JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship
http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee
JBEE Volume  2, No 2, 2020

## UNDERGROUND ECONOMY DALAM SEBUAH PERSPEKTIF
Aloysius Hari Kristianto 1) , Dedy 2) , Bona Fentura 3)
1 Dosen Prodi Manajemen Institut Shanti Bhuana Bengkayang, Kalimantan Barat
2,4 Mahasiswa Prodi Manajemen Institut Shanti Bhuana Bengkayang, Kalimantan Barat
1 E-mail: aloysius.hari@shantibhuana.ac.id

## Abstrak
This article is about the activities of  underground  economic actors. The literature study method used in this research. This article discusses the impact of underground economic activities  in  Indonesia  and  the  world  arising  from  various  empirical  studies.  In  each country, the  underground economy  uses different  terms, for  example  , black  economics, shadow economics and informal economy. Every developed and developing country has experienced  continuously  increasing  underground  economic  activity,  often  caused  by underground economic indicators which can not be clearly measured and can adversely effect state revenues through this economic activity. An increase in tax burdens (direct or indirect), together with regulations on the labor market, the quality of public goods and services  and  measured  economic  conditions  are  the  driving  force  for  the  underground economy.  The  need  for  systematic  surveillance  to  reduce  corruption  by  giving  the community convenience via the e-Government program as a means of establishing good governance.
Kata kunci: underground economy, national income, good govenance, corruption

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah  satu  indikator  untuk  mengetahui kemajuan  perekonomian  sebuah  negara. Setiap  negara  mempunyai  tingkat  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  berbeda- beda tergantung daripada kondisi negara tersebut.  Tingkat  laju  pertumbuhan ekonomi diukur dari kondisi pendapatan nasional  negara  tersebut,  pendapatan nasional ini secara aggregate terdiri dari tingkat  konsumsi,  tingkat  investasi, tingkat  pengeluaran  pemerintah  dan kondisi perdagangan internasional (ekspor dan impor). Namun pengukuran ini  masih  ada  kekurangan  yang  secara riil tidak mencerminkan kondisi
ekonomi yang sesungguhnya dan terukur  secara  bias  atau  lebih  rendah (under-estimate). Isu global yang terjadi dalam  satu  dekade  lebih  pada  setiap negara  didunia  adalah  masih  adanya aktifitas  ekonomi  yang  tidak  terukur secara  riil  termasuk  diantaranya  yaitu aktivitas dari pelaku underground
economy  /  black  economy  /  unoffically economy  /  Shadow  economy (Schneider and Hametner, 2014). Aktivitas underground  economy pada  setiap negara di dunia (negara maju dan negara berkembang) merupakan  hal  yang  tidak bisa  terpisahkan.  Aktifitas  kegiatan ekonomi ini terjadi secara legal maupun ilegal  yang  tidak  terukur  dalam  metode pengukuran pendapatan nasional / PDB.
Gambar 1. Aktifitas underground economy
Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mendeskripsikan underground  economy adalah  sebagai  aktivitas  ekonomi  dari
Received: 28 Juni 2020; Accepted: 17 November  2020; Published: 01 Desember 2020
Ilegal Activities • Ilegal logging
• Prostitution • Illegal mining • Smuggling
• Gambling
• Narcotics UNDERGROUND ECONOMY Legal Activities • Street Vendors • Grocery store • Peddler • Food stalls / drinks
para  pelaku  ekonomi  yang  bekerja secara  mandiri  tanpa  adanya  intervensi pihak  luar,  karyawan  tidak  tetap,  usaha yang  dibantu  oleh  pekerja  dari  keluarga sendiri,  dan  pekerja  bebas  dari  sektor pertanian maupun luar pertanian.
Beberapa  contoh  yang  sering terjadi  di  Indonesia  adalah  kegiatan penyelundupan  BBM  (bahan  bakar minyak  ),  perdagangan  mobil  mewah, miras (minuman keras), narkoba, hewan langka  yang  dilindungi  dan illegal logging yang  keluar  masuk  serta kegiatan  informal  seperti  para pedagang kaki  lima  (PKL)  yang  kerap  kali menjadi bagian dari keseharian aktivitas ekonomi  kita  dan  barang-barang  ilegal yang  masuk  dari  China  ke  Indonesia tanpa  adanya control dan supervition dari  lembaga  Bea  Cukai  (Samuda, 2016).  Fenomena  ini  menyebabkan terjadinya kerugian negara karena barang-barnag  impor  yang  masuk  ke Indonesia  tidak  terbendung  serta  tidak adanya  punggutan  pajak  impor  atas barang-barang tersebut . Rata-rata selama 2001-2013 kegiatan ekonomi bawah tanah di  Indonesia  mencapai  besaran angka  8,3%  dari  PDB  nominal  dan potensi  pajak  yang  hilang  akibat  hal tersebut mencapai rata-rata sekitar Rp 11 triliun per tahun atau sepersen dari total rata-rata  PDB  selama  periode  tersebut (Samuda, 2016). Pentingnya pengukuran underground economy dilakukan  karena :
Pertama , aktivitas underground economy yang  dijadikan  ukuran  sebagai indikator  perekonomian  menjadi  bias, tidak  akurat  dan  ineffisien jika  aktivitas ini  terus  berkembang  dan  tidak  diatasi, contohnya  adalah  mengukur  tingkat angkatan  kerja,  tingkat  pengangguran dan tingkat konsumsi secara komprehensif.
Kedua ,  semakin  meningkatnya aktivitas underground  economy dapat berdampak terhadap berkurangnya pendapatan dan penerimaan negara yaitu
sektor  pajak.  Meningkatnya  kegaiatan ekonomi  bawah  tanah  ini  timbul disebabkan  karena  adanya  pihak  yang merasa  keberatan dengan  adanya  pajak dan  lebih  memilih  untuk exit-option daripada voice-option yang  bersikap sebagai tax  protest dari  para  pelaku kegaitan  ekonomi  terhadap  kebijakan pajak pemerintah. (Samuda, 2016).
Ketiga ,  meningkatnya  aktivitas underground economy dapat menimbulkan terciptanya kompetisi dari perubahan dan peralihan kegiatan ekonomi legal ke illegal yang diakibatkan  karena  penarikan  pekerja domestik dan luar negeri.
Keempat ,  berkurangnya  mutu dan  kapasitas  barang  publik (public goods) yang  telah  tersedia  dari  negara karena  menurunnya  jumlah  investasi dalam  prasarana  akibat  dari  aktivitas para  pemain underground  economy ini. (Nizar, 2015).
Upaya  pengukuran  besarnya
kegiatan underground  economy masih menggalami kesulitan dalam menemukan pengukuran yang tepat oleh para  ahli  ekonomi  dan  peneliti  hal  ini disebabkan karena belum adanya konsensus  dalam  konsep  pengukuran underground economy itu sendiri (Iskandar  and  Mulyawan,  2017).  Selain itu,  kendala  lain  yang  dihadapi  adalah para  pelaku underground economy pada umumnya  tidak  ingin  diketahui  dan cenderung menyembunyikan identitasnya  sehingga  sulit  terlacak.
Penyebab  utama underground  economy terdiri dari 4 (empat) kategori utama: (1) pajak;  (2)  peraturan;  (3)  larangan;  dan (4) korupsi yang memberikan kontribusi terhadap underground economy . Hasil penelitian terdahulu dalam hal  pengukuran underground  economy dilakukan  dengan  pendekatan  moneter yang  diukur  dari  tingkat  elastisitas permintaan  uang  kartal  terhadap  beban pajak,  meskipun  demikian,  ketepatan dalam  menyajian  data  dari  beberapa parameter ekonomi mampu
diimplementasikan  sebagai  dasar  dalam pengukurannnya  (Tanzi  and  Fund,
2014) . Asumsi  dari  pendekatan  ini menyatakan  bahwa  aktivitas  ekonomi bawah  tanah (underground  economy)
timbul  karena  para  pemain  ekonomi ini menginginkan  peghindaran  pembayaran pajak yang seharusnya sebagai kewajiban  mereka,  karena  menjadi beban  bagi  para  pelaku  ekonomi  bawah tanah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan  adalah    metode  kualitatif studi literatur dengan teknik pengumpulan data melalui data pustaka, membaca,  mencatat  dan  mengolah  data secara  deskripstif.  Sumber  data  yang diperoleh  melalui  artikel  ilmiah  berupa studi empiris.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa istilah lain dalam
underground  economy yang  selama  ini
dikenal  adalah unmeasured  shadow
economy , hidden,  informal,  invisible, black, grey. Oleh sebab itu pengukuran untuk underground  economy susah diterapkan  meskipun  secara  definisi dapat  dideskripsikan.  Hasil  penelitian yang terkait dengan underground economy di  indonesia  sudah  lama dilakukan  dengan  menemukan  banyak definisi mengenai underground economy .    Definisi  tersebut  berbeda secara  tujuan  dan  pendekatan  dengan mempelajari  dan  memainkan  peran penting  dalam  menentukan  ukurannya.
Underground economy sebagai ekonomi dengan  segala  aktivitas  yang  tidak terukur  dalam  statistik  pada  tingkat pendapatan  dan  PDB  nasional  (Cosimo, Antonino  and  Alem,  2011).  Menurut definisi  ini,    terjadinya  kegiatan  ilegal berada  di  dalam  kegiatan  ekonomi secara  tersembunyi,  ada  banyak  yang
bersifat  legal  yang  dapat  berkontribusi. Misalnya, orang yang mendapat penghasilan  tambahan  bekerja  di  waktu luangnya tetapi tidak melaporkan bahwa penghasilannya dikatakan untuk berpartisipasi dalam underground economy . Shadow  economy adalah semua  kegiatan  ekonomi  yang  tidak terdaftar yang berkontribusi namun tidak dihitung  secara  resmi  (atau  diamati) pada  indikator  Produk  Nasional  Bruto (Schneider, 2014).
Indonesia  pada  periode  tahun 2001-2013 kegiatan underground
economy menununjukkan  tendensi  yang menguat  untuk  setiap  tahunnya.  Pada periode tahun 2009 aktivitas ekonomi ini menggalami  penurunan  yang  cukup signifikan  (Samuda,  2016).  Sedangkan pada  periode  triwulan  III  tahun  2013 aktivitas kegiatan underground economy di  Indonesia  menggalami  peningkatan paling  tinggi. Permintaan  uang  para pelaku underground  economy terhadap tingkat  suku  bunga  dalam  negeri berpengaruh  negatif  yang  berarti  bahwa ketika tingkat bunga naik maka permintaan  uang  kartal  para  pelaku ekonomi  ini  menurun  dan  mereka  lebih baik  menyimpan  uang  dalam  bentuk deposito  jangka  pendek  dan  menengah (Kristianto, 2019). Hasil analisis underground  economy di  Indonesia diperkirakan dapat menghilangkan manfaat potensi penerimaan pajak. Hasil analisis tersebut didapatkan melalui cara pengkalian variabel
underground economy dengan  nilai  rerata  beban pajak.
Estimasi nilai rerata tarif pajak ini dihasilkan  dengan  cara  pembagian penerimaan  pajak  dengan  variabel  t ax base secara komprehensif, dalam hal ini nilai  pendapatan  nasional  /    PDB.
Kegiatan  pelaku  ekonomi  bawah  tanah ini menghilangkan nilai potensi penerimaan  pajak  di  Indonesia  sebesar Rp 11.173 milyar pada setiap triwulanan. Perbandingan kapasitas penerimaan pajak yang terhapus terhadap  pendapatan  nasional  /  PDB
paling  tinggi  terjadi  pada  periode triwulan  IV  tahun  2013  yakni  sebesar 2,33 persen atau Rp 55,234 miliyar pada setiap triwulanan.

## Tabel 1. Rasio Pajak Indonesia
Berdasarkan  tabel  diatas  rasio pajak di Indonesia berada di level 12 % terhadap  PDB.  Rasio  ini  dikategorikan rendah  dibandingkan  dengan  negara lain.  Indonesia  termasuk  dalam  kategori dengan  pendatan  menengah  kebawah (lower  middle  income) dan  rata-rata rasio  pajak  pada  negara  sebesar  19% (Tanzi and Fund, 2014).
Underground economy didefinisikan  sebagai  semua  kegiatan yang berorientasi pada pasar - baik legal maupun ilegal- yang lolos deteksi dalam estimasi  resmi  PDB.  Di  sisi  lain, Schneider (2008)
mendefinisikan ekonomi bawah tanah sebagai salah satu kegiatan  ekonomi  yang  memproduksi barang dan jasa secara ilegal (tanpa ijin) dan  berbasis  pasar  yang  dengan  sengaja
disembunyikan  dari  pemerintah  karena alasan berikut: a) Untuk menghindari pembayaran pendapatan, nilai tambah atau kewajiban lainnya. b) Penghindaran  untuk  pembayaran pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. c) Untuk menghindari kewajiban dalam  memenuhi  standarisasi  pasar tenaga  kerja  secara  legal  seperti upah  minimum  regional,  kelebihan jam  kerja,  parameter  keselamatan, dll. d) Untuk  menolak  kepatuhan  terhadap regulasi administrasi tertentu, seperti mengisi  kuesioner  statistik  atau formulir administrasi lainnya. Aktivitas underground  economy merupakan  kegiatan  yang  bertujuan untuk  memproduksi  barang  dan  jasa baik  legal  maupun  illegal  agar  tidak terdeteksi  dalam  perhitungan  Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas produksi, perdagangan ( minuman keras dan  obat  terlarang)  serta  konsumsi illegal  pelaku underground  economy (Faal,  2003).  Aktifitas  tersebut  masuk dalam  kategori  illegal  karena  secara hukum tidak dibenarkan (contoh: distribusi  narkoba  (narkotika  dan obat terlarang) dan aktifitas kegiatan prostitusi). Adapun alasan adanya kegiatan  /  aktifitas  legal underground economy dalam  produksi  barang  dan jasa  secara  sengaja  diperjualbelikan secara tertutup karena untuk
menghindari  kewajiba n  (  bayar  pajak, kontribusi  perlindungan  social,  upah minimum  tenaga  kerja,  regulasi  dan perjanjian administrasi pemerintah) para pelaku ekonomi bawah tanah ini.
Standar  yang  ditetapkan  untuk aktivitas underground economy berdasarkan  jenis  transaksi  menurut
Smith  (1994)  dan  Faal  (2003)  dapat dilihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Aktifitas transaksi underground economy Aktifit as Jenis Transaksi Transaksi moneter Transaksi non
moneter Iilegal • Perjudian • Prostitusi
• Penyelundupan
• Penggelapan
• Barang dagangan hasil pencurian • Produsen penghasil dan penjual obat terlarang • Transaksi obat terlarang • Konsumsi pribadi barang hasil pencurian
• Produksi obat
terlarang untuk konsumsi sendiri Legal • Pendapatan tanpa adanya pelaporan. • Tidak adanya pelaporan terkait tunjangan,  gaji dan upah, karyawan  dari hasil  produski barang dan jasa • Transaksi penyetoran dibawah laporan • Transaksi legal dari  barang  dan jasa  yang  tidak dilaporkan • Pembayaran dibawah faktur Meskipun ada perbedaan pendapat di antara definisi tentang status legalitas  dan  apakah  transaksi  moneter atau  bukan  dari  kegiatan.  Aktivitas underground  economy menurut  Feige (1990)  dalam  hasil  penelitian  Samuda (2016) di golongkan menjadi 4 (empat ) yaitu  :

## 1. The Illegal Economy
Aktivitas  kegiatan  ekonomi  yang tidak  sah  dan  tidak  terkandung dalam undang-undang serta bertentangan  secara  hukum  dalam menghasilkan  pendapatan  oleh  para pelaku  ekonomi.  Kegiatan-kegiatan tersebut  meliputi  transaksi  jual-beli barang-barang  hasil  penyelundupan,
pencurian  dan  pembajakan,  y ang merupakan  tindakan  kriminalisasi pelanggaran perundangan dan hukum negara. Demi kian juga beberapa kegiatan perjudian, transaksi  narkoba  yang  merupakan tindakan  ilegal  melanggar  hukum negara.
2. The Unreported Economy
Hasil kegiatan ekonomi yang menghasilkan  keuntungan    dan pendapatan  yang  tidak  dilaporkan kepada negara / otoritas pajak dalam bentuk  laporan,  yang  bertujuan untuk  menghindari  membayar  pajak sebagai bentuk tanggung jawab.
3. The Unrecorded Economy Hasil kinerja ekonomi yang seharusnya terverifikasi secara statistik  pemerintah  namun  tidak terjadi  pencatatan,  yang  mengakibat adanya  perbedaan  antara  jumlah pendapatan  /  pengeluaran  yang tercatat  dalam  sistem  akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran secara riil.

## 4. The Informal Economy
Hasil  aktifitas  kegiatan  ekonomi individu  lokal  yang  bebas  yang timbul karena adanya reaksi kegiatan  ekonomi  skala  besar  yang terorganisir  dan  memiliki  jaminan hukum  negara  yang  tidak  mampu berkompetisi  dan  memiliki  skala produksi mikro yang tidak terorganisir dengan baik serta berkeberatan dalam pembayaran pajak (Pitoyo, 2016).
Untuk mengestimasi underground economy  activities di  beberapa  negara seperti  di  Ethiopia  ditemukan  adanya perkembangan  yang  meningkat  mulai pada  periode  tahun  1977-1991  yang terjadi  saat  negara  Ethiopia  sedang dalam keadaan konflik sipil berkepanjangan (Asaminew, 2010). Pada  periode  tersebut  angka  aktivitas
ekonomi  bawah  tanah  di  Ethiopia berkisar  41,5  persen  dari  total  PDB  dan menurun  menjadi  30  persen  pada  tahun 1993 ketika perang telah berakhir. Hasil penelitian Haque (2013) memperkirakan bahwa  aktivitas  pelaku  ekonomi  bawah tanah di Bangladesh pada periode 1973- 2010  bergeser  pada  angka 7  persen  dari total  PDB  berdasarkan  nilai  angka  dan melonjak  cukup  tajam  pada  periode tahun  2010  menjadi  62,75  persen  dari PDB secara nominal.
Sebagai  contoh  di  negara  Guyana besarnya aktivitas kegiatan underground economy ,  variabel  PDB  digunakan sebagai  alternatif  peng hasilan  karena para  pelaku  ekonomi  ini  menghasilkan nilai tambah dalam bertindak menghasilkan  /  produksi  barang  dan jasa. Hasil  estimasi  regresi  yang diperoleh  adalah  koefisien  PDB  senilai 0,17  yang  yang  menunjukkan  bahwa setiap  penambahan  PDB  sebesar  1 persen  akan  menambah  jumlah money demand ( uang kartal ) sebesar 17 persen dan  variabel  permintaan  uang  kartal berpengaruh  positif  terhadap  tingkat pendapatan  masyarakat  hal  ini  berarti bahwa  peningkatan  permintaan  uang kartal  akan  diikuti  pada  peningkatan pendapatan masyarakat begitupula sebaliknya (Faal, 2003) . Ekonom  barat,  Schneider  (2014), mengemukakan  estimasi  yang  berbeda dalam laporan ke World Bank
bahwa underground  economy Indonesia selama tahun 2003 hingga 2013 bernilai rata-rata  sebesar  19  persen  dari  PDB nominal  Indonesia.  Jika  nilai  rerata tersebut  tidak  menggalami  perubahan yang  signifikan,  dengan  PDB  nominal sebesar  Rp  14.837  milyar  pada  tahun 2018, aktivititas underground economy Indonesia akan bertambah sebesar  Rp  2.819  milyar.  Angka  itu cukup  tinggi  dan  mampu  membuat ekonomi  kita  di  tahun  2018  tumbuh hingga  sebesar  6  persen  (pertumbuhan riil sebesar 5,17 persen).
Bahkan, ekonom Indonesia Chatib Basri yang juga mantan menteri keuangan  ini  memperkirakan  bahwa nilai underground economy Indonesia pasca  krisis  1998  bernilai  sekitar  40 persen  dari  PDB  nominal,  yang  berasal dari  kegiatan  ekonomi  yang  tidak membayar pajak, perilaku koruptif, serta usaha di sektor informal yang luput dari indikator penilaian PDB.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  empiris yang  ada,  terdapat  berbagai  macam rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  oleh pengambil kebijakan, rekomendasi kebijakan  yaitu  dengan  mereduksi  hal- hal  yang  dapat  menghambat  pelaku ekonomi  masuk (barriers  to  entry) ke sektor  formal  melalui  efisiensi  biaya, akselerasi, efektifitas waktu dan penyederhanaan  proses  administrasi . Di Indonesia,  rasio  untuk  mendapatkan lisensi  bisnis  resmi  dari  pemerintah adalah sebesar 20,3 persen, yang artinya untuk  masuk  ke  sektor  formal  butuh biaya sebesar 20,3 persen dari pendapatan tahunan para pelaku ekonomi (Rasbin, 2013). Penerapan e-government di banyak  negara  Eropa  Barat  dapat menjadi  contoh  bagus  dimana  dengan sistem pelayanan publik yang terintegrasi  dengan  baik,  masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kekayaannya  dan  juga  dengan  demikian mudah bagi pemerintah untuk mengetahui besaran pajak tiap penduduknya.  Untuk  saat  ini,  indeks e- government dari Indonesia masih sebesar 0,45 dan berada di peringkat 116 dari 193 negara. Melakukan  reformasi  perpajakan.
Kebijakan  ini  dapat  dilakukan  dengan cara
penyederhanaan peraturan perpajakan,  meningkatkan  jumlah  wajib pajak  melalui  pendataan  wajib  pajak perorangan,  serta  mengurangi  beban pajak.  Contohnya  adalah  Program Tax Amnesty yang  dilandasi  oleh  keluarnya
UU  No  11  Tahun  2016.  Program tersebut  adalah  bentuk  fasilitas  yang diberikan  pemerintah  kepada  pelaku ekonomi  yang  belum  mendeklarasikan harta  atau  kekayaannya  agar  diberi pengampunan  berupa  potongan  pajak yang  sangat  besar,  diharapkan  dengan begitu mereka memilih untuk melaporkan kekayaannya kepada negara tanpa takut dikenakan hukuman.
Keberlangsungan  dan  dinamika aktivitas  pelaku  ekonomi  informal dalam  proses  produksi  berkembang  dan sangat  dapat  dipengaruhi  oleh  usaha praktik  penyuapan kepada  oknum  dan
aparat  di  tempat  tertentu.  Berbagai macam  strategi  yang  dapat  dilakukan pihak pelaku ilegal menunjukkan kekuatan  jaringan  yang  terbangun  di antara  pelaku  usaha  dengan  birokrasi terkait    yang  terencana  dan  terstruktur. Beragam  strategi  dan  rencana  yang dinamis (seringkali berubah) menunjukkan kelenturan pelaku ekonomi dan seluruh relasinya mengikuti  alur  struktur  insentif  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak (Dermawan, 2010). Meningkatkan pengawasan di pintu  masuk border  area atas  barang- barang ekspor-impor    (Bea cukai) serta meningkatkan supervisi patroli di seluruh    daerah  kemaritiman  dan perairan Indonesia yang bertujuan untuk mencegah adanya illegal fishing . Meningkatkan intensitas penggunaan e-money ( OVO  cash,  e- toll,  Linkaja,  Gopay,  Dana ,  dll)  dan menambah  persediaan  ATM  di pelosok-pelosok negeri. Dengan semakin meningkatnya inklusi sistem keuangan masyarakat, maka diharapkan semakin berkembang dan meningkatnya  masyarakat  Indonesia yang  memiliki  akses  ke  produk  dan jasa keuangan (jaringan konektivitas) dan semakin sedikit yang memegang uang  kartal  (tunai)  sehingga  salah satu faktor
pendorong
munculnya underground economy dapat  ditekan  (Montenegro, 2010).

## 5. REFERENSI
Asaminew, E. (2010) ‘The Underground Economy  and  Tax  Evasion  in Ethiopia :  Implications  for  Tax Policy’, pp.  1 – 26.  Available  at: http://www.csae.ox.ac.uk/conferenc es/2011-edia/papers/130- asaminew.pdf. Cosimo, M., Antonino, B. and Alem, H. Y.  (2011)  ‘The  underground
economy in the Caribbean
countries’, International  Journal  of Economics and Business Modeling , (May). Available at: http://www.bioinfo.in/uploadfiles/1 3285897902_2_5_IJEBM.pdf.
Dermawan, M. K. (2010) ‘Underground Economy Dan Kejahatan Birokrat’,
Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya , 12(2), pp. 277 – 306.
Faal,  E.  (2003)  ‘Currency  Demand,  the Underground  Economy,  and  Tax Evasion:  The  Case  of  Guyana’, IMF  Working  Papers ,  p.  1.  doi: 10.5089/9781451842432.001.
Iskandar,  A.  and  Mulyawan,  A.  W.
(2017) ‘Analisis Underground Economy  Indonesia  dan  Potensi Penerimaan  Pajak  (Analysis  of Underground Economy of Indonesia and Tax Revenue Potential)’, SSRN Electronic Journal , pp. 60 – 78. doi:
10.2139/ssrn.3004254.

## Kristianto, A. H. (2019) ‘Analyzing The
Influence  Of  Interest  Rates  on Money  Demand  According  to Keynesian  Theory’, msdj  shanti bhuana , 1(1), pp. 38 – 47.
Montenegro,  F.  S.  A.  B.  C.  E.  (2010) ‘Shadow  Economies  All  over  the World  New  Estimates  for  162 Countries  from  1999  to  2007’,
Policy  Research  Working  Paper WPS5356  5356 ,  72(3),  pp.  779 – 786. doi: 10.1007/s12665-013- 3001-z.
Nizar, M. A. (2015) ‘Potensi
penerimaan pajak dari underground economy  di  indonesia’, Kajian Ekonomi dan Keuangan , 15, pp. 1 – 38. doi: 1410-3249.
Pitoyo,  A.  J.  (2016)  ‘Dinamika  Sektor Informal  Di  Indonesia :  Prospek, Perkembangan,  dan  Kedudukannya dalam  Sis tem  Ekonomi  Makro’,
Populasi , 18(2). doi: 10.22146/jp.12081.

## Rasbin  (2013)  ‘Ekspektasi  Potensi
Underground Economy di Indonesia’, Kajian ,  18(3), pp.  229 – 239.
doi: https://doi.org/10.22212/kajian.v18i
3.493.
Samuda,  S.  J.  A.  (2016)  ‘Underground Economy  in  In donesia’, Buletin Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan , 19(1), pp. 39 – 56.
doi: 10.21098/bemp.v19i1.599.
Schneider,  F.  (2014)  ‘In  the  shadow  of the  state  -  the  informal  economy and informal economy labor force’, Danube ,  5(4),  pp.  227 – 248.  doi: 10.2478/danb-2014-0013.
Schneider,  F.  and  Hametner,  B.  (2014)
‘The shadow economy in Colombia:  Size  and  effects  on economic growth’, Peace Economics,  Peace  Science  and Public  Policy ,  20(2),  pp.  293 – 325. doi: 10.1515/peps-2013-0059.
Tanzi,  V.  and  Fund,  I.  M.  (2014)  ‘The Shadow  Economy  ,  Its  Causes  and Its  Consequences  The  Shadow Economy  ,  Its  Causes  and  Its Consequences  *  by  Vito  Tanzi  * Edited  lecture  given  at  the  “
International Seminar on the Shadow  Economy  Index  in  Brazil
,”  Brazilian  Institute  of  Ethics  in Compe’, (J uly).
.