## MENUJU KESEJAHTERAAN HIDUP
IKHTIAR MEMAHAMI KHILAFAH ISLAMIYAH DAN TEO-

## DEMOKRASI

## Hidayatussholihah
Dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang Email: hida@unissula.ac.id

## Mumtazah Kamilah
Mahasiswa Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Fakultas Budaya dan Lintas Agama UGM Yogyakarta Email: mumtazzawa@gmail.com

## Abstract
Islamic fundamentaly and islamic moderat communities be possessed one of types idealism who are hardfought as respons toward democratic system in effect for the moment. This written is spesific to consern discussed about khilafah islamiyah concept from HTI and democratic-Teo as well as Islamic moderat communities to bring description about compability with purpose from a communities. This written also explicit about concept on the almight souvereignty who are fondation precedent islamic fundamentaly in concept khilafah islamiyah as well as rule by the people souvereignty democracy to the find point source two of them.
Keywords: Khilafah Islamiyah Concept, Democratic-Teo, Souvereignty.

## Abstrak
Kaum  fundamentalis  Islam  dan  kelompok  moderat  Islam  memiliki  satu  bentuk  idealisme  yang diperjuangkan sebagai respon terhadap sistem demokrasi yang berlaku saat ini. Tulisan ini, lebih rinci  membahas  mengenai  konsep  khilafah  Islamiyah  dari  HTI  dan  Teo-Demokrasi  serta kelompok Islam moderat Indonesia untuk memberikan gambaran tentang kesesuaian tujuan dari masing-masing kelompok. Tulisan ini juga akan membahas lebih jelas gagasan kedaulatan Tuhan yang  dijadikan  fondasi  kaum  fundamental  dalam  konsep  khilafah  Islamiyah  serta  kedaulatan rakyat dalam demokrasi untuk menemukan titik temu antara keduanya.
Kata Kunci: Konsep Khilafah Islamiyah, Teo-Demokrasi, Kedaulatan.

## A. Pendahuluan
Khilafah Islamiyah dan demokrasi sampai saat ini masih menjadi tema yang diperdebatkan  khususnya  oleh  kelompok  Islam  di  Indonesia.  Perdebatan  mengenai khilafah Islamiyah sebagai alternatif demokrasi di anggap tidak sesuai  dengan prinsip demokrasi  dalam  Islam.  Dalam  pandangan  Hizbut  Tahrir  (HT)  sebagai  bagian  dari kelompok fundamentalis Islam menyatakan bahwa khilafah Islamiyah dan demokrasi merupakan  diskursus  yang  berbeda  dan  tidak  bisa  dikolaborasikan.  Khilafah Islamiyah  sendiri  dijadikan  konsep  yang  ditawarkan  oleh  HT  untuk  menegakkan kembali  hukum  syariat  atas  realitas  kehidupan  agar  umat  Islam  terbebas  dari  ide, sistem perundang-undangan serta hukum kufur yang datangnya dari Barat khususnya paham demokrasi. 1
Mereka  secara  terang-terangan  menolak  adanya  hubungan  apalagi kekterpaduan antara Islam dan demokrasi yang merupakan produk pemikiran politik dari  Barat.  Mereka  jelas  menegaskan  bahwa  Islam  menolak  kehadiran  dan  praktik demokrasi  modern  yang  di  bangun  Barat  terutama  bangsa  Eropa. 2 Alasan  mereka menentang demokrasi karena di dalamnya terdapat konsep kedaulatan rakyat dalam arti  penguasa  dan  rakyat  memiliki  kewenangan  dalam  menerapkan  aturan  syarak. Sedangkan  menurut  HT  satu-satunya  yang  berhak  menjadi  penguasa  adalah  Tuhan karena di anggap memiliki kedaulatan penuh dan sempurna. 3 Demokrasi sebagai anak dari modernisasi mengagungkan rasionalisasi sehingga di anggap dapat menggerogoti pilar  agama  yang  disebabkan  oleh  cara  berpikir  yang  bertolak  belakang  sedangkan agama  mengagungkan  berbagai  keyakinan  spiritual.  Di  sisi  lain,  rasionalisasi membabat habis dunia keyakinan karena dianggap tidak cocok dan berinilai empiris. Modernisasi  dengan  implikasi  yang  seperti  ini  telah  membawa  kegerahan  bagi pemimpin Islam sehingga kemudian menawarkan solusi agar kembali kepada agama Islam berdasarkan atas amalan agama kaum Salafus Shalih. 4
1 M.  Zaki  Mubarak, Genealogi  Islam  Radikal  di  Indonesia .  (Jakarta:  Pustaka  LP3S  Indonesia,  2007).
Hlm 130.
2 Idris Thaha, Demokrasi religious . (Jakarta: Teraju, 2005). Hlm 41.
3 Sesuai dengan Qs. Yusuf: 67:  “(
نإ ُمْكُلحا َلّإ هَلِل )”  yang artinya adalah hukum hanyalah milik Tuhan mereka menentang konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokrasi.Diambil dari Heriyanto, skripsi : Khilafah Islamiyah , (Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 56-57.
4 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia . (Yogyakarta: Kanisius, 2013). Hlm 125-126.
Senada  dengan  HT,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  juga  memaksakan berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia dengan alasan yang sama. Alasan mendasar mereka  adalah  melihat  kegagalan  demokrasi  sebagai  satu  sistem  negara  yang  juga terjadi di Indonesia, terbukti dengan adanya berbagai krisis yang melanda Indonesia baik  dalam  bidang  politik  ataupun  ekonomi  sehingga  semakin  menguatkan  tekad mereka untuk membangun khilafah Islamiyah sebagai satu alternatif perbaikan sistem negara di Indonesia.
Berbeda  dengan  kelompok  fundamentalis  yang  menolak  sepenuhnya terhadap  demokrasi,  kelompok  liberal  Islam  justru  menerima  sepenuhnya  paham demokrasi.  Mereka  mengemukakan  bahwa  antara  Islam  dan  Demokrasi  memiliki keterkaitan  yang  erat  dan  berdampingan.  Mereka  menerima  demokrasi  sebagai  satu pilihan  yang  universal  yang  dapat  hidup  berkembang  di  negara  dunia  muslim termasuk  Indonesia.  Demokrasi  dapat  disandingkan  dengan  Islam  sepanjang demokrasi dan Islam tidak ada persoalan krusial yang perlu diperdebatkan karena di dalam  keduanya  memiliki  kesamaan.  Semua  sistem  yang  berdiri  di  atas  prinsip demokrasi  sesuai  dengan  kaidah  utama  yang  diserukan  Islam.  Islam  dan  demokrasi memiliki  kesamaan  dalam  orientasi  pada  fitrah  manusia.  Islam  yang  mengajarkan syura ,  sangat  berdekatan  dengan  substansi  demokrasi.  Bahkan,  sebenarnya  menurut mereka sistem negara yang telah diperjuangkan oleh sebagian kaum muslimin sebagai upaya  mengembalikan  sistem  kekhalifahan  pasca  wafatnya  Rasulullah  merupakan sistem  kekhalifahan  yang  di  dalamnya  terdapat syura sebagai  padanan  dari  sistem demokrasi di era sekarang ini. 5 Dengan kata lain, khilafah Islamiyah tidak perlu lagi didirikan  di  Indonesia  karena  demokrasi  nyatanya  dari  dulu  telah  sesuai  dengan prinsip Islam dan sesuai dengan sistem pemerintahan pada masa kekhalifahan pasca wafatnya Rasulullah dengan konsep syura -nya yang sesuai dengan substansi demokrasi itu sendiri.
Sebagai penengah, tokoh dari kelompok moderat seperti Gus Dur dan Amien Rais memberikan pendapat yang lebih lentur. Mereka memang menolak didirikannya khilafah Islamiyah dengan konsepnya yang rigid dan memandang Islam sebagai satu
5 Idris Thaha, Demokrasi religious . (Jakarta: Teraju, 2005). Hlm 46.
formalistik  yang  bisa  menimbulkan  banyak  masalah  jika  diaplikasikan  di  Indonesia yang  merupakan  negara  pluralistik.  Akan  tetapi,  mereka  juga  menolak  bentuk demokrasi yang tidak terdapat unsur  syariat di dalamnya. Mereka mencoba mencari titik temu antara Islam dan  demokrasi. Dalam pendapat  ini, Gus Dur menolak jika Islam  dijadikan  alternatif  ideologi  bagi  negara  karena  dalam  satu  negara  pluralistik, menjadikan  Islam  atau  agama  apapun  sebagai  ideologi  negara  hanya  akan  memicu disintegrasi  yang  berbasis  pada  sektarianisme.  Negara  seperti  Indonesia  tidak mungkin  memberlakukan  nilai  yang  tidak  di  terima  oleh  semua  warga  negara  yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Sebagai alternatif, Gus Dur berpendapat bahwa Islam wajibnya diimplementasikan sebagai satu etika sosial ( social ethics ) yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara dan bukan sebagai  fungsi  suplementer.  Memaksakan  Islam  sebagai  ideologi  negara  hanya  akan membawa  kembali  bangsa  ini  ke  dalam  masa  penuh  ketegangan  dan  pertentangan seperti terlihat hampir selama lima dekade sejak 1930-an. 6
Sama  halnya  dengan  Gus  Dur,  Amien  Rais  berpendapat  bahwa  dalam  al- Quran dan as-sunnah tidak terdapat perintah untuk mendirikan negara Islam ( daulah Islam ) ataupun khilafah Islamiyah. Seandainya ada, maka al-Quran dan as-sunnah juga akan  memberikan  tuntutan  yang  detail  tentang  struktur  institusi  negara  yang dimaksudkan. sama juga halnya ketika negara Islam disandingkan pada masa 14 abad yang  silam,  tetapi  perlahan  menjadi  usang  ( out  of  date )  dan  tidak  lagi  memiliki kemampuan menanggulangi persoalan modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat.  Untuk  itu,  Amien  Rais  menolak  didirikannya  khilafah  Islamiyah kemudian  secara  tegas  menyatakan  menerima  dan  membela  gagasan  negara demokrasi  sebagai  sistem  politik  yang  telah  mengalami  ujian  sejarah  peradaban manusia  selama  berabad  lamanya  dan  kini  telah  diyakini  secara  universal  sebagai sistem  terbaik  bagi  kemanusiaan.  Namun,  meskipun  menerima  gagasan  demokrasi, Amien Rais tetap mendasarkan pemikirannya pada syariah melalui bentuk titik temu antara Islam dan demokrasi yang biasa diistilahkan dengan kata Teo-Demokrasi. 7

## B. Konsep Khilafah Islamiyah HTI
6 Umaruddin  Masdar, Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 129.
7 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi ..., hlm 101-102.
Pada  awalnya,  khilafah  Islamiyah  merupakan  gerakan  yang  lahir  untuk menjawab  krisis  politik  dan  kepemimpinan  umat  Islam  pasca  wafatnya  Rasulullah. Abu bakar merupakan tokoh generasi awal yang dipilih dan ditunjuk oleh umat Islam untuk  dijadikan  khalifah  pasca  Rasulullah  wafat  yang  selanjutnya  digantikan  oleh Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan terakhir adalah Ali ibn Abi Thalib. Peran dan posisi sahabat tidak hanya menggantikan  Rasulullah sebagai tokoh agama, akan tetapi  sekaligus  menggantikan  Rasulullah  dalam  urusan  kemasyarakatan  dan kenegaraan. Dapat dikatakan bahwa peristiwa  ini merupakan bentuk sederhana dari gerakan  khalifah  periode  awal  yang  kemudian  memunculkan  gerakan  teologis keagamaan.  Pada  periode  ini  untuk  pertama  kalinya  khawarij  muncul  sebagai  aliran politik yang lahir atas respon rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali bn Abi Thalib dan Muawiyah. Khawarij merupakan pelopor gerakan purifikasi Islam pertama dan  berkembang  hingga  saat  ini.  Kelompok  ini  juga  yang  menjadi  akar  dari Dārul Harbi dan Dārul  Islam .  Khawarij  juga  mengenalkan  konsep  hijrah  yaitu  konsep berpindah  dan  bergabung  dengan  golongan  mereka.  Dari  konsep  ini  muncul  sikap ekslusif sehingga menjadikan khawarij terlihat ekstrim dan tidak kompromi terutama pada selain golongannya. 8
Islam terus berkembang, sampai pada titik pertemuannya dengan Barat yang melahirkan  kebangkitan  baru  dalam  Islam  dan  sekaligus  melahirkan  sejumlah ketidakpuasan  yang  terekam  dalam  oposisi  Islam  pada  Barat  yang  menyerupai gerakan  ekslusif  Islam  pertama  yaitu  Khawarij.  Jamaluddin  al-Afghani  bersama Muhammad  Abduh  merupakan  tokoh  awal  yang  merespon  Barat  beserta peradabannya.  Keduanya  merupakan  tokoh  modernis  Islam  pertama  yang mengispirasikan perlawanan terhadap Barat dan menganjurkan untuk kembali kepada al-Quran  dan  as-sunnah  sebagai  landasan  ideal  berfikir  dalam  kehidupan  seorang muslim  artinya  bahwa  kejayaan  Islam  hanya  bisa  dicapai  dengan  menjadi  muslim secara  murni.  Melalui  kedua  tokoh  ini,  gerakan  pemikiran  dan  politik  Islam
8 Heriyanto, Skripsi : Khilafah  Islamiyah ,  (Fakultas  Ushuluddin  Jurusan  Perbandingan  Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 44.
mengambil  inspirasi  baru  untuk  pertama  kalinya.  Perlu  diketahui  bahwa  gagasan Abduh dan Jamaluddin lebih mirip dengan corak pemikiran gerakan Wahabisme. 9
Seperti  yang  terlihat  di  era  Modern  ini,  banyak  negara  yang  menerapkan konsep  demokrasi,  aristokrasi,  dan  monarkhi  sebagai  sistem  dalam  bernegara. Indonesia  sendiri  menganut  konsep  demokrasi.  Menurut  HTI,  sistem  kenegaraan demikian merupakan produk Barat yang  wajib dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip  Islam.  Dalam  pandangan  HTI,  berbagai  krisis  kehidupan  terjadi  akibat kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  menyimpang  manusia.  Selama  ini,  telah terbukti  bahwa  dengan  ideologi  yang  tidak  berasaskan  Islam,  penataan  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  menimbulkan  banyak  kemaksiatan.  Dalam  sistem sekuler misalnya, Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya.
Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Maka, di tengah sistem sekularistik kemudian lahir berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai Islam seperti tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik,  kehidupan  sosial  yang  egoistik  dan  individualistik,  sikap  beragama  yang sinkretik serta sistem pendidikan yang matrealistik. 10
Melihat  fenomena  seperti  ini,  HTI  sebagai  gerakan  fundamental mengharapkan terciptanya negara Islam karena syariat Islam dianggap telah mengatur segala urusan tanpa kecuali. Mulai dari hubungan manusia dengan penciptanya dalam konteks  aqidah  dan  ibadah  semisal  shalat,  puasa,  zakat,  haji  sampai  dengan  jihad. Begitu pula hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan pakaian, makanan,  serta  akhlak.  Selain  itu,  syariat  Islam  juga  mengatur  hubungan  manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik luar negeri. Secara konseptual, semua telah di atur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya.  Dengan  ungkapan  lain,  syariat  Islam  sesungguhnya  meliputi keyakinan  spiritual  ( Aqidah  Ruhiyah )  dan  ideologi  politik  ( Aqidah  siyasiyah )  sehingga organisasi ini mencita-citakan satu perkumpulan masyarakat dan negara yang Islami. Seluruh  kegiatan  kehidupannya  di  atur  sesuai  dengan  hukum  syariat  di  bawah naungan daulah Islamiyah dalam bentuk khilafah Islamiyah.
9 Heriyanto, Skripsi : Khilafah Islamiyah ..., Hlm 45-46.
10 M. Imdadun Rahmat. Arus Baru Islam Radikal . (tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2005). Hlm 144.
Sistem  pemerintahan  Islam  dijadikan  sistem  khilafah  dengan  pola pemerintahan  yang  unik  dan  sangat  berbeda  dengan  pola  pemerintahan  yang  lain. Sistem  khilafah  dianggap  sebagai  produk  Tuhan  dan  bukan  produk  rakyat  atau segelintir orang saja. Dalam konsep khilafah, kedaulatan dibedakan menjadi dua yakni kedaulatan  dalam arti  kekuasaan  ( Sultan ) yang  oleh  syari’at  diserahkan  kepada  umat Islam dengan kedaulatan dalam pengertian pembuatan undang-undang ( Tasyri’ ) yang mutlak  milik  Tuhan.  Demikian,  HTI  menolak  kedaulatan  rakyat  dalam  pengertian demokrasi  yang  memberikan  hak  tak  terbatas  kepada  rakyat  untuk  memegang kekuasaan, sekaligus menentukan undang-undang. Menurut HTI, setiap umat Islam diberikan  hak  menggunakan  kekuasaannya  untuk  mengangkat  khalifah  tunggal melalui pembaiatan sebagai tuntunan syariat Tuhan yang wajib dilaksanakan.
Mengenai  mekanisme  pengangkatan  khalifah,  HTI  mengacu  pada  contoh yang  dilakukan  para  sahabat  dengan  mengajak  serta  kaum  muslimin  mendiskusikan para kandidat dari mereka yang pantas mengemban jabatan khalifah, kemudian nama kandidat  disodorkan  kepada  seluruh  kaum  muslim  untuk  dipilih  dan  yang  terpilih wajib di baiat oleh seluruh umat Islam termasuk pihak yang tidak terpilih. Sedangkan dalam pemberhentian khalifah, HTI menetapkan mekanisme yang bersandar kepada persyaratan  seorang  khalifah  dengan  dalih  mubah  dan  wajib  diberhentikan.  Bila seorang  khalifah  dinyatakan  murtad,  gila,  menjadi  tawanan  musuh,  fasiq,  berganti jenis kelamin menjadi wanita atau waria, tidak mampu melakukan tugas karena cacat atau  sakit,  dan  tidak  mampu  secara  mandiri  memutuskan  kebijakan  negara  yang sesuai  dengan  syariat,  maka  ia  wajib  diajukan  kepada  mahkamah  mazalim  untuk diputuskan. Jika terbukti, maka ia wajib dilepaskan dari jabatannya.
Dalam  sistem  ini,  meskipun  umat  Islam  memiliki  hak  untuk  memahami syariat  sesuai  dengan  koridor  syarak,  tetapi  mereka  wajib  meninggalkan  seluruh tindakan yang berdasarkan pemahamannya karena khalifah memiliki wewenang atau otoritas  untuk  memutuskan  pendapat  tertentu  dan  menetapkan  hukum.  Pendapat inilah  yang  berlaku  sebagai  undang-undang  dan  umat  Islam  wajib  menaatinya. Perbedaan pendapat yang sering terjadi di kalangan para ulama, termasuk para imam
madzhab  hanya  diperbolehkan  dalam  diskursus  dan  keyakinan  sedangkan  tindakan para penganutnya wajib tunduk kepada hukum yang diputuskan khalifah. 11

## C. Konsep Teo-Demokrasi Islam Moderat
Menanggapi  tentang  konsep  khilafah  Islamiyah  dari  HTI,  kelompok  Islam Moderat  Indonesia  mencoba  memberikan  satu  alternatif  lain  terkait  mengusung kembali  Syariah  Islam  dalam  bernegara.  Berbeda  dengan  HTI,  menurut  pendapat Islam  Moderat  diskursus  demokrasi  dan  Islam  dapat  dikolaborasikan.  Diskursus Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pemikiran politik Islam  modern.  Dalam  upaya  untuk  menemukan  basis  ideologis  yang  diterima  oleh kalangan dunia Islam, para pemikir dari berbagai kalangan muslim mulai merambah misi  baru  untuk  merekonsiliasi  perbedaan  antara  berbagai  kelompok  politik. Sebenarnya,  pertentangan  antara  Islam  dan  demokrasi  terletak  dari  kedua  substansi ini ditafsirkan. 12
Dalam  buku  Ilusi  Negara  Islam  “The  Wahid  Institute”,  dikatakan  bahwa maraknya  fundamentalisme  di  Indonesia  lebih  disebabkan  oleh  kegagalan  Negara mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berupa  tegaknya  keadilan  sosial  dan  terciptanya kesejahteraan  yang  merata  bagi  seluruh  rakyat.  Korupsi  yang  masih  menggurita menjadi  satu  bukti  nyata  dari  kegagalan  itu  namun  karena  pengetahuan  golongan fundamentalis  sangat  miskin  tentang  peta  sosiologis  Indonesia  yang  memang  tidak sederhana,  maka  mereka  menempuh  jalan  pintas  bagi  tegaknya  keadilan  dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan. Layaknya HTI yang ingin mendirikan khilafah  Islamiyah  di  Indonesia.  Mereka  mengidamkan  pelaksanaan  syariat  dengan dalih Tuhan pasti meridai Indonesia. 13
Dalam  pelaksanaan  demokrasi  sebagai  satu  sistem  negara,  ragamnya  akan meluas  sehingga  memang  tidak  dapat  ditentukan  model  negara  demokrasi  yang akurat.  pilihannya,  Islam  mampu  berinteraksi  dengan  demokrasi.  Akan  tetapi, interaksi ini akan mengalami stagnasi jika Islam ditafsirkan secara rigit dan tradisional serta tidak mengalami transformasi seperti halnya kaum fundamentalis bernama HTI.
11 M. Imdadun Rahmat. Arus Baru Islam Radikal . (tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2005). Hlm 149- 150.
12 H. Nur Solikin, Agama dan Problem Mondial . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 189
13 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam . (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 9.
Kebuntuan  ini  disebabkan  bukan  karena  statisnya  demokrasi  melainkan  rigidnya kaum fundamentalis dalam merumuskan identitas Islam ke dalam teologinya.
Dalam  konteks  Indonesia,  Islam  perlu  dirumuskan  dalam  berbagai  sudut pandang  seperti  sekularisasi,  martabat  manusia,  solidaritas,  kerjasama  antaragama mengingat  adanya  pluralitas  agama  di  Indonesia.  Termasuk  juga,  untuk  memegang syariat  secara  wajar  dalam  arti  sumber  syariat  itu  perlu  di  lihat  secara  proporsional guna  mempertimbangkan  aspek  historis  sehingga  bisa  ditemukan  yang  memang perenial dan yang bersifat spasial serta temporal. 14
Amien  Rais  maupun  Gus  Dur  sebagai  perwakilan  dari  kelompok  moderat sepakat  bahwa  Islam  yang  di  dalamnya  terdapat  syariat  merupakan  etik  moral  bagi demokrasi dan tidak sebagai satu ideologi yang menggantikan demokrasi. Bagi Amien Rais,  demokrasi  justru  dikatakan  sebagai  sistem  politik  yang  terbaik  dan  rasional untuk  menjamin  tegaknya  syariat  agar  tidak  diselewengkan  atau  dideteriorisasikan. Menurutnya, di beberapa negara yang mengklaim sebagai negara Islam, syariat justru mengalami distorsi makna yang sangat dalam sehingga banyak dimanfaatkan sebagai legitimasi  politik  dan  kurang  fungsional  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  umum. Dengan  kata  lain,  satu  signifikansi  demokrasi  bagi  Amien  Rais  adalah  untuk melindungi atau menjaga syariat. 15
Gus  Dur  sejak  awal  sudah  merumuskan  syariat  sebagai  etika  sosial  ( social ethics ).  Gus  Dur  memilih  demokrasi  sebagai  sistem  paling  rasional  yang memungkinkan  terjaminnya  pluralisme  bangsa.  Dalam  konteks  ini,  demokrasi  dan syariat  dirumuskan  dalam  fungsi  timbal-balik  (komplementer).  Syariat  sebagai  etika sosial  dengan  sendirinya  bisa  berfungsi  sebagai  etika  politik  dalam  satu  negara demokrasi. Syariat sebagai etika politik tidak perlu diundangkan dalam aturan hukum secara tertulis. 16 Gus Dur menambahkan bahwa demokrasi wajib terus diperjuangkan karena  menurutnya  landasan  demokrasi  pada  dasarnya  berupa  keadilan  dalam  arti terbukanya  peluang  kepada  semua  orang  dan  diartikan  juga  sebagai  otonomi  atau
14 H. Nur Solikin, Agama dan Problem Mondial . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 190.
15 Umaruddin  Masdar, Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 182.
16 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi ..., Hlm 183.
kemandirian  dari  orang  yang  bersangkutan  untuk  mengatur  hidup  sesuai  dengan pilihannya.  Demokrasi  tidak  mengesahkan  adanya  kemutlakan  karena  tersedianya ruang untuk negoisasi dan dialog merupakan keniscayaan. 17
Syariat  menurut Amien Rais di anggap sebagai sistem hukum yang lengkap dan  terpadu  yang  telah  meletakkan  dasar  ( Fundamental ),  tidak  hanya  bagi  hukum konstitusional  tetapi  juga  hukum  administratif,  pidana,  perdata,  bahkan  hukum internasional.  Meski  demikian,  syariat  tidak  bisa  dijadikan  landasan  utama  karena masih  sebatas  memberikan  prinsip  dasarnya,  mengingat  manusia  tumbuh  secara dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreativitas, dan dinamika hukum. Wajib di  ingat  bahwa  dalam  syariat,  di  samping  terdapat  bagian  yang  tidak  dapat  di  ubah atau bersifat permanen, ada pula bagian yang bersifat fleksibel agar dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman yang  dinamis. Dalam konteks ini  wajib dipahami secara cermat bahwa al-Quran dan as-sunnah dalam konstruksi syariat yang permanen tidak berfungsi  sebagai  kitab  hukum  ( Book  of  Laws )  melainkan  sebagai  sumber  hukum ( Source  of  Laws )  artinya  bahwa  al-Quran  dan  as-sunnah  wajib  ditempatkan  dalam konteks  pemahaman  yang  fleksibel  dan  memiliki  kemampuan  adaptif  bagi pemecahan masalah kehidupan manusia, tanpa harus bergerak dari prinsip abadi yang telah ditetapkan oleh Tuhan. 18
Amien  Rais  dan  Gus  Dur  secara  tegas  menolak  didirikannya  khilafah Islamiyah dan mendukung demokrasi yang di dalamnya terdapat konsep syariat yang berperan  sebagai  kode  etik.  Amien  Rais  mengatakan  bahwa  Inti  demokrasi merupakan  persamaan  hak  dan  kedudukan  dari  setiap  warga  negara  di  dalam  satu negara  yang  demokratis.  Jika  ingin  menegakkan  demokrasi,  wajib  melibatkan pengertian  konsep  meliputi  demokrasi  politik,  sosial,  ekonomi,  hukum,  dan pendidikan. 19 Keberpihakan Amien Rais terhadap demokrasi merupakan pilihan yang strategis  bagi  tujuan  kehidupan  politik  yang  dicita-citakan  yaitu  satu  kondisi kehidupan  masyarakat  yang  bersumber  dari  prinsip  dasar  ajaran  Islam.  Politik  bagi Amien  Rais  lebih  dari  sekedar  membuat  orang  lain  berperan  karena  merupakan wujud  realisasi  kesadaran  etik  keagamaan  atas  peran  individu  yang  bermanfaat  bagi
17 Al-Zastrow, Gus Dur Siapa sih Sampeyan? (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm 89-90. 18 Umaruddin  Masdar, Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 100.
19 Tim Maula, Jika Rakyat Berkuasa . (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). Hlm 189.
masyarakat. Dalam kancah demokratisasi, peran imam berdasi dipilih sebagai strategi mencapai  kehidupan  yang  lebih  demokratis  di  bawah  paradigm  etika  keagamaan Islam. 20

## D. Kedaulatan Tuhan dan Kekhalifahan Manusia
Maulana al-Maududi berpendapat tentang gagasan bahwa Tuhan merupakan pembentuk hukum dalam satu negara Islam, sementara manusia merupakan sumber hukum dalam sistem demokrasi. Ia mengemukakan konsep kedaulatan ( al-hakimiyyah ) dan  berargumen  bahwa  dalam  satu  negara  Islam,  Tuhan  merupakan  pemegang kedaulatan  tunggal  sementara  dalam  satu  sistem  demokrasi,  kedaulatan  rakyat  lah yang  memegang  kendali.  Menurutnya  ada  kesalahpahaman  kaum  fundamentalis dalam menafsirkan konsep kedaulatan dan demokrasi karena menyiratkan lebih dari sekedar pemerintahan oleh kelompok mayoritas. Demokrasi konstitusional memberi jaminan  perlindungan  kepada  semua  individu  terhadap  dominasi  mayoritas. Pernyataan  bahwa  hak  asasi  manusia  tidak  boleh  di  langgar  sebagai  hak  yang  tidak dapat  di  hapus  bahkan  oleh  kehendak  mayoritas  sekalipun.  Ini  merupakan  contoh bahwa  demokrasi  bukanlah  sekedar  pemerintahan  mayoritas.  Lebih  jauh  lagi,  para Islamis yang berbicara tentang kedaulatan Tuhan memiliki  satu konsep yang  belum luas  tentang  kedaulatan.  Kaum  muslim  wajib  memahami  bahwa  kedaulatan sementara adalah milik Tuhan, akan tetapi pelimpahannya yang terjadi adalah dalam bentuk kekhalifahan manusia. 21
HTI,  sebagai  satu  kelompok  yang  gencar  mengkampanyekan  ide  berdirinya khilafah  Islamiyah  di  Indonesia,  cenderung  menolak  kedaulatan  rakyat  yang merupakan  dasar  dari  demokrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pemikirannya  yang  formal tentang  Islam  yang  memandang  doktrin  agama  dalam  wajahnya  yang  legalistik  dan formalistik.  Implikasinya  menjadi  satu  pandangan  yang  literal.  Menurut    mereka, demokrasi  di  pandang  bertentangan  dengan  Islam  karena  demokrasi  mensyaratkan kedaulatan  rakyat  sebagai  penguasa  dan  rakyat  memiliki  kewenangan  dalam
20 Arief  Afandi, Islam  Demokrasi  Atas  Bawah:  Polemik  Strategi  Perjuangan  Umat  Model  Gus  Dur  dan Amien Rais . (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1997). Hlm 102.
21 El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi . (Jakarta: Ufuk Press, 2004). Hlm 67.
menetapkan  aturan  syarak.  Sementara  bagi  HTI  di  samping  Islam  mengakui kedaulatan  manusia  untuk  membaiat  “penguasa”,  manusia  sebagai  hamba  dengan berbagai  cara  sekalipun  tidak  dapat  mengabaikan  kedaulatan  Tuhan  untuk menentukan hukum syarak. 22
Menanggapi  konsep  kedaulatan  Tuhan  yang  ditafsirkkan  oleh  kaum fundamentalis khususnya HTI,  oleh el Fadl menyebut bahwa al-Quran sendiri tidak menjelaskan  secara  khusus  bentuk  pemerintahan  tertentu.  Tapi  al-Quran  jelas menyebutkan seperangkat nilai sosial dan politik yang penting bagi satu pemerintahan Islam. Tiga nilai Qurani berikut memiliki signifikasi khusus untuk mencapai keadilan melalui  kerjasama  sosial  dan  prinsip  saling  membantu  membangun  satu  sistem pemerintahan  yang  konsultatif  dalam  arti  tidak  otokratis  dan  melembagakan  kasih sayang dalam interaksi sosial. Jadi, berdasarkan konsep kedaulatan Tuhan oleh kaum fundamentalis dalam arti HTI,  justru belum sesuai dengan syariat Islam yang ingin mereka  usung.  Karena,  jika  melihat  konsep  khilafah  Islamiyah  ala  HTI,  sistem pemerintahannya justru masih jauh dari aspek kerjasama dan tidak bersifat konsultatif bahkan bisa dikatakan sangat otokratis. Hal ini tidak sesuai dengan perintah  Tuhan dalam ayat al-Quran yang telah disebutkan di atas. 23
Berbeda  dengan  HTI,  kelompok  Islam  Moderat yang  diwakilkan  oleh  Gus Dur  dan  Amien  Rais  menerima  paham  kedaulatan  rakyat  dengan  alasan  yang mendasar. Amien Rais secara tegas telah mengatakan bahwa keabadian wahyu Tuhan justru terletak pada tidak adanya perintah dalam al-Quran maupun as-sunnah untuk mendirikan  negara  Islam.  Al-Quran  dan  as-Sunnah  sebatas  memberikan  dasar ( Fundamental )  perihal  pembentukan  negara  semisal,  prinsip  keadilan,  persamaan, maupun  musyawarah.  Sedangkan  soal  konstitusi,  aturan  hukum,  prosedur  dan mekanisme  politik  diserahkan  sepenuhnya  kepada  rakyat  untuk  menentukan  secara detail. Senada dengan Amien Rais, Gus Dur juga sangat apresiatif terhadap gagasan kedaulatan  rakyat,  karena  tanpa  ini  mekanisme  politik  akan  timpang.  Baginya, kedaulatan  rakyat  merupakan  satu  prinsip  universal  Islam  dalam  rangka
22 Saifullah  dkk, Mengenal  Hizbut  Tahrir  Partai  Politik  Islam  Ideologis .  (Bogor:  PT.  Thariqul  Izzah, 2002). Hlm 70.
23 El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi . (Jakarta: Ufuk Press, 2004). Hlm 12.
menyejahterakan  kehidupan  kemanusiaan  sebagaimana  termuat  dalam  konsep  al- Quran bernama rahmatan li al Amien . 24
Dalam  buku  Ilusi  Negara  Islam,  Gus  Dur  menyebutkan  bahwa  keyakinan umat  Islam  atas  Tuhan  dalam  mengatur  semua  aspek  hidup  manusia  digunakan dengan  penuh  taktik  oleh  kaum  fundamentalis.  Memang  benar  Tuhan  mengatur semua  aspek  kehidupan  manusia,  akan  tetapi  pemahaman  politis  kelompok  radikal merupakan  kesalahpahaman  yang  berpangkal  pada  belum  luasnya  pemahaman mereka tentang Islam. Para ulama moderat memahami keyakinan bahwa Tuhan tidak mengatur  semua  aspek  kehidupan  manusia  secara  politik  dan  kekuasaan  melainkan secara  spiritual  dan  cinta.  Berislam  secara  ikhlas  dan  mendalam  bisa  bermakna  jika menemui  titik  temu  ketika  mampu  berserah  diri  secara  totalitas  kepada  Tuhan  dan bukan pada kehendak nafsu termasuk yang dikemas dalam retorika politik kelompok yang  mengklaim  berhak  mewakili  Tuhan  untuk  memanfaatkan  agama  sebagai  alat menguasai semua aspek hidup bagi setiap individu. 25
Gambarannya seperti dalam teori politik syariat ( Siyasah Syar’iyyah ), penguasa atau kepala negara (imam) secara eksklusif memegang kekuasaan eksekutif ( as-Sulthah at-Tanfidziyyah )  penuh  untuk  mengambil  satu  keputusan  dan  kebijakan  yang menyangkut  kehidupan  publik  berdasarkan  pertimbangan  kemaslahatan.  Namun, untuk  menghindari  adanya  penyelewengan  wewenang  dan  kekuasaan  oleh  seorang penguasa,  maka  rakyat  wajib  di  beri  kebebasan  penuh  untuk  senantiasa  melakukan kritik  dan  koreksi  atas  jalannya  roda  pemerintahan.  Mekanisme  ini  di  atur  secara sistematis dalam sistem politik demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat sangat dihargai dan di junjung tinggi. 26
Hemat  penulis,  bahwa  konsep  kedaulatan  Tuhan  dari  kaum  fundamentalis khususnya  HTI, di anggap sebagai satu pemikiran yang belum luas. Pemahaman ini justru justru dinilai bertentangan dengan isi al-Quran yang wajib dipahami oleh kaum
24 Umaruddin  Masdar, Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 178-179.
25 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam . (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 223-224.
26 Umaruddin  Masdar, Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 181.
muslim  bahwa  kedaulatan  sementara  adalah  milik  Tuhan,  akan  tetapi  ia  telah melimpahkannya dalam bentuk kekhalifahan manusia seperti yang dikemukakan oleh Islam  Moderat  bahwa  sebenarnya  ada  kolaborasi  antara  Tuhan  dan  manusia  dalam hal  kedaulatan.  Menurutnya,  kedaulatan  Tuhan  berada  dalam  ruang  spiritual  dan cinta, sedangkan ruang politik dan kekuasaan telah dilimpahkan kepada kekhalifahan manusia.
E. Khilafah Islamiyah: Peluang dan Tantangannya di Indonesia
Berbicara  mengenai  peluang  dan  tantangan  khilafah  Islamiyah  di  Indonesia, nampaknya bisa  di  lihat  pada  keadaan  Indonesia  terkait  kondisi  masyarakat  dan politiknya  saat  ini.  Selain  itu,  melihat  dari  cara  dan  usaha  HTI  demi  menerapkan konsep khilafah Islamiyah di Indonesia serta prestasi yang berhasil dicapainya sebagai tangga  menuju  berdirinya  khilafah  Islamiyah.  Nama  HTI  mulai  menanjak  popular pasca  reformasi.  Tokoh  yang  selalu  dikaitkan  namanya  dengan  masuk  dan berkembangnya HTI adalah Abdurrahman al Baghdadi.  Sampai kini, pusat kegiatan HTI  masih  terkonsentrasi  di  perguruan  tinggi  dan  tentu  saja  sebagian  besar  aktivis beserta simpatisannya merupakan mahasiswa, dan beberapa tokohnya hampir selalu memiliki  keterkaitan  dengan  aktivitas  di  lingkungan  universitas.  Tampaknya simpatisan  terbesar  HTI  saat  ini  berada  di  sekitar  daerah  Bogor.  Beberapa  kampus utama,  seperti  Institut  Pertanian  bandung  (IPB)  ditengarai  menjadi  suplayer  utama anggota dan simpatisan HTI di daerah sekitar itu. Selain melalui gerakan aksi massa, aktivitas  yang  terlihat  intensif  dilakukan  HTI  adalah  melakukan  serangkaian  diskusi secara rutin tentang topik yang beragam untuk meyakinkan bahwa berdirinya khilafah Islamiyah merupakan solusi semua problematika yang terjadi di bumi ini. 27
Konsep  khilafah  Islamiyah  yang  ditawarkan  oleh  HTI  sebagai  satu  sistem negara  yang  ingin  diterapkan  di  Indonesia,  nampaknya  memiliki  peluang  yang gemilang. Terlepas dari kontroversi  silang pendapat dalam memberikan pemaknaan mengenai  meningkatnya  pandangan  perlunya  pemberlakuan  syariat  Islam  secara ketat, namun perkembangan yang berlangsung di lapangan menggambarkan tuntutan pemberlakuan  syariat  Islam  yang  tidak  lagi  menjadi  sekadar  wacana.  Agenda formalisasi syariat Islam terus bergerak dan menyebar melalui berbagai ruang politik
27 M. Zaki Mubarak, Genealogi  Islam Radikal di Indonesia . (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007). Hlm 129-130.
yang  ada,  satu  caranya  dengan  duduk  serta  pada  kebijakan  pemerintah  daerah  yang kini  otonom.  Kebijakan  otonomi  daerah  yang  memberikan  ruang  kebebasan  atau otonomi untuk membuat peraturan daerah (PERDA) yang lepas dari campur tangan pemerintahan  pusat,  merupakan  sasaran  paling  tepat  dimanfaatkan  untuk mewujudkan  kekuatan  politik  lokal.  Dengan  membonceng  otonomi  daerah  maka proses  perumusan  PERDA  bisa  dikatakan  menjadi  arena  pertarungan  paling  sengit yang akan menentukan berhasil atau tidaknya keinginan untuk mewujudkan aspirasi pemberlakuan syariat Islam. 28
Sebagaimana  terbukti  di  beberapa  daerah  seperti  Cianjur,  Garut,  Banten, Indramayu,  Pamekasan,  dan  yang  saat  ini  di  coba  di  Makassar,  PERDA  berhasil dijadikan  pintu  masuk  bagi  penerapan  syariat  Islam.  Kecenderungan  gerakan “Syariatisasi”  yang  memanfaatkan  alat  ( instrument )  otonomi  daerah  ini  di  luar perkiraan banyak kalangan sebelumnya. Dalam mencapai kebijakan otonomi daerah sendiri terdapat pembagian kewenangann antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan  daerah.  Pada  pasal  7  UU  Nomor  22/1999  misalnya,  memuat kewenangan  daerah  yang  mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan  kecuali  beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, bidang  pertahanan  dan  keamanan,  bidang  peradilan,  urusan  agama,  dan  moneter- fiksal.  Apabila  mengacu  kepada  pokok  kewenangan  pemerintah  pusat,  maka kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  syariat  Islam  tidak  memiliki  kekuatan  sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan atas kebijakan yang mereka keluarkan. 29
Pendapat  responden  yang  berafiliasi  dengan  HTI,  KAMMI,  KPPSI  dan Jamaah Tarbiyah tentang PERDA syariah dan khilafah Islamiyah memiliki kemiripan namun  dalam  bahasa  katanya  terdapat  perbedaan.  Pada  dasarnya,  mereka  memiliki satu  suara  atas  PERDA  syariah  dan  khilafah  Islamiyah  bisa  berdiri  di  Indonesia. KPPSI  dan  Jamaah  Tarbiyah  melalui  jalur  politik  dan  kultural,  sedangkan  HTI melalui  jalur  kekuasaan  pragmatis,  dan  sementara  KAMMI  melalui  jalur  politik  di
28 M. Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia ..., Hlm 172-173.
29 M. Zaki Mubarak, Genealogi  Islam Radikal di Indonesia . (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007).
Hlm 173.
kampus  maupun  di  parlemen  sebagai  sayap  politik  PKS.  Karena  itu,  jelas  bahwa penegakan syariat telah menjadi agenda bersama. Menurut survei PPIM UIN Jakarta yang dilakukan pada tahun 2002, mengenai implementasi syariat Islam di Indonesia, menunjukkan  bahwa  Sebanyak  67  persen  dari  jumlah  responden  menyatakan perlunya  Indonesia  diperintah  dan  diatur  dengan  hukum  Islam,  sementara  survei yang sama pada tahun 2001 hanya 57 persen. Terkait kepemimpinan dalam Islam, 67 persen responden menyatakan setuju Indonesia dipimpin berdasarkan al-Quran dan as-sunnah,  dan  70,8  persen  setuju  Indonesia  menjadi  negara  Islam.  Bisa  jadi pembentukan  khilafah  Islamiyah  yang  menawarkan  syariat  Islam  sebagai  Ideologi negara memiliki peluang yang cukup besar untuk diterapkan di Indonesia melihat dari jumlah responden yang mencapai angka 70,8 persen. 30
Menanggapi hal ini, kelompok Islam Moderat juga berkeinginan mengusung tema  syariat  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  secara  substansial,  Gus Dur  sebagai  tokohnya  memiliki  pendapat  bahwa  bentuk  syariat  Islam  yang  hendak diterapkan, mau tidak mau harus direlevansikan dengan perkembangan  kehidupan di sekitarnya.  Menurut  Gus  Dur,  pemikir  Islam  wajib  memiliki  pendekatan  multi- dimensional  kepada  kehidupan,  dan  tidak  hanya  terikat  kepada  ketentuan  normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir menjadi fosil yang mati. 31 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, HTI berpendapat bahwa Islam di Indonesia atau negara  lainnya  berada  akan  bisa  mengalami  kemajuan  yang  mengagumkan  apabila mereka  meniru  dan  mempraktikkan  gagasan  yang  diajarkan  Rasulullah  dan  para sahabatnya karena pada masa Rasulullah Islam sudah tertata secara utuh. Pandangan ini, memutar kembali dimensi kehidupan umat Islam pada masa lalu yang ia sendiri tidak terlibat di dalamnya dan pandangan semacam ini justru mengantarkan pola pikir romantisme  sejarah  dan  mengingkari  realitas.  Terlepas  dari  segala  kekurangan  dan kelebihan  khilafah  Islamiyah,  dalam  upaya  mengembalikan  kehidupan  masa  lalu untuk konteks kekinian tentu bukan merupakan pilihan yang bijak untuk dikeluarkan umat  Islam  dari  keterpurukan  serta  ketertinggalan  mereka  dari  peradaban  Barat.
30 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam . (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 164-165.
31 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam ..., Hlm 38-39.
langkah  semacam  ini  malah  akan  semakin  memperlebar  jarak  ketertinggalan  umat Islam itu sendiri. 32
Dalam  menerapkan  khilafah  Islamiyah  di  Indonesia,  nampaknya  HTI  wajib berhadapan dengan desakan modernitas yang kian tak terbendung. Para pembaharu Muslim  melihat  beberapa  alasan  terkait  desakan  modernitas  yang  dapat  dijadikan pendapat  untuk  memperkuat  penolakan  terhadap  konsep  Khilafah  Islamiyah. Pertama , adanya gagasan negara kebangsaan ( Nation-State ) yang sedang mengganti cita negara  keagamaan  ( Khilafah )  sebagai  kebajikan  sipil  umat  yang  dominan  di  zaman modern. Kedua , adanya rasionalisme yang menekankan agar melepaskan diri dari nilai parokial  demi  kepentingan  penemuan  akal  yang  dapat  diterapkan  secara  universal. Ketiga , dihapuskannya  khilafah Islamiyah secara resmi oleh Mustafa Kamal Attaturk pada  tahun  1924  karena  dorongan  untuk  mendirikan  negara  modern. 33 Ketika khilafah  Islamiyah  dengan  konsep  yang  sedemikian  rupa  berhadapan  dengan tantangan  global,  seringkali  menuai  kegagalan  dalam  mencapai  tujuannya.  Karena memang  tidak  mudah  mentransformasikan  khilafah  Islamiyah  ke  dalam  arus pemikiran negara modern. Dalam hal ini diperlukan persyaratan yang bersifat sosial budaya, ekonomi, maupun politik. 34
Selain itu, tantangan lain yang cukup berat yang harus dihadapi oleh khilafah Islamiyah adalah adanya pluralisme agama di Indonesia. Adanya pluralisme agama di Negeri ini menjadi realitas empirik yang tidak bisa dipungkiri. Pluralisme sejak dulu telah di kenal sebagai potensi berbangsa dan bernegara sehingga pendirinya ( Founding fathers), menetapkan  negara  ini  bukan  menjadi  negara  agama  atau  negara  sekuler. Pilihannya  tepat  berada  di  tengah-tengah  keduanya.  Maka,  ketika  hendak memaksakan  satu  agama  menjadi  sebuah  ideologi  negara  akan  menjadi  berat  dan problematis. 35
32 Khamami Zada, dan R. Arofah Arief, Diskursus Politik Islam . (Ciputat: LSIP, 2004). Hlm 48-49.
33 Khamami Zada, dan R. Arofah Arief, Diskursus Politik Islam ..., Hlm 50-51.
34 Heriyanto, Skripsi : Khilafah  Islamiyah ,  (Fakultas  Ushuluddin  Jurusan  Perbandingan  Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 89-91.
35 Sumarthana,  dkk. Pluralisme,  konflik,  dan  Pendidikan  Agama  di  Indonesia .  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005). Hlm V.
Himbauan  dari  Islam  Moderat  kepada  umat  Islam  sebagai  respon  akan didirikannya Khilafah Islamiyah di Indonesia, bahwa sebagai elemen terbesar bangsa ini  bahkan  komunitas  muslim  terbesar  di  dunia.  Umat  Islam  Indonesia  memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelamatkan NKRI dan  pancasila  dari  berbagai  ancaman,  juga  berkewajiban  menyelamatkan  Islam  dari pembajakan  dan  pemudaran  nilai-nilainya  yang  luhur  dan  mulia.  Semua  ini  bisa dilakukan, dengan menyadari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan untuk terus belajar secara terbuka dan rendah hati, serta mengamalkan ajaran agama yang penuh spiritualitas  dan  kasih  sayang  kepadaTuhan.  Jika  demikian,  individu  bisa  bersikap toleran  dan  menghargai  perbedaan,  kebebasan,  serta  menolak  usaha  siapapun  yang hendak menjadikan Islam sebagai media kekuasaan. 36

## F. Penutup
HTI dan Islam moderat memiliki target yang sama yaitu ingin mensyariatkan negara. Akan tetapi, cara pandang terhadap syariat serta proses pensyariatan negara dari kedua kelompok sangat berbeda. Jika HTI memandang syariat dalam bentuknya yang legalistik dan formalistik guna merekonstruksi tatanan sistem negara demokrasi yang  telah  ada  dengan  sistem  baru  berupa  khilafah  Islamiyah  yang  mereka  yakini sebagai  satu  alternatif  dari  gagalnya  demokrasi,  maka  kelompok  Islam  moderat memandangnya  dalam  bentuk  yang    substansial.  Jika  HTI  menginginkan  syariat menjadi ideologi negara dengan mendirikan khilafah Islamiyah untuk menggantikan demokrasi,  maka  Islam  moderat  ingin  syariat  menjadi  kode  etik  dalam  negara demokrasi yang melahirkan Teo-Demokrasi.
Mengenai  tanggapan  Islam  moderat  terhadap  Kedaulatan  Tuhan  dalam khilafah Islamiyah HTI, bahwa kedaulatan Tuhan di anggap sebagai satu pemikiran yang  belum  luas  karena  di  anggap  bertentangan  dengan  semangat  Islam  yang mengajarkan kepemimpinan yang konsultif dan tidak ada unsur otokritas. Sebenarnya terdapat kolaborasi antara Tuhan dan manusia dalam hal kedaulatan. Menurut Islam moderat, kedaulatan Tuhan berada dalam ruang spiritual dan cinta sedangkan ruang politik dan kekuasaan telah dilimpahkan kepada kekhalifahan manusia.
36 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam . (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 219-220.
Adapun  peluang  dan  tantangan  berdirinya  khilafah  Islamiyah  di  Indonesia, berdasarkan  yang  sudah  berhasil  penulis  simpulkan,  bahwa  sebenarnya  khilafah Islamiyah  memiliki  peluang  yang  cukup  besar  untuk  dapat  berdiri  di  Indonesia, melihat pada fenomena yang terjadi mengenai telah diterapkannya syariat Islam pada PERDA di beberapa daerah di Indonesia serta dari hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta yang dilakukan pada tahun 2002, bahwa ada sebanyak 70,8 persen responden yang setuju  mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Akan tetapi ada beberapa  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  khilafah  Islamiyah  yaitu  semakin kuatnya arus Modernitas yang melanda dan menghegemoni hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Ditambah, ketika melihat pada konteks Indonesia sebagai negara yang pluralistik, nampaknya akan terdapat banyak kendala untuk memaksakan berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia. Karena hal itu sama saja memaksakan satu agama  untuk  menjadi  sebuah  ideologi  negara  yang  terdapat  beberapa  agama  di dalamnya.
Simpulan  terakhir  dari  penulis,  bahwa  ternyata  kepedulian  rakyat  Indonesia secara  individual  atau  kelompok,  masih  sangat  tinggi  terhadap  keadaan  Indonesia, yang  sedang  mengalami  krisis  politik  dan  ekonomi  seperti  sekarang  ini.  Dibuktikan dengan  adanya  ide  Khilafah  Islamiyah  dari  HTI,  dan  Teo-Demokrasi  dari  Islam Moderat,  terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari keduanya, semuanya dilahirkan atas dasar niat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka
Afandi, Arief. 1997. Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais . Yogyakarta: Putaka Pelajar.
Wahid, Abdurrahman (Ed). 1999. Prisma Pemikiran Gus Dur . Yogyakarta: LKIS.
Al-Zastrow. 1999. Gus Dur Siapa sih Sampeyan?. Jakarta: Erlangga.
Masdar, Umaruddin. 1999. Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim Maula, 1999. Jika Rakyat Berkuasa . Bandung: Pustaka Hidayah.
Effendy, Bahtiar. 2001. Masyarakat Agama dan Pluralisme Agama . Yogyakarta: Galang Press.
Saifullah, dkk (Ed). 2002. Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis . Bogor: PT. Thariqul Izzah.
El, Fadl. 2004. Islam dan Tantangan Demokrasi . Jakarta: Ufuk Press.
Zada, Khamami dan Arief, R. Arofah. 2004. Diskursus Politik Islam . Ciputat: LSIP.
Rahmat, M. Imdadun. 2005. Arus Baru Islam Radikal . tk: PT Gelora Aksara Pratama.
Sumarthana,  dkk.  2005. Pluralisme,  konflik,  dan  Pendidikan  Agama  di  Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Skripsi .  Heriyanto.  2005. Khilafah  Islamiyah .  Fakultas  Ushuluddin  Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Thaha, Idris. 2005. Demokrasi religious . Jakarta: Teraju.
Mubarak,  M.  Zaki.  2007. Genealogi  Islam  Radikal  di  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  LP3S Indonesia.
Abbas, Tahir. 2007. Islamic Political Radicalism . Manchester: Servis Filmsetting, Ltd.
Wahid, Abdurrahman (Ed). 2009. Ilusi Negara Islam . Jakarta: The Wahid Institute.
Rifa’I,  Muhammad.  2010.  Gus  Dur:  KH.  Abdurrahman  Wahid  Biografi  Singkat 1940-2009. Yogyakarta: Garasi House of Book.
Ramli,  Muhammad  Idrus.  2013. Jurus  Ampuh  membungkam  HTI .  Surabaya:  Bina Aswaja.
Solikin, H. Nur. 2013. Agama dan Problem Mondial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syam, Nur. 2013. Tantangan Multikulturalisme Indonesia . Yogyakarta: kanisius.
Qodir, Zuly. 2014. Radikalisme Agama di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.