## Cholidi
Praktik Sanggal pada Masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kab. OKU Selatan

## Cholidi
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: -

## Abstrak
Hasil  penelitian  ini  mengkaji  tentang  hukum  Islam  terhadap  pelaksaan  praktik sanggal  tersebut.  Pada  dasarnya  prinsip  yang  mendasari  praktik  sanggal  dalam masyarakat  desa  Blambangan  OKU  Selatan  adalah  pemberdayaan.  Namun, dalam  praktik  sanggal  terkadang  ada  kepentingan  dan  keinginan  untuk mendapatkan  keuntungan  di  atas  kesulitan  orang  lain.  Akad  yang  digunakan dalam  praktik  sanggal  di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  adalah  akad  al-rohn yang  dikenal  dalam  Hukum  Islam.  Tetapi,  sesekali  ada  penyimpangan  atau perilaku yang menyimang dari ketentuan hukum Islam ( fikih ) .

## Abstract
This  research  paper  examines  the  mortgage  done  by  Blambangan  villagers  in OKU Selatan. Furthermore, Islamic law regarding its practice is also discussed. It can be summarized that the mortgage there has a very low level of intensity. It is caused  by  three  factors.  First,  the  urgent  needs  of  the  people  make  the  practice happen. Even if that happens, they try as hard as possible to borrow money from creditors who do not require any collateral. Second, there is a negative value for those  who  do  the  mortgage  for  the  sake  of  borrowing  money  to  meet  their  daily needs. Third, the creditors generally want valuable goods from the mortgage such as  rubber  plantations  and  rice  fields in  order  that  they  can  take  advantage  from the  mortgaged  things.  Basically,  the  underlying  principle  of  mortgage  in Blambangan  village  of  OKU  Selatan  is  empowerment.  However,  the  mortgage usually  happens  due  to  the  desire  to  gain  advantage  over  the  troubles  of  others. The contract used in their mortgage is al-rohn.
Keywords: Mortgage Tradition, Islamic Law
Di  antara  bentuk  interaksi  dan  transaksi  antar  manusia  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  hidupnya  adalah  kegiatan  jual  beli,  baik  barang  maupun jasa,  berhutang  piutang,  dan  pinjam  meminjam.  Interaksi  dan  transaksi  semacam ini  pada  mulanya  terjadi  dengan  pola  yang  sangat  sederhana,  seperti  jual  beli barter,  pinjam  meminjam  alat  pertanian,  dan  hutang  piutang.  Seiring  dengan perkembangan  kehidupan  politik,  sosial,  pendidikan,  budaya,  dan  ekonomi masyarakat  interaksi  dan  transaksi  itu  semakin  bergeser  kearah  bisnis  yang berbasis  pada  nilai  keuntungan  ekonomis  yang  dengan  istilah  yang  lebih  spesifik sebagai keuntungan finansial.
Agama Islam tampil  dengan idiologi paripurna menjadi pembimbing atau pengarah  berpikir,  bersikap,  dan  berbuat  bagi  umat  penganutnya.  Islam  hadir  di muka  bumi,  di  tengah-tengah  warga  dunia,  dengan  penjagaan  yang  sempurna terhadap  hidup  dan  kehidupan.  Islam  datang  ke  seluruh  alam  ini  dengan  fasilitas yang  cukup  untuk  mewujudkan  kehidupann  yang  terhormat  dan  saling menghormati.  Oleh  karena  itu,  agama  Islam  menyusun  konsep-konsep  dengan sistemnya  yang  mampu  menyentuh sisi-sisi  kehidupan duniawi secara berimbang dan  terintegral  sehingga  hidup  mereka  bahagia,  aman,  dan  nyaman  dan mengantarkan mereka menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi.
Dalam rangka pemuliaan itu Agama Islam mengatur semua permasalahan yang  menyangkut  kehidupan  manusia  selama  menghuni  dunia.  Oleh  karena  itu, mudah  dipahami  mengapa  persoalan  ekonomi,  termasuk  di  dalamnya permasalahan  jual beli  dan  hutang-piutang beserta adab atau etikanya  merupakan masalah  yang  mendapat  perhatian  serius  dalam  ajaran  Islam  sebagai  agama  yang universal  dan  komprehensif.  Dalam  hazanah  ilmu  pengetahuan  Islam  dikenal rumpun  ilmu  fikih  yang  salah  satu aspek  kajiannya  adalah  muamalah.  Sementara bagian  dari kajian fikih  muamalah antara lain  membahas tentang konsep  jual beli yang  ditawarkan  oleh  Islam  melalui  al-Qur`an  dan  al-Hadits.  Melaui  kajian  fikih muamalah inilah diberikan berbagai pedoman dan tuntunan yang seharusnya dikuti oleh segenap penganut agama Islam.
Masyarakat desa Blambangan OKU Selatan secara keseluruhan menganut agama  Islam,  maka  seyogyanya  persoalan-persoalan  yang  hidup  dan  kehidupan mereka,  termasuk  masalah  ekonomi  dan  usaha  serta  akad-akad  ekonomis,  secara patuh  dan  tulus  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  ajaran  Islam tersebut.
Namun  demikian,  menurut  pengamatan  sementara  tidak  semua  kontrak

## Cholidi
dan  transaksi  ekonomis  yang  dibuat  oleh  masyarakat  Blambangan  OKU  Selatan mengikuti  ketentuan  yang ada  dalam fikih  muamalah,  baik  konvensional  maupun modern  yang  tersedia.  Lihat  saja  misalnya  praktik  gadai,  yang  dalam  bahasa serempat  disebut “sanggal”, masih  sering  merugikan  satu  pihak  dan menguntungkan  pihak  lain.  Akan  tetapi,  secara  akademis  etis,  adalah  tidak  bijak apabila memberikan penilaian terhadap mereka tanpa mengetahui secara utuh dan meyakinkan  keadaan  dan  tuntutan  yang  mereka  hadapi  dalam  kehidupan keseharian mereka di desanya.

## Pengertian Gadai
Kata  gadai  yang  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia  merupakan terjemahan dari kata ar-Rahn ( ﻦھﺮﻟا ) yang berasal dari bahasa Arab. Kata ar-Rahn ( ﻦھﺮﻟا )  itu  sendiri,  demikian  al-Anshori  merupakan  bentuk  masdar  dari
ﻦـھر - ﻦـھﺮـﯾ - ﺎـﻨـھر .  Ibrohim  Anis  dalam al-Mu’jam  al-Wasith searti  dengan  lafal ﺖﺒﺛ
(tetap), ماد (kekal/langgeng/tahan  lama),  dan ﺲﺒﺣ (menahan). 1 Kata ﻦـھر ini menurut Ibnu Abi Zakaria dal Mu’jaam al-Maqoyis fi al-Lughoh mengandung arti tetap  ( ُتﻮـُﺒـﱡ ﺜـﻟَا ). 2 Sementara  itu,  As-Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya Fiqh  as-Sunnah menyebutkan  bahwa  di  kalangan  para  ulama  sepakat  dalam  merumuskan pengertian ﻦـھر dari  segi  bahasa  mempunyai  dua  makna  yaitu ماوﺪـﻟاو  تﻮـﺜﻟا
(tetap/tidak mudah berubah dan kekal/langgeng/tahan lama). 3
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  gadai  menurut  istilah  fikih  ialah: Menjadikan  sesuatu  benda  yang  bernilai  menurut  pandangan  syara’  sebagai tanggungan  hutang;  dengan  adanya  benda  yang  menjadi  tanggungan  itu  seluruh atau  sebagian  hutang  dapat  diterimakan  kembali. 4 Ensiklopedi  Hukum  Islam mendefinisikan  gadai  sebagai:  “Menjadikan  materi  (barang)  sebagai  jaminan hutang, yang  dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berutang tidak mampu atau tidak mau membayar hutangnya itu”. 5 Gadai yang termasuk kategori akad tabarru’ yaitu  akad  yang  daripadanya  tidak  diharapkan  akan  medatagkan keuntungan  material,  bahkan  yang  diharapkan  dari  akad  tersebut  hanyalah keridoan  Allah  Swt.  berikut  keberkatannya. 6 Kitab  Undang-Undang  Hukum perdata (KUH Perdata) pasal 1150 merumuskan definisi gadai sebagai: Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur  atau  orang  lain  atas  namanya  untuk  menjamin  suatu  hutang,  dan  yang memberikan  kewenangan  kepada  kreditur  untuk  mendapat  pelunasan  dari  barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  memelihara
benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Ahmad  wardi  Muslich  dalam  bukunya  Fiqh  Muamalat  menulis  gadai adalah  menjadikan  suatu  barang  sebagai  jaminan  atas  hutang  dengan  ketentuan apabila  debitur  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  hutangnya,  maka  hutang tersebut dapat dibayar dengan uang hasil dari penjualan barang yang digadaikan. 7 Jadi, al-Rahn (gadai)  adalah  tindakan  hukum  menahan  harta  milik  orang  yang berhutang  (debitur)  sebagai  jaminan  atas  hutang  yang  diterima  oleh  debitur kreditur. Dengan gadai ini kreditur sebagai pihak yang menahan akan memperoleh jaminan  (kepastian)  untuk  dapat  mengambil/mendapatkan  kembali  seluruh  atau sebagian dari piutangnya pada debitur. 8 Oleh karena itu, barang atau sesuatu yang dapat  dijadikan  sebagai  barang  gadai  ( borg) adalah  barang  atau  sesuatu  yang memiliki  nilai  ekonomi  (harga)  yang  jelas  dan  dapat  dipindahtangankan kepemilikannya.

## Dasar Hukum Gadai
Sebagai  suatu  perbuatan  hukum  dan  bagian  dari  ajaran  Islam  gadai  tentu memiliki dasar hukum yang kokoh. Dasar hukum tersebut terdiri dari ayat-ayat al- Qur`an dan Hadits Rasulullah. Gadai merupakan lembaga yang dikenal dan diakui eksistensinya  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Praktik  gadai  yang  dilakukan  oleh Rasulullah  tersebut  tidak  hanya  terbatas  antara  orang-orang  muslim  saja  tetapi juga  dilakukan  oleh  Rasulullah  dengan  orang  non  muslim,  dalam  hal  ini  orang Yahudi. Peristiwa itu menunjukkan keabsahan transaksi gadai diantara orang yang berbeda  agama.  Dengan  kata  lain  perbedaan  agama  dan  keyakinan  antara  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  gadai  tidak  menjadi  hambatan.  Transaksi  gadai yang  dilakukan  pada  saat  para  pihak  sedang  berada  di  tempat  (dalam  keadaan mukim).  Diantara  pendapat-pendapat  tersebut  yang  dinilai  pendapat  yang  paling tepat  dan  kuat (rajih) adalah  pendapat  yang  mengatakan  kebolehan  melakukan transaksi gadai baik ketika para pihak sedang dalam perjalanan (musafir) maupun pada waktu  mereka berada ditempat kediaman (mukim). Sebagaimana Rasulullah Shollallahu  'alaihi  wasallam  melakukan  transaksi  gadai  pada  saat  beliau  sedang berada di Madinah, tidak sedang dalam perjalanan.
Indonesia  diterbitkan  dasar  hukum  bagi  gadai  sebagai  perbuatna  hukum. Dasar  hukum  ini  bermaksud  untuk  menjamin  keberadaan  dan  pelaksanaan  gadai oleh dan untuk masyarakat.

## Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Gadai
Menurut  ulama  mazhab  Hanafi  hanya  dua  rukun  (unsur)  gadai (al-rohn) ; yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama, diluar mazhab Hanafi, menyebutkan  ada  4  (empat)  rukun  (unsur)  gadai (al-rohn) :  yaitu  1) shighot ;  2) ‘aqid ; 3) al-marhun ; dan 4) al-marhun bihz . 9 Akan tetapi, oleh karena masyarakat desa Blambangan OKU Selatan  merupakan penganut mazhab Syafi'i  maka syarat dan  rukun  yang  rujuk  adalah  yang  dikemukakan  oleh  jumhur  ulama  yang didalamnya  tergabung  mazhab  Syafi'i.  Syarat  gadai  secara  keseluruhan  berkaitan dengan  unsur-unsur  gadai  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain  syarat-syarat  dimaksud tiada lain adalah syarat yang harus ada pada masing-masing rukun atau unsurnya. Rukun dan syarat gadai dimaksud adalah sebagai berikut: 10

## 1. Al-Shighat
Al-shigat ,  redaksi  yang  bermuatan  kalimat  ijab  dari  pemberi  gadai  dan kalimat  qabul  atau  penerimaan  dari  penerima  gadai.  Kalimat-kalimat  transaksi, ijab dan qobul , tidak boleh diikat dengan syarat yang akan merusak transaksi.
Menurut  mazhab  Hanafi,  sebagai  dikutip  oleh  Muslich  dari Badai’  al- Shona`i’ fi Tartib al-Syaro`i’ , transaksi gadai tidak boleh dibatasi oleh syarat dan keadaan  yang  akan  datang.  Hal  ini  karena  transaksi  gadai  menyerupai  transaksi jual  beli.  Apabila  terjadi  demikian  maka  akad  akan  menjadi fasid (rusak). 11
Sementara  itu,  dalam  mazhab  Syafi'i  ijab  dan  qobul  boleh  diikat  dengan  syarat tertentu sepanjang syarat tersebut bermaksud untuk memperkokoh transaksi gadai itu  sendiri.  Jika  syarat  akan  menguntungkan al-rohin dan  akan  merugikan murtahin, seperti al-rohin mensyaratkan  agar al-murtahin tidak  menjual  barang yang  ia  gadaikan  kecuali  dengan  harga  diatas  nilai  hutangnya,  maka  syarat  dan akad tersebut batal. Apabila itu terjadi maka tidak ada arti dan tidak akan berguna penjamainan  semacam  itu,  suatu  barang  yang  tidak  boleh  dijual  kecuali menguntungkan debitur adalah sia-sia. 12
Demikian  juga  halnya  apabila  syarat  yang  ditentukan  itu  akan  membawa keuntungan  bagi al-murtahin dan  akan  merugikan al-rohin; seperti  syarat  yang menyebutkan  bahwa  murtahin  boleh  mengambil  manfaat  dari  barang  yang digadaikan  maka  ulama  berbeda  pendapat  tentang  hukumnya.  Untuk  ini,  sebagai ditulis  dalam    kitab Nihayah  al-Muhtaj ,  ada  dua  pendapat  ulama;  yaitu:  a) Kelompok  ulama  yang  menyatakan  bahwa  akad  dan  syarat  menjadi  batal  karena syarat bertentangan dengan tujuan akad; dan b) Golongan ulama yang berpendapat bahwa  akad  gadainya  sah  sementara  syarat  yug  menyertainya  batal  karena  akad gadai  merupakan  akad  tabarru’  sehingga  tidak  dipemgaruhi  oleh  syarat  yang
fasid . 13

## 2. Al-‘aqidain (al-rahin wa al-murtahin)
Al-‘aqidain  (al-rahin  wa  al-murtahin) .  Dua  orang  yang  berakad  yang  terdiri dari orang  yang  menggadaikan  dan  orang  yang  menerima  gadai. Keduanya  harus tergolong  cakap  melakukan  perbuatan/tindakan  hukum  yang  dalam  bahasa  fikih disebut  sebagai al-ahliyah  al-ada`; yang  secara  umum  disebut  orang  yang mukalaf.  Untuk  menjadi  orang  yang  mukalaf  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu.  Syarat  terebut  adalah:  a)  Baligh,  Baik  pemberi  gadai  maupun  penerima gadai  harus  orang  yang  sudah  dewasa  (sampai  umur/baligh).  Sebab,  orang  yang belum  dewasa  belum  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  dan  belum  dapat dimintai  peranggungjawaban  hukum;  b)  Berakal  sehat,  pemberi  gadai  maupun penerima  gadai  harus  orang  yang  memiliki  akal  yang  sehat;  c) Salim  al-hawas (sehat  panca  indra),  Kesehatan  jasmani  ini  dibutuhkan  untuk  memastikan eksistensi transaksi yang dilakukan. Jadi, jika ada salah satu dari panca indra yang rusak  tetapi  tidak  menghalangi  yang  bersangkutan  memastikan  transaksi  yang  ia lakukan,  maka  transaksinya  sah;  dan  d)  Sudah  datang/sampai  kepadanya  ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.
Pendapat  ulama  mazhab  Hanafi,  sebagai  dikutip  oleh  Dahlan  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam tidak  disyaratkan baligh pada  kedua  belah  pihak,  baik pemberi  gadai  maupun  penerima  gadai.  Seandainya,  ketika  berlangsungnya  akad gadai, kedua belah pihak yang terlibat sudah mumaiyiz dan berakal maka transaksi gadai yang mereka lakukan sah hukumnya asalkan transaksi kedua anak ini sudah mendapat  persetujuan  dari  orang  tua  atau  wali  mereka. 14 Demikian  Wahbah  al- Zuhaili  menjelaskan,  akad al-rohn (gadai)  adalah  identik  dengan  akad  jual  beli, orang  yang  sah  melakukan  transaksi  lual  beli  adalah  juga  sah  melakukan  akad gadai (al-rohn) . 15 Al-marhun (harta/barang  yang  dijadikan  jaminan).  Hanya barang-barang  atau  benda-benda  tertentu  yang  dapat  dijaminkan;  yaitu  yang memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat dimaksud adalah: Al-marhun barang atau benda  itu  harus  berupa  harta  yang  bisa  dijual; Al-marhun tidak  boleh  berupa manfaat; Al-marhun mempunyai  nilai  harta  dan  dapat  dan  boleh  dimanfaatkan; benda  atau  barang  yang  digadaikan  jelas  dan  tertentu/spesifik ;  al-marhun itu secara sah merupakan milik rahin; Al-marhun tidak terkait dengan hak orang lain; merupakan  harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat; dan Al-Marhun dapat dijual dan atau diserahkan baik bendanya maupun nilainya.

## Cholidi
3. Al-marhun bih
Al-marhun  bih (hutang).  Hutang  yang  akan  dijamin  dengan  gadai  harus memenuhi  kriteria  atau  syarat-syarat  tertentu.  Syarat-syarat  dimaksud  sebagai disebut oleh Wahbah al-Zuhaili adalah yaitu: al-marhun bih merupakan hak yang wajib  dikembalikan  kepada al-murtahin.al-marhun  bih dapat  dilunasi  dengan al- marhun .  Apabila  barang  yang  dijaminkan  tidak  memungkinkan  untuk  diserahkan sebagai  pengganti  hutang  yang  tak  terbayarkan,  maka  sia-sia  adanya  jaminan itu.Barang  tersebut  jelas  dan  tertentu  (dapat  dihitung  jumlahnya).Tidak  boleh menjaminkan barang yang tidak jelas, baik kepemilikannya maupun bendanya dan tidak  boleh  pula  yang  dijaminnya  sesuatu  yang  tidak  jelas;  seperti  salah  satu hutang  dari  beberapa  hutang.Menurut  ulama  mazhab  Syafi'i  dan  ulama  mazhab Hanbali syarat-syarat agar suatu hutang dapat dijamin dengan gadai adalah: a) Al- marhun  bih harus  merupakan  hutang  yang  tetap  dan  wajib;  b) Al-marhun  bih (hutang) dijamin dengan gadai harus jelas atau ditentukan kadarnya; dan c) Hutang tersebut harus sudah terjadi dan mengikat (lazim) atau akan segera mengikat.

## Pelaksanaan Sanggal dalam Perspektif Hukum Islam
Ketika  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  pemenuhan  kebutuhan hidup  mereka,  terutama  kebutuhan  primer  yang  menyangkut  hajat  hidup,  maka berbagai  upaya  dilakukan  sesusai  dengan  tingkat  kebutuhan  itu  sendiri.  Biasanya apabila ada sesuatu benda yang berharga yang penggunaan dan atau kegunaannya belum  atau  tidak  terlalu  mendesak,  maka  benda  berharga  itu  yang  mereka  jual untuk  memenuhi  kebutuhan  (hajat)  hidup  saat  itu.  Namun  ketika  benda  (barang) berharga  yang  memungkinkan  untuk  dijual  tidak  tersedia,  maka  mereka  akan mencoba  berusaha  mencari  pinjaman  ( behutang/ngisegh =  bahasa  daya).  Apabila jalan  yang  ditempuh  adalah behutang/ngisegh uang,  maka  akan  terjadi  2  (dua) kemungkinan;  yaitu:  1)  berhutang  dengan  (meminjam  dari)  keluarga,  terutama keluarga  dekat,  atau  2)  berhutang  dengan  orang  lain  yang  tidak  ada  hubungan keluarga. Alternatif manapun –untuk zaman sekarang in– yang dipilih, maka akan ada  dua  kemungkinan  berikutnya;  yaitu:  1)  berhutang  tanpa  jaminan;  dan  2) berhutang  dengan  jaminan ( busanggal = bahasa daya). Namun  jika  kemungkinan (alternatif)  kedua  yang  diambil  maka  akan  lebih  besar  kemungkinannya  untuk terjadinya berhutang dengan jaminan.
Ada beberapa hal, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang  termasuk  dalam  jalur  pergeseran  nilai  dan  prilaku  dalam  praktik sanggal pada  masyarakat  desa  Blambangan  OKU  Selatan.  Perubahan  itu  antara  lain:
pergeseran  ke  arah  positif.  Sedikit  demi  sedikit  mengalami  pergeseran  bahkan perubahan  kearah  penataan  manajemen  administrasi  yang  lebih  baik.  Hal  ini terlihat  pada:  a)  Transaksi sanggal pada  umumnya  dibubuhkan  dalam  surat perjanjian  atau  kontrak  antara  pihak  yang  terlibat;  b)  Transaksi sanggal pada umumnya  didukung  oleh  saksi  yang  cukup;  dan  c)  Transaksi sanggal pada umumnya dibubuhkan diatas kertas segel atau kertas bermaterai sebagai tanda atau lambang mereka melibatkan negara dalam perbuatan hukum mereka. 2. Pergeseran ke  arah  negatif.  Diantara  pergeseran  ke  arah  negatif  adalah:  a)  Melemahnhya pemeliharaan  atau  penjagaan  terhadap  asas  kepercayaan  dan  tujuan  mulia  dalam praktik sanggal ;  dan  b)  Dominannya  sikap  materialistis  –yang  ditandai  dengan keinginan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  transaksi sanggal –  pada  pihak kreditur dan  melemahnya sikap introspeksi  diri –yang ditandai  dengan tidak  mau mengkaji  kemampuan  diri  dalam  bidang  ekonomi  rumah  tangga–  pada  debitur. Adapun  hutang  yang  dijamin  dengan sanggal merupakan  hutang  uang  berupa sejumlah rupiah. Artinya hutang yang dijamin dengan barang sanggal merupakan hak  yang  dapat  dituntut  pemenuhannya  oleh  kreditur  dan  sekaligus  merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.

## Administrasi Sanggal
Dalam  hal  administrasi  transaksi sanggal di  desa  Blambangan  OKU Selatan,  pada  mulanya  dilakukan  secara  lisan  tanpa  dikukuhkan  dengan administrasi  sebagai  bukti  tertulis.  Dengan  segala  kesederhanannya  telah  terjadi transaksi sanggal . Hal ini dapat dipahami karena, sebagai masyarakat adat, praktik sanggal yang mereka lakukan dilandasi dengan asas kepercayaan yang kokoh dan dengan  tujuan  yang  mulia;  yaitu  sebagai  usaha  dalam  rangka  saling  tolong- menolong antar sesama.
Kebutuhan  masyarakat  desa  Blambangan  OKU  Selatan  terhadap administrasi dalam praktik sanggal tentu merupakan kebutuhan yang wajar bahkan niscaya.  Sebab,  semakin  modern  suatu  masyarakat  maka  semakin  tinggi  pula tuntuannya untuk mengadakah administrsi yang rapi dan handal.

## Kewajiban dan Hak Pemberi dan Penerima Gadai
Di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  ada  tiga  macam  kewajiban  dan  hak pemberi  gadai  ( rohin )  dan  penerima  gadai  ( murtahin ).  Ketiga  macam    kewajiban dan  hak  tersebut  adalah:  1)  Kewajiban  dan  hak  yang  yang  bersifat  normatif  dan berlaku  umum.Kewajiban  dan  hak  semacam  ini  dicantumkan  dalam  berbagai

## Cholidi
literature; dan 2) Kewajiban dan hak yang ditentukan oleh adat (tradisi). Informasi yang  disampaikan  oleh  informan  menunjukkan  adanya  tradisi  dalam  masyarakat desa Blambangan OKU Selatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak kreditur ( murtahin ) dan debitur ( rohin ); dan 3) Kewajiban dan hak yang ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. 16
Secara umum dan garis besarnya kewajiban dan hak yang harus ia lakukan adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban  pemberi  gadai  ( rohin ):  a.  Kewajiban  yang  bersifat  normatif  dan berlaku  umum.  Di  dalam  aturan  yang  menyangkut  gadai  sudah  ditentukan hal-hal  berikut  ini:  1)  Menyerahkan  barang  gadai  beserta  surat-surat  yang terkait  dengan  barang  yang  digadaikan;  2)  Membayar  hutang  yang dipinjamnya  pada  saat  jatuh  tempo.  Apabila  sampai  pada  saat  hutang  yang dijamin  jatuh  tempo  yang  bersangkutan  ( rohin )  tidak  sanggup  membayar hutangnya,  maka  akan  muncul  kewajiban  berikutnya;  yaitu  3)  Menyetujui tindakan murtahin (pemegang  gadai)  untuk  menjual  barang  yang  digadaikan apabila dan rohin tidak  mampu  melunasi  hutangnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Kewajiban pemberi  gadai  yang  ditentukan  oleh tradisi, Kewajiban  dimaksud adalah:  1)  Menyetujui  tindakan murtahin (pemegang  gadai)  untuk menggunakan  atau  mengambil  manfaat  dari  barang  yang  digadaikan;  dan  2) Menyetujui  kebijakan  kreditur  ( murtahin )  apabila  kreditur  mengmbil  alih kepemilikan  atas  barang  yang  digadaikan  tanpa  memperhitungkan  harga normal/pasar (seperti nilai jual objek pajak). Oleh karena itu, seandainya nilai hutang yang dijamin  dengan barang  gadai lebih rendah  dari nilai  jual barang gadai, maka debitur ( rohin ) tidak dapat menuntut selisih harga tersebut.
3. Kewajiban  yang  ditentukan  oleh  kesepakatan.  Untuk  kewajiban  ini  tidak dibatasi.  Sepanjang  kedua  belah  pihak  menyepakatinya  dapat  ditetapkan sebagai kewajiban bagi debitur.
4. Hak  pemberi  gadai  ( rohin ) . Di  samping  dibebani  beberapa  kewajiban  yang harus  dilaksnakan  oleh  pemberi  gadai,  yang  bersangkutan  juga  diberikan beberapa  hak  selama  gadai  berjalan.  Hak-hak  tersebut  terdiri  dari:  1) Menerima  kembali  barang  yang  ia  gadaikan  beserta  surat-surat  yang  terkait dengannya pada saat hutang dilunasi. Hak ini sebagai konsekuensi dari tidak berpindahnya  hak  kepemilikan  barang  gadai  dari  debitur  ( rohin )  ke  kreditur ( murtahin ).  Oleh  karena  itu,  dengan  berakhirnya  hubungan  hutang  piutang yang  dijamin,  maka  barang  gadai  secara  otomatis  kemali  kepada  debitur
( rohin );  dan  2)  Menerima  kelebihan  (selisih)  harga  (antara  hutang  dan  nilai rupiah barang) pada saat penjualan barang gadai.
5. Yang dilarang dilakukan oleh pemberi gadai ( rohin ): beberapa hal yang tidak boleh  dilakukan  oleh  pemberi  gadai  yakni:  a)  Memindahtangankan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan. Selama barang gadai masih di sanggal -kan  maka  selama  itu  pula rohin dilarang  memindah  tangankan kepemilikan  terhadap  barang  yang  digadaikan,  baik  dengan  cara  apapun; seperti  menjualnya  kepada  pihak  lain  atau  menggadaikannya  lagi  kepada pihak  lain;  dan  b)  Memanfaatkan  barang  gadai.  Selama sanggal masih berjalan  penerima  gadai  tidak  deperkenankan  memanfaatkan  barang  gadai kecuali ditentukan lain dalam akad terdahulu.
6. Kewajiban  penerima  gadai  ( murtahin ) . Sebagaimana  hal  pemberi  gadai, penerima  gadai  juga  memiliki  beberapa  kewajiban  yang  harus  ia  lakukan terkait  dengan  pelaksanaan  gadai  yang  melibatkan  dirinya,  baik  kewajiban yang  berdarakan  norma  maupun  yang  ditentukan  oleh  tradisi  atau  yang ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  yang  dibuat  ketika  berakad.  a) Kewajiban  penerima  gadai  ( murtahin )  yang  yang  bersifat  normatif  dan berlaku  umum  adalah:  1)  Menjaga  barang  gadai  beserta  surat-surat  yang terkait  dengan  barang  yang  digadaikan;  2)  Menyerahkan  kembali  barang gadai yang ada di tangannya pada saat hutang dilunasi pada saat jatuh tempo; dan 3) Menyerahkan kelebihan (selisih) harga (antara hutang dan nilai rupiah barang)  pada  saat  penjualan  barang  gadai  kepada  febitur  ( rohin ).  b) Kewajiban penerima gadai ( murtahin ) yang ditentukan oleh tradisi terdiri dari dua macam kewajiaban; yaitu: 1) Mengurus dan merawat dengan baik barang gadai  yang  berada  dalam  gengaman  tangannya;  dan  2)  Menyediakan  biaya untuk  perawatan  dan  pengurusan  barang  gadai  yang  ada  padanya.  Apabila pemegang  gadai  ( murtahin )  mengeluarkan  biaya  untuk  itu,  maka  yang bersangkutan tidak berhak menuntut penggantian dari pemberi gadai ( rohin ).
Inilah  perbedaan  antara  kewajiban  menyediakan  dana  untuk  perawatan  dan pengurusan  barang  gadai  yang  ada  dalam  norma  fikih  dan  dalam  tradisi  di desa  Blambangan  OKU  Selatan.  Kewajiban-kewajiban  di  atas  merupakan imbal balik dari hak memanfaatkan yang ia miliki.
7. Kewajiban  penerima  gadai  ( murtahin ) yang  ditentukan  melalui  kesepakatan.
Kesepakatan  disini  adalah  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak ketika  berakad  untuk  pelaksanaan  gadai.  Kewajiban  semacam  ini  tidak terbatas  adanya.  Selama  masing-masing  pihak  sepakat  dan  suka  sama  suka,

## Cholidi
tidak  ada  yang  merasa  dirugikan,  serta  tidak  melanggar  ketentuan  syara’, maka  kewajiban  itu  dapat  dibebankan  dan  harus  dilaksanakan  sesuai kesepakatan.
8. Hak  penerima  gadai  ( murtahin ):  Penerima  gadai  juga  di  samping  memiliki kewajiban  yang  harus  ia  penuhi,  kepadanya  diberikan  beberapa  hak  yang terkait  dengan  gadai  yang  melibatkandirinya.  Hak-hak  itu  adalah:  a) Menerima  barang  gadai  beserta  surat-surat  yang  terkait  dengan  barang  yang digadaikan;  b)  Memanfatkan  barang  gadai  yang  ada  di  tangannya  selama hutang  belum  dilunasi;  c)  Menagih  piutangnya  apabila  sudah  jatuh  tempo; dan  d)  Menolak  pelunasan  hutang  oleh  debitur  sebelum  jatuh  tempo  atau sebelum  dia  mendapatkan  manfaat  dari  barang  gadai  yang  ia  pegang sepanjang hal ini tidak dijelaskan lain dalam akad terdahulu.
9. Yang  dilarang  dilakukan  oleh  penerima  gadai  ( murtahin ).  Di  samping  ada kewajiban  dan hak bagi penerima  gadai ada pula hal-hal  yang tidak boleh ia lakukan  selama  gadai  masih  berjalan.  Hal-hal  dimaksud  adalah:  a)  Menjual barang  gadai  sebelum  huttang  jatuh  tempo  dan  debitur  nyata-nyata  tidak mampu  melaksanakan  kewajibannya  (wanprestsi);  dan  b)  Melakukan perbuatan  yang  akan  berakibat  terlantarnya  barang  gadai  yang  berada  dalam penguasaannya  dan  atau  merusaknya  dan  atau  memusnahkannya,  berikut surat-surat yang terkait dengan barang gadai tersebut.

## Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa
Secara  bahasa  wanprestasi  berarti  “prestasi  buruk’.  Sementara  yang dimaksud  dengan  wanprestasi  secara  umum  ialah  pelaksanaan  kewajiban  yang tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dan atau dilakukan tidak menurut selayaknya  (seharusnya). 17 Dalam  kancah  hukum  wanprestasi  adalah  tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dan  debitur.  Tetapi  untuk  menyatakan seorang debitur telah wanprestsi apabila terhadap debitur tersebut telah  dilakukan somasi  oleh  kreditur. 18 Dalam  masyarakat  desa  Blambangan  OKU  Selatan  sama dilakukan dalam bentuk penagihan atau peringatan oleh kreditur terhadap debitur.
Seorang  debitur  sudah  dapat  dianggap  wanprestasi  apabila  yang bersangkutan:  1)  Tidak  menunaikan  apa  yang  dia  sanggupi  untuk  ia  lakukan;  2) Melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  namun  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dijanjikan; 3) Melaksanakan apa yang  dijanjikan tetapi terlambat atau melampaui tempo  yang  disepakati;  dan  4)  Melakukan  apa  yang  oleh  perjanjian  tidak  boleh
dilakukan. 19 Wanprestasi dalam bentuk yang pertama yang biasanya berujung pada pengalihan hak kepemilikan barang gadai dari debitur kepada kreditur. Sedangkan wanprestasi  dalam  bentuk  kedua,  ketiga,  dan  keempat  masih  dapat dimusyawarahkan  sehingga  tidak  sera  merta  barang  gadai  berpindah  tangan kepada  kreditur.  Sebab,  dalam  keadaan  seperti  ini  debitur  masih  menunjukkan kemauan positifnya untuk menyelesaikan hutangnya.

## 1. Wanprestasi pada pihak debitur
Ada  dua  hal  yang  dapat  membuat  debitur  dianggap  melakukan  wanprestasi; yaitu  ketidakmampuan atau ketidakmauannya  melaksanakan kewajibannya dalam bentuk: 1) Tidak menyerahkan barang yang ia gadaikan kepada pihak kreditur (al- murtahin) .  Debitur  melanggar  dan  atau  tidak  melaksanakan  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  akad  (transaksi) sanggal ;  2)  Tidak  membayar  sama  sekali hutangnya pada kreditur (penerima gadai/ al-murtahin ). Debitur tidak menjalankan isi  perjanjian  yang  disepakati  ketika  terjadinya  akan  hutang  piutang;  3)  Tidak membayar  sebagian  hutangnya  kepada  kreditur  (penerima  gadai/ al-murtahin ).
Debitur tidak menjalankan sepenuhnya kewajibannya membayar hutangnya secara keseluruhan; 4) Membayar hutangnya tetapi setelah melampau waktu jatuh tempo yang  disepakati  sebelumnya.  Debitur  tidak  menepati  janji  yang  tertuang  dalam transaksi  hutang piutang;  yakni akan  membayar hutang pada  waktu tertentu, baik secara  mengangsur  atau  sekaligus;  5)  Tidak  mau  mengakui  bahwa  barang  gadai sudah  berpindah  tangan  kepemilikannya  dari  dirinya  ke  pemegang  gadai  kreditur (penerima  gadai/ al-murtahin )  pada  saat  tempo  pembayaran  (pelunasan), sebagaimana tercantum dalam dalam akad, sudah terlampaui; dan 6) Setelah jatuh tempo  pembayaran  hutang  debitur  menjual  barang  gadai  yang  berada  pada pemegang gadai kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur.

## 2. Wanprestasi pada pihak kreditur
Pihak  kreditur  dapat  pula  dianggap  melakukan  wanprestasi  karena ketidakmampuan  atau  ketidakmauannya  menyerahkan  kembali  barang  gadai kepada  debitur (rohin) sebagai  pemilik  barang  gadai.  Wanprestasi  ini  dapat berupa:  1)  Ketidakmauan  kreditur  menerima  pembayaran  hutang  oleh  debitur karena kreditur memang sangat mengharapkan barang gadai itu menjadi miliknya. Untuk itu kreditur membuat bermacam alasan agar debitur tidak bisa berkutik dan menerima  kehendak  kreditur.  Untuk  itu,  pada  umumnya  kreditur  nakal  ini melipatgandakan  bunga  pinjaman  sehingga  debitur  tidak  mampu  membayar;  dan 2)  Tidak  bersedia  menyerahkan  kembali  barang  gadai  yang  ada  ditangannya

## Cholidi
sekalipun  hutang  sudah  dibayar  oleh  debitur  pada  saat  jatuh  tempo.  Untuk  ini kreditur  juga  membangun  alasan  agar  debitur  bisa  menerima  keinginannya  untuk memiliki barang yang digadaikan kepadanya.
Kasus  wanprestasi  di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  jarang  sekali  terjadi. Terutama  pihak al-rohin akan  berusaha  sekuat  kemampuan  yang  ada  untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini, melunasi hutangnya pada kreditur. Sebab, apabila al-rohin wanprestasi  maka  yang  paling  dirugikan  adalah  dirinya  sendiri. Hal ini karena barang yang ia gadaikan selalu dinilai jauh lebih rendah dari harga normalnya.  Sementara  itu,  jika  yang  bersangkutan  wanprestasi,  tidak  dapat melunasi  hutangnya,  maka  barang  yang  ia  gadaikan  itu  akan  menjadi  hak  milik penuh  bagi  pemegang  gadai  ( al-murtahin ).  Padahal  hutang  yang  bersangkutan jauh  lebih rendah  nilainya  dibanding  nilai  harga normal (pasaran) barang  yang  ia gadaikan.
Untuk  menggatasi  peristiwa  wanprestasi  dimaksud,  maka  biasanya debitur/pemberi  gadai ( al-rohin ) beberapa waktu sebelum  jatuh tempo  hutangnya berusaha:  a)  Meminta  kemurahan  hati  kepada  kreditur  agar  berkenan  memberi penangguhan tempo pelunasan hutang yang hampir jatuh tempo itu. Bila upaya ini yang dilakukan oleh debitur, maka tidak jarang kreditur memberikan syarat kepada debitur. Syarat  dimaksud  dapat  berupa  penambahan  nilai  hutang  beberapa  persen (%)  dari  nominal  hutang  yang  hampir  jatuh  tempo  itu;  b)  Mencari  orang  yang bersedia  membeli  barang  yang  ia  gadaikan  itu  dengan  harga  normal  atau  paling tidak  harga  diatas  nilai  hutangnya.  Cara  ini  baiasanya  dia  lakukan  tidak  dengan persetujuan  pemegang  gadai  ( al-murtahin ),  karena  memang  tidak  ada  kewajiban untuk  memberi  tahu  dan  atau  minta  izin/persetujuan  pemegang  gadai  ( al- murtahin )  kecuali  ditentukan  lain  dalam  akad;  c)  Mencari  orang  yang  bersedia meminjaminya  uang  senilai  hutangya  yang  hampir  jatuh  tempo  dengan menjaminkan  kembali  barang  yang  sedang  ia  gadaikan  kepada  kreditur  pertama. Ini  dilakukan  sekedar  untuk  mendapatkan  perpanjangan  tempo  pembayaran. Upaya ini biasa disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang.
Wanprestasi  oleh  kreditur  juga  akan  merugikan  dirinya.  Sebab,  dengan adanya  wanprestasi  akan  menimbulkan  penilaian  negatif  dari  masyarakat.  Oleh karena itu, kreditur juga akan senantiasa menjaga image  dan citra dirinya dengan berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap debitur sebaik mungkin.

## Penyelesaian Sengketa
Apabila terjadi perselisihan dan atau persengketaan yang berkaian dengan hutang  piutang  dan  atau  praktik sanggal maka  pihak-pihak  yang  terkait  itu  juga yang  akan  mencari  jalan  penyelesaian  yang  terbaiknya.  Sebagai  warga  satu  desa tentu  tidak  menginginkan  terjadinya  perselisihan  dan  atau  persengketaan  yang berkepanjangan  sebagai  akibat  dari  wanprestasi  dalam  hutang  piutang  dan  atau transaksi sanggal .  Namun  berdasarkan  penjelasan  informan  bahwa  sampai  detik ini belum terdengar adanya perselisihan  dan atau persengketaan yang  diakibatkan oleh  wanprestasi  dalam  transaksi sanggal .  Atau  boleh  jadi  telah  pernah  ada kejadian  perselisihan  dan  atau  persengketaan  akibat  wanprestasi  tetapi,  karena masing-masing  pihak  merasa  malu,  lalu  berusaha  menutup-nutupinya;  sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan dan atau persengketaan dimaksud.

## Hukum Islam dan Pelaksanaan Sanggal
Terdapat  beberapa  titik  dari  proses  pelaksanaan sanggal di  desa Blambangan  OKU  Selatan  yang  perlu  mendapat  pengkajian  secara  fikih. Pengkajian  ini  bermaksud  untuk  mencari  rujukan  setiap  sisi  dan  tahapan  praktik sanggal tersebut.  Berikut  ini  beberapa  pembahasan  mengenai  kesesuian  atau ketidaksesuaian praktik sanggal dengan tuntunan fikih lintas mazhab. Uraian akan disajikan dalam uraian singkat dan sederhana.
1. Bangunan Sanggal
Ketika  mencermati  unsur-unsur  berikut  syarat-syaratnya  yang  membangun praktik sanggal di desa Blambangan OKU Selatan nampak jelas ada tiga diantara empat unsur yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam fikih;  sedangkan  unsur  yang  satunya  lagi  memiliki  kemungkinan  sesuai  dan kemungkinan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan dalam fikih.
Ketiga  unsur sanggal yang  sudah  sesuai  dengan  kajian  dalam  fikih  adalah sebagai  berikut:  a)  Para  pelaku sanggal ( al-rohin dan al-murtahin )  terdiri  dari orang-orang  yang  sudah  baligh  (cukup  umur)  dan  cakap  untuk  berbuat  hukum; sehingga  mereka  adalah  orang-orang  yang  sudah  memungkinkan  untuk mengambil  keputusan  hukum  dan  mampu  melakukan  perbuatan  hukum  yang dalam  bahasa  fikih  disebut  sebagai ahliyah  al-ada` .  Oleh  sebab  itu,  para  pihak tersebut  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum  atas  tindakan  hukum yang ia perbuat; b) Barang yang di- sanggal -kan ( al-marhun ) merupakan hak milik penuh  debitur/pemberi sanggal ( al-rohin )  yang  bebas  dari  hak-hak  orang  atau pihak lain; tidak terkait sedikitpun dengan hak orang dan atau pihak lain. Dengan

## Cholidi
demikian,  tidak  ada  halangan  yang  dapat  merintangi al-rohin men- tashorruf -kan dan  menyerahkan  barang  yang  akan  di- sanggal- kannya  kepada  kreditur  ( al- murtahin ); dan (c) Hutang yang dijamin ( al-marhun bih ) merupakan  hutang yang jelas, tidak ada kesamaran dan keraguan apdanya.
Adapun  kejelasan  hutang  yang  dijamin  dengan sanggal dapat  dilihat  dari beberapa indikator; yaitu: a) Jelas nilai nominalnya; sehingga dapat diukur dengan nilai  harga  barang  yang  digadaikan;  mialanya  Rp.  19.850.000,-  (sembilan  belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); b) Jelas batas jatuh temponya; misalnya selama  satu  tahun  sembilan  bulan  terhitung  dari  tanggal  1  bulan  Januari  tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun 2014 (1-1-2013 s/d 30-9- 2014); dan c) Jelas orang yang bertanggung jawab atas hutang dimaksud sehingga jelas siapa yang berkewajiban melunasinya.
Pada dasarnya redaksi akad ( shighot ) yang  digunakan  dalam praktik sanggal di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  sudah  memenuhi  ketentuan  Hukum  Islam. Namun  demikian,  apabila  dalam  akad  menyebutkan  hal-hal  yang  bertentangan dengan  ketentuan  dan atau kaidah  yang berlaku,  maka hal tersebut akan  merusak keabsahan  akad.Sebagaimana  dijelaskan  pada  uraian  sebelumnya  bahwa  ketika mengucapkan  redaksi  transaksi sanggal ,  terutama  pada  akad  yang  berupa  dialog yang  berakhir  dengan  kesepakatan,  ada  kemungkinan  menyebutkan  syarat-syarat tertentu. Apabila syarat yang dibuat tidak bertentangan dengan syara’, maka syarat itu sah dan berlaku dan tidak merusah keabsahan akad. Akan tetapi apabila syarat yang disepakati berpotensi menimbulkan kerugian disatu pihak dan menguntungkan di pihak lain, maka syarat tersebut gugur demi hukum. Hanya saja syarat  yang  dimajukan  pada  umunya  berhubungan  dengan  pemanfaatan  barang gadai  oleh al-murtahin ,  maka  syarat  semacam  itu  akan  gugur  demi  hukum,  tidak berlaku dan akad menjadi batal demi hukum. Uraian lebih terprinci akan disajikan pada point 3 setelah uraian berikut ini.

## 2. Kewajiban dan hak masing-masing pihak
Memperhatikan  kewajiban  dan  hak  yang  menempel  pada  setiap  orang  yang terlibat  dalam  suatu  praktik sanggal di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  dan dirujukkan  kepada  ketentuan-ketentuan  dalam  fikih,  maka  dapat  dikatakan sebahagian  dari  kewajiban  dan  hak  mereka  telah  sejalan  dengan  ketentuan  fikih dan  sebahagian  lainnya  masih  terdapat  ketidaksesuaiannya  dengan  ketentuan- ketentuan dalam fikih.
Dari  hasil  telaah  fikih  terhadap  kewajiban  dan  hak  para  pihak  yang  terlibat dalam praktik sanggal , dalam hal ini kreditur ( al-murtahin ) dan debitur ( al-rohin ) ditemukan  beberapa  hal  yang  memerlukan  penilaian  dari  sudut  hukum  Islam (fikih). Hal-hal dimaksud meliputi kewajiban dan hak normatif, kewajiban dan hak yang berdasarkan tradisi dan atau kespakatan, dan pemanfaatan barang gadai.
Mengenai  kewajiban  dan  hak  normatif  kreditur  ( al-murtahin )  dan  kewajiban debitur  ( al-rohin )  yang  berkaitan  dengan sanggal sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang diataur dalam Hukum Islam (fikih). Pemegang gadai berhak menahan barang gadai  selama  pinjaman  belum  dilunasi,  berhak  menjual al-marhun apabila  ( al-al- rohin )  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  pada  saat  hutang  jatuh  tempo,  dan berhak  mendapatkan  penggantian  biaya  yang  ia  keluarkan  untuk  menjaga  barang gadai  ( al-marhun )  selama  berada  di  tangannya.  Sementara  itu  pemberi  gadai berhak mendapatkan kelebihan atau selisih harga jual barang gadani (jika ada) dan hutang yang dijamin. Kewajiban kreditur harus menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai selama dalam penguasaannya. Dalam kasus ini kreditur tidak  memiliki  hak  untuk  meminta  penggantian  dana  pemeliharaan  dari  debitur karena kreditur sudah  memanfaatkan barang  gadai tersebut untuk  kepentigan dan keuntungan  pribadinya.  Padahal  dalam  pendapat  fikih  beberapa  ulama  dalam kasus  ini  kreditur  berhak  meminta  penggantian  dana  pemeliharaan  yang  telah  ia keluarkan.
Demikian  juga  halnya  hak  kreditur  untuk  mengambil  manfaat  dari  barang gadai,  kebun  karet  misalnya.  Selama  hutang  belum  dibayar  oleh  debitur,  maka selama  itu  pula  kreditur  dengan  luluasa  mengambil  hasil  kebun  karet  tersebut. Sebagai contoh kasus; diketahui:
a. Hutang  debitur  kepada  kreditur  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah).
b. Perjanjian waktu bayar selama satu tahun.
c. Hasil  bersih  kebun  karet  sebesar  Rp.  900.000,-  (sembilan  ratus  ribu rupiah),-  setiap  bulan.  Jadi  dalam  setahun  =  12  x  Rp.  900.000,-  =  Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),-
d. Pada  saat  jatuh  tempo  hutang  dibayar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah),-
Berarti,  dalam  kasus  ini,  kreditur  telah  mengantongi  keuntungan  (tidak  sah) sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),- lebih besar dari jumlah  hutang  yang  dijamin.  Dengan  demikian,  dalam  kasus  ini,  prinsip pemberdayaan dalam sistem ekonomi Islam telah dibaikan.

## Cholidi

## Kesimpulan
Dari  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  tingkat intensitas praktik sanggal di desa Blambangan OKU Selatan sangat rendah. Hal ini dikarenakan:  a)  Kebutuhan  mendesak  yang  mendorong  praktik sanggal jarang terjadi. Kalau pun itu terjadi,  maka sedapat mungkin mereka berusaha meminjam (berhutang) uang  kepada orang (calon  kreditur)  yang tidak  menghendaki  jaminan atau borg ;  b)  Ada  nilai  negatif  bagi  masyarakat  yang  me- nyanggal -kan  hartanya demi  mendapatkan  pinjaman  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  makan.  Yang bersangkutan  dinilai  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarganya; dan  c)  Kreditur  pada  umumnya  mengnginkan  barang  sanggal  berupa  harta  yang menghasilkan.  Oleh  karena  itu,  me- nyanggal -kan  harta,  seperti  kebun  karet  dan sawah,  cenderung  merugikan  debitur  ( debitur )  karena  kreditur  biasanya menginginkan  agar  dia  yang  mengambil  hasilnya  selama  kebun  karet  atau sawah itu ter- sanggal padanya.
Pada dasarnya prinsip  yang  mendasari praktik sanggal dalam  masyarakat desa  Blambangan  OKU  Selatan  adalah  pemberdayaan.  Namun  demikian,  praktik sanggal terkadang  ditunggangi  oleh  kepentingan  dan  keinginan  untuk mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain. Akad yang digunakan dalam praktik sanggal di  desa  Blambangan  OKU  Selatan  adalah  akad al-rohn yang dikenal  dalam  Hukum  Islam  sekalipun  sesekali  ada  penyimpangan  atau  perilaku yang menyimang dari ketentuan hukum Islam (fikih).

## Endnote
1 Lihat Anis, (1972), hlm. 378
2 Abu al-Husein Ahmad ibnu Faris ibnu Zakariya, Mu’jam al-Maqoyis fi al-Lughoh , (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 428 3 Lihat al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (1988), hlm. 187
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai , (Bandung: al-Ma’arif, 1983), hlm. 50
5 Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar Baru  Van  Hoeve,  1997), hlm. 1480
6 Lihat Wahbah, (1989), hlm. 181 7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 291 8 http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm 9 Lihat Wahbah, (1989), hlm. 183
10 Lihat al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (1988), hlm. 187
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah , Op.Cit. 12 Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al- Romli, Nihayah al-Muhtaj , (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 235 13 Ibid., 14 Lihat Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 1481
15 Lihat Wahbah,  (1989), hlm. 185 16 Wawancara, 01 Agustus 2014
17 Lihat Yahman, (2011), hlm. 77 18 Salim, Pengantar  Hukum  Perdata  Terulis  [BW] ,  (Yogyakarta:  Sinar  Grafika, 2008), hlm. 180
19 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW , (Bandung: Nuansa Aulia, 2003), hlm. 177

## Daftar Pustaka
Al-Romli,  Syamsuddin  Muhammad  bin  Abul  Abbas  Ahmad  bin  Hamzah  bin Syihabuddin. (2004). Nihayah al-Muhtaj . Beirut: Dar al-Fikr. Basyir,  Ahmad  Azhar.  (1983). Hukum  Islam  tentang Riba  Utang  Piutang  Gadai. Bandung: al-Ma’arif. Dahlan, Aziz. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. http://ulgs.tripod.com/aboutme.html Ibnu Zakariyah,  Abu al-Husein  Ahmad ibnu Faris. (1994). Mu’jam al-Maqoyis fi al-Lughoh. Lebanon: Dar al-Fikr. Muslich, Ahmad Wardi. (2013). Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah. Meliala, Djaja S. (2003). Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia. Salim.  (2008). Pengantar  Hukum  Perdata  Terulis  (BW) .  Yogyakarta:  Sinar Grafika.
Wawancara, 01 Agustus 2014