Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)

## Law Enforcement against the Criminal Act of Drug Distribution without a Distribution Permit (Study of Decision Number
1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi
Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia. Email: sunardipurwandaa@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perdagangan obat yang tidak berizin, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau disebut  Undang-Undang  Kesehatan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mecari  tahu  mengenai penegakan hukum yang terkait tindak pidana pengedaran obat tak berizin dalam kasus putusan Nomor  1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  normatif yang dikombinasikan dengan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum  yang  dikombinasikan  dengan  penelitian  yang  mengamati  langsung peristiwa yang  terjadi  di  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  terkait perdagangan  obat  yang  tidak  berizin  diatur  pada  Pasal  196,  197  dan  198  Undang-Undang Kesehatan.  Bentuk  penegakan  hukum  yang  dilakukan  terkait  pengedaran  obat  yang  tidak memiliki izin dalam kasus putusan tersebut ialah berbentuk represif, yang mana menemukan penerapan sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Obat-obatan; Hukum Kesehatan.

## ABSTRACT
This research aims to find out the legal arrangements related to the unlicensed drug trade, which is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health or called the Health Law. In addition, this research  also  finds  out  about  law  enforcement  related  to  the  criminal  act  of  unlicensed  drug distribution  in  case  verdict  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre.  The  type  of  research  used  is  normative research combined with empirical research. This research uses a statutory approach related to legal norms  or  substance,  legal  principles,  legal  theories,  legal  arguments  combined  with  research  that directly observes events that occur in the field. The results showed that legal arrangements related to the unlicensed drug trade are regulated in Articles 196, 197 and 198 of the Health Law. The form of law enforcement carried out regarding the distribution of unlicensed drugs in the case of the decision is repressive,  which  finds  the  application  of  sanctions  for  violators.  These  sanctions  also  provide  a deterrent effect so that similar violations do not occur again in the future and ensure that justice is upheld.
Keywords: Crime; Drugs; Health Law.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)

## A. LATAR BELAKANG
Pengertian  kesehatan  menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  atau  disingkat  Undang-Undang  Kesehatan  ialah  sebuah kondisi yang sehat, baik itu mental, fisik, maupun spiritual serta sosial yang mana membolehkan  setiap  orang  melalui  kemampuannya  memperoleh  ekonomi. 1 Konsep kesehatan yang lebih luas yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau  medis,  tetapi  juga  pada  aspek  psikologis  dan  sosial  yang  mempengaruhi kesehatan. 2 Undang-undang ini menekankan pentingnya hak setiap orang atas mutu dan meratanya layanan kesehatan, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat  untuk  menciptakan  kondisi  yang  dapat  mendukung  optimalisasi kesehatan.
Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan memberikan hak bagi siapa saja dalam memperoleh  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  terjangkau,  mandiri,  dan bertanggung  jawab  ditentukan  sendiri  oleh  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkan, bergantung pada akses sumber daya pada bidang kesehatan. Salah satu  hak  yang  mendukung  akses  terhadap  sumber  daya  di  bidang  kesehatan ialah soal obat.
Obat merupakan faktor pendukung kesehatan seseorang yang terganggu akibat  suatu  penyakit. 3 Menurut  Undang-Undang  Kesehatan,  segala  zat  yang digunakan dalam mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, atau meringankan gejala penyakit,  memperbaiki atau mengubah fungsi tubuh atau memodifikasi proses fisiologi dalam tubuh manusia atau hewan, maka dapat dimaksud sebagai obat.
Oleh karena itu, obat yang diminum harus aman dan efektif bagi kesehatan manusia,  sehingga  perlu  diatur  dan  diawasi  secara  ketat  peredarannya.  Dari sinilah fungsi kontrol dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau  organisasi  serupa  yang  memiliki  kewenangan  dengan  tugas  mengatur urusan nasional di bidang makanan dan obat-obatan. BPOM memiliki salah satu
1 Yuli  Andriansyah.  “Penyuluhan  dan  Praktik  PHBS  (Perilaku  Hidup  Bersih  Sehat)  Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat” 2, no. 1 (2013): 45 -50.
2 Dumilah Ayuningtyas dan Marisa Rayhani. “Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya” 9, no. 1 (2018): 1 -10.
3 Elisa Mahardika, Laksmi Maharani, dan Masita Wulandari Suryoputri. “ Analisis Kualitatif Faktor- Faktor  Pendukung  Kepatuhan  Pasien  Infeksi  dalam  Menggunakan  Antibiotik  Sefiksim  Setelah Masa Rawat Inap di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo ” 6, no. 2 (2018): 66-76.
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
tugas  untuk  memastikan  bahwa  standar  pemerintah  mengenai  obat-obatan yang beredar itu aman dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. 4
Peredaran  obat  tanpa  izin  merupakan  masalah  kesehatan  yang  serius  di Indonesia. 5 Izin  edar  obat-obatan  berfungsi  menjaga  masyarakat  dari  risiko penggunaan  obat-obatan  yang  tidak  aman  dan  menjaga  kualitas  obat  yang beredar di masyarakat. Adanya izin edar menjadi “kunci” yang hanya diberikan oleh  BPOM  terhadap  obat  yang  telah  didaftarkan  agar  obat  tersebut  dapat diperdagangkan pada wilayah Indonesia. 6
Peredaran obat tanpa izin telah diatur melalui Undang-Undang Kesehatan, dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan siapa saja dapat dihukum dengan sanksi  pidana  penjara  dan  denda,  dan  tak  tanggung-tanggung,  penjara  dapat berlangsung selama 15 tahun, dan denda bisa mencapai  satu miliar lima ratus juta  rupiah.  Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  siapa  pun  itu  dapat dikenakan sanksi penjara dan denda, baik itu yang melakukan proses produksi, impor-ekspor, mendistribusikan, menaruh, memperdagangkan obat yang tidak berizin. Sanksi yang lebih berat juga bisa diberikan jika peredaran obat-obatan terlarang  tersebut  terbukti  menimbulkan  luka  bahkan  kematian  bagi  orang- orang.
Namun, fakta di masyarakat ditemukan masih ada kasus  peredaran obat tanpa  izin.  Salah  satu  kasus  yang  telah  diadili  oleh  Pengadilan  Negeri  Kota Parepare,  dokumen  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre  yang  mana terpidana  atas  nama  Andi  Rian  Hardiawan  alias  Rian  bin  Andi  Anton  terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar di wilayah Parepare dan  tindakan  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  tindak  pidana.  Terpidana bukanlah  seorang  praktisi  kefarmasian  yang  sudah  tentu  tidak  memiliki kecakapan  baik  dari  segi  pembelian,  penyimpanan,  maupun  penjualan  obat daftar  G  tersebut.  Dalam  amar  putusan  tersebut,  dirinya  dinyatakan  bersalah dengan melanggar Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Andi  Rian  Hardiawan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  8  bulan  dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
4 Jessy Gloria Dien, Wulanmas APG Frederik, dan Deasy Soeikromo. “Fungsi Badan POM Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi Covid- 19” 3, no. 4 (2023): 368 -379.
5 Andin Rusmini. “ Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ” 8, no. 3 (2017): 23-44.
6 Fatma Riska Fitrianingsih Dai, Ramdhan Kasim, dan Nurmin K. Martam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal” 1, No. 1 (2019): 316-331.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
Perdagangan  obat-obatan  tanpa  izin  berisiko  mengandung  zat-zat terlarang, kedaluwarsa, barang palsu, dan obat-obatan yang disalahgunakan. Hal ini  membahayakan  kesehatan  masyarakat  karena  tidak  ada  regulasi  atau penilaian terhadap keamanan, kualitas, dan efektivitas obat yang tidak disetujui. Toko  obat  skala  kecil,  pasar  tradisional,  dan  apotek  sering  menjadi  tempat peredaran bebas obat-obatan tanpa izin. 7

## B. RUMUSAN MASALAH
Atas  peristiwa  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre,  kami  berusaha menganalisa  bagaimana  bentuk  penegakan  hukum  tindak  pidana  pengedaran obat  yang  tidak  memiliki  izin  dengan  fokus  terkait  pada  kasus  tersebut,  dan adapun tujuan dari artikel ini ialah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat yang tidak memiliki izin dengan mengamati hasil putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan studi kasus ( case study ). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  seperti berupa  produk  perundang-undangan  maupun  kebijakan-kebijakan  lainnya seperti  hasil  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diangkat dalam artikel ini, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan  penalaran  logika  deduktif.  Penelitian  hukum  normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis -preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

## D. PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  atau  serangkaian  tindakan  yang diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa peraturan, hukum, dan norma yang berlaku diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. 8 Menurut  Soerjono  Soekanto,  untuk  mencapai  penegakan  hukum  yang  dicita- citakan, maka perlu penguatan aspek hukum dan penegak hukum, karena kedua hal tersebut merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang tidak bisa
7 Fat  Rahmi  Yuningsih.  “Pelindungan  Kesehatan  Masyarakat  terhadap  Peredaran  Obat  dan Makanan Daring” 12, no. 1 (2021): 47 -62.
8 Niru Anita Sinaga. “Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik” 10, no. 2 (2020): 1-34.
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
diabaikan  sama  sekali. 9 Tujuan  penegakan  hukum  adalah  untuk  memelihara ketertiban, keadilan, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. 10
Penegakan  hukum  tidak  lepas  dari  peran  para  aparat  penegak  hukum. 11 Dalam  penegakan  hukum  acara  pidana,  penyelidik  dan  penyidik,  penasihat hukum,  penuntut  umum,  dan  peradilan  memiliki  peran penting  dalam  proses penegakan  hukum.  Penyelidik  dan  penyidik  yang  dibebankan  kepada  profesi polisi,  penasihat  hukum  kepada  profesi  advokat,  penuntutan  kepada  profesi jaksa, dan peradilan oleh profesi hakim yang memegang peran penting tersebut. Berikut penjelasan keempat peran profesi penegak hukum tersebut. 12
Pertama, profesi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  kerangka  hukum  yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  aparat  penegak  hukum  dan  pengelola keamanan di Indonesia. 13 Polri merupakan lembaga kepolisian nasional yang di bawah  kontrol  langsung  oleh  Presiden. 14 Polri  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. 15 Fungsi kepolisian ialah fungsi pemerintahan. 16 Fungsi  pemerintahan  dalam  bidang  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  terhadap Masyarakat merupakan fungsi dari institusi kepolisian yang merupakan lembaga negara  dengan  status  dan  kedudukan  sebagai  lembaga  eksekutif. 17 Kedua, profesi  jaksa.  Dalam  hal  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  putusan hakim,  penuntut  umum  atau  jaksa  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang
9 Muhammad  Miftakhul  Huda,  Suwandi  Suwandi,  dan  Aunur  Rofi q.  “Implementasi  Tanggung Jawab  Negara  terhadap  Pelanggaran  HAM  Berat  Paniai  Perspektif  Teori  Efektivitas  Hukum Soerjono Soekanto” 11, no. 1 (2022): 115 -134.
10 Faisal  Santiago.  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Penegak  Hukum  untuk Terciptanya K etertiban Hukum” 1, no. 1 (2017): 23 -43.
11 Mumuh M. Rozi. “ Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ” 1, no. 2 (2017): 628-647.
12 Armen  Armen,  dkk.  “Penegak  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  (Studi Terhadap Ad vokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim)” 5, no. 2 (2023): 2911 -2920 .
13 Ni Ketut Sari Adnyani. “ Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana ” 7, no. 2 (2021): 135-144.
14 Cindy Destiani, dkk. “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik” 2, no. 6 (2023): 427 -441.
15 Muhammad  Arif.  “Tugas dan  Fungsi  Kepolisian  Dalam  Perannya  sebagai  Penegak  Hukum menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian” 13, no. 1 (2021): 91 -101.
16 Elvi  Alfian. “ Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian untuk  Meningkatkan  Kepercayaan  Publik  terhadap Penegak Hukum ” 12, no. 1 (2020): 27-37.
17 Rahmat Hidayat, dkk. “ Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement dalam Perspektif Sosiologi Hukum ” 5, no. 2 (2023): 1948-1957.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
terutama yang termaktub dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 18 Untuk  bidang  penuntutatan,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  memperoleh kewenangannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, 19 beserta kewenangan lainnya yang didasarkan oleh undang-undang selama itu menjadi kewenangannya sebagai penuntut umum. 20 Dan, profesi hakim atau biasa juga disebut  sebagai  pengadil  yang  merupakan  lembaga  dengan  kewenangan menegakkan  hukum  dalam  proses  peradilan. 21 Serta,  yang  berada  di  luar pemerintahan,  ialah  advokat.  Advokat  salah  satunya  profesi  penegak  hukum yang kami sebutkan sebagai profesi di luar pemerintahan. Karena berada di luar pemerintahan, maka tentunya profesi ini bebas dan mandiri tanpa intervensi dari pihak  manapun.  Selain  itu,  profesi  advokat  juga  dijamin  oleh  undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Payung hukum ini  menjadi  landasan  utama  yang  menjamin  independensi  profesi  advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.
Penegakan  hukum  pada  dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua  sudut pandang, yaitu ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Dari sudut subjek, setiap hubungan  hukum  ada  pelibatan  subjek  hukum  dalam    proses  penegakan hukum. 22 Jadi,  penegakan  hukum  dalam  perspektif  subjek,  ialah  yang menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum,  atau  mengoperasikan  aturan normatif baik dengan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang didasarkan  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku. 23 Ditinjau  dari  sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya maka penegakan peraturan yang formal dan tertulis  selalu  disangkutpautkan  pada  proses  penegakan  hukum  itu  sendiri. 24 Namun  kendala  penegakan  hukum  tetap  ada  pada  setiap  masa,  yang  mana menurut Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. 25 , Guna mengukur efektivitas penegakan hukum dapat dikategorikan berhasil atau
18 Ahmad Sulchan, dan Muchamad Gibson Ghani. “ Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak ” 1, no. 1 (2017): 110-133.
19 Dian  Rosita.  “Kedudukan  Kejaksaan  sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Negara  di  Bidang Penuntutan dala m Struktur Ketatanegaraan Indonesia” 3, no. 1 (2018): 27 -47.
20 Nani  Widya  Sari. “ Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia ” 4, no. 2 (2017): 25-26.
21 Ismail  Rumadan. “ Peran  Lembaga  Peradilan  Sebagai  Institusi  Penegak  Hukum  Dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian ” 6, no. 1 (2017): 69-87.
22 Andrew Shandy Utama. “ Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia ” 1, no. 3 (2019): 306-313.
23 Laurensius Arliman. “ Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia ” 11, no. 1 (2019): 1-20.
24 Muhammad Adam HR. “ Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia ” 1, no. 1 (2021): 57-68.
25 Andrew Shandy Utama. “Op.Cit.”
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
tidak,  maka  perlu  mengamati  kelima  faktor  tersebut,  apakah  saling  berkaitan dengan  eratnya  atau  tidak. 26 Oleh  karena  itulah  esensi  dari  suatu  proses penegakan hukum.

## 1. Dasar Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar
Negara Indonesia adalah negara yang mengakui hukum sebagai kekuasaan tertinggi,  sehingga  segala  urusan  kenegaraan  harus  berdasarkan  landasan hukum. 27 Dalam  hukum  kesehatan,  perbuatan  yang  dilarang  salah  satunya Ketika suatu tindakan medis itu membahayakan Kesehatan dan jiwa pasiennya. Termasuk  produk  farmasi  yang  berupa  obat-obatan. 28 Dalam  Undang-Undang Kesehatan  yang  berisikan  pasal-pasal  terdapat  muatan  ketentuan  yang mengatur mengenai adanya sanksi. Seperti adanya sanksi yang melarang pelaku usaha  untuk  mengadakan,  menyimpan,  atau  menjual  obat-obatan  yang berbahaya. Obat berbahaya tersebut telah diklasifikasi tentunya oleh ahli, dan salah  satunya  yang  dianggap  berbahaya  adalah  obat  daftar  G.  Dengan melakukan tindakan mengadakan, menyimpan, atau menjual obat-obatan yang berbahaya  tersebut  tanpa  izin  edar  dapat  dikenai  sanksi  sebagaimana  diatur dalam undang-undang tersebut.
Aturan  Indonesia  tentang  obat  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 undang- undang  tersebut,  menetapkan  bahwa  yang  bertanggung  jawab  dalam perencanaan,  pengaturan,  penyelenggaraan,  pemajuan,  dan  pengawasan  di bidang kesehatan yang merata dan dapat dijangkau ialah pemerintah. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama 29 dari semua jenis hukum dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, obat-obatan, farmasi,  tenaga  kesehatan  dan  segala  sesuatunya  yang  berhubungan  dengan kesehatan.  Tujuan  dari  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 ialah untuk menghindari penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi  atau  alat  kesehatan  secara  tidak  sah  yang  dapat  membahayakan keselamatan  masyarakat  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. 30
26 Sunardi Purwanda, dan Andi Sri Rezky Wulandari. “ Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia ” 16, no. 2 (2023): 152-163.
27 Tuti Widyaningrum, dan Hengky Wijaya. “ Pengaturan Pidana Korporasi terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan di Indonesia ” 8, no. 4 (2023): 4381-4391 . 28 Ni  Nyoman  Muryatini.  “Pemenuhan  Hak  Konsumen  terhadap  Informasi  Kandungan  Obat: Penegakan Huku m dan Pertanggungjawaban Produsen” 4, no. 3 (2023): 299 -309.
29 Andin Rusmini. “Op.Cit . ” 30 Taufiq Ramadhan. “ Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan No. 2753/Pid. B/2013/PN.MDN) ” 17, no. 2 (2018): 112-129.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
Pembentukan  undang-undang  tentang  kesehatan  ini  juga  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  dan  menjamin  standar dan  praktik  kesehatan  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  integritas, profesionalisme,  dan  memenuhi  standar  keselamatan. 31 Dengan  demikian, kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dapat terjamin.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memuat ketentuan  pidana  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan  perbuatan  pidana 32 mengedarkan obat tanpa izin edar yang mana termuat dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 196, yang mana siapa pun orang yang secara sengaja melakukan produksi ataupun pengedaran sebuah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang belum  memenuhi  standardisasi  suatu  keamanan,  belum  memiliki kabermanfaatan  dan  mutu  maka  dapat  dikenakan  sanksi  penjara  paling  lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.
Kemudian,  Pasal  197  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  juga  memberikan  peringatan  bagi  siapa  pun  orang  yang  secara sengaja melakukan produksi ataupun pengedaran sebuah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang belum sama sekali memiliki izin edar maka dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima  ratus  juta  rupiah.  Selain  itu,  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan batasan bagi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik pada bidang kefarmasian dapat dikenakan sanksi denda paling banyak seratus juta rupiah.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  196  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:
1) Setiap orang;
2) Yang dengan sengaja;
3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan; dan
4) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  197  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:
1) Setiap orang;
31 Rinna Dwi Lestari. “ Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine ” 1, no. 2 (2021): 51- 65.
32 Sunardi  Purwanda,  dkk. “ Formal  Procedure  Versus  Victim's  Interest:  Antinomy  of  Handling Sexual Violence Cases in East Luwu ” 6, no. 2 (2022): 116-122.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)

## 2) Yang dengan sengaja; dan
3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:
1) Setiap orang; dan
2) Yang  tidak  memilki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian.
Tanggung  jawab  pidana  baru  dapat  timbul  setelah  seseorang melakukan suatu  tindak  pidana. 33 Dasar  pertanggungjawaban  pidana  adalah  asas  hukum tertulis  “tidak  ada  kesalahan,  tidak  ada  kejahatan”. 34 Segala  upaya  untuk mengkriminalisasi  orang  lain  (baik  orang  perseorangan  maupun  suatu perusahaan)  atas  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  tanpa  terlebih  dahulu ditetapkan  dalam  undang-undang  merupakan  pelanggaran  terhadap  asas legalitas. Peredaran obat dan makanan tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan  hukum, 35 yang  mana  penegak  hukum  perlu  membuktikan  secara sengaja,  dengan  tanpa  adanya  gangguan  jiwa  dari  pelaku.  Perlu  juga membuktikan adanya suatu produksi dan pengedaran obat dan makanan ilegal baik  secara  langsung  ataupun  secara  tidak  langsung  (media  sosial)  dalam kapasitas  yang  banyak. 36 Memberantas  dan  mengendalikan  peredaran  obat- obatan,  lembaga  yang  berwenang  harus  secara  teratur  menyelidiki  dan melakukan investigasi dan melacak pelanggaran terhadap aspek-aspek tertentu dari obat dan makanan. 37

## 2. Bentuk  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran  Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
Penegakan  hukum  dimulai  dari  adanya  laporan  atau  pengaduan  dari masyarakat. Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat telah menjadi tugas penyidik dan diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Undang-Undang Kepolisian). Setelah menerima laporan, penyidik melakukan verifikasi terhadap
33 Abdurrakhman Alhakim,  dan  Eko  Soponyono.  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 1, no. 3 (2019): 322 -336.
34 Ony Rosifany. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan” 2, no. 2 (2018): 20 -30.
35 Desiana Ahmad, dan Mutia Cherawaty Thalib. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Pe redaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar” 12, no. 2 (2019): 100 -109.
36 Kartina  Pakpahan, dkk.  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Mengedarkan  Makanan Olahan Tanpa Izin Edar ” 4, no. 1 (2020): 1-12 .
37 Ruri  Eka  Putri,  Mohammad  Zamroni,  dan  Mokhamad  Khoirul  Huda. “ Tinjauan  Hukum  Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat ” 4, no. 1 (2021): 1-11 .

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
laporan tersebut, lalu mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah bisa  dimulainya  penyelidikan,  lalu  ketika  informasi  awal  telah  dikumpulkan setelah  itu  penyidik  melakukan  penyelidikan.  Dalam  Pasal  1  Ayat  9  Undang- Undang Kepolisian menetapkan bahwa  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  maka  dibutuhkan  serangkaian  tindakan  dari penyelidik,  hal  inilah  yang  dimaksud  sebagai  tindakan  penyelidikan.  Pasal tersebut  menegaskan  bahwa  Penyidik  dalam  melakukan  tindakannya  tidak cukup  dengan  hanya  menerima  laporan  secara  pasif,  melainkan  juga  harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi terkait laporan kejahatan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tidak semua laporan yang masuk ke penyidik selalu benar, sehingga perlu untuk diperiksa agar dapat dipertanggungjawabkan.
Terpidana  memasarkan  obat  tablet  berwarna  kuning  bertuliskan  “NOVA” yang merupakan obat daftar G atau masuk dalam daftar obat keras yang hanya boleh  dikeluarkan  berdasarkan  resep  dokter.  Harga  obat  tersebut  dibanderol pada  aplikasi  Shopee  seharga  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Proses pembayaran  yang  diterima  terdakwa  dilakukan  melalui  cara  transfer  rekening bank. Transaksi penjualan ini sudah berlangsung selama empat kali, ditemukan dari kurun waktu Januari, Maret, Juni dan September 2022. Terpidana berkilah sewaktu  diperiksa  oleh  penyidik,  maksud  pembelian  obat  daftar  G  berwarna kuning  bertuliskan  NOVA  sejumlah  1.100  (seribu  seratus)  butir  hanya  untuk konsumsi pribadi yang mana dalam sehari dihabiskan sebanyak 30 butir, tetapi pada  saat  pemeriksaan  urine  tidak  ditemukan  adanya  kandungan dekstrometorfan 38 sebagaimana yang terkandung dalam obat daftar G tersebut, hal  ini  berdasar  atas  isi  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik Nomor: 3455/NOF/IX/2022.
Penyidik  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sulawesi  Selatan,  pada  tanggal  1 September  menangkap  Andi  Rian  Hardiawan.  Penyidik  mengetahui  yang bersangkutan  memiliki  dan  menyimpan  sediaan  obat  farmasi  obat  ilegal  jenis dekstrometorfan .  Izin  edar  obat  tersebut  telah  dicabut  oleh  BPOM  pada  tahun 2013. Penyidik awalnya mengetahui informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang daftar G di Parepare. Atas informasi tersebut, penyidik langsung menindaklanjuti informasi yang diterima. Setibanya di lokasi yang dimaksud, seorang lelaki kemudian diketahui bernama Andi  Rian  Hardiawan  sedang  berdiri  dan  memegang  sebuah  paket.  Diketahui kemudian,  bahwa  paket  tersebut  berisi  1.100  (seribu  seratus)  butir  tablet berwarna kuning bertuliskan NOVA yang masuk dalam obat daftar G.  Paket yang
38 Dari  laman  Wikipedia,  dekstrometorfan  adalah  obat  dari  kelas  morphinan  dengan  sedatif, disosiatif, dan stimulan. Untuk batuk jangka panjang dan juga batuk yang mengeluarkan dahak tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
dipegang  kemudian  disita  oleh  penyidik.  Menurut  hasil  perkembangan pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa mengetahui obat yang dibelinya tersebut termasuk dalam obat Daftar G yang dilarang peredarannya.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre memilih dakwaan alternatif kesatu, yakni Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan  sediaan  farmasi  yang  tidak  memiliki  izin  edar”,  oleh  karena  itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda  sejumlah  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Atas hasil dari putusan kasus tersebut, kami melakukan wawancara dengan penyidik  dari  Polda  Sulawesi  Selatan.  Kami  menyusun  beberapa  pertanyaan sistematis  yang  dalam  tujuannya  untuk  mengetahui  bagaimana  penegakan hukum  terkait  tindak  pidana  pengedaran  obat  yang  tidak  memiliki  izin  dalam kasus  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre.  Narasumber  pertama,  Suandi Kadir, 39 menyebutkan bahwa penegakan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Sulawesi  Selatan  dalam  kasus  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre merupakan  penegakan  dalam  bentuk  tindakan  represif.  Suandi  Kadir menjelaskan bahwa tindakan tersebut diambil setelah terjadinya suatu kejadian atau  pelanggaran  hukum  di  mana  hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjatuhkan sanksi,  hukuman  atau  memperbaiki  suatu  keadaan.  Narasumber  yang  lain, Aswan  Affandi, 40 menambahkan  bahwa  bentuk  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  penyidik  dalam  kasus  putusan  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre bertujuan  untuk  menetapkan  sanksi  bagi  pelaku  dan  memastikan  keadilan ditegakkan, sekaligus memberikan efek jera agar pelaku kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Pada  dasarnya,  penegakan  hukum  dalam  bentuk  tindakan  yang  represif merupakan tindakan atas respon terhadap pelanggaran yang telah terjadi atau diduga akan terus berlanjut. 41 Sebagai contoh, seorang aparat keamanan atau penegak hukum melakukan tindakan pemberantasan misalnya penggerebekan
39 Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2023.
40 Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2023.
41 Endi Haryono. “ Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi ” 14, no. 2 (2010): 229-246.
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
tempat  penangkapan  tersangka  yang  diduga  pelaku  tindak  pidana  dan melakukan penyitaan barang yang bisa dijadikan sebagai bukti. 42
Kasus  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan peredaran obat melalui e-commerce atau daring, sebab selama ini transaksi yang dilakukan oleh pelaku melalui transaksi bank digital. Namun, pada kasus tersebut penyidik  tidak  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  atau  biasa disingkat  Undang-Undang  ITE.  Menurut  Aswan Affandi,  alasan  tidak  menggunakan  Undang-Undang  ITE  karena  mengingat adanya asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, yang mana dalam kasus ini Undang- Undang ITE tidak mengatur mengenai masalah peredaran gelap obat terlarang. Kasus  ini  lebih  tepat  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Kesehatan  yang termuat dalam Pasal 196, 197 dan 198 sehingga dipersangkakan sesuai aturan tersebut, sekalipun faktanya menunjukkan bahwa terjadi transaksi daring dalam tindak kejahatan ini.
Namun menurut hemat kami, pemilihan regulasi dengan mengedepankan Undang-Undang  Kesehatan  dan  mengabaikan  Undang-Undang  ITE  cukup membingungkan  sebab  pada  faktanya  terjadi  peredaran  obat  melalui e- commerce dengan  penggunaan  aplikasi  Shopee.  Penyidik  seperti  membatasi locus  delicti atas  kasus  tersebut.  Padahal  memungkinkan  dalam  praktiknya penyidik  dapat  menggunakan  kombinasi  kedua  peraturan  tersebut  dalam menjerat  pelaku,  walaupun  dalam  kenyataannya  dapat  dibenarkan  tindakan penyidik  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menerapkan  Undang-Undang  ITE. Kesulitan  seperti  menentukan  tersangka  lain  di  luar  dari  terpidana  Andi  Rian Hardiawan.  Menurut  Aswan  Affandi,  pemilik  akun  Shopee  sebagai  penjual  di media sosial tidak ditetapkan sebagai tersangka tambahan karena pemilik akun Shopee langsung menonaktifkan akunnya. Ini merupakan bentuk perlindungan diri yang dilakukan untuk menghindari pengejaran. Mereka juga menggunakan identitas  palsu  sehingga  susah  dilacak  keberadaannya.  Alasan  lainnya  yaitu adanya kepemilikian bukti fisik yang mana bukti tersebut jauh lebih kuat apabila dibandingkan  dengan  pemiliki  akun  media  sosial  yang  hanya  memiliki  bukti transaksi elektronik.
Selain  bentuk  penegakannya  yang  dalam  bentuk  tindakan  represif, penegakan lainnnya dalam kasus Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre juga berbentuk koordinasi kerja sama antar lembaga. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana  peredaran  obat  tidak  berizin  melibatkan  kerja  sama  antara  berbagai
42 Annisa Claudia Br Regar, dan Rajin Sitepu. “ Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo) ” 5, no. 4 (2023): 4070 -4082.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
lembaga  atau  instansi.  Aswan  Affandi  menjelaskan,  bahwa  penyidik  dalam menegakkan  hukum  terkait  peredaran  obat  pada  kasus  putusan  Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre telah dilakukan koordinasi dengan BPOM.
Menurut  Aswan  Affandi,  pihaknya  selalu  berkoordinasi  dengan  BPOM, seperti  misalnya  orang-orang  dari  BPOM  dijadikan  sebagai  saksi  ahli  karena mereka  lebih  mengetahui  obat  yang  mana  masih  memiliki  izin  atau  tidak, termasuk  laporan  tentang  pengujian  kandungan  apa  yang  terkandung  dalam obat tersebut. Hasil dari pengujian kandungan obat tersebut dijadikan bukti oleh penyidik yang mana bukti ini penting dalam proses hukum untuk memastikan pelaku dapat dihukum sesuai perbuatannya. Selain dengan BPOM, penyidik juga berkoordinasi  dengan  pihak  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Parepare.  Pelimpahan berkas  perkara  ke  Kejari  Parepare  merupakan  proses  lebih  lanjut  sampai akhirnya mendapatkan putusan yang in kracht van gewijsde .
Peristiwa  ini  menunjukkan  bahwa  proses  hukum  tetap  berjalan  dan penyidik  telah  menyelesaikan  tugasnya  dalam  kasus  tersebut.  Dari  kasus tersebut, bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan  merupakan  bentuk  nyata  bahwa  kepolisian  tidak  main-main  dalam menangani  dan  menegakkan  hukum  terkait  kasus  peredaran  obat  yang  tidak berizin.

## E. KESIMPULAN
Aturan  Indonesia  tentang  obat  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 merupakan payung hukum utama dari semua jenis hukum dan peraturan yang  mengatur  mengenai  kesehatan,  obat-obatan,  farmasi,  tenaga  kesehatan dan  segala  sesuatunya  yang  berhubungan  dengan  kesehatan.  Tujuan  dari ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  ialah  untuk menghindari  penyalahgunaan  atau  penggunaan  sediaan  farmasi  atau  alat kesehatan secara tidak sah yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pada dasarnya, penegakan hukum pada kasus Nomor:
1/Pid.Sus/2023/PN.Pre  berbentuk  tindakan  represif.  Hal  mana  merupakan tindakan atas respon terhadap pelanggaran yang telah terjadi atau diduga akan terus  berlanjut  atas  kasus  Nomor:  1/Pid.Sus/2023/PN.Pre.  Selain  bentuk penegakannya  yang  represif,  penegakan  lainnnya  juga  berbentuk  koordinasi kerja  sama  antar  lembaga.  Proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
peredaran  obat  tidak berizin  melibatkan  kerja  sama  antara  berbagai  lembaga atau instansi seperti melakukan koordinasi langsung dengan BPOM.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abdurrakhman  Alhakim, dan  Eko  Soponyono.  “Kebijakan  Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi terhad ap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 1, no. 3 (2019): 322-336.
Ahmad  Sulchan,  dan  Muchamad  Gibson Ghani.  “Mekanisme  Penuntutan  Jaksa Penuntut Umum terhadap T indak Pidana Anak” 1, no. 1 (2017): 110 -133. Andin Rusmini. “Tindak Pida na Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa  Izin  Edar  menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan” 8, no. 3 (2017): 23 -44.
Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” 1, no. 3 (2019): 306 -313.
Annisa Claudia Br Regar, dan Rajin Sitepu. “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo)” 5, no. 4 (2023): 4070-4082.
Armen  Armen,  dkk.  “Penegak  Hukum  Dalam  Sistem  Pera dilan  Pidana  di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim)” 5, no. 2 (2023): 2911-2920.
Cindy  Destiani, dkk.  “Etika  Profesi  Polisi  Republik Indonesia  Sebagai  Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik” 2, no. 6 (2023): 427 -441.
Desiana Ahmad, dan Mutia Cherawaty Thalib. “Tanggung Jawab Hukum Pelak u Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar” 12, no. 2 (2019): 100-109.
Dian  Rosita.  “Kedudukan  Kejaksaan  sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Negara  di Bidang  Penuntutan  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”  3,  no.  1 (2018): 27-47.
Dumilah  Ayuningtyas  dan  Marisa  Rayhani.  “Analisis  Situasi  Kesehatan  Mental pada  Masyarakat  di  Indonesia  dan  Strategi  Penanggulangannya”  9,  no.  1 (2018): 1-10.
Elisa  Mahardika,  Laksmi  Maharani,  dan  Masita  Wulandari  Suryoputri. “Analisis Kualitatif  Faktor-Faktor  Pendukung  Kepatuhan  Pasien  Infeksi  dalam Menggunakan Antibiotik Sefiksim Setelah Masa Rawat Inap di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo” 6, no. 2 (2018): 66 -76.
Elvi Alfian. “Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum” 12, no. 1 (2020): 27 -37.
Endi  Haryono.  “Kebijakan  Anti -Terorisme  Indonesia:  Dilema  Demokrasi  dan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)
Represi” 14, no. 2 (2010): 229 -246.
Faisal Santiago. “Penegakan Hukum Ti ndak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum” 1, no. 1 (2017): 23 -43. Fat Rahmi Yuningsih. “Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Dar ing” 12, no. 1 (2021): 47 -62.
Fatma  Riska  Fitrianingsih  Dai,  Ramdhan  Kasim,  dan  Nurmin  K.  Martam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal” 1, No. 1 (2019): 316-331.
Ismail  Rumadan.  “Peran  Lembaga  Peradilan  Sebagai  Institusi  Penegak  Hukum Dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian” 6, no. 1 (2017): 69-87.
Jessy Gloria Dien, Wulanmas APG Frederik, dan Deasy Soeikromo. “Fungsi Badan POM  Dalam  Pengawasan  Perdagangan  Obat  Tradisional  sebagai  Upaya Perlindungan  Kesehatan  Masyarakat  di  Era  Pandemi  Covid- 19”  3,  no.  4 (2023): 368-379.
Kartina  Pakpahan,  dkk.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar” 4, no. 1 (2020): 1 -12.
Laurensius  Arliman.  “Mewujudkan  Penegakan  Hukum  yang  Baik  di  Negara Hukum Indonesia” 11, no. 1 (2019): 1 -20.
Muhammad  Adam  HR.  “Lemahnya  Penegakan  Hukum  di  Indonesia”  1,  no.  1 (2021): 57-68.
Muhammad Arif. “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tent ang Kepolisian” 13, no. 1 (2021): 91-101.
Muhammad Miftakhul Huda, Suwan di Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” 11, no. 1 (2022): 115 -134.
Mumuh  M.  Rozi.  “Peranan  Advokat  sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Dikaji  menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang Adv okat” 1, no. 2 (2017): 628 -647.
Nani  Widya  Sari.  “Kewenangan  Kejaksaan  D alam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” 4, no. 2 (2017): 25 -26. Ni  Ketut  Sari  Adnyani.  “Kewenangan  Diskresi  Kepolisian  Republik  Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana” 7, no. 2 (2021): 135 -144.
Ni  Nyoman  Muryatini.  “Pemenuhan  Hak  Konsumen  terhadap  Informasi Kandungan Obat: Penegakan Huku m dan Pertanggungjawaban Produsen” 4, no. 3 (2023): 299-309.
Niru Anita Sinaga. “Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik” 10, no. 2 ( 2020): 1-34.
Ony Rosifany. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan” 2, no. 2 (2018):
Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)

## 20-30.
Rahmat  Hidayat,  dkk.  “Peranan  Kepolisian  Sebag ai  Law  Inforcement  dalam Perspektif Sosiologi Hukum” 5, no. 2 (2023): 1948 -1957.
Rinna Dwi Lestari. “Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine” 1, no. 2 (2021): 51-65.
Ruri  Eka  Putri,  Mohammad  Zamroni,  dan  Mokhamad  Khoirul  Huda.  “Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat” 4, no. 1 (2021): 1 -11.
Sunardi  Purwanda,  dan  Andi  Sri  Rezky  Wulandari.  “Socio -Legal  Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia” 16, no. 2 (2023): 152-163.
Sunardi Purwanda, dkk. “Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinom y of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu” 6, no. 2 (2022): 116 -122.
Taufiq  Ramadhan.  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pengedar  Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan No. 2753/Pid. B/2013/PN.MDN)” 17, no. 2 (2018): 112 -129.
Tuti Widyaningrum, dan Hengky Wijaya. “Pengaturan Pidana Korporasi terhadap Produksi  Obat  yang  Tidak  Memenuhi  Standar  Persyaratan  Keamanan  di Indonesia” 8, no. 4 (2023): 4381 -4391.
Yuli Andriansyah. “Penyuluhan dan Praktik PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)
Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat” 2, no. 1 (2013): 45 -50.