## PARTISIPASI PUBLIK PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN WONOSOBO

## Sri Haryanto & Lutfan Muntaqo
Email: sriharyanto@unsiq.ac.id, elfanemqi@gmail.com Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah di Wonosobo
Abstrak
Pesantren  dengan  berbagai  sumber  dayanya  merupakan  modal sosial  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan  dan  pengembangan  suatu daerah.  Wonosobo  termasuk  kabupaten  di  provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki  pondok  pesantren  dengan  jumlah  ratusan  dengan  santri  yang berjumlah puluhan ribu.
Partisipasi  publik  pesantren  sangat  penting  dalam  perencanaan, penyusunan,  penyelenggaraan,  hingga  evaluasi  pelayanan  publik. Kenyataannya di Wonosobo, partisipasi ini masih sangat rendah meskipun tidak kosong sama sekali.
Salah satu penyebabnya adalah karena pesantren masih disibukkan dengan  persoalan  internal  seperti  penyesuaian  kurikulum,  pembekalan softskill bagi santri, persoalan infrastruktur dan sebagainya sehingga belum bisa terlibat banyak dalam urusan publik.
Artikel berbasis pengabdian masyarakat ini meneliti profil pesantren di Kabupaten Wonosobo, partisipasi publik yang dilakukannya, serta hal- hal  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  meningatkan  partisipasi  publik pesantren.
Kata Kunci: Pesantren, partisipasi publik, penguatan softskill santri, Wonosobo

## A. Pendahuluan
Perubahan peta social politik nasional yang ditandai dengan bergulirnya proses  demokratisasi,  desentralisasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  telah mendorong tuntutan terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang mengarah pada  terwujudnya  praktek  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  yang mampu mengurangi berbagi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat demokratisasi melahirkan tuntutan pembagian kekuasaan ( power  sharing ) yang ditandai  dengan  semakin  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  ( social participation )  dalam  proses  sosial  politik.  Desentralisasi  telah  mendorong terjadinya  pembagian  kewenangan  ( authority  sharing )  yang  semakin  nyata dengan  menguatnya  peranan  daerah  dan  inisiatif  lokal.  Konsep kepemerintahan  yang  baik  yang  mengemuka  di  penghujung  abad  ke-20 merupakan  respon  yang  muncul  dan  berkembang  di  berbagai  Negara  untuk mengoreksi peranan  pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup  dan  kolusif,  ke  arah  pemerintahan  dan  penyelenggaraan  pembangunan yang  berorientasi  pada  misi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik. 1
Dinamika  perubahan  yang  amat  cepat  itu  harus  diikuti  oleh  penguatan kapasiatas  dan  partisipasi  dari  masyarakat  sipil/lembaga  lokal  (pesantren  dan majelis taklim). Jika tidak, perubahan tersebut hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, dan lagi-lagi masyarakat hanya jadi penonton. Tetapi jika perubahan tersebut dikelola dan diawasi dengan baik niscaya akan memberikan peluang bagi semakin baiknya pelayanan pemerintah, kesejahteraan  masyarakat  meningkat,  dan  kondisi  sosial  politik  menjadi semakin  stabil.  Kegagalan  menyesuaikan  diri  dalam  menghadapi  perubahan akan  membawa  dampak  pada  kualitas  kehidupan.  Siapapun  yang  memiliki fleksibilitas  dalam  proses  perubahan  akan  mampu  meningkatkan  kemampuan diri  serta  menyesuaikan  diri  dalam  proses  perubahan  yang  akan  terus berlangsung. 2
Kabupaten  Wonosobo  merupakan  wilayah  yang  cukup  strategis  baik dilihat  dari  sudut  geografis  maupun  tata  sosial  masyarakatnya  yang  memiliki kultur religius yang sangat kuat. Tumbuh suburnya majlis taklim dan pesantren di berbagai pelosok sebagai bukti pengejawantahan kultur  religius Wonosobo. Kultur  religious  ini  merupakan  potensi  terpendam  untuk  dijadikan  amunisi
1 Sjahruddin  Rasul,  “Penerapan  Good  Governance  di  Indonesia  Dalam  Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi,” MIMBAR  HUKUM Volume  21,  Nomor  3,  Oktober 2009. Hlm. 538
2 Dion  Yoga Prastowo,  “Penyesuaian  Diri  Pegawai  dalam  Menghadapi  Perubahan Organisasi,”  Naskah  Publikasi  Tesis,  Program  Magister  Psikologi  Sekolah  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Hlm. 18
dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  kemasyarakatan.  Sebagai  kultur  yang tak  terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat,  majlis  taklim  dan  pesantren  bisa dijadikan mediator untuk menciptakan penguatan partispasi dan pemberdayaan pada masyarakat sipil.
Di  Kabupaten  Wonosobo  terdapat  ratusan  Pondok  Pesantren  yang sebagian  besar  tersebar  di  daerah  pedesaan,  namun  patut  disayangkan partisipasi  publik  lembaga  lokal  (majlis  taklim  dan  pesantren)  dalam mengontrol  (mengawasi)  kebijakan  publik  pemerintah  daerah  dalam  hal pencapaian good  governance masih  cukup  rendah,  bahkan  selama  ini  terkesan acuh.  Padahal  Partisipasi  masyarakat  (lembaga  lokal)  dapat  menunjukkan tingkat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  publik.  Dengan  adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijkan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  akan  selalu  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat. Aspirasi  masyarakat  apabila  diakomodir  dapat  meningkatkan  legitimasi, transparansi,  dan  responsivitas,  serta  diharapkan  akan  melahirkan  kebijakan yang akomodatif. 3
Survei  yang  dilakukan  Humanika  Institute  pada  2014  lalu  memaparkan fakta  rendahnya  keterlibatan  partisipasi  lembaga  local  (majlis  taklim  dan pesanstren)  di  Kabupaten  Wonosobo,  survey  menunjukan  70%  responden mengaku  tak  pernah  dilibatkan  sama  sekali  dalam  perencanaan,  penyusunan, penyelenggaraan, hingga evaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sipil yang  sangat  rendah  ini  disebabkan  ketidaktahuan  mereka  terhadap  hak-hak dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Rendahnya  keterlibatan  dan partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  menjadi celah aktivitas calo-calo yang bersimbiosis mutualisme atau berhubungan saling menguntungkan dengan penyelenggara pelayanan publik.
Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  tugas  pengabdian  masyarakat  yang menggunakan metode pemberdayaan masyarakat dengan fokus meningkatkan peran  masyarakat  dalam  mengawasi  kinerja  pemerintah  daerah,  khususnya dalam  pelayanan  publik.  Adapun  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu Observasi di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan  objek  penelitian,  Wawancara  yang  merupakan  proses  percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab  kepada  sejumlah  informan  untuk  memperoleh  informasi  dan  gagasan yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian  ini.  Selanjutnya  data  juga  diperoleh melalui proses Focused Group Discussion (FGD) yang  dilaksanakan bersama
3 Joko  Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan,” Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015. Hlm. 161
para  pengasuh  pondok  pesantren  di  Kabupaten  Wonosobo  untuk mengeksplorasi  masalah  dan  Pemecahannya  terkait  peran  Pesantren  dalam partsisipasi Publik di Kabupaten Wonosobo.
Berdasar  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  pertanyaan penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  gambaran  pesantren  di  Kabupaten Wonosobo? 2) bagaimana  peran dan  partisipasi publik pesantren di Kabupten Wonosobo?

## B. Partisipasi Publik
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik, pengertian pelayanan  publik  adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  jasa,  barang,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sementara  itu  menurut Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dan  selanjutnya  menurut  Ridwan dan  Sudrajat  (2009:19) pelayanan  publik  merupakanpelayanan  yang  diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat nya guna memenuhi  kebutuhan  dari  masyarakat  itu  sendiri  dan  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Vincent  Gaspers  menyatakan  bahwa  secara  konvesional  kualitas pelayanan  publik  digambarkan  oleh  karakteristik  suatu  produk  seperti  kinerja ( performance ),  keandalan  ( reliability ),  mudah  dalam  penggunaan  ( easy  to  use ), estetika ( esthetics ), dan lain sebagainya. 4 Namun seringkali pengukuran kualitas pelayanan  publik  tersebut  hanya  dari  satu  sisi  saja  yaitu  dari  pihak  yang menyelenggarakan  layanan  dan  tidak  melakukan  pengukuran/melibatkan pihak  yang  diberi  layanan  ( customers ).  Padahal  kalau  kita  melihat  definisi strategis dari kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan ( meeting the needs of customers ).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  citra  atau  layanan  publik lebih  tepat  ditinjau  dari  sudut  pandang  pelanggan  yang  membandingkan antara expective service (layanan yang diharapkan) dengan perceived
4 Rahman  Mulyawan, “Birokrasi  dan Pelayanan Publik,” (Bogor:  UNPAD Press, 2016), hlm. 3
service (layanan  yang  diterima).  Sehingga  setidaknya  ada  lima  dimensi  yang menjadi titik perhatian pengguna layanan dalam menilai suatu layanan, yaitu: 5
1. Tangible  yang  meliputi  antara  lain  fasilitas  fisik,  perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi
2. Emphaty  yang  meliputi  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan, komunikasi  yang  baik,  perhatian  pribadi  dan  memahami  kebutuhan para pelanggan
3. Responsiveness  yaitu  keinginan  penyelenggara  layanan  untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap
Reliability yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan
segera, akurat, kehandalan dan memuaskan
4. Assurance yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat  yang  dapat  dipercaya  yang  dimiliki  oleh  unit  yang menyelenggarakan layanan.

## C. Pesantren di Wonosobo
Wonosobo  bisa  disebut  kota  santri  mengingat  banyaknya  pondok pesantren  yang  tersebar  di  sana.  Memang  kebanyakan  pesantren  di Wonosobo ada di daerah pedesaan meskipun ada beberapa pesantren yang terletak  di  daerah  perkotaan  seperti  pondok  pesantren  Al-Manshur  di Kelurahan Wonosobo Barat kecamatan Wonosobo kota.
Pesantren  tertua  di  Wonosobo  adalah  Pondok  Pesantren  Al- Asy’ariyyah  yang  terletak  di  desa  Kalibeber  kecamatan  Mojotengah. Peantren  ini  didirikan  oleh  Raden  Hadiwijaya  yang  menggunakan  nama samaran  KH.  Muntaha  Bin  Nida'  Muhammad  (1832-1860).  Beliau merupakan  pengawal  pangeran  Diponegoro.  Setelah  melalui  beberapa generasi,  tepatnya  pada  generasi  ke  empat  yaitu  era  kepemimpinan  KH. Muntaha Al-Hafidz bin KH Asy'ari atau lebih dikenal dengan nama Mbah Mun,  pesantren ini mengalami  kemajuan  pesat,  baik dalam jumlah santri maupun lembaga-lembaga pendidikannya. 6
Ribuan  santri  alumni  pesantren  Al-Asy’ariyyah  kemudian berkembang  di  berbagai  daerah  termasuk  di  sekitar  desa  Kalibeber.  KH. Arifin  Shiddiq,  KH.  Nashoha,  KH.  Ahmad  Zuhdi,  dn  KH.  Mukromin
5 https://www.kanal.web.id/pengertian-pelayanan-publik diakses pada 20-11-2020
6 https://www.suaramerdeka.com/news/baca/178817/pesantren-tertua-di- wonosobo-cetak- ribuansantri#:~:text=Terdapat%20sebuah%20pondok%20pesantren%20dengan,telah%20ber diri%20sejak%201832%20silam. Diakses pada 20-11-2020
merupakan  santri  Mbah  Mun  yang  kemudian  mendirikan  pesantren  di desa Kalibeber dan sekitarnya di kecamatan Mojotengah.
Total jumlah pesantren di Wonosobo yang terdaftar di Kementerian Agama  Kabupaten  Wonosobo  dan  memiliki  Nomor  Statistik  Pondok Pesantren  (NSPP)  ada  sejumlah  175  dan  tersebar  di  15  kecamatan  di kabupaten  Wonosobo.  Pesantren-pesantren  terdiri  dari  tiga  tipologi  yaitu salaf, modern, dan semi modern atau dalam istilah lain pondok pesantren salafiyah,  kholafiyah  dan  campuran. 7 Sedangkan  total  jumlah  santri  di Wonosobo berdasarkan data terakhir di Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian  Agama  RI  adalah  16.486  yang  terdiri  dari  12.323  santri mukim dan 4.163 santri tidak mukim atau santri kalong. 8
Sebagai  lembaga  kemasyarakatan  pesantren  memiliki  keunggulan komparatif  pada  aspek  SDM,  demografi,  ekonomi  dan  sosial  yang  tidak dimiliki  oleh  lembaga  lain.  Aspek  tersebut  menjadi  ciri  pesantren  dan menjadi  kekuatan  yang  menonjol,  terutama  ketika  ada  kebutuhan  massa dalam jumlah besar misalnya pada kegiatan Rehbilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk menanam dan memelihara lingkungan yang dapat dipenuhi oleh  pesantren.  Faktor  keunggulan  lain  yang  dimiliki  pesantren  di antaranya  adalah  letak  pesantren  yang  berada  langsung  di  tengah masyarakat  dengan  lokasi  di  semua  tempat  (daerah  pantai,  pegunungan, pertanian  dan  tepi  sungai),  jumlah  lembaga  pesantren  banyak  dengan organisasi  yang  jelas,  dan  memiliki  Kyai  atau  Pengasuh  yang  karismatik dengan jumlah santri dan mustami’ yang banyak. 9
Jadi  sebenarnya  Wonosobo  dengan  jumlah  pesantren  dan  santri yang  signifikan  tersebut  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk pengembangan  daerah.  Maka  partisipasi  publik  dari  pesantren  tersebut sangat diperlukan dan harus dikelola dengan baik.

## D. Pesantren dan Partisipasi Publik di Wonosobo
Pesantren adalah lembaga da’wah dan lembaga sosial kemasyarakatan,  yang  memberikan  warna  dan  corak  khas  dalam  wajah masyarakat  Indonesia  khususnya  di  daerah  pedesaan.  Penguatan  peran
7 Deperteman  Agama  RI-Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam,  Pondok Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah;  Pertumbuhan  dan  Perkembangannya,  (Jakarta: Deperteman Agama RI, 2003), hlm. 29-31
8 https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33 diakses pada 21-11-2020
9 Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Budiman  Achmad, “Potensi  dan Peran Pesantren sebagai  Lembaga  Pelaksana  Kegiatan  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  (RHL),” JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 1 Maret 2010. Hlm. 52
pesantren terhadap pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan  yang  berkelanjutan  merupakan  tuntutan  era  globalisasi  dan reformasi yang telah dicanangkan oleh masyarakat Indonesia berbasis pada titik  sentral  pada  rakyat  (people  centered  development  approach).  Hal  ini setidaknya,  dalam  rangka  untuk  menghadapi  krisis  ekonomi,  keuangan, ketahanan  pangan  yang  berefek  pada  krisis  kepercayaan  rakyat  kepada pemerintah. 10 Dalam  Konteks  ini,  pesantren  memiliki  peluang  untuk mengembangkan civil society.
Pada  tataran  institusional,  bagaimanapun  harus  diakui  bahwa  akar- akar civil society di Indonesia sudah ada, sekalipun sangat sederhana, seperti lembaga-lembaga  intermediary  antara  negara  dan  masyarakat,  baik  yang bersifat  tradisonal  maupun  modern.  Pada  tataran  ini  hendaknya diupayakan tentang bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga tersebut menjadi  semakin  mencakup  kemampuan-kemampuan  yang  semakin rasional,  sehingga  dapat  melakukan  kontak,  komunikasi  atau  networking dengan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga yang ada di luar. 11
Bagi  masyarakat  Islam  pedesaan,  pesantren  memegang  peranan untuk membentengi umat dan cita-cita Islam terhadap ancaman kekuatan- kekuatan struktural  dari luar. Pengasuh pesantren (kyai) dipandang sebagai pemimpin  kharismatik  dalam  bidang  agama  dan  kemasyarakatan. Walaupun  masih  ada  orang  yang  menggolongkan  mereka  sebagai komunitas yang anti gagasan kemajuan (the idea of progress), namun mereka dinilai  fasih  dan  mempunyai  kemampuan  yang  cermat  dalam  membaca pikiran-pikiran  umatnya.  Sifat  mereka  terus  terang  dan  berani  dalam bersikap  dan  sebagai  seorang  ahli  agama,  mereka  jauh  lebih  unggul  dari para penguasa (umara’). 12
Oleh  sebab  itu,  sejalan  dengan  upaya  penguatan  masyarakat, pesantren  memiliki  peluang  yang  besar.  Sebab,  lembaga  seperti  pesantren memainkan peranan yang penting dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas  reformasi  sosial  melalui  program-program  yang  berhubungan dengan pendidikan, dan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan. Sebab, masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  beragama  Islam,  membutuhkan
10 M. Bashori Muchsin dan -Yuli Andi Gani dan M. Irfan Islamy,  Upaya Pondok - Pesantren  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Sekitar  Hutan, Wacana ,  Vol.  12  No.  2  April 2009, hlm. 375
11 Ahmad  Suaedy  (Ed.), Pergulatan  Pesantren  dan  Demokratisasi ,  Yogyakarta: LKIS, 2000, hal. 45-46.
12 Muhammad AS Hikam, “Pengantar” dalam Drs. H. Ali Maschan, M.Si, Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society, Surabaya: Lepkiss, 1999, hal. viii.
bimbingan  rohaniah  yang  dapat  dipenuhi  oleh  pesantren  dan  kiainya sebagai  pusat  pendidikan  dan  aktivitas  spiritual.  Mereka  membutuhkan guru dan pemimpin yang bisa dimintai pertimbangan, meminta keputusan tentang hal-hal yang mereka  perselisihkan. Dan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, sumber kepemimpina informal, juga menyediakan ruang bagi  kegiatan-kegiatan  yang  sudah  barang  tentu  mengandung  berbagai kemungkinan  untuk  menjalankan  peranan  yang  lebih  luas, 13 termasuk memberdayakan masyarakat (civil society).
Dari  hasil  FGD  ditemukan  fakta  bahwa  peran-peran  pemberdayaan pesantren  di  Wonosobo  masih  minim.  Padahal,  menurut  hemat  penulis, banyak  hal-hal  yang  dapat  dilakukan  pesantren  untuk  melakukan pemberdayaan  tersebut.  Sebagaimana  di  ketahui  bahwa  keberadaan pesantren  memang  cukup  diperhitungkan  oleh  masyarakat,  utamanya masyarakat  pedesaan.  Hal  ini  dapat  dimengerti,  mengingat  selama  ini pesantren  disamping  dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  juga  lebih  akrab dianggap sebagai institusi ‘kawah candradimuka’ yang berfungsi menempa moral  dan  akhlak  para  santri  yang  belajar  di  dalamnya.    Dengan  adanya kemajuan  teknologi  dengan  segala  dampaknya  –terutama  dampak dekadensi  moral—menjadikan  masyarakat  mejatuhkan  pilihan  untuk ‘menitipkan’  anaknya  di  lembaga  pesantren  tersebut.  Mereka  berharap  di lembaga  ini  sang  anak  ditempa  sedemikian  rupa  sehingga  relatif  tidak terkontaminasi  oleh  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi  tersebut. Apalagi perkembangan media sosial yang tidak terkendali di mana otoritas keilmuan  seakan  tidak  lagi  menjadi  pertimbangan.  Ketidakhati-hatian dalam  mengakses  media  sosial  akan  menjadikan  pola  pikir  yang  keliru dalam memahami ajaran-ajaran agama. 14
Berdasar  diskusi  di  FGD  ditemukan  kendala  bahwa  kebanyakan pesantren  tidak  membekali  para  santrinya  dengan  berbagai  keilmuan  dan ketrampilan  yang  dibutuhkan  oleh  mereka  di  masyarakat  masing-masing. Idealnya,  pesantren  melalui  figur  sentralnya  (Kyai)  harus  pula  berinisiatif memberikan  pendidikan  tambahan  selain  pendidikan  agama  yang  selama ini  diberikan  sebagai  wujud  kepeduliannya  terhadap  realitas  yang  ada  di lingkungannya. Pesantren bisa saja membuat program pembelajaran untuk merespon kemajuan teknologi,  misalnya dengan mengajarkan ketrampilan komputer,  montir,  elektronika  atau  upaya  mengembangkan  teknologi
13 M.  Dawam  Rahardjo,  “Dunia  Pesantren  dalam  Peta  Pembaharuan”  dalam  M. Dawam Rahardjo (ed), Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 10 14 Wawancara KH. Ahmad Zuhdi, Pengasuh  Ma`had Mamba`ul Qur`an Munggang Mojotengah Wonosobo pada 16-12-2020
informasi. Namun dapat membuat perencanaan pendidikan tambahan yang diarahkan  pada  aktualisasi    diri  para  santri  ketika  sudah  terjun  di masyarakat  mereka  masing-masing,  seperti  memberi  bekal  untuk mengembangkan  ketrampilan  berdagang,  bertani,  berkebun,  beternak, bertukang dan lain sebagainya.
Hal  ini  sangat  mungkin  dilakukan  oleh  pesantren  manakala  mereka mau membuka diri dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga terkait dan ada kemauan yang kuat –terutama para pengasuhnya-- untuk merealisasi gambaran ideal tersebut. Jika hal dapat dilakukan maka pesantren  di  samping  tetap  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  dapat ‘membentengi’  moral  masyarakat,  mereka  juga  dapat  melakukan pemberdayaan  masyarakat  (civil  society)    melalui  berbagai  aktivitas  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan  penguatan  internal  melalui  pembekalan  keilmuan  dan ketrampilan praktis bagi para santrinya, maka daya tawar alumni pesantren menjadi  lebih  baik  dan  tidak  hanya  dikesankan  sebagai  ahli  ilmu  agama saja  melainkan  menguasai  ketrampilan-ketrampilan  lain.  Dengan  itu  pula maka  partisipasi  publik  oleh  pesantren  menjadi  lebih  meningkat.  Ketika pesantren  sudah  mapan  secara  kelembagaan  dan  tidak  lagi  disibukkan dengan  kebutuhan-kebutuhan  dasar,  maka  ia  bisa  meningkatkan  fokusnya pada  hal-hal  lain  seperti  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat, serta  melibatkan  diri  dalam  perencanaan,  penyusunan,  penyelenggaraan, hingga evaluasi pelayanan publik. Dalam konteks Wonosobo peran tersebut belum maksimal dan masih harus dikuatkan. 15

## E. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:
1. Partisipasi  publik  pesantren  terhadap  perumusan  kebijakan  daerah  di Wonosobo  masih  sangat  minim  karena  memang  pesantren  belum banyak  dilibatkan.  Kurangnya  partisipasi  aktif  pesantren  juga disebabkan  karena  mereka  masih  sibuk  dengan  urusan  internalnya sehingga perhatian terhadap hal tersebut belum maksimal.
2. Untuk  penguatan  pesantren  diperlukan  pembekalan  keterampilan praktis  seperti  ketrampilan  berdagang,  bertani,  berkebun,  beternak, bertukang dan lain sebagainya di luar pengajaran keilmuan agama agar
15 Wawancara  KH.  Arifin  Shiddiq,  Pengasuh  Pesantren  Safinatunnaja  Kalibeber Mojotengah Wonosobo pada 15-12-2020
alumni  pesantren  siap  terjun  di  masyarakat  dengan  bekal  tersebut. Jalinan  kerjasama  dengan  instansi  pemerintah  diperlukan  guna kepentingan  ini.  Di  sini  diperlukan  peran  perantara  yang  bisa menghubungkan  pesantren  dengan  dinas-dinas  atau  instansi  terkait seperti  dinas  pertanian,  perdagangan,  perindustrian,  dan  sebagainya. Perguruan tinggi bisa menjadi lembaga penghubung dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Suaedy (Ed.), Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi, Yogyakarta: LKIS, 2000.
Deperteman  Agama  RI-Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam, Pondok  Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah;  Pertumbuhan  dan Perkembangannya, (Jakarta: Deperteman Agama RI, 2003).
Dian  Diniyati,  Eva  Fauziyah  &  Budiman  Achmad,  “Potensi  dan  Peran
Pesantren  sebagai  Lembaga  Pelaksana  Kegiatan  Rehabilitasi  Hutan  dan Lahan  (RHL),”  JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan  Vol.  7 No. 1 Maret 2010.
Dion Yoga Prastowo, “Penyesuaian Diri Pegawai dalam Menghadapi
Perubahan Organisasi,” Naskah Publikasi Tesis, Program Magister Psikologi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan,” Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
Muhammad AS Hikam, “Pengantar” dalam Drs. H. Ali Maschan, M.Si, Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society,  Surabaya: Lepkiss, 1999.
M. Bashori Muchsin dan -Yuli Andi Gani dan M. Irfan Islamy,  Upaya Pondok -Pesantren  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Sekitar  Hutan,  Wacana, Vol. 12 No. 2 April 2009.
M. Dawam Rahardjo, “Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan” dalam M. Dawam Rahardjo (ed),Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1988.
Rahman Mulyawan, “Birokrasi dan Pelayanan Publik,” (Bogor: UNPAD Press, 2016).
Sjahruddin Rasul, “Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009. https://ditpdpontren.kemenag.go.id https://www.kanal.web.id https://www.suaramerdeka.com Wawancara:
KH.  Ahmad  Zuhdi,  Pengasuh  Ma`had  Mamba`ul  Qur`an  Munggang Mojotengah Wonosobo KH. Arifin Shiddiq, Pengasuh Pesantren Safinatunnaja Kalibeber Mojotengah Wonosobo