## PENGAWASAN PERIZINAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROPINSI BANTEN UNTUK TV SWASTA LOKAL
ANDRIANSYAH, TAUFIQUROKHMAN, EVI SATISPI ,
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jalan Hanglekir I No 8 Jakarta, Indonesia
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Cireundeu, Ciputat Team., Jakarta Selatan. Indonesia
E-mail:
andriansyah@dsn.moestopo.ac.id 1 and taufiqurokhman@dsn.moestopo.ac.id 2 and evi.satispi@umj.ac.id 3

## Abstract
Licensing  is  the  main  thing  about  broadcasting  arrangements.  In  a  series  of broadcasting  regulatory  process  stages,  licensing  becomes  the  decision  stage  of  the state  (through  KPI  and  KPID)  to  provide  an  evaluation  (evaluation)  whether  a broadcasting agency is eligible to be granted or eligible to continue lease rights over the frequency.
Indonesia  Regional  Broadcasting  Commission  or  KPID  is  an  independent  state institution  in  Indonesia  established  in  each  province  functioning  as  a  regulator  of broadcasting  in  every  province  in  Indonesia.  KPID  is  an  institution  capable  of controlling the media, especially concerning Broadcasting Permit.
License of Broadcasting (IPP) is the right granted by KPID to broadcasters to conduct broadcasting. To date there are seven local private television broadcasters in Banten Province (1.Untirta TV; 2. Baraya TV; 3. CTV Banten; 4. TV3 Tangerang; 5. CCNC; 6. Carlita TV; 7. CTV Network) broadcasting to obtain broadcasting licenses.
The results of the study said that in the level of requirements that must be met by local private television broadcasters to obtain IPP, KPID has performed its duties optimally. KPID  is  always  proactive  towards  local  private  television  broadcasting  institutions especially in guiding to complete the necessary conditions so that local TV in Banten Province can meet the requirements needed to manage IPP.
However, in the implementation of its role related to the phases of acquisition of IPP, KPID  has  not  played  an  optimal  role  in  performing  its  duties  and  functions.  This  is because  in  broadcasting  there  is  still  a  violation  by  local  private  TV  in  broadcasting concerning the content of the  broadcasting. In addition, in taking the policy, KPID is still  intervened  by  the  local  government  in  the  form  of  broadcast  television broadcasting that is in accordance with local government requests, which KPID should not be interfered by any party considering KPID is an independent institution. So it can be concluded that KPID in general can not perform its duties and functions properly.
Kata kunci: KPID, Licensing, and Broadcasting Operating License

## I. PENDAHULUAN
Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  ini  pada  dasarnya dirancang berdasarkan amanat yang diberikan Undang-undang Republik Indonesia No. 32/2002,  tentang  Penyiaran  kepada  Komisi  Penyiaran  Indonesia. Dalam  Pasal  8  UU tersebut  dinyatakan  bahwa  Komisi  Penyiaran  Indonesia  memiliki  wewenang menetapkan  Standar  Program  Siaran  dan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran,  serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran Standar dan Pedoman tersebut.
Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  ini  dirancang  dengan memperhatikan  berbagai  bentuk  Kode  Etik  dan  Standar  Program  yang  telah dikembangkan oleh komunitas profesional dalam dunia penyiaran dan media massa di Indonesia  selama  ini,  seperti:  Kode  Etik  Wartawan  Indonesia,  Standar  Profesional Radio Siaran serta Pedoman Program Penyiaran. Selain itu, Pedoman ini merujuk pada berbagai  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia:  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, UU Pers, serta UU Perfilman.
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah  melahirkan masyarakat  informasi  yang  makin  besar  tuntutannya  akan  hak  untuk  mengetahui  dan hak  untuk  mendapatkan  informasi.  Informasi  telah  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi masyarakat  dan  telah  menjadi  komoditas  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Untuk  televisi,  TVRI  (Televisi  Republik  Indonesia)  adalah stasiun televisi pertama yang mengudara di Indonesia. Pertama siaran pada 17 Agustus 1962,  TVRI  menjadi  salah  satu  proyek  ambisius  dari  Soekarno  yang  pada  waktu  itu menginginkan  agar  negerinya  tidak  disebut  terbelakang  dan  ketinggalan  zaman,  dan TVRI  saat  itu  diproyeksikan  untuk  menyongsong  pelaksanaan  Asian  Games  IV  yang merupakan  pesta  olahraga  pertama  yang  diselenggarakan  Indonesia.  Kemudian,  pada dekade  1990-an  muncul  televisi  swasta  yang  di  pelopori  RCTI.  Lalu  TPI,  SCTV, ANTV  dan  Indosiar.  Stasiun-stasiun  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu pengembangan  usaha  dari  keluarga  Soeharto  yang  dalam  segi  bisnis  memang menguasai  ruang  usaha  di  Indonesia.  Dalam  perkembangannya  televisi-televisi, khususnya  televisi  swasta  yang  ada,  secara  geografis  tersentral  di  Ibukota  Jakarta,
antara lain RCTI, TPI, SCTV, ANTV, Indosiar, Trans TV, TV 7, Lativi, Global TV dan Metro TV. Semuanya mempunyai hak siar secara nasional. Posisi Jakarta sebagai pusat pertelevisian  nasional  menjadi  fenomena  tersendiri  bagi  kualitas  televisi  itu  sendiri, seperti pada munculnya penggeneralisasian budaya dan program siaran. Banyak acara ataupun  sinetron  televisi  yang  mengambil  latar  kota  Jakarta  karena  selain  tidak memakan ongkos produksi yang mahal juga dapat dikemas secara cepat dan efisien.
Setelah  televisi  swasta  nasioanal,  yang  cukup  menarik  adalah  munculnya televisi  lokal.  Terlepas  dari  konflik  kepentingan  antara  pemerintah  dan  kapitalisme industri pertelevisian yang ada, tv lokal lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat  untuk  menjadi  media  lokal  yang  memfasilitasi  masyarakat  daerah  masing- masing,  baik  dari  segi  informasi  ataupun  hiburan  seakan  menjadi  jargon  yang memposisikan  TV  lokal  sebagai  prospek  cerah  bagi  kemajuan  dunia  media  di Indonesia. Di wilayah Jakarta muncul Jak-TV, O-Chanel dan Space-Toon. Di Bandung, di warnai dengan kelahiran Bandung TV, S-TV, Padjajaran TV, CT Chanel. Kemudian di  wilayah  lainnya  seperti  Jogja  TV  (Yogyakarta),  Bali  TV  (Denpasar),  Pro  TV (Semarang),  J-TV  (Surabaya)  sebagai  produk  Jawa  Pos.  (http://  deniborin.  multiply. com/journal/item/40/TV_Lokal_dan_Isu_Lokal  diakses  tanggal  12  Desember  2010). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi  dan  pembentuk  pendapat  umum,  perannya  makin  sangat  strategis,  terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran  telah menjadi salah satu  kegiatan  berkomunikasi  bagi  masyarakat,  lembaga  penyiaran,  dunia  bisnis,  dan pemerintah.
Satu  dari  media massa  modern  yang  kini  sangat  pesat  perkembangannya  ialah televisi.  Televisi  merupakan  media  alternatif  untuk  mencari  informasi  maupun  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  lainnya  sebagai  fungsi  dari  komunikasi  dan  juga media  yang  atraktif  dibandingkan  dengan  media  massa  modern  lainnya.  Dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang merupakan penggabungan antara prinsip „tele‟ yang terdapat  pada  radio  (pendengaran/audio) serta  prinsip  „visi‟  yang  terdapat  dalam  film (penglihatan/visual), sehingga mampu menarik perhatian khalayak.
Di Propinsi Banten sendiri terdapat tujuh televisi lokal, yaitu Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Siger TV. Televisi lokal tersebut sudah mulai bersiaran dan jangkauan  siarannya  pun  cukup  luas.  Dalam dunia  penyiaran  khususnya  penyiaran televisi  perlu  adanya    pengawasan  dari  suatu  lembaga.  Pengawasan  terhadap lembaga  penyiaran  sangat  penting  khususnya  pengawasan  pada  izin  siaran  karena saat ini ada beberapa lembaga penyiaran khususnya televisi  yang sudah melakukan siaran namun belum memilki izin siaran. Dengan adanya pengawasan tersebut maka lembaga  penyiaran.  Khususnya  televisi  yang  belum  memiliki  izin  siaran  dapat ditertibkan.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan  wewenangnya  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002,  sebagai wujud  peran  serta  masyarakat  di  bidang  penyiaran.  Dalam  menjalankan  fungsi, tugas,  wewenang  dan  kewajibannya,  KPI  Pusat  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  dan  KPI  Daerah  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar
b. sesuai dengan hak asasi manusia;
c. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
d. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan
e. industri terkait;
f. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
g. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan
h. apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
i. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin
j. profesionalitas di bidang penyiaran.
Undang-undang  Penyiaran  No  32  Tahun  2002  merupakan  dasar  utama  bagi pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Semangatnya  adalah  pengelolaan  sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang  bebas  dari  campur  tangan  pemodal  maupun  kepentingan  kekuasaan.  Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang
No.  24  Tahun  1997  pasal  7  yang  berbunyi  "Penyiaran  dikuasai  oleh  negara  yang pembinaan  dan  pengendaliannya  dilakukan  oleh  pemerintah",  menunjukkan  bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk  semata-mata  bagi  kepentingan  pemerintah.  Sejak  disahkannya  Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di  Indonesia,  dimana  pada  intinya  adalah  semangat  untuk  melindungi  hak  masyarakat secara lebih merata.
Perubahan  paling  mendasar  adalah  adanya limited  transfer  of  authority dari pengelolaan  penyiaran  yang  selama  ini  merupakan  hak  ekslusif  pemerintah  kepada sebuah  badan  pengatur  independen  ( independent  regulatory  body )    bernama  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah  badan  yang  bebas  dari  intervensi  modal  maupun  kepentingan  kekuasaan. Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  atau  KPID  adalah  sebuah  lembaga  negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai  regulator penyelenggaraan  penyiaran  di  setiap  provinsi  di  Indonesia.  Dasar  hukum pembentukannya  adalah  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran.  KPID  merupakan  sebuah  lembaga  yang  mampu  menjadi  kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
KPID  sebagai  lembaga  negara  tidak  lepas  eksistensinya  dengan  teknologi sistem informasi. Berbagai informasi strategis, taktis, dan operasional harus didasarkan pada  informasi  yang  relevan  dan  andal  atas  sumber-sumber  daya  yang  dimilikinya. Selama  ini  masalah  perizinan  pada  televisi  di  Propinsi  Banten  hampir  sama  dengan permasalahan  yang  ada  di  daerah  lainnya.  Permasalahan  yang  sering  dihadapi  adalah mengenai  kanal  frekuensi  siaran,  dimana  kanal  yang  tersedia  bagi  lembaga  penyiaran khususnya  televisi  jumlahnya  sangat  terbatas,  namun  banyaknya  stasiun  televisi  yang mengajukan permohonan kanal cukup banyak sehingga perlu dilakukan seleksi. Selain itu masalah yang lain adalah adanya beberapa lembaga penyiaran televisi swasta lokal di  Propinsi  Banten  yang  belum  memiliki  izin  penyelenggaraan  penyiaran  sudah
melakukan  siaran.  (Wawancara  dengan  Ade  Mujaremi  selaku  Ketua  KPID  Propinsi Banten)
Dalam  hal  ini  pengawasan  yang  dilakukan  termasuk  dalam  pengawasan terhadap izin siaran keseluruhan atau dengan kata lain izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).  Penelitian  ini  penting  untuk  diteliti  karena  tujannya  adalah  supaya  masyarakat mengetahui  bagaimana  kinerja  dari  KPID  terutama  dalam  bidang  perizinan  pada televisi  swasta  lokal.  Selain  itu  agar  mayarakat  yang  akan  mendirikan  televisi  bisa mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui untuk memperoleh izin siaran.
Objek  penelitian  ini  adalah  KPID  Provinsi  Banten.  Adapun  alasan  pemilihan lokasi  tersebut  karena  KPID  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran  dan  standar  program  siaran,  juga  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  akan  melakukan  penelitian untuk  mengetahui  peranan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Provinsi  Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Propinsi Banten yang meliputi :
1. Bagaimana  peran  KPID  dalam  mengawasi  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP?
2. Bagaimana  peran  KPID  dalam  mengawasi  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam memperoleh IPP?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  Penelitian  Sesuai  dengan  masalah  penelitian  diatas,  maka  tujuan yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  mengetahui  peranan  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah  Provinsi  Banten  dalam  mengawasi  izin  penyelenggaraan  penyiaran  pada lembaga  penyiaran  televisi  swasta  lokal  di  Propinsi  Banten.  Selain  itu  t ujuan  dari
penulisan  penelitian  ini  adalah  sebagai  masukan  sekaligus  bisa  menjadi  pedoman perilaku  penyiaran  dan  standar  program  siaran  bagi  para  pemangku  kepentingan termasuk bagi para akademisi yang memang menggeluti permasalahan KPID.
Adapun  standar  dari  pedoman  penyiaran  adalah  sebagaimana  dinyatakan dalam pasal 3 UU Penyiaran 2002, dapat diwujudkan, yakni: „‟ . . . memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. . . „‟
Sebagaimana  diamanatkan  pasal  48  UU Penyiaran  2002,  Pedoman  Perilaku Penyiaran  ini  disusun  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  berdasarkan:  nilai-nilai agama,  moral,  dan  peraturan-perundangan  yang  berlaku,  serta  norma-norma  lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

## D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian antara lain :
1. Secara teoritis dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan, khususnya bagi para  akademisi  yang  ada  kaitanya  dengan  peranan  KPID  dalam  proses  izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal.
2. Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan  pemikiran penulis  sebagai  bahan  informasi  dan  pengetahuan  bagi  para  akademisi  dan  para mahasiswa/i yang akan mengambil penelitian tentang peranan Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah  Provinsi  Banten  dalam  mengawasi  izin  siaran  pada  lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Propinsi Banten.

## II. TINJAUAN TENTANG PERANAN KPID PROPINSI BANTEN

## A. Tinjauan Tentang Peranan Media
Peran media dalam pembentukan opini semakin pasif dalam beberapa dekade terakhir.  Semakin  pentingnya  peran  media  dalam  pembentukan  opini  publik  tidak terlepas  dari  pesatnya  peningkatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Jika  pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun
hari  ini  setiap  orang  dapat  mengakses  internet  secara  mobile.  Jika  10  tahun sebelumnya  jumlah  stasiun  televisi  sangat  terbatas,  namun  hari  ini  jumlah  stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan, hari ini  kita  dapat  mengakses  jaringan  internasional,  sesuatu  yang  mustahil  dilakukan pada  beberapa  tahun  yang  lalu.  Peranan  media  masa  tersebut  tentunya  tidak  dapat dilepaskan dari arti keberadaan media itu sendiri.
Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra  di  masyarakat.  Pemberitaan  di  media  massa  sangat  terkait  dengan pembentukan  citra,  karena  pada  dasarnya  komunikasi  itu  proses  interaksi  sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri mengenai dunia  dan  bertukar  citra  melalui  simbol-simbol.  Dalam  konteks  tersebut,  media memainkan  peranan  penting  untuk  konstruksi  realitas  sosial.  Seperti  kita  ketahui, media  adalah  suatu  „alat‟  yang  menghubungkan  kita  dengan  dunia  luar.  Tanpa media, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media adalah sumber informasi utama bagi semua orang di dunia.
Media  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  menurut  jenisnya,  yaitu  media  cetak yang  terdiri  dari  koran,  majalah,  dan  lain  sebagainya,  media  elektronik terdiri  dari televisi dan radio, dan media online dengan perangkat internet. Tiga jenis media tadi juga  mempunyai  kekurangan  dan  kelebihannya  berdasarkan  kecepatan,  biaya produksi, ketajaman berita, dan lain-lain. Kelebihan serta kekuranagan ketiga media tersebut adalah :

## 1. Media Elektronik

## Kelebihan :
Cepat,  dari  segi  waktu,  media  elektronik  tergolong  cepat  dalam  menyebarkan berita ke masyarakat luas.  Ada audio visual, media elektronik mempunyai audio visual  yang  memudahkan  para  audiensnya  untuk  memahami  berita.(khusus televisi)  Terjangkau luas, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Kekuranganya:
Tidak ada pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan.

## 2. Media Online
Kelebihan :
1. Sangat  cepat,  dari  segi  waktu  media  online  sangat  cepat  dalam menyampaikan beritanya.
2. Audio  Visual,  media  online  juga  mempunyai  audio  visual  dengan melakukan streaming.
3. Praktis dan Fleksibel, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau.
Kekurangan :
Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media lainnya.

## B. Tinjauan Tentang Industri
Media  Wajah  industri  media  di  Indonesia  diwarnai  semangat  ekspansionis  dari para  pelaku  bisnis  media.  Beberapa  kelompok  usaha  media  melebarkan  sayap bisnisnya  dengan  menerbitkan  media  baru:  cetak  dan  eletronik  (dengan  mendirikan stasiun  televisi  lokal  yang  baru;  atau  mengakuisisi  stasiun  radio  atau  media  lainnya). Pemilik  dan  pengelola  stasiun  TV  masuk  ke  media  cetak,  Sebaliknya  pemilik  dan pengelola media cetak juga tak mau ketinggalan ikut mendirikan stasiun televisi. Tak cukup  sampai  disitu.  Mereka  juga  merambah  untuk  memiliki  sejumlah  media sekaligus: suratkabar, tabloid, situs berita, stasiun radio dan televisi – bahkan membuat rumah produksi (media tayang) atau kantor berita (media cetak).
Di beberapa daerah, bahkan ada yang sampai memiliki dua hingga empat stasiun televisi. Soal kepemilikannya: ada yang murni swasta, ada yang ditopang oleh BUMN yang kebetulan beroperasi di wilayah tersebut, dan ada juga  yang dibiayai (sebagian) anggaran Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta. Jumlah televisi lokal diprediksi akan  terus  bertambah  karena  UU  No.32/2002  tentang  Penyiaran  membuka  peluang pengusaha membangun stasiun televisi baru.
Lahirnya  UU  Penyiaran  juga  telah  membatasi  televisi  swasta  untuk  melakukan siaran secara nasional. Penegasan hal ini tercantum dalam Pasal 20 yang menyebutkan, "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing- masing  hanya  dapat  menyelenggarakan  1  (satu)  siaran  dengan  1  (satu)  saluran  siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran." Pasal tersebut menyatakan bahwa di Indonesia akan  dikembangkan  sebuah  sistem  penyiaran  yang  mendasarkan  dirinya  pada  dan dengan kehadiran stasiun penyiaran jaringan dan stasiun penyiaran lokal.
Dengan  demikian,  terbuka  peluang  munculnya  keragaman  tayangan  televisi, peluang masyarakat lokal menikmati siaran tentang segala hal yang terkait erat dengan kehidupan di tempat mereka tinggal. Namun kenyataan bahwa Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, tidak mudah mencari penduduk lokal yang dapat dan  mau  mendirikan  stasiun  televisi  lokal  komersial  dengan  investasi  besar.  Hal  ini tentu berbeda dengan mendirikan stasiun radio yang dalam kenyataannya di Indonesia saat  ini  memang  sudah  mayoritas  bersifat  lokal.  Maka  itu  adalah  hal  yang  adil  jika nanti  stasiun  swasta  televisi  nasional  yang  ingin  beroperasi  secara  nasional  harus berubah menjadi stasiun televisi jaringan. Dan ini tentunya memberikan kemungkinan untuk ikut tumbuh dan berkembangnya stasiun televisi lokal. Format televisi jaringan bukan  hanya  menyangkut  daya  jangkau  siaran  televisi  swasta  dan  lokal  di  seluruh Indonesia, tetapi juga jaringan bisnis yang ter- diversifikasi pada beberapa sektor. Hal ini penting untuk menunjang daya tahan stasiun televisi swasta menghadapi kompetisi. (Dikutip dari Makalah Mencermati Bisnis Televisi Lokal di Indonesia 2009 oleh Aulia Andri).

## C. Tinjauan Tentang KPI dan KPID
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  adalah  sebuah  lembaga  independen  di Indonesia  yang  kedudukannya  setingkat  dengan  lembaga  negara  lainnya  yang berfungsi  sebagai  regulator  penyelenggaraan  penyiaran  di  Indonesia.  Komisi  ini berdiri  sejak  tahun  2002  berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2002  Tentang  Penyiaran.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  atau  KPID adalah  sebuah  lembaga  negara  independen  di  Indonesia  yang  didirikan  di  setiap provinsi  berfungsi  sebagai  regulator  penyelenggaraan  penyiaran  di  setiap  Provinsi  di
Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

## 1. Tugas Pokok KPID
Mengenai  tugas,  kewajiban,  fungsi  dan  wewenang  KPI/KPID  dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu
a. Regulasi/pengaturan,
b.  Pengawasan  Dalam  hal  ini  pengawasan  yang  dimaskud  adalah  pengawasan terhadap lemabaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaan.
c. Pengembangan

## 2. Tugas dan Kewajiban KPID
KPID mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c. ikut  membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antar  lembaga  penyiaran  dan industri terkait;
d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e. menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan apresiasi  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  penyiaran;  dan  menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
3. Fungsi dan Wewenang KPID
Dalam  menjalankan  fungsi,  tugas,  wewenang  dan  kewajibannya,  KPI  Pusat diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  dan  KPI  Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
a. Pasal  8  (1)  KPI  sebagai  wujud  peran  serta  masyarakat  berfungsi  mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
b. Pasal  8  (2)  Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
c. menetapkan standar program siaran;
d. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
e. mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta standar program siaran;
f. memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran serta standar program siaran;
g. melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  Pemerintah,  lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UUP No.32/2002 pasal 7)

## D. Tinjauan Tentang Perizinan
Perizinan  Perizinan  adalah  simpul  utama  dari  pengaturan  mengenai  penyiaran. Dalam  rangkaian  daur  proses  pengaturan  penyiaran,  perizinan  menjadi  tahapan keputusan  dari  negara  (melalui  KPI)  untuk  memberikan  penilaian  (evaluasi)  apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi.  Dengan  kata  lain,  perizinan  juga  menjadi  instrumen  pengendalian tanggungjawab  secara  kontinyu  dan  berkala  agar  setiap  lembaga  penyiaran  tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai  aspek  persyaratan,  yakni  mulai  persyaratan  perangkat  teknis  (rencana  dasar teknik  penyiaran  dan  persyaratan  teknis  perangkat  penyiaran,  termasuk  jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

## 1. Izin Prinsip dan Izin Stasiun Radio
Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara melalui KPI kepada lembaga penyiaran  khususnya  televisi  untuk  melakukan  uji  coba  siaran  sesuai  dengan penjelasan  Peraturan  Pemerintah  tentang  penyelenggaraan  penyiaran.  Setelah memperoleh  izin  prinsip,  izin  prinsip  ini  digunakan  untuk  mengurus  proses penetapan frekuensi berupa izin stasiun radio (ISR).
Izin  Stasiun  Radio  (ISR)  adalah  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Ditjen  Postel kepada  lembaga  penyiaran  baik  radio  maupun  televisi  setelah  memperoleh  izin prinsip.  ISR  ini  di  gunakan  untuk  mengurus  sertifikasi  alat.  Setelah  memiliki  ISR
dan  sertifikasi  alat,  lembaga  penyiaran  bisa  mengajukan  kepada  KPI  untuk melakukan uji coba siaran.

## 2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  KPI  kepada lembaga  penyiaran  untuk  menyelenggarakan  penyiaran.  (www.kpi.go.id  di  akses tanggal  20  Agustus  2010)  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  televisi  swasta  lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya. Sebelum menyelenggarakan  kegiatannya  lembaga  penyiaran  wajib  memperoleh  izin penyelenggaraan  penyiaran.  Langkahlangkah  yang  harus  ditempuh  untuk memperoleh IPP diantaranya :
1. Pengajuan proposal ke KPID.
2. Verifikasi Administrasi oleh KPID.
3. Verifikasi Faktual di lokasi penyiaran.
4. Evaluasi Dengar Pendapat
5. Rapat pleno KPID untuk memutuskan rekomendasi kelayakan.
6. Rekomendasi kelayakan dikirim ke KPI Pusat dan Depkominfo.
7. Pra Forum Rapat Bersama.
8. Forum Rapat Bersama.
9. Keputusan Rapat bersama dan dikeluarkannya IPP.

## E. Tinjauan Tentang Penyiaran

## a. Siaran.
Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar  atau  yang  berbentuk  grafis,  karakter,  baik  yang  bersifat  interaktif  maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

## b. Penyiaran
Penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan  siaran  melalui  sarana  pemancaran  dan atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

## c. Lembaga Penyiaran
Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik  lembaga  penyiaran  swasta,  lembaga  penyiaran  komunitas  maupun  lembaga penyiaran  berlangganan  yang  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  tanggung jawabnya  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (UUP No.32  Tahun  2002  pasal  1)  Penyiaran  berasal  dari  kata  siar,  siar  yang  berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar, kata siar ditambah dengan akhiranan, membentuk  kata  benda  siaran  yang  menurut  UUP  32/2002  adalah  pesan  atau rangkaian  pesan  dalam  bentuk  suara  dan  gambar  atau  yang  berbentuk  grafis, karakter,  baik  yang  bersifat  interaktif  maupun  tidak,  yang  dapat  diterioma  melalui perangkat penerima siaran.
Siaran  dapat  berupa  audio  seperti  radio,  dan  dapat  pula  siaran  audio  visual gerak  dan  sinkron  seperti  televisi  (Morissan,  2005:23).  Adapun  kegiatan  penyiaran itu sendiri meliputi
1. Merencanakan dan memproduksi acara.
2. Mengadakan atau menyiapkan program.
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya.
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain.
6. Mengadakan kerjasama dengan production house.
7. Mengadakan penelitian dan pengembangan.
8. Mengadakan pendidikan dan pengembangan siaran.
9. Menyelenggarakan  pertukaran  berita  dan  program  dengan  lembaga  penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri.
10. Mengadakan promosi dan penjualan program. (Morissan,2005:25)

## F.Tinjauan Tentang Penyiaran Televisi
Penyiaran  televisi  adalah  media  komunikasi  massa  dengar  pandang,  yang menyalurkan  gagasan  dan  informasi  dalam  bentuk  suara  dan  gambar  secara  umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

## 1. Penyiaran Televisi di Indonesia
Televisi  yang  pada  mulanya  dipandang  sebagai  barang  mainan  atau  suatu penemuan  serius  atau  suatu  yang  memberikan  sumbangan  terhadap  kehidupan sosial, kemudian berperan sebagai alat pelayanan. Pada intinya, televisi lahir dengan memanfaatkan  semua  media  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Hal  terpenting  lainnya dalam  sejarah  perkembangan  televisi  ialah  ketatnya  peraturan,  pengendalian  atau pemberian  izin  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  (Kusnadi,  1996:7)  Komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi antara komunikator dan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi.

## 2. Program Siaran Televisi di Indonesia
Stasiun  televisi  setiap  harinya  menyajikan  berbagai  jenis  program  siaran televisi yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan materi siaran untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Pengelola  stasiun  penyiaran  dituntut  untuk memiliki  kreativitas  seluas  mungkin  untuk  menghasilkan  berbagai  program  yang menarik.
Berbagai jenis itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya  yaitu  program  informasi  (berita)  dan  program  hiburan  (entertaiment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini.

## 3. Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Indonesia
Televisi  swasta  lokal  adalah  media  komunikasi  massa  dengar  pandang  yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik  terbuka maupun  tertutup,  berupa  program  yang  diatur  dan  berkesinambungan,
dan  bersifat  komersial  berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  yang  bidang  usahanya hanya  menyelenggarakan  jasa  penyiaran  televisi  dan  jangkauannya  hanya  terbatas pada daerah tertentu.

## a. Perkembangan Televisi Lokal
Pada  perjalanannya  dari  awal  hingga  saat  ini,  UU  No.  32/2002  tentang penyiaran  belum  mendapatkan  kejelasan  yang  pasti,  terutama  yang  mengatur mengenai  batas  wilayah  siaran  yang  mengisyaratkan  bahwa  TV  nasional  untuk mengurangi kapasitas dan wilayah jangkauannya. Banyak pihak yang menentang UU  ini  terutama  dari  kalangan  pemilik  TV  swasta  yang  sudah  terlanjur menanamkan investasi yang tinggi untuk televisinya, UU tersebut dimaknai akan membatasi ruang bisnis mereka.
Karena  munculnya  pertentangan,  akibatnya  hingga  kini  UU  penyiaran tersebut masih belum jelas kekuatannya. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah  dan  kapitalisme  industri  pertelevisian  yang  ada,  TV  lokal  kemudian lahir  dengan  gairah  otonomi  daerah  yang  ada.  Semangat  untuk  menjadi  media lokal  yang  memfasilitasi  masyarakat  daerah  masing-masing,  baik  dari  segi informasi  ataupun  hiburan  seakan  menjadi  jargon  yang  memposisikan  TV  lokal sebagai  prospek  cerah  bagi  kemajuan  dunia  media  di  Indonesia.  Sebagaimana kedudukannya  sebagai  media  daerah,  maka  dalam  penyajian  dan  kemasannnya pun  TV  lokal  cenderung  menampilkan  dan  mengedepankan  permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.
Selain  pemakaian  bahasa,  dalam  isi  pemberitaan  juga  program  acaranya TV  lokal  terfokus  membahas  permasalahan  lokal  daerah  masing-masing. Walaupun  mempunyai  ciri  khas  dari  segi  pengemasan isu  maupun  bahasa,  pada perkembangannya  TV  lokal  masih  belum  mampu  untuk  menjadi  alternatif  dari TV-TV nasional yang telah dulu mengudara. Hal itu bisa dilihat dari format acara yang  cenderung  sama,  daya  kreatif  yang  diharapkan  belum  mampu  dipenuhi secara inovatif. Fenomena ekor mengekor dalam dunia pertelevisian sebenarnya bukan  hal  yang  asing,  hal  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  TV  lokal  tapi  pada kenyataannya terjadi pula diantara TV nasional itu sendiri. Keterbatasan investasi
dan  lemahnya  daya  saing  terhadap  TV  nasional  menjadi  kendala  tersendiri  bagi TV  lokal  untuk  bersaing  dengan  TV  nasional,  hal  ini  kemudian  mengakibatkan TV lokal kesulitan di dalam mengembangkan dirinya.

## b. Popularitas Televisi Lokal
Popularitas  TV  lokal  ditengah  masyarakat  yang  kalah  jauh  dibanding  TV nasional  menjadi  faktor  bagi  minimnya  sponsor  dan  investasi  pengiklan  untuk ikut  menghidupi  TV  lokal.  Faktor  modal  adalah  salah  satu  kendala  yang membatasi kinerja dari sebagian besar TV lokal yang ada dewasa ini, namun jika pemerintah dalam hal ini lebih tegas dalam mengatur  dan menjalankan regulasi seperti yang tercakup dalam UU penyiaran  yang mengatur wilayah siaran maka sedikit banyaknya perkembangan TV lokal akan terbantu, karena konsentrasi TV lokal baik dari segmentasi pasar maupun iklan akan terjaga. Media, seperti dalam bentuk TV harus dipandang sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan aspek  bisnis  semata.  Seiring  berkembangnya  dunia  pertelevisian  di  Indonesia maka semakin banyak pula stasiun televisi yang bermunculan.
Dari  asalnya  hanya  stasiun  televisi  milik  pemerintah  yaitu  TVRI,  lalu berkembang  dan  bermunculan  berbagai  stasiun  televisi  swasta  nasional.  Seiring berjalannya  waktu  perkembangan  dunia  pertelevisian  di  Indonesia  pun berkembang  ditandai  dengan  bermunculannya  barbagai  televisi  lokal  yang siaranya tidak berskala nasional, tetapi hanya berskala lokal. (http://fauzyalfalasany.blogspot.com/2010/01/perkembangan-tv-lokal.html diakses tanggal 7 September 2010)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  kalangan  fungsional  memandang masyarakat sebagai berikut.
1. Masyarakat  dipandang  sebagai  suatu  jaringan  kelompok  yang  bekerja  sama  secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
2. Masyarakat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  yang  stabil  dengan  kecenderungan kearah  keseimbangan,  yaitu  suatu  kecenderungan  untuk  mempertahankan  sistem kerja yang selaras dan seimbang.
3. Setiap  kelompok  atau  lembaga  melaksanakan  tugas  tertentu  dan  terus  menerus, karena hal itu fungsional.
4. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat. (Sutaryo, 1992:7)
Menurut  teori  struktural  fungsional,  masyarakat  sebagai  suatu  sistem  memiliki struktur  yang  tediri  atas  banyak  lembaga.  Masing-masing  lembaga  memiliki  fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda- beda, ada pada setiap  masyarakat,  baik  masyarakat  modern  maupun  masyarakat  modern  maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai- nilai  yang  ada  kepada  generasi  baru.  Lembaga  keluarga  berfungsi  menjaga kelangsungan  perkembangan  jumlah  penduduk.  Lembaga  politik  berfungsi  menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebgaimana mestinya.
Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan  yang mengarah  pada  keseimbangan.  Bila  terjadi  penyimpangan  dari  sutu  lembaga masyarakat  maka  lembaga  yang  lainnya  akan  membantu  dengan  mengambil  langkah penyesuaian.  (Zamroni,  1988:27)  Antara  aktor  dengan  berbagai  motif  dan  nilai  yang berbeda-beda  menimbulkan  tindakan  yang  berbeda-beda.  Bentuk-bentuk  interaksi dikembangkan  sehingga  melembaga.  Pola-pola  pelembagaan  tersebut  akan  menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi system social yang dimiliki.

## 2. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalime
Pada  awalnya  Parsons  mengkritik  paham  Utilitarianisme  yang  berpendapat bahwa  individu  sebagai  aktor  yang  atomistik,  cenderung  berlaku  rasional,  dan memunculkan  ide-ide  konstruksionalisme  dalam  integrasi  sosial.  Parsons  lebih banyak  mengkaji  perilaku  individu  dala  integrasi  sosial.  Parsons  lebih  banyak mengkaji  perilaku  individu  dalam  organisasi  system  sosial  hingga  melahirkan  teori tindaklan  sosial  atau  Social  Action.  Posisi  individu  dalam  sistem  sosial  selalu memiliki  status  dan  perannya  masing-masing.  Dalam  sistem  sosial,  individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.
Di  dalam  setiap  masyarakat,  menurut  pandangan  fungsionalisme  struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu. Sistem nilai tersebut tidak  saja  merupakan  sumber  yang  menyebabkan  berkembangnya  integrasi  sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisir sosial budaya itu sendiri. (Nasikun: 1995).

## 3. Fungsi Utama Media Massa
Bagi  Masyarakat  Kerangka  acuan  yang  telah  disinggung  terdahulu menunjukkan  beberapa  kemungkinan  mengenai  fungsi  yang  melekat  pada  media dalam  melakukan  perannya  sebagai  saluran  mediasi.  Pendekatan  functionalism umumnya diyakini sangat bermanfaat untuk melihat upaya saling keterkaitan antara media massa  dengan  institusi-institusi  lain  dalam  masyarakat  termasuk  pemerintah, partai poitik, dan keluarga. Harold D.  Lasswell (1948/1960), pakar komunikasi dan professor  hukum  di  Yale  mencatat  ada  tiga  fungsi  media  massa  :  pengamatan lingkungan,  korelasi  bagian-bagian  dalam  masyarakat  untuk  merespon  lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

## H. Kerangka Pikir
Saat  ini  selain  sudah  ada  14  stasiun  swasta  yang  berbasis  di  Jakarta  dengan jangkauan nasional, juga banyak bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang  terbatas  di  sebuah  wilayah  provinsi  atau  kabupaten.  Dalam  dunia  penyiaran khususnya  penyiaran  televisi  perlu  adanya  pengawasan  dari  suatu  lembaga  yaitu Komisi  Penyiaran  Indonesia  baik  pusat maupun  daerah.  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah  atau  KPID  adalah  sebuah  lembaga  negara  independen  di  Indonesia  yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
KPID  mempunyai  tugas  dan  fungsi  diantaranya  menetapkan  standar  program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta  standar  program  siaran,  dan  melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan
Pemerintah,  lembaga  penyiaran,  dan  masyarakat.  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran (IPP)  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  KPID  kepada  lembaga  penyiaran  untuk menyelenggarakan  penyiaran.  Sebelum  memperoleh  izin  penyelenggaraan  penyiaran televisi lokal harus melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk diajukan ke KPID. Setelah  persyaratan  lengkap,  televisi  swasta  lokal  selanjutnya  bisa  meneruskan  ke tahap-tahap  untuk  memperoleh  IPP.  Dengan  IPP  ini,  lembaga  penyiaran  khususnya televisi  bersiaran  secara  legal.  Selain  legal,  lembaga  penyiaran  pun  harus  aman. Supaya  aman,  lembaga  penyiaran  itu  harus  menjalankan  program  yang  tidak melanggar  aturan.  Yakni  sesuai  dengan  P3SPS  (Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar Program Siaran).

## Bagan.I. Kerangka Pikir

## III. METODOLOGI DAN TIPE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian deskriptif.  Tipe  penelitian  deskriptif  dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi tentang  keadaan-keadaan  nyata  sekarang  (sementara  berlangsung).  Tujuan  utama dalam  menggunakan  metode  ini  adalah  untuk  menggambarkan  sifat  suatu  keadaan
UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran Perizinan Televisi Swasta Lokal di Propinsi Banten Syarat-syarat untuk memperoleh IPP IPP keluar dan televisi lokal bisa bersiaran Tahapantahapan untuk memperoleh IPP KPI dan KPID Peranan KPID UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran Perizinan Televisi Swasta Lokal di Propinsi Banten Syarat-syarat untuk memperoleh IPP IPP keluar dan televisi lokal bisa bersiaran Tahapantahapan untuk memperoleh IPP KPI dan KPID
Peranan
KPID
yang  sementara  berjalan  pada  saat  penelitian  dilakukan,  dan  memeriksa  sebab- sebab dari suatu gejala tertentu (Consuelo dkk, 1993: 71).
Sedangkan  menurut  Whitney  dalam  Nazir  (1988:  63),  metode  penelitian deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interprestasi  yang  tepat.  Penelitian deskriptif  mempelajari  masalah-masalah  dalam  masyarakat,  serta  tata  cara  yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan-pandangan,  serta  proses-proses  yang sedang  berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena.  Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri:
1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu
2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu per satu
3. Variabel  yang  diteliti  tidak  dimanipulasi  atau  tidak  ada  perlakuan  (Kountur, 2003: 105-106).

## A. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 6) dalam Basrowi Sudikin menyatakan bahwa salah satu prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang  diamati.  Melalui  penelitian  kualitatif,  peneliti  dapat  mengenali  subjek  dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari- hari.
Penelitian  ini  merupakan  studi  yang  mengkaji  mengenai  “Peranan  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan  Penyiaran  Pada  Lembaga  Penyiaran  Televisi  Swasta  Lokal  di Propinsi  Banten”  yaitu  suatu  bentuk  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  atau  mendeskripsikan  secara  terperinci  mengenai  fenomena tertentu  sehingga  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  dan  juga  merupakan  cara  yang digunakan  untuk  menggambarkan  suatu  situasi  atau  populasi  tertentu  yang  bersifat faktual  secara  sistematis  dan  aktual.  Dengan  kata  lain,  tujuan  penelitian  deskriptif
adalah  menggambarkan  seperangkat  peristiwa  atau  kondisi  populasi  saat  ini. Sedangkan  menurut  G.  Tan  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Koentjaraningrat, 1973 :3).
Penelitian  ini  akan  berusaha  untuk  menjelaskan,  mengelola,  menggambarkan dan  menafsirkan  hasil  penelitian  dengan  penyusunan  kata-kata  menjadi  uraian kalimat-kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti serta melalui data deskriptif kualitatif ini kita bisa memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh berbagai fakta dan data.

## B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peranan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Provinsi  Banten  dalam  mengawasi  izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Propinsi Banten.
Selain  itu,  aspek-aspek  yang  akan  dibahas  diantaranya  :  -  Syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  lembaga  penyiaran  televisi  swasta  lokal  untuk  mendapatkan  IPP. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh IPP diantaranya :
1. Berbentuk PT
2. Dimiliki orang daerah
3. Konsentrasi modal oleh satu orang
4. Infrastruktur
5. Surat keterangan domisili
6. Ada studi kelayakan.
7. Ada SITU/SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, IMB, dan ISR –
Tahapan  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran adalah  hak  yang  diberikan  oleh  KPI  kepada  lembaga  penyiaran  untuk menyelenggarakan penyiaran Proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:
1. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPID;
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPID;
3. Hasil  kesepakatan  dalam  forum  rapat  bersama  yang  diadakan  khusus  untuk perizinan  antara  KPID  dan  Pemerintah;  dan  izin  alokasi  dan  penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPID.

## C. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Provinsi Banten.  Lokasi  penelitian  ini  beralamatkan  di Jl.  Syekh  Moh.  Nawawi  Albantani No.16,  Banjarsari,  Cipocok  Jaya,  Kota  Serang,  Banten  42123 .  Selain  itu  untuk melengkapi  data  yang  diperlukan,  peneliti  juga  memilih  lokasi  di  stasiun  televisi swasta lokal yang ada di Propinasi Banten, yaitu Hendarto Setiawan, S.H (Pimpinan Redaksi  Radar  TV),  Edi  Purwanto  (Direktur  Utama  Tegar  TV),  Yacob  Hendro (Direktur Utama Krakatau TV), dan Drs. H.  Aries Wijayanto H.S (Direktur Utama Siger TV).

## D. Penentuan Informan
1. Menurut  Spardly  dalam  Faisal  (1990:  45)  informan  harus  memenuhi  beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :
a. Subjek  yang  telah  lama  dan  intensif  menyatu  dengan  satu  kegiatan  atau aktivitas  yang  menjadi  sasaran  atau  perhatian  penelitian,  dan  ini  biasanya ditandai  oleh  kemampuan  memberikan  informasi  diluar  kepala  tentang sesuatu yang ditanyakan.
b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang  menjadi  sasaran  atau  penelitian.  3. Subjek  mempunyai  cukup  banyak waktu  dan  kesempatan  untuk  dimintai  informasi.  Informan  merupakan sumber  informasi  atau  data  yang  akan  ditelusuri,  dicari  dan  dihubungi peneliti.  Atas  dasar  itulah  maka  peranan  informan  sangat  berpengaruh  dan penting dalam rangka proses pengumpulan fakta.
2. Adapun  informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  dipertimbangkan  melalui kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut :
a. Memiliki  pengetahuan  yang  luas  di  bidang  penyiaran.  Dalam  hal  ini informan  mempunyai  pengetahuan  luas  tentang  penyiaran  baik  televisi maupun  radio.  Informan  yang  dimaksud  adalah  Komisioner  Bidang Perizinan KPID Provinsi Banten yang berjumlah dua orang.
b. Mengetahui  prosedur-prosedur  perizinan  pada  lembaga  penyiaran  televisi. Informan  mengetahui  langkah-langkah  memperoleh  izin  siaran  serta  aktif dalam  proses  IPP  untuk  lembaga  penyiaran.  Informan  yang  dimaksud adalah Anggota Bidang Perizinan KPID Provinsi Banten.
c. Mempunyai  wewenang  tinggi  di  lembaga  penyiaran.  Dalam  hal  ini informan  adalah  pemilik  atau  pimpinan  televisi  swasta  lokal  di  Propinsi Banten.
d. Bersedia  menjadi  informan.  Berdasarkan  kriteria-kriteria  informan  di  atas, maka  peneliti  menetapkan  jumlah  informan  sebagai  berikut  :  -  Informan utama, yaitu dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten yang  berjumlah  2  orang,  diantaranya  Ketua  KPID  Banten  Ade  Mujaremi, S.Pd.I, Wakil Ketua KPID Banten Ahmad Fahmi, S.Pd.I.
e. Informan  pendukung,  yaitu  dari  pihak  Televisi  Swasta  Lokal  diantaranya Hendarto  Setiawan,  S.H  (Pimpinan  Redaksi  Radar  TV),  Edi  Purwanto (Direktur Utama Tegar TV), Yacob Hendro (Direktur Utama Krakatau TV), dan  Drs.  H.  Aries  Wijayanto  H.S  (Direktur  Utama  Siger  TV).  Jadi  jumlah informan pendukung ada 4 orang.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani. 1994. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Faisal.  Sanapiah.  1990.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Penerbit  Universitas  Negeri Malang
Koentjaraningrat.  1973.  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Kountur, Ronny. 2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta:
Penerbit PPM.
Kusnadi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Lawer, Robert H. 1977. Perspective on Social Change. Edisi Indonesia Terjemahan  Alimudin.  SU.  1989.  Perspektif  Tentang  Perubahan  Sosial. Jakarta:  Bijna Aksara.
McQuail, D. 1987. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Miles,  M.B.  &  Huberman,  A.M.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh
Tjetjep Roehndi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Morissan,  2005.  Media  Penyiaran;Strategi  Mengelola  Radio  dan  Televisi.  Tangerang:
Ramdina Prakarsa.
Nasikun. 1995. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.
Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ritzer,  George.  1988.  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda.  Penyadur
Alimandan. Jakarta: Rajawali Press.
Sevilla,  Consuelo.  1993.  Pengantar  Metode  Penelitian.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  2006.  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Strauss  and  Corbin.  1990.  Basic  Of  Qualitative  Research:  Grounded  Of  Theory Procedures and Technique. Newbury Park: Sage Publication.
Subagyo,  P.  Joko.  2006.  Metode  Penelitian  Dalam Teori  dan  Praktek. Jakarta:  Rineka
Cipta.
Suharsimi,  Arikunto.  2002.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Revisi  VI.  Jakarta:
Rineka Cipta. _________________. 2006.
Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutaryo. 1992. Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik. Diklat Kuliah.Yogyakarta: Fisipol UGM.
Tankard, J.W., and Severin. 2001. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta: Kencana
Wahidin  dkk.  2006.  Filter  Komunikasi  Media  Elektronika.  Yogyakarta:  Pustaka
Belajar.
Wahyudi, J.B. 2004. Media Komunikasi Massa. Jakarta: Rineka Cipta.
Continuing  The  Classical  Tradition.  Second  Edition.  New  Jersey:  Prentice-  Hall,Inc.
Englewood Cliffs.
Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

## Sumber Lain :
Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran www.kpi.go.id di akses tanggal 20 Agustus 2010. http:// komunikasi publik. multiply. com/journal/item/33/Mencermati_Bisnis_
Televisi_Lokal_di_Indonesia, Aulia Andri, diakses tanggal 17 September 2010.
http://fauzyalfalasany.blogspot.com/2010/01/perkembangan-tv-lokal.html diakses tanggal 7 September 2010.
http://deniborin.multiply.com/journal/item/40/TV_Lokal_dan_Isu_Lokal diakses tanggal 12 Desember 2010.
http://www.suarakomunitas.net/profil/jrkl/ diakses tanggal 12 Desember 2010.