## JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM 1
Oleh: Saiful Bahri 2

## Abstract
Social  insurance  and  social  assurance  are  nother  names  of  social  security.  This course  to  focuses  and  describes  how  social  security  concept  in  Islam.  By exploration  a  history  of  Prophet  Muhammad  period  and  his  friend  ( shahabah ) wisdoms,  this  study  yet  could  answer  this  concept,  social  security  in  Islam. Finally, this study will compare a concept of social security in Islam and capitalist system.
Keywords : Pemerintah, Masyarakat, Operator, Eksekutor, Kapitalis

## A. Pendahuluan
Jaminan  sosial  ( takaful  ijtimai )  wujud  atas  dasar  kepedulian masyarakat  atau  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  merealisasikan kepeduliannya  terhadap  rakyat.  Keberpihakan  seperti  ini  bertujuan menciptakan  kesejahteraan  sampai  ke  akar  rumput  ( grass  root ).  Terdapat beberapa  aspek  sosial—yang  jamak  dikenal—dijamin  pemerintah  seperti jaminan  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  politik  (hukum),  dan keamanan.
1 Disusun untuk dimuat di jurnal Iqtishaduna STIE syariah Bengkalis
2 Dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam STIE Syariah Bengkalis
Aspek-aspek  tersebut  dinilai  tidak  pernah  hilang  dalam  sejarah berbangsa  dan  bernegara  umat  manusia.  Artinya,  sampai  saat  ini—dan mungkin  sampai  nanti—jaminan  sosial  yang  diusung  oleh  masyarakat sendiri  juga  pemerintah  terus eksis sepanjang peradaban.  Mayoritas negara di  dunia  selalu  memosisikan  kebijakan  jaminan  sosial  sebagai  agenda prioritas.  Karena,  mau  atau  tidak  jaminan  sosial  dipandang  sebagai keharusan  ( obligation )  yang  mesti  melekat  dalam  suatu  masyarakat  dan pemerintahan.
Sebagai  salah satu  elemen dalam  peradaban umat manusia,  Islam— sudah tentu—tidak pernah alpa dalam masalah ini. Hal itu disinyalir dalam konsep  yang ditanam  oleh al-Quran dan as-Sunnah Rasulillah SAW.  Islam adalah  agama  universal  ( rahmatan  lil  alamin ),  yang  kemunculannya ditunggu  umat  sejagat. 3 Dengan  demikian  sudah  pasti  kepedulian  sosial yang  banyak  dikisahkan  berbagai  literatur  sejarah  Islam  menempatkan agama  ini  sebagai  ajaran  yang  sangat  peduli  terhadap  umat  manusia, termasuk mengenai subjek kajian ini, jaminan sosial.
Berbagai  jaminan  sosial  yang  secara  umum  dikenal  seperti  jaminan kesehatan  masyarakat  miskin  (jamkesmas/jamkeskin)  beserta  jaminan
3 Meskipun  mereka  yang  tidak  mengerti  Islam—secara  komprehensif— mengusung  rasa  antipati  terhadap  agama  yang  lurus  ini  ( hanif ).  Tapi,  itu  sudah tentu bagian minoritas yang tidak mungkin merupakan representasi dari yang lain yang pernah merasakan kedamaian hidup berdampingan dengan salah satu agama samawi ini.
lainnya  sudah  tentu  diniliai  positif  oleh  berbagai  pihak,  meskipun realisasinya terkadang sering dihadapi dengan beberapa persoalan teknis.
Kajian  ini  akan  mencoba  mendeskripsikan  konsep  dan  ideologi jaminan sosial dalam ilmu ekonomi Islam yang menyangkut  bentuk-bentuk jaminan  sosial  yang  pernah  ada  dalam  sejarah  peradaban  Islam  serta membandingkannya dengan program jaminan sosial dalam sistem Kapitalis. Dengan  demikian  akan  tampak  perbedaan  dan  persamaan  ( comparative study ) realisasi program tersebut.
Sudah  tentu  jaminan  sosial  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini  adalah sama dengan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud ialah tertuju bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan tangan mereka sendiri.
Jaminan  sosial  yang  dimaksud  juga  bermakna  sebagai  berbagai mekanisme  masyarakat  dan  negara  dalam  memberi  pelayanan  kepada rakyatnya.  Sehingga  dengan  pelayanan  itu  rakyat  menyemat  nama  indah masyarakat  tempat  mereka  menetap  dan  sekaligus  pemerintah  di  relung kalbu mereka.

## B. Urgensi Jaminan Sosial Dalam Islam
Bahwa  jaminan  sosial  dalam  Islam  dipandang  sangat  perlu  bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar  yang melandasi ekonomi Islam. 4
Hal  itu mengindikasikan bahwa jaminan sosial  berada pada posisi  strategis dalam  bangunan  ilmu  ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam  akan  berdiri  kokoh bila  ditopang  dengan  ketiga  pilar  ini.  Sudah  tentu  ia  akan  tumbang  atau tidak  seimbang  jika  salah  satu  dari  ketiga  pilar  ini  tidak  kokoh  dan  tidak berfungsi dengan semestinya.
M.  Faruq  an-Nabahan 5 dalam  bukunya al-Iqtisad  al-Islami , menyatakan  bahwa  pemerintah  sebagai  fasilitator  yang  semestinya melindungi  hak-hak  individu,  terutama  hak  mendapat  keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial.
Artinya,  jaminan  sosial  merupakan  hak  individu  yang  harus ditunaikan  negara.  Dan  sudah  tentu  pula  individu  yang  dimaksud  adalah individu yang tidak lalai atas kewajibannya terhadap negara.
4 Ada 3 (tiga) pilar yang melandasi ekonomi Islam, yaitu kepemilikan ganda, kebebasan ekonomi  yang  terikat,  dan  terakhir  jaminan  sosial.  Abdullah  Abdul  Husain  at-Tariqi,  2004, al- Iqtishad al-Islami ; Ushus wa Muba wa Ahdaf , edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, Ekonomi Islam ; Prinsip, Dasar dan Tujuan , (Yogyakarta: Magistra Insania Press), cet. I, h. 39
5 M.  Faruq  an-Nabahan,  2002, al-Iqtishad  al-Islami ,  terjemahan  oleh  Muhadi  Zainudin, Sistem  Ekonomi  Islami , Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  (Yogyakarta: UII Press), cet. III, h. 81
Sementara  urgensi  jaminan  sosial  menurut  Jariban  bin  Ahmad  al- Haritsi, 6 adalah  disejajarkan  dengan  perintah  tauhid  (QS.  An-Nisa  [4]:  36;
QS.  Al-Isra  [17]:  23-26);  disejajarkan  dengan  iman  dan  taqwa  (QS.  Adz- Dzariat [51]: 19); selain itu, takaful (jaminan sosial) juga merupakan sebab terpenting  masuk  surga,  dan  bahwa  mengabaikan  hak  orang-orang  yang membutuhkan merupakan sebab terbesar masuk neraka (QS. Al-Muddatstsir [74]: 42-44).
Tauhid  merupakan pandangan asasi  umat  Islam,  jika jaminan sosial disejajarkan dengannya berarti ia merupakan kebutuhan asasi ( basic needs ) setiap  individu  yang  membutuhkan.  Begitu  pula  halnya  dengan  iman  dan taqwa  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  harus  tertanam  dalam  setiap kalbu  umat  Islam,  tanpa  kedua  elemen  ini,  niscaya  seorang  muslim  dinilai jauh dari agamanya, bahkan sangat dekat dengan kategori sebagai kafir.
Surga dan neraka merupakan buah hasil dari setiap amal umat Islam. Keduanya merupakan tujuan manusia saat  hidup  di  dunia. Bagi  siapa  yang buruk  tujuan  hidupnya  berarti  ia  akan  mendapat  neraka.  Sebaliknya,  siapa yang membangun jalan kebaikan untuk menuju destinasi  yang baik  (surga) maka insya Allah ia pasti akan mendapatkannya.
Jaminan  sosial  yang  berkonotasi  baik  karena  bermotif  membantu sesama  manusia  khususnya  bagi  mereka  yang  membutuhkan,  bila  merujuk
6 Jariban bin Ahmad al-Haritsi, 2003, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab ,  edisi  bahasa  Indonesia,  terjemahan  oleh  Asmuni  Solihan  Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab , (Jakarta: Khalifa), cet. I, h. 288
berbagai  ayat  al-Quran  dan  al-Hadits  Rasulillah  SAW. 7 sama  halnya  ia membangun jembatan menuju surga.

## C. Konsep Jaminan Sosial Dalam Islam
Secara  etimologi,  jaminan  sosial  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut takaful  ijtimai terdiri  dari  dua  kata,  pertama takaful yang  bermakna
“pengharusan”  atau  “kewajiban”  dan  kedua ijtimai adalah  penisbatan kepada ijtima yang  berarti  masyarakat. 8 Jadi  bila  dikombinasikan  menjadi kewajiban terhadap masyarakat.
Sementara secara terminologi, Jaminan sosial berarti tanggung jawab penjaminan  yang  harus  dilakasanakan  oleh  masyarakat  muslim  terhadap individu-individunya  yang  membutuhkan  dengan  cara  menutupi  kebutuhan mereka,  dan  berusaha  merealisasikan  kebutuhan  mereka,  memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. 9
7 Seperti  hadits  yang  sering  didengar  seperti:  Tidak  beriman  seorang  mukmin  bila  ia merasa kenyang, sementara tetangganya kelaparan.; seorang wanita yang pada siang hari berpuasa dan  malam  harinya  ia  bertahajud,  tapi  ia  masuk  neraka,  karena  ia  membiarkan  tetangganya  mati kelaparan.
8 Jariban bin Ahmad al-Haritsi, Ibid ., h. 285
9 Ibid .
Postulasi  jaminan  sosial  bisa  diketahui  seperti  dalam  firman  Allah SWT.  yang  maknanya:  “ Dan  Allah  menjadikan  Zakaria  pemeliharanya (Maryam) .” 10
Adapun  dalil  dari  hadits  seperti  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari  dan  Muslim  yaitu:  “ Orang  mukmin  bagi  orang  mukmin  yang  lain adalah  seperti  bangunan  yang  sebagiannya  menguatkan  sebagian  yang lain .”  Juga  hadits  yang  diriwayatkan  kedua  syeikh  ( syaikhani )  itu  yang bermaksud:
“Perumpamaan  orang-orang  mukmin  dalam  saling  mencintai  dan saling  kasih-sayang  mereka  adalah  seperti  tubuh;  jika  salah  satu anggota  tubuhnya  mengadu,  maka  seluruh  anggota  tubuh  akan meresponsnya dengan berjaga dan demam.”
Jaminan sosial yang dimaksud dalam definisi di atas bisa mengambil dalam tiga bentuk mekanisme, seperti wakaf, warisan, dan wasiat.
Jika  wakaf,  warisan,  dan  wasiat  tidak  dapat  mewujudkan takaful ijtimai ,  maka  giliran  pemerintah  yang  bertugas  mengurus  kebutuhan  yang ada.  Akan  tetapi,  tanggung  jawab  itu  tidak  sepenuhnya  dibebankan  pada pemerintah.  Pemerintah  bukanlah  penanggung  jawab  pertama  dalam
10 QS. Ali Imran [3]: 37
menjamin  kehidupan  masyarakat,  akan  tetapi  tugas  pemerintah  itu  datang manakala masyarakat tidak bisa mewujudkan takaful yang dikehendaki. 11
Sudah  tentu  sorotan  operator  jaminan  sosial  tidak  hanya  tertuju kepada  masyarakat,  tapi  juga  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  memiliki power  of  enforcement ,  di  mana  mereka  merupakan  sebuah  lembaga  yang memiliki kekuatan mutlak dalam sebuah negara.
Seperti  di  negara  Islam,  realisasi  jaminan  sosial  menurut  Baqir  as- Sadr seperti apa yang dinyatakannya bahwa Islam telah menugaskan negara untuk  menyediakan  jaminan  sosial  guna  memelihara  standar  hidup  seluruh individu  dalam  masyarakat  Islam.  Lazimnya,  negara  menunaikan kewajibannya  ini  dalam  dua  bentuk.  Pertama,  negara  memberi  individu kesempatan  yang  luas  untuk  melakukan  kerja  produktif,  sehingga  ia  bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari  kerja  dan  usahanya  sendiri.  Namun, ketika  seorang  individu  tidak  mampu  melakukan  kerja  produktif  dan memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari  usahanya  sendiri,  atau  ketika  ada keadaan  khusus  di  mana  negara  tidak  bisa  menyediakan  kesempatan  kerja baginya,  maka  berlakulah  bentuk  kedua  di  mana  negara  mengaplikasikan prinsip  jaminan  sosial  dengan  cara  menyediakan  uang  dalam  jumlah  yang
11 Muhammad  bin  Ahmad  ash-Shalih,  2002, At-Takaful  IjtimaI  fi  as-Syariah  al- Islamiyah  wa  Dauruhu  fi  Himayati  al-Mal  al-Am  wa  al-Khash ,  Edisi  Bahasa  Indonesia, Terjemahan,  Muhir  Dhofir  Asror, Manajemen  Islami  Harta  Kekayaan ,  (Solo:  Era  Intermedia), cet. II, h. 167
cukup  untuk  membiayai  kebutuhan  individu  tersebut  dan  untuk memperbaiki standar hidupnya. 12
Dengan itu sudah jelas bahwa eksekutor jaminan sosial  tidak hanya individu-individu dalam masyarakat, tapi juga membutuhkan intervensi dari negara  jika  keadaan  yang  diharapkan  dari  realisasi  jaminan  sosial  oleh masyarakat  sendiri  tidak  tercapai.  Karena, takaful 13 ( ijtimai )  merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintah.
Prinsip  jaminan  sosial  didasarkan  pada  dua  basis  doktrin  ekonomi Islam dan mempunyai justifikasi dari kedua basis tersebut. 14 Basis pertama adalah  kewajiban  timbal  balik  masyarakat.  Sementara  basis  kedua  adalah hak  masyarakat  atas  sumber  daya  (kekayaan)  publik  yang  dikuasai  negara. Kedua basis ini memiliki batas dan urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis  kebutuhan  apa  yang  pemenuhannya  harus  dijamin,  juga  berkenaan dengan  penetapan  standar  hidup  minimal  yang  harus  dijamin  oleh  prinsip jaminan sosial bagi para individu.
Basis  pertama  mewajibkan  adanya  jaminan  terhadap  kebutuhan hidup  yang  pokok  dan  mendesak,  tidak  lebih.  Sementara  basis  kedua mewajibkan lebih dari itu, yakni pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara wajib mengaplikasikan
12 Baqir As-Sadr, Iqtishaduna , versi terjemahan oleh Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna , (Jakarta: Zahra, 2008), cet. I, h. 455
13 Jariban bin Ahmad al-Haritsi…, h. 288
14 Baqir As-Sadr, Ibid .
jaminan  sosial  di  atas  kedua  basis  ini,  di  dalam  batas-batas  kekuasaan  dan kompetensinya.
Realisasi  jaminan  sosial  juga  bisa  diketahui  dari  contoh  yang diteladani  umat  Islam  dari  kehidupan  dan  pemerintahan  Rasulullah  SAW. beserta para sahabat Beliau dan tabiin.
Selama  masa  hidupnya,  Rasulullah  SAW.  selalu  menyediakan bantuan keuangan dari Baitul Mal kepada fakir-miskin; lapangan kerja bagi mereka  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  dan  bantuan  keuangan  bagi mereka  yang  sakit,  cacat  dan  tidak  mampu  melakukan  pekerjaan  sendiri. Beliau  bahkan  membayar  utang  orang-orang  miskin  yang  tidak  mampu melunasinya,  serta  membantu  fakir-miskin  yang  datang  meminta bantuannya. 15
Sehingga  tidak ada satu  pun literatur   yang memaparkan penjelesan bahwa  terdapat  penduduk  dari  kaum  muslim  Madinah  yang  merasa  tidak puas dari kepemimpinan manusia mulia itu.
Hal  demikian  juga  masih  tampak  apik  setelah  Nabi  Muhammad SAW. wafat, dan kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar as-Shiddiq.
15 Afzalur  Rahman,  1995, Economic  Doctrines  of  Islam ,  Edisi  Bahasa  Indonesia, Terjemahan  oleh  Soeroyo  dan  Nastangin, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti Wakaf),  h.  161.  Juga  dalam  Afzalurrahman  (ed.),  1997, Muhammad : Encyclopedia  of  Seerah , terjemahan  oleh  Dewi  Nurjulianti,  dkk., Muhammad  sebagai  Seorang  Pedagang ,  (Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy), cet. III, h. 107
Abu Bakar, Khalifah pertama, sangat menekankan pada kebijaksanaan  pelayanan  umum  yang  diprakarsai  oleh  Nabi.  Selama  masa kekhalifahannya,  semua  negara  Islam  diberi  bagian  yang  sama  dari pendapatan  bendahara  milik  negara,  dan  ketika  pendapatannya  meningkat, semua orang Islam mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Abu Bakar percaya pada semangat persamaan hak dalam Islam  dan  bertindak  atas  dasar  prinsip  ini  dalam  pendistribusian  kelebihan harta selama masa kekhalifahannya. 16
Sampai-sampai  terdapat  beberapa  kajian  yang  mengatakan sosialisme  dalam  Islam  sangat  kental  dalam  pemerintahan  Abu  Bakar  as- Shiddiq ra. Di mana, dalam pendistribusian kekayaan Baitul Mal atau harta rampasan  perang  ( ghanimah ),  ia  tidak  membedakan  hak  yang  akan diperoleh oleh orang yang lebih awal masuk Islam dengan orang yang baru masuk Islam.
Kebijakan  penyamarataan  seperti  itu  memang  hanya  berlaku  ketika ia  menjabat  sebagai  khalifah,  dan  sudah  tentu  berbeda  dengan kepemimpinan Umar bin Khattab ra.
Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  jaminan  sosial,  negara  Islam menjamin  kebutuhan-kebutuhan  dasar  semua  orang  yang  sakit,  tua,  miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar bin Khattab ra. memberikan bantuannya  dari  bendahara  negara  (Baitul  Mal)  pada  semua  orang  seperti
16 Afzalurrahman (ed.), Muhammad , Ibid., h. 107-108
itu,  termasuk  yang  bukan  muslim.  Ia  memberikan  jaminannya  pada  orang- orang  Yahudi  yang  sudah  tua,  sakit  dan  buta,  dan  juga  pada  orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat. 17
Khalifah Umar bin Khattab ra. membuat rancangan yang diperlukan dan  mengambil  setiap  langkah  yang  mungkin  dilakukan  untuk  menjamin agar di negara Islam tidak ada seorang pun yang hidup kelaparan atau tidak mempunyai sandang dan papan. Adalah perintah dari khalifah bahwa orang- orang  cacat,  sakit,  tua,  yatim-piatu,  para  janda,  pengangguran,  dan  semua orang  yang  membutuhkan  pertolongan,  harus  diberi  nafkah  penghidupan dari bendahara negara. 18
Dalam  beberapa  literatur  disebutkan  bahwa  Khalifah  Umar  bin Khattab ra. pernah menyatakan bahwa jika kambing di Iraq terpeleset, maka akulah  yang  akan  bertanggung  jawab  atas  kejadian  tersebut.  Hal  demikian mengindikasikan  bahwa  begitu  besar  pertanggungjawaban  Khalifah  kedua ini terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Di  waktu  tampuk  kekhalifahan  berpindah  ke  pundak  Utsman  bin Affan  ra.,  sejatinya,  tidak  banyak  yang  berubah  dari  kehalusan  dan kecermatan  kepemimpinannya  dibanding  dengan  khalifah  sebelumnya. Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi agenda prioritas.
17 Ibid ., h. 111
18 Kitab Al-Kharaj , dalam Ibid ., h. 116
Usman mempertahankan sistem bantuan dan pembayaran upah, serta memberi  bantuan  uang  dalam  jumlah  yang  besar  pada  berbagai  orang. Secara  keseluruhan,  sistem  pelayanan  umum  telah  dipelihara  dengan  baik, dan  kaum  fakir-miskin  telah  dipelihara  dengan  semestinya  oleh  negara Islam semasa kekhalifahannya. 19
Berbeda  lagi  dengan  khalifah  keempat,  Ali  bin  Abi  Thalib  ra., sepakat  dengan  Abu  Bakar  as-Shiddiq  ra.  dan  menganut  prinsip-prinsip pemerataan  dalam  pendistribusian  pembayaran  di  antara  masyarakat.  Ia memberikan  bantuan  yang  sama  pada  semua  orang,  terlepas  dari  status sosial  atau  kedudukan  mereka,  atau  hubungan  mereka  dengan  Nabi…ia tidak  membeda-bedakan  mereka  dan  memperlakukan  mereka  sama  dalam masalah-masalah  ekonomi.  Sistem  pelayanan  umum  telah  dilaksanakan dengan  baik  dan  anggota  masyarakatnya  yang  miskin  dipelihara  selama masa kekhalifahannya. 20
Setelah  sempat  menghilang,  segala  pujian  terhadap  Rasulullah SAW.,  beserta  para  sahabat  beliau  atas  jerih-payah  mereka  untuk  selalu menyelamatkan  kebutuhan  masyarakat,  animo  masyarakat  kembali tercerahkan  setelah  Umar  bin  Abdul  Aziz  yang  dikenal  sebagai  khalifah kelima memegang tampuk kekhalifahan Bani Umayyah.
19 Ibid ., h. 118
20 Ibid .
Sistem pelayanan umum diakui lagi selama masa kekhalifahan Umar bin  Abdul  Aziz,  di  mana  orang-orang  fakir-miskin  mendapatkan  makanan dan kebutuhan lainnya dari bendahara negara. 21
Adakah  agama  selain  Islam  yang  seperti  ini?  Agama  yang  selalu mendampingi pihak miskin. Agama yang peduli dengan keluh-kesah mereka dan  selalu  memperhatikan  serta  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Sehingga sosok  Nabi  Muhammad  SAW.,  serta  para  sahabat  beliau—dengan  jumlah awalnya tidak lebih dari jumlah jari di kedua telapak tangan—pada akhirnya mewarnai dunia dengan pengikut mereka yang berjumlah miliaran.
Mungkin, statement yang paling tepat untuk disematkan pada agama ini adalah “Inilah satu-satunya agama yang amat peduli dengan kaum yang lemah ( dhuafa ), fakir-miskin.”
Kebijakan-kebijakan  yang  bertendensi  pada  kepedulian  terhadap masyarakat  seperti  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  beserta para sahabat beliau itu merupakan prototype jaminan sosial yang kemudian dikenal.
Sebagai  perbandingan,  dipandang  perlu  untuk  dipaparkan  sekilas tentang jaminan sosial dalam sistem Kapitalis.
21 Ibid .

## D. Sekilas Tentang Jaminan Sosial dalam Sistem Kapitalis 22
Ideologi  Kapitalis  berusaha  mewujudkan  jaminan  sosial,  keadilan sosial,  dan  menciptakan  asuransi-asuransi  sosial.  Jaminan-jaminan  ini merupakan bukti perhatian negara terhadap dua kelompok manusia di antara rakyatnya.  Kedua  kelompok  itu  adalah:  pertama,  mereka  yang  bekerja  di pemerintahan, lembaga-lembaga umum, para pekerja tetap di pabrik-pabrik dan  proyek-proyek  serta  buruh  tani  yang  menggunakan  alat  pertanian. Kelompok kedua adalah fakir-miskin.
Dua  kelompok  ini  saja  yang  mendapatkan  jaminan  dan  asuransi sosial.  Negara  memperhatikan  mereka  untuk  dibantu,  sedangkan  rakyat selain mereka tidak berhak terhadap perhatian (negara).
Sebagian mereka memasukkan para buruh tani dalam komunitas ini tetapi  tidak  memasukkan  para  pekerja  kontrakan,  pekerja  angkutan,  kuli pelabuhan,  dan  pekerja  musiman.  Sebagian  lagi  tidak  memasukkan  para buruh  tani,  kecuali  mereka  yang  bekerja  dengan  peralatan.  Sedangkan pekerja  (buruh)  yang  mendapatkan  jaminan  dan  asuransi  sosial  adalah mereka yang bekerja pada yang lain dengan upah.
22 Disarikan  dari  ilustrasi  Abdurrahman  al-Maliki,  2001, As-Siyasatu  al-Iqtishadiyatu al-Mutsla , Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam , Bangil Jatim, Al-Izzah, cet. I, h. 161

## E. Penutup
Pada  hakikatnya,  jaminan  sosial  dalam  ilmu  ekonomi  Islam ditunaikan  oleh  masyarakat,  di  luar  batas  kemampuan  masyarakat,  maka jaminan sosial merupakan domain pemerintah.
Secara  umum,  sasaran  jaminan  sosial  dalam  Islam  lebih komprehensif  dibanding  jaminan  sosial  dalam  sistem  Kapitalis.  Spesifikasi sasaran  jaminan  sosial  dalam  Islam  lebih  mendetail  jika  dibandingkan dengan  sistem  Kapitalis.  Masih  banyak  ruang  kosong  dalam  sistem  kedua ini  dalam  menempatkan  sasaran  yang  seharusnya  diperhatikan  oleh masyarakat dan negara.
Terlebih  lagi  bahwa  dalam  Islam  jaminan  sosial  sejatinya dioperasikan  oleh  masyarakat.  Jika  kerjasama  masyarakat  dalam merealisasikan  program  tersebut  tidak  menuai  hasil  signifikan,  negaralah yang akan ikut serta menyelesaikannya. Sedangkan dalam sistem Kapitalis, jaminan  sosial  hanya  merupakan  domain  negara,  tanpa  adanya  beban  dan kerjasama yang harus dipikul masyarakat.
Akhirnya,  sebagai  kajian  yang  masih  dinilai  singkat,  tentunya penelitian mengenai jaminan sosial yang lebih mendetail sangat dibutuhkan untuk pengayaan studi tentang keislaman.

## Bibliografi
Al-Haritsi, Jariban bin Ahmad, 2003, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab ,  edisi  bahasa  Indonesia,  terjemahan  oleh  Asmuni  Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab , Jakarta, Khalifa, cet. I
Al-Maliki,  Abdurrahman,  2001, As-Siyasatul  Iqtishadyyatu  al-Mutsla ,  (terj), Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam , Bangil Jatim, Al-Izzah, cet. I An-Nabahan, M. Faruq, 2000, Al-Iqtishad al-Islami , (terj), H. Muhadi Zainudin, Sistem  Ekonomi  Islam ; Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem  Kapitalis dan Sosialis , Yogyakarta, UII Press, cet. II
Ash-Shadr,  Muhammad  Baqir,  2008, Iqtishaduna ,  (terj),  Yudi, Buku  Induk Ekonomi Islam , Jakarta, Zahra, cet. I
Ash-Shalih,  Muhammad  bin  Ahmad,  2002, At-Takaful  IjtimaI  fi  as-Syariah  al- Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-Am wa al-Khash , Edisi Bahasa Indonesia,  Terjemahan  oleh  Muhir  Dhofir  Asror, Manajemen  Islami  Harta Kekayaan , Solo, Era Intermedia, cet. II
At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, al-Iqtishad al-Islami ; Ushus wa Muba wa Ahdaf , edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, Ekonomi  Islam ; Prinsip,  Dasar  dan  Tujuan ,  Yogyakarta,  Magistra Insania Press, cet. I
Rahman,  Afzalur,  1995, Economic  Doctrines  of  Islam ,  Edisi  Bahasa  Indonesia, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam , Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf
________(ed.),  1997, Muhammad : Encyclopedia  of  Seerah ,  terjemahan  oleh  Dewi Nurjulianti,  dkk., Muhammad  sebagai  Seorang  Pedagang ,  Jakarta,  Yayasan Swarna Bhumy, cet. III