## KARAKTERISTIK PENATAAN RUANG DAN FASILITAS PUBLIK PADA KAMPUNG PULAU BELIMBING

## Muhd. Arief Al Husaini
Dosen, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Riau

## Abstrak
Modernisasi  pengembangan  kota  seharusnya  tidak  menghilangkan  nilai-nilai  dari  prinsip tradisional  dan  kearifan  lokal.  Berdasarkan  strategi  pengembangan  desentralisasi  dalam  proses friendly  city seharusnya  lebih  dekat  merujuk  pada    kediaman  lokal  tradisional.  Kampung  Pulau Belimbing  telah  mempraktekkan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam  penataan  dan  rancangan  ruang dan  fasilitas  publik  sejak  ratusan  tahun  dahulu.  Kampung  tradisional  dikembangkan  dengan karakteristik berdasarkan keadilan dan kesamaan dalam mencapai kebutuhan suku. Pengetahuan dan  aplikasi  kearifan  lokal  ini  dapat  membantu  pengembangan  kota  berbasis friendly  city , khususnya di kota Melayu. Tujuan dari makalah ini untuk meninjau karakteristik ruang dan fasilitas publik  di  Kampung  Pulau  Belimbing  sebagai  acuan  perancangan  kota  yang  berbasis friendly  city . Penelitian ini menerapkan paradigma naturalistik dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis diachronic  reading.    Studi  ini  menunjukkan  bahwa  Kampung  Pulau  Belimbing  telah mengimplementasikan  prisip-prinsip friendly  city pada  ruang  dan  fasilitas  publik.  Penerapan kearifan  lokal  ini  dapat  menjadi  model  untuk  pengembangan  kota  masa  depan,  khususnya ketepatan pada ruang publik.
Kata Kunci : Ruang Publik, Fasilitas Publik, Kampung Tradisional, Pulau Belimbing, Kearifan Lokal

## Abstract
The modernization of urban development should not lose the values of traditional principles and local wisdom. According to decentralization development strategic, in creating friendly city should be  closely  related  to  traditional  inhabitation  wisdom.  Pulau  Belimbing  traditional  neighborhood has  practiced  local  wisdom  values  in  planning  and  designing  of  public  space  and  facilities  for hundreds of years. The traditional kampong is developed with the characteristics of space fairness and equal accessibility to accommodate the needs of local tribes. The knowledge and application of such wisdom could help in the planning of friendly city development, especially in Malay land. The aim of this paper is to review the characteristic of public space and facilities planning in Pulau Belimbing  traditional  neighborhood.  This  research  applies  naturalistic  paradigm  with  qualitative approach and diachronic reading as the tool of analysis. The study indicates that Pulau Belimbing traditional  neighborhood  has  implemented  the  principles  of  friendly  city  in  planning  of  public space and facilities. The tradition inhabitation wisdom can be model for the development of future city, especially in public spaces provision.

## Karakteristik Penataan Ruang Dan Fasilitas Publik Pada Kampung  Pulau Belimbing
Keywords : Public Spaces, Public Facilities, Traditional Setllement, Pulau Belimbing, Local Wisdom

## Pendahuluan
Indonesia  dikenal  memiliki  ragam  budaya  yang telah  mengakar  sejak  lama.  Cerminan  budaya ini tergambarkan dalam aspek dasar kehidupan dalam  bentuk  fisik  maupun  non  fisik.  Salah satunya seperti proses pembentukan permukiman yang dipengaruhi oleh budaya dan geografi  wilayah  yang  dipilih.  Pemukiman sendiri  adalah  wadah  aktivitas  manusia  yang diperoleh  dari  memaknai  keadaan  fisik  alami, kebutuhan  untuk  hidup  secara  biologis  ( man ), sosial,  naungan  bangunan,  dan  jaringan  jalan (Doxiadis,  1968).  Kelima  elemen  tersebut membentuk  lingkungan  dasar  sebagai  wadah bagi  manusia  yang  membentuk  kelompok- kelompok  sosial.  Hal  ini  karena  adanya  suatu masyarakat  yang  terhubung  dengan  satu  sama lainnya.  Lebih  lanjut  karaktersitik  struktur permukiman tradisional pengidentifikasian tempat,  lintasan,  batas  sebagai  komponen utama,  dan  orientasi  melalui  hirarki  dan jaringan. Selanjutnya menjadi dasar kota ramah dimasa  depan  yang  mengedepankan  kota ramah.
Penelitian  ini  fokus  pada  Kampung  Pulau Belimbing  yang  tergolong  sebagai  salah  satu pemukiman tradisional yang bercirikan Melayu. Definisi kampung diidentikkan sebagai penyebutan  nama tempat yang  dalam arsitektur  merupakan  sebagai  pemukiman. Pada Kampung Pulau Belimbing telah terbentuk permukiman  yang  kompleks  yang  ditandai dengan  adanya  keberagaman  suku,  adanya pembatasan  wilayah  masing-masing  suku, adanya  hirarki  baik  ruang  maupun  jaringan jalan  (skala  mikro-mezzo-makro),  adanya penempatan  fasilitas  berdasarkan  batasan pengguna. Kampung Pulau Belimbing berada di Desa  Kuok,  Kecamatan  Kuok,  Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kampung ini merupakan
kampung  awal  di  daerah  ini  yang  kemudian bertransformasi  dan  membentuk  kampung- kampung  baru  di  sekitarnya.  Kampung  ini secara  geografis  berada di tepi  sungai  Kampar. Pada  awalnya  transportasi  menggunakan  jalur sungai dan kampung berkembang ditepi sungai.
Kampung  ini  terdapat  keberagaman  etnis dengan  rumpun  yang  sama.  Dari  wawancara diketahui,  bahwa  Kampung  Pulau  Belimbing dihuni  oleh  kelompok  rumpun  suku  melayu yang  terdiri  dari  beberapa  klan  kecil  seperti Domo, Melayu Maharajolelo, Chaniago, Pitopang,  dan  Piliang.  Kampung  ini  memiliki aturan  yang  melekat  baik  secara  fisik  maupun non  fisik.  Aturan  tersebut  bertujuan  untuk mencapai  keamanan  dan  kestabilan  kampung. Pertama,  aturan  tentang  adanya  pembagian masing-masing  zona  permukiman  masing- masing  suku.  Masyarakat  akan  mendiami wilayah  yang  telah  yang  ditetapkan  sebagai wilayah permukimannya, sehingga tidak adanya percampuran  suku.  Kedua,  aturan  tentang penentuan hirarki jalan berupa jalan umum dan jalan  khusus  permukiman  suku.  Ketiga,  aturan tentang  penyediaan  fasilitas  baik  fasilitas umum  kampung  maupun  fasilitas  khusus masing-masing suku. Fasilitas-fasilitas ditempatkan  sesuai  pada  zona  masing-masing berdasarakan  fungsinya.  Fasilitas  umum  telah ditetapkan  berupa  fasilitas  pendidikan,  ibadah, kesehatan,  olahraga,  dan  hiburan.  Sedangkan fasilitas  khusus  masing-masing  suku  ditujukan untuk  kegiatan  khusus  masing-masing  suku seperti  permukiman,  nongsa,  tanah  usaha, pemakaman, dan pemandian.
Isu  penting  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  adalah adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan pengembangan wilayahnya. Indonesia menerapkan  kebijakan  desentralisasi  dalam proses  pengembangan  kawasan.  Desentralisasi
sendiri  adalah  penyerahan  wewenang  atau kebijakan  kepada  masing-masing  daerah  untuk mengatur  pekerjaannya  sendiri.  Hal  itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termasuk juga dibidang arsitektur dan perencanaan  kota.  Salah  satu  kelemahan desentralisasi  adalah  lemahnya  pendalaman local wisdom disebabkan berkurangnya penelitian  mendalam  akibat  biaya  yang  tinggi dan  perundingan  yang  bertele-tele.  Hal  itu menyebabkan mudahnya melaksanakan program  yang  tidak  memiliki  karakter  kuat berdasarkan  kebutuhan  lokal,  melainkan meniru  apa  yang  sedang  berkembang  di  kota lain.  Contoh  lain  adalah  dalam  satu  provinsi muncul  keberagaman  bangunan  yang  saling tolak menolak dalam azas karakter pembangunan.
Hal  ini  diperburuk  oleh  adanya modern movement dalam  bidang  arsitektur,  yang memunculkan  sikap  saling  meniru  apa  yang berhasil di luar sana. Padahal nilai yang dibawa olehnya tidak  sesuai jika  diterapkan  dikotanya. Selanjutnya  menimbulkan  permasalahan  yang serupa  bahwa  kota-kota  di  Indoensia  akan seragam  tanpa  memiliki  nilai-nilai  yang  khas. Hal lain adalah tergerusnya nilai-nilai tradisional  dalam  mengatur  permukimannya seperti mengatur zonasi, fasilitas, ruang publik, dan  jaringan  jalan.  Dengan  membandingkan teoritis  dan  fakta  empirik  bahwa  diduga Kampung  Pulau  Belimbing  telah  menerapkan prinsip friendly  city ,  khususnya  pada  ruang publik  dan  fasilitas.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini melihat prinsip-prinsip friendly city khususnya pada ruang publik dan fasilitas yang diterapkan  pada  Kampung  Pulau  Belimbing. Prinsip  Kampung  Pulau  Belimbing  seperti kenyamanan tinggal, penempatan ruang publik dan fasilitas yang adil, dan mampu mengakomodasi  seluruh  suku,  dan  adanya perhatian  jaringan  jalan.  Prinsip Friendly  city Kampung
Pulau Belimbing memiliki
karaktersitik tersendiri yaitu berkarakter
melayu.  Hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  model atau  percontohan  dalam  mengembangkan perkotaan dimasa depan yang berkarakter kota ideal.

## Lokasi Penelitian
Kampung  Pulau  Belimbing  memiliki  luas  ±1.6 km 2 yang  mana  berlokasi  di  Kecamatan  Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kampung ini merupakan  salah  satu  kampung  tradisional dengan  budaya  Melayu  dengan  basis  ekonomi adalah nelayan sungai, pertanian dan perkebunan. Kampung ini berada di tepi Sungai Kampar.
Gambar  1 .  Peta  Lokasi  Penelitian  (Sumber: Penginderaan Google Earth,  2008)

## Studi Literatur
Kehidupan    manusia  selalu  bergantung  pada tempat  dimana  dia  tinggal.  Hal  ini  terkait dengan penyediaan ruang bagi keberlangsungan  kegiatan.  Selain  itu,  tempat harus memberikan rasa aman, kesenangan, dan penjaminan hidup. Proses ini yang dilewati oleh masyarakat  tradisional  Indonesia  sejak  dulu hingga  masyarakat  modern  saat  ini,  yaitu proses mendiami suatu wilayah. Tempat tinggal ini  selalu  tumbuh  menuju  kompleksitas  yang semakin tinggi. Berawal dari sebuah compound menjadi  kampung  dan  berakhir  sebuah  kota yang  dikenal  saat  ini.  Fokus  pada  paper  ini adalah mempelajari proses awal pada perkampungan  tradisional  yang  selanjutnya disebut kampung.
Kampung  tradisional  di  Indonesia  diidentik dengan  hubungan  kekerabatan  dan  rasa memiliki  sebuah  tempat.  Pada  tahun  1984,

## Karakteristik Penataan Ruang Dan Fasilitas Publik Pada Kampung  Pulau Belimbing
Herbasuki menjelaskan bahwa kampung merupakan lingkungan tradisional yang ditandai  dengan  ciri  kehidupan  yang  terjalin dalam ikatan keluarga yang erat dan kebiasaan- kebiasaan  tradisional.  Selanjutnya  pada  tahun 1991, Budiharjo berpedendapat, bahwa identitas  kampung  adalah  sebuah  jejak peradaban yang ditampilkan sepanjang sejarah suatu  wilayah  yang  tidak  bisa  difabrikasikan pada  suatu  saat  saja  atau  yang  disebut instant culture (budaya dadakan). Pada perkampungan tradisional terdapat berbagai suku, kebudayaan, dan agama yang menyebabkan secara arsitektural  terdapat  berbagai  macam  bentuk atau  pola  penataan  ruang  secara  tradisional. Pola  tradisional  tersebut  mengacu  pada kebudayaan dan lokalitas kesetempatan masing-masing  daerah.  Selain  itu,  pada  tahun 1996,  Pamuk  mengatakan  bahwa  dalam masyarakat  tradisional,  status  tanah  dan  klaim atas  tanah  muncul  sebagai  kewenangan  yang diberikan oleh kekeluargaan, hukum adat, kasta, dan sebagainya.
Pada  tahun  1969,  Rapoport  melihat  beberapa identas  sebuah  kampung  dari  segi  morfologi penataan  ruang  yaitu  suatu  kampung  dengan hunian  rumah  yang  mengelilingi  suatu  pusat ruang  kampung,  bentuk  dan  material-material dari  hunian  dan  pusat  ruang  kampung  sama yang  berubah  secara  tidak  mendasar  dengan pengaturan alami,pengaturan rumah tradisional sepanjang jalan sehingga fundamental  menghasilkan  permukiman  yang berbeda.
Gambar  2 .  Jenis  Struktur  Kampung  (Sumber: Rapoport,  1969)
Lebih dalam lagi aspek-aspek friendly city yaitu permukiman, partisipasi sosial, rasa hormat dan sosial inklusif, partisipasi pemerintah, komunikasi dan informasi, dukungan komunitas dan  layanan  kesehatan,  ruang  luar  dan bangunan-bangunan, dan transportasi (Colangeli,  2007).  Pada  tahun  2009,  Mori mengatakan,  bahwa  aksesibilitas  jalan  menjadi perhatian  penting  bahwa  sebuah  jalan  harus tujuan  yang  jelas,  menghindari  kebingungan, dan, visi yang tinggi.
Selanjutnya  Mori  (2009)  menambahkan  hal penting  lainnya  yaitu  setiap  orang  harus merasakaan  kemudahan  hidup,  produk  kota yang  disediakan  dipertimbangkan  harus  dapat digunakan  oleh  semua,  layanan  dan  informasi yang  merata,  adanya  rasa  kemandirian  dalam bekerja, dan simbiotik sosial.

## Metode Penelitian
Tujuan  dari  makalah  ini  adalah  menelaah karakteristik  ruang  dan  fasilitas  publik  pada kampung  tradisional  Pulau  Belimbing.  Dasar dari  penelitian  ini  adalah  naturalistik  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Hal  ini  memfokuskan  adanya  interpretasi  dan deskripsi secara sistematis.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah untuk  mengungkapkan  perubahan  dan  fakta pada  kampung  Pulau  Belimbing.  Metode sejarah  akan  melalui  empat  tahap  yaitu heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi. Teknik  pengambilan  sampel  adalah purposive sampling yaitu mewawancara secara mendalam  terhadap  nara  sumber  yang memahami kondisi sebenarnya sampai informasi yang diperoleh berulang.
Metode  analisis  yang  diterapkan  adalah diachronic reading untuk menemukan karakteristik  dasar  dari  ruang  dan  fasilitas publik  Kampung  Pulau  Belimbing.  Fakta  yang
ditemukan  pada  lokasi  penelitian  akan dianalisis dan dideskripsikan untuk memperoleh  tujuan  penelitian.  Kompenen penting  pada  penelitian  ini  adalah  penekanan pada setting alamiah, interpretasi, dan maksud.

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik Kampung Pulau Belimbing
Pandangan morfologi dari segi arsitektur adalah studi  tentang  bentuk,  struktur  ruang  dan lingkungan  binaan  baik  secara  fisik  maupun pengaruh  non  fisik.  Maka  karakter  kampung Pulau  Belimbing  akan  dilihat  dari  aspek  fisik maupun  non  fisik.  Aspek  non  fisik  dilihat berdasarkan sistem kemasyarakatan/ kekerabatan, ekonomi, kehidupan budaya/religi. Sedangkan  aspek  non  fisik  akan  ditinjau berdasarkan  guna  lahan,  permukiman,  dan elemen  pemukiman.  Selanjutnya dibahas  secar berurutan yaitu aspek non fisik dan fisik.
Secara pemerintahan Kampung Pulau Belimbing  memiliki  beberapa  fase  yaitu  fase perkembangan  awal,  penjajahan  Belanda,  dan Saat  ini.  Saat  awal  pembentukan  Kampung Pulau  Belimbing  merupakan  area  masyarakat pelaut  yang  mencoba  menetap.  Hal  itu  erat kaitannya  dengan  kerajaan-kerajaan  tua  yang ada  di  Provinsi  Riau  dan  Lingga.  Selanjutnya pada  tahun  1946  pemerintah  memasukkan Kampung  Pulau  Belimbing  kedalam  daerah administratif  desa  Kuok  yang  tergabung  pada Kenegerian  Lima  Puluh  Koto  Provinsi  Sumatra Barat  yang  dipimpin  oleh  Datu’  atau  Ninik Mamak.  Hal  ini  menjadi  spekulasi  merubah haluan  sejarah  yang  mengaitkan  Pulau Belimbing  berasal  dari  Suku  Minangkabau. Seiring  terbentuknya  Kabupaten  Kampar  pada tahun 1950, maka kenegrian Kuok dikembalikan  kedalamnya.  Secara  langsung Pulau  Belimbing  berada  pada  aministratif Kabupaten Kampar.
Dari wawancara didapat, bahwa selain lembaga pemerintahan  terdapat  lembaga  adat  yang dipimpin  oleh  kepala  suku    serta  perangkat adat  yang  memiliki  peran  masing-masing seperti  Dubalang,  Datuk  Geno,  dan  lain-lain. Saat  terjadi  permasalahan  antar  masyarakat maka  Ninik  Mamak  yang  akan  menjadi  hakim dalam membantu menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Permasalahan  pada kampung  akan  diadakan  musyawarah  di Nongsa adat masing-masing suku atau ditunjuk satu  suku  sebagai  tuan  rumah.  Sistem kemasyarakatan pada kampung Pulau Belimbing  berasaskan  pada  kekerabatan  dan kekeluargaan.  Kampung  terdiri  dari  beberapa suku yaitu Domo, Melayu Maharajolelo, Piliang, Pitopang,  dan  Chaniago.  Setiap  masing-masing suku  akan  dipimpin  oleh  perangkat  adat  suku yaitu  Niniok  Mamak.  Hukum  adat  berlaku sudah  sejak  lama  yang  mengatur  tentang pernikahan,  tanah  wilayat,  peruntukan  lahan perkebunan  dan  pertanian,  dan  kuburan.  Pada kampung  ini  adanya  aturan  yang  mengatur pernikahan  bahwa  tidak  dijinkan  pernikahan sesama  suku.  Kampung  ini  mengadopsi  sitem matrilineal  yaitu  masyarakat  yang  mengatur keturunal berasal dari pihak ibu. Contohnya jika seorang  ibu  berasal  dari  suku  Melayu Maharajolelo, maka anak-ankanya akan mengadopsi suku Melayu Maharajolelo.
Pada  umumnya  masyarakat  kampung  Pulau Belimbing  memiliki  latar  belakang  keagamaan yang  sama  yaitu  islam.  Dalam  menjalankan keagamaan  masyarakat  tergolong  taat  bahkan. Sehingga  banyak  ritual-ritual  yang  dikaitkan dengan  agama  seperti  mandi  Balimau  Kasai, Baoguong,  Mandendang  langik,  acara  makan bajambau,  mengaji  di  nongsa,  dan  sebagainya. Kehidupan ekonomi masyarakat mengandalkan pengolahan  geografi  seperti  sungai  dan  tanah. Sebagian  kecil  masyarakat  memanfaatkan sungai  sebagai  mata  pencahariaan  seperti nelayan  dan  keramba.  Sebagian  besar  menjadi petani  dengan  memanfaatkan  tanah  sebagai

## Karakteristik Penataan Ruang Dan Fasilitas Publik Pada Kampung  Pulau Belimbing
area  persawahan  dan  perkebunan.  Jenis tanaman  yang  di  tanam  seperti  padi,  jagung, dan ubi. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi potensi kuat adalah jeruk manis.
Dari  segi  aspek  fisik  Kampung  Pulau  Belimbing memiliki  hirarki  ruang  yang  ditentukan berdasarkan  keintiman  sebuah  ruang.  Hirarki ruang  ini  akbat  adanya  zonasi  ruang  berupa kawasan  publik,  semi  publik,  privat  dan  semi privat. Kawasan publik terdapat fasilitas umum kampung  yang  digunakan  oleh  semua  suku seperti sekolah, madrasah, lapangan, kedai, dll. Kawasan  semi  publik  yaitu  lahan  yang  boleh dimiliki  oleh  masing-masing  suku  namun  boleh bekerja sama antar suku seperti kebun, ladang, Balai,  dan  kedai.  Kawasan  semi  privat  yaitu permukiman  suku  dan  nongsa  suku.  Hal  ini karena  suku  lain  masih  boleh  berkunjung  satu sama  lainnya  dan  anak-anak  suku  lain  masih diperbolehkan datang untuk belajar mengaji ke Nongsa  suku  lain.  Kawasan  privat  seperti pemandian  suku  dan  kuburan.  Hal  itu dikarenakan  tidak  boleh  digunakan  oleh  suku lain.  Strukur  hirarki  ruang  kampung  Pulau Belimbing dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 3.
Gambar 3 . Hirarki Ruang Kampung Pulau Belimbing (Sumber: Penulis,  2008)

## Karakteristik Ruang Publik dan Fasilitas
Kampung  Pulau  Belimbing  merupakan  salah satu  kampung  tradisional  melayu  yang  ada  di Kabupaten  Kampar.  Sebelumnya  dijelaskan bahwa  sebagai  kampung  melayu  mengadopsi nilai-nilai budaya dalam sendi-sendi kehidupan. Nilai-nilai budaya tergambarkan seperti
pepatah  kampung  setempat  yaitu  “kabukik samo mandaki, kalura samo manurun. Pepatah ini  mengandung  nilai-nilai  keadilan,  seimbang, sama  rata  bagi  semua  masyarakat.  Pepatah  ini juga  diterapkan  pada  penataan  kampung bahwa adanya rasa keadilan dalam menempatkan  dan  penggunaan  suatu  elemen kampung khususnya ruang publik dan fasilitas.
Gambar  4 .  Ruang Publik Kampung Pulau Belimbing (Sumber: Penulis,  2008)
Masyarakat  kampung  Pulau  Belimbing  melihat adanya  ragam  kebutuhan  masyarakatnya  baik dari  aspek  ibadah,  hiburan,  ruang  komunal, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Kegiatan- kegiatan  tersebut  diwadahi  dengan  ruang publik  seperti  masjid,  ruang  teater,  lapangan olahraga,  masdrasyah  dan  sekolah,  kedai,  dan ruang  terbuka.  Untuk  mengakomodasi  seluruh suku  maka  ruang  publik  diletakkan  ditengah- tengah  kampung  atau  di  sekitar  permukiman suku.  Keberhasilan  ruang  publik  ini  secara  adil ditandai dapat dijangkau langsung oleh seluruh suku  dari  permukiamnnya.  Sehingga  keadilan ruang  publik  ini  mendorong  rendahnya  tingkat permasalahan  dan  sengketa  antar  suku  di Kampung Pulau Belimbing.
Gambar  6 .  Fasilitas  Khusus  Setiap  Suku  (Sumber: Penulis,  2008)
Dengan  adanya  aturan  teritori  maka  setiap suku  mendapatkan  wilayah  masing-masing yang  dilengkapi  dengan fasilitas persukuannya. Setiap  suku  memiliki  hak  yang  sama  untuk memperoleh  fasilitas.  Fasilitas  persukuan seperti pemukiman, Nongsa, Balai, pemandian, kuburan,  kebun,  dan  ladang.  Fasilitas  ini  linear sepanjang  jalan  persukuan.  Fasilitas  persukuan memiliki  tingkatan  akses.  Fasilitas  yang  tidak boleh diakses oleh suku lain seperti pemandian dan  kuburan.  Fasilitas  boleh  dikunjungi  oleh orang-orang  tertentu  seperti  anak  kecil  suku lain  belajar  di  Nongsa  suku  lain  dan  bertamu pada  rumah  suku  lain.  Fasilitas  yang  boleh bekerja sama dengan suku lain misalnya kebun dan  ladang,  tetapi  tidak  merubah  status kepemilikannya.
Gambar  7 .  Pembagian  Wilayah  dan  Fasilitas  Suku Melayu Maharajo lelo (Sumber: Penulis,  2008)
Kampung Pulau Belimbing memiliki hirarki jalan yang  jelas  dan  mudah,  yaitu  jalan  utama kampung  dan  jalan  khusus  permukiman. Adanya pembagian jalan menyebabkan masyarakat  mudah  menentukan  tujuan  dan arah  mencapai  suatu  tempat.  Jika  masyarakat
menuju fasilitas publik maka masyarakat dapat langsung memilih jalan permukimannya kemudian jalan utama kampung yang langsung terhubung  dengan  rung  publik  tersebut, sehingga  tidak  perlu  melewati  permukiman suku  lainnya  yang  bersifat  jalan  privat. Sedangkan  jika  masyarakat  menuju  fasilitas sukunya  maka  masyarakat  cukup  berjalan  di jalan permukimannya saja. Jalan ini menghubungkan  semua  fasilitas  permukiman. Pengaturan  penyediaan  jalan  ini  memberikan aksesibilitas  dan  konektivitas  kampung  yang tinggi.
Gambar  8 .  Aksesibilitas  dan  Sirkulasi  Kampung Pulau belimbing (Sumber: Penulis,  2008)

## Kesimpulan
Disimpulkan bahwa dalam menghadapi problematika  desentralisasi  bahwa  seluruh stakeholder  harus  berpikir  dalam  menata  kota sebaik  mungkin,  namun  tidak  melupakan karakteristik  lokal.  Kedepannya  isu  dalam menata  kota  harus  sudah  memasuki  konsep friendly  city dimana  azas  yang  paling  utama dipertimbangkan    bahwa  kota  harus  mampu menghadirkan elemen yang dapat dimanfaatkan  oleh  seluruh  masyarakatnya, adanya  keadilan  ruang  dalam  penggunaannya baik  dalam  artian  keterbukaan  fasilitas  untuk seluruh  pengguna  dan  keterjangkaun  dari segala  arah  kota.  Selain  itu, friendly  city tentu mengedepankan penyedian fasilits untuk segala aspek  kegiatan  untuk  menjawab  kebutuhan

## Karakteristik Penataan Ruang Dan Fasilitas Publik Pada Kampung  Pulau Belimbing
ruang  masyarakat.  Akses  dan  sirkulasi  harus jelas  dan  mudah.  Melalui  penelitian  ini  bahwa Kampung  Pulau  Belimbing  yang  sudah  berdiri sejak  lama  telah  menerapkan  konsep friendly city .  Paper  ini  khusus  membahas friendly  city terkait  ruang  publik  dan  fasilitas.  Kampung Pulau  Belimbing  telah  menyediakan  berbagai fasilitas  ruang  publik  baik  segi  ruang  terbuka, ibadah,  hiburan,  pendidikan,  olahraga,  dan kesehatan.  Seluruh  ruang  publik  mampu diakomodasi  dan  dapat  dinikmati  oleh  semua masyarakat. Penempatan ruang publik diletakkan  ditengah-tengah  kampung  sehingga mudah  dijangkau  dan  adanya  rasa  keadilan ruang. Salah satu manfaat peletakan ini adalah pemerataan  layanan  dan  informasi  bagi masyarakat.  Disisi  lain,  penyediaan  jalan  dan sirkulasi  yang  jelas  terhadap  pencapaian  suatu ruang  pada  kampung  sehingga  pergerakan masyarakat memiliki tujuan yang jelas.
Keberhasilan  Kampung  Pulau  Belimbing  dalam menata  kampung  menyebabkan  munculnya partisipasi sosial, rasa hormat dan sosial inklusif, kenyamanan tinggal, rendahnya angka kejahatan,  dan  tidak  adanya  permasalahan antar  suku.    Oleh  karena  itu,  pelajaran  dari Kampung  Pulau  Belimbing  dapat  dijadikan sebagai  masukan  dalam  pengemban  dan penataan  kota  kedepannya.  Penataan  kota yang  modern  namun  tidak  melupakn  kearifan dan  karaktersitik  lokal,  sehingga  setiap  kota memiliki keunikan tersendiri.

## Daftar Pustaka
Budiharjo,  Eko.  (1991).  Arsitektur  dan  Kota  di Indonesia. Alumni 1991. Bandung.
Colangeli,  J.  A.  (2010).  Planning  For  Age-
Friendly  Cities;  Towards  a  New  Model.
Unpublished Manuscript. Ontario, Canada.
Doxiadis, C.A (1968). Ekistik : An Introduction to The  Science of  Human  Sttlement.  Hutchinson and Co. London.
Mori,  T.  (2009).  Shizuoka  Prefecture;  Universal Design.  Unpublished  Manuscript.  Japan; Shizuoka Prefecture.
Rapoport,  Amos.  (1969).  House  Form  and Culture.  Prentice  Hall,  Englewood  Cliffs,  New York.
Wibowo,
Herbasuki (1984). Penelitian Arsitektur  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat. Kerjasama  Pemda  tingkat  I  NTB  dengan  ITS Surabaya. Surabaya.