El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
Di Aceh Menurut Hukum Islam
Abidin Nurdin Universitas Malikussaleh, Aceh Email: abidin@unimal.ac.id

## Abstrak
Kajian ini membahas tentang pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak  perempuan  di  Aceh  menurut  hukum  Islam.  Harta  bersama adalah  harta  yang  diperolah  oleh  suami  dan  isteri  setelah  mereka menikah  dan  terjadi  perceraian.  Pembagian  harta  bersama  dalam masyarakat  Aceh  dilakukan  dalam  dua  cara  yaitu  melalui  gampong secara  musyawarah  atau  dengan  cara  penyelesaian  di  Mahkamah Syari’iyah.  Kajian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  perspektif hukum  Islam.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan studi  literatur.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  pembagian  harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang  diselesaikan  pada  level  gampong  nampak  bervariasi  sehingga terlihat  perbedaan  porsi  suami  atau  istri  di  beberapa  daerah  di  Aceh , tergantung  tatanan  sosial  budayanya.  Demikian  juga  para  hakim  pada Mahkamah  Syar’iyah  cukup  mempertimbangkan  seberapa  besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks Mahkamah  Syar’iyah  para  hakim  telah  memiliki  kepedulian  terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensifitas jender.  Kemudian harta bersama  dalam  perspektif  hukum  Islam  telah  diatur  dalam  UU Perkawinan  1974  dan  KHI  serta  selaras  dengan  ketentuan  fiqih  yaitu untuk kemaslahatan (maqasahid syar’iyah).

## Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Perempuan, Hukum Islam

## Pendahuluan
Islam datang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Di  antara  hak-hak  perempuan  yaitu,  hak  waris  baik  dari  orang  tua  maupun  dari suami  jika  meninggal  dan  harta  bersama  ketika  terjadi  perceraian.  Harta  bersama suami  isteri  atau  yang  biasa  disebut  di  Aceh  dengan harta  seuhareukat ,  di Minangkabau  disebut harta  suarang ,  di  Jakarta  dinamakan  harta  pencaharian,  di Jawa  dinamakan  harta gonogini ,  di  Bali  disebut drube-garbo ,  di  Kalimantan disebut dengan barang perpantangan , di Sulawesi disebut cakara’ dan di  Madura disebut ghuna-ghana yang  artinya  adalah  harta  yang  didapat  setelah  terjadinya akad nikah. 1
1 Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan
Pembagian  harta  bersama  awalnya  berasal  dari  adat  dan  kebiasaan  dalam masyarakat  di  Nusantara  sebelum  Indonesia  berdiri  bahkan  sebelum  datangnya penjajah Belanda dan Jepang. Jadi dikatakan bahwa pembagian haarta bersama ini adalah ciri khas dan karakteristik fiqih Indonesia karena di Timur Tengah sejauh ini tidak  ditemukan.  Boleh  jadi  karena  perbedaan  budaya  dan  sistem  sosial masyarakarat,  perempuan  dalam  masyarakat  Nusantara  turut  bekerja  misalnya  ke sawah,  berdagang  bahkan  Pegawai  Negeri  Sipil,  sedangkan  perempuan  di  Timur Tengah  cenderung  di  rumah  tidak  bekerja.  Syekh  Arsyad  al-Banjari  (w.  1812), ulama  kelahiran  Banjarmasin,  Kalimantan  Selatan  berijtihad  dalam  hal  perkara kewarisan dalam kitabnya Sabilul Muhtadin . Di dalam kitab fiqh ini, Syekh Arsyad Banjari  menyatakan  tentang  sahnya  pembagian  waris  berdasarkan  adat perpantangan,  yaitu  harta  dibagi  dua  dahulu  antara  suami  dan  istri,  kemudian barulah hasil parohan itu yang dibagikan kepada ahli waris. 2
Harta  bersama  dalam  sejarah  hukum  Islam  jika  dilacak  maka  tidak  akan ditemukan  aturannya dan ketentuannya. Karena  dalam ketentuan fiqih  Islam  tidak ada  penggabungan  harta  suami  isteri  kecuali  penggabungan  tersebut  atas  nama syirkah,  suami  dan  isteri  saling  bersekutu  memperoleh  harta.  Ikatan  perkawinan secara  otomatis  berdampak  kepada  penggabungan  kedua  harta  dalam  bentuk syirkah  selama  keduanya  masih  berada  dalam  satu  ikatan  perkawinan  tersebut. 3
Harta  bersama  merupakan  akibat  hukum  yang  wajib  diberikan  oleh  pihak  suami kepada mantan isterinya sesudah putusnya perkawinan. Selain harta bersama juga ada hak asuh anak, nafkah iddah, nafak mut’ah, nafkah isteri dan anak. 4
Adat  pembagian  harta  bersama  kemudian  diadopsi  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  aturan  hukum  lainnya.  Misalnya  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  1991  disebutkan  bahwa,  kedudukan  suami  dan  isteri mengenai harta bersama setelah perceraian; harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan dikuasai  penuh  olehnya  (pasal  86  (2)  KHI).  disamping  itu  suami  dan  isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-
Keadilan, Vol VII, No. 3 Dsember, 2019 hlm. 507. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 7.
2 Mursyid Djawas, Jejak Maqashi al-Syari’ah di Nusantara: Melacak Fuqaha berbasis Maqashid  Syari’ah  dan  hasil  Ijtihadnya, Conference  Proceeding-ARICIS  1 ,  2016,  hlm.  172. Mursyid  Djawas,  Ijtihad  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  Di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh (Analisis  Dengan  Pendekatan  Ushul  Fiqh, Ar-Raniry:  International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014, hlm. 319.
3 Zaiyad  Zubaidi,  Tanggapan  Ulama  Ddayah  Terhadap  Pembagian  Harta  Bersama Menurut Pasal 97 KHI, Media Syari’ah: Wahana Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 22, Nomor 1 2020, hlm. 32.
4 Moh.  Idris  Mulyo, Tinjauan  Beberapa  pasal  UU  No.  1  Tahun  1974  dari  Segi Perkawinan Islam, Jakarta: IND HIILCO, 1985, hlm. 212-213.
masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya (pasal 87 (2) KHI). 5
Menurut  ketentuan  undang-undang  perkawinan  bahwa  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Secara  yuridis  formal  dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama  perkawinan.  Sedangkan  menurut  KUHPerdata  berdasarkan  Asas maritale macht , maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus ( beheren ) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur  tangan  istri,  suami  diperbolehkan  menjual,  memindahtangankan  dan membebani.  Kesimpulan  dari  penelitian  yaitu  harta  benda  punyak  hak  masing- masing tidak dapat untuk dimiliki, tidak dapat digabung. Semua harta benda yang diperoleh  dari  pembawaan  para  pihak  sebelum  perkawinan  dapat  digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. 6
Jika merujuk pada teori pemberlakukan hukum Islam yaitu teori reception a  contrario maknanya  hukum  Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  berlaku sepenuhnya  bagi  umat  Islam.  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Hazairin  yang berpandangan  bahwa    hukum  adat  berlaku  jika  tidak  bertentang  dengan  hukum Islam  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  undang-undang.  Prof.  Hazairin  dengan tegas  mengatakan  bahwa teori  receptio yang  dikembangkan  oleh  Sonuck Horgronje (w. 1936) merupakan teori iblis yang ingin menghilangkan hukum Islam dan  memperbenturkan  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Hal  ini  berpengaruh terhadap  para  sarjana  hukum  Indonesia  yang  sekuler  dan  mengikuti  jalan  pikiran tersebut, sehingga sebelum disahkannya UU Peradilan Agama, peradilan agama di Indonesia  hanya  simbolistik  saja,  tidak  dapat  menetapkan  dan  mengeksekusi sebuah persoalan hukum. 7
Terkait  dengan  harta  bersama  dengan  teori reception  a  contrario maka terakomodasi  harta  bersama  dalam  UU  Perkawinan  1974  dan  Inpres  1991 merupakan konsekuensi logis dari hukum Islam sebagai suatu sistem hukum. Harta bersama yang awalnya adalah hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat diterima, justru sejalan dengan terutama jika menggunakan konsep maslahat dan al-urf , atau adat dapat dijadikan sebagai hukum.
Kajian tentang pembagian harta bersama di Aceh paling tidak dapat dibagi dua; pertama dibagi  berdasarkan  adat  kebiasaan  biasanya  dilakukan  di  gampong dengan  menghadirkan keuchik (Kepala  Desa), teungku  Imum (Imam  Desa),  Tuha Peut  (Semacam  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa),  dan  para  pihak.  Kedua
5 Zuhdi  Hasibuan,  Pembagian  Harta  Bersama  pada  Masyarakat  Panyambungan  Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol 1, No. 1 Januari Juni 2017, hlm. 150.
6 Evi  Djuniarti,  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Vol 17, No. 4 Desember 2017, hlm. 445.
7 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 55-69.
dibagi  melalui  peradilan  formal  di  pengadilan  agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah. Biasanya pembagian harta bersama ini lebih banyak dilakukan di gampong secara musyawarah  mufakat,  jika  terjadi  persengketaan  baru  kemudian  diajukan  ke pengadilan.
Studi  tentang  pembagian  harta  bersama  dalam  masyarakat  Aceh  dapat dilihat  dari  kajian  yang  dilakukan  oleh  Ismail  Muhammad  Syah,  Syahrizal  Abbas dan  Zayyad  Zubaidi.    Ismail  Muhammad  Syah  mengatakan  bahwa  harta  bersama berasal  dari  hukum  adat  Indonesia  yang  diangkat  menjadi  hukum  tertulis. menggolongkan  harta  bersama  ke  dalam  syirkah  yang  menyebutnya  sebagai syirkah abdan  mufawadlah ,  maksudnya  karena  kebanyakan  pasangan  suami  isteri dalam masyarakat  Indonesia sama-sama bekerja,  walaupun isteri hanya bekerja di rumah saja seperti  memasak nasi,  mengurus pekerjaan rumah tangga dan lainnya. Penggolongan syirkah  mufawadlah karena  perkongsian  itu  tidak  terbatas,  sebab meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami isteri selama dalam perkawinan. 8
Sejalan  dengan  itu,  Syahrizal  Abbas  mengkaji  tentang  praktek  pembagian harta  warisan  salah  satunya  adalah  harta  bersama  di  Aceh.  Menurutnya  bahwa inilah  adalah  bentuk  dari  integrasi  hukum  adat  dan  hukum  Islam  di  Indonesia dalam  masyarakat  Aceh. 9 Zayad  Zubaidi  mengkaji  pembagian  harta  bersama  di Samalanga lebih banyak pola sepertiga artinya tidak seperdua atau masing-masing setengah pihak isteri dan suami, meskipun praktik yang membagi seperi KHI juga ada. 10
Sementara  itu,  kajian  tentang  harta  bersama  yang  diselesaikan  pada Mahkamah Syar’iyah ada beberapa. Misalnya, Arskal Salim dkk, meneliti tentang sensifitas gender hakim pada pengadilan agama termasuk Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam memutuskan perkara  yang terkait antara misalnya dengan perceraian, warisan,  hak  asuh  anak,  nafkah  iddah  dan  nafkah  iddah  dan  harta  bersama. Kesimpulannya  bahwa  para  hakim  memiliki  sensifitas  dan  kepedulian  terhadap perempuan  dalam  memutuskan  perkara. 11 Mursyid  Djawas  mengkaji  tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama dengan pendekatan ushul  fiqih  di  Mahkamah  Syar’iyah.  Pertimbangan  yang  dimaksud  adalah  aturan hukum  nasional,  hukum  syara’,  pendapat  ulama,  kondisi  sosial,  kebutuhan  isteri dan  anak. 12 M.  Kalam  Daud  dan  Ridha  Saputra  mengkaji  problematika penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  pada
8 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang  Perkawinan  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam,  Disertasi,  Medan:  Universitas Sumatera Utara, 1984, hlm. 259.
9 Syahrizal  Abbas, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam:    Refleksi  Terhadap  Beberapa Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh ,  Lhokseumawe:  Nadia Foundation, 2004.
10 Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Dayah…, hlm. 31.
11 Arskal  Salim  dkk., Demi  Keadilan  dan  Keseteraan:  Sensivitas  Jender  Hakim agama di Indonesia, Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.
12 Mursyid Djawas, Ijtihad Hakim.., hlm. 317.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam

## Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 13
Jika  mengikuti  pola  pembahasan  tersebut,  maka  kajian  ini  juga  akan menelaah  pembagian  harta  bersama  yang  dikaitkan  dengan  pemenuhan  hak-hak perempuan.  Kajian  harta  bersama  yang  dikaitkan  dengan  pemenuhan  hak perempuan dianggap belum banyak dilakukan penelitian. Pada konteks inilah studi tentang  harta  bersama  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak-hak  perempuan  menarik untuk dilakukan.

## Perempuan dan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam
Posisi  perempuan  ketika  Nabi  Muhammad  Saw  datang  membawa  ajaran Islam  cukup  termarginalkan.  Perempuan  tidak  ada  harganya,  ia  dapat  dijual, diwariskan bahkan anak-anak perempuan yang baru lahir ada yang dikubur hidup- hidup.  Tradisi  jahiliyah  ini  diperparah  dengan  praktek  perang  antar  suku masyarakat  Arab  yang  menyudutkan  perempuan  dan  anak  dijadikan  sebagai tawanan perang. Ketika Islam datang, harkat dan martabat perempuan ditinggikan, ia  berhak  dapat  mendapatkan  warisan,  mahar  dan  tempat  tinggal  yang  layak  bagi bersama dengan anak-anaknya.
Ketika  Islam  masuk  ke  kawasan  dunia  Melayu,  adat  dan  kebiasaan masyarakatnya  memberikan  harta  kepada  mantan  isterinya  ketika  terjadi perceraian. Harta tersebut  disebut  harta bersama yang didapatkan suami dan isteri selama  dalam  ikatan  pernikahan.  Praktek  ini  merupakan  hal  yang  baru  karena belum  ditemukan  rujukan  jelasnya  dalam  fiqih  Islam.  ulama  mendasarkan  pada praktek adat atau dalam istilah ushul fiqih disebut al-urf . Kaidah ushul mengatakan adat  dapat  dijadikan  sebagai  hukum  ( al-adat  al  muhakkamah ).  Kebiasaan  ini kemudian  dijadikan  sebagai  hukum  formal  sebagaimana  ditemukan  dalam  KHI 1991.
Berbagai  kajian  tentang  harta  bersama  yang  dikaitkan  dengan  perempuan dan  hukum  Islam.  Melia,  Muzakkir  Abubakar  dan  Darmawan  (2019)  membahas tentang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016 berdasarkan asas keadilan  dan sosial  justice tidak  membagi  1⁄2  (seperdua)  bagian  harta  bersama untuk  bekas  suami  dan  untuk  bekas  isteri,  bahkan  hakim  Agung  memutuskan pembagian harta bersama 2/3 untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk bekas suami dengan  pertimbangan  bekas  isteri  lebih  berkontribusi  dalam  menghasilkan  harta bersama. Keputusan hakim Agung yang mengenyampingkan Pasal 97 KHI, dimana hakim  Agung  berpendapat  kurang  adil  dan  tidak  sependapat  dengan  Hakim Mahkamah Syariah Aceh mengingat porsi andil isteri lebih besar dalam perolehan harta bersama dalam perkawinan. 14
13 M.  Kalam  Daud  dan  Ridha  Saputra,  Problematika  Penyelesaian  Perkara  Kumulasi Gugatan  Perceraian  Dan  Harta  Bersama  (Studi  Kasus  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm.
435.
14 Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama…, hlm. 507.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
Mursyid  Djawas  (2014)  menegaskan  bahwa  penyelesaian  perkara  harta bersama  berdasarkan  ijtihad  hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah.  Hakim mendasarkan  pada  pertimbangan  ketentuan  tentang  harta  bersama  yang  diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan  tersebut,  Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  juga mendasarkan  putusannya  dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  pada beberapa  pertimbangan  hakim,  yaitu;  al-Quran  dan  dan  hadis,  pendapat  fuqaha’, kondisi  sosiologis  masyarakat  Aceh,  kebutuhan  istri,  kebutuhan  anak,  pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara. 15
Zayad  Zubaidi  (2020)  praktek  pembagian  harta  bersama  di  Kabupaten Bireuen  pada  umumnya  dilakukan  dengan  pola  sepertiga,  dalam  kasus-kasus tertentu  juga  diterapkan  seperti  halnya  pola  pembagian  KHI.  Menanggapi  ini, ulama  dayah  di  Kabupaten  Bireuen  tidak  menolak  rumusan  pembagian  harta bersama dalam KHI dengan pola seperdua. Keberadaan KHI dengan pola seperdua di  tengah  masyarakat  untuk  memperkuat  tradisi  masyarakat  yang  melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. 16
Zuhdi  Hasibuan,  (2017)  mengkaji  tentang  pembagian  harta  bersama  yang ada  di  Kecamatan  Panyabungan  masih  banyak  yang  tidak  yang  melakukan pembagian  harta  bersama.  Akan  tetapi  sebagian  masyarakat  ada  juga  yang melakukan  pembagian  harta  bersama,  akan  tetapi  dalam  sistem  pembagian  harta bersama  yang  ada  di  kecamatan  ini  masih  jauh  dari  apa  yang  sudah  di  ada  dalam peraturan  masyarakat  masih  lebih  dominan  membagiakan  harta  bersama  ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga  tersebut,  maka  bagian  dialah  yang  paling  banyak.  Faktor  penyebabnya pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  di  masyarakat  Kecamatan  Panyabungan Kota  disebabkan  masyarakatnya  secara  umum  tidak  paham  terhadap  pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi. 17
Sebagaimana  dalam  uraian  di  atas,  praktik  pembagian  harta  bersama  telah dilakukan  oleh  masyarakat  Nusantara  sebelum  Indonesia  ini  merdeka.  Kemudian kebiasaan  dan  adat  istiadat  ini  diformalkan  dalam  aturan  hukum  berupa  undang- undang  UU  perkawinan  1974  dan  KHI.  Pemberian  harta  bersama  kepada perempuan  jelas  bertujuan  untuk  memberikan  hak-hak  dan  perlindungan  ekonomi yang dapat berdampak pada sosial dan psikologis, apalagi jika perempuan tersebut diceraikan oleh suaminya. Belum lagi  jika perempuan ini mempunyai  tanggungan anak yang masih kecil.
15 Mursyid Djawas, Ijtihad Hakim…, hlm. 318.
16 Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Dayah…, hlm. 31.
17 Zuhdi  Hasibuan,  Pembagian  Harta  Bersama  pada  Masyarakat  Panyambungan  Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1 Januari Juni 2017, hlm. 149.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam

## Praktik Pembagian Harta Bersama di Aceh
Masyarakat Aceh sebagaimana wilayah dunia Melayu lainnya, mempraktekkan  pembagian  harta  bersama  sejak  lama.  Menurut  Muslim  Ibrahim, Ketua  Majelis  Permusyawatan  Ulama  dan  Guru  Besar  Hukum  Islam  UIN  Ar- Raniry menjelaskan bahwa harta bersama adalah “harta  yang diperoleh suami dan isteri secara bersama dan selama mereka bersama”. Landasan pokoknya pembagian harta bersama dibagi  menurut. Pertama, seberapa banyaknya aktivitas dan  saham atau  kontribusi  masing-masing  suami  atau  isteri  selama  mereka  menikah;  Kedua, menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat. 18
Di  Aceh  terdapat  kebiasaan  dan  adat  yang  berbeda  antara  satu  daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat Aceh umumnya petani yang menggarap sawah, di  Pidie  misalnya  pembagiannya  harta  bersama  adalah  1:1,  seimbang  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Sedangkan    Aceh  Utara  dan  Aceh  Besar  2:1,  laki-laki mendapat  dua  bagian  dan  perempuan  satu    bagian.  Hal  ini  disebabkan  karena  di Aceh Utara  “perempuannya tidak ikut bekerja di sawah hanya mengantar makanan dan  menanam  padi”.  Jika  dibandingkan  dengan  laki-laki  lebih  banyak  termasuk meleraikan batang padi dengan bijihnya (biasanya dilakukan dengan menggunakan kaki  sebelum  ada  mesin  untuk  merontokkan  padi)  dalam  pandangan  masyarakat Aceh Utara pekerjaan dianggap tidak baik  jika dilakukan oleh perempuan, karena itu  pekerjaan  ini  dilakukan  oleh  laki-laki.  Hal  lain  disebabkan  karena  jika  porsi perempuan  lebih  banyak  pekerjaan,  maka  masyarakat  akan  menganggap  “sebagai ejekan”  maksud  perempuan  jangan  terlalu  banyak  bekerja  dari  pada  laki-laki.  Di bandingkan di Pidie perempuan porsi pekerjaan perempuan dalam bekerja di sawah seimbang dengan laki-laki, karena itu tidak mengherankan jika pembagian hartanya juga sama suami dan isteri. “Sementara di Pidie proses meleraikan batang padi dari batangnya  dilakukan  oleh  perempuan  tidak  menjadi  masalah  dan  dianggap  biasa saja.” 19
Pada  konteks  ini  saham  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  “semakin  banyak salah  satu  pihak  bekerja,  maka  semakin  banyak  pula  bagian  yang  akan diperolehnya,”  begitu  juga  sebaliknya.  Karena  itu,  faktor  kebiasaan  dalam pembagian  kerja  berimbas  pada  pembagian  harta  bersama  tersebut.  Meskipun pembagian  tersebut  sangat  fleksibel  dan  dapat  berubah-ubah  “tidak  aksiomatik”. Pada  konteks  lain  belum  ada  kasus  yang  membagi  harta  bersama  lebih  banyak perempuan,  misalnya  2  banding  1.  “Meskipun  logika  membenarkan  hal  tersebut jika  kita  merujuk  pada  konteks  saham,  siapa  yang  lebih  banyak  bekerja  akan mendapat  bagian  lebih  banyak  tetapi  saya  belum  pernah  mendapatkan  hal  seperti ini”. Jika merujuk pada KHI tentang harta bersama disebutkan kata “paruhan”, kata
18 Wawancara  dengan  Muslim  Ibrahim,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012.
19 Wawancara  dengan  Muslim  Ibrahim,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
ini tidak mesti dipahami 50:50, tetapi boleh jadi 60:40, atau sebaliknya, jumlah ini sangat fleksibel. 20
Jika merujuk pada pendapat Muslim Ibrahim di atas, maka pengaruh sistem sosial  dan  tatanan  budaya  cukup  besar.  Perempuan  di  Pidie  secara  budaya  dan sosial  ikut  berperan  dan  berkontribusi  dalam  mengerjakan  sawah  atau  kebun, berbeda  dengan  perempuan  di  Aceh  Utara  yang  cenderung  tidak  terlibat.  Maka dapat  dimaklumi  jika  pembagian  harta  bersama  di  Pidie  akan  berbanding  sama antara  isteri  dan  suami.  Dengan  prinsip  bahwa  semakin  banyak  salah  satu  pihak bekerja, maka semakin banyak pula bagian yang akan diperolehnya.
Hurriyah Abubakar, seorang hakim pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengakui  bahwa  pembagian  harta  bersama  di  Aceh  sangat  tergantung  dengan kondisi  dan  keadaan  masyarakat  di  suatu  daerah.  Jika  pembagian  di gampong misalnya  di  Aceh  Selatan  70:30  atau  50:50  dan  tidak  dibawa  ke  mahkamah  itu tidak  ada  masalah.  Tetapi  ketika  dibawa  ke  pengadilan  maka  harus  dibawa  50:50 atau satu berbanding satu. 21
Aparat  gampong  mempunyai  kewenangan  untuk  membagi  harta  bersama jika orang yang berperkara setuju, dan tidak perlu ke Mahkamah Syariyah. artinya aparat  gampong  bertindak  sebagai  mediator,  memang  mereka  bukan  hakim  tetapi penengah. Pembagaian berdasarkan musyawarah, sesudah mereka setuju membuat surat  perjanjian  yang  ditandatangani  semua  pihak  termasuk  saksi  diatas  materai. Jadi dalam hal ini berlaku hukum perdata yakni perjanjian yang sifatnya mengikat. Biasanya  surat  perjanjian  ditandatangani  oleh  saksi,  atau  tandatangan  diatas materai, karena dianggap legalitas oleh masyarakat. Padahal sebenarnya jika diakui oleh masyarakat maka akan mempunyai kekuatan alat bukti, jika tidak maka akan menjadi surat biasa. Jadi pemakaian materai hanya anggapan mereka saja. 22
Pembagian harta bersama yang diselesaikan di pengadilan atau Mahkamah syar’iyah memiliki dinamika tertentu. Sebab biasanya penyelesaian di  pengadilan terpaksa  dilakukan  jika  pada  level  gampong  tidak  dapat  diselesaikan  secara musyarakat dan mufakat. Iskandar, seorang Hakim di mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  menjelaskan  bahwa  ekskusi  sesudah  putusan  pengadilan  sudah  final  dan bersifat  mengikat  maka  biasa  pihak  laki-laki  bersifat  egois  dan  tidak  segera mengekskusi  (memberikan  kepada  mantan  isterinya).  Namun  setelah  diberi  tahu, maka  masyarakat  dan  pihak  isteri  mengetahuinya  dan  segera  melakukan pembayaran atau pemberian kepada mantan isterinya. 23
20 Wawancara  dengan  Muslim  Ibrahim,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Provinsi Aceh,  Kamis, 19 Juli 2012.
21 Wawancara dengan Hurriyah Abubakar, Hakim Mahkamah Syar’iyah Ba nda Aceh,
23 Juli 2012.
22 Wawancara  dengan  Hurriyah  Abubakar,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  23 Juli 2012.
23 Wawancara  dengan  Iskandar,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  9  Nopember 2013.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
Memang  dalam  konteks  pembagian  harta  bersama  diperlukan  ijtihad  dan kepedulian  hakim  terhadap  perempuan.  menurut  Siti  Salwa  seorang  Hakim  di Mahkamah Syar’iyah Bireuen bahwa ke depan hakim harus mempunyai pemikiran progresif  dan  maju,  tidak  hanya  berlandaskan  apa  yang  ada  dalam  aturan  yuridis dan tertulis.  Karena terkadang  aturan  yuridis  hanya  mempertimbangkan persoalan keadilan hukum  tanpa mempertimbangkan rasa keadilan. Mengenai  masalah harta gono gini atau hareuta seuharkat , selama ini saya memutuskan sebagaimana yang ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  50:  50  atau  1:1.  Namun  demikian menurut saya tidak mesti demikian, misalnya dalam kasus jika perempuan sebagai pencari nafkah dan suami tidak mempunyai penghasilan, maka boleh jadi 70:30, 70 bagian  untuk  isteri  dan  30  bagi  suami,  karena  dari  segi  tanggungjawab  dan pekerjaan lebih berat isteri. 24
Senada  dengan  Siti  Salwa  di  Bireuen,  putusan  hakim  di  Lhoksukon  juga melakukan hal yang sama yaitu pihak perempuan diberikan lebih banyak dari pada laki-laki.  Pertimbangan  hakim  adalah  bahwa  pihak  perempuan  yang  memiliki pekerjaan  tetap  dan  berkontribusi  besar  terhadap  harta  bersama.    Meskipun  pada awalnya  pihak  suami  keberatan  terhadap  pembagian  harta  bersama  oleh  Hakim Mahkamah  Syariah  Lhoksukon  yang  membagi  1/3  bagian  untuk  suami  dan  2/3 bagian  untuk  isteri.  Pihak  suami  merasa  putusan  hakim  Mahkamah  Syariah Lhoksukon  tersebut  tidak  adil  dan  tidak  seharusnya  demikian,  karena  sewajarnya harta  bersama  dibagi  dua  antara  suami  dan  istri  yang  bercerai.  Oleh  karenanya pihak suami mengajukan banding kepada Mahkamah Syariah Banda Aceh, dimana hakim  Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh  memutuskan  bahwa  pembagian  harta bersama  untuk  1⁄2  bagian  untuk  isteri  dan  1⁄2  bagian  untuk  suami.  Namun  pihak isteri  merasa  keberatan  dengan  keputusan  yang  diambil  oleh  Hakim  Mahkamah Syariah  Banda  Aceh  tersebut.  Dengan  demikian  pihak  isteri  mengajukan  kasasi pada Mahkamah Agung. Putusan terakhir Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam  amar  putusan  di  atas  menetapkan  pihak  suami  berhak  memiliki  1/3  (satu pertiga) bagian dari harta bersama, sedangkan pihak isteri berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama. 25
Bahkan meskipun isteri tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bekerja di  luar  rumah,  tetapi  ia  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  menjaga  keutuhan keluarga,  seperti  mengurus  rumah  tangga,  mengantar  dan  menemput  anak, berbelanja, menyediakan kebutuhan suami maka isteri layak mendapatkan setengah dari  harta  bersama.  Karena  status  isteri  yang  bekerja  di  rumah  sebagai  ibu  rumah tangga  sama  pentingnya  dengan  status  suami  bekerja  di  luar  rumah.  Perannya  di rumah  memberi  kontribusi  penting  dalam  proses  menghasilkan  harta  bersama selama pernikahan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. 26
24 Wawancara  dengan  Siti  Salwa,  Hakim  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Bire uen,  3 Nopember 2015.
25 Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama… ,h. 513.
26 Arskal Salim dkk., Demi Keadilan…, hlm. 72.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
Terkait dengan kasus  putusan pada Mahkamah Syar’iyah, menurut  Arskal Salim  para  hakim  telah  melakukan  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan dengan  menerapkan  sebagaimana  konsep  KHI  yaitu  setengah  dari  harta  bersama menjadi milik isteri. Menurut para hakim meskipun isteri tidak memiliki pekerjaan tetap  atau  bekerja  di  luar  rumah,  sebab  pekerjaan  rumah  tangga  sejatinya  sama bandingannya  dengan  suami  yang  bekerja  di  luar  rumah.  Karena  jika pembagiannya  masing-masing  setengah  adalah  adil  secara  hukum  dan  memiliki sensifitas jender, atau ketika perempuan yang mencari nafkah di luar rumah bagian isteri lebih banyak dari suami. 27
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pembagian  harta  bersama baik  dalam  masyarakat  maupun  di  lembaga  Mahkamah  Syar’iyah  Nampak  cukup mempertimbangkan  faktor  kontribusi.  Maksudnya,  jika  seorang  isteri  mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam harta bersama maka pembagiannya boleh jadi lebih  banyak  juga  sebagaimana  kasus  di  Bireuen  atau  Lhoksukon.  Namun  jika perempuan  tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap,  artinya  isteri  hanya  sebagai  ibu rumah tangga maka biasanya akan dibagi setengah untuk pihak suami dan setengah untuk isteri, apalagi jika pihak isteri mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan sekolah.

## Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pembagian  harta  bersama  mengacu  pada praktik  masyarakat  Aceh  juga  Melayu  Nusantara  pada  umumnya.  Dalam masyarakat  sebelum  adanya  formalisasi  hukum  Islam  di  Indonesia  persoalan pembagian  harta  warisan,  harta  bersama  dan  harta  lainnya  banyak  diselesaikan dalam  masyarakat.  Adat  yang  dipraktikkan  masyarakat  sebenarnya  berdasarkan ajaran  Islam  seperti  yang  terjadi  di  Aceh,  Minangkabau,  Banjar,  Bugis  dan Makassar.
Di  Aceh  pada  umumnya  membagi  harta  mereka  dengan  musyarawah  di gampong dengan memanggil teungku imum (imam desa). Tidak sampai dibawa ke pengadilan,  setelah  terjadi  musyawarah  dibuat  surat  bukti  dengan  ditandatangani oleh masing-masing  pihak. Jika terjadi sengketa  waris maka dapat  diselesaikan di gampong  dengan  melibatkan  aparat  gampong.  Mekanisme  dan  nilai-nilai  hukum yang  digunakan  adalah  hukum  syariat  plus  adat.  Ketika  ada  persoalan  di  level gampong, maka dilimpahkan ke tingkat mukim sebagai peradilan tingkat banding. Jika hal tersebut tidak tercapai musyawarah baru kemudian dibawa ke Mahkamah Syar’iyah. 28
Pratik  masyarakat  inilah  yang  kemudian  diformalkan  dalam  hukum nasional yaiitu melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dan
27 Arskal Salim dkk, Demi Keadilan… , hlm. 74.
28 Wawancara  dengan  Badruzzaman  Ismail,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh,    Provinsi  Aceh,  17 Juli 2012.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam 1991. UU perkawinan disebutkan: (1)  Harta benda yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama; (2)   Harta  bawaan  dari masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  (Pasal  35). Kemudian  Pasal  36;  (1) Mengenai  harta bersama, suami  atau isteri dapat  bertindak atas persetujuan kedua belah  pihak  (2)  Mengenai  harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta bendanya.
Selanjutnya dalam KHI dijelaskan; adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milk masing- masing suami dan isteri (Pasal 85). Kemudian (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan  harta  isteri  karena  perkawinan  (2)  Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).
UU  Perkawinan  1974  dan  KHI  keduanya  menegaskan  dan  menjelaskan tentang adanya harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri disamping harta bawaan  sebelum  menikah  juga  diakui.  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya bahwa  motif/tujuan  dari  harta  bersama  dalam  masyarakat  Indonesia  dapat dikatakan  sesuai  dengan maqashid  al-syari’ah ,  akan  tetapi  dalam  mekanisme terbentuknya  harta  bersama  secara  otomatis  seperti  yang  dianut  oleh  UU Perkawinan  1974  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  kepemilikan  dalam  hukum Islam  yaitu  sebab  kepemilikan  yang  dibenarkan  oleh syara’ ,  karena  akad  nikah bukan merupakan sebab kepemilikan. 29
Ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terkesan  tidak  otomatis terbentuk  harta  bersama  dengan  adanya  akad  nikah  tentu  tidak  sejalan  dengan Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  padahal  kedudukan Kompilasi  Hukum  Islam  hanya  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  UU Perkawinan 1974 tersebut. Model yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini sudah  sesuai  dengan  ketentuan  kepemilikan  dalam  hukum  Islam,  karena  itulah Kompilasi  Hukum  Islam  menyebut  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  sebagai syirkah. Jadi jika harta kekayaan dalam perkawinan dianggap sebagai syirkah maka tentu diperlukan akad syirkah, karena akad nikah bukan akad syirkah, inilah  yang belum  diterapkan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  tentu  akan  sejalan  dengan UU Perkawinan  1974  yang menganut  adanya harta bersama,  yaitu dengan adanya kesepakatan maka akan terbentuklah harta bersama. 30
Pembagian  harta  bersama  dalam  KHI  sebenarnya  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  yang  sejalan  dengan  konsep maqashid
29 Amelia Rahmaniah, Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 79.
30 Amelia Rahmaniah, Harta Bersama…, hlm. 79.
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
syari’ah yang menurut  Shatibi  bahwa tujuan utama dari syari’ah adalah  maslahah manusia.  Al-Ghazali  berpendapat  bahwa  maslahah  yang  sah  secara  syar’i  adalah maslahah  yang  didukung  oleh  nass  atau  maslahah  yang  selaras  dengan  genus tindakan syara’ ,  artinya  selaras  dengan  semangat  syara’  secara  umum.  Maslahah yang bertentangan dengan nash-nash syari’ah tidak dapat menjadi dasar penemuan hukum syar’i. 31
Persoalan    harta  bersama  dalam  konteks  hukum  Islam  terutama  maqashid syar’iyah  yaitu  untuk  menyelamatkan  harta.  Jalan  untuk  menyelematkan  harta, maka  ajaran  membuat  aturan-aturan  hukum  terkait  dengan  muamalat  sekaligus mencegah  perilaku  yang  dapat  memrusak  dan  merugikan  orang  lain.  Karena  itu kepemilikan  harta  bersama  haruslah  sejalan  dengan  aturan  kepemilikan  dalam hokum  Islam  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  menyelamatkan  harta tersebut. 32
Jadi  jika  harta  bersama  dikaitkan  dengan  tujuan  syariat  atau  dalam metodologi  hukum  Islam  misalnya maslahat,  al-urf dengan  kaidah al-adah  al muhakkamah (adat  dapat  menjadi  hukum),  maka  jelas  posisi  harta  bersama  tidak bertentangan  dengan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  pembagian  harta  bersama  lebih banyak  maslahatnya  daripada  mudharatnya. 33 Apalagi  kaitannya  dengan perlindungan hak-hak perempuan.
Lagi pula menurut Bustanul Arifin harta bersama yang belum ditulis dalam fiqih  klasik  disebabkan  pemahaman  dan  pratik  syariat  Islam  waktu  itu  belum dikenal. 34 Baru setelah abad ke-19 harta bersama ini ditulis oleh ulama Nusantara, Syekh Arsyad al-Banjari yang kemudian diformalkan dalam undang-undang dalam hukum nasional.

## Kesimpulan
Harta  bersama  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  perempuan  yang wajib  diberikan  secara  hukum  pasca  percerian.  Harta  bersama  adalah  harta yang  diperoleh  oleh  suami  dan  isteri  setelah  mereka  menikah  dan  terjadi perceraian. Pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dilakukan dalam dua  cara  yaitu  melalui gampong secara  musyawarah  atau  dengan  cara penyelesaian  di  Mahkamah  Syari’iyah.  Meskipun  pada  kenyataan  banyak diselesaikan  secara  musyawarah  dalam  masyarakat,  apalagi  kewenangan gampong memiliki  kekuatan  secara  yuridis  di  Aceh.  Tokoh  masyarakat  dan
31 Amelia Rahmaniah, Harta Bersama…. hlm. 77.
32 Amelia Rahmaniah, Harta Bersama…. hlm. 77.
33 M.  Beni  Kurniawan,  Pembagian  Harta  Bersama  Kontribusi  dalam  Perkawinan, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 17, No 2, 2017, hlm. 355.
34 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1996, hlm. 122.
perangkat  adat  dijamin  oleh  qanun  untuk  menyelesaikan  perkara  termasuk masalah harta bersama.
Pembagian  harta  bersama  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak perempuan.  Harta  bersama  yang  diselesaikan  pada  level gampong bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh , tergantung  sistem  sosial  dan  budayanya.  Demikian  juga  para  hakim  pada Mahkamah Syar’iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para  pihak  terhadap  harta  bersama  tersebut.  Pada  konteks  hakim  telah memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensifitas jender.  Kemudian  harta  bersama  dalam  perspektif  hukum  Islam  telah  diatur dalam  UU  Perkawinan  1974  dan  KHI  serta  selaras  dengan  ketentuan  fiqih yaitu untuk kemaslahatan ( maqasahid syar’iyah ).

## Daftar Pustaka
Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Gama
Media, 2001.
Amelia  Rahmaniah,  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  di  Indonesia  (Menurut Perspektif  Hukum  Islam), Syariah:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume  15, Nomor 1 Juni 2015.
Arskal  Salim  dkk, Demi  Keadilan  dan  Keseteraan:  Sensivitas  Jender  Hakim
Agama di Indonesia, Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.
Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996.
Evi  Djuniarti,  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Vol 17,
No. 4 Desember 2017.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut  Undang-undang  Perkawinan  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam, Disertasi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1984. M.  Beni  Kurniawan,  Pembagian  Harta  Bersama  Kontribusi  dalam  Perkawinan,
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 17, No 2, 2017.
M. Kalam Daud dan Ridha Saputra, Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan  Perceraian  Dan  Harta  Bersama  (Studi  Kasus  Di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh,  Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum
Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 201
Melia,  Muzakkir  Abubakar  dan  Darmawan,  Pembagian  Harta  Bersama  setelah Perceraian  (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 597k/AG/2016, Jurnal  IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol VII, No. 3 Dsember, 2019 hlm. 507.
Moh.  Idris  Mulyo,  Tinjauan  Beberapa  pasal  UU  No.  1  Tahun  1974  dari  Segi Perkawinan Islam, Jakarta: IND HIILCO, 1985,
Abidin  Nurdin, Pembagian  Harta  Bersama  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Di  Aceh Menurut Hukum Islam
Mursyid  Djawas,  Ijtihad  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama
Di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh (Analisis  Dengan  Pendekatan
Ushul  Fiqh, Ar-Raniry:  International  Journal  of  Islamic  Studies  Vol.
1, No.2, Desember 2014.
Mursyid  Djawas,  Jejak  Maqashi  al-Syari’ah  di  Nusantara:  Melacak  Fuqaha berbasis  Maqashid  Syari’ah  dan  hasil  Ijtihadnya, Conference Proceeding-ARICIS 1 , 2016. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan  Kedudukan  Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan  Harta  dalam Perkawinan, Bandung: Refika Aditama, 2015. Syahrizal Abbas, Hukum Adat dan Hukum Islam:  Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh ,
Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 17 Juli 2012.
Wawancara  dengan  Hurriyah  Abubakar,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, 23 Juli 2012. Wawancara  dengan  Iskandar,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  9
Nopember 2013.
Wawancara  dengan  Muslim  Ibrahim,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012. Wawancara  dengan  Siti  Salwa,  Hakim  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  3
November 2015.
Zaiyad  Zubaidi,  Tanggapan  Ulama  Ddayah  Terhadap  Pembagian  Harta
Bersama  Menurut  Pasal  97  KHI, Media  Syari’ah:  Wahana  Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 22, Nomor 1 2020. Zuhdi Hasibuan, Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Panyambungan Kota Kabupaten  Mandailing  Natal  ditinjau  dari  UUP  No.  1  Tahun  1974  dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol 1, No. 1 Januari Juni 2017.