## SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

## Penanggung Jawab Adi Kasman
Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

## Editor
M. Ikhwan Sumardi Efendi Benni Erick

## Layout

## Ranto Mulya

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Family  Dispute  Resolution  in  the  Sakinah  Family  Consultation  and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia
Nur Lailatul Musyafa’ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan
Sagita Destia Ramadhan ........................................................................................ 1 -14 Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi ....... 15 -30 Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami ............................................................................................. 31-39 Regulasi  HAM  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Perspektif  Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar ................................................................................................ 40 -51 Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab ............................................. 52 -66 Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan .................................................................. 67 -80
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)
Erlina B 1 , Yulia Hesti 2 , Darmawan Triantoro Santoso 3 1,2,3 Universitas Bandar Lampung, Indonesia Email Konfirmasi: triantoro2014@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  menjatuhkan  putusan  hakim  tentu  harus  berdasarkan  alat  bukti  dan pertimbangan  hukum  yang  tepat,  Pertimbangan  hakim  sebagai  salah  satu  bentuk aspek paling penting dalam memastikan terciptanya norma nilai dari putusan hakim yang harus berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim  disikapi  secara  baik  dan  cermat,  dari  putusan  hakim  tersebut  akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang kalah, Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  perbuatan  melawan hukum  objek  sengketa  pelelangan  stasiun  pengisian  bahan  bakar  minyak  (studi putusan banding nomor : 59/pdt/2020/pt.tjk) dimana berdasarkan Putusan banding Nomor  :  59/Pdt/2020/Pt.Tjk,  Metode  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  yuridis normatif  dan  empiris,  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  dan penelitian lapangan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Banding

## Pendahuluan
Hukum  perdata  merupakan  peraturan  hukum  yang  mengatur  hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau kelompok, hukum perdata sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata material dan hukum perdata  formil,  hukum  perdata  formil  atau  acara  perdata  ditujukan  agar  tercipta ketertiban  dan  kepastian  hukum  ditengah  masyarakat,  timbulnya  hukum  perdata dikarenakan ada hak perdata yang dilanggar. ( Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981)
Hukum  Acara  perdata  berfungsi  mempertahankan  dan  menegakkan  hukum perdata  materiil  yang  mengatur  bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya  hukum perdata  materiil  melalui  perantara  hakim  Hukum  Acara  Perdata  tidak  membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. (I Ketut Tjukup Dkk, 2015).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo:  Hukum  Acara  Perdata  adalah  peraturan hukum  yang  mengatur    bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata materiil dengan perantaraan hakim atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
peraturan  hukum  yang  menentukan  bagaimana  caranya  menjamin  pelaksanaan hukum perdata materil. (Sudikno Mertokusumo, 2003).
Menurut Wirjono Prodjodikoro : hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan  yang  memuat  cara  bagaimana  kelompok  atau  orang  harus  bertindak terhadap  dan  di  muka  pengadilan  dan  cara  bagaimana  pengadilan  itu  harus bertindak,  satu  sama  lain  untuk  melaksanakan  berjalannya  peraturan-peraturan hukum  perdata.  (Wirjono  Prodjodikoro,  1984).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  hukum  acara  perdata  merupakan  penerapan  dari  hukum  materil  dimana adanya  kepentingan  orang  atau  sekelompok  orang  yang  merasa  dirugikan  dengan melakukan  sidang  dimuka  pengadilan,  salah  satu  perkara  yang ada  dalam  hukum perdata ialah kasus Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan melawan hukum dapat diratikan sebagai melakukan tindakan melanggar hak orang lain atau bertentangan akan  hukum  yang  patut  dalam  pergaulan  masyarakat  adanya  orang  atau  barang orang lain yang dirugikan.( Rini Dameria dkk, 2017).
Secara luas pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku Perbuatan dalam hal ini terbagi menjadi 2 ,yaitu perbuatan yang tampak secara aktif dan tidak aktif dalam PMH, tidak terdapat unsur yang menandakan adanya “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak terdapat juga unsur yang menandakan “causa yang diperbolehkan. (Jordy Herry Christian, 2019).
Perbuatan  melawan  hukum    merupakan  hal  yang  penting  dalam  bidang hukum  perdata.  Penerapan  konsepsi  perbuatan  melawan  hukum  sering  kali dipersamakan  dengan  konsepsi  perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi).  Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya  bersumber  dari  perikatan,  yaitu  konpsesi  wanprestasi  berasal  dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang ( Jainah, Z. O., & Anggalana, A, 2021) . Dalam  pengertian  di  atas  terdapat  kasus  dimana  ilustrasi  perkara  dalam Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan identitas para pihak yakni Sulyatun, Dian Palupi , Etika Viona, Dani  Firmansyah  dan  Hanif  Fauzy,  kesemuanya  adalah  ahli  waris  dari  Zailani, selanjutnya  disebut  sebagai  para  pembanding  semula  sebagai  para  pembantah melawan  :  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Bandar Lampung  selanjutnya  disebut  sebagai  Terbanding  I  semula  sebagai  Terbantah  I, Sukarman selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Terbantah II dan PT.  Pertamina  (Persero)  Sales  Area  Retail  Lampung-Bengkulu,  selanjutnya  disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat.
Kronologis  awal  permasalahan  ini  bermula  dari  Pembantah  dengan Terbanding  II,  memang  dahulu  ada  ikatan  bisnis  yaitu  proyek  pengadaan  sarang burung walet, dimana Terbanding II telah menjadi pemodalnya, bahwa terhadap hal itu,  Pembantah  mengakui  dan  berkeinginan  untuk  melunasi  apa  yang  menjadi
kewajibannya, bahkan sempat menawarkan memberikan atau mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) ke Terbanding II Sukarman, tetapi ditolak oleh Terbantah II tanpa alasan yang jelas. Terbantah II meminta lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah), dan saat itu Pembantah sedang tidak mempunyai dana sejumlah tersebut.
Kemudian  Terbanding  II  melaporkan  ke  pihak  yang  berwajib  ke  Polda Lampung dan sebagainya, bahkan Pembantah sudah menjalani hukuman sehingga tidak  beralasan  lagi  secara  hukum  proses  pengajuan  lelang  yang  diajukan  oleh Terbantah II, terlebih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 492/Pid.B/2013/PN.TK Tanggal 25 Juli 2013, Pembantah berdasarkan hasil putusan perkara pidana tersebut “Lepas dari segala tuntutan hukum, Bahwa saat pemanggilan atau teguran dari Pihak Pengadilan Negeri Kota Agung, Pembantah sedang menjalani hukuman,  sehingga  bagaimana  bisa  menghadiri  undangan  dari  pihak  Pengadilan akibat laporan dari Terbanding II.
Terbanding  II  terlihat memang  dari  awal  mengincar  SPBU  milik  Pembantah karena  melihat  perputaran  uang  disitu,  sehingga  menolak  uang  sebesar Rp.2.500.000.000,-  (dua  setengah  milyar  rupiah)  yang  ingin  diberikan  Pembanding, padahal modal yang diberikan oleh Terbanding II, karena patut diduga ada niat-niat kurang baik, maka Terbanding II bersikeras tidak mau membayar secara tunai dan patut diduga, karena melihat SPBU disana ramai akan penggisian bahan bakar oleh masyarakat,  maka  Terbanding  II  mengtarget  SPBU  milik  Pembantah  tersebut  yang dibeli,  dibangun  sampai  dengan  pengurusan  syarat  administrasi  maupun  izin-izin diurus oleh Pembantah.
Perjuangan  Pembanding  untuk  mendirikan  obyek  sengketa  bantahan  yaitu SPBU  yang  terletak  di  Jalan  Raya  Sidodadi,  Desa  Sidodadi,  Kecamatan  Pardasuka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung penuh perjuangan dan pengorbanan baik materil dan moril, sekarang dengan sewenang-wenang Terbanding II dengan patut diduga  mempunyai  niat  yang  tidak  baik  ingin  menguasai  aset  milik  pembantah tersebut yang diperoleh dengan perjuangan keringat dan air mata mulai dari proses pembelian lahan atau tanah sampai dengan pendirian bangunan SPBU, tetapi hanya karena  uang  yang  nominalnya  tidak  seberapa,  Terbanding  II  ingin  menguasai  aset milik Pembantah tersebut

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  Pendekatan  yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris  yaitu  dilakukan  dengan  melihat  secara  langsug  terkait  objek  penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

## Pembahasan/hasil

## A. Pertimbangan  Hakim  Tinggi  Banding  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap Objek  Sengketa  Pelelangan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  untuk Umum (SPBU)
Pertimbangan  hakim  sangat  penting  untuk  mewujudkan  nilai  dari  suatu putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  dan  mengandung  kepastian  hukum, pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi diatasnya.( Mukti Aro. (2004). hlm. 140)
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Siboro  selaku  Hakim  Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung karang mengatakan di dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  Tanggal  15  Juli  2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut :
1.  DALAM PROVISI
Menolak permohonan provisi Pembantah;
2.  DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Terbantah I;
3.  DALAM POKOK PERKARA
a.  Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
b.  Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Membaca  akta  pernyataan  permohonan  banding  yang  dibuat  oleh  Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakan bahwa pada Tanggal 28 Juli 2020 Para Pembantah/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan  Negeri  Kota  Agung,  yang  menyatakan  bahwa  masing-masing  pada Tanggal 30 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbantah I dan II/Terbanding I dan II, serta kepada  Turut  Terbantah/Turut  Terbanding,  Atas  permohonan  banding  dari  Para Pembanding  semula  Para  Pembantah  tersebut  melalui  kuasanya  telah  mengajukan Memori Banding Tanggal 6 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan  kepada  pihak  lawan  masing-masing  pada  Tanggal  10  Agustus  2020 dengan cara yang sah dan seksama.
Banding merupakan salah satu upaya hukum yang diminta oleh salah satu atau kedua  belah  pihak  yang  berperkara  terhadap  suatu  ketepatan  putusan  peradilan
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya. (Mr.J.M. Van Bemmelen. (1971). hlm. 423)
Menurut  Bapak  Abdul  Siboro  mengatakan  bahwa  pada  pokoknya  Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.  Bahwa  apabila  melihat  dari  unsur  tersebut  di  atas,  alasan  Para  Pembanding dahulu  Para  Pembantah  mengajukan  Banding  masuk  dalam  unsur  tersebut, karena  apabila  melihat  dari  point  a  yang  menyatakan  untuk  memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama artinya Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, karena dalam hal ini Gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sudah benar apabila di lihat dari pokok permasalah dalam perkara a quo;
2.  Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan karena apa yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah telah sesuai dengan alat bukti yang Para Pembanding dahulu Para Pembantah ajukan yang mana menerangkan secara jelas dan kongkrit asal usul bukti tersebut, bahkan Para Pembanding dahulu Para Pembantah dalam obyek sengketa yang menjadi sengketa  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  tata  cara  yang  diatur, dimana dalam hal ini Para Pembanding dahulu Para Pembantah adalah pemilik dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang  saat  ini  dikuasai  oleh  Ahli  Warisnya  yaitu  istri  dan  anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sampai adanya permasalahan serta Para Pembanding dahulu Para Pembantah tidak pernah memindah tangankan atau menjual  objek  yang  disengketakan  dalam  bantahan  kepada  Para  Terbantah ataupun pihak lainnya, sehingga Para Terbantah tidak berhak untuk melelang atau  bahkan  menjual  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya  (Pembanding  dahulu  Pembantah)  serta  sampai  saat  ini  masih dikelola oleh Pembanding sampai adanya permasalahan. Sehingga dalam hal ini, Hakim  Tingkat  Pertama  keliru  dalam  menetapkan  putusan  atas  perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;
3.  Bahwa  Terbanding  I  selaku  Pejabat  Negara  dan  Terbanding  II  yang  telah melelang  dan  menjual  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya  (Pembanding  dahulu  Pembantah)  sehingga  Para  Pembanding dahulu Para Pembantah tidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para Pembanding  dahulu  Para  Pembantah  sampai  adanya  permasalahan  dan  yang dilakukan  oleh  Para  Terbantah  adalah  perbuatan  yang  merugikan  diri  Para Pembanding  dahulu  Para  Pembantah,  apa  yang  telah  Terbanding  I  selaku Pejabat Negara dan Terbanding II yang telah bertindak semena-mena dengan
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
cara melelang dan menjual yang menjadi hak Para Pembanding patut diduga tidak  sesusai  dengan  prosedur,  karena  dalam  prosesnya  Para  Pembanding dahulu  Para  Pembantah  tidak  mengetahui  serta  terkejuk  sehinga  tidak  dapat menjalankan  stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak anaknya seperti  biasa  dan  telah  merugikan  diri  Para  Pembanding.  Serta  dalam  ini Terbanding I selaku Pejabat Negara harus mengecek, meninjau dan mempelajari dahulu  apakah  obyek  yang  akan  dilelang  milik  Terbantah  II  atau  milik  Para Pembanding  sehingga  kedepannya  tidakakan  menimbulakan  kerugiaan  bagi pihak  lain,  sehingga  atas  hal  tersebut  maka  apa  yang  di  lakukan  oleh  Para Terbanding  sangat  merugikan  diri  Pembanding  selaku  pemilik  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasaioleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya yang baik dan benar.
Atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding I dan II/Terbantah I dan II telah  mengajukan  Kontra  Memori  Banding  masing-masing  pada  Tanggal  14  dan Tanggal  18  Agustus  2020,  dan  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Kota Agung pada tanggal itu juga, yang salinan nya telah dimintakan bantuan ke Ketua Pengadilan  Negeri  Tanjung  karang  untuk  diberitahukan  dan  diserahkan  kepada pihak  lawan  masing-masing  dengan  surat  Tanggal  18  Agustus  2020  Nomor  :  W9- U10/1640  dan  1647/HK.02/VIII/2020,  yang  pada  intinya  kontra  Memori  Banding tersebut membenarkan pertimbangan putusan a quo dan mohon dikuatkan.
Menurut Bapak Suwono mengatakan bahwa membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. yang dibuat oleh  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  dan  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Negeri  Tanjung  karang,  telah  memberi  kesempatan  kepada  pihak  Para Pembanding/semula  Para  Pembantah,  serta  pihak  Terbanding  I  dan  II/semula Terbantah  I  dan  II,  dan  pihak  Turut  Terbanding/semula  Turut  Terbantah  masing- masing  pada  Tanggal  10  Agustus  2020  selama  14  (empat  belas)  hari  setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung karang.
Berdasarkan uraian di atas, guna menjawab permasalahan penelitian terhadap upaya hukum banding perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menangani perkara perkara Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk, yang meliputi sebagai berikut :
1.  Tentang Pertimbangan Hukum :
a.  Menimbang,  bahwa  permohonan  banding  dari  Para  Pembantah/Para Pembanding,  telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  menurut  tata  cara serta  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
b.  Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020
Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot.  dan  Memori  Banding  dari  Para Pembanding/Para  Pembantah  Tanggal  6  Agustus  2020,  Kontra  Memori Banding dari Terbanding I dan II/Terbantah I dan II masing-masing Tanggal 14  dan  Tanggal  18  Agustus  2020,  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa alasan-alasan  dan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  tingkat  pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena  dalam  pertimbangan-pertimbangan  hukumnya  telah  memuat  dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi  dasar  dalam  menjatuhkan  putusan  dan  dianggap  telah  tercantum pula  dalam  putusan  di  tingkat  banding,  sedangkan  hal-hal  yang dikemukakan  oleh  Para  Pembanding/Para  Pembantah  didalam  memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a  quo,  hal-hal  yang  dikemukakannya  sifatnya  pengulangan  belaka  dari jawaban dan kesimpulan di persidangan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan  patut  dikesampingkan,  demikian  pula  kontra  memori  banding  dari Terbanding  I  dan  II/Terbantah  I  dan  II  yang  sifatnya  membenarkan pertimbangan  dan  mohon  putusan  a  quo  dikuatkan,  maka  Kontra  Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
c.  Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  pertimbangan-pertimbangan hukum  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  tersebut  diambil  alih  dan  dijadikan dasar  di  dalam  pertimbangan-pertimbangan  putusan  Pengadilan  Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor :2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;
d. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pihak  Para  Pembanding-semula  Para Pembantah tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding dihukum untuk  membayar  semua  ongkos  perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan tersebut dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah dalam amar putusan ini.
Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  alasan-alasan  dan  pertimbangan hukum  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  adalah  sudah  tepat  dan  benar,  sehingga Pengadilan  tingkat  banding  dapat  menyetujui  dan  membenarkan  putusan  Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya
telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para  Pembanding/Para  Pembantah  didalam  memori  bandingnya  tidak  ada mengemukakan  hal  baru  yang  bisa  mengubah  putusan  a  quo,  hal-hal  yang dikemukakannya  sifatnya  pengulangan  belaka  dari  jawaban  dan  kesimpulan  di persidangan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan, demikian pula kontra memori  banding  dari  Terbanding  I  dan  II/Terbantah  I  dan  II  yang  sifatnya membenarkan  pertimbangan  dan  mohon  putusan  a  quo  dikuatkan,  maka  Kontra Memori  Banding  tersebut  tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut,  demikian  pula kontra  memori  banding  dari  Terbanding  I dan  II/Terbantah I  dan  II  yang  sifatnya membenarkan  pertimbangan  dan  mohon  putusan  a  quo  dikuatkan,  maka  Kontra Memori  Banding  tersebut  tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut,  maka pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih  dandijadikan  dasar  di  dalam  pertimbangan-pertimbangan  putusan PengadilanTinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15  Juli2020  Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot.,  dapat  dipertahankan  dan  dikuatkan dalamperadilan tingkat banding.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  pertimbangan  hukum Hakim  Tinggi  dalam  upaya  hukum  banding  perkara  perbuatan  melawan  hukum terhadap  objek  sengketa  pelelangan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  untuk Umum  (SPBU)  dapat  dilihat  dalam  pertimbangan  hukum  hakim  yang  menangani perkara yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot, Tertanggal  15 Juli 2020 yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard).

## B. Akibat  Hukum  dalam  Putusan  Banding  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum terhadap  Objek  Sengketa  Pelelangan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Siboroselaku  Hakim  Tinggi PengadilanTinggiTanjungkarangmengatakan bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusan banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :
:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot,  Tertanggal  15  Juli  2020  yang  dimohonkan  banding  oleh Para Pembanding, maka terhadap putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang berperkara.
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
Lebih lanjut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Terbanding II semula sebagai Terbantah II telah mengajukan permohonan lelang terhadap Terbanding I semula sebagai Terbantah I berdasarkan  Penetapan  Aanmaning  /teguran  kepada  tereksekusi  dari  Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal 18 November 2014 dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor  :  0  /Pen.  Lelang-Eks  /2018/  N.Kot,  Tertanggal  06  Februari  2018  yang berkepala  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  Nomor  : 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot. Tertanggal 30 Oktober 2017.
Menurut Bapak Abdul Siboromengatakan bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  tanggal  15  Juli  2020  Nomor  : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut:
1.  DALAM PROVISI, menolak permohonan provisi Pembantah;
2.  DALAM EKSEPSI, menerima Eksepsi Terbantah I;
3.  DALAM POKOK PERKARA
a.  Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
b.  Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Para Pembanding dahulu Para Pembantah mengajukan Banding masuk dalam unsur tersebut, yang menyatakan untuk memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama artinya Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas  perkara  dimaksud,  karena  dalam  hal  iniGugatan  yang  diajukan  oleh  Para Pembanding  dahulu  ParaPembantah  sudah  benar  apabila  di  lihat  dari  pokok permasalah  dalamperkara  a  quo  danHakim  Tingkat  Pertama  telah  keliru  dalam memberikan  putusankarena  apa  yang  diajukan  oleh  Para  Pembanding  dahulu ParaPembantah  telah  sesuai  dengan  alat  bukti  yang  Para  Pembandingdahulu  Para Pembantah ajukan yang mana menerangkan secara jelasdan kongkrit asal usul bukti tersebut,  bahkan  Para  Pembanding  dahulu  Para  Pembantah  dalam  obyek  sengketa yang  menjadi  sengketa  tersebuttidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  tata  cara  yang diatur, dimana dalam halini Para Pembanding dahulu Para Pembantah adalah pemilik dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar MinyakUntuk Umum (SPBU) 24.353.103milik H. Zaelani  yang  saat  ini  dikuasai  oleh  Ahli  Warisnya  yaitu  istri  dan  anak-anaknya (Pembanding  dahulu  Pembantah)  serta  sampai  saat  inimasih  dikelola  oleh  Para Pembanding dahulu Para Pembantah sampai adanya permasalahan aquo.
Para Pembanding dahulu ParaPembantah Tidak pernah memindah tangankan atau  menjual  objek  yangdisengketakan  dalam  bantahan  kepada  Para  Terbantah ataupun  pihaklainnya,  sehingga  Para  Terbantah  tidak  berhak  untuk  melelang  atau bahkan  menjual  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Umum(SPBU) 24.353.103 milik H. Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan
anak-anaknya (Pembanding dahuluPembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Pembanding sampai adanya permasalahan aquo. Sehingga dalam hal ini, Hakim TingkatPertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan.
Menurut  Bapak  Abdul  Siboro  mengatakan  bahwa  sebagaimana  diketahui sengketa  a  quo  adalah  adanya  pelelangan  objek  sengketa  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh  Terbanding  I  dan  Terbanding  II,  sehingga  menyatakan  Terbanding  I  dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa jika merujuk dari Pasal 30 huruf  (c)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27  tahun  2016,  maka  gugatan  atas lelang  Hak  Tanggungan  hanya  dapat  dibatalkan  sebelum  Lelang  dilaksanakan. Mengutip Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016,Lelangyang akan  dilaksanakan  hanya  dapat  dibatalkan  dengan  permintaan  Penjual  atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.
Bahwa  ketidak  cermatan  Penggugat  terlihat  dari  diajukannya  gugatan Penggugat pada Tanggal 28 Desember 2018 yaitu setelah lelang dilaksanakan. Maka berdasarkan  Pasal  31  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27  Tahun  2016  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang  menyatakan  Pembatalan  lelang  setelah  lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:
1.  Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; atau
2.  Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terbantahkan jika gugatan  Para  Pembanding  semula  Para  Pembantah  setelah  lelang  dilaksanakan seharusnya sudah tidak dapat lagi diajukan dan dapat dikatakan Para Pembanding semula Para Pembantah mengajukan gugatan tidak berdasar hukum dan Penggugat telah salah menerapkan hukum, sehingga gugatan a quo harus ditolak atau setidak- tidaknya  tidak  dapat  diterima,  dikarenakan  Gugatan  Penggugat  kontradiktif  dan tidak  singkron  sehingga  mengakibatkan  Gugatan  Penggugat  Obscuur  Libel  (tidak jelas/kabur).
Lebih lanjut Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa akibat hukum dalam  Putusan  Banding  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap  Objek Sengketa  Pelelangan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  untuk  Umum  (SPBU) 24.353.103di tingkat Banding adalah :
1.  Menerima permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Pembantah;
2.  Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Tanggal  15  Juli 2020Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang dimohonkan banding tersebut;
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH… Erlina B, dkk.
3.  Menghukum  Para  Pembantah/Para  Pembanding  untuk  membayar ongkosperkara  yang  timbul  dalam  kedua  tingkat  peradilan,  yang  untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil  alih  dan  dijadikan  dasar  di  dalam  pertimbangan-pertimbangan  putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15  Juli  2020  Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot.,  dapat  dipertahankan  dan  dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena pihak Para Pembanding-semula Para Pembantah tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.
Menurut  pendapat  penulis  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  putusan  gugatan tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijke  verklaard)merupakan  putusan  yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan  bahwa  seluruh  gugatan  dikabulkan  sebagian  misalnya  dan  memang sudah inkracht.Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.
Sebagai contoh putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dapat  di  lihat  dalam  Putusan  Banding  Nomor  :  59/Pdt/2020/PT.Tjk.,    jo  yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot.,Tanggal  15  Juli  2020yang  menyatakan  pada pokoknya  gugatan  tidak  dapat  diterima(Niet  Onvankelijke  Verklaard).  Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena antara legal standing atau kedudukan  hukum  dan  formulasi  pihak-pihak  berperkara  di  dalam  gugatan  Para Pembanding  semula  Para  Pembantah    terdapat  kekeliruan,  rancu  dan  tidak  jelas. Akhirnya  hakim  menghukum  Para  Pembanding  semula  Para  Pembantah    untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama.
Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan  gugatan  mengandung  cacat  formil.  Ini  artinya,  gugatan  tersebut  tidak ditindaklanjuti  oleh  hakim  untuk  diperiksa  dan  diadili  sehingga  tidak  ada  objek gugatan  dalam  putusan  untuk  dieksekusi.  Lain  halnya  jika  putusan  tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah inkracht. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim  dan  pihak  yang  menang  berhak  memaksa  pihak  lawan  untuk  mematuhi
putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR. Jadi akibat hukum dari putusan yang  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet  Onvankelijke  Verklaard)  tidak  lagi dilanjutkan  persidangan  oleh  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  materi  gugatan didalamnya, sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadi gugatan tersebut.
Hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima ada beberapa alasan atau pertimbangan, dengan alasan obscuur libel, misalnya menyangkut batas objek sengketa  yang  tidak  jelas.  Hakim  memegang  peranan  penting  dalam  menilai  dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil  atau tidak. (Sudikno Mertokusumo, (2006), hlm. 53)
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  akibat  hukum  dalam Putusan  Banding  Perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap  Objek  Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 adalah menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah tidak dapat diterima  dan  menghukum  Para  Pembanding  semula  Para  Pembantah  untuk membayar biaya perkara.Lelang yang dilaksanakan adalah sah karena pelaksanaan lelang  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 (PMK 27/2016) Tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Aanmaning/ teguran kepada tereksekusi dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Nomor  :  03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal  18  November  2014  dan  Penetapan  Perintah  Lelang  Ketua  Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 0/Pen. Lelang-Eks /2018/ N.Kot, Tertanggal 06 Februari 2018  yang  berkepala  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” Nomor  :  03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot.  Tertanggal  30  Oktober  2017,  oleh  karena gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga Para Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka akibat hukumnya adalah  harus dihukum untuk membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  ditentukan  dalam  amar  putusan  serta mematuhi putusan yang telah divonis oleh majelis Hakim.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan yaitu : Pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam upaya hukum banding perkara  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  objek  sengketa  pelelangan  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103dapat dilihat dalam pertimbangan  hukum  hakim  yang  menangani  perkara  yang  menyatakan  bahwa majelis hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot, Tertanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard).
Akibat hukum dalam Putusan Banding Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 adalah menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah    tidak  dapat  diterima  dan  menghukum  Para  Pembanding  semula  Para Pembantah  untuk membayar biaya perkara. Lelang yang dilaksanakan adalah sah karena pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016  (PMK  27/2016)  Tanggal  19  Februari  2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  lelang  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal 18 November 2014 dan Penetapan Perintah  Lelang  Ketua  Pengadilan  Negeri Kota  Agung  Nomor  :  0/Pen.  Lelang-Eks /2018/  N.Kot,  Tertanggal  06  Februari  2018  yang  berkepala  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  Nomor  :  03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot. Tertanggal  30  Oktober  2017,  oleh  karena  gugatan  Para  Pembanding  semula  Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga Para Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka akibat hukumnya  adalah    harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya ditentukan  dalam  amar  putusan  serta  mematuhi  putusan  yang  telah  divonis  oleh majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sugeng Ariadi S Dkk. (2015). Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Jurnal Yuridika 30 (1).
Budiman  N.P.D.  Sinaga.  (2005).  Hukum  Kontrak  dan  Penyelesaian  Sengketa  dari Presfektif Sekretaris. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
Evalina  Yessica.  (2014).  Karakteristik  dan  Kaitannya  antara  Perbuatan  Melawan Hukum dan Wanprestasi. Jurnal Hukum 01(2)
I  Ketut  Tjukup  Dkk.  (2015).  Penerapan  teori  hukum  pembangunan  dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Jurnal hukum acara perdata 01(1)
Jainah, Z. O., & Anggalana, A. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt. g/2020/PN Kla). MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum , 111-124.
Jordy  Herry  Christian.  (2019).  Kajian  Yuridis  Perbuatan  Melawan  Hukum  Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan. Lex Scientia Law Review. 03(2). Mr.  J.  M.  Van  Bemmelen.  (1971)  Ons  Strafrecht  I,  alegemeen  dell,  het  materiele strafrecht, H.D Tjeenk Willink, Groningen.
Mukti  Aro.  (2004).  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama.  Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Rini Dameria Dkk. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya  Di  Mahkamah  Agung  (Studi  Kasus  Perkara  Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/pk/pdt/2010). Diponegoro law journal. 06(1). Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum 03 (2).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1981). Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta. Liberty.
Sudikno Mertokusumo. (2003). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty. -----------------. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta. Liberty. Tami  Rusli.  (2016).  Analisis  Gugatan  Wanprestasi  dalam  Jual  Beli  Tanah  (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK). Pranata Hukum 11(1).
Wirjono  Prodjodikoro.  (1984).  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia.  Jakarta.  Sumur Bandung.
Zulfi Diane Zaini. (2016).  Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank terhadap  Nasabah  Debitur  yang  Melakukan  Wanprestasi.  Karya Ilmiah/Penelitian  Mandiri.Magister  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung, Bandar Lampung.