INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1081-1093 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

## Palembang Ilir Timur
Nyayu Veronika Farah Bensa 1 ✉ , Hendry Saladin 2 , Emilda 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang
Email : farahbensa24@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2020-2022. Populasi penelitian ini adalah data jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur.  Teknik  pengambilan  sampel  adalah  teknik dokumentasi,  sampel  yang  digunakan  data  jumlah  penagihan  pajak  yang  diterbitkan  dan  jumlah penagihan  pajak  yang  dibayarkan  melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  penyitaan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2020-2022.  Teknik  analisis  data  penelitian menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penagihan  pajak  melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan penyitaan selama 3 tahun dari 2020-2022 berdasarkan analisis efektivitas yang dicapai oleh Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  menunjukkan  hasil  tingkat  efektivitas  melalui  surat teguran, surat paksa, dan penyitaan persentase pada tahun 2020 adalah sekitar 21,56%, tahun 2021 adalah sekitar 13,38% dan tahun 2022 adalah sekitar 5,77% semuanya tergolong tidak efektif. Kata Kunci: Efektivitas, surat teguran, surat paksa, penyitaan
Abstract
This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection through letters of warning, forced letters, and confiscation on tax receipts at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office in 2020-2022. The population of this study is the data on the amount of tax collection issued and the amount of tax collection paid  through  letters  of  warning,  forced  letters,  and  confiscation  at  the  Palembang  Ilir  Timur Pratama  Tax Service  Office.  The  sampling  technique  is  documentation,  the  sample  used  is  data  on  the  amount of  tax collection  issued  and  the  amount  of  tax  collection  paid  through  letters  of  warning,  forced  letters,  and confiscation  at  the  Palembang  Ilir  Timur  Primary  Tax  Service  Office  in  2020-2022.  Research  data  analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method.   The results of this study indicate that tax collection through warning letters, forced letters, and confiscation for 3 years from 2020-2022 based on an analysis of the effectiveness achieved by the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office shows the results of the level of effectiveness through warning letters, forced letters, and percentage confiscation in 2020 it is around 21.56%, in 2021 it is around 13.38% and in 2022 it is around 5.77% all classified as ineffective.
Keywords : E ffectiveness, warning letter, forced letter, confiscation

## PENDAHULUAN
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  adalah  salah  satu  kantor pelayanan pajak modern yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang tugasnya melaksanakan penyuluhan, pengawasan, dan penagihan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan selama  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  ini  terus  berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya dengan melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan.
Berdasarkan  data  jumlah  penagihan  pajak  yang  diterbitkan  dan  jumlah  penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diperoleh dari Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur.  Jumlah  penagihan  pajak  yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2020 menetapkan jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang  diterbitkan  sebesar  Rp.  41.815.831.757  dengan  jumlah  penagihan  pajak  melalui  surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang dibayarkan sebesar Rp. 9.015.759.285. Pada tahun 2021  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  menaikkan  jumlah  penagihan pajak  melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  penyitaan  yang  diterbitkan  sebesar  Rp. 58.912.469.981 dengan selisih kenaikkan Rp. 17.096.638.224 dari tahun 2020 namun tetap saja
belum tercapai jumlah penagihan pajak melalui surat teguran, surat  paksa, dan penyitaan yang  dibayarkan  hanya  sebesar  Rp.  7.883.067.770  dengan  selisih  penurunan  sebesar  Rp. 1.132.691.515 dari tahun 2020. Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir  Timur  menaikkan  lagi  jumlah  penagihan  pajak  melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan penyitaan  yang  diterbitkan  sebesar  Rp.  78.162.175.577  dengan  selisih  kenaikan  Rp. 19.249.705.596 dari tahun 2021 namun juga tetap saja belum tercapai jumlah penagihan pajak melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  penyitaan  yang  dibayarkan  juga  sama  mengalami penurunan sebesar Rp. 4.510.649.007 dengan selisih penurunan sebesar Rp. 3.372.418.763 dari tahun 2021.
Darlini,  Nuhung,  dan  Salam  (2019)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Analisis Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  dan  Kontribusinya  terhadap  Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa, yang menyatakan bahwa rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Samsat Gowa tergolong efektif.
Mangowal  dan  Rondonuwu  (2021)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang menyatakan bahwa rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara tergolong tidak efektif.
Pada penelitian kali ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”.

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Metode  penelitian adalah cara  ilmiah untuk  mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2021:2). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  artinya penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjelaskan,  memaparkan,  dan  menggambarkan  data-data yang faktual dari masalah yang telah dianalisis melalui dokumentasi terkait analisis efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur.

## Sampel
Sampel adalah bagian populasi yang sedang diteliti. Dinamakan penelitian sampel jika kita bermaksud untuk menerapkan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2020:175). Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Data Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan serta Data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020- 2022.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber Data
1. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data secara langsung diberikan data pada pengumpul data.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah sumber data tidak langsung diberikan data pada pengumpul data. Contoh : melalui dokumen terdahulu atau melalui orang lain. Sumber data yang dipakai pada  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  diperoleh  dari  obyek  penelitian  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi  pada  penelitian  kualitatif  dilakukan  secara  tidak  berstruktur,  karena  inti penelitian belum jelas.
2. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  catatan  sejarah.  Dokumentasi  dapat  berupa  tulisan,  gambar,  atau karya monumental. Dokumen berbasis tulisan seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.
3. Wawancara
Apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penyelidikan tambahan, metode yang digunakan sebagai tindakan pengumpulan data adalah wawancara.
4. Triangulasi
Triangulasi merupakan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  jika  teknik  pengumpulan  data merupakan teknik atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
yang  akan  digunakan  dalam  penelitian.  Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Dokumentasi yang dimaksud ialah dokumen-dokumen yang berisi data-data akurat terkait dengan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yaitu data jumlah penagihan pajak yang dibayarkan serta jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan Tahun 2020-2022.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:25) analisis data kualitatif adalah prosedur dalam memilih, memilah,  dan  mengorganisasikan  data  yang  dikumpulkan  dari  lapangan,  oleh  karena  itu pemahaman yang mendalam, bermakna dan berupa temuan baru yang bersifat deskriptif dari  objek  yang  diteliti.  Rumus  untuk  mengukur  tingkatan  efektivitas  surat  teguran,  surat paksa dan penyitaan yaitu (Mahmudi, 2016:141).
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas
Efektivitas (%) Kriteria >100% 100% 90%-99% 75%-89%
<75%
Sangat efektif
Efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif
Sumber: Mahmudi, 2016:141

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Periode 2020, 2021, dan 2022
Penelitian ini mengunakan populasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur berupa data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Adapun sampelnya yaitu Data Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Data Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan periode 2020, 2021, dan 2022. Dibawah ini merupakan  Jumlah  Penagihan  Pajak  yang  Diterbitkan  dan  Jumlah  Penagihan  Pajak  yang
Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan serta Jumlah Tindakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur:
Tabel. 4.1 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Teguran
No. Tahun Jumlah Tindakan 1 2020 6.453 2 2021 4.381 3 2022 5.001 Total Jumlah Tindakan melalui Surat Teguran 15.835

## Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Pada tabel 4.1 dapat dilihat dari jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran pada tahun 2020 sebanyak 6.453 tindakan. Pada tahun 2021 jumlah tindakan melalui surat teguran  mengalami  penurunan  menjadi  4.381  tindakan  dengan  selisih  2.072  tindakan dibandingkan dengan tahun 2020 yang artinya baik karena Wajib Pajak sudah membayar utang pajak. Tetapi pada tahun 2022 jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran mengalami peningkatan lagi yakni sebanyak 5.001 tindakan dengan selisih kenaikan yaitu 620 tindakan dibandingkan dengan tahun 2021 yang berarti bahwa pada tahun 2022 Wajib Pajak melakukan  kecurangan  dengan  tidak  membayar  utang  pajak.  Sehingga  total  dari  jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat teguran tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 15.835 tindakan.
Tabel. 4.2 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Surat Paksa
No. Tahun Jumlah Tindakan 1 2020 961 2 2021 1.743 3 2022 2.026 Total Jumlah Tindakan melalui Surat Paksa 4.730

## Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Pada  tabel  4.2  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  tindakan  penagihan  pajak  melalui  surat paksa  pada  tahun  2020  adalah  sebanyak  961  tindakan  yang  dilakukan.  Pada  tahun  2021 jumlah tindakan melalui surat paksa mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.743 tindakan dengan  selisih  kenaikan  782  tindakan  dibandingkan  tahun  2021.  Pada  tahun  2022  sama seperti  tahun-tahun  sebelumnya  yakni  juga  mengalami  peningkatan  lagi  jumlah  tindakan melalui  surat  paksa  yakni  sebanyak  2.026  tindakan  dengan  selisih  kenaikan  283  tindakan dibandingkan dengan tahun 2021. Tetapi untuk kenaikan jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2022 ini lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di tahun 2021. Sehingga total dari jumlah tindakan penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 4.730 tindakan.
Tabel. 4.3 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak melalui Penyitaan
No. Tahun Jumlah Tindakan 1 2020 51 2 2021 54 3 2022 96 Total Jumlah Tindakan melalui Penyitaan 201
Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah tindakan melalui penyitaan adalah sebanyak 51 tindakan. Pada tahun 2021 jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan mengalami kenaikan sebanyak 54 tindakan dengan selisih kenaikan hanya 3  tindakan  saja  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2020.  Tetapi  pada  tahun  2022  jumlah tindakan melalui penyitaan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 96 tindakan dengan selisih kenaikan 42 tindakan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk kenaikan jumlah  tindakan  penagihan  pajak  melalui  penyitaan  pada  tahun  2022  lebih  besar dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di tahun 2021. Sehingga total jumlah tindakan penagihan pajak melalui penyitaan tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 201 tindakan.
Tabel 4.4 Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan dan Penagihan Pajak yang Dibayarkan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022
No. Tahun Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan 1 2020 41.815.831.757 9.015.759.285 2 2021 58.912.469.981 7.883.067.770 3 2022 78.162.175.577 4.510.649.007
Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Pada  tabel  4.4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  total  jumlah  penagihan  pajak  yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 41.815.831.757  dan  dapat  dibayarkan  hanya  sebesar  Rp.  9.015.759.285.  Pada  tahun  2021 Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  menaikkan  total  jumlah  penagihan pajak yang diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yakni sebesar Rp. 58.912.469.981  dan  hanya  dapat  dibayarkan  sebesar  Rp.  7.883.067.770  yang  artinya mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  Ilir  Timur  kembali  menaikkan  total  jumlah  penagihan  pajak  yang  diterbitkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan yakni sebesar Rp. 78.162.175.577 dan hanya dapat dibayarkan sebesar Rp. 4.510.649.007 juga mengalami penurunan dari tahun 2021.
Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022
Tabel 4.5 Total Jumlah Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022
No. Tahun Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan 1 2020 41.815.831.757 9.015.759.285 2 2021 58.912.469.981 7.883.067.770
3 2022 78.162.175.577 4.510.649.007

## Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Selanjutnya  peneliti  melakukan  analisa  tentang  jumlah  penagihan  pajak  yang diterbitkan dan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020 sampai 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan menggunakan perhitungan persentase sebagai berikut:
a. Tahun 2020
9.015.759.285
Efektivitas = x 100% = 21,56%
41.815.831.757
b. Tahun 2021
7.883.067.770
Efektivitas = x 100% = 13,38%
58.912.469.981
c. Tahun 2022
4.510.649.007
Efektivitas = x 100% = 5,77%
78.162.175.577
Tabel 4.6 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Efektivitas (%) Kriteria
>100%
100% 90%-99% 75%-89%
<75%
Sangat efektif Efektif
Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif
Sumber: Mahmudi, 2016:141

## Pembahasan
Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Tahun 2020-2022
Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  rasio  efektivitas  penagihan  pajak  melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tahun 2020-2022 di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 4.7
Persentase Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Tahun 2020-2022
No. Tahun Total Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan Total Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayarkan Rasio Efektivitas Keterangan 1 2020 41.815.831.757 9.015.759.285 21,56% Tidak Efektif 2 2021 58.912.469.981 7.883.067.770 13,38% Tidak Efektif 3 2022 78.162.175.577 4.510.649.007 5,77% Tidak Efektif
Sumber: Data Diolah, 2023
Dilihat dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada tahun 2020 berada pada angka 21,56% yang mana jumlah penagihan pajak yang diterbitkan sebesar Rp. 41.815.831.757 yang dapat dibayarkan hanya sebesar Rp.  9.015.759.285. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian  ini,  tingkat  efektivitas  penagihan  pajak  melalui  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan Penyitaan pada tahun 2020 tergolong tidak efektif.
Pada  tahun  2021  terjadi  penurunan  yakni  sekitar  8,18%  dari  tahun  sebelumnya  yakni menjadi 13,38% dimana Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menaikkan jumlah  penagihan  pajak  yang  diterbitkan  adalah  sebesar  Rp.  58.912.469.981  dan  hanya dibayarkan  sebesar  Rp.  7.883.067.770  jika  dibandingkan  jumlah  penagihan  pajak  yang dibayarkan tahun 2020 yaitu Rp. 9.015.759.285 selisih penurunan ini sebesar Rp. 1.132.691.515. Berdasarkan  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  tingkat  efektivitas  penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada tahun 2021 tergolong tidak
efektif.
Pada tahun 2022 terjadi juga penurunan yakni sekitar 7,61% dari tahun sebelumnya yakni menjadi  5,77%  dimana  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  menaikkan jumlah  penagihan  pajak  yang  diterbitkan  adalah  sebesar  Rp.  78.162.175.577  dan  jumlah penagihan pajak yang dibayarkan kembali mengalami penurunan karena hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.510.649.007 jika dibandingkan jumlah penagihan pajak yang dibayarkan tahun 2021  yaitu  Rp.  7.883.067.770  selisih  penurunan  ini  sebesar  Rp.  3.372.418.763.  Berdasarkan indikator yang  digunakan dalam penelitian ini, tingkat efektivitas  penagihan pajak  melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada tahun 2022 tergolong tidak efektif.
Berdasarkan indikator yang digunakan yakni Klasifikasi Kriteria Efektivitas, penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  Ilir  Timur  pada  tahun  2020-2022  tergolong  tidak  efektif  karena  persentase efektivitasnya jauh dari angka 75% bahkan tidak melebihi 25% karena persentase tertinggi yang terjadi pada tahun 2020 hanya sekitar 21,56% saja yang dapat dibayarkan dari jumlah penagihan  pajak  yang  diterbitkan  melalui  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Penyitaan  Rp. 41.815.831.757  yang  dapat  dibayarkan  hanya  sejumlah  Rp.  9.015.759.285  dan  persentase terendah terjadi pada tahun 2022, dimana hanya sekitar 5,77% atau senilai Rp. 4.510.649.007 yang dapat dibayarkan dari jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Teguran, Surat  Paksa,  dan  Penyitaan  sebesar  Rp.  78.162.175.577.  Untuk  tahun  2020,2021,  dan  2022 tergolong tidak efektif karena tidak melebihi atau bahkan jauh dari angka 75%, terlebih pada tahun 2021 dan 2022 yang tidak lebih dari 15% yakni hanya 13,38% dan 5,77%.
Berdasarkan  hasil  dari  olah  data  yang  dilakukan  peneliti  dan  informasi  dari  seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui surat teguran disebabkan oleh beberapa hal seperti:
1. Kesadaran Wajib Pajak yang kurang terhadap kewajibannya dalam membayar utang pajaknya melalui surat teguran dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang perlu ditindak dengan diterbitkannya Surat Teguran, jika tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan Surat  Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari  dari tanggal  terbit.  Bagi  Penunggak  Pajak  pada  Wajib  Pajak  yang  kurang  bertanggung  jawab dalam memenuhi kewajibannya sehingga perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas seperti menerbitkan Surat Paksa atau melakukan Penyitaan.
3. Proses pengiriman atau penyampaian surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak sampai kepada Wajib Pajak, karena ada beberapa kasus surat teguran tidak sampai karena terkendala alamat,  Wajib  Pajak  yang  pindah  alamat  dan  tidak  melaporkan  ke  kantor  pajak  ataupun masalah  dalam  pengiriman  sehingga  Wajib  Pajak  tidak  mengetahui  kalau  sudah  memiliki tunggakan pajak.
Hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui surat paksa  disebabkan oleh beberapa hal seperti:
1. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak ada yang sudah membayar sebagian atau melunasi tunggakan pajak tersebut sebelum jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak sehingga itu tidak termasuk dalam kategori penerimaan dari penagihan dengan Surat Paksa.
2. Proses pengiriman atau penyampaian surat paksa kepada Wajib Pajak yang tidak sampai kepada  Wajib  Pajak,  karena  ada  beberapa  kasus  surat  teguran  tidak  sampai  karena terkendala alamat, Wajib Pajak yang pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak ataupun masalah dalam pengiriman sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kalau sudah memiliki tunggakan pajak.
Hal yang menjadi penyebab tidak efektifnya penagihan pajak melalui penyitaan  disebabkan oleh beberapa hal seperti:
1. Kesadaran  Wajib  Pajak  yang  kurang  terhadap  kewajibannya  dalam  membayar  utang pajaknya  melalui  penyitaan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Masih  ada  di  antara Penunggak  Pajak  ada  Wajib  Pajak  yang  kurang  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi kewajibannya  sehingga  perlu  dilakukan  tindakan  yang  lebih  tegas  seperti  menerbitkan surat teguran selanjutnya menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan atau tindakan lainnya.
2. Penyitaan tidak dapat disampaikan karena petugas tidak menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah atau Wajib Pajak yang pindah alamat sehingga tidak mengetahui jika sudah memiliki tunggakan pajak.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Lestari, Burhan, dan Den Ka (2021), menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong  tidak  efektif.  Tetapi  pada  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  di  tahun  2019 menunjukkan bahwa tingkat penagihan pajaknya cukup efektif.
Pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode,  cara  hitung,  dan  variabel  yang
sama namun dengan subjek, data yang berbeda dan juga ada beberapa perbedaan tahun penelitian, maka peneliti menyatakan bahwa Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2020-2022 tergolong tidak efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak  melalui  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  penyitaan  selama  3  tahun  dari  2020-2022 berdasarkan analisis efektivitas yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir  Timur  menunjukkan  hasil  tingkat  efektivitas  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  penyitaan persentase pada tahun 2020 adalah sekitar 21,56%,  tahun 2021 adalah sekitar 13,38% dan tahun 2022 adalah sekitar 5,77% semuanya tergolong tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2020). Prosedur Penelitian . Jakarta : PT Rineka Cipta .
Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat  Gowa. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 45-55.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur (Seksi Penagihan)
Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat
Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Penyitaan  untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 236-245.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemeintah Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN. Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan  Surat  Paksa  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Jurnal Emba, 9(2), 486-495.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta .
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Widyaningsih, A. (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.