Volume 04 Nomor 01, Desember 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA
Oleh: Khishtin Thonia Zamrud Magister Kenotariatan UNTAG Semarang khishtin98@gmail.com

## Yulies Tiena Masriani
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang yulies-tm@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Jabatan  Notaris  sangat  rawan  untuk  terkena  jeratan  hukum.  Bukan  hanya  karena  faktor internal  yang  berasal  dari  dalam  diri  Notaris,  tapi  juga  faktor  eksternal  seperti  moral masyarakat  dimana  Notaris  dihadapkan  dengan  dokumen  palsu,  padahal  dokumen tersebut  mengandung  konsekuensi  hukum  bagi  pemiliknya.  Permasalahan  ”Bagaimana prosedur  yang  dilakukan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  agar  tidak  terjadi  kesalahan? Bagaimana  pertanggungjawaban  Notaris  yang  telah  melakukan  Tindak  Pidana  dalam pembuatan  akta  otentik?  Apakah  terhadap  pidana  tersebut  aktanya  menjadi terdegradasi?” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dalam pembuatan  akta  agar  tidak  terjadi  kesalahan,  untuk  mengetahui  dan  mengalisis tanggungjawab  notaris  yang  telah  melakukan  tindak  pidana,  untuk  mengetahui  dan menganilisis  status  akta  otentik  akibat  pidana  tersebut  akibat  pemalsuan  akta  tersebut. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  yuridis  normatif, spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  diskriptif  analitis,  pengumpulan  data ditempuh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  dan  studi  dokumen,  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisi  kualitatif  dengan  tipe  penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah: Prosedur dalam pembuatan akta Notaris agar  tidak  terjadi  kesalahan  adalah  dengan  menerapkan  asas  kecermatan,  menjalankan jabatan dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila  terbukti  bersalah  dan memenuhi unsur - unsur tindak pidana dan memenuhi unsur - unsur kesalahan. Akta yang di dalamnya terdapat tindak pidana pemalsuan, tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi  batal  demi  hukum  dan  terdegradasi  otentitasnya  sebagai  alat  bukti  karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian.
Kata Kunci : Notaris, pemalsuan akta, tanggungjawab, tindak pidana

## ABSTRACT
Notary  positions  are  very  vulnerable  to  legal  entanglement.  Not  only  because  of  internal factors  that  come  from  within  the  Notary,  such  as  carelessness,  not  complying  with procedures,  not  carrying  out  professional  ethics,  but  also  external  factors  such  as  public morals where the Notary is faced with fake documents, even though these documents contain legal consequences for the owner. The purpose of this study is to find out and analyze the procedures  in  making  the  deed so  that  there  are no  mistakes,  to  find  out  and  analyze  the responsibility of the notary who has committed a crime, to find out and analyze the status of the  authentic  deed  due  to the  crime  due  to  the  forgery  of  the  deed.  The  approach  method used  is  a  normative  juridical  approach,  the  research  specifications  used  are  descriptive analytical,  data  collection  is  carried  out  by  conducting  library  research  and  document studies.  The  data  analysis  used  in  this  study  is  a  qualitative  analysis  with  the  type  of normative legal research. The results of this study are: The procedure for making a notary deed so that mistakes do not occur is to apply the principle of prudence, carry out the office honestly, orderly, carefully and with full awareness, responsibility and impartiality. A notary who commits a crime of forgery of a letter in making an Authentic Deed can be criminally responsible  if  it  is  proven  guilty  and  fulfills  the  elements  of  a  criminal  act  and  fulfills  the elements  of  error.  The  deed  in  which  there  is  a  criminal  act  of  forgery  does  not  meet  the material requirements so that it becomes null and void and its authenticity is degraded as evidence because the agreement does not meet the terms of the agreement.
Keywords: Notary, deed forgery, responsibility, crime

## A. PENDAHULUAN
Jabatan Notaris merupakan jabatan yang bermartabat, dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus yang tercantum  dalam  Undang  -  Undang  Jabatan  Notaris.  Tanggung  jawab  Notaris  yaitu kewajiban  dan  kewenangan  secara  sah,  yang  diberikan  khusus  secara  sah  sejak mengucapkan  sumpah  jabatan  saat  pertama  kali  diangkat  sampai  berhenti  atau diberhentikan sebagai Notaris.
Dalam  pasal  1  ayat  1  Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  maksud  dalam  undang  -  undang  ini. Kewenangan Notaris tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat 1 – 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris yang salah satunya berwenang membuatan akta otentik.
Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  yang  lahir  karena  adanya  keterlibatan  langsung dari pihak yang menghadap kepada notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik yang di buat  oleh  dan/atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  sudah ditetapkan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. 1
Suatu  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  harus  berisi  syarat  –  syarat  yang  diperlukan agar tercapainya sifat otentik dari akta itu, apabila syarat – syarat tidak terpenuhi, maka
1 Wawan  Tunggal  Alam,  2001, Hukum  Bicara  Kasus  –  Kasus  dalam  Kehidupan  Sehari  –  Hari , Jakarta, Milenia Populer, hlm. 85.
akta  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Begitu  pentingnya  kewenangan notaris  yang  diberikan  oleh  Negara,  sehingga  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang  – Undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. 2
Jabatan  Notaris  sangat  rawan  untuk  terkena  jeratan  hukum.  Bukan  hanya  karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, seperti kecerobohan, tidak mematuhi prosedur,  tidak  menjalankan  etika  profesi,  tapi  juga  faktor  eksternal  seperti  moral masyarakat  dimana  Notaris  dihadapkan  dengan  dokumen  palsu,  padahal  dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.
Penerapan  hukum  antara  Undang  –  Undang  Jabatan  Notaris  dengan  penerapan hukum  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  menjadi tumpang  tindih  sehingga  memberikan  suatu  ketidakjelasan  hukum  bagi  notaris  apabila terjadi  kesalahan  dalam  bertindak  berdasarkan  tugas  dan  wewenangnya.  Sanksi  pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berakitan deng perbuatan  dengan  pidana  sebagai  bagian  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  hukum. Sanksi  pidana  merupakan Ultimum  Remedium ,  yaitu  jalan  terakhir  apabila  sanksi  atau upaya  –  upaya  hukum  lainnya  sudah  tidak  mempan. 3 Dengan  adanya  kasus/perkara semacam  ini,  maka  akan  menyebabkan  Notaris  harus  mempertanggung  jawabkan  akta yang  telah  dibuatnya,  mengingat  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta otentik yang mana akta tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Kota  Semarang,  yaitu  Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris Sugiharto ,S.H., Sp.N bin Djasmin bersama - sama dengan  Saksi  Masripah  binti  Matrukin  (telah  menjalani  pidana  berdasarkan  Putusan Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  :  660/Pid.B/2015/PN.Smg  tanggal  3 Maret  2016)  dan  Saksi  Rudolf  Mardo  alias  Ucok  bin  Manongtong  Hutadjulu,  pada  hari Kamis  tanggal  25  Pebruari  2010,  bertempat  di  Kantor  Notaris  &  PPAT  Sugiharto,  S.H., milik terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe Timur Nomor 1 A. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Prakteknya, kasus pada Putusan Nomor. 676/Pid.B/2016/PN.Smg. yang mana pada saat Akta Jual Beli Bangunan dan Pelimpahan Hak atas Tanah Negara Nomor 74 tanggal 25 Pebruari  2010  telah  selesai  dibuat,  saksi  Masripah  dan  saksi  Rudolf  Mardo  alias  Ucok membubuhkan  tanda  tangannya  selaku  Penghadap,  dan  Terdakwa  juga menandatanganinya  selaku  Notaris,  serta  dibubuhkan  pula  tanda  tangan  seolah  -  olah saksi H. Muhammad Ahyak memang benar datang sebagai Penghadap, sehingga terkesan bahwa Akta tersebut dibuat dengan sebenar - benarnya.
Tindakan  terdakwa  dan  para  saksi  yang  memalsukan  tandatangan  saksi    H. Muhammad Ahyak, sehingga merugikan saksi  H. Muhammad Ahyak. Hal tersebut sesuai dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  No  Lab.  :  563/DTF/2014 tanggal  12  Agustus  2014  dari  Laboratorium  Forensik  Cabang  Semarang,  menyimpulkan
2 Habib Adjie, “Syarat Akta Otentik”, 2006, Jurnal Renvoi , Nomor 3.39 Vol. IV, hlm. 54.
3 Habib Adjie, “Saksi Pidana Notaris”, Jurnal Renvoi, Nomor  10  Vol.  22  Tanggal  3  Maret  2005, hlm. 31
bahwa  1  (satu)  buah  tanda  tangan  bukti  Muhammad  Ahyak  (QT)  adalah  Non  Identik dengan tanda tangan pembanding Muhammad Ahyak (KT) atau dengan kata lain bahwa tanda  tangan  Muhammad  Ahyak  bukti  yang  terdapat  pada  Dokumen  bukti  nomor  BB- 1797/2014/DTF  berupa  1  (satu)  bendel  minuta  Asli  Akta  Jual  Beli  Bangunan  dan Pelimpahan Hak Penguasaan atas Tanah Negara, No. 74 tanggal 25 Pebruari tahun 2010 dengan tanda tangan Muhammad Ahyak pembanding adalah tanda tangan yang berbeda. Dari  kasus  tersebut  diatas,  dinyatakan  bahwa  Notaris  Soegiharto  telah  melakukan pemalsuan  akta  otentik  dengan  cara  memalsukan  tandatangan  sehingga  melanggar ketentuan  Pasal  44  Undang  Undang  No.  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  44  Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang berjudul  “ TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  TERHADAP  PEMALSUAN  AKTA  JUAL  BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA ” .

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  prosedur  yang  dilakukan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  agar  tidak terjadi kesalahan?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  notaris  yang  telah  melakukan  Tindak  Pidana dalam pembuatan akta otentik?
3. Apakah terhadap pidana tersebut Aktanya menjadi terdegradasi?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  Ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disamping itu juga berusaha  menelaah  kaidah  -  kaidah  hukum  pidana  yang  berlaku  dimasyarakat  dan pendekatkan kasus.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  diskriptif  analitis  Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran terhadap masyarakat  secara  menyeluruh  dan  sistematik  mengenai  segala  hal  yang  berhubungan dengantanggung jawab notaris terhadap pemasulan akta jual beli dan akibat hukumnya. Demikian  pula  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  kenyataan  dari keadaan  objek  ata  masalahnya,  untuk  dapat  dilakukan  penganalisaan  dalam  rangka pengambilan kesimpulan – kesimpulan yang bersifat umum.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  hukum  sekunder,  data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen / kearsipan. Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Mengingat  penelitian  ini  memusatkan  perhatian  pada  data  sekunder,  maka pengumpulan data  ditempuh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  dan  studi dokumen.  Studi  dokumen  atau  kepustakaan  adalah  kegiatan  mengumpulkan  atau menelusuri  dokumen  -  dokumen  atau  kepustakaan  yang  dapat  memberi  informasi  atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.
Analisis  data  adalah  proses  pengolahan  data  dengan  tujuan  untuk  menemukan informasi yang berguna guna dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk
solusi  suatu  permasalahan.  Proses  analisis  ini  meliputi  kegiatan  pengelompokkan  data berdasarkan  karakteristiknya,  melakukan  pembersihan  data,  mentransformasi  data, membuat  model  data  untuk  menemukan  informasi  penting  dari  data  tersebut.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur yang Dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Akta  notaris  merupakan  alat  pembuktian  yang  sempurna,  terkuat  dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari  terjadinya  sengketa.  Menuangkan  suatu  perbuatan,  perjanjian, ketetapan dalam  bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai,  yang  juga  diperkuat  oleh  tanda  tangan  para  saksi. 4 Suatu  akta  Notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta Notaris juga merupakan dasar dari  legalitas  eksistensi  akta  Notaris  yang  bersangkutan,  dengan syarat  sebagai berikut :
a. Akta harus dibuat oleh ( door ) atau di hadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum. Apabila akta Notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat ( ambtelijke akten ). Contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang  dianut  oleh  Notaris  dari  suatu  rapat  pemegang  saham  dari  suatu perseroan  terbatas.  Apabila  suatu  akta  selain  memuat  cacatan  tentang  apa yang disaksikan atau dialami Notaris, juga memuat tentang yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak – pihak yang menghadap pada Notaris, maka akta tersebut disebut “ akta partij ”.
b. Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang  –  undang. Mengenai  bentuk  yang  ditentukan  oleh  UUJN,  maka  akta  terdiri  dari  kepala akta,  badan  akta,  akhir  akta.  Bagian  kepala  akta  dan  akhir  akta  tersebut merupakan  bagian  yang  mengandung  unsur  otentik,  artinya  yang  tercantum dalam kepala akta dan akhir akta itu akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang atau tidak.
c. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Suatu  akta  memiliki  kekuatan  sebagai  akta  otentik  diatur  sebagaimana yang  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1868  Kitab  Undang  –  Undang Hukum Perdata. Syarat untuk membuat akta  otentik, yaitu harus sesuai dengan bentuk  yang diatur dalam  undang  -  undang.  Agar tidak terjadi   kesalahan  pada pembuatan  akta,  Notaris  harus  memperhatikan  dengan  seksama  dan  teliti terhadap akta yang dibuatnya dan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam bab VII pasal 38 sampai dengan pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  jo  Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang
4 Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hlm.110
Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.
Suatu  akta  dapat  dikategorikan  sebagai  akta  yang  otentik  apabila  dalam pembuatan  akta  tersebut  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris, suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta yang otentik apabila akta Notaris tersebut sudah sesuai  dengan prosedur - prosedur dan  tata  cara  yang  memang  sudah  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  38 sampai dengan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  jo  Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  maka  akta Notaris  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  yang  autentik  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
Notaris  mempunyai  peranan  untuk  menentukan  suatu  tindakan  dapat dituangkan  dalam  bentuk  Akta  atau  tidak,  sehingga  pelaksanaan  asas kecermatan  (kehati-hatian)  wajib  dilakukan  dalam  proses  pembuatan  Akta dengan:
a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
b. Menanyakan,  kemudian  mendengarkan  dan  mencermati  keinginan  atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
e. Memenuhi  segala  teknik  administratif  pembuatan  akta  Notaris,  seperti pembacaan,  penandatatanganan,  memberikan  salinan,  dan  pemberkasan untuk minuta.
f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris harus sesuai dengan bentuk  dan  prosedur  di dalam  Undang  – Undang  Jabatan  Notaris,  agar  tercipta kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  Notaris  dan  agar Notaris terhindar dari sanksi pidana.
2. Tanggungjawab  Notaris  yang  Telah  Melakukan  Tindak  Pidana  dalam Pembuatan Akta Otentik
Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi pada  perbuatan  perdata  atau  pidana  terjadi  apabila  terdapat  kesalahan  baik disengaja  maupun  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  (akibat dibuatnya  akta)  menderita  kerugian,  yang  berarti  Notaris  telah  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang
menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga kepada Notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu.
Pertanggungjawaban  pidana  ada  apabila  terdapat  subjek  hukum melakukan  kesalahan,  atau  dikenal  dengan  adagium  tidak  ada  pidana  tanpa kesalahan.  Kesalahan  dapat  berupa  kesengajaan (dolus )  maupun  kealpaan ( culpa ).  Perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang,  karena  akan menimbulkan  suatu  sanksi  yang  akan  diterima.  Notaris  yang  melakukan  tindak pidana  akan  dikenakan  pula  sanksi  pidana  tersebut.  Namun,  jika  Notaris melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  tidak akan  dipidana.  Karena  sesuai  pada  asas  tidak  dapat  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan  “ actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea ”.  Tidak  mungkin  Notaris dijatuhkan pidana jika tidak ada kesalahan. 5
Mochamad Syafrizal B. S.H. M.Kn dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Balitar dalam artikelnya menyebutkan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya terdiri dari beberapa unsur yaitu: 6
a. Adanya kemampuan pertanggungjawaban pada si pembuat
b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya
c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya  tidak diatur  dalam  Undang  –  Undang  Jabatan  Notaris  namun  tanggung  jawab  notaris secara  pidana  dikenakan  apabila  Notaris  melakukan  perbuatan  pidana.  Notaris bersangkutan  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawabannya,  karena  Notaris hanya  mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan kedalam  akta.  Keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  adalah menjadi  tanggung  jawab  para  pihak.  Dengan  kata  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris  ialah  apabila  penipuan  atau  tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. 7 Pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
676/Pid.B/2016/PN.Smg. Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Subsidairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Subsidiair melanggar pasal 264 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adapun Dakwaan Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana  yang  unsur  -  unsurnya  adalah:  Barang  siapa;  Membuat akta  otentik  palsu  atau  memalsukan  akta  otentik;  Yang  dapat  menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  diperuntukkan  sebagai
5 Lysanza  Salawati,  Abdul  Manan,  Dhody  A.R  Widjajaatmadja,  2022, Akibat  Hukum  Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  Karena  Adanya  Gugatan  Terkait  Dokumen  Palsu  Dan  Keterangan  Palsu Dalam  Pembuatan  Akta ,  Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i.  Volume  9  Nomor  3  tahun  2022, hlm.689
6 Mochamad  Syafrizal  B.  S.H.  M.Kn, Pertanggung  Jawaban  Pidana  Bagi  Notaris  Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik , Artikel
7 Notodisoerjo,  1982, Hukum  Notaris  Di  Indonesia  (suatu  pengantar) ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, hlm.229
bukti daripada sesuatu hal; Dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu; Yang  dapat  menimbulkan  kerugian;  dan  sebagai  orang  yang  melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Semua unsur - unsur pasal Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum telah cukup  terpenuhi  dan  terbukti,  dan  selama  pemeriksaan  dipersidangan  tidak ditemukan  adanya  alasan  pembenar  dan  pemaaf  yang  dapat  menghapuskan kesalahan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  haruslah  dipersalahkan  atas  dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  Sugiharto,  SH.  Sp.N  tidak mencerminkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor.  2  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya, Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Pada persidangan  juga  terungkap  bahwa  tindakan  yang dilakukan  Notaris  Sugiharto, SH.  Sp.N  memenuhi  unsur  tindak  pidana  pasal  264  ayat  (1)  Kitab  Undang  – Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Sehingga  dalam  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor: 676/Pid.B/2016/PN.Smg Notaris harus bertanggungjawab secara pidana karena dalam  persidangan  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana.  Dikarenakan Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka  sesuai  pasal  222  ayat  1  jo  pasal  197  ayat  (1) huruf  i  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana,  kepada  Terdakwa  akan dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  ini.  Majelis  hakim  menyatakan Terdakwa Sugiharto, SH. Sp.N. bin Djasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pemalsuan  Akta  Otentik  Secara  Bersama- Sama”  dan  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Sugiharto,  SH.  Sp.N.  bin Djasmin  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  dengan  ketentuan pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani,  kecuali  sebelum  masa  percobaan  1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan terpidana melakukan suatu tindak pidana.

## 3. Akibat Hukum terhadap Akta Otentik yang Dipalsukan
Akibat  hukum  terhadap  pemalsuan  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh notaris,  tidak  dengan  sendirinya  mengakibatkan  akta  tersebut  menjadi  batal demi  hukum.  Para  pihak  yang  dirugikan  dengan  keberadaan  akta  seperti  itu harus  mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  untuk  membatalkan  akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut  Habib  Adjie,  penjatuhan  pidana  terhadap  notaris,  tidak  serta  merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan  membatalkan  akta  notaris,  dengan  alasan  bahwa  notaris  terbukti melakukan  suatu  tindak  pidana  pemalsuan.  Dengan  demikian,  hal  yang  harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris sebagai terpidana,
atas  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  yang  bersangkutan  adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut. 8 Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  bahwa  Akta  Notaris  atau  Akta  Otentik  adalah  Akta  yang dibuat dihadapan  Notaris  dengan  tata  cara  atau  bentuk  berdasarkan  Undang-Undang. Akta  Otentik  sendiri  sudah  atur  juga  di  dalam  Burgelijk  Wetboek  yang selanjutnya  akan  disebut  BW  pada  Pasal  1868  “Akta  Autentik  ialah  suatu  Akta yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat dimana Akta dibuatnya.  Akta  Autentik  sendiri  dibuat  untuk  menciptakan  adanya  kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak. Adapun Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 1868 BW:
a. Bahwa Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut Hukum;
b. Bahwa Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
c. Bahwa  Akta  itu  dibuat  dihadapan  yang  berwenang  untuk  membuatnya  di tempat dimana dibuat.
Kekuatan  pembuktian  akta  autentik  merupakan  suatu  keadaan  menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan  ketika  akta  dibuat,  aspek-aspek  ini  berkaitan  dengan  nilai pembuktian, antara lain yaitu lahiriah, formil, dan materil.
Akta  Notaris  dapat  terdegradasi  otentitasnya  dari  akta  autentik  menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian. 9
Degradasi  diartikan  sebagai  penurunan  tentang  pangkat,  mutu,  moral, kemerosotan,  kemunduran,  atau  dapat  juga  menempatkan  ditingkat  yang  lebih rendah.  Dalam  kaitannya  dengan  akta  Notaris,  istilah  terdegradasi  terjadi manakala  akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  bukti sempurna dan mengikat, sertatelah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa  lagi  diperlukan  alat  buktilain  dalam  sengketa  hukum  perdata  mengalami kemunduran,  kemerosotan,  ataupenurunan  mutu  dalam  arti  posisinya  lebih rendah  dalam  kekuatan  sebagai  alat  bukti  lengkap  dan  sempurna  menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangandan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidak absahannya akta Notaris tersebut. 10
Pemalsuan akta dapat dilakukan  baik   secara formil dan  materil. Secara formil apabila  pihak  yang  mengeluarkan  akta    tersebut  bukanlah  pihak  yang berwenang. Secara  materil  dapat  terjadi  apabila  isi  yang  tertera  di  dalam akta    tidak    sesuai  dengan    keterangan    yang    diberikan    oleh    pihak    yang berkepentingan  terhadap  akta tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang
8 Jaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta , (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 26.
9 Zulkarnain, F. A., 2013, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan  Pemalsuan  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  688  K/Pid/2006) ,  Doctoral  Dissertation, Universitas Airlangga.
10 Andre,  P.  R.,  2015, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Terdegradasi  Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan , Doctoral Dissertation, Universitas Andalas.
berwenang  membuat  akta  mengubahnya  atau  keterangan  palsu  yang  diberikan oleh pihak yang membutuhkan atau pihak yang berkepentingan tersebut. 11 Apabila  ditemukan  adanya  pemalsuan  surat  baik  secara  formal  maupun materil,  maka  akta  tersebut  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang sempurna,    akibatnya  akta  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Akta yang  dipalsukan  baik  itu  secara  formil    atau    materil    akan    menjadi    akta dibawah    tangan    yang    kekuatan    mengikatnya  tergantung  dari pembuktian di pengadilan. 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  Akta  Jual  Beli  Bangunan  dan  Pelimpahan  Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Nomor : 74 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan  Notaris  Sugiharto,  SH.,  tidak  memenuhi  syarat  materil  sehingga menjadi  batal  demi  hukum  dan  terdegradasi  otentitasnya  sebagai  alat  bukti, akibatnya  akta  tersebut  dalam  proses  peradilan  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat.
Dengan  adanya  pemalsuan  tanda  tangan  dalam  Akta  Jual  Beli  Bangunan dan  Pelimpahan  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  Nomor  :  74  tanggal  25 Pebruari  2010,  tentunya  terdapat  syarat  -  syarat  sahnya  perjanjian  yang  tidak terpenuhi.  Menurut  Pasal  1320  KUHPerdata,  syarat  sahnya  suatu  perjanjian adalah  kesepakatan  para  pihak,  yaitu  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  membuat Perjanjian telah setuju/sepakat mengenai hal - hal pokok yang diperjanjian yaitu dengan  memberikan  tanda  tangan  sebagai  tanda  persetujuannya:  Kecakapan untuk  membuat  suatu  perikatan  atau  perbuatan  hukum;  Suatu  hal  tertentu; Suatu  sebab  yang  halal.  Pasal  1335  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau  dibuat  dengan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang,  tidak  mempunyai kekuatan hukum

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  bab-bab  sebelumnya  tentang tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta jual beli dan akibat hukumnya, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :
a. Prosedur pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi kesalahan :
1) Para  penghadap  melakukan  pengenalan  kepada  Notaris  berdasarkan identitas yang ada.
2) Penghadap  mengungkapkan  kehendak  dan  keinginannya,  disertai dengan pemeriksaan berkas oleh Notaris.
3) Proses pembuatan akta yang berisi :
a) Nama  lengkap,  tempat  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap – tiap penghadap dan saksi.
b) Kehendak dan keinginan yang sudah disepakati oleh para penghadap.
11 Kartini Siahaan, 2019, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti  Pada Tindak Pidana Pemalsuan  Surat  Dalam  Proses    Peradilan  Pidana ,  Jurnal  Recital  Review  Vol.  1  No.2  Tahun  2019, hlm.82
12 Loc.Cit.
4) Penandatangan  akta  dihadapan  Notaris  dan  para  saksi  yang  diawali dengan pembacaan akta oleh Notaris.
5) Pembuatan salinan akta.
6) Pemberkasan minuta.
b. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat  dimintai pertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur  -  unsur  kesalahan.  Dalam  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang Nomor : 676/Pid.B/2016/PN.Smg Notaris Soegiharto, SH. Sp.N
bertanggungjawab  secara  pidana  karena  memenuhi  unsur  -  unsur  kesalahan yaitu  mampu  beratanggungjawab,  adanya  unsur  kesengajaan,  dan  tidak  ada alasan  pemaaf.  Pada  persidangan  terungkap  bahwa  tindakan  yang  dilakukan Notaris  Sugiharto,  SH.  Sp.N  memenuhi  unsur  tindak  pidana  pasal  263  ayat  (1) KUHP  jo.  pasal  55  ayat  (1)  ke-1.  Atas  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang Nomor  :  676/Pid.B/2016/PN.Smg  Notaris  dijatuhi  hukuman  dengan  pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan tidak usah dijalani, kecuali sebelum  masa  percobaan  1  (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  terpidana melakukan suatu tindak pidana.
c. Akta  Jual  Beli  Bangunan  dan  Pelimpahan  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara Nomor  :  74  tanggal  25  Pebruari  2010  yang  dibuat  dihadapan  Notaris SUGIHARTO,  SH.  tidak  memenuhi  syarat  materil  sehingga  menjadi  batal  demi hukum  dan  terdegradasi  otentitasnya  sebagai  alat  bukti  karena  perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian “sebab yang halal”,  Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai  suatu  sebab  yang  halal,  atau  dibuat  dengan  suatu  sebab  yang  palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Saran
Setelah  mengkaji  dan  menganalisa  tentang  tanggung  jawab  notaris terhadap  pemalsuan  akta  jual  beli  dan  akibat  hukum,  akan  tetapi  dalam penelitian  ini  masih  terdapat  banyak  kekurangan  dan  jauh  dari  kata  sempurna oleh  karena  itu  penulis  perlu  mengemukakan  beberapa  saran  yang  dapat memberikan  tambahan  serta  masukan  untuk  pihak  lain  yang  akan  melakukan kajian lebih lanjut. Saran-saran tersebut yaitu :
a. Hendaknya  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  lebih  teliti lagi  karena  mengingat  tugas  dari  Notaris  sendiri  adalah  mencatat  atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para  Penghadap ke  dalam  akta.  Notaris  yang  telah  diberi  tugas  dan  kewenangan  dalam melakukan  tugas  dan  jabatannya  seharusnya  berpedoman  pada  aturan  - aturan  yang  telah  ada,  baik  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang  Undang Jabatan Notaris, ataupun kode etik yang telah ditetapkan.
b. Notaris telah disumpah yang berbunyi “bahwa saya akan menjalanai jabatan saya secara jujur, amanah, mandiri, saksama dan tidak berpihak”, maka dari itu  dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  harus  netral  atau  menjadi penengah  bagi  kedua  belah  pihak,  dan  tidak  terpengaruh  oleh  salah  satu pihak  yang  nantinya  dapat  merugikan  pihak  lain,  agar  tercipta  kepastian
hukum  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  Notaris  dan  agar  Notaris terhindar dari sanksi pidana.
c. Dalam  pembuatan  akta  otentik,  Notaris  harus  memperhatikan  prosedur yang sudah diatur didalam Undang  – Undang Jabatan Notaris, agar  Notaris selalu berhati – hati dalam dalam proses pembuatan akta  otentik tersebut, sehinggak  tidak  menimbulkan  kesalahan  yang  nantinya  dapat  merugikan salah  satu  pihak,  namun  Notaris  juga  akan  terkena  dampaknya  seperti sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Alam, Wawan Tunggal, 2001, Hukum Bicara Kasus – Kasus dalam Kehidupan Sehari – Hari , Jakarta, Milenia Populer.
Andre,  P.  R.,  2015, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Terdegradasi  Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan , Thesis, Universitas Andalas.
B.,  Mochamad  Syafrizal, Pertanggung  Jawaban  Pidana  Bagi  Notaris  Yang  Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik , Artikel
Jaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta ,Mandar Maju, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notaris Di Indonesia (suatu pengantar) , Rajawali Pers, Jakarta.
Zulkarnain,  F.  A.,  2013, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006) , Thesis, Universitas Airlangga.

## PERUNDANG UNDANGAN
UNDANG  UNDANG  NOMOR  2  TAHUN  2014  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

## KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

## JURNAL
Adjie,  Habib,  2005,  “Saksi  Pidana  Notaris”, Jurnal  Renvoi, Nomor  10  Vol.  22  Tanggal  3 Maret 2005.
__________, 2006, “Syarat Akta Otentik”, Jurnal Renvoi , Nomor 3.39 Vol. IVAgustus 2006
Salawati, Lysanza, Abdul Manan, Dhody A.R Widjajaatmadja, 2022, Akibat Hukum Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Karena  Adanya  Gugatan  Terkait  Dokumen  Palsu  Dan Keterangan  Palsu  Dalam  Pembuatan  Akta ,  Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i. Volume 9 Nomor 3 tahun 2022.
Siahaan,  Kartini,  2019, Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti    Pada  Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses  Peradilan Pidana , Jurnal Recital Review Vol. 1 No.2 Tahun 2019.