KEBIJAKAN  IDEOSINKRETIK ( WHOLISTIC )  JOKO WIDODO (JOKOWI) DALAM KONPERENSI ASIA AFRIKA TAHUN 2015

## Laode Muhamad Fathun

## Abstrak
Paper ini akan mennganalisis transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Transformasi itu terlihat  ketika pergantian  kepemimpinan di Indonesia. Perubahan  kebijakan politik luar negeri Indonesia terjadi  sesuai  dengan tujuan dan situasi dalam kondisi  kebutuhan internal dan eksternal. Sejak Soekarno memimpin Indonesia sampai era Jokowi menunjukan transformasi  kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jokowi yang menjadi presiden sejak 2014 membuat orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada pengelolaan asset maritime sebagai tujuan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui internasionalisasi kebijakan poros maritim dalam  berbagai konferensi internasional. Salah satu yang menjadi model analisi wholistic Jokowi adalah ketika orientasi tersebut di
internasionalisasi dalam Konperensi Asia Afrika Di Indonesia. Dengan bekal sebagai tuan rumah Indonesia  semakin leluasa menyebarkan visi tersebut dalam marketing politik. Tujuannya adalah agar setiap peserta konferensi mengetahui dan terpengaruh bahwa Indonesia  sebagai negara maritim dan sudah fokus mengelola aset maritim. Sehingga, diperlukan kerjsamaa internasional baik tingkat nasional, regional dan global.
Kata kunci: transformasi, kebijakan luar negeri, Jokowi, Maritim, konperensi Asia Afrika

## Pendahuluan
Sejak  dulu Indonesia  dalam  kepemimpinan  Soekarno memiliki  peran  penting  di  dunia Internasiona.  Jelas  sudah keadaan  ini  tidak bisa  terbantahkan.  Mulai dari  menjadi inisiator  lahirnya  gerakan Non-Blok,  pemerkasa  berdirinya ASEAN  dan  munculnya  pula  organisasi tandingan  ketika perang  blok  setelah  perang  dunia  pertama  yakni  lahirnya organisasi persatuan Negara –negara Asia dan Afrika yang saat itu merupakan Negara-negara  yang  baru  merdeka  dari kolonialisme dan imprealisme barat.
Dalam model prinsip kebijakan luar  negeri yang di keluarkan  oleh Soekarno  yakni  “bebas  aktif”. Secara konvensional bebas di artikan bahwa Indonesia tidak memihak pada satu blok manapun baik barat maupun timur. Sedangkan aktif berkaitan dengan cita-cita UUD 195 seperti aktif menjaga ketertiban  dunia. Namun,  yang  perlu  di  redefinisi  adalah masalah  konsep  “bebas”  itu  apakah  masih  kontekstual  atau tidak.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnyaa  bahwa obejak  kebijakan  luar  negeri  sangat  abstrak  dan  kondisional. Artinya bebas disini bukan lagi berarti tidak berpihak pada blok ideologi  tertentu,  tetapi  memiliki  restorasi  makna  misalnya bebas dalam arti menjalin kerjasama dengan Negara manapun demi atas nama kepentingan Negara atau million friends zero enemy dalam definisi semasa pemerintahan SBY.
Namun,  konsep  SBY  tersebut  sebernya  masih  harus di pertahankan dengan asumsi bahwa dalam usaha menjaga
ketertiban dunia Indonesia wajib  menjalin hubungan internasional  dengan  Negara  mana  pun  dengan  tanpa intervensi. Kalau merujuk pada masa lalu arah kebijakan  RI semasa  Soekarno  lebih  di  arahkan  pada  mencari  dukungan internasional  dengan  status  sebagai Negara  baru  merdeka. Kemudian  bergeser  pada  masa Soeharto  yang  lebih mencitrakan pada proses pembangunan ekonomi secara besar- besaran. Setelah Soeharto jatuh tampuh kepemimpinan  di lanjutkan oleh Habibie, dimana kebijakan Indonesia lebih  di arahkan  pada membentuk  citra  politik  dengan  munculnya kasus    HAM    semasa    Soeharto,    lepasnya Timor-Timur.
Kemudian  setelah  itu  Abdurahman  Wahid  menjadi  Presiden selanjutnya dengan konsep pluralisme serta membentuk citra bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, plural.
Setelah  Megawati  menjadi  Presiden  disinilah  menjadi pola  lanjutan  dari Soekarno  sebab  kerjasama  yang  terbentuk dimasa ini lebih condong pada Rusia  sama dengan ketika Soekarno memimpin. Namun setelah SBY lengser bagaimanakah  arah  kebijakan  RI selanjutnya,  mengingat bahwa Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam  politik Internasional, terlibat dalam beberapa organisasi internasional, menjadi salah satu pengirim pasukan perdamaian, serta yang paling sering adalah menjadi tuan  rumah konferensi internasional  yang  tentunya  ini  menjadi  citra positif bagi Indonesia serta apakah ini menjadi agenda Jokowi selanjutnya.
Dalam  konsep  kebijakan  luaar  negeri Jokowi  yang  saat itu menjadi agenda debat Capres dan Cawapres lebih di
arahkaan pada unsur (1) Membangun identitas budaya maritim dengan  mengedepankan  praktek  diplomasi  dan  kerjasama antar  negara,  (2)  meningkatkan  peran  global  berbasis  pada diplomasi middle power, (3) memperluas keterlibatan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, (4) mempertajam diplomasi publik (G to G, G to B, G to C. P to P). Bebraapa pilar tersebut penuliss mengambil  kesimpulan  bahwa  konsep  kebijakan  luar  negeri Jokowi masih bersifat million friends zero enemy artinya Jokowi masih mengutamakan  kerjasama  melalui peran  diplomasi untuk memperluas jangkauan kerjasama sehingga menginginkan  peran  dalam  dunia  internasional  yang  lebih aktif.  Namun,  keunikannya  adalah  Jokowi  menyusun  agenda kekuatan Indonesia yang lama hilang  yakni Negara berbasis maritim atau blue power. Hal ini, sudah lama di tinggalkan oleh sejumlah presiden Indonesia Soekarno pernah berucap dalam konsep geopolitiknya “bahwa Negara yang kuat adalah negara bahari (maritim).
Tentunya dengan model baru ini mengembalikan kembali citra Indonesia sebagai Negara yang memiliki akses laut yang besar  dan  memiliki  potensi  sebagai basis ekonomi, militer, budaya  yang  akan  menjadi  bagian  agenda  pembangunan nasional.  Upaya  melancarkan  cita-cita  tersebut  sesuai  arah kebijakan luar  negerinya  Jokowi  mempromosikannya  dalam beberapa forum internasional seperti KTT  APEC, pertemuan Negara-negara  ASEAN  di  Myanmar  dll  beberapa  konfernsi lainya tidak terkecuali dengan konperensi Asia Afrika tahun 2015.

## Pembahasan
Konperensi Asia Afrika di awali pada 28 april-02 Mei 1954 yakni konferensi kolombo atau konferensi lima negara pertama. Kolombo  merupakan  ibu  kota  dari  Srilangka,  dimana  lima Negara tersebut adalah Perdana Menteri Pakistan: Muhammad Ali Jinnah; Perdana  Menteri  Sri Lanka:  Sir  John  Kotelawala; Perdana  Menteri Burma  (Myanmar): U  Nu; Perdana  Menteri Indonesia:    Ali    Sastroamijoyo;    Perdana    Menteri India:
Jawaharlal Nehru. Konferensi tersebut  agenda pembahasan pada  melihat bagaimana kesiapan  Vietnam  untuk  mengikuti konferensi di Jenewa. Selain itu pula kelima Negara membahas keinginan untuk  membuat konferensi yang melibatkan sejumlaah  Negara  yang  ada  di  Asia  dan  Afrika  dan  mereka menyepakati Indonesia  sebagai  tuan  rumah konperensi  Asia Afrika.  Menindaklanjuti  hasil konferensi sebelumnya maka tanggal  22-29  desember  di  tahun  1954  dengan  peserta  yang sama dilaksanakan konferensi di Bogor dengan tujuan untuk menetapkan bahwa konperensi Asia Afrika akan dilaksanakan pada 18-24 April  1955, mendukung Indonesia  untuk pembebasan Irian Barat serta menetapkan tujuan dilaksanakannya konperensi.
Pada  tanggal  18-24  April  1955  dilaksanakanlah konperensi  Asia  Afrika  pertama  di Kota  Bandung  dengan menghadirkan  29  negara  anggota  peserta  dengan  komposisi panca Negara yakni Indonesia, Pakistan, Srilanka, India, dan Myanmar menjadi Negara yang mengundang sejumlah utusan wakil lainya seperti 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia
(Thailand, Filipina, Kampuchea, Vietnam Selatan, Nepal, RRC, Laos, Jepang, Vietnam Utara, Irak, Saudi Arabia, Syria (Suriah), Turki,  Yaman),  Yordania,  Lebanon,  Afghanistan, Iran,  dan Afrika (Mesir, Liberia, Libia, Sudan, Pantai Emas/Gold Coast, Etiopia).  Seperti  yang  telah  dideskripsikan di  atas  bahwa Negara-negara Asia dan Afrika ini ingin melakukan sumbangsih perdamian  internasional.  Namun,  dari  analisis bisa dihipotesakan  bahwa  tentunya negara-negara  tersebut melakukan sebuah integrasi.
Michael Sullilvan  mengatakan bahwa ada beberapa asumsi  ketika  beberapa  Negara  melakukan  integrasi  dalam sebuah  organisasi  yakni,  (a)  bahwa  terjadinya  konflik  antar manusia  karena  tidak  adanya  kesadaran  pada  identitas  yang sama atau bisa dikatakan saling memahami, dan tidak adanya kesamaan  dalam  ilmu  humaniora disebutkan ( common sensitivity ),  (b) dalam  konflik  tertentu  tidak  adanya  cross pressure  artinya  kelompok  penekan  untuk  menengahi  konflik dan tidak saling berhadapan langsung, (c) dalam system yang anarki  diperlukan  sebuah  system  atau  subsitem sebagai pengelola, (d) dalam pandang neofungsionalis bahwa kerjasama sama  yang  terbentuk  sangat  non  ideologis  dan  non  sentral. Sedangkan  intergrasi  itu  sendiri  di  artikan  sebagai  sebuah penyatuan rasa baik ekonomi, politik,  sosial atau istilah Karl Deucth “ security community ” (Mas’oed, 1994, 151-153).
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Louis  Cantori  intergrasi mengacu  pada  sebuah  sistem  ordinat dimana  dilakukan  oleh beberapa Negara dengan asumsi keterikatan etnis, sejarah,
sosial, geografi, budaya  untuk  membentuk  sebuah  identitas baru  dalam  sebuah sistem.  Artinya  integrase  mengacu  pada kekuasaan  supranasional  dimana  para  elit  politik  saling berusaha untuk memberikan loyalitas pada system yang telah terintegrasi  (May  Rudi, 2003:  84-85).  Adanya  kesadaran tersebutlah  seperti  kedekatan  geografis,  kemiripan  budaya, entitas  agama, kesejarahan  akibat  kolonialisme,  serta terjadinya pemisahan kekuatan barat  dan timur sehingga konferensi  ini  bisa  terbentuk  dengan  harapan  untuk memajukan  kesejateraan  umum  ekonomi,  politik,  sosial, menghindarkan diskriminasi sosial rasisme dan etnisme, serta berupaya  melihat  peran  Negara-negara  tersebut  dalam perdamaian  dunia,  menghapuskan  kolonialisme, serta  lebih meningkatkan  kerjasama  aktif  semua  Negara  seperti mendukung  pelucutan senjata antar pihak yang berkonflik, penghentian pengembangan  senjata nuklir yang tentunya untuk  masyarakat  internasional  yang  aman  dan  damai. Jackson  menjelaskan bahwa pada dasarnya  hubungan  antar Negara yang terbentuk di upayakan untuk menjamin 5 dasar hubungan  internasional yakni keamanan, kebebasan, ketertiban,  keadilan  dan  kesejateraan  (2005:4),  Jackson (2014:6 Revisi Edisi kelima).
Menyadari pentingnya konferensi tersebut sebagai salah satu penengah antara blok barat dan timur maka ada beberapa hasil  konferensi yakni  (1)  menghormati  hak-hak  dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB; (2) menghormati  kedaulatan  dan  integritas teritorial semua
bangsa;  (3)  mengakui persamaan  ras dan  persamaan  semua bangsa,  baik  bangsa  besar  maupun  bangsa  kecil; (4) melakukan  intervensi  atau  ikut  campur  tangan  dalam persoalan dalam negeri negara lain; (5) menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB; (6) a) tidak menggunakan  peraturan-peraturan  dari  pertahanan kolektif untuk  bertindak bagi kepentingan  khusus salah satu negara besar; b) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;  (7) tidak  melakukan tindakan  atau  ancaman  agresi  ataupun penggunaan  kekerasan  terhadap  integritas  teritorial  atas kemerdekaan  politik suatu negara; (8) menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB; (9) memajukan  kepentingan  bersama  dan  kerja  sama internasional;  (10)  menghormati  hukum  dan  kewajiban internasional  lainnya. Konferensi tersebut  dikenal  dengan sepuluh  dasasila bandung  atau  bandung  declaration. “Let  a new Asia and a new Afrika be born “ bunyi pidato Bung Karno tahun 1955. Setelah tahun 1955 Konferensi pertemuan kedua kembali dilaksanakan di Bandung dan Jakarta pada tanggal 18-24 April 2005 memperingati 50 tahun lahirnya konperensi Asia Afrika yang dihadiri langsung oleh Sekejen PBB asal Afrika Selatan  yakni Kofi Annan  dengan  mengambil tema menghasilkan NAASP ( New Asian-African Strategic Partnership ).
Pada hakekatnya kerjasam yang terbentuk masih sama cuman pergeseranya adalah makna hilangnya  keterlibatan rivalitas
blok barat dan timur tetapi substansi kerjasama masih lanjutan sebelumnya.

## Analisis
a. Arah kebijakan Politik Luar negeri Indonesia dalam
Konperensi Asia Afrika 2015
Dalam Undang-undang  RI  No.37 Tahun  1999  bahwa kebijakan  luar  negeri Indonesia  merupakan  seprangkat  nilai, cita-cita, prinsip, dan kepentingan Indonesia yang ditempuh melalui  jalan  diplomasi.  Walaupun dalam  upaya  merebut kepentingan nasional setiap Negara memiliki cara lain melalui perang demikian pula tercantum dalam Undang-undang bahwa President  berhak  menyatakan  perang  jika  kepentingan Indonesia tergangu. Arah kebijakan luar negeri Indonesia yang ditempuh melalui diplomasi berarti politik luar negeri Indonesia dalam konperensi Asia Afrika berbentuk analisis level kualisi. Artinya dalam kualisi tersebut Indonesia masuk dalam sebuah system internasional dengan sejumlah aktor yang sama dengan kesamaan tujuan yang sama berarti bisa dikatakan pendekatan melihat  pentingnya  sitem  internasional  atau  dunia Internasional  dalam  mempengaruhi  kebijakan  politik  luar negeri.
Sejalan  dengan  itu  Ricard  W  menjelaskan  bahwa merupakan konversi input berupa infromasi tentang apa yang harus  dilakukan sebuah  Negara  menjadi  output  berupa diplomasi atau aliansi/ kualisi (2012:411). Begitu juga
Coloumbis  dan  Wolfe  mengatakan  bahwa  kriteria  kebijakan luar negeri Negara mengarah pada  netralis, non blok, intervensionis,  imprealis,  ofensif,  difensif,  internasionalis, status quo, bebas aktif aliansi (1999:127). Artinya sifat poltik luar negeri Negara-negara Asia Afrika pada saat itu menganut prinsip  bebas  aktif (non  blok)  sehingga  membentuk aliansi termasuk Indonesia.  Apapun  yang  dilakukan  pemerintah berupa  tindakan,  sikap,  komitmen,  prinsip  tujuan  adalah reformulasi  dari  kepentingan  masyarakat  yang  diwakili  oleh pemerintah (Carlesnaes:2013; 689).
Konperensi Asia  Afrika  yang  dilaksanakan  di  Bandung dan  Jakarta  pada  tanggal  19  sampai  23  april  2015  sekaligus memperingati  60  tahun  kerjasama konperensi Asia  Afrika. Konferensi tersebut mengundang 109 perwakilan Negara dan 25  organisasi  internasional,  dengan  teman  meningkatkan kerjasama  selatan-selatan  untuk  menciptakan  kesejateraan dan  pedamaian.  Dalam  agenda  tersebut  di  susun  dengan tanggal 19 menggelar pertemuan para pejabat tinggi setingkat direktuk jendral, di  esok harinya tanggal 20 dilaksanakan pertemuan  tingkat  mentri  atau  KTM (Konferensi Tingkat Menteri),  pada  tanggal  21  dilaksanakan  pertemuan  para pengusaha  untuk  penguatan  kerjasama  ekonomi  Asia  Afrika, dimana ada sekitar 500 pengusaha akan berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Sedangkan  tanggal 22-23  barulah dilaksanakan  diplomasi  tingkat  tinggi atau konferensi tingkat kepala negara/ pemerintahan ( summit diplomacy ) yang disaksikan oleh 34 negara dan 86 negara perwakilan. Acara
puncak akan dilaksanakan di Bandung dimana menjadi tempat awal dilaksanakannya konperensi Asia Afrika.
Konferensi tingkat pejabat tinggi dengan agenda menjadi bahasan adalah (a) menelaah kembali dasasila bandung yang sudah  dituliskan sebelumnya,  (b)  meningkatkan  kembali kerjasama  strategis  Negara-negara  Asia  Afrika,  serta (c) mendukung  deklarasi  kemerdekaan  Palestina.  Pada  poin (b) memiliki  tiga  pilar  utama  yakni  (1)  menyangkut  komitmen politik untuk mendukung palestina menjadi Negara, reformasi PBB, perdamaian internasional serta  penguatan kerjasama regional kawasan, (2) pada pilar ini menjadi perbedaan  arah kebijakan  luar  negeri  Jokowi  yakni  penguatan  kerjasama maritim,  dimana  Jokowi  menginginkan  untuk  menjadi  poros maritm dunia ( blue  economic  power ), mengintenskan konektivitas  serta  mobilisasi  bisnis,  dan  (3)  berhubungan dengan  sosial  budaya,  seperti  gender,  diplomasi  bencana, migrasi, pemuda.  Pada pertemuan tersebut juga terjadi Reinvigorating the New  Asian-African Strategic  Partnership (NAASP)  yang  ditetapkan  pada  tahun  2005.  Kerjasama utamanya  dengan delapan  fokus  NAASP  seperti  terorisme, organisasi  kejahatan  transnasional,  keamanan  pangan, keamanan energi, kerjasama universitas.
b. Variabel Ideosinkretik Jokowi dalam Kebijakan Politik Luar negeri Indonesia ( Wholistic )
Setelah Jokowi dan JK resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil President Indonesia pada tahun 2014 yang lalu tentunya setiap president memiliki presepsi dan mimpi untuk
mensejaterahkan  rakyatnya  sebagai  jawaban  atas  janji-janji politik  yang  disampaikan  semasa  kampanye.  Di  atas  telah di deskripsikan bahwa Jokowi ingin  membawa arah baru kebijakan luar negeri Indonesia yang  merupakan konseptual dari  Soekarno  yakni  sebagai  Negara  bahari.  Namun perbedaannya  adalah  kondisional  dan  situasional sangat berpengaruh dalam  menjalankan  kebijakan  luar  negeri. Alex Mint menjelaskan:
Foreign policy choices range from the dramatic to leaders make decisions to go to war, make peace, form an alliance, establish diplomatic  relations, implement  a  position  on  nuclear nonproliferation, impose economic sanctions, or ratify  global environmental agreements. The level of analysis in foreign policy decision making (the individual, group, coalition). foreign policy decisions (the decision environment, psychological factors, international factors, and domestic influences) Alex Mintz:2010- 3-4). Decisions can be made based  on  holistic,  heuristic, or wholistic search (Sage 1990, 239–242). Holistic search involves a thorough  examination of all the alternatives, dimensions, and implications of the decision. Heuristic decisions are made while employing  cognitive shortcuts.  Wholistic  decisions are made while disregarding the  components of the  decision. Such decisions are intuitive, involving standard operating procedures (SOPs) and/or the use of analogies (ibid.). Heuristic and wholistic searches are more process oriented than holistic searches (Alex Mintz Ibid:17).
Kebijakan maritim sudah lama fakum pula semasa SBY hanya sebatas retorika politik dan tanpa realisasi. Pada masa Jokowi  inilah  mencoba  memainkan  peran  diplomasi maritim dalam  berbagai konferensi salah  satunya  di konperensi Asia Afrika. Analisis kebijakan luar negeri dalam variabel wholistic atau  ideosinkretik  menitik  beratkan  pada Individu  sebagai pengambil keputusan. Rosenau menjelaskan vaariabel
ideosinkretik berkaitan dengan presepsi, karakteristik pribadi, image yang terdiri  atas ketenangan  vs ketergesagesahan, kemarahan vs prudensi, pragmatism vs ideology, keunggulan vs keterbelakangan, kreativitas vs kehancuran, ketakutan dan percya  diri  berlebihan,  psikologis,  pendidikan,  latar belakang orang  tua  masa lalu,  kegagalan,  persahabatan,  kondisi keuangan, merupakan  sejumlah  factor  yang  bisa  saja mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin (1971: 95).
McClelland  menyambungkan  ketika  pengmabilan keputusan di ambil secara individual maka keputusan tersebut melalui proses  itelektual, kognitisme dimana  individu mengeneralisasi sebagai aktor rasional dari semua kepentingan masyarakat  sehingga,  seperti  melakukan  game  theory (1999:168).  Hal  ini  bisa  disamakan  dalam  konteks  teori menajemen  yakni teori A  yang  asumsinya  tanggung  jawab penuh pada individu, tegas pengendalian formal, promosi dan evaluasi cepat (Uci Yuliati, 2006:177). Untuk melihat fenomena wholistik oleh Jokowi bisa dilihat tabel di bawah:

## Tabel 1 Biodata Joko Widodo
Nama Lengkap
Ir. Joko Widodo Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 21 Juni 1961 Alamat Jl. Taman Suropati No. 7, Rt. 05/05. Menteng, Jakarta Pusat Agama Islam Riwayat Pendidikan a. SDN III Tirtoyoso, Solo b. SMPN 1 Solo c. SMAN 6 Solo d. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
Pengalaman Pekerjaan a. Eksportir Mebel b. Walikota Surakarta (2005—2010 dan 2010—2012) c. Gubernur Prov. DKI Jakarta (2012—2014) d. Presiden Republik Indonesia (2014—sekarang) Pengalaman Organisasi a. Ketua Bidang Pertambangan dan Energi KADIN Surakarta (1992—1996) b. Ketua ASMINDO Komda Surakarta (2002—2007) c. Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nama Ibu Sujiatmi Nama Ayah Alm. Noto Mihardjo Nama Saudara 1. Iit Sriyantini 2. Ida Yati 3. Titik Relawati Nama Istri Hj. Iriana, S.E., M.M. Nama Anak 1. Gibran Rakabuming Raka 2. Kahiyang Ayu
3. Kaesang Pangarep
Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Indonesia
Berikut visi –misi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014
a. Mewujudkan keamanan nasional yang  mampu menjaga kedaulatan  wilayah,  menopang  kemandirian  ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia  sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat  maju,  berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
c.  Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
d. Mewujudkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
e.  Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mewujudkan Indonesia menjadi  negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
f. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sumber : Data KPU Mei Misi Jokowi –JK 2014 hlm.6
Data tersebut memperlihatkan bahwa misi Jokowi dalam kepemimpinannya adalah kembali melihat Indonesia dari sudut pandang  geopolitik  maritim. Teori geopolitik  seperti  Ratzel, Ritter yang  menekankan pendekatan  ruang  hidup  Negara (organism  determinist, living space) yang  berorientasi kontinental, Alfred Thayer Mahan merupakan pelopor orientasi maritim merupakan  sejumlah menekankan  bahwa kekuatan laut  merupakan  kekuatan  dominasi  Negara  untuk  menguasai dunia  sea  power maritime  dan Sir  Harold  Mackinder  dengan konsep The Heartland Theory merupakan sejumlah pemikir yang mungkin menjadi inspirasi pemerintahan Jokowi-JK.
Dari  agenda  misi Jokowi  tersebut  tiga  di  antaranya melihat pentingnya laut sebagai sumber kepentingan nasional Indonesia  yang  telah  lama  fakum.  Dimana  Jokowi  memiliki visioner   membangun   kekuaatan   nasional   berbasir   blue economi power. Jokowi melihat ada 3  masalh pokok bangsa Indonesia yang  perlu dibenahi yakni (a) ancaman kewibaan bangsa,  hal  ini berkaitan  dengan lemahnya  penegaakan hukum, HAM, mengatasi konflik social dll (b) lemahnya sendi perekonomiaan bangsa. Jokowi melihat  bahwa ekploitasi dan ekplorasi sumberdaya alam yang kurang maksimal termasuk
maritim menjadikan Indonesia belum bisa berdiri di atas kaki sendiri,  (c)  intoleransi  dan  krisis  kepribadian  bangsa.  Jokowi melihat  kembali perlunya  membangun  jati  diri  bangsa, nasionalisme, sikap solidaritas, gotong royong sebagai masalah yang harus di benahi secara komprehensif.
Tentunya  dari  aspek  ideosinkretik,  penulis melihat bahwa  visi  menjadi Negara  berbasis  maritim merupakan  poin utama dan pembeda dan ciri arah kebijakan luar negeri Jokowi. Analisis  selanjutnya  jelas  melihat  dari segi  pendidikan  yang pengalaman  hidup  sebagai  seorang  pengusaha  mebel  di  Solo. Dalam teori psikologis sangat jelas pengalaman seseorang agen bisa  mempengaruhi  apa  yang  menjadi  keputusan.  Hal ini terbukti dengan pernyataan Jokowi yang ingin menjadikan para diplomat dan perwakilan RI di berbagai  negara dan kawasan untuk  bukan  sekedar  profesi high-class tetapi Jokowi menginginkan  mereka  sebagai  seorang  sales  yang  berbasis marketing  politik  dan  ada  kecenderungan  bahwa  Jokowi memainkan  simulasi  game  sebagai seorang manajer perusahaan yang bertitik tolak pada ekonomi.
Dan  bahkan  kontroversialnya adalah  mengizinkan sejumlah  BUMN  untuk  di  pimpin  oleh pengusaha  asing  agar untuk kemajuan bangsa. Simulasi ini  bisa di bilang sangat keliru karena  ketika membiarkan aset dalam negeri dikendalikan  oleh  asing  itu  tandanya  memberikan soft sovereign kepada Negara lain. Yang baiknya adalah Jokowi mengambil dan meniru gaya menajeman kepemimpinan asing dan menejerial dan melakukan sejumlah manufer politik.
Penulis sangat optimis dikarenakan beberapa Universitas  di Indonesia sudah  sangat siap memegang amanat untuk mengembangkan negara.  Namun,  apakah  keseriusan pemerintah yang masih bersifat “politik adalah imbalan” inilah yang menjadi masalah.
Dalam  prakteknya  di Konperensi  Asia  Afrika  pun  ini sangat  jelas  daan terlihat  dari  sejumlah  pidato  politik  yang dikemukan  baik  oleh  mentri  luar  negeri  dan  Jokowi  sendiri. Meminjam istilah dari Jervis mengatakan bahwa dalam pidato politik  setiap  kepala  Negara  atau  wakil  negaara  tertetuntu terkadang  terjadi  kesalahan  prespsi  oleh  aktor  lainya.  Hal  ini pun terjadi ketika Jokowi berpidato tentang keterlibatan IMF, Bank  Dunia, WTO sebagai  sejumlah organisasi yang menjadikan interdepedensi dan ketidak merataan pendapatan nasional bahkan kemiskinan di berbagai negara terutama Asia dan Afrika. Prespektif Ekonomi Politik Internasional ini sangat jelas  menjadi  kritikan  oleh  kaum Marxisme.  Pidato  saat itu ternilai  sangat  ekstrim  mengingat  sejumlah  Negara  masih tergantung pada organisasi tersebut termassuk Indonesia.
Namun,  menteri  luar  negeri  mencoba  meluruskan maksud  dari  Jokowi  adalah  agar  sejumlah  organisasi  dunia lebih adil dalam melakukan pinjaman dan membuat sejumlah regulasi internasional  yang  tidak  terlalu  mengikat  dan membebani  masyarakat  internasional  yang ada  di  kawasan terutama  Asia  dan Afrika.  Berkaitan dengan  itu  tentunya keprihatinan Indonesia  sebagai negara yang  masuk  G20 dan beberapa Negara Afrika memerlukan peran dominan Indonesia
sebagai  mitra  strategis  untuk  mengatasi sejumlah masalah dunia.  Bukan tanpa  bukti  terjadwalkan  sebelum konperensi Asia Afrika dimulai  ada sekitar 19  kepala negara yang ingin berbicara langsung dengan Jokowi terutama sejumlah Negara Afrika  yang  masih dilanda  berbagai  masalah  kemiskinan  dan bencana penyakit ebola.
Jelas  pernyatan Jokowi  tersebut  dalam  prespektif neoklasik liberal Adam Smith tentang “invisible hands” , dimana ketika orang semakin kaya maka ada tangan-tangan mulianya untuk membantu orang lain. Namun, jelas sekali prespektif ini dibantah  oleh  kaum  marxisme  yang  jelas  depedennsi, neoliberalisasi  akan  menjadikan  jurang  pemisah  lebih  jauh antara si kaya daan si miskin. Konsep inilah yang dilihat oleh Jokowi  bahwa  terjadi kolonialisme baaru  dalam  politik internasional melalui sejumlah aturan neoliberal.
Mengutip May Rudy, physical security yang berkaitan dengan  fisik  seperti militer, Rules and Institution berkaitan dengan  normatisme dalam  hubungan  inetrnasional, dan property  berkaitan  dengan  barang  dan  jasa,  sumber  modal, system keuangan  (2003:64). Sedangkan dalam konsep pidato Jokowi terlihat mengancam keamanan  dari segi rules dan property .  Artinya asumsi  neoliberal  adalah  privatisasi, swastanisasi  dan  deregulasi.  Konsep  ini  yang  dilihat  oleh Jokowi untuk ditinjau kembali oleh global governance. Dengan memainkan  marketing  politik  oleh  isu tersebut  keuntungan dari pihak Indonesia karena hal ini sangat mengena terutama sejumlah negara Afrika.
Dengan  memainkan  pengatar  dependensia,  setelah  itu pidato berlajut pada pernyataan dari mentri luar negeri Retno L.P. Marsudi Konperensi Asia Afrika adalah kemitraan strategis baru Asia-Afrika ( New  Asia-Africa Strategic Partnership ), yang akan  terealisasi melalui kerjasama maritim yang  diinisiasi Indonesia. Maksudnya sudah jelas  misi Indonesia adalah menggalang  dukungan  dan  bantuan negara-negara  Asia  dan Afrika untuk mewujudkan Indonesia  sebagai negara poros maritim serta negara berbasis ekonomi laut. Mengingat bahwa marketing politik maritim Jokowi sudah di sampaikan di KTT APEC  dan  ASEAN  dengan  dukungan negara  Afrika  ada kecendrungan  visi Indonesia  untuk  akan  terlaksana.  Hal ini sangat jelas bahwa di Asia dan Afrika negara berbasis maritim seperti China, Jepang, India, Afrika Selatan, Korea, merupakan sejumlah negara besar yang meiliki dana investasi yang cukup besar untuk di masukan ke Indonesia.
Bukan  hanya itu  sejumlah  Negara tersebut memiliki sejarah masalalu  sebagai  basis  maritim  dan  menajemen maritim ketika  masih  berbentuk  kerajaan  begitu  juga  dengan Indonesia.  Mempertegas  pernyataan  penulis  mengutip  esensi dalam  pidato  penutup  yang  disampaikan  Jokowi  di  Bandung tanggal  24  april  2015  bahwa  Jokowi sangat mengapresiasi antusiasme peserta konferensi dan mengharapakan kerjasama di  antara  peserta  lebih  intens  dan  ditingkatkan  bahwa kerjasama  mitra strategis  dalam  bidang  maritim  sangat potensial untuk memajukan kemajuan bangsa negara-negara
- - - - - - -
Asia Afrika. Meminjam istilah skema teori liberal dalam skema sebagai berikut:

## Skema 1 Model Menuju Negara Modern
Peradaban Manusia Alasan Manusia Kerjasama
Proses modernisasi dan pembangunan Negara modern
Sumber: (Jackson, 2014:178)

## Skema 2 Analisis Ideosinkretik Holsti
informasi - - - - - - - - - - - - - - - - -- Citra tentang apa, sedang dan akan trjd( FAKTA), Mantan Pengusaha, President, Negara maritim, KAA Citra yang harus terjadi Tidak Langsung -- - - - - Presepsi realitas
- - -- - - - Policy Keputusan FP Kerjasama martim,
dukungan, poros maritim dunia Langsung Orientasi Maritim

## Sumber: Mas’oed 1989 : 21

## Skema 3 Psikologi Politik
Pengaruh Keluarga Situasional Nilai moral dan agama Pengalaman Teman
Etika Individual dalam KEPUTUSAN
Sumber : Uci Yuliati, 2006:303
Teori presepsi Kennet Boulding bahwa manusia terkadang tidak  bertindak  atas fakta-fakta  yang  objektif, tetapi manusia bertindak berdasarkan situasi. Artinya presepsi tentang dunia menentukan  prilaku  (Masoed,  1989:19).  Disini  menganut asumsi  bahwa  interpretasi  dunia  yang  salah  akibat  doktrin akan mempengaruhi psikologis yang serasa berempati tentang dunia  yang  di  konstruksi  menjadikannya  tidak  sesuai apa adanya. Jokowi melalui visinya menjadikan Indonesia sebagai negara  maritim terlihat dengan  upaya  membentuk  presepsi peserta konferensi untuk  mebentuk  citra dan  sikap  dari sejumlah  yang  terlibat. Holsti  menjelaskan bahwa  citra merujuk  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pembuat kebijakan berupa gambaran tujuan yang akan di capai dalam situasi tertentu dan tindakan yang akan diambil serta melihat tantangan  dari  situasi  tersebut.  Artinya  citra  menyangkut tentang  bagaimana  merubah,  mempengaruhi  tindakan  aktor lain terhadap apa yang di gambarkan oleh pengambil kebiakan. Sehingga,  berproses  pada  keyakinan  dan  sikap yang  akan di ambil oleh sejumlah aktor apakah mendukung, membantu atau menolak (Masoed: 86-89).
Bukan tanpa alasan penekanan politik luar negeri berbasis kerjasama maritim kembali di tekankan pada pidato penutupan Konperensi Asia  Afrika.  Konsep  kerjasama  maritim  menjadi salah satu agenda  poin dari inti pidatonya dan dari konten pidato tersebut kontennya adalah pemikiran Jokowi sendiri. ”Kita menyadari pentingnya sentralitas sektor maritim serta
kepentingan  strategis Samudra Hindia,  sebagai  jembatan pembangunan ekonomi di Asia Afrika. Kerjasama maritim akan menjadi salah satu pilar utama kemitraan strategis baru di Asia Afrika.  Saya  bekerja dengan  anda  semua  untuk  memastikan bahwa kerjasama strategis tersebut akan terwujud” (detik.com).
Dari  kutipan  pidato  tersebut  terdeskripsi  nyata  bahwa politik maritim Indonesia sangat jelas dalam konferensi. Karena menurut Jervis salah satu melihat indikator seorang pengambil kebijakan adalah dari pidatonya. Disambung oleh Holsti bahwa ciri ideosinkretik  peran  birokrasi  sangat  kabur,  standar operasional tidak terlalu di utamakan. Kebijakan sangat agresif artinya  terlihat  dominasi  dalam  sebuah  politik  internasional terutama  dalam  marketing  politiknya (Holsti,1988:98).  Uci Yuliati menekankan  pada  proses  pengambilan  keputusan seoramg  yaang  mengambil  teori  A  maka  etika  individualnya akan terpengaruh  oleh sejulamlah faktor seperti: pengaruh keluarga,  situasional,  nilai  moral  dan agama,  pengaalamaan, dan  pengatuh  teman  (Uci  Yuliati,  2006:  303).  Kebijakan  yang lahir  dari  proses  wholistik  adalah  proses  intelektual kognitivisme, psikologis sang decision  maker dengan model open image untuk mencari elektabilitas, popularitas. Walaupun terkadang  saangat rapuh  namun  bisa juga  bersifat  sangat tangguh, terutama yang bersifat primary interest (kedaulatan, hukum,  militer,  politik,  ekonomi),  yang dibutuhkan  adalah konsistensi dan kalkulasi rasional yang baik.

## Penutup
Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke  7 memberi warna dalam model kebijakan luar negeri Indonesia. Tranformasi kebijakan luar negeri Indonesia yang melanjutkan kebijakan luar negeri SBY sebelumnya merupakan cara Jokowi dalam  merubah  citra Indonesia  di  panggung  internasional. Pergeseran model  kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi negara yang berbasis pada sumber daya maritim atau sumber daya laut  maka kebijakan ini  terlihat sebagai warna baru  walaupun  sebelumnya  Soekarno  pernah  menginginkan Indonesia  untuk menjadi  negara  bahari.  Konteks  diksi kata memang  sangat  berbeda  namun  dari segi  substansi  makna cenderung sama yakni menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan maritim. Munculnya kebijakan luar negeri Indonesia di masa  pemerintahan  Jokowi  merupakan  sebuah  tesis baru apabila bisa terimplementasi dalam aksi dilapangan.
Untuk mewujudkan  hal  tersebut Jokowi  gencar mempromosikan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada ekonomi maritim dan bertujuan sebagai negara poros maritim di  dunia.  Kebijakan  Jokowi  di  promosikan  sebagai  marketing politik untuk menarik minta investasi kerjasama dari sejumlah relasi  dalam  sejumlah konferensi-konferensi internasional. Dalam  setiap  pidato  Jokowi  selalu  menyisipkan  tujuan Indonesia tersebut  sebagai agenda penting Indonesia dalam masa  pemerintahanya  yakni  sebagai negara  poros  maritim dunia.
Demikian pula yang terjadi dalam konperensi Asia Afrika pada  tahun  2015.  Konfrnsi  Asia  Afrika  yang  kebetulan dilaksanakan di Indonesia merupakan prospek yang potensial bagi Jokowi untuk kembali menjadikan isu kerjasama maritim sebagai  instrument kebijakan  luar negerinya.  Dan  jelas  saja dalam sela sambutan kepala negara  Jokowi melontarkan kembali  kerjasama  maritim  sebagai  isu  penting  dalam menyambut konperensi Asia Afrika.
Konteks  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  latar  belakang sejarah  bangsa Indonesia  sebagai negara  yang  luas  dari segi laut.  Pengalaman masa  lalu  dijadikan  tolok  ukur  untuk membangkitkan kembali semangat nusantara yang telah lama punah dan bukan menjadi prioritas. Realitas ini tidak terlepas pula dari karakter pribadi Jokowi untuk menampilkan sesuatu yang  beda  dengan president  sebelumnya.  Fenomena  wholistic dalam  konteks  kebijakan  luar  negeri  Jokowi  tergambar  jelas ketika  menyampaikan  pidatonya  yang memang sebelumnya sudah tercatat dalam visi dan misi Jokowi JK ketika mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden.

## Daftar Pustaka

## Abi Hara , Abu Bakar, 2011., Pengantar Analisis Politik Luar
Negeri, Dari Realisme Samapi Konstruktivisme, : NUANSA , Bandung.
Banyu Parawita, Anak Agung dan muhamad Yani, Yanyan, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, : Remaja Rosdakarya, Bnadung.
Carlesnaes , Walter , DKK., 2013, Handbook Hubungan Internasional, : Nus Media , Bandung.
Couloumbis, Theodore A, Wolfe, James H., 1999, Pengantar Hubungan Internasional , Keadilan Dan Power, : CV Putra A Bardin, Bandung.
Coplin., Wiliam D , 1992, Pengantar Politik Internasional, Terjemahan Marcedes Marbun: Edisi Kedua : Sinar Baru, Bandung
Graham. T , Alison ,. 1971, Essence of Decision :Explaning the Cuban Missile Crisis: Little Brown, Boston.
Hanrieder, Wolfram, 1971., Comparative Foreign Policy, Theoretical Essay, : David Mc. Kay Company,Inc,New York.
Holsti, K,J,.1988.,  Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, : Erlangga, Jakarta.
Hudson, V,M.,2008, The History and Evolution of Foreign Policy Analisys . In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne, (Eds), Foreign Policy : theories, actors, cases, Oxford University Press, Oxford.
Jackson, Robert, Sorenson, Georg., 2014, Pengantar Studi Hubungan Internasional,Teori Dan Pendekatan Edisi Ke V : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kissinger, Henry. Domestic Structureand Foreign Policy,In Hanrieder ,Wolfram, .1971, Comparative Foreign Policy Theoretical: David Mc KAY Company In. New York
Mas’oed, Mohtar, 1994, Ilmu Hubungan Internasional , Disiplin dan Metodologi: LP3S Jakarta.
………………., 1989, Studi Hubungan Internasional, Tingkat Anaalisis dan Teorisasi, :Pusat Antar Universitas Studi Sosial ,UGM.
May, Rudy, T. 2003., Studi Strategis, Transformasi Pasca Perang Dingin, : Rafika Aditama, Bandung.
McClelland, Charles,. 1981. Ilmu Hubungan Internasional , Teori dan Sistem, :CV Rajawali, Jakarta.
Mintz, Alex, DeRouen., 2010, Understanding Foreign Policy Decision Making: Cmbridge University Press.
Nasution, Dahlan, 1984., Perang Dan Damai Dalam Politik Internasional: Remadja Karya, Bandung.
Rosenau, James N. 1981. The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics.: Nichols Publishing, New York.
1971, Scientific Study Of Foreign Policy: Free Press, New York.
1974, Comparing Foreign Policy: Theories,
Findings, and Methods: Sage Publications, New York.
Yuliati, Uci. 2006. Menajemen Internasional Suatu tinjauan Sumberdaya Manusia,: Universitas Muhamadiyah Malng Press, Malang.
Warsito, Tulus.1998., Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya: BIGRAF Publishing, Yogyakarta.