Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 3, No. 1, Hal: 17-32 • Juni 2018

## ETIKA, AGAMA, DAN CINTA SEBAGAI MODAL DASAR AKUNTAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI
Nyoman Ari Surya Dharmawan
Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia ( arisurya.dharmawan@gmail.com)

## ABSTRAK
Korupsi  dimulai  dari  suatu  tindakan  kecil  yang  akan  berakibat  besar.  Besar kecilnya  suatu  tindakan  korupsi  akan  berefek  dapat  meruntuhkan  sebuah negara  yang  besar.  Maka  diperlukannya  tindakan  nyata  akuntan  untuk pemberantasan  korupsi.  Artikel  ini  mencoba  untuk  membahas  dengan  sudut pandang etika, agama dan cinta akuntan dalam perannya membangun negara dengan pemberantasan korupsi.
Kata kunci: Korupsi; Etika; Agama; Cinta

## ABSTRACT
Corruption starts from a small action that will have a big effect. The size of an act of corruption will have the effect of tearing down a large country. So the real action of accountants is needed to eradicate corruption. This article tries to discuss with the perspective of ethics, religion and love of accountants  in their role in building the country by eradicating corruption.
Keywords: Corruption; Ethics; Religion; Love

## PENDAHULUAN
Profesi  akuntan  saat  ini  telah
menjadi soroton dari berbagai kalangan masyarakat yang
diakibatkan  dari  krisis  moral  yang membayanginya.  Bayang-bayang  ini didasarkan  dari  berbagai  kasus kecurangan  akuntansi  sudah  terjadi diberbagai  belahan  dunia,  sehingga menempatkan  profesi  ini  sebagai pihak  yang  patut  disalahkan.  Krisis
moral  yang  cukup  fenomenal  diawali dari  kasus  Enron  yang  melibatkan salah  satu  kantor  akuntan  publik dunia dan memicu kalangan pemerintahan  untuk  menetapkan aturan mengenai tata kelola
perusahaan  yang  baik  (Wirajaya,
2014).  Kasus  serupa  yang  terjadi  di Indonesia, yang terjadi pada organisasi publik maupun swasta.
Kasus-kasus kecurangan ini sudah menggerogoti organisasi publik di  Indonesia  dari  tingkat  pusat sampai  pada  tingkat  desa.  Menurut data  yang  dirilis  dari Indonesia Corruption  Watch (ICW)  di  Tahun 2017,  tercatat  sebanyak  576  kasus terkait dengan skandal keuangan dari tingkat pusat sampai pada tingat desa dengan total kerugian negara sebesar RP.  6,5  Triliun  dan  kasus  suap sebesar Rp. 211 miliar
(https://nasional.kompas.com).
Skandal  keuangan  yang  dirilis oleh ICW ini yang paling mengejutkan adalah skandal yang terjadi di tingkat desa, sebanyak 98 kasus dengan total kerugian  negara  sebesar  Rp.  39,3 Miliar.  Ini  mengindikasikan  bahwa virus ini sudah menggrogoti organisasi  publik  di  Indonesia  dari level  atas  sampai  pada  level  bawah.
Lalu
bagaimanakah dengan organisasi swasta di Indonesia?
Organisasi  swasta  di  Indonesia juga  mengalami  hal  yang  serupa dengan  organisasi  publik.  ini  dapat dibuktikan  dari  kasus  korupsi  yang menimpa  perusahan  telekomunikasi Indosat.Tbk  sebesar  Rp  1,3  triliun. Kasus pada Indosat. Tbk ini melibatkan  Kantor  Akuntan  Publik (KAP)  Purwanto,  Sungkoro  &  Surja sebagai  auditornya,  yang  merupakan mitra  dari  Ernst  &  Young  (EY)  untuk di Indonesia.  KAP ini didenda sebesar
US$  1  Juta  kepada  regulator  AS (https://bisnis.tempo.co). ini merupakan potret kelam dari skandal keuangan  yang  terjadi  di  organisasi publik dan swasta di Indonesia.
Di  Indonesia,  korupsi  menjadi isu  utama  bidang  politik  dan ekonomi.  Untuk  dapat  mengatasi kasus-kasus  korupsi,  pemerintah sudah menetapkan ditetapkan UU No. 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-  Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa  korupsi  di  Indonesia  terjadi secara sistematik dan meluas sehingga  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi  masyarakat  secara  luas.
Aturan  ini  membahas  30  jenis korupsi yang dikategorikan menjadi 7 kelompok yaitu menyebabkan kerugian bagi bangsa, suap, penggelapan,  pemerasan,  penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang  dan  jasa,  dan  gratifikasi (Lukito, 2015).
Berdasarkan Corruption
Perception  Index (CPI)  untuk  tahun
1995  sampai  2017,  mencapai  titik tertinggi  sepanjang  masa  37  poin pada tahun 2016 dan rekor terendah 17  Poin  pada  tahun  1999  yang dilaporkan oleh
Transparency
International . Akan
tetapi berdasarkan  CPI  Indonesia  pada tahun  2017  mengalami  stagnasi,  ini dapat  dilihat  dari  persamaan  angka pada perolehan skor tahun 2016. Hal senada  juga  di  ungkapkan  oleh Wawan  Suyatmiko  (2018)  sebagai peneliti  transparency  International Indonesia
“ CPI  Indonesia  tahun  2017 berada  di  skor  37  berada diperingkat  96  dari  180  negara yang  disurvei,  angka  ini  sama dengan  perolehan  skor  tahun 2016.  Hal  ini  menunjukkan stagnasi  upaya  berbagai  pihak,
khususnya Pemerintah, kalangan  politisi  dan  pebisnis, dalam  usaha  pencegahan  dan pemberantasan korupsi di Indonesia. ”(http://riset.ti.or.id/ corruption-perceptions-index- 2017).
Pemberantasan  korupsi  belum lebih  dari  sekedar  wacana  mengingat luas  dan  beragamnya  pelaku  korupsi tidak  sebanding  dengan  kemampuan penegak hukum untuk menghadapinya. Publik sangat menantikan keseriusan dari pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.  Felia  Salim  (2018) Chair  of Executive Board, Transparency International Indonesia mengungkapkan bahwa “Pemerintah bisa dikatakan
belum  berhasil  mencapai  target sasaran jangka menengah yakni peningkatan  CPI  sebesar  65 pada  tahun  2019.  Sayangnya,
upaya  revisi  target  dan  upaya penguatan  program  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)  tidak  terlihat  melalui lambannya  revisi  Perpres  55 tahun 2012” (http://riset.ti.or.id/corruption- perceptions-index-2017).
Berbagai ulasan mengenai kasus korupsi  yang  sudah  mengerogoti bangsa  Indonesia  ini  jelas  sangat bertentangan dengan kode etik profesi akuntan.  Kasus  ini  merupakan tamparan  keras  bagi  profesi  akuntan Indonesia dimana profesi ini dipercaya masyarakat untuk
mendukung  terlaksananya  praktik tata  kelola  perusahaan  yang  baik, bukan  justru  merusak  harapan masyarakat  tersebut.  Berbagai  kasus pelanggaran  yang  terjadi  seolah-olah menjadi  bukti  rapuhnya  integritas akuntan  (Ludigdo,  2007).  Adanya expectation  gap antara  masyarakat dan  kondisi  senyatanya  akuntan menjadi  tantangan  tersendiri  bagi profesi ini. Oleh karena itu diperlukan suatu  karakter  akuntan  yang  kuat untuk  dapat  menghadapi  tekanan berbagai pihak-pihak yeng berkepentingan sehingga
dapat menjaga  kepercayaan  masyarakat. Dalam  hal  ini  diperlukan  etika, agama,  dan  cinta  untuk  membentuk karakter  individual  seorang  akuntan.
Artikel  ini  hendak  mengeksplorasi secara mendalam peran etika, agama, dan  cinta  dalam  perilaku  akuntan

## sehingga diharapkan dapat menaungi profesionalitas.

## PEMBAHASAN
Pentingnya  Etika  Profesi  untuk Menjaga Integritas Akuntan
Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani  Kuno  “ etos ” (bentuk  tunggal) dan  “ to  etha ” (bentuk  jamak)  yang berarti  adat  istiadat  atau  kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan  adat  istiadat  atau  kebiasaan hidup  yang  dianggap  baik.  Bertens (2000)  menganalisis  arti-arti  “etika” dari sudut praksis dan refleksi. Etika sebagai  praksis  berarti  apa  yang dilakukan  sejauh  sesuai  atau  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  norma moral. Etika sebagai praksis memiliki arti  sama  dengan  moral  (moralitas) yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh  dilakukan,  pantas  dilakukan, dan  sebagainya.  Seseorang  yang memikirkan masalah korupsi tentunya  akan  berpendapat  bahwa adanya  undang-undang  korupsi  dan implementasinya  secara  ketat  dan konsisten  akan  dapat  menegakkan nilai dan norma moral dalam praktek akuntansi.  Etika  sebagai  refleksi diartikan  sebagai  suatu  pemikiran moral,  yaitu  berpikir  tentang  apa yang  dilakukan  dan  khususnya tentang  apa  yang  harus  dilakukan atau  tidak  boleh  dilakukan.  Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai
baik  buruknya  perilaku  orang,  salah satunya  terkait  dengan  tindakan korupsi.
Sesungguhnya prinsip-prinsip etika  tersebut  tidak  berdiri  sendiri, tapi  merupakan  suatu  kerangka pemikiran  sistematis  yang  disebut dengan  “teori”.  Teori  etika  akan membantu  menilai  keputusan  etis seseorang.  Teori-teori  tentang  etika berkaitan  langsung  dengan  etika sebagai  refleksi  kritis.  Bertens  (2000) mengemukakan beberapa teori tentang etika antara lain:

## 1) Teori Utilitarisme
Utilitarisme  berasal  dari  bahasa
Latin “ utilis ” yang berarti bermanfaat.
Menurut teori ini, perbuatan dikatakan  baik  jika  memberikan manfaat  bukan  hanya  untuk  satu atau  dua  orang  saja  melainkan masyarakat secara keseluruhan.
Kriteria  unutk  menentukan  baik buruknya suatu perbuatan adalah the greates  happiness  of  the  greatest number yaitu  kebahagiaan  terbesar dari  jumlah  orang  terbesar.  Mengapa seorang  akuntan  perlu  mendeteksi adanya  korupsi?  Mengapa  akuntan perlu mengungkapkan korupsi tersebut? Utilitarisme menjawab:
karena  hal  tersebut  bertujuan  untuk menyelamatkan  pendapatan  negara, meningkatkan pertumbuhan
perekonomian,
mengurangi kesenjangan  sosial,  meningkatkan
kualitas pelayanan publik, atau dapat dikatakan  membawa  manfaat  besar bagi  masyarakat  secara  keseluruhan. Oleh  karena  itu  teori  utilitarisme menganggap  upaya  pemberantasan korupsi  menjadi  tanggung  jawab moral  yang  harus  dimiliki  oleh seorang akuntan.

## 2) Teori Deontologi
Istilah  deontologi  berasal  dari bahasa  Yunani  “ deon ”  yang  berarti kewajiban. Apabila utilitarisme menekankan  pada  konsekuensi  dari suatu  perbuatan,  maka  deotologi menekankan  dasar  baik  buruknya perbuatan  adalah  kewajiban.  Atas pertanyaan  “mengapa  akuntan  harus melawan  korupsi?”  dan  “mengapa akuntan tidak boleh menyembunyikan  tindakan  korupsi yang diketahuinya?”, deontology menjawab: “karena tindakan pertama
tersebut merupakan kewajiban akuntan dan kerena perbuatan kedua dilarang.  Suatu  tindakan  tidak  akan menjadi  baik  hanya  karena  hasilnya baik,  melainkan  karena  hal  tersebut harus  atau  wajib  dilakukan.  Suatu perbuatan dikatakan baik jika
berdasarkan “imperatif kategoris” yaitu kewajiban tanpa syarat apapun.
Terkadang  praktek  penyuapan pada  proses  pengadaan  barang  dan jasa pada lembaga pemerintah merupakan  suatu  hal  yang  lumrah dilakukan  atau  bahkan  menjadi
suatu tradisi yang dilegalkan, namun pengungkapan  praktik  penyuapan tersebut tetap harus  dilakukan seorang  akuntan.  Akuntan  dikatakan berperilaku baik jika bisa mengungkapkan  rantai  penyuapan tersebut meskipun senyatanya penyuapan tersebut memberikan keuntungan  bagi  segenap  pegawai  di instansi tersebut.

## 3) Teori Hak
Dalam pemikiran moral, teori ini paling sering digunakan untuk mengevaluasi  baik  buruknya  suatu perbuatan.  Hak  didasarkan  pada martabat  manusia  dimana  martabat semua  manusia  adalah  sama.  Oleh karena itu tidak boleh mengorbankan manusia  secara  individual  demi untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Tindakan  korupsi  yang  dilakukan oknum  pejabat  pemerintah  tentunya menyebabkan  inefisiensi  anggaran sehingga  akan  mengurangi  kualitas pelayanan  publik.  Praktik  korupsi yang  terjadi  semata-mata  bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan atau golongan sehingga
mengabaikan kepentingan orang banyak.  Dengan  demikian,  tindakan akuntan  untuk  melawan  korupsi merupakan  suatu  hal  yang  baik karena  melindungi  hak  masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.
4) Teori Keutamaan Teori keutamaan ( virtue ) memandang  pada  sikap  atau  akhlak seseorang.
Teori ini
tidak mempermasalahkan apakah tindakan tersebut  adil,  jujur,  atau  baik  hati, melainkan menekankan pada apakah orang  itu  bersikap  adil,  jujur,  baik hati,  dan  sebagainya.  Keutamaan merupakan  disposisi  watak  yang diperoleh seseorang untuk
memungkinkan berperilaku baik secara moral. Keutamaan disini tidak hanya  pada  taraf  pribadi  saja,  tetapi harus dalam konteks komuniter.
Salah  satu  prinsip  keutamaan yang  bisa  dipegang  akuntan  adalah kejujuran.
Kejujuran menuntut
adanya  keterbukaan  dan  kebenaran.
Apabila  dikaitkan  dengan  peran akuntan
dalam pemberantasan korupsi, seorang akuntan harus jujur mengungkapkan  kecurangan  yang terjadi.  Keterbukaan  tidak  berarti akuntan  harus  membuka  semua rahasia  yang  diketahui.  Seorang akuntan  tetap  harus  menjaga  etika profesi  bahwa  kerahasiaan  pekerjaan hanya  boleh  diungkapkan  kepada negara,  profesi,  dan  pengadilan.
Sistem pelaporan menggunakan whistleblowing yang  saat  ini  banyak digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan  merupakan  salah  satu sarana  untuk  menjalankan  prinsip keutamaan kejujuran.
Salah  satu  upaya  pemerintah untuk  memberlakukan  etika  bagi seluruh akuntan dalam
melaksanakan  tugas  profesionalnya adalah dengan menetapkan Kode Etik Akuntan.  Aturan  ini  merupakan suatu  prinsip  moral  dan  perbuatan yang  menjadi  landasan  bertindaknya akuntan  agar  dipandang  masyarakat sebagai  perbuatan  yang  terpuji  dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Dengan demikian akuntan  diharapkan  memahami  dan menerapkan kode etik sebagai tanggung  jawab  dalam  penugasan profesionalnya (Badjuri, 2010). Untuk kasus akuntan publik, dengan adanya  UU  Akuntan  Publik  tahun 2011, sebenarnya merupakan sebuah langkah baik dalam rangka mengatur prilaku  dan  tindakan  para  akuntan publik  dalam  berpraktek.  Terlepas dari  kelemahan  dalam  pembentukan konten  dari  UU  tersebut,  namun setidaknya ada usaha yang dilakukan oleh  para  praktisi  dalam  menyikapi kejadian-kejadian masa lampau terkait pelanggaran etika profesi.

## Agama  sebagai  Dasar  Moralitas dalam Melawan Korupsi
Etika  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  moral,  yang berkaitan  erat  dengan  agama  dan budaya.  Etika  seseorang  dalam menjalankan  profesinya  dipengaruhi ajaran  agama  yang  dianut  serta
budaya  yang  dimiliki  pelaku  itu sendiri.  Sesungguhnya  setiap  agama telah  mengatur  seseorang  dalam melakukan  hubungan  dengan  orang lain  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa  orang  yang  mendasarkan tindakannya pada agama akan memiliki  moral  yang  terpuji  dalam profesinya.  Etika  berperan  sebagai rambu-rambu  untuk  membimbing dan  mengingatkan  seseorang  untuk melaksanakan dan mematuhi tindakan  yang  terpuji  ( good  conduct ).
Agama  adalah  unsur  budaya  yang berdifusi pada setiap aspek masyarakat  dan  meresapi  kehidupan individu  apakah  seseorang  percaya atau tidak percaya (Hamza, 2010).
Agama  mempengaruhi  target, keputusan,  motivasi,  tujuan,  dan kepuasan  masyarakat.  Pengaruh  ini berperan dominan dalam membentuk sikap  dan  perilaku  etis  individu (Iannaccone,  1998;  Noland,  2005). Agama diibaratkan  sebagai batu  bata yang  paling  dasar  untuk  dunia kognitif  individu.  Johnson  et  al. (2001)  serta  Weaver  dan  Agle  (2002) mendefinisikan  religiusitas  sebagai komitmen  individu  atas  agama  dan ajaran-ajarannya  yang  dicerminkan melalui  sikap  dan  perilaku  individu tersebut.  Dalam  studi  agama,  agama memiliki definisi yang berbeda dengan istilah  religiusitas.  Agama  adalah keyakinan,  tetapi  religiusitas  adalah
apresiasi  kualitas  dan  kehidupan sikap  individu  berdasarkan  nilai-nilai agama  yang  menjadi  keyakinan mereka. Mokhlis (2006) mendefinisikan  religiusitas  sebagai tingkat  komitmen  individu  untuk agamanya. Religiusitas adalah sikap individu  dalam  umum,  tidak  hanya aspek agama tetapi juga niat individu untuk mempraktekkan agama mereka. Religiusitas adalah bagaimana seorang individu
memahami,  menginternalisasi  dan mengintegrasikan  norma  agama  ke dalam  diri  mereka  sendiri  dan menjadi kepribadian  mereka.  Dengan demikian religiusitas mencakup suatu kondisi  yang  mendorong  mereka dalam  berpikir,  berperilaku  dan bertindak  sesuai  keyakinan  mereka (Ahyadi,  1995  dalam  Amaliah  dan Purnamasari, 2015). Religiusitas memiliki  beberapa  aspek  penting terkait  ajaran  agama  yaitu:  aspek keyakinan,  aspek  ketaatan,  aspek penghayatan,  aspek  pengetahuan, dan  aspek  pelaksanaan.  Dengan demikian,  religiusitas  bukan  hanya penghayatan  terhadap  nilai  agama saja  namun  juga  pengamalan  nilai tersebut.
Kebermaknaan  hidup  adalah
kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar dapat mengembangkan dan
mengaktualisasikan  potensi serta
kapasitas yang dimiliki, dan seberapa jauh berhasil mencapai tujuan hidup, dalam  rangka  memberi  makna  dan arti dalam hidup. Berdasarkan argumen  tersebut  dengan  adanya tingkat  religiusitas  yang  semakin tinggi  akan  menurunkan  tingkat rasionalisasi  seseorang  dikarenakan sudah
terbiasa melakukan penghayatan  terhadap  ajaran  agama dikehidupan  sehari-  hari.  Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan yang  mengarah  kriminalitas  maupun kecurangan akuntansi maka seseorang akan melalui dilema kognitif  akan  menurunkan  atau menaikan  pembenaran  atau  tingkat rasionalisasi. Jika tingkat rasionalisasi  seseorang  yang  semakin rendah maka kecenderungan
kecurangan  akuntansi  juga  akan semakin menurun.
Religiusitas  didifinisikan  sebagai suatu  sistem  yang  terintegrasi  dari keyakinan ( belief ), gaya hidup, aktivitas  ritual  dan  institusi  yang memberikan makna dalam kehidupan manusia  dan  mengarahkan  manusia pada  nilai-nilai  suci  atau  nilai-nilai tertinggi  (Glock  dan  Stark,  1965).
Asumsi mengenai
sulitnya pengukuran
religiusitas mulai berkurang  karena  berkembangnya pengukuran  relegiusitas  di  bidang ilmu  psikologi,  theologi  dan  sosiologi.
Glock dan Stark (1965) mendefinisikan religiousitas sebagai: 1) Cognition ( religiuos  knowledge,
religious belief ) 2) Affect, berhubungan dengan emotional attachment atau emotional  feelings tentang  agama,
dan
3) Perilaku,  seperti  kehadiran  dan afiliasi  dengan  tempat  beribadah,
kehadiran,  membaca  kitab  suci, dan berdoa. Glock dan Stark (1965) menganalisis  religiusitas  dalam  5 dimensi, yaitu: 1) Ideological dimension , adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan seseorang  tentang  agama  mereka nilai-nilai,  terutama  ajaran/nilai fundamental atau dogmatis.
2) Ritualistic dimension , adalah dimensi  yang  berkaitan  dengan tingkat kepatuhan seorang individu  dalam  melakukan  ritual kegiatan seperti yang diperintahkan  atau  dianjurkan oleh agama mereka.
3) Experiential  dimension , adalah terkait  dengan  tingkat  perasaan religius individu dan pengalaman.
4) Intellectual/knowledge  dimension , terkait dengan tingkat pengetahuan individu dan pemahaman  tentang  nilai-nilai agama  mereka,  terutama  tentang
pelajaran  dasar  atau  nilai  yang dapat  ditemukan  dalam  kitab suci.
5) Practice/consequences , terkait dengan  tingkat  perilaku  individu yang  termotivasi  oleh  agama mereka.  Perilaku  dalam  hal  ini
adalah  perilaku  duniawi,  yang
adalah bagaimana individu berhubungan dengan dunia mereka.
Pengukuran religiusitas menurut Glock  dan  Stark  (1965)  dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:
1) Religious  Practice  (the  ritualistic dimension); yaitu tingkatan sejauhmana seseorang mengerjakan  kewajiban  ritual  di dalam agama, seperti
sembahyang,  zakat,  puasa  dan sebagainya.
2) Religious  Belief  (the  ideological dimension );  yaitu  sejauhmana seseorang  menerima  hal-hal  yang dogmatik di dalam ajaran
agamanya.  Misalnya  kepercayaan tentang  adanya  Tuhan,  malaikat,
kitab-kitab suci, Nabi.
3) Religious Knowledge (the intellectual dimension ); yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui ajaran agamanya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui
ajaran-ajaran dalam agamanya.
4) Religious  Feeling  (the  experiential dimension );  yaitu  dimensi  yang terdiri dari perasaan dan pengalaman keagamaan yang pernah  dirasakan  dan  dialami. Misalnya  seseorang  merasa dekat dengan  Tuhan,  merasa  takut berbuat dosa, dan merasa doanya dikabulkan Tuhan.
5) Religious  Effect  (the  consequential dimension );  yaitu  dimensi  yang
mengukur  sejauhmana  perilaku seseorang  dimotivasi  oleh  ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Struktur  religiusitas  biasanya terdiri  dari  tiga  dimensi  inti  yaitu keyakinan,  pengalaman,  dan  ritual. Dimensi keyakinan menangkap kedekatan  dengan  mana  set  individu keyakinan  ascribes  untuk  konstruksi ideologi  agama,  yaitu  teologi.  Ini terdiri dari pernyataan (iman) pada (i) adanya  makhluk  ilahi  dan  sifatnya; (ii)  konten  dan  tujuan  dari  kehendak ilahi,  dan  peran  alam  dan  manusia dalam  kehendak  ini;  (iii)  tindakan diperlukan untuk memenuhi tanggung kehendak ilahi ini. Dimensi ritual mengukur keterlibatan seseorang  dalam  berbagai  agama praktek dan hubungan antara praktek  yang  berbeda  (individu  yang berbeda  kegiatan  berat  berbeda  dan berlatih masing-masing dengan frekuensi  yang  berbeda).  Pengalaman
dimensi  mengukur  sejauh  mana individu  menganggap  diri  mereka memiliki  pertemuan  dari  konteks agama  (misalnya  rasa  keselamatan, dosa,  dan  kedekatan  dengan  dan takut  untuk  Ilahi)  (Tan  dan  Vogel, 2008).
Religius  personal  merupakan
titik awal untuk menemukan
perbedaan judgment moral  karena
ideologi  religius  memberikan  banyak penjelasan mengenai judgment
individu  tentang  sesuatu  hal  yang benar  dan  salah  (Rest et  al .,  1969).
Beberapa pihak mempersepsikan etika memiliki arti yang sama dengan
religious.
Studi empiris yang dilakukan  Brown  dan  Annis  (1978) pada  manager  bisnis  menyatakan bahwa  lebih  dari  100  manajer  bisnis yang  ditanyakan  mengenai  makna etika  bagi  dirinya  menunjukkan sebesar  25%  mendifinisikan  etika dalam pengertian religius yaitu keberadaan  etika  sejalan  dengan agama, dan sebesar 28% menyatakan etika  sebagai golden  rule yang dikonotasikan sebagai religius.
Religiusitas mempengaruhi standar  moral  seseorang.  Manusia yang  memiliki  level  religiusitas  yang tinggi akan lebih empati dan memperhatikan  kepentingan  orang lain  (Hood  et  al,  1996),  serta religiusitas akan memberikan
kontribusi terhadap
idealisme
seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat religiusitas  seseorang  akan  semakin rendah kecenderungan untuk terlibat dalam  kecurangan  akuntansi.  Hasil penelitian Pamungkas (2014) menunjukkan  bahwa  jika  tingkat religiusitas seseorang meningkat maka kecenderungan perilaku kecurangan akuntansi akan
menurun.
Meskipun  beberapa  penyataan menunjukkan  bahwa  agama  dan keyakinan  merupakan  faktor  penting dalam  pembangunan  (Marshall  dan Keough,  2004;  Ter  Haar  dan  Ellis, 2006;  Thomas,  2005),  namun  studi empiris  tentang  pengaruh  agama dalam  pembangunan  masih  langka. Agama mungkin mempengaruhi persepsi  dan  perilaku  dari  beberapa pihak yang terkait
dalam pengembangan.  Ter  Haar  dan  Ellis
(2006)  menyatakan  bahwa  keyakinan agama  memberikan  bimbingan  moral dan mendorong orang untuk
memperbaiki kehidupan mereka. Agama  mungkin  juga  mempengaruhi upaya pembangunan. Sebagai contoh, banyak organisasi pembangunan internasional,  seperti World  Vision dan Catholic  Relief  Services sebagai organisasi  Kristen  yang  membiayai industri  mikro  tidak  terkecuali. Beberapa  organisasi  Kristen,  seperti Opportunity  International dan Vision
Fund ,  secara  aktif  terlibat  untuk memajukan industri keuangan mikro.
Beberapa literatur sejarah ekonomi,  melalui  perdebatan  yang cukup  panjang  membahas  peran agama
dalam merangsang
pertumbuhan  ekonomi.  Perdebatan ini  dimulai  dengan  karya  klasik  Max Weber  mengenai  Etika  Protestan  dan Semangat
Kapitalisme.
Weber
menyatakan  bahwa  etika  Protestan,
yang  berfokus  pada personal  agency dan dilligence , mendorong pembangunan  ekonomi.  Perdebatan pun semakin meluas mengenai peran historis  agama  dalam  pengembangan kapitalisme
modern yang bertentangan dengan fokus perhatian yang  dikhususkan  agama  dalam pembangunan  saat  ini  (Mersland et al ., 2012).
Saat ini, salah satu
permasalahan  serius  yang  marak dibicarakan setiap hari di masyarakat adalah  korupsi.  Terdapat  banyak  hal yang  belum  diketahui  mengenai faktor  penyebab  hal  itu  terjadi. Glaeser  dan  Saks (2004)  menyatakan bahwa  etnis  keragaman  merupakan salah  satu  faktor  pemicu  terjadinya korupsi.  Jika  ada  sejumlah  etnis kelompok  dalam  masyarakat  dan politisi/birokrat cenderung mengalokasikan sumber daya ke arah pendukung  etnis  mereka  sendiri, maka  anggota  dari  satu  kelompok
etnis  cenderung  terus  mendukung politisi/birokrat  dari  kelompok  etnis mereka sendiri, meskipun dia dikenal korup.
Kecenderungan untuk mendukung anggota kelompok sendiri tidak hanya mencakup etnis kelompok  tetapi  juga  mencakup kelompok-kelompok agama
(Vanhanen,  1999).  Keragaman agama adalah  sama  pentingnya  dengan keragaman  etnis  dalam  menjelaskan suatu  menjelaskan  korupsi  (Dincer, 2008).  Pendapat  ini  dipertegas  oleh penelitian  Putnam  dan  Campbell (2010)  yang  menyatakan  bahwa individu  yang  berpartisipasi  dalam kumpulan (kongregasi) religius cenderung  memiliki  keyakinan  pro- sosial  kuat  dan  berperilaku  yang cenderung lebih pro- sosial dibandingkan  individu  yang  tidak berpartisipasi dalam kongregasi religius.  Namun,  tidak  ada  bukti konklusif tentang arah kausalitas.
King  (2007)  menyatakan  bahwa religiusitas  berbeda  dari  spiritualitas. Namun, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa baik religiusitas dan  spiritualitas  memiliki  pengaruh positif  pada  sikap  dan  perilaku  dari individual.  Internalisasi  nilai-nilai agama  bisa  pengaruh  perilaku  etis atau  nilai-nilai  individu  dan  sikap pribadi  dan  perilaku  (Amaliah  dan Westi Riani, 2011; dan Amaliah, 2014 dalam  Amaliah  dan  Purnamasari,
2015) dan tercermin dalam kehidupan pribadi dan sosial (Ntalianis dan Darr, 2005). Sementara La  Porta  et  al.  (1999)  menunjukkan bahwa  Protestanisme  dan  korupsi berpengaruh  negatif  dan  secara signifikan terkait.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Waithima (2010) di kalangan mahasiswa  di  universitas  Kenya menunjukkan bahwa agama
berafiliasi  dengan  kecenderungan individu  untuk  melakukan  korupsi. Dia  lebih  jauh  menunjukkan  bahwa agama  rakyat  berafiliasi  dengan tindakan  untuk  membasmi  korupsi. Kemudian  penelitian  yang  dilakukan oleh  Flavin  dan  Ledet  (2010)  di  USA menemukan  bahwa  populasi  Katolik dengan  proporsi  yang  lebih  tinggi memiliki  tingkat  korupsi  pemerintah yang  lebih  tinggi,  dimana  agama  dan keyakinan seseorang berdampak pada perilaku. Melgar et al. (2010) menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  yang  signifikan  antara kelompok agama. Mereka menambahkan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi persepsi  korupsi,  namun  mereka menemukan bahwa
menghadiri layanan  keagamaan  lebih  sering mengurangi persepsi korupsi.
Penelitian  Yahya et  al .,  (2015) mengungkapkan bahwa budaya organisasi  dan  religiusitas  memiliki
kekuatan  penuh  korupsi.  Temuan menunjukkan  bahwa  pemahaman yang  lebih  baik  sangat  dibutuhkan oleh  para  pembuat  kebijakan  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  korupsi  terutama  di kalangan  generasi  muda,  khususnya Gen  Y.  Kesimpulannya  bahwa  agama memiliki  efek  pada  korupsi.  Upaya untuk mereformasi sistem pemerintahan dan mengontrol korupsi harus memperhitungkan faktor-faktor  agama  jika  ingin  upaya tersebut berhasil, terutama di kalangan Gen Y.

## Pemberantasan Korupsi sebagai Wujud Rasa Cinta Tanah Air
Dalam  konteks  filosofi,  cinta merupakan  sifat  baik  yang  mewarisi semua  kebaikan,  perasaan  belas kasih  dan  kasih  sayang.  Cinta  juga dapat  dikatakan  sebagai  aksi  atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia  terhadap  objek  lain,  berupa pengorbanan  diri,  empati,  perhatian, kasih  sayang,  membantu,  menuruti perkataan,  mengikuti,  patuh,  dan mau  melakukan  apa  pun  yang diinginkan  objek  tersebut  (Wikipedia, 2015).  Terdapat  berbagai  macam bentuk  cinta  seperti  cinta  keluarga, cinta  negara,  cinta  bangsa,  cinta pengetahuan, ataupun cinta kebebasan.  Wujud  cinta  yang  akan dibahas  pada  artikel  ini  adalah  cinta tanah  air  atau  sering  disebut  dengan

## nasionalisme.
Cinta  tanah  air  itu  adalah perasaan  cinta  kepada  bangsa  dan negara. Cinta dalam arti luas ditandai dengan  sikap  yang  mementingkan kepentingan  bangsa    dan  negara, serta  rela  berkorban  demi  kejayaan bangsa  dan  negara  untuk  mengisi kepemrdekaan.  Untuk  dapat  mengisi kemerdekaan,  setiap  warga  negara hendaknya berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan kompetensi  dan  kemampuan  yang dimiliki.  Rasa  cinta  tanah  air  inilah yang  mendorong  perilaku  individu untuk membangun negaranya dnegan penuh dedikasi. Oleh karena itu rasa cinta tanah air ini perlu dikembangkan  dalam  jiwa  setiap individu. Kecintaan  terhadap  Indonesia
harus  dimaknai  sebagai  keinginan untuk melihat Indonesia bebas korupsi. Makna cinta tanah air disini dilihat  dari  upaya  warga  negara untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan
dan membantu  meluruskan  yang  salah sesuai  dengan  mekanisme  yang berlaku.  Cara  ini  merupakan  salah satu  bentuk  wujud  bela  negara sebagai  bukti  nasionalisme.  Konsep bela  negara  tidak  hanya  diwujudkan secara fisik, namun juga melalui non fisik. Secara nonfisik dapat didefinisikan  sebagai  upaya  untuk
mempertahankan negara dengan cara meningkatkan  rasa  nasionalisme, yakni  kesadaran  berbangsa  dan bernegara,  menanamkan  kecintaan terhadap  tanah  air,  serta  berperan aktif  dalam  memajukan  bangsa  dan negara, salah satunya adalah berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan  bentuk  baru chauvinisme yaitu  cinta  buta  terhadap  Indonesia tanpa  kemauan  melihat  kondisi faktual  Indonesia  yang  compang- camping karena perilaku mementingkan diri sendiri dan golongannya. Terkait dengan fenomena korupsi  yang  marak  terjadi,  tindakan korupsi  merupakan  wujud  bahwa koruptor  sudah  mulai  kehilangan rasa cintanya pada tanah air, bahkan mungkin  sudah  tidak  memilikinya lagi.  Jika  rasa  cinta  itu  masih  ada, tentunya  para  koruptor  tidak  akan tega  memakan  uang  rakyat  sehingga menyebabkan  rakyat  menderita,  dan memicu kemiskinan di berbagai tanah air.  Rendahnya  kesadaran  bernegara dan  minimnya  rasa  cinta  tanah  air membuat  para  koruptor  gelap  mata untuk menerima uang haram tersebut.  Budaya  Indonesia    yang masih money  oriented menyebabkan banyak orang mencoba untuk mendapatkan  uang  secara  cepat tanpa  melalui  proses  yang  benar.
Sistem  birokrasi  Indonesia  yang merupakan  warisan  budaya  kolonial
Belanda yang rumit sehingga membuka  celah-celah  bagi  orang- orang  yang  ingin  melaksanakan praktik  korupsi.  Semakin  lengkap mengingat  nilai-nilai  agama  mulai semakin  luntur  sehingga  banyak orang mulai tergiur untuk melakukan praktik korupsi.
Salah  satu  profesi  yang  dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi  kasus  korupsi  di Indonesia  adalah  profesi  akuntan.
Profesi  ini  harus  memiliki  rasa  cinta tanah  air  yang  tinggi  sehingga memiliki keberanian untuk mengungkapkan dan melawan
korupsi  yang  merajelalela.  Sebagai akuntan, kejujuran merupakan harga mati  meski  idealisme  ini  sering
bertentangan dengan
keinginan
manajemen perusahaan. Sebagai suatu profesi, seorang akuntan harus menjaga prasyarat,
kompeten, memiliki integritas, independen, kepribadian  yang  optimal  sehingga memadai  sebagai  modal  melawan kejahatan  ekonomi  seperti  korupsi. Dalam  hal  ini  seharusnya  akuntan memberikan  saran  yang  mendukung terciptanya  tata  kelola  perusahaan yang baik seperti memperbaiki sistem perpajakan di
perusahaan, menyarankan perusahaan untuk mengisi  posisi  keuangan  perusahan
dengan  akuntan  yang  profesional, menetapkan  sistem  evaluasi  yang memadai, dan memberikan dukungan teknis  kepada  gerakan  atau  lembaga anti korupsi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas, dapat  disimpulkan  akuntan  bisa berperan dalam upaya pemberantasan  korupsi  berdasarkan etika,  agama,  dan  cinta  kepada Tuhan,  profesi,  bangsa,  dan  negara.
Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran dan
pengetahuan  etika  di  kalangan  para akuntan  dan  perlunya  perluasan pandangan  dari  akuntan  hanya sebagai  tukang  administrasi  atau tukang  catat  menjadi  akuntan  yang mempunyai loyalitas profesi dan lebih independen dalam pelaksanaan tugas merupakan cara yang dapat
memperkecil terjadinya korupsi.
Namun  jika  dari  sisi  akuntannya sendiri tidak menanamkan moral dan etikanya  sebagai  seorang  akuntan sesungguhnya,  maka  korupsi  yang diharapkan berkurang dan hilang dari negeri ini tidak akan terjadi

## REFERENSI
Amaliah, Ima dan Pupung Purnamasari.  2015.  Fraud Prevention: Relevance to Religiosity  and  Spirituality  in the Workplace. Procedia-Social
and  Behavioral  Sciences ,  Vol. 211, pp. 827 – 835.
Bertens,  K.  2000. Pengantar Etika Bisnis . Penerbit Kanisius: Yogyakarta. Badjuri,  Achmad.  2010.  Peranan Etika Akuntan terhadap Pelaksanaan Fraud Audit. Fokus  Ekonomi .  Vol.  9,  No.  3, hal 194-202. Brown,  D.M.,  dan  Annis,  L.  1978. Moral  development  level  and religious
behavior.
Psychological Reports. Vol. 43,
pp. 1230
Dincer,  Oguzhan  C.  2008. Ethnic  and  religious  diversity and corruption. Economic  Letters .  Vol.  99.  Pp. 98-102
Flavin  dan  Ledet.  2010.  Religion  and Government  Corruption  in  the American States. Public Integrity ,  Vol.  15,  No.  4,  pp. 329-343
Glaeser, E.L., Saks, R.E., 2004. Corruption  in  America.  NBER
Working Paper. 10821. Glock,  Charles  Y.  dan  Rodney  Stark. 1965. The New Denominationalism. Review  of Religious  Research .  Vol.  7,  No.
1, pp. 8-17. Hamza,  Kraim.  2010.  Measuring Religiosity in Consumer Research from Islamic Perspective. Iannaccone,  L.  R.  1998.  Introduction to  the  economics  of  religion. Journal  of  Economic  Literature ,
Vol. 36, pp. 1465–1496.
Marshall,  K  dan  L.  Keough.  2004. Mind,  Heart,  and  Soul  in  The Fight Against Poverty .
Melgar,  Natalia.,  Maximo  Rossi,  dan Tom  W.  Smith.  2010.  The perception of corruption.
Documentos  de  Trabajo ,  Vol. 05, No. 08.
Mersland, Roy., Bert D’Espallier, dan Magne  Supphellen.  2012.  The effect of religion on development  efforts:  evidence from the microfinance industry and  a  research  agenda. World Development .  Vo.  41,  pp.  145-
156. Mokhlis,  Safiek.  2006.  Religious contrast in consumer shopping styles; a factor analytic comparison. Journal of Business  Studies  Quarterly . Vol. 2, No. 1, pp. 52-64.
Noland, Marcus. 2005. Religion and  Economic  Performance. World Development . Vol. 33, No. 8, pp 1215-1232.
Ntaliani.  F  dan  Darr,  W.,  2005.  The influence  of  religiosity  and work  stat  us  on  psychological contracts. The  International Journal of Organizational Analysis , Vol.13, No.1, pp. 89- 102
Pamungkas,  Imang  Dapit.  2014.
Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi  dalam  mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jurnal ekonomi dan Bisnis . Vol. 15, No. 02.
Putnam  RD.  dan  Lim  Campbell. 2010. Religion, social
networks,  and  life  satisfaction. American Sociological Review .
La  Porta,  R.,  Lopez-de-Silanes,  F., Shleifer,  A.,  Vishny,  R.,  1999. The  quality  of  government. Journal of Law, Economics, and
Organization , Vol. 15, pp. 222– 279.
Ludigdo,  Unti.  2007.  Paradoks  Etika
Akuntan. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta.
Lukito,  A.  S.  2015.  Fostering  and enhancing  the  role  of  private sector. Journal  of  Financial Crime , Vol. 22 , No. 4, pp. 476–
491.
Rest,  J.  1969.  Longitudinal  study  of the  defining  issues  test  of moral  development: A strategy for  analyzing  developmental change.
Developmental Psychology ,  Vol.  11.  pp.  738- 748.
Tan,  Jonathan  H.W  dan  Claudia Vogel.  2008.  Religion  and trust:  An  experimental  study.
Journal of Economic Psychology .  Vol.  29,  pp.  832-
848.
Ter Haar, G., dan Ellis, S. 2006. The role of religion in development: Towards  a  new  relationship between  the  European  Union and  Africa. The  European Journal of Development Research ,  Vol.  18,  pp.  351– 367.
Thomas,  S.  M.  2005. The  global resurgence  of  religion  and  the transformation  of  international Relations .  London:  Palgrave Macmillan.
Transparency  International.  2014.
Survey Source for The Corruption  Perspective  Index.
http://www.transparency.org/ surveys/index.html. diunduh 8 Januari 2016.
Vanhanen, T., 1999. Domestic Ethnic Conflict  and  Ethnic  Nepotism. Journal of Peace Research , Vol. 36, pp. 55–73.