## IMPLEMENTASI PASAL 82 UU NO. 7 TAHUN. 1989 JIS UU NO. 3 TAHUN. 2006 JIS UU NO. 50 TAHUN 2009 PADA PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KLAS 1. A PALU)
Ahmad Mirwan 1 , Muhammad Akbar 2 , Suhri Hanafi 3
1 Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: ahmadmirwan12@gmail.com 2 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: muhammadakbar2870@gmail.com
3 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: atriabyan@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  provide  knowledge  and  understanding  of  the implementation of article 82 of Law no. 7 of 1989 JIS Law No. 3 of 2006 Law no. 50 of 2009 in divorce cases in Class I A Palu Religious Court, and how the efforts and  solutions  of  Class  I  A  Palu  Religious  Court  in  dealing  with  divorce.  This research  was  designed  using  a  type  of  field  research,  using  a  qualitative approach.  After  analyzing  the  research  data,  the  final  step  of  this  research  is checking the validity of the data with a view to proving that the research is truly valid.  Results  obtained  from  research  in  the  Religious  Courts  concerning Implementation of article 82 of Law, no. 7 years. 1989 JIS Act. No. 3 years 2006 Law  No.  50  years.  2009  concerning  divorce  cases  is  mandatory  because  it  is  a necessity to  run it and has been implemented well  as evidenced by existing  data. The  solution  in  dealing  with  divorce  cases  is  to  mediate  and  make  trainings  for judges to better understand the various cases in divorce.
Keywords : Divorce, Article, Religious Court Class I.A, Case
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman terhadap pengimplementasian pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 JIS UU No.  3  tahun  2006  UU  no.  50  tahun  2009  pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Klas I A Palu, dan bagaimana upaya dan solusi Pengadilan Agama Klas I A Palu dalam mengatasi perceraian. Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis  penelitian  lapangan,  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Setelah menganalisis data penelitian tersebut maka langkah terakhir penelitian ini  adalah pengecekan  keabsahan  data  dengan  maksud  untuk  membuktikan  penelitian tersebut benar-benar absah keberadaannya. Hasil yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Agama tentang Implementasi pasal 82 UU, no. 7 tahun. 1989 JIS UU. No. 3 thm. 2006 UU No. 50 tahun. 2009 tentang perkara perceraian adalah wajib dilakukan  karena  sebuah  keharusan  menjalankannya  dan  telah  terimplementasi dengan  baik  yang  dibuktikan  dengan  data  yang  ada.  Adapun  solusi  dalam mengatasi  perkara  perceraian adalah melakukan mediasi  dan membuat pelatihan- pelatihan  untuk  para  hakim  agar  dapat  lebih  memahami  berbagai  perkara  dalam perceraian.
Kata kunci : Perceraian, Pasal, Pengadilan Agama Klas I.A, Perkara

## A. Pendahuluan
Hukum  di  Indonesia  merupakan  campuran  dari  sistem  Hukum  Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. 1
Hukum  Agama,  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menganut Agama  Islam,  maka  dominasi  hukum  atau  Syari’at  Islam  lebih  baik  banyak terutama  di  bidang  perkawinan,  yang  merupakan  penerus  dari  aturan-aturan setempat dari masyarakat budaya-budaya yang ada di Wilayah Nusantara.
Penegasan  undang-undang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989,  yang  mengatur  tentang  susunan,  kekuasaan,  dan  hukum  acara Peradilan  Agama,  sesuai  penjelasannya  di  dalam  pembukaan  dan  penjelasan umum,  adalah  bertujuan  untuk  mengakhiri  pengaturan  susunan,  kekuasaan,  dan hukum  acara  yang  selama  ini  masih  beraneka  ragam,  demi  terciptanya  kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama.
Pemberlakuan  hukum  acara  perdata  secara  universal  baik  di  lingkungan peradilan  umum  maupun  di  lingkungan  Peradilan  Agama  sebenarnya  masih menyisakan  persoalan.  Di  satu  sisi,  Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang derajat  dan  kedudukannya  sama  dengan    lingkungan  peradilan  yang  lain.  Akan tetapi, di sisi lain Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus yang menangani perkara-perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam salah satunya yaitu masalah perkara perceraian.
Persoalan  mengenai  cerai  sebagai  upaya  mengabsahkan  talak  dan legalitasnya.  Hukum  Acara  di  pengadilan  Agama,  yang  dimunculkan  di  dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara sebelumnya hanya dikenal dua jenis perkara perceraian,  yaitu  permohonan  cerai  talak  dari  suami  dan  gugat  cerai  dari  istri.
1 Abdul  Djamali, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  (Ed.II,  cet.  VII,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001), 314.
Dalam  suatu  gugatan  selalu  ada  pihak  penggugat  dan  pihak  tergugat,  terkadang juga melibatkan pihak turut tergugat. 2
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diungkapkan  bahwa  dalam    sebuah  sidang harus  dilaksanakan  proses  atau  usaha-usaha  dalam  mendamaikan  perkara perceraian,  namun  banyak  pula  yang  terjadi  masyarakat  yang  hendak melaksanakan  perkara  perceraian  tidak  faham  akan  proses-prosesnya  hal  inilah yang  menjadi  fokus  penulis  untuk  di  teliti  pada  Pengadilan  Agama  Klas  I  Palu. Dengan  demikian,  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  tulisan  ini  berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:
Bagaimana Implementasi pasal 82 UU. No. 7 Tahun. 1989 JIS UU. No. 3 Tahun.  2006  JIS  UU.  No.  50  Tahun.  2009  tetang  perkara  perceraian  pada Pengadilan  Agama  Kelas  I  A  Palu?  Dan  Apa  upaya  dan  solusi  yang  dilakukan Pengadilan Agama Palu dalam mengatasi perkara perceraian?
Untuk  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana implementasi  pasal  82  UU.  No.  7  Tahun.  1989  JIS  UU.  No.  3  Tahun.  2006  JIS UU. No. 50 Tahun. 2009 tetang perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kelas I  A  Palu.  Dan  Apa  upaya  dan  solusi  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  Palu dalam mengatasi perkara perceraian.
Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan ( field research ), dan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  tujuan  pemilihan penelitian  dengan  menggunkan  pendekatan  kualitatif  adalahmendeskrpsikan berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  yang  dapat  di  amati  di lapangan.

## B. Tinjauan Tentang Peradilan Agama
1. Pengertian Peradilan Agama
Peradilan  agama  adalah  sebutan  resmi  bagi  salah  satu  di  antara  empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman  yang sah di Indonesia. 3
2 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama dalam Aris Bintania Hukum Acara peradilan Agama , (cet. II, Jakarta; Rajawali Pers, 2013), 4.
3 UU  No.  14  tahun1970,  LN  1970-74  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1). Kata-kata “Peradilan Negara” dan “Kekuasaan Kehakiman” adalah semakna.
Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu  saja, tidak  pidana  dan  pula  tidak  hanya  untuk  orang-orang  Islam  di  Indonesia,  dalam perkara-perkara  perdata  Islam  tertentu,  tidak  mencakup  seluruh  perdata  Islam. Peradilan  Agama  ialah  proses  pemberian  keadilan  berdasarkan  hukum  Islam kepada  orang-orang  Islam  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama.  Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksanan  kekuasaan Kehakiman dalam negara Republik Indonesia selain Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan Mahkamah Konstitusi. 4
2. Kekuasaan Peradilan Agama
Berbicara  tentang  kekuasaan  peradilan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu :
a. Kekuasaan relatif
Kekuasaan  relatif  diartikan  sebagai  kekuaasan  pengadilan  yang  satu  jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis  dan  sama  tingkatan  lainnya,  misalnya  antara  Pengadilan  Negeri  Magelang dengan  Pengadila  Negeri  Purworejo,  antara  Pengadilan  Agama  Muara  Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.
Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama  lingkungan  Peradilan  Umum  dan  sama-sama  Pengadilan  tingkat pertama.  Pengadilan  Agama  Muara  Enim  dan  Pengadilan  Agama  Baturaja  satu jenis,  yaitu  sama-sama  lingkungan  Peradilan  Agama  dan  satu  tingkatan,  sama- sama tingkat pertama.
Pada  penjelasan  pasal  4  ayat  (1)  berbunyi:  “Pada  dasarnya  tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kotamadya  atau  kabupaten,  tetapi  tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.
b. Kekuasaan absolut
Kekuasaan  absolut  artinya  kekuasaan  pengadilan  yang  berhubungan dengan jenis perkara yang ditangani. Tentang kekuasaan Absolut ini diatur dalam Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7
4 Ibid.
Tahun  1989,  pasal  2  disebutkan    “Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. 5
Selanjutnya  pada  pasal  49  disebutkan  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a) Perkawinan;
b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c) Wakaf dan shadaqah.
Inilah  yang  menjadi  wewenang  absolut  Peradilan  Agama  dalam menjalankan tugasnya sebagai sala satu Pelaksanaan Kehakiman.
c. Susunan Badan Peradilan Agama
Berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  susunan  Pengadilan  Agama  terdiri  dari,  Pimipinan,  Hakim  Anggota, Panitera, Sekertaris dan Juru Sita.
Sedangkan  susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  sebagaimana  penjelasan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2003  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989, pasal 9 ayat 2 disebutkan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari:  Pimipinan, Hakim anggota, Panitera, dan Sekertaris. 6
d. Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara
Pemeriksaan  perkara  di  tingkat  pertama  dilakukan  melalui  tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari:
1) Pembukaan sidang
Pada  sidang  pertama  yang  ditetapkan  melalui  penetapan  hari  sidang, meskipun  para  pihak  sudah  dipanggil  ada  kemungkinan  pihak  tidak  hadir  dalam persidangan,  ketidakhadiran  pihak  menentukan  keadaan  pemeriksaan  yang dilakukan.
5 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
6 Ibid.
2) Penanyaan identitas para pihak
Setelah  sidang  dinyatakan  dibuka  untuk  menghindari eror  in  personal (keliru  mengenai  orang)  maka  hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim adalah  menanyakan  identiitas  pihak-pihak,  dimulai  dati  penggugat  dan selanjutnya  tergugat  meliputi  nama,  bin/ti,  alias/  julukan/  gelar,  umur,  agama, pekerjaan,  dan  tempat  tinggal  terakhir.  Penanyaan  identitas  bersifat  formal, meskipun  majelis  hakim  sudah  pengenal  pihak-pihak  tetap  haru  dilakukan penanyaan  identitas  bersifat  kebijaksanaan  umum  dalam  persidangan  yang dilakukan  oleh  Ketua  Majelis  yang  bertanggung  jawab  mengenai  arah pemeriksaan.  Selain  itu  majelis  juga  menanyakan  apakah  para  pihak  ada/tidak memilki  hubungan  darah  dengan  para  hakim  dan  panitera  yang  menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam pemeriksaan  perkara,  atau  justru  ada  pihak  yang  mennyatakan  menolak  hakim mengadili perkara karena alasan tersebut.
3) Anjuran damai
Pada  sidang  pertama  jika  kedua  belah  pihak  hadir  maka  pengadilan berusahan  mendamaikan  mereka,  jika  berhasil  perkara  diakhiri  dengan perdamaian  yang  dituangkan  dalam  Akta  Perdamaian  yang  kekuatan  hukumnya sama  dengan  putusan,  tetapi  tidak  hanya  dapt  dibuat  dalam  perkara  mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.
4) Pembacaan gugatan
Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya.
5) Jawaban tergugat
Jawaban  tergugat  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau  lisan  yang  harus dihadiri  oleh  tergugat  atau  kuasa  hukumnya  meskipun  ada  mengirimkan  surat jawaban  tertulis,  maka  jawaban  itu  tidak  akan  diperhatikan  dan  dianggap  tidak pernah  ada,  kecuali  jika  jawaban  itu  berisi  eksepsi  bahwa  pengadilan  tersebut tidak  berwenang  mengadili.  Eksepsi  adalah  tangkisan/  sanggahan  terhadap gugatan yang bukan mengenai pokok perkara, untuk menghindari gugatan dengan meminta hakim menetapkan gugatan tidak diterima.
6) Replik Penggugat
Setelah  tergugat  memberikan  jawabannya,  selanjutka  kesempatan  beralih kepada  penggugat  untuk  memberikan  replik  yang  menanggapi  jawaban  tergugat sesuai  dengan  pendapatnya.  Penggugat  mungkin  mempertahankan  gugatan  dan menambah  keterangan  untuk  memperjelas  dalil-dalilnya  atau  malah  mengubah sikap dengan membenarkan jawabannya/ bantahan tergugat.
7) Duplik Tergugat
Setelah replik penggugat maka bagi penggugat dapat membalasnya dengan mengajukan  duplik  yangg  memungkinkan  sikapnya  sama  seperti  replik penggugat.  Replik  dan  duplik  (jawab-menjawab)  dapat  terus  diulangi  sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.
8) Pembuktian
Pada  dasarnya  setelahh  acara  replik  dan  duplik  berakhir,  Majelis  Hakim sudah  dapat  mempertimbangkan  apakah  gugatan  dapat  diterima  untuk  diberi putusan  akhir,  yaitu  gugatan  dapat  diterima  untuk  diberi  putusan  akhir,  yaitu ketika  seluruh  dalil-dalil  gugatan  sudah  jelas,  diakui  atau  tidak  disangkal  lawan. Tetapi,  jika  dalil-dalil  gugat  masih  belum  jelas  maka  diperlakukan  pembuktian, Ketua  Majelis  akan  menentukan  pihak  yang  harus  menghadiri  bukti  melalui putusan sela.
Pembuktian  merupakan  rangkaian  tindakan  hakim  dalam  melaksanakan tugas  pokok  pemeriksaan  perkara,  yaitu mengonstatir  perkara,  hakim  harus  pasti akan  kebenaran  peristiwa  yang  dikonstatirnya  sehingga  hasil  nya  bukan  sekedar dugaan  atau  kesimpulan  yang  dangkal  dan  gegabah.  Hakim  harus  menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirunya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.
9) Kesimpulan para pihak
Setelah  tahap  pembuktian  berakhir  sebelum  dibacakan  keputusan,  pihak diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  pendapat  akhir  yang  merupakan kesimpulan  mereka  terhadap  hasilpemeriksaan  selama  persidangan.  Kesimpulan sifatnya  membantu  Majelis  Hakim,  pihak  yang  sudah  biasa  berperkara  biasanya selalu  membuat  catatan-catatan  penting  mengenai  persidangan  dan  catatan  itulah
biasanya  yang  diajukan  sebagai  kesimpulan,  mengingat  hakim  adalah  juga manusia  biasa  yang  kemampuan  ingatannya  juga  terbatas,  di  samping  mungkin ada  pergantian  Majelis  Hakim  dalam  persidangan.  Dalam  perkara-perkara  yang sederhana  dan  jika  memang  tidak  diperlukan  kesimpulan  para  pihak  dapat ditiadakan.
10) Musyawarah Majelis Hakim
Terhadap  hasil  pemeriksaan  yang  sudah  dilakukan  selanjutnya  majelis hakim  akan  melakukan  sidang  tertutup  untuk  melakukan  perundingan  dalam merumuskan  putusan  melalui  musyawarah  majelis  hakim.  Musyawarah  Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Tujuan diadakannya musyawarah  adalah  untuk  menyamakan  persepsi  agar  perkara  yang  diadili  dapat dijatuhkan  putusanyang  seadil-adilnya  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Ketua  Majelis  memimpin  musyawarah  dengan  memberi  kesempatan  kepada hakim  anggota  mengemukakan  pendapatnya,  setiap  hakim  mempunyai  hak  yang sama  dalam  mengkonstatir,  mengualifisir,  dan  mengkonstituir  perkara.  Majelis Hakim,  kerena  jabatannya,  harus  menambah  dasar-dasar  hukum  yang  tidak dikemukakan para pihak, Majelis wajib memberi keputusan semua bagian gugatan dan  dilarang  memutuskan  tentang  hal-hal  yang  tidak  dimohonkan,  hasil musyawarah hanya dapat diketahui pada saat dibacakan dalam sidang terbuka.
11) Pembacaan Putusan Hakim
Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, jika putusannya terlalu panjang  dapat  dilakukan  secara  bergantian  antara  anggota  majelis,  bagian duduknya  perkara  dibacakan  oleh  hakim  anggota  junior  dan  tentang  hukumnya dibacakan oleh hakim anggota senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh  Ketua  Majelis.  Untuk  menghindari  terjadinya  perbedaan  antara  bunyi putusan  yang  diucapkan  dengan  yang  tertulis,  putusan  baru  boleh  diucapkan minimal  konsep  jadi  putusan  telah  disiapkan  dengan  sebaik-baiknya  dan  telah diparaf oleh semua anggota majelis.
C. Pembahasan
1. Implementasi Pasal 82  UU. No.  7  Thn.  1989  JIS UU.  No. 3  Thn. 2006 JIS  UU.  No.  50  Tahun  2009  Tentang  Perkara  Perceraian  pada Pengadilan Agama Klas I A Palu
Dalam  pasal  82  UU.  No.  7  Tahun  1989  JIS  UU.  No.  3  Tahun  2006  JIS UU.  No.  50  tahun  2009  tentang  perkara  perceraian  pada  pengadilan  klas Pengadilan  Agama  dapat  dikatakan  wajib  pengimplementasiannya  karena  sudah masuk  dalam  rana  undang-undang  dan  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh  setiap pengadilan  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  yang  diutarakan  oleh  Ahmad P  selaku Hakim di Pengadilan Agama Palu:
Pengimplemensian  undang-undang  ini  wajib,  karena  memang  telah tercantum  dalam  undang-undang,  dan  kami  sebagai  petugas  pengadilan wajib mengimplementasikannya. 7
a. Proses penyelesaian perkara
Adapun  proses  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Palu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertama melakukan  pendaftaran,  dan  pihak  pengadilan  akan  memanggil  tergugat  yang akan  telah  mendaftarkan  gugagatan  perceraiannya,  tahapan  selanjutnya  yaitu tahapan  persidangan  yakni  pada  pemeriksaan  sidang  pertama,  hakim  berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dan  suami  istri  harus  datang  secara  pribadi. Apabila hakim tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.
Mediasi  dapat  dilakukan  oleh  hakim  sendiri,  atau  hakim  dapat  menunjuk hakim  yang  lain  untuk  melakukan  mediasi  pada  orang  yang  melakukan  gugatan perceraian, atau penggugat dapat menunjuk langsung siapa yang akan melakukan mediasi  kepadanya.  Mediasi  ini  dilakukan  agar  tercapainya  perdamaian  antara kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perkara  sehingga  tidak  perlu  melakukan perpisahan  dalam  hal  ini  disebut  juga  dengan  perceraian.  Namun  proses pelaksanakan  perkara  perceraian  dalam  pengimplementasian  pasal  82  UU  No.  7
7 Ahmad  P.,  Hakim/Humas  Pengadilan  Agama  Klas  I  A  Kota  Palu,  “ wawancara ”  oleh penulis di Kantor Pengadilan Agama klas I A Kota Palu, tanggal  27  September 2016
tahun 1982 JIS  UU No. 3 tahun 2006 JIS  UU No.  50 tahun 2009 ini  mengalami beberapa hambatan yang akhirnya menimbulkan akibat yang sedikit menghambat dari  penerapan  pasal  tersebut  berikut  penuturan  Ahmad  P  selaku  Hakim Pengadilan Agama Klas I Palu:
Beberapa  dari  pelaku  perkara  dalam  hal  ini  tergugat  tidak  meluangkan waktu  untuk  menghadiri  persidangan  sehingga  menghambat  jalannya persidangan  sendiri,  banyaknya  orang-orang  yang  tak  mengerti  akan hukum,  dan  anggaran  khusus  yang  disediakan  oleh    pemerintah  yang mengharuskan tim mediator menggunakan  dana  sendiri untuk menghubungi  jika  yang  berpekara  berada  di  luar  kota,  serta  orang-orang yang mengetahui tentang hukum masih mempertanyakan sertifikasi hakim, seedangkan masih banyak hakim-hakim yang belum tersertifikasi sehingga banyak yang menolak kasusnya di tangani. 8
Dari  penuturan  Pak  Ahmad  P  dapat  disimpulkan  bahwa  melakukan implementasi  pasal  tersebut  dapat  terlaksana  jika  adanya  dukungan  dari  orang- orang  yang  berperkara  yang  setidaknya  dapat  meluangkan  waktunya  untuk memenuhi panggilan dari pihak pengadilan serta dukungan dari pemerintah untuk memberikan  dana  khusus  kepada  pengadilan  agar  tim  mediator  dapat menghubungi orang-orang yang berperkara tanpa adanya kendala dana.
b. Akibat atau dampak tidak terimplementasinya pasal 82 No.7 tahun 1989
Dari  wawancara  dengan  berbagai  narasumber,  penulis  juga  menanyakan akibat ataupun dampak yang terjadi jika  tidak terimplementasinya pasal tersebut sesuai dengan penuturan Herlina selaku penggugat:
Dalam  melakukan  proses  perkara  perceraian  gampang-gampang  susah, karena  ada  bebaerapa  hal  yang  dipersulit  seperti  harus  mendatangi pengadilan  secara  pribadi  tanpa  harus  di  wakili  dan  penundaan  karena tidak  datangnya  salah  satu  yang  dari  yang  berperkara  untuk  mediasi,  jadi menghambat  proses  bagi  pasangan-pasangan  yang  ingin  pisah  atau bercerai seperti saya. 9
Dari  penuturan  Herlina  bisa  dilihat  betapa  susahnya  pengimplementasian pasal  yang  dimaksud  karena  kurangnya  yang  mengakibatkan  lambatnya    proses untuk  melakukan  mediasi,  banyak  yang  menginginkan  perceraian  secepatnya tanpa harus adanya mediasi,  yang menurut  beberapa orang  tidak perlu  dilakukan
8 Ibid
9 Herlina Pelaku perkara “ wawancara ” Tanggal 27 Agustus 2016
karena  keputusan  yang  dipilih  (penggugat)  untuk  berpisah  sudah  tidak  bisa ditawar dan media pendamai tidak di haruskan.
Adapun  menurut  Pak  Ahmad  P  mengenai  upaya  perdamaian  di persidangan dalam hal ini disebut mediasimerupakan asas hukum acara Peradilan Agama  yang  menjadi  kewajiban  hakim  untuk  mengupayakan  dalam  setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi sebuah kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat  imperatif terutama  dalam  sengketa yang ditempuh  oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal, bahkan jika tidak berhasil pada  sidang  pertama  dapat  terus  diupayakan  selama  perkara  belum  diputus  dan dalam  proses  tersebut  hakim  dapat  meminta  bantuan  kepada  orang  lain  yang ditunjuk  seperti  mediator  bahkan  hakin  dapat  menjadi  mediator  antara  pasangan yang melakukan perkara perceraian.
Berbeda  dengan  kasus  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan pertengkaran, jika alasan diajukan penggugat seperti alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibban atau perkara lainnya di luar perceraian, upaya mendamaikan atau mediasi bukanlah merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral. Adapun upaya mediasi  ini dilakukan  dalam  persidangan  dan  menjadi  kewajiban  hukum  bagi  hakim  kerena untuk  melihat  kemampuan  hakim  dalam  mencegah  perceraian  yang  kasusnya banyak  terjadi  di  Sulawesi  Tengah  pada  umumnya  dan  di  Kota  Palu  pada khususnya.  Berikut  penuturan  pak  Ahmad  mengenai  upaya  perdamaian  dalam perkara perceraian:
Jika  melihat  putusan  perkara  perceraian  atas  alasan  perselisihan  dan sebuah  pertenngkaran  yang  belum  atau  tidak  memenuhi  usaha mendamaikan  yang  dilakukan  secara  optimal  dapat  dibatalkan  demi hukum,  karena  bisa  di  anggap  belum  memenuhi  tata  tertib  beracara  dan untuk  itu  pengadilan  banding  atau  kasasi  harus  memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan perdamaian secara  optimal.  Dari  sinilah  dap1qat  dilihat  kemampuan  hakim  untuk menjadi penengah yang adil dan juga dapat di jadikan poin untuk menilai peringkat hakim, semakin banyak kasus yang berakhir secara damai, maka semakin besar jasa hakim yang menangani kasus perkara perceraian. 10
10 Ahmad  P.,  Hakim/Humas  Pengadilan  Agama  Klas  I  A  Kota  Palu,  “  wawancara”  oleh penulis di Kantor Pengadilan Agama klas I A Kota Palu, tanggal  27  September 2016
Hasil  akhir  perdamaian  harus  benar-benar  hasil  kesepakatan  melalui kehendak bebas kedua belah pihak, sebab perdamaian dipandang dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) termasuk bidang hukum perjanjian yang  menuntut  terpenuhinya  syarat-syarat  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  1320 dan  1321  KUH  perdata.  Yakni  pertama  adanya  kesepakatan    berdasarkan kehendak  bebas  kedua  pihak.  Kedua  kesepakatan  itu  tidak  boleh  mengandung kekhilafan  paksaan  baik  fisik  maupun  psikis  ataupun    Ketiga  adanya  kecakapan bertindak  hukum.  Keempat  didasarkan  atas  sebab  halal  Hakim  dalam melaksanakan  fungsi  mendamaikan  harus  senantiasa  memerhatikan  beberapa aspek  sehingga  tidak  terjadi  bentuk  perdamaian  yang  dihasilkan  merupakan kehendak sepihak dari pihak yang kuat.
Adapun putusan Peraturan Mahkama Agung (PERMA)  No.  1 tahun 2016 mengenai   mediasi, mendukung sepenuhnya pengadilan agama untuk  melakukan proses atau upaya pendamaian pada orang yang melakukan perkara perceraian hal ini sesuai dengan penuturan pak Ahmad P yang mengatakan:
Ada  Peratutan  Mahkamah  Agung    yang  mendukung  tentang  proses mediasi  yakni  PERMA  no.  1  tahun  2016,  kiranya  ada  pihak  yang berperkara  menolak uuntuk  mendamaikan, kami memiliki  landasan untuk tetap  melakukan  mediasi  seoptimal  mungkin  pada  orang  yang  melakukan perkara.
Dalam melaksanakan mediasi ini  pihak yang berperkara  wajib penghadiri secara pribadi tanpa adanya perantara, terkecuali jika ada yang memberikan surat kuasa  istimewa  yakni  pengacara  yang  ditunjuk  langsung  oleh  pihak  yang berperkara dan memiliki hak kuasa istimewa.
c. Perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Palu
Dalam  perkara  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  klas  I  A  terdapat  perkara yang diterima, dicabut, dan diputus menurut jenis perkara pada Pengadilan Agama klas  I  A  Kota  Palu,  dan  berikut  laporan  grafik  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Kota Palu selama tahun 2013-2015:
Dari  grafik  diatas  dapat  disunpulkan  bahwa  perkara  perceraian  yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama klas I A kota Palu terus meningkat setiap  tahunnya.  Dari  data  grafik  dapat  menentukan  prestasi  hakim  dimana  jika putusan  dicabut  secara  damai  maka  dari  kedua  belah  pihak  maka  hakim dinyatakan  berhasil  dalam  perkaranya.  Adapun  dalam  memproses  satu  perkara kurang  lebih  2  bulan,  yang  dimulai  dari  beberapa  tahapan  yang  bisa  memakan waktu berminggu-minggu.

## 2. Upaya  dan  Solusi  yang  Dilakukan  Pengadilan  Agama  Palu  dalam Mengatasi Perkara Perceraian
Dalam  mengatasi  beberapa  kasus  perkara  perceraian  pemerintah  telah mengatur  dalam  berbagai  pasal,  adapun  solusi  yang  dilakukan  oleh  pengadilan telah diatur dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, diantaranya di dalam  pasal  56  ayat  (2)  65,  70,  82,  83,  penjelasan  ayat  (4)  pasal  82  UU  No.  7 tahun  1989  tentang  peradilan  Agama,  pasal  39  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  pasal  31-32,  penjelasan  pasal  16  dan  ayat  (2)  pasal  31,  PP  No.  9 Tahun  1975  tentang  aturan  pelaksanaan  Undang-undang  perkawinan,  dan  Pasal 115, 143, 144 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Dari  keseluruhan  redaksi  pasal-pasal  diatas  yang  berkaitan  dengan  upaya pendamaian  memmang  tidak  ditemukan  satupun  kata  yang  bermakna  dengan
0 100 200 300 400 500 600 700 800 2013 2014 2015 diterima
diputus
kewajiban  atau  keharusan  bagi  hakim  untuk  mengupayakan  perdamaian  antara suami  istri  secara  lebih  jauh  dan  optimal.  Akan  tetapi,  jika  melihat  rumusan kalimat-kalimatnya  jelas  penekanannya  menunjukan  usaha  mendamaikan  harus lebih  jauh  dan  dengan  upaya-upaya  yang  lebih  nyata  dan  optimal,  tidak  hanya sekedar  memenuhi  tuntutan  formalitas  saja,  diantaranya  dapat  dilihat  dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut.
Hakim  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  –Pasal  31  PP  No. 9/1975; Pasal 82 UUPA--, harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan  dapat  hidup  rukun  lagi  sebagai  suami  istri  –Pasal  39  (2)  UU Perkawinan;  Pasal  131  (2)  KHI--,  untuk  terjadinya  perceraian  pengadilan harus  memuat  alasanalasan  dan  dasar-dasarnya  memuat  pasal-pasal tertentu  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  sebagai  dasar  mengadili  –62 UUPA—“  Selama    perkara  belum  diputus  usaha  mendamaikan  dapat dilakukan  pada  setiap  sidang  pemeriksaan  –Pasal  31  (2)  PP  No.  9/1975; Pasal  31  (2)  PP.  No.  9/  1974;  Pasal  143  (2)  KHI-,  usaha  mendamaikan tidak  hanya  dapat  dilakukan  disetiap  bidang  pemeriksaan  bahkan  juga dapat  dilakukan  disemua  tingkat  peradilan,  bahkan  dalam  mendamaikan pengadilan  dapat  meminta  bantuan  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain yang dianggap perlu – penjelasan pasal 82 (4) UUPA; penjelasan pasal 31 (2)  PP  No.  9/1975--,  bila  tercapai  perdamaian  tidak  dapat  diajukan perceraian baru berdasarkan alasan sebelumnya –Pasal 32 PP No. 9 /1975, pasal  83  UUPA;  pasal  144  KHI--,  dalam  sidang  perdamaian  suami  istri harus datang secara pribadi –Pasal 82 (2)UUPA—
Pernyataan-pernyataan  di  atas  semuanya  menyiratkan  tuntutan  untuk mengoptimalkan  usaha  mendamaikan  perkara  perceraian  sampai  usaha-usaha  itu dirasakan benar-benar sudah tidak mungkin  membuahkan hasil, sehingga alasan- alasan  untuk  dijadikan  dasar  dalam  memutuskan  perceraian  barulah  dianggap mencukupi.
Apabila  upaya  damai  berhasil,  maka  perkara  dicabut  tanpa  dibuat  akta perdamaian  karena  perjanjian  berupa  tindak-tanduk,  sikap  dan  tindakan  dalam rumah  tangga  jika  dilanggar  tidak  mungkin  dieksekusi  dan  akibat  dari pelanggaran  itu  tidak  menyebabkan  putusnya  perkawinan.  Dikemudian  hari  jika mereka kembali mengiginnkan perceraian, dimungkinkan mengajuka perkara baru dengan  alasan  baru  bukan  dengan  alasan  sebelumnya  yang  sudah  tercapai perdamaiannya.  Apabila  perkara  perceraian  sampai  ditingkatkan  banding  atau kasasi  upaya  damai  masih  bisa  diusahakan  yang  jika  tercapai,  maka  perkara dicabut disertaipenetapan oleh pengadilan banding atau kasasi yang membatalkan
putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  mengabulkan  perceraian  karena  terjadi perdamaian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
Hal itu terjadi pada seluruh untuk pengadilan yang ada di Indonesia begitu pula  yang  Pengadilan  Agama  klas  I  Kota  Palu  lakukan,  megupayakan  mediasi seoptimal  mungkin  agar  yang  berperkara  mencapai  putusan  perdamaiannya  dan tidak  ada  putusan  perpisahan  antara  suami  istri  adapun  pendapat  pak  Ahmai  P mengenai  upaya  dan  solusi  agar  pasangan  suami  istri  mengurungkan  niatnya dalam melakukan perkara perceraian:
Banyak  cara  untuk  mengatasi  perkara  perceraian  jika  pasangan  yang berperkara  masih  saling  mengerti  satu  sama  lain,  salah  satunya  adalah menasehati  pasangan  serta  mengingatkan  apa  saja  yang  akan  terjadii  jika perpisahan  tetap  menjadi  pilihan  akhir.  Jika  memiliki  anak  hakim  akan mengingatkan  akibat  yang  akan  terjadi  pada  anak  hasil  dari  pernikahan mereka.  Wajib bagi hakim untuk  mencegah perceraian untuk  mengurangi angka percereaian yang ada di Indonesia.
Melakukan  pelatihan-pelatihan  hakim  juga  dilakukan  untuk  para  hakim agar  lebih  terbiasa  melakukan  perkara-perkara  yang  mengharuskan  hakim  untuk mengambil  keputusan  bahkan  menjadi  mediator  jika  menagani  kasus  perkara perceraian,  dan  juga  melatih  kecakapan  hakim-hakim  yang  masih  baru.  Hal  ini sesuai penuturan pak Ahmad P:
Salah  satu  upaya  yang  kami  lakukan  adalah  melakukan  atau  membuat pelatihan-pelatihan    terhadap  para  hakim  guna  melatih  kecakapan  hakim dalam  mengambil  keputusan  dalam  sebuah  perkara  dan  juga  mampu menjadi penengah (mediator) jika kasus yang ditangani adalah perceraian.
Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  upaya  dan  solusi Pengadilan  Agama  dalam  kasus  perkara  pengadilan  di  kota  Palu  adalah memberikan  nasihat  kepada  orang  yang  melakukan  perkara  perceraian  serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada hakim.

## D. Penutup
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Pengadilan Agama Klas 1 Palu  dalam mengimplemantasi  pasal 82 UU Nomor  7 tahun 1989 JIS  UU  Nomor  3  tahun  2006  JIS  UU  Nomor  50  tahun  2009    menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman kepada Undang-undang, dan Pengadilan Agama klas  1  A  Palu  senantiasa  telah  dijalankan.  Adapun  dalam  penerapannya  banyak
terdapat  hambatan-hambatan  yang  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  proses mediasi seperti yang diatur oleh pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989. Antara lain:
1. Kurangnya masyarakat yang sadar akan hukum
2. Kurangnya dukungan pemerintah dalam penyediaan dana
3. Hakim-hakim yang belum tersertifikasi
Adapun  tahap  atau  upaya  mendamaikan,  pengadilan  Agam  klas  I  A  Kota Palu  memberikan  beberapa  pelatihan  kepada  para  hakim  agar  cakap  dalam memberikan  penilaian  terhadap  kasus  perkara  yang  ditangani,  melaksanakan mediasi dan menjadi mediator langsung juga merupakan hal yang dapat dilakukan dilakukan  untuk  upaya  dan  solusi  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  klas  I  A Kota Palu dalam kasus perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , Ed.II, Cet. 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Agama dalam  Aris  Bintania  Hukum  Acara  peradilan  Agama,  Cet,  2,  Jakarta; Rajawali Pers, 2013.
Abdul Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat , Cet.3, Jakarta: Kencana, 2013.
Abdurrahman  Fhatoni, Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi , Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia , Bandung: IKAPI, 2007.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,
2007
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet.I, Jakarta; Balai Pustaka, 1988.
Diana  kusumari  SH,http//www.hukumonline.com/klinik/detail/cl988/istilah,  di akses hari kamis tanggal 28 Jul. 16, pukul 10:12 WITA
H.M.A.  Tihami,  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah Lengkap) , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
Jaenal  Arifin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia , Jakarta: Kencana, 2008.
Joko  P.  Subagyo, Metode  Penelitian  Dalam  dan  Praktek ,  Jakarta:  Rimeka Cipta,1997.
Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1974.
Lexy J Moleong, Metologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya.
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, diterjemahkan olej Tjejep  Rohandi Rosidi, Kualita-tive Data Analysis (Analisis Data Kulaitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru) , Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992.
Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, Subulus Salam al-Juz Tsalist , Bairut: Dar al- Fikr 1991.
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Peradilan  Agama ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Noeng Muhajir, Metodologi kualitatif , ed.III, Yogyakarta:Reke serasia, 1998.
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam ...
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .
Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2007.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) , Yogyakarta: Liberty, 1982.
Soemiyato, Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan .
Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.