## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA (AKAD MUḌĀRABAH) DI BANK SYARĪ’AH DALAM PENDEKATAN MAQĀṢID SYARĪ’AH

## GUARANTEE LAW IN WORKING CAPITAL FINANCING (MUḌĀRABAH CONTRACT) IN ISLAMIC BANKS IN THE ISLAMIC MAQĀṢID APPROACH

## Waldi Nopriansyah
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syarī’ah Indo Global Mandiri Email: waldi@stebisigm.ac.id

## Abdul Mujib
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: abdul.mujib@uin-suka.ac.id

## Ali Sodiqin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ali.sodiqin@uin-suka.ac.id Keywords : ABSTRACT collateral, muḍārabah, working capital , maqāṣid This  study  aims  to  determine  the  law  of  guarantees  in  working  capital financing (muḍārabah contracts) in Islamic banks from the perspective of maqāṣid  syarī’ah.  This  type  of  research  is  qualitative  research  that  is literary. The approach in this study uses  the sharia maqāṣid system.  The results  of  the  study  show  that  the  guarantee  applied  by  Islamic  banks  to working capital financing contracts (muḍārabah contracts) is a must that must  be  carried  out  by  the  bank  in  implementing  the  precautionary principle.  While  the  maqāṣid  sharia  view,  the  application  of  guarantees carried  out  by  Islamic  banks  in  financing  working  capital  specifically  to secure  the  assets  of  ṣāḥib  al-māl  (hifẓ  al-māl),  and  in  general  the guarantee  law  has  entered  into  the  elements  of  daruriyat  al-khamsah, namely  hifẓ  al-dīn,  hifẓ  al-nafs,  hifẓ  al-‘aql,  hifẓ  al-nasl  dan  hifẓ  al-māl. Therefore, applying the guarantee law is permissible to protect the assets of ṣāḥib al-māl. Kata kunci : ABSTRAK jaminan, muḍārabah , modal kerja, maqāṣid
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hukum  jaminan  dalam pembiayaan  modal  kerja  (akad muḍārabah )  di  bank syarī’ah dilihat  dari sisi maqāṣid syarī’ah . Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat  kepustakaan.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan maqāṣid syarī’ah .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa jaminan yang diterapkan oleh bank syarī’ah pada akad pembiayaan modal kerja (akad muḍārabah ) merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pandangan maqāṣid syarī’ah ,  penerapan  jaminan  yang  dilakukan  oleh bank syarī’ah dalam  pembiayaan  modal  kerja  secara  khusus  untuk menjaga  harta  ( hifẓ  al-māl)  ṣāḥib  al-māl ,  dan  secara  umum  hukum jaminan telah masuk ke dalam unsur al-ḍarūriyyāt al-khams , yaitu hifẓ al- dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ al-nasl dan hifẓ al-māl . Oleh karena itu, penerapan  hukum  jaminan  diperbolehkan  demi  menjaga  harta ṣāḥib  al- māl.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima :  13  Februari  2023; Direvisi :  18  Maret  2023; Disetujui :  18  Maret  2023; Tersedia  online :  7 April 2023
How to cite: Waldi Nopriansyah, Abdul Mujib, Ali Sodiqin, “Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah ) di Bank Syariah dalam Pendekatan Maqāṣid Syarī’ah ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (2023): 54-74. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.870.

## PENDAHULUAN
Berdirinya perbankan syarī’ah memberi efek positif terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Efek positif ini terlihat di mana perbankan Syarī’ah membawa nilai-nilai Islam yang telah diterima di masyarakat, sehingga  membuka jalan untuk  menyebarkan pentingnya  kemaslahatan  bagi  masyarakat  melalui  kegiatan  ekonomi. 1 Walaupun membawa  efek  positif  bagi  perkembangan  ekonomi,  ada  hal  yang  menjadi  perhatian dalam operasional  bank syarī’ah yaitu bagaimana produk-produk bank syarī’ah sesuai dengan prinsip Islam. Saat ini, dominasi pembiayaan akad murābaḥah di bank syarī’ah yang  paling  banyak  digunakan,  sedangkan  akad  tersebut  merupakan  akad  pendukung. Idealnya bank syarī’ah harus mengutamakan prinsip bagi hasil ( muḍārabah ). 2 Pembiayaan  akad muḍārabah di  bank syarī’ah lebih  menekankan  kepada  aspek moral, sosial dan dimensi religiusitas yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan. 3 Akan tetapi  pembiayaan  akad muḍārabah memiliki  tingkat  resiko  besar  terhadap  kerugian. 4 Pada  tahun  2022  OJK  memberikan  laporan  pembiayaan  bermasalah  di  bank syarī’ah mencapai 2,64 persen. 5 Sedangkan di bank konvensional, kredit macet mencapai 3,04 % per Mei 2022. 6 Adanya pembiayaan bermasalah ini lembaga bank syarī’ah untuk lebih berhati-hati  dalam  menerapkan  pembiayaan syarī’ah .  Oleh  karena  itu  untuk mengantisipasi  resiko  yang  besar  maka  bank Syarī’ah mewajibkan  jaminan  di  setiap pemberian modal kerja terhadap para pengusaha.
Sejauh  ini,  penelitian  tentang  jaminan  dalam  pembiayaan  modal  kerja ( muḍārabah) cenderung melihat implementasi yang dilakukan oleh pihak bank syarī’ah dalam  kegiatan  pembiayaan muḍārabah. Oleh  karena  itu,  ada  dua  kecenderungan  dari beberapa studi terkait jaminan dalam pembiayaan modal kerja. Pertama, terdapat studi yang  memberikan  perhatian  tentang  prosedur  pembiayaan  modal  kerja  ( muḍārabah)
1 Ahim  Abdurahim,  “Oksidentalisme  Dalam  Perbankan  Syariah,” Jurnal  Akuntansi Multiparadigma JAMAL 4, no. 1 (2013). 17
2 Lasri  Nijal  and  Putri  Apria  Ningsih,  “Implementasi  Metode  Maqashid  Syariah  Imam  Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia,” Journal of Economic, Business and Accounting 2, no. 2 (2019): 185–94, doi:10.31539/costing.v2i2.360. 190-191
3 Siti  Amaroh,  “Tanggung  Jawab  Sosial  Bank  Syariah  Terhadap  Stakeholder  Dalam  Perspektif Maqâshid Syarî’ah,” Jurnal Ahkam XVI, no. 1 (2016). 13
4 A Chairul Hadi, “Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia,” Al- Iqtishad 3, no. 2 (2011). 195
5 “OJK  Akui  Perbankan  Syariah  Punya  Ruang  Cukup  Untuk  Dorong  Pemulihan  Ekonomi,” accessed  October  20,  2022,  https://finansial.bisnis.com/read/20220425/90/1526725/ojk-akui-perbankan- syariah-punya-ruang-cukup-untuk-dorong-pemulihan-ekonomi.
6 “Kredit  Macet  Perbankan  Merangkak  Naik  Ke  3,04  Persen,”  accessed  March  14,  2023, https://finansial.bisnis.com/read/20220629/90/1549528/kredit-macet-perbankan-merangkak-naik-ke-304- persen.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang ada di bank syarī’ah . 7 Kedua , studi yang memberi perhatian tentang penyelesaian sengketa  terhadap  eksekusi  jaminan  pada  pembiayaan  modal  kerja  ( muḍārabah) bagi nasabah yang tidak mampu menjalankan prestasinya kepada bank syarī’ah . 8 Dari kajian yang ada, terlihat bahwa jaminan dalam pembiayaan modal kerja pada akad muḍārabah sangat  penting  bagi  keberlangsungan  kegiatan  di  bank syarī’ah ,  khususnya  dalam menerapkan prudential principle.
Bank Syarī’ah dalam menerapkan jaminan pada akad muḍārabah memiliki dua opsi sebagaimana tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07 tahun 2000 yaitu, pertama bahwa jaminan bukan kewajiban untuk diminta pada akad muḍārabah . Dan kedua, bank syarī’ah boleh  meminta  jaminan  apabila  itu  diperlukan. 9 Namun  Abdurahim 10 mengungkapkan  bahwa  penerapan  jaminan  dianggap  bertentangan  dengan  nilai-nilai akad muḍārabah meskipun  regulasi  membolehkan,  hal  ini  disebabkan  jaminan bertentangan  dengan  nilai  keadilan  dalam  sistem  pembiayaan muḍārabah dan musyārakah secara  ideal.  Konsep  muamalah  dalam  pembiayaan  modal  kerja  tidak mengenal perlunya pencantuman jaminan, dan tidak ada pandangan ulama terkait boleh tidaknya  meminta  jaminan  dari  pengkongsian  dan  juga muḍārib. 11 Namun  sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) jaminan dapat dilakukan, karena  untuk  menghidari  tingkat  resiko  yang  tinggi  dari  kemungkinan  tindakan  yang tidak diinginkan oleh para muḍārib. 12
Jika  kita  lihat  ada  dikotomi  yang  terjadi  antara  teori  dan  praktek  dalam penerapan  jaminan  yang  dilakukan  oleh  bank.  Penerapan  jaminan  seakan  bank  tidak
7 S  Hajrah  and  S  Susianto,  “Implementasi  Jaminan  Mudharib  Terhadap  Risiko  Pembiayaan Mudharabah  Di  Bank  Syariah  Mandiri  Kc  Medan  Aksara,” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  … 1,  no.  1 (2020):  749–60,  http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/806;  lihat  dalam Dika Adina Yuha, Okta Supriyaningsih, and Gustika Nurmalia, “Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Al-Mashorof: Islamic Banking and Finance 3, no. 1 (2022): 1–20; lihat dalam Ahmad Syathori, “Implementasi Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah Di KCP Indramayu,” Al-Afkar  (Journal  for  Islamic  Studies) 3, no. 2  (2020):  29–43;  lihat  dalam  Oktavi Maulizar, “Analisis Kontrak Mudarabah Pada Praktik Perbankan Syari’ah,” Az Zarqa’ 12, no. 2 (2020): 93–125.
8 Aufa  Islami,  “Analisis  Jaminan  Dalam  Akad-Akad  Bagi  Hasil  (Akad  Mudharabah  Dan Akad Musyarakah)  Di  Perbankan  Syariah,” Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 4,  no.  1  (2021):  1–22, doi:10.30595/jhes.v4i1.9903;  Abdul  Ghoni,  “IMPLEMENTASI  PENYELESAIAN  HUKUM  ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH,” Jurnal  Ius  Constituendum ,  no. 1  (2018): 60–83;  Kasmawati  Kasmawati,  M  Rivaldi,  and  Rodhi  Agung  Saputra,  “Analisis  Hukum  Jaminan Pembiayaan  Modal  Usaha  Dalam  Akad  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah,” PAMALI:  Pattimura Magister  Law  Review 2,  no.  1  (2022):  43,  doi:10.47268/pamali.v2i1.739;  Indrianawati  Indrianawati, Nisful Lailah, and Dewi Karina, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” Journal of Innovation in Business and Economics 6, no. 1 (2015): 55, doi:10.22219/jibe.vol6.no1.55-66.
9 “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  07/Dsn-Mui/Iv/2000  Tentang  Pembiayaan  Muḍārabah (Qiradh)” (n.d.).
10 Abdurahim, “Oksidentalisme Dalam Perbankan Syariah.”. 22
11 Ibn  Ar-Rusyd, Bidayah  Al-Mujtahid  Wa-Nihayah  Al-Muqtasid ,  II  (Semarang:  Maktabah TahaPutra,  n.d.);  Muhammad  Maulana,  “Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba),” Jurnal Ilmiah Islam Futura 14, no. 1 (2014): 72–93.
12 Taufiqul  Hulam,  “Jaminan  Dalam  Transaksi  Akad  Mudarabah  Pada  Perbankan  Syariah,” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010). 532

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
percaya kepada muḍārib dalam mengelola modalnya. Jika merujuk regulasi yanga ada, bank syarī’ah tidak  bisa  memaksa  calon  debitur  untuk  menyerahkan  agunan,  sebab bukan  merupakan  prioritas  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyediaan  dana pembiayaan. Namun, di sisi lain juga bank syarī’ah harus menjaga dana nasabah yang dikelolanya,  sehingga  tidak  mungkin  menyalurkan  pembiayaan  jika  tanpa  disertai agunan. 13
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  mengkaji  isu  tentang  hukum  jaminan dalam  perbiayaan  akad muḍārabah seperti  Purwadi  dkk 14 dalam  penelitiannya mengungkapkan  bahwa  jaminan  masih  menyisahkan  problematika  dalam  tataran hukumnya,  namun  bagi  bank syarī’ah jaminan  merupakan  penerapan  prinsip  kehati- hatian  dalam  pembiayaan  modal  kerja.  Penelitian  Purwadi  sejalan  yang  disampaikan Irwan 15 dalam  penelitiannya  bahwa  penerapan  jaminan  untuk  memperkecil  risiko kerugian bank syarī’ah dalam pembiayaan muḍārabah. Bahkan sampai saat ini Jaminan telah menjadi syarat mutlak yang diterapkan oleh bank syarī’ah . 16
Islami 17 mengungkapkan  dalam  penelitiannya  bahwa  pada  dasarnya  akad muḍārabah dan musyārakah tidak  ada  jaminan  kecuali  menyangkut  moral  hazard. Hasil  penelitian  ini  juga  diungkapkan  oleh  Jayadi  Dkk 18 bahwa  jaminan  untuk menghindari  dari  bahaya  moral  dari  para muḍārib .  Namun  Mursid 19 memberikan pandangan  bahwa  Jaminan  dalam  pembiayaan muḍārabah bukan  penjamin  atas  utang piutang hal ini berbeda yang disampaikan oleh Undang-undang perbankan.
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, kajian tentang hukum jaminan di bank syarī’ah dalam  pembiayaan  modal  kerja  telah  banyak  diteliti.  Namun  peneliti memperluas  kembali  penelitian  tentang  jaminan  dalam  akad muḍārabah dari  sisi pendekatan maqāṣid syarī’ah .  Persoalan  problematika  penerapan  jaminan  bisa  masuk kedalam  bagian maqāṣid syarī’ah .  Pada  prinsipnya,  untuk  memenuhi  bagian  dari maqāṣid persoalan tersebut harus memiliki dasar-dasar maslahat dalam hak muamalah. Maqāṣid syarī’ah menjadi  peran  penting  dalam  konsep  metodologi,  baik  itu  dalam proses  ijtihad  maupun  sebagai  sumber  atau  pegangan  dalam  pengembangan  hukum- hukum  Islam.  Mewacanakan maqāṣid syarī’ah adalah  untuk  menengahi  permasalahan
13 Ibid.
14 W  Purwadi,  A  S  Koni,  and  R  Djamali,  “Penerapan  Jaminan  Pada  Bank  Syariah  Dalam Pembiyaan Mudharabah,” Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 2, no. 1 (2022). 49 15 Vendra  Irawan,  “Kedudukan  Agunan  Dalam  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank Syariah,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 2 (2019). 139 16 Faridatuz Zakiyah and Luqman Nur Hisam, “Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia),” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (2018), doi:10.21043/tawazun.v1i2.5092. 205
17 Islami,  “Analisis  Jaminan  Dalam  Akad-Akad  Bagi  Hasil  (Akad  Mudharabah  Dan  Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.”. 20
18 Hilman  Jayadi,  Darlin  Rizki,  and  Husnul  Khatimah,  “TELAAH  KONSEP  JAMINAN DALAM  AKAD  MUDHARABAH  DI  PERBANKAN  SYARIAH,” Jurnal  Kajian  Hukum  Ekonomi Syariah 14, no. 2 (2022). 113
19 Fadillah Mursid, “KONSEKUENSI HUKUM ATAS KONSEP JAMINAN DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH,” Repertorium 8, no. 2 (2019). 125

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  ada  baik  antara  hukum  Islam,  tantangan  global,  hingga  respon  atas  kemandekan fikih klasik. Kajian-kajian fikih klasik seakan tidak berkutik di saat berhadapan sebuah isu-isu  kontemporer.  Ketidakberdayaan  dikarenakan  masifnya  di  setiap  pembahasan, sehingga lalai tujuan dari syariat Islam. 20 Bukti ketidakberdayaan fikih klasik tersebut di mana  lahirnya  para  ulama  dan  cendikiawan  muslim  kontemporer  yang  bersungguh- sungguh  melahirkan  fikih  kontemporer  sesuai  kondisi  zaman,  kemudian  fikih  klasik tidak  komprehensif  dan  actual  sehingga  kurang  mampu  menyesuaikan  dīnamika  saat ini. 21 Oleh  karena  itu maqāṣid memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  dan menghubungkan kesenjangan antara hukum yang berkembang saat ini.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Terdapat  beberapa  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini:  1)  Bagaimana  prinsip-prinsip  dalam  akad Muḍārabah? 2).  Bagaimana Hukum Jaminan dalam Islam?. 3). Bagaimana bank syarī’ah menerapkan jaminan pada pembiayaan  modal  kerja?  4)  bagaimana  pandangan maqāṣid syarī’ah tentang  jaminan pada pembiayaan modal kerja di bank syarī’ah ?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk riset literatur ( library research ). Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum jaminan dalam pembiayaan akad Muḍārabah (Modal kerja) yang dilihat melalui pandangaan maqāṣid syarī’ah .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan maqāṣid syarī’ah yang  menghubungkan  seberapa  penting  jaminan  dalam  pembiayaan  modal kerja  di  bank syarī’ah .  Sumber  data  penelitian  ini  berupa  sumber  data  primer  terkait jaminan di pembiayaan modal kerja ( Muḍārabah). Dan Bahan sekundernya bersumber dari,  buku,  artikel  maupun  jurnal,  internet  dan  data  pendukung  lainnya  yang  berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan analisis data yang dilakukan menggunakan analisis kritis.  Metode  analisis  ini,  peneliti  akan  menjelaskan,  menyetujui,  dan  menentang  apa yang  menjadi  bagian  dari  penelitian  dalam  rangka  untuk  mendapat  gambaran  tentang hukum jaminan dalam akad muḍārabah.

## PEMBAHASAN Pengertian dan prinsip-prinsip akad Muḍārabah
Di  dalam  fikih  muamalah,  akad muḍārabah merupakan  akad  Kerjasama  yang dilakukan kedua belah pihak di mana pihak pertama disebut ṣāḥib al-māl yaitu pemilik modal  memberikan  kepada  pihak  kedua muḍārib (pengelola)  untuk  mengelola  modal tersebut dan keuntungan dibagai sesuai dengan kesepakatan. 22 Ada dua kategori antara lain: Pertama, akad berbasis ekuitas, akad ini mengaplikasikan sistem bagi hasil seperti muḍārabah dan musyārakah .    Dan kedua, akad  berbasis  utang,  akad  ini mengaplikasikan  prinsip  pendapatan  tetap  ( fixed  income )  seperti  kontrak  jual  beli
20 Kholid  Hidayatullah,  “Madzhab  Ulama  Dalam  Memahami  Maqashid  Syari’ah”  1,  no.  1 (2017). 2
21 Eko  Sariyekti,  “Urgensi  Ushul  Fiqh  Dan  Persoalan  Kontemporer,” Citra  Ilmu,  Edisi 35 (2022): 2022. 19
22 Abd Al-Rahman Al-Jaziry, Kitāb Al-Fiqh ‘Ala Madhāhib Al-Arba’Ah , Jilid II (Beirut: Dār Al- Qalām, n.d.); 34. lihat juga dalam, Hajah Salma Latiff, Current Issues in Islamic Banking and Finance : Resilience  and  Stability  in  the  Present  System ,  ed.  Angelo  M.  Venardo  (Singapore:  World  Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan akad murābaḥah , salam dan istiṣnā’ serta akad sewa ( ijārah ). 23 Oleh karena itu, muḍārabah dapat didefenisikan bahwa Pihak pertama pada kontrak muḍārabah adalah pihak  pemberi  pinjaman  ( ṣāḥib  al-māl ),  yang  menyediakan  uang  untuk  mendirikan perusahaan, asuransi, perdagangan dengan tujuan menghasilkan laba.
Kemudian  dalam  Fatwa  MUI  menjelaskan  bahwa  akad Muḍārabah merupakan kontrak  kerjasama  usaha  antara  pemilik  harta  ( mālik,  ṣāḥib  al-māl )  dengan  pihak pengelola  ( muḍārib ,  nasabah)  dan  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  perjanjian. Sedangkan  menurut  Yahia 24 Muḍārabah merupakan  Kontrak  pengelolaan  uang ( muḍārabah )  yang  mendefinisikan  tanggung  jawab  bank  dalam  kapasitasnya  sebagai manajer  uang  ( muḍārib )  atau  sebagai  agen  klien  ( wakil ,  yang  berarti  seorang  wakil dengan otoritas diskresi) untuk menemukan manajer uang yang akan memenuhi tujuan investasi yang ditentukan klien.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  akad muḍārabah merupakan  akad  Islami  yang  telah  ditentukan  dalam  mempertahankan  keseimbangan dalam  berbisnis.  Oleh  karena  itu  ada  dua  kesepakatan  dalam  akad muḍārabah yaitu: Pertama ,  Penyedia  modal  ( ṣāḥib al-māl) tidak  bisa  menuntut  keuntungan  tertentu  dari hasil modalnya, ṣāḥib al-māl akan menerima apa yang terjadi atas investasinya. Kedua, muḍārib atau pengelola usaha akan menerima persentasi tertentu dari keuntungan, dan jika  usaha  yang  dijalankannya  merugi,  maka  sang muḍārib siap  untuk  menerima kehilangan tenaganya tanpa memenuhi kewajiban lainnya.
Akad muḍārabah merupakan  praktik  bagi  hasil  bersyarat  dalam  membagi keuntungan  dan  kerugian  yang  berdasarkan  beberapa  alasan  terkait  kelayakan  dan rasionalitas disetiap kegiatan bisnis. 25 Akad muḍārabah pada dasarnya adalah akad yang berdasarkan profit  and  loss  sharing ,  di  mana  salah  satu  pihak  menanamkan  modalnya kepada  seorang  investor  dengan  mengharapkan  suatu  imbalan  dari  bagian keuntungan/kerugian dari modalnya.
Produk  akad muḍārabah memiliki  peran  dalam  penguatan  ekonomi syarī’ah yang  akan  mampu  mewujudkan  kondisi  yang  adil  dan  seimbang  serta  mengutamakan pencapaian, akan tetapi akad ini masih sangat jarang diterapkan karena memiliki resiko tinggi,  sehingga  bank  lebih  mengedepankan  produk  jual  beli  ( murābaḥah). 26 OJK mencatat  pada  tahun  2021  pembiayaan  akad murābaḥah berada  di  posisi  pertama mencapai  Rp.  199,03  Triliun,  posisi  kedua  pembiayaan musyārakah mencapai  Rp. 189,71  Triliun  dan  posisi  ketiga  akad muḍārabah mencapai  Rp.  10,42  Triliun. 27
23 Sepky  Mardian,  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2015). 59
24 Yahia  Abdul-Rahman, The  Art  of  Islamic  Banking  and  Finance,  Tools  and  Techniques  for Community-Based Banking , John Wiley (Canada, 2010). 59
25 Abdul  Hamid,  “Aplikasi  Teori  Mashlahah  (Maslahat)  Najm  Al-Dîn  Al-Thûfî  Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah,” Jurnal Al-‘Adalah XII, no. 4 (2015). 738
26 Muhammad Akhyar Adnan and Didi Purwoko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya  Pembiayaan  Muḍārabah  Menurut  Perspektif  Manajemen  Bank  Syariah  Dengan  Pendekatan Kritis,” Jurnal Akuntansi & Investasi 4, no. 1 (2013). 17
27 “Laporan  Perkembangan  Keuangan  Syariah  Indonesia  2019,”  accessed  February  6,  2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah- indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penyebab minimnya penggunaan akad muḍārabah adalah ketika usaha yang dijalankan oleh  pengelola  mengalami  bangkrut  atau  gagal,  maka  akan  terjadi  kredit  macet, wanprestasi,  hingga  kehilangan  modal  ( asset  loss ),  hal  ini  yang  menyebabkan pembiayaan  akad muḍārabah kurang  diminati  dan  jarang  digunakan  oleh  bank Syarī’ah . 28 Oleh  karena  itu,  pentingnya  diterapakan  unsur  penguat  di  setiap  perjanjian dalam transaksi keuangan Syarī’ah , agar para pihak dapat memahami dan menjalankan sesuai nilai-nilai yang ada pada perjanjian.
Perjanjian  yang  dilakukan  bank syarī’ah terdapat  beberapa  asas  yang  harus diperhatikan  dalam  setiap  perjanjian  dalam  keuangan syarī’ah antara  lain: Pertama, asas kebebasan berakad ( al-Ḥurriyah ). Kedua, Asas keseimbangan atau kesetaraan ( al - Musāwah ). Ketiga, Asas  keadilan  ( al-‘Adālah ). Keempat, Asas  Kerelaan  ( Riḍā ). Kelima, Asas  Mengikat  ( syarṭ  al-Luzūm).  Keenam, Asas  Kejujuran  ( al-āmanah ). Ketujuh ,  Asas  keseimbangan  ( tawāzun ). Kedelapan, Asas  kemaslahatan  ( maslahah ). Kesembilan, Asas  rela  sama  rela (riḍā’iyyah ).  Dan kesepuluh, Asas  Kemitraan ( partner) .  Sedangkan  asas-asas  perjanjian  juga  termaktub  dalam  KUH  Perdata  terdiri dari  tiga  asas: Pertama, Asas  kebebasan  berkontrak. Kedua, asas  personalitas,  dan Ketiga asas Kejujuran.

## Hukum Jaminan dalam Islam dan Landasan Hukum
Jaminan  dapat  membuat  bank  yakin  terhadap  kemampuan  debitur  dalam melunasi  kreditnya  sesuai  dengan  kesepakatan,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.23/69/KEP/DIR  Tentang  Jaminan  Pemberian Kredit. Selain  itu, dalam KUH  Perdata pasal  1131 menjelaskan bahwa jaminan adalah benda  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  atau  baru  yang  aka  ada  dapat  menjadi jaminan dalam suatu perikatan
Jaminan  adalah  sebuah  tanggungan  atas  pinjaman  yang  diberikan,  peminjam mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  kepada  pihak  lain. 29 Sedangkan  jaminan  dalam syarī’ah disebut al - Kafālah ( Guaranty ). Al-kafālah berasal dari  kata  ـ ُــ  لفك  (menanggung)  merupakan  jaminan  yang  diberikan  penanggung  ( kāfil ) terhadap  pihak  ketiga  dalam  melengkapi  kewajiban  kepada  pihak  kedua  atau ditanggungnya. 30 Kafālah pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pertanggungan  yang  biasa dilakukan oleh perusahan lembaga keuangan syarī’ah . Kalangan Mazhab Māliki, Syafii dan Hambali mengartikan Kafālah merupakan jaminan dari seseorang kepada pihak lain yang  memiliki  tanggung  jawab untuk  memenuhi pembayaran  hutang. 31 Sementara  itu , pasal  20  ayat  12  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari'ah  (KHES)), Kafālah dimaknai sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban penjamin terhadap pemberi pinjaman.
28 Sabrina  and  M.  Shabri  Abd.  Majid,  “Mengapa  Pembiayaan  Berbasis  Bagi  Hasil  Rendah  Di Perbankan  Syariah?  (Suatu  Kajian  Menggunakan  Pendekatan  Grounded  Theory),” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 1, no. 1 (2019). 58
29 Naerul  Edwin  Kiky  Aprianto,  “Kontruksi  Sistem  Jaminan  Sosial  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 237–61, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1334. 240
30 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis Di Indonesia (Jakarta: kencana, 2019). 43
31 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu , Jusu’ 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jaminan ( Kafālah ) merupakan sebuah proses penangguhan atau penjaminan yang diperuntukkan salah satu pihak kepada pihak lain.  Di  dalam  proses  perjanjian  pinjam  meminjam,  pihak  yang  menjaminkan jaminannya  memiliki  rasa  tanggung  jawab  penuh  untuk  melunasi  hutang-hutangnya kepada  pihak  lain.  Dengan  adanya  jaminan  tersebut  pihak  peminjam  berkeyakinan bahwa sang penjamin mampu akan mengembalikan pinjaman tersebut atau menjalankan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian.
Perlu diketahui bahwa ketika bank ingin memberikan modal kerja kepada calon muḍārib ,  maka muḍārib harus  menyerahkan  jaminan,  sebab  jaminan  sebagai  modal dasar  kepercayaan  terhadap  bank.  Terdapat  beberapa  nilai  atau  prinsip-prinsip  dalam menerapkan  jaminan,  antara  lain: pertama. Prinsip  mengenal  nasabah  ( Know  Your Customer  Principle),  Kedua. Prinsip  kehati-hatian  ( Prudential  Principle ), ketiga. Prinsip  kepercayaan  ( Fiduciari  Principle ), Keempat. Prinsip  tolong  menolong,  dan Kelima. Prinsip Kemaslahatan.
Prinsip-prinsip di atas yang terkandung dalam jaminan memiliki hubungan yang saling keterkaitan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 1. Prinsip/Nilai-nilai yang Terdapat dalam Jaminan
Landasan  hukum  jaminan  termaktub  dalam  peraturan-peraturan  sebagai berikut:
1. KUHPerdata
2. UU Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Argaria Nomor 5 Tahun 1960
3. Staatsblad 1908-542 jo stastblad 1909-586 dan stastblad 1937-190.
4. UU Tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah No. 4 Tahun 1996
5. UU Tentang Perbankan Syarī’ah Nomor 21 Tahun 2008

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
6. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan muḍārabah
7. Al-Qur’an: an-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 1, al-Baqarah ayat 283.
8. Hadis-hadis nabi terkait Jaminan
Landasan-landasan  di  atas  seperti,  al-Qur’an,  hadis,  para  ulama,  pemerintahan dan lembaga otoritas yang mengawasi perbankan syarī’ah telah memberikan kedudukan yang  pasti  bagi  penerapan  jaminan  dalam  pembiayaan muḍārabah. Oleh  karena  itu, penerapan  jaminan  menjadi  bagian  syarat  penting  dalam  menerapkan  prinsip  kehati- hatian.

## Jaminan dalam pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah) di Bank Syarī’ah
Undang-undang  tentang  Perbankan Syarī’ah menegaskan  bahwa  jaminan  yang diberikan muḍārib bersifat  penting  atau  urgen.  Jika  bank  tidak  memiliki  hak  jaminan dari muḍārib maka  bank  akan  kesulitan  untuk  menagih  haknya  ketika muḍārib melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati, muḍārib bisa saja melarikan diri,  dan  bank tidak  mempunyai  hak agunan  untuk  menuntut pelunasan kewajiban muḍārib. Dalam  hukum  positif,  jaminan  memiliki  kedudukan  yang  penting dalam memberikan kepastian hukum baik itu kepada kreditur maupun debitur. 32 Dengan kata lain, jaminan sewaktu-waktu dapat dieksekusi jika terdapat kerugian, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik jaminan.
Menurut  Hadi 33 penerapan  sistem  jaminan  pada  perbankan syarī’ah telah dipraktikan  dibeberapa  Negara,  di  mana  bank  dalam  melakukan  pembiayaan muḍārabah memiliki  persyaratan  jaminan  dari muḍārib yang  harus  diberikan  kepada ṣāḥib  al-māl (bank syarī’ah ).  Persyaratan  jaminan  pada  kontrak muḍārabah juga dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of  Mesir (FIBE). Adanya sistem jaminan  tersebut, sebagai pelindung ganti rugi atas kerugian yang dialami muḍārib, dengan syarat apabila muḍārib terbukti  tidak  memanfaatkan  dana  modal  sesuai  dengan  perjanjian  yang dilakukan.
Bank Syarī’ah memiliki  Fungsi  sebagai surplus  of  funds dan lack  of  funds. Selain  itu,  bank  memiliki  asas  kepercayaan  masyarakat  ( social  trust )  yang  merupakan tumpuan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai industri yang bergerak di bidang jasa.  Sebagaimana dikatakan Shanin A.  Shayan, CEO and Board Member of Barakat Foundation bahwa  Risiko  terbesar  yang  dihadapi  sistem  keuangan  global  bukanlah kesalahan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi masalah kepercayaan. 34 Kepercayaan merupakan  hal  yang  terpenting  bagi  bank,  maka  sangat  disayangkan  bank syarī’ah masih meminta jaminan pada akad muḍārabah. Menurut Alqoud 35 bahwa , ṣāḥib al-māl dalam  akad Muḍārabah tidak  dapat  menuntut  Jaminan  apapun  dari muḍārib ,  karena hubungan  antara  investor  dan muḍārib adalah  hubungan  fidusier  (kepercayaan)  dan
32 M.  Zaenal  Arifin,  “Reformulasi  Akad  Muḍārabah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syari’ah  Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang),” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018). 101
33 Hadi, “Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia.”. 200
34 “Filed  Under  Bank  Syariah,  Dewan  Pengawas  Syariah,  Lembaga  Keuangan  Syariah,” accessed January 21, 2014, www.bi.go.id.
35 Alqoud Latifa M and Luis MK, Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek, Terjemahan Dari Islamic Banking, Penterjemah Burhan Wirasubrata (Massachusetts: Edwar Elgar, 2001). 71

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
muḍārib adalah orang yang harus dipercaya. Pemodal harus yakin bahwa Muḍārib akan menginvestasikan dana dalam kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat dan setelah itu  melaporkan  laba  yang  benar  dan  akurat.  Dengan  adanya  nilai-nilai  kepercayaan, kejujuran  dan  integritas  diandalkan  dalam  transaksi  ini  akan  menghasilkan  transaksi yang menguntungkan. Oleh karena itu, muḍārabah adalah instrumen keuangan berbasis kepercayaan. 36
Kalangan  fikih  atau  konsep  fikih  itu  sendiri  tidak  mengenal  perlunya pencantuman  jaminan  dari  pihak  lain  dalam  akad muḍārabah dan musyārakah ,    sebab tidak  ada  pandangan  ulama  tentang  boleh  tidaknya  meminta  jaminan  kepada  peserta kongsi dan juga muḍārib. 37
Menurut  Ibn  al-Rusyd 38 para  fukaha  memberikan  pandangan  sendiri  terhadap jaminan antara lain: Pertama, Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik yang tidak membolehkan mensyaratkan agunan tambahan (jaminan) dikarenakan jaminan dalam akad pembiyaan muḍārabah menambahkan kesamaran dalam perjanjian atau kontrak tersebut, dan akad muḍārabah menjadi  rusak. Kedua, Imam  Abū  Ḥanīfah  dan  Imam  Ahmad  mengatakan bahwa pembiayaan muḍārabah yang memberlakukan agunan tambahan sebagai jaminan tetap berlaku, sedangkan yang batal hanya persyaratan saja. Abū Ḥanīfah mengkiaskan akad muḍārabah sama  halnya  dengan  akad murābahah (jual  beli)  yang  syaratnya menjadi rusak, walaupun syaratnya rusak, akad jual beli tersebut dibolehkan. Meskipun fikih  dan  para  fukaha  tidak  mengizinkan  jaminan,  namun  kenyataan  bank syarī’ah meminta  jaminan.  Bank  berdalih  jaminan  bukan  untuk  pengembalian  modal,  tetapi hanya  untuk  meyakinkan  kinerja muḍārib sesuai  perjanjian. 39 Oleh  karena  itu,  tugas utama yang diemban perbankan syarī’ah adalah bagaimana senantiasa mempertahankan social trust . Jaminan bukan merupakan pertimbangan yang diharuskan dan juga bukan sebagai prioritas yang harus dimiliki. 40
Untuk melihat bagaimana Jaminan sebagai syarat mutlak yang diwajibkan oleh bank syarī’ah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
36 Latiff, Current Issues in Islamic Banking and Finance : Resilience and Stability in the Present System . 69 37 Maulana,  “Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba).”. 74
38 Ar-Rusyd, Bidayah  Al-Mujtahid  Wa-Nihayah  Al-Muqtasid ;..179.  lihat  juga  dalam  Ahmad Qorib  and  Isnaini  Harahap,  “Penerapan  Maslahah  Mursalah  Dalam  Ekonomi  Islam,” Jurnal  Analytica Islamica 5, no. 1 (2016). 79
39 Abdullah  Saeed,  “Islamic  Banking  and  Interest :  A  Study  of  Prohibition  of  Interest  and  Its Contemporary Interpretation,” J.KAU: Islamic Economic. 17, no. 2 (2004). 57
40 Maulana,  “Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba).”. 75

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Gambar 2. Penerapan Jaminan di Bank Syarī’ah
Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa bank syarī’ah menerapkan jaminan ketika sesorang ingin melakukan pembiayaan modal kerja. Bahkan jaminan menjadikan syarat wajib.  Tanpa  adanya  jaminan  sesorang  sulit  untuk  mendapatkan  modal  kerja  tersebut. Oleh  karena  itu,  Bank  sebagai  lembaga  keuangan syarī’ah yang  menerapkan  asas kehati-hatian  ( prudential  principle )  harus  memiliki  sebuah  langkah  atau  sebuah kebijakan untuk mengantisipasi kerugian yang akan datang.
Jaminan Pada Akad Muḍārabah di Bank Syarī’ah dalam Bingkai Maqāṣid Syarī’ah Lembaga perbankan syarī’ah dalam menjalankan usahanya harus mempertimbangkan  konsepsi  universal  dan  juga  dīnamis  dalam maqāṣid syarī’ah . Setidaknya ada tiga dasar pondasi ekonomi Islam: yaitu: Pertama akidah: ekonomi yang bersifat ilahiyyah dan rabbaniyah. Kedua , Syarī’ah (hukum Islam). Ada sebuah kaidah “ al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāhah illa an yadulla al-dalīl ‘ala taḥrīmihā ”, maksudnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan. dan Ketiga Akhlak,  yaitu  menjunjung  tinggi  aturan  dan  etika  yang  menjadi  “ruh”  ekonomi  Islam, dengan mentransformasikan etika yang ruhani disetiap kegiatan ekonomi. 41 Maqāṣid syarī’ah tidak hanya mencakup pada niat individual tetapi melibatkan tujuan yang lebih luas dengan berlindung dalam kesejahteraan sehingga akan mencapai keadilan  dan  kesetaraan.  Menurut  Sirajuddīn 42 bahwa  ide  tentang maqāṣid merupakan penolakan  pemikiran,  dan  gagasan  tersebut  baru  mendapatkan  atensi  di  akhir  abad ketiga Hijriah. Ada dua perkara saat konsep maqāṣid muncul dan praktikkan: Pertama tentang Salat yang disampaikan oleh al-Tirmiżī. Kedua tentang bidang muamalah yang
41 Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prespektif Maqasid Al-Syariah (Jakarta: kencana, 2014). 12
42 Azmi Sirajuddin, “Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam,” Jurnal Jurnal Hukum Istinbath 13, no. 1 (2016). 115

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ditulis Abu Laid al-Baikhi, dan Ketiga membahas tentang keindahan-keindahan hukum ( maḥāsin al-syarā’i ) karya  al-Qaftal.
Maqāṣid syarī’ah sendiri  lahir  terdiri  dari  dua  fase  yaitu, Fase  Pertama. Pra kodifikasi, yaitu maqāṣid syarī’ah telah ada saat nas diturunkan dan hadis disabdakan, dan Fase  Kedua Kodifikasi  yaitu  penggunaan maqāṣid jauh  sebelumnya  sudah digunakan  oleh,  al-Tirmiżī,  Imam  Mālik,  Imam  Syāfi’ī,  Abu  Bakar  Muhammad  Al- Qaffāl al-Kabīr, Al-Gazālī, Kemudian Al-Rāzī, Al-Āmidī, dan ‘Izz al-dīn bin ‘Abd al- Salām, selanjutnya Al-Qarafī, al-Ṭūfī, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian diteruskan oleh al-Syāṭibī. 43
Sebuah  statement  yang  menunjukkan  posisi  luar  biasa maqāṣid syarī’ah dalam sejarah  atas  perkembangan  hukum  Islam,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  al- Syāṭibī  bahwa  penyebab  perbedaan  pandangan  di  kalangan  ulama  karena  dangkalnya penguasaan  atas maqāṣid syarī’ah atau  ketidakpahaman  mereka  tentang maqāṣid syarī’ah . 44 maka  dari  itu maqāṣid syarī’ah memiliki  peran  penting  menentukan maslahat  dan  mafsadat  dalam  posisi  menetapkan  hukum  Islam,  sehingga  penetapan hukum  dalam  Islam  tentunya  harus  berdasarkan  pada  nilai-nilai  kebaikan,  dan  nilai kebaikan tidak hanya bagi umat Islam akan tetapi semua manusia. 45
Al-Syāṭibī merupakan guru pertama dalam ilmu maqāṣid syarī’ah , hampir enam abad lamanya yang kemudian dilanjutkan Ibnu ‘Asyūr yang digelari sebagai guru kedua dalam  ilmu maqāṣid Syarī’ah . 46 Ibnu  ‘Asyūr  yang  pada  akhirnya  memperkenalkan maqāṣid syarī’ah sebagai  disiplin  ilmu  tersendiri. Maqāṣid syarī’ah menurut  Ibnu ‘Asyūr,  asal Maqāṣid dari  bahasa  Arab  yaitu  “ maqāṣid ”,  bentuk  jama’  dari  kata “ maqṣad ”,  yang  berarti  niat,  target,  prinsip,  niat  tujuan,  tujuan  akhir,  Kedua  aturan umum  dan  bukti  spesifik  menunjukkan  bahwa  prinsip  semua  tujuan  ( maqṣad 'āmm ) undang-undang  Islam  adalah  untuk  melestarikan  tatanan  sosial  masyarakat  dan menjamin  kemajuan  sehat  dengan  mempromosikan  kesejahteraan  dan  kebenaran  yang berlaku di dalamnya. 47
Maqāṣid syarī’ah memiliki  tujuan  untuk  menyediakan  jawaban  atas problematika yang dihadapi hukum  Islam. Oleh  karena itu, ada hikmah dibalik hukum yang  ditetapkan  seperti  meningkatkan  kesejahteraan,  meningkatkan  kesadaran.  Selain itu, maqāṣid sebagai  maksud ilāhī dan  konsep-konsep  aturan  yang  menjadi  sumber
43 Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2017). 237-239
44 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat , jilid 1-2 (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997); lihat juga dalam Ainol Yaqin, “Revitalisasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur,” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 50, no. 2 (2016). 316
45 Rachmasari  Anggraini,  “Maqāṣid  Al-Sharī‘ah  Sebagai  Landasan  Dasar  Ekonomi  Islam,”
Economica: Jurnal
Ekonomi
Islam 9, no. 2 (2018): 295–317, https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051;  lihat  juga  dalam  St.  Saleha  Madjid,  “PRINSIP- PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH,” J-HES 2, no. 1 (2018): 14–28.
46 Yaqin,  “Revitalisasi  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Istinbath  Hukum  Islam:  Kajian  Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur.”. 316
47 Muhammad  Tahir  Ibnu  Ashur, Ibn  Ashur  Treatise  On  Maqasid  Al-Shari’ah (London: International Institute of Islamic Thought, 2013).87

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukum  Islam. 48 Ibnu  ‘Asyūr menyatakan  bahwa Maqāṣid syarī’ah ada dua sifat  antara lain;  bisa  bersifat ‘āmmah yang  mencakup  semua  syariat  dan  juga  bersifat khaṣṣah . Maqāṣid ‘āmmah adalah makna dan anugrah yang tersimpan pada seluruh atau sebagian besar  hukum,  dimana  intisari  hukum  tersebut  tidak  terbelenggu  ruang  hukum  secara khusus.  Dan maqāṣid khaṣṣah adalah  metode  yang  diinginkan  syariat  untuk mewujudkan  kemanfaatan  manusia,  atau  mempertahankan  kemaslahatan  umum  dalam perbuatan-perbuatan khusus. 49 .
Jika  dilihat  penerapan  jaminan  dalam  ruang  lingkup maqāṣid  al-syariat  al- khassah ,  jaminan  yang  diwajibkan  oleh  pihak  bank syarī’ah dalam  akad muḍārabah merupakan  perbuatan-perbuatan  yang  khusus  yang  memiliki  tujuan  kemanfaatan  bagi para  pihak  baik  antara ṣāḥib al-māl dan muḍārabah .  Sedangkan  jika  melihat maqāṣid al-syarī’ah al-juz’iyyah bahwa penerapan jaminan memiliki tujuan untuk meringankan kesulitan bagi pihak bank ketika terjadīnya sengketa. Penerapan ini sejalan dengan apa yang  disampaikan  al-Syāṭibī  bahwa maqāṣid syarī’ah sebagai  penjagaan  tujuan-tujuan pada  makhluk,  baik  itu ḍarūriyyāt (kepentingan  pokok), ḥājiyyāt (kepentingan sekunder)  dan taḥsīniyyāt (kebutuhan  tersier). 50 Melalui  tiga  kepentingan  ini  akan diketahui  apakah  penerapan  jaminan  termasuk  hal  yang  wajib  diterapkan  atau  tidak. Namun jika masuk ke dalam taḥsīniyyāt hal tersebut tidak mengancam keberadaan lima pokok di atas dan tidak juga mendatangkan kesulitan. 51
Surat  al-Baqarah/2:  283  memberikan  gambaran  tujuan  jaminan  dalam  proses hutang  piutang  bahwa  dalam  berhutang  untuk  ditulis  dan  ada  barang  agunan.  Oleh karena itu, adanya jaminan pada akad muḍārabah dalam pembiayaan modal kerja dapat dilihat  ayat  ini,  di  mana  ketika  orang  yang  melaksanakan  kegiatan  transaksi  hutang piutang  hendaknya  ditulis,  dan  ada  sebuah  kebolehan  yang  lebih  selain  ditulis,  yaitu orang  pemberi  hutang  boleh  untuk  meminta  jaminan  (barang  tanggungan)  agar  tidak terjadi  hal  yang  buruk  menimpa  pemberi  hutang  atau  pemberi  modal.  Para  pihak membuat  persyaratan  memiliki  kebebasan  asas  berkontrak  yang  secara  sukarela membuat  kontrak  sesuai  kebutuhan  mereka,  baik  itu  secara  dalam  tataran ḍarūriyyāt , ḥājiyyāt maupun taḥsīniyyāt.
Pada  hakikatnya,  jaminan  dibolehkan  dengan  syarat  memiliki  kepercayaan tinggi  kedua  belah  pihak  sebagaimana  firman  Allah  surat  al-Baqarah/2:  283  yang artinya:
Jika kedua belah pihak saling memepercayai dan tidak ada saling mencurigai, maka, kesepakatan boleh tanpa memerlukan barang tanggungan (jaminan). Jaminan pada dasarnya diperbolehkan selama itu menyangkut realitas sosial dan ekonomi  masyarakat.  Dan  para  fukaha  berpendapat  bahwa  jaminan  memiliki  sebuah prinsip perwujudan berupa  kemaslahatan baik  itu bagi  masyarakat  ataupun pihak yang
48 Moh.  Lutfi  Nurcahyono,  “Integrasi  Maqashid  Syari’ah  Pada  Problematika  Kontemporer,” Interest 13, no. 1 (2015). 24
49 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqashid  Syariah  Perspektif  Ibnu  Ashur,” Ulul  Albab 14,  no.  2 (2013). 198
50 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat . 34
51 Galuh  Nashrullah  Kartika  Mayangsari  and  H.  Hasni  Noor,  “Konsep  Maqashid  Al-Syariah Dalam  Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  Dan  Jasser  Auda),” Al-Iqtishadiyah  Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014). 54-55

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
membutuhkan jaminan tersebut. 52 Imam al-Kasā’ī memberikan alasan terkait kebolehan dalam meminta jaminan pada pembiayaan akad muḍārabah , antara lain: Pertama . Akad muḍārabah yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  pada  dasarnya  diawali  dengan  asas kerelaan yang dilakukan oleh ṣāḥib al-māl dalam  menyerahkan  uang atau modal yang dimilikinya untuk dikelola oleh muḍārib . Kedua . Muḍārib sebagai pengelola usaha atau bisnisnya  diposisikan  sebagai  wakil  dari  pemilik  modal. 53 Berdasarkan  alasan  tersebut penerapan  jaminan  dalam  akad  ini  termasuk  dalam  pertimbangan  yang  bersifat maslahah,  disebabkan  regulasi  ekonomi  dapat  mengubah  teks  menjadi  konteks  yang memiliki  nilai  maslahah,  hal  ini  dicontohkan  Nabi  saw.  ketika  nabi  tidak  ikut  dalam menentukan  harga,  akan  tetapi  para  sahabat  mendesaknya  untuk  menurunkan  harga. Adanya desakan tersebut, Nabi menegaskan akan ikut campur ketika kondisi pasar tidak stabil  demi  kemaslahatan  bersama. 54 Oleh  karena  itu,  penentuan  suatu  permasalahan yang  dilihat  secara  maslahat  dan  mafsadat  adalah  bagian  penting  setiap  kajian  hukum Islam, dalam mencapai maqāṣid al-Syarī’ah .
Seiring  perubahan prilaku masyarakat,  maka menurut hemat peneliti  penerapan hukum jaminan menjadi maslahah bagi bank syarī’ah ( ṣāḥib al-māl ) hal ini disebabkan sebagai  berikut; Pertama jaminan  memberikan  rasa  aman  atas  modal  yang  diberikan kepada  muḍārib. Kedua, jaminan  dapat  meyakinkan ṣāḥib  al-māl ,  bahwa muḍārib mampu menjalankan prestasinya dengan baik, dan Ketiga, jika terjadīnya kerugian atas modal  yang  disebabkan  karena  kelalaian ṣāḥib  al-māl ,  maka  jaminan  tersebut  dapat dijual. Dibalik semua nilai maslahah tersebut, ada nilai mafsadat yang didapatkan bagi ṣāḥib  al-māl jika  tidak  adanya  jaminan  yaitu; Pertama , ṣāḥib  al-māl akan  kesulitan mendapatkan  modalnya  kembali  jika  sang muḍārib melakukan  perbuatan  yang  tidak baik  atas modal tersebut, seperti  lari atau membawa kabur modalnya. Kedua ṣāḥib al- māl (bank syarī’ah )  akan  mendapatkan  kesulitan  dalam  mengembalikan  dana  dari nasbah yang sudah mempercayakan kepada bank syarī’ah .
Melihat jaminan memiliki nilai maslahah dan mafsadat bagi kedua belah pihak, maka jaminan dalam akad pembiayaan modal kerja masuk kedalam unsur al-ḍarūriyyāt al-khams , yaitu hifẓ al-dīn, hifẓ an-nafs, hifẓ al-nasl, hifẓ al-‘aql dan hifẓ al-māl , hal ini disebabkan akan mengancam kepada kedua belah pihak dan pihak lain seperti nasabah yang  menabung  di  Bank Syarī’ah .  Untuk  melihat  betapa  pentingnya  hukum  jaminan dalam  pembiayaan  modal  kerja  dalam  pandangan maqāṣid syarī’ah dapat  dilihat  dari kelima unsur dibawah ini:
1. Hifẓ al-dīn
Tidak  adanya  jaminan  dalam  akad muḍārabah ,  termasuk  merusak agama. Hal ini disebabkan, tanpa adanya jaminan akan memungkinkan seorang berbuat jahat atas modal yang diberikan, sehingga orang tersebut memakan harta yang bukan miliknya dengan cara batil atau yang tidak disukai oleh Allah, sebab kita  diperintahkan  oleh  Allah  untuk  menjaga  Agama  ( hifẓ  al-dīn )  dengan  cara
52 Maulana,  “Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba).”. 79
53 Imam Al-Kasani, Al-Bada’i’u Al-Shana’i , Jilid VI (Mesir: Al-Muniriyyah, n.d.). 88
54 Andriyaldi,  “Prinsip  Dasar  Filosofi  Ekonomi  Islam  Dalam  Konteks  Modern  (Perspektif Maqashid Syariah),” Batusangkar International Conference II , 2017. 90

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak  mengambil  harta  secara  batil.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Surah  al- Nisā/4: 29 bahwa kita sebagai manusia yang beriman untuk mencari harta secara benar  dan  tidak  batil.  Manusia  diarahkan  kepada  kebenaran  dan  kebenaran berasal  dari  ajaran  Islam,  agama  harus  dijaga  dari  perbuatan-perbuatan  yang tidak  suci,  seperti  penipuan,  garar,  maisir,  pelecehan  dan  keburukan  yang lainnya.
2. Hifẓ al-nafs
Menjaga  jiwa  merupakan  hal  yang  terpenting  bagi  kehidupan,  kita diwajibkan  untuk  menjaga  jiwa  dalam  keadaan  sehat  dan  suci,  jika  kita memakan  harta  dengan  cara  dilarang  Allah  maka  itu  mengganggu  jiwa  kita. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya:
“setiap  muslim  terhadap  muslim  lain  adalah  haram  darahnya,  harga dirinya dan hartanya” (H.R. Muslim).” 55
kemudian hadis Nabi dari Abu Hurairah: “Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi). 56
3. hifẓ al-‘aql
Keterlibatan  akal  sangat  dominan  dalam  menentukan  baik  dan  buruk suatu  pekerjaan,  jika  suatu  pekerjaan  baik  dan  benar  menurut  akal,  maka  amāl akan tersebut dianggap baik dan benar. Ketika seseorang memakan harta dengan cara  yang  batil,  maka  itu  akan  mempengaruhi  kerusakan  pada  akal  kita.  Oleh karena  itu,  kecerdasan  seseorang  akan  mendorong  sikap  menipu  dan  ekploitasi orang,  sehingga  akal  harus  digunakan  sedemikian  baiknya  agar  terwujudnya maqāṣid . 57 Maka  ada  istilah  dalam  bahasa  arab  ’ al-‘aql  al-salīm  fī  al-jism  al- salīm
4. hifẓ al-nasl
Memakan  harta  yang  bukan  haknya  baik  itu  secara  menipu,  mencuri, merampok  ataupun  yang  lainnya  akan  berdampak  kepada  keturunan  kita.  Jika sesorang  yang  meminjam  uang  dan  kemudian  dia  kabur  atau  menipu  uang tersebut,  dan  memakannya  besama  keluarganya,  maka  itu  akan  merusak keturunannya.  Oleh  karena  itu,  kita  harus  menjauhkan  keturunan  kita  dari  hal- hal  yang  haram.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS  al-Naḥl/16:  114,  bahwa manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan baik.
5. Hifẓ al-māl
Mendapatkan harta harus dengan cara halal, baik dan benar. Umat Islam diajarkan untuk  melindungi  harta dari najis dan  riba dan sebagainya. Selain  itu juga,  manusia  diwajibkan  untuk  menjaga  harta  dari  perbuatan-perbuatan  yang ingin merampas harta kita. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. artinya:
55 Imam  An-Nawawi, Ad-Dhurrah  as-Salafiyyah  Syarh  Al-Arba‟  in  an-Nawawiyah (Solo: Pustaka Arafah, 2006). 215
56 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi Wa Huwa Al-Jami’ Ash-Shahih , Juz. 2 (Maktabah Dahlan, n.d.). 270
57 Agus  Waluyo, Ekonomi  Islam  Dalam  Bingkai  Maqashid  Asy-Syari’ah (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018). 89

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dari  Abdullah  Ibn  'Amr  Ibn  al-'Aṣ  ra.  berkata:  Rasulullah  saw. “Bersabda  Barangsiapa  yang  terbunuh  karena  membela  hartanya,  maka ia adalah syahid”. (Muttafaq 'alaih). 58
Adanya  jaminan  dalam  proses  transaksi  muamalah,  akan  memberikan rasa  aman  terhadap  harta  kita.  Bank  harus  bertanggungjawab  memberikan perlindungan  dana  nasabah  dan  mengelolanya  dengan  baik  dan  mengambil keuntungan  secara  wajar. 59 Keberpihakan  Islam  terhadap  kaum  lemah  seperti orang  fakir-miskin  menjadi  faktor  penting.  Orang  kaya  memiliki  kewajiban menolong  orang-orang  yang  lemah  untuk  diperdayakan  ekonomi,  sehingga mereka  dapat  hidup  dengan  layak  dan hifẓ  al-māl dapat  diartikan  sebagai pendistribusian kekayaan kepada mereka yang lemah. 60 Ḍarūriyyāt  al-Khams di  atas  menunjukan  manusia  berada  posisi  yang  baik dalam  melakukan  transaksi  transaksi  muamalah.  Tata  kelola  transaksi  bermuamalah dilakukan  dengan  penuh  keikhlasan  dengan  semata-mata  karena  Allah.  Jika  suatu pekerjaan  atau  amāl  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  keikhlasan,  maka maqāṣid syarī’ah akan  terbentuk  dan  terwujud  dan  akan  berimplikasi  kepada  keikhlasan, kekhusyukan  sehingga  akan  muncul  kenyaman  dalam  kehidupan.  Sedangkan  dalam pandangan hājiyyāt ,  bank syarī’ah akan  mengalami  kesulitan  jika  tanpa  jaminan  dari pihak  calon muḍārib, karena  jaminan  berfungsi  untuk  mengkontrol  modal  yang diberikan.
Pada  prinsipnya,  jaminan  sebagai  bentuk  menjaga  harta  ( hifẓ  al-māl )  yang berperan penting dalam mengurangi resiko dan juga mewujudkan maslahat baik itu bagi pihak ṣāḥib  māl maupun muḍārib .  Maka  dari  itu,  Jaminan  yang  diterapkan  oleh  bank sebagai proteksi untuk perlindungan harta ( hifẓ al-māl ) dan ini menjadikan aspek yang bersifat daruriyah dalam maqāṣid syarī’ah . Sebagaimana hadis Nabi:
يردلخا ديعس بيا نع اهم يرغو نيتق رادلاو هجام نبا هور( رارض لاو ررضلا
61
Secara  ‘ ammah, penerapan  jaminan  bertujuan  untuk  meyakinkan  bank  bahwa muḍārib memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara khassah adalah bentuk penjagaan harta ( hifẓ al-māl) atau modal yang dipinjamkan tidak hilang atau rugi begitu saja yang disebabkan muḍārib menggelapkan modal tersebut. Oleh karena itu sesuai kaidah fikih, bermuamalah diperbolehkan kecuali ada  dalil  yang  mengharamkan.  Jadi Kafālah (jaminan)  merupakan  bagian  muamalah yang diperbolehkan. Seperti dalam kaidah fikihnya:
ىَلَع ٌلْيىلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاىإ ُةَحَبَىلإْا  ىتَلاَماَعُمْلا  ىفِ ُلْصَلأَا اَهىْيْىرَْتَ

## .
Jaminan  yang  diterapkan  oleh  bank syarī’ah pada  pembiayaan  modal  kerja bukan  berarti  bank  tidak  percaya,  akan  tetapi  tujuan  utamanya  adalah  lebih  menjaga kepercayaan  bersama  baik  itu  pihak ṣāḥib al-māl maupun muḍārib . Di  saat  terjadinya kerugian  dalam  usaha  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  secara  sengaja  oleh  pengelola ( muḍārib ) maka  jaminan  dapat  untuk  membayar  hutang  modal  tersebut  kepada ṣāḥib
58 Imam Muslim, Shahih Muslim , Jilid V (Beirut: Darul Fikr, 1992).
59 Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.”. 243
60 Waluyo, Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari’ah . 91
61 Imam an-Nawawi, Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah , Cetakan ke (Dar Ats-Tsuraya, 1425).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
māl. Sebagaimana pendapat ulama hambali dan syafii bahwa jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk membayar utang ketika debitur tidak bisa membayar utangnya. 62
Resiko pembiayaan macet tidak dapat dihindari, bank hanya bisa meminimalisir resiko  dengan  meminta  jaminan  (agunan)  sebagai  jaminan  pembiayaan  tersebut. Jaminan akan memastikan bahwa modal yang diberikan kepada muḍārib berjalan sesuai amanah. 63 Tujuan Jaminan juga adalah untuk memperkuat para pihak kerjasama dalam mengoprasionalkan  usahanya  dengan  jujur,  selain  itu  juga  untuk  menjauhkan  dari tindakan  moral hazard oleh  mitra  usaha muḍārib. 64 Sejatinya  dalam  akad muḍārabah , jaminan  yang  diberikan  oleh muḍārib bukan  untuk  membayar  hutangnya  akan  tetapi sebagai  proteksi,  agar muḍārib bersungguh-sungguh  menjalankan  amanatnya  sebagai pengelola. Apabila kerugian dalam usaha disebabkan tanpa kelalaian dari muḍārib maka kerugian  modal  sepenuhnya  ditanggung  oleh  bank syarī’ah .  Akan  tetapi  jika  terdapat kelalaian  atau  kesengajaan  yang  mengakibatkan  usaha  dan  modalnya  rugi,  maka jaminan sebagai salah satu penyelesaian sengketa tersebut. Perlu diketahui, pembebanan ganti  rugi  diisyaratkan  bagi  debitur  solven  yang  nakal,  sehingga  penerapan  jaminan bertujuan  untuk  menghindari  ketidak  amanahan muḍārib. 65 Sedangkan  untuk  barang jaminan dapat diambil atau dilelang oleh bank untuk mengganti kerugian modal tersebut dengan syarat adanya pembuktian terlebih dahulu jika muḍārib melakukan kelalain. Kegiatan Operasional perbankan syarī’ah secara tegas tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan dengan konsep maqāṣid syarī’ah . Ada tiga poin penting  bank syarī’ah sebagai  lembaga  keuangan  dalam  menjalankan  usahanya,  poin penting  tersebut  antara  lain: Pertama, kepentingan  masyarakat  luas  diutamakan  dari pada  kepentingan  individu. Kedua, menghindari  kesulitan  harus  diutamakan  daripada memberi  manfaat  ( dar’u  al-mafāsid  muqaddamun  ‘alā  jalb  al-maṣālih )  walaupun keduanya  memiliki  tujuan syarī’ah .  dan Ketiga, Kerugian  lebih  besar  tidak  bisa diterima.  Oleh  karena  itu,  manfaat  yang  lebih  besar  lebih  diutamakan  dan  sebaliknya jika  terdapat  bahaya  lebih  besar  harus  ditinggalkan. 66 Selain  itu,  dalam  kegiatan ekonomi ditegakkan unsur kemaslahtan akan mencapai kebahagian. 67

## KESIMPULAN
Jaminan  pada  akad muḍārabah dapat  dikatakan  sebuah  keharusan  yang  wajib diterapkan  pada  bank syarī’ah .  Hal  ini  disebabkan  untuk  menambah  tingkat kepercayaan  kepada  kedua  belah  pihak  khususnya muḍārib dalam  melaksanakan usahanya. Walaupun para fukaha tidak diperkenankan jaminan dalam akad muḍārabah , namun  jaminan  dalam  pandangan maqāṣid syarī’ah dapat  dikatakan  bersifat khāṣṣah yang  dapat  memberikan  manfaat  khusus  bagi  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  adanya
62 Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu . 107
63 Qorib and Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.”. 69
64 Hulam, “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudarabah Pada Perbankan Syariah.”. 531
65 Trisadini Prasastinah Usanti, “Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah Pada Bank Syariah,” Jurnal Hukum 4, no. 2 (2016). 316
66 H. Abu dalin Nata, Studi Islam Komprehensif. (Jakarta: kencana, 2011). 418
67 Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep Al-Falah Dalam Islam  Dan  Implementasinya  Dalam  Ekonomi,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 1, no. 3 (2020): 516–31, doi:10.36701/bustanul.v1i3.206. 530

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
jaminan  ini  merupakan  keadaan al-ḍarūriyyāt  al-khams yang  harus  diterapkan  melalui hifẓ  al-māl .  Tanpa  adanya  Jaminan  akan  berdampak  kerugian  yang  bersifat financial bagi  bank syarī’ah dan ṣāḥib  al-māl .  Kerugian  juga  akan  berdampak  terhadap  esensi perkembangan  usaha  perbankan syarī’ah .  Maka  dari  itu  menjaga  harta  ( hifẓ  al-māl) sudah  menjadi  keharusan  dalam  bidang  muamalah.  Ketika  masuk  dalam al-ḍarūriyyāt al-khams ,  maka  penerapan  jaminan  menjadikan  keharusan  atau  kewajiban  dalam pembiayaan modal kerja (akad muḍārabah ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul-Rahman,  Yahia. The  Art  of  Islamic  Banking  and  Finance,  Tools  and  Techniques  for Community-Based Banking . John Wiley. Canada, 2010.
Abdurahim,  Ahim.  “Oksidentalisme  Dalam  Perbankan Syarī’ah .” Jurnal  Akuntansi Multiparadigma JAMĀL 4, no. 1 (2013): 14–25.
Adnan,  Muhammad  Akhyar,  and  Didi  Purwoko.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Rendahnya  Pembiayaan  Muḍārabah  Menurut  Perspektif  Manajemen Bank Syarī’ah Dengan  Pendekatan  Kritis.” Jurnal  Akuntansi  &  Investasi 4,  no.  1 (2013): 14–31.
Al-Jaziry, Abd Al-Rahman. Kitāb Al-Fikih ‘Ala Madhāhib Al-Arba’Ah . Jilid II. Beirut: Dār Al-Qalām, n.d.
Al-Kasani, Imam. Al-Bada’i’u Al-Shana’i . Jilid VI. Mesir: Al-Muniriyyah, n.d. Al-Syāṭibī, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat . Jilid 1-2. Beirut: Darul Ma’rifah, 1997.
Al-Zuhayli,  Wahbah. Al-Fikih  Al-Islām  Wa  Adillatuhu .  Jusu’  9.  Damaskus:  Dār  al-Fikr, 1989.
Amaroh,  Siti.  “Tanggung  Jawab  Sosial  Bank Syarī’ah Terhadap  Stakeholder  Dalam Perspektif Maqâshid Syarî’ah.” Jurnal Ahkam XVI, no. 1 (2016). An-Nawawi,  Imam. Ad-Dhurrah  as-Salafiyyah  Syarh  Al-Arba‟  in  an-Nawawiyah .  Solo: Pustaka Arafah, 2006.
Andriyaldi.  “Prinsip  Dasar  Filosofi  Ekonomi  Islam  Dalam  Konteks  Modern  (Perspektif Maqashid Syarī’ah ).” Batusangkar International Conference II , 2017, 87–98.
Anggraini,  Rachmasari.  “ Maqāṣid Al-Sharī‘ah  Sebagai  Landasan  Dasar  Ekonomi  Islam.” Economica: Jurnal
Ekonomi Islam 9, no. 2 (2018): 295–317. doi:10.21580/economica.2018.9.2.2051.
Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2017): 237–61. doi:10.21580/economica.2017.8.2.1334.
Ar-Rusyd,  Ibn. Bidayah  Al-Mujtahid  Wa-Nihayah  Al-Muqtasid .  II.  Semarang:  Maktabah TahaPutra, n.d.
Arifin, M. Zaenal. “Reformulasi Akad Muḍārabah Dalam Sistem Perbankan Syari’ah Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang).” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 84–106.
Ashur,  Muhammad  Tahir  Ibnu. Ibn  Ashur  Treatise  On  Maqāṣid  Al-Shari’ah .  London: International Institute of Islamic Thought, 2013.
At-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. Sunan At-Tirmidzi Wa Huwa Al-Jami’ Ash-Shahih . Juz. 2. Maktabah Dahlan, n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000  Tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh) (n.d.).
Febriadi,  Sandy  Rizki.  “Aplikasi  Maqashid Syarī’ah Dalam  Bidang  Perbankan Syarī’ah .” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syarī’ah 1, no. 2 (2017): 231–45.
“Filed  Under  Bank Syarī’ah ,  Dewan  Pengawas Syarī’ah ,  Lembaga  Keuangan Syarī’ah .” Accessed January 21, 2014. www.bi.go.id.
Ghoni,  Abdul.  “IMPLEMENTASI  PENYELESAIAN  HUKUM  ATAS  EKSEKUSI JAMINAN  DALAM  PERBANKAN SYARĪ’AH .” Jurnal  Ius  Constituendum ,  no.  1 (2018): 60–83.
Hadi, A Chairul. “Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syarī’ah Indonesia.” Al-Iqtishad 3, no. 2 (2011): 193–208.
Hajrah,  S,  and  S  Susianto.  “Implementasi  Jaminan  Mudharib  Terhadap  Risiko  Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syarī’ah Mandiri Kc Medan Aksara.” Jurnal Mahasiswa Fakultas
… 1, no. 1 (2020): 749–60.
http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/806.
Hamid,  Abdul.  “Aplikasi  Teori  Mashlahah  (Maslahat)  Najm  Al-Dîn  Al-Thûfî  Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syarī’ah .” Jurnal Al-‘Adalah XII, no. 4 (2015): 729–42.
Hidayatullah,  Kholid.  “Madzhab  Ulama  Dalam  Memahami  Maqashid  Syari’ah”  1,  no.  1 (2017): 1–19.
Hulam,  Taufiqul.  “Jaminan  Dalam  Transaksi  Akad  Mudarabah  Pada  Perbankan Syarī’ah .” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 520–33. Ika  Yunia  Fauzia,  and  Abdul  Kadir  Riyadi. Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam,  Prespektif Maqāṣid Al-Syarī’ah . Jakarta: kencana, 2014. Imam an-Nawawi. Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah . Cetakan ke. Dar Ats-Tsuraya, 1425. Indrianawati, Indrianawati, Nisful Lailah, and Dewi Karina. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah  Pada  Perbankan Syarī’ah .” Journal  of  Innovation  in  Business  and Economics 6, no. 1 (2015): 55. doi:10.22219/jibe.vol6.no1.55-66.
Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyārakah) Di Perbankan Syarī’ah .” Jurnal Hukum Ekonomi Syarī’ah 4, no. 1 (2021): 1–22. doi:10.30595/jhes.v4i1.9903.
Jayadi,  Hilman,  Darlin  Rizki,  and  Husnul  Khatimah.  “TELAAH  KONSEP  JAMINAN DALAM  AKAD  MUDHARABAH  DI  PERBANKAN SYARĪ’AH .” Jurnal  Kajian Hukum Ekonomi Syarī’ah 14, no. 2 (2022): 103–14.
Kasmawati,  Kasmawati,  M  Rivaldi,  and  Rodhi  Agung  Saputra.  “Analisis  Hukum  Jaminan Pembiayaan  Modal  Usaha  Dalam  Akad  Mudharabah  Pada  Perbankan Syarī’ah .” PAMĀLI: Pattimura Magister Law Review 2, no. 1 (2022): 43. doi:10.47268/pamāli.v2i1.739.
Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. “Konsep Al-Falah Dalam Islam  Dan  Implementasinya  Dalam  Ekonomi.” BUSTANUL  FUKAHA:  Jurnal  Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 516–31. doi:10.36701/bustanul.v1i3.206. “Kredit  Macet  Perbankan  Merangkak  Naik  Ke  3,04  Persen.”  Accessed  March  14,  2023. https://finansial.bisnis.com/read/20220629/90/1549528/kredit-macet-perbankan- merangkak-naik-ke-304-persen.
“Laporan  Perkembangan  Keuangan Syarī’ah Indonesia  2019.”  Accessed  February  6,  2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/ syarī’ah /data-dan-statistik/laporan-perkembangan-

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
keuangan- syarī’ah -indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan- Syarī’ah - Indonesia-2019.aspx.
Lasri  Nijal,  and  Putri  Apria  Ningsih.  “Implementasi  Metode  Maqashid Syarī’ah Imam  Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syarī’ah Di Indonesia.” Journal of Economic, Business and Accounting 2, no. 2 (2019): 185–94. doi:10.31539/costing.v2i2.360. Latiff, Hajah Salma. Current Issues in Islamic Banking and Finance : Resilience and Stability in  the  Present  System .  Edited  by  Angelo  M.  Venardo.  Singapore:  World  Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010.
M, Alqoud Latifa, and Luis MK. Perbankan Syarī’ah Prinsip Praktik Prospek, Terjemahan Dari Islamic Banking,  Penterjemah Burhan Wirasubrata . Massachusetts:  Edwar Elgar, 2001.
Madjid,  St.  Saleha.  “PRINSIP-PRINSIP  (ASAS-ASAS)  MUAMALAH.” J-HES 2,  no.  1 (2018): 14–28.
Mardian,  Sepky.  “Tingkat  Kepatuhan Syarī’ah Di  Lembaga  Keuangan Syarī’ah .” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2015): 57–68.
Maulana, Muhammad. “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syarī’ah Di Indonesia (Analisis  Jaminan  Pembiayaan  Musyārakah  Dan  MuḌāraba).” Jurnal  Ilmiah  Islam Futura 14, no. 1 (2014): 72–93.
Maulizar,  Oktavi.  “Analisis  Kontrak  Mudarabah  Pada  Praktik  Perbankan  Syari’ah.” Az Zarqa’ 12, no. 2 (2020): 93–125.
Mayangsari,  Galuh  Nasrullah  Kartika,  and  H.  Hasni  Noor.  “Konsep  Maqashid  Al- Syarī’ah Dalam  Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syāṭibī  Dan  Jasser  Auda).” Al- Iqtishadiyah  Jurnal  Ekonomi  Syarī’ah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syarī’ah 1,  no.  1  (2014): 50–69.

## Mursid,  Fadillah.  “KONSEKUENSI  HUKUM  ATAS  KONSEP  JAMINAN  DALAM FATWA DEWAN SYARĪ’AH NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH.” Repertorium 8, no. 2 (2019): 116–26. doi:10.28946/rpt.v8i2.420. Muslim, Imam. Shahih Muslim . Jilid V. Beirut: Darul Fikr, 1992. Nata, H. Abu dalin. Studi Islam Komprehensif. Jakarta: kencana, 2011. Nopriansyah, Waldi. Hukum Bisnis Di Indonesia . Jakarta: kencana, 2019.
Nurcahyono,  Moh.  Lutfi.  “Integrasi  Maqashid  Syari’ah  Pada  Problematika  Kontemporer.” Interest 13, no. 1 (2015): 19–34. “OJK  Akui  Perbankan Syarī’ah Punya  Ruang  Cukup  Untuk  Dorong  Pemulihan  Ekonomi.” Accessed October 20, 2022. https://finansial.bisnis.com/read/20220425/90/1526725/ojk- akui-perbankan- syarī’ah -punya-ruang-cukup-untuk-dorong-pemulihan-ekonomi.
Purwadi,  W,  A  S  Koni,  and  R  Djamāli.  “Penerapan  Jaminan  Pada  Bank Syarī’ah Dalam Pembiyaan Mudharabah.” Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 2, no. 1 (2022): 37–50.
Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Analytica Islamica 5, no. 1 (2016). Sabrina, and M. Shabri Abd. Majid. “Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah Di Perbankan Syarī’ah ?  (Suatu  Kajian  Menggunakan  Pendekatan  Grounded  Theory).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 1, no. 1 (2019): 51–70.
Saeed, Abdullah. “Islamic  Banking  and Interest : A Study  of Prohibition of Interest  and  Its Contemporary Interpretation.” J.KAU: Islamic Economic. 17, no. 2 (2004): 35–38.
Sariyekti,  Eko.  “Urgensi  Ushul  Fikih  Dan  Persoalan  Kontemporer.” Citra  Ilmu,  Edisi 35

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 54-74 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(2022): 2022.
Sirajuddīn,  Azmi.  “Model  Penemuan  Hukum  Dengan  Metode  Maqashid Syarī’ah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam.” Jurnal Jurnal Hukum Istinbath 13, no. 1 (2016): 111– 28.
Syathori,  Ahmad.  “Implementasi  Konsep  Mudharabah  Pada  Bank Syarī’ah Di  KCP Indramayu.” Al-Afkar (Journal for Islamic Studies) 3, no. 2 (2020): 29–43.
Toriquddīn,  Moh.  “Teori  Maqashid Syarī’ah Perspektif  Ibnu  Ashur.” Ulul  Albab 14,  no.  2 (2013).
Usanti,  Trisadīni  Prasastinah.  “Konsep  Utang  Dalam  Akad  Pembiayaan  Muḍārabah  Pada Bank Syarī’ah .” Jurnal Hukum 4, no. 2 (2016): 308–30.
Vendra  Irawan.  “Kedudukan  Agunan  Dalam  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank Syarī’ah .” Jurnal Hukum Islam 2, no. 2 (2019): 129–39.
Waluyo,  Agus. Ekonomi  Islam  Dalam  Bingkai  Maqashid  Asy-Syari’ah .  Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
Yaqin,  Ainol.  “Revitalisasi  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Istinbath  Hukum  Islam:  Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur.” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 50, no. 2 (2016): 315–40.
Yuha,  Dika  Adīna,  Okta  Supriyaningsih,  and  Gustika  Nurmālia.  “Analisis  Pelaksanaan Collateral  Auction  Pada  Bank Syarī’ah Dalam  Perspektif  Ekonomi Syarī’ah .” Al- Mashorof: Islamic Banking and Finance 3, no. 1 (2022): 1–20.
Zakiyah,  Faridatuz,  and  Luqman  Nur  Hisam.  “Jaminan  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah (Studi  Kasus  Perbankan Syarī’ah Di  Indonesia).” TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law 1, no. 2 (2018). doi:10.21043/tawazun.v1i2.5092.