## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

## Abd. Rahman Saleh
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo
Email: ars201171@gmail.co m

## Abstrak
Keberadaan  data  pribadi  merupakan  data  privasi  yang  harus  dilindungi undang - undang.  Kemajuan  zaman  dan  kemajuan  teknologi  informasi membuat segala sesuatu dapat diakses begitu luas. Demikian juga keberadaan data pribadi harus disimpan dengan kuat agar tidak ada yang mencuri data pribadi  dan  tidak  diretas  oleh  pencuri  data  pribadi  dengan  tujuan  untuk ditransaksikan. Pelanggaran data pribadi peserta BPJS Kesehatan oleh “Akun Kotz”  yang  merupakan  pembeli  dan  penjual  data  pribadi  menjadi  catatan tersendiri bagi negara untuk hadir guna melindungi pemilik data pribadi agar tidak diretas dan ditransaksikan. Kebijakan hukum pidana adalah solusinya, yaitu negara harus mengatur ruang hukum dan menentukan undang - undang tentang  bagaimana  sanksi  pidana  dapat dijatuhkan  bagi  peretas  data. Sehingga  orang  yang  memiliki  data  pribadi  terlindungi  secara  hukum  dan tidak  menjadi  korban  peretasan  peretasan  data  pribadi  yang  dicuri  dan ditransaksikan.  Kebocoran  data  pribadi  sangat  meresahkan  dan  sangat merugikan  negara dan  pemilik  data  pribadi  dimana  para  pelaku  pencurian data harus ditindak secara hukum agar ada perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi .
Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana

## Abstract
The existence of personal data is privacy data that must be protected by law. The progress of the times and the advancement of information technology have made everything accessible so widely. Likewise, the existence of personal data must be stored firmly so that no one steals personal data and is not hacked by personal data thieves with the aim of being transacted. The breach of personal data of BPJS Health participants by "Kotz Accounts" which are buyers and sellers of personal data is a separate record for the state to be present to protect the owner of personal data from being hacked and transacted. Criminal law policy is the solution, namely the state must regulate the legal space and determine the law on how criminal sanctions can be imposed for data hackers.
So that people who own personal data are legally protected and do not become victims of hackers hacking personal data that is stolen and transacted. Leakage of personal data is very disturbing and very detrimental to the state and the owner of personal data in which the perpetrators of data theft must be punished by law so that there is legal protection for owners of personal data
Keywords : Personal Data, Legal Protection, Criminal Law Policy .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bocornya  data  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  dibobol  oleh hacker menjadikan catatan tersendiri dalam perlindungan data peserta BPJS Kesehatan dalam keikutsertaan para anggotanya. Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo)  membenarkan  bahwa  data  peserta  BPJS  Kesehatan  dibobol  oleh hacker . Data yang seharusnya rahasia itu dijual di forum internet Raid Forum oleh akun bernama Kotz. Akun Kotz menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021. Kotz juga mengklaim akan menyediakan 1 juta data yang bisa diunduh gratis sebagai sampel. Dari link yang diunduh Jawa Pos,  data  yang  disimpan  dalam  format  Microsoft  Excel  itu  memuat  informasi seperti  nama,  nomor  kepesertaan,  nomor  telepon  dan  sebagainya.  Kabar  itu sebenarnya  telah  mencuat  pada  tanggal  20  Mei 2021 .  Kominfo  juga  melakukan investigasi dan mengonfirmasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan benar - benar bocor dan dimiliki oleh Kotz. “Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi ( reseller )” kata Jubir Kominfo Dedy Permadi 1
Peristiwa  yang  demikian  menimbulkan  gejolak  kegelisahan  bagi  negara dan  juga  bagi  para  peserta  BPJS  Kesehatan.  Karena  data - data  yang  demikian adalah  data  pribadi  yang  kerahasiaan  datanya  tentunya  harus  menjadi perlindungan  bagi  negara  untuk  melindunginya.  Negara  juga  mempunyai kewajiban bahwa ada proteksi perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan agar  data - data  tersebut  terlindungi  secara  informasi  data  dan  juga  tentunya
1 Surat Kabar Harian Jawa Pos, Sabtu , 22 Mei 2021

## Volume 1, No. 1, April 2021
terlindungi dari sisi hukum. Dalam arti harus ada perlindungan hukum yang nyata dan  utuh  bagi  kerahasiaan  data  tersebut  agar  tidak  bocor  dan  disalah  gunakan oleh  pihak  lain  dalam  segala  hal  transaksi  yang  dampaknya  nantinya  adalah adanya kerugian bagi negara dan kerugian bagi para peserta BPJS Kesehatan.
Harus  ada  sinergi  kesinambungan  antar  pihak  agar  perlindungan  data BPJS  Kesehatan  utuh  dan  tidak  ter hack oleh  pihak  lain  yang  ujung - ujungnya adalah ditransaksikan. Menteri kesehatan harus proaktif melakukan pemantauan data - data  yang  bocor  tersebut  juga  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSS N), Cybercrime Mabes Polri, Pusat  Pertahanan  Siber  Kementerian  Pertahanan,  Kementerian  Koordinator Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  (Kemenko  Polhukam),  Kementerian Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Kemenko  PMK) serta pihak - pihak lainnya.
Bahkan  peretasan  juga  terhadap  data  Covid  19  yang  setelah  dideteksi hacker Kotz  juga  adalah  pelakunya  dan  ternyata  melibatkan  warga  negara  lain yakni  terdeteksi  warga  Afghanistan.  Ini  tentunya  merupakan  kejahatan  lintas negara  bukan  lintas  dalam  negeri  saja.  Tentunya  hal  yang  demikian  merupakan globalisasi  kejahatan  ekonomi  yang  sangat  berdampak  luas  bagi  antar  negara. Globalisasi kejahatan ekonomi saat ini adalah sangat sistemik yang berakar pada hubungan  bebasnya  ruang  gerak  tingkat  komunikasi  yang  semakin  maju  dan sangat  mudah  ditransaksikan  secara  kejahatan  dalam  dilakukannya  kejahatan. Kejahatan  ini  adalah  merupakan  kejahatan  lintas  negara  yang  sangat  menjadi ancaman serius bagi peradaban kemajuan bangsa terutama dalam sisi keamanan dan kemakmuran global yang mengingat sifatnya melibatkan berbagai negara.
Peretasan atau hacking terhadap data - data pelanggan BPJS Kesehatan dan juga  data  Covid  19  adalah  sifatnya  transaksional  karena  sudah  ada  penawaran transaksi  yang  dijual  di  forum  internet Raid Forum yang  dilakukan  oleh  akun bernama  Kotz . Ini  jelas  merupakan  globalisasi  kejahatan  ekonomi  yang memanfaatkan  situasi  untuk  dilakukan  hacker  dan  peretasan  secara  tersistem. Semuanya tidak lepas dari era globalisasi yang semakin hari semakin menyeruak sebagai  era  keterbukaan  dan  era  industri.  Kejahatan  yang  demikian  adalah merupakan  bentuk  kejahatan  dengan  modus  operandi cyber crime yang
merupakan  kejahatan  tanpa  batas  dan  juga  melibatkan  lintas  negara  dalam melakukan transaksi kejahatannya. Kejahatan ekonomi cybercrime ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan juga pengaruh globalisasi kejahatan ekonomi yang semakin canggih.
Inilah  hanyalah  sebagai  contoh  terhadap  lemahnya  perlindungan  data pribadi  sehingga  data  pribadi  mudah  dibobol  dan  mudah  di hack, dicuri  dan ditransaksikan.  Para  pencuri  data  memanfaatkan  lemahnya  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  keberadaan  data  pribadi.  Negara  mempunyai tanggung  jawab  untuk  hadir  melindungi  pemilik  data  pribadi  agar  terlindungi secara hukum. Kebijakan hukum pidana negara harus mengatur dan menentukan perbuatan apa saja yang bisa dipidana dan sanksi hukum apa yang bisa diberikan kepada hacker dan pencuri data pribadi yang ditransaksikan.

## B. Perumusan Masalah
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  mengatur  perlindungan  data  pribadi adalah  kebutuhan  pokok  yang  menuntut  negara  harus  mengatur  apa  saja  dan perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dalam  taksasi  terhadap  data - data  pribadi. Karena  kebijakan  hukum  pidana  pada  dasarnya  adalah  keseluruhan  peraturan dari negara yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk menanggulangi adanya kejahatan.

## C. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan metode  tinjauan  hukum , yakni  metode  hukum normatif yang arahnya untuk mengetahui apakah dan/atau bagaimanakah hukum positif  mengatur  atau  kebijakan  hukum  pidana  yang  mengatur  perlindungan terhadap  data  pribadi , dalam  kaitannya  terhadap  kebijakan  hukum  pidana. Adakah  hukum  pidana  yang  mengatur  proteksi  perlindungan  hukum  terhadap data  pribadi.  Sehingga  nantinya  akan  ditemukan  kebijakan  hukum  pidana  yang tepat  dalam  alur  pemidanaan  bagi  pelaku  yang  mengakibatkan  bocornya data pribadi yang telah di hack dan/atau telah dicuri. Hukum normatif yang mengatur keberadaan data pribadi sejauh mana menjangkau hukum terhadap perlindungan
data – data  pribadi.  Metode  normatif  hukum  sebagai  acuan  untuk  ditemukannya kebijakan hukum pidana dalam pemidanaan nantinya.

## PEMBAHASAN

## Pentingnya Perlindungan Data pribadi Dalam Era Globalisasi
Perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  yang  semakin  berkembang  tidak lepas dari era globalisasi sebagai arah kemajuan suatu bangsa di setiap bangsa. Hal ini sebagai arah dan tuntutan zaman yang semakin maju dan semakin berkembang sesuai arah modern yang tidak bisa terhindarkan. Bagaimanapun bangsa akan maju mana kala sejalan dengan bangsa lain dalam kemajuannya dengan prinsip globalisasi yang menjadi ukuran peradaban kemajuannya.
Globalisasi  ditandai  dengan  adanya  keterbukaan  dan  kebebasan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  yang  mengakibatkan  perubahan  dalam  berbagai  aspek kehidupan  yang  berlangsung  secara  cepat 2 . Melalui  globalisasi  serta  keterbukaan teknologi  informasi  maka  kegiatan  di  segala  bidang  menjadi  bersifat  terbuka sehingga  mengakibatkan  komunikasi  dan  informasi  dapat  diakses  dan  dilakukan dimana saja dan kapan saja. Bentuk informasi secara elektronik bukanlah merupakan suatu  hal  yang  baru  lagi,  dimana  dengan  informasi  elektronik,  maka  segala  yang berkaitan  dengan  informasi  yang  ingin  diketahui  dengan  cara  akses  yang  sangat mudah dan murah, yakni melalui media elektronik yang menyediakan secara lengkap mengenai informasi yang diinginkan . 3
Sebagai  konsekuensi  dari  globalisasi  juga  membawa  pengaruh  terhadap perkembangan  hukum  di  berbagai  bidang,  hal  itu  sebagai  akibat  berkembangnya pranata - pranata  teknologi  informasi  yang  mau  tidak  mau  juga  melahirkan  suatu pranata hukum baru yang bersifat mengimpor hukum asing khususnya hukum yang berasal dari tradisi hukum Anglo Saxon dengan sistem hukum Common Law . 4
Dengan kemajuan teknologi maka telah berkembang bentuk - bentuk informasi dan  komunikasi  yang  merupakan  bentuk  informasi  serta  hubungan  hukum  yang
2 Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , ( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ) , hlm.25. 3 Sampara Lukman, Manajemen Kualaitas Pelayanan . (Jakarta: STIA LAN Press, 2000 ) , hlm.74 4 T. Mulya Lubis (Ed), Peranan Hukum Dalam Prekonomian di Negara Berkembang, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986 ) , hlm.72.
ramai dibicarakan sebagai online. Yaitu Informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan ( networking ) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berbasis jaringan dan jasa telekomunikasi. 5
Perkembangan  globalisasi  kejahatan  ekonomi  adalah  selalu  mengikuti dinamika globalisasi. Dimana dalam era globalisasi semakin diikuti dengan kejahatan lainnya  yang  sangat  berdampak  pada  keamanan  dalam  era  globalisasi.  Munculnya berbagai  bentuk  kejahatan  dalam  dimensi  baru,  akhir - akhir  ini,  menunjukkan kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, sebagaimana  ditulis  oleh  Benedict  S.  Alper 6 bahwa  kejahatan  itu  sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah tersebut sudah  tercatat  lebih  dari  80  kali  konferensi  internasional  yang  dimulai  tahun  1825 hingga  tahun  1970  yang  membahas  upaya - upaya  untuk  mengatasi  persoalan kejahatan.
Globalisasi  kejahatan  ekonomi  semakin  nyata  masuk  di  segala  sisi  dengan atribut  yang  bisa  ditransaksikan  secara  ekonomi  maka  disitu  selalu  ada  kejahatan. Tidak  lepas  juga  dengan  data - data  pengguna  BPJS  Kesehatan  sudah  ditransaksikan dan dijual dengan akun Kotz. Seharusnya ada perlindungan keamanan data yang ada terlindungi oleh negara. Bobolnya data pengguna BPJS Kesehatan oleh akun Kotz hal ini menandakan tidak ada proteksi hukum dan perlindungan hukum bagi data - data yang  ada.  Untuk  memastikan  keamanan  data  BPJS  kesehatan  harus mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 ( certified ), Control Objectives for Information Technologies (COBIT)  serta mengoperasikan Security Operation Center (SOC)  yang  bekerja  24  jam  7  hari.  BPJS Kesehatan harus melakukan hubungan dan atau kerjasama yang menyeluruh dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengungkap kejahatan bobol data yang ada di BPJS Kesehatan.
Bobolnya  data  BPJS  Kesehatan  yang  ditransaksikan  oleh  peretasan hacker menjadi  problem  hukum  negara.  Bagaimana  negara  harus  hadir  dan  menjadi
5 Gunarto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi , ( Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2002) , hlm 26.
6 Benedict S. Alper, Changing Concept of Crime and Criminal Plicy . Dalam Resource Material Series No.6 UNAPEL, ( Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 199 3) , h lm. 65
penyelamat terhadap data - data pengguna BPJS Kesehatan yang diretas dan diperjual belikan  dan  ditransaksikan. Peretasan  oleh hacker data  BPJS  Kesehatan  ini merupakan  kejahatan  ekonomi  serius  yang  harus  disikapi  dengan  alur  penegakan hukum  bagi  pelakunya.  Kejahatan  ekonomi  ini  dalam  peretasan  data - data  BPJS
Kesehatan  adalah  merupakan  globalisasi  kejahatan  yang  tidak  lepas  dari  global ekonomic yang semakin menantang kedepannya.
Menurut  Mardjono  Reksodiputro. 7 Bahwa  yang  dimaksud  dengan  kejahatan ekonomi  adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang - undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Data BPJS Kesehatan yang dijual melalui peretasan hacker oleh Kotz termasuk dalam klasifikasi  kejahatan  ekonomi  global  dan  atau  merupakan  globalisasi  kejahatan ekonomi. Karena sasaran peretasan hacker pada ujungnya adalah menjual data dan menjual  informasi  data  yang  ada  di  data  peserta  BPJS  Kesehatan.  Ini  adalah globalisasi  kejahatan  yang  semakin  canggih  dan  terarah  dengan  memanfaatkan teknologi  kekinian  yakni  melalui  akun - akun  yang  mudah  dibuat  dan  mudah  juga disalahgunakan untuk kejahatan. Globalisasi kejahatan ekonomi di dalam peretasan data  peserta  BPJS  kesehatan  adalah  data  kejahatan  yang  memerlukan  kecerdikan hukum dalam meranjau pelakunya untuk bisa dijerat dengan hukum pidana.
Data  yang  seharusnya  rahasia  itu  dijual  di  forum  internet Raid Forum oleh akun  bernama  Kotz.  Akun  Kotz  menawarkan  279  juta  data  penduduk  Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021. Kotz juga mengklaim akan menyediakan 1 juta data  yang  bisa  diunduh  gratis  sebagai  sampel.  Bahkan  data  pasien  covid  19  juga diretas dan di hack dan dijual datanya. Data data peserta BPJS kesehatan data - data yang  telah  di  hacker  bisa  dijual  dan  ditransaksikan  dengan  globalisasi  kejahatan ekonomi  data  yang  demikian  sangat  potensial  dimanfaatkan  untuk  melakukan tindakan  kejahatan global.  Diantaranya, fraud atau  penipuan  dan  judi online yang pembelinya  adalah  tentu  adalah  penjahat  juga.  Apabila  data  tersebut  dibeli  untuk keperluan  kejahatan,  sudah  pasti  rakyat  Indonesia  sedang  dalam  ancaman  menjadi
7 Mardjono  Reksodiputro, Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia . Dalam Rangkuman Seminar Ihtisar dan Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan , ( Jakarta: Bank Indonesia, 4- 7 Januari 1993 ) , hl m. 326
korban.  Jumlah  data  yang  dijual  mencapai  279  juta  orang  atau  sebanyak jumlah warga negara Indonesia.
BPJS  Kesehatan  telah  bertindak  cekatan  dengan  melihat  kejadian  yang demikian  langsung  melaporkan  ke  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  melacak keberadaan  transaksi  alih  akun hacker Kotz  yang  telah  mentransaksikan  data – data BPJS  Kesehatan  dan  juga  data - data  pasien  Covid 19. Hasil  pelacakan  awal  yang dilakukan oleh Mabes Polri diketahui bahwa hacker tersebut seorang warga negara Afghanistan dan selanjutnya terlacak lagi dia tidak tinggal di negara asalnya tapi telah berada  di  Qatar , yang  terlacak  terhadap  keocoran  data  pasien  Covid  19.  Ini  jelas membuktikan  bahwa cybercrime itu borderless (tanpa  batas)  dan  lintas  negara.
Hacker luar negara atau hacker luar negeri telah menyasar Indonesia. Ini menuntut sebuah  kerja  polisi  untuk  bekerjasama  dengan  interpol  untuk  mengajukan permintaan red notice ke Interpol pusat di Lyon, Prancis
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Cyber Crime Hacking Data Pribadi
Terhadap  data  BPJS  yang  dihack , Tim  Bareskrim  Mabes  Polri  menemukan beberapa bukti bahwa Kotz diduga berusia 19 tahun dan tinggal di luar Jawa . Hal ini setelah Bareskrim berkoordinasi dengan negara lain , yaitu dengan negara Rusia dan Singapura.  Koordinasi  ini  dilakukan  dan  terjadi  karena  akun anonymous itu m enggunakan IP addres dari negara tersebut. Koordinasi lintas negara ini dilakukan pelaku menggunakan Telegram yang berasal dari negara tersebut. Ternyata setelah diselidiki  lebih  jauh hacker tersebut  tinggal  di  Indonesia  dan  berada  di  luar  pulau Jawa .
Bagaimana  kejahatan hacking peserta  BPJS  Kesehatan  ini  memanfaatkan celah - celah  ruang  untuk  melakukan  kejahatan.  Tentu  ini  tidak  lepas  dari  semakin globalnya  transaksi  ekonomi  dengan  alat  yang  serbah  canggih  pula  dengan  data elektronik. Kejahatan yang demikian harus bisa ditinjau dengan hukum pidana yang ada  sebagai  alur  pemidanaan  agar  pelakunya  bisa  dipidana  dan  bisa mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Negara  tidak  bisa  hanya  membiarkan kejahatan ekonomi yang demikian. Semuanya itu tidak bisa lepas dengan kejahatan lintas negara , karena kejahatan dengan cyber crime sudah melampaui batas negara .

## Volume 1, No. 1, April 2021
Berdasarkan  catatan  dari National Criminal Intelligence Services (NCIS)  di Inggris terdapat 13 macam bentuk - bentuk cybercrime . Pertama , Recreational Hackers , kejahatan  ini  dilakukan  oleh netter tingkat  pemula  untuk  iseng - iseng  mencoba kekurangandalan  dari  sistem  sekuritas  atau  keamanan  data  suatu  perusahaan. Tujuan  iseng - iseng  ini  oleh  pelaku  dimaksudkan  sekedar  hiburan  akan  tetapi mempunyai  dampak  pada  kejahatan  maya yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung merugikan pihak lain. Kedua , Crackers atau Criminal Minded Hackers , yaitu pelaku  kejahatan  ini  biasanya  memiliki  motivasi  untuk  mendapatkan  keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban. Sebagai contoh pada tahun 1994 Citibank AS di Inggris mengalami kebobolan senilai US $ 400.000 oleh cracker dari Rusia. Pelaku akhirnya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun  serta  harus  mengembalikan  sejumlah  uang  yang  dijarah.  Tipe  kejahatan  ini dapat terjadi dengan bantuan orang dalam yakni biasanya adalah staf karyawan yang “sakit hati” atau datang dari kompetitor dalam kegiatan bisnis sejenis.
Ketiga , Political Hackers ,  yakni  aktivis  politik  atau hackactivist melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program - program tertentu  bahkan  tidak  jarang  digunakan  untuk  menempelkan  pesan  untuk mendiskreditkan  lawan  politiknya.  Usaha  tersebut  pernah  dilakukan  secara  aktif dalam  upaya  kampanye  anti  Indonesia  pada  masalah Timor  Timur  yang  dipelopori oleh  Ramos  Horta  dan  kawan - kawannya, sehingga  situs  Departemen  Luar  Negeri Republik Indonesia sempat mendapat serangan yang diduga keras dari kelompok anti integrasi  sebelum  dan  setelah  jajak  pendapat  tentang  Referendum  Timor  T imur tahun 1999 lalu.
Keempat , Denial of Service Attack .  Serangan  tujuan  ini  adalah  untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data  sampah  yang  tidak  perlu  bagi  orang  yang  dituju.  Pemilik  situs  web  menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat  memakan  waktu  tidak  sedikit  yang  menguras  tenaga  dan  energi. Kelima , Insiders (Internal) Hackers yang  biasanya  dilakukan  oleh  orang  dalam  perusahaan sendiri. Modus operandinya adalah karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pimpinan  korporasi  dengan  merusak  data  atau  akses  data  dalam  transaksi  bisnis.
Contoh Departemen Perdagangan dan Perindustrian Inggris pernah mengumumkan bahwa  tahun  1998  perusahaan  di  negeri  itu  menderita  kerugian  senilai  1,5  miliar poundsterling, akibat kelakuan musuh dalam “selimut” ini.
Keenam , viruses .  Program  pengganggu  ( malicious )  perangkat  lunak  dengan melakukan  penyebaran  virus  yang  dapat  menular  melalui  aplikasi  internet,  ketika akan diakses oleh pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh hackers hanya bisa melalui floppy disk . Akan tetapi dengan berkembangnya internet dewasa  ini,  virus  dapat  bersembunyi  di  dalam file dan downloaded oleh user (pemakai) bahkan menyebar pula melalui kiriman e-mail . Seperti “dunia kedokteran”, maka  pada  “dunia  komputer”  memang  telah  menciptakan  jurus  anti  virus  seperti Melissa 1999 atau Lovebug 2000 dan sebagainya, namun masih belum dapat berbuat banyak untuk membasmi semua jenis virus komputer yang terus berkembang dengan pesat.
Ketujuh , piracy .  Pembajakan software atau  perangkat  lunak  komputer merupakan trend atau kecenderungan yang terjadi dewasa ini, karena dianggap lebih mudah  dan  murah  untuk  dilakukan  para  pembajak  dengan  meraup  keuntungan berlipat ganda. Pihak produsen software yang memproduksi piranti induk (master) dari  permainan  ( games ),  film  dan  lagu  dapat  kehilangan profit atau  keuntungan karena karyanya dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam bentuk CD - ROM  yang  selanjutnya  diperbanyak  secara  ilegal  atau  tanpa  seizin  penciptanya melalui video caset decoder ( VCD ), compact disc ( CD ), playstation dan cassette recorder .
Kedelapan , fraud adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk  mengeruk  keuntungan  sebesar - besarnya.  Sebagai  contoh  adalah  harga  tukar saham yang menyesatkan melalui rumor yang disebarkan dari mulut ke mulut atau tulisan. Begitu juga dengan situs lelang fiktif dengan mengeruk uang masuk dari para peserta  lelang  karena  barang  yang  dipesan  tidak  dikirim  bahkan  identitas  para pelakunya  tidak  dapat  dilacak  dengan  mudah. Kesembilan , gambling .  Perjudian  di dunia  maya  semakin  global  sulit  dijerat  sebagai  pelanggaran  hukum  apabila  hanya memakai  hukum  nasional  suatu  negara  berdasarkan  pada locus delicti atau  tempat kejadian  perkara,  karena  para  pelaku  dengan  mudah  dapat  memindahkan  tempat permainan judi dengan sarana komputer yang dimilikinya secara mobil. Dari kegiatan

## Volume 1, No. 1, April 2021
gambling ini  (juga  kejahatan - kejahatan  lainnya  seperti  pengedaran  narkoba, perdagangan  senjata  gelap,  dll.),  uang  yang  dihasilkan  dapat  diputar  kembali  di negara yang merupakan the tax heaven , seperti Cayman Island yang juga merupakan surga bagi para pelaku money laundrying . Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku sebagai negara tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional. Upaya mengantisipasinya adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
Kesepuluh , pornography and paeddophilia .  Perkembangan  dunia  maya  selain mendatangkan berbagai kemaslahatan bagi umat manusia dengan mengatasi kendala ruang  dan  waktu,  juga  telah  melahirkan  dampak  negatif  berupa  “dunia  pornografi” yang  mengkhawatirkan  berbagai  kalangan  terhadap  nilai - nilai  etika,  moral  dan estetika.  Melalui newsgroup , chat rooms bahkan  mengeksploitasi  pornografi  anak anak di bawah umur, kegiatan hacker ini amat meresahkan bagi kalangan orang tua, agamawan  dan  masyarakat  beradab. Kesebelas , cyber stalking adalah  segala  bentuk kiriman e-mail yang  tidak  dikehendaki  oleh  user  atau junk e-mail yang  sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun e-mail “sampah” ini tidak  dikehendaki  oleh  para  user  bahkan  secara  paksa  memperoleh  identitas personal secara detail tentang calon para korbannya, akan tetapi kiriman ini sangat merepotkan  dan  menghabiskan  waktu user untuk  membersihkan  halaman komputernya dari “sampah” tidak diundang ini. Para pemakai komputer hanya bisa menggerutu terhadap pelakunya.
Dua  belas , hate sites .  Situs  ini  sering  digunakan  oleh hacker untuk  saling menyerang dan melontarkan komentar - komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para “ekstrimis” untuk menyerang pihak - pihak yang tidak disenanginya.
Penyerangan  terhadap  lawan  atau opponent ini  sering  mengangkat  pada  isu - isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut  oleh  seseorang/kelompok,  bangsa  dan  negara  untuk  bisa  dibaca  serta dipahami  orang  atau  pihak  lain  sebagai  “pesan”  yang  disampaikan. Ketiga belas , criminal communications .  NCIS  telah  mendeteksi  bahwa  internet  dijadikan  sebagai alat  yang  andal  dan  modern  untuk  melakukan  kegiatan komunikasi  antar gangster , anggota  sindikat  obat  bius  dan  bahkan  komunikasi  antar  “ hooligan ”  di  dunia sepakbola Inggris. Komunikasi lewat internet merupakan alat atau sarana yang cukup
ampuh  untuk  melakukan  kejahatan  terorganisir.  Bagaimanakah  dengan  kasus kriminalitas  atau  modus  operandi  yang  berbasiskan  pada  teknologi  digital  di Indonesia?. Beberapa kasus kejahatan maya yang terjadi dan ditangani oleh penegak hukum  kepolisian  lebih  banyak  bermotifkan  pada  masalah  ekonomi  antara  lain pembobolan  rekening  bank  yang  dialami  BNI  Cabang  New  York  (1987)  dengan kerugian Rp. 30 miliar, Bank Danamon Jakarta (1990) sebanyak Rp. 372 miliar, Bank Panin  Cabang  Senayan,  Jakarta  (1995)  sebanyak  Rp.  4,2  miliar,  Hongkong  Bank  di Jakarta (1996) sebanyak Rp. 96 miliar. Kasus penyadapan credit card pada beberapa daerah sempat marak pada tahun 2001 lalu.
Pada tahun 2010 , Conference of States Parties (CoSP) UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang ( New and Emerging Crimes ), antara lain cyber crime, identity-related crimes , perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia Internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam.  Begitu  juga  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  jenis  ini adalah sangat besar.
Lalu bagaimana untuk melindungi para peserta BPJS Kesehatan yang datanya telah ditransaksikan secara elektronik yang diduga dilakukan oleh akun Kotz. Serta bagaimana  jerat  hukum  pidana  yang  harus  ditimpakan  kepada  pelaku  yang  telah melakukan  tindak  pidana  dalam  globalisasi  kejahatan  ekonomi  dengan memanfaatkan  ruang  media  akun  sebagai  transaksinya.  Ini  adalah  merupakan tantangan  bagaimana  sistem  hukum  kita  bisa  menjangkau  agar  benar - benar ada perlindungan hukum bagi data peserta BPJS Kesehatan.
Pada dasarnya perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya terkait dengan bocornya  data  pribadi  para  peserta  BPJS  Kesehatan,  akan  tetapi  bagaimana  hukum negara  mengatur  terhadap  data - data  pribadi  terlindungi  dan  tidak  dijadikan bancakan  hukum  dalam  transaksi  melalui hacking data .  Kejahatan  dalam  transaksi data - data pribadi adalah sangat tertata dengan rapi, karena hacking data tidak hanya mengandalkan  teknologi  informasi  akan  tetapi  juga  merupakan  keahlian  yang dimiliki  oleh  pencuri  data  telah  tertata  dengan  kemampuan  keahlian  yang dimilikinya , sehingga sangat mudah meng hack data pribadi.

## Kebijakan Hukum Pidana dan Sanksi Hukum Terhadap Hacker Data Pribadi
Kejahatan  atau  tindakan  kriminal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  prilaku menyimpang . 8 Prof.  Sudarto,  berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi  masalah kejahatan  atau  kriminal  harus  diperhatikan  hal - hal  yang  pada  intinya  sebagai berikut.
a. Tujuan  penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan  penyegaran terhadap  tindakan  penanggulangan  itu  sendiri,  demi  kesejahteraan  dan pengayoman kepada masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  “perbuatan  yang  tidak  dikehendaki”  yaitu  perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip”biaya dan hasil”
d. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan - badan  penegak  hukum,  yaitu  jangan  sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting ) 9
Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Kemudian beliau menambahkan pula bahwa diantara para Sarjana Hukum diutarakan, tujuan hukum pidana, ialah :
a. Untuk  menakut - nakuti  orang  jangan  sampai  melakukan  kejahatan,  baik  secara menakut - nakuti  orang  banyak  ( generale preventie ) ,  maupun  secara  menakut - nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan lagi ( speciale preventie ), atau
b. Untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang - orang  yang  sudah  menandakan  suka melakukan  kejahatan,  agar  menjadi  orang  yang  baik  taibiatnya,  sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
8 Saparinah Sadli, Persepdi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang , ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976 ), hlm. 8 9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , ( Bandung: Alumni , 1981 ) , hlm . 44
Pandangan - pandangan ini dapat saja beliau diterima sebagai tujuan sekunder atau  tujuan  tambahan,  dan  tujuan  ini,  meskipun  bersifat  tambahan,  mungkin  ada peranan besar sekali dalam meluruskan neraca kemasyarakatan, yang bagi saya tetap merupakan  tujuan  primer  dari  sanksi  pidana,  seperti  juga  tujuan  dari  sanksi administrasi dan sanksi perdata .
Barda  Nawawi  Arief, memandang  bahwa  istilah  “Kebijakan”  diambil  dari istilah  “ policy ”  (Inggris)  dan  “ politiek ”  (Belanda),  sehingga  “Kebijakan  Hukum Pidana”  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “Politik  Hukum  Pidana”  dan  yang  sering dikenal dengan istilah “ penal policy ”, “ criminal law policy ” atau “ strafrechspolitiek ” . 10
Perlindungan data pribadi seharusnya mempunyai perlindungan hukum yang nyata dan konkrit agar data pribadi terlindungi secara hukum. Karena bagaimanapun data pribadi adalah sebuah privasi yang harus terlindungi datanya. Hal ini agar data pribadi tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga kebutuhan perlindungan data pribadi adalah harus ada dan negara hadir untuk melindunginya. Indonesia sendiri belum memiliki aturan soal perlindungan data pribadi karena draft RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan oleh DPR. Perlindungan hukum yang dipakai  dan/atau  payung  hukum  yang  dipakai  saat  ini  hanya  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  dan  Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Dalam  aturan  tersebut Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  yang  sistem  elektroniknya  mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. Selain itu  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi  jika  diketahui  terjadi  kegagalan  perlindungan data pribadi.
Pasal  36  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20 tahun  2016  yakni  pihak  yang  menyebarluaskan  data pribadi  dikenai  sanksi berupa peringatan lisan dan tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online .
10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Baru , Cetakan Ke-1, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008 ) , hlm 26

## Volume 1, No. 1, April 2021
Aturan yang demikian adalah merupakan aturan turunan dari pasal 26 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  yang bersangkutan.
Data pribadi adalah wajib dilindungi. Semua pihak, baik badan publik maupun pihak  swasta  yang  memiliki  dan  menyimpan  data  pribadi  seseorang  harus melindungi kerahasiaanya. Hal ini sejalan dengan dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atau Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan.  Tentunya  saat  ini  adalah  sudah  darurat  perlindungan data  pribadi.  Sebab  jaminan  hukum  atas  perlindungan  data  pribadi  masih  sangat lemah. Tidak cukup perlindungan data pribadi hanya diatur dengan adanya sebuah Peraturan  Pemerintah  tapi  harus  diatur  dengan  sebuah  undang - undang  agar perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  menjadi  kenyamanan  bagi  masyarakat dan negara. Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum pemilik data pribadi sebagai arah negara melindungi data - data pribadi yang dimiliki warga masyarakat  negara.  Pemidanaannya  juga  harus  jelas  dan  terukur  bagi  peretas  data pribadi yang merusak tatanan perlindungan data pribadi. Kejelasan pemidanaan akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila ada peretasan data atau hacking  data terhadap  data  pribadi.  Ketidakjelasan  sanksi  hukum  dan embivalensi hukum terhadap pencuri data pribadi akan menyebabkan peretasan data selalu  memanfaatkan  ruang  celah  lemahnya  hukum  terhadap  perlindungan  hukum terhadap data - data pribadi.
Lemahnya  kebijakan  pemerintah  dalam  kebijakan  hukum  pidana  terhadap lemahnya sanksi hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar sekali bagi negara  karena  tidak  bisa  melindungi  pemilik  data  pribadi.  Kejahatan  lintas  negara yang semakin komplek dengan sistem informasi yang serba digital membuka ruang transaksional bagi pemanfaatan transaksi dengan menggunakan hacker data sebagai alur  transaksinya. Globalisasi  kejahatan  ekonomi  tidak  akan  ada  kalau  tidak  ada peluang  untuk  melakukan  kejahatan.  Untuk  itu  diperlukan  hukum  yang  kuat  yang melindungi data - data pribadi agar tidak diperdagangkan dan diperjual belikan. Jual
beli dan atau perdagangan data pribadi yang di hack terutama yang telah terdeteksi yakni data peserta BPJS Kesehatan adalah jelas merupakan merupakan dampak dari glo balisasi  ekonomi  yang  berdampak  pada  kejahatan  globalisasi  ekonomi.  Ini  tidak terhindari karena lintas negara dan arus informasi publik semakin terbuka ruangnya. S e mentara perlidungan terhadap data pribadi itu sendiri sangat lemah.
Bagaimanapun  hukum  harus menjadi  panglima  agar  retas  data  atau hacking bisa  dijerat  dan  ditinjau  secara  hukum.  Apabila  hukum  lemah  dan  tidak  bisa menjangkau kejahatan akibat globalisasi kejahatan ekonomi yang multi dimensi maka tentunya  adalah  masyarakat  yang  dirugikan  dan  negara juga  dirugikan.  Lemahnya hukum dalam melindungi kejahatan dalam hacker akan menghancurkan peradaban bangsa.  Bangsa  akan  lemah  dan  tidak  akan  bermartabat  karena  hukumnya  lemah. Salah satu cara adalah adanya giat hukum terus dilakukan agar kejahatan transaksi data dan penjualan data tidak terjadi.
Untuk  itu  dalam  kasus  bobolnya  data  peserta  BPJS  Kesehatan  harus memanfaatkan  ruang  hukum  yang  ada  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  data pribadi.  Ranjau  hukum  yang  bisa  digunakan  sebagai  alur  hukum  dalam  penegakan hukumnya yakni :
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik
b. Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
c. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atau Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
d. Undang - Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi

## Elektronik
e. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Negara Indonesia harus terus mendorong di forum - forum internasional agar kejahatan  lintas  negara  menjadi  sinergi  hukum  dalam  penanggulangannya  dan pemberantasannya. Seperti pemeliharaan keamanan siber. Hal ini dilakukan karena kejahatan  lintas  negara  belum  banyak  menjadi  perhatian  khususnya  dari  dunia internasional,  serta  belum  juga  memiliki  studi,  definisi  dan  kriminalisasi  yang
mencukupi.  Kerja  sama  internasional  adalah  sudah  tidak  terelakkan  lagi  harus dilakukan  karena  globalisasi  kejahatan  ekonomi  dalam  menanggulanginya  harus lebih ditingkatkan dan lebih disinergikan.
Indonesia  memiliki  kepentingan  besar  agar  kejahatan  lintas  negara  diatur secara  lebih  komprehensif  mengingat  kerugian  besar  dari  kejahatan  tersebut, termasuk  dengan  cara  melakukan  kerjasama - kerjasama  dalam  rangka  peningkatan kapasitas  penegak  hukum  dan  pertukaran  informasi.  Semuanya  itu  adalah  untuk melindungi negara dan melindungi masyarakatnya agar terhindar dari segala bentuk kejahatan  ,  baik  kejahatan  pada  umumnya  maupun  kejahatan  dalam  konteks globalisasi kejahatan ekonomi yang sudah semakin canggih dan tidak terhindari lagi. Hukum harus menjadi pelindungnya.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  yang  telah  terurai  diatas  sangat  penting  bagaimana perlindungan data pribadi menjadi perhatian pemerintah dan negara. Bagaimanapun data pribadi adalah sangat krusial apabila bocor dan dibocorkan dan atau ada yang menghack untuk diperjual belikan. Hacker data pribadi menjadi persoalan manakala hukum tidak bisa menjangkau dan meranjau para pelaku hacker. Hukum harus hadir menjadi penyelamat terhadap data - data pribadi yang dimiliki.
N egara harus hadir menjadi penyelamat terhadap hacking data pribadi. Pada intinya  data  pribadi  harus  mendapatkan  proteksi  hukum  dan  perlindungan  hukum agar keberadaannya tidak di hacker dan aman data. Dalam artian data - data pribadi harus  aman  dari  hacker  dan  harus  aman  dari  transaksi  data  yang  dicuri  demi  dan untuk kepentingan bisnis finansial semata. Hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana  pemerintah  harus  melindungi  data  pribadi.  serta  negara  harus  menghukum para pelaku hacker data pribadi. Berilah sanksi hukum yang jelas yang mempunyai efek jera agar data pribadi tidak dicuri.
Kehadiran  hukum  pidana  akan  memberikan  proteksi  perlindungan  hukum bagi  tegaknya  hukum  terhadap  hacking data  pribadi.  Melalui  politik  hukum  pidana yang  dipunyai  negara,  negara  harus  mampu  menjerat  pelaku  hacking data  yang diretas  dan  atau  dicuri.  Perlindungan  data  pribadi  tidak  akan  ada  dan  tidak  akan nyaman  manakala  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum  pidana  tidak  mengaturnya
untuk memberikan sanksi hukum bagi tegaknya perlindungan data pribadi. Hukum pidana dan atau kebijakan hukum pidana harus menjadi penyelamat bagi tegaknya perlindungan  data  pribadi  dengan  pola  kebijakan  hukum  pidana  yang  teratur  dan terukur. Sehingga hukum benar benar tegak dan mampu menangkap transaksi data pribadi yang di hacking .

## DAFTAR PUSTAKA
Alper, Benedict  S., Changing Concept of Crime and Criminal Plicy .  Dalam Resource Material Series No.6 UNAPEL, Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 1993 .
Arief , Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Baru , Cetakan Ke - 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008 .
Juwana , Hikmahanto, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Lubis , T.  Mulya  (Ed), Peranan Hukum Dalam Prekonomian di Negara Berkembang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Lukman , Sampara, Manajemen Kualaitas Pelayanan . Jakarta: STIA LAN Press, 2000 .
Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Reksodiputro , Mardjono, Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia .  Dalam  Rangkuman  Seminar  Ihtisar  dan Kumpulan  Makalah  tentang  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan,
Jakarta: Bank Indonesia,  4 - 7 Januari 1993 .
Sadli , Saparinah, Persepdi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang ,  Jakarta: Bulan Bintang, 1976 .
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni , 1981
Suhardi , Gunarto, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi ,  Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2002.
Surat Kabar Harian Jawa Pos, Edisi Sabtu , 22 Mei 2021
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang - Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Perubahan  atau  Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .