## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## TINDAKAN  HUKUM TERHADAP PELAKU  PENYEBARAN  VIRUS KOMPUTER MELALUI E-MAIL ( CYBER SPAMMING) BERDASARKAN KETENTUAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Legal Action Against The Persons Of Computer Virus Spread Through E-Mail (Cyber Spamming) Based On Provisions Regarding Information And Electronic Transactions
Hetty Hassanah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia hetty.hassanah@email.unikom.ac.id Naskah dikirim : 28 Oktober 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 02 Januari 2023 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8317

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  the  legal  actions  that  can  be  taken  against perpetrators  of  spreading  komputer  viruses  via  email  (cyber  spamming)  based  on  applicable  law.  The research  is  descriptive  analytical,  using  a  normative  juridical  approach,  through  laws  and  regulations related to information technology, then the data obtained are analyzed in a qualitative  juridical manner. The results of the study show that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) can be applied to the provisions of Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, provided that it must be proven that the actions taken by the perpetrators fulfill the subjective and objective elements of the article. The conclusion obtained from this research is that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) is a violation of the law as regulated in the Electronic  Information  and  Transaction  Law  and  the  perpetrators  must  be  given  legal  sanctions according  to  applicable  regulations.  The  impact  of  this  research  is  that  the  government  must  always supervise  the  development  of  information  technology  and  violations  that  occur  so  that  they  are  always accommodated by existing regulations, besides that the public must always be careful in using internet- based information media.
Key Words : Spread of Komputer Viruse; Email; Information Law and Electronic Transactions

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  terhadap  pelaku  penyebaran  virus  komputer  melalui  email  ( cyber  spamming) berdasarkan hukum  yang  berlaku.    Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan yurisis  normatif,  melalui  peraturan  perundang-undangan  terkait  teknologi  informasi,  selanjutnya  data yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif.    Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terhadap perbuatan penyebaran virus komputer melalui email ( cyber spamming) dapat diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan syarat harus dapat dibuktikan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  memenuhi  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  dari pasal  tersebut.    Simpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  bahwa  perbuatan  pelaku  penyebaran  virus komputer    melalui  email  ( cyber  spamming) ini  merupakan  salah  satu  pelanggaran  hukum  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  pelakunya  harus  diberi  sanksi hukum  sesuai  peraturan  yang  berlaku.    Dampak  dari    penelitian  ini  antara  lain  pemerintah  harus  selalu melakukan  pengawasan  terkait  perkembangan  teknologi  informasi  dan  pelanggaran  yang  terjadi  agar senantiasa  terakomodir  oleh  peraturan  yang  ada,    selain  itu  masyarakat  pun  harus  selalu  berhati-hati dalam menggunakan media informasi yang berbasis internet.
Kata Kunci : Penyebaran Virus Komputer; Email; Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  teknologi  informasi  dewasa  ini  telah  membawa  manusia  kepada era  globalisasi  yang  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  di  dunia  untuk  saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi    telah  melahirkan  berbagai  dampak,  baik dampak  positif  maupun  dampak  negatif,  karena  di  satu  sisi  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.  Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas ( borderless) ,  serta  menimbulkan  perubahan  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Perkembangan teknologi  informasi  telah  melahirkan  beragam  jasa  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi  dengan  berbagai  fasilitasnya,  dalam  hal  ini  internet  merupakan  bagian  dari kemajuan  teknologi  informasi  tersebut,  yang  memberi  kemudahan  dalam  berinteraksi  tanpa harus  berhadapan  secara  langsung  satu  sama  lain.    Perkembangan  teknologi  informasi berdampak  pada  revolusi  bentuk  kejahatan  yang  konvensional  menjadi  lebih  modern.  Jenis kegiatannya  mungkin  sama,  namun  dengan  media  yang  berbeda  yaitu  dalam  hal  ini  internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili.
Kejahatan  yang  seringkali  berhubungan  dengan  internet  antara  lain  penyebaran  virus komputer melalui pengiriman e- mail ( cyber spamming ) sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media  internet.    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  ditulis  KUHP)  tidak mengatur  pelanggaran  di  atas,  sehingga  harus  diterapkan  ketentuan  hukum  yang  mengatur teknologi  informasi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU  ITE).    Pada  beberapa  pemeriksaan  kasus  yang  berbasis  teknologi  informasi,  hakim  harus melakukan penemuan hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2004  Tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  terkadang  hakim  pun mengusahakan  pemecahannya  melalui  yurisprudensi,  yang  merupakan  suatu  keharusan 1 . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan hukum dan tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  pelaku  penyebaran  virus  komputer  melalui email  ( cyber  spamming) berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  antara  lain  UU  ITE  dan  peraturan lain yang terkait.
Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yakni adanya  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan 2 .    Penggunaan hukum  pidana  untuk  penanggulangan  kejahatan  perlu  memperhatikan  fungsi  hukum  pidana yang  subsider,  yaitu  hukum  pidana  baru  digunakan  apabila  upaya-upaya  lainnya  diperkirakan kurang  memberi  hasil  yang  memuaskan  atau  kurang  sesuai.  Akan  tetapi  kalau  hukum  pidana akan  tetap  dilibatkan,  maka  hendaknya  dilihat  dalam  hubungan  keseluruhan  politik  kriminal
1 Jan Smith, Komputer : Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum , Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm.58.
2 Sudarto ,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Simposium  Hukum  Pidana  Nasional  Semarang BPHN dan UNDIP. 2011, Hlm. 14.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
atau  istilah  yang  lazim  digunakan  dalam  kongres  PBB  IV  1970  adalah planning  for  social defence yang  harus  merupakan  bagian  yang  integral  dari  rencana  pembangunan  nasional 3 . Tindak  pidana  teknologi  informasi  atau  tindak  pidana cyber berdasarkan  ikatan  dengan instrumen  hukum  internasional  terkait,  bersifat hard  law ,  seperti  perjanjian-perjanjian internasional, maupun soft law yang tersebar dalam berbagai dokumen seperti Guidelines, Code of Conduct, Model Law, Principles dan lain-lain 4 .
Kemajuan  teknologi  informasi  menjadi  awal  dari  keberadaan cyber  crime ,  secara yuridis  dapat  membawa  dampak  pada  hukum  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut.  Perhatian terhadap cyber crime tersebut disebabkan dampak cyber crime yang bersifat negatif dan dapat merusak seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi  salah  satu  pendukung  kehidupan  masyarakat. Cyber  Crime adalah  suatu  upaya memasuki/ menggunakan fasilitas Komputer/jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet (merupakan  kejahatan  dunia  alam  maya)  atau  kejahatan  dibidang  komputer  dengan  secara illegal, dan terdapat difinisi yang lain yaitu sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem  atau  jaringan  komputer,  yang  mencakup  segala  bentuk  baru  kejahatan  yang menggunakan  bantuan  sarana  media  elektronik  internet.    Dengan  demikian Cyber  Crime merupakan  suatu  tindak  kejahatan  didunia  alam  maya,  yang  dianggap  betentangan  atau melawan  undang-undang  yang  berlaku,  oleh  karenanya  untuk  menegakkan  hukum  serta menjamin kepastian hukum di Indonesia perlu adanya Cyber Law yaitu hukum yang mengatasi kejahatan siber (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).
Teknologi  informasi  menyentuh  setiap  aspek  kehidupan  modern  dan  tidak  menutup kemungkinan dapat menimbulkan kejahatan dalam dunia maya.  Salah satu kejahatan di dunia maya  ( cyber  crime  ) ini  adalah  penyebaran  virus  komputer  melalui e  mail  (cyber  spamming). Virus  komputer  adalah  suatu  program  komputer  yang  menduplikasi  atau  menggandakan  diri dengan menyisipkan salinannya ke dalam media penyimpanan dokumen serta ke dalam jaringan komputer secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut 5 .  Efek dari virus komputer  ini  sangat  beragam  mulai  dari  munculnya  pesan-pesan  aneh,  sampai  pada  tahap merusak  dokumen  atau file dan  bahkan  dapat  merusak  jaringan  komputer  itu  sendiri.    Virus komputer  ini  berasal  dari  penciptaan  pengguna  komputer  yang  dengan  sengaja  menyebarkan virus tersebut ke seluruh dunia.  Virus komputer yang dimaksud sangan beragam dengan nama tersendiri  dan  daya  pengrusak  tersendiri  pula.    Penyebaran  virus  komputer  ini  dapat  terjadi dengan  berbagai  cara  termasuk  penyebaran  virus  komputer  melalui  pengiriman e-mail  (cyber spamming ).    Tindakan  untuk  menyebarkan  virus  komputer  melalui  pengiriman e-mail  (cyber spamming )  ini  dapat  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang  layak  dipidana,  karena  sepintas terlihat bahwa pelaku penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming ) ini  memiliki  niat  untuk  merusak  dokumen  bahkan  komputernya,  sehingga  dapat  merugikan pihak  lain,  dengan  demikian  terdapat  unsur  pertanggungjawaban  pidana  di  dalamnya. Perbuatan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming ) ini tidak diatur dalam Kitang Undang-Undang Hukum Pidana.
3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2018, hlm.104.
4 Supanto,  Perkembangan  Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan  Antisipasinya  Dengan Penal Policy, Jurnal Yustisia , Vol.5 No.1 Januari - April 2016, Hlm. 59.
5 www.wikipedia.org,  diakses 14 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Saat  ini,  walaupun  di  Indonesia  telah  ada  UU  ITE,  tetapi  tindakan  penyebaran  virus komputer  melalui    pengiriman e-mail tidak  diatur  secara  khusus.    Namun  demikian  Pasal  30 ayat  (2)    UU  ITE  yang  menegaskan  beberapa  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  sanksi pidana,  termasuk  larangan  mengakses  komputer  dan  atau  sistem  elektronik  pihak  lain  secara melawan  hukum,  sehingga  perbuatan  menyebarkan  virus  komputer  melalui  pengiriman e-mail (cyber  spamming )  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana.  Pasal  30  ayat  (2)    UU  ITE mengandung unsur-unsur, baik unsur subjektif maupun objektif, yaitu :
Unsur subjektif  :
1. dengan sengaja
2. secara melawan hukum
Unsur Objektif   :
1. mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun 2. untuk tujuan memperoleh informasi   elektronik dan/atau dokumen elektronik
Struktur  desentralisasi  internet  menawarkan  komunikasi  yang  cepat  dengan  jangkauan  global, tetapi  juga  memberikan  anonimitas,  karakteristik  sangat  berharga  untuk  pelaksanaan  kegiatan ilegal. Kejahatan dunia maya telah berkembang pesat seiring dengan penyebaran internet dan e- niaga.  email  yang  tidak  diminta,  atau  spam,  hal  ini  menjadi  dasar  dari  banyaknya  bentuk kejahatan  dunia  maya.  Salah  satu  penjahat  online  paling  sering  terjadi   adalah  antara  pembuat malware dan email spammer, yang merekayasa email secara sosial untuk menyebarkan malware ke  komputer  dan  perangkat  digital  lainnya;  email  tetap  menjadi  salah  satu  dari  vektor  utama penyebaran malware. Tidak seperti kejahatan dunia maya yang menargetkan korban bervolume rendah dan bernilai tinggi seperti bank dan membutuhkan kemampuan peretasan tingkat lanjut, spam  memungkinkan  malware  untuk  mencapai  volume  tinggi,  target  bernilai  rendah,  yang cenderung memiliki antivirus yang efektif atau tindakan pencegahan lainnya. Contoh tipikalnya adalah  email  berbahaya  yang  berisi  konten  yang  membujuk  penerima  untuk  mengeklik  tautan URL ke tautan jahat situs web, atau untuk mengunduh lampiran berbahaya 6 .  Email berbahaya merupakan tantangan global karena merupakan petunjuk utama penyebaran malware yang dapat memiliki dampak sosial dan dampak ekonomi. Malware umumnya didistribusikan melalui dua jenis  spam:  email  dengan  lampiran  yang  berisi  virus  atau  Trojan,  yang  menginstal  sendiri  di komputer korban saat lampiran diunduh; dan email yang berisi hyperlink ke halaman web yang disusupi,  tempat  malware  diunduh  ke  komputer  korban.  Peluang  seperti  itu  menyebabkan kejahatan internet memiliki risiko rendah, biaya rendah, dan menguntungkan  pelaku kejahatan tersebut seperti spamming yang menyebarkan malware ke dalam spam 7 .
Berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  khususnya  UU  ITE,  setiap pelaku  penyebaran  virus  komputer  melalui  email,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30 ayat  (2) UU  ITE,  dapat  dipidana  dengan  Pasal  yakni  dipidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  sebesar  Rp.  700.000.000,00  (Tujuh  ratus  juta  rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE.

## METODE PENELITIAN
6 Mamoun Alazab and Roderic Broadhurst, Spam And Criminal Activity, Trends & Issues In Crime And Criminal Justice Journal , Australian Institute of Criminology, No. 526, December 2016, P. 1.
7 Anderson R et al., Measuring the Cost of Cybercrime. In Böhme r (ed.), The Economics of Information Security and Privacy Journal, No. IV, 2013, P. 265–300

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis 8 , menggambarkan secara sistematis fakta- fakta    dan  permasalahan  hukum  yang  diteliti  sekaligus  menganalisis  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  kemudian data  sekunder  bahan  hukum  sekunder    yaitu  pendapat  para  ahli  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana penyebaran virus komputer  melalui pengiriman e- mail serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.  Sementara itu metode pendekatan yang digunakan adalah yurisis normatif,  melalui  peraturan  perundang-undangan  terkait  teknologi  informasi,  selanjutnya  data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindakan penyebaran virus komputer melalui  pengiriman e-mail tidak diatur secara khusus. Namun  demikian  Pasal  30  ayat  (2)    UU  ITE  yang  menegaskan  beberapa  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  sanksi  pidana,  termasuk  larangan  mengakses  komputer  dan  atau  sistem elektronik pihak lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan menyebarkan virus komputer melalui  pengiriman e-mail  (cyber  spamming )  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana. Pada  kasus  penyebaran  virus  komputer  melalui  pengiriman e-mail  (cyber  spamming )  ini  sulit untuk  membuktikannya,  karena  semua  alat  bukti  berbentuk  informasi  dan  /atau  dokumen elektronik, namun hal tersebut dapat dijadikan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :
“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menegaskan bahwa :
“Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik  dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”
Dengan  demikian,  alat  bukti  yang  digunakan  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  pada perkara pidana , dapat diperluas dari ketentuan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  ditulis  KUHAP),  yaitu  bahwa alat bukti yang sah adalah :
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.
8 Ayu  Wulandari  Wirawan,  Wahyudi,.  2022.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  MASYARAKAT TERHADAP  KEWAJIBAN  VAKSINASI  COVID  19  DALAM  RANGKA  PENANGGULANGAN PANDEMI  CORONA  VIRUS  DISEASE  19”. Res Nullius Law Journal 4 (1), 57-76. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Ketentuan  mengenai  alat  bukti  di  atas  merupakan  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang bersifat memaksa ( dwingen recht ), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.  Secara umum terdapat beberapa teori mengenai sistem pembuktian yakni:
1. Conviction  in  time  theory ,  yaitu  sistem  pembuktian  yang  menyatakan  bahwa  salah tidaknya  seorang  terdakwa  semata-mata  ditentukan  oleh  penilaian  keyakinan  hakim. Keyakinan  hakim  ini  dapat  diperoleh  melalui  alat-alat  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan.
2. Conviction  Raisonee  Theory, merupakan  sistem  pembuktian  berdasarkan  keyakinan hakim untuk  menentukan salah tidaknya terdakwa, namun dalam sistem ini keyakinan hakim  dibatasi  dan  harus  didasari  dengan  alasan-alasan  yang  jelas  dan  dapat  diterima yang wajib diuraikan dalam putusannya.
3. Teori  Pembuktian  Menurut  Undang-Undang  Secara  Positif,  merupakan  pembuktian yang  berlatar  belakang  sistem  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  atau Conviction  in time theory .  Pembuktian pada sistem ini didasari dengan alat-alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.
4. Teori  Pembuktian  menurut  Undang-Undang  Secara  Negatif  ( Negatief  Wettelijke stelsel ),  merupakan  sistem  pembuktian  yang  menggunakan  teori  perpaduan  antara sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  dengan  sistem  pembuktian menurut  keyakinan  atau Conviction  in  time  theory .    Rumusan  teori  ini  adalah  bahwa salah  tidaknya  seorang  terdakwa  ditentukan  oleh  keyakinan  hakim  yang  didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Sementara  itu,  sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh  KUHAP  adalah  sistem  pembuktian menurut  undang-undang  secara  negative,  karena  merupakan  perpaduan  antara  sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  dengan  sistem  pembuktian    menurut keyakinan  atau Conviction  in  time  theory .      Hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  Pasal  183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah    ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya.
Berbicara  mengenai  alat  bukti  petunjuk,  tidak  terlepas  dari  ketentuan  Pasal  188  (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, yang secara limitatif hanya dapat diperoleh dari:
1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.
Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas.  Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi  batas  minimum  pembuktian  yang  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP  di  atas. Dengan demikian, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa.  Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  alat  bukti  lain,  namun  hakim  tidak  terikat  atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
dan  mempergunakannya  dalam  upaya  pembuktian.    Selain  itu,  petunjuk  sebagai  alat  bukti tidak  dapat  berdiri  sendiri  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  karena  hakim  tetap  terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP.
Informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  dapat  dianggap  sebagai  petunjuk,  yang merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  surat  sebagai  bahan  untuk  dijadikan  petunjuk  bagi  hakim dalam  membuktikan  suatu  perkara  termasuk  kasus  penyebaran  virus  komputer  melalui pengiriman e- mail  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya.    Tindak  pidana  penyebaran virus  komputer  melalui  pengiriman e- mail (cyber  spamming) dimungkinkan  melibatkan  lebih dari  satu  sistem  hukum  atau  menyangkut  sistem  hukum  beberapa  negara,  sehingga  dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan  transnasional.    Pada  praktiknya  terdapat  banyak  faktor  yang menyebabkan adanya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan, baik pelakunya, korbannya, tempat terjadinya kejahatan atau perpaduan unsur-unsur  tersebut.
Format  email  spam  yang  berbahaya  dan  dapat  merugikan  memiliki  ciri  yang  khas,  antara lain  kalimat  awal  email  berisi  instruksi  pengiriman  untuk  server  email,  dan  badan  email mungkin  memiliki  banyak  bagian  untuk  teks  dan  lampiran.  Subjek  dan  isi  teks  dari  spam berbahaya  dapat  mengungkapkan  metode  rekayasa  sosial  dari  berbagai  tingkat  kecanggihan untuk  memanipulasi  penerima  pertama.  Dalam  hal  ini,  premisnya  adalah  paket  yang  tidak terkirim  (pada  kenyataannya,  tidak  ada);  penerima  diminta  untuk  mengunduh  file  yang terkompresi    (isinya  disamarkan,  tetapi  termasuk  beberapa  ekstensi  file)  untuk  memfasilitasi pengiriman  paket.    File  terkompresi  menyembunyikan  malware  yang  dapat  dieksekusi  dari pemindai virus yang diterapkan oleh server email, internet calon korban penyedia layanan (ISP) atau  administrator  sistem  lokal.    Malware  umumnya  didistribusikan  melalui  dua  jenis  spam: email  dengan  lampiran  yang  berisi  virus  atau  Trojan,  yang  menginstal  sendiri  di  komputer korban saat lampiran diunduh; dan email yang berisi hyperlink ke halaman web yang disusupi, tempat  malware  diunduh  ke  komputer  korban.    Email  berbahaya  merupakan  tantangan  global karena merupakan petunjuk utama penyebaran malware yang dapat memiliki dampak sosial dan dampak ekonomi

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :
1. Saat  ini  perbuatan penyebaran    virus  komputer  melalui e-mail ( Cyber  Spamming) belum diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  walaupun  di Indonesia  telah  ada  UU  ITE,  namun  beblum  diatur  secara  tegas.    Jika  dilihat  dari  unsur- unsur  perbuatan  pidananya,  terhadap perbuatan  penyebaran  virus  komputer  melalui  email ( cyber spamming) dapat diterapkan Pasal 30 ayat (2) UU ITE.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penyebaran virus komputer melalui email ( cyber spamming ) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 46  ayat  (2)  UU  ITE  yakni  dipidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  yang  terhormat  Prof.  Dr.  Ir.  H.  Eddy  Soeryanto Soegoto,  M.T.  sebagai  Rektor  Universitas  Komputer  Indonesia  yang  senantiasa  mendukung Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penulisan artikel ini.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson  R  et  al.,  Measuring  the  Cost  of  Cybercrime.  In  Böhme  r  (ed.), The  Economics  of Information Security and Privacy Journal, No. IV, 2013, P. 265–300
Ayu  Wulandari  Wirawan,  Wahyudi,.  2022.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  MASYARAKAT

## TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID
19 DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN  PANDEMI  CORONA  VIRUS  DISEASE  19”. Res  Nullius  Law Journal 4 (1), 57-76. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243.
Jan  Smith, Komputer  :  Suatu  Tantangan  Baru  di  Bidang  Hukum ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2012, hlm.58.
Sudarto ,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Simposium  Hukum  Pidana  Nasional Semarang BPHN dan UNDIP. 2011, Hlm. 14.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2018, hlm.104.
Supanto,  Perkembangan  Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan  Antisipasinya Dengan Penal Policy, Jurnal Yustisia , Vol.5 No.1 Januari - April 2016, Hlm. 59.
www.wikipedia.org,  diakses 14 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.
Mamoun  Alazab  and  Roderic  Broadhurst,  Spam  And  Criminal  Activity, Trends  &  Issues  In Crime  And  Criminal  Justice  Journal ,  Australian  Institute  of  Criminology,  No.  526, December 2016, P. 1.