## PEMBAHARUAN HUKUM DI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN
Jamaluddin Universitas Pamulang (UNPAM) Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan

## Abstract
Marriage Agreement has been regulated in Law Number 1 of 1974 specifically article  29.  Marriage  Agreement  is  the  right  of  each  party  to  enter  into  a  marriage agreement.  The  background  of  entering  into  an  agreement  is  their  respective  rights. With the holding of the Marriage Agreement there is legal  certainty  about  what  was promised by them to do a legal action against what was promised. After the decision of  the  Constitutional  Court  Number  69  /  PUU-XIII  /  2015,  the  Marriage  Agreement which  can  only  be  made  by  prospective  husbands  and  future  wives  before  the prenuptal agreement, through legal  renewal, can be made by husband and wife after the marriage takes place.
Keywords: Engagement, Marriage, Legal Reform

## Abstrak
Perjanjian  Perkawinan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974  khususnya  pasal  29.  Perjanjian  Perkawinan  adalah  hak  masing-masing  pihak untuk  mengadakan  perjanjian  perkawinan.  Latar  belakang  mengadakan  perjanjian adalah  hak  mereka  masing-masing.  Dengan  diadakannya  Perjanjian  Perkawinan terdapat  kepastian  hukum  terhadap  apa  yang  diperjanjikan  oleh  mereka  untuk melakukan suatu  perbuatan hukum  terhadap apa yang diperjanjikan.  Setelah putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  Perjanjian  Perkawinan  yang semula  hanya  dapat  dibuat  oleh  calon  suami  dan  calon  istri  sebelum  perkawinan ( prenuptal agreement ),  melalui  pembaharuan  hukum,  dapat  dibuat  oleh  suami  istri setelah perkawinan berlangsung.
Kata Kunci: Perikatan, Perkawinan, Pembaharuan Hukum

## A. Pendahuluan
Dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan  berlangsung  dan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan.  Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  tidak  boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan dan batas-batas hukum. 1
Dalam  parkateknya  perjanjian  perkawinan  lebih  kepada  harta kekayaan, sehingga harta kekayaan dalam suatu perjanjian perkawinan dijadikan  sebagai  objek  dalam  perjanjian.  Karena  harta  kekayaan
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagai  objek,  maka  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974  bahwa  terdapat  perbedaan  harta  yaitu  harta  bawaan  dan  harta bersama.  Meskipun  hal  itu  berbeda  dengan  Pasal  119  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdt),  yang  menyebutkan  bahwa  harta perkawinan  menjadi  persatuan  secara  bulat  harta  kekayaan  dalam perkawinan.  Tetapi  dalam  KUHPerdt  mengecualikan  jika  terjadi perjanjian perkawinan. 2
Perjanjian  perkawinan  belum merupakan lembaga  hukum  yang terbiasa  dilakukan  di  masyarakat,  yang  semula  hanya  merupakan lembaga  hukum  khusus  bagi  anggota  masyarakat  Indonesia  yang tunduk  pada  KUHPerdt,  tetapi  dengan  semakin  meningkatnya  angka perceraian,  keinginan  orang  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan semakin bertambah, karena biasanya pasangan suami istri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinannya. 3
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  disebutkan perjanjian perkawinan, di mana usia UU No. 1/1974 ini telah mencapai usia  lebih  40  tahun,  dan  seyogianya  harus  segera  dilakukan pembaharuan-pembaharuan.  Pasca  amandemen  UUD  1945,  yang diikuti  dengan  lahirnya  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (MK),  telah  menempatkan  hak-hak  konstitisional  sebagai sesuatu  yang  sangat  fundamental,  yaitu  dibukanya  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  melakukan  permohonan  pengujian  UU  ( judicial review )  atas  setiap  ketentuan  UU  yang  dianggap  bertentangan  dengan UUD  1945.  Perkembangan  selanjutnya,  ialah  dikabulkannya judicial review a  quo,  maka  Perjanjian  Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  para pihak:  sebelum,  pada  saat  dan/atau  setelah  perkawinan  selama disepakati oleh para pihak, selama tidak merugikan pihak ke tiga yaitu pihak-pihak yang terkait dengan harta benda para pihak. 4
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  akan  membahas lebih lanjut pembaharuan hukum di dalam perjanjian pernikahan dalam
2 Sriyono, Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Harta Kekayaan Dalam Perkawinan , Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016, h. 69.
3 Yulies  Tiena  Masriani, Perjanjian  Perkawinan  dalam  Hukum  Islam ,  Jurnal Ilmiah UNTAG “Serat Acitya” Semarang, h. 130.
4 Yoyon  M.  Darusman, Kajian  Yuridis  Pengujian  Undang-Undang  Pasal  29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU NO. 1 / 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Program  Pascasarjana Universitas Pamulang, 2016, h. 347-348.
bentuk  Makalah  sebagai  Ujian  Akhir  Semester  (UAS)  dengan  judul  : “Pembaharuan Hukum di dalam Perjanjian Perkawinan”.
B. Pembahasan
Salah  satu  aspek  penting  dalam  perkawinan  yang  diatur  dalam
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  adalah perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  merupakan  istilah  yang diambilkan  dari  judul  Bab  V  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  berisi  satu  pasal,  yaitu  pasal  29. Isi selengkapnya dari Bab V, pasal 29 adalah sebagai berikut: 1. Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  Pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut tidak  dapat  disahkan bilamana melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Dalam Counter Legal Draft juga dicantumkan masalah perjanjian perkawinan,  pada  Bab  V,  pasal  21  dan  22.  Selengkapnya  isi  pasal tersebut adalah berikut; Pasal 21, “sebelum perkawinan dilangsungkan, calon  suami  dan  calon  isteri  dapat mengadakan  perjanjian  perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak bertentangan  dengan  undang-undang  ini”.  Pasal  22,  “Perjanjian Perkawinan  dapat  meliputi  pembagian  harta,  perwalian  anak,  jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan” Perjanjian Perkawinan bagi masyarakat Indonesia belum menjadi kebiasaan dan belum menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat, meskipun  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini disebabkan, persoalan perkawinan tidak terlepas dari hukum adat yang hidup  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Sikap,  tindakan,  dan  perilaku berdasarkan  pemikiran  hukum  adat  bahwa  perkawinan  merupakan ikatan  yang  sifatnya  tidak  dapat  terpisahkan  kecuali  maut  atas kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sehingga  harta  yang  berkaitan dengan suatu perkawinan tidak bisa dihindarkan dari ketentuan hukum adat.  Seiring  perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mulai  lunturnya pemahaman  terhadap  perkawinan  atas  dasar  adat,  berdampak  akan pemahaman  di  bidang  perkawinan,  maka  hal  ini  akan  berpengaruh
terhadap pelaksanaan dalam menjalani sebuah perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi banyaknya perkawinan yang  tidak  berlangsung  lama  atau  antara  suami  dan  istri  melakukan perceraian. 5
Substansi perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang
Nomor  Tahun  1974  tidak  mengatur  secara  tegas  bahwa  perjanjian perkawinan  hanya  terbatas  pada  harta  perkawinan,  sehingga  secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya  mengatur  mengenai  harta  perkawinan  saja,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  norma  agama,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan. Dapat  dilihat  juga  esensi  perjanjian  perkawinan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  Tahun  1974  lebih  luas  dari  pada  makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW). 6
Secara  hukum,  perjanjian  yang  dibuat  menimbulkan  akibat hukum.  Dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk  membuat  perjanjian  perkawinan.  Pasal  ini  penting,  melihat perkembangan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang  sedang mengalamai  proses  progresif  menuju tatanan  masyarakat maju  dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, setiap individu sebagai subjek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian  ( contract ),  kecuali  mereka  yang  belum  dewasa  atau  berada dalam  pengampuan.  Sepanjang  perjanjian  tersebut  dibuat  memenuhi syarat  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  maka perjanjian  tersebut  sah  dan  berstatus  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya. 7
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  isi Perjanjian Perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perjanjian  secara  umum,  hanya perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Isi Perjanjian Perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974,  dapat  mengenai  segala  hal,  asal  saja  tidak  melanggar
5 Sriyono, Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Harta Kekayaan Dalam Perkawinan , Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016, h. 70
6 Hanafi  Arief, Implementasi  Yuridis Perjanjian Kawin  Dalam Sistem Hukum Positif  Di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  “SYARIAH”,  Volume  15,  Nomor  2, Desember 2015, h. 152.
7 Abdul  Rokhim, Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Sebagai  Alasan Perceraian , jurnal MMH , Jilid 41 No. 1 Januari 2012, h. 59-60.
batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan.  Adapun  isi  Perjanjian Perkawinan itu meliputi :
1. Penyatuan harta kekayaan suami istri.
2. Penguasan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
4. Dalam  perkawinan  mereka  sepakat  untuk  melaksanakan keluarga berencana. 8
1. Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook)
Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga  yang  harus  patuh  pada  ketentuan  dalam  Buku  I  Kitab UndangUndang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk  Wetbook {BW}).
Pengaturan  perjanjian  perkawinan  dalam  Kitab  undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Bab VII KUH Perdata pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai  apabila  terjadi  perkawinan.  Berdasarkan  Pasal  139 KUH  Perdata  (BW),  keberadaan  perjanjian  kawin  adalah  sebagai pengecualian  ketentuan  Pasal  119  KUH  Perdata  yaitu  ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas  mengatur.  Pasal  139  KUH  Perdata  mengandung  suatu  asas bahwa  calon  suami  istri  bebas  untuk  menentukan  isi  perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh  beberapa  larangan  yang  harus  diperhatikan  oleh  calon  suami- isteri  yang  akan  membuat  perjanjian  perkawinan.  Subtansi perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan,  hukum  agama.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal  139  KUHPerdata,  bahwa  dalam  perjanjian  perkawinan  itu kedua  calon  suami  istri  dapat  menyimpangi  ketentuan-ketentuan yang  ditetapkan  dalam  harta  bersama,  asal  saja  penyimpangan- penyimpangan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan ketertiban umum ( openbare orde ). Menurut Pasal 147 KUH Perdata (BW)  bahwa  Perjanjian  Perkawinan  harus  dibuat  sebelum perkawinan  dilangsungkan  dan  perjanjian  tersebut  harus  dibuat  di
8 Filma  Tamengkel,  Dampak  Yuridis  Perjanjian  Pra  Nikah  ( Prenuptial Agreement )  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, h. 200.
hadapan  Notaris,  jika  tidak  dilakukan  di  hadapan  Notaris,  maka perjanjian tersebut batal secara hukum. 9

## 2. Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perjanjian  perkawinan  merupakan  perjanjian  tertulis  yang dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  perkawinan merupakan  istilah  ynag  diambilkan  dari  judul  Bab  V  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  yang  berisi  satu  pasal,  yaitu pasal  29.  Salah  satu  azas  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  terkait  dengan  perjanjian  perkawinan  adalah hak  dan  kedudukan  suami  istri  yang  seimbang  ( azas  equalitas ). Menurut  azas  ini  masing-masing  pihak  dapat  melakukan  perbuatan hukum secara mandiri. Substansi perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga  secara  implisit  dapat  ditafsirkan  perjanjian  perkawinan tersebut  tidak  terbatas  hanya  mengatur  mengenai  harta  perkawinan saja, sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum  dan  kesusilaan.  Dapat  dilihat  juga  esensi  perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 lebih  luas  dari  pada  makna  perjanjian  perkawinan  yang  terdapat dalam KUH Perdata (BW). 10
a. Bentuk Perjanjian Perkawinan
Bentuk perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan  tegas  menentukan bahwa  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris, dengan  ancaman  pembatalan.  Syarat  ini  dimaksudkan  agar; Pertama,  Perjanjian  perkawinan  tersebut  dituangkan  dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;  Kedua,  Memberikan  kepastian  hukum  tentang  hak  dan kewajiban  suami-Isteri  atas  harta  benda  mereka,  mengingat perjanjian  perkawinan  mempunyai  akibat  yang  luas.  Untuk membuat  perjanjian  perkawinan  dibutuhkan  seseorang  yang benar-benar  menguasai  hukum  harta  perkawinan  dan  dapat
9 Hanafi Arief, Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum “Syariah”, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, h. 146-149 10 Hanafi Arief, Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum “Syariah”, h. 149-152
merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan  bahwa  bentuk  harta  perkawinan  harus  tetap  sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  diperbaiki  lagi sepanjang perkawinan. 11
Berbeda  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  mensyaratkan  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dengan akta  notaris,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  hanya  mensyaratkan  perjanjian perkawinan  dibuat  dengan  bentuk  tertulis.  Artinya  perjanjian perkawinan  dapat  dibuat  sendiri  oleh  calon  suami  isteri,  hanya saja  perjanjian  tersebut  harus  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.
b. Isi Perjanjian Perkawinan
Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam  suatu  perjanjian  perkawinan.  Batasan  yang  diberikan hanyalah  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas  pada  masalah  harta  perkawinan  saja,  tetapi  dapat  juga mengatur mengenai hal lain.
Isi perjanjian tidak diatur oleh undang-undang perkawinan.
Isi  dari  perjanjian  adalah  hak  dari  suami dan  istri,  mereka  bebas menentukan  isi  dari  perjanjian  yang  akan  mereka  tentukan, namun  isi  perjanjian  harus  sesuai  koridor  hukum,  agama,  dan kesusilaan.
Asas  kebebasan  kedua  belah  pihak  dalam  menentukan  isi perjanjian  kawinnya  dibatasi  oleh  ketentun-ketentuan  sebagai berikut:
a. Tidak membuat janji-janji (bedingen) yang bertentagan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
b. Perjanjian  kawin  tidak  boleh  mengurangi  hak-hak  karena kekuasaan  suami,  hak-hak  karena  kekuasaan  orang  tua,  hak- hak suami-istri yang hidup terlama.
11 Annisa  Istrianty  dan  Erwan  Priambada, Akibat  Hukum  Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung ,  Jurnal  Privat  Law  Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 78.
c. Tidak  membuat  janji  yang  mengandung  pelepasan  hak  atas peninggalan.
d. Tidakdibuat  janji-janji,bahwa  salah  satu  pihak  akan  memikul hutang lebih besar.
e. Tidak  dibuat  janji-janji,  bahwa  harta  perkawinan  akan  diatur oleh undang-undang Negara asing.
Kaitan  antara  syarat  dalam  perkawinan  dengan  perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus  dipenuhi  oleh  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dalam arti pihak-pihak  yang  berjanji  untuk  memenuhi  syarat  yang ditentukan.  Syarat  atau  perjanjian  yang  dimaksud  ini  dilakukan diluar  prosesi  akad  perkawinan.  Oleh  karena  itu  perjanjian perkawinan  terpisah  dari  akad  nikah,  maka  tidak  ada  kaitan Hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secarah sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentuka diperjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah  yang  sudah  sah.  Apabilah  didalam  ijab  qabul  diiringi dengan  suatu  syarat,  baik  itu  syarat  itu  masih  termasuk  dalam rangkaian  pernikahan,  atau  menyalahi  hukum  pernikahan  atau mengandung  manfaat  yang  akan  diterimah  atau  mengandung syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.

## 3. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan
Para  calon  suami-istri  dapat  memperjanjikan  segala  bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan,  antara  lain  dapat  diatur  perjanjian  pisah  harta  sama sekali  dan  perjanjian  perkawinan  yang  merupakan  campuran kekayaan  secara  terbatas  ( beperkte  gemeenschap  van  goerderen ) yaitu  persatuan  untung  dan  rugi  ( gemenschap  van  winst  en  verlies ) dan persatuan hasil dan pendapatan ( gameesnschap van vruchten en inskomsten ), yaitu; 12
Pertama ,  Pisah  Harta  Sama  Sekali . Di  Indonesia  kebanyakan orang  kawin  dengan  kebersamaan  harta  (tanpa  perjanjian perkawinan) atau apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan meniadakan sama  sekali  kebersamaan  harta.  Sehingga  di  dalam  praktek,
12 Annisa  Istrianty  dan  Erwan  Priambada, Akibat  Hukum  Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung ,  Jurnal  Privat  Law  Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 89.
perjanjian  perkawinan  yang  banyak  diadakan  adalah  yang meniadakan  sama  sekali  persatuan  harta  kekayaan.  Menurut  Pasal 144  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata  untuk meniadakan  sama sekali  persatuan  harta  kekayaan,  yaitu  menghendaki  agar  harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon  suami  itu  secara  tegas-tegas  menyatakan  bahwa  mereka  juga tidak  menghendaki  adanya  persatuan  untung  dan  rugi.  Berdasarkan perjanjian  perkawinan  tersebut,  maka  masing-masing  suamiistri tetap  menjadi  pemilik  dari  barangbarang  suami-istri  tetap  menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing- masing  suami-istri  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri. Kedua , Persatuan Untung dan Rugi ( gemenschap van winst en verlies ).  Ketentuan  mengenai  persatuan  untung  dan  rugi  ini  diatur dalam  Pasal  155  KUHPerdata  yang  mengatakan  sebagai  berikut; “Jika  dalam  perjanjian  perkawinan  oleh  kedua  calon  suami  istri hanyalah  diperjanjikan  bahwa  dalam  persatuan  perkawinan  meraka akan  berlaku  persatuan  untung  dan  rugi,  maka  beartilah  perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta  kekayaan  seluruhnya  menurut  undang-undang,  setelah berakhirnya  persatuan  suamiistri,  segala  keuntungan  pada  mereka, yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan,  harus  dibagi  antara  mereka berdua,  seperti  pun  segala  kerugian  harus  mereka  pikul  berdua pula”.  Jadi,  bila  dijanjikan  persatuan  tersebut,  maka  semua keuntungan  yang  diperoleh  dan  semua  kerugian  yang  diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk  sedapat  mungkin  mencegah  adanya  kesulitan  pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan  jelas,  di  dalam  perjanjian  perkawinan  yang  bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suamiistri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).
Ketiga ,  Perjanjian  Persatuan  dan  Pendapatan  ( gemeenschap van  vruchten  eninkomsten ).  Peraturan  dalam  Kitab  UndangUndang
Hukum  Perdata  yang  mengatur  perjanjian  perkawinan  dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu  pasal  saja  yaitu  Pasal  164  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  mengatakan  sebagai  berikut:  ”Perjanjian,  bahwa  antara suamiistri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berati diam-diam  suatu  ketiadaan  persatuan  harta  kekayaan  seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  maka  dalam  perjanjian  ini hanya  berlaku  apa  yang  pada  persatuan  untung  dan  rugi  dianggap sebagai  keuntungan  menjadi  percampuran  tetapi  penanggungan kerugian  bersama,  sama  sekali  tidak  ada,  kerugian  hanya  menjadi tanggungan  suami.  Isteri  bertanggung  jawab  atas  hutang-hutang yang  timbul  dari  pihaknya.  Pada  pemecahan,  isteri  juga  dapat melepaskan  pencampuran,  tetapi  hal  ini  tidak  mempunyai  banyak arti,  karena  dengan  tidak  usah melepaskan  percampuran, isteri  juga tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian. Didalam  perjanjian  ini  juga  ada  tiga  macam  harta  kekayaan,  yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persatuan. 4. Harta Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengenai  harta bersama  diatur  dalam  Bab  XII  tentang  Harta  Kekayaan  dalam perkawinan  pada  Pasal  85  sampai  dengan  Pasal  97.  Pasal  85 menyatakan  bahwa:  adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing suami  atau  isteri.  Sedangkan  asal  usul/jenis  harta  bersama  dalam perkawinan menurut Pasal 91 adalah sebagai berikut: a. Harta  bersama  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  85  berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
b. Harta  bersama  yang  berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat beharga;
c. Harta  bersama  yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak  maupun kewajiban;
d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Mengenai  pengaturan  pengalihan  harta  kekayaan  secara tegas terdapat  dalam  Pasal  92  KHI  yang  menyebutkan  bahwa  suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau
memindahkan  harta  bersama.  Artinya  pengurusan  harta  perkawinan dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri. Apabila salah satu pihak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, harus mendapat persetujuan dari pihak isteri. Berikutnya  dalam  Pasal  94  KHI  menyebutkan  bahwa  harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih  dari  seorang,  masing-masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri  dan pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang,  dihitung  pada  saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Dalam  hubungannya  dengan  berakhirnya  pengurusan  harta perkawinan  menurut  KHI,  pada  saat  perkawinan  berakhir,  maka pengurusan  harta  bersama  pun  ikut  berakhir.  Ini  dapat  dipahami, karena  pengertian  harta  perkawinan  adalah  harta  yang  diperoleh selama perkawinan, baik itu harta yang dihasilkan kedua belah pihak dalam perkawinan, harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Untuk itu dengan terjadinya kematian, secara otomatis tidak ada lagi harta benda  perkawinan,  karena  perkawinan  itu  sendiri  sudah  tidak  ada, sehingga  pengurusan  harta  bersama  pun  akan  berkahir  dengan sendirinya.  Memperhatikan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  yang dianggap  sebagai  harta  bersama  adalah  berupa  benda  milik  suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan hukum. Harta  bersama  dapat  berupa  benda  berwujud  yang  meliputi benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  serta  harta  bersama  berbentuk surat-surat beharga dan harta bersama berupa benda tidak berwujud berupa  hak  dan  kewajiban.  Dalam  literature  hukum,  “benda  adalah terjemahan  dari  istlah  bahasa  Belanda zaak ,  barang  adalah terjemahan dari goog dan hak adalah terjemahan dari recht . Menurut
Pasal 499 KUHPerdata, Pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang  adalah  benda  berwujud  sedangkan  hak  adalah  benda  tak berwujud.  Pada  benda  melekat  suatu  hak.  Setiap  pemilik  benda adalah  juga  pemilik  hak  atas  bendanya  itu.  Hak  atas  benda  milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja. Dalam  hukum  Islam  Harta  Kekayaan  dalam  perkawinan ( syirkah )  diatur  dalam  Inpres  No.  1  Tahun  1991  pasal  1  huruf  f, mengatakan  bahwa  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  Syrkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta  bersama tanpa  mempersoalkan  terdaftar atas  nama  siapa.  Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan
perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada  satu  tempat  yang  sama  maupun  pada  tempat  yang  berbeda- beda,  baik  pendapatan  itu  terdaftar  sebagai  penghasilan  isteri  atau suami,  juga  penyimpanannya  didaftarkan  sebagai  simpanan  suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja  atau  isteri  saja,  atau  keduanya  mempunyai  penghasilan tersendiri selama dalam perkawian. 13 5. Pembaharuan  Hukum  di  Dalam  Perjanjian  Perkawinan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Dengan adanya  putusan a  quo Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor  69/PUU-XIII/2015,  pasangan  suami  istri  yang  belum memiliki perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan dapat melakukan perjanjian perkawinan pada saat perkawinan telah dilaksanakan.  Perjanjian  perkawinan  tersebut  harus  dibuat  atas persetujuan  bersama,  dengan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Petugas  Pencatat  Perkawinan,  sebelum  perkawinan  itu  berlangsung atau  pada  saat  perkawinan  berlangsung  dan  perjanjian  perkawinan tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  itu  dilangsungkan. Perjanjian  semacam  ini  biasanya  berisi  janji  tentang  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung,  lazimnya  berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk  keuntungan  dan  kerugian.  Perjanjian  perkawinan  ini berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya, juga  berlaku  bagi  pihak  ketga  yang  memiliki  kepentngan terhadapnya.  Menurut  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974, Perjanjian  Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Selama  ini  sesuai  dengan  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian itu harus  diadakan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang  diatur  di  dalam  perjanjian  perkawinan  tergantung  pada kesepakatan  pihak-pihak  calon  suami  dan  isteri,  asal  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  agama,  dan  kepatutan  atau
13 Ria Desviastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin ,  (Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), h. 68-70
kesusilaan.  Adapun  terhadap  bentuk  dan  isi  perjanjian  perkawinan, kepada  kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan  atau  kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”). Putusan  MK  tersebut  juga  menegaskan  asas  nasionalitas  dalam kepemilikan  tanah  dan  bangunan  di  Indonesia.  Dengan  demikian, meskipun  terdapat  peluang  untuk  adanya  perjanjian  perkawinan dibuat  kapanpun  dan  oleh  siapapun  kewarganegaraannya,  tetapi muatan  perjanjian  perkawinan  tersebut  terbatas  terkait  dengan kepemilikan  tanah  dan  bangunan.  Sehingga  pasangan  suami  istri yang  berkewarganegaraan  asing  tetap  tdak  bisa  memiliki  hak  milik atau  hak  guna  bangunan  dengan  alasan  apapun.  Apabila  dalam perjanjian  perkawinan  terdapat  klausul  yang  memungkinkan menyebabkan pasangan suami atau istri yang berbeda kewarganegaraan  dan  dimungkinkan  pasangan  yang  berwarga negara asing  mendapatkan  kepemilikan atas  tanah  dan  bangunan  di Indonesia, maka perjanjian itu batal demi hukum. 14

## 6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan
Sebagaimana  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  sah,  maka perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah  perkawinan  juga  sudah pasti  akan  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap  pihak  yang membuatnya,  terhadap  harta  benda,  maupun  terhadap  pihak  ketiga yang terkait, yaitu: 15
Pertama ,  akibat  hukum  terhadap  pihak  yang  membuatnya Pembuatan  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan  adalah merupakan  persetujuan  dan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak suami  istri  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan  ini  berlaku  dan  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak  yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  1338  KHUPerdata  yang  berbunya  :  “semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”  Perjanjian  kawin  setelah  perkawinan  ini  terbentuk karena adanya persetujuan dan tercapainya kata sepakat antara para pihak  yang membuatnya.  Yang  dalam  hal  ini adalah  para  pemohon
14 Oly  Viana  Agustne, Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1 , 2017, h. 59-62
15 Ahmad  Royani, Perjanjian  Kawin  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan Terhadap  Pihak  Ketiga  (Pasca  Putusan  Mahkmah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015) , Jurnal Independent Vol 5 No. 2, h. 12-13
atau  suami  istri,  sehingga  dengan  sendirinya  perjanjian  perkawinan ini  juga  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan tersebut untuk memenuhi  kesepakatan  yang  terdapat  dalam  perjanjian  perkawinan tersebut. Kedua ,  akibat  hukum  terhadap  harta  benda  kekayaan  Setelah adanya  perjanjian  perkawinan  maka  harta  benda  masing-masing pihak  suami  istri  akan  menjadi  semakin  kuat  pula  secara  hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian  perkawinan  tersebut  sebab  segala  hal  yang  menyangkut pemisahan  harta  sudah  jelas  dipisahkan,  juga  terhadap  harta-harta lain  yang  kemudian  hari  timbul  setelah  tanggal  perjanjian  tersebut tetap  terpisah  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  tidak  ada  lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdata bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pedapatan,  mata  tidak  akan  terjadi  persatuan  harta  kekayaan  secara bulat  dan  persatuan  untung  rugi.  Demikian  juga  halnya  dengan hutang  piutang  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatan  hukum  dari pasangan  hidupnya  yang  dilakukan  setelah  perjanjian  perkawinan menjadi  tanggung  jawab  dari  pasangan  hidupnya.  Sehingga  adanya perjanjian  perkawinan  ini  dapat  melindungi  secara  hukum  harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri. Ketiga ,  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga  Berlakunya perjanjian  perkawinan  juga  akan  berakibat  hukum  terhadap  pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 147
juncto Pasal 157 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang  membuatnya  yaitu  pasangan  suami istri,  sedangkan  perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketinga sejak didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Kantor Catatan Sipil. Pembuatan perjanjian  perkawinan  yang  hubungannya  terhadap  pihak  ketiga akan  berlaku  sejak  tanggal  didaftarkannya  ke  Kantor  Catata  Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini  tidak  dirugikan  jika  terjadi  sesuatu  dikemudian  hari,  karena sudah  ada  kesepakatan  pemisahan  harta  sebelumnya.  Namun  jika pihak  ketiga  (kreditur)  bisa  membuktikan  bahwa  yang  dijadikan jaminan  hutang  atau  diperjanjikan  sebagai  jaminan  dalam  bentuk apapun  diperoleh  sebelum  didaftarkannya  ke  pegawai  pencatat perkawinan  maka  pihak  ketiga  dapat  menuntut  pelunasannya terhadap  harta  bersama  suami  istri.  Sedangkan  utang  yang  dibuat
oleh  salah  satu  pihak  suami  atau  istri  setelah  dicatat  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  tersebut  maka  pihak  ketiga  dapat  ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

## C. Penutup
Indonesia  memasuki  era  di  mana  perjanjian  perkawinan  sudah mulai  dibutuhkan,  terutama  di  kota-kota  besar.  Karena  itu,  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  perlu  menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu. Di antara perkembangan hukum itu  adalah  dengan  lahirnya  putusan  MK  No.  69/PUU-XIII/2015. Dengan  pembaharuan  hukum  yang  dilakukan  MK  ini,  pasutri  bisa melakuukan perjanjian perkawinan selama di dalam ikatan suami istri.
Konsekuensi dari perjanjian perkawinan itu juga berpengaruh terhadap pihak  ketiga.  Tetapi,  pengaruh  itu  dibatasi  peraturan  lain  agar  tidak menimbulkan kerugian.

## Daftar Pustaka
Abdul  Rokhim, Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Sebagai Alasan Perceraian , jurnal MMH , Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
Ahmad Royani, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan
Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkmah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015) , Jurnal Independent Vol 5 No. 2. Annisa  Istrianty  dan  Erwan  Priambada, Akibat  Hukum  Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung ,
Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
Filma  Tamengkel,  Dampak  Yuridis  Perjanjian  Pra  Nikah  ( Prenuptial Agreement )  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  Jurnal  Lex  Privatum,  Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
Hanafi  Arief, Implementasi  Yuridis  Perjanjian  Kawin  Dalam  Sistem Hukum Positif Di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum
“SYARIAH”, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
Oly  Viana  Agustne, Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015
Dalam  Menciptakan  Keharmonisan  Perkawinan,  Jurnal
Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1 , 2017. Ria  Desviastanti, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Harta  Dalam Perkawinan  Dengan  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin ,
(Program  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro:  Semarang,
2010)
Sriyono, Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan , Jurnal Ilmiah “Advokasi”
Vol. 04. No. 02. September 2016. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yoyon M. Darusman, Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU NO. 1 /
1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Pada  Putusan  MK  No. 69/PUU-XIII/2015) , Program Pascasarjana Universitas
Pamulang, 2016.
Yulies Tiena Masriani, Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam ,
Jurnal Ilmiah UNTAG “Serat Acitya” Semarang.