Volume 6 No. 2, September 2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1444
PROSES PENDAFTARAN TANAH (AJUDIKASI) PADA KANTOR PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

## Yusman
Fakultas Hukum Universitas Pamulang E-mail : yusmangayo@ymail.com

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  pertama  kali dilakukan  secara  sporadik  dan  secarasistematik. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikankepastian hukum terhadap pemilik  tanah.  Fenomena  yang  terjadi  pada  praktekpendaftaran  tanah  menimbulkan permasalahan  bagi  pemilik  tanah  yang  akanmelakukan  pendaftaran  tanah.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yang dapat dilaksanakan secara  sporadik  dan secara  sistematik  memberikan  solusi  kepada  masyarakat  untuk dapat menentukan  salah  satu  pilihannya  terhadap  2  jenis  pendaftaran  tanah tersebut.Dalam  hal  ini  diharapkan  pemilik  tanah  dapat  memiliki  bukti  yang  kuat terhadap
kepemilikan  tanahnya. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  dan  cara  masyarakat melakukan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  serta  untuk  mengetahui faktor  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah, pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  dapat  diajukan  oleh pemegang  haknya ataupun  melalui  kuasanya  ke  Kantor  Pertanahan. Sedangkan  cara masyarakat  dalam  melakukan pendaftaran  tanah  dilakukan  secara  sporadik  dan sistematik.  Bagi  masyarakatyang  melakukan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Panitia.

## Abstract
Land registration is first done sporadically and systematically. Land registration aims to guarantee and provide legal certainty to landowners. The phenomenon that occurs in the practice  of  land  registration  causes  problems  for  landowners  who  will  carry  out  land registration.Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration that  can  be  carried  out  sporadically  and  systematically  provides  solutions  to  the community  to  be  able  to  determine  one  of  the  options  for  the  two  types  of  land registration. In this case it is expected that landowners can have strong evidence against ownership  of  the  land.The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  about  the implementation of sporadic land registration for the first time and the way the community
first registers land sporadically and to find out the supporting and inhibiting factors in the  implementation  of  land  registration,  the  first  sporadic  land  registration  can  be submitted by the right holder or through their attorney to the Land Office. Whereas the community's way of registering land is done sporadically and systematically. For people who do sporadic land registration can be done directly by the land owner or through the PPAT Office.
Keywords : Land Registration, Committe

## I. PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  artinya  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia  ataupun  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan sebagai  upaya  berkelanjutan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu  pengaturan penguasaan,  pemilikan  dan  penggunaan  tanah  perlu  lebih  diarahkan  bagi  semakin terjaminnya  tertib  di  bidang  hukum  pertanahan,  administrasi  pertanahan,  penggunaan tanah,  ataupun  pemeliharaan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  sehingga  adanya  kepastian hukum  di  bidang  pertanahan1.  Mengingat  begitu  pentingnya  tanah  karena  dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka perlu adanya aturan hukum yang diatur oleh pemerintah. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat  (3)  berbunyi  :  ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmu ran  rakyat”. Berdasarkan hak menguasai oleh negara sebagaimana tersebut di atas maka penguasaan atas  tanah  diatur  dalam  UUPA  (Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Pokok- Pokok Agraria). Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Pasal  19 Ayat  (1)  UUPA,  yaitu: “ Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
UUPA  juga  mengatur  kewajiban  bagi  pemegang  Hak  Milik,  pemegang  Hak Guna Usaha,dan pemegang Hak Guna Bangunan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.
Kewajiban  bagi  pemegang  Hak  Milik  atas  tanah  untuk  mendaftarkan  tanahnya  diatur dalam Pasal 23 UUPA, yaitu;
A. Hak  Milik,  demikian  pula  setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya  dengan hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam pasal 19.
B. Pendaftaran termasud dalam Ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
Mengenai  peralihan  hak  atas  tanah,  dalam  pasal  37  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  menyebutkan  bahwa: Tanah  merupakan  salah satu  kebutuhan  primer  bagi  manusia  bahkan  sampai meninggalpun  manusia  masih  membutuhkan  tanah.  Kebutuhan  manusia  terhadap  tanah dewasa  ini  makin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  semakin  bertambahnya  jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.
Tanah dalam pengertian  yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu  di  permukaan  bumi,  yang  terbatas,  berdimensi  dua  dengan  ukuran  panjang  dan lebar.  Dasar  kepastian  hukum  dalam  peraturan-peraturan  hukum  tertulis  sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak- pihak  yang  berkepentingan  untuk  dengan  mudah  mengetahui  hukum  yang  berlaku  dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun,  termaksud  pemberian  surat tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya. Pengertian hak milik menurut Henri Lie A. Weng (1970 : 3), Hak milik adalah  hak  untuk  menikmati  secara  bebas dan  memperlakukan  secara  sesuka  si  pemilik hak  yang  sempurna,  pemilik  dapat  menggunakannya,  menikmatinya,  memusnahkannya, membuangnya,  menjualnya.  Secara  umum  pengaturan  mengenai  hak  milik  atas  tanah
dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dapat  dilihat  dalam  Bagian  III  Bab  II  Pasal  20 sampai dengan Pasal 27, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Hak milik  itu  berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang  Pokok  Agraria  bahwa  merupakan  hak yang  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang  tidak  terbatas  sepanjang  tidak  ada  larangan  khusus  untuk  itu. Sifat  terkuat  dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak  untuk  bebas  dengan  menjual,  menghibahkan,  menukarkan  dan  mewariskan.  Hak penguasaan  atas  tanah  berisikan  serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan  atau  larangan bagi  pemegang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  mengenai  tanah  yang dihakinya, karena  telah  ditetapkan  Undang-Undang    Pokok  Agraria  dan  peraturan pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah. Pemberian  batasan  menurut  Pasal  4  Undang- Undang  Pokok  Agraria  terhadap  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  dalam  batas-batas menurut  peraturan  lainnya  yang  lebih  tinggi.  Ali Achmad Chomzah (2002 : 11) menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan  dan  badan  hukum  mengenai  tanah yang  dikuasainya  atau  dimilikinya. Dalam  rangka  memberi  kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  hak  atas  tanah  dan diberikan penegasan terhadap kekuatan sertifikat. Dampak arti praktisnya selama belum dibuktikan  yang sebaliknya data fisik dan data  yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Individu atau badan hukum lainnya tidak dapat menuntut tanah yang telah bersertifikat atas nama orang lain atau badan hukum lainnya. Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak  atas  tanah  diselenggarakan  pendaftaran  tanah  dengan  mengadakan  pengukuran, pemetaan  tanah  dan  penyelenggaraan  tata  usaha  hak  atas  tanah  merupakan  hubungan hukum  orang  atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  benda  yang  menimbulkan  kewenangan atas  obyek  bidang  tanah  dan  memaksa  orang  lain  untuk  menghormatinya  akibat  dari pemilikan.  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menugaskan  kepada  pemerintah untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  yang  bersifat rechts. Pendaftaran  tanah berfungsi  untuk  mengetahui  status  bidang  tanah,  siapa  pemiliknya,  apa  haknya,  berapa luasnya,  untuk  apa  dipergunakan.  Untuk  memperoleh  kekuatan  hukum  rangkaian
kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis,  pengajuan  kebenaran  materiil  pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah yang dilakukan  secara  sistematis  sampai  saat  ini  masih  dianggap  belum  maksimal  dan prosedural  dalam  masyarakat,  walaupun  sebelum  dilakukan  pengukuran  oleh  tim  teknis telah dilakukan pematokan awal oleh para pemilik tanah. Masyarakat Kelurahan Buaran butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Peranan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan pendaftaran tanah sangat dibutuhkan mulai dari tahap permohonan pendaftaran tanah oleh pihak yang berhak atas tanah atau yang dikuasainya diperlukan peran aktif dan ketelitian dari pihak BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan.  Berbagai  masalah yang muncul seperti adanya, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penertiban sertifikat  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  merupakan  beberapa  masalah  pertanahan  yang kerap  muncul  di  masyarakat  berkaitan  dengan  kegiatan  pendaftaran  tanah,  dimana  hal tersebut di sebabkan antara lain oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata  telah memiliki  sertifikat,  kembali  dimohonkan  untuk  diterbitkan  sertifikatnya lagi (satu obyek tanah memiliki dua sertifikat). Hal ini terjadi karena masalah terbatasnya pengumuman  kepada  masyarakat  oleh  pihak  BPN  dari  proses  pendataan  data  fisik  dan data  yuridis  sampai  dengan  penerbitan  sertifikat. Proses  sertifikat  tanah  merupakan sebuah  proses  sistematis  dimana  proses  ajudikasi yang merupakan kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama    kali,    meliputi pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran   data   fisik  dan  data   yuridis  mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses  di  dalamnya,  ketika  dalam  proses  ajudikasi  terdapat  masalah  dalam penanganannya, seperti adanya ketidak akuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang  merupakan  kegiatan  dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya, tentunya  menarik  perhatian  terhadap  kasus-kasus  yang  masalahnya  adalah  sertifikat
ganda,  dimana  ketika  sebuah  proses  pendaftaran  tanah  telah  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  tentunya  tidak  akan  terjadi  permasalahan. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian  secara  ilmiah  tentang “Proses Pendaftaran  Tanah  (Ajudikasi) Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” .
1. Konsep Hak Atas Tanah
a. Pengertian Hak Milik
Hak-hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri atas :
1) Hak milik
2) Hak guna usaha
3) Hak guna bangunan
4) Hak pakai
5) Hak sewa
6) Hak membuka tanah
7) Hak memungut hasil hutan
8) Hak-hak  lain  yang  tidak  masuk  dalam  pembagian  hak  tersebut  dan  akan ditetapkan dengan undang-undang.
Soedharyo  Soimin  (2001:1)  menyatakan  bahwa,  bila  dilihat  dari kepentingan  yang  mendesak  dan  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  ataupun  badan hukum  maka  hak  atas  tanah  dapat  dibedakan  atas  hak  milik,  hak  pakai,  hak  guna bangunan dan hak guna usaha.
Senada dengan pendapat tersebut A P Perlindungan (1998: 13), menyatakan bahwa :
“Pada dasarnya hak atas tanah hanya terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna  bangunan  dan  hak  pakai.  Namun  berdasarkan  UUPA  maka  hak  tersebut dapat ditambah dengan hak memungut hasil dan hak membuka tanah”.
Salah  satu  hak  atas  tanah  yang  sering  menjadi  pangkal  sengketa  di pengadilan adalah sengketa terhadap hak milik atas tanah. Secara yuridis hak milik diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (1) & (2)  UUPA  yang  menegaskan  bahwa,  hak  milik adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas
tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, dan hak ini dapat beralih serta dialihkan pada pihak lain.
Sehubungan  dengan  pengertian  tersebut  Soedharyo  Soimin  (1993:  1) mengatakan  bahwa,  hak  milik  adalah  hak  yang  dapat  diwariskan  secara  turun temurun,  secara  terus  menerus  dengan  tidak  harus  memohon  haknya  kembali apabila  terjadi  pemindahan  hak. Selanjutnya  A.  P.  Parlindungan  (1998:  137) menegaskan bahwa, unsur-unsur dari hak milik :
1) Turun temurun
Bahwa  hak  milik  dapat  diwariskan  pada  pihak  lain  atau  ahli  waris  apabila pemiliknya meninggal dunia tanpa harus memohon kembali bagi ahli waris untuk mendapatkan penetapan.
2) Terkuat dan terpenuh
Hal  ini  berarti  bahwa  hak  milik  merupakan  hak  yang  terkuat  dan  terpenuh yang dimiliki oleh seseorang dapat dibedakan dengan hak yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak miliknya yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi tetap mempunyai fungsi sosial.
3) Fungsi sosial
Maksudnya adalah meskipun hak milik sifatnya terkuat dan terpenuh tetapi tetap mempunyai fungsi sosial, yang mana apabila hak ini dibutuhkan untuk kepentingan  umum  maka  pemiliknya  harus  menyerahkannya  pada  negara dengan mendapatkan ganti rugi yang layak.
4) Dapat beralih dan dialihkan
Hak  milik  dapat  dialihkan  pada  pihak  yang  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  baik  melalui  penjualan,  penyerahan, hibah atau bahkan melalui hak tanggungan.
Apabila disimak bunyi  Pasal  21  ayat  (1),(2)  dan  (3)  UUPA  maka  dapat diketahui  bahwa  yang  berhak  untuk  memperoleh  hak  milik  adalah  hanya  warga negara  Indonesia;  oleh  pemerintah  ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan; orang asing yang
sudah  berlakunya  undang-undang  ini  memperoleh  hak  milik  karena  pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta kekayaan.

## II. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  normatif  empiris.  Metode penelitian  normatif  merupakan  model  penelitian  yang  menekankan  pada  kajian  ilmu hukum  dan  berusaha  menekankan  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  sehubungan dengan  kedudukan  tanah  Di  samping  itu  penelitian  empiris  adalah  kajian  ilmu  hukum untuk menemukan/ menganalisis kenyataan-kenyataan  yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di Kelurahan Buaran Tangerang selatan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  secara  terus  menerus  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah  susun  termaksud  pemberian  sertifikat,  sebagai  surat  tanda  bukti  hanya  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  termasuk pemberian  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah secara terus  menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka  memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.  (Budi  Harsono,  2003:73) Kata- kata  “suatu  rangkaian  kegiatan” menunjuk  kepada  adanya  berbagai  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah, yang  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  berturutan  menjadi  satu  kesatuan  rangkaian  yang bermuara  pada  tersedianya  data  yang  diperlukan  dalam  rangka  memberikan  jaminan
kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  bagi  rakyat. Kata  “terus  menerus”  menunjuk kepada  pelaksanaan  kegiatan,  yang  sekali  dimulai  tidak  akan  ada  akhirnya.  Data  yang sudah  terkumpul  dan  tersedia  harus  selalu  dipelihara,  dalam  arti  disesuaikan  dengan perubahan  perubahan  yang  terjadi kemudian,  hingga  tetap  sesuai  dengan  keadaan terakhir. Kata  “teratur”  menunjukan,  bahwa  semua  kegiatan  harus  berlandaskan peraturan perundang-undangan  yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.(Budi Harsono, 2003:73).

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Proses  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kantor  Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Panitia Ajudikasi) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
2. Faktor – faktor  yang  menghambat  proses  pendaftaran  tanah  ialah  kesalahan informasi, adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain, dan penggunaan jasa orang lain dalam pengurusan pendaftaran tanah.
B. Saran
1. Agar pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan jumlah tanah yang menjadi prioritas dalam pendaftaran tanah (ajudikasi).
2. Agar  pihak Kantor  Pertanahan Kota Tangerang  Selatan dalam  melakukan  proses pendaftaran tanah (ajudikasi) senantiasa memperhatikan kelengkapan informasi dan data yang diberikan pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A.P.Parlindungan,  1999,  “ Pendaftaran  Tanah  Indonesia  (Berdasarkan  P.P.  No.  24 Tahun  1997 Dilengkapi  dengan  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (P.P. No.37 Tahun  1998)”, CV. Mandar  Maju,  Bandung.
AchmadRubaie, 2007,“ HukumPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Bayumedia, Malang.
Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
Bachtiar  Effendi,  1993,  “ Kumpulan  Tulisan  Tentang  Hukum  Tanah ”,  Alumni,
Bandung.
,  1993, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan  Pelaksanaannya,
Alumni, Bandung.
BoediHarsono,1978,  “ Beberapa  Analisis  T entang  Hukum  Agraria”, Penerbit    Esa Studi Klub, Jakarta.
,1999,  “ Hukum Agraria  Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanannya” , Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
,2003, “ Hukum Agraria Indonesia: SejarahPembentukanUndang- UndangPokokAgraria : I si danPelaksanaan”, Djambatan, Jakarta.
,2005, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanannya,  Ed.  Rev.,  Cet.  10,  Djambatan, Jakarta.
,2008, “ Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum T anah”, Djambatan, Jakarta.
Cholid  Narbuko,  2004,  “ Metode  Penelitian  Kualitatif” ,  Remaja    Rosdakarya, Bandung.
CST.  Kansil,  1986, Pengantar Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta.
Dendy Sugono, dkk, 2008, “Kamus Bahasa Indonesia ”, Pusa t Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Djojodirdjo ,  M.A.  Moegni,  1979,  “ Perbuatan  Melawan  Hukum  :  Tanggung Gugat(Aansprakelijkheid)  Untuk Kerugian,  Yang  Disebabkan  Karena Perbuatan Melawan Hukum” , Pradnya Paramita, Jakarta.
Eddy Ruchiyat, 1998, “ Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya
UUPA” , Armico, Bandung.
Effendi  Perangin,  1986,  “ Pertanyaan  dan  Jawaban  Tentang  Hukum  Agrar ia” ,
Rajawali, Jakarta.
Esmi  Warassih  Pujirahayu,  1981, Hukum  Dalam  Perspektif    Sosial,    Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumni, Bandung.
Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Irawan  Soe hartono,  1999,  “ Metode  Penelitian    Sosial    Suatu    Tehnik    Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya” , Remaja Rosda Karya, Bandung.
Irawan Soerodjo, 2003, “ Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia” , Arloka, Surabaya.
Irene  Eka  Sihombing,  2005, “Segi -segi  Hukum  Tanah  Nasional  dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”, Cet I, Universitas Trisakti, Jakarta.
JJ.  M.  Wuisman,  1996,  “ Penelitian  Ilmu-ilmu  Sosial,  Asas- Asas” ,  Penyunting  M. Hisyam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Kartono,  1982, Persetujuan Jual  Beli  Menurut  Kitab  Undang-undang    Hukum
Perdata, Cetakan 2, Pradnyana Paramita, Jakarta.
Khairunnisa,  2008,  “ Kedudukan,  Peran  dan    Tanggung    Jawab    Hukum Direksi”, Pasca Sarjana,USU, Medan.
Komariah,  2001,  “ Hukum  Perdata” ,  Edisi  Revisi,  Universitas  Muhammadiyah Malang, Malang.
Lexy  J.  Moleong,  1993,  “ Metodologi  Penelitian  Kualitatif” ,  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
M.  Solly  Lubis,  1994,  “ Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian” ,  Mandar  Madju,  Bandung. Nasution S, 1992, “ Metode Penelitian Kualitatif”, Tarsito, Bandung.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,  “ Penelitian  Hukum”, KencanaPrenada    Media, Jakarta.
R. Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
dan  Tjitrosudibio,  2001, Kilab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Robert  Siedman  dalam  Nurul  Akhmad,  2009, Interasi  Politik  Dalam  Proses Pembentukan Hukum, Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNNES, Semarang.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, “ Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Roscoe Pound. “ Introduction To The Phlisophy Of Law” dalam Romli Atmasasmita,
2000, “ Perbandingan Hukum Pidana”, Cet.II, Mandar  Maju, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
,1996, “ Ilmu Hukum” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2007, “ Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta.
Sonny  Darsanto,  2009,  “ Tinjauan Yuridis  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Objek Jual Beli Akta PPAT, (Studi Kasus Putusan No. 54 / Pdt / G / 1999 / PN.Pt di Pengadilan Negeri Pati)”, Tesis, Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro, Semarang.
Sri Winarsi, “ PengaturanNotarisdan PPAT sebagaiPejabatUmum” , MajalahYuridika,  FakultasHukumUniversitasAirlangga,  Volume  17  No.2, Surabaya, Maret, 2002.
Sudikno  Mertokusumo,  1991,  “ Mengenai Hukum  (Suatu  Pengantar)”, Liberty,
Yogyakarta.
Sugiono,  2007,  “ Metodologi Penelitian  Pendidikan” ,  Alfabeta.  Bandung,  2007, hal.194.
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, tanpa tahun, “ Politik Hukum Pidana Kajian  Kebijakan  Kriminalisasai  dan  Deskrimin alisasi” ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Urip  Santoso,  2010, Pendaftaran dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah, Cet.  2,  Kencana,
Jakarta.
W.J.S.  Poerwadarminta,  2003,  “ Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia” ,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Winarno Surachmad, 2000, “ Pengertian Metodolo gi Ilmiah” , CV Tarsito, Bandung.

## Peraturan Per Undang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentasng  Peratauran  Dasar  Pokok- pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah Nomor 37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan    Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor    24    Tahun    1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 1  Tahun  2006  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor    37    Tahun    1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 23 Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor    1 Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan    Peraturan    Pemerintah Nomor 37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 8  Tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor    3 Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan    Peraturan    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.