## DETERMINAN  YANG  MEMPENGARUHI  CAPAIAN  PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KAL-SEL
Adya Ferina 1* , Ade Adriani 2 ,Achmad Suhaili 3 1,2 Faculty of Economic and Business Universitas Lambung Mangkurat *Email Corresponding Author: adyaferina06@gmail.com
Abstrak
Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  (1)  menganalisa  pengaruh  komitmen  pimpinan  terhadap  capaian penerimaan retribusi daerah Provinsi Kal-Sel; (2) untuk menganalisis pengaruh sistem pengawasan terhadap capaian penerimaan retribusi daerah Provinsi Kal-Sel; (3) untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap  capaian  penerimaan  retribusi  daerah  Provinsi  Kal-Sel  ;  (4)  untuk  menganalisis  regulasi  keuangan daerah terhadap capaian penerimaan retribusi daerah Provinsi Kal-Sel. Responden penelitian adalah 38 kepala sub  bidang  SKPD  Pemungut  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  Kal-Sel.  Data  diolah  menggunakan  analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik.  Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap capaian penerimaan retribusi, sedangkan komitmen pimpinan, sistem pengawasan dan regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap capaian penerimaan retribusi daerah. Hal ini berarti tingginya kualitas sumber daya manusia di SKPD menyebabkan semakin tinggi capaian penerimaan retribusi. sehingga bagi SKPD   perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada  di  SKPD  tersebut  dengan  melakukan  pendidikan,  pelatihan,  serta  adanya  pemberian penghargaan  dan sanksi yang jelas dan tegas.
Kata Kunci: Capaian Penerimaan Retribusi Daerah, Komitmen Pimpinan, Sistem Pengawasan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Regulasi Keuangan Daerah .

## Abstract
This study examines the influence of (1) the relationship between leadership commitment on the retribution receivable; (2) the relationship between supervision on the retribution receivable; (3) the relationship between human resources on the retribution receivables; (4) the relationship between regulation on the retribution receivables in south Borneo government. Data collection resulted from thirty-eight local government heads of personal  division  retribution  in  south  Borneo  province.  Multiple  Regression  Analysis  as  the  data  analysis method.  The  results  of  the  study  showed  proved  that  human  resources  have  a  positive  effect  on  the achievement of retribution receipts, while leadership commitment, supervision, and the regulatory system have  no  effect  on  the  achievement  of  retribution  receipts.  This  means  that  the  more  quality  the  human resources in the SKPD, the higher the achievement of retribution receipts. For the SKPD, this means that SKPD must always improve the quality of human resources in the SKPD by providing education, and training, as well as giving awards and clear and firm sanctions.
Keywords: Retribution Receivables, Leadership Commitment, Supervision, Human Resources, Regulation.

## SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business
Journal Homepage: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  retribusi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  6  tahun  terakhir  adalah sebesar  0,95  persen.  Di  lain  pihak  tabel  1.2  menjelaskan  bahwa  rata-rata  kontribusi  retribusi terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD) masih terlihat rendah yaitu, hanya sebesar 0,95%. Semakin  rendah  kontribusi  retribusi  terhadap  PAD,  dapat  menyebabkan  kemandirian  daerah semakin rendah. PAD diperlukan daerah untuk digunakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Putra  (2018)  menjelaskan,  di  daerah  saat  ini  mekanisme pemungutan pendapatan daerah belum optimal dikarenakan potensi pendapatan retribusi daerah tidak pernah dihitung dengan obyektif. Menjadi temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jendral setiap tahunnya. Sehingga porsi retribusi daerah dalam masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksaan Keuangan  pada  Pemerintah  Provinsi Kalsel  yang  dilakukan  di  tahun  2020  mengungkapkan  beberapa  temuan  pemeriksaan  terhadap pemungutan  penerimaan  retribusi  (dalam  Lampiran  1).  Fenomena  rendahnya  penerimaan retribusi  tabel  perhitungan  disebabkan  belum  cermat  Kepala  Satuan  Kerja  Pemerinta  Daerah (SKPD) pemugut dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan pendapatan. Kepala SKPD penghasil belum menertibkan perjanjian sewa atau pemakaian sejumlah objek  retribusi.  Bendahara penerimaan  belum  optimal  melakukan  pencatatan  atas  penerimaan retribusi.  Pemerintah  provinsi  belum  menetapkan  tarif  pada  objek  rertibusi  dalam  peraturan daerah.
Berdasarkan LHP BPK tahun 2020 pemerintah provinsi kalsel belum menetapkan peraturan gubernur  yang  mengatur  mengenai  petunjuk  teknis  penerimaan    terkait  penerimaan  retribusi daerah, disebutkan bahwa Kepala SKPD pemungut selaku pimpinan harusnya memiliki kecermatan dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  pengelolaan  pendapatan.  Penatausahaan retribusi  belum  optimal  disebabkan  pembinaan  internal  secara  berjenjang  terkait  pengelolaan pendapatan  belum  maksimal.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  pada  bendahara  penerimaan  yang  tidak optimal  dalam  melakukan  pencatatan  atas  penerimaan  retribusi.  Regulasi  berupa  peraturan daerah dan peraturan gubernur dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang belum lengkap. Kurangnya tindak lanjut terkait pemenuhan petunjuk teknis dalam pengelolaan retribusi.
Hasil  audit  yang  berulang  terkait  rendahnya  realisasi  penerimaan  retribusi  tentunya menjadi  perhatian  bagi  pihak-pihak  terkait.  Pimpinan  SKPD  harus  memiliki  kemauan  untuk menggunakan  segala  daya  bagi  pencapaian  tujuan  SKPD.  Pengawasan  dalam  pemungutan penerimaan retribusi merupakan fokus dalam pengendalian penatausahaan. Penatausahaan SKPD atas  penerimaan  retribusi  kurang  memadai,  tanpa  adanya  pengawasan  maka  pemenuhan dokumen dan penatausahaan belum sepenuhnya optimal.
Kurangnya  pengetahuan  dan  kemampuan  pelaksana  pemungut  retribusi  menjadi permasalahan  dalam  peningkatan  penerimaan  retribusi.  Dengan  dilimpahkannya  wewenang mekanisme  pengelolaan  penatausahaan  kepada  kepala  SKPD,  sehingga  memerlukan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  profesional.  Pelaksana  pemungut  retribusi  meliputi  keseluruhan pegawai  SKPD  pemungut  yang  bertanggungjawab  dalam  tugasnya  masing-masing.  Kekurangan penerimaan retribusi atas tarif retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Dikarenakan penetapan  tarif  dan  petunjuk  tekhnis  penerimaan  retribusi  yang  masih belum  mengakomodasi penatausahaan penerimaan retribusi.
SKPD Penghasil sebagai pemungut retribusi adalah steward atau pelayan bagi bakeuda dari mulai  perencanaan  sampai  dengan  pelaporan  pertanggungjawaban  penerimaan  retribusi tersebut.  SKPD  penghasil  menyediakan  data  potensi  dalam  rangka  penyusunan  rencana  atau penetapan target tahunan, kemudian sebagai eksekutor dalam pemungutan retribusi yang harus dilaksakanan secara efisien dan efektif, dan tidak kalah pentingnya adalah penerimaan retribusi tersebut dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.
Fenomena  masalah  rendahnya  kinerja  organisasi  sektor  publik  khususnya  organisasi pemerintahan antara lain dijelaskan melalui teori stewardship , (Morgan et al., 1996). Pemerintah dalam  hal  ini  steward  sebagai  pelayan  bagi  pihak  principal.  Menurut Stewardship Theory manajemen bertindak untuk kepentingan publik Mahsun (2016) mengatakan Kinerja (Performance) adalah  capaian  dalam  pelaksanaan  strategi  organisasi  melalui  kegiatan  maupun  kebijakan  dalam mencapai  tujuan  sasaran  misi  dan  visi  organisasi.  Wibowo  (2011)  berpendapat  kinerja  diperlukan untuk mengetahui apakah capaian sesuai dnegan yang ditargetkan dan apakah selama pelaksanan terdapat  penyimpangan  dari  yang  direncanakan.  Penelitian  ini  urgent  untuk  dilakukan  untuk memberikan gambaran penyebab capaian kinerja penerimaan retribusi yang belum tercapai.
Sapeni  (2013)  menjelaskan  kinerja  merupakan  capaian  hasil  dari  tugas.  pertumbuhan organisasi sangat dipengaruhi dari keputusan pemimpinnya dalam menentukan arah dan inovasi organisasi. Keputusan pimpinan juga akan berpengaruh pada cara pengelolaan organsisasi sektor publik.  Pimpinan  menjadi  pengendali  atas  manajemen  organisasi  sektor  publik.  pimpinan organisasi  bertanggungjawab  dalam  pengendalian  manajemen  organisasi  dilakukan  melalui “pengaruh” yang dimilikinya, agar seluruh komponen organisasi tetap berpegang pada tujuan visi dan misi organisasi. Konsep manajemen menurut Henry Fayol antara lain adalah: merencanakan, mengorganisasikan, memerintahkan, dan mengawasi. Dalam penerimaan retribusi, kinerja yang dicapai sasarannya adalah intensifikasi penerimaan retribusi dimana indikator kinerjanya adalah persentase  peningkatan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah,  persentase  SKPD  penghasil mencapai target.
Silvia (2013) mengatakan bahwa kemauan seseorang untuk menentukan keputusan dan melakukannya dengan kesungguhan hati dengan rasa penuh tanggung jawab. Komitmen pimpinan memepengaruhi  kinerja  di  masa  depan  serta  keberlangsungan  sistem  manajemen  organisasi. (Noviandini,  Shabira;  Ekawati;  Kurniawan,  2015).  Penelitian  yang  mengaitkan  antara  komitmen pimpinan dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan di antaranya dilakukan oleh    R. Halim (2012) dalam penelitiannya untuk mencapai tujuan efektif dan efisien dibutuhkan  peran  pimpinan  dalam  organisasi,  serta  pentingnya  komitmen  pimpinan  dalam menentukan kebijakan.
Dari hasil  penelitian menggambarkan  adanya  pengaruh  secara  parsial  dan  simultan  dari komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dispenda.  Sementara  dalam  penelitian  Ridwan  &  Hamelinda  (2017)  gaya  kepemimpinan  tidak bepengaruh  kinerja  manajer  dan  komitmen  organisasi  tida  berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial.  Berdasarkan  penelitian  (Latman  et  al.,  2018)  diketahui  bahwa  pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi.
Hasil  Penelitian  Rante  (2019)  dalam  penelitiannya merekomendasikan  kepada  Dispenda Kota  Jayapura  dalam  rangka  peningkatan  PAD  antar  lain  yaitu  pengawasan  yang berkesinambungan dari pejabat yang berwenang dan adanya peningkatan koordinasi. Sedangkan menurut penelitian (Tuasikal, 2017) menyimpulkan bahwa secara parsial pengawasan internal dan
eksternal  dan  pemahaman  terhadap  system  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
Penelitian yang dilakukan pada (Widodo, 2018), dengan hasil penelitian kualitas sumber daya  manusia  menjadi  faktor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  peningkatan pendapatan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  dalam  menjalankan  tugas.  Menurut  penelitian (Kusnindar, 2017) sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Murniati (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah masih tergolong lemah. Diperlukan penyesuaian Peraturah Daerah maupun Peraturan Gubernur terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Penelitian (Rulyanti et al., 2017) menjelaskan variabel regulasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Penelitian  yang  dilakukan  ini  merujuk  pada  penelitian  (Rulyanti  et  al.,  2017)  dimana variabel  dependen  merupakan  kinerja,  dalam  hal  ini  penerimaan  retribusi  daerah.  Variabel independen  yaitu  komitmen  pimpinan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi  keuangan daerah. Penelitian ini menambahkan variabel pengawasan, merujuk  pada penelitian (Latman et al., 2018), dengan menggabungkan variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Stewardship Theory
Teori stewardship menggambarkan  manajemen  lebih  mengutamakan  kepentingan organisasi  daripada  individe,  dimana  adanya  keterikataan  anatar  kepuasan  dan  kesuksesan organisasi. Stewardship Theory memandang  manajemen  bertindak  yang  terbaik  untuk kepentingan  publik  pada  umunya  serta  stakeholder  khususnya.  Teori Stewardship dapat digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban, audit, pemantauan serta pelaporan dalam mencapai pertanggungjawaban (Cribb, 2006). Stewardship oleh Hernandez (2008) mementingkan kepentingan  umum  untuk  jangka  panjang  daripada  kepentingan  pribadi.  Hernandez  (2008) stewardship membantu pemimpin dalam menarik kepercayaan personal dan institusi.  Hernandez (2008) pempimpin mendorong pengikut mereka untuk stewardship melalui relasi, motivasi serta perilaku kepemimpinan yang kontekstual (Hernandez, 2008). Teori stewardship diterapkan pada penelitian  akuntansi  organisasi  pemerintahan  (Haliah,  2015)  non  profit  Akuntansi  merupakan driver  berjalannya  transaksi  yang  diikuti  dengan  tumbuhnya  spesialisasi  dalam  akuntansi (Donaldson & Davis, 1991) bahwa teori stewardship memiliki keterkaitan antara kesuksesan dan kepuasan organisasi.
Teori stewardship memandang daya guna yang lebih besar ketika berperilaku kooperatif dari  pada  individu,  pihak  manajemen  akan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  guna efektif nya penegendalian internal yang menjadi dasar terbentuknya budaya organisasi yang baik dengan  komitmen  organisasi good  governance (Donaldson  &  Davis,  1991).  Kerangka  teori stewardship pihak principal yaitu Bakeuda dan agent selaku SKPD penghasil memiliki tujuan yang selaras dengan dengan tujuan organisasi. Bakeuda  selaku kordinator umeminta SKPD penghasil untuk  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  atas  kegiatan  yang  dilakukan.  baik  perencanaan terhadap program maupun hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Menyampaikan kendala yang timbul terkait dengan penatausahaan keuangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan adanya regulasi akan memudahkan pelaksanaan skpd penghasil alam melakukan program
di SKPD penghasil dan dengan kekuatan hukum yang jelas kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien.

## Capaian Penerimaan Retribusi Daerah
Capaian  realisasi  disebut  juga  prestasi  atau  tingkat  keberhasilan  organisasi  dalam penerimaaan  retribusi  daerah.  Menurut  Mahsun,  M.,  Sulistiyowati,  F.,  &  Purwanugraha  (2016) kinerja  dapat  diketahui  jika  ada  dasar  penilaian  yang  ditetapkan,  sebagai  tolak  ukur.  Capaian kinerja  dpat  dibandingkan  dengan  skala  pengukuran  yang  menjadi  tujuan  organisasi.  Kinerja dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  dengan  tujuan  secara  berkala,  bulanan,  triwulan, semesteran dan tahunan.
Menurut  Harnovinsah, Sopanah, A., & Sari, (2020)  kinerja akan dikatakan tepat apabila mampu  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah  dalam  mengetahui  pencapaian  tujuan.  Dalam Mardiasmo (2018) tujuan dari sitem pengukuran kinerja  antara lain sebagai alat ukur terhadap kinerja  finansial  dan  non  finansial  secara  berimbang  sehingga  mampu  menelusuri  keberhasilan suatu  strategi.  Sebagai  alat  akomodasi  dalam  memahami  akan  kepentingan  manager  level menegah serta level bawah dan untuk memotivasi pencapaian keselarasan tujuan.
Apabila dikaitkan dengan penerimaan maka seberapa besar keberhasilan dalam memenuhi target penerimaan dalam periode tertentu disebut efektivitas. Menurut (Mardiasmo, 2002) rasio efektivitas menggambarkan capaian pemerintah dalam pendapatan daerah terhadap target yang telah  ditentukan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Menurut  Mahsun,  M.,  Sulistiyowati,  F.,  & Purwanugraha (2016), formula mengukur tingkat efektivitas :
Realisasi Pendapatan x 100%

## Anggaran Pendapatan
Capaian  Pendapatan  daerah  dikategorikan  efektif  ketika  rasio  mencapai  100%.  Makin tinggi  capaian  maka  semakin  tinggi  kemampuan  daerah.  Untuk  mengatur  tentang  kriteria efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Berikut  tabel  kriteria  tingkat  penilaian  pencapaian  penerimaan  retribusi  daerah berdasarkan Kemendagri No.690.900.127 tahun 1996.
Tabel 1. Kriteria Tingkat Penilaian Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah
No. % Pencapaian Penerimaan Retribusi oleh SKPD Kriteria 1 Diatas 100% Sangat Optimal 2 91% - 100% Optimal 3 81% - 90% Cukup optimal 4 60% - 80% Kurang optimal 5 Kurang dari 60% Tidak optimal
Sumber: Kemendagri No.690.900.127, 1996.
Pimpinan yang mempunyai komitmen maka akan dapat mempengaruhi dan mendorong bawahanya  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kinerjanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan organisasi.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  komitmen  pimpinan  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja maupun pencapaian tujuan suatu organisasi. Siahaan (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan  bahwa  komitmen  pimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Transparansi  Pengelolaan  Laporan  Keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Keerom.  R.  Halim (2012)  dalam  penelitiannya  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  efektif  dan  efisien  dibutuhkan peran pimpinan serta dalam menentukan kebijakan disertai dengan komitmen pimpinan.
Penelitian (Porter, L. W., Crampon, W. J. & Smith, 1976) menemukan bahwa pegawai dalah hal ini pimpinan yang memeliki komitmen yang tinggi akan menunjukkan  kemauan bekerja keras, berkontribusi  terhadap  organisasi  yang  menjadi  tujuan  pribadinya  Mereka  sangat  bertanggung jawab terhadap kewajiban dan bekerja dengan baik bagi tercapianya tujuan organisasi. Komitmen Kepala  SKPD  berpengaruh  terhadap  efektifitas  organisasi,  dalam  hal  ini  efektifitas  pusat pendapatan  adalah  penerimaan  realisasi  retribusi  daerah.  Artinya  komitmen  pipinan  dengan menerima  nilai-nilai  tujuan  SKPD  dalam  dirinya  menimbulkan  kemauan  untuk  berupaya  dalam pencapaian efektivitas SKPD. Dengan demikian hipotesis penelitian ini:
H 1 :  Diduga Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Daerah
Tujuan  organisasi  yang  ditetapkan  dalam  perencanaan  dibutuhkan  pengendalian,  yang disebut pengawasan. Teori Stewardship dapat digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban, audit, pemantauan serta pelaporan dalam mencapai pertanggungjawaban (Cribb, 2006). Menurut Terry, G. R., & Lesli, (2016)  pertumbuhan organisasi sangat dipengaruhi oleh pengawasan. Siregar (2015) pengawasan adalah pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang  telah  direncanakan  dan  disepakati  bersama.  Dalam  beberapa  penelitian  diungkap  bahwa pengawasan  berpengaruh  terhadap  pencapaian  kinerja  atau  pencapai  tujuan  dari  suatu organisasi.
Rante, Andika; Ratang, (2019) dalam penelitiannya merekomendasikan kepada Dispenda Kota  Jayapura  dalam  rangka  peningkatan  PAD  antar  lain  yaitu  keberlanjutan  kordinasi  dan pengawasan. Sedangkan menurut penelitian Tuasikal, (2017) menyimpulkan bahwa secara parsial pengawasan internal dan eksternal dan pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:
H 2 :  Diduga Sistem Pengawasan berpengaruh terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Daerah.
Teori stewardship memandang daya guna yang lebih besar ketika berperilaku kooperatif dari  pada  individu,  pihak  manajemen  akan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  guna efektif nya penegendalian internal yang menjadi dasar terbentuknya budaya organisasi yang baik dengan  komitmen  organisasi  good  governance  (Donaldson  &  Davis,  1991).  Mahmudi  (2015) menyebutkan faktor yang mempengaruhi kinerja dalam Mahmudi (2015) adalah knowledge, skill, convidence,  motivasi  dan  komitmen  yang  dimiliki  individu  dalam  melakukan  pekerjaan.  Kinerja organisasi sebenarnya merupakan tanggungjawab setiap individu yang bekerja.
Penelitian Rulyanti et al., (2017), sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan pada Widodo (2018), dengan hasil penelitian kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam
implementasi  kebijakan  peningkatan  pendapatan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  dalam menjalankan tugas. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :
H 3 :  Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Daerah
Belkaoui, & Riahi, (2011) regulasi hadir untuk memenuhi kepentingan publik sebagai tindak lanjut  atas  kegagalan  pasar.  Kegagalan  pasar  disebabkan  karena  adanya  informasi  yang  belum optimal yaitu: (1) informasi yang tidak dungkapkan perusahaan (2) informasi yang disalahartikan, dan (3) informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan semestinya. (Murniati & Kasasih, 2017) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  regulasi  yang  ditetapkan  pemerintah  masih  tergolong lemah.  Diperlukan  penyesuaian  Peraturah  Daerah  maupun  Peraturan  Gubernur  terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:
H 4 :  Diduga  Regulasi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Capaian  Penerimaan  Retribusi Daerah
Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian  berupa  kuesioner  dan  dan  dokumentasi  langsung  Laporan  Keuangan  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Variabel  independen  pada  penelitian  yaitu  komitmen  pimpinan,  sistem pengawasan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi  keuangan  daerah  ini  menggunakan instrumen  kuisioner  dengan  pengukuran  skala  likert  dengan  rentang  1  sampai  5.  Variabel
Komitmen Organisasi (X1) Sistem Pengawasan (X2) Kualiras Sumber Daya Manuasia (X3) Regulasi Keuangan Daerah (X4) Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (X1) H1 H2 H3 H4
dependen penelitian ini yaitu capaian penerimaan retribusi menggunakan skala interval dengan pengukuran pencapaian penerimaan retribusi daerah.

## Populasi dan Sampel
Dilakukan pada organisasi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut retribusi di Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  organisasi pemungut  retribusi  di  Pemprov  Kalimantan  Selatan  terdiri  dari  38  SKPD.  Penelitian  ini menggunakan sampel jenuh
Definisi Operasional Variabel
Berikut disajikan tabel 3.1 tentang definisi operasional variabel penelitian.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel No Variabel Definisi Operasional Variabel Indikator 1. Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (Y) Sumber; Keputusan Mendagri Nomor; 13 Tahun 2006 Ukuran capaian penerimaaan retribusi oleh SKPD Tingkat  pencapaian    target retribusi  berdasarkan  capaian penerimaan retribusi oleh SKPD
2. Komitmen Pimpinan (X 1 ) Sumber; Sanapiah Aziz (2015) Kemauan diri pribadi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi serta lebih menutamakan kepentingan bersama 1. Komitmen Afektif 2. Komitmen kontinyu 3. Komitmen Normatif 3. Sistem Pengawasan (X2) Sumber; Faia (2016) Usaha pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama 1. Sistem kontrol berbasis Perilaku 2. Sistem pengendalian berbasis hasil 4. Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) Sumber; Rulyanti D (2016) Kriteria pribadi yang dimiliki pelaksana SKPD berdasarkan knowledge, pelatihan, tanggungjawab tupoksinya, pemahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan 1. Memiliki  komitmen 2. Memiliki kompetensi
3. Terampil, kreativ, dan inovatif
4. Disiplin 5. efisien dan produktif
5. Regulasi Keuangan Daerah Provinsi KalSel (X4) Sumber; Amiruddin Idris dan Win Konadi (2012) Dibuat untuk mengatur pelaksanaan sesuai dengan aturan 1. Proses penyusunan regulasi 2. Penerapan regulasi
3. Keterkaitan antar regulasi
4. Evaluasi

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 24 dan dirumuskan sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ e
Dimana:  Konstanta  (a),  hal  ini  berarti  jika  semua  variabel  bebas  memiliki  nilai  nol  (0);  Variabel Capaian  Penerimaan  Retribusi  (Y); β 1 Koefisien  regresi;  Komitmen  Pimpinan   (X1);  Pengawasan (X2); Sumber Daya Manusia  (X3); Regulasi Keuangan Daerah  (X4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi CPR 38 1,00 5,00 3,132 1,7425 KP 38 3,41 5,00 4,1548 0,48283 SP 38 2,00 5,00 3,8543 0,58543 KSDM 38 2,60 5,00 4,0316 0,69675 RKD 38 3,07 5,00 4,1053 0,60421
Nilai  minimum  dari  variabel  CPR  adalah  1,00  dan  maksimum  5,00,  rata-rata  3,132  dan standar  deviasi  sebesar  1,7425.  Variabel  Capaian  Penerimaan  Retribusi  (CPR)  sebagai  variabel dependen  dalam  penelitian  ini  memiliki  skor  terendah  sebesar  1  (tidak  optimal)  dan  tertinggi adalah 5 (sangat optimal). Hal ini berarti capaian penerimaan retribusi di Kalimantan Selatan yang terendah adalah < 60%, yang tertinggi adalah di atas 100% . Nilai mean sebesar 3,132 di atas nilai median 3,00 menunjukkan bahwa rata-rata SKPD memiliki pencapaian di 81-90%. Hal ini berarti sebagian  besar  SKPD  di  Kalimantan  Selatan  telah  mampu  mencapai  penerimaan  retribusi  yang cukup optimal.
Variabel  komitmen  pimpinan  memiliki  nilai  terendah  3,41  dan  tertinggi  5,00.  Nilai  mean 4,1548  di  atas  median  4,00  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  beranggapan  bahwa komitmen  pimpinan  di  SKPD  mereka  sudah  baik.  Standar  deviasi  seluruh  pertanyaan  di  atas 0,48283 menunjukkan bahwa jawaban responden kurang bervariasi. Rata-rata jawaban responden pada variabel komitmen pimpinan pada SKPD pemungut menyatakan bahwa komitmen pimpinan di SKPD mereka sudah baik. Variabel pengawasan memiliki nilai terendah 2,00 dan tertinggi 5,00. Nilai mean 3,8947 di atas median 3,8571 menunjukkan bahwa rata-rata responden beranggapan bahwa  pengawasan  di  SKPD  mereka  sudah  baik.  Standar  deviasi  variabel  pengawasan  sebesar 0,58543 menggambarkan jawaban responden cukup bervariasi.
Variabel kualitas  sumber daya manusia memiliki nilai terendah 2,60 dan tertinggi 5,00. Nilai mean 4,0316 di atas median 4,00 menunjukkan bahwa rata-rata responden beranggapan bahwa kualitas sumber daya manusia di SKPD mereka sudah baik. Standar deviasi variabel pengawasan sebesar  0,69675  menunjukkan  bahwa  jawaban  responden  bervariasi. Variabel  kualitas   sumber
daya manusia memiliki nilai terendah 3,07 dan tertinggi 5,00. Nilai mean 4,1053 di atas median 4,00  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  beranggapan  bahwa  regulasi  keuangan  daerah sudah baik. Standar deviasi variabel pengawasan sebesar 0,60421 menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.
Uji Normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Residual data terdistribusi normal  jika  nilai  signifikansi  >  0,05.  Hasil  uji  normalitas  yang  dilakukan  menunjukkan  nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual data terdistribusi normal.  Uji  Multikolinearitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  antar  variabel  independen saling mempengaruhi.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi  multikolinearitas  atau  antar variabel independen tidak saling mempengaruhi. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Berdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Hal  ini  berarti  tidak  terjadi  multikolinearitas  atau  antar  variabel  independen  tidak  saling mempengaruhi.
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastitas pada  data.  Data  yang  tidak  memeiliki  gejala  heteroskedastisitas  adalah  data  yang  baik.  Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan hasil uji glejser menunjukkan nilai signifikansi sebesar setiap variabel di atas 0,05. Hal ini berarti heteroskedastisitas tidak ada. Hasil ketiga asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi dan data yang diperoleh telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat dilakukan pengujian regresi linear berganda.
Tabel 4 Hasil Regresi Linear Berganda Variabel Coefficients Regresi Nilai t hitung Sig. Konstanta 1.056 Komitmen Pimpinan (X 1 ) -0.654 -0.839 0.407 Pengawasan (X 2 ) -0.836 -1.290 0.206 Sumber Daya Manuasia (X 3 ) 2.379 4.778 0.000 Regulasi Keuangan Daerah (X 4 ) -0.376 -0.774 0.445 Adj R Square 0.370 f hitung 6.424 f tabel 2.65 Sig. F 0.001 Sumber: Output SPSS, 2021
Hasil regresi linear berganda disajikan dalam model regresi dengan persamaan berikut: Y = 1,056 – 0,654 X1 – 0,836 X2 + 2,376 X3 – 0,376 X4
Nilai koefisien regresi variabel komitmen pimpinan  (X 1 ) – 0,654 hal ini berarti bahwa setiap penambahan  variabel  komitmen  pimpinan    satu  satuan  maka  variabel  capaian  penerimaan retribusi  (Y)  akan  berkurang  0,654  atau  setiap  penambahan  satu  satuan  variabel  komitmen pimpinan    akan  mengurangi  capaian  retribusi  sebesar  65,4%.  Nilai  koefisien  regresi  variabel
pengawasan    (X 2 ) – 0,836,  hal  ini  berarti  bahwa  setiap  penambahan  variabel  pengawasan satu satuan  maka  variabel  capaian  penerimaan  retribusi  (Y)  akan  berkurang  0,836  atau  setiap penambahan  satu  satuan  variabel  pengawasan  akan  mengurangi  capaian  penerimaan  retribusi sebesar sebesar 83,6%.
Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia  (X 3 ) 2,379 hal ini berarti bahwa setiap penambahan  variabel  sumber  daya  manusia  satu  satuan  maka  variabel  capaian  penerimaan retribusi  (Y)  akan  bertambah  2,379  atau setiap  penambahan  satu  satuan  variabel  sumber  daya manusia akan mempengaruhi capaian penerimaan retribusi sebesar 237,9%. Nilai koefisien regresi variabel regulasi keuangan daerah  (X 4 ) -0,376 hal ini berarti bahwa setiap penambahan variabel regulasi  keuangan  daerah  satu  satuan  maka  variabel  capaian  penerimaan  retribusi  (Y)  akan berkurang  0,376  atau  setiap  penambahan  satu  satuan  variabel  regulasi  keuangan  daerah  akan mengurangi capaian penerimaan retribusi sebesar 37,6%.
Uji Kelayakan Model Regresi dengan Uji f yang dilakukan untuk menguji kelayakan model menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,001  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persamaan regresi yang dibuat layak untuk digunakan, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis.
Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Pengujian  hipotesis  pertama  (H 1 )  penelitian  ini  mengambarkan  bahwa  komitemen pimpinan  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  Capaian Penerimaan Retribusi.  Oleh  karena  itu hipotesis  pertama  (H 1 )  dinyatakan ditolak.  Hasil ini mendukung penelitian (Ridwan & Hamelinda, 2017)  komitmen  pimpinan  diartikan  loyalitas  pelaksana  SKPD,  dalam  penelitian  ini  terdapat adanya  keingan  berpindah  unit  kerja  yang  tinggi,  yang  artinya  menggambarkan  rendahnya loyalitas.  Faktor  kunci  komitmen  organisasi  karyawan      adalah  (1)      kualitas  kepala  SKPD    (2) Pengembangan diri yang diberikan oleh pimpinan  (3) pemberdayaan untuk membawa efektivitas pekerjaan    pelaksana.  Keadaan  ini  berdasarkan  fenomena  yang  dijelaskan  melalui  teori stewardship dimana keterikatan antara capaian organisasi, kepuasan dan kesuksesan organisasi, dalam hal ini untuk pencapaian salah satunya tergantung pada komitmen pimpinan tetapi hal ini tidak terlihat pada penelitian ini.
Pengaruh Sistem Pengawasan Terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Pengujian    hipotesis  kedua    (H 2 )    penelitian    ini    mengambarkan    bahwa    sistem    tidak memiliki  pengaruh  terhadap  capaian penerimaan retribusi.  Oleh  karena  itu  hipotesis  kedua (H 2 )  dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tuasikal, 2017) pengawasan tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja.  Penelitian  (Tuasikal,  2017)  menyatakan  bahwa  kegagalan mengubah  perilaku  pegawai  negeri  akan  menghambat  birokrasi  pemerintah.  Ini  berarti  sistem pengawasan di SKPD pemungut perlu dibenahi agar berfungsi dengan baik.
Sistem pengawasan yang terjadi di SKPD pemantauan yang relatif kecil  sejalan menurut (Faia & Vieira, 2017) yaitu adaya pemberian yang sangat terbatas atas aktivitas manajer terhadap reward  umpan  balik  dalam  memenuhi  target  pelayanan  kerja  retribusi.  Selain  itu  sistem pengawasan tidak berpengaruh terhadap capaian penerimaan retribusi daerah karena meskipun terdapat pengawasan yang baik di SKPD akan tetapi terjadi kolusi maupun terjadi pengurangan jasa pengguna SKPD maka target penerimaan retribusi juga tidak akan tercapai.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Daerah Pengujian  hipotesis ketiga  (H 3 )  penelitian  ini  mengambarkan  bahwa  kualitas sumber daya manusia memiliki  pengaruh  terhadap  capaian penerimaan retribusi.  Oleh  karena  itu  hipotesis ketiga  (H 3 )  dinyatakan diterima. Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap capaian penerimaan  retribusi  daerah  karena  semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia di SKPD  maka target  penerimaan  retribusi  akan  tercapai.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Ruliyanti et al.,( 2017) yang membuktikan bahwa kualitas  sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  capaian  penerimaan  retribusi  daerah.  Berdasarkan  teori stewardship dimana  keterikatan  antara  capaian  organisasi,  kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi,  berperan kualitas sumber daya manusia.
Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah Terhadap Capaian Penerimaan Retribusi Pengujian  hipotesis ketiga  (H 4 )  penelitian  ini  mengambarkan  bahwa  regulasi keuangan daerah    tidak  memiliki    pengaruh    terhadap    capaian  penerimaan  retribusi.    Oleh    karena    itu hipotesis  keempat (H 4 )  dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini sejalan Ruliyanti et al.,( 2017) yang membuktikan  regulasi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  capaian  penerimaan retribusi  daerah.  Pada  gambaran  umum  sistem  regulasi  keuangan  daerah  dapat  dilihat  bahwa regulasi  keuangan  daerah  yang  memayungi  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  daerah  masih belum bisa mengakomodir pemungutan retribusi. Regulasi yang ada hanya sebatas memayungi obyek retribusi yang akan dipungut. Peraturan daerah yang ada tidak memuat pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang lebih teknis terkait petunjuk dalam pelaksanaan tekknis pemungutan retribusi daerah. Hal ini yang menyebabkan regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap capaian  penerimaan  retribusi  daerah.  SKPD  selaku  pemungut  retribusi  masih  belum  terlalu memahami dalam pengimplementasian regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan derah. dalam pelaksanaanya SKPD masih belum menerapkan regulasi sebagai mana mestinya.

## KESIMPULAN
Jabatan yang di emban saat ini oleh  pimpinan pada SKPD Penghasil  masih berada pada skala 1-2 tahun, dimana masa ini masih pada tahap penyesuaian. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap capaian penerimaan retribusi, hal ini terlihat pada sistem flowchart pengawasan dimana pengawasan hanya dalam bentuk laporan dan catatan capaian penerimaan retribusi (pengawasan concurrent) belum sampai pada pengawasan feedback control dengan mengukur hasil capaianan penerimaan retribusi serta pengawasan secara intensif terhadap proses pemungutan retribusi.
Sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  capaian  penerimaan  retribusi,  hal  ini tergambar  pada  latar  belakang  pendidikan  dari  masing-masing  SDM  SKPD  pemungut  yang berkualitas. Sistem regulasi tidak berpengaruh terhadap capaian penerimaan retribusi, hal terlihat pada belum adanya juklak dan juknis yang lebih spesifik yang mengatur.
Bagi  Inspektorat,  yang  merupakan  pengawas  internal  pemerintah  dapat  mengarahkan Bakeuda  selaku  kordinator  dan SKPD  selaku  pemungut  untuk  membuat  peraturan  daerah  yang dapat mengakomodir pelaksanaan pemungutan retribusi. Inspektorat dapat merekomendasikan kepada Bakeuda untuk lebih intensif terkait pengawasan terhadap SKPD pemungut. Inspektorat dapat  melakukan  pengendalian  internal  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  pemungutan
retribusi.  Bagi  masyarakat,  dapat  memberikan  penjelasan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, P. K. (2005).  Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Belkaoui, & Riahi,  a. (2011). Teori Akuntansi. Salemba Empat.
Cribb, J. (2006). Agents or Stewards ? Contracting with. Policy Quarterly, 2(2), 11– 17.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian
Journal of Management, 16(1),
49 – 64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Faia, V. da S., & Vieira, V. A. (2017). Generating sales while providing service: The moderating effect of the control system on ambidextrous behavior. International Journal of Bank Marketing, 35(3), 447 – 471. https://doi.org/10.1108/IJBM-07-2016-0094
Halim,  R.  (2012).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  dan  Peranan  Kepemimpinan  Dalam Meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Asset  Kabupaten  Banggai  Kepulauan.  Jurnal  Academica  Fisip  Untad,  04(01), 816 – 829.
Harnovinsah, Sopanah, A., & Sari, R. P. (2020). Isu Kontemporer Akuntansi Sektor Publik. Unitomo Press.
Hernandez,  M.  (2008).  Promoting  stewardship  behavior  in  organizations:  A  leadership  model.
Journal of Business Ethics, 80(1), 121 – 128. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9440-2 Kusnindar,  I.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Retribusi  Pasar  di Kabupaten Klaten. Brawijaya Knowledge Garden.
Latman, H., Anshar, M. I.  S. Al, Zainuddin, & Ahmad, J. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  Parkir  pada  Dinas  Perhubungan  ,  Komunikasi  Dan Informatika Kabupaten Enrekang. In Megister Administrsi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang Enrekang.
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
Mahsun,  M.,  Sulistiyowati,  F.,  &  Purwanugraha,  H.  A.  (2016).  Akuntansi  Sektor  Publik.  Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
Morgan, D., Bacon, K. G., Bunch, R., Cameron, C. D., & Deis, R. (1996). What Middle Managers Do in  Local  Government:  Stewardship  of  the  Public  Trust  and  the  Limits  of  Reinventing Government. Public Administration Review, 56(4), 359. https://doi.org/10.2307/976377
Murniati,  S.,  &  Kasasih,  D.  (2017).  Analisis  Kontribusi  Dan  Efektivitas  Penerimaan  Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal Kompetitif, 6(1), 85 – 109.
Noviandini,Shabira;  Ekawati;  Kurniawan,  B.  (2015).  Analisis  Komitmen  Pimpinan  Terhadap Penerapan Sistem Manajemen K3 (Smk3) Di Pt Krakatau Steel (Persero)Tbk. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 3(3), 639 – 650.
Porter, L. W., Crampon, W. J. & Smith, F. J. (1976). Organizational commitment and managerial turnover:  A  longitudinal  study.  Organizational  behavior  and  human  performance,. Organizational Behavior and Human Performance, 98, 87 – 98.
Putra, W. (2018). Tata Kelola Keuangan Ekonomi Daerah. Rajawali Pres.
Rante,Andika; Ratang, S. A. (2019). Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  Kota  Jayapura.  JURNAL MANAJEMEN & BISNIS):
Ridwan,  M.,  &  Hamelinda,  F.  (2017).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Motivasi  Kerja,  Dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Survey  Pada  Kantor  Cabang  Pembantu Bank  Di  Kota  Sungai  Penuh).  Jurnal  Manajemen  Terapan  Dan  Keuangan,  6(3),  169 – 181. https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/4251/5971
Rulyanti,  D.,  Pendapatan,  D.,  Keuangan,  P.,  Bondowoso,  K.,  Sularso,  R.  A.,  &  Sayekti,  Y.  (2017).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. In Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen (Vol. 11, Issue 3). Sapeni. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV.Alfabeta.
Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada.
Silvia.  (2013).  Pengaruh  Keterbatasan  Sistem  Informasi,  Komitmen  manajemen,  dan  Otoritas Pengambilan  Keputusan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Universitas Negeri Padang.
Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor Publik. STIM YKPN.
Syamsi, I. (1987). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. PT.Bumi Aksara.
Terry, G. R., & Lesli, W. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Bumi Angkasa.
Tuasikal,  A.  (2017).  Pengaruh  Pengawasan  ,  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  dan
Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Pada kabupaten Dan Kota Di Provinsi Maluku). Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 10(1), 1 – 27.
Wibowo. (2011). Manajemen Kinerja. Grafindo Persada.
Widodo,  A.  (2018).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Kebersihan  Dan  Kontribusinya
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Katalogis, 6(1), 11 – 22.
Wiener, Y. (1982). Commitment i n Organizations: A Normative View. In Academy of Management
Review (Vol. 7, Issue 3).