LEGAL PROTECTION TO TRADITIONAL GOLD MINERS COMMITTING ENVIRONTMENTAL CRIME THROUGH PENAL MEDIATION
Aldia Bela Ranti SH aldiacapucinno@gmail.com

## ABSTRACT
Keywords : legal protection, traditional gold miners, penal mediation
The aims of this research are to study the legal protection to traditional gold miners and whether the  solution  which  can  be  achieved  through  penal  mediation.  This  is  normative  legal  research. Legal protection with regard to the crime of environtmental pollusion is regulated in Act Number 32  of  2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management.  This  act  contains  legal protection, but it is only provided to the victims, but not to the traditional gold miners. Actually legal  protection  is  not  only  in  favour  of  the  victims,  but  also  to  the  traditional  gold  miners  in order to give sense of balance and sense of justice as well as to reach the goal of law. The result of  the  research  shows  that firstly ,  the  legal  protection  must  also  be  given  to  traditional  gold miners  where  mining  is  the  only  earn  of  living  to  survive  from  generation  to  generation. Nevertheless, this protection is provided to those who have not yet started the mining that mining is allowed by utilizing environmental friendly materials. Secondly , the settlement of the criminal case  of  environmental  pollution  committed  by  the  traditional  gold  miners  does  not  necessarily always  refer  to  criminal  law,  instead  it  can  be  resolved  through  penal  mediation  as  one  of  the alternative dispute resolution.

## ABSTRAK
Kata Kunci : Perlindungan hukum, penambang emas tradisional, mediasi penal.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dalam  menentukan  perlindungan  hukum  terhadap penambang  emas  tradisional  serta    penyelesaiannya  dapat  dilakukan  secara  mediasi  penal. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Perlindungan  hukum  terhadap  tindak pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memuat  adanya perlindungan  hukum,  tetapi  hanya  kepada  korban  dan  tidak  diberikan  juga  untuk  penambang emas tradisional. Seharusnya tidak kepada korban saja, namun juga terhadap penambang emas tradisionalnya  yang  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keseimbangan  dan  rasa  keadilan  serta tercapaian  tujuan  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertama ,  perlindungan  hukum juga  harus  diberikan  kepada  para  penambang  emas  tradisional  dimana  penambangan  adalah satu-satunya  mata  pencaharian  dalam  menyambung  hidup  yang  bersifat  turun  temurun  namun
perlindungan  disini  diberikan  kepada  mereka  yang  belum  memulai  penambangan  bahwa menambang diperbolehkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kedua , penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh penambang  emas  tradisional  tidak  harus  selalu  dengan  hukum  pidana  melainkan  dapat dilakukan secara mediasi penal sebagai salah satu alternatif di dalam penyelesaiannya.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  suatu Negara  yang  kaya  dengan  nilai  sumber  daya alamnya,  melimpahnya  sumber  daya  alam membuat  Negara  Indonesia  menjadi  salah satu  Negara  yang  menjadi  tujuan  setiap Negara luar untuk bisa melakukan suatu kerja sama  khususnya  dalam  bidang  penghasil sumber  daya  alam.  Salah  satu  bentuk kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia ialah kekayaan alam dibidang pertambangan, baik itu pertambangan batubara, pertambangan  emas,  pertambangan  minyak dan  gas  dan  lainnya.  Kasus  pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  para penambang  emas  tradisional  pada  saat  ini memang  sangat  marak  ada  di  masyarakat. Namun di dalam hal ini perlindungan hukum terhadap  penambang  emas  tradisional  belum sepenuhnya  diberikan  melainkan  hanya perlindungan hukum yang termuat untuk para masyarakat  yang  menjadi  korban.  Pada dasarnya perlindungan hukum harus
memiliki keseimbangan, dimana perlindungan  hukum  tidak  hanya  terfokus kepada korban melainkan harus memperhatikan para pelaku tindak pidananya.  Lemahnya  perlindungan  hukum khususnya terhadap penambang emas tradisional  membuat  penyelesaian  perkara tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  yang dilakukan  oleh  para  penambang  emas tradisional  selalu  mengedepankan  hukum pidana  yang  berujung  dengan  pemidanaan. Padahal  jika  dilihat  secara  sosiologisnya pemidanaan bukanlah suatu tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan rasa keadilan, maka penyelesaian dalam hal ini tidak selalu harus dengan  hukum  pidana  melainkan  dapat diselesaikan  secara  mediasi  penal.  Pada dasarnya  salah  satu  penyebab  mereka melakukan penambangan emas secara tradisional,  karena  merupakan  salah  satu mata  pencaharian  yang  bersifat  turun temurun  tanpa  ada  keterikatan  dengan  pihak manapun  seperti  perusahaan.  Dalam  hal  ini
penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup memang sudah ada instrument  menggunakan konsep restorative  justice atau  lebih  dikenal dengan  mediasi  penal  sudah  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  namun  penggunaan mediasi  penal  lebih  banyak  mengarah  secara perdata  (ganti  kerugian).  Jika  melihat  secara sosiologisnya  tidak  sedikit  para  penambang emas  tradisional  langsung  dikenakan  hukum pidana karena melakukan pencemaran lingkungan.
Salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Hulu Sungai Kalaan, Kabupaten Tanah Laut,  dimana  sungai-sungai  mulai  tercemar akibat adanya aktivitas kegiatan penambangan tradisional  yang  membuat  sungai  tercemar. Selain  di  kabupaten  Tanah  Laut  ada  kasus  di Kota  Waringin,  Kalimantan  Tengah  telah menangkap  8  (delapan)  orang  tersangka karena  melakukan  pencemaran  lingkungan hidup, serta tidak memiliki izin lingkungan.
Hanya  sebagai  perbandingan  bahwa ada beberapa undang-undang yang telah mulai menerapkan  adanya  penyelesaian  perkara pidana  dengan  menggunakan  penyelesaian secara  mediasi  penal,  antara  lain  yaitu mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang menimbulkan  adanya  suatu  kecelakaan  di
jalan  raya,  kemudian  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) seperti penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap anak, penelantaran  terhadap  anak  dan  juga  isteri. Kemudian  tindak  pidana  yang  pelakunya adalah anak saat ini telah berupaya menerapkan  adanya  penyelesaian  dengan konsep restorative  justice yang  dikenal dengan sebutan diversi .

## II. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap penambang emas tradisional ?
2. Apakah  di  dalam  penyelesaian  perkara tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup terhadap penambang emas tradisional dapat dilakukan melalui mediasi penal ?

## III. PEMBAHASAN

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TRADISIONAL
A. Perlindungan hukum terhadap penambang  emas  tradisional  setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perkembangan
hukum pidana lingkungan  hidup  di  Indonesia  jika  mengacu
kepada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana ada delik lingkungan  hidup  yaitu  adanya  suatu  perintah maupun  suatu  larangan  di  dalam  undang- undang  kepada  subyek  hukum.  Kebijakan hukumnya  Pemerintah  telah  menetapkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagai  dasar  hukum  atau sebagai  payung  hukum  di  dalam  memberikan suatu perlindungan hukum dengan memberikan  hak-hak  yang  tidak  hanya dimiliki  oleh  korban  namun  juga  hak-hak yang  dimiliki  oleh  para  penambang  emas tradisional.  Perlindungan  hukum  disini  sangat memiliki  peranan  yang  sangat  penting  di dalam memberikan rasa kepastian,
kemanfaatan dan keadilan. Pada Undang-Undang
Dasar Republik  Indonesia  tahun  1945,  ada terdapat  beberapa  Pasal  yang  menjamin beberapa  hak-hak  asasi  manusia,  antara lain:
1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul; 2. Kemerdekaan berfikir dan menyatakan pendapat; dan
3. Hak bekerja dan hidup.
4. Hak  kemerdekaan  dalam  memeluk dan menjalankan agama. 1
Melihat  kepada  angka  empat  adanya hak  untuk  bekerja  dan  hidup,  dan  jika dikaitkan dengan penambang emas tradisional  maka  mereka  berhak  untuk memperoleh  adanya  perlindungan  hukum, karena  penambangan  emas  merupakan  satu- satunya mata pencaharian di dalam menyambung hidup.
Pasal  33  ayat  3  menyebutkan  bahwa “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan  dipergunakan  unruk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Pasal  ini  menjadi acuan  bahwa  kekayaan  alam  yang  ada  harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  di dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan  manusia  demi  terwujudnya tujuan  hukum,  dimana  tujuan  hukum  itu  ada salah  satunya  menciptakan  adanya  suatu tatanan  masyarakat  yang  tertib  kemudian menciptakan  keseimbangan,  dengan  hal  ini diterapkan  seluruh  kepentingan  manusia dapat terlindungi. Kemudian di dalam tujuan hukum  tersebut  hukum  telah  bertugas  di
1 M.  Sofyan  Lubis.  2010. Prinsip  “Miranda Rule” Hak tersangka sebelum pemeriksaan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 19
dalam  membagi  hak  dan  juga  kewajiban antar  perorangan  di  dalam  masyarakat membagi  wewenang  di  dalam  mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 2
Sehingga  penulis  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  penambang  emas  tradisional  di dalam  sistem  peradilan    pidana  tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sementara yang kita ketahui karakteristik turun temurun yang melekat pada penambang emas tradisional  sekala  kecil  tidak  akan  pernah bisa hilang sehingga perlu adanya perlindungan  hukum.  Dimana  perlindungan hukum disini harus seimbang antara memberikan  hak  kepada  masyarakat  yang menjadi  korban  namun  harus  seimbang kepada pihak para penambang emas tradisional.  Tujuan  dari  perlindungan  hukum ini  untuk  memberikan  rasa  keadilan  serta tanggung  jawab  yang  bersifat  nyata  yang memiliki  dampak  positif  secara  langsung. Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan  hak  setiap  orang  yang  wajib dijunjung  tinggi    di  dalam  Hak  Asasi Manusia, sehingga setiap orang akan
2 Sudikno  Merto  Kusumo.  1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 71
mendapatkan hak-haknya. Kehidupan perekonomian  khususnya  para  penambang emas  tradisional  yang  mana  ini  adalah  satu- satunya pekerjaan untuk menyambung hidup, hal  inilah  yang  mendorong  untuk  dapat diberikannya  suatu  perlindungan  hukum untuk mencapai rasa keadilan.

## B. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  terhadap  penambang  emas tradisional
Menurut  penulis  jika  melihat  kepada teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch,  memaknai  adanya  tiga  tujuan hukum  yang  harus  dicapai  di  dalam memberikan perlindungan hukum adalah rasa keadilan,  dimana  keadilan  ini  paling  utama karena  jika  tidak  adanya  keadilan  maka  hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  siapapun akan  terlanggar  dan  hilang.  Kemudian kemanfaatan  hukum  yang  melihat  kepada manfaat  yang  dapat  diambilnya  baik  itu melalui  jalur  pengadilan  atau  di  luar pengadilan (proses mediasi penal). Kemudian kepastian  hukum  dimana  kepastian  ini diletakkan untuk menentukan payung hukum.
Teori  penegakan  hukum  di  dalam memberikan  perlindungan  hukum,  memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya  perlindungan  hukum    di  dalam implementasinta, antara lain:
a. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di dalam  tulisan  ini  akan  dibatasi  pada undang-undang saja.
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak- pihak  yang  membentuk  ataupun menerapkan hukum.
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  kepada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup. 3
Berdasarkan  Laporan  sampai  pada bulan  Oktober  2017,  di  Kalimantan  Selatan sudah ada 5 (lima) perkara dengan penggunaan  bahan-bahan  berbahaya  seperti merkuri dari total keseluruhan 59 (lima puluh sembilan),  sedangkan  beberapa  indikasi penggunaan  merkuri  pada  tambang  emas  di Kalimantan  Selatan  ada  kurang  lebih  44 (empat puluh empat) dan kurang lebih ada 16 (enam belas) kasus di Kabupaten Tanah Laut, kemudian kurang lebih 23 (dua puluh tiga) di
3 Soekanto,  Soerjono.  1993. Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Hlm.
Kabupaten Banjar, dan sisanya 5 (lima) kasus di Kotabaru. 4
Menurut  Sukanda  Muslim  ada  dua tindak pidana yang disebut di dalam Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Delik  materiil  ( generic  crime )  adalah suatu perbuatan  melawan hukum  yang menyebabkan pencemaran atau perusakan  lingkungan  hidup  yang tidak  perlu  membuktikan  adanya pelanggaran  terhadap  aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. 2. Delik  formil  ( specific  crime )  adalah perbuatan  yang  melanggar  hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktiannya tidak perlu membuktikan adanya pencemaran atau perusakan  lingkungan  hidup  cukup dengan membuktikan adanya pelanggatan hukum administrasi. 5
4 Didik  Trio.  “ Polisi  Incar  Cukong  Tambang Emas  mengejutkan  yang  dilakukan  oleh  Pemprov Kalsel ”.  2017.  Sumber  Banjarmasin  Post  Edisi  Cetak. https://www.google.com/amp/banjarmasin.tribunnews.c om/amp/2017/11/06/polisi-incar-cukong-tambang- emas-mengejutkan-yang -dilakukan-pemprov- kalsel?espv=1. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018.
5 Djantie  T  Sambel.  2015.  Toksikologi Lingkungan  (Dampak  Pencemaran  Dari  Berbagai
Ada  dasar  hukum  yang  juga  mengatur mengenai suatu perizinan di dalam melakukan suatu kegiatan khususnya penambangan emas tradisional ialah Undang- Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana di dalam undang-undang ini terdapat beberapa izin yang mengatur secara administrasi sebelum seseorang atau sekelompok  orang  melakukan  suatu  kegiatan yang  berdampak  pada  lingkungan  hidup  dan lingkungan  masyarakat  yang  ada  disekitar kegiatan  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  4 tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  merupakan  salah  satu  undang- undang  sektoral  dimana  dalam  hal  ini mendampingi  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  secara teoritis  bentuk  perlindungan  hukum  dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Perlindungan yang bersifat preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan  perlindungan  hukum  yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan  kesempatan  kepada  rakyat untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )
Bahan  Kimia  dalam  Kehidupan  Sehari-hari. Yogyakarta: CV. Andi Offset. . Hlm.  45
atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk  yang  definitive.  Dan  dengan adanya  perlindungan  hukum  preventif inilah  mendorong  pemerintah  untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang  berkaitan  dengan  asas freies ermessen ,  dan  rakyat  dapat  mengajukan keberatan  atau  dimintai  pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2) Perlindungan refresif
Perlindungan  hukum  yang  refresif berfungsi  untuk  menyelesaikan  apabila terjadi sengketa. 6
Penulis menyimpulkan pendapat Philipus  M.  Hadjon  mengenai  bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan, khususnya terhadap  pelaku penambang  emas tradisional  ini  melihat  kepada  salah  satu bentuk  adanya  perlindungan  hukum,  yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Dimana para  penambangan emas tradisional berharap  adanya  rasa  keadilan  terhadap dirinya  atas  kegiatan  yang  menjadi  mata pencahariannya penambang emas tradisional, ada  beberapa  perlindungan  hukum  yang dapat diberikan, antara lain:
6 Philipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Sinar Ilmu. Hlm. 2
1. Perlindungan  hukum yang  bersifat preventif seperti :
a. memberikan hak  untuk  hidup  sebagai penambang  emas  tradisional  dengan memudahkan perizinan secara administrasi,  namun  izin  disini  ialah para  penambang  emas  tradisional yang  belum  melakukan  kegiatan penambangan emas tradisional sehingga  dapat  diberikan  izin  dengan syarat melakukan penambangan emas tradisional dengan menggunakan bahan  yang  ramah  lingkungan.  Serta adanya  pengawasan  oleh  pihak  yang berwenang seperti Instansi Teknis dan Instansi Lingkungan Hidup.
b. Memberikan  hak  di  dalam  memilih pekerjaan  sebagai  penambang  emas tradisional untuk memenuhi perekonomian  atau  kebutuhan  hidup, serta  dibantu  dengan  ilmu-ilmu  yang diberikan  dan  juga  sosilisasi  dengan bentuk  pealtihan-pelatihan  sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.
2. Perlindungan  hukum yang  bersifat
refresif seperti : A. Memberikan hak
untuk
pendampingan  oleh  penasehat  hukum atau bantuan hukum B. Memberikan hak penyelesaian perkara  secara  cepat  atau  disebut dengan mediasi penal.
Ada  kendala  di  dalam  memberikan perlindungan  hukum  khusunya  terhadap pelaku  tindak  pidana  yang  menjadi  faktor utama  secara  garis  besar  ialah  kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  hukum, dimana  penambang  emas  tradisional  ini merupakan  suatu  pekerjaan,  terutama  oleh pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  pekerjaan dan  dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan yang membuat sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan.  Sebagian  penduduk  di  Indonesia memiliki  tingkat  perekonomian  dan  juga tingkat  pendidikan  yang  sangat  rendah. Sehingga sulitnya perekonomian dan mencari pekerjaan membuat para penambang memilih bekerja  sebagai  penambang  emas  tradisional dengan alat sederhana yang sudah ada secara turun temurun.
C. Dampak  lemahnya  perlindungan  hukum terhadap  penambang  emas  tradisional  di dalam penegakan hukumnya.
Lemahnya perlindungan hukum di dalam penegakan  hukumnya  itu  dapat  dilihat dimana  di  dalam  adanya  suatu  tindak  pidana para  penegak  hukum  tidak  melihat  dasar- dasar  mengapa  tindak  pidana  itu  dilakukan. Karena  pada  dasarnya  pemikiran  yang
menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan  salah  satu  jalan  terakhir  yang harus  ditempuh  untuk  dapat  menyelesaikan masalah  dan  memberikan  efek  jera.  Padahal jika  dilihat  secara  sosiologis  hukum  pidana itu  bukanlah  salah  satu  jalan  terakhir  di dalam memberikan efek jera, karena pemidanaan  tidak  harus  selalu  diberikan  jika selama masih bisa dilakukan dengan penyelesaian  di  luar  pengadilan  (mediasi penal) dengan konsep restorative justice .
Pemberian sanksi pidana haruslah melihat  dasarnya  karena  tidak  semua  tindak pidana  itu  harus  diselesaikan  dengan  hukum pidana  yang  berakhir  dengan  pemidanaan. Bahkan tidak sedikit mereka yang keluar atau selesai  menjalani  hukuman  pidana  mereka akan  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sama, misalnya  para  penambang  emas  tradisional yang  mana  jika  mereka  keluar  dari  penjara mereka  akan  kembali  jadi  penambang  emas tradisional,  karena  menjadi  penambang adalah  salah  satu  mata  pencaharian  yang mereka  miliki  untuk  bisa  menyambung hidup.
Menurut Andi Hamzah
perlindungan hukum dimaknai sebagai 7 :
7 Anonim. Pendapat  Andi  Hamzah  dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum . 2016. Http://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat- andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan- hukum.html. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018
“Salah  satu  daya  upaya  yang dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan  mengusahakan  pengamanan, penguasaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan hidup  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia yang ada.”
Ditambah dengan pendapat Simanjuntak di  dalam  artikel  hukumnya  yang  berjudul tinjauan  umum  tentang  perlindungan  hukum dan kontrak Franchise, menyebutkan bahwa 8 : “Perlindungan  hukum  merupakan segala  upaya  pemerintah  untuk  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  187ember perlindungan  hukum  kepada  warganya agar  hak-haknya  sebagai  warga  negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya  akan  dapat  dikenakan sanksi peraturan yang berlaku.”
Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan  sebagai  perlindungan  hukum apabila  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut, antara lain:
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;
8 Ibid .
b. Jaminan kepastian hukum;
c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraannya;
d. Adanya  sanksi  hukuman  bagi  pihak yang melanggarnya.
Lemahnya perlindungan hukum
khususnya terhadap penambang emas tradisional  membuat  penyelesaiannya  selalu berakhir  dengan  pemidanaan,  dimana  hal  ini konsepnya  selalu  bertujuan  agar  tidak terulangnya  suatu  tindak  pidana  yang  sama. Dampak  yang  mungkin  dapat  ditimbulkan dari lemahnya perlindungan hukum di dalam penegakan  hukum  khususnya  perlindungan hukum terhadap penambang emas tradisional yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Adanya  residivis  atau  pengulangan tindak  pidana  yang  sama,  khususnya penambang emas tradisional yang mana apabila  di  lakukan  dengan  jalur pengadilan kemungkinan ketika mereka kembali kedalam
lingkup masyarakatnya,  mereka  akan  kembali melakukan kegiatan penambangan emas secara tradisional. Karena penambang  emas  adalah  salah  satu mata  pencaharian  mereka  di  dalam
menyambung  hidup  karena  bersifat turun temurun.
2. Adanya  perusakan  lingkungan  dan/atau pencemaran  yang  lebih  besar  yang dilakukan secara ilegal oleh penambang emas  tradisional,  namun  jika  adanya perlindungan hukum serta dapat dilakukan  penyelesaian  secara  mediasi penal kemudian memiliki solusi bagaimana mereka dapat bekerja sebagai  penambang  emas  tradisional untuk  bisa  menyambung  hidup  tanpa harus  merusak  dan/atau  mencemari lingkungan  hidup  yang  tidak  hanya berdampak  pada  alam  namun  juga berdampak  pada  masyrakat  sekitar tambang.
3. Tidak  terwujudnya  tujuan  hukum  yang mencakup  adanya  keadilan  hukum, manfaat  hukum  dan  kepastian  hukum itu sendiri.

## BAB III
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANG EMAS TRADISIONAL MELALUI

## MEDIASI PENAL
A. Konsep  penyelesaian  mediasi  penal  di dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun
2009 tentang Perlindungan dan

## Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mediasi  merupakan  suatu  kosakata  atau istilah  yang  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu mediation atau  dikenal  dengan  istilah “mediasi”  sama  halnya  dengan  istilah-istilah negotiation atau  dikenal  dengan  “negosiasi”, kemudian arbitration atau  “arbitrase”    dan litigation atau “litigasi”. 9
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  atau  dikenal dengan UUPPLH, yang mana undang-undang ini  sudah  menerapkan  adanya  penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan atau secara  mediasi  penal  khususnya  tentang lingkungan  hidup,  namun  tidak  semua perbuatan  tindak  pidana  yang  termuat  di dalam undang-undang tersebut dapat menggunakan  penyelesaian  secara  mediasi penal (penyelesaian di luar pengadilan).
Konsep  penyelesaian  perkara  tindak pidana  lingkungan  hidup  secara  mediasi penal  disini  telah  termuat  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  tahun  1984  tentang Perlindungan  Lingkungan  Hidup,  kemudian diganti  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
9 Takdir Rakhmadi. 2017. Mediasi
Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 12
Hidup dan seiring waktu mengalami perubahan  menjadi  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  mana dari ketiga perubahan undang-undang tersebut  sudah  menerapkan  adanya  suatu penyelesaian di luar pengadilan atau mpenyelesaian  secara  mediasi penal.  Konsep ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat di dalam Pasal 85 dan Pasal 86, berbunyi 10 :

## Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
a. Bentuk  dan  besarnya  ganti rugi;
b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan
10 Konsep  penyelesaian  di  luar  pengadilan yang termuat di daalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif
terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  tidak  berlaku  terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau  arbiter  untuk  membantu menyelesaikan  sengketa  lingkungan hidup.
Di  dalam  penerapannya  mediasi  penal dapat  digunakan  pada  tindak  pidana  tertentu khususnya tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Mediasi  penal  dikenal sebagai salah satu alternatif sebagai penyelesaian  yang  dianggap  memiliki  suatu kepastian hukum, dimana di dalam melaksanakan  mediasi  itu  akan  menemukan suatu bentuk kesepakatan yang akan memberikan  suatu  kepastian  hukum  yang tidak akan menimbulkan adanya kerugian dari masing-masing pihak.
Konsep  mediasi  penal  yang  akan digunakan  itu  tidak  terlepas  dengan  adanya teori restorative  justice ,  dimana  teori  ini berperan  di  dalam  menjalankan  adanya mediasi  penal.  Selain  teori  di  dalam restorative  justice yang  digunakan  di  dalam konsep  ini  ada  pula  yang  dikenal  dengan konsep Alternatif  Dispute  and  Resolution atau  dikenal  dengan  konsep  ADR.  Dimana konsep  ADR  menjadi  salah  satu  konsep pendukung  di  dalam  mempermudah  adanya mediasi    penal.  Dimana  dalam  penggunaan mediasi  penal  ini  dapat  diterapkan  di beberapa peraturan perundang-undangan khususnya  dalam  perkara  tindak  pidana seperti pencemaran lingkungan.
Sejauh ini mekanisme di dalam penggunaan  konsep  ADR  digunakan  oleh beberapa negara maju  seperti negara Jepang, Amerika  Serikat,  dan  Kanada.  Salah  satu contoh  ialah  negara  Jepang  yang  sudah menggunakan konsep ADR di dalam mediasi penal  khususnya  di  bidang  lingkungan  yang mana  konsep  ADR  di  dalam  mediasi  penal telah  diterapkan  sejak  tahun  1970  dengan diberlakukannya The  Law  for  Resolution  of Pollution  Dispute atau  yang  disebut  dengan Kogai Funso Shori Ho ( Law No. 108, June 1, 1970 ).  Dimana  cara  penyelesaian  sengketa lingkungan  tersebut dengan adanya mediasi,
konsiliasi, arbitrasi, dan quasi-judicial arbitration . 11 Namun  seiring  berjalannya  di dalam perkembangan hukum tersbut penyelesaian  secara  mediasi  penal  dengan menggunakan  konsep  ADR  yang  dapat membantu  ataupun  mempermudah  sudah mulai  diterapkan  di  dalam  hukum  pidana walau tidak semua bentuk tindak pidana atau perkara  pidana  dapat  diselesaikan  secara mediasi  penal.  Karena  di  dalam  penggunaan mediasi  penal  harus  melihat  dari  beberapa unsur-unsur  hukum  yang  mungkin  dapat dilakukan  atau  tidak  dilakukannya  mediasi penal.  Dan  di  dalam  penggunaan  mediasi penal  harus  ada  kesepakatan  antara  pihak- pihak  baik  dua  orang  atau  lebih  yang  saling berkepentingan.
Perbedaan  penggunaan  mediasi  penal dengan konsep secara perdata dengan konsep mediasi  penal  yang  penulis  usulkan  ialah dimana di dalam penyelesaian secara perdata lebih  mementingkan  bentuk  kerugian  yang
11 Suparto  Wijoyo.  2003.  Penyelesaian Sengketa Lingkungan ( Environmental Dispute Resolution ).  Surabaya:  Airlangga  University  Press. Hlm. 92.  “Mekanisme ADR ini sudah lama dikenal di negara  maju,  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan Kanada.  Di  Jepang  mekanisme  ADR  di  bidang lingkungan  sudah  diterapkan  sejak  tahun  1970  dengan diberlakukannya The  Law  for  the  Resolution  of Pollution  Dispute yang  juga  dinakamakn  Kogai  Funso Shori  Ho  ( LawNo.  108,  June  1,  1970). Cara penyelesaian sengketa lingkungan  yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah mediation, conciliation, arbitration, dan quasi-judicial arbitration .”
ditimbulkan  akibat  adanya  suatu  kegiatan, dimana dengan ganti kerugian maka permasalahan  yang  timbul  tidak  akan dilanjutan,  namun  dengan  ganti  kerugian tersebut  memiliki  dampak  negatif  seperti tidak  adanya  tanggungjawab  secara  efektif dan  nyata  kepada  lingkungan  namun  hanya kepada  para  masyarakat  yang  menjadi korban.  Berbeda  dengan  penyelesaian  secara mediasi  penal  yang  penulis  usulkan  ialah dengan  menekankan  adanya  penyelesaian yang  menitikberatkan  adanya  rasa  keadilan baik  terhadap  pelaku  dan  juga  korban  tindak pidana  tanpa  harus  ada  ganti  kerugian melainkan  dengan  bentuk  tanggungjawab secara  nyata  baik  kepada  masyarakat  yang menjadi korban dan juga pemulihan lingkungan  serta  menjaga  lingkungan  hidup pada  saat  melakukan  kegiatan  penambangan emas  tradisional  yang  di  damping  oleh  para pihak  yang  berkewenangan  seperti  pihak Badan  Lingkungan  Hidup  tanpa  harus melarang  adanya  penambang  emas  secara tradisional.    Dimana  para  penambang  emas tradisional menjadi penambang hanya karena mata pencaharian untuk kebutuhan perekonomian.
Penyelesaian  di  luar  pengadilan  pada dasarnya  telah  lama  digunakan  terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan
sengketa  khususnya  sengketa  lingkungan hidup  yang  dilakukan  dengan  cara  melalui suatu musyawarah dan mufakat sebagai salah satu bentuk dari ADR dan juga minta bantuan kepada  para  pihak  ketiga  yang  dikenal dengan  mediator  seperti  tokoh  masyarakat, kepala desa, konsiliator atau langsung kepada arbiter.  Kemudian  ada  hukum  adat  yang digunakan  sebagai  salah  satu  dasar  adanya penyelesaian  di  luar  pengadilan,  dimana hukum  adat  yang  digunakan  ialah  hukum adat yang diakui baik itu oleh masyarakatnya atau oleh wilayahnya, dimana hukum adat ini misalnya  di  daerah  Kalimantan  selatan  salah satu  hukum  adat  yang  digunakan  di  dalam adat  Banjar  adalah  adat  badamai  yang  mana ini ini diselesaikan secara kekeluargaan yang mana  hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan jalan tengah terbaik  antara kedua pihak yang sama-sama tidak akan dirugikan.
B. Proses penyelesaian perkara tindak pidana  pencemaran  lingkungan  hidup terhadap  penambang  emas  tradisional secara mediasi penal.
Hukum memang bekerja dengan menampakkan beberapa fungsinya, yaitu 12 :
1. Perbuatan  norma-norma,  baik  yang
memberikan  peruntukan  maupun  yang
12 Satjipto  Rahardjo.  1983. Hukum  dan Perubahan Sosial . Bandung: PT. Alumni. Hlm.  126
menentukan  hubungan  antara  orang yang satu dengan yang lain;
2. Penyelesaian sengketa; dan
3. Menjamin  kelangsungan  kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan- perubahan yang artinya hukum menempatkan  diri  sebagai  sarana control sosial dan rekayasa sosial. Upaya  non  hukum  pidana  (non  penal) menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan  upaya  rasional  masyarakat dalam  menanggulangi  suatu  tindak  pidana, dimana  menurut  Barda  Nawawi  Arief mengatakan bahwa jika melihat kepada sudut politik  kriminal  secara  makro  dan  global, maka  upaya  non  penal  ini  menduduki  kursi strategis  dari  keseluruhan  upaya  politik kriminal. 13 Di  dalam  sistem  penghukuman yang diadopsi dari salah satu undang-undang yang  disebut  dengan Code  Civil  Napoleon (1971),  antara  lain 14 : Pertama ,  Kepastian Hukum; Kedua , Persamaan di depan hukum; Ketiga ,  Keseimbangan  antara  kejahatan dengan hukuman.
Di  dalam  penanganan  suatu  perkara pidana  khususnya  mengenai  pencemaran
13 Fathul  Achmadi  Abby.  2016.  “ Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal ”. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 114
14 Topo  Santoso  dan  Eva  Ajchani  Zulfa.  2015. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 6
lingkungan hidup oleh para penambang emas tradisional  harus  mengenal  adanya  keadilan restorative,  dimana  ini  bertujuan  untuk  bisa menciptakan  adanya  suatu  kewajiban  untuk memperbaiki  hubungan  akibat  adanya  suatu tindak  pidana,  yang  kemudian  mencari pemecahan  masalah  yang  terjadi  atas  suatu perkara tindak pidana tersebut yang melibatkan  antara  pelaku  tindak  pidana  dan korban  sebagai  masyarakat  yang  merasa dirugikan dengan mediasi penal dan rekonsiliasi. Menurut Barda Nawawi Arief
menyebutkan  bahwa Criminal  Law  reform (pembaharuan  hukum  pidana)  mempunyai ciri-ciri 15 :
1) Menggeser  hukum  pidana  dari  hukum pidana  perbuatan  menjadi  hukum pidana  yang  juga  memperhatikan
aspek manusia (manusia disini
meliputi pelaku dan korban);
2) Menghilangkan dimensi-dimensi kolonial  yang  ada  dalam  KUHP  yang berlaku  sekarang.  Contoh:  Pasal  154 sampai  dengan  Pasal  156  KUHP ( Haatzai  Artikelen )  sasarannya  ingin menekan Hak Asasi Manusia.
15 Edi  Setiadi  dan  Dian  Andriasari.  2013.
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.11
Penggunaan  teori restorative  justice pada  mediasi  penal  yang  akan  diberikan terhadap  perkara  tindak  pidana  pencemaran lingkungan  hidup  khususnya  oleh  para penambang  emas  tradisional  ini,  secara historis restorative  justice ini  memperoleh inspirasi  dari  “ community  justice ”  (peradilan atau  keadilan  masyarakat) 16 yang  masih digunakan pada beberapa kebudayaan masyarakat  non  Barat,  khususnya  masyarakat adat  serta  pola-pola restorative  justice yang telah  ada  dalam  beberapa  tradisi  masyarakat adat  di  Indonesia.  Dimana  penyelesaian perkara  yang  dilakukan  dengan  mekanisme mediasi  penal  tidak  pernah  lepas  dengan adanya  pemberlakuan  hukum  adat  yang mungkin  sudah  lebih  dulu  ada  atau  memang diterapkan di dalam kehidupan masyarakatnya.
Pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan oleh  para  penambang  emas  tradisional  ialah air  limbah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan penambangan  emas  yang  dilakukan  secara tradisional dengan menggunakan bahan berbahaya seperti mercury , dimana air limbah yang dihasilkan merupakan suatu zat cair yang mengalir  dan  dilepaskan  secara  bebas  atau
16 Jonlar  Purba.  2017. Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restoratif  Justice .  Jakarta:  Jala  Permata  Aksara.  Hlm. 61
dibuang secara bebas tanpa ada proses terlebih dahulu  ke  media  lingkungan  seperti  tanah, aliran sungai, dan udara sehingga menimbulkan  adanya  pencemaran  terhadap media  lingkungan  tersebut.  Menurut  penulis penerapan  konsep  penyelesaian  di  luar pengadilan atau mediasi penal ini mengedepankan teori hukum progresif, dimana  penyelesaian  di  luar  pengadilan  atau disebut dengan konsep mediasi penal memang sudah  termuat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  khususnya  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  namun  di  dalam  penggunaan  mediasi penal  belum  ada  di  terapkan  kepada  para perkara tindak pidana pencemaran lingkungan yang  dilakukan  oleh  para  penambang  emas tradisional, sehingga dengan penggunaan teori progresif  konsep  mediasi  penal  juga  dapat diterapkan  terhadap  perkara  tindak  pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh  para  penambang  emas  tradisional  yang mana hal ini bertujuan agar dapat memberikan adanya  rasa  keadilan  yang  lebih  baik  serta adanya  perbaikan  hubungan  antara  pelaku dengan  para  pihak  masyarakatnya,  untuk  bisa sama-sama berdampingan di dalam membangun adanya kesejahteraan
masyarakat.
Secara  garis  besar  sosiologisnya  ada beberapa  faktor-faktor  yang  penulis  ketahui yang mempengaruhi timbulnya suatu perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan  khususnya  yang  dilakukan  oleh para penambang emas tradisional, antara lain:
1) Faktor turun temurun;
2) Faktor pendidikan rendah;
3) Faktor ekonomi;
4) Faktor  ketidaktahuan  bagaimana  cara menanggulangi  atau  mencegah  adanya pencemaran  yang  dapat  ditimbulkan akibat  kegiatan  penambangan  yang mereka  lakukan.  Karena  alat  yang dimiliki pun sangat sederhana.
Menurut  penulis  ada  beberapa  proses atau  kebijakan  penegakan  hukum  yang  dapat ditempuh  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambang  emas  tradisional  secara  mediasi penal  yang  mungkin  dapat  diterapkan  dalam hukum iusc  constituendum atau  hukum kedepan  dengan  menggunakan  penyelesaian secara mediasi penal atau penyelesaian di luar pengadilan, antara lain:
a. Badamai (secara kekeluargaan);
b. Adanya bentuk pembinaan, dan pengawasan;
c. Selain diberikan pendampingan mengenai  bagaimana  cara  pemulihan
terhadap  lingkungan  yang  belum  dan yang telah tercemar beserta pemerintah daerah dapat membantu dengan memberikan  alat-alat yang  dapat
menunjang  pekerjaan  mereka  tanpa merusak dan/atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
d. Model kekeluargaan ( Family Model ).
C. Implementasi penyelesaian secara mediasi penal terhadap penambang emas tradisional yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup
Penambangan  emas  tradisional  sudah ada  sejak  tahun  1811  hingga  sekarang, dimana  penambangan  emas  berawal  dari adanya suatu perdagangan yang berupa emas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Borneo dengan  orang  Tiongkok.  Emas  ditemukan secara  luas  di  wilayah  Borneo,  normalnya dalam  bentuk  serbuk  emas  dan  biasanya dijual  dengan  timbangan  dollar  perak,  dan harga harus sesuai dengan takaran kemurnian dari  emas  yang  telah  diperoleh  tersebut. Serbuk  emas  dijual  seharga  23  sampai dengan 25 dollar perak untuk satu bungkusnya, dan di daerah hulu sungai harga terendah  ialah  16  dollar  perak  per  satu
bungkul . 17 Secara yuridis penyelesaian perkara tindak pidana  memang  tidak termuat secara menyeluruh disetiap peraturan perundang-undangan,  namun  hanya  sebagian peraturan perundang-undangan yang memang ada  menerapkan  bentuk  penyelesaian  di  luar pengadilan,  namun  penyelesaian  perkara secara  mediasi  penal  disini  hanya  dapat berlaku kepada suatu peraturan yang memang memuat  adanya  konsep  penyelesaian  di  luar pengadilan  dan  termasuk  kedalam  kategori perbuatan  tindak  pidana  yang  tergolong ringan. Namun di dalam praktiknya penyelesaian di luar pengadilan suatu perkara dapat  berhenti  dengan  adanya  persetujuan kedua  belah  pihak  dan  diskresi  oleh  pihak kepolisian  sebelum  dilakukannya  proses penuntutan.
Pada  umumnya,  para  pihak  yang bersengketa  lebih  cenderung  banyak  ingin menggunakan  mediasi  penal  sebagai  salah satu  cara  penyelesaian,  dimana  penyelesaian secara  mediasi  penal  ini  memiliki  banyak keuntungan, antara lain 18 :
a. Proses yang cepat;
b. Bersifat rahasia;
17 Mary Somers Heidhues. 2008. Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat. Jakarta: Yayasan Nabil. Hlm. 36-39
18 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  2012. Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap
Pengadilan) .  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group.
Hlm. 27
c. Tidak mahal;
d. Adil;
e. Berhasil baik.
Adapula kekurangan di dalam menggunakan  penyelesaian  secara  mediasi penal  yaitu  dimana  terkadang  adanya mediator  yang  bisa  saja  lebih  berpihak kepada salah satu pihak diantara mereka yang bersengketa, selain itu waktu yang berlangsung  di  dalam  menggunakan  mediasi penal itu cenderung lama. Kemudian kemungkinan  yang  dapat  terjadi  ialah  salah satu  pihak  yang  mungkin  ingkar  janji  atau wanprestasi  atas  perjanjian  yang  telah disepakati untuk menjadi salah satu keputusan yang sah.
Kekuatan hukum yang mengikat tersebut, antara lain:
a) Penyelenggaraan  porses  mediasi  ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki kewenangan  di  dalam  bentuk-bentuk yang  bersifat  formalism,  namun  di iringi  dengan  adanya  suatu  diskresi yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum khususnya pada tahap penyidikan  sebelum  menuju  tahap penuntutan.
b) Penyelenggaraan  proses  mediasi  ini dilakukan  melalui  dua  tahap  yaitu tertutup dan terbuka.
c) Proses  penyelesaian  mediasi  ini  pihak- pihak  yang  berperan  atau  pihak-pihak yang  bersengketa  melakukan  suatu perundingan  dengan  bentuk  tawar menawar  untuk  dapat  menemukan penyelesaian  tanpa  harus  diwakilkan oleh siapapun.
d) Para pihak yang melakukan penyelesaian  secara  mediasi  dapat membahas  mengenai  aspek-aspek  yang menjadi  problem  atau  masalah  yang mana aspek tersebut tidak hanya kepada aspek  hukum  namun  juga  kepada aspek-aspek  lainnya  yang  dianggap penting.
e) Penyelesaian  secara  mediasi  yang berdasarkan  dengan  adanya  mufakat dan  kolaboratif,  sehingga  mediasi  ini akan menghasilkan adanya kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yang  mana salah  satu  pihak  yang  dalam  hal  ini menjadi tersangka akan menuruti permintaan para pihak korban (masyarakat  yang  merasa  dirugikan) dengan  sepakat  disebut  denggan win- win solution ;
a) Mediasi  ini  merupakan  suatu  proses penyelesaian sengketa  yang  mana tidak menggunakan  biaya  yang  sangat  mahal namun  cenderung  biaya  murah    dan dengan  waktu  yang  sangat  singkat sesuai dengan asas-asas yang termuat di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut  hemat  penulis  sejauh  ini  jika melihat secara sosiologis (lapangan)
penyelesaian  di  luar  pengadilan  jarang dilakukan atau dijadikan salah satu alternative  di  dalam  penyelesaian  suatu sengketa  khususnya  di  dalam  hukum  pidana. Penyelesaian di luar pengadilan ini cenderung  diselesaikan  oleh  pihak-pihak tertentu yang bersengketa salah satunya ialah perusahaan yang menimbulkan adanya kerugian  terhadap  lingkungan  yang  memiliki dampak  bukan  hanya  terhadap  lingkungan alam  melainkan  terhadap  masyarakat  yang berada  disekitar  alam  yang  rusak  dan/atau tercemar akibat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan kasus penambangan  yang  dilakukan  oleh  para penambang  emas  tradisional,  dimana  setiap kasus  yang  muncul  mengenai  penambang emas  tradisional  baik  dari  segi  administrasi, kemudian  kerusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan
tersebut  yang  berujung  dengan  penyelesaian melalui  pengadilan  dan  tidak  sedikit  para penambang  emas  tradisional  yang  dipidana yaitu penjara.
Hasil  penyelesaian  secara  mediasi  penal yang  pada  umumnya  lebih  digunakan  oleh pihak-pihak tertentu yaitu dengan penyelesaian  secara  perdata  artinya  hanya dengan  ganti  kerugian  maka  permasalahan yang  ada  tidak  dilanjutkan  melalui  jalur pengadilan.  Penyelesaian  mediasi  penal secara perdata pada umumnya lebih menekankan kepada kerugian yang ditimbulkan  hanya  kepada  masyarakat  yang menjadi  korbannya  dan  tidak  memiliki dampak terhadap lingkungannya.
Ada  beberapa  fungsi  ganti  rugi  yang memberikan tujuan di dalam penyelesaiannya, antara lain 19 :
a. Mengembalikan rasa tidak puas sebagai akibat  adanya  kerugian  yang  diderita seseorang akibat perbuatan orang lain;
b. Masalah  sanksi  umum  yang  bertujuan untuk menegakkan dan/atau mengembalikan  ketertiban  hukum  di dalam masyarakat sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum.
19 Latifah  Amir.  2013.  “ Analisis  Yuridis  Hak Gugat  Pemerintah  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  atau Perusakan  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2009”. Dalam  jurnal  hukum Nomor 2 Vol. 15. Hlm. 72
Ganti kerugian memiliki dampak negative  yang  dapat  dilihat  secara  ekologis, yaitu  terkait  dengan  jenis  maupun  bentuk pencemaran  yang  memiliki  dampak  jangka panjang  yang  terjadi  akibat  suatu  kegiatan tersebut  yang  tidak  jarang  akumulasi  yang berdampak  dan  menimbulkan  reaksi  seperti limbah yang dibuang pada media lingkungan. Namun  berbeda  jika  penyelesaian  secara mediasi penal  yang mungkin dapat diberikan terhadap para penambang emas tradisional ini akan  melakukan  tanggung  jawabnya  baik terhadap  masyarakat  yang  menjadi  korban namun  juga  terhadap  lingkungan  yang mendapatkan  dampak  akibat  kegiatannya. Dimana  tanggung  jawab  ini  bersifat  nyata sehingga  di  dalam  melaksakan  tanggung jawabnya tersebut para pihak baik pemerintah,  masyarakat  dan  penambang emas  tradisional  dapat  saling  berdampingan satu sama lain.
Penggunaan hukum pidana yang berujung  pemidanaan  memanglah  salah  satu bentuk  hukum  yang  harus  ditegakkan  dan hukum pidanalah yang menjadi salah satu cara terakhir di dalam memberikan suatu efek jera, namun  pada  dasarnya  tidak  semua  perbuatan pidana  harus  diselesaikan  secara  pidana, dimana  ada  beberapa  tindak  pidana  yang mungkin  dapat  diselesaikan  secara  mediasi
penal  atau  penyelesaian  di  luar  pengadilan. Namun  penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini tidak serta merta dapat melepas tanggungjawab yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana tersebut melainkan tanggungjawab  tersebut  tetap  ada  dan  harus dijalankan  dengan  dibimbing  oleh pihak  yang terkait  dan  juga  adanya  dukungan  oleh  pihak masyarakat.  Sehingga  peran  mediasi  penal yang  diterapkan  dapat  berjalan  sesuai  dengan tujuan  hukum  tanpa  menghilangkan  rasa tanggungjawab  pihak  pelaku  tindak  pidana dan  kedepannya  para  pelaku  dan  juga  korban dapat berkoordinasi saling membantu khususnya agar tidak menimbulkan kerusakan dan/atau  pencemaran  terhadap  lingkungan serta  tidak  menimbulkan  suatu  kerugian  satu sama  lain  dan  tidak  memutus  adanya  mata pencaharian pihak penambang emas tradisional.
Kekuatan hukum yang bersifat mengikat di  dalam  suatu  mediasi  penal  yang  sudah mendapatkan  akhir  dari  penyelesaian  tersebut maka kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai  oleh  pihak  pelaku  dan  korban, dijadikan  sebagai  salah  satu  keputusan  yang sah  dan  final  sehingga  tidak  dapat  cukup diganggu  gugat  dan  tidak  perlu  dikuatkan melalui  penetapan  pengadilan  cukup  apabila disahkan  dengan  materai  dan  tanda  tangan
semua  pihak  termasuk  pihak  ketiga.  Dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut  kemudian  di  daftarkan  kepada Pengadilan  Negeri. Walau  dengan  mediasi penal  terkadang  ada  beberapa  pihak  yang takut  apabila  mediasi  penal  yang  awalnya telah  disetujui  namun  masih  akan  berlanjut melalui pengadilan jika salah satu diantaranya ada  yang  ingkar  (wan  prestasi).  Jika  hal  ini terjadi  maka  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas  dasar  cidera  janji  atau  wanprestasi ( breach of a contract ).

## IV. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  permasalahan hukum  tersebut  pada  bab  sebelumnya,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut, antara lain:
1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para penambang emas tradisional ialah, antara lain:
1) Perlindungan  Hukum  yang  bersifat preventif, yaitu:
a) memberikan  hak  untuk  hidup  sebagai penambang emas tradisional dengan memudahkan perizinan secara administrasi, namun  izin  disini  ialah  para  penambang emas  tradisional  yang  belum  melakukan
kegiatan  penambangan  emas  tradisional sehingga dapat diberikan izin dengan syarat melakukan  penambangan  emas  tradisional dengan  menggunakan  bahan  yang  ramah lingkungan. Serta  adanya  pengawasan  oleh pihak  yang  berwenang  seperti  Instansi Teknis dan Instansi Lingkungan Hidup.
b) Memberikan  hak  di  dalam  memilih pekerjaan  sebagai  penambang  emas tradisional untuk memenuhi perekonomian atau kebutuhan hidup,  serta  dibantu  dengan  ilmu- ilmu  yang  diberikan  dan  juga sosilisasi  dengan  bentuk  pealtihan- pelatihan sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.
2) Perlindungan  Hukum  yang  bersifat refresif, yaitu:
a) Memberikan hak untuk pendampingan oleh penasehat hukum atau bantuan hukum
b) Memberikan hak penyelesaian perkara  secara  cepat  atau  disebut dengan mediasi penal.
Proses  penyelesaian  perkara  tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap penambangan emas tradisional yang dapat dilakukan secara mediasi penal sebagai
salah  satu  alternatif  penyelesaiannya,  antara lain:
a) Badamai atau secara kekeluargaan;
b) Adanya bentuk pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan;
c) Pemerintah dapat membantu para penambang  emas  tradisional  dengan memberikan alat-alat yang dapat menunjang  pekerjaan  mereka  tanpa harus mencemari lingkungan hidup;
d) Model kekeluargaan.
B. Saran
Untuk penyempurnaan mengenai perlindungan  hukum terhadap perkara tindak pidana  pencemaran  lingkungan  oleh  para penambang  emas  tradisional  melalui  mediasi penal,  penulis  mengajukan  beberapa  saran yang  mungkin  dapat  dijadikan  sebuah masukan dan dapat diberlakukan pada hukum di masa yang akan mendatang ( ius constituendum ), antara lain sebagai berikut:
1. Hendaknya  di  dalam  Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak hanya mengedepankan perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana namun  juga  mengedepankan  perlindungan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana khususnya  sepeti  kasus  penambang  emas
tradisional. ada beberapa bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan, antara lain:
a. memberikan  hak  untuk  hidup  sebagai penambang  emas  tradisional  dengan memudahkan perizinan secara administrasi,  namun  izin  disini  ialah para  penambang  emas  tradisional  yang belum melakukan kegiatan penambangan emas tradisional sehingga  dapat  diberikan  izin  dengan syarat  melakukan  penambangan  emas tradisional dengan  menggunakan  bahan yang ramah lingkungan.;
b. Memberikan  hak  penyelesaian  perkara secepatnya,  di  dalam  payung  hukum mengenai hak-hak yang harus diberikan dan  jelas  khususnya  di  dalam  undang- undang, dimana pihak kepolisian menjadi media pertama yang menawarkan bahwa penyelesaian sengketa  khususnya  pihak  penambang emas  tradisional  dengan  masyarakat, bahwa penyelesaian tidak harus dilakukan  secara  dengan  menggunakan hukum pidana melainkan dapat dilakukan  secara  mediasi  penal  atau penyelesaian di luar pengadilan.
c. Memberikan  hak  di  dalam  memilih pekerjaan  sebagai  penambang  emas
tradisional untuk
memenuhi
perekonomian  atau  kebutuhan  hidup, serta  dibantu  dengan  ilmu-ilmu  yang diberikan  dan  juga  sosilisasi  dengan bentuk pealtihan-pelatihan sebelum penambang emas tradisional melakukan kegiatan penambangan.
2. Hendaknya  penggunaan  mediasi  penal  di dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana khususnya  tindak  pidana  pencemaran lingkungan  yang  disebabkan  oleh  para penambang  emas  tradisional  dimasa  yang akan  datang  hendaknya  tidak  diproses melalui jalur penal tapi lebih mengutamakan adanya  penyelesaian  secara non penal (penyelesaian di luar pengadilan), dimana dalam hal ini bertujuan  agar  pihak  yang  menjadi  korban (masyarakat) dan pelaku sama-sama merasakan  adanya  suatu  keadilan  tanpa harus ada yang dirugikan. Dengan penyelesaian  secara  mediasi  penal  di harapkan  pula  ada  tanggungjawab  yang lebih  bersifat  efektif  dan  bermanfaat dengan  didampingi  adanya  bimbingan  dari pihak penegak hukum dan juga pihak yang terkait  seperti  Badan  Lingkungan    Hidup (BLH). Dan perubahan ini dapat di muat di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,    Fathul  Abby.  2016.  “ Pengadilan Jalanan  Dalam  Dimensi  Kebijakan Kriminal ”.  Jakarta:  Jala  Permata Aksara.
Ali,    Achmad  dan  Wiwie  Heryani.  2012.
Sosiologi  Hukum  (Kajian  Empiris
Terhadap
Pengadilan) . Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.
Amir,    Latifah.  2013.  “ Analisis  Yuridis  Hak Gugat  Pemerintah  Terhadap  Pelaku
Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009”. Dalam  jurnal  hukum  Nomor  2 Vol. 15.
Anonim. Pendapat  Andi  Hamzah  dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum . 2016.
Http://www.merdeka.com/pendidikan/i ni-pendapat-andi-hamzah-dan- simanjuntak-soal-perlindungan- hukum.html.  Diakses  pada  tanggal  02 Agustus 2018.
Hadjon  ,  Philipus  M..  1987. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  PT.
Sinar Ilmu.
Merto,  Sudikno  Kusumo.  1999. Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar. Yogyakarta:
Liberty.
Purba,  Jonlar.  2017. Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif Ringan  Dengan  Restoratif  Justice .
Jakarta: Jala Permata Aksara.
Rahardjo,  Satjipto.  1983. Hukum  dan Perubahan  Sosial .  Bandung:  PT.
Alumni. Rakhmadi, Takdir. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
Sofyan,    M.  Sofyan  Lubis.  2010. Prinsip “Miranda  Rule”  Hak  tersangka sebelum  pemeriksaan .  Yogyakarta:
Pustaka Yustisia.
Sambel,    Djantie  T.  2015. Toksikologi Lingkungan  (Dampak  Pencemaran Dari  Berbagai  Bahan  Kimia  dalam Kehidupan  Sehari-hari .  Yogyakarta:
CV. Andi Offset.
Santoso,  Topo dan Eva Ajchani Zulfa. 2015.
Kriminologi. Jakarta: Rajawali.
Setia,  Edi  di  dan  Dian  Andriasari.  2013.
Perkembangan  Hukum  Pidana  di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Somers,    Mary  Heidhues.  2008. Penambang Emas,  Petani  dan  Pedagang  di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat. Jakarta: Yayasan Nabil.
Suparto Wijoyo. 2003. Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  ( Environmental Dispute Resolution ). Surabaya: Airlangga  University  Press.  Hlm.  92. “Mekanisme  ADR  ini  sudah  lama dikenal di negara maju, seperti Jepang, Amerika  Serikat,  dan  Kanada.  Di Jepang  mekanisme  ADR  di  bidang lingkungan  sudah  diterapkan  sejak tahun  1970  dengan  diberlakukannya The  Law  for  the  Resolution  of
Pollution
Dispute yang juga dinakamakn  Kogai  Funso  Shori  Ho ( LawNo.  108,  June  1,  1970). Cara penyelesaian sengketa lingkungan yang  diatur  di  dalam  undang-undang tersebut adalah mediation,
conciliation,  arbitration,  dan  quasi- judicial arbitration .”
Didik  Trio.  “ Polisi  Incar  Cukong  Tambang Emas  mengejutkan  yang  dilakukan oleh  Pemprov  Kalsel ”.  2017.  Sumber
Banjarmasin Post Edisi Cetak.
https://www.google.com/amp/banjarm asin.tribunnews.com/amp/2017/11/06/ polisi-incar-cukong-tambang-emas- mengejutkan-yang - dilakukan-pemprov- kalsel?espv=1.  Diakses  pada  tanggal  23  Mei 2018.