## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS COLLABORATIVE GOVERNANCE IN DEVELOPING SPECIAL ECONOMIC ZONE
Elsa Trisniati 1* , Juliannes Cadith 2 , Kandung Sapto Nugroho 3
1,2,3 Program Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten,  Jl. Raya Palka Km 3 Panancangan Cipocok Jaya Serang 42124 *Korespondensi:  Elsa Trisniati. Email: elsatrisniati24@gmail.com
(Diterima:  28-06-2021; Ditelaah:  27-07-2021;  Disetujui:  06-08-2021)

## ABSTRACT
The  development  of  tourism is  not  only  conducted  by  one  stakeholder,  but  it  involves various stakeholders and therefore needs the collaboration among them. The purpose of this research is to describe the collaborative governance in developing the special economic zone of Tanjung Lesung. The description of collaborative governance is based  on  collaborative governance model that  emphasizes four dimensions, namely starting condition, institutional design, facilitative leadership, and collaboration process. Method of this research is descriptive-qualitative method. This research needs primary and secondary data. Primary data of this research are  collected by in-depth interview and observation, and secondary data of this research are collected by documentation. The collected data,  both  primary and  secondary, are  qualitatively described. Results of  this  research  indicate that  the  collaborative governance based on  the  dimensions of starting condition, institutional design, facilitative leadership, and  collaboration process in developing the  special economic zone of Tanjung  Lesung is not  optimally implemented yet. This research recommends that  the community increases its resources in order to involve in collaboration; the government provides the sustained training to help the community in order to actively collaborate and forms a special forum to communicate and discuss the vision and mission to be commonly achieved in developing the special economic zone of Tanjung Lesung.
Key words : Collaborative Governance, Public Policy, Special Economic Zone, Tourism.

## ABSTRAK
Pengembangan  kepariwisataan tidak  hanya dilakukan oleh satu  pemangku kepentingan, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan karenanya diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Deskripsi tata kelola kolaboratif bertitik tolak dari model collaborative governance , yang menekankan empat dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian ini membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan, serta data sekunder penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berdasarkan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi  dalam  pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Tanjung  Lesung  belum  berjalan  optimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa masyarakat meningkatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat ikut berkolaborasi; pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan untuk membantu masyarakat agar aktif berkolaborasi dan membentuk forum khusus sebagai wadah untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait visi dan misi yang ingin dicapai bersama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Kata kunci : Collaborative Governance , Kawasan Ekonomi Khusus, Kebijakan Publik, Pariwisata.
Trisniati,  Elsa;  Cadith,  Juliannes  &  Nugroho,  Kandung  Sapto.  (2022). Collaborative  Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Jurnal GOVERNANSI , 8(1): 59-68.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan  hal yang paling sering  dicari  oleh  banyak  orang  saat  ini. Sebagai  suatu  aktivitas,  pariwisata  telah menjadi  bagian  penting  dari  kebutuhan dasar  masyarakat  maju  dan  sebagian  kecil masyarakat  negara  berkembang  (Damanik & Weber, 2006: 1). Di Indonesia,  pariwisata sangat  digemari  oleh  banyak  orang. Tingginya  minat  masyarakat  mengunjungi objek-objek  wisata  dan  berkembang- pesatnya usaha  pariwisata membuat  sektor pariwisata  menjadi sektor strategis  sumber pendapatan  negara.  Dalam  rangka  mem- percepat  pembangunan  ekonomi  nasional, Pemerintah  Indonesia  menyiapkan  kawa- san  pariwisata  yang  memiliki  keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk dimaksimalkan  menjadi  Kawasan  Ekonomi Khusus  (Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2009,  Penjelasan  Umum;  Peraturan  Peme- rintah  Nomor  2  Tahun  2011,  Penjelasan Umum).
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) merupakan  kawasan  dengan  batas tertentu dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan  fungsi  perekonomian dan memperoleh  fasilitas tertentu (Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2009,  Pasal  1 angka  1;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2011,  Pasal  1 angka  1).  KEK  diper- siapkan  untuk  memaksimalkan  kegiatan industri,  ekspor,  impor,  dan  kegiatan ekonomi  lain  yang  memiliki  nilai  ekonomi tinggi. Pengembangan  KEK bertujuan untuk mempercepat  perkembangan  daerah  dan sebagai  model  terobosan  pengembangan kawasan  untuk  pertumbuhan  ekonomi, antara  lain  industri,  pariwisata,  dan perda- gangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Undang-Undang Nomor  39 Tahun  2009,  Penjelasan  Umum; Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2011, Penjelasan Umum).
Pengembangan  Kawasan  Ekonomi Khusus  (KEK) dilakukan melalui  penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi  dan  geostrategi  dan  berfungsi
untuk  menampung kegiatan  industri, ekspor,  impor,  dan  kegiatan  ekonomi  lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional (Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2009,  Pasal  2).  Untuk mempercepat  pengembangan  ekonomi  di wilayah tertentu yang bersifat strategis  bagi pengembangan  ekonomi  nasional  dan untuk  menjaga  keseimbangan  kemajuan suatu  daerah  dalam  kesatuan  ekonomi nasional,  perlu  dikembangkan  Kawasan Ekonomi  Khusus  (Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2009,  Menimbang  huruf b). Salah satu  KEK  yang  dikembangkan  adalah  KEK Tanjung Lesung.
KEK Tanjung  Lesung  merupakan  KEK dengan  zona  pariwisata  pertama  yang ditetapkan  pada  tahun  2012  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun 2012  dan  beroperasi  pada  Februari  2015. KEK  Tanjung  Lesung  adalah  objek  wisata pantai  di  Kabupaten  Pandeglang  yang memiliki  potensi  ekonomi  tinggi  yang terletak  di  Desa  Tanjung  Jaya,  Kecamatan Panimbang,  Kabupaten  Pandeglang,  Banten dengan  pihak  pengelola  KEK  Tanjung Lesung  adalah  PT  Banten  West  Java Tourism  Development  Corporation.  Objek wisata  KEK  Tanjung  Lesung  yang  diharap- kan menjadi embrio pembangkit ekonomi di daerah  Kabupaten  Pandeglang  ini  pada kenyataannya belum dapat mencapai  target kunjungan wisatawan. Pada situs resmi KEK Tanjung  Lesung  tercantum  jumlah  target yang  diinginkan,  yakni  sebanyak  6,1  juta kunjungan  pada  tahun  2020,  namun  target tersebut belum tercapai hingga saat ini.
Pemerintah  juga  telah  menjalankan berbagai  proyek peningkatan  infrastruktur ke  Tanjung  Lesung  dalam  rangka  mendu- kung penyelenggaraan  KEK Tanjung Lesung yang  lebih  baik  dan  menarik  minat  kunju- ngan wisatawan.  Peningkatan  infrastruktur tersebut di antaranya adalah  pembangunan jalan  tol  Serang-Panimbang,  peningkatan kualitas  dan  kapasitas  jalan  nasional Citeureup-Tanjung  Lesung,  reaktivasi  jalur kereta  api  Rangkasbitung-Labuan,  dan rencana  pembangunan  Bandara  Banten
Selatan.  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  juga  telah membangun  beberapa  sarana  yang  dapat digunakan  masyarakat  di  area  dalam  dan penyangga  KEK  Tanjung  Lesung.  Namun, proyek  peningkatan  infrastruktur  tersebut berjalan  dengan  lambat  dan  mengalami beberapa  kendala.  Selain  itu,  fasilitas- fasilitas  yang  telah  dibangun  oleh  peme- rintah  pun  belum  dikelola  dengan  optimal seperti yang diharapkan.
Untuk  mengelola  dan  mengoptimal- kan suatu aset  daerah  terutama  aset dalam sektor besar seperti pariwisata, pemerintah tidak  dapat  berjalan  sendiri,  akan  tetapi pemerintah  perlu  dukungan  kerja  sama dengan  pihak-pihak  lain  baik  dari  unsur swasta  maupun masyarakat.  Dengan memperhatikan  berbagai  permasalahan  di atas, diperlukan adanya peran bersama  dan kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta, masyarakat,  akademisi  dan  media  agar dapat  mengembangkan KEK  Tanjung Lesung  lebih  baik.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam pengembangan  Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

## MATERI DAN METODE

## Collaborative Governance
Collaborative  governance menurut Ansell  &  Gash  (2008:  544)  didefinisikan sebagai a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non- state  stakeholders  in  a  collective  decision- making  process  that  is  formal,  consensus- oriented, and  deliberative and that  aims to make or implement public policy or manage public programs or assets .
Collaborative  governance berkaitan dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang dilakukan pemerintah, private sector (dunia usaha)  dan  masyarakat  dari  berbagai elemen  yang  memiliki  suatu  kepentingan terhadap  suatu  masalah  tertentu  dan berusaha  mencari  solusi  yang  ditentukan secara  bersama  untuk  mendapatkan  hasil
yang diinginkan  yang tidak bisa didapatkan apabila dilakukan sendiri-sendiri.
Pada collaborative  governance, peme- rintah  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak swasta  dan  masyarakat  untuk  menghasil- kan hubungan  yang  saling  menguntungkan dimana pelibatan  sektor swasta dan masya- rakat  dilakukan  dari  awal  perencanaan hingga mencapai target kolaborasi (Hikmah,  Maulana & Kriswibowo, 2020).
Tata  kelola  kolaboratif  mengubah pemerintah  dari  paternalisme  menjadi koordinator.  Pemerintah  berperan  sebagai fasilitator  partisipasi  dan  penyedia  lingku- ngan  yang  kondusif  bagi  aktor  lain.  Peme- rintah  juga  menyediakan  sumber  daya seperti  informasi,  keahlian  teknis,  program penelitian  dan  pengembangan,  infrastruk- tur,  hibah  dan  insentif  untuk  membantu aktor lain (Hanafiah, et al, 2021).
Menurut  Ansell  &  Gash  (2008:  549- 550),  Islamy  (2018:  13), collaborative governance diukur  berdasarkan  empat indikator, yaitu:
1) Kondisi Awal (Starting Conditions) . Hal- hal  yang diukur  berdasarkan  indikator ini  menyangkut  tiga  aspek,  yaitu:  (a) sejauhmana  kesenjangan  pemangku kepentingan  dalam  hal  kekuasaan ( power ),  sumber  daya  ( resource )  dan pengetahuan  ( knowledge ),  (b)  apa insentif  ( incentive ) yang diperoleh  dan kendala  ( constraint )  partisipasi  yang dihadapi  pemangku  kepentingan,  (c) bagaimana  kerjasama  ( cooperation ) dibangun  ataukah terjadi  pertentangan ( conflict )  di  antara  pemangku  kepen- tingan.
2) Desain  Kelembagaan  (Institutional Design) .  Indikator  ini  dipakai  untuk mengukur  empat  aspek,  yaitu:  (a) partisipasi  ( participatory inclusiveness ),
(b)  forum  kolaborasi  kelembagaan ( forum exclusiveness ), (c) aturan-aturan dasar  yang  mendukung  kolaborasi ( clear ground rules ), (d) proses  penye- lenggaraan  kolaborasi  yang transparan ( process transparency ).
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
3) Kepemimpinan  Fasilitatif  (Facilitative Leadership) . Indikator  ini  dapat  dilihat sebagai  unsur  penting  untuk  memfasi- litasi pemangku kepentingan  berunding dan  negosiasi  guna  mencegah  masalah yang bakal timbul dalam proses kolabo- rasi.  Kepemimpinan  fasilitatif  menye- diakan: (a) mediasi  ( mediation ) dan (b) fasilitasi  ( facilitation ),  termasuk  (c) pemberdayaan  ( empowerment ),  bagi proses kolaborasi.
4) Proses Kolaborasi (Collaborative Process) .  Indikator  ini  dipakai  untuk mengukur  bagaimana  proses  kolabo- rasi  pemangku  kepentingan  dibangun. Proses kolaborasi  memperhatikan  lima hal,  yaitu:  (a)  dialog  tatap  muka  ( face- to-face dialogue ) dalam  hal ini melaku- kan  negosiasi  dengan  itikad  yang  baik, (b)  membangun  kepercayaan  antar pemangku kepentingan kolaborasi
( trust building ), (c) membangun  komit- men  dalam proses  kolaborasi ( commit- ment  to process ), (d)  berbagi  pemaha- man  tentang  misi  dan  permasalahan yang  dihadapi  serta  mengidentifikasi nilai-nilai  umum  dalam  kolaborasi ( shared understanding ), (e) melibatkan bagaimana  meraih  kesuksesan  awal, melakukan  perencanaan  strategis,  dan menemukan fakta-fakta secara bersama ( intermediate outcomes ).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kawasan Ekonomi  Khusus  Tanjung  Lesung.   Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif  yang  menggambarkan isu-isu  prioritas  dan  strategis collaborative governance dalam  pengembangan  KEK
Tanjung Lesung. Pengumpulan data dilakukan  dengan  menginventarisasi  data primer dan  data  sekunder yang dibutuhkan (Wardiyanta,  2010). Data primer  diperoleh berdasarkan  data empiris  lapangan  melalui teknik  wawancara  mendalam  ( in-depth interview )  dan  pengamatan  ( observation ). Data  sekunder meliputi penelusuran berbagai  sumber  dan  literatur  baik  dari
dokumen pemerintah  maupun pemberitaan media  massa  cetak  dan  elektronik,  jurnal dan  buku-buku  yang  terkait  dengan collaborative governance . Selanjutnya,  data yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif dengan  model grounded research Glaser  & Strauss  (Moleong, 2014: 288).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan collabora- tive  governance  model dari  Ansell  &  Gash (2008)  untuk  mendeskripsikan  tata  kelola kolaboratif ( collaborative governance ) pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus Tanjung  Lesung.  Dengan  mengacu  pada model  Ansell  &  Gash  (2008:  549-550), Islamy  (2018:  13),  penelitian  ini  meng- gunakan  empat  dimensi collaborative governance ,  yaitu  kondisi  awal, desain kelembagaan, kepemimpinan  fasilitatif, dan proses  kolaborasi,  untuk  menggambarkan tata  kelola  kolaboratif pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

## Dimensi Kondisi Awal
Kondisi awal merupakan  proses untuk melakukan analisis apakah terdapat ketidakseimbangan  sumber  daya  atau kesenjangan  yang  sangat  tinggi  dalam kekuasaan  dan  kekuatan  sumber  daya ataupun  pengetahuan  di  antara  para pemangku  kepentingan  yang  melakukan kolaborasi,  termasuk  juga  apakah  terdapat sejarah  masa  lalu,  baik  kerja  sama  yang dapat  mendukung  atau  konflik yang  dapat menghambat  kolaborasi.  Apabila  terdapat kesenjangan  yang  terlalu  tinggi  maka kondisi  awal  untuk  melakukan  proses kolaborasi  tidak  dapat  berjalan  dengan maksimal.
Dalam  penelitian collaborative gover- nance dalam  pengembangan  KEK  Tanjung Lesung  masih  terdapat  ketidakseimbangan sumber  daya  di  antara  para  pemangku kepentingan.  PT Banten  West  Java sebagai pihak  swasta  dan  badan  usaha  pengelola KEK Tanjung Lesung  memiliki  sumber daya berupa  kekuasaan  atas  lahan/kawasan  dan
sumber  daya  finansial.  Sedangkan  peme- rintah dalam penelitian ini memiliki sumber daya  berupa  pihak  yang  berwenang  atas peraturan/kebijakan  dan pihak yang memi- liki program pembangunan  daerah.
Masyarakat  memiliki  sumber  daya berupa  pengetahuan  atas  karakteristik daerah  dan  masyarakatnya  serta  adat- istiadat  lokal  di  Desa  Tanjung  Jaya.  Di samping  itu,  akademisi  memiliki  sumber daya  sebagai  pihak  yang  melakukan  pene- litian  dan  pengabdian  masyarakat.  Media dalam hal ini memiliki sumber daya sebagai pihak  yang  berwenang  atas  penyebaran informasi  publik.  Hal  ini  sejalan  dengan pandangan  informan  AUA  bahwa  “sumber daya  dapat  dilihat  dari  peran  masing- masing. Di KEK Tanjung Lesung, pemerintah berperan  dalam  perizinan  dan  membuat peraturan.  Swasta  mengelola  destinasi wisata  dan  mencari  investor.  Masyarakat dapat  ikut serta  menjadi  pelaku  usaha  dan menjaga  alam di daerahnya.”
Dari  berbagai  sumber  daya  para pemangku  kepentingan  tersebut,  terdapat ketidakseimbangan  sumber  daya.  Ada sumber  daya yang dirasa sangat  kuat untuk mempengaruhi  kolaborasi  dan  juga  ada sumber  daya yang lemah  untuk ikut dalam kolaborasi.  Sumber  daya  yang  kuat seperti sumber  daya  kekuasaan  atas  lahan  dan finansial  yang  dimiliki  oleh  swasta  dapat menjadi  pihak  yang  mendominasi  kola- borasi.
PT Banten  West  Java dan  masyarakat Desa  Tanjung  Jaya  pernah  mengalami konflik lahan. PT Banten West Java meminta agar  masyarakat  direlokasi  ke  lahan  baru sehingga  kawasan  sepanjang  pantai  dapat dijadikan  KEK  Tanjung  Lesung.  Atas bantuan  dari  pemerintah,  konflik  dapat diselesaikan  dan  masyarakat  dapat  direlo- kasi  dengan  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh PT Banten West Java.
Berhubungan  dengan  insentif,  tidak semua  pemangku  kepentingan  memiliki tekad  dan  insentif  yang  sama  dalam berkolaborasi  pada  pengembangan  KEK
Tanjung  Lesung.  Ada  pihak  yang  memiliki tekad  dan  insentif  yang  tinggi,  tetapi  ada juga  yang memiliki  tingkat  insentif  rendah. Hal tersebut menjadi faktor kurang optimal- nya proses  kolaborasi  pada  pengembangan KEK  Tanjung  Lesung.  Meskipun  demikian, pengembangan  KEK  Tanjung  Lesung  tetap memberikan  insentif  yang  berbeda-beda bagi  para  pemangku  kepentingan  yang menjadi  faktor  penting  untuk  terus  ikut dalam  berkolaborasi  mengembangkan  KEK Tanjung Lesung.

## Dimensi Desain Kelembagaan
Desain  kelembagaan  memperhatikan partisipasi  forum  kolaborasi  kelembagaan, aturan-aturan  dasar  yang  mendukung kolaborasi,  serta  proses  penyelenggaraan kolaborasi  yang  transparan.  Dalam  proses pembentukan  kolaborasi  sangat  penting diciptakan  mekanisme  partisipasi.  Partisi- pasi hanya  dapat berjalan  jika  terdapat  hak seluruh  pemangku  kepentingan  untuk mendapatkan  akses  dan informasi, rencana penyusunan  kebijakan  publik,  rencana- rencana  kegiatan  pembangunan  lainnya, menyatakan pendapat  serta menyampaikan usulan-usulan  agar kegiatan proyek, kebija- kan  publik,  dan  rencana  pembangunan dapat  memberikan  manfaat  dan  keuntu- ngan untuk seluruh pemangku  kepentingan (Anshari, 2006: 8).
Pada  kolaborasi  pengembangan  KEK Tanjung Lesung, partisipasi  para pemangku kepentingan  dalam  berkolaborasi  masih kurang.  Hal ini terjadi  karena  keterbatasan peran dari status pemangku kepentingan itu sendiri.  Beberapa  pemangku  kepentingan tidak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan akses dan informasi  terkait rencana penyu- sunan  kebijakan  publik,  rencana-rencana kegiatan  pembangunan  lainnya,  menyata- kan pendapat  serta  menyampaikan  usulan- usulan  agar  kegiatan  proyek,  kebijakan publik, dan rencana pembangunan.
Pemangku  kepentingan  yang  cende- rung  kurang  ikut  berpartisipasi  dalam kolaborasi di antaranya  adalah masyarakat,
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
akademisi  dan  media.  Partisipasi  mereka hadir apabila pihak swasta atau pemerintah mengundang  peran  dari  pemangku  kepen- tingan  tersebut. Masyarakat  dirasa  kurang berpartisipasi  dalam  kolaborasi  karena keterbatasan  sumber  daya  dan  kurangnya kesadaran  dalam  berkolaborasi.  Masya- rakat  masih  cenderung  pasif  untuk  ikut berkolaborasi  mengembangkan  wisata  di daerahnya. Untuk dapat berpartisipasi  aktif, masyarakat  masih  menunggu  peran  dari pemerintah  atau  swasta  sebagai  pemandu mereka.  Sedangkan  media  dan  akademisi dirasakan  kurang  berpartisipasi  karena mereka tidak memiliki sumber daya dan hak yang  kuat  untuk  ikut  dalam  kolaborasi; selain  itu  insentif  yang  mereka  dapatkan juga  tidak  sebanyak  dengan  yang  didapat oleh  pemangku  kepentingan  kolaborasi yang lain.
Kolaborasi  juga  penting  membutuh- kan forum  yang secara  resmi  terorganisasi dan  melakukan  pertemuan  secara  teratur, yang  terdiri  dari  lembaga  publik,  swasta, non-state ,  termasuk  di  dalamnya  masya- rakat  umum  yang  secara  langsung  terlibat dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam kaitan  dengan  forum  eksklusif,  tidak terdapat  forum resmi  pada kolaborasi  KEK Tanjung Lesung. Komunikasi  dapat berjalan dari  satu  pemangku  kepentingan  ke pemangku  kepentingan  lain  berdasarkan peran  dan  kepentingan  pemangku  kepen- tingan  bersangkutan.  Hal ini berarti  bahwa tidak  setiap  permasalahan  tentang  KEK Tanjung Lesung  melibatkan  para pemangku kepentingan  kolaborasi  dalam pengambilan keputusan.  Hanya  beberapa  pemangku kepentingan  dirasa  memiliki  peran  dan wewenang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.
Dalam  proses  kolaborasi  dibutuhkan saling  keterbukaan  (transparansi)  dalam setiap  kegiatan  yang dilakukan,  baik  trans- paransi  anggaran,  transparansi  program, maupun  transparansi  keuntungan  bagi setiap  pemangku  kepentingan  sehingga lahir  kesadaran  akan  pentingnya  terjalin sebuah  kolaborasi  dalam  pengembangan
wisata. Berkaitan dengan transparansi,  para pemangku  kepentingan  kolaborasi  mene- rapkan  transparansi  terkait  proses  dan anggaran  pembangunan  yang  berkaitan dengan  KEK  Tanjung  Lesung  seperti transparansi  proses  dan  anggaran  gedung sentra IKM, gedung CEC, dan pembangunan jalan  tol  Serang-Panimbang.  Transparansi mengenai  proses  pembangunan  baik  di dalam  maupun  di  luar  kawasan  telah termaktub  dalam  Laporan  Pengembangan KEK  Tanjung  Lesung  setiap  bulannya. Namun,  tidak  semua  pemangku  kepen- tingan  kolaborasi  mendapatkan  akses informasi  tersebut.  Informasi  tersebut hanya  dapat  diakses  atas  seizin  pihak swasta atau pemerintah.

## Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan  fasilitatif  merupakan tahapan  yang  penting  untuk  melibatkan pemangku  kepentingan  di  dalam  suatu kesatuan,  mendekatkan  satu sama lain, dan menyatukannya  di  dalam  satu  semangat (Purnomo, dkk, 2018: 16). Selain  itu, kepe- mimpinan  juga  penting  untuk  menjaga aturan  main  yang  ada  di dalam  kerjasama, membangun  kerja sama antara satu dengan yang  lain,  memfasilitasi  dialog,  dan  meng- eksplorasi keuntungan  bersama.
Pada penelitian kolaborasi pengemba- ngan KEK Tanjung Lesung, peran pemimpin atau kepemimpinan  fasilitatif  masih  sangat kurang.  Kepemimpinan  fasilitatif  terdapat pada peran pemerintah  yang dapat menjadi mediator komunikasi antara satu pemangku kepentingan  dengan  pemangku  kepenti- ngan  lain.  Akan  tetapi  pada  pemerintah sendiri  masih  kurang  koordinasi,  baik antara  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi,  maupun  pemerintah  kabupaten. Pemerintah  masih  memakai  cara  lama dalam  menjalankan  kewajibannya,  yaitu menjalankan  tugas  masing-masing  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya,  tidak  peduli apakah  pemangku  kepentingan  lain  dapat melakukan  apa  dan  apakah  hasil  dari tugasnya  dapat berjalan  efektif.
Kepemimpinan  fasilitatif  dapat dilihat dari pembangunan  fasilitas gedung CEC dan sentra  IKM.  Kementerian  Perindustrian membangun  gedung  tersebut  berharap dapat membantu  pemerintah  daerah dalam mengembangkan industri pariwisata masyarakat  di daerah.  Bangunan  yang  luas tersebut  dibangun  dengan  anggaran  yang besar  dan  berharap  bangunan  tersebut efektif  dimanfaatkan  oleh  pemerintah daerah  dan  masyarakat.  Akan tetapi  dalam kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang  yang  menjadi  pihak  penerima bangunan  tersebut  merasa  kurang  mampu untuk mengelola  bangunan  yang besar  dan luas tersebut karena keterbatasan  anggaran dan sumber  daya manusia.
Di  samping  itu,  kurangnya  peran kepemimpinan fasilitatif dalam KEK Tanjung  Lesung  dapat  dilihat  pada  saat pelaporan  perkembangan  KEK  Tanjung Lesung.  Dalam  setiap  tiga  bulan  sekali, Administrator  KEK  Tanjung  Lesung  mem- buat  laporan  perkembangan  KEK  Tanjung Lesung.  Laporan  tersebut  diserahkan kepada Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang, yang  seharusnya diserahkan kepada Pemerintah  Provinsi Banten  selaku  Dewan Kawasan  yang  menjadi  wakil  Dewan Nasional  KEK di tingkat  daerah  (Peraturan Presiden  Nomor  33  Tahun  2010,  Surat Keputusan  Ketua  Dewan  Kawasan  KEK Provinsi  Banten  Nomor  505/Kep.587- Huk/2014).
Hal  tersebut  dapat  dicermati  dari pendapat  informan  WR  sebagai  berikut: “Laporan  perkembangan  KEK  Tanjung Lesung  selalu  dibuatkan.  Laporan  KEK Tanjung Lesung  dibuatkan dalam tiga bulan sekali,  walaupun  PT  BWJ  melaporkannya setiap  bulan.  Sesuai  dengan  hirarki,  Admi- nistrator  melaporkan  ke  Dewan  Kawasan dan  selanjutnya  ke  Dewan  Nasional.  Di tahun  2019  ke  belakang,  Administrator sudah tidak melaporkan ke Dewan Kawasan karena  Dewan  Kawasan  tidak  pernah melakukan  apa-apa.  Administrator  melaku- kan  pelaporan  sebagai  OPD  Pemerintah Kabupaten Pandeglang  dengan menyampai-
kan  laporan  bulanan  kepada  Sekretaris Daerah  dan  Bupati.  Oleh  karena  Admi- nistrator  berkedudukan  sebagai  pegawai pada  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang sehingga  menyampaikan  laporan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang.  Ke depan,  apabila  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2020,  Pemerintah  Provinsi  dapat  melaku- kan  tindakan  apabila  Administrator  mela- kukan kesalahan karena Administrator  KEK merupakan  pegawai  Pemerintah  Provinsi Banten. Di tahun 2019, Administrator  mulai melakukan  pelaporan  ke  Dewan  Kawasan setiap  triwulan  karena  hal  ini  menjadi temuan  oleh  BPKP.  Untuk  rapat  evaluasi dan  teknis  di  Dewan  Kawasan,  Adminis- trator  belum  pernah  menerima  undangan rapat atau pertemuan  untuk membicarakan KEK Tanjung Lesung.”

## Dimensi Proses Kolaborasi
Proses  kolaborasi  dalam  pengemba- ngan  KEK  Tanjung  Lesung  dalam  peren- canaan  bersifat  koordinasi  karena  yang menyusun  rencana  pengembangan  KEK adalah  pihak  swasta  sebagai  badan  penge- lola  dan  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan,  sementara  dalam  pelaksanaan bersifat  kolaborasi  karena  melibatkan masyarakat,  media  dan  akademisi.  Keper- cayaan  yang  dibangun  di  antara  para pemangku  kepentingan  dilandaskan  oleh peran  dan  tugas  masing-masing.  Para pemangku  kepentingan  kolaborasi  saling memberikan  kepercayaan  karena  mereka yakin  bahwa  pada  bidang  tertentu pemangku  kepentingan  tersebut  dapat melakukan perannya dengan  baik.
Proses  awal terbentuknya  rasa  saling percaya  tidak  terlepas  dari  visi  dan  misi yang  sama  dalam  hal  ini  untuk  keber- lanjutan  pariwisata  di  kawasan  tersebut. Selain  itu, kepercayaan  juga  terbentuk  dari komunikasi  yang dilakukan secara informal yang berkelanjutan antara seluruh pemangku  kepentingan  sehingga  diharap- kan berdampak  pada  keterbukaan  masing-
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
masing  pemangku  kepentingan  dalam memberikan  perspektifnya  sehingga  tujuan yang  dicanangkan  di  awal  dapat  dicapai (Yasintha, 2019).
Pemangku  kepentingan  kolaborasi pada  pengembangan  KEK  Tanjung  Lesung, meskipun  tidak  berada  dalam  pertemuan resmi  untuk  membahas  rencana  pengem- bangan  KEK Tanjung Lesung,  beberapa  kali melakukan  pertemuan  informal  untuk membahas  kendala  dan  peluang  di  masa mendatang.  PT Banten West Java juga kerap kali  mengadakan focus  group  discussion (FGD) dengan  pelaku wisata seperti  pengu- saha homestay , travel dan  kelompok  sadar wisata Desa Tanjung Jaya.
Di samping  itu, pemerintah  beberapa kali  mengadakan focus  group  discussion (FGD) dengan  beberapa  pemangku  kepen- tingan,  akademisi  dan  masyarakat  terkait perencanaan  pengembangan  wisata  di Provinsi  Banten,  termasuk  KEK  Tanjung Lesung.  Hal  tersebut  juga  dapat  menjadi salah  satu  cara  membangun  kepercayaan antar  pemangku  kepentingan  kolaborasi dan  membangun  komitmen  di  antara  para pemangku  kepentingan  untuk  menyatukan visi dan misi yang sama  dalam hal ini untuk keberlanjutan  pariwisata  di  kawasan  KEK Tanjung Lesung.
Dari  FGD  tersebut,  para  pemangku kepentingan  kolaborasi  dapat  membangun kepercayaan  dan  komitmen  sehingga muncul  kepahaman  untuk  bersama-sama mengembangkan  potensi  di  daerah  KEK Tanjung  Lesung.  Meskipun  dalam  kolabo- rasi  ini tidak  terdapat  forum khusus  untuk menaungi  para  pemangku  kepentingan kolaborasi  untuk  berkomunikasi dan berkoordinasi,  namun  pemangku  kepen- tingan  kolaborasi  pengembangan  KEK Tanjung  Lesung  terus  menjalankan  peran masing-masing  dalam  rangka  mengem- bangkan KEK Tanjung Lesung.
Progress  yang  telah  dicapai  dalam pengembangan  KEK Tanjung Lesung terdiri dari progress  di luar kawasan KEK Tanjung Lesung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
sebagai  pihak  yang  memiliki  wewenang mengelola  daerahnya  untuk  menunjang KEK  Tanjung  Lesung.  Progress  di  luar kawasan terdiri dari pembangunan  jalan tol Serang-Panimbang, peningkatan jalan nasional  Serang-Tanjung  Lesung  sepanjang 83,9  km,  rencana  pengembangan  bandara Banten  Selatan,  dan  rencana  reaktivasi  rel kereta Rangkasbitung-Labuan.
Progress  di  dalam  kawasan  KEK Tanjung  Lesung  dilakukan  oleh  PT Banten West Java TDC sebagai  badan  usaha penge- lola. Progress di dalam kawasan terdiri dari penyediaan  jalan  dalam  kawasan,  listrik, solar  cell ,  air  konsumsi  dan  air  non konsumsi,  IPAL, telekomunikasi fiber  optic dan wireless .  Sementara  itu,  progress pendukung  konektivitas dilakukan bersama oleh  pemerintah  dan  swasta.  Progress penunjang  konektivitas  KEK  Tanjung Lesung  adalah sudah beroperasinya  Bandar Udara  Salakanegara,  Mini  Marina  Tanjung Lesung  dan  Shelter  DAMRI  Bandara Soekarno Hatta-Tanjung  Lesung dan Merak- Tanjung Lesung.

## KESIMPULAN
Penelitian tentang collaborative gover- nance dalam  pengembangan  Kawasan Ekonomi Khusus  Tanjung  Lesung  menyim- pulkan hal-hal sebagai  berikut.
1)   Dalam  tata  kelola  kolaboratif pengem- bangan  KEK  Tanjung  Lesung  terdapat ketidakseimbangan  sumber  daya  di antara  para  pemangku  kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi,  dan  media).  Mengenai ketidakseimbangan  sumber  daya, akan lebih  baik  apabila  sumber  daya  yang dimiliki  masyarakat  seperti  keteram- pilan  membuat  kerajinan  tangan, kesenian dan potensi usaha wisata desa ditingkatkan  agar  masyarakat  dapat ikut  dalam  kolaborasi  dengan  cara pemberian  pelatihan  dan  sosialisasi berkelanjutan  dari  Dinas  Pariwisata dan  Dinas  Perindustrian  dan  ESDM Provinsi  Banten atau  Kabupaten
Pandeglang  tentang  bagaimana  cara menjadi pelaku pariwisata.
2)  Partisipasi  masyarakat  dalam  meng- ikuti  kolaborasi  masih  kurang  karena masih  banyak  masyarakat  yang  belum sadar  wisata  dan  tidak  menjaga lingkungan,  keamanan,  serta ketertiban daerahnya. Mengenai  kurangnya  parti- sipasi  masyarakat,  akan  lebih  baik apabila  Dewan  Kawasan  KEK  Tanjung Lesung  dapat  melakukan  pembinaan desa  wisata  berkelanjutan  kepada masyarakat  di  daerah  penyangga  KEK Tanjung Lesung  agar masyarakat  dapat ikut  aktif  dalam  berkolaborasi  dengan cara  pemberdayaan  masyarakat  serta pengawasan  pengelolaan  gedung  CEC dan Sentra IKM.
3)  Upaya  kolaborasi  masih  dilakukan secara masing-masing oleh  para pemangku kepentingan kolaborasi karena  kurangnya  dialog  tatap  muka dan  belum  adanya  forum  eksklusif sehingga  komunikasi  yang  terjalin hanya ada pada  pemangku kepentingan yang  memiliki kepentingan saja. Mengenai  upaya  pengembangan  yang dilakukan  sendiri-sendiri  oleh  para pemangku  kepentingan kolaborasi, akan lebih baik apabila  kolaborasi  KEK Tanjung Lesung memiliki forum khusus yang  terbentuk  meliputi  PT  Banten West  Java,  Dewan  Nasional,  Dewan Kawasan, Administrator
KEK, Kelompok  Sadar  Wisata  Desa  Tanjung Jaya  dan  sekitarnya,  akademisi  serta media.  Forum  tersebut  berfungsi sebagai  wadah  untuk  berkomunikasi dan  berdiskusi  terkait  misi,  capaian, kendala,  dan  strategi  dalam  mengem- bangkan  KEK  Tanjung  Lesung  dan daerah penyangganya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anshari,  Gusti  Z.  (2006). Dapatkah  Penge- lolaan  Kolaboratif  Menyelamatkan Taman  Nasional  Danau  Sentarum?
Jakarta:  Center  for  International Forestry Research.
Damanik,  Janianton  & Weber,  H. F. (2006).
Perencanaan  Ekowisata dari  Teori  ke Aplikasi .  Yogyakarta:  Puspar  UGM  & Penerbit Andi.
Donahue,  John D.  &  Zeckhauser,  Richard  J.
(2011). Collaborative  Governance:
Private  Roles  for  Public  Goals  in Turbulent Times. New Jersey: Princeton University Press.
Dwiyanto,  Agus.  (2016). Manajemen  Pela- yanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan Kolaboratif .  Edisi  Kedua.  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Islamy,  La  Ode  S.  (2018). Collaborative Governance  Konsep  dan  Aplikasi .
Yogyakarta: CV Budi Utama.
Moleong,  Lexy  J.  (2014). Metodologi Pene- litian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Purnomo,  Eko Priyo, dkk.  (2018). Collabo- rative Governance: Dalam Tata Kelola Hutan  Berbasis  Masyarakat .  Yogya- karta:  Lembaga  Penelitian,  Publikasi dan  Pengabdian  Masyarakat  (LP3M) Universitas  Muhammadiyah  Yogya- karta (UMY).
Subarsono,  Agustinus.  (2016). Kebijakan Publik  dan Pemerintahan  Kolaboratif: Isu-Isu  Kontemporer .  Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Wardiyanta.  (2010). Metode  Penelitian Pariwisata . Yogyakarta: Kencana.
Zaenuri,  Muchamad.  (2018). Tata  Kelola Pariwisata-Bencana  Berbasis  Colla- borative  Governance. Yogyakarta: Explore.

## Jurnal
Abdurahman,  Benjamin.  (2014). Desti- nation  Management  Organization (DMO): Diskursus  Konsep  Dasar  Tata Kelola  Kawasan  Pariwisata  Dalam Konteks Collaborative  Governance di Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Indonesia , 9(2): 207-229.
Ansell,  Chris  & Gash,  Alison.  (2008).  Colla- borative  Governance  in  Theory  and Practice. Journal of Public Administra- tion  Research  and  Theory:  J-PART , 18(4):  543-571.  https://doi.org/10. 1093/jopart/mum032.
Hanafiah,  Sidi  Nur,  et al.  (2021).  Exploring Key  Elements  of  Public  Governance. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 56(1):
92-103.  https://gssrr.org/index. php/ JournalOfBasicAndApplied/article/vi ew/12308.
Hikmah,  Dzakiyah  Adalatul;  Maulana, Andika  &  Kriswibowo,  Arimurti.
(2020). Public Private People Partnership  as  Tourism  Development Strategy for Kepulauan Bawean. Jurnal Governansi ,  6(1):  27-35.  https://doi. org/10.30997/jgs.v6i1.2651.
Wawanudin;  Juanda,  Bambang  &  Fauzi, Ahmad. (2018). Kajian Pengembangan Pariwisata  Tanjung  Lesung  Banten untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal  Manajemen ,  8(1): 42-59.  https://doi.org/10.30656/jm.
v8i1.661 .
Mashudi  &  Fauziah,  Luluk.  (2019).  Formu- lasi  Pengembangan  Destinasi  Wisata: Tinjauan  Strategis  dalam  Perspektif Collaborative  Governance . Collabora- tive Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Conference on Public  Administration  and  Society (CoPAS) , 1(1): 410-429.
Yasintha,  Putu Nomy. (2020). Collaborative Governance dalam  Kebijakan  Pemba- ngunan  Pariwisata  di  Kabupaten Gianyar.  Universitas  Udayana. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial (JIDS) , 4(1): 1-
23. https://doi.org/10.38043/j ids.
v4i1.2219.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi  Khusus  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  147,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5066).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Kawasan  Ekonomi Khusus  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2012  tentang Kawasan  Ekonomi  Khusus  Tanjung Lesung  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus. Surat  Keputusan  Ketua  Dewan  Kawasan KEK Provinsi Banten Nomor 505/Kep.587-Huk/2014.