Volume 7, Nomor 2, Juli–Desember 2024 e - ISSN: 2715-2480 p-ISSN: 2715-1913 DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v7i2.10922

## PERBANDINGAN DINAMIKA SEKOLAH DALAM BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN REFORMASI PENDIDIKAN PADA 2 SMA DI SULAWESI UTARA
Tomy Veryanto Bawulang 1 , Uswatun Khasanah 2
Universitas Proklamasi 45 1,2 tomy.bawulang@up45

## ABSTRAK
Negara-negara  di  seluruh  dunia  saat  ini  tengah  mereformasi  sistem  pendidikan  mereka  dalam lingkungan yang semakin mengglobal dan kompetitif. Kehadiran kekuatan global dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ini tampak jelas dalam semua kebijakan reformasi yang saat ini  sedang  berlangsung.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  dinamika  sekolah  dalam  beradaptasi dengan  perubahan  reformasi  pendidikan  di  Indonesia  dan  berusaha  untuk  mengetahui  proses- proses  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  sekolah-sekolah  dalam  beradaptasi  dengan  perubahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai metode  eksplorasi.  Dua  sekolah  menengah  atas  di  Sulawesi  Utara  dipilih  sebagai  lokasi penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  reformasi  pendidikan  saat  ini  telah  memaksa sekolah-sekolah untuk mengalami perubahan penting yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktik kepemimpinan, praktik mengajar guru, manajemen sekolah, dan budaya sekolah.

## Kata kunci: Kurikulum, Reformasi Pendidikan, Manajemen Sekolah

## ABSTRACT
Countries around the world are currently reforming their education systems in an increasingly globalized  and  competitive  environment.  In  the  context  of  education  reform  in  Indonesia,  the presence of this invisible global force is evident in all the reform policies currently underway. This research explores the dynamics of schools in adapting to the changes in education reform in Indonesia and seeks to find out what processes schools are undertaking in adapting to these changes. This research is a qualitative study using case studies as the exploratory method. Two senior high schools in North Sulawesi were selected as research sites. The results showed that the current education reform has forced schools to undergo significant changes that have resulted in fundamental changes in leadership practices, teacher teaching practices, school management and school culture.
Keywords: Curriculum, Education Reform, School Management

## PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia berada dalam atmosfer perubahan yang sangat dinamis, baik dalam konteks global maupun lokal, yang berdampak pada ekonomi, politik, dan sosiokultural  (Daun,  2005;  Fullan,  2012;  Zajda,  2015;  Zajda et  al .,  2008).  Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia (Mesra et al ., 2023). Salah satu masalah yang sering dibahas adalah dinamika perubahan kurikulum, metode pengajaran dan penilaian. Perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar dalam rangka meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Namun,  sering  kali  perubahan  tersebut  tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan siswa (Wunoy et al ., 2023). Sekolah menjadi subjek perubahan, berada diantara otoritas pemerintah pusat dan
pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Penelitian yang dilakukan oleh Bawulang (2009) menunjukkan bahwa sifat birokratis dari organisasi sekolah sebagai akibat dari intervensi politik  telah  menjadi  penghalang  besar  bagi  sekolah  untuk  mengembangkan pembelajaran  organisasi.  Reformasi  pendidikan  di  Indonesia  telah  terkait  erat  dengan agenda pembangunan ekonomi kapitalisme global.
Perubahan sistemis yang paling menonjol dalam hal manajemen dan struktur adalah pengenalan  UU  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional;  pengenalan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; dan kebijakan kategorisasi sekolah berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar (dasar dan menengah) telah mengalami perubahan sebanyak 12 kali pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, dan 2015.
Pengaruh  iklim  politik  sangat  jelas  terlihat  pada  perubahan  kurikulum  terbaru ketika  kurikulum  2013  yang  diimplementasikan  sebelum  waktunya  dihentikan  pada bulan  Januari  2015  dan  digantikan  oleh  kurikulum  versi  sebelumnya  dari  tahun  2006. Dikenal  sebagai  KTSP  (Kurikulum  Satuan  Tingkat  Pendidikan),  perubahan  ini  terjadi setelah pemilihan presiden baru pada tahun 2014. Alasan perubahan ini masih menjadi perdebatan  publik,  namun  yang  jelas  adalah  bahwa  setiap  kali  pemerintahan  baru berkuasa,  kurikulum  nasional  harus  diubah  dan  hal  ini  telah  menjadi  tren  sepanjang sejarah pendidikan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan istilah perspektif meta-teoretis untuk menjelaskan sifat pengetahuan  dan  cara  mengetahui.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif dengan studi kasus sebagai metode eksplorasi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara individu, wawancara kelompok terfokus, dan penelitian terdahulu. Data-data tersebut  dianalisis  dengan  menerapkan  berbagai  prosedur  kualitatif  yang  dirangkum dalam  tiga  proses  utama  yaitu  pengodean,  kategorisasi,  dan  identifikasi  konsep (Lichtman, 2010). Pada tingkat meta-teoritis, penelitian ini dipandu oleh dua asumsi dasar yaitu Ontologi yang menjelaskan sifat realitas, dan Epistemologi yang menjelaskan cara- cara  mengetahui  dan  bagaimana  pengetahuan  tersebut  dikonstruksi  (Bryman,  2016). Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Indonesia.  Jumlah  total  Sekolah Menengah  Atas  di  provinsi  ini  adalah  197  sekolah  dengan  62  sekolah  yang  telah terakreditasi sebagai Sekolah Berstandar Nasional (Depdiknas, 2011). Dua SMA dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu SMA Caporo dan SMA Songland (nama samaran). Agar konsisten  dengan  ontologi  konstruksionis  yang  mendasari  penelitian  ini, Appreciative Inquiry diadopsi sebagai bagian dari pendekatan metodologis dalam penelitian ini. Dasar pemikiran  ontologis  ini  juga  didasarkan  pada  premis  bahwa  ada  dorongan  untuk memahami perubahan sekolah dengan mengadvokasi kekuatan masing-masing sekolah dalam konteksnya (Fullan, 2007).

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
Perubahan  Struktural  melibatkan  perubahan  dalam  manajemen  dan  struktur organisasi.  Hal  ini  mencakup  perubahan  dalam  perencanaan  strategis,  perencanaan keuangan,  peralihan  ke  buku-buku  pelajaran  baru  ketika  kurikulum  berubah,  atau restrukturisasi  pekerjaan  untuk  menyelaraskan  dengan  perubahan  peraturan. Karakteristik kedua sekolah dalam kaitannya dengan perbedaan kontekstual yang diambil dari data dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan Profil Sekolah
SMA Caporo SMA Songland Orientasi Publik Publik Akreditasi A A Model Manajemen Sekolah SBM SBM Lokasi Perkotaan Pedesaan Populasi Siswa 831 273 Populasi Guru 64 24 Staf Admin 12 4 Latar  Belakang  Siswa  (Berdasarkan pengeluaran  rumah  tangga  bulanan  sesuai dengan kategori oleh Nielsen) A1  =  17%;  A2=  55%;  B= 22%; C1=6% A1  =  2%;  A2=  2%;  B= 11%;  C1=35%  D=  43% E=7%
Kepemilikan  dan  manajemen  sekolah  dalam  hal  orientasi,    kedua  sekolah merupakan sekolah negeri yang dimiliki oleh pemerintah dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kedua sekolah terakreditasi 'A' di bawah kebijakan kategorisasi sekolah  dan  dulunya  merupakan  sekolah  RSBI.  Sebagai  sekolah  RSBI  yang  terpilih, keduanya diwajibkan untuk menjalankan manajemen sekolah sesuai dengan QMS ISO 9001:2001. Sejak penghentian proyek RSBI, SMA Songland menghentikan implementasi model manajemen sekolah QMS ISO meskipun dalam praktiknya mereka masih memiliki beberapa 'sisa' dari model manajemen ini, misalnya dengan mempertahankan beberapa prosedur  operasional  standar.  SMA  Caporo,  bagaimanapun,  masih  mempertahankan model manajemen sesuai dengan QMS ISO 9001:2008 yang diimplementasikan melalui serangkaian  prosedur  standar  organisasi  dan  prosedur  audit  pengawasan  yang  sedang berlangsung.  Hal  ini  tergambar  dalam  struktur  organisasi  sekolah  di  mana  sekolah memiliki unit khusus yang disebut Penjaminan Mutu yang sesuai dengan prinsip-prinsip QMS ISO. Manajemen sekolah di SMA Songland sebagian besar dipengaruhi oleh dan di bawah kendali pemerintah daerah.  Sedangkan manajemen sekolah di SMA Caporo lebih menyerupai model manajemen korporat seperti yang diterapkan oleh model QMS ISO dan diperkuat dengan keterlibatan komite sekolah (pemegang saham) yang tinggi dalam berbagai proses bisnis sekolah.
Kedua  sekolah  tersebut  mewakili  dua  konteks  yang  berbeda  dalam  hal  ukuran sekolah, lokasi geografis, dan status sosial ekonomi, yaitu sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. SMA Caporo, terletak di daerah perkotaan di ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Dengan 831 siswa, 64 guru dan 12 staf TU, sekolah ini termasuk sekolah yang
cukup  besar.  Selain  itu,  dengan  72%  siswa  yang  berasal  dari  latar  belakang  sosial- ekonomi  yang  tinggi,  sekolah  ini  mewakili  status  ekonomi  masyarakat  yang  makmur. Sebaliknya, SMA Songland, terletak di sebuah kota kecil di Pulau Sangihe, sebuah pulau terpencil di Indonesia, dengan jumlah siswa 273 orang, 24 guru, dan 4 staf administrasi, sekolah  ini  termasuk  dalam  kategori  sekolah  menengah.  SMA  Songland  dengan  85% siswa  yang  termasuk  dalam  kategori  rendah,  sekolah  ini  mewakili  komunitas  status ekonomi rendah di daerah pedesaan.
Perubahan dari konteks makro dalam penelitian ini mengacu pada perubahan yang dipaksakan oleh sistem formal, oleh karena itu disebut sebagai 'perubahan sistemis' yang berasal  dari  pemerintah  pusat.  Perubahan  makro  ini  diberlakukan  melalui  perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Perubahan dari konteks meso dalam penelitian ini  merujuk  pada  kekuatan  perubahan  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah  dan masyarakat  lokal.  Kekuatan  perubahan  pada  tingkat  ini  diterapkan  di  sekolah  melalui peraturan,  kebijakan,  instruksi  informal,  dan  keterlibatan  langsung  dalam  proses operasional  sekolah.  Perubahan  dari  konteks  mikro  mengacu  pada  dinamika  internal sekolah  sebagai  respons  terhadap  kekuatan  eksternal  (dari  tingkat  makro  dan  meso). Perbandingan kekuatan perubahan di seluruh konteks di kedua sekolah dirangkum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Perbandingan Perubahan di Dua Sekolah
Konteks Perubahan SMA Caporo SMA Songland Makro 1. Perubahan Kurikulum 1. Perubahan Kurikulum 2. Akreditasi Sekolah 2. Tes  IBTCT  (Internet-Based Teacher Competency Test) 3. Sertifikasi Profesi Guru 3. Sertifikasi Profesi Guru Meso 1. Pemerintahan Lokal 1. Pemerintahan Lokal 2. Komunitas Lokal melalui Komite Sekolah/SBM: Secara aktif mempengaruhi sekolah dan memiliki peran penting dalam menentukan operasional sekolah 2. Komunitas Lokal: Status Sosio-ekonomi rendah berfungsi sebagai kekuatan tidak langsung bagi sekolah untuk secara aktif mencari alternatif Mikro 1. Perlunya Pengembangan Profesi Guru yang berfokus pada peningkatan spesialisasi pengetahuan guru yang dapat menambah modal pengetahuan organisasi 1. Perlunya Pengembangan Profesi  Guru  dalam  isu-isu seperti:  Literasi  Komputer, Kapasitas  untuk  Penelitian  di Kelas, Keterampilan Mengajar. 2. Kebutuhan akan kemandirian yang lebih besar 2. Kebutuhan  akan  dukungan sumber  daya  yang  lebih banyak  (fasilitas  sekolah,
sumber daya pengajaran guru, dan pendanaan PD)

## Perubahan di Tingkat Makro
Para peserta di kedua sekolah tampaknya setuju dengan tema-tema utama kekuatan perubahan dari tingkat Makro. Tema-tema sentral ini adalah Kurikulum Nasional yang terus berubah dan Program Sertifikasi Profesi Guru.  Mereka menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan isu di tingkat kebijakan yang memaksa sekolah untuk berubah dan  berdampak  pada  pekerjaan  mereka.  Para  peserta  di  kedua  sekolah  menyebutkan tentang kebijakan program Akreditasi Sekolah karena kedua sekolah diharuskan untuk melaksanakan Program Akreditasi Sekolah. Namun tekanan yang dialami lebih besar di sekolah  perkotaan  (SMA  Caporo)  dibandingkan  dengan  sekolah  pedesaan  (SMA Songland).  Data  menunjukkan  bahwa  tekanan  terhadap  sekolah  dalam  hal  Program Akreditasi Sekolah tampaknya terkait dengan tingkat keterlibatan komite sekolah dalam manajemen  dan  operasional  sekolah.  SMA  Caporo,  karena  sekolah  ini  telah  berubah menjadi  sekolah  elit,  nilai  'A'  dalam  Program  Akreditasi  Sekolah  menunjukkan  status sosial yang penting dalam konteksnya, dimana persaingan antar sekolah dianggap lebih ketat. Oleh karena itu, komite sekolah mendorong sekolah dan mendukung upaya sekolah untuk  mendapatkan  tingkat  'A'  dengan  mengalokasikan  lebih  banyak  dana  untuk pengembangan  fasilitas  sekolah.  Sedangkan  di  SMA  Songland,  Program  Akreditasi Sekolah, meskipun para peserta setuju bahwa hal ini penting, masyarakat tidak terlalu menyadari hal ini. Sementara itu, pemerintah daerah setelah penghentian proyek RSBI tampaknya kurang gencar mendorong sekolah untuk mengikuti program ini.
Guru-guru di kedua sekolah diwajibkan untuk mengikuti Ujian Kompetensi Guru Berbasis Internet (IBTCT). Data menggambarkan bahwa tekanan dari program ini lebih besar di SMA Songland dibandingkan dengan SMA Caporo. Hal ini tampaknya berkaitan dengan  tingkat  kemampuan  guru  dalam  menggunakan  komputer  dan  ketersediaan fasilitas komputer di sekolah. Hal ini diilustrasikan, misalnya, dengan jumlah komputer di laboratorium komputer di masing-masing sekolah. SMA Caporo memiliki 50 komputer desktop di laboratorium dan 5 komputer desktop di ruang guru, sementara SMA Songland memiliki 15 komputer desktop di laboratorium dan tidak ada di ruang guru. Selain itu, semua peserta di SMA Caporo memiliki setidaknya satu komputer atau laptop, sementara di  SMA  Songland,  hanya  empat  peserta  termasuk  Kepala  Sekolah  yang  memiliki komputer  sendiri.  Perlu  dicatat  bahwa  semua  kebijakan  yang  diidentifikasi  oleh  para peserta sebagai kekuatan perubahan dari tingkat makro terkait dengan tren pendidikan global yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas pendidikan publik.
SMA  Caporo  yang  memiliki  model  seperti  perusahaan,  perubahan  dianggap sebagai praktik formal yang perlu dimasukkan secara formal kedalam struktur organisasi. Perencanaan strategis tampak lebih dinamis dan rentan terhadap perubahan. Sedangkan SMA Songland, meskipun perubahan diberlakukan melalui praktik-praktik formal dalam organisasi,  formalisasi  praktik-praktik  organisasi  tersebut  tidak  didokumentasikan dengan baik. Perubahan dalam dokumen formal perencanaan strategis kurang ditekankan.

## Perubahan di Tingkat Meso
Kekuatan perubahan di tingkat meso di kedua sekolah berasal dari sumber yang sama, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal kekuatan pemerintah daerah, semua peserta setuju bahwa sistem pemerintahan Otonomi Daerah yang berlaku saat ini telah  melegitimasi  kekuasaan  pemerintah  daerah  terhadap  sekolah.  Terdapat  indikasi adanya  pengaruh  politik  terhadap  sekolah  sebagai  konsekuensi  dari  kewenangan pemerintah  daerah  untuk  mengelola  sekolah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  fakta bahwa  pemerintah  daerah,  khususnya  kepala  daerah,  baik  Walikota  maupun  Bupati, merupakan jabatan politis yang dihasilkan dari proses pemilihan umum. Hal ini menjadi alasan mengapa politik dan birokrasi lokal muncul sebagai isu kritis di kedua sekolah. Data menunjukkan bahwa sifat pemerintahan yang digerakkan oleh politik merupakan masalah  bagi  kedua  sekolah.  Sebagai  pegawai  pemerintah,  kepala  sekolah  harus mematuhi kebijakan pemerintah daerah dan tidak semua kebijakan dan instruksi tersebut kondusif  bagi  perbaikan  sekolah.  Contoh  nyata  yang  muncul  dalam  data  adalah penugasan  kepala  sekolah  dan  guru  di  sekolah  yang  menurut  para  partisipan  sebagian besar untuk tujuan politik penguasa. Beberapa kasus dari cerita peserta menggambarkan bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  menurunkan  jabatan  dan  menugaskan  orang  ke daerah yang lebih terpencil jika mereka dianggap memiliki perlawanan terhadap agenda politik  lokal.  Agenda  politik  ini  diintensifkan  di  sekolah-sekolah  khususnya  pada  saat peristiwa politik seperti pemilihan umum.  Bahkan hasil Ujian Nasional pun tidak lepas dari campur tangan politik ini, karena pencapaian dalam Ujian Nasional dianggap sebagai tolak  ukur  perkembangan  pendidikan  di  daerah  tersebut,  di  bawah  agen  politik  yang berkuasa saat itu.
Dampak  dari  hal  ini  terhadap  praktik  organisasi  sekolah  adalah  sekolah  harus mengelola  agenda  politik  di  tingkat  lokal  yang  berdampak  pada  kemampuan  mereka dalam  memimpin  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah,  sehingga  membutuhkan peningkatan  kemampuan  politik  mikro.  Bahkan,  data  dari  kedua  sekolah mengindikasikan  bahwa  praktik  politik  mikro  ini  telah  menjadi  bagian  dari  praktik organisasi sekolah dalam beradaptasi dengan kekuatan eksternal.  Pada kedua sekolah, dalam hal dampak terhadap masyarakat lokal, keterlibatan masyarakat lokal sudah ada. Namun di SMA Caporo, keterlibatan masyarakat lokal melalui Komite Sekolah jauh lebih dominan  jika  dibandingkan  dengan  peran  dan  keterlibatan  masyarakat  lokal  di  SMA Songland. Di SMA Caporo, sistem manajemen bersama sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan  nasional  tentang  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  diimplementasikan secara  lebih  serius  dibandingkan  dengan  implementasi  MBS  di  sekolah-sekolah  di pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif anggota komite sekolah dalam proses  pengambilan  keputusan  di  sekolah  dan  dalam  manajemen  operasional  sekolah sehari-hari. Sebagai contoh, perencanaan keuangan sekolah di SMA Caporo dirancang oleh  komite  sekolah.  Sementara  di  SMA  Songland,  perencanaan  keuangan  sekolah dirancang  oleh  tim  manajemen  sekolah.  Meskipun  pada  akhirnya,  perencanaan  ini dipresentasikan kepada orang tua murid, hal ini hanya merupakan prosedur formal untuk
memberikan  informasi  dan  konfirmasi.  Komite  sekolah  tidak  sepenuhnya  dilibatkan dalam proses tersebut.
Hal yang paling mencolok yang membedakan kedua sekolah dalam perubahan di tingkat meso adalah status sosial ekonomi orang tua. Di SMA Caporo, meskipun sumber daya keuangan dan pendukung masih menjadi isu penting, keterlibatan masyarakat dari kelas menengah ke atas telah mengurangi tekanan terhadap masalah ini. Ketika sekolah menjadi  lebih  bersifat  korporat,  keterlibatan  orang  tua  melalui  komite  sekolah  telah mendukung sekolah dalam hal keuangan dan sumber daya pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana sekolah. Pandangan masyarakat perkotaan terhadap sekolah yang bersifat pasar telah menjadikan dukungan finansial sebagai bagian dari 'investasi' mereka terhadap modal sekolah, dengan imbalan hasil yang baik pada prestasi akademik anak- anak mereka.  Sebaliknya, di SMA Songland, memiliki siswa dari latar belakang ekonomi rendah ditambah dengan isu keterpencilan dan pedesaan di daerah tersebut, status sosio- ekonomi  rendah  telah  muncul  sebagai  isu  kritis  yang  berdampak  dan  mendorong perubahan di sekolah. Sebagai gambaran, sekolah menghadapi kesulitan untuk memenuhi standar  minimum  fasilitas  sekolah  yang  disyaratkan  oleh  SNE.  Anggaran  untuk meningkatkan fasilitas sebagian besar berasal dari pemerintah, dan berdasarkan data yang ada,  anggaran  tersebut  sangat  terbatas  dan  jauh  dari  mencukupi  jika  sekolah  harus membangun fasilitas yang lengkap seperti yang disyaratkan.  Rendahnya status ekonomi juga berdampak pada sekolah dalam hal peningkatan kemampuan profesional guru, yang sebagian  besar  didanai  secara  pribadi  oleh  para  guru.  Namun,  sekolah  memiliki keuntungan  dari  budaya  kolektivitas  masyarakat  yang  mengarah  pada  keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam membantu sekolah, selain dukungan finansial.
Cara  untuk  menghadapi  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  di  tingkat  meso ditunjukkan  dalam  tiga  bentuk  praktik  organisasi.  Praktik  pertama  adalah  mencari kepatuhan dan keselarasan. Strategi ini ditunjukkan untuk menanggapi dan beradaptasi dengan  kekuatan  perubahan  dari  pemerintah  (pusat  dan  daerah).  Praktik  kedua  adalah melatih  keterampilan  politik  mikro  yang  digunakan  kedua  sekolah  untuk  mengatasi tekanan  dari  kekuatan  tingkat  meso  (pemerintah  daerah  dan  masyarakat  lokal);  dan praktik ketiga adalah membuka jalur partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses operasional  sekolah  untuk  berbagi  tanggung  jawab  pengembangan  sekolah  dengan masyarakat.

## Perubahan di Tingkat Mikro
Isu  pengembangan  profesi  guru  telah  muncul  sebagai  salah  satu  isu  utama  yang mendorong  perubahan  internal  di  kedua  sekolah.  Semua  guru  memiliki  kepedulian terhadap pengembangan profesi mereka. Namun, artikulasi dari isu ini sedikit berbeda. Fokus  guru  di  SMA  Caporo  tampaknya  lebih  pada  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan sebagai cara untuk memperkuat dan membangun identitas mereka sebagai guru profesional. Di sisi lain, guru-guru di SMA Songland tampaknya lebih fokus pada penyelarasan  dengan  isu-isu  yang  mereka  hadapi  secara  makro.  Sebagai  gambaran kontras, guru-guru di SMA Caporo berbicara tentang memiliki gelar yang lebih tinggi,
sementara guru-guru di SMA Songland mendiskusikan tentang perlunya meningkatkan kemampuan komputer mereka agar berhasil dalam IBTCT.
Salah satu masalah yang muncul di SMA Caporo, sadarlah terkait dengan beban kerja yang berlebihan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memiliki manajemen kerja yang lebih  efektif  telah  muncul  sebagai  masalah  yang  memaksa  perubahan  di  sekolah. Sementara  para  guru  di  SMA  Songland  juga  menghadapi  tekanan  beban  kerja administratif  yang  berlebihan  akibat  perubahan  kurikulum  dan  kebijakan  lain  yang diberlakukan di sekolah, isu manajemen kerja tidak muncul sebagai isu yang dominan. Perbedaan ini diindikasikan terkait dengan model manajemen organisasi sekolah. SMA Caporo menerapkan model QMS ISO perusahaan yang menekankan pada akuntabilitas dan  produktivitas  sebagai  pedoman  operasional  manajemen.  Keterlibatan  masyarakat melalui  Dewan  Sekolah  telah  meningkatkan  tekanan  psikologis  ini.  Di  sisi  lain,  SMA Songland lebih longgar dalam mengelola pekerjaan mereka. Satu-satunya perhatian SMA Songland adalah memenuhi pedoman nasional tentang beban kerja guru minimal 24 jam per minggu dan menyesuaikan semua persyaratan administratif dengan kebijakan yang berlaku. Model manajemen bersama di SMA Caporo melalui MBS telah diindikasikan membatasi  otonomi  internal  sekolah  dan  pribadi.  Para  peserta  prihatin  dengan  isu otonomi yang membatasi praktik pedagogis dan inovasi guru. Hal ini semakin meningkat karena  beberapa  anggota  sekolah  memiliki  afiliasi  dengan  partai  politik.  Para  peserta menyatakan bahwa mereka merasa diawasi oleh komite sekolah.
Isu  otonomi  di  SMA  Songland  juga  muncul  sebagai  isu  penting.  Isu  guru  dan bahkan  otonomi  sekolah  terutama  disebabkan  oleh  suasana  politik  dimana  pemerintah daerah  memiliki  kontrol  yang  tinggi  terhadap  sekolah.  Namun,  dibandingkan  dengan SMA Caporo, tekanan terhadap otonomi, tidak terlalu rumit karena hanya berasal dari satu  sumber,  yaitu  pemerintah  daerah.  Keterlibatan  masyarakat  lokal  di  sekolah  tidak menimbulkan  atau  berkontribusi  terhadap  isu  otonomi  sekolah  dan  peserta  didik. Kebutuhan akan dukungan sumber daya yang lebih besar seperti fasilitas sekolah, sumber daya pengajaran guru, dan dana pengembangan profesi muncul sebagai isu krusial yang mendorong perubahan di sekolah. Isu ini kurang diartikulasikan di SMA Caporo. Data dengan jelas menunjukkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang status sosio-ekonomi  sekolah.    Para  peserta  khususnya  guru  dalam  beradaptasi  dengan perubahan  tersebut,  mendesak  untuk  melakukan  pengembangan  profesional  yang berkelanjutan.  Dalam  menanggapi  kekuatan  internal  ini,  kedua  sekolah  menerapkan beberapa metode pengembangan profesional seperti In-House Training (IHT) dan juga berpartisipasi dalam pelatihan yang didanai oleh pemerintah.
Program  pengembangan  profesi  guru  di  SMA  Caporo  tampak  terencana  dengan baik dan merupakan bagian dari program pengembangan organisasi secara berkala. Hal ini  dapat  dimaklumi  karena  program  ini  didukung  penuh  oleh  komite  sekolah  melalui alokasi anggaran dalam perencanaan keuangan mereka. Di sekolah ini, pengembangan profesi  juga  difasilitasi  melalui  kolaborasi  antar  mata  pelajaran.    Sedangkan  di  SMA Songland,  pengembangan  profesi  guru  terkesan  masih  bergantung  pada  program pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya rencana pengembangan profesi di
sekolah. Ada beberapa program pengembangan yang diprakarsai sekolah yang dilakukan selama  tahun  2012-2013,  tapi  tidak  dicatat  sebagai  IHT  resmi  karena  seperti  yang dikatakan kepala sekolah, pelatihan tersebut hanya dilakukan secara informal diluar jam sekolah. Juga dicatat bahwa tidak ada kolaborasi lintas disiplin di SMA Songland seperti halnya di SMA Caporo. Sebaliknya, para guru dari mata pelajaran yang sama membentuk kelompok informal sebagai metode berbagi informasi dan pengetahuan.
Perubahan budaya melibatkan tingkat perubahan yang lebih dalam yang tidak selalu terlihat dalam data karena melibatkan perubahan perilaku dan budaya organisasi. Namun, data dari kedua sekolah menggambarkan bahwa ada beberapa dimensi budaya dalam cara sekolah  mengubah  praktik  organisasi  mereka  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan. Sebagai  contoh,  di  SMA  Caporo,  karena  sekolah  telah  bergeser  dari  sistem  birokrasi 'tradisional' menjadi sekolah yang modern dengan pandangan manajemen yang berpusat pada kebutuhan pasar, para guru menjadi lebih sadar bahwa pengetahuan mereka adalah produk yang dapat dikomersialisasikan. Hal ini telah menyebabkan budaya komodifikasi pengetahuan di sekolah. Dimensi budaya di SMA Songland dari perubahan dapat dilihat dari  cara  sekolah  menanamkan  nilai-nilai  budaya  tradisional  dalam  praktik  organisasi untuk memobilisasi partisipasi siswa. Oleh karena itu, isi dari praktik organisasi sekolah dalam  mengadaptasi  kekuatan-kekuatan  perubahan  tersebut  berbeda.  Hal  itu menunjukkan bahwa isi perubahan di sekolah sangat ditentukan oleh situasi kontekstual. Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  mengisyaratkan  pentingnya  isu  kontekstual  dalam memahami  praktik-praktik  organisasi  sekolah  dalam  beradaptasi  dengan  perubahan sistemis dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia saat ini.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  telah  mengungkap  dan  mengangkat  realitas  yang  ada  di  dalam sekolah  ke  permukaan  agar  terlihat  oleh  semua  pemangku  kepentingan  pendidikan, karena mereka berkewajiban untuk mengimplementasikan perubahan yang dipaksakan oleh  lembaga-lembaga  eksternal.  Oleh  karena  itu,  menyediakan  fasilitas  untuk membangun  pemahaman  bersama  tentang  reformasi  sekolah  dan  isu-isu  terkait  perlu dipertimbangkan  secara  kolektif  untuk  membayangkan  arah  reformasi  sekolah  dimasa depan yang lebih kontekstual dan relevan. Menerapkan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' dalam reformasi pendidikan secara kontekstual merupakan masalah bagi sekolah, mengingat bahwa setiap konteks sekolah adalah unik dan setiap upaya untuk mereformasi sekolah  yang  tidak  mempertimbangkan  keistimewaan  kontekstual  kemungkinan  besar akan  gagal.  Atau  bahkan  jika  secara  resmi  sekolah-sekolah  tersebut  dapat  memenuhi kriteria administratif sebagai 'sekolah yang baik' berdasarkan penilaian akuntabilitas yang dikembangkan  secara  terpusat,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  studi  ini,  hal  tersebut bukanlah representasi asli dari reformasi di sekolah-sekolah tersebut, dan akan selalu ada pemaksaan  dan  praktik-praktik  mikro-politik  di  sekolah-sekolah  tersebut  dalam  upaya mereka untuk memaksa diri mereka sendiri agar sesuai dengan kerangka kerja reformasi yang  'satu  untuk  semua'.  Penelitian  ini  telah  memberikan  kontribusi  yang  orisinal  di bidangnya  dengan  mengembangkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  dinamika
internal  sekolah  yang  beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan  dalam  konteks  sistem pendidikan yang didesentralisasikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawulang, T. V. 2009. Investigating the contextual features of organisational learning in a vocational secondary school of Indonesia . Bryman, A. 2016. Social Research Methods (5th ed.). Oxford University Press. Daun,  H.  2005.  Globalisation  and  the  Governance  of  National  Education  Systems.  In International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research (pp. 93– 107). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2960-8_7.
Depdiknas. 2011. Profil Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara . http://disdiknas.sulutprov.go.id/html/profil.php?id=profil&kode=52&p rofil=Profil Pendidikan Sulut.
Fullan, M. 2007. The New Meaning of Educational Change (4th ed.). Routledge. Fullan, M. 2012. Change forces: probing the depths of educational reform . Falmer Press. Lichtman, M. 2010. Understanding and Evaluating Qualitative Educational Research . SAGE Publications, Inc.
Mesra, R., Tuerah, P. R., Melia, Y., Waldi, A., & Kolang, L. 2023. Teaching Skills For Small  Groups  and  Individuals  at  Inpres  Roong  Elementary  School. Journal  on Education , Vol. 5 , No. 4, 17552–17559. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.4242. Wunoy, L., Awuy, E., Sumual, S. D. M., Tuerah, P. R., Afny, N., Lantang, R., & Mesra,
R. (2023). Antara Realitas dan Pencitraan Institusi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Mandala , Vol. 8 , No. 2, hal: 443–448. Zajda, J. 2015. Second International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research . Springer. Zajda,  J.,  Biraimah,  K.,  &  Gaudelli,  W.  2008. Education  and  Social  Inequality  in  the Global Culture . Springer.