## Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara
Ahmad Aufa Zainal 1 , Nur Aliyah Zainal 2 , Febrianto Syam 1
1 Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar
2 Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  tentang  polarisasi  dukungan  politik  dan  bentuk  dukungan  politik Muslimat  dan  Fatayat  kepada  Indah  Putri  Indriani-Thahar  Rum    pada  Pilkada  Serentak 2015  di    Kabupaten  Luwu  Utara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif,  dengan  informan  yang  meliputi  elit Muslimat dan Fatayat Luwu Utara beserta anggota yang ditentukan dengan menggunakan teknik  sampling  porposive.    Adapun  teori  yang  digunakan  adalah  teori  gender,  teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional (rational choise). Penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat  polarisasi  dukungan  politik  yang  diberikan  kepada  Indah  Putri  Indriani- Thahar Rum oleh Muslimat dan Fatayat. Secara umum dipermukaan dukungan politik yang diberikan  kedua  organisasi  tersebut  hanyalah  semu  sebab  terdapat  kepentingan  politik yang  berbeda  antara  keduanya.    Muslimat  secara  tegas  memberikan  dukungan  politik sedangkan  Fatayat  hanya  nampak  dipermukaan  saja  sebab  ada  kekhawatiran  yang dirasakan  yakni  berkaitan  dengan  citra  dan  netralitas  para  pengurus  dan  anggota  dari Fatayat itu sendiri.
Kata Kunci : Polarisasi Politik, Muslimat dan Fatayat, Pilkada Serentak, Luwu Utara

## PENDAHULUAN
Sejarah  panjang  telah  mencatat  perjuangan  kaum perempuan  untuk  melawan  dominasi  kaum  laki- laki  disetiap  sektor  kehidupan.  Pada  pertengahan abad ke-18, sekelompok pemikir internasional yang tercerahkan  mulai  menantang  tirani  dari  masya- rakat  feodal  yang  didasarkan  pada  hak-hak istimewa  turunan  yang  dimiliki  oleh  raja-raja, Gereja  dan  bangsawan.  Kritikus  tercerahkan  ini memunculkan  hak-hak  manusia  sebagai  tandingan terhadap  hak  Ketuhanan  milik  para  raja.  Mereka menyuarakan  ketidakpuasan  dari  suatu  kelas menengah  baru  yang  menginginkan  kemajuan  dan sudah bosan dengan ketaksetaraan yang ada dalam hirarki  feodal  yang  lama,  kaku,  dan  korup.  Di tengah-tengah  benih  perubahan  sosial  itu,  kaum perempuan  mulai  memunculkan  persoalan  tentang ketidaksetaraan  yang  mereka  alami  dan  mulai menantang tirani laki-laki dalam rumah tangga. 1
1 Susan  Alice  Watkins,  Martha  Rodrigues  dan  Marisa Rueda, Feminisme  Untuk  Pemula ,  (Yogyakarta:  Resist  Book, 2007), h. 10.
Proses  panjang  perjuangan  kaum  perempuan  di seluruh  dunia  patut  diapresiasi  sebagai  suatu bentuk  perlawanan  atas  ketidakadilan  dalam  peran sosial  kemasyarakatan  tidak  mesti  seluruhnya dikendalikan  oleh  kaum  laki-laki  begitu  pula  di NU.  Kemunculan  perempuan  NU  merupakan transmisi pemikiran dalam tubuh NU yang melihat perempuan  sebagai  bagian  yang  perlu  untuk dipertimbangkan  keberadaanya.  Perempuan  NU adalah  individu  yang  memiliki  hubungan  secara langsung  (gerakan  dan  ideologi)  dengan  Nahdatul Ulama (NU) yang kemudian membentuk organisasi keperempuanan  dibawah  naungan  NU.  Adapun organisasi keperempuanan NU yaitu Muslimat NU, Fatayat dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU).
Keterpilihan  Indah  Putri  Indriani  sebagai  Bupati Luwu Utara tidak terlepas dari peran Muslimat dan Fatayat  sebagai  organisasi  keperempuanan  yang berasal dari NU. Namun, dibalik semua itu ternyata dukungan  tersebut  hanyalah  nampak  dipermukaan saja  sebab  pada  kenyataannya  beberapa  anggota Muslimat  dan  Fatayat  secara  pribadi  tidak memberikan suaranya kepada Indah Putri Indriani.
Kemunculan  kaum  perempuan  pada  kontestasi politik Luwu Utara memiliki makna tersendiri bagi perempuan  NU  yaitu  kaum  perempuan  secara politik telah terwakilkan dengan adanya calon dari kaum  perempuan.  Untuk  itu  dalam  perspektif gender,  Muslimat  dan  Fatayat  sebagai  organisasi perempuan  NU  melihat  bahwa  kaum  perempuan memiliki  afiliasi  tersendiri  dan  tidak  dapat dipungkiri  mengingat  kaum  perempuanp  harus memiliki wakil pada taraf eksekutif di suatu daerah sehingga  apa  yang  selama  ini  menjadi  anomali terhadap pola patriarki yang dialami oleh NU pada saat  pertama  kali  terbentuk  tidak  lagi  terjadi  dan dialami  oleh  perempuan  NU  pada  wilayah  di  luar dari NU itu sendiri.
Untuk memahami  sikap  politik  (polarisasi) Muslimat  dan  Fatayat  di  Luwu  Utara,  maka  studi ini  memiliki  misi  utama  untuk  menjawab pertanyaan  umum,  yakni  bagaimana  polarisasi pilihan  politik  Muslimat  dan  Fatayat  pada  Pilkada Seretak tahun 2015 di Luwu Utara  dan bagaimana bentuk dukungan kedua organisasi tersebut?.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh  bagaimana polarisasi dukungan poltik Muslimat dan Fatayat di Luwu  Utara,  berikut  ini  dipaparkan  studi-studi terdahulu yang dapat membantu dalam memetakan hal-hal  apa  yang  sudah  dan  belum  dibidik  oleh peneliti  sebelumnya.  Berdasarkan  penelusuran terhadap  beberapa  karya  penelitian  sebelumnya yang  memiliki  tema  yang  hampir  relevan  dengan tema yang diangkat peneliti, yakni:
Nurlira  Goncing  menulis  tentang “Perilaku  Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar” .  Goncing  memfokuskan  pokok  perma- salahannya  pada  perilaku  elit  politik  NU  pasca Orde  Baru  di  Makassar  serta  motif  yang  melatar belakanginya. 2 Sementara  itu,  Nusrokh  Diana menulis tentang “Kelahiran Muslimat NU” . Kajian ini  difokuskan  pada  proses  historis  lahirnya Muslimat  NU  pada  rentang  waktu  1938-1952  M. Lebih khusus membahas mengenai upaya perempuan  NU  dalam  mendirikan  Muslimat  di setiap acara Kongres NU. Kajian ini juga berusaha menganalisis  apa  yang  melatarbelakangi  bangkit- nya  perempuan  NU  untuk  mendirikan  organisasi
2 Nurlira  Goncing,  “Perilaku  Elit  Politik  Nahdlatul  Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar:Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013), h. x.
perempuan di dalam organisasi tradisional tersebut. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  lahirnya Muslimat NU, saat itu bernama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM)  merupakan sebuah kebangkitan perempuan  NU,  yang  dilatarbelakangi  oleh  situasi sosial  saat  itu.  Pernyataan  ini  didasarkan  pada kegigihan  para  perempuan  NU  yang  memerlukan waktu cukup lama dalam upaya membentuk wadah bagi mereka. Upaya untuk membentuk wadah bagi perempuan NU telah ditandai dengan hadirnya Ny. Djunaisih  dan  Ny.  Siti  Syarah  yang  merintis berdirinya  Muslimat  NU  dengan  mengeluarkan gagasannya  di  forum  resmi  NU,  yakni  pada  acara Kongres NU ke-13 di Menes tahun 1938. 3
Ahmad  Ni’am  Shidqi  menulis  tentang “Gerakan Pengarusutamaan  Gender  Fatayat  NU  Cabang Jepara  Jawa  Tengah  (2000-2007)” .  Lokus penelitian  ini  lebih  spesifik  dan  bertujuan  untuk mendeskripsikan  sejarah  gerakan  perempuan  yang diperankan  oleh  Fatayat.  Hasil  dari  penelitian  ini yaitu  deskripsi  mengenai  upaya  dan  peran  Fatayat dalam  memperjuangkan  kesetaraan  gender.  Upaya yang  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan kualitas  anggotanya  melalui  pelatihan-pelatihan dalam  organisasi  dan  meningkatkan  partispasi dalam  masyarakat  sebagai  wujud  nyata  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 4 Sementara Mami  Hajaroh  menulis  tentang “Divusi Kebijakan Pengarusutamaan  Gender  di  Fatayat  Nahdlatul Ulama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. Mami Hajaroh  menggunakan  paradigma  konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Subyek  penelitian  adalah  anggota  Fatayat  yang duduk  dalam  kepengurusan  Fatayat  di  tingkat cabang,  wilayah  dan  pusat  periode  tahun  1995- 2000,  2000-2005,  dan  2005-2010.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa difusi kebijakan pengarusutamaan  gender  (PUG)  di  Fatayat  terjadi pada  dua  level  yakni  individu  dan  organisasi. Model  konseptual  difusi  kebijakan  pada  individu ditemukan  dengan  tahap  pengetahuan,  persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi. 5
3 Nusrokh  Diana,  “Kelahiran  Muslimat  NU”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2015), h. vii.
4 Ahmad Ni’am Shidqi, “Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat  NU  Cabang  Jepara  Jawa  Tengah  (2000-2007)”, Skripsi (Yogyakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga,  2013), h. vii.
5 Mami  Hajaroh,  “Divusi  Kebijakan  Pengarusutamaan Gender  di  Fatayat  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa Yogyakarta”, Disertasi (Yogyakarta:  Program  Pasca  Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. iii.
Polarisasi Dukungan Politik... | 14
Selain  keempat  karya  di  atas,  ada  dua  karya  yang membincang  tentang  politik  perempuan  dan lokusnya  di  Makassar.  Sri  Sumarni  Sjahril  dalam tulisannya menjelaskan tentang “Politik Perempuan Di Kota Makassar” dan secara khusus membincang  tentang  peran  politik  perempuan Partai  Nasdem  Kota  Makassar.  Hasil  dari penelitiannya menggambarkan perempuan Nasdem memiliki peran sangat penting di masyarakat dalam hal  memberikan  pendidikan  politik  terhadap  anak muda,  selain  itu  hadirnya  perempuan  di  legislatif bukan  hanya  ajang  untuk  merebut  kekuasaan, namun  bagaimana  kekuasaan  ini  dimaknai  sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat  marginal.  Itu  dibuktikan  dengan dirancangnya  sebuah  peraturan  daerah  mengenai air susu ekslusif dan salah satu pengusungnya ialah kader  Partai  Nasdem. 6 Jika  Sri  Sumarni  Sjahril menjelaskan  tentang  peran  perempuan  Nasdem, lain  halnya  dengan  Ririn  Ramdani  yang  menulis tentang “Perempuan,  Politik,  Dan  Parlemen  Di Kota  Makassar”. Ririn  menganalisis  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan  kuota  perempuan  di  parlemen  Kota Makassar. 7
Dari  pemaparan  di  atas,  bisa  ditarik  kesimpulan bahwa  yang  menjadi  pembeda  dalam  studi  ini adalah  penulis  lebih  fokus  pada  polarisasi  yang terjadi  antar  Muslimat  dan  Fatayat  pada  Pilkada Serentak  tahun  2015  di  Luwu  Utara  pada  Indah Putri  Indriani-Thahar  Rum.  Sekalipun  kedua organisasi  perempuan  ini  berada  dalam  naungan yang sama yaitu NU namun terdapat cara bertindak yang berbeda pada kontestasi politik yang terjadi.

## TINJAUAN TEORETIS

## Teori Gender
Secara  terminologi  gender  diterjemahkan  dari bahasa  Inggris  yang  diartikan  sebagai  jenis kelamin.  Sejumlah  penulis  tentang  hal  ini membedakan  antara  kata  jender  dan  kata  seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan  pensifatan  atau  pembagian  dua  jenis kelamin  manusia  yang  ditentukan  secara  biologis
6 Sri  Sumarni  Sjahril,  “Politik  Perempuan  Di  Kota Makassar  (Studi  Terhadap  Peran  Politik  Partai  Nasdem  Kota Makassar)”, Skripsi (Makassar:  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  dan Politik,2016), h. x.
7 Ririn  Ramdani,  “Perempuan,  Politik  Dan  Parlemen  Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu  2014)”, Skripsi (Makassar:  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  dan Politik,2016), h. vii.
yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu.  Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen,  ambisi,  agresif,  mampu  mengontrol keadaan,  semntara  perempuan  identik  dengan keterikatan,  dependen,  berkorban,  pengasuh  anak, dan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kelemah lembutan.  Istilah  jender  terkadang  disamakan dengan  perempuan,  penyamaan  antara  jender  dan perempuan  disebabkan  oleh  keadaan  yang  paling banyak  menyuarakan  kepentingan  perempuan adalah kaum perempuan. 8
Ketidakseimbangan  atau  perbedaan  kesempatan, akses,  partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  antara perempuan  dan  laki-laki  yang  dapat  terjadi  dalam prosespembangunan. Merupakan kesenjangan terhadap  hak-hak  manusia  yang  dikenal  dengan kesenjangan gender. 9
Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan  dilihat  dari  segi  sosial-budaya.  Gender dalam  arti  ini  mendefinisikan  laki-laki  dan perempuan dari sudut non-biologis. 10 Pembentukan gender  yang  dialami  oleh  laki-laki  dan  perempuan banyak  sedikit  ditentukan  oleh  beberapa  faktor yang ikut membentuknya, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui  sosial  atau  kultural,  dilanggengkan  oleh interpretasi  agama  dan  mitos-mitos  yang  ada  di dalam  masyarakat.  Perbedaan  jenis  kelamin  sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian  peran  (kerja)  antara  laki-laki  dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut akibatnya terjadilah  pembagian  peran  gender  yaitu  peran domestik  dan  peran  publik.  Peran  domestik cenderung  tidak  dapat  melakukan  hal  yang produktif,  tidak  dapat  menghasilkan  uang,  tidak memiliki  kekuasaan,  dan  pengaruh  sehingga  peran ini  lebih  banyak  diserahkan  kepada  kaum perempuan, sedangkan peran publik yang cenderung menghasilkan uang, memiliki kekuasaan dan  pengaruh  yang  besar  diserahkan  kepada  kaum laki-laki.  Akibat  pembagian  kerja  yang  tidak seimbang  ini  kemudian  melahirkan  ketimpangan peran  laki-laki  dan  perempuan  yang  berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.
8 Syarifuddin  Jurdi, Kekuatan  Politik  Indonesia  Kontestasi Ideologi  dan  Kepentingan ,  (Yogyakarta:  Lab.  Ilmu  Politik UINAM, 2015), h. 211-212.
9 Akhmad Dani dan Siti Hadilang, Penganggaran Pro Poor dan  Responsif  Gender  Cerita  Sukses  dari  Sinjai  dan  Luwu Timur , (Makassar: Komite Pemantau Legislatif, 2014), h. 22.
10 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender Perspektif Al-Qur’an , (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 31.
Perbedaan secara kodrati antara kaum laki-laki dan kaum  perempuan  merupakan  perbedaan  yang secara  langsung  diberikan  oleh  Tuhan  kepada hambanya.  Perbedaan  yang  dimaksud  adalah perbedaan yang memiliki ciri atau karakteristik dari kedua  kaum  tersebut  yaitu  jenis  kelamin  (seks). Untuk  lebih  memperjelas  konsep  jenis  kelamin (seks)  dan  konsep  gender  berikut  akan  dikemuka- kan  secara  ringkas  mengenai  hal  tersebut.  Unsur yang menjadi pembeda seks adalah alat reproduksi yang  dimiliki  (biologis)  sedangkan  unsurpembeda dari  gender  adalah  kebudayaan,  seks  bersifat kodrati yaitu diberikan secara langsung oleh Tuhan dan  tidakdapat  dipertukarkan  sedangkan  sifat gender  yaitu  harkat,  martabat  yang  dapat dipertukarkan,  sumber  pemberian  seks  bersumber dari  Tuhan  sedangkan  gender  bersumber  dari manusia  (masyarakat)  yang  memberikan  label (labeling), dan keberlakuan seks berlaku sepanjang masa  serta  dimana  saja  sedangkan  keberlakuan gender dapat berubah sesuai dengan kehendak yang diingnkan oleh masyarakat.
Konsep  gender  ini  merupakan  suatu  konsep  yang mencoba  untuk  menempatkan  individu  baik  laki- laki  maupun  perempuan  pada  wilayah  publikdan domestiktanpa  adanya  sekat  primordial  yaitu  jenis kelamin  (seks)sebagai  unsur  pembeda  dalam mengerjakan  pekerjaan  yang  masing-masing  jenis kelamin  tersebut  dapat  mengerjakannya  sesuai dengan  keahlian  yang  dimiliki  serta  pengetahuan pada bidang tersebut.
Teori  ini  digunakan  untuk  menganalisis  fonomena yang  terjadi  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti.  Muslimat  dan  Fatayat merupakan  organisasi  otonom  NU  yang  mencoba untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  pola patriarki.  Dalam  konteks  politik  khususnya  di Luwu Utara, kedua organisasi otonom NU ini tidak tinggal  diam  pada  momentum  tersebut.  Keduanya berani  menunjukkan  eksistensinya  sebagai  kaum yang  dianggap  marginal,  tidak  berdaya  dan  tidak dapat  melakukan  hal  produktif  namun  hal  tersebut dapat  dibantah  dengan  menunjukkan  peran  aktif pada  kontestasi  pemilihan  bupati  tahun  2015  di Luwu Utara dengan melakukan dukungan ke calon kepala  daerah  saat  itu.  Ini  menunjukkan  bahwa kaum  perempuan  tidak  hanya  berada  pada  ranah domestiksaja  namum  dapat  berada  pada  ruang public sesuai dengan konsep gender.

## Teori Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  merupakan  bagian  yang  penting dari  system  demokrasi  bagi  negara  yang  menerap
kannya. Partisipasi politik individu/ kelompok pada kegiatan atau aktivitas politik, baik itu bersifat aktif maupun pasif serta bersifat langsung maupun yang bersifat  tidak  langsung  guna  mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi  politik.  Istilah  partisipasi  politik  telah digunakan  dalam  berbagai  pengertian  yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan  syarat  mutlak  bagi  partisipasi  politik. Budiardjo  berpendapat  bahwa  partisipasi  politik adalah  kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang untuk  ikut  seta  secara  aktif  dalam  kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung memengaruhi kebijakan pemerintah ( public policy ).  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum, menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan ( contacting ) atau lobbying dengan pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen,  menjadi anggota  partai  atau  salah  satu  gerakan  sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. 11
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Budiardjo,  Ramlan Surbakti  mendefinisikan  partisipasi  politik  sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut atau  memengaruhi  hidupnya. 12 Pada  penjelasan yang  lebih  jauh  lagi  tentang  partisipasi  politik Milbart dan Goel  membedakan partisipasi  menjadi beberapa  kategori  yaitu  sebagai  berikut; Pertama , apatis.  Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik  diri  dari  proses  politik. Kedua ,  spectator. Artinya,  orang  yang  setidak-tidaknya  pernah  ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga , gladiator. Artinya  mereka  yang  secara  aktif  terlibat  dalam proses  politik,  yakni  komunikator,  spesialis mengadakan  kontak  tatap  muka,  aktivis  partai  dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. 13
Dalam  mode  partisipasi  politik  terdapat  tata  cara individu/  kelompok  melakukan  partisipasi  politik. Mode  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  besar  yaitu, conventional dan unconventional .  Mode  conven- tional adalah mode klasik partisipasi politik seperti pemilu  dan  kegiatan  kampanye.  Mode  partisipasi politik  sudah  cukup  lama  ada,  tepatnya  saja  tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah mode
11 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.
12 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), h. 140.
13 Ramlan Surbakti, h.143.
Polarisasi Dukungan Politik... | 16
partisipasi  politik  yang  tumbuh  seiring  munculnya gerakan  sosial  baru  ( new  social  movements ). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan ( environmentalist ), gerakan perempuan gelombang  kedua  ( feminist ),  protes  mahasiswa ( students protest ), dan terror.
Menurut  Nimmo  keterlibatan  seseorang  dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; Pertama, peluang  resmi.  Artinya  ada kesempatan  seorang  terlibat  dalam  partisipasi politik  karena  didukung  kebijakan-kebijakan  yang dibuat  oleh  negara. Kedua, sumber  daya  sosial. Artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan  geografis.  Dalam  kenyataannya  tidak semua  orang  memiliki  peluang  yang  sama berkenaan  dengan  sumber  daya  sosial  dan  sumber daya  ekonomi  untuk  terlibat  dalam  partisipasi politik.  Berkaitan  dengan  perbedaan  demografis, terdapat  juga  perbedaan  dalam  partisipasi  seperti usia,  jenis  kelamin,  suku,  tempat  tinggal,  agama, dll. Ketiga ,  motivasi  personal.  Artinya  motif  yang mendasari  kegiatan  berpolitik  sangat  bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja,rasional atau  tidak  emosional,  diilhami  psikologis  atau sosial,  diarahkan  dari  dalam  diri  sendiri  atau  dari luar,dan dipikirkan atau tidak dipikirkan. 14
Teori  partisipasi  politik  digunakan  untuk  melihat partisipasi  politik  Muslimat  dan  dan  Fatayat. Partisipasi politik memiliki beberapa kategori yang nantinya dapat dilihat Muslimat dan Fatayat masuk pada  kategori  seperti  apa.  Kategori  tersebut merupakan  bagian-bagian  dari  penjelasan  teori  ini yang  nantinya  akan  dikaitkan  dengan  partisipasi politik Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Luwu Utara.

## Pilihan Rasional (Rational Choice)
Penjelasan teoritis tentang perilaku pemilih ( voting behavior )  didasarkan  pada  dua  model  atau pendekatan, yaitu model / pendekatan sosiologi dan model  /  pendekatan  psikologi.  Di  lingkungan ilmuwan  sosial  Amerika  Serikat,  model  pertama disebut  sebagai  mazhab  Columbia  ( The  Columbi School  of  Electoral  Behavior ),  sementara  model /pendekatan  kedua  disebut  sebagai  mazhab Michigan ( The Michigan Survey Research Centre ). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor- faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih
14 Alvema  Miaz, Partisipasi  Politik  Pola  Perilaku  Pemilih Pemilu  Masa  Orde  Baru  dan  Reformasi ,  (Padang:  UNP  Press Padang, 2012), h. 24.
mendasarkan  faktor  psikologis  seseorang  dalam menentukan perilaku politiknya. 15 Dari dua mazhab tersebut,  ada  mazhab  ketiga  yang  itu  sangat berpengaruh dalam perilaku memilih, yaitu mazhab di  mana  perilaku  memilih  lebih  menekankan  pada faktor-faktor rasionalitas.
Fokus  perhatian  pendekatan  perilaku  pemilih  yang rasional  terletak  pada  perhitungan  biaya  dan manfaat  ( cost  and  benefit ).  Berdasarkan  pendekat- an  pilihan  rasional,  yang  sangat  menentukan  pada sebuah  kegiatan  politik  yaitu  tidak  disebabkan karena  adanya  ketergantungan  terhadap  ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, tetapi merupakan  sebuah  hasil  penilaian  rasional  dari pemilih  berdasarkan  pengamatannya.  Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).
Sebenarnya  pendekatan  pilihan  rasional  diadopsi dari ilmu ekonomi. Karena di dalam ilmu ekonomi menekankan  modal  sekecil  -  kecilnya  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya. Hal  ini  senada  dengan  perilaku  politik  yaitu seseorang  memutuskan  memilih  kandidat  tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauh- mana  program-program  yang  disodorkan  oleh kandidat  tersebut  akan  menguntungkan  dirinya, atau  sebaliknya  malah  merugikan.  Para  pemilih akan  cenderung  memilih  kandidat  yang  kerugi- annya paling minim.
Ada  faktor  situasional  yang  ikut  memengaruhi pilihan  politik  seseorang.Dengan  begitu,  para pemilih  bukan  hanya  pasif  tetapi  juga  aktif,  bukan hanya  terbelenggu  oleh  karakteristik  sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional  itu  bisa  berupa  isu-isu  politik  ataupun kandidat  yang  dicalonkan.  Perilaku  pemilih  tidak harus  tetap  atau  sama,  karena  karakteristik sosiologis  dan  identifikasi  partai  dapat  berubah- ubah  sesuai  waktu  dan  peristiwa-peristiwa  politik tertentu.  Dengan  begitu  isu-isu  politik  menjadi pertimbangan  yang  penting  dimana  para  pemilih akan  menentukan  pilihan  berdasarkan  penilaian terhadap  isu-isu  politik  dan  kandidat  yang  diaju- kan.    Artinya  para  pemilih  (masyarakat)  dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan- pertimbangan rasional. 16
15 Afan  Gaffar, Javaners  Voters,  A  Case  Study  of  Election Under  a  Hegemonic  Party  System, (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1992), h. 4-9.
16 Ibnu  Hajar, Teori  dan  Praktek  Komunikasi  Politik ,
(Yogyakarta, Genta Press, 2015), h. 65.
Substansi  dasar  dari  doktrin  ini  telah  dirumuskan oleh  James  B.  Rule,  sebagai  berikut; Pertama , tindakan  manusia  ( human  action )  pada  dasarnya adalah  instrumen  agar  perilaku  manusia  dapat dijelaskan  sebagai  usaha  untuk  mencapai  suatu tujuan  yang  sedikit  banyak  jarak  jauh.  Untuk manusia,  atau  untuk  kesatuan  yang  lebih  besar, tujuan  atau  nilai  tersusun  secara  hierarkis  yang mencerminkan  preferensinya  mengenai  apa  yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarkis preferensi ini  relatif  stabil. Kedua ,  para  aktor  merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungan - nya.  Informasi  relevan  yang  dimiliki  oleh  aktor sangat  memengaruhi  hasil  dari  perhitungannya. Ketiga , proses-proses sosial berskala besar termasuk  hal-hal  seperti  ratings,  institusi  dan praktik-praktik  merupakan  hasil  dari  kalkulasi seperti  itu.  Mungkin  akibat  dari  pilihan  kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu dilacak. 17
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  peneliti  mencoba untuk  melihat  sebagaimana  perempuan  NU  yaitu Muslimat  dan  Fatayat  menggunakan  rasional- itasnya dalam  memilih calon  Bupati saat itu  sebab penekanan  dari  teori  ini  adalah  menggunakan pengamatan  berdasarkan  program-program  yang ditawarkan  oleh  sang  calon  dan  memiliki  dampak baik atau buruk kedepannya.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang lebih  menekankan  pada  keaslian,  tidak  bertolak dari  teori  melainkan  dari  fakta  yang  sebagaimana adanya  di  lapangan  atau  dengan  kata  lain menekankan  pada  kenyataan  yang  benar-benar terjadi  pada  suatu  tempat  atau  masyarakat tertentu. 18 Untuk  mengumpulkan  data,  peneliti terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mendapatkan data  yang  autentik.  Namun  demikian  peneliti  juga mencari data-data secara online untuk memperkuat hasil  penelitian  penulis.  Adapun  proses  penentuan informan dilakukan dengan cara sampling purposive ,  yakni  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu. 19
Persyaratan  dalam  memilih  dan  menentukan informan  dalam  penelitian  ini:  1.  Informan  adalah
17 Miriam Budiardjo, h. 93-94.
18 Sugiyono, Metode  Penelitian  Administrasi ,  (Jakarta: Alfabeta, 2006),h.16.
19 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 85.
elit Muslimat dan Fatayat Luwu Utara yang secara kependudukan berdomisili di Kecamatan Masamba,  Luwu  Utara.  2.  Informan  adalah individu  yang  sudah  memiliki  hak  pilih.  3. Pemanfaatan  informan  bagi  peneliti  adalah  untuk membantu  agar  dalam  waktu  yang  relatif  singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Muslimat dan Fatayat dalam Lintasan Sejarah
Nahdatul  Ulama  merupakan  sebuah  organisasi keagamaan  yang  berdiri  pada  tanggal  16  Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926. Jam’iyah yang didirikan dengan  nama  Nahdlatul  Ulama  ini  sejatinya memiliki  citra  yang  membanggakan  baik  berskala nasional  maupun  internasional.  Organisasi  yang didirikan  oleh  para  Ulama  dan  Kiai  ini  bertujuan untuk  mempertahankan  sekaligus  melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Wal-Jama’ah(Aswaja). 20
Didirikannya  NU  oleh  para  Ulama  dan  Kiai merupakan  wadah  yang  diperuntukkan  bagi pesantren. Sejak berdirinya tidak terlepas dari pola patriarki  yang  begitu  besar  saat  itu.  Adanya  pola patriarki  dalam  tubuh  NU  terlihat  begitu  nyata dengan  kaum  laki-laki  yang  secara  keseluruhan mendominasi  di  dalamnya  sedangkan  kaum perempuan termarginalkan dalam organisasi tersebut.
Pada perjalanan, isu perempuan semakin mendapat kan  perhatian  ketika  Kiai  Dahlan  mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU pada Kongres NU  ke  XIII  di  Menes  Banten  pada  tanggal  11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan  kesempatan  hak  untuk  mendapatkan didikan agama melalui NU. Ketika itu kongres baru menyetujui perempuan  untuk  menjadi anggota NU yang  hanya  bisa  menjadi  pendengar  dan  pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan. 21 Pada kongres  inilah  terdapat  beberapa  catatan  berkaitan tentang  kiprah  kaum  perempuan  di  forum  formal tersebut sehingga kongres tersebut menjadi momen tum cikal bakal lahirnya Muslimat.
20 Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU , (Surabaya: Khalista, 2012), h. 1.
21 Dewi  Anggriani, Perempuan  Dalam  Dinamika Beragama:  Suatu  Tinjauan  Antropologi  Agama ,  (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 123.
Peran  Muslimat  terhadap  kemajuan  perempuan Indonesia  begitu  besar.  Bidang-bidang  layanan yang  menjadi  garapannya  meliputi  kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam melaksanakan  layanan  tersebut,  maka  setiap kegiatan  layanan  tentunya  merujuk  pada  visi  dan misi  Muslimat.  Adapun  visi  Muslimat  adalah terwujudnya  masyarakat  sejahtera  yang  dijiwai ajaran  Islam  Ahlusunnah  wal  Jama’ah  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berke makmuran  dan  berkeadilan  yang  diridhai  Allah Swt. 22
Sejak kelahirannya pada tahun 1946-1952, Muslimat  menjadi  bagian  dari  NU.  Dalam  rentang antara  1904-1952,  kegiatan  NU  ditandai  dengan perjuangan kemerdekaan RI. Anggota-anggota NU termasuk  Muslimat  didalamnya  mengambil  peran yang cukup penting, seperti di dapur umum, Palang Merah,  sebagai  kurir  penghubung,  dan  bergabung dengan  pasukan-pasukan  pejuangseperti  Hizbullah dan  Sabilillah.  Pada  Muktamar  NU  ke-19  di Palembang,  NU  meningkatkan  dirinya  sebagai partai  politik  yang  juga  mengubah  bentuk organisasi  Muslimat  menjadi  badan  otonom  dari NU  dengan  nama  baru  “Muslimat  Nahdlatul Ulama”  yang  disingkat  Muslimat  NU.  Pada Muktamar NU ke-20 pada tahun 1954 di Surabaya diselenggarakan kongres pertama Muslimat sebagai badan  otonom  dari  NU.  Muslimat  membahas berbagai  masalah  perempuan,  antara  lain  masalah perkawinan dibawah umur.
Perjuangan  Muslimat  dalam  masalah  perkawinan ditunjukkan  dengan  mengambil  peran  dalam pembentukan  BP4  (Badan  Penasihat  Perkawinan dan  Penyelesaian  Perceraian).  Dalam  kongresnya ke-7 di Jakarta pada tahun 1959, Muslimat berhasil menghilangkan tabir dari arena kongres. Keputusan pentingnya  yang  dicapai  adalah  mengajukan pernyataan  kepada  anggota  PBNU  agar  anggota Muslimat  dapat  dicalonkan  sebagai  calon  prioritas untuk anggota DPR, DPRD, dan Konstituante. 23
Selain  Muslimat,  terdapat  oraganisasi  perempuan NU lainnya yang diperuntukkan kepada perempuan muda NU yang disebut Fatayat. Fatayat lahir secara resmi  tanggal  24  April  1950  M  bertepatan  dengan tanggal 7 Rajab 1317 H di Surabaya. Pada Kongres
22 Pimpinan Pusat Muslimat NU, Pedoman Organisasi dan Administrasi  Muslimat  NU ,  (Jakarta:  PP  Muslimat  NU,  2009), h. 3. 23 Khofifah  Indar  Parawansa, NU,  Perempuan  Indonesia: Sudut  Pandang  Islam  Tradisional ,  (Bandung:  Nuansa Cendekira, 2015), h. 160.
NU ke-15, ternyata dihadiri juga oleh puteri-puteri dari berbagai cabang  yang  mengadakan pertemuan untuk membentuk Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat  (Puteri  NUM).  Di  kongres  mereka mengusulkan  untuk  diterima  dan  disahkan  sebagai organisasi yang otonom di dalam NU, tapi kongres menyetujui Puteri NUM sebagai bagian dari NUM. Dua tahun kemudian Puteri NUM meminta kepada Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  untuk mempunyai  pimpinan  pusatnya  sendiri  yang terpisah  dari  NUM,  alasannya  karena  di  tingkat cabang  organisasi  Puteri  NUM  terus  bertambah. Pada  tanggal  26  Rabiul  Akhir  1939/  14  Februari 21950,  PBNU  menyetujui  pembentukan  pengurus Puteri  NUM  yang  diberi  nama  Dewan  Pimpinan Fatayat NU. 24
Fatayat  merupakan  bagian  dari  Muslimat  yang  tak terlepas  dari  dinamika  peran  kaum  perempuan  di tubuh NU. Kemunculan Fatayat menjadi spirit baru perjuangan  pemudi  NU  kala  itu  yang  melihat kompetensi  perempuan  pada  ranah  publik  tidak kalah  saing  dengan  kaum  laki-laki  yang  secara simbolis memiliki kekuasaan, kekuatan, pemberani dan  lain  sebagainya,  berbeda  dengan  kaum perempuan yang tidak mampu melakukan hal yang produktif.  Organisasi  Fatayat  bertujuan  untuk terbentuknya pemudi atau wanita muda Islam yang bertaqwa  kepada  Allah  Swt,  berakhlakul  karimah, bermoral,  cakap,  bertanggungjawab,  berguna  bagi agama,  nusa  dan  bangsa,  terwujudnya  masyarakat yang  berkeadilan  gender,  terwujudnya  rasa kesetiaan  terhadap  asas,  aqidah  dan  tujuan  NU dalam menegakkan syariat Islam. 25
Fatayat  sebagai  salah  satu  organisasi  dibawah naungan  NU  yang  menangani  aktifitas  perempuan muda keberadaannya sangat dibutuhkan, mengingat  organisasi  ini  cukup  menjadi  media untuk menyosialisasikan program-programnya dikalangan  generasi  muda.  Melihat  suatu  kondisi zaman modernisasi global pada saat ini, maka akan lebih  baik  ketika  kegiatan  tersebut  masih  dilestari- kan oleh para perempuan muda, guna mengarahkan suatu kebaikan dan juga untuk menambah wawasan ilmu  tentang  keagamaan,  memperkuat  pedoman agama  dalam  menjalani  kehidupan,  sebagai pedoman  untuk  generasi  perempuan  muda  dalam menyongsong  masa  depan.  Wanita  mempunyai beban yang berat, melestarikan generasi. Karena di
24 Dewi Anggriani, h. 125.
25 Arsip  Organisasi  Fatayat  Nahdlatul  Ulama, Peraturan Dasar  dan  Peraturan  Rumah  Tangga  Fatayat  NU ,(Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010), h. 11.
pundaknya  terdapat  kelunakan  naluri,  Al-Qur’an selalu  menghimbau  kaum  wanita  agar  berperangai yang  baik  dan  ikhlas  dalam  beramal,  agar  Allah senantiasa  mencurahkan  pertolongan  kepadanya dalam  melahirkan  generasi  baru. 26 Untuk  itu eksistensi  ilmu  merupakan  sarana  menuju  alam akhirat dan kebahagiaan ukhrawiyang juga sebagai perantara  mendekatkan  diri  kepada  Allah  sang pencipta,  sebab  hal  itu  tidak  akan  tercapai  kecuali dengan ilmu yang disertai dengan amal-nya. 27
Fatayat  bersifat  keagamaan,  kemasyarakatan,  dan kekeluargaan,  dalam  hal  ini  pemudi  Fatayat mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  peranan wanita  Indonesia  dalam  segala  bidang  kehidupan, bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam Islam telah menetapkan bahwa peran utama wanita adalah  sebagai  ibu  dan  pengatur  rumah  tangga, tetapi  di  lingkungan  masyarakat,  peran  utama wanita  ini  mempunyai  andil  yang  besar  bagi terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera  dengan kualitas  generasi  yang  baik. 28 Tugas  dan  peranan tersebut sejalan dengan kehendak Allah ketika Dia berdialog dengan para malaikat saat Dia menciptakan manusia pertama kali. 29
Dewasa  ini  perempuan  NU  pada  wilayah  publik telah mampu untuk menunjukkan perannya sebagai kaum  yang  tidak  termarginalkan.  Khusus  pada wilayah  politik,  perempuan  NU  dapat  dianggap memiliki  peran  yang  besar  mengingat  organisasi keperempuanan  NU ini, khususnya di Luwu Utara pada  Pilkada  Serentak  tahun  2015  berperan  aktif. Muslimat  dan  Fatayat  merupakan  organisasi keperempuanan yang sadar akan partisipasi politik.
1. Susunan Pengurus Muslimat Luwu Utara

## Muslimat NU
Ketua Suparmi M. Nurul Huda Sekretaris Hamsatun Bendahara Sitti Kumayyan Bid. Organisasi Nurlela Toib Bid. Dakwah Sitti Aisyah Bid. Pendidikan Nur Najma
26 Abu Iqbal al-Mahalli, Muslimah Modern: Dalam Bingkai Al-Qur’an  dan  Al-Hadits ,  (Yogyakarta:  Mitra  Pustaka,  2000), h.11.
27 Kamil  Musa, Anak  Perempuan  Dalam  Konsep  Islam, (Jakarta: Firdaus, 1994), h. 72.
28 Siti  Muslikhati, Feminisme  dan  Pemberdayaan Perempuan  dalam  TimbanganIslam ,  (Jakarta:Gema  Insani Press, 2004), h. 130.
29 Irfan  Supandi, Dahsyatnya  Menjadi Ibu  Rumah  Tangga , (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011), h. 50.
Bid. LKH Fitri Wahyuni Bid. Ketenagakerjaan Mania Ketua Bid. Kesehatan Bidan Waras
Sumber: Kantor Pimpinan Cabang Muslimat Luwu Utara

## 2. Susunan Pengurus Fatayat Luwu Utara
Fatayat NU Ketua Nur Najmah Wakil Ketua I Sumami Sholeh Ahmad Wakil Ketua II A. Nur Aeni Middin Sekretaris Mania Wakil Sekretaris A. Etryani Bendahara Anna S. Yahya Wakil Bendahara Rosmayanti
Sumber: Kantor Pimpinan Cabang Fatayat Luwu Utara

## Polarisasi Pilihan Politik Muslimat dan Fatayat
Polarisasi menurut KBBI yaitu pembagian atas dua bagian  (kelompok  orang  yang  berkepentingan  dan sebagainya) yang berlawanan. Berdasarkan pengertian  tersebut  antar  kedua  organisasi  NU yaitu  Muslimat  dan  Fatayat  pada  Pilkada  Serentak tahun  2015  yang  lalu  di  Luwu  Utara  memang memberikan  dukungan  yang  hanya  nampak dipermukaan  saja,  bahwa  dukungan  tersebut tidaklah  diberikan  kepada  Indah  Putri  Indriani secara  keseluruhan.  Ada  anggota  dari  kedua organisasi  ini  yang  tidak  memilih  Indah  Putri Indriani.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ibu Najma:
“Yang  tidak  mendukung  paling  hanya  berapa persen saja. Kita tidak bisa langsung hitung angka pastinya  dan  kita  ketahui  itu  namum  jumlahnya pasti sangat kecil” 30
Memberikan dukungan politik memang adalah hak setiap individu, bagi organisasi yang berada dalam satu  naungan  yang  sama  bukan  berarti  setiap anggotanya  memiliki  kesamaan  pilihan  politik kepada  calon  kepala  daerah.  Terdapat  faktor tertentu  yang  menyebabkan  mengapa para anggota Muslimat  dan  Fatayat  hanya  menampakkan  di permukaan  saja  dukungan  tersebut,  salah  satu diantaranya adalah adanya intervensi yang dilakukan  oleh  incumbent  untuk  memilih  dirinya kembali.  Intervensi  tersebut  dirasakan  oleh pegawai Pemda Luwu  Utara bahwa harus  memilih
30 Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
incumbent yaitu    Arifin  Junaidi  untuk  dapat kembali  menjadi  Bupati  Luwu  Utara.  Hal  tersebut disampaikan oleh Ibu Mania:
“Secara tidak langsung memang terdapat halyang demikian tetapi kita juga harus pandai, tidak boleh dijadikan sebagai alat politik” 31
Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Nurlela :“Yang  pegawai-pegawai  itu  takut  sama Bupati  yang  dulu  (Arifin  Junaidi)  karena  takut nanti  dimutasi  terus  dipindahkan  ketempat  yang jauh  makanya  mereka  yang  tidak  memilih  Ibu Indah  hanya  di  depan  saja  nampak  berikan dukungan ke Ibu padahal sebenarnya tidak” 32
Bukan  berarti  intervensi  yang  dilakukan  oleh incumbent saat  itu  memberikan  rasa  takut  kepada kaum  perempuan  khusunya  Muslimat  dan  Fatayat yang  berkarir  di  bidang  Pemerintahan.  Justru  hal yang sangat mengejutkan terjadi yaitu kemenangan yang  dirasakan  oleh  kaum  perempuan  itu  sendiri. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  ternyata perolehan  suara  Indah  Putri  Indriani  sangatlah tinggi  yaitu  90.824  (53,60  %)  suara  dibanding incumbent yaitu 78.614 (46,40 %) suara.
Berdasarkan  data  bahwa  perolehan  suara  Indah Putri  Indriani  sangat  jauh  di  atas  dibandingkan Arifin  Junaidi.  Kekuatan  incumbentternyata  dapat dikalahkan  dengan  kekuatan  yang  solid  diberikan kepada  Indah  Putri  Indriani.  Khususnya  Muslimat dan Fatayat memberikan kebaharuan corak berfikir kepada masyarakat terutama dari kalangan Nahdiyin.  Ada  pola  yang  sama  dilakukan  oleh kedua organisasi ini yaitu bermula dari membentuk keluarga kemudian keluar ke masyarakat menyatu- kan  persepsi  dan  pemahaman  berkaitan  dengan pemimpin  yang  senantiasa  berbuat  untuk  rakyat dan  mengedepankan  kepentingan  bersama  bukan kepentingan kelompok.
Dengan  adanya  pemahaman  akan  kedudukan perempuan  di  wilayah  publik  khusunya  politik, tidak  lagi  perempuan  menjadi the  second  class (kelas  kedua)  yang  berada  satu  tingkat  dibawah kaum  laki-laki.  Muslimat  dan  Fatayat  telah  sadar akan  hal  tersebut  untuk  itu  diperlukan  kedepannya komitmen  dan  mempersiapkan  generasi  yang memiliki  potensi  yang  besar  untuk  menjadi
31 Mania  (Sekertaris  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
32 Nurlela  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
pemimpin  yang  berasal  dari  kaum  perempuan  lagi dan  tentu  mengetahui  secara  detail  keinginan, permasalahan,  dan  tentu  cita-cita  dari  kaum perempuan itu sendiri.

## Bentuk Dukungan Muslimat NU
Ide bahwa politik bukan wilayah perempuan adalah ide  yang  selalu  didengungkan  semala  berabad- abad,  dan  ternyata  memang  sangat  efektif  untuk membatasi  perempuan  untuk  tidak  memasuki wilayah  ini.  Terminologi  publik  dan  privat  yang erat  kaitannya  dengan  konsep  gender,  peran gender, dan stereotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan diantara perempuan  dan  laki-laki.  Akibat  yang  paling  jelas dari  situasi  politik  seperti  itu  adalah  marginalisasi dan  pengucilan  perempuan  dari  kehidupan  politik formal.  Ini  artinya,  keberadaan  perempuan  dalam kehidupan  politik  formal  dibanyak  tempat  mem- perlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan. Akar  dari  semua  persoalan  tersebut  adalah  budaya patriarkiyang  menghambat  semua  ruang  gerak perempuan disemua bidang termasuk juga dibidang politik.  Dalam  artian  politik  yang  konvensional, politik  hanya  dilihat  semata-mata  sebagai  kegiatan how to exercise the power yang membatasi lingkup aktivitas  politik  hanya  semata-mata  pada  aktivitas seperti voting (pemungutan  suara), lobby (lobi), campaign (kampanye), dan lainnya yang sejenis. 33
Namun hal tersebut justru berbanding terbalik yang ada  di  Luwu  Utara,  pasalnya  kaum  perempuan secara  umum  yang  ada  di  daerah  tersebut  mampu mendobrak  pola  patriarki  yang  ada  selama  ini terjadi  dan  hal  tersebut  dapat  terbukti  dengan terpilihnya  Indah  Putri  Indriani  sebagai  Bupati Luwu  Utara  dan  membuat  banyak  pihak  kagum sebab  ini  adalah  kali  pertamanya  di  Sulawesi Selatan  ada  Bupati  yang  berasa  dari  kaum perempuan.  Hal  tersebut  bukanlah  tanpa  sebab, semua  pihak  memiliki  peran  masing-masing termasuk  organisasi  keperempuanan  yang  berasal dari NU yaitu Muslimat dan Fatayat.
Sebagai  individu  yang  memiliki  hak  politik  untuk memilih,  para  anggota  dari  Muslimat  dan  Fatayat menggunakan  hak  pilihnya  sebagai  bagian  dari partisipasi  politiknya,  namun  tidak  semua  dari anggota  Muslimat  dan  Fatayat  memberikan dukungan  politiknya  ke  Indah  Putri  Indriani  yang disebebakan  oleh  faktor  tertentu.  Adapun  bentuk
33 Ani  Widyani  Soetjipto,  P olitik  Perempuan  Bukan Gerhana Esai-EsaiPilihan , (Jakarta: Kompas, 2005), h. 25-26.
dukungan  yang  diberikan  oleh  Muslimat  adalah sebagai berikut:

## 1.Kampanye Politik
Kampanye  ialah  sebuah  upaya  yang  diorganisir oleh  satu  kelompok  (agen  perubahan)  yang ditujukan  untuk  mempersuasi  target  sasaran  agar bisa  menerima,  memodifikasi  atau  membuang  ide, sikap  dan  perilaku  tertentu.  Mengubah  sikap  dan perilaku  seseorang  agar  bisa  menerima  apa  yang disampaikan,  bukanlah  suatu  pekerjaan  yang mudah  apalagi  kalau  ingin  mengubah  sikap  dam kepercayaan  seseorang  terhadap  apa  yang  telah diyakininya selama ini. 34
Di era demokrasi seperti ini,  wacana  kepemimpin- an perempuan sepertinya sudah menemukan tempat dan  peluang  untuk  mengambil  peran.  Seperti halnya  Muslimat,  Muslimat  tidak  lagi  berkutat pada wilayah spiritual keagamaan saja namun lebih dari  itu,  di  ruang  publik  khususnya  politik Muslimat  menjadi  bagian  di  dalamnya  karena peran  dan  posisinya.  Pada  Pilkada  Serentak  tahun 2015  yang  lalu,  Muslimat  menjadi  pioner  untuk mengkampanyekan Indah Putri Indriani dan Thahar Rum  untuk  terpilih  sebagai  Bupati  dan  Wakil Bupati  Luwu  Utara.  Organisasi  otonom  NU  ini secara  aktif  mengkampanyekan  pasangan  tersebut. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Muslimat Luwu Utara, Ibu Parmi:
“Kami semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren,  pimpinan  -  pimpinan  pengajian, pimpinan  -  pimpinan  Yasinan,  pimpinan-pimpinan tahlinan  secara  bersama-sama  soan  ke  Ibu  (Indah Putri  Indriani)  untuk  mendukungnya  dan  siap untuk  mengkampanyekan  beliu  dengan  cara  turun ke masyarakat secara langsung” 35
Aktifitas  yang  dilakukan  oleh  Muslimat  NU  dan beberapa  Tokoh  Agama  untuk  mendukung  secara langsung  dan  siap  untuk  memenangkan  Ibu  Hj. Indah  Putri  Indriani  merupakan  bentuk  partisipasi politik  konvensional  karena  secara  langsung terlibat  didalamnya  dan  salah  satu  bentuk  dari partisipasi  politik  konvensional  adalah  melakukan kampanye politik.
Selama  menjabat  sebagai  Wakil  Bupati  hingga menjadi  Bupati  Luwu  Utara,  Indah  Putri  Indiriani sangat  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.
34 Ibnu Hajar, h. 26.
35 Parmi  (Ketua  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
Indah  Putri  Indriani  memiliki  kuasa  untuk memproduksi wacana berkaitan dengan kepemimpinan  kaum  perempuan  yang  konstruktif dalam perpolitikan daerah, sehingga dengan mudah masuk  ke tengah-tengah  masyarakat. Bukan  hanya itu,  Indah  Putri  Indriani  berkomuniakasi  dengan baik  kesemua  pihak  tanpa  memandang  latar belakang seseorang/kelompok sehingga masyarakat merasa  simpati  kepada  beliau.  Selain  itu  beliau juga  intens  bermitra  dengan  siapa  saja  termasuk dari kalangan NU dan khusunya Muslimat. Seperti yang  disampaikan  oleh  Alwi,  anggota  Muslimat Luwu Utara .
“Ibu  Indah  itu  sebelum  mau  menjadi  Bupati memang  selalu  berkomunikasi  dengan  kita  jadi dari  situ  kita  dapat  lihat  bahwa  kehadirannya disetiap  kegaitan  kami  bukan  semata-mata  mau mencari  dukungan  baru  datang  ke  kita.  Jadi selama  ini  tidak  ada  perubahan  terhadap  Ibu Indah,  justru  malah  lebih  terbuka,  cepat  dilayani dan  setiap  diundang  untuk  menghadiri  kegiatan keagamaan  beliau  selalu  menyempatkan  untuk hadir  setiap  kegiatan  kita.  Nah  dari  situ  kita merasa bersimpati dengan beliau” 36
Hal serupa disampaikan oleh Indarwati :“Ibu Indah itu  sebelum  Pilkada  memang  sangat  rajin komunikasi dengan kita. Istimewahnya Ibu itu biar malam  dan  Ibu  sudah  tidur  tapi  kalau  kita (Muslimat) yang datang mau bertemu langsung itu dia  terima  kami.  Bahkan  setelah  Pilkada  lebih bagus Ibu itu tidak ada yang beda. Makanya kami rela untuk mengkampanyekan” 37
Seperti yang disampaikan oleh Alwi dan Indarwati sebenarnya  merupakan  apresiasi  yang  diberikan kepada  Indah  Putri  Indriani  sebab  beliau  memang memiliki ketulusan untuk bekerja terhadap masyarakat  yang  ada  di  Luwu  Utara.  Muslimat yang  seluruhnya  adalah  kaum  perempuan,  dapat menjadi  kekuatan  bagi  kaumnya  sendiri  dan  untuk kemajuan  kaumnya  sendiri  selama  mampu  untuk tetap  solid  disetiap  keadaan.  Solidaritas  antara wanita bisa  menjadi daya pengubah  yang kuat dan dapat  mempengaruhi  perkembangan  hari  esok dengan  cara  yang  menguntungkan,  tidak  hanya bagi  wanita  tapi  juga  bagi  laki-laki.  Namun, solidaritas semacam ini harus digalang di atas dasar pemahaman  yang  jelas  tentang  apa  yang  tengah
36 Alwi  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
37 Indarwati  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
Polarisasi Dukungan Politik... | 22
berlangsung  di  negara-negara  miskin  agar  tidak dimanfaatkan  untuk  tujuan-tujuan  lain  yang  secara diametrik  berlawanan  dengan  makna  keadilan  dan kemerkedaan bagi semua orang. 38
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  antara laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan kodrati  saja  yaitu  hanya  perbedaan  jenis  kelamin, tetapi tidak memiliki perbedaan terhadap kedudukan  didalam  struktur  sosial.  Perempuan yang  ingin  berkiprah  di  lingkungan  publik,  masih sulit  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab  di lingkungan  domestik.  Perempuan  dalam  hal  ini kurang  berdaya  untuk  menghindar  dari  beban ganda  tersebut  karena  tugasnya  sebagai  pengasuh anak  sudah  merupakan  persepsi  budaya  secara umum. Kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan  dari  pada  laki-laki. 39 Namun,  dengan adanya  gelar  pendidikan  yang  dinobatkan  kepada seorang perempuan yang memberikan tanda bahwa seseorang  tersebut  merupakan  suatu  ikhtiar  untuk melakukan perlawanan kepada kaum laki-laki yang selama  ini  mendominasi  disemua  sektor  termasuk wilayah politik.
Indah  Putri  Indriani  mampu  untuk  membuktikan bahwa  kaum  perempuan  tidak  selamanya  harus berada  di  wilayah  domestik  saja  dan  juga  tidak harusdimarginalkan. Kaum perempuan juga berhak untuk  berpendidikan  tinggi  seperti  Indah  Putri Indriani ini. Selain itu, Indah Putri Indriani ini yang pernah  menjadi  Dosen  Pascasarjana  UI  juga  ber- janji  akan  memberikan  jaminan  beasiswa  dari  SD hingga  SMA  bagi  warganya,  agar  masyarakat Luwu Utara menjadi tercerahkan dengan pendidik- an  yang  layak  di  Luwu  Utara. 40 Hal  ini  tentu bertujuan  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan bagi  generasi  selanjutnya  untuk  berbuat  yang terbaik untuk negeri sendiri tanpa ada jenis kelamin yang  harus  terdiskriminatifkan.  Antara  laki-laki dan  perempuan  sama  kedudukannya,  keduanya berhak untuk menjadi siapa saja di wilayah publik.
Selain  itu  untuk  menunjang  aktifitas  dalam  proses berkampanye,  Muslimat  senantiasa  menghaturkan do’a kepada Indah Putri Indriani dan Thahar Rum. Secara sederhana do’a merupakan wujud penyadar- an atas diri yang tidak mempunyai daya dan upaya
38 Nawal  El  Saadawi, PerempuanDalam  Budaya Patriarki , Terj. Zulhilmiyasari Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. XXI.
39 Nasaruddin Umar, h. 76
40 https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri- indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel  (Diakses  Pada  19 November 2017 Pukul 19.25 WITA)
terhadap  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kehidupan  ini,  setiap  manusia  senantiasa  meminta dan  memohon  kepada  Allah  Swt.  guna  tujuan tertentu.  Di  kalangan  awam,  do’a  terhaturkan apabila seseorang/kelompok berada dalam keadaan cemas  terhadap  keadaan  fana’  (kehancuran). Namun  apabila  do’a  terhaturkan  dan  terpancar keyakinan bahwa Yang Maha Esa dan Maha Benar itu  pasti  ada,  maka  Allah  Swt.  mengabulkan permintaan  hambanya  yang  benar-benar  bertaqwa kepada-Nya.
Hal  inilah  yang  menjadi  bekal  Muslimat  Luwu Utara  untuk  mendukung  Indah  Putri  Indriani  pada Pilkada  Serentak  tahun  2015  yang  lalu.  Melalui do’a  pula,  Muslimat  mendeklarasikan  diri  untuk mendukung  beliau  sebagai  calon  Bupati  Luwu Utara periode 2016-2021. Hampir disetiap kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat Luwu Utara mereka menyempatkan  untuk  mendo’akan  beliau  ataupun ketika  bertemu  secara  langsung.  Hal  ini  pun diperjelas  oleh  Ketua  Muslimat  Luwu  Utara  yang pernyataannya sebagai berikut:
“Saya sampaikan ke Ibu (Hj. Indah Putri Indriani). Ibu  hati  saja  yang  diukur,  kalau  ibu  ingin mencalonkan  diri  dan  mau  membantu  NU InsyaAllah  kita  do’akan,  kita  hanya  menawarkan do’a  saja  kepada  Ibu  (Hj.  Indah  Putri  Indriani) sebab  tidak  ada  yang  mustahil  bagi  Allah  Swt  Bu yang penting Ibu mau duludan kita akan bantu” 41
Dukungan  yang  dilakukan  oleh  Muslimat  dalam bentuk  do’a  merupakan  upaya  untuk  mendapat pemimpin  yang  arif,  bijak  dantidak  diskriminatif terhadap  jenis  kelamin  tertentu.  Indah  Putri Indriani  dirasa  pantas  untuk  menjadi  Bupati  sebab beliau merupakan sosok yang dapat mengakomodir semua  kepentingan,  merakyat,  dapat  merangkul semua  dan  tidak  diskriminatif  terhadap  orang/ kelompok  apalagi  diskriminatif  terhadap  jenis kelamin  tertentu.  Berbeda  dengan  Bupati  yang sebelumnya  menjabat  yaitu  Arifin  Junaidi  yang oleh  orang-orang  Muslimat  Luwu  Utara  merasa kecewa  terhadap  kepemimpinannya.  Seperti  yang disampaikan oleh Nurlela, anggota Muslimat:
“Karena  Pak  Bupati  yang  dulu  (Arifin  Junaidi) tidak  begitu  perhatian/dekat  sama  kita  (Muslimat) bahkan kami tidak pernah ketemu secara langsung. Kita  undang  dia  dipengajian  NU  datangnya terlambat  sampai  kacau  kegiatan  tersebut,  karna
41 Parmi  (Ketua  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
acaranya tidak boleh dimulai kalau Pak Bupatinya belum  datang.  Beda  sama  Ibu  (Indah  Putri Indriani) dia itu merakyat, merangkul semua, tidak pilih-pilih.  Walaupun  sama  orang  kecil  dia  itu sapu ratalah mengayomi semua beda sama Bupati yang dulu jaga jarak dia” 42
Itulah  sebabnya  mengapa  anggota  dan  pengurus Muslimat  mendoakan  Indah  Putri  Indriani  untuk dapat  menjadi  Bupati  Luwu  Utara.  Melalui  do’a seluruh  anggota  dan  pengurus  Muslimat  men- dukung  secara  penuh  Indah  Putri  Indriani.  Do’a yang  ditawarkan  pun  merupakan  do’a  yang  tidak hanya  berasal  dari  Muslimat  saja  melainkan  ada juga  dari  kalangan  Ulama,  Tokoh  NU  dan pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang bukan hanya berasal dari Luwu Utara saja namun ada juga para  ustadz-ustadz  yang  berasal  dari  luar  Luwu Utara  seperti  Ustadz  Sirkinwanto  dari  Makassar dan  Ustadz  Hafid  dari  Takar.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  pemimpin  yang benar-benar  peduli  terhadap  masalah  yang  ada  di daerah  ini,  bukan  hanya  sekedar  pencitra  politik yang dibangun.

## 2.Kontrak Politik Muslimat - Indah Putri Indriani
Dukungan  Muslimat  Luwu  Utara  terhadap  Indah Putri Indriani selain melakukan aktifitas kampanye, mendeklarasikan  diri  melalui  do’a  yang  diper- untukkan kepada Indah Putri Indriani, juga terdapat kontrakyang  dilakukan  antara  Muslimat  dan  Indah Putri Indriani.  Sebagai organisasi  keagamaan  yang visinya  adalah  terwujudnya  masyarakat  sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama’ah dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berkemakmuran  dan  berkeadilan  yang  diridhai Allah  Swt.  Sudah  sepatutnya  hal  tersebut  harus dilaksanakan  bukan  hanya  di  lingkungan  NU  saja tetapi  harus  juga  dirasakan  oleh  orang  lain  dan bukan  hanya  kaum  perempuan  saja  tetapi  harus dirasakan  juga  oleh  kaum  laki-laki  agar  visi tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Muslimat secara nasional.
Visi yang ditawarkan oleh Indah Putri Indriani dan Thahar  Rum  adalah  Luwu  Utara  yang  religius dengan  pembangunan  berkualitas  dan  merata  yang berlandaskan  kearifan  lokal. 43 Tujuan  visi  tersebut yaitu  untuk  menanamkan  kesadaran  beragama dalam kehidupan sosial yang ada di Luwu Utara.
42 Nurlela  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 27 September 2016).
43 https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan-misi.html (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.59 WITA)
Dalam  program  religius  yang  dirintis  oleh  Putri Indriani ini diantaranya adalah shalat subuh secara berjamaah,  program  T10  atau  tauziah  keagamaan 10  menit  dan  program  pengajian  bulanan  yang tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  pegawai  Pemda saja  namun  program  pengajian  bulanan  ini  juga diperuntukkan kepada masyarakat secara langsung. Selain  itu,  ada  permintaan  dari  Muslimat  kepada Indah  Putri  Indriani  ketika  saat  itu  menjadi  calon Bupati  yaitu  membantu  program  Muslimat  untuk mensukseskannya.  Hal  tersebut  didasarkan  pada permasalahan  ummat  khusunya  dari  kalangan  NU di  daerah  yang  perlu  perhatian  besar  Pemda  sebab otoritas  organisasi  tidak  dapat  menyelesaikannya karena  keterbatasan  pendanaan.  Adapun  yang menjadi  kontrak  politik  Muslimat  dan  Indah  Putri Indriani  adalah  pengajian  bulanan  yang  intens dilakukan,  santunan  anak  yatim  dan  lansia, kesejahteraan  guru  TPA/TPQ  dan  menghadiri  hari besar NU.
Muslimat  menawarkan  beberapa  poin  yang disampaikan  kepada  Indah  Putri  Indriani  untuk dijadikan  sebagai  kontrak  politik  antar  keduanya. Secara umum program yang ditawarkan oleh Indah Putri  Indriani  memang  sejalan  dengan  kebutuhan Muslimat    namun  ada  hal  yang  lain  juga  perlu untuk diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh Parmi sebagai berikut:
“Kita  cari  program-program  kandidat  yang  sama dengan  program  kita  (Muslimat)  dan  mengeti permasalahan. Program-program yang Ibu tawarkan  sejalan  dengan  Muslimat.  Tidak  ada kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  organisator tapi secara ummat karena Muslimat tidak terlepas dari ummat” 44
Program religius tersebut merupakan program yang bukan  untuk  kepentingan  Muslimat  semata melainkan  untuk  kesejahteraan  ummat  khususnya orang-orang  NU  yang  membutuhkan  banyak perhatian PemerintahDaerah.

## Bentuk Dukungan Fatayat NU
Secara organisasi Muslimat dan Fatayat merupakan organisasi  yang  berada  dalam  naungan  yang  sama yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Kedua  organisasi keperempuanan  NU  ini  memiliki  aturan  tersendiri didalamnya. Organisasi Fatayat merupakan organisasi perempuan muda, yang dimana lingkungan aktifitasnya adalah tentang keagamaan.
44 Parmi  (Ketua  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
Polarisasi Dukungan Politik... | 24
Dalam  organisasi  ini  perempuan  berperan  untuk memperjuangkan  agama  dan  membangun  kualitas generasi  pemudi  yang  berpedoman  pada  Al- Qur’an. 45
Tugas untuk memperjuangkan agama dan pembangunan  generasi  pemudi  Fatayat  merupakan suatu  jalan  untuk  memberikan  kesempatakan kepada  pemudi  Fatayat  untuk  berkesempatan dalam  menjalankan  perintah  Allah  Swt.  Hal tersebut  sesuai  dengan  tugas  manusia  yaitu menyeru  kepada  yang  ma’ruf  danmencegah terjadinya  kemungkaran  di  muka  bumi  ini.  Hal inilah yang juga memotivasi pemudi Fatayat Luwu Utara untuk turut serta dalam agenda melaksanakan perintah  Allah  Swt.,  berperan  aktif  dalam masyarakat,  dan  juga  mendukung  Pemerintah Luwu Utara dalam mencapai programnya.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Fatayat  pada Pilkada  tahun  2015  yang  lalu  adalah  melakukan mobilisasi  kader  Fatayat.  Hal  ini  merupakan  suatu bentuk  dukungan  terhadap    Indah  Putri  Indriani yang diberikan oleh Fatayat.

## 1.Mobilisasi Kader Fatayat
Fatayat  berkeinginan  kaum  perempuan  untuk berkiprah  secara  leluasa  di  ruang  publik  apalagi dengan  adanya  gender  membuat  pemahaman  kita akan  kedudukan  antara  perempuan  dan  laki-laki adalah sama perannya. Dengan melakukan mobilisasi  kader  Fatayat  dapat  memberikan dukungan kepada  Indah Putri Indriani. Inilah yang ditegaskan oleh Najma.
“Dengan  adanya  gender  tidak  ada  lagi pengklasifikasian  antaralaki-laki  dan  perempuan, keduanya  bebas  untuk  berkiprah  didunia  apa  saja termasuk  dunia  politik.  Saya  secara  pribadi memberikan  himbauan  kepada  kader  untuk memilih  calon  yang  memiliki  kesamaan  dengan kitanamun  kembali  lagi  ke  kader  mau  memilih siapa karena itu hak mereka” 46
Terjadinya  suatu  proses  transformasi  menandakan suatu  keadaan  yang  harus  dirubah.  Transformasi sekaligus  mencakup  tiga  unsur  dalam  prosesnya yaitu  perbedaan,  adanya  identitas  tertentu,  dan
45 Elis Erviana, “Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul  Ulama  Di  Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2008-2013”, Jurnal  Genta, Vol.II  No.  2, (September 2014), h. 290.
46 Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
bersifat  historis  yang  terikat  pada  konteks. 47 Transformasi  sosial  merupakan  perubahan  pola perilaku,  hubungan  sosial,  lembaga  dan  struktur sosial  pada  waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu, transformasi  merupakan  suatu  proses  perubahan atau  pembaharuan  cara,  bentuk,  model,  strategi maupun pendekatan dalam lingkup waktu tertentu. Sejalan dengan hal diatas, Fatayat sadar akan posisi mereka  sebagai  perempuan  dan  peran  mereka  di ruang publik termasuk dunia politik. Sesuai dengan penjelasan Darmini sebagai berikut:
“Kita  setuju  kaum  perempuan  untuk  berkiprah dimana  saja.  Kita  sebagai  perempuan  harus memperjuangkan cita-cita kami sebagai perempuan.  Kami  tidak  mau  kalah  saing  dengan laki-laki. Ibu Indah sebagai perempuan setidaknya dapat  mewakili  kami  ditambah  program-program yang ditawarkan” 48
Hal yang senada pun disampaikan oleh Sumri: “Sebagai perempuan kita harusnya bangga karena mengemban  beban  ganda.  Untuk  itu  kita  sebagai perempuan  harus  maju  dan  turut  serta  dalam pemberdayaan perempuan dimana saja” 49
Keterpilihan  Indah  Putri  Indriani  sebagai  Bupati Luwu  Utara  memang  tidaklah  terlepas  dari  peran Muslimat  dan  Fataya.  Namun,  dibalik  semua  itu ternyata  dukungan  tersebut  hanyalah  nampak dipermukaan  saja  sebab  pada  kenyataannya beberapa  anggota  Muslimat  dan  Fatayat  secara pribadi  tidak  memberikan  suaranya  pada  Indah Putri  Indriani.  Bukan  berarti  dengan  adanya  calon Bupati  dari  kaum  perempuan  saat  itu  semua perempuan  memilih  yang  berasal  dari  kaumnya juga.  Hal  tersebut  terbukti  bahwa  tidak  semua kaum  perempuan  memilih  Indah  Putri  Indriani yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  satu diantaranya  adalah  ketakutan  yang  dirasakan  oleh ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  sebab  saat  itu  sudah ada  penegasan  bahwa  harus  memilih incumbent pada  Pilkada  2015  yang  lalu.  Akan  tetapi persentasenya  sangat  minim  sebab  para  anggota Muslimat  dan  Fatayat  sudah  membulatkan  tekad agar  memiliki  pemimpin  yang  berasal  dari  kaum perempuan, mengerti permasalahan perempuan dan memiliki kesamaan program dengan Muslimat dan Fatayat.
47 Zaeny, Gerakan Keagamaan Di Indonesia , (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 12.
48 Darmini  (Anggota  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.
49 Sumri  (Anggota  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

## 2.Mendukung Program Indah Putri Indriani
Fatayat  mencoba  untuk  turut  serta  melakukan upaya  agar  pengembangan  agama  di  dalam masyarakat  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai dengan  ajaran  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Salah  satu cara yang dilakukan oleh Fatayat adalah mendukung  program  religius  dan  pengembangan kaum perempuan yang ditawarkan oleh Indah Putri Indriani dan Thahar Rum pada Pilkada tahun 2015 yang  lalu.  Hal  ini  merupakan  bentuk  dukungan agar  ajaran  agama  di  dalam  masyarakat  dapat berjalan sesuai perintah Allah Swt.
Sebagaimana  yang  disampaikan  Ketua  Fatayat: “Sejalan  dengan  cita-cita  Fatayat,  Ibu  Indah memiliki  kesamaan  dengan  kita  (Fatayat),  dimana Visi  Ibu  yaitu  mewujudkan  Luwu  Utara  yang religius karna itu kita juga mau melihat nilai-nilai keagamaan  itu  lahir  di  Luwu  Utara  jadi  otomatis sangat sejalan dengan dengan kita agar syiar-syiar agama itu nampak” 50
Di  bidang  pemberdayaan  ekonomi,  salah  satu upaya Indah adalah pelatihan bagi kaum perempuan. Sebagai langkah awal untuk menunjang itu semua Pemerintah Daerah memberikan  dana  hibah  kepada  seluruh  organisasi yang  ada  di  Luwu  Utara  yang  tujuannya  untuk peningkatan produktivitas organisasi dan masyarakat  yang  terlibat  dalam  pelatihan  tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Najma:
“Kami diberikan dana hibah untuk pengembangan organisasi. Pemberian dana tersebut agar organisasi  bisa  hidup  dan  kita  semakin  kuat.  Jika organisasi  berkembang  maka  sampai  ke  akar rumput  semua  menjadi  kuat  (tingkat  Dusun)  dan tentu ini membuat kami semakin semangat” 51

## PENUTUP
Dari  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa; Pertama ,  antar  kedua  organisasi  NU  yaitu Muslimat dan Fatayat pada Pilkada Serentak tahun 2015  yang  lalu  di  Luwu  Utara  memang memberikan  dukungan  yang  hanya  nampak dipermukaan  saja,  bahwa  dukungan  tersebut tidaklah  diberikan  kepada  Indah  Putri  Indriani secara  keseluruhan.  Ada  anggota  dari  kedua organisasi  ini  yang  tidak  memilih  Indah  Putri
50 Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
51 Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
Indriani.  Muslimat  secara  tegas  memberikan dukungan dukungan sedangkan Fatayat ragu untuk memberikan  dukungan.  Memberikan  dukungan politik  memang  adalah  hak  setiap  individu,  bagi organisasi  yang  berada  dalam  satu  naungan  yang sama  bukan  berarti  setiap  anggotanya  memiliki kesamaan  pilihan  politik  kepada  calon  kepala Daerah.
Kedua ,  Muslimat  dan  Fatayat  mencoba  untuk melakukan proses untuk mengembangkan anggotanya  dengan  tidak  buta  terhadap  politik. Salah  satu  caranya  adalah  dengan  memberikan dukungan  kepada  Indah  Putri  Indriani.  Adapaun bentuk  dukungan  yang  diberikan  oleh  Muslimat adalah  dengan  melakukan  kampanye  politik  serta mendo’akan  Indah  Putri  Indriani  agar  menjadi Bupati  Luwu  Utara.  Selain  itu  bentuk  dukungan lainnya  yaitu  dengan  mengadakan  kontrak  politik berupa  pengajian  bulanan,  kesejahteraan  guru TPA/TPQ,santunan  anak  yatim  dan  lansia,  serta senantiasa  hadir  disetiap  hari  besar  NU  dan Muslimat.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  Muslimat, Fatayat  yang  di dalamnya adalah para pemudi NU juga  melakukan  hal  yang  sama  dengan  cara memobilisasi  kader  Fatayat  dan  memberikan dukungan  kepada  Indah  Putri  Indriani  karena adanya  kesamaan  visi  dan  program  untuk pengembangan  kaum  perempuan  khususnya  di Luwu Utara.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Iqbal  al-Mahalli, Muslimah  Modern:  Dalam Bingkai Al-Qur’an
dan Al-Hadits , (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).
Afan  Gaffar, Javaners  Voters,  A  Case  Study  of Election  Under  a  Hegemonic  Party  System, (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 1992).
Ahmad  Ni’am  Shidqi,  “Gerakan  Pengarusutamaan Gender  Fatayat  NU  Cabang  Jepara  Jawa Tengah  (2000-2007)”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga, 2013).
Akhmad  Dani  dan  Siti  Hadilang, Penganggaran Pro  Poor  dan  Responsif  Gender  Cerita Sukses  dari  Sinjai  dan  Luwu  Timur , (Makassar:  Komite  Pemantau  Legislatif, 2014).
Alvema  Miaz, Partisipasi  Politik  Pola  Perilaku Pemilih  Pemilu  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi ,  (Padang:  UNP  Press  Padang, 2012).
Ani  Widyani  Soetjipto,  P olitik  Perempuan  Bukan Gerhana Esai-EsaiPilihan , (Jakarta: Kompas, 2005).
Arsip  Organisasi  Fatayat  Nahdlatul  Ulama, Peraturan  Dasar  dan  Peraturan  Rumah Tangga  Fatayat  NU ,(Sidoarjo:  Pimpinan Cabang, 2010).
Asep  Saifuddin  Chalim, Membumikan  Aswaja Pegangan  Para  Guru  NU ,  (Surabaya: Khalista, 2012).
Dewi  Anggriani, Perempuan  Dalam  Dinamika Beragama:  Suatu  Tinjauan  Antropologi Agama ,  (Makassar:  Alauddin  University Press, 2013).
Elis  Erviana,  “Sejarah  Perkembangan  Organisasi Fatayat  Nahdlatul  Ulama  Di  Kecamatan Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun 2008-2013”, Jurnal  Genta, Vol.II  No.  2, (September 2014).
Ibnu Hajar, Teori dan Praktek Komunikasi Politik , (Yogyakarta, Genta Press, 2015).
Irfan  Supandi, Dahsyatnya  Menjadi  Ibu  Rumah Tangga , (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011).
Kamil  Musa, Anak  Perempuan  Dalam  Konsep Islam, (Jakarta: Firdaus, 1994).
Khofifah  Indar  Parawansa, NU,  Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional , (Bandung: Nuansa Cendekira, 2015).
Mami Hajaroh, “Divusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, Disertasi (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta,
2012).
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008).
Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender Perspektif  Al-Qur’an ,  (Jakarta:  Dian  Rakyat, 2010).
Nawal  El  Saadawi, PerempuanDalam  Budaya Patriarki ,  Terj.  Zulhilmiyasari  Cet.  II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
Nurlira  Goncing,  “Perilaku  Elit  Politik  Nahdlatul Ulama  Pasca  Orde  Baru  Di  Kota  Makassar”, Skripsi (Makassar:Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar  Fakultas  Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013).
Nusrokh Diana, “Kelahiran Muslimat NU”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  Fakultas  Adab  dan  Ilmu  Budaya, 2015).
Pimpinan Pusat Muslimat NU, Pedoman Organisasi  dan  Administrasi  Muslimat  NU ,
(Jakarta: PP Muslimat NU, 2009).
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007).
Ririn Ramdani, “Perempuan, Politik Dan Parlemen
Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)”, Skripsi (Makassar:  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik,2016). Siti  Muslikhati, Feminisme  dan  Pemberdayaan Perempuan dalam TimbanganIslam ,
(Jakarta:Gema Insani Press, 2004).
Sri  Sumarni  Sjahril,  “Politik  Perempuan  Di  Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Partai Nasdem Kota Makassar)”, Skripsi (Makassar: Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan
Politik,2016).
Susan  Alice  Watkins,  Martha  Rodrigues  dan Marisa  Rueda, Feminisme  Untuk  Pemula , (Yogyakarta: Resist Book, 2007).
Syarifuddin  Jurdi, Kekuatan  Politik  Indonesia
Kontestasi Ideologi dan Kepentingan , (Yogyakarta:  Lab.  Ilmu  Politik  UINAM,
2015). Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi ,
(Jakarta: Alfabeta, 2006).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2009).
Zaeny, Gerakan  Keagamaan  Di  Indonesia , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

## Wawancara
Darmini  (Anggota  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.
Najma  (Ketua  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
Mania  (Sekertaris  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara), wawancara tanggal 27 September 2017.
Parmi  (Ketua  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
Alwi  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 26 September 2017.
Indarwati  (Anggota  Muslimat  NU  Kab.  Luwu Utara),  wawancara  tanggal  27  September 2017.
Sumri  (Anggota  Fatayat  NU  Kab.  Luwu  Utara), wawancara tanggal 28 September 2017.

## Website
https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri- indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel (Diakses  Pada  19  November  2017  Pukul 19.25 WITA) https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan- misi.html  (Diakses  Pada  19  November  2017 Pukul 19.59 WITA)