## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
21 (3), 2022, 274 – 284
DOI : 10.14710/ jkli.21.3.274-284
Konflik  Sosial  dan  Pengendalian  Malaria  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tahun 2021

## Shinta*, Helper Sahat P Manalu
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) *Corresponding author : shintaprawoto@gmail.com
Info Artikel:Diterima 12 Mei 2022 ; Direvisi 31 Juli 2022 ; Disetujui 1 Agustus 2022 Tersedia online : 18 Oktober 2022 ; Diterbitkan secara teratur : Oktober 2022
Cara sitasi (Vancouver): Shinta S, Manalu HSP. Konflik Sosial dan Pengendalian Malaria Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tahun 2021. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2022 Oct;21(3):274- 284. https://doi.org/10.14710/jkli.0.0.274-284.

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Kabupaten  Purworejo,  Provinsi  Jawa  Tengah  mempunyai  sejarah  panjang  malaria.    Tahun 2004  Purworejo  berhasil  menekan  kasus  malaria,  meskipun  terkadang  masih  timbul  fluktuasi.    Tahun  2019 malaria  Purworejo  sudah  sangat  menurun,  sehingga  dapat  mempersiapkan  diri  untuk  proses  penilaian  bebas malaria.    Tahun  2020  sudah  tidak  ditemukan  lagi  kasus indigenous ,  kecuali  kasus  impor.    Tahun  2021  terjadi pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak angka kesakitan dan kematian.  Tujuan penelitian untuk mengetahui situasi malaria di Kab. Purworejo, dalam upaya mencapai eliminasi malaria tahun 2021.
Metode :  Penelitian  ini  merupakan qualitative  study yang  dilakukan  dengan  metode  wawancara  mendalam dengan narasumber Kepala Dinas dan Penanggung Jawab Program Malaria dari Dinkes Kab. Purworejo, Kepala Puskesmas  dan  Penanggung  Jawab  Program  Malaria  dan  Juru  Malaria  Desa/JMD  dari  Puskesmas  Bener  dan Puskesmas  Loano  (n=10).      Data  diperoleh  dari  rekaman  hasil  wawancara  dan  komunikasi  WA  serta  telefon, kemudian  dilakukan  transkrip  hasil  wawancara  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis.        Untuk  memperkaya analisis  digunakan  paparan  hasil round  table  discussion dengan  narasumber stake  holder Dinkes  Kab.  dan Puskesmas tersebut (n=6).
Hasil : Pada masa Pandemi Covid-19, Program Pengendalian Malaria Kab. Purworejo dapat beradaptasi dengan Program Pengendalian  Covid-19.   Munculnya kembali kasus malaria diduga bermula dari adanya kasus impor yang  tidak terdeteksi oleh petugas surveilan migrasi setempat.  Penularan dipicu  karena adanya konflik sosial internal  di  desa  Wadas,  terjadi  aktivitas  masyarakat  berkumpul/tidur  di  luar  rumah  untuk  menjaga  lahan  pada malam hari. Kondisi desa tertutup terhadap kedatangan orang luar desa sehingga akses petugas kesehatan untuk surveilans tidak bisa berjalan.
Simpulan: Kabupaten Purworejo gagal meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2021 disebabkan adanya konflik sosial di masyarakat.
Kata kunci  : malaria; eliminasi; Covid-19; konflik sosial

## ABSTRACT
Tittle: COVID-19, Social Conflict and Malaria Control in Purworejo Regency, Central Java in 2021 Background:  Purworejo  Regency,  Central  Java  Province  has  a  long  history  of  malaria.  In  2004  Purworejo succeeded  in  suppressing  malaria  cases,  although  sometimes  fluctuations  still  occur.  In  2019,  Purworejo's malaria has decreased greatly, so that Purworejo can prepare for the malaria-free assessment process. In 2020, there  are  no  more  indigenous  cases,  except  for  imported  cases.  In  2021,  the  Covid-19  pandemic  will  occur, resulting in a lot of morbidity and mortality. The aim of the study was to determine the situation of malaria in Purworejo, in an effort to achieve malaria elimination in 2021.
Methods: This research is a qualitative study which was conducted using in-depth interviews with the head and manager of the malaria program from DKK Purworejo, from Puskesmas Bener and Puskesmas  Loano (n=6). Data was obtained from recorded interview,   WA and telephone communications, a transcript of the interview results was carried out for further analysis. To enrich the analysis, the results of round table discussions with the same informants were also used.
Results: During the Covid-19 Pandemic, the Malaria Control Program. Purworejo can adapt to the Covid-19 Control  Program.  The  re-emergence  of  malaria  cases  allegedly  stems  from  imported  cases  that  were  not detected by local migration surveillance officers. The transmission was triggered by an internal social conflict in Wadas village, there was community activity gathering/sleeping outside the house to guard the land at night, the  village  was  closed  to  the  arrival  of  people  outside  the  village  so  that  access  to  health  workers  for surveillance could not work.
Conclusion:  Purworejo  Regency  failed  to  achieve  a  malaria  elimination  certificate  in  2021  due  to  social conflicts in the community.
Keywords : Malaria; elimination; Covid-19; social conflict.

## PENDAHULUAN
Malaria  merupakan  penyakit vector  borne disease yang  masih  menjadi  fokus  perhatian  bidang kesehatan di Indonesia, karena menyebabkan morbiditas  dan  mortalitas. 1 Bill  Gates  dan  Melinda pada tahun 2007 berkomitmen bahwa suatu hari tidak ada seorangpun yang menderita malaria dan tidak ada nyamuk yang membawa malaria. 2 Indonesia sejalan dengan kesepakatan global, turut serta dalam program bebas  malaria  yang  diharapkan  tercapai  pada  tahun 2030. 3 Oleh  sebab  itu  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  menyusun  program  pengendalian malaria  dengan  harapan  dapat  menurunkan  kasus malaria  dan  menargetkan  bebas  malaria  pada  tahun 2030.      Ada  tiga  indikator  utama  sebagai  syarat mutlak  bebas  malaria,  yaitu  1). Annual  Parasite Incidence (API) kurang dari 1 per 1000 penduduk, 2). Slide  Positive  Rate (SPR)  kurang  dari  5%,  dan  3). tidak ada kasus indigenous atau penularan dari dalam wilayah  itu  sendiri.    Suatu  wilayah  dikatakan  bebas malaria  bila  tidak  ditemukan  lagi  kasus  penularan setempat/ indigenouse selama tiga tahun berturut-turut serta  dijamin  dengan  kemampuan  pelaksanaan surveilan  yang  baik. 4 Berdasarkan  hal  tersebut, penguatan  di  bidang  pengendalian  terus  dilakukan, antara  lain;  pengobatan  menggunakan Artemisina combination  therapy (ACT),  pembagian  kelambu berinsektisida/ long  lasting  insecticidal  treated net (LLIN),  penyemprotan  residual  insektisida  pada dinding  rumah  ( indoor  residual  spraying /IRS)  dan peningkatan kualitas mikroskopis. 5 Purworejo  dan  Banjarnegara  merupakan  dua kabupaten  di  Jawa  Tengah  yang  masih  mempunyai masalah  dengan  malaria.    Purworejo  mempunyai sejarah  panjang  permasalahan  malaria. 6 Data  Dinas Kesehatan  Kabupaten  (DKK)  Purworejo  tahun  1993 mencatat  adanya  kejadian  luar  biasa  (KLB),  dengan peningkatan API 2,2 kali dibanding tahun sebelumnya.    Pada  tahun  1996  kembali  terjadi  KLB, peningkatan  API  2,1  kali  dari  tahun  sebelumnya. Pada  tahun  1998  terjadi  kembali  KLB,  kenaikan  API hampir 3 kali dibanding satu tahun sebelumnya.  Pada tahun 2000 API Purworejo mencapai puncak tertinggi
dalam  kurun  waktu  1989-2000,  yaitu  sebesar  35%. Meskipun  angka  rata-rata  API  di  Purworejo  masih  di bawah  50%,    tetapi  di  beberapa  kecamatan  nilai  API masih  sangat  tinggi,      contoh;    pada  tahun  1998  di kecamatan  Kaligesing  API  tercatat  mencapai  117% dan di kecamatan Loano mencapai 120%.  Tingginya malaria  di  Kaligesing  dan  Loano  masih  berlanjut hingga  tahun  1999,  pada  saat  itu  API  di  Kaligesing mencapai  125%  dan  Loano  312,7%,  bahkan  pada tahun  2000  API  Kaligesing  meningkat  mencapai 192,22%,  namun  di  Loano  API  bisa  menurun  hingga 100,83%. 7
Meningkatnya  API  tahun  2000  di  Purworejo disikapi Purworejo dengan sangat serius mengupayakan  pengendalian  malaria,  dibuktikan dengan  terjadinya  penurunan  kasus  selama  7  tahun berturut-turut  (tahun  2003  hingga  tahun  2010),  kasus berhasil  di  turunkan  dari  2.993  kasus  menjadi  372 kasus.    Namun  malaria  belum  sepenuhnya  dapat dihilangkan  dari  Purworejo,  pada  tahun  2011  malaria muncul  kembali,  terjadi  lonjakan  kasus,  terdapat 1.001  warga  Purworejo  yang  terjangkit  malaria. Tahun 2012  hingga  2014  malaria  kembali  berhasil  di turunkan,  namun  meningkat  kembali  di  tahun  2015. Peningkatan kasus malaria umumnya terjadi pada saat menjelang hari raya lebaran, banyak warga Purworejo yang  pulang  dari  rantau  kembali  ke  kampung halamannya.     Mereka  umumnya  merantau  ke daerah luar  Jawa  yang  merupakan  endemis  malaria (Kalimantan,  Maluku,  Papua).    Ketika  kembali  ke kampung  halaman,  secara  tidak  disadari  dari  dalam tubuhnya  turut  terbawa  parasit  malaria  yang  berasal dari  daerah  tempat  merantau.    Kondisi  alam Purworejo  memungkinkan  menjadi  daerah  reseptif malaria, yang berarti daerah yang dapat dengan cepat terjadi  penularan  karena  nyamuk  Anopheles  sebagai vektor  malaria,  hidup  dan  berkembangbiak  dengan baik  di  wilayah  tersebut.  Akibatnya,  malaria  cepat menular dari satu orang ke orang lain, penularan tidak saja dalam keluarga tetapi juga menular ke lingkungan sekitar,  apabila  tidak  segera  ditangani  dengan  cepat dan benar akan dapat berkembang menjadi KLB.
Malaria  ditularkan  oleh  Plasmodium  yang dapat  hidup  di  dalam  tubuh  nyamuk  Anopheles  yang berperan sebagai vektor.  Beberapa spesies Anopheles telah teridentifikasi berperan sebagai vektor malaria di Purworejo,  sebagai  contoh,  di  kecamatan  Loano  dan Bruno,  di  wilayah  ini  banyak  dijumpai  persawahan, saluran  irigasi,  parit,  sehingga  yang  menjadi  vektor malaria  adalah Anopheles  aconitus .    Keberadaan habitat  yang  dialiri  air  sepanjang  tahun  menjadikan keberadaan  populasi  vektor  tersedia  sepanjang  tahun, Dan  untuk  daerah  pedalaman,  dengan  topografi  yang lebih  tinggi,  terutama  di  desa  dengan  keberadaan sungai  berbatuan,  seperti  yang  ada  di  Bagelen, Pituruh, sebagai vektornya adalah Anopheles maculatus. 8 Untuk  daerah  yang  lebih  tinggi  lagi, perbukitan  dan  pegunungan,  yaitu  Kaligesing, Bagelen,  Pituruh,  Loano  dan  Bener  sebagai  vektor malaria  adalah Anopheles  balabacensis .    Purworejo dengan topografi berupa daerah dataran rendah hingga dataran  tinggi  menjadikan  wilayah  ini  banyak menyediakan habitat bagi kehidupan beberapa spesies vektor  malaria  sesuai  dengan  kondisi  topografinya. Dan  Salah  satu  keistimewaan  di  Purworejo  adalah musim  kemarau  tetap  menyediakan  habitat  bagi Anopheles,  seperti  yang  ditemukan  di  tepi  sungai yang  berbatuan,  adanya  banyak  belik/mata  air  di sungai  menjadi  habitat  Anopheles  yang  tetap  lestari pada musim kemarau.  Sehubungan dengan itu, status sebagai  daerah  reseptif  malaria  memang  sulit dihilangkan. 9 Dalam upaya mencapai eliminasi malaria tahun 2030,  Pemerintah  Pusat  mendorong  komitmen Pemerintah  Daerah  dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan  Rl  No  293/MENKES/SKIV/2009  tentang eliminasi  malaria.      Dalam  menyikapinya,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  (DKK)  Purworejo  telah berupaya mencegah terjadinya penularan setempat/ indigenous selama  tiga  tahun  berturut-turut. Strategi  ini  dilakukan  dengan  mengoptimalkan kegiatan  surveilan  migrasi  dan  gerakan  Jumat  bersih. Kegiatan  surveilan  dilakukan  ketika  ada  warga  yang pulang  dari  merantau  di  daerah  endemis  malaria, maka  ia  wajib  melakukan  pengecekan  kesehatan untuk  diketahui  ada-tidaknya  plasmodium  dalam darahnya.    Dalam  persiapannya,  DKK  Purworejo memperbanyak petugas juru malaria desa (JMD) dari 35 menjadi 45 petugas, untuk mengantisipasi  wilayah Purworejo yang  memiliki 70 fokus  aktif  dan reseptif. Apresiasi  kinerja  JMD  juga  telah  ditingkatkan  begitu juga  insentif  dari  awalnya  Rp.300.000  menjadi  Rp. 900.000. 7 Petugas JMD menjadi garda terdepan yang bertugas  berkeliling  setiap  hari  ke  desa-desa, melakukan  pengecekan  apabila  menerima  laporan terdapat  warga  yang  baru  pulang  merantau.    Selama tiga  tahun  terakhir  DKK  Purworejo  berupaya  keras menihilkan  angka  kasus indigenous untuk  mencapai eliminasi malaria.  Hasilnya dalam dua tahun terakhir, yaitu  tahun  2019-2020,  angka indigenous adalah  nol. Walaupun  tahun  2019  masih  terdapat  32  kasus malaria,  tetapi  semuanya  impor,  begitu  pula  tahun
2020  ada  7  kasus  juga  semuanya  impor,  tidak  ada kasus indigenous . Berdasarkan kondisi ini diharapkan akhir tahun 2021 Purworejo dapat menerima sertifikat eliminasi  malaria.  Penetapan  status  eliminasi  malaria akan sangat membantu usaha pengembangan pariwisata dan investasi di Kabupaten Purworejo.
Artikel    ini  merupakan  pengembangan  dari hasil  Penelitian  Kajian  yang  berjudul  Pencapaian Eliminasi  Malaria  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Kabupaten  Fakfak,  Papua  Barat  dan  Kabupaten Purworejo,  Jawa  Tengah.    Pada  artikel  ini dikhususkan  membahas  situasi  malaria  di  Purworejo, sesuai dengan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui  dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap Program Pengendalian Malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Agustus hingga Desember 2021, berdasarkan SK Kepala Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Upaya  Kesehatan Masyarakat,  Balitbangkes  Kemenkes  RI  dengan Nomor SK HK.02.04/1/4355/2021, dengan Persetujuan  Etik  nomor  :  LB.02.01/2/KE.552/2021. Penelitian dilakukan secara Cross sectional, yaitu data dikumpulkan  dalam  satu  kali  kunjungan  kerja  ke lokasi wilayah penelitian yaitu Kabupaten Purworejo, Provinsi  Jawa  Tengah.    Jenis  penelitian  adalah qualitative  study, dimana  teknik  dalam  pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam/ indepth  interview terhadap stake  holder kesehatan  tingkat  kabupaten  dan  Puskesmas  dan diperkaya  dengan  data  sekunder  kasus  malaria  yang diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kab.  (DKK) Purworejo,  Puskesmas  Loano  dan  Puskesmas  Bener. Populasi  penelitian  adalah  seluruh stake  holder petugas  kesehatan  di  Kabupaten  Purworejo.    Sampel adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan  dan  Pengelola Program  Malaria  di  DKK  Purworejo,  kepala puskesmas  dan  pengelola  program  malaria  di Puskesmas  Loano  dan  Puskesmas  Bener.  (n=  6). Pemilihan  wilayah  berdasarkan  terjadinya  kasus malaria  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kab. Purworejo.    Wawancara  berpedoman  pada  formulir yang telah disiapkan peneliti.  Proses wawancara dan semua  informasi  yang  diperoleh  direkam  dalam cassette recording , yang kemudian dilakukan penyusunan  transkrip  hasil  wawancara,  reduksi  data dan  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis  konten dengan pembuatan. Sedangkan penelusuran kepustakaan  dilakukan  melalui  penelaahan  literatur, dokumen,  laporan  dinas  serta  hasil  penelitian  yang terkait,  dari  berbagai  jurnal  dalam/luar  negeri  dan browsing internet  sebagai  objek  utama.    Kajian  ini dilengkapi  dengan  paparan  hasil round  table discussion dengan  narasumber  Kepala  Dinas  dan Penanggung  Jawab  Program  Malaria  dari  DKK Purworejo,  Kepala  Puskesmas  Bener  dan  Puskesmas Loano .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus  malaria  mulai  didata  oleh  DKK Purworejo  pada  tahun  1996.      Kasus  malaria memperlihatkan peningkatan dan mencapai puncaknya  di  tahun  2000  yaitu  sebanyak  2993  kasus dan mulai menurun di tahun 2001 dan terus menurun hingga  tahun  2020,  walaupun  sempat  beberapa  kali terjadi  fluktuasi  seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2011
(1001  kasus)  dan  tahun  2015  (1411  kasus).      Tahun 2020  malaria  di  Purworejo  tersisa  7  kasus.    Dari sejarah panjang malaria di Purworejo ini dapat dilihat bahwa  DKK  Purworejo  telah  bekerja  keras  dan berhasil  untuk  mengendalikan  malaria.  hingga  akhir Mei tahun 2021 sudah tidak ditemukan kasus malaria lagi . (Gambar 1).
Gambar 1: Kasus Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 1996-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 .
Pemerintah  Kabupaten  Purworejo  memiliki komitmen tinggi mencegah penyakit menular termasuk  malaria,  karena  Purworejo  direncanakan menjadi daerah kunjungan wisata. Kabupaten Purworejo  saat  ini  sedang  mengembangkan  proyek strategis  nasional  yaitu  pembangunan  Waduk  Bener yang  terletak  di  desa  Wadas,  Kecamatan  Bener, Kabupaten  Purworejo.    Waduk  ini  akan  menjadi waduk  tertinggi  se  Asia  Tenggara,  yang  selain menjadi  penyedia  air  bersih  untuk  Purworejo  dan daerah  sekitarnya,  juga  sebagai  PLTA/pembangkit listrik tenaga air, serta dapat meningkatkan pendapatan  sektor  pariwisata  daerah.    Namun pembangunan  waduk  ini  mendapat  kendala,  yaitu adanya  penolakan  warga  Wadas,  yang  menolak penggalian  batu  andesit  untuk  dijadikan  material pembangunan bendungan. Penolakan berlatar belakang  masalah  besaran  ganti  rugi  yang  akan diterima.    Penolakan  berkembang  menjadi  bentrokan antar  warga,  dan  melibatkan  lembaga  swadaya masyarakat/LSM  asal  Papua.  Pada  titik  inilah  diduga terjadinya sumber penularan malaria, karena pendatang tidak melapor kepada petugas kesehatan/Juru  mamaria  desa  (JMD),  sehingga  tidak dapat  dilakukan  skrining  migrasi  yang  merupakan upaya  kongkrit  pemerintah  Kabupaten  Purworejo untuk  mengeliminasi  malaria  di  wilayahnya,  sesuai dengan  Keputusan Menteri Kesehatan   Nomor   293 tahun  2009  tentang  Eliminasi  Malaria  di  Indonesia,
yang  diikuti  oleh  Peraturan  Bupati  Nomor  17  tahun 2019  tentang  Percepatan  Eliminasi  Malaria  di Kabupaten Purworejo. 10 Hal ini untuk menindaklanjuti Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 di  desa  Pulowangi,  Pituruh  dan  Peraturan  Desa Nomor  03  Tahun  2012  di  desa  Hargorejo,  Bagelen, yaitu tentang perlunya Surveilan Migrasi Malaria . 7 Kebijakan  Pelaksanaan  Program  Pengendalian Malaria  di  Kabupaten  Purworejo,  Provinsi  Jawa Tengah  sejauh  ini  sudah  merujuk  pada  pedoman Kementerian  Kesehatan  RI:  1)  Pemahaman  terhadap SK Menkes No. 293 tahun 2009, 2) Penerapan dan, 3) Komitmen  kebijakan  tersebut  di  daerah,  4)  Kegiatan inovasi  dalam  mendukung  pencapaian  eliminasi malaria, 5) Kesinambungan kegiatan dengan pemberdayaan  masyarakat  6)  Proporsi  dari  total anggaran. 10 .    Sejak  tahun  2004  kasus  malaria Purworejo telah berhasil diturunkan.  Pemahaman SK Menkes  no  293  tahun  2009  telah  dibuktikan  dengan telah  berhasil  diturunkannya  kasus  malaria  sejak tahun  2005.  Penerapan  dan  komitmen  juga  telah ditunjukkan  dengan  telah  dilakukanya  penegakan diagnosa  dengan  pemeriksaan  laboratorium  dan pengobatan  malaria  dengan Artemisin  Combined Therapy (ACT)  di  setiap  Puskesmas.    Pemberian reward Juru Malaria Desa (JMD) juga telah dilakukan hingga setiap JMD diberikan reward sebesar hampir 1 juta  rupiah  perbulan  untuk  meningkatkan  penemuan
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 26023456 10278 21095 34148 22612 14510 2993 73732442544046535937210015472808241411423433190 32 7 0 10000 20000 30000 40000 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 01 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
kasus  suspek  malaria, begitu juga  Anggaran  Program Malaria di Kabupaten sudah ditingkatkan.
Kebijakan  eliminasi  pada  Dinas  Kesehatan sudah mempunyai dasar hukum berdasarkan Peraturan Gubernur  untuk  percepatan  elimnasi  malaria  yang  di dalam  kebijakannya  tentang  eliminasi  malaria  yang diharapkan  semua  institusi  lintas  sektor  terlibat. Sekretaris  Daerah  sendiri  berbicara    tentang  malaria sudah  luar  kepala,  hal  ini  dikatakan  salah  satu informan;
“kalau boleh bilang, sikap pemerintah  tegas mau mengendalian  malaria, bila perlu dana berapapun  besok  saya  kasi    untuk  eliminasi pokoknya  pemda  sangat  mendukung  sekali tentang masalah kasus malaria untuk lenyap dari  Kabupaten  Purworejo,  informasipun sudah  sampai  kelevel  masyarakat  tentang pengendalian malaria ”
Pemahaman  SK  Menkes  no  293  tahun  2009 telah  dibuktikan,  namun  KLB  malaria  di  Purworejo tetap  terjadi,  yaitu  dengan    adanya  kejadian  kasus kematian  akibat  malaria  di  akhir  September  2021. Tercatat  6  kematian  dari  448  kasus  malaria  di Purworejo, penyebabnya antara lain terlambat dirujuk dan adanya komorbid. 11
Tri  Wahono,  pada  penelitiannya  menyatakan pentingnya  keterlibatan  lintas  sektor  secara  bersama- sama  menyelesaikan  masalah  kesehatan  masyarakat. Untuk  itu  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah daerah  baik  ditingkat  kecamatan,  lurah,  kepala  desa, tokoh masyarakat hingga kader kesehatan. 12 Pemerintah  daerah  sebagai leading  sector, dan  tokoh masyarakat  (toma)  serta  kader  kesehatan  merupakan penyambung  informasi  dan  pemeran  pelaksana kegiatan  program  dari  sektor  kesehatan.    Peran  toma dan kader mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan di wilayahnya. sehingga  tetap  dibutuhkan  kegiatan  kewaspadaan untuk  mencegah  penularan  kembali. 13 .      Walaupun kasus impor tidak termasuk dalam indikator penilaian eliminasi  malaria,  namun  dapat  memicu  kegagalan eliminasi  malaria  karena  parasit  di  dalam  tubuh penderita  dapat  menular  pada  warga  di  sekitarnya. Bila  hal  tersebut  terjadi,  yakni  adanya  kasus  impor yang kemudian menjadi sumber penularan bagi warga disekitarnya,  dan  kasus  impor  akan  berkembang menjadi  kasus indigenous ,  karena  memang  daerah tersebut  merupakan  daerah  reseptif  malaria. Riyani Setianingsih juga mengatakan  sebagai daerah reseptif yang  di  dukung  dengan  topografi  berupa  perbukitan dengan banyak semak dan pohon serta adanya sungai yang  selalu  dialiri  air,  hal  ini  merupakan  lingkungan yang  potensial  bagi  perkembangbiakan  nyamuk Anopheles barbirostris An. balabacensis, An. maculatus,  An.  aconitus yang  merupakan  vektor malaria. 14
Untuk  mengetahui  penanganan  pengendalian malaria,  maka  dilakukan round  table  discussion.
Dalam  diskusi  tersebut  para  informan  mengatakan sudah  tidak  ditemukan  kasus  malaria indigenous di wilayahnya  sejak  tahun  2019-2020.    Salah  satu informan  menambahkan  bahwa  malaria  muncul kembali  pada  akhir  Mei  hingga  akhir  September  di tahun  2021.      Kasus  malaria  ini  telah  hampir  tiga tahun  menghilang  tiba-tiba  muncul  kembali  dan menyebar  pada  delapan  dari  28  desa  di  wilayah Puskesmas  Bener . Hasil  wawancara  mendalam terhadap  informan  DKK  Purworejo,  diketahui  bahwa kemunculan  malaria  dipicu  karena  adanya  konflik sosial  di  desa  Wadas.      Pokok  persoalan  konflik adalah  besaran  ganti  rugi  pembebasan  tanah  warga desa  Wadas  yang  akan  digunakan  sebagai  material urugan  pembuatan  Waduk  Bener.    Sebagian  warga menyetujui  besaran  ganti  rugi  proyek  tersebut,  tetapi sebagian  lain  menolak.  Warga  yang  menolak kemudian melakukan  pertahanan  dengan cara menjaga  tanah  mereka  agar  tidak  di  patok/ditandai oleh  petugas  proyek.    Terhadap  masalah  penyebab timbulnya kembali malaria tersebut informan mengatakan :
“ Kemungkinan  kasus  penularan  malaria  di desa  Wadas  dan  sekitarnya  berasal  dari pendatang  atau  kasus  impor.  Tapi  petugas kesehatan  kesulitan  melakukan mass  blood survey atau  pencarian  penderita  secara massal,  akibat  situasi  tidak  kondusif. Akhirnya asal usul penularnya tidak terlacak”.
Selanjutnya, dalam masalah penanganan malaria yang muncul kembali tersebut, informan mengatakan :
“Dari  fasilitas  pelayanan  tidak  ada  yang berubah  dalam  situasi  pandemi  covid-19, tetap dilakukan dan ditanggulangi secepatnya dengan menjalankan prokes ketat dengan  pakai  APD,  memang  petugasnya sebagian sambil merangkap dengan pelacakan kasus covid juga”
Program  pengendalian  malaria  dan  fasilitas pelayanan  kesehatan  tetap  dapat  mempertahankan kondisi  yang  optimal  untuk  mendukung  layanan malaria  pada  situasi  Pandemi  Covid-19,  agar  semua berjalan  lancar.    Laporan  tetap  dilaksanakan  secara berjenjang  dan  bisa  ditangani  oleh  puskesmas setempat, seperti ungkapan dari salah satu  informan ;
“ Kerjasama  tetap    tidak  terganggu  untuk pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  pada masa  pandemi  karena  sudah  dibagi-bagi tugas    di  puskesmas,  JMD  (juru  malaria desa)  sudah  punya  6  orang,  dokternya  2 orang,  mikroskopisnya  3  orang,  ada  bidan desanya  22  orang,  saling  sinergi  dengan pemegang  program  dan    kegiatan  lintas program”
Setelah  hampir  tiga  tahun  tidak  pernah  timbul kasus malaria, dan masyarakat sudah mulai
melupakan  malaria  sebagai  penyakit  di  wilayahnya, tiba-tiba  kasus  malaria  muncul  kembali.    Kasus pertama ditemukan pada tanggal 27 Mei 2021, diawali dengan  kedatangan  satu  pasien  yang  datang  berobat ke  Puskesmas  Loano,  di  Kecamatan  Loano, Purworejo  dan  terdeteksi  malaria.  Penderita  ini berasal  dari  Kecamatan  Bener,  yang  terletak  di wilayah  tetangga  Kecamatan  Loano.  Walaupun  di Kecamatan  Bener  juga  memiliki  Puskesmas,  tetapi penderita  datang  berobat  karena  jarak  tempat  tinggal penderita lebih dekat ke Puskesmas Loano. Kemudian  pada  tanggal  7  Juni  dilaporkan  terdapat  1 penderita  lagi,  dan  pada  tanggal  12  juni  meningkat menjadi  38  kasus  dan  seterusnya  hingga  September 2021  hampir  setiap  hari  ditemukan  ada  penderita
malaria.  (Gambar  2).    Penderita  malaria  berasal  dari Desa  Wadas,  kecamatan  Bener  yang  pada  saat  itu terjadi  konflik  internal  sosial  di  Desa  Wadas, Kecamatan Bener.  Pada  bulan Oktober 2021 malaria di  Kecamatan  Bener  dan  sekitarnya  telah  mencapai 448  kasus,  sementara  di  tahun  2020  DKK  Purworejo hanya  terdapat  7  kasus,  itupun  merupakan  kasus impor yang ditemukan dari hasil survei migrasi.  Dari 448 kasus malaria di Kabupaten Purworejo, 351 kasus berasal  dari  Kecamatan  Bener,  51  kasus  dari kecamatan  Loano,  42  kasus  dari  Banyuasin  dan  4 kasus  dari  Gebang.    Dan  dari  448  kasus  tersebut, tercatat  6  warga  meninggal  dunia,  dengan  penyebab, terlambat  dirujuk,  adanya  komorbid  dan  obat  yang tidak efektif.
Gambar 2: Kasus Harian Malaria di Kabupaten Purworejo, 1 September 2021 Sumber: Dinas Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Salah satu penyebab tingginya angka penularan kasus  malaria  di  desa  Wadas  adalah  adanya  aktifitas warga di malam hari dengan maksud mempertahankan tanah terhadap pematokan/pengukuran.    Warga  berjaga-jaga  di  luar rumah dan  tidur di  luar rumah  agar  tanah/lahan  tidak di patok/ukur oleh petugas yang akan menggali tanah tersebut.    Lingkungan  tersebut  masih  berupa  semak- semak  dan  pepohonan  di  tepi  hutan  yang  menjadi habitat  nyamuk  vektor,  diduga  saat  itulah  terjadi penyebaran masif penularan malaria oleh vektor, yaitu nyamuk Anopheles (Gambar 3 dan 4).  Sementara itu penolakan  warga  terhadap  penggalian  tanah  urug semakin  memanas  dan  melakukan  demontrasi,  yang didukung tenaga Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang berasal dari Papua.  Tidak jelas awal penularan, apakah  berasal  dari  kasus  impor,  yang  berarti  parasit malaria terbawa oleh pendatang dari wilayah endemis malaria  atau  bukan,  sebab  pada  saat  itu  tidak  bisa dilakukan  skrining  migrasi,  masyarakat  setempat menutup  akses  ke  desa,  termasuk  Petugas  Kesehatan
tidak  diperbolehkan  masuk  ke  desa.    Kasus munculnya  kembali  malaria  pertama  kali  ditemukan pada  warga  Wadas.  Sekalipun  sudah  ada  warga  desa yang  tertular  malaria,  namun  warga  desa  tetap melakukan  penolakan  kehadiran  orang  luar  desa termasuk  Petugas  Kesehatan.  Kegiatan  pelayanan program pengendalian malaria  tidak dapat terlaksana, karena  petugas  dihalangi  masuk  ke  wilayah  konflik untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan.    Ketika ledakan kasus sudah sangat banyak, mencapai 300an, barulah warga sadar dan mau bekerjasama dengan tim kesehatan.  Seperti yang dikatakan informan :
“masih ada masyarakat yang bersikap masa bodoh  yang  tidak  mau    memperhatikan masalah  yang  ada  dalam  lingkungannya. Masyarakat  baru  memperhatikan  masalah kesehatannya  setelah  menderita  malaria seperti yang terjadi di desa Wadas ini ”
Gambar 3: Aktifitas warga laki-laki desa Wadas pada malam hari mempertahankan tanah terhadap pematokan/pengukuran Sumber: Dinkes Kab. Purworejo. 7
Gambar 4: Aktifitas warga wanita desa Wadas pada malam hari mempertahankan tanah terhadap pematokan/pengukuran.
Sumber: Dinkes Kab. Purworejo. 7
Gambar 5: Kasus Malaria Kabupaten Purworejo Menurut Umur, September 2021
Gambar 6: Kasus Malaria Kabupaten Purworejo Menurut jenis gender, September 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Purworejo, Tahun 2021            Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Purworejo, Tahun 2021
Dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  diskusi mengenai  kebiasaan  warga  yang  berkaitan  dengan penularan malaria, sejumlah informan mengatakan;
“ bahwa  untuk  mengawasi    tanah  mereka agar tidak diganggu oleh pemerintah/pembuatan proyek pembangunan bendungan  yang  proses  pengerjaannya sedang berlangsung, warga menginap di tepi hutan,  ditempat  terbuka,  padahal  nyamuk Anopheles  ada  disana  dan  menggigit  pada malam hari”.
Gambar  5  dan  6  merupakan  gambaran  kasus malaria  di  Kabupaten  Purworejo  pada  bulan September  2021.  Kasus  malaria  pada  kejadian  ini dijumpai pada semua golongan umur, dari usia kurang dari 1 tahun hingga manula dengan usia lebih dari 60 tahun.    Terbanyak  dijumpai  pada  usia  15-59  tahun. Jumlah  penderita  laki-laki  dan  perempuan  jumlahnya hampir sama.  (Gambar 5 dan 6).
Dari  informasi  DKK  Purworejo,  diketahui bahwa  distribusi  kasus  malaria  hingga  bulan September  2021,    terbanyak  penderita  asal  desa Wadas  (128  kasus),  yaitu  desa  yang  mengalami konflik,  namun  penularan  kemudian  merembet  ke desa-desa yang berdekatan antara lain desa Benowo ( 1 kasus), desa Kalitapas (1), Kaliwader ( 26), Cacaban Kidul (10), Cacaban Lor (3), Legetan (1), dan Separe (2)  (Gambar  5).    Dari  Jenis  Plasmodium  yang ditemukan  semua  teridentifikasi  sebagai Plasmodium falciparum .      Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar kemungkinan penularan berasal dari satu sumber yang membawa Plasmodium falciparum, kemudian menular  dengan  cepat  karena  adanya  vektor  dan kegiatan  warga  yang  berkumpul  di  sekitar  habitat vektor.    Ditemukannya  Plasmodium  stadium  gamet pada penderita malaria menunjukkan terjadi keterlambatan  diagnosis/pengobatan.    Keterlambatan diagnosis  disebabkan  petugas  kesehatan  tidak  dapat memasuki desa karena desa di blokir warga.  Adanya
2 7 11 13 123 16 <1 th 1-4 th 5-9 th
10-14 th
15-59 th >60 th 90 82 L P
stadium  gamet  pada  darah  tepi  merupakan  sumber penularan karena dapat terhisap nyamuk vektor ketika nyamuk  betina  mencari  sumber  darah  untuk perkembangan  telurnya.    Stadium  gamet  selanjutnya berkembang  di  tubuh  nyamuk  hingga  menjadi sporozoid dan akan ditularkan kembali kepada warga
lain.  Adanya  penderita  usia  1  tahun  mengindikasikan telah  terjadi  penularan indigenous ,  artinya  sumber parasit  sudah  ada  di  wilayah  tersebut.  Keberadaan warga  laki-laki,  perempuan  dan  anak-anak  di  luar rumah  tanpa  proteksi  diri  terhadap  gigitan  nyamuk menyebabkan penularan terjadi secara cepat.
Gambar 7: Distribusi Kasus Malaria di Kab.
Purworejo, September 2021 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Purworejo, 202 Gambar  8:  Jenis  Parasit  Malaria  di  Kabupaten
Purworejo, September 2021 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Purworejo, 2021
Dengan terjadinya kasus indigenous , maka satu dari  tiga  syarat  utama  bebas  malaria  sudah  tidak tercapai, sehingga tujuan eliminasi gagal. Perhitungan  hingga  tidak  ada  kasus indigenous lagi harus dilakukan mulai dari nol lagi.  Untuk itu penting mencegah jangan sampai terjadi penularan indigenous yang  dipicu  oleh  kasus  impor dengan  cara  memutus rantai  penularan  warga  melalui  surveilan  migrasi. Surveilan  migrasi  dilakukan  dengan  cara  melakukan skrining  setiap  orang  yang  baru  pulang  atau  datang dari  daerah  endemis  masuk  ke  wilayah  Kabupaten Purworejo.    Orang  tersebut  wajib  diperiksa  darah malarianya,  meskipun  yang  bersangkutan  tidak menunjukkan  gejala  sakit,  sebab  bila  terlambat  satu dua  hari  saja,  sangat  rentan  terjadi  penularan setempat.   Disinilah peran penting surveilan migrasi, dan  sebagai  ujung  tombak  adalah  Juru  Malaria  Desa (JMD),  dengan  tugas  utama  adalah  melakukan skrining  migrasi  dan  dilanjutkan  dengan  konfirmasi malaria  dengan  pemeriksaan  mikroskopis.    Bila  hasil positif  maka  dilakukan  pengobatan,  dan  penderita wajib  menggunaan  kelambu  agar  tidak  terjadi penularan.    wilayah  sekitar  dilakukan  penyemprotan dan larvaciding . 10
Dengan  munculnya  kembali  malaria  di  desa Wadas,  maka  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Purworejo  tahun  2021  tertunda,  padahal  saat  itu Purworejo sudah mempersiapkan tahap Pre assessment  eliminasi malaria.  Adanya  kasus  malaria di  kecamatan  Bener  berpotensi  merembet  ke  wilayah sekitarnya,  dan  ada  70  daerah  di  Purworejo  yang
merupakan  daerah  reseptif.    Sementara  itu  anggaran untuk kegiatan malaria di refocusing untuk penanggulangan Covid-19.
Menurut  informan  Kepala  Puskesmas  Bener, dari  hasil  diskusi  dan  wawancara  mendalam  bahwa program kegiatan menuju eliminasi malaria mengalami  kegagalan  karena  adanya  1  kasus  pada Mei  tahun  2021  di  Desa  Wadas,  Kecamatan  Bener. Rencana  selanjutnya  dengan  dinas  lain/lintas  sektor akan  lebih  terkoordinasi  untuk  bisa  bekerja  bersama- sama  dengan  kembali  menyemangati  JMD  dan Puskesmas  melatih  kembali  masyarakat  untuk mengatasi indigenous yang  ada  dilokasi,  seperti  yang dikatakan informan;
“merasa  kecolongan dengan permasalahan yang  ada  di  kecamatan  Bener  ditumpangi oleh  pihak-pihak  lain  untuk  ikut  berdemo untuk mempertahan tanahnya”
Kemudian  dari  sejumlah  informan  lainnya mengatakan,  mereka  menyarankan  agar  pendekatan pengendalian    malaria  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan/Puskesmas  bekerja  sama  dengan  Lintas Sektor dengan maksud untuk meningkatkan kerjasama,  karena  kebiasaan/perilaku  oleh  sebagian masyarakat di bidang kesehatan khususnya pengendalian    malaria  masih  belum  terkoordinir dengan sempurna, terlihat dari informasi yang didapat masuknya  orang-orang  atau  LSM  yang  tidak  jelas untuk  memprovokasi  masyarakat.    Seperti  informasi dari informan berikut ini :
0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 P.falciparu ring P.falciparum gamet 143 29
“Kurangnya kesiapan dari aparat kesehatan sehingga  kondisi  dilokasi  ada    LSM  banyak masuk  dari  luar  khususnya  dari  Papua  dari Sumatra juga ada masuk ke desa Wadas ada juga  makelar  kasus  dari  satu  jadi    banyak ditemukan.  Masyarakat    tidak  merasa ketakutan  tentang  malaria  karena  dari  dulu daerah endemis malaria tidak merasa bahwa masyarakat kena malaria, hal ini merupakan kecelakaan  yang  tidak  disangka,    karena sudah  percaya  untuk  menuju  eliminasi malaria  dengan  menunggu  beberapa  bulan untuk  sampai  bulan  Oktober  2021  eliminasi bisa tercapai di Kabupaten Purworejo ”
Pentingnya  penguatan  surveilan  migrasi  di wilayah  reseptif juga  ditekankan  oleh  Rahmad Saputra . Dikatakan  bahwa  kegagalan  surveilan migrasi  bisa  menyebabkan  kejadian  kasus indigenous muncul  kembali  dan  akan  mengakibatkan  KLB  di wilayah tersebut, tim surveilans Puskesmas maupun di Dinkes  Kabupaten  harus  menindaklanjuti  untuk mencari  penyebabnya. 15 Kader  malaria  yang  pada masa sebelum pandemi biasanya mengunjungi rumah- rumah  ( home  visi t)  penduduk  secara  aktif,  kini terpaksa menjadi pasif, menunggu warga yang datang. Tindakan  ini  mengikuti  kebijakan  pembatasan  sosial berskala besar (PSBB) yang menganjurkan pembatasan mobilitas fisik seluruh elemen masyarakat.
Adanya  kendala    pengendalian  malaria  pada saat  pandemi  Covid-19  sudah  diprediksi  akan  terjadi, bahwa  pengendalian  Covid-19  akan  berdampak  pada upaya  pengendalian  penyakit  endemik  lain  yang sudah ada, diantaranya: malaria, human immunedeficiency  virus (HIV),  virus  hepatitis  B  dan tuberculosis. 16,17,18 World health organization (WHO) menambahkan  bahwa  adanya  karantina  wilayah menyebabkan  mobilitas  petugas  kesehatan  dan penderita  menjadi  terganggu,  akibatnya  penderita tidak  dapat  segera  tertangani,  terutama  pada  awal pandemi. 19 Sejalan  dengan  kondisi  di  Indonesia,  di Rwanda, Afrika yang selama dua dekade sebelumnya telah berhasil menurunkan kasus dan kematian akibat malaria,  namun  ketika  timbul  pandemi  Covid-19, terjadi gangguan pelayanan akibat sulitnya transportasi  menuju  fasilitas  pelayanan  kesehatan (fasyankes).    Adanya  karantina  wilayah  ( lock  down ) berakibat  pada  petugas  dan  penderita  malaria, mobilitas  mereka  terganggu,  petugas  dan  penderita tidak  mendapat  akses  ke  fasyankes,  akibatnya penderita  terlambat  ditangani  sehingga  kondisi penderita menjadi semakin parah.  Masalah lain yang ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19  adalah  terjadi keterlambatan intervensi anti malaria; 1). penyemprotan residual insektisida di dalam rumah/ Indoor Residual spraying/IRS dan 2). tertundanya  pendistribusian  LLIN.    Tertundanya distribusi LLIN terjadi pada daerah-daerah yang masa kadaluarsa  LLIN nya  telah  berakhir  dan  harus  segera
didistribusikan  LLIN  yang  baru.  Tidak  kalah  penting adalah  para  kader  malaria  desa  juga  terbebani  tugas baru membantu kegiatan penanganan pandemi. 20,21 Dalam  penelitian  yang  menggunakan  Model Penularan Covid-19 di Sub Sahara Afrika/SSA, Smith Ellie  Sherrard  mengatakan  bahwa  jika  kegiatan pengendalian  malaria  terganggu  akibat  pandemi Cocid-19,  maka  kematian  akibat  malaria  pada  tahun 2020  dapat  meningkat  lebih  dari  dua  kali  lipat dibandingkan  dengan  tahun  2019.    Jika  LLIN  tidak dapat di distribusikan dan manajemen kasus dikurangi hingga  setengahnya  selama  6  bulan,  maka  selama  12 bulan berikutnya akan terjadi 779.000 kematian akibat malaria. 2 2 Covid-19  juga  membuat  orang  cenderung takut  pergi  ke  fasyankes  karena  takut  tertular, sehingga  dari  7  negara  di  Asia  yang  disurvei  kondisi fasyankes-nya,  diketahui  bahwa  diagnosis  malaria turun  56%,  dan  layanan  pengobatan  malaria  anjlok 59%,  sebanyak  21%  fasyankes  di  Afrika  kehabisan obat  antimalaria  untuk  anak. 23 Dari  beberapa kejadian  tersebut  telah  meninggalkan  pesan  bahwa ada  dampak  pandemi  Covid-19  dan  setiap  wilayah mempunyai  masalah  sendiri-sendiri  yang  berbeda dengan wilayah lain ( specific local ).
Kembali kepada masalah malaria di Purworejo, dalam  upaya  mencapai  eliminasi  malaria  tahun 2030, Purworejo  gagal  karena  timbulnya  kasus  malaria bahkan berkembang menjadi KLB malaria. Kegagalan  upaya  pengendalian  vektor  di  Purworejo bukan  disebabkan  adanya  Pandemi  Covid-19  semata, sebab  sejauh  ini  penanganan  malaria  tetap  dapat beradaptasi  dengan  adanya  Pandemi  Covid  19  di Purworejo.  Pemicu timbulnya kasus adalah masuknya pendatang  dari  daerah  endemis  malaria  yang  tidak terdeteksi  malarianya.    Sedangkan  yang  memicu penularan  meluas  adalah  konflik  di  masyarakat,  yang menyebabkan  surveilans  migrasi  tidak  dapat  berjalan baik  karena  akses  menuju  desa  ditutup  oleh  warga setempat.    Adanya  konflik  mengakibatkan  aktivitas masyarakat  berkumpul  dan  tidur  di  luar  rumah  pada malam  hari  untuk  melindungi  lahan/tanahnya, termasuk  pendatang  dari  daerah  endemis.    Diduga pada  saat  itulah  terjadi  penularan  malaria  dari pendatang  kepada  warga,  karena  pada  malam  hari nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria melakukan aktifitas  menggigit.    Penularan  cepat  meluas  karena wilayah tersebut merupakan daerah reseptif, tersedianya  nyamuk-nyamuk  yang  akan  berperan sebagai  vektor  malaria  dan  ditunjang  oleh  kegiatan warga  di  luar  rumah  terus  berlangsung.    Penutupan akses  petugas  kesehatan  untuk  memasuki  lokasi menjadikan sulit pengobatan pada penderita.  Adanya penderita, tersedianya nyamuk dan keberadaan warga di  luar  rumah  menjadikan  penularan  terus  meluas, tidak  dapat  segera  dihentikan.    Konflik  sosial  intern dalam  masyarakat  yang  mengakibatkan  timbul kembalinya  malaria,  menjadi  catatan  penting  bagi pengelola program malaria untuk melakukan pendekatan  khusus  secara  sosial  dan  budaya  dengan penyesuaian terhadap kondisi setempat.   Hal tersebut
telah  dijelaskan  oleh  Dirjen  P2P,  Kemenkes,  (2022), yang  intinya  adalah  bahwa  untuk  daerah-daerah tertentu  memang  membutuhkan  pendekatan    secara sosial  dan  budaya  untuk  pelaksanaan  kegiatan pengendalian malaria dalam penyesuaian kondisi yang mayoritas  sulit  dicapai  (dalam  hal  ini,  desa  Wadas sebagai  daerah  konflik) . 24 Namun  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  Pandemi  Covid-19  mempunyai peran  terhadap  kesiagaan  pengendalian  malaria  di wilayah  yang  reseptif.          Kader  malaria/juru  malaria desa/JMD  sebagai  ujung  tombak  eliminasi  malaria telah dilatih untuk melakukan deteksi dan pengobatan malaria.   Pada masa sebelum pandemi biasanya  JMD dapat  mengunjungi  rumah-rumah  penduduk  secara aktif, kini terpaksa menjadi lebih pasif dan menunggu adanya  pasien  yang  datang. Tindakan  mengikuti kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB) sebaiknya  diikuti  dengan  metode  komunikasi  dalam jaringan (daring) ataupun komunikasi telpon seluler/ponsel/ hand phone /HP. 24 Begitu juga sangat diperlukan  integrasi  lintas  sektor  terkait,  sebab malaria merupakan penyakit berbasis lingkungan.  Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Notoatmojo, bahwa  kerjasama  antar  sektor  ini  penting  karena masalah  kesehatan  masyarakat  itu  dihasilkan  oleh berbagai  sektor  pembangunan  seperti  industri, transportasi, sarana-prasarana dan sebagainya. Sehingga  masalah  kesehatan  adalah  tanggung  jawab bersama semua pihak. 25

## SIMPULAN
Dalam  kurun  waktu  20  tahun  terakhir  (tahun 2001-2021) pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten  Porworejo  telah  berjalan  dengan  baik. Pada  saat  terjadi  Pandemi  Covid-19,  program penanggulangan  malaria  juga  dapat  beradaptasi dengan program penanggulangan Covid-19. Kegagalan  Eliminasi  Malaria  di  Purworejo  tahun 2021  ini,  diduga  bermula  dari  adanya  kasus  impor, karena masuknya pendatang dari daerah endemis yang tidak melapor kedatangannya sehingga tidak terdeteksi  oleh  petugas  surveilan  migrasi  setempat. Penularan  malaria  di  wilayah  tersebut  meluas,  dipicu karena  adanya  konflik  sosial  dalam  masyarakat setempat,  terjadi  aktivitas  masyarakat  berkumpul  di luar rumah pada malam hari termasuk pendatang dari daerah  endemis.  Kondisi  desa  menjadi  tertutup terhadap  kedatangan  orang  luar  desa,  sehingga surveilans migrasi tidak  bisa  berjalan baik juga  akses petugas  kesehatan  terhalang.  Kondisi  wilayah  yang merupakan  daerah  reseptif  menimbulkan  kasus indigenous yang  selanjutnya  terjadi  penularan  secara signifikan.
Eliminasi  malaria  dapat  dicapai  apabila kegiatan surveilan migrasi terkontrol dengan baik dan ketat  dan  selalu  mewaspadai  komponen  lingkungan yaitu  tersedianya  habitat  dan  vektor  penular. Kegagalan surveilan migrasi dapat berakibat program pengendalian akan selalu mengalami pasang surut.

## SARAN
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan  Puskesmas sering  mengadakan  penyuluhan  pada  masyarakat tentang  praktek  pencegahan  malaria  dan  masyarakat harus  mendukung  penuh  upaya  pengendalian  malaria termasuk  kegiatan  surveilans  migrasi  agar  tidak terjadi  malaria  impot  serta  elminasi  malaria  dapat terwujud .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas dukungan  yang  telah  diberikan  Kapuslit  Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes, Kemenkes RI, dan Kadinkes dan Kabid Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Purworejo, Puskesmas Loano dan Puskesmas  Bener,  yang  telah  memberikan  data  dan meluangkan  waktu  untuk  diwawancarai  dalam kegiatan kajian ini.

## KONTRIBUTOR PENULIS
Sebagai kontributor utama  Shinta dan Helper Sahat P Manalu

## DAFTAR PUSTAKA
1. Nungki  Hapsari  Suryaningtyas  Maya  Arisanti. Situasi  Malaria  di  Kota  Lubuklinggau  Provinsi Sumatera  Selatan  Dalam  Mencapai  Eliminasi Malaria Tahun 2021. SPIRAKEL. 2021, 13: 78– 87. https://doi.org/10.22435/spirakel.v13i2.5545 2. Giamto    Kristian  W.    Mempertimbangkan Kembali Program Eliminasi Malaria 2030 dalam Konteks Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia . 2017, 6(4):193-199.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Aksi Daerah,  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (TPB)  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. 2020.
4. Berita  Daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai. Peraturan  Bupati  Pulau  Morotai  No.36.  Tahun 2019.  Tentang  Pedoman  Percepatan  Eliminasi Malaria  dan  Pemeliharaan  di  Kabupaten  Pulau Morotai. 2019.
5. Purnama Tri Bayu. Gambaran Program Pengendalian  Malaria  di  Kota  Lubuk  Linggau.
Jurnal  Manajemen  Informasi    dan  Administrasi Kesehatan. 2019, 2(02): 1-9. https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i02.451
6. Kabupaten  Berita  Daerah.    Peraturan  Bupati Purworejo. No.17 Tahun  2019.
7. Purworejo  Dinas  Kesehatan  Kota. Laporan Internal  Data  Malaria  Kabupaten  Purworejo . 2021.
8. Shinta., S Sukowati, Arditya Pradana, Marjianto dan  Putu  Marjana.  Beberapa  Aspek  Perilaku Anopheles  maculatus Theobald  di  Pituruh,
Kabupaten  Purworejo,  Jawa  Tengah. Buletin Penelitian Kesehatan 2013, 41(3): 131 – 141.
9. Widjajanti,  Wening.  Identifikasi  Anopheles  spp. Sebagai Tersangka Vektor Malaria di Kabupaten Purworejo. Media  Litbangkes. 2015,  29(4):  313
– 320. https://doi.org/10.22435/mpk.v29i4.185
10.   Betty  Roosihermiatie,  Niniek  Lely  Pratiwi, Rukmini  WJ.  Analisis  Implementasi  Kebijakan Eliminasi Malaria di Indonesia. Buletin
Penelitian  Sistem  Kesehatan .  2015,  18(3):  277– 284.
https://doi.org/10.22435/hsr.v18i3.4549.277-284
11.   Magelang  Ekspres.  Kasus  Malaria  Naik  Ribuan Persen,  Desa  di  Purworejo  Ini  Sumbang  Angka Terbanyak. 2021, https://magelangekspres.com/kasus-malaria- naik-ribuan-persen-desa-di-purworejo-ini- sumbang-angka-terbanyak/
12.   Tri  Wahono  ,  Endang  Puji  Astuti  ,  Andri Ruliansyah , Mara Ipa Muhammad Umar Riandi. Studi Kualitatif Implementasi Kebijakan
Eliminasi  Malaria  di  Wilayah  Endemis  Rendah Kabupaten Pangandaran dan Pandeglang.
ASPIRATOR . 2021;13 (1), :55 –  68. https://doi.org/10.22435/asp.v13i1.4683
13.   Tri  Isnani,    Bina  Ikawati,  Zumrotus  Sholichah AP.  Nilai  Budaya  Jawa  Dalam  Pengendalian Malaria  Untuk  Mencapai  Eliminasi  Malaria  di Kawasan  Bukit  Menoreh.  Buletin  Penelitian Sistem Kesehatan. 2021, 24(4) :252–64. https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.3974
14.   Setianingsih  R.  Keaneka  Ragaman  Anopheles dalam  Hutan  dan  Risiko  Terjadinya  Penularan Malaria  di  Beberapa  Provinsi  di  Indonesia. Media Litbang . 2019, 29(3): 243–254. https://doi.org/10.22435/mpk.v29i3.1460
15.   Rahmat  Saputra,  Agus  Alamsyah,  Yeni  Devita. Pemantauan  Surveilans  Program  Malaria  dalam Mempertahankan Sertifikasi Eliminasi di Kabupaten Rokan Hulu. Journal of Public Health Science. 2020, 9(2): 131-150.
https://doi.org/10.35328/kesmas.v9i2.1514
16.   David  Bell,  Kristian  Schultz  Hansen,  Agnes  N. Kiragga,  Andrew  Kambugu,  John  Kissa    and AKM. Predicting The Impact of COVID-19 and the  Potential  Impact  of  The  Public  Health Response  on  Disease  Burden  In  Uganda. Am  J Trop  Med  Hyg .  2020  ;  103(3):  1191–1197. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0546
17.   Hopman, J., Allegranzi, B., Mehtar S. Managing COVID-19 In Low-and Middle-Income
Countries.  JAMA  323.  2020  ;  16:  1549  –  1550. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4169
18.   Ayat  Zawawi,  Maimonah  Alghanmi,  Isra Alsaady,  Hattan  Gattan,  Haytham  Zakai  KC. The Impact Of COVID-19 Pandemic on Malaria
Elimination.  Parasite  Epidemiol  Control. Epub
2020 Oct 20. 2020: 1-6. https://doi.org/10.1016/j.parepi.2020.e00187
19.   World  Health  Organization. World  Malaria Report . 2021.
20.   Hakizimana  Dieudonne,  Christian  Ntizimira,
Mbituyumuremyi Aimable, Emmanuel Hakizimana, Hani Mahmoud, Pascal Birindabagabo,  Clarisse  Musanabaganwa    And DG.  .  The  Impact  of  Covid‑19  on  Malaria Services  In  Three  High  Endemic  Districts  In Rwanda:  a  Mixed‑Method  Study. Malaria Jurnal. 2022, 21:48.
https://doi.org/10.1186/s12936-022-04071-3
21.   Alexandra  B  Hogan,  Britta  L  Jewell,  Ellie Sherrard-Smith, Juan F Vesga, Oliver J Watson, Charles  Whittaker,  Arran  Hamlet,  Jennifer  A Smith,  Peter  Winskill,  Robert  Verity,  Marc Baguelin, John A Lees, Lilith K Whittles, Kylie E  C  Ainslie,  Samir  Bhatt,  Adhir  E.  Potential Impact  of  The  Covid-19  Pandemic  on  HIV, Tuberculosis,  and  Malaria  In  Low-Income  and Middle-Income  Countries:  a  Modelling  Study. www.thelancet.com/lancetgh.
2020 : 8. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30288-6 22.   Ellie  Sherrard-Smith,  Alexandra  B.  Hogan, Arran  Hamlet1,  Oliver  J.  Watson,  Charlie Whittake,  Peter  Winskill,  Fatima  Ali,  Audu  B. Mohammad,  Perpetua  Uhomoibhi,  Ibrahim Maikore,  Nnenna  Ogbulafor,  Jamilu  Nikau, Mara  D.  Kont,  Joseph  D.  Challenger,  Robert Veri  OOO  and  TSC.  .  The  Potential  Public Health  Consequences  of  COVID-19  on  Malaria in  Africa. Nature  Medicine. 2020,  26(9):  1411– 1416.  https://doi.org/10.1038/s41591-020-1025- y
23.   The  Global  Fund.  The  Impact  of  Covid-19  on HIV,  TB  and  Malaria  Services  and  Systems  for Health.  2021.  (A  Snapshot  From  502  Health Facilities Across Africa and Asia Snapshot).
24.   Direktorat  Pencegahan    dan  Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian  Kesehatan  .  Tantangan  Menuju Eliminasi Malaria 2030. 2022.
25.   Notoatmodjo Soekidjo. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
©2022. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.