Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PENERAPAN ASAS HUKUM SATU SAKSI BUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
Author :
Henri M. Tobing, Selamat Lumban Gaol, Sujono marianto.hendri83@gmail.com, selamatgaol@unsurya.ac.id, merpatisjn@gmail.com

## Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

## ABSTRAK
Pembuktian dalam hukum pidana sangat perlu untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, perenan penegak hukum dalam melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian, Kejaksaan  dan  Hakim harus lebih cermat dan memahami terkait dalam hukum formilnya berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal  183  KUHAP,  salah  satunya  mengenai  saksi  dan  keterangan  saksi sebagaimana  saksi  dalam  pembuktian  dalam  fakta  membuktikan  orang  bersalah atau  tidaknya  seseorang  tesangka,  terdakwa.  Dalam  pembuktian  tindak  pidana cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi sangat diperlukan pembuktian yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana  tersebut dan haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pada seorang anak yang masih dibawah umur,  salah  satunya  keterangan  saksi  yang  bernilai  sebagai  bukti.  Penegakan hukum yang terlalu arogansi penyalahgunaan wewenang jabatan ( Abuse of power ) hingga  menjadikan  terdakwa  tersangka  sampai  menjadi  terdakwa  dalam  proses penuntutan  di  dalam  fakta  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Bekasi berdasarkan  putusan  Nomor:  302/Pid.Sus/2022/PN  BKs,  tanggal  27  Juni  2022 sebagaimana  kejadian  yang  dibuat-buat  atas  tuduhan  pencabulan  anak  dibawah umur terhadap anak dibawar umur, dimana para oknum pemuda yang berlokasi di tempat  kejadian  atas  peristiwa  pertemuan  antara  korban  dengan  Terdakwa diwarung  yang berlamat di Kampung Cakung, Rt.04/Rw.05, No. 31, Kelurahan jati Asih,  Kecamatan  Jati  Asih  Kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat,  masih  berwilayah hukum  Polres  Kota  Bekasi,  Kejaksaan  kota  Bekasi  dan  Pengadilan  Negeri  kota Bekasi,  dimana  atas  kejadian  tersebut  telah  di  atur  atau  dimanfaatkan  oleh  para oknum  pemuda  yang  dianggap  preman  setempat    untuk  menjebloskan  terdakwa yang  sebenarnya  tidak  ada  kejadian  pencabulan  tersebut  ke  penjara  demi kepentingan tujuan dan maksut memeras keluarga pelapor dan juga terdakwa serta keluargnya,  sehingga  pada  pada  tanggal  27  Juni  2022  diputus  oleh  pengadilan Negeri Kota Bekasi telah terbukti bersalah melakukan pencabulan di bawah umur, tetapi  pada  tanggal  15  Agustus  2022  pada  tingkat  Banding  pengadilan  Tinggi Bandung berdasarkan Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PT. Bdg, tidak terbukti bersalah dibebaskan ( Vrijspraak ) dari dakwaan atas tuntutan Jaksa Penunutut Umum Kata Kunci : Penerapan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi, Dalam Pembuktian Pidana Cabul, Anak Dibawah Umur, Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.

## PENDAHULUAN
Hukum  mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  dan  seiring  kemajuan perkembangan  hukum  itu  juga  sangat  begitu  pesat  dikalangan  masyarakat, dikarenakan  hukum  sebagai  alat  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat tersebut,  suatu  teori  yang  diharapkan  akan  dapat  membawa  kita  kepada penjelasan  mengenai  tempat  hukum  dalam  masyarakat  itu  tentulah  harus mampu untuk membeberkan hubungan kaitan- kaitan antara hukum di suatu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu  dengan  sendirinya  teori  itu  akan  menggambarkan  kerangka  suatu masyarakat  yang  umum  sifatnya,  kemudian  ditengah-tengah  kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.  Perubahan hukum yang terjadi,  dipengaruhi  oleh  perubahan  masyarakat,  dimensi  perubahan merupakan  fenomena  yang  mengarah  penyempurnaan  perlindungan pengaturan dengan memperhatikan perubahan masyarakat. Satjipto Raharjo menyatakan,  apabila  kita  tinjau  dari  sudut  pandang  perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat kita katakan bahwa masukannya hukum kedalam  bidang-bidang  kehidupan  masyarakat  menjadi  semakin meningkat bersama  dengan  makin  meningkatnya  peranan  yang  sangat  besar  penetrasi hukum  kedalam  masyarakat. 1 Perkembangan  atau  perubahan  yang  sangat besar penetrasi hukum kedalam masyarakat itu terjadi pada dua abad terakhir ini,  dimana  peranan  dari  kemajuan  teknologi  dan  industri  telah  menarik kegiatan  negara  itu  semakin  jauh  ke  dalam  bidang-bidang  kehidupan masyarakat.  Pengaruh  industrialisasi  dan  penggunaan  teknologi  modren terhadap  kehidupan  sosial  menghendaki  agar  hukum  melakukan  adaptasi terhadap  perubahan-perubahan  yang  ditimbulkan  oleh  pengaruh  tersebut. 2
Penegakan  hukum  yang  salah  dan  yang  terlalu  arogansi  penyalahgunaan kewenangan  atas  terjadinya  korban  pencabulan  anak  dibawah  umur  yang berusia 11 (sebelas) tahun atas nama Sdri. Mutiara Anastasya, yang terjadi
1 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Cet.1 (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, Oktober 2006), hlm.15-17.
2 Eny  Kusdarini, Hukum  Sebagai  Sarana  Perkembangan  Masyarakat, Cet.2  (Bandung, 1999), hlm. 1.
pada hari rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Kampung  cakung  Rt.04/Rw.05  No.31,  Kelurahan  Jatiasih,  Kecamatan Jatiasih,  Kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat,    diwilayah  hukumnya  Polres Metro  Kota  Bekasi  yang  beralamat  di  Jalan  Pangeran  Jayakarta,  Bekasi 17143, sebagaimana dalam peristiwa ini terlalu dipaksakan oleh para penegak hukum,  Polres  Metro  Kota  Bekasi  pada  Unit  Reskrim  Perlindungan Perempuan  Anak  (PPA),  Jaksa  Penunutut  Umum  (JPU)  Kota  Bekasi  dan bahkan  Ketua  Majelis  Hakim  serta  para  anggotanya,  dimana  pembuktian saksi yang telah dijadikan menjadi saksi pelapor sebagai orang tua kandung yang  dijadikan  menjadi  korban  cabul  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang berjenis  kelamin  perempuan  untuk  mewakili  putri  kandungnya  sendiri sebagai  korban,  dengan  cara  para  oknum  pemuda  yang  dianggap  sebagai preman setempat untuk memerintahkan saksi pelopor membuat laporan polisi dalam  perkara  pidana  perbuatan  cabul  terhadap  anak  di  bawah  umur sebagaimana dimaksut dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  UU  RI  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang, pada  pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E di Sentara Pelayanan Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  di  Polres  Metro  Bekasi  Kota  berdasarkan Nomor:  LP/B/1028/SPKT.Sat.Reskrim/  Restro  Bks  Kota/PMJ,  tanggal  30 Maret 2022, atas nama pelapor Sdri. Nesah, sesudah terjadinya atas laporan tersebut pelapor sadar telah berbuat salah telah Menzolimi kepada orang yang tidak  benar  atas  peristiwa  tersebut  melakukan  atas  perbuatan  yang  telah dituduhkan atau tidak bersalah kepadanya. menyatakan telah terbukti secara sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  berdasarkan  putusan  Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN  Bks,  tanggal  27  Juni  2022.  Hingga  pada  akhirnnya kuasa  hukum  terdakwa  mengajukan  banding  berdasarkan  Akta  Banding berdasarkan  No.  50/Bdg/Akta.Pid/2022/PN.Bks  pada  tanggal  30  Juni  2022 dan Jaksa Penunutut Umum (JPU) pada tanggal 06 Juli 2022 membuat Kontra Banding,  pada  tanggal  15  Agustus  2022,  atas  peristiwa  tersebut  putusan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PT. Bdg, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan (Vrijspraak) dari  seluruh  dari  Dakwaan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan memerintahkan  agar  terdakwa  segera  di keluarkan  guna  untuk  di  bebaskan dari  tahanan  rutan  bulak  kapal  Kota  Bekasi,  sehingga  pada  tanggal  12 September  2022  Jaksa  Penunutut  Umum  melanjutkan  upaya  hukum  atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pid. Sus/PT. BDG, tanggal 15  Agustus  2022  atas  nama  Terdakwa  Lucky  Heru  Ardianto,  seingga Terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan balasan atas kasasi atas Jaksa  Penunutut  Umum  kontra  kasasi  pada  tanggal  03  Oktober  2022, sehingga  hasil  putusan  Makamh  Agung  pada  Putusnnya  dengan  No. 605/K/pid.Sus/2023,  pada  tanggal  28  Februari  2023,  dengan  amar  putusan menolak  permohonan  kasasi/Penuntut  Umum  pada  kejaksaan  Negeri  Kota Bekasi.
Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul “Penerapan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Pembuktian  Tindak  Pidana  Cabul  Terhadap  Anak  Dibawa  Umur  Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.”

## RUMUSAN MASALAH
Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  tindak  pidana  perbuatan  cabul  terhadap  anak dibawah umur dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana  pembuktian  tindak  pidana  cabul  anak  dibawah  umur berdasarkan  Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  Praktek  Peradilan  di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tindak  Pidana  Perbuatan  Cabul  Terhadap  Anak  dibawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena  dalam  hukum  pidana  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  akan  ditindak dan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  pidana  yang  telah  ia  lakukan sebagaimana dalam hal ini disebut sebagai pelaku (subjek hukumnya), hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali.  Dengan  adannya  sanksi  yang  dimuat dalam  peraturan  undang-undang  akan  menekan  masyarakat  lainnya  untuk  tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan balai pustaka. 3 Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:
1. Baik budi bahasanya, beradad, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.
Kata “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada  dalam  diri  manusia  yang  mana  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  perundang- undangan.  Pertanggung  jawaban  tindak  pidana  kesusilaan  dalam  hal  ini  diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Buku XIV buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281-299 KUHP. Tindak pidana kesusilaan  dalam 4 KUHP  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  tindak  pidana  perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP, pengaturan tentang kejahatan pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam pasal 82 Ayat (1)  Undang-undang No. 23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  Ancaman  sanksi  pidana  Kejahatan
3 Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
kesusilaan  dalam  KUHP  memiliki  sanksi  pidana  penjara  sekurang-kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara, masing – masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga  dapat  dijatuhi  hukuman  berganda  sesuai  dengan  kejahatannya,  yaitu  dapat dijatuhi hukumna penjara dan dijatuhi hukuman denda.
2. Pembuktian  Tindak  Pidana  Cabul  Anak  Dibawah  Umur  Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  dalam  hal menentukan bersalah atau tidaknnya seseorang tersangka atau terdakwa  melakukan perbuatan peristiwa tindak pidana seharusnya mengikuti dalam hukum acara pidana yang  seharusnya  diterapkan  oleh  para  penegak  hukum  yang  dimulai  dari  tingkat Kepolisian  dengan  tahap  penyelidikan,  penyidikan (dominius  litis) hingga penetapan  tersangka,  hingga  proses  penunututan  yang  dilakukan  oleh  penunutut umum oleh Jaksa Penunutut Umum (JPU) dan diputuskan oleh majelis hakim pada peradilan  tingkat  peradilan  tingkat  pertama  yang  telah  di  putuskan  oleh  majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi sebagaimana dalam putusan terdakwa atas nama Sdr. Lucky Heru Ardiyanto berdasarkan putusan dengan nomor perkara No. 302/Pid. Sus/2022/PN Bks, pada tanggal 27 Juni 2022, sebagaimana hasil amar putusan pada pengadilan tingkat pertama menjelaskan sebagai berikut:

## MENGADILI:
1. Menyatakan  Terdakwa  Lucky  Heru  Ardianto,  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalahelakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja  melakukan  tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  di  jalani  Terdakwa dikurangan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
- 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastatasya;
- 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1  (satu)  helai  celana  dalam  biru  yang  digunakan  oleh  korban  Mutiara Anastasya;
- 1  (satu)  helai  celana  panjang  biru  yang  digunakan  oleh  korban  Mutiara Anastasya.
Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limah ribu rupiah)
Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 penasehat hukum terdakwa mengajukan memori  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Bandung  atas  putusan  pengadilan  Negeri Kota Bekasi, yang tidak berkeadilan dimana menurut penasehat hukum terdakwa pada  pelaksanaan  hukum  acara  sagat  menyimpang  atas  pembuktian  terhadap peristiwa  yang  dialami  oleh  terdakwa  atas  nama  Sdr.  Lucky  Heru  Ardianto, sehingga  hasil  putusan  peradilan  pada  Penggadilan  Tinggi  Bandung  berdasarkan nomor perkara pidana dengan Nomor: 249/Pid. Sus/2022/PT. BDG,  pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana hasil amar putusan pada pengadilan tingkat pertama menjelaskan sebagai berikut:
M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penunutut Umum;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor:  302/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan terdakwa Lucky Heru Ardiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagAimana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa Lucky Heru Ardianto oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. MemerIntahkan agar Terdakwa Lucky Heru Ardianto dikelurakan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
- 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastatasya;
- 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1  (satu)  helai  celana  panjang  biru  yang  digunakan  oleh  korban  Mutiara Anastasya.
Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.
6. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
Bahwa adapun bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanggal 27 Juni  2022,  No.  302/Pid.Sus/2022/PN.Bks  yang  telah  diperbaiki  oleh  Peradilan Banding tersebut amarnya berbunyi:
M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penunutut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan terdakwa Lucky Heru Ardiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagAimana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa Lucky Heru Ardianto oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. MemerIntahkan agar Terdakwa Lucky Heru Ardianto dikelurakan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat kenal lahir atas nama Mutiara Anastasia;
- 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh korban Mutiara Anastatasya;
- 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya;
- 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh korban Mutiara Anastasya.
Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Anastasya.
6. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  penulis  akan  memberikan  kesimpulannya sebagai akhir dari tulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
a. Pengaturan  hukum  pidana  di  Indonesia  ada  dua  jenis  yaitu  hukum  pidana umum yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana  dan hukum pidana  khusus  yang  diatur  di  Undang-undang  Perlindungan  Anak, sebagaimana  pada  kedua  jenis  hukum  tersebut  terkandung  pada  hukum materil  yang  bersumber  hukum  yang  menentukan  isi  suatu  peraturan  atau kaidah  hukum  yang  mengikat  setiap  orang  supaya  tidak  mengakibatkan pelanggaran  norma  hukum  pada  orang  lain,  pegaturan  tindak  pidana  cabul terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  berlaku  saat  ini  pada  peraturan  di Indonesia diatur dengan cara penerapan sangsi atas perbuatan pidana paling lama  sembilan  tahun  penjara,  jika  dibandingkan  dalam  peraturan  KUHP terbaru tahun 2023, menerapkan sangsi pidana paling lama dua belas tahun penjara  dengan  kategori  luka  berat  pada  diri  korban  sedangkan  peraturan perlindungan  anak  dimana  pengaturan  penerapan  pidananya  dengan  sangsi pidana  penjara  lima  belas  tahun  penjara  dan  ditambah  denda  sebesar  lima milyar  rupiah,  apabila  tidak  dibayarkan  oleh  terdakwa  maka  ditambahkan atau  digantikan lamanya  penahanan  kepada    terdakwa atas  putusan  mejelis hakim yang memutuskan pada amar putusannya;
b. Pembuktian pidana cabul pada umumnya diatur pada hukum formilnya dalam hukum acara pidana, sebagaimana mengatur perlengkapan pada pembuktian yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  yang  telah  menemukan  atau mempunyai  dua  alat  bukti  yang  sah  ditambah  keyakinan  hakim  yang diterpakan  oleh  hakim  pada  praktek  peradilan  di  seluruh  Indonesia,  untuk membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidan perbuatan cabul pada diri korban sendiri, minimal dua alat bukti dari kelima alat bukti  yang sah
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
pada  hukum  acara  pidana  sebagai  syarat  telah  ditemukan  telah  terjadi peristiwa pidana cabul yang dialami oleh korban anak di bawah umur, salah satu  kejadian  yang  dialami  oleh  Terdakwa  atas  nama  Sdr.  Lucky  Heru Ardiayanto  diputus  bersalah  melakukan pidana  cabul,  dimana  atas  putusan tersebut  telah  terjadi  kesalahan  penerapan  hukum  acara  pidana,  dimana keterangan  saksi  dan  pembuktian  yang  diajukan  sagat  lemah  pada persidangan hanya satu keterangan korban sendiri tanpa kesaksian yang lain untuk  meyakinkan  hakim.  Sehingga  hakim  pengadilan  tinggi  Bandung  dan hakim    Makamah  Agung  membebaskan  terdakwa  pada  amar  putusannya, karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana cabul.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Sidharta Arief Bernard, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 1999);
Rahardjo  Satjipto, Membedah  Hukum  Progresif, Cet.1  (Jakarta:Penerbit  Buku Kompas, Oktober 2006);
Harap  M.Yahyah, Pembahasan  permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan Kembali” Edisi-2, Cet. 1 ( Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000);
R.Soesilo, Komentar-komentarnya  Lengakap  Pasal  Demi  Pasal, Cetak  Ulang (Penerbit Politeai-Bogor, 1991);
Harrys  Pratama  Teguh, Hukum  Pidana  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia November 2020);
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1993);
HM  Akil  Mochtar, Pembalikan  beban  pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi,
(Jakarta; Penerbit Mahkamah Konstitusi, 2008);
DR. Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, Cet.2 (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, 2020);
Peter Mahfud Marzuki, Teori Hukum, Cet. 1 (Jakarta: Kencana September 2020);
Abdurrachman, “Aneka  Masalah  Hukum  Dalam  Rangka  Pembagunana  di  Indonesia”, Cet.2 (Yayasan Penerbit U.I. 1975);
Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish 2019);
Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  Dan  Korupsi  Di  Indonesia,
Cet.1 (Jakarta: Hai Asa Sukses 2011);
Hari  Sasangka, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana, (Bandung:  Mandar  Maju, 2003);

## 2. Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum
Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);
Undang-Undang  Nomor  8  Tahaun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76);
U ndang-Undang  Republik  Indonesia  No.  48  tahun  2009,  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Paraturan  pemerintah
Penggati  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  1  tahun  2016  tentang perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002, tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);
Undang-Undang  Republik  No.  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

## 3. Jurnal:
Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “ Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”, Jurnal Konstruksi  Hukum  ISSN:  2746-5055  Vol.  2,  No.  1,  Fakultas  Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Januari 2021 Hal. 192- 193;
Musyawir  Nurtan,  Syansuddin  Pasamai  &  Zainuddin,  “  Kekuatan  Pembuktian Keterangan  Saksi  Anak  Dalam  Sisitem  Peradilan  Pidana”,  Joural  of  Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 2, Februari 2021, Universitas Muslim Indonesia, hlm 3;
Anwar, S., & Rizanizarli, R. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian  Perkara  Pidana”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Pidana, Vol- (2), (2018), Hal.351-362.
4. Internet:
Kompas.Com, Sidang Bharada E, jaksa hadirkan 12 saksi, Termasuk Asisten
Rumah Tangga Fredi Sambo mantan Kepala Divisi Propram: “Kreteria Saksi dalam Perkara Pidana”
https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/01050081/kriteria-saksi- dalam-perkara-pidana.
Tribratanews.kepri.polri.go.id,  “  Perbuatan    Tindak  Cabul  di  Kepulauan  Riau”
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2022/03/31/pelecehan-seksual-atau- perbuatan-cabul;
Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”,
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch
Lawyersclubs.Com, “Teori-teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan”, Leave a Coment/berita.  Berita  Hukum  terbaru,  Hukum,  hukumonline,  hukum pidana, pidana, tujuan hukum pidana/By adminwebsite 2020, https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan- pemidanaan/;
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Lubabah, R. G., “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi (4 Juni 2021)”,
Sebanyak  7.191  Kasus. https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Kemenpppa- Catat-Kekerasan-Seksual-Tertinggi-Sebanyak-7191-Kasus.Html.  Diakses pada 15 Mei 2022.
Tribunnews http://www.tribunnews.com/seleb/2019/03/05/divonis-5-bulan-penjara-pekan- depan-augie-fantinus-bebas  ,  diakses  pada  tanggal  1  Juli  2019  pukul  15.30 WIB