## ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)
Daniel Hasianto Hendarto, Ismunarno, Budi Setyanto Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: Daniel.hasianto@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang- undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang- Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUU-IV/2006.
Kata Kunci: BUMN, Korupsi, Pidana.

## Abstract
This research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006.
Keywords: BUMN, Corruption, Criminal.

## A. Pendahuluan
Pendahuluan Kegiatan perekonomian nasional tidak hanya dijalankan oleh masyarakat yang pada umumnya, melainkan negara atau pemerintahan pun ikut menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Bentuk keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi bersumber pada Politik Ekonomi sebagai konsekuensi dari perkembangan ajaran Negara kesejahteraan. Dalam menjalankan perannya sebagai negara kesejahteraan ( welfare state ), sebuah negara haruslah memiliki perangkat
untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Peran dan fungsi negara dalam perekonomian tidak hanya terbatas sebagai pengatur dan pengendali terhadap pasar, namun juga dapat berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak., yang menyebabkan istilah negara memiliki fungsi ganda didalam perekonomian yaitu ; agent of development dan social function yang keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Peran BUMN sebagai perwujudan dari negara untuk menjadi pelaku ekonomi di masyarakat menyebabkan berbagai aktivitas yang dialkukan BUMN dapat menimbulkan resiko, baik resiko bisnis maupun resiko yang berimplikasi pidana. Berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di BUMN biasanya disebut kejahatan bisnis. Dimana resiko bisnis tidak memberikan dampak  yang  signifikan  tetrhadap  negara,  tetapi  lain  halnya  dengan  resiko  yang  berimplikasi pidana hal itu akan memberikan dampak yang sifgnifikan terhadap negara yang pada khususnya keuangan negara. Dengan adanya peran negara sebagai pelaku ekonomi memberikan celah bagi organ-organ yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi negara untuk melakukan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut tipikor.
Namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Seringkali proses penegakan hukum terkait kasus korupsi diberbagai BUMN, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas memantik banyak kritik. Penegak hukum acapkali dikatakan kurang memahami konsep badan hukum, seperti Perseroan Terbatas serta konsekuensi yuridis penyertaan modal oleh negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN. Keadaan ini menumbulkan akibat, tindakan aparat untuk memberantas korupsi di BUMN ternyata bertentangan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menjadi dasar eksistensi dan kegiatan perusahaan .
Kasus yang menjerat Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan divonis 8 (delapan) tahun penjara pada Senin, 10 Juni 2019 oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Karen didakwa memperkaya dirinya dan perusahaan Roc Oil Companny Limited (ROC, Ltd) Australia sehingga merugikan negara sebesar Rp 568 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun 2009, ketika Pertamina melakukan akuisisi (Investasi Nonrutin) berupa pembelian sebagian aset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di blok Basker Manta Gummy, yang selanjutnya disebut BMG Australia berdasarkan perjanjian pada 27 Mei 2009 lalu. Keputusan investasi blok BMG di Australia yang eksplorasinya berujung gagal menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan Karen sebagai Direktur Pertamina Hulu Energi. ( https://www. cnnindonesia.com/nasional/20190613102545-12-402908/jaksa-akanbanding-vonis-eks-dirut- pertamina-karenagustiawan ,  diakses pada 19 Agusutus 2020 pukull 09:53 WIB)
Menurut Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Karen terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Karena dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti “merugikan keuangan negara” sebagaimana yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi. Bermula dari perkara tersebut maka artikel ini akan membahas mengeneai penerapan Pasal terhadap Putusan.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi kasus (case study), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Menyalahgunakan Wewenang dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi.
Perbuatan penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa pada dasarnya seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Namun jika kita merujuk terhadap Pasal 3 UUPTPK dijelaskan bahwa unsur Menyalahgunakan Wewenang harus perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Suatu perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan” harus dibuktikan bahwa; pertama, perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, dan kedua, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa (Adami Chazawi, 2005:68).
a.    Motif dan Tujuan Pernyalahgunaan wewenang Direktur Utama Pertamina Beberapa fakta penulis peroleh dari hasil putusan terkait motif dan tujuan penyalah- gunaaan kewenangan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hal itu dapat dijelaskan dengan fakta-fakta sebagai berikut: Pada tanggal 9 Juni 2009 Direktur Keuangan PT.Pertamina telah melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.255 /K/ DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin- Project Diamond yang ditujukan kepada Direksi, bahwa tidak ada tambahan alternatif solusi dari yang telah dibicarakan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2009, yaitu:
1)   Project Diamond dibatalkan dengan konsekuensi turunnya reputasi PT. Pertamina dan kemungkinan hilangnya uang deposit / Bid Bond sebesar US$ 3 juta.
2)    Melanjutkan Akuisisi PI dan mendivestasikan kembali dikemudian hari.
3)    Komisaris menyampaikan bahwa jika melanjutkan Akuisisi, akan menimbulkan risiko reputasi PT. Pertamina sebagai “ a poorly managed company ”.
Pada dasarnya jika terdapat penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di dalam investasi yang dilakukan PT.Pertamina, dengan motif dan tujuan untuk menguntungkan korporasi lain, harus disertai alasan dan bukti yang kuat bahwasannya:
1)  Jika memang dapat ditemukan Motif dan Tujuan dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, mengapa keputusan tersebut dapat disetujui oleh organ-organ yang ada di dalamnya?
2)  Jika memang dapat ditemukan motif dan tujuan dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan orang lain atau korporasi lain, apakah ada bukti dari kesepakatan yang dibuat oleh Pihak Pertamina dengan pihak yang diuntungkan?
b.   Kasualitas penyalahguanaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Untuk membuktikan sesorang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan- nya harus memenuhi kedua unsur tersebut. Berbeda dengan penyalahgunaan wewenang
dalam tindak pidana korupsi yang merujuk  dari Pasal 3  UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.19 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang harus memenuhi unsur sebgagai berikut:
1)  Perbuatan tersebut didasarkan oleh hak yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan wewenang, namun dalam interprestasinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan dasar bagi pelaku untuk bertindak.
2)   Dalam melakukan perbuatan tersebut sesorang masih secara aktif sebagai orang yang mengemban amanah dan tanggung jawab terkait perbuatannya, dimana hal ini harus dapat dibuktikan dalam Peraturan perundang-undangan.
3)    Terdapat  hubungan kasual antara motif  perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, lain atau suatu koroporasi.
4)    Terdapat hubungan kasual antara tujuan penyalahgunaan wewenang dengan per- buatan yang dapat memberikan kerugian keuangan negara (Ermansjah Djaja, 2010:19)
Dari beberapa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jika dikaitkan dengan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.Pertamina merupakan perbuatan yang termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang, karena perbuatan tersebut menyimpang dari Peraturan-peraturan terkait BUMN dan Direksi.
Faktanya yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.Pertamina  hanya sebatas  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang yang bertentangan dengan ; Tata Kerja Organisasi Prosedur Usulan Investasi Nomor : B – 001/ P00000/ 2007-S0 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT.Pertamina(Persero) dengan motif perbuatan dilatar belakangi  dengan upaya Direksi untuk melatih dan memberikan pengetahuan bagi SDM Internal PT.Pertamina terkait Investasi dalam lingkup Internasional.
2.    Kerugian keuangan negara dalam perbuatan Direktur Utama PT.Pertamina.
Unsur kerugian negara menjadi unsur penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  selain  suap,  gratifikasi  dll  di  Indoensia,  bahkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal (3) UU Tipikor, bila unsur kerugian negara tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan untuk terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana. R.Wiyono berpendapat bahwa “Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia“ (R.Wiyoono 2008:126).
Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memuat kata-kata yang berbunyi, “… yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara”, sebagai salah satu unsur dapat tidaknya pelaku korupsi dikenakan pidana. Pada praktiknya, terdapat perdebatan akan pemahaman dan penerapan kata “dapat merugikan”. Kata “dapat merugikan” bertentangan dengan konsep actual loss di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep potential loss memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan.
Bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut MK dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.(Ridwan 2016:37).
Lebih lanjut MK menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 sebagai berikut:
“Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut MK lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.”
Seperti yang diketahui payung hukum untuk BUMN adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), sedangkan untuk Perseroan Terbatas (UU PT) (Andi Hamzah, 2006:56).  Pengertian  mengenai  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) terdapat dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 03/MBU /2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 03/2012)
Pasal 1 angka 1 UU  BUMN menyatakan bahwa:
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”
Adapun pengertian anak perusahaan BUMN tidak terdapat di UU BUMN, namun di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (Keppres 122/2001) dan Permen BUMN 03/2012
Pasal 1 angka 3 Keppres 122/2001 menyatakan:
“Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN”
Pasal 1 angka 2 Permen BUMN 03/2012 menyatakan:
“Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anal Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang Sebagian besar sahamnya dimiliki pleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.
Didukung juga dengan Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008/ tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 15/2012)
Dalam Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 15/2012 mengatur mengenai kriteria anak perusahaan BUMN, yaitu:
“Anak Perusahaan BUMN adalah:
1.    perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan;
2.    perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain;
3.    perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%.”
Dengan melihat dari berbagai pengertian mengenai anak perusahaan BUMN di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal anak perusahaan BUMN adalah dari BUMN tersebut, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara  yang  berasal  dari  APBN atau perolehan  lainnya yang  sah  dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola
secara korporasi yang menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian Negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk sebuah anak perusahaan BUMN dan BUMN tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti bahwa modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham.

## D.    Penutup

## 1.    Simpulan
Penulis memiliki kesimpulan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan. Dimana unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini:
1.   Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dikarenakan kurangnya  alat  bukti  terkait perbuatan  terdakwa  yang  memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain maupun suatu Koroporasi, yakni pihak ROC, Ltd sebagai pihak yang diuntungkan tidak pernah diperiksa secara Pro Justitia dan tidak ditemukannya kesepakatan untuk memberi keuntungan.
2.   Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana apa yang dilakukan terdakwa semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga Langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule.
3.    Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diamana Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU. Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara.

## 2.    Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai “Analisis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Direksi   Pt. Pertamina Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst), Penulis memberikan saran yaitu hakim seharusnya dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan yang luas dan tepat, bukan hanya melihat dari segi peraturan hukumnya saja, melainkan juga motif dari diri pelaku dalam melakukan kejahatan, sera memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Meskipun dalam perkara ini hakim telah memutus sersuai dengan tuntutan jaksa, namun keadilan yang didapat masih belum terpenuhi karena pertimbangan dan penerpan hukum yang salah, yang mana seharusnya putusan dalam perkara ini adalah Putusan Bebas (vrijspraak).

## E.    Daftar Pustaka
Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia , Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada: Jakarta
Andi  Hamzah,  2006, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional dan Internasional , Raja Grafindo Persada: Jakarta
Ermansjah  Djaja,  2010. Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika: Jakarta
R. Wiyono, 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika:Jakarta
Ridwan Khairandy, 2009, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara” Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Vol.16 No.1, Januari 2009. Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor:15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016
(https://www.cnnindonesia.com.nasional/ 20190613102545-12-402908/jaksa-akanbanding-vonis-eks- dirut-pertaminakarenagustiawan, diakses pada 19 Agusutus 2020 pukull 09:53 WIB)