## AKIBAT HUKUM MUCIKARI DI BAWAH UMUR DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE
Oleh: Wahyu Vidyaningsih 1)
Habib Adjie 2)
Universitas Narotama Surabaya 1,2)
E-mail: vidyaa219@gmail.com 1) syhba6170@gmail.com 2)

## ABSTRACT
This  increasingly  rapid  development  of  technology  and  information  affects  the  acceleration in  every  field  in  the  rotation  of  the  activities  of  the  wider  community.  But  not  only  has  a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.
Keywords: Legal Consequences, Minors, Pimps, Online Prostitution.

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  semakin  cepat  ini,  mempengaruhi  percepatan dalam  setiap  bidang  dalam  perputaran  aktivitas  masyarakat  luas.  Namun  tidak  hanya memberikan  dampak  positif,  tetapi  juga  memberikan  dampak  negatif.  Contohnya  dalam kasus  prostitusi  yang  dilakukan  secara  online.  Dalam  pemberitaan  TribunJabar.Id memberitakan  terlibatnya  anak  dibawah  umur  dalam  prostitusi  online  sebagai  operator  dan mucikari. Timbulnya problematika hukum terkait kedudukan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi online sebagai mucikari melatar belakangi penelitian ini dengan tujuan mengetahui dampak hukum tindak pidana prostitusi online yang dilakukan anak dibawah umur. Penelitian akan  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan kepustakaan.  Disimpulkan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  pada  anak  dibawah  umur  yang terlibat prostitusi online yaitu dengan tindakan sesuai dengan UU nomer 11 tahun 2012 jika berusia  15  tahun  kebawah,  dan  paling  lama  ½  (setengah)  dari  maksimum  ancaman  pidana jika berusia lebih dari 15 tahun.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Anak Di Bawah Umur, Mucikari, Prostitusi Online.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat ini, mempengaruhi  percepatan  dalam  setiap bidang dalam perputaran aktivitas
masyarakat  luas.  Namun,  percepatan dalam hal teknologi dan informasi ini tidak hanya  memberikan  pengaruh  positif  dan manfaat,  tetapi  juga  memberikan  dampak negatif  yang  dapat  menimbulkan  konflik
maupun Tindakan yang bermuatan kriminal, maupun dapat meresahkan masyarakat  luas.  Contohnya  dalam  kasus prostitusi  yang  dalam  perkembangannya beradaptasi dengan teknologi dan informasi  yang  kian  maju,  dalam  tindak pidana prostitusi saat ini telah mengupgrade  system  kegiatannya  agar lebih  aman  dan  tidak  terendus  petugas berwenang  dengan  memanfaatkan  media smartphone  dan  platform  digital  untuk menawarkan  jasanya  kepada  seseorang yang menjadi demand dalam kegiatan ini.
Untuk mengelabuhi petugas, dalam melaksanakan  kegiatannya  menjajakan layanan prostitusi seringkali penyedia jasa menggunakan media sosial maupun dating application seperti  facebook,  Instagram, twitter,  WeChat,  Mi  chat  dan  lain-lain untuk  menjajakan  layanannya.  Tak  sedikit pula  dalam  kegiatan  prostitusi  online  ini juga  melibatkan  anak  dibawah  umur  yaitu anak dinawah 17 tahun dalam kegiatannya untuk  melayani  seorang  laki-laki  dewasa yang  mau  membayar.  Seperti  yang diberitakan  RiauPos.co  memberitakan  jika Polres  dumai  berhasil  mengungkap  kasus prostitusi  online  yang  melibatkan  anak dibawah  umur  dengan  menggunakan media  Mi  chat.  Dalam  kasus  tersebut ditangkap  1  orang  sebagai  mucikari. Prostitusi  online  yang  melibatkan  anak untuk  melayani  laki-laki  hidung  belang telah  banyak  dilakukan  dan  tak  bukan
hanya  sebagai  subjek  pelayannya  saja, namun juga sebagai mucikari dan pengguna  jasa  yang  melibatkan  anak dibawah umur juga.
Di tempat dan waktu yang berbeda diberitakan TribunJabar.Id yang memberitakan polisi meringkus 3 mucikari prostitusi online di kos-kosan daerah jalan kembar  Kabupaten  Indramayu  yang  salah satu  pelakunya  merupakan  anak  dibawah umur  berusia  16  tahun  sebagai  mucikari yang  berperan  sebagai  operator  dalam mempromosikan  jasa  tersebut.  Dalam pemberitaan  tersebut  disebutkan  jika  anak dibawah  umur  dengan  usia  16  tahun sebagai operator sekaligus mucikari.
Dari  maraknya  tindak  pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah  umur  di  Indonesia,  dari  beberapa yang diungkap terjadi problematika hukum terkait kedudukan anak yang terlibat dalam kasus  prostitusi  online  sebagai  mucikari atau  operator.  Dalam  praktiknya  belum jelas mengenai dampak hukum yang dapat dijeratkan  terhadap  anak  yang  terlibat dalam prostitusi online sebagai mucikarinya.  Oleh  sebab  itu  dalam penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai akibat  atau  dampak  hukum  terhadap  anak dibawah  umur  yang  terlibat  dalam  kasus prostitusi  online  sebagai  mucikari  dengan peran  mempromosi  dan  mengoperatori kegiatan prostitusi online.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Tindak Pidana
Dalam pengertiannya tindak pidana merupakan Menurut Pompe dalam Erdianto  Effendi  (2014),  “strafbaar  feit” secara  teoritis  dapat  merumuskan  sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan sengaja  ataupun  dengan  tidak  disengaja telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di mana  penjatuhan  terhadap  pelaku  tersebut adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib hukum  dan  terjaminnya  kepentingan hukum. Dalam istilah yang dijelaskan oleh pempe dapat dirmuskan jika tindak pidana adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan individu yang menyimpang dari norma dan melanggar  ketertiban  hukum  baik  itu dilakukan  dengan  sengaja  maupun  tidak, pelaku  tersebut  perlu  dilakukan  tindakan demi  menjaga  dan  terpeliharanya  tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum dan masyarakat.
Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut: a. unsur obyektif, yaitu unsur diluar pelaku b.  unsur  subyektif,  yaitu  unsur  yang melekat pada diri pelaku. (Teguh Prasetyo, 2016)
Dalam  unsur  tindak  pidana  yang telah  disebutkan,  dapat  dijelaskan  jika dalam  melakukan  tindak  pidana  manusia memiliki  2  unsur  yaitu  unsur  obyektif yaitu  unsur  dari  luar  yang  menyangkut
dengan  kondisi  yang  memaksa  pelaku melakukan  tindak  pidana  yang  dapat merugikan  pihak  lain.  Unsur  kedua  yaitu unsur subyek tif yaitu unsur dari dalam diri pelaku  sendiri  dan  melekat  pada  pelaku yang  dapat  dijelaskan  jika  dalam  diri pelaku  sudah  terdapat  mental  melakukan tindakan  kriminal  ataupun  niat  unuk melakukan tindakan kriminal.

## Prostitusi Online
Dalam istilahnya menurut Putra, R. K.  M  (2022)  prostitusi  dapat  diistilahkan tindakan  melakukan  hubungan  seks  tanpa perkawinan  yang  dilakukan  lebih  dari sekali  dan  dikategorikan  sebagai  kebiasan dan telah menjadikannya sebagai pekerjaan.
Dan  subjek  daripada  perbuatan  seks komersial  dikenal  dengan  sebutan  pekerja seks  komersial.  Dari  yang  dijelaskan, dapat  dipahami  jika  prostitusi  merupakan suatu tindakan dengan melakukan hubungan  seks  yang  dilakukan  2  orang atau  lebih  diluar  ikatan  pernikahan  atau ikatan  yang  legal  dan  dilakukan  berulang- ulang dan menjadikannya sebagai pekerjaan  atau  mata  pencaharian  yang dilakukan  atas  transaksi  komersial  maka dari  itu  subjek  tindakan  tersebut  disebut pekerja seks komersial.
Baria, B., & Ramadhani, R. (2022) menjelaskan tentang prostitusi online yaitu suatu  kegiatan  prostitusi  yang  menjadikan sebuah obyek  wanita untuk ditransaksikan
menggunakan media elektronik atau disebut  online  melalui  berbagai  media aplikasi  dan  media  sosial  seperti:  Michat, instagram,  facebook,  tweeter,  dan  lain- lain. Dalam penjelasan mengenai prostitusi online tersebut, dapat diartikan jika tindak pidana yang berhubungan dengan prostitusi  telah  mengalami  perkembangan beriringan dengan perkembangan teknologi  dan  informasi  yang  mulanya dilakukan  secara  langsung  tanpa  melalui perantara  atau  media  berubah  menjadi tindakan prostitusi yang dilakukan menggunakan media elektronik atau online demi  memudahkan  dan  mengelabuhi petugas penegak hukum yang berwenang.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian normatif  yang dilakukan dengan studi dan pendekatan  perundang-undangan  maupun kepustakaan sebagai bahan untuk dianalisis  dan  dibahas  demi  menemukan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prostitusi Online Ditinjau dari Undang- undang
Dalam  perkembangan  era  yang serba  digital  ini,  disediakan  berbagai kemudahan dalam berbagai bidang.
Namun  tidak  serta  merta  kemudahan tersebut  diterima  dengan  dampak  yang
positif  saja  namun  terdapat  juga  dampak negatif  dalam  penerapan  teknologi  yang mempercepat segala bidang kehidupan ini. Salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi dalam  kegiatan  prostitusi  yang  dilakukan menggunakan  media  elektronik  yang disebut prostitusi online.
Dalam kitab undang-undang KUHP dengan jelas menyebutkan mengenai  sanksi  terhadap  seseorang  yang melakukan  kegiatan  prostitusi.  Utami,  K. M (2020) menyebutkan jika terdapat pasal dalam KUHP mengenai perbuatan prostitusi, yaitu sebagai berikut:
 Pasal 296 yang menyatakan:
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencaharian atau  kebiasaan,  diancam  dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima  belas  ribu  rupiah  jika  dikonversi menjadi  Rp.  15.000.000  (Lima  Belas Juta Rupiah).
 Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan:
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan  cabul  seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam  dengan  pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Jika dirumuskan kedua pasal dalam
KUHP  mengenai  perbuatan  prostitusi tersebut yaitu seseorang yang memberikan kemudahan  mengenai  perbuatan  cabul yang  dilakukan  oleh  orang  lain  dan menjadikannya  sebagai  mata  pencarian maupun menarik keuntungan dari perbuatan  tersebut  dapat  dijerat  dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
Dalam  tindak  pidana  prostitusi online  juga  diatur  diatur  dalam  undang- undang  nomer  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  Didalam  undang-undang  tersebut prostitusi  yang  tergolong  dalam  tindak pidana  perdagangan  orang  termuat  dalam pasal  12  dengan  bunyi  sebagai  berikut “Setiap  orang  yang  menggunakan  atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil  keuntungan  dari  hasil  tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2, Pasal  3, Pasal  4, Pasal  5,  dan  Pasal  6.”  Dari  bunyi  pasal tersebut  pidana  yang  dijeratkan  dalam pelaku  tindak  pidana  tersebut  dituangkan dalam  pasal  2  sampai  6  dengan  pidana
pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),  dan  jika  tindak  pidana  tersebut mengakibatkan  korban  menderita  luka berat,  gangguan  jiwa  berat,  penyakit menular  lainnya  yang  membahayakan jiwanya,  kehamilan,  atau  terganggu  atau hilangnya  fungsi  reproduksinya,  maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana,  atau tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  penjara seumur  hidup  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Menanggapi hal tersebut Wahyuni, D. E., & Poedjiastoeti, S. (2021) Prostitusi apabila ditinjau dari UU PTPPO merupakan  salah  satu  bentuk  eksploitasi. Sedangkan  secara  lebih  rinci  prostitusi sebagai bentuk eksploitasi seksual, berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah segala bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh  seksual atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk mendapatkan  keuntungan,  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan pelacuran dan percabulan. Dengan
demikian  dapat  dijelaskan  jika  prostitusi online sebagai mana yang dimaksud dalam KUHP pasal 296 dan 509 memenuhi unsur tindak  pidana  perdagangan  orang  dan termasuk  kedalam  perbuatan  perdagangan orang  dengan  sanksi  pidana  seperti  yang disebutkan sebelumnya.
Dari tinjauan dari perspektif KUHP dan Undang-undang nomer 21 tahun 2007 yang  telah  diuraikan,  belum  menyebutkan jika  prostitusi  tersebut  dilakukan  dalam online atau menggunakan media elektronik. Dalam prostitusi dengan menggunakan  media  elektronik  diatur berbeda  dengan  undang-undang  ITE  yaitu undang-undang nomer 19 tahun 2016 yang lebih jelas menyebutkan perbuatan prostitusi yang dilakukan melalui online.
Dalam  kesempatan  wawancara  di CNN  Indonesia,  pakar  hukum  pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Nathalina Naibaho menyatakan jika Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  maupun konsumennya bisa dipidana dengan sangkaan menyebarkan konten yang melanggar  kesusilaan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Yulianti, L.,  Lisi,  I.  Z.,  &  Apriyani,  R.  (2019) menambahkan Penegakan hukum terhadap mucikari  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari beberapa  putusan-putusan,  yang  dimana dalam  putusan  ini  mucikari  dijatuhi hukuman  pidana  dalam  Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  dalam  undang-undang  yang dimaksud  yaitu pada pasal  45 ayat  1  yang berbunyi  “  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Tenda,  D.,  Pontolalu,  A.,  & Lumintang,  D.  (2022)  mengecualikan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang  No.19  Tahum  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  tidak  memberikan  ancaman pidana  atas  sebuah  tindakan  prostitusi online  yang  dikelola  secara  pribadi  oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada  pelanggan-pelangganya.  Pasal  27 ayat  (1)  UU  ITE  memberikan  ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.  Informasi  elektronik  yang melanggar  kesusilaan  menurut  tafsir  dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah
berupa gambar, video, percakapan, animasi,  sketsa  yang  mengandung  konten cabul,  persetubuhan,  kekerasan  seksual, alat  kelamin.  Objek  perbuatan  kesusilaan ini  pun  harus  disebarluaskan  ke  publik melalui  media  elektronik  (email,  media sosial,  atau  layanan  pesan  singkat). Mengacu  pada  ketentuan  UU-ITE,  jika perbuatan  yang  dilakukan  berisi  pesan untuk  melacurkan  dirinya  tetapi  tidak disebarluaskan  ke  publik  maka  tidak memenuhi  unsur  dari  Pasal  27  ayat  (1) UU-ITE.
Dalam  tinjauan  hukum  mengenai prostitusi online yang telah diuraikan dapat semakin dipahami jika perbuatan melanggar hukum  berupa prostitusi online dapat dijerat dengan pidana dengan sanksi sesuai  dengan  undang-undang  yang  telah diuraikan sebelumnya.

## Akibat Hukum Pelaku Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Terkait
Di  Lapangan  dalam  kegiatan  yang berhubungan  dengan  perbuatan  melawan hukum  yaitu  prostitusi  yang  dilakukan menggunakan  online  yang  saat  ini  banyak ditemukan dalam pemberitaan- pemberitaan  dimedia-media  masa  seperti koran,  youtube,  dan  lain-lain.  Dan  yang membuat miris dalam pemberitaan tersebut,  banyak  sekali  ditemukan  fakta jika  perbuatan  tersebut  melibatkan  anak- anak dibawah umur. Seperti yang
diberitakan  RiauPos.co  (2023)  dalam beritanya  Riaupos  mengakarkan  jika menangkap  1  tersangka  sebagai  mucikari dalam  praktik  kegiatan  prostitusi  online yang  melibatkan  anak  dibawah  umur, ditempat  yang  berbeda  TribunJabar.Id (2023)  mengabarkan  jika  dalam  tugasnya, polisi  menangkap  mucikari  prostitusi online  yang  salah  satunya  masih  dibawah umur, korban sebagai obyek yang ditransaksikanpun banyak melibatkan Wanita-wanita dibawah umur.
Sangat miris, jika perbuatan pidana yang  memiliki  unsur  prostitusi  online tersebut  dilakukan  dengan  melibatkan anak dibawah umur, dari para korban yang dijadikan sebagai obyek yang ditransaksikan  atau  dikomersilkan  pada pengguna  yang  diduga  juga  melibatkan anak  dibawah  umur,  dan  diperantarai  oleh mucikari  yang  juga  anak  dibawah  umur yang  seharusnya  pada  usianya  tersebut, anak-anak  dengan  tindak  pidana  tersebut bermain  dan  bersekolah  seperti  anak-anak pada usianya pada umumnya.
Pada  bunyi  pasal  296  dan  506 dalam  KUHP,  dijelaskan  dalam  pasal tersebut  ditujukan  kepada  seseorang  yang mengkomersilkan kegiatan bermuatan unsur  cabul  atau  sebagai  perantara  dari transaksi perbuatan cabul yang dilakukan 2 orang atau lebih yang dalam pasal tersebut disebut  memudahkan  dan  terdapat  pula unsur transaksi yang dapat
menguntungkan atau sebagai mata pencarian, dalam hal ini mengkomersialkan  perbuatan  pencabulan tersebut.
Dalam kaitannya pada pasal tersebut,  orang  yang  memudahkan  dalam perbuatan  yang  memuat  unsur  pencabulan atau  menjadi  perantara  dari  transaksi pencabulan yang  dilakukan  terhadap seorang wanita yang dapat menguntungkan  dirinya  tersebut  biasa disebut  mucikari  atau  germo.  Dalam Mursalim,  M.,  &  Musyahid,  A.  (2020) dijelaskan jika germo atau mucikari adalah sesorang yang berperan dalam kegiatannya membujuk mengiming-imingi calon korban  yang  akan  dijadikannya  obyek penghasilan  dalam  perbuatan  prostitusi dengan  penghasilan  yang  banyak  dengan dengan  kegiatan  yang  tidak  menguras banyak  energi.  Setelah  korban  mau, mucikari  atau  germo  ini  akan  melakukan promosi atau menjajakannya pada seseorang yang membutuhkan jasa tersebut  secara  langsung  maupun  melalui media  aplikasi  sosial  media  atau  online. dan  jika  jasa  tersebut  diminati,  maka mucikar atau germo tersebut akan menyediakan  tempat  sebagai  fasilitas dalam  perbuatan  cabul  tersebut.  Mucikari atau germo mendapatkan sebuah keuntungan dalam kegiatan tersebut dengan nilai yang disepakati.
Dapat dipahami jika mucikari yang
telah  dijelaskan  ,  dalam  kegiatannya memuat  unsur  pidana  prostitusi  online yang  termuat  dalam  undang-undang  yang telah dijelaskan sebelumnya.
Mucikari  yang  dalam  kegiatannya mempromosikan  dan  mengkomersilkan kegiatan  sexual  yang  melibatkan  anak didalamnya sebagai obyek yang dikomersilkan  dapat  dipidana  menurut Ramadhani,  E.,  &  Effida,  D.  Q.  (2022) yaitu  sanksi  khusus  bagi  mucikari  dan pelaku  prostitusi  online  yang  telah memberikan  layanan  prostitusi  online dengan cara menyebarluaskan,
menawarkan untuk dijual atau mengiklankan,  secara  langsung  atau  tidak langsung  layanan  seksual,  seperti  kriteria listing  iklan  pekerja  seks,  termasuk  foto pekerja  seks,  harga,  lokasi,  waktu  dan banyak  lagi.  Secara  khusus,  sanksi  dapat diterapkan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia,  atau  Pasal  45  ayat  (1)  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  perubahan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atau  Pasal  297  Jo Pasal  506  KUHP  (tindak  pidana  prositusi online)  dengan  sanksi  pidana  berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
Namun  dalam  penjelasan  tersebut belum menyebutkan secara khusus kegiatan  prostitusi  yang  melibatkan  anak dibawah  umur  yang  didalam  KUHP  pasal 290  ayat  3  disebutkan  “Barang  siapa membujuk  seseorang  yang  diketahuinya bahwa  umur  orang  tersebut  belum  15 tahun atau pada umumnya belum waktunya untuk dikawinkan untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul  atau  bersetubuh  diluar ikatan  perkawinan  diancam  pidana  paling lama  7  tahun  penjara.  Tak  hanya  itu, terdapat  juga  pemberatan  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan
Tindak Perdagangan Manusia  yang  dalam  pasal  17  yang
menyebutkan “Jika tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan  terhadap anak,  maka  ancaman  pidananya  ditambah 1/3 (sepertiga).
Jadi  sanksi  yang  dapat  dijeratkan terhadap  mucikari  dalam  prostitusi  online yang  melibatkan  anak  dibawah  umur sebagai obyek yaitu dengan :
 KUHPidana
KUHPidana  dalam  pasal  Pasal  296  yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencaharian  atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat
bulan atau denda paling banyak lima belas ribu  rupiah  jika  dikonversi  menjadi  Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
Sedangkan  Pasal  506  KUHP  menyatakan: Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seseorang  wanita  dan menjadikannya  sebagai  pelacur,  diancam dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun.  Dan  pasal  290  menyatakan: Barang  siapa  membujuk  seseorang  yang diketahuinya  bahwa  umur  orang  tersebut belum 15 tahun atau pada umumnya belum waktunya untuk dikawinkan untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul  atau  bersetubuh  diluar ikatan  perkawinan  diancam  pidana  paling lama  7  tahun  penjara.  Sanksi  yang diterapkan untuk mucikari prostitusi online dalam  KUHP  diancam  paling  lama dipenjara  7  tahun  penjara  dengan  denda paling banyak Rp.15.000.000.
 Undang-Undang nomer 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia
Dalam  pasal  12  yang  berbunyi  “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan  korban  tindak  pidana perdagangan orang dengan cara melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan cabul  lainnya  dengan  korban  tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  untuk  meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil
keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana perdagangan  orang  dipidana  dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5, dan  Pasal  6”  dengan  dengan  pidana pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan pemberatan jika dilakukan terhadap  anak  dibawah  umur  yaitu terdapat pada pasal 17 dengan menyebutkan “Jika tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan  terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3  (sepertiga)”  .  Dalam  undang-undang nomer  21  tahun  2007  mucikari  prostitusi online  yang  melibatkan  anak  dibawah umur  dapat  diancam  dengan  kurungan penjara  paling  lama  15  tahun  penjara ditambah  1/3  yaitu  5  tahun  penjara dengan  penjara  paling  lama  20  tahun  dan denda paling banyak Rp. 600.000.000.
 Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Yang  didalam  pasal  45  ayat  1  yang berbunyi  “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Dalam  pasal  ini  dengan  tegas  dijelaskan jika mucikari dalam prostitusi online yang melibatkan  anak  dibawah  umur  dapat disanksi  penjara  paling  lama  6  tahun penjara  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000.
Namun  dalam  kasus  yang  berbeda seperti yang diberitakan oleh TribunJabar.Id  (2023)  yang  melibatkan anak  dibawah  umur  sebagai  mucikari, pasti pertanggung jawaban dan pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan pidana  berbeda  dengan  pelaku  dewasa yang sudah bsa berfikir dengan akal yang sehat  mengenai  apa  yang  salah  dan  apa yang  benar  dalam  moralitas  masyarakat. Terdapat  undang-undang  tersendiri  yang mengatur  mengenai  anak  dengan  tindak pidana  yaitu  pada  undang-undang  nomer 11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan tindak  pidana  anak.  Seperti  yang  dikutip dari  Heliany,  I.  (2021)  yang  menyatakan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum diperlakukan  prinsip Restorative  Justice System .  Seorang  pelaku  tindak  pidana anak  dijatuhkan  sanksi,  yaitu  tindakan, bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berumur
di  bawah 14 tahun (Pasal  69 ayat  (2) UU SPPA)  dan  Pidana,  bagi  pelaku  tindak pidana  yang  berumur  15  tahun  ke  atas. Menelaah  juga  dalam  penjelasan  pada Pasal  81  ayat  (2)  dimana  hukuman  atau pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan kepada  anak  dibawah  umur  yang  sudah melakukan  kejahatan  adalah  paling  lama ½  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa.  Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak merupakan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup,  pidana  yang  dijatuhkan adalah  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun.
Dalam  penuturan  tersebut,  dengan jelas dijelaskan jika sanksi yang dikenakan  terhadap  anak  dibawah  umur yang  berurusan  dengan  tindak  pidana dengan orang dewasa.
Lebih  lanjut  dalam  penjatuhan sanksi terhadap  anak  yang bisa dilakukan dijelaskan  oleh  Fermansyah,  A.  (2018), Sanksi  Tindakan  yang  dapat  dikenakan kepada  anak  meliputi  (Pasal  82  Undang- undang  Nomor.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan pidana Anak):
 Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 Penyerahan kepada seseorang;
 Perawatan di rumah sakit jiwa;
 Perawatan di LPKS;
 Kewajiban mengikuti pendidikan
formal dan/atau pelatihan yang
 diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan swasta;
 Pencabutan  surat  izin  mengemudi; dan/atau
 Perbaikan akibat tindak pidana.
Sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, Pidana Pokok  dan  Pidana  Tambahan  (Undang- undang  Nomor.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  pidana  Anak)  Pidana Pokok terdiri atas:
 Pidana peringatan;
 Pidana  dengan  syarat,  yang  terdiri atas:  pembinaan  di  luar  lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 Pelatihan kerja;
 Pembinaan dalam lembaga;
 Penjara.
Pidana Tambahan terdiri dari:
 Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana
 Pemenuhan kewajiban adat.
Dari  apa  yang  dijelaskan  sanksi- sanksi  yang  dapat  menjadi  tindakan terhadap  anak  dengan  tindak  pidana dibawah umur 15 tahun.

## 5. SIMPULAN
Maraknya  prostitusi  online  dimasa ini  tidak  lepas  dari  perkembangan  zaman yang juga melibatkan anak dalam
kegiatannya  karna  dinilai  instan.  Dalam menindak  anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana  prostitusi  online  harus  melibatkan undang-undang  nomer  11  tahun  2012 tentang  sistem  peradilan  tindak  pidana anak  untuk  melindungi  hak-hakya  sebagai anak. Anak dibawah umur 12 yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online dapat ditindak  dengan  sanksi  tindakan  dalam undang-undang  nomer  11  tahun  2012 antara  lain  pengembalian  ke  orang  tua, perawatan di RS jiwa, perawatan di LPKS dan  lain-lain.  Dan  pidana  untuk  anak diatas  umur  15  dengan  pidana  sesuai KUHP  pasal  290,  296  dan  506,  Undang- Undang  nomer  21  tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia  pasal  12  dengan  pemberatan pasal 17 jika dilakukan pada anak dibawah umur,  dan    Undang-undang  nomer  19 tahun  2016  pasal  45  ayat  1  dengan hukuman  penjara  paling  lama  20  tahun penjara  maupun  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000  dengan  keringanan  seperti yang  tertuang  dalam  undang-undang nomer  11  tahun  2012  yaitu  hukuman  atau pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan kepada  anak  dibawah  umur  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  yaitu  paling  lama  ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Book :
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2014), hlm.97.
Teguh  Prasetyo,  Hukum  Pidana  Edisi
Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),hlm. 50.

## Research:
Putra,  R.  K.  M.,  Fadlian,  A.,  &  Pura,  M.
H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Mucikari  Dalam  Tindak Pidana Prostitusi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(16), 622-634.
Baria,  B.,  &  Ramadhani,  R.  (2022).
Analisis  Yuridis  Penerapan  Tindak Pidana  Prostitusi  Online  Melalui Media  Sosial  (Studi  Kasus  Putusan Nomor:  177/Pid.  B/2020/PN.  Cbn). LEX SUPERIOR, 1(2), 57-64.
Utami,  K.  M.,  Ridwan,  R.,  &  Asphianto, A.  (2020).  Pembaharuan  Hukum Pidana  Tentang  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi  Di  Indonesia.  PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 22-42.
Mursalim,  M.,  &  Musyahid,  A.  (2020).
Mucikari  Dalam  Prostitusi  Online Perspektiif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan
Hukum. Ramdhan, S. R. R. (2023).

## Pertanggungjawaban  Pidana  Perantara
Jasa  Prostitusi  Online.  Dinamika, 29(1), 7328-7340. Wahyuni,  D.  E.,  &  Poedjiastoeti,  S. (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran  Prostitusi  Yang  Dikemas Dalam  Wisata  Seks  Halal  Di  Puncak Bogor  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Prosiding  Ilmu Hukum, 7(1), 271-274.
Yulianti,  L.,  Lisi,  I.  Z.,  &  Apriyani,  R.
(2019).  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Mucikari  Terkait  Prostitusi Online  Di  Indonesia.  Risalah  Hukum,
41-50.
Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D.
(2022).  Penegakan  Hukum  Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi
Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. LEX PRIVATUM, 10(3). Ramadhani,  E.,  &  Effida,  D.  Q.  (2022).
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Prostitusi Online Anak
Dibawah  Umur  (Studi  Penelitian Kabupaten  Nagan  Raya).  Ius  Civile:
Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 6(1), 1-11.
Heliany,  I.  (2021).  Praktek  Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau
Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.
SOL JUSTISIO, 3(1 Juni), 345-354. Fermansyah, A.
(2018).
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Anak  Yang  Bertindak  Sebagai
Mucikari  Prostitusi  Online  (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
RiauPos.co  (2023).  Polres  Dumai  Ungkap
Prostitusi  Online  Anak  di  Bawah Umur. Dumai, Kamis 5 Januari 2023.

## Law:
Undang-undang  nomor  11  tahun  2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak.
Kitab Hukum Undang-undang Pidana Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
News:
https://riaupos.jawapos.com/dumai/05/01/
2023/291532/polres-dumai-ungkap- prostitusi-online-anak-di-bawah- umur.html (Diakses 5 maret 2023). TribunJabar.Id (2023).
Muncikari Prostitusi Online di Indramayu Ditangkap,  Anak  di  Bawah  Umur Termasuk Operatornya. Handhika Rahman,  Indramayu,  24  Januari  2023. https://jabar.tribunnews.com/2023/01/ 24/muncikari-prostitusi-online-di- indramayu-ditangkap-anak-di-bawah-
umur-termasuk-operatornya (Diakses 5 maret 2023).
CNN Indonesia (2022). Pakar Sebut Syarat Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  Bisa Dipidana.  Jakarta,    04  Januari  2022.
https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20220104133830-12-742390/pakar- sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi- online-bisa-dipidana (diakses 10 maret 2023).