Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13840-13854 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Via QRIS ( Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rangka

## Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat di Kota Surabaya
Lila Amelia Safitri 1 ✉ , Mochammad Alvin Avisena 2 , Aurora Andi Tribuana 3 , Azizah Ramadhani Mega Nahda W 4 , Tukiman 5
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: lilaamelia884@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mengatasi kebocoran PAD khususnya pada  pajak  retribusi  parkir,  Pemerintah  Kota  Surabaya  meresmikan  kebijakan  pembayaran  retribusi parkir via QRIS di Kota Surabaya. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah penerapan kebijakan pembayaran retribusi parkir melalui QRIS di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat indikator meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana implementasi kebijakan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan kebijakan pembayaran retribusi parkir melalui QRIS di Kota Surabaya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian, masih  terdapat  indikator  yang  belum  sepenuhnya  tercapai  yakni  pada  indikator  disposisi.  Dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang ditemui yakni ketidaksiapan masyarakat terhadap metode pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, tantangan pada pemahaman juru parkir terkait mekanisme pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, dan penolakan oleh beberapa juru parkir terkait permasalahan bagi hasil retribusi parkir antara Pemerintah Kota Surabaya dan juru parkir.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pembayaran non-tunai, Retribusi Parkir
In  order  to  provide  convenience  for  the  community  and  overcome  PAD  leaks,  especially  regarding parking levies, the Surabaya City Government inaugurated a parking levy payment policy via QRIS in the City of Surabaya. The aim of carrying out  this research is to see whether the implementation of the parking levy payment policy through QRIS in the City of Surabaya has gone well in accordance with George  C.  Edwards  III’s  theory  of  policy  implementation  which  includes  four  indicators  including communication,  resources,  disposition  and  structure.  Bureaucracy.  This  research  uses  a  descriptive method with a qualitative approach. The focus of this research is to see how the policy of paying parking fees non-cash via QRIS is implemented in the city of Surabaya. The data collection technique used in this  research  is  the  interview  and  documentation  method.  The  research  results  show  that  the implementation of the parking fee payment policy through QRIS in the city of Surabaya can be said to have  gone  well.  However,  there  are  still  indicators  that  have  not  been  fully  achieved,  namely  the disposition  indicator.  In  implementing  this  policy,  there  were  several  obstacles  and  obstacles encountered, namely the public’s unpreparedness for non -cash payment methods via QRIS, challenges in parking attendants’ understanding regarding non -cash payment mechanisms via QRIS, and rejection by several parking attendants regarding revenue sharing issues. Parking fees between the Surabaya City Government and parking attendants.
Keywords: Non-cash Payments, Parking Levy, Policy Implementation, Public Policy

## PENDAHULUAN
Masalah parkir merupakan polemik di Indonesia yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah  dari unit kendaraan  bermotor  di Indonesia setiap tahunnya, dimana  dilansir  dari CNN  Indonesia  (2023)  yang  mengatakan  bahwa  kendaraan  bermotor  di  Indonesia mencapai 152.565.905 unit dengan 91.085.251 unit tersebar di Pulau Jawa sesuai dengan data Korps Lalu Lintas Polri. Hal ini dapat yang dapat menyebabkan menyebabkan adanya ketidakseimbangan  antara  kapasitas  lahan  parkir  dan  volume,  sehingga  menimbulkan permasalahan lain seperti parkir liar, gangguan lalu lintas, antrian  panjang  dan lain-lain. kurangnya lahan parkir dan lain-lain (Sandra 2020). Dimana permasalahan tersebut dapat mempengaruhi  pemasukan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dilansir  dari  laman  thejatim (2023),  retribusi  parkir  menjadi  salah  satu  sumber  PAD  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  meningkatkan  pembangunan  insfrastuktur  dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah.
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan pendapatan tertinggi kedua di Indonesia, dimana berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur  (2022)  realisasi  pendapatan  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  Rp  16,43  trilyun  dengan target pendapatan sebesar Rp 27,64 trilyun atau 59,46% yang merupakan capaian tertinggi
untuk realisasi pendapatan nasional. Kota Surabaya merupakan kota kedua yang memiliki pendapatan  tertinggi  di  Jawa  Timur,  menurut  data  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia 2023 yang dilansir dari thejatim.com bahwa Kota Surabaya memiliki rasio sebesar 62% menjadikan  kota dengan PAD tertinggi  di Jawa Timur dengan capaian  Rp 6.595.91 miliar  yang  berkontribusi  bagi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  2023. Adapun  retribusi  parkir  menjadi  sumber  pendapatan  yang  berkontribusi  cukup  banyak dalam PAD Kota Surabaya.
Tabel 1.1 Data Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2020-2022
No Tahun Retribusi Parkir PAD Konstribusi 1 2020 17.708.230.000 4.289.743.347.125 24,23% 2 2021 12.846.753.544 4.727.444.074.525 36,80% 3 2022 18.516.678.957 5.307.577.702.515 28,66%
Sumber: LKPJ Walikota Surabaya 2020, 2022, 2023
Dapat  dilihat  pada  tabel  1.1  di  atas  menunjukan  bahwa  retribusi  parkir  memiliki kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya, dimana kontribusi retribusi parkir pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 24.23%, pada tahun 2021 sebesar 36.80% dan pada tahun 2022 sebesar 28.66%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir cukup besar  untuk  PAD  Kota  Surabaya.  Adapun  pendapatan  retribusi  parkir  di  Kota  Surabaya masih  perlu  dioptimalkan  lagi  mengingat  realisasi  retribusi  parkir  masih  belum  bisa memenuhi target.
Tabel 1.2 Target & Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2020-2022
No Tahun Target Realisasi 1 2020 35.814.000.000 17.708.230.000 2 2021 35.000.000.000 12.846.753.544 3 2022 36.500.000.000 18.516.678.957
Sumber: LKPJ Walikota Surabaya 2020 ) , 2022 ) , 2023 )
Menurut data yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2020-2022 pada tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir Kota Surabaya seringkali tidak mencapai target. Sehingga, pemerintah perlu mengatasi  permasalahan  parkir  yang  ada  guna  mengoptimalkan  pendapatan  retribusi parkir. Sehingga Pemerintah berupaya mengoptimalkan PAD Kota Surabaya melalui suatu kebijakan,  salah  satunya  pembayaran  parkir  via  QRIS  ( Quick  Response  Code  Indonesian Standard) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  Perparkiran  dan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2015
Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan kerja sama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dan juru parkir  dalam  mengoptimalkan  program  pembayaran  parkir  via  QRIS.  Dengan  adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan capaian serta integritas PAD Kota Surabaya sesuai yang dilansir dari Kompas (2024), Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya. Selain itu, kebijakan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  juru  parkir  seperti  yang dikatakan  Izul  Fiqri  selaku  Ketua  Umum  Paguyuban  Parkir  Surabaya  (PJS)  seperti  yang dikutipdari surabaya.go.id (2024), sebagai berikut:
“…Catatan paling utama ialah kesejahteraan bagi juru parkir di Surabaya.” (Sumber: https://surabaya.go.id/id/berita/78419/mulai-hari-ini-pemkot-surabaya-resmi-berlakukan- bayar-parkir-dengan-qris diakses pada 27 Februari 2024)
Program pembayaran parkir melalui QRIS  merupakan inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan kemudahan serta efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran  biaya  parkir  hanya  dengan  memindai  kode  QR  yang  telah  disediakan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  dikalungkan  pada  setiap  juru  parkir.Inovasi  pembayaran parkir QRIS telah diresmikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dishub Kota Surabaya pada 1 Februari 2024. Penerapan inovasi parkir QRIS ini sendiri juga telah mulai diterapkan di  beberapa  wilayah  di  Kota  Surabaya  tepatnya  kawasan  parkir  Balai  Kota  dan  Taman Bungkul, serta kawasan parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang berada di 7 (tujuh) kawasan di Kota Surabaya tepatnya Jalan Tanjung Anom, Jalan Tunjungan, Jalan Genteng Besar, Jalan Embong Malang, dan Jalan Kranggan. Selain untuk mencegah terjadinya kebocoran PAD Kota  Surabaya,  melalui  penerapan  inovasi  pembayaran  retribusi  parkir  melalui  QRIS  ini, Pemerintah Kota Surabaya  pada dasarnya berharap  dapat menjadi  sebuah upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh juru parkir di Kota Surabaya. Dikutip dari laman jawapos.com, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, berharap dengan adanya inovasi ini, mampu menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap juru parkir sebagai juru parkir liar yang meminta biaya parkir tanpa memberikan karcis untuk pengguna jasa parkir. Namun, maksud dan tujuan yang diharapkan oleh Pemkot Surabaya justru mendapatkan penolakan oleh PJS di Jalan Tunjungan dikarenakan faktor pembagian hasil tersebut. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya penolakan oleh Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) di Jalan Tunjungan, paguyuban juru parkir meminta agar difasilitasi untuk dapat bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Dishub atau Walikota Surabaya (Resty 2024).
Inovasi kebijakan pembayaran parkir secara non-tunai sebenarnya sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah di beberapa daerah seperti Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada Calcabilla et al., (2023), pelaksanaan sistem parkir
elektronik  atau E-Parking  di  Kota  Samarinda  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini dikarenakan  pelaksanaannya  sendiri  tidak  mampu  mencapai  beberapa  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  dari  pelaksanaan  inovasi  sistem  parkir  elektronik. Pada  indikator  keberhasilan  program,  target  pencapaian  pendapatan  ditentukan  pada angka Rp 3,5 miliar per tahunnya, akan tetapi pada realisasinya, program tersebut hanya mampu  mendapatkan  pendapatan  sebanyak  Rp  470.664.291  saja  yang  sangat  jauh  dari target  awal  yang  telah  direncanakan.  Kemudian  pada  indikator  Keberhasilan  Sasaran, pelaksanaan inovasi sistem parkir elektronik di Kota Samarinda sendiri tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada prakteknya di lapangan, masih banyak dijumpai masyarakat yang lebih  memilih  melakukan  pembayaran  parkir  secara  tunai  dikarenakan  sistemnya  cukup rumit dan lama. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan parkir elektronik di Kota Samarinda yang mana masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih memiliki kemampuan teknologi  yang  cukup  rendah.  Selain  itu,  kondisi  teknologi  dan  jaringan  pada  daerah tersebut  harus  memadai  dalam  mendukung  pelaksanaan  inovasi  sistem  parkir  secara elektronik atau E-Parking tersebut.
Berdasarkan  berbagai  uraian  diatas  baik  itu  mengenai  isu-isu  yang  terjadi  pada penerapan inovasi sistem pembayaran parkir melalui QRIS di Kota Surabaya, atau mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemui pada penerapan sistem e-Parking di beberapa kota di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana implementasi atau pelaksanaan inovasi kebijakan pembayaran parkir via QRIS oleh Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Jalan Tunjungan, Taman Bungkul, dan Balai Kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembayaran parkir via QRIS  di Kota Surabaya sudah terimplementasi dengan  benar serta  dengan  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  dan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Surabaya.  Penelitian  kualitatif  sendiri  adalah  penafsiran  suatu  fenomena  melalui  teknik pengumpulan data secara alamiah dengan peneliti berperan sebagai kunci (Abdussamad 2021). Data penelitian yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  dokumentasi  mengenai  pembayarana  biaya retribusi parkir non-tunai melalui QRIS di kawasan parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel, buku, jurnal dan peraturan yang relevan mengenai pembayarana biaya retribusi parkir non-tunai
melalui QRIS di kawasan parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Surabaya. Informan penelitian meliputi pegawai Dinas perhubungan Kota Surabaya di bidang Tepi Jalan Umum (TJU), juru parkir selaku implementor kebijakan serta masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir di Kota Surabaya. Teori yang digunakan merupakan teori oleh  Edward III (1980) tentang implementasi kebijakan publik yang memuat variabel berikut: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi dan 4) Struktur birokrasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari (Miles, Huberman, and Saldana 2014) dimana model interaktif dilakukan melalui pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan,  yang kemudian dilakukan verifikasi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas  Parkir  mengatakan  Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan yang memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana tingkat pelayanan berpengaruh penting terhadap kualitas hidup masyarakat serta standar pelayanan  pemerintahan  yang  baik.  Selain  itu,  masyarakat  memiliki  peran  dalam pengawasan  pelayanan  publik.  Maka  sistem  pembayaran  parkir  secara  non-tunai dilaksanakan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  kemudahan  bagi masyarakatnya.  Seperti  pada  pelayanan  parkir,  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran  Di Kota Surabaya pembayaran parkir di berapa kawasan di Surabaya saat ini sudah bisa menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, mencegah adanya kebocoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hasil retribusi parkir. Dimana hasil parkir dari metode via QRIS ini akan  langsung  masuk  pada  rekening  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Pembayaran  parkir  via QRIS  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan  scan  QR  code  pada  tiang-tiang  di  Tepi  Jalan Umum (TJU) di beberapa wilayah Surabaya atau melalui QR code yang dikalungkan kepada para juru parkir. Setelah scan barcode, para pemilik kendaraan nantinya terhubung dengan aplikasi  pembayaran  seperti m-banking,  go-pay  dan  lainnya.  Nantinya  pengguna  parkir akan diberikan bukti pembayaran yang nantinya dapat ditunjukkan kepada juru parkir.
Pada kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul, hasil pembayaran parkir via QRIS 100% masuk  ke  PAD  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Karena  juru  parkir  di  wilayah  Balai  Kota  dan Taman  Bungkul  merupakan  tenaga outsourcing  (OS)  yang  nantinya  mendapatkan  gaji sesuai UMR dari Pemerintah Kota Surabaya. Sementara untuk beberapa kawasan seperti Jalan Tanjung Anom, Jalan Tunjungan, Jalan Genteng Besar, Jalan Embong Malang, dan
Jalan Kranggan masih dilakukan uci coba dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana kawasan  tersebut  bukan  di  bawah  naungan  Pemerintah  Kota  Surabaya,  melainkan  juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (JPS) yang masih menentang adanya  kebijakan  ini.  Pertentangan  tersebut  disebabkan  karena  masalah  pembagian honorarium, dimana juru parkir di kawasan tersebut bukan tenaga outsourcing Pemerintah Kota  Surabaya  melainkan  mitra  kerja.  Juru  parkir  tersebut  tidak  mendapatkan  gaji  dari Pemerintah Kota Surabaya, melainkan melalui pembagian hasil honorarium parkir yang 80% masuk pada PAD Kota Surabaya dan 20% untuk juru parkir. Adanya kebijakan pembayaran parkir  via  QRIS  ini  diharapkan  dapat  mempermudah  pemerintah  dalam  mencegah kebocoran PAD dan pendataan parkir serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan parkir.
Implementasi Kebijakan Pembayaran Biaya Retribusi Parkir via QRIS di Kota Surabaya Pembayaran  parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  (TJU)  berguna  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Banyaknya juru parkir liar di Kota Surabaya seringkali  menyebabkan  kebocoran  PAD,  sehingga  pemerintah  membuat  beberapa kebijakan  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  volume  juru  parkir  liar  guna  mencegah adanya  pungutan  liar.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  dari  Georde  C. Edward  III  (1980)  yang  memiliki  4  indikator  keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan publik antara lain adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## A. Komunikasi
Komunikasi  ialah  proses  dasar  yang  memungkinkan  manusia  untuk  saling berbagi  dan  bertukar  informasi,  ide,  dan  emosi.  Menurut  Hovland,  Jains,  dan  Kelley dalam (Akbar 2024) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan dimana terdapat  seorang  yang  menyampaikan  stimulus  yang  biasanya  berbentuk  kata-kata yang  memiliki  tujuan  untuk  membentuk  sebuah  perilaku  khalayak.  Seiring berkembangnya  teknologi,  komunikasi  dapat  tersalurkan  melalui  media  yang  telah terhubung melalui internet. Edward III dalam (Anta Kusuma and Simanungkalit 2022) memetakan  dalam  tiga  dimensi  yaitu  dimensi  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi. Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  diterapkannya kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart)  di  kota  Surabaya,  kebijakan  pembayaran  parkir  via  QRIS  dapat  berjalan dengan baik di wilayah Balai Kota dan Taman Bungkul.
Pada dimensi transmisi, keberhasilan dalam menerapkan kebijakan parkir tentu tidak  lepas  dari  adanya  kerja  sama  dan  komunikasi  yang  baik  sehingga  kebijakan
tersebut  telah  sampai  dan  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Dalam mengupayakan tercapainya tujuan tersebut, adanya konsistensi yang telah diterapkan oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Kota  Surabaya  yang  setiap  paginya mengadakan kegiatan briefing atau apel pagi. Pada kegiatan apel tersebut, seluruh juru parkir yang bertugas akan berkumpul dan diberi evaluasi serta arahan terkait tata cara pembayaran  parkir  melalui  QRIS.  Bagi  juru  parkir  sendiri  nantinya  juga  memberikan penjelasan kepada pengunjung jika kebingungan dalam melakukan pembayaran parkir via  QRIS.  Selain  itu  pihak  Dishub  juga  memanfaatkan  teknologi  internet  untuk memberikan  informasi  tentang  pembayaran  parkir  via  QRIS  dengan  mengunggah informasi tersebut kedalam media sosial maupun website. Bagi juru parkir, kejelasan Dishub dalam mengarahkan dan memberi informasi dapat diterima dengan baik. Selain itu pihak Dishub juga mengawasi setiap hari, sehingga jika ada kendala yang tidak dapat diatasi oleh juru parkir, pihak Dishub dapat turun tangan untuk membantu.
B. Sumber Daya
Menurut Edward III (1980) mengatakan sumber daya terdiri atas sumber daya anggaran, kewenangan, manusia dan lperalatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart) di Kota Surabaya. Dimana pada sumber daya anggaran, hasil parkir melalui QRIS akan langsung  masuk  ke  rekening  Bank  Pemerintah  Kota  Surabaya,  sementara  untuk pembagian hasil retribusi parkir dilakukan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir, dimana 80% hasilnya akan masuk ke Pemerintah Kota Surabaya. Sementara 20% sisanya untuk para juru parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) di kawasan lain yang termasuk dalam mitra kerja. Untuk juru parkir di kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul sendiri termasuk tenaga outsourcing (OS) di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang nantinya akan menerima gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surabaya. Sehingga hasil parkir di kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul 100% masuk ke dalam PAD Kota Surabaya.
Untuk  sumber  daya  kewenangan  terdapat  staf  pada  bidang Information Technology (IT) dan Tepi Jalan Umum (TJU) yang bertanggung jawab. Dimana pihak Dishub Kota Surabaya dan juru parkir memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Sementara,  hak  para  petugas adalah  mendapatkan  gaji  dan  honorarium  sesuai  kesepakatan.  Pada  sumber  daya manusia, para juru parkir kawasan Balai Kota dan Taman Bungkul Kota Surabaya telah
melaksanakan pembayaran parkir via QRIS dengan baik dengan mengarahkan pemilik kendaraan yang ingin membayar parkir via QRIS. Namun juru parkir yang sudah tua terkadang kesulitan untuk menerapkan pembayaran parkir via QRIS. Sementara untuk kawasan  TJU  lainnya,  beberapa  juru  parkir  masih  enggan  menerapkan  kebijakan tersebut  karena  masalah  honorarium.  Pada  sumber  daya  peralatan,  fasilitas  yang digunakan terdiri atas papan barcode yang ditempel di tiang-tiang tepi jalan umum Kota Surabaya. Adapun kalung berisi QR Code yang dikalungkan pada juru parkir, serta rompi untuk menghindari adanya juru parkir liar.
C. Disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana merupakan aspek yang mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Edward III dalam (Ginting & Bintang, 2021) mendeskripsikan pemangku kebijakan  mempunyai  kemauan,  keinginan,  dan  tekad  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Sikap implementasinya adalah dengan adanya semangat, komitmen, dan sikap yang serius dalam  menjalankan  tugas  agar  pelaksanaan  kebijakan  dapat  berjalan  sesuai  tujuan. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart) di Kota Surabaya tepatnya di kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, dan  beberapa  kawasan  parkir  tepi  jalan  umum  lainnya,  Dinas  Perhubungan  Kota Surabaya khususnya Staff IT dan Staff Bidang Tepi Jalan Umum (TJU) sebagai pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Pada  saat  masa  pengenalan  kebijakan  ini,  Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Kota Surabaya  melakukan  sosialisasi  kepada  juru  parkir  melalui  media  cetak  maupun elektronik. Selain itu, Dishub Kota Surabaya juga melakukan pembinaan kepada juru parkir, dimana dalam hal ini juru parkir berhubungan langsung dengan pengguna jasa parkir. Pengawasan dilakukan oleh 8 orang pengawas yang efektif di lapangan, dimana pengawas tersebut memberikan briefing melalui apel pagi yang dilaksanakan sebelum juru parkir memulai kerja. Akan tetapi, terdapat sikap penolakan oleh beberapa juru parkir terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir secara non- tunai melalui QRIS di Kota Surabaya tepatnya di kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, dan beberapa kawasan parkir tepi jalan umum lainnya. Faktor utama yang mendasari adanya  sikap  penolakan  disebabkan  oleh  pembagian  hononarium  yang  dianggap sangat mengurangi pendapatan juru parkir, serta kesulitan dalam penggunaan QRIS yang dianggap terlalu memakan waktu. Hingga saat ini, Dishub Kota Surabaya terus
melakukan evaluasi terkait dengan tuntutan-tuntutan para juru parkir hingga tuntutan- tututan mereka dapat terpenuhi.

## D. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk memberikan hasil yang optimal pada pelaksanaan suatu kebijakan. Adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dapat meminimalisir terjadinya permasalahan selama proses pelaksanaannya (Kumala Oktisari and Nisak 2023). Dalam aspek struktur birokrasi,  terdapat  2  (dua)  faktor  diantaranya  adalah  faktor  internal  yakni  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan faktor eksternal yakni fragmentasi. Berdasarkan hasil analisis  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembayaran biaya retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart)  di  Kota  Surabaya  tepatnya  di  kawasan  Balai  Kota,  Taman  Bungkul,  dan beberapa kawasan parkir tepi jalan umum lainnya, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP),  Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Kota  Surabaya  telah  menjelaskan  bahwasannya sudah ada SOP terkait pelaksanaan kebijakan ini. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih dilaksanakan secara persuasif karena pelaksanaan kebijakan ini berada pada  tahapan  sosialisasi  dan  evaluasi  terhadap  kendala-kendala  yang  ditemui  di lapangan selama proses pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya parkir via QRIS di Kota  Surabaya  ini.  Para  juru  parkir  selaku  implementator  kebijakan  ini  juga  telah memahami terkait SOP dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pembayaran parkir via QRIS.
Pada faktor eksternal yakni fragmentasi, menjelaskan terkait upaya penyebaran tanggung jawab pada unit-unit kerja (Kusuma Wardani, Suwardi, and Suryo Sardjono 2023). Dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS di Kota Surabaya oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini, pembagian wewenang  dan  tanggung  jawab  telah  dilakukan  dengan  cukup  baik.  Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPT Parkir Tepi Jalan Umum  (TJU)  sebagai  penanggungjawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembayaran biaya  retribusi  parkir  melalui  QRIS  di  Kota  Surabaya  ini,  setiap  staf  telah  melakukan tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan  baik.  Tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan kepada juru parkir dan masyarakat, serta tugas monitoring dan evaluasi pada penerapan kebijakan ini.
Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan publik, tak jarang muncul berbagai macam bentuk hambatan maupun tantangan selama proses pelaksanaannya. Hambatan dan  tantangan  inilah  yang  nantinya  akan  menjadi  sebuah  bahan  evaluasi  bagi implementator kebijakan untuk membuat kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih baik lagi  kedepannya.  Pada  pelaksanaan  kebijakan  pembayaran  biaya  retribusi  parkir  melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart) di Kota Surabaya yang mulai dilaksanakan di awal tahun 2024 khususnya di beberapa wilayah Kota Surabaya ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan antara lain:
A. Ketidaksiapan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir terhadap metode pembayaran secara non-tunai melalui QRIS
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  kepada beberapa  narasumber,  menunjukkan  bahwasannya  salah  satu  tantangan  dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir via QRIS di Kota Surabaya ini adalah  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  parkir  cenderung  memilih  menggunakan metode pembayaran secara tunai dibandingkan menggunakan metode pembayaran non-tunai. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan pembayaran secara tunai ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah beberapa masyarakat menganggap bahwasannya pembayaran secara tunai atau cash lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pembayaran secara non-tunai, kemudian tidak semua orang  memiliki  saldo  pada  rekening  atau  dompet  digitalnya  sehingga  tidak  dapat melakukan  pembayaran non-tunai dan lebih memilih untuk melakukan pembayaran cash  atau  tunai.    Selain  itu,  para  juru  parkir  menyebutkan  bahwasannya  beberapa masyarakat khususnya orang tua dan lansia masih banyak yang belum mengenal dan memahami terkait mekanisme pembayaran melalui QRIS. Oleh karena itu, juru parkir selaku implementator kebijakan dalam hal ini berperan penting dalam memandu dan mengarahkan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  parkir  dalam  memperkenalkan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir melalui QRIS di Kota Surabaya.
B. Pemahaman juru parkir terkait mekanisme pembayaran secara non-tunai melalui QRIS Dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir melalui QRIS, juru  parkir  selaku  implementator  kebijakan  tentunya  memiliki  peran  penting  dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan ini. Kebijakan pembayaran biaya parkir melalui  QRIS  dapat  berjalan  dengan  optimal  apabila  seluruh  juru  parkir  telah
Berdasarkan hasil temuan di lapangan khususnya di kawasan parkir Balai Kota dan Taman Bungkul sebagai kawasan parkir yang telah aktif menerapkan kebijakan ini, para juru parkir telah memahami terkait mekanisme dalam pembayaran biaya retribusi parkir melalui QRIS. Akan tetapi, apabila di masa yang akan datang kebijakan ini mulai diterapkan secara luas di seluruh kawasan parkir tepi jalan umum dan ruas-ruas jalan di Kota Surabaya, maka tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan ada hambatan dan tantangan dimana terdapat juru parkir yang kurang memahami terkait mekanisme pembayaran melalui QRIS pada kebijakan ini. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya  dalam  hal  ini  selaku  pencipta  kebijakan  perlu  mengambil  peran  dalam memberikan  arahan  dan  panduan  pada  para  juru  parkir  baik  itu  juru  parkir  yang termasuk  kedalam outsourcing  maupun  juru  parkir  yang  terikat  mitra  kerja  yakni Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) terkait mekanisme pembayaran biaya retribusi parkir  secara  non-tunai  melalui  QRIS.  Dalam  rangka  menyikapi  dan  mencegah munculnya  tantangan  tersebut,  selama  proses  uji  coba  dan  evaluasi  kebijakan  ini dilakukan, Dishub Kota Surabaya sejauh ini telah berupaya dengan mengadakan apel pagi  setiap  harinya  dengan  mengumpulkan  seluruh  juru  parkir  yang  aktif  dalam menerapkan  kebijakan  melalui  bimbingan  serta  arahan  terkait  evaluasi  dalam penerapan kebijakan ini.
C. Permasalahan bagi hasil retribusi parkir antara Pemerintah Kota Surabaya dengan juru parkir
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan,  dalam  pelaksanaan kebijakan pembayaran biaya retribusi parkir melalui QRIS ini, terjadi permasalahan salah satunya  di  kawasan  Jalan  Tunjungan  dimana  beberapa  juru  parkir  yang  tergabung dalam  Paguyuban  Juru  Parkir  Surabaya  (PJS)  menunjukkan  aksi  penolakan  karena merasa keberatan dengan rasio pembagian hasil retribusi parkir yang telah ditentukan oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Beberapa  juru  parkir  bahkan  merasa  bahwasannya penerapan kebijakan pembayaran biaya parkir melalui QRIS ini justru akan mengurangi pendapatan mereka. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Honorarium  Petugas  Parkir  tepatnya  Pasal  2  ayat  (2), pengalokasian  honorarium  bagi  juru  parkir  adalah  30%  dari  target  hasil  retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum atau kawasan khusus parkir, dengan rincian 20% untuk para juru parkir, dan 10% untuk koordinator juru parkir. Menyikapi aksi penolakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah
menawarkan skema baru dalam pembagian hasil retribusi  parkir  yakni dengan rasio 60% untuk Pemerintah Kota Surabaya, 35% untuk juru parkir,  dan 5% untuk kepala pelataran.  Dikutip  dari  laman  BeritaSatu,  walaupun  rasio  tersebut  lebih  tinggi dibandingan  rasio  pembagian  hasil  sebelumnya,  akan  tetapi  hingga  saat  ini  belum terjadi kesepakatan antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  teori  implementasi  oleh  George  C.  Edwards  III,  implementasi  suatu kebijakan publik dapat diukur menggunakan 4 (empat) indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan  struktur birokrasi.  Melalui hasil analisis pada implementasi kebijakan pembayaran  retribusi  parkir  secara  non-tunai  melalui  QRIS  ( Quick  Response  Code Indonesian  Standart)  di  Kota  Surabaya  menggunakan  teori  George  C.  Edwards  III, menunjukkan hasil bahwasannya penerapan kebijakan pembayaran retribusi parkir via QRIS di Kota Surabaya  telah  berjalan dengan cukup  baik. Hal ini  dapat dilihat pada  indikator komunikasi bahwasannya komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan masyarakat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya selaku pencipta kebijakan telah secara rutin menyampaikan informasi kepada juru parkir melalui apel pagi setiap harinya, dan kepada masyarakat melalui media digital. Pada indikator sumber daya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya staf di bidang IT dan UPT Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) beserta para juru parkir telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pembayaran parkir via QRIS.
Pada  indikator  disposisi,  sikap  Dinas  Perhubungan  Kota  Surabaya  selaku  pencipta kebijakan  sekaligus  implementator  kebijakan,  dan  juru  parkir  selaku  implementator kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa juru parkir khususnya yang bermitra kerja  dengan Dishub Kota Surabaya masih menunjukkan penolakan  pada kebijakan  ini  karena  permasalahan  pembagian  honorarium.  Sedangkan  pada  indikator struktur birokrasi, Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan para juru parkir telah memahami SOP  yang  berlaku  pada  penerapan  kebijakan  ini.  Akan  tetapi,  untuk  saat  ini  dalam pelaksanaannya sendiri masih berada pada tahapan sosialisasi sehingga masih dilakukan secara  persuasif.  Pada  faktor  fragmentasi,  seluruh  staf,  unit  kerja,  dan  juru  parkir  yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini telah melaksanakan seluruh pembagian tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun beberapa indikator pengukuran telah tercapai dengan  cukup  baik,  namun  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  masih  ditemui  beberapa hambatan  dan  tantangan  yang  meliputi  ketidaksiapan  masyarakat  terhadap  metode
pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, tantangan pada pemahaman juru parkir terkait mekanisme pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, dan penolakan oleh beberapa juru parkir  terkait  permasalahan  bagi  hasil  retribusi  parkir  antara  Pemerintah  Kota  Surabaya dengan juru parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
Akbar, M. R. (2024). Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli Beserta Jenis dan Contohnya. Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 236 – 248. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523
CNN Indonesia. (2023). Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia. Cnnindonesia.Com.
Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Samudra Biru.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Jawa  Timur.  (2022). Gubernur  Khofifah : Alhamdulillah  Realisasi  Pendapatan  Pemprov  Jatim  Tertinggi  Nasional,  Realisasi Belanja Nomor Tiga Se Indonesia. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc.
Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 65 – 82.
Kumala Oktisari, M., & Nisak, K. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Madiun. Niqosiya:  Journal  of Economics and Business Research, 3(1), 237 – 246. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112
Kusuma Wardani, R., Suwardi, & Suryo Sardjono, H. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Nomor  95  Tahun  2017  Tentang  Perparkiran  Di  Tepi  Jalan  Umum  Jalan  H.O.S. Cokroaminoto  Ponorogo. Ji@P:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  12(2). https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9009
Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Dki  Jakarta  Periode  2015-2019. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA), 1177, 1 – 10.
Manumoyoso,  A.  H.  (2024). Incar  Peningkatan  PAD,  Surabaya  Mulai  Pembayaran  Parkir Nontunai. Kompas.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods

## Sourcebook. SAGE Publications.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2021). Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawaban  (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2022). Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawaban  (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2021.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2023). Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawaban  (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2022.
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Mulai Hari ini, Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Bayar Parkir dengan QRIS. Surabaya.Go.Id.
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.
Peraturan  Walikota  Kota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemberian Honorarium Petugas Parkir.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1 – 12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Resty,  A.  (2024). Kini  Bayar  Parkir  Tepi  Jalan  di  Surabaya  Bisa  Pakai  QRIS  dan  Voucher. Selalu.Id.  https://selalu.id/news-6203-kini-bayar-parkir-tepi-jalan-di-surabaya-bisa- pakai-qris-dan-voucher
Sandra, C. F. K. (2020). Kebijakan Strategi Parkir (Studi Kasus : Ibu Kota Metropolitan Jakarta). Prosiding Seminar Intelektual Muda, 2(1), 103 – 108. https://doi.org/10.25105/psia.v2i1.8960
Sulistyorini, S. (2022). Teori Teori Implementasi dan Adopsinya dalam Pendidikan. Imaji Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam, November, 89 – 105.
Thejatim.  (2023). Lima  Besar  PAD  Tertinggi  2023  se-Jawa  Timur,  Cek  Daerahmu!! Thejatim.Com.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.