## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)

## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DALAM  RANGKA  PERLINDUNGAN KONSUMEN
Djoko Rianto Budi Hartono 1
1 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta email: budirianto@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  quality  control  and  safety  policies  fresh  food  of  plant origin (FFPO) in order to protect consumers in Jakarta. The method is used in this research is policy research. Data  were  analyzed  descriptively  on  the  content  and  the  context  of  the  policy.  The  results  showed  that  the quality  control  policy  and  safety  of  FFPO  in  Jakarta  did  not  fully  protect  consumers  as  the  supervision  of hazardous materials still less than the maximum and city administration are still difficulties in applying strict sanctions. Therefore, the need to revise Article 25 Paragraph (1) of Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2004 on Quality Control and Safety of Agricultural Commodities in Jakarta with strict sanctions.
Keywords : policy, fresh food of plant origin, consumer protection

## Abstrak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  dalam  rangka  perlindungan  konsumen  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode  yang digunakan  berupa  penelitian  kebijakan.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  mengenai  konten  dan  konteks.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan (PSAT)  di  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  sepenuhnya  dapat  melindungi  konsumen  karena  pengawasan  terhadap bahan berbahaya masih kurang maksimal dan Pemprov DKI Jakarta  masih kesulitan dalam menerapkan sanksi yang  tegas.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  revisi  terhadap  Pasal  25  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  (Perda)  DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan sanksi yang tegas.
.
Kata Kunci : kebijakan, pangan segar asal tumbuhan, perlindungan konsumen .

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)

## PENDAHULUAN
Peran  pemerintah  dalam  hal  pangan  adalah  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat Hal ini beralasan karena memperoleh produk yang aman dan bermutu merupakan hak setiap masyarakat  sebagai  konsumen.  Upaya  ke  arah  itu  telah  dilakukan  dan  akan  terus  dilakukan disamping  untuk  melindungi  masyarakat  konsumen,  juga  untuk  meningkatkan  daya  saing produk pangan termasuk Pangan Segar Asal Tumbuhan  (PSAT) seperti buah dan sayur serta meningkatkan  nilai  jual  produk  yang  akan  bermuara  pada  pendapatan  masyarakat  tani  di pedesaan.
Di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta,    buah-buahan  dan  sayur-sayuran merupakan komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat  yang pemenuhan kebutuhan tersebut biasanya didatangkan dari luar  daerah ataupun  impor.  Hal  ini  beralasan  karena  lahan  di  Jakarta  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT).  Adapun  risiko  yang  dihadapi  salah  satunya  adalah masih  ditemukan  perlakuan-perlakuan  dalam  penanganan  usaha  taninya  dari  awal  sampai dengan  pascapanen  yang  belum  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  keamanan  pangan.  Misalnya usaha  budidaya  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  yang  tidak  higienis  dan  tidak  aman, penggunaan  pestisida  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dipersyaratkan,  penanganan pascapanen yang tidak higienis dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya cemaran baik  secara  fisik,  biologis,  maupun  bahan-bahan  kimia.  Ditetapkannya  Peraturan  Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dilatar belakangi oleh 5 (lima) aspek, yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan dan Aspek Lingkungan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  tahun  2004  tentang  Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan cukup lama, namun masih saja ditemukan beredarnya  Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)  yang

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
mengandung zat-zat  berbahaya seperti residu  pestisida berlebihan  diatas batas ambang  yang ditetapkan pada sayuran segar serta masih adanya buah yang mengandung bakteri. Selain itu, kurangnya kesadaran para pelaku usaha juga memicu rendahnya efektivitas Peraturan daerah ini.

## Tabel 1. Data Kasus Penggunaan Bahan Berbahaya
Pada Produk Pertanian Tahun 2016 No. Uraian Bulan Tahun 2016 Total Keterangan Mar  Apr Mei Jun Jul Agu Sep 1. Pertanian  2095  1539  2492  1768  1604  2044  1945  13,487  Total Kasus Penggunaan Bahan Berbahaya 1378 (10,22%) 2. Positif 180 121 225 223 160 267 202 1,378 3. Negatif
1915  1418  2267  1545  1444  1777  1743  10,366
Sumber: Data Dinas Kelautan, Pertanian  dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah sampel 13.487 terdapat 1.378 (10,22%) kasus  penggunaan  bahan  berbahaya  pada  pangan  segar  asal  tumbuhan.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa masih ditemukan bahan-bahan berbahaya pada produk Pangan Segar Asal  Tumbuhan  (PSAT)  di  wilayah  DKI  Jakarta  walaupun  hasil  analisis  negatif    jauh  lebih banyak (89,78%), Beberapa kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mengandung bahan-bahan  berbahaya  di  Jakarta  menunjukkan  bahwa  masih  adanya  kelemahan  dalam  hal pengawasan  mutu  dan  keamanan  pangan  segar  asal  tumbuhan.  Hal  ini  dapat  berakibat  fatal terhadap  kesehatan  konsumen  dan  kelangsungan  industri  pangan  yang  bersangkutan.  Untuk melindungi  masyarakat  dari  bahan-bahan  berbahaya  memerlukan  kebijakan.  Wilson, sebagaimana dikutip Smith dan Larimer (2009: 3)  memberikan definisi kebijakan  tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai  hal-hal  tertentu, langkah-langkah  yang mereka ambil  (atau  tidak  boleh  dilakukan)  untuk  menerapkannya,  dan  penjelasan  yang  mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).Batasan ini dapat dipahami bahwa apabila

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu,  maka  pilihan  tersebut  ada  tujuannya,  karena kebijkan merupakan “tindakan” pemerintah.
Dalam  implementasi  kebijakan,  dilema  etis  dalam  kebijakan  publik  muncul  karena dua  alasan:  sumber  daya  tidak  memadai  untuk  memenuhi  semua  tuntutan,  dan  orang berkomitmen  terhadap  nilai  dan  gagasan  yang  berbeda  tentang  melakukan  hal  yang  benar. Hal  ini  beralasan  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Prewitt,  Schwandt,  dan  Straf  (2012:  4), bahwa kebijakan dibuat dalam banyak pengaturan. Ini berkembang dari banyak proses sosial yang melibatkan banyak aktor  yang terlibat dalam penyusunan, interpretasi, dan debat bukti yang relevan dengan pilihan kebijakan yang ada, dan kemudian, dengan menggunakan bukti tersebut untuk mengklaim bahwa pilihan kebijakan tertentu lebih baik daripada alternatifnya.
Oleh  karena  itu,  Cochran  dan  Malone  (2014:  3)  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  dapat digambarkan  sebagai  keseluruhan  kerangka  kerja  dimana  tindakan  pemerintah  melakukan untuk  mencapai  tujuan  publik,  dengan  definisi  kebijakan  publik  yang  baik,  untuk  tujuan bersama, menjadi studi keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah  publik..  Sedangkan    Mthethwa  (2012:  37)  menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan  mengacu  pada  mekanisme,  sumber  daya,  dan  hubungan  yang  menghubungkan kebijakan  dengan  tindakan  program.  Lebih  khusus  lagi  itu  berarti  melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan atau menyelesaikan tugas yang diberikan.
Sebuah  kebijakan  publik  tidak  bisa  dilepas  begitu  saja,  tanpa  dilakukan  evaluasi. Evaluasi  kebijakan  dilakukan  untuk  menilai  sejauhmana  keefektifan  kebijakan  untuk dipertanggungjawabkan  kepada  publiknya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.   Evaluasi  dibutuhkan  untuk  melihat  kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan. Menurut  Vig  dan  Kraft  (2013:  10),  bahwa  evaluasi  kebijakan  mengukur  hasil  dalam hubungan  antara  tujuan  dan  biaya.  Dengan  demikian  evaluasi  kebijakan  didasarkan  pada ketercapaian  tujuan  dengan  biaya  yang  telah  dikeluarkan.  Termasuk  dalam  kaitan  dengan

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
perlindungan  konsumen. Dalam kaitan dengan perlingdungan konsumen, Koopman, Mitchel, dan  Thierer    (2014:  6)  menyatakan  bahwa  sebenarnya  perlindungan  konsumen  telah  lama menjadi salah satu alasan utama untuk peraturan ekonomi. Di bawah "teori minat publik" dari peraturan  tradisional.  Peraturan  ini  berusaha  melindungi  konsumen  dari  eksternalitas, persaingan  yang  tidak  memadai,  harga  yang  merugikan,  informasi  asimetris,  daya  tawar menawar yang tidak setara, dan sejumlah "kegagalan pasar" lainnya. . Terutama dalam kaitan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
Dalam  kaitan  dengan Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT) ,  Cook  (2016:  1) menjelaskan  bahwa pangan  segar  asal  tumbuhan  adalah  pangan  asal  tumbuhan  yang  belum diproses,  mudah  dikonsumsi,  diolah  secara  minimal,  dan/atau  sebagai  bahan  baku pengolahan/industri  makanan.  Ada  103  item  dipengaruhi  peraturan  baru,  termasuk  buah- buahan,  sayuran,  biji-bijian,  kacang-kacangan, pulses ,  dan  beberapa  tanaman  perkebunan seperti kakao, kopi, gula, teh, paprika, dan buah zaitun.
Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  menjadi  sangat  penting,  karena  merupakan salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Perlindungan  terhadap  pengendalian  mutu  dan keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  tahun  2004  tentang  pengendalian  mutu  dan  keamanan komoditas hasil pertanian perlu dikaji terus dalam tangka melindungi masyarakat. Salah satu model evaluasi  implementasi  kebijakan  yang    dapat  digunakan  adalah  model  Grindle  (2000: 80)  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan konteks  implementasinya.  Dalam  hal  ini , isi  kebijakan  mencakup  hal-hal  berikut.  (1) Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan.  (2)  Jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan.  (3) Derajat perubahan  yang  diinginkan. (4) Kedudukan pembuat kebijakan.  (5) Siapa pelaksana program. (6) Sumber daya  yang dikerahkan. Sedangkan Konteks implementasi meliputi: (1)

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
Kekuasaan, Minat, dan Strategi Pelaku Terlibat. (2) Karakteristik Institusi dan Penguasa. (3) Kepatuhan dan Responsif.

## METODOLOGI PENELITIAN
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT) dalam rangka  perlindungan  konsumen  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  jenis  bahan analisis,  yaitu  dokumen  dan  data.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara, studi  dokumentasi,  dan  observasi. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  validasi  data dengan  teknik  trianguasi  jenis  data,  yaitu  dengan  membandingkan  hasil  penilaian,  observasi, hasil  wawancara  dengan key  informan. Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  dalam  kategori Dunn  (2004:  51-54)  yang  dipilih  adalah  teknikl  integratif.  Hal  ini  dilakukan  dengan pertimbangan  bahwa  teknik  ini  dianggap  paling  berkorelasi  dengan  strategi  maupun  teknik analisis yang digunakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dalam  kaitan  dengan  kepentingan  yang  terpengaruh  oleh  kebijakan menunjukkan    bahwa  pelaku  usaha  terpengaruh  oleh  kebijakan  pengendalian  mutu  dan keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT),  walaupun  tidak  semua.  Hal  ini  terbukti bahwa pegadang sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan kaki lima belum sepenuhnya memahami  Perda  tentang  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan (PSAT).  Peraturan  Daerah  tentang  perlindungan  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan  (PSAT)  sangat  didukung  oleh  masyarakat.  Hal  ini  beralasan  karena  kebutuhan atau gaya hidup masyarakat saat ini sudah berubah dari hanya menkonsumsi makanan pokok

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
bertambah  dengan  mengkonsumsi  buah  segar.  Hal  ini  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan harapan Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2004Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas  Hasil  Pertanian  Pasal  7    Ayat  (1).  Peraturan  Daerah  sebagai  salah  satu  bentuk kebijakan publik seharusnya menyasar pada semua objek kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh  Curaj,  dalam  Orășanu  (2014:  6)  bahwa  kebijakan  publik  mengacu  pada  berbagai keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah publik.  Demikian pula  menurut  Cochran  dan  Malone  (2014:  3)  bahwa  kebijakan  publik  dapat  digambarkan sebagai keseluruhan kerangka kerja dimana tindakan pemerintah melakukan untuk mencapai tujuan  publik,  dengan  definisi  kebijakan  publik  yang  baik,  untuk  tujuan  bersama,  menjadi studi  keputusan  dan  tindakan  pemerintah  yang  dirancang  untuk  menangani  masalah  publik . Namun ternyata tidak semua pelaku usaha memahami dengan baik Peraturan daerah tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
Hasil  penelitian  mengenai  jenis  manfaat  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa masyarakat  kurang  mendapatkan  informasi  tentang  sosialisasi  Peraturan  Daerah  tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), namun masyarakat merasa  yakin  bahwa  ada  peraturan  yang  melindungi  masyarakat.  Hak  ini  terbukti  adanya pengawasan  produk  pangan  di  pasar-pasar  yang  sangat  membantu  masyarakat  dalam memperoleh produk bermutu dan aman. Hal ini terbukti adanya pengawasan produk pangan di  pasar-pasar  yang  sangat  membantu  masyarakat  dalam  memperoleh  produk  bermutu  dan aman.  Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan belum sesuai dengan Peraturan daerah    Nomor  8  Tahun  2004Tentang  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Komoditas  Hasil Pertanian Pasal 1 Ayat (6)  dan  Ayat  (7.) Seharusnya setidaknya ada dua manfaat dari Perda tentang  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT),  yaitu masyarakat terlindungi dari bahan pangan berbahaya dan pelaku usaha meningkat daya saing dari  produk  yang  dijualnya.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bromell  (2012:  1)  bahwa

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
kebijakan publik terutama tentang memutuskan siapa yang mendapatkan apa dan siapa yang membayar. Dilema etis dalam kebijakan publik muncul karena dua alasan: sumber daya tidak memadai  untuk  memenuhi  semua  tuntutan,  dan  orang  berkomitmen  terhadap  nilai  dan gagasan  yang  berbeda  tentang  melakukan  hal  yang  benar. Hal  ini  senada  dengan  pendapat Lundqvist,  sebagaimana  dikutip  Mickwitz  (2016:  11),  bahwa  kebijakan  lingkungan  sebagai program aksi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat - dalam hal nilai-nilai dan keyakinan,  tindakan  dan  organisasi  –  sedemikian  rupa  untuk  meningkatkan,  atau  untuk mencegah kerusakan, kualitas lingkungan alam.
Hasil  penelitian  mengenai  derajat  perubahan  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa masih ada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)   yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya cemaran  bakteri  mikroorganisme  pada  pangan  olahan  primer  hasil  pertanian  segar  seperti buah  dan  sayur.Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  cemaran  bakteri  mikroorganisme  pada pangan  olahan  primer  hasil  pertanian  segar  seperti  buah  dan  sayur.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta    Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pengendalian  Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 3  Ayat (1) dan Ayat (2).
Peraturan  daerah    ini  sebagai  salah  satu  bentuk  kebijakan  publik  seharusnya  sesuai dengan  pendapat Cochran dan Malone (2014: 3) bahwa  kebijakan publik dapat digambarkan sebagai keseluruhan kerangka kerja dimana tindakan pemerintah melakukan untuk mencapai tujuan  publik,  dengan  definisi  kebijakan  publik  yang  baik,  untuk  tujuan  bersama,  menjadi studi keputusan dan tindakan pemerintah  yang dirancang untuk  menangani  masalah publik. .
Hal ini beralasan karena Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan  (PSAT)  merupakan  bagian  dari  topik  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  dapat sengaja diambil untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas manusia dan dengan demikian mencegah efek berbahaya pada manusia dan lingkungan. Kebijakan

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
Masih  ada  temuan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  yang  mengandung  bahan berbahaya  yang  beredar  di  pasaran  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha      belum  sepenuhnya mematuhi  Pasal  25  Peraturan  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta    Nomor  8  Tahun  2004  Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas. Adapun Pasal 25 Ayat (1) , (2), dan (3).
Hasil  penelitian  mengenai  kedudukan  pebuat  kebijakan  menunjukkan  bahwa kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT) merupakan  Peraturan  Daerah  di  tingkat  provinsi  yang  dibuat  oleh  Gubernur  dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Hal  ini  telah  sesuai  dengan Peraturan  daerah    Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 9. Demikian pula hasil penelitian ini mendukung pendapat Anderson (2003: 1) menyatakan bahwa penggunaan secara umum, istilah kebijakan merujuk pada  perilaku  beberapa  aktor,  seperti  pejabat,  badan  pemerintah  atau  legislatif,  dalam  area aktivitas  seperti  transportasi  umum  atau  perlindungan  konsumen.  Kebijakan  publik  juga dapat  dipandang  sebagai  apa  pun  yang  pemerintah  pilih  untuk  dilakukan  atau  tidak  boleh dilakukan .
Hasil  penelitian  mengenai  pelaksana  program  menunjukkan  bahwa  Dinas  Kelautan, Pertanian,  dan  Ketahanan  Pangan  dan  Dinas  Kesehatan  saja  yang  melaksanakan  upaya pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Upaya yang telah dilakukan  Dinas  Kelautan,  Pertanian,  dan  Ketahanan  Pangan  dalam  mewujudkan pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT),  berupa:  sidak pasar,  edukasi,  dan  pasar  aman  dari  bahan  berbahaya.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini telah  sesuai  Peraturan  daerah  Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pengendalian  Mutu  dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 6,  Ayat (1) dan (2).   Senada dengan pendapat Marume,  Ndudzo,  dan  Jaricha  (2016:  27),  bahwa  kebijakan  publik  dipandang  sebagai kerangka kerja yang dapat dilaksanakan secara komprehensif, mengikat, otoritatif, disengaja

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
dan terarah, dan untuk  interaksi  dimana suatu  multiplisitas keputusan kebijakan publik oleh pengurus  kantor  politik  dapat  dibuat,  dan  berbagai  tindakan  dapat  dimasukkan  ke  dalam operasi  oleh  pejabat  publik  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  pemerintah  yang dipostulasikan secara ekonomis, efisien, efektif, dan selegal mungkin.
Hasil penelitian mengenai sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dikerahkan cukup memadai. Demikian juga penyerapan anggaran terjadi kenaikan  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal  10,    Ayat  (1)  dan  (2)  /  Hal  ini  beralasan  karena  untuk  mewujudkan  standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pertanian.memerlukan  dukungan  sumber  daya  manusia  dan  dana.  Senada  dengan  pendapat oleh  Bromell  (2012:  1)  bahwa  kebijakan  publik  terutama  tentang  memutuskan  siapa  yang mendapatkan  apa  dan  siapa  yang  membayar.  Dilema  etis  dalam  kebijakan  publik  muncul karena dua alasan: sumber daya tidak memadai untuk memenuhi semua tuntutan, dan orang berkomitmen terhadap nilai dan gagasan yang berbeda tentang melakukan hal yang benar .
Hasil  penelitian  mengenai  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  aktor  yang  terlibat menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan (PSAT) dapat melindungi masyarakat. Hal ini karena Dinas Kelautan, Pertanian, dan  Ketahanan  Pangan  akan  menjerat  pelaku  usaha  yang  nakal  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  sesuai dengan  amanat  Peraturan  daerah    Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pengendalian  Mutu  dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 21 Ayat (1), (2), dan  (3).
Kekuasaan  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan,  Pertanian,  dan  Ketahanan Pangan akan menjerat  pelaku usaha  yang nakal  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tercapai

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
perlindungan konsumen dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan strategi yang  diterapkan  adalah  dengan  melakukan  menjerat  pelaku  usaha  yang  nakal  dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konteks ini sesuai dengan pendapat Jones (2004: 48-49) bahwa sedikitnya ada enam komponen kebijakan publik, sebagai berikut: (1) niat atau tujuan  sebenarnya  dari  tindakan;  (2)    tujuan  akhir  yang  hendak  dicapai;  (3)  rencana  untuk mencapai  tujuan;  (4)  program  yang  disyahkan  untuk  mencapai  tujuan;  (5)  keputusan  atau tindakan  yang  diambil  untuk  mencapai  tujuan;    dan  (6)  pengaruh  yang  dapat  diukur. .
Kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  guna  mengatasi  hambatan-hambatan  serta memanfaatkan  peluang-peluang  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan suatu  sasaran  atau  maksud.  Kebijakan  publik  disusun  melalui  tahapan-tahapan  tertentu, dimana  terdapat  seorang  atau  sekumpulan  pelaku  ( actor )  di  setiap  tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut.
Hasil  penelitian  mengenai  karakteristik  lembaga  dan  penguasa  menunjukkan  bahwa kebijakan  ini  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta atas  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat Perda    Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Komoditas  Hasil Pertanian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22, serta Pasal 23 Ayat (1) dan (2)  Senada dengan pendapat Anderson  (2003:  1)  bahwa    istilah  kebijakan  merujuk  pada  perilaku  beberapa  aktor,  seperti pejabat, badan pemerintah atau legislatif, dalam area aktivitas seperti transportasi umum atau perlindungan  konsumen.  Kebijakan  publik  juga  dapat  dipandang  sebagai  apa  pun  yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
Hasil  penelitian  mengenai  kepatuhan  dan  daya  tanggap  pelaksana  menunjukkan bahwa  kebijakan  pengendalian  mutu  dan  keamanan  pangan  segar  asal  tumbuhan  dapat melindungi  masyarakat.  Hal  ini  karena  Dinas  Kelautan,  Pertanian,  dan  Ketahanan  Pangan

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
melakukan kerjasama den gan berbagai pihak, misalnya akan melaporkan pelaku usaha yang nakal kepada PD Pasar Jaya untuk pembinaan lebih lanjut. Hal sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 19 Ayat (1), (2), dan (3).
Adanya  kepatuhan  dan  daya  tanggap  terhadap  implementasi  Perda  tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di lapangan. Hal ini beralasan karena adanya komitmen Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan untuk melindungi  masyarakat  konsumen  dari  pangan  yang  mengandung  bahan  berbahaya.  Dinas Kelautan,  Pertanian,  dan  Ketahanan  Pangan  akan  melaporkan  pelaku  usaha  yang  nakal kepada  PD  Pasar  Jaya  untuk  pembinaan  lebih  lanjut.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Marume,  Ndudzo,  dan  Jaricha,  (2016:  27)    bahwa    kebijakan  publik  dipandang  sebagai kerangka kerja yang dapat dilaksanakan secara komprehensif, mengikat, otoritatif, disengaja dan terarah, dan untuk  interaksi  dimana suatu  multiplisitas keputusan kebijakan publik oleh pengurus  kantor  politik  dapat  dibuat,  dan  berbagai  tindakan  dapat  dimasukkan  ke  dalam operasi  oleh  pejabat  publik  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  pemerintah  yang dipostulasikan  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  dan  selegal  mungkin.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  pelaksana  Perda  tentang  pengendalian  mutu  dan  keamanan  pangan segar  asal  tumbuhan  benar-benar  menunjukkan  kepatuhandan  daya  tanggap  terhadap tugasnya.  Namun  sepandai-pandai  petugas  dalam  mengawal  Perda  tetap  saja  ada  pelaku usaha  yang  nakal  yang  sembunyi-sembunyi  menjual  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT) yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana masih saja ditemukan di pasaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan pengendalian  mutu  dan  keamanan  Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan  (PSAT)  di  DKI  Jakarta

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
belum  sepenuhnya  dapat  melindungi  konsumen  karena  pengawasan  terhadap  bahan berbahaya  masih  kurang  maksimal  dan  Dinas  Kelautan,  Pertanian,  dan  Ketahanan  Pangan masih kesulitan dalam menerapkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terutama terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan sanksi yang tegas.
Selanjutnya, direkomendasikan agar ditambahkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan daerah  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan Komoditas  Hasil  Pertanian  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tentang  sanksi  yang  tegas  bagi pelanggarnya.  Perusahaan  yang  melanggarr  Perda  ini  langsung  diberi  denda,  misalnya, pelanggaran per bungkus produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dikenakan denda Rp 50.000,-  Sedangkan  perusahaan  yang  memperjualbelikan  produk  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan (PSAT)  ilegal diganjar dengan ancaman hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 4 miliar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  2012  tentang  Pangan,  Pasal  141  yang  berbunyi:  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja memperdagangkan  Pangan  yang  tidak  sesuai  dengan  Keamanan  Pangan  dan  Mutu  Pangan yang  tercantum  dalam  label  Kemasan  Pangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  89 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah).  Sementara,  produsen  produk  PSAT  yang mengandung  bahan-bahan  berbahaya  diganjar  ancaman  hukuman  maksimal  5  (lima)  tahun penjara  dan  denda  sebanyak-banyaknya  Rp  10  miliar.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  konsumen produk PSAT dapat terlindungi dari bahan-bahan yang membahayakan.
.

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)

## REFERENSI
Anderson, James E. 2003. Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
Bromell,  David.  2012.  “Doing  the  right  thing:  Ethical  dilemmas  in  public  policy  making.” Centre for Theology and Public Issues Working Paper , March 2012.
Cochran,  Charles  L.  and  Eloise  F.  Malone.  2014. Public  Policy:  Perspectives  and  Choices , Fifth Edition. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Cook, James. Indonesia Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin. http://www.sgs.com/  Diakses 26 Januari 2016.
Grindle,    Merilee  S.  2000. Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World. New Jersey: Princenton University Press,.
Jones,  Ch.  O.  2004. An  Introduction  to  The  Study  of  Public  Policy. Terjemahan  Ricky Istamto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
Koopman, Christopher,  Matthew Mitchell, and Adam Thierer. 2014. “The Sharing Economy and  Consumer  Protection  Regulation:  The  Case  for  Policy  Change.” Mercatus Working  Paper, Mercatus  Center  at  George  Mason  University,  Arlington,  VA, December 2014.
Mthethwa,  R.  M.  2012.  Critical  dimensions  for  policy  implementation. African  Journal  of Public Affairs. Volume 5 Number 2,  September 2012.
Marume,  B.  M.,  D.  Ndudzo,  and  E.  Jaricha.  2016.  Types  and  Kinds  of  Public  Policy  and Public Policy Making. Quest Journals, Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 4 ~ Issue 4, 2016.
Mickwitz,  Per.  2006. Environmental  Policy  Evaluation:  Concept  and  Practice. Saarijärvi: The Finnish Society of Sciences and Letters.
Orășanu,  Răzvan.  2014. Public  Policy  Handbook  for  Higher  Education. Bucharest: UEFISCDI.
Prewitt,  Kenneth,    Thomas  A.  Schwandt,  and  Miron  L.  Straf.  2012. Using  Science  as Evidence in Public Policy. Washington DC: The National Academies Press.
Smith,  Kevin  B.  and  Christopher  W.  Larimer.  2009. The  Public  Policy  Theory  Primer. Central Avenue, Boulder, CO: Westview Press.
Vig,  Norman  J.&  Michael  E.  Kraft.  2013. Environmental  Policy:  New  Directions  For  The 21st Century. California: CQ Press.

## International Journal of Educational and Environmental Education (IJEEM)
William  N.  Dunn.  2004. Public  Policy  Analysis:  An  Introduction (Englewood  Cliffs,  New Jersey: Prentice-Hall, 2004), hh. 51-54.