## PENGEMBANGAN KERANGKA PENGUKURAN KINERJA UNTUK LEMBAGA WAKAF

## Oleh :
Rochania Ayu Yunanda dan Faried Kurnia Rahman
Dosen prodi  Akuntansi Islam dan Bisnis Manajemen Islam STEI Tazkia Email: fariedkr@yahoo.com

## Abstract
Discussions on waqf  and waqf institutional development  currently it has become one of the major topics in the national and international discourse, especially in Muslim countries. Waqf institutions has great potential to support job creation, providing educational opportunities, and to reduce reliance on government funding. However, some problems related to the management of Waqf as asset maintenance, management and mobilization of waqaf asset should be followed. Some recent research suggests there is no specific guidance in preparing and maintaining continuity waqf  report as a means of accountability through transparent reporting. In addition to the accountability report itself, the credibility of the institution of Waqf manager also requires the evaluation of performance. As a nonprofit organization, the performance of Waqf institutions may not be determined by certain financial ratios, but how the institution is able to move effectively Waqf assets and how those assets can contribute to the welfare of the people. Therefore, the performance framework Waqf institutions need to be developed. This conceptual paper aims to develop a performance measurement framework for Waqf institutions.
Keywords: Waqf, financial performance, non-financial performance, performance measurement framework.

## Abstrak
Diskusi tentang wakaf dan pengembangan lembaga wakaf saat ini sudah menjadi salah satu topic besar dalam wacana nasional maupun internasional, khususnya di negara-negara muslim.  Lembaga Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, memberikan kesempatan pendidikan, dan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah. Namun, beberapa masalah terkait pengelolaan Wakaf seperti pemeliharaan

## A . Pendahuluan
Meskipun tidak ada satu ayat dalam Al-Qur’an yang secara khusus menerangkan Wakaf, ulama dan ahli hukum Islam (empat madzhab, Shafie, Hanbali, Maliki dan Hanafi) sepakat bahwa beberapa dari ayat-ayat Al Quran dapat menjadi dasar Wakaf (Hameed dan Yacoob, 2005). Dalam Surat Al Imran, ayat 92, Allah (swt) mengatakan, “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna kecuali mereka bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain.
Islam adalah agama yang memiliki komitmen terhadap kondisi sosial. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk membantu kondisi sosial ekonomi umat adalah Wakaf. Menurut sejarah, kontribusi Wakaf di dunia muslim sangat signifikan. Dulu sektor Wakaf memiliki potensi untuk menjadi bagian dari masyarakat sipil yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan mengurangi ketimpangan (Zuki, 2012). Wakaf merupakan instrumen untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat. Sayangnya, Wakaf kurang begitu populer baru- baru ini. Bahkan di beberapa negara muslim, banyak aset Wakaf yabg tidak terpelihara. Sehingga, tidak mengherankan jika beberapa aset Wakaf tidak tercatat dengan baik atau bahkan telah hilang.
aset, manajemen dan mobilisasi aset Wakaf perlu ditindaklanjuti. Beberapa penelitian terakhir menunjukkan tidak ada panduan khusus dalam mempersiapkan dan menjaga kontinuitas laporan Wakaf sebagai sarana akuntabilitas melalui pelaporan yang transparan. Selain akuntabilitas laporan itu sendiri, kredibilitas lembaga pengelola Wakaf juga memerlukan evaluasi kinerja. Sebagai salah satu lembaga nirlaba, kinerja lembaga Wakaf mungkin tidak ditentukan oleh rasio keuangan tertentu, tetapi bagaimana lembaga tersebut mampu menggerakkan aset Wakaf secara efektif dan bagaimana aset tersebut bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kerangka kinerja lembaga Wakaf perlu dikembangkan. Paper konseptual ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja untuk lembaga Wakaf.
Kata kunci: Wakaf, kinerja keuangan, kinerja non-keuangan, pengukuran kinerja, kerangka.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan negara Muslim telah berkembang dengan pesat dan beberapa bagian dari kekayaan telah diarahkan untuk tujuan sosial (Zakaria, Samad & Syafi’i, 2012). Wakaf sebagai salah satu instrument sosial telah mendapatkan perhatian khusus di beberapa negara muslim. Wakaf memiliki keunikan di- banding instrument sosial yang lain. Aset Wakaf harus tetap nilainya, karena itu aset harus dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang agar manfaat dapat didistribusikan ke penerima tanpa mengurangi nilai aset Wakaf (Mat Rani dan Aziz, 2010). Tugas utama dari seorang pengelola Wakaf (Mutawalli) adalah untuk melestarikan dan mengembangkan aset Wakaf yang disumbangkan, dan mengumpulkan pendapatan Wakaf serta mendistribusikan pendapatan.
Selain pengelolaan aset Wakaf, Mutawalli harus memberikan laporan kepada Waqif (donor), manajemen Wakaf, penerima manfaat dan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. Namun, Ihsan (2007) tidak menjelaskan apa jenis informasi yang harus disediakan oleh Mutawalli dan kepada siapa prioritas laporan harus diberikan (Ihsan dan Adnan, 2010). Informasi yang diberikan oleh Mutawalli dapat digunakan untuk menilai kinerja lembaga Wakaf. Untuk lembaga nirlaba, pendekatan keuangan saja tidak cukup. Zuki (2012) menyarankan bahwa ada ruang untuk meningkatkan manajemen dan operasi bisnis dari lembaga Wakaf dengan mengadopsi pendekatan modern yang dapat meningkatkan kinerja lembaga untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efisien untuk masyarakat.
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 17-26
Paper konseptual ini bertujuan untuk mengajukan sebuah kerangka pengukuran kinerja untuk lembaga Wakaf. Paper ini memberikan kontribusi untuk literatur yang ada yang berkaitan dengan kinerja Wakaf. Keberlanjutan aset wakaf bergantung pada kinerja lembaga pengelolanya. Oleh karena itu, kinerja lembaga Wakaf  perlu dievaluasi. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga menjalankan fungsinya dengan baik. Paper ini terdiri dari beberapa bagian.  Tinjauan pustaka membahas tentang kinerja Wakaf, kinerja keuangan dan non-keuangan, dan peran Maqasid Syariah dalam pengelolaan proyek dan aset Wakaf. Bagian selanjutnya menyajikan kerangka yang diusulkan. Bagian penutup adalah kesimpulan dari paper ini.

## B.  Kinerja Wakaf
Kerangka teori akuntansi Wakaf belum ada di Indonesia. Saat ini belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang khusus mengatur Wakaf. Karena tidak ada yang khusus standar pengukuran akuntansi dan laporan, lembaga Wakaf mengikuti standar akuntansi umum yang tidak sepenuhnya tepat. Selanjutnya, format pelaporan yang berfokus pada “laba-rugi” kurang tepat unyuk konteks Wakaf. Menerapkan model ekonomi akuntansi dan pelaporan (yang menekankan pada keuntungan) untuk lembaga Wakaf terbukti bermasalah (Nahar dan Yacoob, 2011). Hal tersebut akan mengarah pada pengukuran kinerja lembaga Wakaf berdasarkan angka keuangan saja.
Rasio keuangan sangat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu organisasi, tetapi rasio bukan satu-satunya indikator pengukur kesuksesan sebuah lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba seharusnya dievaluasi dengan lebih komprehensif, terutama terkait efisiensi dan efektivitas. Lembaga wakaf tidak dapat dievaluasi berdasarkan angka keuangan saja. Misalnya, aktiva lancar yang tinggi didominasi oleh kas dan setara kas bisa menjadi tanda bahwa lembaga Wakaf mungkin tidak memobilisasi aset wakaf.

## 1. Kinerja keuangan dan Non-Keuangan
Dalam lingkungan lembaga nirlaba, tiga karakteristik kunci yang sering memainkan peran yang dominan dalam kinerja lembaga yaitu kemampuan lembaga mengelola sumber daya, ketercapaian tujuan lembaga, dan efisiensi lembaga (Mensah et. Al, 2008). Lembaga nirlaba harus dapat menemukan proksi untuk mengukur efisiensi. Misalnya, Hughes (2013) menyarankan bahwa rasio beban program yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi biaya yang lebih tinggi. Rasio biaya program terhadap total biaya menunjukkan beban yang lebih sedikit diserap oleh manajemen.
Ada beberapa perspektif untuk mengukur kinerja lembaga Wakaf. Beberapa peneliti mencoba untuk mengukur dari perspektif good governance (Dewi et al). Mereka mengusulkan model pengukuran untuk lembaga Wakaf menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai indikator. Indikator keuangan ini yang diguna- kan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas organisasi (Atan et al, 2013).
Dewi et al. mengusulkan model pengukuran untuk lembaga Wakaf menggunakan 6 rasio: Rasio efisiensi program, rasio efisiensi biaya operasional, rasio margin sewa terhadap aktivitas, rasio pengembalian investasi, rasio efisiensi penggalangan dana, dan rasio efisiensi distribusi. Mereka berpendapat bahwa sebagai organisasi nirlaba dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, lembaga Wakaf harus lebih fokus pada efisiensi. Epstein & Buhovac (2009) mengusulkan empat kategori rasio yang bisa mewakili efisiensi dan keberlanjutan lembaga Wakaf melalui program-programnya. Kategori tersebut terdiri dari efisiensi administrasi, efisiensi program, efisiensi penggalangan dana dan ukuran kinerja keuangan lainnya.
Atan et al (2013) mengusulkan rasio efisiensi kinerja dan rasio efisiensi operasi untuk mengukur kinerja. Meskipun kedua rasio tersebut mengukur efisiensi lembaga; mereka berpendapat bahwa kedua rasio adalah indikator yang sesuai untuk
Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk... — Rochania Ayu Yunanda dan Faried Kurnia Rahman
mengukur konsistensi lembaga. Rasio tersebut akan memberikan gambaran kepada para stake- holder apakah lembaga menyalurkan dana sesuai dengan tujuan lembaga. Peneliti lain berpendapat bahwa lembaga harus memilih rasio untuk mengukur kinerja berdasarkan pengukuran- pengukuran tertentu (Abraham, 2006). Lebih lanjut, Abraham (2006) mempertanyakan apakah lembaga nirlaba tersebut punya cukup dana untuk mencapai tujuannya. Kedua, apakah sumber pendanaan yang tersedia bisa mendukung tujuan lembaga. Dari kedua pertanyaan ter- sebut, diusulkan sembilan rasio yaitu rasio pengembalian aset, rasio keberlangsungan, rasio cadangan primer, rasio laba bersih, rasio laba usaha, rasio kontribusi pendapatan, rasio beban utang, rasio penutupan hutang dan rasio leverage. Walaupun sembilan rasio ini akan mengukur lembaga dari berbagai perspektif, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga. Tantangan utamanya adalah bagaimana peneliti menempatkan perspektif yang benar untuk menganalisis rasio. Sehingga, dibutuhkan analisa terhadap beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi lembaga (Abraham, 2006).
Rashid (2011) mengemukakan bahwa pengelola Wakaf harus membuat pengukuran yang jelas tentang Wakaf yang dikelola. Hal ini
dapat membantu lembaga Wakaf untuk menilai kinerjanya. Pengukuran kinerja mungkin dapat berbeda antar negara. Akan tetapi, pengukuran tersebut setidaknya bisa terdiri dari beberapa poin berikut:
a. Pendapatan dan pengeluaran, yang diverifikasi ketika ada sidak;
b. Keberadaan property Wakaf secara legal, diverifikasi oleh saksi lokal, pemeriksaan, dll;
c. Penghasilan bruto dibandingkan dengan laba bersih;
d. Pembayaran pajak, pendapatan tanah, retribusi, dll;
e. Pengeluaran untuk litigasi dan yang tergugat, Mutawalli pribadi atau Wakaf;
f. Obyek Wakaf dan sejauh apa pencapaian asset Wakaf;
g. Hal lain yang dianggap relevan oleh pengelola Wakaf.
Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat diusulkan beberapa pengukuran keuangan yang sesuai untuk lembaga Wakaf. Indikator pengukuran dikategorikan menjadi dua, yaitu kinerja keuangan dan kinerja operasional. Pengukuran kinerja dan rasio dijelaskan dalam table berikut :
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 17-26
Tabel 1: Pengukuran kinerja keuangan yang diusulkan
Kategori Rasio Pengukuran kinerja Formula Kinerja keuangan Rasio net income Apakah aktivitas operasi menghasilkan surplus atau defisit Perubahan total aset Total pendapatan Rasio Pendapatan Operasi Sebesar apa pendapatan dihasilkan dari aktivitas utama Pendapatan Total beban Pertumbuhan pendapatan Sebesar apa lembaga mampu menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya Pdptn tahun n – Pdptn tahun (n-1) Pdptn tahun (n-1)
Beberapa pengukuran keuangan tetap dapat digunakan oleh lembaga nirlaba. Namun, ada beberapa poin dalam lembaga nirlaba yang seharusnya diukur secara non finansial. Studi yang dilakukan oleh Syafii et al (2014) berfokus pada komparasi dua lembaga Wakaf berbeda. Mereka menemukan bahwa menggunakan rasio keuangan saja untuk mengukur kinerja lembaga Wakaf bisa menjadi masalah. Di satu sisi, rasio dapat memberikan perbandingan untuk lembaga sejenis. Di sisi lain, rasio juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa rasio menjadi kehilangan maknanya. Misalnya, tingginya tingkat rasio Laba Usaha yang dapat menjadi indikator yang baik dari kinerja keuangan, tetapi di sisi lain itu bukan indikator yang baik dalam hal efisiensi program karena ketika laba usaha tinggi salah satunya disebabkan rendahnya beban program. Lembaga Wakaf  hendaknya mengembangkan ukuran kinerja yang lebih baik yang mampu mengukur efisiensi dan efektivitas.

## 2. Kinerja Non Keuangan
Penentuan pengukuran kinerja untuk organisasi nirlaba harus berbeda dari sektor bisnis pada umumnya. Namun, beberapa pengukuran pada sektor bisnis komersial masih digunakan
karena objektivitas pengukuran tersebut. Beberapa pengukuran seperti dampak sosial dan manfaat publik jauh lebih sulit untuk diukur daripada murni mengukur kinerja keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan untuk meningkatkan pengukuran kinerja organisasi nirlaba meningkat karena beberapa alasan, di antaranya akuntabilitas pengelolaan dan harapan dari masyarakat terhadap lembaga.
Ada bebrapa metode untuk mengukur kinerja. Salah satu metode yang bisa diadopsi untuk mengukur kinerja organisasi nirlaba adalah dengan menggunakan Balanced Scorecard (Kaplan, 2011). Balanced Scorecard adalah strategi pencapaian kinerja yang tidak hanya bertumpu pada sisi keuangan saja. Pendekatan ini menawarkan pandangan yang seimbang, dengan mempertimbangkan empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, internal, serta inovasi dan pembelajaran. Semua perspektif ini melihat berbagai aspek perilaku organisasi dengan membentuk indikator kinerja utama dan kemudian mengukur kegiatan eksternal dan prosedur internal terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki lembaga Wakaf (misalnya jumlah
Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk... — Rochania Ayu Yunanda dan Faried Kurnia Rahman
Kinerja operasional Efisiensi dministrasi Persentase beban yang digunakan untuk keperluan administrasi Beban administrasi Total beban Efisiensi program Persentase beban yang dialokasikan untuk aktivitas utama Beban program Total beban Pertumbuhan program Peningkatan aktivitas utama Bbn Prog th n – Bbn prg th (n-1) Bbn Prg th (n-1) Efisiensi pengumpulan dana Sebesar apa lembaga mampu menghasilkan surplus dari donasi Surplus Total donasi Ketersediaan kas Persentase kas dan setara kas Kas dan setara kas Total aset
Dimodifikasi dari Hughes (2013), Atan et al (2013), Dewi et al., Rashid (2011), Epstein & Buhovac, (2009), Abraham (2006).
karyawan yang tersedia, sumber daya keuangan, dan dukungan sistem informasi), lembaga ini diharapkan mampu untuk merumuskan pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan lembaga.

## 3.   Pengelolaan Aset Wakaf dan Maqasid Syariah
Banyak studi tentang pengukuran kinerja berbasis syariah didasarkan pada konsep Maqasid Syariah. Konsep ini menyatakan bahwa syariat dalam semua bagiannya bertujuan mengamankan manfaat bagi masyarakat dan untuk melindungi manusia. Prinsip dasarnya, setiap hal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang syariah dianggap sebagai maslahah atau utilitas. Demikian pula, setiap hal yang menurunkan kesejahteraan masyarakat dari sudut syariah pandang dianggap sebagai mafsadah atau dis-utilitas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali bahwa maslahah yaitu, “... Pelestarian tujuan syariah, dan tujuan syariah untuk (kesejahteraan) penciptaan adalah lima hal termasuk agama, kehidupan, pikiran, keturunan dan kekayaan (Jalil, 2009).
Tabel 2: Klasifikasi pengelolaan aset Wakaf berdasarkan Maqasid al-Shariah dan Maslahah
Kategori utama
Elemen Maqasid al- Syariah Daruriyyah Hajiyy ah
T ahsiniah Diluar Maslahah Agama 1 6 11 T idak dit erima Kehidupan 2 7 12 Pikiran 3 8 13 Keturunan 4 9 14 Kekayaan 5 10 15
Setiap angka menunjukkan prioritas pengembangan pengelolaan aset Wakaf dan penyaluran dari sudut pandang Syariah (Jalil, 2009). Dalam mengembangkan aset Wakaf, ketika pengelola dihadapkan dengan beberapa alternative, seharusnya kerangka Maqasid Syariah dan konsep Maslahah bisa diterapkan. Omar (2008) telah menggunakan konsep Maqasid Syariah untuk mengembangkan pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan Maqasid Syariah. Model ini dapat dimodifikasi untuk memenuhi pengelolaan aset Wakaf untuk mengembangkan pengukuran kinerja berbasis syariah untuk aset Wakaf.

## C. Kerangka Pengukuran Kinerja yang Diusulkan
Dikarenakan tidak dapat menggunakan rasio keuangan sebagai parameter untuk mengukur kinerja, lembaga-lembaga wakaf harus mampu mengembangkan metode pengukuran efisiensi dan efektifitas secara lebih tepat (Zurina, Yunanda & Rahman, 2014). Pengukuran kinerja harus mencakup aspek finansial dan non- finansial. Aspek keuangan tidak hanya fokus kepada profit, tetapi lebih kepada efektifitas dan efisiensi aktivitas-aktivitas yang dijalankan dan juga bagaimana memobilisasi dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.
Untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, lembaga-lembaga wakaf harus memiliki rencana dan target jangka panjang, misalnya melalui, Balanced Scorecard atau indikator kinerja lainnya. Dengan memiliki rencana jangka panjang akan membantu institusi untuk mengatur target dan meningkatkan kinerja. Berdasarkan beberapa literatur yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, penelitian ini mengajukan sebuah kerangka struktur agar lembaga Wakaf mampu mengoptimalkan kinerjanya:
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 17-26
Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk... — Rochania Ayu Yunanda dan Faried Kurnia Rahman

## Dewan Direksi
Memberikan supervise tata kelola syariah yang baik beserta fungsinya Manajemen Memastikan pengelolaan Wakaf yang baik sesuai dengan tujuan lembaga Manajemen Aset dan Investasi Pengelolaan dan investasi aset wakaf dilakukan dan dievaluasi berdasarkan Maqasid Syariah Komite Pengelolaan Risiko Melakukan pengawasan pengelolaan aset dalam aspek pengelolaan risiko Shariah Review Melakukan evaluasi operasional dan memastikan pemenuhan aspek kepatuhan syariah

## Komite Syariah
Bertanggung jawab dan memastikan kesesuaian dengan syariah, kebijakan dan pandangan umumnya

## Audit Shariah
Memberikan penilaian independen mengenai aspek operasional, investasi, dan pengelolaan dengan kepatuhan syariah dan pemenuhan tujuan organisasi Penilaian Audit berdasarkan pengukuran kinerja

## Gambar 1: Kerangka Struktur for Lembaga Wakaf
Gambar 2: Usulan Kerangka Pengukuran Kinerja Manajemen dan investasi aset Wakaf Keuangan Pengukuran Kinerja Kinerja keungan Kinerja operasional Program dan aktivitas Rencana dan Target (Jangka Pendek dan Jangka Panjang) e.g.: establishment of Balanced Score Card, KPI or other performance indicators Maqasid Syariah Non keuangan Dampak sosial ekonomi Menganalisa kinerja berdasarkan rencana dan target Struktur lembaga Fungsi Struktur
Akuntabilitas, manajemen dan kinerja lembaga Wakaf dapat dengan mudah dievaluasi melalui analisis kinerja. Parameter yang digunakan bisa berbeda dengan parameter yang digunakan untuk mengukur lembaga bisnis. Pengukuran kinerja organisasi bisnis umumnya diukur melalui profit yang mereka hasilkan, untung atau rugi, sedangkan pengukuran kinerja lembaga Wakaf lebih kompleks.
Pengukuran kinerja dari setiap organisasi dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Untuk lembaga bisnis, pendapatan bersih biasanya digunakan mengukur pencapaian usaha. Dan dalam organisasi nirlaba, tidak ada pengukuran yang berbasis keuangan seperti itu. Hal ini dikarenakan dalam lembaga nirlaba, pendapatan tidak menggambarkan sepenuhnya output yang mereka hasilkan. Lembaga wakaf harus mempertahankan nilai aset dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Pengukuran keuangan seharusnya mampu mencakup aspek tersebut. Oleh karena itu, pengukuran kinerja lembaga Wakaf dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan dari aset Wakaf tercapai. Dengan demikian, indikator kinerja harus terdiri dari kelengkapan struktur dan sejauh mana struktur berfungsi dengan baik, pengukuran keuangan dan operasional, serta pengelolaan asset (berdasarkan Maqasid Syariah) yang memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dana yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat adalah dana Wakaf. Pengelola (Mutawalli) harus mengelola dan menginvestasikan aset Wakaf secara tepat sehingga diperoleh laba yang dapat digunakan untuk pendanaan program pengentasan kemiskinan. Namun, pengelolaan Wakaf saat ini tidak difasilitasi dengan pengukuran kinerja yang tepat. Hal ini menyebabkan banyak aset Wakaf tidak produktif. Audit laporan keuangan telah dilakukan namun hasilnya mungkin tidak secara signifikan mendorong kinerja dan produktivitas lembaga Wakaf.
Akuntabilitas, manajemen dan pelaporan lembaga Wakaf dapat dievaluasi dengan beberapa pendekatan yang sedikit berbeda dengan mengevaluasi sektor bisnis. Kinerja organisasi bisnis umumnya diukur melalui profit mereka, yang berupa keuntungan atau kerugian. Kinerja untuk lembaga nirlaba, seperti lembaga Wakaf, ternyata lebih rumit untuk dievaluasi. Hal ini karena tujuan dari lembaga nirlaba biasanya lebih kompleks dan sering susah terukur.
Kerangka pengukuran kinerja menggambar- kan bagaimana lembaga mengukur kinerjanya untuk memobilisasi aset Wakaf. Pengukuran kinerja yang diusulkan dalam penelitian ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi lembaga Wakaf. Hal ini penting untuk memastikan keamanahan dari Mutawalli dalam mengelola aset Waqif ini. Struktur lembaga dan kinerja yang baik dari lembaga Wakaf juga akan meningkatkan keper- cayaan masyarakat untuk lebih berkontribusi dalam melakukan Wakaf di masa depan, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume aset Wakaf yang digunakan untuk kepentingan ummat.

## Daftar Pustaka
Al Quran Al Kareem Abraham, A. (2006). Financial Management in the Nonprofit Sektors: A Mission- Based Approach to Ratio Analysis in Membership Organizations. The Journal of American Academy of Business , 9 (2), 212-217.
Affandi, A.& Nufus, D. N. (2010). Analysis on Cash Waqf Return Fund Allocation in Indonesia: Acase Study in Indonesian Waqf Deposit. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology:Zakat And Waqf Economy.
Atan, R., Zainon, S., Aliman, S. & Nam, R.Y.
(2013). Financial Management in Religious Non-Profit Organizations: A Mission Based Approach to Ratio Analysis. International Conference on Advanced Computer
Science and Electronics Information (ICACSEI).
Al-Safi, S. O. A. (1992). “ Accountability: A Comparative Study of Human Responsibility between Islam and Man-Made Doctrine” . Kuala Lumpur: Darulfikr.
Baumuller, J. (2013). Audits in the Non-profit Sektors: Current Challenges from the Perspective of German Speaking Countries. Presented in 3 rd Annual International Conference on Accounting and Finance.
Baydoun, N. & Willett R. (2000), “Islamic Corporate Reports”, Abacus , 36 (1), pp71-90 Bank Negara Malaysia. (2011). Shariah Governance Framework.
Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2008) . Business Research Methods . McGraw-Hill.
Dewi, M.K., Ibrahim, S.H. & Ferdian, I.H. Measuring Performance of Awqaf Institutions: A Proposal. Retrieved from http://conference.qfis.edu.qa/app/ media/7041.
Epstein, M. J Buhovac, A. R. (2009). Perfor- mance Measurement of Not-For-Profit Organizations.Retrieved from http://www. ef.uni-lj.si/docs/osebnestrani/Not-for- Profit.pdf.
Hameed, S & Yaacob, H. (200)5. Waqf Accounting in Malaysian State Islamic Religious Institutions: The Case of Federal Territory SIRC. International Islamic University Malaysia.
Hasan, M.K., (2001). Worldview Orientation and Ethics: A Muslim Perspective. In Ethics in Business and Management: Islamic and Mainstream Approaches . London: Asean Academic Press Ltd.
Hasan, S. (2010). Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
Hughes, J.P. (2013). A New Cost Efficiency Measure for Not-for-ProfitFirms: Evidence of a Link between Inefficiency and Large
Endowments. Atl Economics Journal . 41. 279–300
Ihsan, H. (2007). An Exploratory Study of Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions: The Cases of Dompet Dhuafa and UII Waqf Foundations.
International Islamic University Malaysia.
Ihsan,  H & Adnan, M. A. (2010). Waqf Accounting and The Construction of Accountability. International Islamic University Malaysia.
Ihsan, H. & Ayedh, A. (2014). A Proposed Framework of Islamic Governance for Awqaf. Waqf Iqlimi conference, 30 April 2014, Universiti Sains Islam Malaysia.
Isa, Z. M, Norhidayah, A and Rabitah, H. (2011).
A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia. International Conference on Sociality and Economics Development.
Jalil, A. (2009). The Significances of Maslahah Concept and Doctrine of Maqasid (Objectives) Al-Shariah . The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research.
3 (1), 171-202.
Kaplan, Robert S. (2001). Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit Organizations . Non profit Management & Leadership 11, No. 3 (spring 2001): 353–370. Karim, S. A. (2008). Contemporary Waqf Administration And Development In Singapore: Challenges And Prospects. Islamic Religious Council of Singapore.
Masruki, R. & Shafii, Z. (2013). The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability. Middle-East Journal of Scientific Research , 1 (6), 1-6.
Mat Rani, A. E & Aziz, A. A. (2010). Waqf Management And Administration In Malaysia: Its Implementation From the Perspective of Islamic Law, Malaysian Accounting Review, Special Issue , 9 (2), 115- 121.
Mensah, Y. M., Lam, K. & Warner, R. (2008). An Approach To Evaluating Relative EffectivenessIn Non-Profit Institutions .
Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk... — Rochania Ayu Yunanda dan Faried Kurnia Rahman
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Managemen t,   20 (3), 324-354.
Nahar, H. S. &Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 2 (2), pp. 87-113.
Oberauer,  N. (2009). “Fantastic Charities”: The Transformation of Waqf Practice in Colonial Zanzibar. Islamic Law and Society, 15, pp.315- 370.
Omar, M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) , 25 June 2008. Rashid, S. K. (2011). Certain Legal And Administrative Measures For The Revival And Better Management of Awqf . IRTI Working Paper Series, Wp # 1432-02. Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach ( Fourth Edition) .
John Wiley & Sons Inc.
Sekaran, U. and Bougie, R. (2010). Research Methods for Business A Skill Building Approach (5 th Edition) . United Kingdom: Wiley
Shafii, Z., Yunanda, R.A., &Rahman, F.K. (2014). Financial and Operational Measures of Waqf Performance:The Case of State Islamic Religion Council Of Singapore And Malaysia. Waqf Iqlimi conference, 30 April 2014, Universiti Sains Islam Malaysia.
Sulaiman, M. &Zakari, M. A. Efficiency and Effectiveness of Waqf Institutions in Malaysia: Toward Financial Sustainability . Retrieved from http://9icief.sesric.org/presen- tations/Day2/Session9/2%20-%2060% 20%20Munt ak a%20Zak ari%20%20 Efficiency%20and%20Effectiveness%20 of%20Waqf%20Institution.doc.
Zakaria, A., Samad, R. &Shafii, Z. (2012).
Venture Philanthropy - Waqf Practices and Its Implementation: Scenario in Malaysia. International Journal of Business, Economics and Law, 1, 108-115.
Zuki, M. S. (2012). Waqf And Its Role In Socioeconomic Development, ISRA International Journal of Islamic Finance , 4 (2).
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 17-26