## LISNA WULANDARI

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Kepala Desa di  Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis”.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg    Kabupaten  Ciamis.  Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  penerapan  standar  pelayanan  minimal    oleh Kepala  Desa  di  Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis?,  2)  Bagaimana hambatan  yang  timbul  dalam  penerapan  standar  pelayanan  minimal  oleh Kepala  Desa  di  Kantor Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis?,  3)  Bagaimana  upaya  –  upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  penerapan  standar  pelayanan  minimal  oleh  Kepala Desa di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari  observasi  dan  wawancara  serta  studi  dokumentasi.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  serta  masyarakat  penerima  pelayanan  di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebanyak 13 orang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  1)  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal oleh Kepala Desa di Kantor Desa Saguling belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa  hambatan  dalam  penerapannya  dan  masih  memerlukan  beberapa  perbaikan  dalam beberapa  hal.  2)  adanya  hambatan  yang  terdiri  dari:  masih  sulitnya  ketersediaan  blangko kependudukan yang diperlukan dalam proses pelayanan, terdapat masyarakat yang belum mengerti prosedur  pelayanan,  masih  adanya  sebagian  Perangkat  Desa  yang  belum  disiplin  dalam memberikan  pelayanan,  petugas  tidak  ada  di  kantor  saat  masyarakat  melakukan  pelayanan,  dan komputer yang terkadang eror. 3) adanya upaya yang dilakukan yaitu Perangkat Desa menuliskan prosedur pelayanan di papan informasi, berkerjasama dengan RT, RW dan Dusun setempat untuk memberi penjelasan kepada masyarakat terkait pengisian formulir pelayanan, melakukan penataan ruangan,  memberikan  saran  kepada  Kepala  Desa  untuk  melengkapi  komputer  supaya  semua Perangkat  Desa  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  memperbaiki  komputer  dan melengkapi  kekurangan  printer  tersebut.  Terkait  dengan  disiplin  Perangkat  Desa,  Kepala  Desa telah  berusaha  untuk  memberikan  pembinaan  dan  arahan  secara  berkala  terhadap  disiplin Perangkat Desa tersebut.
Kata Kunci Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan publik
A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan
pelayanan publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administrasi  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang belum  efektif  dan  efisien  serta  kualitas  sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan  dan pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara  langsung maupun  melalui  media  massa,  seperti:  prosedur yang  berbelit-belit,  tidak  ada  kepastian  jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan,  persyaratan  yang  tidak  transparan, sikap  petugas  yang  kurang  responsif,  dan  lain-
lain,  sehingga  menimbulkan  citra  yang  kurang baik  terhadap  citra  pemerintah  baik  di  tingkat pusat,  daerah  bahkan  di  tingkat  desa  sekalipun. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penerapan  standar pelayanan  minimal  supaya  pemerintah  dapat menjadikan  tolok  ukur  atau  acuan  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Standar  Pelayanan  Minimal  sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah  ketentuan mengenai jenis  dan  mutu pelayanan dasar  yang  merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Berdasarkan  hasil  observasi,  nampak penerapan  standar  pelayanan  minimal  di  Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten
Ciamis  masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa permasalahan yang ditemukan, seperti:
1. Masih  lambannya  pelayanan  yang  diberikan Perangkat Desa kepada masyarakat. Contoh:  Dalam  SOP  berdasarkan  Keputusan Bupati  Ciamis  Nomor  65  Tahun  2010  tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan  Dalam  Negeri  di  Kabupaten Ciamis  pembuatan  KTP  sesuai  dengan  standar pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan, namun pada  kenyataannya  melebihi  batas  yang  telah ditetapkan.
2. Tidak adanya kepastian waktu pelayanan.
Contoh:  Waktu  penyelesaian  pelayanan  dalam SOP  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Ciamis Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Urusan  Pemerintahan  Dalam Negeri  di  Kabupaten  Ciamis  pembuatan  KTP selama  5  hari  dan  KK  selama  7  hari,  namun sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui  karena tidak  adanya  kepastian  waktu  yang  diberikan oleh Perangkat Desa.
3. Sikap  petugas  pemberi  pelayanan  yang kurang baik.
Contoh:  Ketika  ada  masyarakat  yang  akan membuat  KTP  petugas  pemberi  pelayanan bersikap kurang ramah dalam melayani.

## B. LANDASAN TEORITIS
1. Pelayanan Publik Menurut  Ratminto  (dalam  Hardiyansyah, 2011: 11) pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik  dalam bentuk barang publik maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya menjadi  tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan  di lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya pemenuhan kebutuhan  masyarakat maupun dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  menurut Peraturan Pemerintah No  96  Tahun  2012  Bab  I  Ketentuan  Umum dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  No  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik, bahwa yang dimaksud dengan: Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Ciamis  No 6  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Standar Pelayanan  disebutkan  pada  pasal  1  angka  4
Standar  pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan terukur.
Menurut  Zaenal  dan  Muhibudin  (2015: 120) menjelaskan bahwa:
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang  merupakan  urusan  wajib  daerah  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  secara  minimal. Istilah  SPM  mengacu  pada  standar  pelayanan paling  minimal  yang  mampu  diberikan  daerah kepada  masyarakat  dalam  pelayanan  yang bersangkutan  dengan  urusan  wajib  daerah.  Jadi, SPM mencakup seluruh urusan wajib pemerintah daerah, bukan hanya dalam unit pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  No  36  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Teknis  Penyusunan,  Penetapan,  Dan  Penerapan
Standar  Pelayanan,  prinsip  standar  pelayanan yaitu sederhana, konsistensi. partisipatif. akuntabel,  berkesinambungan,  transparansi  dan keadilan.
3. Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014  Pasal  26  ayat  (1)  Tentang  Desa.  Kepala Desa  adalah  pemerintah  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  dibantu  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pada pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan
Perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
d. Menetapkan peraturan desa;
e. Menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat desa;
g. Membina  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
j. mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan sebagaian kekayaan negara guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan  Pembangunan  desa secara partisipatif;
n. mewakili  desa  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan o. melaksanakan  wewenang  lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterkaitan  Penerapan  Standar  Pelayanan Minimal dengan tugas Kepala Desa Pemberian  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat  diharapkan  menjdadi  lebih  responsif terhadap  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri, dimana  paradigma  pelayanan  masyarakat  yang telah  berjalan  selama  ini  beralih  dari  pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada kepuasan masyarakat.
Zaenal  dan  Muhibudin  (2015:  120) menjelaskan bahwa:
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang  merupakan  urusan  wajib  daerah  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  secara  minimal. Istilah  SPM  mengacu  pada  standar  pelayanan paling  minimal  yang  mampu  diberikan  daerah kepada  masyarakat  dalam  pelayanan  yang bersangkutan  dengan  urusan  wajib  daerah.  Jadi, SPM mencakup seluruh urusan wajib pemerintah daerah, bukan hanya dalam unit pelayanan.
Menurut  Peraturan  Bupati  Ciamis  No  6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan disebutkan pada pasal 1 angka 4 bahwa: Standar  pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan terukur.
Dari  teori-teori  yang  telah  dibahas  dapat disimpulkan  mengenai  keterkaitan  Kepala  Desa dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana Peraturan Bupati Ciamis  No  6  Tahun  2015  tentang  Pedoman
Standar Pelayanan disebutkan pada pasal 1 angka 6  disebutkan  bahwa  Organisasi  penyelenggara pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut organisasi  penyelenggara  adalah  satuan  kerja penyelenggara  pelayanan  publik  yang  berada  di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  untuk  kegiatan pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan publik.
Sedangkan  tugas  dan  kewajiban  Kepala Desa  yaitu  mensejahterakan  masyarakat  desa, dengan  kata  lain  mensejahterakan  disini  juga berarti  memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat  sesuai  dengan  standar  yang telah  ditetapkan.  Pelayanan  yang  diberikan tentunya  harus  sesuai  dengan  penerapan  standar pelayanan yang dibuat dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran  suatu variabel  secara  terperinci,    tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkannya  dengan variabel  lain.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif Mely G. Tan (2012: 28) mengatakan bahwa: “Penelitian  deskriptif  menggambarkan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala, atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan frekuensi  atau  penyebaran  suatu  gejala  atau frekuensi  adanya  hubungan  tertentu  antara  suatu gejala  dan  gejala  lain  dalam  masyarakat. Penelitian  deskriptif  bisa  digunakan  baik  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (tidak  berhipotesis)  dan  menguji  hipotesis (berhipotesis).
Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan  Perangkat  Desa  di  Kantor  Desa  Saguling Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  serta masyarakat  Desa  Saguling  penerima  pelayanan. Sasarannya  adalah  untuk  mendapatkan  informasi atau  data  terkait  dengan  standar  pelayanan minimal  tersebut  serta  hambatan  dan  upaya dalam penerapan standar pelayanan minimal.
Adapun  subjek  penelitian  ditetapkan sebagai berikut: Kepala Desa Saguling,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan,  Kepala  Urusan  Tata  Usaha  dan Umum,  Kepala  Seksi  Pemerintahan  dan  Kepala Seksi  Pelayanan  dan  masyarakat  Desa  Saguling selaku penerima pelayanan sebanyak 7 orang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi
lapangan.  Studi  kepustakaan  merupakan  teknik pengumpulan  data  dengan  mempelajari  buku- buku  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  sedang diteliti.  Sedangkan  studi  lapangan  penelitian  ini terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumen. Proses  analisis  data  mengacu  kepada  pendapat Miles  and  Huberman  (dalam  Sugiyono:  247) bahwa aktivitas  dalam analisis data  yaitu reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan dan verifikasi.

## D. HASIL

## PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1.  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)
Oleh  Kepala  Desa  di  Kantor  Desa  Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Oleh  Kepala  Desa  di  Kantor  Desa  Saguling Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis,  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Prosedur Pelayanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai prosedur  pelayanan  yang  terdiri  dari  adanya tahapan  dan  jadwal  pelayanan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemberi  pelayanan  kepada masyarakat  cukup  baik.  Hal  ini  terlihat  dari adanya  tahapan  yang  diberikan  oleh  Perangkat Desa  kepada  masyarakat  terkait  pelayanan  yang diberikan, namun terdapat masyarakat  yang tidak mengerti  dan  tidak  paham  terhadap  prosedur dalam  pelayanan,  dikarenakan  belum  adanya prosedur  pelayanan  yang  ditempel  pada  papan informasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Ratiminto (2016: 226) bahwa: “Prosedur  pelayanan  yaitu  kemudahan  tahapan pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan”.
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  dapat dijelaskan bahwa prosedur pelayanan yang terdiri dari  indikator  adanya  tahapan  dan  jadwal  dalam pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat cukup  baik.  Perangkat  Desa  sejauh  ini  sudah memberikan  penjelasan  terkait  tahapan-tahapan pelayanan, namun disisi lain masyarakat seringkali  tidak  mengerti  terhadap  penjelasan yang  diberikan  oleh  Perangkat  Desa.  Hal  ini disebabkan karena Perangkat Desa tidak menempel  prosedur  pelayanan  yang  berupa tahapan,  persyaratan  dan  jadwal  pelayanan  pada papan  informasi.  Sedangkan  sesuai  teori  bahwa prosedur pelayanan harus memberikan kemudahan  kepada  masyarakat,  maka  dalam  hal ini  belum  memungkinkan  tercapainya  penerapan standar pelayanan minimal.
2. Waktu Penyelesaian Pelayanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terdiri dari  ketepatan  waktu  penyelesaian  pelayanan, ketepatan waktu tunggu pelayanan dan cepat atau lambat  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Perangkat Desa  cukup  baik,  hal  ini  terlilhat  dari  ketepatan waktu pelayanan tergantung adanya  Kepala Desa di  tempat  atau  tidak  sehingga  jika  Kepala  Desa berada  di  tempat  proses  pelayanan  akan  cepat, begitupun  sebaliknya.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Ratminto (2016: 212) bahwa:
“Waktu penyelesaian pelayanan berkaitan dengan jangka  waktu  dan  kecepatan  penyelesaian  suatu pelayanan  publik  mulai  dari  dilengkapinya  atau dipenuhinya persyaratan teknis dan/ atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan”.
Berdasarkan analisis penulis dapat dijelaskan  bahwa  dalam  memberikan  waktu penyelesaian pelayanan  kurang baik. Yaitu  dapat dilihat  dengan  tidak  adanya  ketepatan  waktu penyelesaian  pelayanan  dikarenakan  Perangkat Desa  yang bersangkutan tidak ada  di tempat saat masyarakat membutuhkan pelayanan dan dokumen  kependudukan  yang tidak tersedia. Hal itulah yang  membuat  waktu  penyelesaian pelayanan  menjadi  lebih  lamban.  Sedangkan sesuai  dengan  teori  bahwa  pelayanan  yang diberikan  harus  sesuai  dengan  jangka  waktu  dan kecepatan  penyelesaian  suatu  pelayanan  publik. Namun  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh Perangkat  Desa  belum  sesuai  dengan  yang seharusnya.  Hal inilah  yang  mempengaruhi tidak tercapainya penerapan standar pelayanan minimal.
3. Biaya Pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitan  mengenai biaya  pelayanan  yang  terdiri  dari  adanya kepastian dan rincian biaya pelayanan yang harus diinformasikan  dan  biaya  pelayanan  yang terjangkau sudah  baik, karena  memang tidak  ada peraturan  yang  mengharuskan  masyarkat  untuk membayar  biaya  pelayanan  kepada  Perangkat Desa,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Ratminto (2016  :  217)  bahwa:  “Biaya  pelayanan  dipungut sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang telah ditetapkan”.
Berdasarkan analisis penulis dapat dijelaskan bahwa dimensi terkait biaya pelayanan cukup  baik.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bahwa  tidak  ada biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  melakukan pelayanan.  Terkait  hal  ini  Perangkat  Desa  sudah mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  dimensi  ini  memungkinkan tercapainya penerapan standar pelayanan minimal.
4. Produk Pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa produk  pelayanan  yang  terdiri  dari  adanya kepuasan  masyarakat  dari  pelayanan  yang dibebankan, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  Perangkat Desa  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dapat  dikatakan  cukup baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hardiansyah (2011:12) bahwa:
Pelayanan  publik  sebagai  pemberian layanan  atau  melayani  keperluan  orang  atau masyarakat  dan/atau  organisasi  lain yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu, sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang ditentukan  dan  ditujukan  untuk  memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan”.
Berdasarkan analisis penulis dapat
dijelaskan bahwa dalam dimensi produk pelayanan,  indikator  yang  dianggap  cukup  baik yaitu  kepuasan  masyarakat  dari  pelayanan  yang diberikan.  Hal  ini  terlihat  dari  pelayanan  yang diberikan oleh Perangkat Desa belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat  disebabkan  karena  adanya  keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.
5. Sarana dan Prasarana Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui
bahwa menyangkut kondisi fasilitas yang tersedia dalam  menunjang  proses  penerapan  standar pelayanan minimal. Hal ini mencakup keberadaan  dan  fungsinya  dalam  menunjang kemudahan,  kelancaran  proses  pelayanan  dan memberikan  kenyamanan  pengguna  pelayanan. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Siagian  (2010: 211) bahwa:
Sarana  dan  prasarana  dalam  sebuah pelayanan  publik  merupakan  sebuah  media  yang harus dipenuhi secara baik, agar tujuan organisasi dapat  tercapai.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri, sarana  dan  prasarana  yang  kurang  baik  dapat mempengaruhi  kinerja  dari  pelayanan  publik  itu sendiri.
Berdasarkan analisis penulis dapat dijelaskan bahwa dalam menyediakan sarana dan prasarana  cukup  baik,  namun  dalam  hal penyediaan kantor belum memadai hal ini terlihat dari  ruangan  belum  didesain,  tidak  adanya  batas penghalang  diantara  tiap  bagian,  kurangnya prasarana  komputer  dan  belum  adanya  marka parkir.  Kondisi  ini  tentu  mengakibatkan  tidak efektifnya  penerapan  standar  pelayanan  minimal kepada  masyarakat.  Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  ketersediaan  sarana dan  prasarana ditujukan  agar  mempercepat  dan  memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup baik,  meskipun  memerlukan  beberapa  hal perbaikan  dan  peningkatan.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Surjadi (2012 : 69) bahwa: “Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap  dan perilaku yang dibutuhkan”. Berdasarkan analisis penulis dapat dijelaskan  bahwa  kompetensi  petugas  pemberi pelayanan dalam hal ini petugas yang memberikan  pelayanan  bersikap  sopan,  ramah, sigap,  disiplin  dan  menghargai  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  adalah  faktor  penting terwujudnya penerapan standar pelayanan minimal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. kompetensi petugas pemberi pelayanan  saat  melayani  masyarakat  cukup  baik meskipun  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperbaiki  Hal  inilah  yang  mempengaruhi  tidak tercapainya penerapan standar pelayanan minimal itu sendiri. 2.  Hambatan-Hambatan  yang  Dihadapi  Dalam
Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Oleh  Kepala  Desa  di  Kantor  Desa  Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
Menurut  Ratminto  dan  Atik  (Jurnal penulisan  Keislaman,  Vol.  10,  No.  2,  Juli  2014) menyatakan bahwa:
“Dalam perspektif pelayanan, terjadi kesenjangan (gap)  atau  perbedaan  persepsi  antara  aparatur pelayanan  dengan  masyarakat  pengguna  jasa layanan  memang  dapat  menjadi  hambatan menghadirkan suatu pelayanan yang berkualitas.”
Berdasarkan  observasi  di  lapangan, ditemukan  adanya  hambatan-hambatan  dalam penerapan  standar  pelayanan  minimal  oleh Kepala Desa di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis tersebut diantaranya: 1. Masih sulitnya ketersediaan blangko
kependudukan yang diperlukan dalam prosedur  pelayanan  dan  masyarakat  yang datang  ke  rumah  Perangkat  Desa  diluar  jam kerja  tidak  sesuai  dengan  aturan  bahwa pelayanan  hanya  boleh  dilakukan  pada  jam kerja di Kantor Desa Saguling.
2. Masyarakat  yang  ingin  dilayani  tanpa mengikuti  prosedur  yang  benar  tanpa membawa surat pengantar dari RT, RW dan Dusun  setempat  dan  Petugas  tidak  ada  di kantor saat masyarakat membutuhkan pelayanan sehingga pelayanan lambat
3. Kesulitan  anggaran  untuk  menyediakan sarana dan prasarana.
4. Sebagian  Perangkat  Desa  tidak  disiplin dalam  memberikan  pelayanan  hal  ini ditunjukkan  dengan  pelayanan    yang dilakukan di luar kantor desa.
3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan – Hambatan yang Dihadapi Dalam  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  Oleh  Kepala  Desa  di  Kantor  Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Berdasarkan  observasi  di  lapangan,
upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan  dalam  penerapan  standar pelayanan  minimal  oleh  Kepala  Desa  di  Kantor Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis tersebut diantaranya:
1. Menempel  prosedur  pada  papan  informasi supaya  masyarakat  dapat  mengetahui mengenai  tahapan  dan  jadwal  pelayanan. Dan  memberikan  penjelasan  terkait  belum tersedianya blangko kependudukan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan  bekerjasama  dengan  RT,  RW  dan Dusun setempat untuk memberikan penjelasan  bahwa  formulir  yang  berkaitan dengan pelayanan yang dibutuhkan sebelum  diberikan  ke  pihak  pemerintah desa  diisi  terlebih  dahulu  dan  Perangkat Desa yang berada di tempat tetap melayani masyarakat.
3. Kepala  Desa  mengupayakan  anggaran  dan memaksimalkan dari anggaran yang tersedia.
4. Kepala  Desa  mempertegas  peraturan  yang ditetapkan  untuk  Perangkat  Desa  supaya dapat  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dengan disiplin.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi  dan  wawancara  mengenai  “Penerapan Standar  Pelayanan  Minimal oleh Kepala  Desa  di Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg
Kabupaten Ciamis” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal oleh Kepala Desa di Kantor Desa Saguling Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis belum berjalan secara maksimal dikarenakan  terdapat  beberapa  hambatan dalam penerapannya dan masih memerlukan  beberapa  perbaikan  dalam beberapa hal.
2. Hambatan  yang  ditemui  dalam  penerapan standar pelayanan minimal  yang dilakukan oleh  Kepala  Desa  beserta  Perangkat  Desa di  Desa  Saguling  Kecamatan  Baregbeg Kabupaten Ciamis yang dapat mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang diterima oleh masyarakat di Desa Saguling.  Hambatan-hambatan  tersebut terdiri  dari:  masih  sulitnya  ketersediaan blangko  kependudukan  yang  diperlukan dalam proses pelayanan,  masyarakat  yang kurang paham terhadap prosedur pelayanan,  terdapat  masyarakat yang belum  mengerti  prosedur  pelayanan  yaitu tanpa  membawa  surat  pengantar  dari  RT, RW  dan  Dusun  setempat,  dan  masih adanya  sebagian  Perangkat  Desa  yang belum disiplin dalam memberikan pelayanan,  hal  tersebut  mengakibatkan pelayanan  yang  diterima  masyarakat  akan lebih lama, petugas tidak ada di kantor saat masyarakat melakukan pelayanan sehingga pelayanan lambat, masih belum
memadainya kantor yang digunakan karena  bangunan  kantor  sudah  terlalu  tua, komputer  yang  terkadang  eror  sehingga menghambat dalam proses pelayanan.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan,  maka  diketahui  adanya  upaya- upaya dalam mengatasi hambatan- hambatan yang dilakukan dalam Penerapan Standar  Pelayanan  Minimal  oleh  Kepala Desa  di  Kantor  Desa  Saguling  Kecamatan Baregbeg  Kabupaten  Ciamis  sebagai berikut:  Perangkat  Desa  memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait tidak tersedianya dokumen kependudukan, menuliskan  prosedur  pelayanan  di  papan informasi,  berkerjasama  dengan  RT,  RW dan  Dusun  setempat  untuk  memberi penjelasan  kepada  masyarakat  terkait pengisian  formulir  pelayanan,  Perangkat Desa  yang  berada  di  tempat  tetap memberikan pelayanan  kepada  masyarakat dengan  sepengetahuan  Perangkat  Desa yang bersangkutan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan,  Perangkat  Desa  melakukan penataan  ruangan  yang  sesuai  dengan  tata pemerintahan, memperbaiki komputer serta  Perangkat  Desa  secara  bergantian memakai printer dan melengkapi kekurangan printer tersebut. Terkait dengan  disiplin  Perangkat  Desa,  Kepala Desa  telah  berusaha  untuk  memberikan pembinaan  dan  arahan  secara  berkala terhadap disiplin Perangkat Desa tersebut.
2. Saran Setelah penulis mengamati dan mempelajari  “Penerapan  Standar  Pelayanan Minimal  oleh  Kepala  Desa  di  Kantor  Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”,  maka  penulis  mencoba  memberikan saran untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  pelayanan  di  Desa Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis sebaiknya Perangkat Desa meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi dengan  semua  pihak  yaitu  RT,  RW  dan Dusun  setempat  agar  masyarakat  dapat dengan  jelas  mengetahui  kejelasan  dan kepastian  pelayanan,  selain  itu  juga  harus melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.
2. Supaya  hambatan  dapat  diatasi  sebaiknya permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi seperti:
a. Terkait  dengan  kompetensi  dan  disiplin
Perangkat Desa serta pemahaman terhadap Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  agar Kepala Desa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas/instansi  terkait  untuk  memberikan pembinaan  teknis  kompetensi  dan  disiplin Perangkat  Desa  serta  pemahaman  Standar
Pelayanan  Minimal (SPM), agar Perangkat
Desa memahami tugas pokok dan fungsinya.
b. Terkait dengan prasarana seperti tersedianya halaman parkir di Kantor Desa Saguling  agar  Pemerintah  Desa  dapat membenahi ruang parkir yang ada bekerjasama dengan pihak swasta sehingga bisa  dijadikan  pendapatan  desa  dari  sektor parkir kendaraan.
3. Supaya  penerapan  standar  pelayanan minimal  dapat  dilaksanakan  dengan  baik maka  seyogyanya  Perangkat  Desa  Desa Saguling  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten Ciamis  melakukan  berbagai  upaya  seperti melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat agar  masyarakat  mengetahui  prosedur dalam pelayanan dan meningkatkan kinerja perangkat  desa  supaya  pelayanan  yang diberikan  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  pembenahan  sarana  dan prasarana seperti mengajukan biaya renovasi  ke  Pihak  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Ciamis  supaya  minimal  dapat sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  lebih meningkatkan kinerja dalam rangka
pemberian pelayanan publik kepada
masyarakat  yang  sesuai  dengan  standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Maman.  2011. Dasar- dasar  metode  Statistika .  Bandung:  CV  Pustaka Setia.
Ibrahim.  2015. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana.  2015. Manajemen  Pelayanan  Publik . Bandung: CV Pustaka Setia. Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Ratminto.  2016. Manajemen  Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan  yang Baik). Bandung: PT Refika Aditama. Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &D .  Bandung:
Alfabeta.
Surjadi.  2012. Pengembangan  Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: PT Refika Aditama.

## Dokumen
Keputusan  Bupati  Ciamis  No  65  Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan  Dalam  Negeri  di  Kabupaten Ciamis.
Peraturan  Bupati  Ciamis  No  6  Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan  Bupati  Ciamis  No  80  Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi  dan Tata  Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  62
Tahun  2008  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Undang-Undang  No  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 Tentang Desa.

## IDENTITAS PENULIS
Lisna  Wulandari  yang  lahir  di  Ciamis tanggal  1  Januari  1995,  tercatat  sebagai mahasiswa  pada  jurusan  Ilmu  Administrasi Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik, Universitas Galuh.