© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Black Campaign Social Media sebagai Komunikasi Aktor Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia

## Inke Nur Dewanti
Pasca Sarjana Jurusan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jln. Salemba Raya IV, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
E-mail: inke.nur01@ui.ac.id

## Abstract
This research is intended to show how black campaigns are a communication medium for political actors in the  general  elections that took place in Indonesia,  especially  2019.  One  of  the  black  campaigns  that was born was with the emergence of “cebong” and “kampret” who provoked social media. In addition, the  media  that  contribute  to  the  spread  of  the  black  campaign  are  not  far  from  Facebook,  Twitter, Instagram, to chat media such as WhatsApp. The method used in this research is a literature study. Later there  are  several  ways that  can  be  done to  avoid  black  campaigns  by  taking  repressive  and  preventive actions using law enforcement. In the discussion of this journal, it was found that media literacy is one of the supporting  tools  to  help  educate the  public  in  political life.  Media  literacy can  also be campaigned from an early age for the people to avoid hoaxes and disinformation that are increasingly rampant and increase political participation.
Keywords: black campaign; social media; disinformation; political actors; media literacy

## Abstrak
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperlihatkan  bagaimana  black  campaign  sebagai  media  komunikasi aktor politik dalam pemilihan umum yang terjadi di indonesia terutama 2019. Salah satu black campaign yang  lahir  yaitu  dengan  munculnya  cebong  dan  kampret  yang  memprovokasi  social  media.  Selain  itu, media yang berkontribusi dalam penyebaran black campaign tidak jauh dari facebook, twitter, instagram, hingga  media  chatting  seperti  whatsapp.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi literatur.  Nantinya  ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  black  campaign  dengan melakukan  tindakan  represif  dan  preventif  menggunakan  penegak  hukum.  Pada  pembahasan  jurnal  ini didapatkan bahwa, literasi media merupakan salah satu sarana pendukung untuk membantu mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Literasi media juga dapat dikampanyekan sejak dini bagi rakyat agar terhindar dari hoaks dan disinformasi yang semakin merajalela dan meningkatkan partisipan politik.
Kata Kunci: black campaign; social media; disinformasi; aktor politik; literasi media.
Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 202 2

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara demokrasi.  Ciri demokrasi  ini menjadi  penanda khusus negara  indonesia.  Dimana  pemilu  menjadi  jembatan  realisasi  untuk  penentuan  pemimpin daerah  juga  negara.  Pemilu  yang  terjadi  pada  2019  menarik  untuk  didiskusikan  karena  bisa dikatakan  pemilu  ini  menjadi  kali  pertama  diadakan  pemilu  secara  serentak.  Pemilu  yang diadakan  17  april  2019.  Dalam  eksekusinya,  masyarakat  indonesia  tidak  hanya  memilih presiden  dan  wakil  presiden,  namun  juga  dpr,  dpr  regional,  provinsi  hingga  dpd.  Hasil implementasi  menunjukkan  hasil  yang  cukup  menarik  bagi  para  penyelenggara  hingga pemilih. Diketahui, dari hasil survey didapatkan jika pemilih lebih peduli calon presiden dan wakil  presiden  karena  kampanye  yang  dilakukan  dibandingkan  lainnya,  hal  ini  karena kampanyenya berhasil mendominasi wacana publik atas pemilihan presiden jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan lainnya (syafei & darajati, 2020).
Meski  sudah  berlalu,  waktu  pelaksanaan  pemilu  2019  cukup  menyita  perhatian masyarakat.  Hal  ini  menjadi  menarik  karena  beredarnya  hoax  atau  kabar  bohong  dalam lapisan  masyarakat.  Hal  ini  juga  terjadi  karena  ada  black  campaign  yang  disebarkan  untuk menjatuhkan  lawan.  Black  campaign  biasanya  disebarkan  melalui  media-media  umum, contohnya spanduk dan poster hingga media sosial secara aktif. Pada tahun 2019 lalu, hanya ada 2 pasang capres dan cawapres pada pemilu. Nomor 1 untuk jokowi dan ma’ruf amin dan nomor  2  untuk  prabowo  dan  sandiaga  uno.  Pada  riwayatnya,  23  september-13  april  2019 menjadi waktu kampanye bagi kedua belah pihak.
Di  Indonesia,  sejak  kelahiran  internet  di akhir 1990-an,  komunikasi  politik  mulai mengalami  pergeseran   dari bersifat   konvensional   ke   digital.   Dengan  karakter   yang ada kemudian menciptakan  peluang  dan  tantangan  bagi  para  aktor  politik  khususnya dalam berkomunikasi  politik  yang  efektif  dan  berkualitas  dengan  masyarakat  (Hidayati,  2021). Indonesia  sendiri    sebagai    negara    demokratis    telah    memberikan  ruang  kebebasan    bagi setiap    masyarakat  untuk    berserikat,    berkumpul    dan    mengemukakan    pendapatnya dimanapun  (Putra,  Annissa,  2021).  Sejauh  ini,  komunikasi    politik    menghadapi    beberapa tantangan  besar, terutama  dalam  mengatasi  jarak  yang  semakin  jauh  antara masyarakat dan    aktor    politik    terpilih  dalam  satu  dasawarsa  terakhir  (Solito    &    Sorrentino,    2020). Kondisi  ini  kemudian  membuat  strategi    komunikasi  politik  tidak  hanya    terfokus    pada kegiatan  pemasaran  politik,  namun  juga  tentang pertukaran pesan yang berkelanjutan antar masyarakat (Kariryaa  et  al.,  2020). Pada   era   Presiden Jokowi,   media   pers   memiliki kesempatan  untuk menugaskan  jurnalis  mereka di  Istana  dengan  persyaratan  yang  sudah ditetapkan    dan  wajib  terdaftar    secara  resmi    di    Biro    Pers,    Media,    dan  Informasi Sekretariat    Presiden.    Infonya,  ada    aturan    wartawan    yang    bisa  ditugaskan    di    Istana minimal harus memiliki pengalaman dua tahun (Putra, 2021). Tentunya pers ini lebih bersifat positif.  Berbeda  dengan  bahasan  kita,  black  campaign  itu  sendiri,  khususnya  di  indonesia sering  dipakai  sebagai  title  kampanye  negatif  atau  negative  campaign  untuk  menjatuhkan lawan  politik.  Dari  berbagai  sumber  banyak  disebutkan  jika  black  campaign  ini  sering muncul ketika pemilu 2019 lalu, hal ini tentunya terjadi pada capres-cawapres pada saat itu. Hal  inilah  yang  menjadi  tujuan  kami  untuk  memperjelas  ke  khalayak  bagaimana  black campaign  pada  social  media  menjadi  sarana  media  komunikasi  aktor  politik  dalam  proses pemilu  di  indonesia  dan  bagaimana  akhirnya  literasi  media  menjadi  pendukung  kecerdasan
dalam  berpolitik,  agar  terhindar  dari  hoaks  dan  disinformasi  yang  semakin  merajalela  dan meningkatkan partisipan politik.

## TINJAUAN LITERATUR Pemilihan Umum
Pemilihan  umum  adalah  wujud  demokrasi  yang  mencanangkan  terlaksananya kebebasan  juga  kesetaraan  hak  pada  masing-masing  individu,  terutama  pada  urusan  politik (zuhro, 2019). Pemahaman ini membuat negara demokratis menjadi punya nilai khusus bagi masyarakat  di  seluruh  penjuru  dunia.  Pemilu  itu  sendiri  menjadi  nilai  dasar  bagi  masing- masing  negara  yang  berkiblat  pada  prinsip  ini  dalam  sistem  politiknya.  Pada  demokrasi, semua orang dapat terlibat dalam pemilu dan menjadi sumber kekuatan kekuatan pemerintah dalam mengalihkan kedaulatan atas konteks kerakyatan pada calon tertentu untuk menduduki posisi politik (Junaidi, 2009). Pemilu itu sendiri merupakan sarana eksekusi demokrasi yang dimanfaatkan rakyat tanpa membedakan hak dan kewajiban.

## Black campaign
Penggunaan  disinformasi  atau  ujaran  kebencian  bisa  disebut  hitam  kampanye.  Sifat media sosial membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk menyebarkan hitam kampanye di  platform  mereka.  Dampak  yang  muncul  atas  kampanye  hitam  ini  biasanya  tidak  hanya merusak  nama  baik,  namun  juga  berpengaruh  terhadap  pola  pikir  masyarakatnya.  Tujuan black  campaign  itu  sendiri  juga  untuk  mengelabui  lawan  hingga  menjatuhkan.  Black campaign itu sendiri merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dulu, black  campaign  disebarkan  melalui  pamflet,  namun  seiring  berjalannya  waktu  media  yang digunakan  bertambah,  contohnya  social  media  dan  masa  kini  yang  membuat  kampanye menjadi  semakin  atraktif.  Black  campaign  merupakan  salah  satu  dampak  negatif  akibat perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  setiap  harinya.  Media  sosial  yang  digunakan untuk tujuan ini biasanya tidak jauh dari facebook, twitter, instagram, hingga chat whatsapp (nisa, disemadi, roisah, 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang digunakan pada jurnal  ini adalah studi pustaka atau literature, dimana penulis akan membahas fenomena pada sumber yang ada sebelumnya, lalu menguraikan dan mengkombinasikannya satu sama lain agar hasil yang dicari dapat ditemukan. Pada dasarnya kami  akan  membahas  mengenai  pemilihan  umum  di  indonesia  dan  black  campaign.  Studi pustaka  merupakan  studi  komprehensif  dan  interpretasi  pustaka  yang  menyebutkan  topik  - topik spesifik. (aveyard, 2010).
Untuk  meninjau  dan  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  metode  systematic review.  Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  menyusun  penelitian  dengan menggunakan systematic review diantaranya: 1) peneliti melakukan identifikasi masalah; 2) melakukan  evaluasi  temuan;  3)  terakhir  melakukan  interpretasi  dan  menganalisis  hasil penelitian  yang  sesuai  dengan  pilihan  topik,  pertanyaan  maupun  fenomena  yang  menjadi perhatian penulis (kitchenham dalam siswanto, 2010).
Sementara  itu,  pendekatan  kualitatif  dalam  systematic  review  digunakan  untuk meringkas  hasil-hasil  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Metode  mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan meta-sintesis. Secara definisi, meta-sintesis  adalah  sebuah  metode  yang  dilakukan  dengan  cara  mengintegrasi  data  untuk mendapatkan  teori  maupun  konsep  baru  atau  tingkatan  pemahaman  yang  lebih  luas  dan menyeluruh  (perry  &  hammond,  2010).  Tujuan  dari  systematic  review  adalah  mengurangi bias  dan  dapat  mensintesis  informasi  yang  akan  diperoleh.  Latar  belakang  dari  systematic review berisi ringkasan singkat tinjauan pustaka, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.
Dengan  demikian  peneliti  memulai  dengan  memilih  fenomena  yang  akan  dikaji kemudian mencari jurnal maupun penelitian terdahulu yang sesuai dengan komunikasi aktor politik terhadap black campaign dalam pemilihan umum di  indonesia. Dalam penelitian ini, penulis  juga mencari kaitannya social  media sebagai  media black  campaign  yang dilakukan para aktor politik sebagai salah satu pendukungnya yang kemudian akan dianalisis. Langkah selanjutnya,  peneliti  menggabungkan  semua  jurnal  atau  penelitian  terdahulu  dengan  tema pemilihan umum dan black campaign dalam bentuk paragraf untuk dapat di komparasi serta mensintesis data yang diperoleh dengan menjelaskan judul penelitian, nama peneliti, metode yang digunakan, dan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Munculnya    media    sosial  sebagai    platform  pertukaran  sosial    memberikan  wadah baru  bagi  para  politisi  untuk dapat  menginvestasi  waktu  serta  dapat menghemat  biaya. Pejabat    publik    yang  ada  mulai    bertransformasi    ke  dunia    digital    dengan    tujuan  untuk mencapai    konstituen    mereka.    Akan  tetapi,  pada    kenyataannya    media    sosial    yang  ada tidak selalu  sesuai  dengan harapan politisi.   Hampir separuhnya politisi  seakan tidak  siap untuk    menghadapi  ketegangan  demokrasi  yang  ada  (Putri,  2021).  Pemilihan  umum  pada 2019  lalu  sudah  berlalu,  namun  realisasi  seperti  masih  meninggalkan  masalah,  mengingat banyaknya  black  campaign  yang  ada  di  media  sosial.  Hal  ini  membuat  media  sosial  seperti mengalami  perubahan  manfaat,  kampanye  untuk  kegiatan  politik  merupakan  salah  satunya. Memang  black  campaign  sudah  ada  peraturannya,  namun  black  campaign  ini  tidak  dapat terelakkan.  Pernah  muncul  kabar  jika  nantinya  capres  nomor  1  terpilih  azan  akan  berhenti dikumandangkan hingga pki akan hidup kembali. Pernah pula beredar uang kertas berstempel dan  bertuliskan  prabowo  dan  merebak  pula  skandal  jika  cawapres  nomor  2  memiliki  tiga perempuan  simpanan.  Hal  tersebut  tersebar  dalam  berbagai  media  seperti  selebaran  hingga facebook  dan  twitter,  bahkan  juga  diterima  oleh  para  pengguna  whatsapp.  Hingga  medsos ikut  berkontribusi  dalam  mempengaruhi  masyarakat  dalam  memandang  kehidupan  sosial. Dikatakan  adanya  media  sosial  ini  tentunya  akan  memberi  efek  positif  dan  negatif  dalam masyarakat.  Sejak  agustus  2018  hingga  februari  2019  kementerian  komunikasi  dan informatika  membeberkan  jika  ada  771  hoax  yang  beredar  dalam  dunia  maya.  181 diantaranya  berkaitan  dengan  konteks  politik  yang  menjatuhkan  capres  dan  cawapres terdaftar  dan  hal  ini  bisa  dikatakan  black  campaign  karena  bersifat  memfitnah.  Black campaign itu sendiri sering tidak terkuak akibat pelaku sulit  ditemukan. Tidak adanya batas dalam ruang siber juga menjadikan kategori hukuman yang seharusnya diterima pelaku sulit disesuaikan. Hal ini tentunya dapat memberi dampak rugi terhadap capres dan cawapres yang sedang bersaing dalam pemilu, masyarakat juga terarah pada pandangan yang salah.
Sulit  mengungkap  black  campaign  menunjukkan  jika  penegakan  hukum  yang  ada masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Penggunaan  internet  yang  bebas,  selain  dapat  memberi efek  yang  positif  juga  negatif  ini  juga  akan  mempengaruhi  negara  jika  digunakan  untuk konteks yang tidak tepat, terutama dalam penyebaran black campaign. Hal ini dapat membuat masyarakat cenderung apatis ataupun tidak percaya akan hasil pemilu 2019. Pada tahun 2017 masyarakat telematika (mastel) memberikan hasil penelitian jika ada sebanyak 34,90% hoax yang disebar melalui web, 62,80% melalui aplikasi chatting dan 92,40% melalui media sosial (Juditha,  2018).  Dari  presentase  tersebut  terlihat  jika  sosial  media  lebih  dominan menyebarkan  konten  negatif.  Merebaknya  internet  inilah  yang  membuat  black  campaign semakin  merajalela  terutama  saat  pemilu.  Sebelum  muncul  sosial  media  black  campaign biasanya hanya disebarkan melalui pamflet,  artikel atau spanduk  yang tentunya berisi berita bohong  atau  negatif  akan  suatu  pasangan.  Namun  dengan  adanya  social  media,  black campaign  ini  semakin  masif  dengan  hoaks  yang  semakin  menjadi-jadi  (dodu,  2017). Penyebarannya  bisa  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  dan  kalangan,  baik  tim  yang  sudah terdaftar  ataupun  hanya  sekedar  simpatisan.  Apalagi  dengan  perkembangan  teknologi  black campaign  tidak  hanya  akan  tersebar  di  indonesia,  namun  juga  ke  seluruh  dunia  pada  waktu yang bersamaan. Bahkan dengan munculnya gadget hanya dengan share atau copy paste link suatu berita orang akan menerima hanya dalam hitungan detik. Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku  black  campaign  untuk  menyebarkan  hoax  yang  sebelumnya  sudah  disiapkan,  baik dalam  bentuk  berita  ataupun  iklan.  Namun  biasanya  berita  juga  iklan  ini  lebih  condong menyesatkan dibandingkan menunjukkan kebenaran karena dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Selain itu meski pemilu 2019 sudah usai, hingga kini masih banyak black campaign yang  terjadi  sosial  media  baik  yang  berkaitan  dengan  sara  ataupun  ham.  Bahkan  saat  itu muncul istilah cebong dan kampret sebagai sebutan untuk pendukung masing-masing paslon. Selain berpengaruh pada opini rakyat, black campaign ini sudah pasti juga telah berpengaruh terhadap kredibilitas masing-masing capres dan cawapres. Rakyat tentu akan memperlihatkan rasa  tidak  percaya  akan  pemerintah  yang  saat  ini  berkuasa.  Dari  segi  politik,  pasti  banyak reaksi  yang  muncul  yang  kemudian  dimanfaatkan  oknum  untuk  memecah  belah  suasana. Cebong dan kampret tidak hanya berlaku saat pemilu saat itu namun masih berlanjut sampai sekarang.  Berkaca  dari  pilkada  2018  polri  menarik  hoaks  black  campaign  social  media  ini dengan  menciptakan  satgas  nusantara  dan  polisi  siber  dengan  tujuan  meminimalisasi  isu provokasi menjadi sebuah masalah sosial. Intinya penegak hukum wajib punya pengetahuan yang  bagus  untuk  perkembangan  teknologi  yang  ada,  termasuk  peta  sebaran  pelaku  untuk cepat  membasmi  mereka  (wildansyah,  2019).  Meski  banyak  akun  anonim  pada  sosmed, namun akun tersebut dapat ditutup oleh penegak hukum. Black campaign yang ada di dunia maya,  tentu  harus  diselesaikan  pula  secara  demikian,  termasuk  penyediaan  anggaran  dan regulasinya.  Ketika  pemilihan  umum  2019,  sudah  terlihat  jika  ada  dua  kelompok  yang membanggakan  paslon  masing-masing  dan  masing-masing  sering  menunjukkan  persaingan yang  tidak  sehat,  bahkan  saling  serang  ketika  harus  on  air  di  televisi,  begitu  pula  di  sosial media.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  jembatan  oknum  untuk  melakukan  black campaign.  Kampanye  hitam  ini  terjadi  bisa  saja  karena  bertujuan  untuk  menjatuhkan  lawan dengan menghalalkan berbagai cara. Hingga akhirnya masyarakat juga ikut terdoktrin untuk menyebarluaskan black campaign di social media. Rakyat yang gampang terhasut merupakan celah  pelaku  untuk  semakin  menyebarkan  black  campaign.  Apalagi  budaya  sangatlah
dijunjung  tinggi  oleh  orang  indonesia,  dan  dimanfaatkan  pelaku  untuk  menanamkan  hal negatif  pada  masyarakat.  Kini,  sosial  media  tidak  hanya  dilakukan  untuk  sosialisasi  namun juga  perdagangan  informasi  politik.  Hal  inilah  yang  dimanfaatkan  pelaku  untuk menyelesaikan rencana black campaign. Menjelekkan pihak tertentu sudah menjadi hal biasa, karena telah berlangsung sejak 2014 (Doly, 2020).
Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terjadinya black campaign  adalah dengan meningkatkan literasi media. Literasi ini merupakan modal untuk menggunakan social media. Cara  ini  bisa  digunakan  untuk  menjadi  modal  penggunaan  social  media.  Literasi  ini digunakan  untuk  melihat  analisis  isi  pada  sosial  media,  juga  untuk  melihat  budaya  dalam membaca,  memeriksa,  dan  menganalisis  literasinya.  Analisis  literasi  ini  bisa  dilakukan  oleh elemen  umum  seperti  kpu,  guru,  dosen,  bawaslu,  hingga  tokoh  masyarakat.    Literasi  media ini  bisa  dicanangkan  sejak  jaman  sekolah  dasar  hingga  perkuliahan.  Cara  lainnya  adalah dengan  menyebarluaskan  konten  positif  bagi  kalangan  muda  lewat  public  figure  media ataupun  key  opinion  leader.  Penegakan  hukum  pun  bisa  berjalan  baik,  jika  penegak  hukum membentuk  sinergi  sebagai  pencegahan  hingga  upaya  represif.  Lembaga  negara  seperti bawaslu  dan  kpu  yang  terbentuk  dapat  juga  melakukan  pemilihan  umum  selain  melakukan kerjasama  dengan  penyedia  social  media  layaknya  facebook  hingga  whatsapp.  Hal  ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan black campaign yang tersebar secara random. Jika preventif selesai  makan  selanjutnya harus dilakukan represif  dengan memblokir akun  yang menyebarkan  berita  tidak  benar.  Pemblokiran  tentu  dilakukan  dengan  memfilter  terlebih dahulu mana yang benar-benar melakukan black campaign. Seperti yang sudah diulas di atas black  campaign  dapat  membahayakan  keutuhan  negara  (Doly,  2020).  Dengan  adanya  filter ini,  tentu  akan  semakin  membantu  meningkatkan  semangat  partisipan  politik  dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Pendekatan  komunikasi  politik  tidak  hanya  dilakukan  oleh  calon kandidat politik, namun juga oleh  tim  pemenangan (Triwicaksono, Nugroho, 2021). Ada banyak sekali faktor yang  mempengaruhi  black  campaign  di  social  media,  yaitu    perundang-undangan,  penegak hukum,  sarana  dan  fasilitas  penegak  hukum  yang  harus  disempurnakan  pada  sosial  media terutama  karena  adanya  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih.  Lalu,  faktor masyarakat,  karena  masih  banyak  rakyat  tidak  bisa  memfilter  dengan  baik  black  campaign yang  ada.  Terakhir  kebudayaan,  kebiasan  buruk  dalam  black  campaign    tentunya mempengaruhi kampanye negatif. Dengan ini bisa saja rakyat yang membagikan berita jahat semakin  banyak.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  upaya  represif  dan  preventif,  aplikasi pendeteksi  konten  negatif  ,  kerjasama  lembaga,  hingga  literasi  media.  Literasi  media  itu sendiri merupakan salah satu sarana pendukung untuk membantu mencerdaskan masyarakat dalam  kehidupan  berpolitik.  Dimana,  literasi  media  ini  perlu  dikampanyekan  sejak  dini kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak termakan hoaks dan disinformasi yang semakin merajalela.  Dengan  adanya  peningkatan  literasi,  hal  ini  tentu  akan  meningkatkan  partisipasi politik yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Aveyard, H. (2010). Doing A Literature Review in Health and Social Care a Practical Guide.
London: Open University Press.
Doly,  Denico.  (2020).  Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  Di  Media Sosial:  Pembelajaran  Pemilihan  Umum  Presiden  Tahun  2019.  Pusat  Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD. Jakarta.
Hidayati, Festy Rahma. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. Universitas Indonesia.
Juditha, Christiany. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax  Communication  Interactivity  in  Social  Media  and  Anticipation.  Puslitbang Aplikasi  Informatika  dan  Informasi  Komunikasi  Publik  Kementerian  Komunikasi dan Informatika RI. Jakarta.
Junaidi,  V.  (2009).  Menata  Sistem  Penegakan  Hukum  Pemilu  Demokratis  Tinjauan Kewenangan  MK  Atas  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilu  (PHPU).  Jurnal Konstitusi.
Kariryaa,  A.,  Rundé,  S.,  Heuer,  H.,  Jungherr,  A.,  &  Schöning,  J.  (2020).  The  Role of  Flag Emoji   in   Online   Political   Communication.   Social   Science   Computer Review. https://doi.org/10.1177/0894439320909085
Kitchenham,  B.  (2010).  Procedures  for  Performing  Systematic  Reviews.  Eversleigh:  Keele University
Nisa, Candra Ulfatun. Disemadi, Hari Sutra. Roisah, Kholis. (2020). Aspek Hukum Tentang Black  Campaign  Pada  Platform  Media  Sosial  Instagram.  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Perry,  A.  &  Hammond,  N.  (2010).  Systematic  Review:  The  Experience  of  a  PhD  Student. Psychology Learning and Teaching.
Putra,  Erik  Purnama.  (2021).  Pola  Komunikasi  Wartawan  Istana  dalam  Membuat  Berita.
Universitas Paramadina.
Putra, Ricky Widyananda. Annissa, Jeanie. (2021). Visualisasi Makna Politik Pada E-Comic Melalui Akun @kostumkomik. Universitas Budi Luhur.
Putri,  Ayu  Nenden  Assyfa.  (2021).  Gaya  Komunikasi  Politik  Twitter  Partai  Gerindra.
Universitas Indonesia.
Solito,    L.,    &    Sorrentino,    C.    (2020).    Political    communication    and    social    change. Political communication and challenges in the digital age. Icono14. https://doi.org/10.7195/RI14.V16I1.1161
Syafei,  Muhammad.  Darajari,  Muhammad  Rafi.  (2020).  Design  of  General  Election  in Indonesia. Universitas Tanjungpura.
Triwicaksono, Yohanes De Britto Bimo. Nugroho, Adi. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. Universitas Diponegoro.