## Abstract
The  state  recognizes  and  respect  the Village  as  a  legal  community  unit  that  has the  authorithy  to  regulate  and  manage gonverment affairs and the rights of origin and traditional autonomous. In the context of  recognition  and  respect,  since  the  inde- pendence  of  Indonesia  several  regulation have  been  enacted  which  from  the  legal basic  for  implementing  village  governance. The  enactment  of  Law  number  of  2014 concerning villages and their implementing laws  and  regulations  also  bring  legal consequences  to  the  administration  of the  village  administration,  including  the restructuring  of  village  apparatus,  the preparation  of  village  development  plans and other legal consequences. This research focuses on the implementation of law no 6 of 2014 specifically the preparation of the village budget and the orderly administration of the village so that it can be seen the problems experienced by the village government.
Keywords: Problem, implementation, village

## Abstrak
Negara  mengakui  dan  menghormati  Desa  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  hak-hak  asal  usul  dan tradisionalnya  secara  otonom.  Dalam  rangka  pengakuan  dan penghormatan  tersebut,  maka  semenjak  kemerdekaan  Indonesia telah  diberlakukan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  peraturan perundang-undangan  pelaksanaannya  juga  membawa  akibat hukum  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  diantaranya adalah  restrukturisasi  perangkat  desa,  penyusunan  perencanaan pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Penelitian ini berfokus pada  implemetasi  UU  no.6  tahun  2014  khususnya  penyusunan anggaran desa dan tertib administrasi desa sehingga bisa diketahui problematika yang dialami oleh pemerintah desa.
Kata kunci : problematika, implementasi, desa

## 1.  Pendahuluan
Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), negara  mengakui  dan  menghormati  Desa  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan hak-hak asal usul dan tradisionalnya secara otonom. Desa merupakan self governing comunity dengan  ciri  khas  otonomi  asli  ( genuine  autonomy ) yang  eksistensinya  sudah  ada  sebelum  Indonesia  merdeka. Dalam  rangka  pengakuan  dan  penghormatan  tersebut,  maka semenjak kemerdekaan Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Bahkan semenjak reformasi,

## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SIDOARJO
Ahmad Mahyani; Slamet Suhartono; Dwi Putri Sartik; Johanes Dipa Widjaya.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mahyani.fh@untag-sby.ac.i d; suhartonoslamet@untag-sby.ac.i d
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
Desa  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa.
Desa  sebagai  suatu  organisasi  pemerintahan yang memiliki berbagai macam hak, diantaranya hak asal usul dan tradisional. Keberadaan hak ini beguna untuk mengatur kepentingan seluruh masyarakat desa dan  merealisasikan  tujuan  kemerdekaan  Indonesia. Duna  mewujudkan  masyarakat  adil,  mamur  dan sejahtera,  maka  pembangunan  harus  ebrbasis  desa. Pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan berbasis desa dilakukan dengan semangat melindungi hak dan memberdayakan desa menjadi entitas yang manbdiri,  maju,  kuat  dan  bersifat  demokratis.  Oleh karenya desa sebagai wilayah yang memegang posisi penting  dalam  mewujudkan  tujuan  kemerdekaan, harus dilindungi dan diberdayakan 1 .
Peraturan  perundang-undangan  terkait  Desa dirasakan kurang memadai sehingga pada tahun 2014 diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  UU  No.  6  Tahun 2014).  Untuk  melaksanakan  UU  No.  6  Tahun  2014, maka  Pemerintah  Pusat  juga  telah  mengeluarkan berbagai produk hukum, baik Peraturan Pemerintah, maupun  Peraturan  Menteri,  sehingga  sampai  tahun 2017 ada sekitar 17 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa. Pemberlakuan UU No. 6  Tahun  2014  dan  peraturan  perundang-undangan pelaksanaannya  tersebut  membawa  angin  segar bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena di dalamnya  diatur  beberapa  hal  yang  sangat  esensial seperti  pemilihan  Kepala  Desa  serentak,  adanya musyawarah  Desa,  kewajiban  untuk  membuat perencanaan menengah dan tahunan, dan perubahan- perubahan esensial lainnya.
Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan  pelaksanaannya  membawa
1 Huda,  Ni’matul.,  2015, Hukum  Pemerintahan  Desa, Yogya- karta: Setara Pres., h.212.
akibat  hukum  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan Desa,  diantaranya  adalah  restrukturisasi  perangkat desa,  penyusunan  perencanaan  pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Di samping itu, juga berakibat  pada  keberlakuan  produk  hukum  daerah Kabupaten/Kota  dan  Desa.Hal  tersebut  sesuai dengan  prinsip  hukum  “ lex  superiory  derogat  legi inferiory ”.  Banyaknya  perubahan  mendasar  tersebut menyebabkan  Kabupaten/Kota  dan  Desa  harus mengambil kebijakansesegara mungkin.
Namun  dalam  praktiknya,  penyesuaian  penye- lenggaraan  pemerintahan  Desa  tidak  semudah  yang diharapkan.Hal  tersebut  karena  berbagai  faktor normatif  maupun  empiris.Misalnya  diperlukan kesiapan Pemerintah Desa (Pemerintah desa) dalam implementasi  peraturan  baru  yang  berlaku  pada tahun  anggaran  2015.Menjelang  penerapan  UU  No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  sejumlah  Pemerintah Desa (Pemerintah desa) di Kabupaten Sleman justru belum  siap  melaksanakannya.  Faktor  keterbatasan waktu persiapan administrasi disebut menjadi pemicu kurangnya kesiapan dalam implementasi UU Desa 2 .
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  kami  melaksa- nakan penelitian dengan berfokus pada implementasi UU  desa  khususnya  bagaimana  pemerintahan desa  memahami  kewenangannya,  melaksanakan penyusunan anggaran dan tertib administrasi.

## 2.  Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam pene - litian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau pro - sedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder 3 . Analisis data dilakukan pada data yang di- 2 Hesti Irna Rahmawati , dkk., Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi  Penerapan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  (Studi  Pada  Delapan  Desa  Di  Kabupaten  Sleman),  The 2nd  University  Research  Coloquium,  2015,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, h. 305.
3 Soerjono Soekarto �� Sri Mamudji, Soerjono Soekarto �� Sri Mamudji, Penelitian Hukum Norma- tif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan, Jakarta : RajaGra- findo Persada, 2004, hal. 1
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
dapatkan dari Desa Janti, Desa Tarik, Desa Sedati dan Desa Gisik Cemandi di Kabupaten Sidaorjo. Sedangkan Kabupaten Sidaorjo. Sedangkan . Sedangkan analisis data sekunder dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan domu- mentasi hukum yang terkait dengan topik penelitian.

## 3.  Hasil Penelitian
Implementasi  UU  No.  6  Tahun  2014  pada  desa Tarik dan desa Janti di Kabupaten Sidoarjo yakni :
1.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  telah berjalan di Indonesia sejak pasca kemerdekaan, namun  terdapat  perubahan  yang  signifikan sejak  diterbitkannya  UU  No.  6  Tahun  2014. Berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan, pemerintahan desa akan dikelola dengan kepala desa  dan  BPD  dengan  sejumlah  perysaratan. Baik  persyaratan  saat  pencalonan  kepala  desa, proses  penyusunan  rencana  pembangunan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa  hingga pelaporan  pembangunan  desaKepala  desa, BPD  dan  pemerintah  desa  mengalami  berbagai kendala dan tangtangan dalam pelaksanaan UU No.  6  Tahun  2014.  Diantaranya  dalam  bidang penyusunan peraturan desa, pengaturan ditingkat desa pada bidang yang bukan kewenangan desa
(misalnya parkir, penertiban bangunan liar)
2.  Dalam  perjalanan  5  tahun  pelaksanaan  UU No.  6  Tahun  2014,  desa  masih  membutuhkan pendampingan  dalam  pemahaman  peraturan perundang-undangan,  peningkatan  kapasitas dalam berkinerja dan penyusuanan kebijakan di tingkat desa.

## 4.  Pembahasan

## 4.1  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  dilaksanakan  dengan  dasar Pasal  1  angka  2  UU  No.  6  Tahun  2014  menentukan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia”. Pemerintahan  Desa tersebut  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  dan Badan Permusyawaratan Desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  telah berjalan  di  Indonesia  sejak  pasca  kemerdekaan, namun  terdapat  perubahan  yang  signifikan  sejak diterbitkannya  UU  No.  6  Tahun  2014.  Berdasarkan peraturan  perundangan-undangan,  pemerintahan desa  akan  dikelola  dengan  kepala  desa  dan  BPD dengan sejumlah perysaratan. Baik persyaratan saat pencalonan kepala desa, proses penyusunan rencana pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa hingga pelaporan pembangunan desa.

## a.  Pemerintah Desa
Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa  “ Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa ”. Jadi  yang  disebut  dengan  Pemerintah  Desa  adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas untuk membantu  Kepala  Desa  dalam  menyelenggarakan tugas  dan  kewenangannya.  Senada  dengan  hal tersebut, Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa  “Pemerintahan  Desa  diselenggarakan  oleh Pemerintah Desa”.
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa, Kepala  Desa  bertugas  untuk  menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa ( vide Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 ). Dengan dasar tugas tersebut, Kepala  Desa  berwenang  ( vide Pasal  26  ayat  (2)  UU No. 6 Tahun 2014 ) : melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa, mengangkat-memberhentikan aparat  desa,  berkuasa  ata  pengelolaan  asset  dan keuangan milik desa, menetapkan peraturan; anggaran pendapatan dan belanja desa, mengarahkan kehidupan masyarakat desa menjadi terbina, bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban, bertanggungajwab mencipkatakan  kemakmuran  desa  denagn  aktivitas prekonomian  produktif,  mengembangkan  sumber pendapatan  desa,  Mengusulkan  dan  menerima
pelimpahan  sebagian  kekayaan  Negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Selain  itu  kepala  desa  juga  berwenang  mela- kukan  pengembangan  lingkungan  social  budaya masyarakat  desa,  menggunakan  teknologi  tepat guna. Melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dan melaksanakan kewennagan lailnya sebagaimana yang  telah  diatur  oleh  peraturan  peundang- undangan.
Selain  kewenangan  tersebut,  Kepala  Desa juga  berhak  melakukan  berbagai  pengaturan sebagaimana  Pasal  26  ayat  (3)  UU  No.  6  Tahun 2014.  Diantaranya  Mengusulkan  struktur  organisasi dan  tata  kerja  Pemerintah  Desa,  menagjuakn  dan menetapkan  peraturan  di  tingkat  desa,  menerima penghasilan  sebagai  hasil  kerja  yang  dilakukan setiap  bulan,  menerima  tunjangan,  mendapatkan jaminan  kesehatan,  dan  penerimaan  lain  yang  sah, mendapatkan  perlidnungan  hukum  dan  memberi mandapat keapada aparatur desa.
Adapun  tugas  kepada  desa  berdasarkan  Pasal 26  ayat  (4)  UU  No.  6  Tahun  2014  adalah  meyakini dan menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjaga  keutuhan  NKRI.  Kepala  desa  juga  memiliki kewajiban menjalan tugas sesuai peraturan perundang- undangan. Selain itu juga berkomitmen melaksanakan pembangunan  desa  guna  kesejahteraan  desa, menajaga ketentraman, ketertiban dan mencipkatan kehidupan demokrasi serta berkeadilan gender.
Dalam hal pembangunan, maka kepala desa harus mengedepankan  prinsip  tata  kelola  pemerinathan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi, dan  nepotisme.  Desa  juga  dapat  menjalin  kerjasam dengan stakeholder terkait  dan  mengembangkan perekonomian desa.
Dalam  hal  tertib  administrasi  kepemerinathan, kepala  desa  wajib  menyelenggarakan  administrasi pemeriantah  yang  baik.  Mengelola  keuangan  desa,
asset  desa,  menyelesaikan  perselisihan  masyarakat desa.  Keplada  desa  juga  berkewajiban  membina organisasi  desa,  memelihata  ketertiband  an ketentraman  desa  serta  mengembangkan  prinsip keterbukaan pada informasi desa.
Kepala  Desa  sebagai  pemimpin  penyelenggaran pemerintahan  desa  dipilih  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Pemilihan  tersebut dilakuan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah kabupaten/kota ( vide Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 ). Pemilihan secara serentak tersebut melalui tahapan- tahapan  persiapan,  pencalonan,  pemungutan  suara dan penetapan ( vide Pasal 41 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014).  Calon  Kepala  Desa  yang  memperoleh  suara terbanyak  ditetapkan  menjadi  Kepala  Desa  terpilih yang  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  berdasarkan usulan dari BPD ( vide Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 ). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014  ditentukan  bahwa  Kepala  Desa  diberhentikan karena  meninggal  dunia,  permintaan  sendiri,  atau diberhentikan. Salah satu hal yang terbaru di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 adalah diaturnya  pemilihan  Kepala  Desa  Antar  Waktu.  Hal tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, dalam  hal  jabatan  Kepala  Desa  kosong.Mekanisme pengisian  jabatan  Kepala  Desa  antar  waktu  adalah melalui musyawarah desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 dan 43 UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 45 PP No. 43 Tahun 2014.
Dalam  menjalankan  pemerintah  desa,  Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa ( vide Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Karenanya, Pasal 49 ayat (1) UU No.  6  Tahun  2014  menentukan  bahwa  “ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas dan wewenangnya”. Jadi tugas dan fungsi Perangkat Desa adalah membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa. Karenanya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa ( vide Pasal 49 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal  61  PP  No.  43  Tahun  2014  ditentukan bahwa  Perangkat  Desa  terdiri  atas  sekretariat
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 66 PP No. 43 Tahun 2014. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:
- Kepala  desa  wajib  melakukan  penyeleksian bagi  para  kandidat  perangkat  desa  yang  sudah terpilih.
- Sebelum  melakukan  pengangkatan  calon  kan- didat  perangkat  desa,  kepala  desa  diharuskan konsultasi terlebih dahulu kepada camat.
- Setelah kepala desa melakukan konsultasi kepada camat,  maka  camat  atau  yang  ditunjuk  itu memberikan  sebuah  rekomendasi  tertulis  yang berisikan  penolakan  dan  penerimaan  mengenai persyaratan bagi calon kandidat perangkat desa yang akan terpilih.
- Rekomendasi  camat  akan  dijadikan  acuan  atau dasar bagi kepala desa untuk memberikan analisa dan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  calon kandidat perangkat desa yang di sertai keputusan kepala desa.
Selain  pengangkatan,  pemberhentian  perangkat Desa  juga  harus  memperhatikan  persyaratan  dan prosedur  yang  sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 53 UU ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 68 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa perangkat Desa berhenti karena: 1) meninggal dunia; 2) permintaan sendiri; dan diberhentikan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena:
- pemberhentian  perangkat  desa  jika  perangkat desa sudah berusia 60 (enam puluh) tahun
- perangkat desa mengalami berhalangan tetap
- perangkat  desa  harus  diberhentikan,  jika perangkat  desa  terbukti  tidak  bisa  memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- perangkat  desa  telah  terbukti  melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam larangan – larangan saat menjabat sebagai perangkat desa.
Desa,  pelaksana  teknis  dan  pelaksana  kewilayahan. Sekretariat  Desa  berfungsi  membantu  Kepala  Desa dalam pelaskanaan administrasi pemerintahan Desa. Sekretariat  Desa  dipimpin  oleh  Sekretaris  Desa  dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang Urusan (Pasal 62  PP  No.  43  Tahun  2014).  Kepala  Teknis  berfungsi untuk  membentu  Kepala  Desa  dalam  tugas  yang bersifat  operasional  ( vide Pasal  64  PP  No.  43  Tahun 2014)  yang  dipimpin  oleh  3  orang  seksi.  Sedangkan Teknis  kewilayahan  merupakan  perangkat  Desa yang  membantu  Kepala  Desa  sebagai  satuan  tugas kewilayahan  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan kondisi sosial masyarakat dan kemampuan keuangan Desa ( vide Pasal 64 PP No. 43 Tahun 2014).
Dengan  tugas  sebagai  pembantu  Kepala  Desa, maka  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat Desa merupakan salah satu kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b  UU  No.  6  Tahun  2014.  Kewenangan  Kepala  Desa dalam  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat Desa  tersebut  harus  memperhatikan  persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya UU  No.  6  Tahun  2014  dan  PP  No.  43  Tahun  2014. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 65 PP No. 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa persyaratan  untuk  menjadi  perangkat  Desa  adalah sebagai berikut:
- Pendidikan  yang  ditempuh  minimal  sekolah menengah umum atau yang sederajat
- Usia tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun
- Merupakan  penduduk  atau  warga  desa  dan memiliki  masa  tinggal  sebagai  warga  desa  yang tidak  kurang  dari  1  tahun  di  hitung  sebelum pendaftaran
- Dan memenuhi syarat yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
Di  samping  adanya  persyaratan  tersebut, pengangkatan  perangkat  Desa  oleh  Kepala  Desa juga  harus  memperhatikan  prosedur  sebagaimana
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
Adapun  prosedur  pemberhentian  perangkat Desa adalah sebagai berikut ( vide Pasal 53 (3) UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014):
- pemberhentian harus di lakukan dengan prosedur yaitu  kepala  desa  harus  berkonsultasi  kepada camat mengenai alasan – alasan kepala desa ingin memberhentikan perangkat desa yang dituju.
- Camat  akan  memberikan  rekomendasi  tertulis dengan  mempertimbangkan  dahulu  bersama kepala  desa  apakah  perangkat  desa  tersebut layak diberhentikan atau tidak.
- Kepala  desa  akan  menggunakan  rekomendasi tertulis  hasil  konsultasi  dengan  camat  sebagai petunjuk  dan  dasar  pemberhentian  perangkat desa  yang  disertai  dengan  keputusan  kepala desa.

## b.  Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa  “ Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis ”.  Dari  ketentuan  tersebut,  maka  BPD salah satu unsur pemerintahan desa.BPD merupakan rekan  dari  Kepala  Desa.Anggota  BPD  merupakan perwakilan  ( representative )  dari  masyarakat  desa, sehingga  BPD  dapat  dilihat  sebagai  perwujudan demokrasi  di  pemerintahan  desa.Kedudukan  BPD sebagai  penyelenggara  pemerintahan  desa  memiliki kedudukan  yang  setara  dengan  pemerintah  desa (Kepala  Desa).BPD  merupakan  lembaga  perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.BPD  dapat  dianggap  sebagai  “parlemen”-nya desa. Oleh karena itu, kelahiran BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dalam pemerintahan desa.
Sebagai partner pemerintah desa, BPD mempu- nyai  fungsi,  yakni  a)  membahas  dan  menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat
Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa ( vide Pasal  55  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dari ketentuan tersebut,  maka  BPD  pada  hakikatnya  memiki  fungsi pembentukan produk hukum desa, fungsi perwakilan masyarakat  desa  dan  fungsi  pengawasan.  Dengan ketiga fungsi terebut, BPD berhak untuk mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  menyatakan pendapat  dan  memperoleh  biaya  operasional  ( vide Pasal  61  UU  No.  6  Tahun  2014).  Di  samping  ada hak  BPD  secara  kelembagaan,  anggota  BPD  juga berhak  untuk  mengajukan  usul  rancangan  Perdes, mengajukan pertanyaan, mengajukan usul/pendapat, dipilih dan memilih dan mendapatkan tunjangan ( vide Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014).
Untuk mewujudkan prinsip demokrasi, pengisian anggota  BPD  dilakukan  secara  demokratis  ( vide Pasal 56 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014). Terminologi “demokratis” tersebut, oleh Pasal 72 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 dapat dilakukan secara pemilihan langsung atau dengan melalui musyawarah perwakilan dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan.  Anggota BPD memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dilih  kembali  untuk  3  kali  masa  jabatan  baik  secara berturut-turut  maupun  tidak  berturut-turut.  Jumlah anggota BPD minimal 5 dan paling banyak 9 anggota ( vide Pasal 58 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014).
Untuk dapat menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014. Sebelum dilakukan pemilihan, Kepala  Desa  membentuk  panitia  pengisian  anggota BPD  yang  berwenang  untuk  melakukan  penjaringan dan  penyaringan,  menetapkan  calon  anggota  BPD, dan  khusus  untuk  pengisian  dengan  cara  pemilihan langsung,  panitia  pengisian  juga  berwenang  untuk melakukan pemilihan ( vide Pasal 73 PP No. 43 Tahun 2014).  Anggota  BPD  yang  dipilih  melalui  pemilihan langsung  atau  melalui  musyawarah  perwakilan ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  ( vide Pasal  58  ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014). Adapun pengisian anggota BPD antar waktu ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa ( vide Pasal 75 PP No. 43 Tahun 2014).
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
Berakhirnya  anggota  BPD  di  bagi  menjadi beberapa alasan yaitu saat anggota BPD di nyatakan telah  meninggal  dunia,  anggota  BPD  diberhentikan karena permintaan sendiri dan yang terakhir anggota BPD  diberhentikan  karena  alasan  –  alasan  tertentu. Alasan  –  alasan  tertentu  yang  dimaksud  adalah, a)  anggota  BPD  dinyatakan  sudah  berakhir  dalam masa  keanggotaanya;  b)  anggota  BPD  mengalami berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalannya tugasnya  secara  terus  menerus  selama  6  bulan  ;  c) anggota  BPD  dinyatakan  sudah  tidak  sesuai  atau tidak  memenuhi  syarat  ketentuan  anggota  BPD  dan d)  anggota  BPD  telah  dinyatakan  atau  ditetapkan melakukan pelanggaran sebagai anggota. Anggota BPD tidak  bisa  diberhentikan  tanpa  adanya  persetujuan atau usulan dari pimpinan anggota BPD yang diajukan kepada bupati/walikota. Pemberhentian anggota BPD harus  disertai  dengan  keputusan  Bupati/Walikota (vide Pasal 76PP No.43 Tahun 2014)

## 4.2  Kendala  dan  tantangan  pemerintah  desai  di Kabupaten Sidoarjo
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  cukup  beragam,  baik  terkait dengan  pehaman  UU  desa,  system  penganggaran, system  informasi,  pelaksanaan  administrasi  desa, penyelenggaraan pemberdayaan hingga akuntabilitas sosial pembangunan desa. berikut ini adalah kendala yang  dialami  desa  terkait  penganggaran  dan  tertib administrasi desa.
Kendala dalam system penganggaran :
1.  Staf mengalami kesulitan pemahaman kebijakan dan prodesur penyusunan dan pelaoran anggaran diawal implementasi UU desa.
2.  Proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  dan pelaporan  anggan  desa  bergantung  dengan kecamatan, hal ini juga terjadi diawal berlakunya UU desa.
3.  Proses penganggaran partisipatif telah dilaksanakan sejak lama, namun secara konteks seperti  UU  desa  belum  berjalan  efektif  dalam
pelibatan  setiap  unsure  secara  berarti.  Hal ini  karena  belum  adanya  edukasi  yang  detail terkait  manfaat  keterlibatan  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  penyususnan  anggaran desa
4.  Tim  penyususun  rencana  kerja  pemerintah desa  (RKP  Desa)  belum  memahami  tahapan penyusunan anggaran desa
5.  Anggaran  yang  harusnya  data  terakses  oleh masyarakat  desa,  belum  data  dilakukan  karena masih  ada  kecurigaan  antara  elemen  dalam penyelenggaraan  desa.  kecurigaan  tersebut mencul  antara  pemerintah  desa,  warga  desa yang  dianggap  kritis,  wartawan  yang  bekerja tidak  sesuai  dengan  kode  etiknya  (meminta uang kepada pemerintah desa). kecurgaan yang ada  adalah,  jumlah  anggaran,  pengalokasian anggaran,  realisasi,  kualitas  hasil  realisasi, keterserapan anggaran untuk kelompok rentan
6.  Masih  belum  terbiasa  menggunakan  system informasi  desa  dengan  anggaran  sebagai  salah satu  bagian  yang  harus  diinformasikan  kepada masyarakat
7.  Pelaporan  yang  tidak  tepat  waktu  berdampak ada proses pencairan termin lanjutan pada dana desa
8.  BUMDES  delum  berjalan  efektif  karena  desa masih  membutuhkan  pendampingan  dalam melaksanakan bisnis.
9.  Selain  pasar,  makam,  pengelolaan  sampah, pengelolaan tanah, belum ada pengelolaan asset desa yang produktif untuk pemasukan pada kas desa.

## Kendala pelaksanaan tertib administrasi:
1.  Pemahaman kepala desa dan BPD serta aparatur desa diawal implementasi UU desa masih belum komprehensif,  bahkan  masih  banyak  belum memahamni  peraturan  perundang-undangan. Namun  seiring  berjalannya  waktu,  banyak pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
kepala desa dan sekretaris desa sehingga gambaran akan penyelenggaraan desa berdasarkan uu desa semakin jelas.
2.  BPD memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sesuai dengan fungsi kelembagaan layaknya legislative.
3.  Kades,  BPD  dan  pemerintah  desa  belum memahami tata cara penyususnan eraturan desa yang  bersifat  tematik  maupun  secara  teknis. Adapun  yang  biasanya  disusun  yang  terkait dengan  anggaran  desa,  sedangkan  terkait  asset desa, perlindungan erempuan dan tema spesifik lainya  masih  membutuhkan  pelatihan  dan pendampingan
4.  Pemahaman  akan  kewenahngan  pemerintah desa, Kades dan BPD terkait hal-hal apasaja yang boleh  diatur  juga  masih  perlu  untuk  dikuatkan, mengingat  banyak  urusan  yang  ada  di  desa. misalnya  urusan  perarkiran.  Hal  ini  menjadi kewenangan  pemerintah  kabupaten  dan  desa tidak  diperbolehkan  melakukan  pengaturan. Disisi  lain,  desa  merasa  perlu  mengatur  agara tidak terjadi kemacetan di jalan antara desa, jalan kecamtan karena terjadi parkir liar. Hal tersebut adalah salah satu permaslahana di desa Tarik.
5.  Pemerintah desa atau aparatur desa perlu bekerja dengan timeline /  panduan  waktu  sehingga agenda dari RKP berjalan dengan tepat.
Keberhasilan desa dalam pelaksanaan UU desa :
1.  Desa  mampu  mengejawantahkan  makna otonomi desa. Yakni desa memiliki kewenangan dalam  mengatur  penyelenggaraan  pemerinatah desa,  pembangunan  desa  (infrastruktur)  dan pemberdayaand esa serta pembinaan organsiasi desa.
2.  Penyelenggaraan pemerintaha desa menjadi lebih baik karena pelayanan dilaksanakan dengan jam aktif bekerja layaknya institusi Negara lainnya
3.  Aparatur  desa  mendapatakan  pemasukan  yang layak atas kinerja yang dilakukan
4.  System jaringan antara institusi kepemerintahan berjalan  efektif,  misalnya  system  komunikasi, kordinasi  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh kecamatan  dan  DPMD  terhadap  desa  berjalan efektif.
5.  Desa terkoneksi dengan seluruh dinas yang ada di tingkat kabupaten. Misalnya denmgan layanan kesehatan, menjadi lebih sigap pelayanan dari desa terhadap warganya. Keberadaan Dinas perikanan dan kelautan – desa – masyatakat dapat secara lugas  berkomunikasi  dan  membangun  program bersama terkait nehlayan dan perikanan
6.  Tahapan  penganggaran  dilaksanakan  sesuai prosedur
7.  Pemerintah  desa  dapat  mengalokasikan  ang- garan  yang  lebih  baik  untuk  organsiasi  di desa  seperti  karang  taruna,  PKK,  organsiasi keagamaan  sehingga  kinerja  organisasi  menjadi lebih  baik  dan  bermanfaat  bagi  warga.  Pada desa  Janti,  telah  dilakukan  alokasi  anggaran untuk  karang  taruna  termasuk  embinaan pada  karang  taruna.  Keaktifan  karang  taruna berkegiatan  di  desa  mampu  mengajak  banyak anak muda berorgansiasi dalam membantu desa memperbaiki  lingkungan  dengan  melakukan pengecatan atau pembuatan mural yang berbasis pesan desa, menyelenggaran kegiatan olah raga sehingga  anak  muda  terjauhkan  dari  kegiatan yang tidak produktif bahkan cenderung merusak seperti  mengkonsumsi  miras  dan  lainnya.  Di desa  Tarik,  pengalokasian  anggaran  terhadap KPP  mampu  mengaktifkan  PKK  dalam  beragam kegiatan seperti posyandu, pembinaan keluarga, aktifitas kesehatan ada lingkungan, ibu hamil dan lansia.
8.  Terfasilitasinya  kelompok  masyarakat  miskin untuk  memiliki  jamban  sehat.  Sebelumnya masyarakat  miskin  masih  bergantung  pada toilet  umum  atau  toilet  yang  tidak  berstandart. Tahun  2019  ini,  desa  Tarik  melakukan  realisasi pengadaan septinktank bagi mereka.
9.  Adanya  dana  desa,  membuat  desa  semakin aktif  dalam  melakukan  kegiatan  pemberdayaan amsyarakat.  Di  desa  nelayan  seperti  Desati  dan gisik  cemandi,  desa  melakukan  pelatihan  bagi nelayan  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya pelatihan  pengolahan  kerang,  tulang  ikan  dan hasil laut lainya.
10.  Pembangunan insfrastruktur desa yang semakin baik. Tidak hanya dalam bentuk erbaikan kantor desa,  namun  dilakukanya  pavingisasi  adalah salahs atu keberhasilan desa.
11.  Berjalannya  kegiatan  pembinaan  warga  desa baik  bersifat  kerohania,  budaya  maupun  sosial. Aktivitas budaya seperti di Desa-desa di kecamatan Sedati  telah  aktif  hingga  sekarang  melakukan festival  laut  atau  sebutan  lainya  dimana  warga desa mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut yang  didaatkan  dengan  melarungkan  berbagai makanan dan lainnya ke laut yang bisa menjadi makanan  ikan.,  sehingga  ekosistem  ikan  dan kerang  menjadi  terjaga.  Aktivitas  kerohanian seperti  adanya  istighosah  ataupun  pengajian rutin diselenggaramn oleh desa-desa.

## 6.  Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa tempat penelitian telah  melaksanakan  UU  desa,  meski  mengalami berbagai  kendala.  Adapun  kendala  yang  sangat signifikan  terkait  dengan  kebutuhan  peningkatan kapasitas  aparat  desa  mengenai  kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang  partisipatif,  dan  penyelenggaraan  administrasi desa.

## Saran
1.  Kepada pemerintah kabupaten khususnya dinas pemerintahan masyarakat desa untuk melakukan pendampingan  secara  berkala  kepada  desa khususnya  dalam  penyususnan  –  pelaksanaan
–  pelaporan  anggaran,  mendorong  keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi  di  desa  dengan  merealisasikan  asas partisipati  dan  mengakomodir  kelompok  rentan dalam pembangunan desa.
2.  Kepada  pemerintah  desa  agar  meningkatkan performan kerja, mengakomodir kelompok rentan sehingga pembanguan desa berjalan efektif.
3.  Kepada  masyarakat  agar  lebih  aktif  mengakses informasi dari desa guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

## 7.  Daftar Pustaka / Bibliography
Buku:
E.B.  Sitorus, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Desa ,  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kementerian Dalam Negeri, 2014.
HAW.  Widjaja, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi Asli,  Bulat  dan  Utuh ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2004.
Huda,  Ni’matul., Hukum  Pemerintahan  Desa,
Yogyakarta: Setara Pres, 2015.
Irna  Rahmawati,  Hesti,  dkk., Analisis  Kesiapan  Desa Dalam  Implementasi  Penerapan  UU  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman), The 2nd University Research  Coloquium, Fakultas  Ekonomi, Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta,2015.
Johnny Ibrahim, Teori, MetodedanPenelitianHukumNo rmatif, Malang: Bayumedia Publishing, Malang,
2005.
Rusdianto  Sesung, Hukum  Otonomi  Daerah:  Negara Kesatuan,  Daerah  Istimewa,  dan  Daerah Otonomi  Khusus, Bandung:  Refika  Aditama,
2013.
RM.  A.B.  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar 1945;  Membuat  Salinan  Dokumen  Otentik Badan  Otentik  Menyelidiki  Oesaha  Persiapan
Ahmad Mahyani, dkk . Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . . .
Kemerdekaan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Soerjono Soekanto �� Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke- delapan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2015.