## KEADILAN PADA ORANG-ORANG KUDUS: PENDEKATAN NON- LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BERDASARKAN 1 KORINTUS 6:1-11
Bakhoh Jatmiko 1 ; Sherly Ester Elaine Kawengian 2 ; Novita 3
Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia 1,3 ; Universitas Kristen Imanuel 2

## Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: djatcair@sttni.ac.id
Dikirim: 14 September 2022                   Diperbaiki: 27 Desember 2022
Diterima: 28 Desember 2022

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus hukum (pidana atau perdata) yang melibatkan orang Kristen atau rohaniawan sebagai individu, maupun gereja atau yayasan Kristen sebagai sebuah lembaga Kristiani yang memilih litigasi sebagai proses penyelesaiannya. Meskipun pendekatan legal dijamin oleh konstitusi, tetapi munculnya kasus-kasus hukum yang dimejahijaukan oleh orang Kristen telah menjadi  konsumsi  khalayak  sehingga  menimbulkan  persoalan  pada  efektifitas  marturia  dari  gereja Tuhan.  Sedangkan,  dalam  terang  Alkitab,  jalur  litigasi  bukan  satu-satunya  solusi  penyelesaian sengketa. Upaya-upaya alternatif yang berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani seharusnya dikedepankan sebagai langkah preventif maupun solutif dari hadirnya persoalan di antara orang Kristen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan model-model pendekatan alternatif bagi proses legal ketika  sebuah  sengketa  terjadi  di  antara  orang  Kristen berdasarkan  1  Korintus  6:1-11.  Kajian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur terhadap isu terkait, serta penerapan prinsip-prinsip eksegese dan hermeneutika di dalam menggali teks yang dipilih. Pembahasan  menghadirkan  temuan  bahwa  langkah  non-litigasi  dapat  dikedepankan  ketika  terjadi sengketa dengan intensitas tertentu melalui pendekatan normatif-eklesiologis, mediatif, dan restorative dimana penyelesaian sengketa di antara orang Kristen seharusnya mengedepankan nilai-nilai Alkitab demi kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja.
Kata kunci: keadilan restoratif; hukum romawi; mediasi; restitusi

## ABSTRACT
This research is motivated by various legal cases (criminal or civil) involving Christians or clergy as individuals,  as  well  as  churches  or  Christian  foundations  as  a  Christian  institution  which  chooses litigation as the settlement process. Even though the legal approach is guaranteed by the constitution, the  emergence  of  legal  cases  that  were  prosecuted  by  Christians  has  become  public  consumption, causing problems with the effectiveness of the marturia of God's church. Meanwhile, in the light of the
ISSN: 2657- 0777 (print), 2723-2751 (online) Volume 3 | Nomor 2 | Desember 2022 | Hal 138-156 Copyright © 2022 | Jurnal Vox Dei | STT Ekumene Jakarta https://jurnal.sttekumene.ac.id
Bible,  litigation  is  not  the  only  solution  to  dispute  resolution.  Alternative  efforts  that  are  based  on Christian values should be put forward as a preventive as well as a solution to the presence of problems among  Christians.  Therefore,  this  research  was  conducted  to  find  alternative  approaches  to  legal proceedings when a dispute occurs between Christians based on 1 Corinthians 6:1-11. The study uses descriptive qualitative research methods with a literature review approach to related issues, as well as the  application  of  the  principles  of  exegesis  and  hermeneutics  in  exploring  the  selected  texts.  The discussion presents findings that non-litigation steps can be put forward when disputes occur with a certain  intensity  through  normative-ecclesiological,  mediative  and  restorative  approaches  where dispute resolution among Christians should prioritize Bible values for the glory of Christ as the head of the church.
Keywords: restorative justice; roman law; mediation; restitution

## PENDAHULUAN
Kajian di dalam artikel ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus hukum (pidana atau perdata) yang melibatkan orang Kristen atau hamba Tuhan sebagai individu, maupun gereja atau  yayasan  Kristen  sebagai  sebuah  lembaga.  Kasus-kasus  ini  kemudian  muncul  di  ranah publik  dan  menjadi  konsumsi  khalayak  sehingga  sedikit  banyak  telah  memengaruhi kredibilitas dan efektifitas kesaksian orang Kristen. Di Indonesia, berbagai kasus hukum yang melibatkan figur hamba Tuhan maupun gereja sebagai organisasi ramai diberitakan di berbagai media nasional baik media arus utama maupun daring. Delik aduan dan natur perkara yang dimejahijaukan  berkisar  pada  kasus  sengketa,  perebutan  aset  (Administrator,  2013), penggelapan dana (Silaban, 2015), hingga kasus yang menyangkut kekerasan seksual (Surya, 2022; Yohanes, 2020). Kejadian ini mengundang keprihatinan banyak pihak, khususnya dari kalangan Kristen sendiri.
Keprihatinan  terhadap  kejadian  ini  bukan  hanya  berkaitan  dengan  pokok  perkara, maupun  natur  kasusnya;  tetapi  juga  bagaimana  orang-orang  Kristen  dan  gereja  mengambil pilihan untuk menyelesaikan persoalan itu. Orang Kristen sebagai bagian dari komunitas rohani memiliki norma serta tata aturan yang dipegang dalam mengatur relasi sosial termasuk juga bagaimana  konflik  dapat  diselesaikan.  Implementasi  norma  Kristiani  ini  akan  membawa pengaruh signifikan terhadap panggilan marturia gereja bagi dunia (Jatmiko & Zega, 2021). Ketika sesama orang Kristen bersengketa, saling melaporkan, dan saling menggugat tentu akan merusak kesaksian Kristen itu sendiri.
Memang  harus  dipahami  bahwa  terdapat  delik  aduan  yang  memerlukan law inforcement sebagai bentuk dari pro justitia ; misalnya kasus kekerasan seksual, kriminal dan berbagai  tindakan  melanggar  hukum  yang  lain.  Hal  ini  dapat  menjadi  langkah  penegakan keadilan  mengingat  di  Indonesia,  proses  litigasi  untuk  menyelesaikan  sengketa  maupun
perkara  merupakan  hal  yang  sah  dan  dijamin  oleh  Undang-udang.  Setiap  warga  negara memiliki kesetaraan hukum – equality of the law . Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Proses litigasi memang merupakan pilihan yang dijamin oleh konstitusi, namun tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan proses legal.
Orang Kristen memegang norma ilahi di dalam Alkitab sebagai panduan bagaimana sebuah  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  cara  yang  lebih  elegan.  Ketika  persoalan  yang dihadapi berkaitan dengan perselisihan, perkara sederhana, sengketa karena hal-hal kecil dan bukan  merupakan  kejahatan  maupun  kriminal  seharusnya  dapat  dijembatani  dengan pendekatan  yang  mengedepankan  nilai-nilai  kekristenan.  Berkaitan  dengan  sengketa  di lingkungan gereja, Takaria menitikberatkan pada pentingnya kemampuan pengelolaan konflik yang harus dimiliki oleh gereja (Takaria, 2014). Cara menyikapi konflik di antara orang Kristen yang  mengacu  pada  etika  yang  konsisten,  standar  moral  Kristiani,  dan  acuan  pada  visi perdamaian Allah akan membuat komunitas iman memiliki pendekatan yang berbeda dengan dunia.  Takaria  melakukan  pembahasan  dengan  menyoroti  pada  fenomena  aktual  tentang penyebab konflik di dalam konteks pelayanan.
Sementara  itu,  Rumondor  mengkaji  surat  Paulus  kepada  orang  Kristen  di  Korintus berkaitan  dengan  konflik  dan  sengketa  yang  terjadi  hingga  mengakibatkan  perpecahan  di dalam  jemaat.  Di  dalam  kajiannya,  Rumondor  menjelaskan  bahwa  konflik  serupa  dengan jemaat Korintus dapat diselesaikan dengan nasihat yang tepat untuk tetap bersehati dan tidak mengkultuskan figur tertentu sehingga muncul faksi-faksi di dalam jemaat (Rumondor, 2021). Konflik dan perselisihan dapat terjadi, namun terdapat pendekatan Kristiani yang dapat dipilih selain dengan jalur litigasi.
Di dalam topik yang sama, Sarwono mengkaji 1 Korintus 3:1-9 untuk mendapatkan penyebab-penyebab terjadinya konflik serta pola penyelesaian konflik yang didapatkan dari kajian eksegese terhadap teks (Sarwono, 2016). Dibandingkan dengan Takaria, pembahasan di dalam  kajian  ini  lebih  terarah  pada  isu  yang  terkait  dengan  konflik  yang  berkaitan  dengan perpecahan. Sarwono dan Rumondor menyoal isu yang serupa dan keduanya menghadirkan solusi  yang  saling  melengkapi  satu  dengan  yang  lain  berkaitan  dengan  bagaimana  orang Kristen mengelola konflik.
Sementara itu, beberapa kajian tekstual telah dilakukan untuk memahami 1 Korintus 6:1-12. Peppard melakukan kajian yang lebih berfokus kepada delik perkara yang mungkin menjadi sebab perselisihan di jemaat Korintus (Peppard, 2014a). Ia meyakini adanya tendensi yang  kuat  adanya  sengketa  yang  terkait  dengan  perebutan  hak  waris.  J.H.  Oh,  di  dalam
disertasinya  melakukan  kajian  yang  sangat  menyeluruh  terhadap  kemungkinan  natur  kasus yang  dipersoalkan,  sejarah  perkembangan  hukum  Romawi,  struktur  sastra,  serta  kajian eksegetikal terhadap teks 1 Korintus 6 (Oh, 2014b). Dapat dikatakan bahwa Oh menghadirkan kajian yang sangat lengkap di bandingkan beberapa peneliti lain terhadap teks dalam satu dasa warsa terakhir.
Beberapa kajian tersebut memberikan sumbangan signifikan terhadap upaya preventif maupun solutif terhadap persoalan di dalam gereja. Namun, penelusuran yang dilakukan belum menemukan model-model pendekatan apa saja yang dapat dilakukan ketika pendekatan legal tidak  harus  dilakukan.  Oleh  karena  itu, research  gap yang  berusaha  dihadirkan  di  dalam penelitian  ini  adalah  menemukan  model  pendekatan  non-litigasi  sebagai  alternatif penyelesaikan  perselisihan  di  dalam  komunitas  iman.  Pertanyaan  penelitian  yang  berusaha dijawab  adalah:  “Pendekatan  non-litigasi  apa  sajakah  yang  dinasihatkan  Paulus  di  dalam  1 Korintus 6:1-11 supaya dikedepankan oleh orang Kristen?” Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk  menemukan  model-model  pendekatan  alternatif  bagi  proses  legal  ketika  sebuah tersengketa terjadi di antara orang Kristen.
Untuk menjawab tujuan tersebut, penulis akan melakukan penelusuran terhadap posisi kota Korintus dalam pusaran yuridis Kekaisaran Roma. Penulis juga akan melihat natur perkara yang  disinggung  Paulus  di  dalam  1  Korintus  6:1-11  untuk  memahami  kepentingan  usulan Paulus  dalam  menyuguhkan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Kemudian,  penulis  akan menganalisa  teks  untuk  mendapatkan  pendekatan-pendekatan  alternatif  yang  diketengahkan Paulus  sebagai  jalan  yang  seharusnya  jemaat  Korintus  pilih  ketika  bersoal  dengan  sesama orang Kristen.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih di dalam kajian ini. Kajian literatur atau studi pustaka dijadikan pendekatan riset di dalam menggali data yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Penulisan artikel ini menggunakan berbagai penelitian terkait sebelumnya untuk menunjukkan  perkembangan  kajian  dengan  tema  serupa  serta  kebaruan  pemikiran  yang berusaha disuguhkan di dalam pembahasan artikel ini.  Kemudian, penulis akan melakukan penyelidikan  terhadap  1  Korintus  6:1-11  dengan  kaidah  hermeneutika  dan  eksegesis  untuk menggali kata-kata kunci yang ada di dalam teks yang dipelajari. Prinsip-prinsip hermeneutika dipakai untuk menafsirkan teks secara induktif. Penulis akan menggali maksud teks dengan memperhatikan maksud literal, gramatikal, kontekstual, historikal, dan teologis dari teks yang
dibahas.  Prinsip  eksegesis  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  pada  teks  asli.  Penulis akan melihat makna dari teks asli (textus receptus) dengan berbagai alat bantu kajian sintaktikal Bahasa Yunani Perjanjian Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kota Korintus dalam Sistem Hukum Kekaisaran Roma
Keberadaan orang-orang Kristen di kota Korintus sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik kekaisaran Roma pada abad pertama. Oleh karena itu, dapat diyakini bahwa orang- orang  Korintus  (termasuk  yang  kemudian  menjadi  percaya)  sudah  terbiasa  dengan  sistem budaya Yunani dan sistem hukum Romawi di dalam keseharian mereka. Havelock di dalam The Greek Concept of Justice menggambarkan pola pikir Yunani sangat akrab dengan hukum yang menyoal keadilan, perilaku, moral, dan tata tertib hidup masyarakat (Havelock, 2013). Pengadilan adalah salah satu hiburan utama mereka. Di kota-kota Yunani sangat mudah untuk menemukan pengacara yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memutuskan atau mendengarkan kasus hukum.
Perkataan Paulus di dalam perikop ini mengisyaratkan bahwa ada di antara jemaat yang pernah atau sedang memilih peradilan dan sistem hukum Roma dalam menyelesaikan perkara yang  sedang  mereka  hadapi.  Bagian  berikut  ini  akan  mencoba  melihat  sistem  peradilan Romawi untuk memberikan gambaran tentang keberatan Paulus terhadap penyelesaian perkara dengan pendekatan litigasi.
Sistem  hukum  Romawi  berkembang  dan  membawa  pengaruh  yang  semakin  luas seiring ekspansi kekaisaran Roma. Pemberlakuan formulasi hukum Romawi selaras dengan menguatnya kekuasaan kekaisaran Roma di seluruh dunia. Pemberlakukan sistem dan prosedur legal  di  kekaisaran  Roma  yang  dituangkan  dalam Ius  ordinarium diwajibkan  bagi  wilayah taklukan (Dolganov, 2019). Testa menyebut bahwa daerah di bawah kekaisaran Roma dikenal memiliki masyarakat dengan literasi hukum yang tinggi ( highly litigious society ) (Testa, 2022).
Kota Korintus merupakan salah satu kota koloni kekaisaran Roma. Owens dan juga Bitner  melihat  geopolitis  kota  ini  membuatnya  harus  mengikuti  sistem  yuridis  kekaisaran Roma  meskipun  memiliki  kemerdekaan  dalam  tata  kelola  administrasi  dan  pemerintahan (Bitner, 2015, p. 163; Owens, 2018). Perkembangan ekonomi Korintus membawa keuntungan timbal balik bagi kekaisaran Roma maupun bagi masyarakat kota ini. Bagi kekaisaran Roma, Korintus  berkontribusi  signifikan  pada  penerimaan  pajak  pemerintah,  sedangkan  bagi masyarakat  khususnya  orang-orang  kaya,  sistem  hukum  Roma  menolong  mereka  dalam
menyelesaikan sengketa dan perkara yang mereka hadapi (Schreiner, 2018). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sanders yang mengatakan bahwa pada masa itu jumlah penduduk yang kaya ( Landslords ) semakin banyak di Korintus (Sanders, 2014).
Namun  demikian,  dilema  dan  ketimpangan  sosial  tidak  dapat  dihindarkan.  Hukum tidak  diterapkan  secara  adil  dan  berimbang.  Di  dalam  konteks  Korintus,  putusan  hukum diberlakukan secara tebang pilih. Status sosial seseorang di dalam masyarakat memengaruhi penalti  yang  akan  diterima  di  pengadilan.  Berdasarkan  konsep conubium, warga  negara Romawi  merupakan  kelompok  yang  mendapat  keistimewaan  di  mata  hukum  di  seluruh wilayah  kekaisaran  (Roselaar,  2013).  Welborn  mengatakan  bahwa  hanya  orang-orang  yang kaya, berpengaruh, dan memiliki status sosial yang tinggi yang dapat mengajukan kasus di pengadilan sipil (Welborn, 2013, p. 74). Lebih lanjut, Keener mengungkapkan bahwa pada masa itu dapat terjadi putusan yang berbeda diberikan untuk kasus kriminal yang sama – bagi terpidana  dari  kalangan aristocrat mereka  diasingkan,  sedangkan  untuk  masyarakat  kelas bawah mereka dihukum mati dengan cara disalibkan (Keener, 2005). Litigant dari kelompok sosial yang lebih rendah pada umumnya mendapatkan penghukuman yang lebih berat.
Penerapan yurisprudensi pada masa itu memiliki potensi kecacatan dan ketidakadilan yang  cukup  besar.  Buchan  dan  Hill  melihat  paling  tidak  terdapat  tiga  faktor  dominan  yang memungkinkan sistem peradilan yang tidak adil dan berimbang ( corrupted ) – potentia, gratia, dan percunia (Buchan  &  Hill,  2014) .  Potentia  – kekuasaan  yang  dimiliki  seseorang  dapat memengaruhi putusan hukum yang diterima dan cenderung merugikan pihak lain yang terlibat dalam perkara maupun sengketa. Status sosial akan memengaruhi hasil proses litigasi. Oleh karenanya, pihak yang terlibat dalam sengketa maupun perkara harus melihat secara cermat status  dirinya  dibanding  “lawan”  yang  sedang  dihadapi  di  pengadilan. Gratia  – berkaitan dengan keberpihakan karena selera, sehingga terjadi praktik terbang pilih sebagai implikasi dari excessive  favour dari  para  pengadil.  Hakim  pada  masa  itu  memiliki  tendensi  untuk memutuskan  perkara  secara  kurang  dalam  mengadili  perkara  yang  melibatkan  orang berpengaruh; mengingat masa depan karirnya dan juga reputasinya di hadapan kelompok elit di masyarakat ( communal honour ) (Edsall, 2013a, pp. 25–26). Pecunia – suap atau sogok yang “bermain” di dalam proses hukum. Kelly menyebut adanya praktik membayar saksi-saksi palsu di dalam pengadilan (Downing, 2012). Kondisi ini merupakan gambaran yang juga ditemukan di Korintus yang secara khusus dikenal sebagai “Kota penuh dosa.”
Motivasi dalam proses legal pada waktu itu juga menarik untuk dicermati. Dignitas; pamor; atau nama baik menjadi pertaruhan didalam proses peradilan. Untuk menjaga reputasi
sosial, seseorang bisa memilih menghindari persoalan legal maupun justru menempuh jalur hukum  untuk  mempertahankan,  memulihkan,  maupun  mendapatkan  dignitasnya.  Edsall menegaskan  bahwa  pada  waktu  itu  dignitas  dan  reputasi  lebih  penting  dari  pada  hidup  itu sendiri (Edsall, 2013a). Ketika memilih jalur hukum, seseorang harus siap mempertaruhkan reputasi dirinya. Istilah yang sering terungkap di dalam proses legal adalah infamia – “nama yang buruk” atau “mendapat reputasi buruk” (Apsītis & Joksts, 2013). Hal ini berkaitan dengan proses peradilan yang terjadi pada masa itu. Di dalam sistem litigasi Romawi, retorika forensik yang digunakan para penasihat hukum pada umumnya berasal dari pola retorika oratori Yunani yang  mereka  terima  di  masa  pendidikan  (Poulakos,  2012).  Kewenangan  yurisdiksi  para penasihat  hukum  memungkinkan  mereka  untuk  menggunakan  diksi  sebebas  dan  sepanjang mungkin untuk menjatuhkan reputasi pengacara, saksi mapun lawan dari pihak yang dibelanya (Edsall, 2013a, p. 349). Meskipun sistem hukum pada dasarnya diberlakukan untuk mengatur kehidupan sipil masyarakat, pada waktu itu masih terdapat penyimpangan dan kecacatan di dalam praktiknya.

## Natur Persoalan dalam Jemaat Korintus
Ranah kajian yang kemudian mencoba di ketengahkan oleh penulis adalah berkaitan dengan perkara yang disinggung di dalam teks. Penelitian tekstual nampaknya akan sulit untuk menemukan isu yang sedang dihadapi oleh Jemaat Korintus mengingat terbatasnya data yang tersurat. Beberapa penulis terdahulu mengusulkan sejumlah pemikiran terkait persoalan yang sedang dihadapi pada waktu itu. Pada umumnya, para penafsir meyakini bahwa natur ligitasi yang disebutkan di dalam 1 Korintus 6:1-11 berkaitan dengan ranah sipil dan bukan kriminal.
J. Oh mendasarkan pemikirannya pada ayat 2 yang memuat kata critêrion elakhiston yang lebih menunjuk pada pertentangan (sengketa) di antara sesama anggota jemaat dan bukan berkaitan  dengan  perkara  kriminal  (Oh,  2014a).  Dia  mengategorikan  berbagai  penafsiran terkait dengan permasalahan yang dihadapi jemaat memiliki tiga kemungkinan: perkara yang tidak terlalu penting; perkara yang kecil; perkara yang statusnya rendah. Kata elakhiston juga dipahami  dengan  makna  “perkara  yang  remeh,”  “hal  kecil,”  “kasus  gugatan  sederhana” (Turner, 2013).  Namun, memang akan sulit untuk menentukan kasus sengketa yang dihadapi oleh jemaat secara pasti mengingat kata elakhiston dapat dipahami dengan berbagai macam penafsiran. Pada umumnya, pendapat para penafsir dapat dikelompokkan menjadi empat poros persoalan yang kemungkinan merupakan duduk persoalan yang terjadi di antara jemaat.
Pertama, terkait dengan persoalan keuangan. Seperti dikutip oleh Oh, pandangan ini dikemukakan oleh Thiessen dan Fee (Oh, 2014a). Pendapat ini menyangkut persoalan sengketa
tentang harta kepemilikan dan juga urusan bisnis di antara jemaat. Pendapat ini juga didukung oleh  Tsai  yang  mengatakan  bahwa  persoalan  yang  disinggung  Paulus  di  dalam  pasal  ini berkaitan  dengan  persoalan  etis  terkait  dengan  keuangan  maupun  kecurangan  bisnis  (Tsai, 2016b). Sementara itu, Klinker-De Klerck menyarankan istilah elakhistos dimengerti sebagai persoalan finansial yang terkait dengan utang-piutang di antara jemaat (Klinker-De Klerck & DenHeijer, 2014). Penafsir yang sama juga mendasarkan penafsirannya pada kata biõtika yang merujuk  pada  uang  atau  kepemilikan  (harta).  Para  penafsir  dengan  pendapat  pertama  ini memang lebih berkaitan dengan jemaat yang ada di tengah-tengah kota Korintus sebagai kota komersil.
Keberadaan  kota  ini  yang  strategis  membuat  perdagangan,  bisnis,  dan  berbagai kegiatan  ekonomi  merupakan  kegiatan  sehari-hari  yang  tidak  terpisahkan.  Sampley menambahkan, pada masa itu Korintus juga menjadi pusat pemasaran barang-barang seni dan kerajinan seperti perunggu, gerabah, dan tembikar (James, 2014). Mobilitas di kota ini sangat tinggi  termasuk  orang-orang  Kristen  baru  yang  datang  ke  kota  ini  untuk  utusan  bisnis, perdagangan, dan perbankan. Seperti disinggung sebelumnya, pada umumnya masyarakat dari kelompok  sosial  yang  tinggi  dan  memiliki  kemampuan  finansial  cukup  yang  dapat mengupayakan kasus mereka di pengadilan. Merujuk pada 1 Korintus 1:26, terdapat indikasi bahwa memang ada anggota jemaat yang terpandang dan cukup kaya untuk membawa kasus mereka ke dalam sistem legal di kota Korintus.
Kelompok  penafsiran  kedua  melihat  pusaran  persoalan  yang  disinggung  Paulus  di dalam teks berkaitan dengan warisan atau hak waris. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa kajian  terdahulu  seperti  Peppard  dan  Giezen  (Giesen,  2013;  Peppard,  2014b).  Peppard berpendapat  bahwa  persoalan  hukum  sipil  yang  sedang  disinggung  oleh  Paulus  berkaitan dengan  sengketa  harta  warisan.  Pendapat  ini  dibangun  dengan  mencermati  pembahasan konteks  yang  membahas  tentang  isu  perkawinan,  penyimpangan  implementasi  aktivitas seksual,  dan  kemungkinan  isu-isu  yang  tumpang  tindih  di  dalamnya  termasuk  hal-hal  yang terkait dengan ekonomi dan hak waris (Giesen, 2013).
Pemikiran  ini  berkelindan  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  pada  waktu  itu.  Roma mengatur  sengketa  yang  berkaitan  dengan  hak  waris  dan  mewajibkan  perselisihan  yang berkaitan dengan isu tersebut diselesaikan di dalam pengadilan (Owens, 2018). Pandangan ini disetujui oleh Peppard yang menyoroti tentang konteks budaya yang umumnya berlaku pada waktu  itu.  Ketika  ada  anggota  keluarga  maupun  kerabat  yang  meninggal,  semua  harta kepemilikan almarhum akan dipindah tangankan kepada ahli waris (Peppard, 2014a, pp. 179–
192). Persoalan sering kali muncul ketika ada lebih dari satu pihak yang merasa lebih berhak menerima warisan dari anggota keluarga yang meninggal tersebut. Di dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak yang terlibat akan mengajukan diri sebagai litigant untuk menjadi ahli waris tersebut. Meskipun ada kemungkinan mengenai kesepakatan kultural yang berupa penunjukan maupun  penelusuran  dari  kedekatan  kekerabatan,  namun  sering  terjadi  keruwetan  di  dalam kasus  semacam  ini.  Penunjukkan  berdasarkan  putusan  legal  di  pengadilan  pada  umumnya menjadi jalan yang efektif di dalam menyelesaikan sengketa terkait hak waris.
Pusaran pemikiran yang ketiga terkait dengan upaya memahami natur isu yang sedang terjadi  di  jemaat  Korintus  terkait  dengan  persoalan  seksual  (Fox,  2022).  Pandangan  ini dibangun dengan melihat tema yang dibicarakan di pasal 5 dan 6. Kiasmus Paulus di dalam bagian ini di susun di dalam pasal 5 dan 6 dengan pola struktur ABA. Penjelasan di dalam 5:1- 13 (A), disusul oleh 6:1-11 (B), kemudian ditutup dengan 6:12-20 (A) yang merujuk pada isu yang  sama  yaitu  tentang  isu-isu  seksual.    Struktur  kedua  pasal  ini  dipahami  sebagai  urutan sistematis dan kronologis sehingga diskusi di dalam sub-sub bagian di dalamnya ada di bawah payung tema besar yang sama yaitu hal-hal yang terkait dengan seksualitas jemaat (Hutson, 2013).
Pemikiran  ketiga  ini  juga  dibangun  dengan  menitikberatkan  pada  pendekatan sintaktikal  beberapa  kata  kunci  di  dalam  kedua  pasal  ini.  Kata  dari  bentuk  dasar  “pornos” digunakan secara repetitif di kedua pasal ini (5:1, 8, 9, 10, 11, 13; 6:9, 13, 15, 18). Hal ini menunjukkan  koherensi  tema  yang  berusaha  ditekankan  oleh  Paulus  di  dalam  bagian  ini berkaitan  dengan  seksualitas  yang  diterapkan  secara  menyimpang.  Kesatuan  tema  yang berusaha  diangkat  oleh  Paulus  juga  terlihat  di  dalam  penggunaan  ungkapan  “tidak  tahukah kamu;” ouk  oidate di  5:6;  6:2,  3,  9,  15,  16,  19  di  dalam  retorika  yang  ia  gunakan.  Model pertanyaan  yang  sama  ini  menunjukkan  sebuah  koherensi  tema  pada  suatu  kiasmus  yang digunakan (Kimble, J, 2015, pp. 5–6). Secara lebih spesifik, Reno menghubungkan persoalan hukum  yang  disebut  oleh  Paulus  dengan  isu  seksual,  secara  khusus  berkaitan  dengan perzinahan (Reno, 2016).
Yang  terakhir,  isu  yang  berusaha  diketengahkan  untuk  mencoba  memahami  duduk persoalan yang disinggung di dalam teks ini adalah berkaitan dengan persoalan mahar atau mas kawin.  Isu  ini  juga  terkait  dengan  persoalan  perkawinan  dan  penyimpangan  seksual  yang terjadi  di  jemaat  Korintus.  Fiorenza  meyakini  bahwa  situasi  yang  terjadi  di  Korintus berhubungan dengan budaya yang umum terjadi di dalam konteks Yahudi di dalam pusaran kultur Greeko-Romanum . Pasal 6 yang menyinggung tentang dispute di dalam jemaat dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal sebelum dan sesudahnya. Pasal 5 berkaitan
dengan dosa seksual, sedangkan pasal 7 berkaitan dengan perkawinan, sehingga pasal 6 akan terkait dengan kedua isu tersebut. Fiorenza melihat hal ini sebagai petunjuk bahwa persoalan yang  terjadi  di  pasal  6  berkait  dengan  institusi  pernikahan  yang  kemungkinan  disebabkan karena praktik seksual yang menyimpang.
Masyarakat Roma pada umumnya melihat pernikahan sebagai “kontrak legal” daripada ikatan  keagamaan.  Sehingga  seringkali  litigasi  yang  dilakukan  di  pengadilan  Romawi  pada masa  itu  memang  juga  terkait  dengan  persoalan-persoalan  di  dalam  perkawinan  seperti perceraian, hak waris, dan sengketa terkait mas kawin. Dalam kultur umum yang berlaku di Korintus, mas kawin diberikan kepada seorang pria (suami) setelah pernikahan dilangsungkan (Semenya, 2016). Ketika terjadi persoalan rumah tangga (perzinahan misalnya) jika salah satu pasangan menghendaki perceraian, hal yang terkait dengan keputusan ini adalah tentang mas kawin yang pernah diberikan pada waktu menikah. Oh menambahkan bahwa jika pihak wanita yang  menjadi  penyebab  perceraian,  suami  dapat  mempertahankan  dari  seperenam  hingga setengah dari mahar dalam proses litigasi tersebut; sebaliknya jika pemicu perceraian adalah pihak laki-laki, ayah dari pihak perempuan dapat mengajukan tuntutan untuk mengembalikan semua mahar yang pernah diberikan (Oh, 2014b, pp. 87–99).

## Pendekatan Non-Litigasi dalam Komunitas Orang Kristen
Latar belakang dari teks dalam pasal 6:1-6 Paulus mengajarkan bagaimana jemaat harus menangani masalah-masalah yang terjadi di antara orang-orang Kristen. Paulus menasihatkan supaya dilakukan upaya non-litigasi, atau langkah alternatif upaya penyelesaian sengketa yang tidak  hanya  mengikuti  sistem  hukum  peradilan  yang  berlaku  pada  waktu  itu  (sistem  legal Romawi). Dengan upaya non-litigasi yang adalah upaya mencari pendamaian dan penyelesaian perkara di luar jalur hukum, diharapkan nama baik dan kesaksian orang Kristen tetap baik di masyarakat (1 Kor. 6:7-8).

## Pendekatan Normatif-Eklesiologis
Pandangan  Normatif  dalam  konteks  yuridis  adalah  kerangka  berpikir  tentang keberlakuan, penerapan, pembentukan dan penegakan hukum yang bersumber kepada segala bentuk peraturan yang mengatur tentang hukum tersebut. Pendekatan Normatif akan mengacu pada sistem norma yang dapat berupa asas, kaidah, peraturan, putusan, serta dogma (ajaran) tertentu  sebagai  panduan  kehidupan  sosial  (Efendi,  J  dan  Ibrahim,  2018).  Terminologi Normatif-Eklesiologis  di  dalam  kajian  ini  mengarahkan  definisi  pada  pendekatan  yuridis
berdasarkan asas, norma, kaidah, dan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai yang dipegang orang Kristen sebagai bagian dari jemaat Kristus ( eccleastical community ).
Keputusan  Jemaat  Korintus  untuk  percaya  kepada  Yesus  membawa  implikasi  pada pembaharuan identitas serta nilai yang kini melekat pada hidup mereka. Berbagai keputusan termasuk  prinsip  di  dalam  pengelolaan  konflik  harus  mengacu  pada  identitas  baru  mereka sebagai norma yang harus dipegang. Pedoman menyelesaikan sengketa yang diketengahkan Paulus di dalam teks berkaitan dengan identitas diri jemaat Korintus. Retorika Paulus di dalam ayat 1-6 digunakan untuk menyadarkan jemaat tentang jati diri mereka. Dasar pemikiran Paulus terhadap hal ini berkaitan erat dengan identitas yang disandang oleh jemaat Korintus sebagai pengikut Kristus. Paulus menyebut mereka sebagai orang benar, orang percaya, orang yang telah  disucikan,  dikuduskan,  dan  dibenarkan.  Dengan  kesadaran  tentang  siapa  diri  mereka sebenarnya, Paulus berharap supaya perkara yang dihadapi oleh jemaat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan sesuai dengan jati diri mereka.
Keputusan penyelesaian persoalan di antara jemaat harus berkelindan dengan identitas baru yang telah dimiliki jemaat. Praksis kehidupan jemaat harus merupakan cerminan jati diri baru  yang  telah  direngkuh.  Jemaat  Korintus  tidak  lagi  hidup  dengan  identitas  lama.  Paulus memberikan  penekanan  kontras  yang  menyolok  antara  jemaat  dan  non  jemaat.  Rasul menggunakan kata hagiõn sebagai bentuk kontras dari kelompok yang disebut sebagai orang- orang yang tidak benar; adikõn (Padilla, 2019, pp. 28–38). Gagasan kontras tentang jati diri jemaat sebagai orang Kristen juga ditemukan dalam kata apistõn untuk menyebut orang-orang yang tidak percaya di Korintus.
Hal  ini  diperkuat  dengan  retorika  Paulus  di  dalam  ayat  9  untuk  membawa  jemaat Korintus pada pengalaman napak tilas tentang diri mereka pada masa lalu hingga masa kini. Paulus menjelaskan bahwa dahulu mereka memiliki identitas diri yang berbeda dibandingkan dengan  identitas  baru  mereka  di  dalam  Kristus.  Rasul  melanjutkan  di  ayat  11a  dengan mengatakan: “beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.” Masa lalu sebagian jemaat seperti  yang  didaftarkan  di  ayat  9  dan  10  adalah  orang  cabul,  penyembah  berhala,  orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Daftar panjang ini tidak berisi tentang perbuatan maupun karakter; tetapi tentang pelaku, pemeran, aktor, entitas yang menandai jati diri dan identitas mereka di masa lalu.
Identitas baru ini dijelaskan Paulus dengan kontras di dalam ayat 11b (kata “tetapi”). Paulus mengatakan bahwa status kini mereka adalah orang-orang yang telah disucikan, telah dikuduskan, dan telah dibenarkan dalam Kristus dan dalam Roh Kudus. Tiga aspek karya Allah sebagai  buah  anugerah  keselamatan  bagi  orang  Kristen:  dosa-dosa  dihapuskan,  dipisahkan
untuk dipakai secara khusus (dikuduskan), dan dibenarkan di hadapan Allah. Identitas baru yang jemaat miliki merupakan implikasi dari karya Allah tersebut. Sebagai penerima anugerah keselamatan, kini status mereka adalah orang yang disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan.
Repetisi kontruksi pemikiran Paulus menegaskan juga tentang implikasi dari identitas baru yang dimiliki oleh jemaat. Diksi “tidak tahukah kamu” yang digunakan di beberapa ayat hendak  menyentuh  kesadaran  diri  yang  paling  esensi  dari  jemaat  yang  seharusnya memengaruhi  keputusan-keputusan  hidup  mereka.  Dengan  kata  lain,  orang-orang  Korintus memiliki  identitas  baru  sebagai  orang-orang  yang  sudah  diampuni,  dipisahkan  dari  segala macam kecemaran untuk menjadi anak-anak Allah, serta mendapatkan identitas baru sebagai orang-orang  yang  diperkenan  Allah.  Status  ini  membawa  implikasi  kepada  norma  sebagai acuan  terhadap  pola  relasi,  pilihan-pilihan  dan  keputusan-keputusan  baru  termasuk  dalam menyelesaikan sengketa.

## Pendekatan Mediatif
Bagian  teks  yang  dikaji  menunjukkan  ketidaksetujuan  Paulus  untuk  proses  abritasi dalam menyelesaikan perselisihan di antara jemaat. Seperti yang disinggung sebelumnya, pada konteks waktu itu jalan litigasi bukan pilihan yang bersesuaian dengan norma eklesiologis yang melekat pada identitas orang Kristen. Selain hal tersebut, Paulus menekankan jalan alternatif dalam  menyelesaikan  persoalan  di  kalangan  orang  Kristen  di  Korintus.  Paulus  mendorong supaya mengutamakan pendekatan mediatif ketika terjadi perselisihan di antara jemaat (Paul Archbald, 2012).
Kaismus  di  dalam  ayat  1-6  memberikan  panduan,  koreksi,  sekaligus  teguran  keras kepada  jemaat  karena  mereka  memilih  mencari  keadilan  di  luar  komunitas  iman.  Paulus menyampaikan kenyataan ideal bahwa orang Kristen seharusnya lebih memilih mengutamakan mediasi di antara orang Kristen sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan persoalan, bukan dengan jalur jurisprudence Romawi (James Jackson, 2014). Teguran tegas Paulus dinyatakan dengan ungkapan “berani mencari keadilan pada orang-orang tidak benar.” Kata “berani” ( dare any of you ) di ayat 1 diterjemahkan dari kata tolma yang dimaknai sebagai tindakan gegabah (pengkhianatan)  dan  melampaui  batas-batas  yang  seharusnya.  Paulus  juga  menyatakan tindakan ini sebagai “ketidakwajaran” etik orang Kristen dengan sarkasme yang ia gunakan di ayat  5  “hal  ini  kukatakan  untuk  memalukan  kamu.”  Hal  ini  dilakukan  oleh  Paulus  untuk menyadarkan mereka mengingat honour and shame merupakan nilai yang penting bagi budaya
Asia,  secara  khusus  dalam  konteks  mediterania  dan  budaya  Greko-Romanum  pada  abad pertama (Ergaver, 2015; Jackson, 2019; Sampley, 2016)
Paulus menggunakan dualisme istilah untuk menunjukkan perbedaan menyolok antara anggota jemaat dan orang yang bukan anggota jemaat. Teks menggunakan kata hagiōn dan adikōn untuk  mengontraskan  natur  orang  Kristen  dan  orang  tidak  percaya.  Memang penggunaan dua kata ini tidak serta merta menunjuk pada perbedaan kualitas moral di antara keduanya  (pada  kenyataannya  jemaat  Korintus  juga  bersoal  dengan  berbagai  praktik  yang menyimpang  secara  moral)  (Lawrence,  2021a;  Roberts,  2014).  Pendapat  lain  mengatakan bahwa  pemikiran  Paulus  dipengaruhi  oleh  perspektif  Yahudi  yang  umumnya  memandang jabatan hakkam (hakim)  lebih  sekuler  dan  kurang  kompeten  dibandingkan  dengan Rabbi Yahudi (Oh, 2014a, p. 134). Namun, mungkin lebih tepat jika ketidaksetujuan Paulus terhadap pengadilan Roma terkait dengan perbedaan tata nilai, norma, dan sistem yang dipegang seperti yang disinggung di bagian sebelumnya.
Retorika  Paulus  di  dalam  ayat  5  menjadi  sindiran  sekaligus  teguran  yang mengindikasikan bahwa seharusnya “perkara-perkara” di antara saudara seiman diurus oleh “seorang yang berhikmat” di antara mereka sendiri. Dengan kata lain, Paulus menyayangkan jika perselisihan yang terjadi di antara saudara seiman tidak diselesaikan di dalam komunitas iman,  tetapi  justru  dipercayakan  kepada  kelompok adikōn .  Teks  mengindikasikan  sebuah keniscayaan ketika orang berhikmat ( sophos ) memiliki kapasitas untuk mengurus perkara yang terjadi di antara mereka (Oh, 2014b). Kehadiran Sophos diharapkan untuk menjadi mediator daripada arbitrator dalam proses mediasi dua pihak yang berselisih.
Kata “mengurus” diterjemahkan dari kata kerja majemuk diakrino. Kata ini memiliki makna yang berbeda dengan kata krinetai yang pada umumnya diterjemahkan sebagai proses arbitrasi  (Lawrence,  2021b).  Preposisi dia memberikan  ide  “diantara”  kedua  belah  pihak digabungkan dengan kata krinō yang berarti: memisahkan, memutuskan, atau menghakimi di dalam  konteks  yuridis  (Peppard,  2014b).  Penggunaan  preposisi  ini  membuat  kata  ini  dapat dimengerti dengan memutuskan, menilai perkara di antara dua pihak yang sedang berselisih ( judge between; decide between ) (Schreiner, 2022) Fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi  juga  ditegaskan  di  dalam  beberapa  terjemahan  terhadap  kata  ini  dengan  ungkapan: “ mediate a dispute between brethren, ” (The Voice, New Chatolic Bible), “ to settle a dispute between  the  brothers. ”  (ESNV,  Good  News  Translation). Sophos diharapkan  hadir  sebagai penengah yang berdiri di antara saudara yang sedang memiliki persoalan.

## Pendekatan Restoratif
Paulus  di  dalam  ayat  7  dan  8  kembali  memberikan  retorika  untuk  menegur  jemaat Korintus berkaitan dengan jalur legal yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan. Hasil akhir dari proses litigasi adalah diputuskannya pihak yang menang (untung), dan pihak yang kalah  (rugi)  dalam  sebuah  perkara  (Ray  Viola,  2015).  Di  dalam  hal  ini,  tentu  setiap  litigan melakukan berbagai upaya supaya dapat memenangkan putusan pengadilan; tidak ada pihak yang mau dirugikan.
Namun,  Paulus  menegaskan  bahwa  upaya  jemaat  Korintus  untuk  memenangkan sengketa dalam proses pengadilan merupakan hal yang naif, bahkan ketika timbul perselisihan di antara saudara seiman saja sudah merupakan suatu kekalahan (ay. 7a). Kata hêttêma muncul satu kali lagi di dalam Roma 11:12 yang diterjemahkan sebagai failure (kegagalan) di berbagai terjemahan Bahasa Inggris (Ray Viola, 2015). Rasul meyakini bahwa tidak ada “ win-sollution ” tetapi  “ total  defeat ”  ketika  perselisihan  dibawa  ke  pengadilan  secular  (Willmington,  2018).
Dengan kata lain, Paulus menempatkan rekonsiliasi, pengampunan, dan hubungan yang baik di tempat utama di dalam relasi sesama anggota tubuh Kristus (Edsall, 2013b, pp. 25–36).
Lebih jauh, teguran di dalam ayat 7b mengatakan bahwa seharusnya jemaat memiliki sikap yang rela menjadi pihak yang kalah dan dirugikan bagi kebaikan sesama saudara (Tsai, 2016a). Ungkapan “menderita ketidakadilan,” adikeisthe menggunakan diatesis medial untuk menegaskan motif permisif dalam tindakan yang dilakukan (Tsai, 2016a). Secara literal, frasa ini dapat diterjemahkan “biarkan dirimu dirampas hak-hakmu.” Retorika kedua di dalam ini menjelaskan tentang keputusan untuk menerima dengan rela sebagai pihak yang mengalami kerugian (penggunaan diatesis yang sama dengan kata sebelumnya). Menurut Fitzmyer, kata apostereisthe sering  digunakan  untuk  hal-hal  yang  terkait  dengan  pencurian,  perampokan, penipuan terhadap uang atau barang tertentu (Fitzmyer, 2008, p. 254). Retorika ini memberikan pesan  bahwa  mereka  harus  rela  “mengalah”  pada  tindakan  yang  merugikan  secara  materi (pencurian,  penipuan  yang  dilakukan  saudara  seiman)  demi  kepentingan  yang  lebih  besar. Paulus mendorong orang-orang Kristen di Korintus untuk memelihara kasih satu sama lain, bahkan sampai menerima kehilangan harta benda.
Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip dari pendekatan litigasi. Retribusi dan restitusi  adalah  hal  yang  menjadi  tujuan  dari  proses  litigasi,  sedangkan  restorasi  dan rekonsiliasi merupakan tujuan yang harus diupayakan oleh orang Kristen (Ray Viola, 2015). Pemaparan Paulus di dalam kiasmus yang ia gunakan di dalam bagian ini memang berbeda dengan  semangat  penegakan  punitif  dalam  proses  legal  di  pengadilan.  Jalur  litigasi  akan
memberikan dignitas maupun keuntungan bagi yang menang dan hukuman dan kerugian bagi yang  kalah.  Namun,  pemikiran  restoratif  Paulus  tidak  memperkarakan  yang  benar  maupun yang salah; pihak yang menang atau kalah; litigant yang untung ataupun rugi. Pada prinsipnya keadilan  restoratif  merupakan  upaya  pemulihan  hubungan  antara  pelaku  dengan  korban (Aprilianda, 2017, pp. 309–332; Ernis, 2017, pp. 163–174; Flora, 2018, pp. 142–158; Syahrin, 2018, pp. 97–114). Paulus mengetahui efek litigasi yang muncul di komunitas Korintus akan mengancam  semangat  persekutuan  gereja.  Di  dalam  konteks  nasihat  Paulus,  supremasi  di dalam  pendekatan  restoratif  adalah  terciptanya  rekonsiliasi  dan  digenapinya  normatif- eklesiologis yang dimiliki jemaat Tuhan. Paulus menekankan bahwa jauh lebih baik menderita rugi daripada merugikan orang lain.
Paulus  kembali  menggunakan  kata adikeisthe dan apostereisthe di  ayat  8.  Namun, kedua kata ini digunakan di dalam bentuk aktif di ayat ini. Secara terbuka Paulus mengatakan justru mereka telah melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bagi saudara seiman. Ayat ini menjadi sebuah deduksi dari berbagai retorika yang digunakan sebelumnya. Apa yang terjadi di antara jemaat telah dirusak oleh watak litigasi beberapa orang yang ada di dalam komunitas  itu.  Mereka  masih  menyebut  sesama  anggota  gereja  sebagai  saudara  di  dalam Tuhan, meskipun melukai mereka secara emosional, moral, dan finansial dengan litigasi. Oleh karena  itu  Paulus  mendorong  pendekatan  restoratif  yang  tidak  hanya  berfokus  pada kepentingan litigant semata, tetapi pada kehidupan berjemaat sebagai tubuh Kristus.

## SIMPULAN
Kajian yang telah dilakukan menghadirkan kesimpulan penyelesaian sengketa di antara orang  Kristen  seharusnya  mengedepankan  nilai-nilai  Alkitabiah  demi  kemuliaan  Kristus sebagai kepala gereja. Fenomena saling melapor dan memejahijaukan memiliki potensi untuk merusak  tugas  dan  panggilan  integral  sebagai  saksi  Kristus  di  tengah-tengah  dunia.  Orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai dan sistem hidup yang berbeda dengan dunia. Sebaik apapun sistem yang ada di dunia memiliki celah untuk dicemari kepentingan dan pihak yang  tidak  bertanggung  jawab.  Alkitab  menjadi  pijakan  berpikir  serta  panduan  di  dalam berkeputusan  orang  Kristen.  Adab  Kristiani  harus  diutamakan  demi  terjaganya  dignitas, marwah gereja dan orang Kristen. Namun demikian, sebaik apapun pendekatan dan strategi dalam menyelesaikan masalah, akan jauh lebih baik jika orang Kristen hidup di dalam kasih dan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator. (2013, March 23). Bara Sengketa Petinggi Bethany . Tempo.Com.
Https://Majalah.Tempo.Co/Read/Hukum/142094/Bara-Sengketa-Petinggi-Bethany Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum , 10(2) , 309–332.
Apsītis, A., & Joksts, O. (2013). The Concept Of Infamy (Infamia) In Roman Law: An Engine For Sustainable Development And Public Security - The Roman Example. Journal Of Security & Sustainability Issues , 3 (1).
B, R. (2021). Konsep Paulus Dalam Mengatasi Perpecahan Gereja Di Korintus Dan Implikasinya Pada Gereja Masa Kini. Jurnal Rumea: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen , 1(2) , 13–33.
Bitner, B. J. (2015). Paul’s Political Strategy In 1 Corinthians 1-4 (Vol. 163). Cambridge University Press.
Buchan, B., & Hill, L. (2014). An Intellectual History Of Political Corruption . Springer. Davies Surya. (2022). Pelecehan Seksual Berkedok Pengudusan Di Bogor, Terjadi Sejak 2009: “Korban Trauma Dengan Pendeta Laki-Laki.” Bbc News Indonesia. Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-62661714
Dolganov, A. (2019). Reichsrecht And Volksrecht In Theory And Practice: Roman Justice In The Province Of Egypt (P. Oxy. Ii 237, P. Oxy. Iv 706, Sb Xii 10929). Tyche–Beiträge Zur Alten Geschichte, Papyrologie Und Epigraphik , 34 .
Downing, F. G. (2012). Justification As Acquittal? A Critical Examination Of Judicial
Verdicts In Paul’s Literary And Actual Contexts. The Catholic Biblical Quarterly ,
74 (2), 298–318.
Edsall, B. (2013a). When Cicero And St Paul Agree: Intra-Group Litigation Among The Luperci And The Corinthian Believers. The Journal Of Theological Studies , 64 (1), 25– 36.
Edsall, B. (2013b). When Cicero And St Paul Agree: Intra-Group Litigation Among The
Luperci And The Corinthians Believers. The Journal Of Theological Studies , 64(1) , 25– 36.
Efendi, J Dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris .
Ergaver, A. (2015). Mediterranean Values: The Honour And The Shame Of Hospitality.
Europske Studije , 1 (2), 111–123.
Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 10(2) , 163–174.
Erwin Yohanes. (2020, March 3). Diduga Cabuli Jemaat, Seorang Pendeta Di Surabaya Dilaporkan Ke Polisi . Merdeka.Com. Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Diduga-
Cabuli-Jemaat-Seorang-Pendeta-Di-Surabaya-Dilaporkan-Ke-Polisi.Html Fitzmyer, J. A. (2008). First Corinthians: A New Translation With Introduction And Commentary . Yale University Press.
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3(2) , 142–158.
Fox, A. (2022). Corinthian Concerns And Textual Assault. Sex, Violence, And Early Christian Texts , 71.
Giesen, H. (2013). Sorge Des Apostels Um Heiligkeit Und Einheit Der Gemeinde: Paulus Zu Streitigkeiten Unter Christen In Korinth (1 Kor 6, 1-11). Studien Zum Neuen Testament Und Seiner Umwelt/A , 38 , 23–71.
Havelock, E. A. (2013). The Greek Concept Of Justice. In The Greek Concept Of Justice .
Harvard University Press.
Hutson, C. R. (2013). 1 Corinthians: A Commuity Not Of This Age . Acu Press.
Jackson, W. (2019). Reading Romans With Eastern Eyes: Honor And Shame In Paul’s
Message And Mission . Intervarsity Press.
James Jackson. (2014). No . Lifeway. Https://Www.Lifeway.Com/En/Articles/Sermon-
Identity-Theft-1-Corinthians-6
James, S. A. (2014). 2. The Last Of The Corinthians? Society And Settlement From 146 To 44 Bce. In Corinth In Contrast (Pp. 15–37). Brill.
Jatmiko, B., & Zega, D. E. (2021). Etika Hamba Tuhan: Kajian Eksegetikal Terhadap 1
Timotius 6: 3-10. Jurnal Teologi , 3(2) , 133–147.
Keener, C. (2005). 1-2 Corinthians . Cambridge University Press.
Kimble, J, M. (2015). Inheritors Of The Kingdom: Chruch Discipline And The Call To Sexual Holiness In 1 Corinthians 5-6 .
Klinker-De Klerck, M., & Denheijer, A. (2014). Troubling Texts In The New Testament .
Lawrence, B. (2021a). Standing Against Injustice: Reading 1 Corinthians 6: 1-11 In Context. Journal Of Asian Evangelical Theology , 25 (1), 33–51.
Lawrence, B. (2021b). Standing Against Injustice: Reading 1 Corinthians 6: 1-11 In Context.
Journal Of Asian Evangelical Theology , 25 (1), 33–51.
Martha Warta Silaban. (2015, November 21). Korupsi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun . Tempo.Co. Https://Dunia.Tempo.Co/Read/720890/Korupsi-Uang-Gereja-
Pendeta-Ini-Dipenjara-8-Tahun
Oh, J. (2014a). Lawsuits In Pauls Theological Ethics: A Historical And Literary Interpretation Of 1 Corinthians 6: 1-11 [Doctoral Dissertation]. Stellenbosch University.
Oh, J. (2014b). Lawsuits In Pauls Theological Ethics: A Historical And Literary Interpretation Of 1 Corinthians 6:1-11 . Stellenbosch University.
Owens, E. J. (2018). The City In The Greek And Roman World . Routledge.
Padilla, J. D. (2019). The Mention Of The Ten “Unjust Ones” That Will Not Inherit The Reign Of God: A Socio-Rhetorical Reading Of 1 Corinthians 6:1-11. International Journal , 7(2) , 28–38.
Paul Archbald. (2012). Faith In Focus . Christianstudylibrary.
Https://Www.Christianstudylibrary.Org/Article/1-Corinthians-61-10-Taking-Brother- Court
Peppard, M. (2014a). Brother Against Brother: Controversiae About Inheritance Disputes
And 1 Corinthians 6: 1-11. Journal Of Biblical Litterature , 133(1) , 179–192.
Peppard, M. (2014b). Brother Against Brother: Controversiae About Inheritance Disputes And 1 Corinthians 6: 1–11. Journal Of Biblical Literature , 133 (1), 179–192.
Poulakos, J. (2012). Sophistical Rhetoric In Classical Greece . Univ Of South Carolina Press.
Ray Viola. (2015). 1 Corinthians 6:1-11 . Selahonradio. Https://Selahonradio.Com/1-
Corinthians-61-11/%0a%0a
Reno, J. M. (2016). Γυνὴ Τοῦ Πατρός: Analytic Kin Circumlocution And The Case For Corinthian Adultery. Journal Of Biblical Literature , 135 (4), 827–847.
Roberts, E. (2014). Reconsidering Hamartia As “Sin” In 1 Corinthians. Method & Theory In The Study Of Religion , 26 (4–5), 340–364.
Roselaar, S. T. (2013). The Concept Of Conubium In The Roman Republic. New Frontiers: Law And Society In The Roman World, Edinburgh University Press, Croydon , 102–122.
Sampley, J. P. (2016). Paul In The Greco-Roman World: A Handbook (Vol. 2). Bloomsbury Publishing.
Sanders, G. D. R. (2014). Landlords And Tenants: Sharecroppers And Subsistence Farming In Corinthian Historical Context. In Corinth In Contrast (Pp. 101–125). Brill.
Sarwono, D. (2016). Pola Penyelesaian Perselisihan Menurut Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 3:1-9. Manna Rafflesia , 2(2) , 148–162.
Schreiner. (2022). 1 Corinthians 6 Commentary . Preceptaustin.
Https://Www.Preceptaustin.Org/1-Corinthians-6-Commentary Schreiner, T. R. (2018). 1 Corinthians: An Introduction And Commentary . Intervarsity Press.
Semenya, D. K. (2016). A Pastoral Evaluation On The Issue Of ‘Vat En Sit’with Special Reference To The Black Reformed Churches Of South Africa. Hts Teologiese Studies/Theological Studies , 72 (1).
Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional , 97–114.
Takaria, G. (2014). Mengelolah Konflik Yang Terjadi Diantara Umat Tuhan. Koinonia Journal , 6 (2), 47–61.
Testa, R. L. (2022). Christian Emperors And Roman Elites In Late Antiquity . Routledge. Tsai, L. M.-M. (2016a). Brothers In Dispute: A Socio-Economic And Legal Analysis Of The Litigants In The Chruch Of Corinth. Dallas Theological Seminary.
Tsai, L. M.-M. (2016b). Brothers In Dispute: A Socio-Economic And Legal Analysis Of The Litigants In The Church Of Corinth . Dallas Theological Seminary.
Turner, G. (2013). Paul Through Mediterranean Eyes: Cultural Studies In 1 Corinthians. Heythrop Journal , 54 (1).
Welborn, L. L. (2013). ‘That There May Be Equality’: The Contexts And Consequences Of
A Pauline Ideal. New Testament Studies , 59 (1), 73–90.
Willmington, H. (2018). The Chapters Of 1 Corinthians .