  dengan  mana  orang  menjdi  cukup kuat  untuk  berpartisipasi  dalam,  berbagai pengontrolan  atas,  dan  mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
Pemberdayaan
menekankan  bahwa  orang  memperoleh ketrampilan,  pengetahuan,  dan  kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi
kehidupannya  dan  kehidupan  orang  lain yang  menjadi  perhatiannya  (Parson,  1994)
dalam Suharto (2009:59); Ketiga , pemberdayaan  menunjuk  pada  usaha pengalokasian  kembali  kekuasaan  melalui pengubahan  struktur  sosial  (Swift  dan Levin,  1987)  dalam  Suharto  (2009:59); Keempat ,  Pemberdayaan  adalah  suatu cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi  dan komunitas diarahkan agar mampu
menguasai kehidupannya (Rappaport, 1984) dalam Suharto (2009:59).
Konsep pembangunan atau pengembangan  masyarakat  lokal  ( local community  development )  muncul  sebagai reaksi  terhadap  pembangunan  nasional yang  memiliki  bias-bias  kekuasaan,  yang menempatkan penguasa dengan kepentingannya  pada  posisi  dominan. Setiap usaha pembangunan dan pengembangan  masyarakat  lokal  paling tidak  mensyaratkan  empat  hal,  yakni: Pertama , usaha itu mengharuskan pengenalan  karakter  yang  khas  secara saksama sehingga pendekatan yang digunakan  dapat  sejalan  dengan  sifat-sifat masyarakat; Kedua ;  adanya  partisipasi masyarakat  karena  masyarakat  memiliki preferensi-preferensi dalam berbagai bentuk; Ketiga , adanya pembelaan terhadap status marginal; Keempat , pemanfaatan  sumber  daya  dan  kekuatan dari  dalam  (Lihat:  Abdullah,  2007:13-14; Usman, 2003:11-13).
Civil society sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat madani,
masyarakat sipil, beradab atau masyarakat berbudaya. Di lihat dari bahasa asalnya, civil  society berasal  dari  bahasa latin “ civilis societas” yang mengacu kepada  gejala  budaya  perorangan  dan masyarakat.  Dalam  konteks  yang  lain, kata civil  society sebenarnya  berasal  dari khasanah  kosa  kata  Latin,  yaitu civitas dei atau  ”Kota  Illahi”  sehingga  secara harpiah  kata civil  society diterjemahkan dengan  masyarakat  kota.  Akar  kata  civil adalah civilization ,  yang  berarti  beradab sehingga civil society sering pula diterjemahkan dengan masyarakat
beradab.  Oleh  karena  itu,  civil  society dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat  yang  memiliki  peradaban ( civility )  yang  dibedakan  dari  masyarakat
yang  tidak  beradab  atau barbarian atau masyarakat jahiliyah .
Menurut Zbigniew  Rau, civil  society merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan  ruang  dimana  individu  dan perkumpulan  tempat  mereka  bergabung, bersaing  satu  sama  lain  guna  mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.
Han  Sung-joo mendefinisikan civil society merupakan sebuah kerangka hukum  yang  melindungi  dan  menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela  yang  terbebas  dari  negara,  suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan  isu-isu  politik,  gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama- sama  mengakui  norma-norma  dan  budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk  serta  pada  akhirnya  akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini. Kim
Sunhyuk mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah  suatu  satuan  yang  terdiri  dari kelompok-kelompok  yang  secara  mandiri menghimpun  dirinya  dan  gerakan-gerakan dalam  masyarakat  yang  secara  relatif otonom  dari  negara,  yang  merupakn satuan-satuan  dari  (re)  produksi  dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan  politik  dalam  suatu  ruang  publik, guna  menyatakan  kepedulian  mereka  dan memejukan kepentingan-kepentingan mereka  menurut  prinsip-prinsip  pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.
Berdasarkan ketiga definisi tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud civil  society adalah  sebuah kelompok  atau  tatanan  masyarakat  yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan  negara,  memiliki  ruang  publik  dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan publik.
Dawam  Rahardjo  (1999)  dalam buku Demokratisasi atau Kenapa Demokrasi  itu  Buruk  menjelaskan  bahwa civilis  societis,  mula-mula  dipakai  Cicero (106-43  SM)  menyebut  masyarakat  sipil sebagai sebuah masyarakat politik ( political society ) yang memiliki kode hukum sebagai dasar  pengaturan.  Civil  siciety  adalah
suatu  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam perkumpulan-perkumpukan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh  dan  tani,  gereja  atau  perkumpulan- perkumpulan  keagamaan  yang  sering  juga disebut  organisasi  massa  di  Indonesia. Pada  sejarah  awalnya,  masyarakat  seperti ini  ada  di  lingkungan  perkotaan.   Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan  masyarakat  sipil  itulah  yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.  Masyarakat  kota  telah  menjadikan kehidupannya dibawah  kendali hukum sipil ( civil law) . Pada tahap selanjutnya, konsep civil society dikaitkan dengan
fenomena  kemunculannya  pasar  ekonomi modern. Kemudian karakter ini dikembangkan  dengan  melibatkan  aspek- aspek  penyempurnaan  moral  dan  budaya, perhatian  terhadap  pelaksanaan rule  of law oleh  pemerintahan,  satu  semangat publik,  dan  pembagian  kerja  ( division  of labor )  yang  kompleks  sebagai  bagian  dari karakter  utama   masyarakat  sipil.    Adam Ferguson  dan  beberapa  pemikir  lainnya  di Skotlandia mulai memisahkan antara fenomena  masyarakat  sipil  dan  negara.
Masyarakat sipil
dinilai merupakan fenomena munculnya
kemandirian
masyarakat  yang  berseberangan  dengan negara  dalam  arti  kritis  terhadap  struktur dan kebijakan negara.
Dalam realitas empirisnya masyarakat  sipil  mengorganisasi  dirinya secara  independen  dari  negara  sekaligus mempunyai  landasan  pengetahuan  yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat  biasa  yang  tidak  kritis  dan pasif  dalam  struktur  sosial  yang  bisa  jadi menindas mereka. Secara mendasar masyarakat  sipil  menempatkan  dirinya dalam  posisi  yang  kritis  terhadap  negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang- bidang  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta kontrol terhadap kekuasaan.
Secara sosiologis, landasan popular  tentang civil society dapat merujuk pada  pendapat  Cohen  dan  Arato  yang menggunakan  tiga  bagian  ( three  part model )  dalam  analisisnya  tentang  ranah sosial  bagi  peradaban,  yaitu  negara (masyarakat politik/ political society ), korporasi (masyarakat
ekonomi/ economical society ), dan komunitas (masyarakat sipil/ civil society ).

## B.2.  Isi Kebijakan  Program EMAS
Program Expanding    Maternal  And Neonatal  Survival (EMAS)  adalah  program hibah yang didanai oleh United Stated AID (USAID)  dari  Pemerintah  Amerika  Serikat. Dalam rangka mengurangi tingkat kematian  ibu  dan  bayi.    Lokasi  kegiatan tersebut tentu  saja  di kabupaten/kota  yang masih  tinggi  tingkat  kematian  ibu  dan tingkat  kematian  bayi.  Sasaran  kebijakan program  EMAS  jelas  pada  stakeholdernya adalah  Dinas  Kesehatan,  terkait  anggaran di  bicarakan  dengan  Bappeda  serta  dinas- dinas terkait lainnya. EMAS ini penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir yang  meliputi  tiga  aspek  yaitu  rujukan, bagaimana  cara  membuat  rujukan  ke jenjang yang lebih efektif dan meningkatkan  mutu  klinis  dan  rumah  sakit yang menjadi binaan EMAS serta kemudian yang ketiga melibatkan masyarakat  sebagai  unsur  akuntabilitas publik dan bentuk pemberdayaan masyarakat.
Secara  lebih  rinci,  tujuan  emas, dapat dipaparkan dalam urai berikut ini:
Pertama ,  perbaikan  Kualitas  EMAS menitikberatkan  diri  pada  peningkatan kualitas penanganan di fasilitas kesehatan. Dengan  penerapan  serangkaian  intervensi yang tepat sasaran dan sarat guna, EMAS mengurangi  angka kematian  ibu  hamil  dan bayi  baru  lahir,  di  antaranya  peningkatan ketangkasan  klinis  dan  perbaikan  sistem tata kelola klinis Puskesmas dan RSUD.
Kedua , Penguatan Sistem Rujukan, dalam luasnya keberagaman kondisi darurat  kesehatan  selama  kehamilan, persalinan  dan  masa-masa  sesudahnya, nyawa dapat diselamatkan dengan campur tangan  sederhana.  Tetapi  tetap  saja  ada banyak  ibu  di  Indonesia  yang  meninggal akibat  hal-hal  yang  sebenarnya  bisa dicegah  seperti,  misalnya,  terlambatnya perawatan.  Sistem  perujukan  yang  efektif dapat mengurangi penundaan dan menyelamatkan  banyak  nyawa  dengan memastikan  kedekatan  hubungan  antara semua  jenjang  dalam  sistem  kesehatan, misalnya antara Puskesmas dengan rumah sakit kabupaten. Lemahnya sistem perujukan  di  Indonesia  ditengarai  menjadi
halangan  utama  dalam  upaya  mengurangi angka  kematian  ibu  dan  bayi.  EMAS berkonsentrasi  untuk  memastikan  bahwa wanita  hamil  dan  anak  yang  baru  lahir datang ke fasilitas kesehatan yang memadai secara tepat waktu, dan memperoleh perawatan penyelamat nyawa saat komplikasi terjadi. Untuk melakukannya,  kami  berfokus  pada:  a) Memperbaiki  dan  memperkuat  jalinan antara  rumah  sakit  dan  Puskesmas,  b) Menggunakan  teknologi  berbasis  web  dan ponsel  sederhana  untuk  meningkatkan komunikasi, memperpendek waktu perujukan, dan memastikan pasien distabilkan kondisinya.Menetapkan sekumpulan  standar  dan  audit  berkala yang  dapat  membantu  pihak  kabupaten untuk  mengenali  dan  memantau  semua kelebihan  dan  kekurangan  dalam  sistem perujukan  dan  memastikan  dibuatnya kebijakan  dan  standar  pelayanan  yang sesuai.  c)Mengurangi  halangan  keuangan dan  memastikan  semua  orang  punya akses  setara  untuk  memperoleh  jaminan sosial.
Ketiga ,  Penguatan  Akuntabilitas, akuntabilitas  adalah  komponen  inti  dari sebuah sistem kesehatan yang berkualitas. Pranata-pranata akuntabilitas dapat menjamin  bahwa  pemerintah,  penyedia jasa  kesehatan  dan  yang  lainnya  mampu memegang tanggung jawab untuk menyediakan perawatan klinis yang bermutu,  menempatkan  sumber  daya dengan  tepat,  dan  menjamin  ketersediaan akses  pelayanan  yang  baik  dan  tepat waktu bagi semua orang yang membutuhkannya.  EMAS  berperan  dalam menempatkan mekanisme
yang membangun  akuntabilitas  di  berbagai jenjang dalam sistem kesehatan.
Pendekatan yang diterapkan EMAS membangun akuntabilitas di dalam fasilitas kesehatan  itu  sendiri,  dan  juga  institusi pemerintah lain yang terkait, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam  keseluruhan  prosesnya:  a)  Selain sepaket langkah-langkah peningkatan mutu  layanan  di fasilitas kesehatan  seperti standar  penyelenggaraan  klinis,  EMAS membantu memastikan adanya sistem dan tata  cara  yang  memadai  untuk  menerima dan menanggapi umpan balik yang berkenaan dengan mutu layanan,
contohnya  adalah  melalui SMS-based Citizen  Gateway ,  SIGAPKU.  b)Seringkali fasilitas  kesehatan  tak  sadar  bahwa mereka mampu meningkatkan mutu layanan  dengan  sumber  daya  yang  telah mereka  miliki.  Masalah  datang  dari  sisi pasokan,  yang  terhalang  oleh  hal-hal seperti  kebijakan  dan  anggaran.  Dalam kasus  seperti  ini,  bantuan  dari  pihak  luar sangatlah  dibutuhkan.  EMAS  membantu mendirikan  dan  menguatkan  kelompok- kelompok kerja yang sudah ada sebelumnya,  yaitu  Pokja.  Pokja  berisikan orang-orang  berpengaruh  yang  mampu menyelesaikan  masalah-masalah  dalam masyarakat  dan  menemukan  solusi  bagi masalah di bidang pasokan untuk penyediaan  pelayanan.,  c)  Rendahnya ekspektasi dan pengetahuan akan patokan mutu pelayanan yang wajar demi kepentingan penerima layanan dapat menjadi  rintangan  bagi para  penyedia  jasa kesehatan dan pemerintah, yang bertanggungjawab  memberikan  pelayanan terbaik  untuk  semua  masyarakat.  Untuk membantu  melewati  rintangan  ini,  EMAS memfasilitasi proses perumusan dan penyebarluasan  piagam  layanan,  yang berfungsi sebagai persetujuan antara masyarakat dan fasilitas-fasilitas kesehatan dan menguraikan pengharapan atas ketersediaan layanan.
Keterlibatan  warga  sangat  penting untuk menjamin tingginya tingkat akuntabilitas.  EMAS  menggunakan  dua mekanisme  berbasis  masyarakat  untuk memastikan  warga  turut  serta  dalam menjaga  agar  fasilitas-fasilitas  kesehatan dan juga pemerintah tetap memiliki akuntabilitas untuk melayani. EMAS bergerak melalui kelompok-kelompok berbasis  masyarakat  dan  musyawarah- musyawarah kemasyarakatan untuk memperluas  partisipasi  publik,  sekaligus sebagai  badan  berbasis  masyarakat  untuk mengawasi  mutu  layanan.  Selain  itu, EMAS bekerjasama dengan sebuah kelompok motivator kesehatan untuk masuk ke dalam masyarakat dan memastikan tiap perempuan dan keluarganya  tahu  benar  akan  semua layanan yang tersedia untuk mereka.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk  memenuhi  kunci-kunci  peningkatan kualitas  sehingga  memudahkan  dalam
penerimaan  Tim  Pendamping  di  daerah pendampingan
dan memudahkan
pencapaian tujuan
pendampingan.
Langkah-langkah  pelaksanaannya  adalah sebagai berikut:
Pertama , Kunjungan Awal: Kegiatan  pada  kunjungan  awal  ini  diikuti oleh  Tim  Fasilitas  Kesehatan  yang  terdiri dari  Direktur,  Kepala  Pelayanan  Medik, Kepala  SMF,  Komite  Medik,  supporting system  lain  yang terkait yang  dianggap perlu. Pada kesempatan tersebut diharapkan para peserta memahami upaya-upaya peningkatan
kualitas pelayanan  kesehatan  terutama  pelayanan emergensi  maternal  dan  neonatal  melalui program EMAS, sehingga fasilitas kesehatan  bersedia  menjadi  model  bagi pengembangan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal  di  wilayah  kerja  serta  bersedia
memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi dan partisipasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan.
Metode  yang  digunakan  adalah pembelajaran  dua  arah  dalam  diskusi kelompok  tentang  kerangka  pendekatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan,  serta  pentingnya strategic leadership dan learning organization agar upaya-upaya
peningkatan  kualitas  dapat  berjalan  terus menerus.  Tim  Fasilitas  Kesehatan  juga mendapat kesempatan untuk melihat secara  langsung  implementasi  dari  tata kelola  yang  baik  di  Faskes  Vanguard seperti  alur  pelayanan  emergensi maternal dan neonatal, pelaksanaan Near
miss/death
audit, praktik-praktik
pencegahan  infeksi,  serta  berbagai  praktik yang  menggambarkan principles  of  good care . Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pendekatan Intervensi

## Sumber: Pedoman peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Program EMAS
Kedua ,  Workshop  Penyamaan  Visi dan Misi fasilitas Kesehatan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Emergensi Maternal dan Neonatal,
Workshop ini merupakan sebuah introduksi dari  rangkaian  kegiatan  yang  bertujuan untuk melakukan koordinasi serta mendapatkan  dukungan  dari  semua  pihak yang  berkepentingan  terhadap  kesehatan maternal  dan  neonatal  di  suatu  wilayah.
Salah satu keluaran penting yang diharapkan  setelah  workshop  ini  adalah terbentuknya dan atau berfungsinya sebuah kelompok kerja pemerhati masalah maternal  dan  neonatal  yang  merupakan organisasi  dari  berbagai  unsur  yang didukung secara konstitusional oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten.
Peserta  yang  diharapkan  hadir dalam  workshop  ini  adalah  Bupati  dan
jajarannya yang terkait, unsur DPRD, unsur Dinas  terkait,  Direktur  Rumah  Sakit  serta organisasi-organisasi  profesi.  Tokoh-tokoh masyarakat yang diidentifikasi dapat mendu-kung peningkatan kualitas pelayanan  keseha-tan  terutama  pelayanan emergensi  maternal  dan  neonatal  juga dapat  diikut  sertakan  dalam  kegiatan  ini. Dengan demikian seluruh unsuryang ada di wilayah  dapat  memberikan  komitmen  bagi upaya-upaya tersebut.
Dalam  pelaksanaannya,  workshop ini akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam, tergantung  juga  pada  besarnya  peserta yang hadir. Selain metode presentasi yang dilakukan  untuk  menjelaskan  pentingnya pemahaman  konsep  strategic  leadership dan  learning  organization,  disarankan  juga untuk melakukan kegiatan dengan memberikan  kesempatan  untuk  diskusi interaktif  agar  terbina  kepemilikan  dari semua  unsur  di  Kabupaten  atas  segala upaya ini.
Ketiga ,  Kegiatan  Pendampingan Mengumpulkan  dan  menganalisis  data- data,  meliputi:  a)  Menyusun  Rencana Tindak  Lanjut    b)Melakukan  intervensi  dan implementasi  dari  Rencana  Tindak  Lanjut; c)  Melakukan  evaluasi  progres  dan  follow- up,    c)  Melakukan  advokasi  kepada  pihak- pihak terkait baik internal maupun eksternal Konsep dasar dari kegiatan pendampingan adalah  memulai  dari  apa  yang  dimiliki  dan dilakukan  bersama-sama  dengan  tim  dan aktor  di  fasilitas  kesehatan.  Dengan demikian  meskipun  istilah  pendampingan diadaptasi dari istilah mentoring, kedudukan dari Tim Pendamping diharapkan bukan seperti pelatih dengan peserta  latih,  atau  seperti  guru  dengan murid,  melainkan  lebih  kepada  suatu hubungan  antara  sejawat  yang  berempati terhadap  berbagai  permasalahan  yang dihadapi di lapangan dan menyediakan diri untuk  sepenuhnya  membantu  memikirkan dan  bersama-sama  mencari  jalan  keluar terhadap situasi-situasi yang ada. Untuk itu seluruh  proses  pendampingan  hendaknya mengikuti  rangkaian  siklus  peningkatan kualitas.
Selain  itu  yang  harus  diperhatikan dalam  pelak-sanaannya  adalah  bahwa Pendampingan ber-tujuan untuk menguatkan  sistem  pelayanan  kesehatan dengan  cara  menyediakan  pendidikan
berkelanjutan  bagi  tenaga  kesehatan,  dan bekerja  sama  ke  depan  menciptakan  tata kelola  klinis  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Untuk  itu  perlu  dipahami  oleh  Tim Pendamping dan Faskes yang didampingi prinsip-prinsip  pendampingan  berikut:  1) Membangun  “hubungan”  ( relationship ),  2) Identifikasi  kebutuhan,    3) Responsive coaching  and  modeling  of  best  practices, 4) Mengadvokasi lingkungan yang kondusif bagi Principles of Good Care , 5) Memfasilitasi  proses  peningkatan  kualitas pelayanan Prinsip-prinsip tersebut harus diintegrasikan dalam setiap kegiatan pendampingan sehingga terbangun kepemilikan  terhadap  keseluruhan  proses peningkatan  kualitas.6)  Kunjungan  Studi Banding  ke  Fasilitas  Kesehatan  Vanguard (istilah  untuk  Puskesmas  binaan  program EMAS,  7)Advokasi  kepada  jajaran  di Pemerintahan Daerah
B.3.  Konteks Pemberdayaan Masyarakat Kondisi perekonomian
masyarakat,  sosial  dan  politik.  Ketika ditanyakan bagaimana kondisi perekonomian,  sosial  dan  politik  dalam rangka  pelaksanaan  program  EMAS, sebagian  besar  informan  menyatakan cukup  mendukung,  hanya  saja  ada beberapa  kondisi  sosial-budaya  yang kurang  mendukung,  dimana  besarnya peran  suami  dan  mertua,  yang  kadang- kadang tidak mendukung program terutama  untuk  ibu  hamil  yang mempunyai resiko  tinggi.  Sehingga  dapat  mengambil keputusan  dalam  keluarga  tidak  hanya diputuskan  oleh  ibu  hamil  tersebut,  tetapi juga  harus  melibatkan  suami  dan  ibu mertua. Kondisi lain yang sangat membantu  dalam  pelaksanaan  program EMAS  tersebut,  dikarenakan  program  ini mengembangkan  dan  melibatkan  peran aktif  masyarakat  sipil,  yakni  dalam  bentuk Forum  Masyarakat  Madani  (FMM),  yang merupakan  gabungan  berbagai  ragam masyarakat sipil, seperti:
NU, Muhammadiyah, Nasyatul Aisiyah,
Muslimat, Gereja Katholik Indonesia, PGRI, PKK, Walubi, Asosiasi Bawang Merah, IBI,
Pogi dan lain-lain. Di sisi lain pemberdayaan masyaarakat juga
diloakukan  lewat  forum  masyarakat  peduli
kesehatan  ibu  dan  anak  ibu  dan  anak (MKIA);  ada  juga  bebrbentuk  FORMAKIA Banyumas yang merupakan Forum Masyarakat    Kesehatan  Ibu  dan  Anak  di Kabupaten  Banyumas  yang  lahir  dari gerakan sukarelawan dari berbbagai kalangan masayarakat yang peduli terhadap  persoalan  kesehatan  ibu  dan anak  di  Kabupaten  Banyumas,  Forum  ini dibentuk  sebagai  arena  partisipasi  warga untuk menyuarakan kepentingan dan menuntut  hak  mereka  agar  pelayanan Kesehatan  Ibu,  Balita  dan  Bayi  Baru  Lahir (KIBBLA) menjadi lebih baik.
Selain  itu  bisa  menjadi arena  untuk menyampaikan pandangan mereka kepada penyedia  layanan  dan  pemerintah  secara bertanggungjawab  dan  berkualitas.  Forum ini  berperan  antara  lain  memberikan identitas  sosial  bagi  para  individu  dan organisasi untuk berkontribusi bagi penurunan  angka  kematian  ibu  dan  anak, pembentukan motivator – motivator sebagai  pendamping  ibu  yang  sedang hamil  merupakan  wujud  nyata  di  setiap desa –  desa  sebagai  kepedulian  antara sesama,  merespon  secara  cepat  dari semua elemen masyarakat serta memfasilitasi  operasional  organisasi  atau forum  yang  peduli.  Dalam  kaitannya dengan  partisisipasi  masyarakat  sipil,  juga dibentuk yang namanya Forum Masyarakat Madani  (FMM),  sesungguhnya  forum  ini sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti halnya  ada  kader  juga  tidak  begitu signifikan,  hanya  saja  yang  membedakan adalah kita menggunakan jaringan organisasi  masyarakat  yang  tergabung  di dalam  forum  itu,    jadi    hal  tersebut meningkatkan kepedulian di dalam  internal itu sendiri.
Yang  kedua  organisasi  masyarakat civil  society    ini  memiliki  fungsi  advokasi, jadi  misalnya  khususnya  kepada  mereka- mereka  yang  kesulitan  merujuk,  kemudian mereka  yang  enggan  merujuk,  jadi  peran masyarakat  itu  mengadvokasi.  Kemudian fungsi  yang  ketiga  adalah  memberikan umpan balik terhadap pelayanan kesehatan misalnya kita mendorong masyarakat melalui forum masyarakat agar mereka memberikan umpan balik terhadap pelayanan,  jadi  misalnya  dia  mendapatkan pelayanan  di  rumah  sakit  umum    daerah maka  dia  memiliki  kepedulian  untuk
memberikan  umpan  balik  tentang  apa kekurangannya  dan  apa  kelebihannya  dan seterusnya  hal  ini  kan  sebenarnya  yang belum membudaya. Kemudian yang keempat  mendorong  agar  fasilitas  baik rumah  sakit  ataupun  puskesmas  memiliki pengelolaan  umpan  balik  jadi  masyarakat memberikan umpan balik terhadap fasilitas kesehatan  kalau  fasilitas  kesehatan  itu tidak  memiliki  sistem  atau  tidak  welcome hal tersebut akan bertepuk sebelah tangan jadi  peran-peran  itu  yang  saat  ini  belum maksimal  dilakukan  oleh  masyarakat  jadi itu  yang  kita  bangun  selebihnya  seperti halnya civil society yang lain sesungguhnya imajinasi kita forum masyarakat  madani  yang  kami  bangun  itu menjadi  forum  komunikasi  baik  itu  secara tokoh  masyarakat,  maupun  perorangan, pemerintah  badan  stakeholder  yang  lain untuk  membicarakan  problem  KIA.  Jadi sesungguhnya seperti itu jadi ada dialektika  dari  berbagai  pihak  di  forum  itu yang  bisa  melepaskan  setiap  instrumen pribadi,  misalnya  saya  sebagai  PNS  saya bisa  membicarakan  problem  KIA    menurut prespektif saya di forum tersebut, sehingga nanti  rekomendasi  itu  katakanlah  ada rekomendari  untuk  Dinas  Kesehatan,  ada rekomendasi  untuk  rumah  sakit  itu  bisa keluar  dari  situ,  jadi  imajinasi  kita  ini  yang saya  kira  sangat  penting  kita  bangn,  jadi FMM itu menjadi arena lintas sector.
Adapun strategi pemberdayaan masyarakat  dilakukan  dengan  cara-cara seperti berikut:
a.  Pertemuan Tingkat Desa Hal ini merupakan  awal dari kegiatan  pembinaan  di  desa  yang biasanya  bertempat  di  balai  desa  atau tempat  pertemuan  lainnya  di  desa  itu. Tujuannya  adalah  dikenalnya  konsep desa  siaga  risiko  tinggi  kehamilan sebagai  upaya  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat, dikenalnya poskesdes  sebagai  wadah  koordinasi UKBM (upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat), diperolehnya  dukungan  pamong  dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan  desa  siaga  risiko  tinggi kehamilan,  disadari  pentingnya  survei mawas diri  dan tersusunnya kelompok kerja  survei  mawas  diri  dan  jadwal survei.
Untuk  peserta  yang  berasal  dari kecamatan  terdiri  dari  Camat  dan  stafnya (Bagian  Kesra,  kesehatan,  pemerintahan dan  pembangunan),  dokter  dan  stafnya dan  UPTD  terkait,  sedangkan  dari  desa terdiri  dari  kepala  desa  dan  stafnya,  bidan desa,  kader  MKIA  desa,  PKK,  guru,  dan juga pemuda/pemudi.
b.  Survey Mawas Diri Adalah kegiatan pengenalan,
pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan  ibu  dan  anak  oleh  tokoh masyarakat  dan  kader  setempat  di bawah  bimbingan  petugas  kesehatan di  desa/  bidan  di  desa.  Masyarakat mengenal, mengumpulkan data, mengkaji masalah kesehatan yang ada di  desa  dalam  rangka  menyiapkan desa siaga risiko tinggi kehamilan, dan timbulnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui
masalah  kesehatan  dan  pentingnya desa siaga risiko tinggi kehamilan.
c.  Musyawarah Masyarakat Desa
Adalah  pertemuan  seluruh  warga desa  untuk  membahas  hasil  survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan  masalah  kesehatan ibu dan anak yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. Tujuannya masyarakat mengetahui sekaligus bisa merumuskan pemecahan masalah
terhadap  kesehatan  ibu  hamil  yang risiko tinggi.
Sedangkan cara pelaksanaan program  yang  telah  dicanangkan  adalah dengan kegiatan-kegiatan berikut:
1.  Bidan  di  desa  dan  kader  yang ditugaskan  untuk  melaksanakan  survei mawas diri meliputi:
a.  penentuan sasaran, baik jumlah KK maupun lokasinya b.  penentuan  jenis  informasi  masalah kesehatan  ibu  dan  anak  yang  akan dikumpulkan dlm mengenal masalah kesehatan ibu dan anak c.  penentuan cara
memperoleh informasi  kesehatan  ibu  dan  anak (kunjungan rumah door to door atau pertemuan kelomok sasaran) d.  pembuatan alat /instrumen informasi kesehatan misal kusioner, cek list untuk observasi.
2.  Kelompok  pelaksanaan  survei  mawas diri  dengan  bimbingan  bidan  di  desa mengumpulkan informasi masalah keshehatan sesuai dengan yang direncanakan.
Kelompok pelaksanaan survei mawas  diri  dengan  bimbingan  bidan  di desa mengolah informasi masalah kesehatan  ibu  dan  anak  yang  telah dikumpulkan  sehingga  dapat  diperoleh perumusan masalah kesehatan dan prioritas masalah kesehatan di wilayahnya. Jika  kita  bandingkan  dengan  program untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat  rutin  tetapi  tidak  memiliki  dampak langsung  bagi  masyarakat  maka  jumlah tersebut  menjadi  tidak  ideal.  Belanja  untuk Program  Administrasi  Perkantoran  pada Dinas  Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan  UMKM  mencapai  Rp  1,32  milliar. Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  pada urusan  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan umum, mapun sosial.

## C.  PENUTUP
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, berikut dapat ditarik beberapa kesimpulam, yakni:
Pertama :  untuk  memberdayakan masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebijakan penurunan  tingkat  kematian  ibu  dan  bayi baru lahir dibentuk Forum KIBBLA (Kesehatana  Ibu,  Balita  dan  Bayi  Baru Lahir) sebagai arena penyampaian pandangan  terhadap  pelayanan  yang disediakan oleh pemerintah’.
Kedua :  Dalam  kaitannya  dengan partisisipasi masyarakat sipil, dalam pelaksanaan  kebijakan  penuruan  tingkat
kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  dibentuk yang  namanya  Forum  Masyarakat  Madani (FMM).  forum  ini  menggunakan  jaringan organisasi  masyarakat  yang  tergabung  di dalam forum. Untuk meningkatkan kepedulian  di  dalam  internal  itu  sendiri serta  menjadikan  organisasi  masyarakat civil  society    tersebut    memiliki  fungsi advokasi,  dalam  kaitannya  dengan  proses rujukan  kesehatan.  Fungsi  lain  adalah memberikan umpan balik terhadap pelayanan kesehatan.
Adapun  rekomendasi  dan  saran yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah
memperluas  keterlibatan  masyarakat  sipil dengan  menggunakan  dana  dan  daya  dari
Coorporate Social Responsibility dari
berbagai  perusahaan-perusahaan  besar yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizy,  Qodri.  2004. Melawan  Golbalisasi  Reinterpretasi  Ajaran  Islam:  Persiapan  SDM  dan Terciptanya Masyarakat Madani . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azra,  Azyumardi  Azra. 2004. Menuju  Masyarakat  Madani .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Bungin,  Burhan.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Burhanuddin.  2003. Civil  Society  &  Demokrasi:  Survey  tentang  Prtisipasi  Sosial-Politik Warga Jakarta . Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Society (INCIS). Bouma,  Gary  D.  2001. The  Research  Process .  South  Melbourne,  Australia:  Oxford University Press.
Danim, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung : CV. Pustaka Setia. deMarrais, Kathleen. 2004. Qualitative Interview Studies . Georgia: University of Georgia. Hidayat,  Komaruddin  dan  Azyumari  Azra.  2006. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusai  dan Masyarakat  Madani .  Jakarta :  ICCE  UIN  Hidayatullah  Jakarta  dan  The  Asia Foundation.
House, Ernest R. 2004. Using Multiple Methodologies . Boulder: University of Coolorado. Ife, Jim. 1995. Community Development, Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Logman Australia Pty Ltd.
Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology . Sydney. Lapan, Stephen D. 2004. Evaluation Studies . Arizona: Northern Arizona University. Mantra,  Ida  Bagoes.  2001. Langkah-langkah  Penelitian    Survei,  Usulan  Penelitian  dan Laporan Penelitian . Yogyakarta. Malo, Manasse, dan Trisnoningtyas. 1960. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Moeleong,  Lexy  J.  1998. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadar. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Neuman, L.W. 1997. Social Research Method : Qualitative & Quantitative Approach . Boston: Allyn Bacon.
Lapan, Stephen D. 2004. Evaluation Studies. Arizona: Northern Arizona University. Rahardjo,  M.Dawan.  1999. Masyarakat  Madani:  Agama,  Kelas  Menengah  dan  Perubahan Sosial . Jakarta: LP3ES.
Schutz, Paul A, et.al, 2004, Multimethods Research , University of Georgia, Georgia. Singarimbun, Masri , dan Effendi, Sofian. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. Supranto, J., Statistik Untuk Pemimpin Berwawasan Global , Salemba Empat, Jakarta, 2001. ----------. 2003. Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran . Jakarta: Rineka Cipta. Suryadibrata, Sumadi 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rajawali. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Suharto,  Edi.  2009. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .  Bandung:  Refika Aditama.
Taufiq,  Ahmad.  2011. Populasi,  Sampel  dan  Analisis  Data ,    Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2011.
----------.  2007. Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat Lokal . Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
----------. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial . Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
----------.  2011. Implementasi  Program  Pemberdayaan  Fakir  Miskin  (P2FM)  DI  Kabupaten Boyolali . Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
----------. 2014. Implementasi Program Emerging Maternal And Neonatal Survivial (EMAS) di Kabupaten Brebes. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Thohir, Mudjahirin. 2008. Disain Penelitian Kualitatif , Makalah “Refreshing Metode Penelitian FISIP UNDIP”. Semarang.
Tukiran,  et.al.  2007. Sumber  Daya  Manusia  Tantangan  Masa  Depan .  Yogyakarta:  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.