## HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN
(ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS)
Silvia Nur Febrianasari
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo silvianur1502@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan bahwa dalam hukum ekonomi Islam hampir semua aspek hukum bersangkutan  dengan  fiqih  ataupun  hukum  Islam.  Dan  dalam  praktik  muamalah  bahwasanya akad ijarah merupakan transaksi atas sewa menyewa  barang ataupun  jasa  dengan  memberikan upah mengupah dengan adanya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sedangkan rahn adalah  perjanjian  atas  suatu  hutang  piutang  antara rahin dan murtahin menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya. Masalah yang sedang dibahas antara lain mengenai hukum  kebolehan  atas  akad  i jarah dan rahn dalam  hukum  ekonomi  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  studi  literatur  yaitu  mencari  sumber  data  melalui  jurnal,  buku,  internet  dan  lain sebagainya.  Serta  menganalisis  data  yang  dipeoleh  dan  dapat  memberikan  pemahaman  atas masalah  yang  dibahas. Hasil  dari pembahasan  ini  bahwasanya  dalam  akad ijarah dan rahn itu dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan sudah diterapkan dalam perbankan syariah dan jenis akad ijarah dalam perbankan  syariah  ada  2  yaitu ijarah  mutlaqah dan ijarah  al  muntahiah  bit tamlik. adapun  pegadaian  syariah  bahwasanya  dalam  transaksinya  tidak ada  bunga  krena  yang menjadi landasan hukumnya yaitu Al-Qur’an, Hadits , dan ijma’.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Ijarah, Rahn

## Abstract:
This study aims that in Islamic economic law almost all aspects of law are related to fiqh or Islamic law. And in muamalah practice that the ijarah contracts is a transaction for the lease of goods or services by providing wages with a time determined by both parties, whereas rahn is an agreement on adebt beetwen rahin and murtahin to pawn their goods as collateral for their debt. The issues being discussed include the legal permessilibity of the ijarah and rahn contracts in Islamic economic law. This study uses literature studies, namely searching for  data  sources through journals, books, the internet and so on. As well as analyzing the data obtained and can provide an understanding of the issues discussed. The result of this discussion is that ijarah and rahn contracts in Islamic law are allowed and even have been applied in Islamic banking and there are two types of ijarah contracts in Islamic banking, namely ijarah mutlaqah and ijarah al muntahiah  bit  tamlik.  as  for  the  sharia  pawnshop  that  in  the  transaction  there  is  not interest because the legal basis in the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma’.
Keywords: Islamic economic law, ijarah, rahn

## PENDAHULUAN
Hukum ekonomi  Islam adalah  unsur yang  cukup  berpengaruh  dalam  Islam,
hampir semua aspek kehidupan
bersangkutan  dengan  fiqih  ataupun  hukum Islam.  Mulai  dari  soal ubudiyah sampai muamalah.  Persoalan  individu,  keluarga bahkan  sampai  negara  tidak  terlepas  dari
P-ISSN: 2598-3156
E-ISSN: 2622-8661
hukum Islam. Mengenai persoalan
muamalah antara  lain  cangkupannya  yaitu hubungan  antara  manusia  dengan  badan hukum  manusia  dengan  manusia  karena  itu adalah  sebagai  subjek    hukum  itu  sendiri, oleh  karena  itu  sangat  penting  adanya pembahasan tentang hukum bisnis Islam. 1
Dalam  praktik  muamalah, ijarah adalah  salah  satu akad  yang  di pakai  dalam produk perbankan syariah. Ijarah merupakan  transaksi  sewa  menyewa  bisa berupa  menyewakan  barang  ataupun  jasa dengan  upah  mengupah  dengan  telah ditentukan  waktu  dalam  pembayaran  sewa atau imbalan jasa. Imam Syafi’i berpendapat bahwa  gambaran  mengenai  akad ijarah dengan  pengambilan  upah  dalam  hal  jasa karena  jasa  termasuk  perlakuan  misalnya seorang mengajarkan
berhitung, membangun  bangunan,  menggali  kuburan dan  lain  sebagainya  praktik  seperti  ini diperbolehkan. Dan ini berlandaskan hukum Islam  yaitu  terdapat  dalam  Al-Qur’an, Hadits, dan ijma’ . 2
Akad Rahn ini  juga  diperbolehkan dalam  hukum  Islam. Rahn juga  merupakan akad  dalam  praktik  muamalah  yaitu perjanjian atas hutang-piutang atas menjamin  kepercayaan  dari  seseorang  yang berpiutang  dan  orang  yang  berhutang
1 Faradila  Hasan, tinjauan  hukum  islam  dalam penerapan  akad ijarah pada  produk rahn di cabang pegadaian syariah di istiqlal manado , ( Jurnal Ilmiah
Al Syariah  Vol.14 No. 2, 2016) hal: 41
2 Nur  Wahid, Perlibatan  Akad  ijarah  dalam praktik  rahn  di  bank  syariah  prespektif  hukum ekonomi islam, (Al-Manhaj, Vol. 12 No.1, 2018) hal: 148,150
dengan  mengadaikan  barangnya  sebagai jaminan  untuk  hutangnya  tersebut.  Barang jaminan tersebut kepemilikannya tetap milik orang  yang  mengadaikan  barangnya  hanya saja  dikuasai  oleh  penerima  gadai. Landasan  hukum  akad rahn juga  terdapat dalam Al-Qur’an , Hadits ,  dan Ijma’. Serta kedua  akad  ini  sudah  di  terapkan  dalam perbankan  dan  pegadaian  syariah.  Dan dalam  transaksi  ini  tidak  bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menimbulkan ke mudharat an bagi
masyarakat. 3

## KAJIAN TEORI

## A. IJARAH (SEWA MENYEWA)
1. Pengertian Ijarah
Menurut  Bahasa  kata ijarah berasal dari kata “ al-ajru ” yang berarti “al- iwadl” (ganti)  dan  oleh  sebab  itu  “ al- thawab ”  atau  (pahala)  dinamakan al-ajru (upah). Sedangkan menurut terminology ada beberapa definisi al-ijarah disampaikan oleh para ulama fiqih yaitu:
a. Menurut  Ulama  Syafiiyah, ijarah adalah  akad  atas  suatu  kemanfaatan dengan pengganti
b. Menurut  Hanafiyah, ijarah adalah akad  untuk  membolehkan  pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
3 David  Novan,  Rini  Astuti, upaya  hukum  untuk diberikan  kepada  rahin  jika  terjadi  penyimpangan dalam  pelaksanaan  legal  syariah, (Jurnal  Qawanian Vol. 3 No. 1, 2019), hal: 19
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
c. Menurut  Ulama  Malikiyah  dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan
milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan
pengganti/imbalan.
Menurut  Syafi’i  Antonio  (2001) ijarah (sewa  menyewa) adalah  akad  atas pemindahan  kegunaan  barang  maupun  jasa melalui  sewa  tidak  diikuti  pemindahan  atas kepemilikan barang itu sendiri. 4
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan ijarah merupakan suatu akad atas pemindahan  kegunaan  (manfaat)  suatu barang  ataupun  jasa  dengan  waktu  yang sudah  ditentukan  dengan  pembayaran  sewa maupun  upah,  tidak  diikuti  dengan pemindahan  atas  kepemilikan  barang,  oleh karena  itu  akad ijarah tidak  mengubah status  kepemilikan  itu  sendiri  akan  tetapi sekedar  pemindahan  kegunaannya  saja  dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.
Maka  dapat  disimpulkan  dari beberapa pengertian di atas bahwa al-ijarah adalah  pemindahan  hak  guna  atas  suatu barang  ataupun  jasa  oleh  seseorang  kepada orang lain.
2. Landasan Hukum Ijarah
a. Al-Qur’an
Dasar  hukum ijarah terdapat
dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233
4 Mahmudatus  Sa’diyah, fiqih  muamalah  II  teori dan  praktik, (Jawa  Tengah:  unisnu  press,  2019)  hal: 71
۟آﻮُﻌِﺿَْﱰْﺴَﺗ  نَأ  ْﱡﰎدَرَأ  ْنِإَو َأ  ْو ُﻛَﺪَٰﻟ
ُﺟ  َﻼَﻓ  ْﻢ َحﺎَﻨ اَء ٓﺎﱠﻣ ﻢُﺘْﻤﱠﻠَﺳ اَذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ْـﻴَـﺗ ُﺘ ْﻟﭑِﺑ ﻢ ۗ  ِفوُﺮْﻌَﻤ ۟اﻮُﻘﱠـﺗٱَو َِﲟ َﱠٱ ﱠنَأ ۟آﻮُﻤَﻠْﻋٱَو َﱠٱ َـﺗ ﺎ ُﻠَﻤْﻌ ٌﲑِﺼَﺑ َنﻮ
Artinya: “Dan  jika  kamu  ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran  dengan  cara  yang  patut. Bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa yang kamu kerjakan”.
Hukum ijarah juga terdapat dalam Q.S. At-Talaq ayat 6
ْنِﺎَﻓ َﻦْﻌَﺿْرَا ْﻢُﻜَﻟ ﱠﻦُﻫْﻮُـﺗٰﺎَﻓ ۚﱠﻦُﻫَرْﻮُﺟُا َو اْوُﺮَِﲤْأ ْﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ ٍۚفْوُﺮْﻌَِﲟ
Artinya: “Kemudian  jika  mereka menyusukan  (anak-anakmu)  untukmu  maka berikanlah  imbalannya  kepada  mereka  dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  segala sesuatu dengan baik”. 5
Ayat  tersebut  sebagai  dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum  Islam,  seperti  yang  telah  di ungkapkan bahwa  ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui  anaknya.  Dan  karena  ada  jasa yang  diberikan  sehingga    harus  membayar upah  secara  patut  dan  tentunya  ayat  ini
5 Al-qur’an Digital http://www.alim.org/library/quran/ayah/compare/15/ 2 diakses tanggal 16 september 2020
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
berlaku  secara  umum  karena  mencangkup semua jenis akad sewa-menyewa ijarah. 6
b. Hadits
Selain  itu  dasar  hukum ijarah terdapat  dalam  hadits  Nabi  Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:
ِﻦْﺑ ِﱠ ا ِﺪْبَﻋ ْﻦَﻋ َلﺎَﻗ َﺮَﻤُﻋ َﻗ : َلﺎ ﻮُﺳَر ﻠص  ﱠ ا ُل ﻰ ْﺟَأ َﲑ ِﺟَﻷا اﻮُﻄْﻋَأ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ َﺮ ُﻩ َـﻗ َﻞْب َأ ﱠﻒَِﳚ ْن (ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ُﻪُﻗَﺮَﻋ
Artinya: “Dari  Abdullah  bin Umar  ian  berkata:  memberikan  upah kepada  pekerja  lebih  baik  sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)
Hadits tersebut menjelaskan
mengenai  ketentuan  pembayaran  atas  upah terhadap  orang  yang  dipekerjakan,  yaitu Nabi  mengajarkan  agar  dalam  pembayaran upah  itu  hendaknya  sebelum  keringatnya kering  atau  setelah  pekerjaan  itu  selesai dilakukan. 7

## c. Ijma’
Ibnu  Rasyid  dalam  bukunya beliau  berkata Bidayatul  Mujtahid yaitu mengatakan “ sungguh ijarah itu
diperbolehkan  oleh  semua  fuqaha  amshar
(semua kota).
Seperti  perkataan  Ibnu  Qudamah bahwasanya: ”semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan  dalam  akad  sewa-menyewa
6 Mardani, Fiqih  Ekonomi  Syariah  Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Kencana,2012 ) hal: 246 7 Harianto, “ Ijarah dalam islam “, https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijara h-dalam-islam/  diakses pada 17 oktober 2020, 2011
kecuali  yang  pernah  dikatakan  oleh
Abdurrahman bin Ashim “ tidak diperbolehkan  akad  sewa  menyewa,  karena terdapat  ketidak  jelasan  yang  dapat merugikan
(gharar) didalamnya.
Ketidakjelasan  tersebut  karena  obyek  sewa menyewa  adalah  berupa  manfaat  yang belum  ada  ada.  Pendapatnya  ini  tertolak karena  bertentangan  dengan  kesepakatan (ijma’)  yang  sudah  terjadi  di  masa-masa sebelumnya  dan  berlaku  di  berbagai negeri ”. 8

## 3. Rukun Ijarah
Di  dalam  akad ijarah terdapat beberapa  rukun  yang  harus  di  penuhi agar sesuai dengan hukum syara’ yaitu:
a. Aqidani yaitu emberi sewa/pemilik  dan musta’jir (penerima sewa/penyewa).
b. objek ijarah yaitu ijarah (upah/imbalan), dan al- manfaat (barang  yang  di sewakan).
c. Shighat yakni ijab qabul
4. Syarat Dalam Akad Ijarah a. Pemberi sewa (pemilik barang)  dan  penyewa  harus sama-sama  sudah baligh , berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan
wilayah.
8 Pondok  Pesantren  An-Nur  Sukoharjo, “Hukum Seputar  Ijarah”, http://www.annursolo.com/hukum- seputar-sewa-menyewa-ijarah/    diakses  pada  17 oktober 2020, 2019
b. Barang  yang  di  sewakan memiliki manfaat yang berharga  dan  dapat  dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas. c. Wujud  barang  yang  diambil manfaatnya harus tetap
sampai  waktu  yang  telah  di sepakati sesuai akad.
d. Nominal  harga  upah  sewa dan  pembayarannya  harus
jelas.
e. Waktu penyewaan harus diketahui  secara  jelas  oleh kedua belah pihak.
f. Objek ijarah bisa berupa jasa atau  berupa  manfaat  barang
serta  objek ijarah manfaat
barang  atau  jasa  yang  mubah yang di benarkan syara’.
g. Sebagi  Upah/imbalan  tidak
boleh asal-asalan karena
harus  berupa  sesuatu  yang ada  nilainya  baik  itu  materi maupun jasa.
h. Jasa  atau  pekerjaan  yang  di sewakan tidak berupa pelaksanaan  kefardhuan  dan kewajiban  kepada  pekerja sebelum terjadinya akad ijarah .  misalnya  jasa  yang  di sewakan  berupa  kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnya sendiri. i. Pekerja tidak boleh mengambil  manfaat  atas  jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya  seorang  tukang  di sewa  untuk  membuat    meja milik  penyewa,  tapi  tukang tersebut  malah  mengerjakan mejanya  sendiri  dari  kayu, paku,  dan  lain-lain  milik penyewa. 9
5. Macam-macam ijarah
Dalam ijarah ada  beberapa macam  yang  dilihat  dari  segi  objeknya  dan pemilikan kegunaannya diantaranya:
a. Macam-macam ijarah di lihat dari  segi  objeknya  ada  dua yaitu yang pertama ijarah hak guna, yaitu menjadikan kegunaan  suatu  barang  untuk ma’qud alaih misalnya menyewakan  rumah  untuk  di tempati  dan  menyewakan kendaraan  untuk  dikendarai. Dan yang kedua ijarah a’mal yaitu menjadikan pekerjaan/jasa  dari  seseorang sebagai ma’qud alaih, misalnya menyewa dan memberi  upah  orang  untuk membangunkan bangunan, menjahitkan  baju,  dan  lain sebagainya.
9 Ainul  Yaqin, fiqih  muamalah  kajian komperenship  ekonomi  islam,  (Duta  Media Publishing, 2018). hal: 57
b. Macam-macam ijarah dari segi  kepemilikan  manfaatnya ada  dua;  pertama, ijarah khas yaitu ijarah yang
manfaatnya  dimiliki  satu
orang  tertentu  dan  yang kedua ijarah  musyarakah
yaitu ijarah yang hak guna di milik  oleh  kelompok  orang, seperti halnya ada sekelompok  orang  menyewa rumah untuk ditempati bersama maka ujrah (upah/imbalan) menanggungnya bersama dan manfaat  atas    rumah  dimiliki bersama. 10
6. Berakhirnya akad ijarah
Sejumlah ulama fiqih berpendapat bahwa  akad al-ijarah dapat  berakhir  jika objeknya  hilang  atau  rusak,  serta  apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya  dan  jika  yang  di  sewakan  itu berupa  jasa  maka  orang  tersebut  berhak meminta  upahnya.  Hal  ini  telah  disepakati oleh  para  ulama  fiqih.  Adapun ulama hanafiyah menyatakan bahwa jika salah satu orang yang berakad wafat maka akad ijarah tidak  boleh  di  wariskan.  Sedangkan  jumhur ulama  berpendapat  bahwa  akad al-ijarah tidak  batal  jika  salah  seorang  yang  berakad
10 Firman  Setiawan, al-ijarah  al-mal  al- mustarakah  dalam  prespektif  hukum  islam, (  Dinar, Vol.1, No. 2, 2015)hal: 110
wafat  karena  menurut  mereka  itu  boleh  di wariskan.  Dan  yang  terakhir  jika  ada  yang berhalangan  dari  salah  satu  seseorang  yang berakad.
7. Skema dalam Akad ijarah
Dalam  transaksi  ini  umumnya dikenal  dengan  istilah leasing (sewa  guna usaha),  yang  dimana  para  pihak  pemberi jasa sewa guna, lessor memberi kesempatan pada penyewa lesse untuk mendapatkan hak guna dari suatu barang dengan jangka waktu yang  sudah  ditentukan,  dengan  adanya ketentuan penyewa akan membayar sejumlah  uang  pada  waktu  yang  telah disepakati  secara  periodik.  Jika  sudah  jatuh tempo, maka  barang yang menjadi objek al- ijarah tetap menjadi milik lessor. 11

## B. RAHN

## 1. Pengertian Rahn
Dalam  hukum  Islam  gadai diartikan  dengan  istilah rahn .  Kata al-rahn berasal  dari  Bahasa  Arab “ ان ر-ن ري-ن ر ” yang  artinya  ditetapkannya  sesuatu.  Secara Bahasa rahn adalah al-tsubut  wa  al-dawam yang  artinya  tepat  dan  kekal.  Menurut
11 Ali  Muhayatsyah, analisis  penerapan  akad ijarah  dan  al  ijarah  al  muntahiya  bit  tamlik  pada bank  syariah, (Jurnal  JESKpe  Vol.  3,  No.  2,  2019) hal: 4
pendapat  Taqiy  al-din  Abu  Bakar  Al- Husaini al-rahn adalah al-tsubut yaitu sesuatu  yang  pas. Al-ihtibas yaitu  menahan sesuatu.
Sedangkan secara terminologi, al-
rahn menurut Al-Qurtubi yaitu:
ءﻲﺸﻟا  نﻮﻜﻳ  نا  ﻦﻫﺮﻟا  ﲎﻌﻣ
ﻦﻳد  ﻦﻣ  ﺔﻘﻴﺛو ﻦﻳﺪﻟا ﺐﺣﺎص ﻪﻳﺪﻔﻳ ﱂ نا ﻪﻴﻓ ﻪﻨﻳﺪﺑ دﻮﻌﻳ ﻦﻜﻳ ﻦﻫاﺮﻟا
Artinya: “Barang  yang  di  tahan oleh  orang  yang  memberkan  pinjaman sebagai jaminan dari orang yang berhutang,  sampai  orang  yang  berhutang dapat membayar hutang tersebut”.
Sedangkan menurut
ulama
Syafi’iyah rahn yaitu:
و لﺎﻣ ﲔﻋ ﻞﻌﺟ ﺎﻋﺮﺷو تﻮبﺜﻟا ﺔﻐﻟ ﻦﻫﺮﻟاو ﻘﻴﺛ ﺔ ﻦﻳﺪﺑ ﻪﺋﺎﻓو رﺬﻌﺗ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﰱﻮﺘﺴﻳ
Artinya: “Menjadikan  barang yang  dapat  di  jual  sebagai  bentuk  atas jaminan  hutang  di  penuhi  dari  hartanya, jikalau yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.
Demikian dengan beberapa
pengertian rahn tersebut  dapat  kita  pahami rahn (gadai) menjadikan  suatu  barang sebagai  pengikat  dalam  hutang  yang  di mungkinkan  pihak  yang  berhutang  untuk mengambil  hutang  dengan  cara  mengambi hak guna dari barang jaminan tersebut. Bagi barang yang dijadikan jaminan jenis barang
yang  di  jadikan  jaminan  harus  berupa barang yang bernilai sehingga memiliki nilai manfaat.  Suatu  barang  di  ukur  berharga ketika  kemungkinan  memperoleh  nilai manfaat dari barang itu.
Serta  berdasarkan  definisi rahn yang  di  paparkan  bahwa  para ulama di  atas menyimpulkan yang dimaksud dengan rahn itu adalah suatu akad perjanjian menyerahkan  barang  sebagai  jaminan  atas hutang  seseorang  hingga  orang  yang bersangkutan  boleh  mengambil  hutangnya. Maka dari itu fungsi dari  suatu barang yang menjadi  jaminan  yaitu  untuk  memberikan kepercayaan,,  ketenangan,  dan  keamanan atas hutang yang dipinjamkan. 1 2
2. Landasan Hukum Rahn
a. Al-Qur’an
Dasar  hukum rahn terdapat  dalm Q.S. Al-Baqarah ayat 283
ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘﻨُﻛ نِإَو ٍﺮَﻔَﺳ ُﺪَِﲡ َْﱂَو ۟او َﻛ ﺎًبِﺗﺎ َﻓ ْﻘﱠﻣ ٌﻦَٰﻫِﺮ ٌﺔَﺿﻮُب ۖ
Artinya: “Dan  apabila  kamu dalam  perjalanan  sedangh  kamu  tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya  da  barang  tanggungan  yang  di pegang. (Al-Baqarah:283)
b. Hadits
Dasar  hukum rahn juga  terdapat dalam hadits berikut ini:
1
2
Maman  Surahman,  Panji  Adam, penerapan prinsip  syariah  pada  akad  rahn  di  lembaga pegadaian  syariah, (jurnal  law  and  justice  Vol.2,
No.2, 2017). hal: 136-138
ﱠنَأ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ْﻴَﻠَﻋ ُﱠا ﻰﱠﻠَص ِﻪ َو َﺳ َﻢﱠﻠ ا َﻌَﻃ ىََﱰْﺷ ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎ ِد ُﻪَﻨَﻫَرَو  ٍﻞَﺟَأ  َﱃِإ ٍّيِدﻮُﻬَـﻳ ًﻋْر ﺎ ِﻣ َﺣ  ْﻦ ٍﺪﻳِﺪ ) ﻩاور ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨبﻟا ( Artinya: “sesungguhnya Rasulullah  SAW  pernah  membeli  makanan dengan  cara  berhutang  dari  seseorang
Yahudi  dan  Rasulullah  SAW  menggadaikan baju besinya”.(H.R. Bukhari dan Muslim) 1 3 Dasar  hukum rahn ini  riwayat
jamaah kecuali Muslim Dan An-Nasa’i Nabi SAW bersabda:
اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ  ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ُﺮْﻬﱠﻈﻟا َﻛ َنﺎ ُﻫْﺮَﻣ َﻟَو ،ًْﻮ ِّرﱠﺪﻟا َُﱭ ْﺮَﻣ  َنﺎَﻛ  اَذِإ  ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ  ُبَﺮْﺸُﻳ ُﻫ ًْﻮ َو  ، ِﺬﱠﻟا  ﻰَﻠَﻋ ْي ُﺔَﻘَﻔﱠـﻨﻟا ُبَﺮْﺸَﻳَو ُﺐَﻛْﺮَـﻳ
Artinya: “Tunggangan
(kendaraan)  sebagai  jaminan  gadai  boleh dinaiki  dengan  tunggangan  biaya  serta binatang  ternak  yang  dijadikan  jaminan gadai dapat diperah susunya dan menanggung  biayanya.  seseorang  yang memakai  kendaraan  untuk  memerah  susu
wajib  menanggung  biaya  atas  perawatan dan pemeliharaan”. (Riwayat Jama’ah) 1 4
c. Ijma’
Sejumlah  ulama  bersepakat
bahwa  hukum rahn (gadai)  diperbolehkan,
1 3 Harian  Muslim,  “ pengertian  rahn  dan penjelasan nya menurut ulama”, https://harianmuslim.com/transaksi/produk-bank- syariah/pengertian-rahn-dan-penjelasannya-
menurut-ulama/ diakses 18 oktober 2020
1 4 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Rahn , http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25- Rahn.pdf, diakses 18 oktober 2020
tetapi  itu  tidak  diwajibkan  sebab  barang gadai hanya sebagai jaminan saja jika kedua belah  pihak  tidak  saling  percaya  maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan  amanatnya  (membayar  hutang) dengan  baik.  Alasan  para  jumhur  ulama menyepakati  kebolehan  atas  status  hukum mengenai  gadai  berdasarkan  pada  kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju  besinya  untuk  mendapatkan  makanan dari  orang  Yahudi.  Sejumlah  ulama  juga mengambil  dalil/referensi  dari  contoh  Nabi Muhammad  SAW  tersebut  ketika  beliau beralih  dari  yang  biasanya  bertransaksi kepada para sahabat yang kaya raya kepada seorang  yahudi,  bahwa  hal  itu  tidak  lebih sebagai  sikap  Nabi  Muhammad  SAW  yang tidak  mau  memberatkan  para  sahabat  yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW kepada sahabatnya. 1 5
d. Rukun Rahn 1) Ar-Rahin yaitu seseorang yang mengadaikan  barangnya  untuk  jaminan atas hutang.
2) Al-Murtahin yaitu  seseorang  yang menerima  atas  barang  yang  menjadi jaminan gadai.
3) Al-Marhun yaitu  barang  yang  di gadaikan  ataupun  barang  sebagai jaminan agar memperoleh utang.
1 5 Andri  Soemitra, Hukum  Ekonomi  Syariah  dan fiqih  muamalah  di  lembaga  keuangan  dan  bisnis kontemporer, (Jakarta:  prenadamedia  Group,  2019) hal: 140
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
4) Al-Marhun  Bih, yaitu  sejumlah  uang yang  diberikan  murtahin  kepada rahin atas besarnya marhun.
5) Shighat atau ijab qabul 1 6 e. Adapun Syarat Rahn
1) Syarat  bagi orang  yang  berhutang  dan orang  yang  menerima  barang  gadai yang  yang  telah  sah  dalam  akad  jual beli  yakni  berakal  dan mumayyiz gadai tidak  boleh  dilakukan  oleh  orang  yang hilang  akal,  gila,  bodoh,  anak  kecil belum baligh.
2) Syarat marhun  bih yaitu  berupa  hutang yang tetap dan dapat digunakan, hutang harus  tetap  pada  waktu  akad,  jelas  dan diketahui oleh kedua belah pihak.
3) Syarat  bagi marhun yaitu  barang  dapat diperjualbelikan,  bermanfaat,  milik rahin. Oleh  karenai  itu  tidak  sah  jika rahin menggadaikan barang  orang  lain, dapat  diserahkan  tidak  bersatu  dengan barang  orang  lain,  dikuasi  oleh rahin,
harta yang tetap dan dapat dipindahkan.
4) Syarat shighat yaitu  ada  beberapa pendapat  para  ulama,  diantaranya adalah  pendapat  ulama Hanafiyah  yang mengemukakan  bahwa shighat bukan dikaitkan  dengan  syarat  tertentu. Menurut  mereka  akad  gadai sama dengan  akad  jual  beli  dalam  hal  harus dipenuhi  secara  langsung.  Kelompok syafi’iyah memungkinkan adanya syarat
1 6 Maria  Ulfa  KN, analisis  kewenangan  gadai syariah  menurut  peraturan  otoritas  jasa  keuangan nomor  31/  Pjok..05/2016  tentang  usaha  pegadaian, (Az-Zarqa’, Vol.11, No. 2, 2019)hal: 69
yang  diduga  kuat  memiliki maslahah bagi  orang  yang  melakukan  akad,  dan adapun  juga  kelompok  Malikiyah menekankan  bahwa  syarat  itu  jangan dilakukan  karena  bertentangan  dengan tujuan  akad rahn seperti  syarat  bagi barang  agunan    itu  tidak  boleh  dijual, meskipun  waktu  pembayarannya  sudah jatuh tempo. 1 7
f. Macam-macam Rahn Rahn yang  di  atur  menurut prinsip  syariah  ada  dua  macam  yaitu diantaranya:
1) Rahn  Iqar atau rahn  resmi merupakan bentuk gadai yang dimana barang yang menjadi  jaminan  gadai  hanya  dapat dipindahkan hak kepemilikannya. tetapi barangnya  sendiri masih  dapat  dikuasai dan  digunakan  oleh  orang  pemilik gadai.  Misalnya  Salsa  mempunyai hutang  pada  Dandi  sebesar  Rp. 12.000.000  sebagai  jaminan  gadai  atas pelunasan uang tersebut, Salsa menyerahkan  BPKB  Motornya  dan KTP pada Dandi, maka secara rahn iqar motornya  masih  bisa  digunakan  oleh Salsa.
2) Rahn  Hiyazi ini  persis  seperti  konsep gadai  baik  dalam  hukum  adat  maupun dalam ius  constitum .  Jadi  sangat berbeda  dengan rahn  iqar yang  hanya saja menyerahkan hak kepemilikan atas barang  gadai,  maka  pada Rahn  Hiyazi
1 7 Hasbiyallah, Fiqih  Buku  Pembelajaran  Fiqih, (penerbit grafindo media pratama, 2008). hal: 56-57
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
barangnya dikuasi oleh penerima gadai.
Misalnya  Dani  memiliki  utang  kepada Sari  sebesar  Rp.15.000.000  sebagai jaminan  atas  pelunasan  hutang.  Dani memberikan motornya pada Sari sccara
Rahn Hiyazi. 18
g. Berakhirnya akad rahn
Dalam  suatu  perjanjian  tidak
adanya  yang  bersifat  tetap  artinya  dalam suatu  akad  perjanjian  pasti  ada  masanya berakhir  atau  selesai.  Begitu  pula  pada perjanjian  akad  gadai  namun  mengenai batalnya  hak  gadai  berbeda  dengan  hak lainnya.  Menurut  ulama  fiqih  berpendapat bahwasanya  akad  dapat  selesai  jika  terjadi hal-hal  yang  misalnya  menyatakan  akad  itu telah  berakhir  seperti  adanya  jatuh  tempo, pembatalan  atas  akad  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  berakad  jika  akadnya mengikat  dan  terjadi  kerusakan  ( fasid ),
khiyar  syarat,  khiyar  ’aib salah  satu  pihak tidak  melaksanakan  akad,  tujuannya  sudah tercapai  dengan  baik,  serta  pihak  yang berakad  ada  yang  wafat  namun  akad  boleh diteruskan  ahli  warisnya  agar  tidak  adanya pihak yang saling dirugikan. 19
6) Adapun Skema Akad Rahn
18 Purnama Ilmu, “ Gadai Syariah”,
http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai- syariah-rahn.html diakses tanggal 18 oktober 2020
19 Nur  Wahid,  multi  akad  dalam  lembaga perbankan  syariah,  (Yogyakarta,  CV.  Budi  Utama, 2019) hal: 72-73
Sumber  gambar:  slide  player .info
Keterangan:
a. Pemberi  pinjaman  menyepakati  akad rahn atau rahn tajlis dengan pinjaman.
b. Peminjam  menerima  barang  atau  surat berharga atas barang pinjaman
c. Menerima barang-barang dari pengembalikan  barang  yang  dijadikan jaminan ketika akad sudah selesai. 20

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi literatur  yaitu  dengan  mencari  data  yang relevan.  Referensi  mengenai  teori  yang diperoleh  yaitu  menggunakan  studi  literatur kemudian  dijadikan  sebagai  alat  untuk menganalisis  data.  Jenis  data  yang digunakan  dengan  menggunakan  data sekunder yaitu memperoleh data dari jurnal, buku,  serta  internet.  Metode  yang  penulis gunakan  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif  yaitu  menganalisis,  dan menguraikan  data  yang  diperoleh  serta memberikan pemahaman atas masalah yang diambil.
20 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah,  Akuntansi  Syariah di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 256.

## PEMBAHASAN
1. Al- Ijarah dalam perbankan syariah Perbankan  syariah  mengenai Al- ijarah dengan  bunga  dalam  pandangan Islam  pembayaran ijarah (sewa)  tidak berlawanan  dengan  hukum  ekonomi  Islam. sebab ada perbedaan dalam hal antara ijarah (sewa)  dengan  bunga  tetapi  sekilas  baik sewa  maupun  bunga  terlihat  sama  padal  itu tidak  sama.  Karena  penyewaan  atas  tanah ataupun  harta  benda.  sedangkan  bunga  atau kekayaan  lainnya.  Demikian  di  ungkapkan bahwa hak pemilik tanah tidaklah menggadaikan  adanya  hak  tidak  terbatas untuk  menyewakan  tanah  ini  sebagaimana juga hak mempunyai uang bukan berarti hak untuk memungut riba. walau sekilas terlihat sama  tetapi  dalam  beberbagai  segi  pada kedua hal tersebut transaksi dan keuntungan sangat berbeda.
Pertama  dalam ijarah (sewa)  ini merupakan  ide  usaha  dan  kemampuan  hasil setelah proses menciptakan suatu nilai yang sesungguhnya  karena  pemilik  harta  benda tetap  akan  terlibat  serta  sangat  penting dengan  semua  pemakaian  kepemilik  tidak halnya dengan bunga sebab yang meminjamkan  tidak  berkepentingan  dengan hal  penggunaan  atas  pinjaman  setelah peminjaman diperolah dan bunga jaminan.
Yang kedua dalam masalah ijarah (sewa)  tak  terhitungnya  adanya  kerugian maka  penggunaan  harta/  modal  oleh  si pemilik  untuk  memperoleh  sewa  tidaklah
membuat  hal  yang  dapat  menimbulkan kemalasan  dalam  masyarakat  sedangkan unsur dalam kerugian sama sekali tidak ada dalam hal bunga yang membuat orang kaya semakin  kaya  dan  orang  miskin  semakin miskin.  Oleh  sebab  itu  dalam ijarah tidak adanya  unsur  pemanfaatan  sebagaimana yang  terdapat  dalam  bunga.  Serta  dalam sewa menyewa ukhuwah insaniyahnya lebih berpengaruh  dibanding  dengan  dimensi ilahinya.  Karena  sewa  menyewa  adalah bagian dari fiqih muamalah yang berhubungan dengan kepentingan manusia.
2. Jenis-jenis al-ijarah pada perbankan syariah
a. Ijarah mutlaqah
Ijarah  mutlaqah atau leasing merupakan  akad  sewa  menyewa  yang sering  kita  temui  dalam  kehidupan sehari-hari. Ijarah berarti lease contract dan hire  contract. Dalam  perbankan syariah, ijarah merupakan lease contract yang  dimana  suatu  bank  atau juga  bisa  lembaga  keuangan  lainnya menyewakan  barang  seperti  mesin- mesin,  peralatan,  dan  sebagainya kepada nasabahnya dengan memberikan beban biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Maka dapat disimpulkan mengenai  perjanjian ijarah (sewa menyewa)  merupakan  kegiatan leasing yang  sistem  keuangannya  dikenal tradisional.  Dan  dalam  transaksi  sewa menyewa  bank  menyewakan  asetnya
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
yang  telah  dibeli  bank  kepada  nasabah dalam  jangka  waktu  yang  sudah ditentukan  serta  dengan  jumlah  sewa yang telah disepakati.  Para ahli hukum membagi ijarah  mutlaqah menjadi  dua yaitu  menyewa  untuk  jangka  waktu tertentu  dan  menyewa  untuk  proyek usaha tertentu.
b. Al-ijarah al muntahiah bit tamlik
Transaksi  ini  bisa  disebut  dengan
IMBT  ( al-  ijarah  al-muntahia  bit tamlik) yaitu perpaduan antara jual beli dan  sewa  menyewa  yang  lebih  tepat diartikan  dengan  akad  sewa  yang setelahnya  diakhiri  dengan  dapat memiliki  barang  oleh  si  penyewa.  Sifat pemindahan  hak  milik  ini  yang  dapat membedakan  dengan ijarah biasa.
Ijarah yang  bisa  disebut ijarah  wa iqtina merupakan  dari  kegiatan  sewa menyewa  atas  barang-barang  yang bergerak serta barang-barnag yang tidak bergerak  dengan  memberikan  opsi kepada  penyewa  berakhir  dengan dengan membeli barang sewa.
Adapun ijarah  muntahia  bit tamlik dahulu  ini  tidak  di  kenal  oleh para  ilmuan  muslim  tradisional,  serta tidak  ada  langgaran  hukum  pada gabungan  kedua  konsep  lembaga tersebut,  antara  lain lasse dan option apabila dapat menghindari riba dan riba bukan  tujuan  perjanjian  pihak  yang melakukan perjanjian dilakukan.
Ijarah (sewa  menyewa) biasa disebut  dalam  praktik  bank  syariah. Dalam  perbankan  syariah  akad ijarah mengembangkannya dapat dilihat dengan  adanya  perpindahan  hak  milik biasa disebut dengan ijarah muntahiyyah bit tamlik ( IMBT ).
Leasing dalam  praktik  pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah terlihat  sama tapi  kenyataannya itu  adalah  berbeda.  Perbedaan  tersebut antara  lain  objek leasing hanya manfaatnya  yang  berlaku  sedangkan pada ijarah  muntahiyyah  bit  tamlik yaitu  barang  maupun  jasa  bisa  menjadi objeknya. 2 1
Dalam praktiknya  sewa menyawa itu  diperbolehkan  dalam  hukum  Islam sebab  berlandaskan  pada  Al-Quran’, Hadits,  dan ijma’ .  Sebagaimana dalam hadits  menjelaskan  bahwasanya  dalam memberikan  upah  kepada  seorang pekerja/  menggunakan  jasa  orang  lain Nabi  mengajarkan  agar  pembayaran upah  itu  lebih  baik  diberikan  sebelum keringatnya  kering  dan  bisa  juga diberikan ketika pekerjaan telah selesai.
3. Rahn dalam pegadaian syariah Pegadaian syariah adalah lembaga
yang  memberikan  dana  sebagai  pijamana dengan  syarat  ada  barang  sebagai  jaminan
2 1 Rosita Tehuyo, Sewa Menyewa Dalam Sistem
Perbankan Syariah, (jurnal tahkim, No.1, 2018) hal
: 90-93
atas  utang.  Dalam  pegadaian  syariah  tidak ada  bunga  karena  yang  menjadi  landasan hukumnya pada pegadaian syariah yaitu Al- Qur’an, Hadits, serta ijma’ ulama. Dan rahn adalah sebutan untuk gadai dalam pegadaian syariah.
Kebolehan  adanya  akad rahn dilandasi sudah ada pada zaman kisah Nabi yaitu  pada  kisah  Nabi  Muhammad  SAW beliau  pernah  menggadaikan  baju  besinya untuk ditukarkan dan mendapatkan makanan dari  orang  Yahudi.  Juga  ada  contoh  lain pada  kisah  Nabi  Muhammad  SAW  yaitu belaiu beralih dari yang biasanya melakukan transaksi  dengan  para  sahabat  yang  kaya raya  kepada  seorang  Yahudi.  Karena  beliau tidak ingin  memberatkan  para sahabat  yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh beliau kepada para sahabatnya. Adanya  pegadaian  syariah  adalah
sebab  keinginan  masyarakat  muslim  yang menginginkan transaksi penerapannya sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.
Pegadaian  syariah  ini  merupakan  lembaga keuangan  non  bank  yang  disediakan  untuk masyarakat  yang  penghasilannya  menengah ke bawah  dan  membutuhkan dana secepatnya. Akad sewa menyewa
membangun  hubungan  antara  nasabah dengan lembaga pegadaian. 2 2
4. Aplikasi gadai dalam perbankan
2 2 Asthia Ria Shopiana DKK, Analisis akad rahn pada  pegadaian  syariah, (Jurnal  Ekonomi  Islam, Vol.1 No. 1, 2020) hal: 26
Adapula aplikasi pegadaian dalam bank  yang  dipakai  untuk  dua  hal:  Yang pertama  digunakan  untuk  pelengkap artinya akad  gadai  itu  sebagai  jaminan  atas  produk dalam  pembiayaan bai’  murabahah. Jadi barang  nasabah  dapat  ditahan  oleh  pihak bank  akibat  akad  tersebut  dengan  tujuan untuk  menghindari  kesalahan  atas  fasilitas yang telah diberikan oleh bank. Yang kedua, produk  milik  sendiri  ini  sudah  di  ada  di Malasiya,  akad  gadai  ini  digunakan  untuk pengganti dari gadai konvensional. Bedanya dengan  gadai  syariah  tidak  adanya  bunga, adanya  hanya  biaya  dari  nasabah  untuk pembiayaan  atas  perawatan,  titipan,  dan penjagaan.  Bedanya  pembiayaan  gadai dengan  bunga  gadai  yaitu  letaknya  terdapat pada  sifat  bunga  yang  bisa  bertambah  serta berlipat  ganda  menjadi  banyak.  Sedangkan dalam  biaya  gadai (rahn) hanya  bagi  hasil dan itu hanya sekali.
Oleh  sebab  itu  manfaat  yang  di dapat dari pihak bank adalah biaya berwujud yang dibayar oleh nasabah untuk perawatan dan  penjagaan  aset  tersebut.  Dan  adapula pemahaman  aset  mengenai  penahanan pembayaran  barang  yang  bergerak  sebagai jaminan, dan nasabah melakukan pembayaran  atas  biaya  asuransi/  jaminan besarannya dapat disesuaikan berlaku secara umum. 2 3 2 3
Fadllan, gadai  syariah  prespektif  fiqih muamalah  dan  aplikasinya  dalam  perbankan syariah, (Iqtishadia, Vol.1 No.1, 2014), hal: 39

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil yaitu  bahwasanya  akad ijarah adalah  akad sewa-menyewa  yang  pemindahan  kegunaan terhadap barang maupun jasa dari seseorang.
Serta  landasan  hukumnya  terdapat  dalam Al-Qur’an,  Hadits,  dan  ijma’.  Adapun  juga rukun  serta  syarat  dalam  menjalankan  akad ijarah, diantaranya  harus  ada mu’ajir dan musta’jir, ada objek barang serta ada shighat
ijab  qabul.  Serta  syarat  yang  paling  utama dalam  menjalankan  akad ijarah yaitu pemilik  dan  penyewa  harus  sama  sama sudah  baligh,  berakal  sehat,  tidak  gila, Barang  yang  di  ambil  kegunaannya wujudnya harus tetap dan waktunya telah di tentukan  sesuai  akad.  Nominal  harga  upah sewa dan pembayarannya harus jelas. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berakad.
Adapun  dalam  akad  gadai yaitu penyerahan  barang  untuk  jaminan  atas hutang  sehingga  orang  yang  menggadaikan barangnya  boleh  mengambil  hutang.  Dan boleh  mengambil  kembali  barang  yang dijadikan  jaminan  jikalau  hutang  sudah dapat  dilunasi.  Rahn  ini  diperbolehkan asalkan  sesuai  dengan  hukum syara’.
Landasan  hukum rahn terdapat  dalam  Al-
Qur’an,  Hadits,  dan  Ijma’  serta  rukun  dan syarat  dalam  menjalankan  akad rahn diantaranya  ada ar-rahin (orang  yang mengadaikan  barangnya) ,  murtahin (pihak penerima  barang  jaminan  gadai) ,  marhun
(barang  yang  menjadi  jaminan  atas  gadai) .
Marhun  bih (sejumlah uang  yang  dihutang) dan shighat ijab dan qabul.
Jadi  dalam  Islam rahn dan ijarah diperbolehkan.  Bahkan  akad  ini  sudah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti  halnya  di  perbankan  syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Serta dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Dari buku
Hasbiyallah, Fiqih  Buku  Pembelajaran Fiqih, Penerbit  Grafindo  Media Pratama, 2008
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih
Muamalah, Jakarta:  Kencana, 2012 Sa’diyah Mahmudatus, Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik,
Jawa  Tengah:    UNISNU  Press, 2019
Wahid,  Nur, Multi  Akad  Dalam Lembaga  Perbankan  Syariah , Yogyakarta,  CV.  Budi  Utama, 2019
Yaqin,  Ainul, Fiqih  Muamalah  Kajian Komperenship  Ekonomi  Islam, Duta Media Publishing, 2018
b. Dari artikel Jurnal
Fadllan, Gadai Syariah Prespektif Fiqih
Muamalah  Dan  Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, Iqtishadia, Vol.1 No.1, 2014
P-ISSN: 2598-3156
E-ISSN: 2622-8661
Hasan, Faradila, Tinjauan Hukum Islam Dalam  Penerapan  Akad  Ijarah Pada  Produk  Rahn  Di  Cabang
Pegadaian  Syariah  Di  Istiqlal
Manado ,    Jurnal  Ilmiah  Al Syariah  Vol.14 No. 2, 2016 Muhayatsyah,  Ali, Analisis  Penerapan
Akad  Ijarah  Dan  Al  Ijarah  Al Muntahiya  Bit  Tamlik  Pada
Bank  Syariah, Jurnal  JESKpe Vol. 3, No. 2, 2019
Novan,  David,  Rini  Astuti, Upaya Hukum Untuk Diberikan Kepada Rahin Jika Terjadi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan  Legal  Syariah, Jurnal  Qawanian  Vol.  3  No.  1, 2019
Setiawan, Firman, Al-Ijarah Al-Mal Al-
Mustarakah  Dalam  Prespektif Hukum  Islam Dinar,  Vol.1,  No.
2, 2015
Shopiana,  Asthia  Ria  dkk, Analisis Akad  Rahn  Pada  Pegadaian Syariah, Jurnal  Ekonomi  Islam,
Vol.1 No. 1, 2020 Surahman,  Maman,  Panji  Adam, Penerapan Prinsip Syariah
Pada  Akad  Rahn  Di  Lembaga
Pegadaian  Syariah, Jurnal  Law And Justice Vol.2, No.2, 2017 Tehuyo, Rosita, Sewa Menyewa Ijarahdalam  Sistem  Perbankan
Syariah, Jurnal  Tahkim,  No.  1,
2018
Ulfa  Maria  KN, Analisis  Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pjok..05/2016  Tentang  Usaha Pegadaian, Az-Zarqa’,  Vol.11, No. 2, 2019
Wahid,  Nur, Perlibatan  Akad  ijarah dalam  praktik  rahn  di  bank syariah prespektif hukum ekonomi Islam, Al-Manhaj, Vol. 12 No.1, 2018

## c. Dari Website
Al-qur’an Digital http://www.alim.org/library/quran/a yah/compare/15/2  diakses  tanggal 16 september 2020
Andri.  Soemitra, Hukum  Ekonomi  Syariah dan  fiqih  muamalah  di  lembaga keuangan  dan  bisnis  kontemporer, Jakarta: prenadamedia Group, 2019 Dewan Syariah Nasional MUI, Rahn, http://mui.or.id/wpcontent/uploads/fi les/fatwa/25-Rahn.pdf, diakses 18 oktober 2020.
Harian  Muslim,  “ pengertian  rahn  dan penjelasan  nya  menurut  ulama”, https://harianmuslim.com/transaksi /produk-bank-syariah/pengertian- rahn-dan-penjelasannya-menurut- ulama/ diakses 18 oktober 2020
Harianto,
“ Ijarah dalam Islam”
https://heriantodjava.wordpress.co
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
m/2011/08/04/ijarah-dalam-Islam/ diakses pada 17 oktober 2020, 2011 Pondok  Pesantren  An-Nur  Sukoharjo,
“Hukum
Seputar
Ijarah”,
http://www.annursolo.com/hukum- seputar-sewa-menyewa-ijarah/ diakses pada 17 oktober 2020, 2019 Purnama Ilmu, “ Gadai
Syariah”,
http://purnamailmu9.blogspot.com/
2016/06/gadai-syariah-rahn.html diakses tanggal 18 oktober 2020